Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 2006 tentang PEJVIBERIAN TUNJANGANKESEJAHTERAANDAERAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH - bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WAUKOTA PRABUMULIH
PROVINSISUMATERASELATAN PERATURAN WALIKOTAPRABUMULIH
NOMOR5 TAHUN2017
TENTANG
PEJVIBERIAN TUNJANGANKESEJAHTERAANDAERAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH
a.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan penggelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil dan Ca10n Pegawai Negeri Sipil Kota Prabumulih dan guna peningkatan pelayanan secara optimal, maka dipandang perlu diberikan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai (TKD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten tang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah d~\ipah dengan Undang-Undang '.~ (-Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik -" ~ Indonesia Tahuri 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lemb;lr;:;n Nel~o-,-,'. l~enubh1( Indonesia Nornor 4113};
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 4.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
8. Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5135);
9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor310);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KESEJABTERAANPEGAWAIDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAPRABUMULIH
Pasal 1
BAB I
.;:,-:
.. ,~
KETENTUAN UM'UM
f
."
Dalam Peraturan Walikota irii yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kota Prabumulih;
- b. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
- c. WakilWalikota adalah WakilWalikota Prabumulih;
4. (1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
5. e, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih ;
- f. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinaa/Badau/Kantor /Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
- g. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinaa/Badan/Kantor /Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
- h. Tunjangan Kesejahteraan Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan dal8.1TI rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai ## BAB II TUJUAN Pasa12
Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah bertujuan
:
- a. Meningkatkan Kinerja, Walikota, Wakil Walikota , PNS dan CPNS.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNSdan CPNS
BABIII RUAJ\lG LINGKUPDANBESARAN Pasa13
Tunjangan Kesejahteraan Daerah diberikan kepada
:
- a. Walikota Prabumulih
- b. Wakil Walikota Prabumulih
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- d. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- e. Pegawai Negeri Sipil Yang diperbantukan pada Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Pasa14
Tunjangan Kesejahteraan Daerah , tidak diberikan kepada
:
- a. PNSyang diberhentikan untuk sementara atau dinon aktifkan.
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat
- c. PNSyang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun
Pasal 5
Besarnya uang Tunjangan Kesejahteraan Daerah ditetapkan sebesar
- a. Walikota
: Rp. 1.100.000»bulan/ ofang
- b. Wakil Walikota
: Rp. 1.100.000,~/bulan/orang
- c. Golongan IV
: Rp. 880.000,-/bulan/orang
- d. Golongan III
: Rp. 710.000,-/bulan/orang
- e. golongan II/I
- Rp. 640.000,-jbulanjorang
:
Pernbayaran Tambahan Kesejahteraan Daerah dikenakan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran Tunjangan Kesejahteraan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. WalikotaJWakil Walikota dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Ps1.21) sebesar 15% (lima belas persen ).
- b. Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh PsI. 21) sebesar 15% (lima belas per sen) .
- c. Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Ps1.21) sebesar 5% (lima persen).
- d. Golongan II dan I tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh ps1.21).
Pasal 7
Tunjangan Kesejahteraan Daerah dikenakan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang akan disetorkan kepada BAZNAS Kota Prabumulih, adapun besaran potongan BAZNASadalah sebagai berikut :
- a. WalikotaJW akil Walikota dikenakan potongan BAZNAS sebesar Rp. 167.000,(Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) J bulan.
- b. Golongan IV dikenakan potongan BAZNASsebesar Rp. 127.500,(Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Golongan III dikenakan potongan BAZNASsebesar Rp. 67.500,(Enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Golongan II dan I dikenakan potongan BAZNASsebesar Rp. 32.500,(Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
BABIV TATACAR APEMBAYARAN Pasal8
- (1)Tunjangan Kesejahteraan Daerah dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya;
- (2)Khusus untuk bulan Desember, Tunjangan Kesejahteraan Daerah dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berkenaan;
- (3) Khusus untuk Hari Raya Idul Fitri, Tunjangan Kesejahteraan Daerah dapat dibayarkan melalui Tunjangan Kesejahteraan Daerah ke-13 yang dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri pada tahun yang bersangkutan;
Pasal 9
Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Daerah dilakukan dengan cara mengajukan Permintaan pembayaran yang ditujukan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Prabumulih, dengan melampirkan data penunjang sebagai beriku t :
- a. Daftar Nama-Nama Penerima Tunjangan Kesejahteraan Daerah.
- b. Daftar Tanda Terima Tunjangan Kesejahteraan Daerah.
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
<!-- formula-not-decoded -->
Pasal 10
Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota Prabumulih, maka Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Daerah diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.
,."
Pasal 11
Dengan berlakunnya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor l.a Tahun 2015 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 21
- a. WalikotaJWakil Walikota dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Ps1.21) sebesar 15% (lima belas persen ).
- b. Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh PsI. 21) sebesar 15% (lima belas per sen) .
- c. Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Ps1.21) sebesar 5% (lima persen).
- d. Golongan II dan I tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh ps1.21).
Tunjangan Kesejahteraan Daerah dikenakan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang akan disetorkan kepada BAZNAS Kota Prabumulih, adapun besaran potongan BAZNASadalah sebagai berikut :
- a. WalikotaJW akil Walikota dikenakan potongan BAZNAS sebesar Rp. 167.000,(Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) J bulan.
- b. Golongan IV dikenakan potongan BAZNASsebesar Rp. 127.500,(Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Golongan III dikenakan potongan BAZNASsebesar Rp. 67.500,(Enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Golongan II dan I dikenakan potongan BAZNASsebesar Rp. 32.500,(Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
BABIV TATACAR APEMBAYARAN Pasal8
- (1)Tunjangan Kesejahteraan Daerah dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya;
- (2)Khusus untuk bulan Desember, Tunjangan Kesejahteraan Daerah dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berkenaan;
- (3) Khusus untuk Hari Raya Idul Fitri, Tunjangan Kesejahteraan Daerah dapat dibayarkan melalui Tunjangan Kesejahteraan Daerah ke-13 yang dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri pada tahun yang bersangkutan;
Pasal9
Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Daerah dilakukan dengan cara mengajukan Permintaan pembayaran yang ditujukan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Prabumulih, dengan melampirkan data penunjang sebagai beriku t :
- a. Daftar Nama-Nama Penerima Tunjangan Kesejahteraan Daerah.
- b. Daftar Tanda Terima Tunjangan Kesejahteraan Daerah.
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
<!-- formula-not-decoded -->
. -' BAB III t~-::~ Pasal 10
Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota Prabumulih, maka Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Daerah diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.
,."
BABIV KETENTU AN PENUTUP Pasal 11
Dengan berlakunnya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor l.a Tahun 2015 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Penetapan: Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal .3 .Januari 2017

Penetapan: Diundangkan di Prabumulih Pada tanggal 4 [anuari 2017 BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 6
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I PERATURANWALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR

:

5/ KPTS/II/2017

TANGGAl

: 3 JANUARI 2017

## DAFTAR PERHITUNGAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH TAHUN 2017

Sr,Pll / UNIT KERJA :

BULAN

| NO | NAMA | KOllE REKENING | GOl | JUMlAH TKll PNS | PPH PASAl 21 | JUMLAH KOTOI{ | BAZNAS | JUMLAH BERSIH | TANDA TANGAN |
|------|--------|------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | | | | | | |

!)ENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Prabumulih,

2017

PEMBUUAT DAFTAR PERHITUNGAN