PERATURAN BUPATI MA Nomor 40 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN (berlaku 15 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf i dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan/minuman.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
12. Penyediaan Pangan adalah jumlah pangan yang disediakan disuatu wilayah mencakup produksi, impor/ekspor, bibit/benih, bahan baku industri pangan dan non pangan, penyusutan/tercecer dan yang tersedia untuk dikonsumsi.
13. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar criteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
14. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pangan atau pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan.
15. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
16. Pola Konsumsi Pangan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat yang didasarkan atas pertimbangan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.
17. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah pemilihan bahan pangan yang tidak tergantung pada salah satu jenis bahan pangan saja, tetapi terhadap bermacammacam bahan pangan ditingkat individu atau rumah tangga.
18. Kewaspadaan Pangan adalah upaya yang bersifat dinamis dan berkesinambungan yang meliputi mewaspadai timbulnya kerawanan pangan, kelaparan dan keamanan serta mutu pangan, juga merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.
19. Rawan Pangan adalah situasi daerah atau masyarakat yang tingkat ketahanan dan keamanan pangannya rentan terhadap ancaman atau gangguan internal maupun eksternal.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- f. Bidang Keamanan Pangan;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang, dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Dinas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi bidang ketahanan pangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
Bagian Kedua Kepala Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. memimpin, menyiapkan, menetapkan, merumuskan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Aset
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari:
- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
- c. Seksi Kerawanan Pangan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
Paragraf 1 Seksi Ketersediaan Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan;
- f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Sumber Daya Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur/lumbung pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Kerawanan Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan ; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari:
- a. Seksi Distribusi Pangan;
- b. Seksi Harga Pangan;
- c. Seksi Cadangan Pangan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
Paragraf 1 Seksi Distribusi dan Akses Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
Seksi Distribusi dan Akses Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Harga Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
Seksi Harga Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Cadangan Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan terdiri dari:
- a. Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
Paragraf 1 Seksi Konsumsi Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. penyiapan pelaksananaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Pengembangan Pangan Lokal
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30
Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh Bidang Keamanan Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31
Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pengoordinasian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33
- (1) Bidang Keamanan Pangan terdiri dari:
- a. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
- b. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- c. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.
Paragraf 1 Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34
Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- e. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35
Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36
Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan Daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
<!-- formula-not-decoded -->
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibentuk UPT pada Dinas.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
TATA KERJA
BAB V - TATA KERJA
Pasal 39
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas selaku Pejabat Pemerintahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 40
- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 41
- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VI - DALAM JABATAN
Pasal 42
- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 43
Biaya penyelenggaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 27/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

## Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 15 November 2016

## BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 15 November 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 13 Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN


## H. RENDRA KRESNA