KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 147 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (berlaku 18 September 1998)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tangggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Romania dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN.
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Romania dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 1998

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG ## PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN ## PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI ## PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania BERHASRAT untuk meningkatkan dan mempererat hubungan ekonomi kedua negara yang berdasarkan kedaulatan Negara dan kemerdekaan, persamaan hak, saling menguntungkan dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dengan mengadakan Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan. Telah menyetujui sebagai berikut ## Pasal 1 ## ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN INI Persetujuan ini berlaku terhadap orang atau badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan. ## PASAL 2 ## PAJAK-PAJAK YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN INI 1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas Penghasilan yang dikenakan oleh masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, unit administrasi teritorial atau pemerintah daerahnya tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut. 2. Yang dimaksud dengan pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta gerak atau harta tidak bergerak. 3. Pajak-pajak yang berlaku menurut Persetujuan ini, khususnya adalah : 4. (a) 5. Dalam hal Indonesia: pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983), (selanjutnya disebut pajak Indonesia"). 6. (b) Dalam Hal Romania: 7. -pajak atas penghasilan yang diperoleh perorangan; 8. -pajak atas gaji, upah dan penghasilan sejenis lainnya; 9. -pajak atas keuntungan badan dan badan hukum; - -pajak atas pengliasitan dari kegiatan pertanian. (selanjutnya disebut "pajak Romania"). 4. Persetujuan ini berlaku pula bagi setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sejenis terhadap penghasilan yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap ataupun sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang dimaksud dalam ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan memberitahukan satu sama lain setiap perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan pajak masing-masing. ## Pasal 3 ## PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM 1. Kecuali jika dari hubungan kalimat diartikan lain, maka yang dimaksud dalam persetujuan ini dengan : 2. (a) Istilah Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara Pihak lainnya pada Persetujuan berarti, Romania atau Indonesia, sesuai dengan hubungan kalimatnya. 3. (i) istilah "Indonesia' meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangannya dan daerah sekitarnya di mana Republik Indoneisa memiliki kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982; 4. (ii) istilah "Romania" berarti Romania dan secara geografis digunakan menunjukkan wilayah Romania termasuk wilayah laut demikian juga zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di mana Romania memiliki hak kedaulatan, sesuai dengan undang-undang dalam negerinya dan berdasarkan hukum internasional, sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi dari sumber-sumber alam, makhuk hidup dan sumber-sumber mineral yang terdapat di dalam laut, dasar laut dan di bawah tanah dari perairan tersebut; 5. (b) istilah "orang dan badan meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan lain dari orang-orang atau badan-badan; 6. (c) istilah perseroan berarti setiap badan hukum atau setiap kesatuan hukum yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum; 7. (d) istilah perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan berarti berturut-turut setiap perusahaan yang dijalankan oleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan setiap perusahaan yang dijalankan oleh penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan. - (e) istilah lalu lintas internasional berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang digunakan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali apabila kapal laut dan pesawat udara tersebut semata-mata digunakan antara tempat-tempat yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. - (f) Istilah pejabat yang berwenang" berarti : - (i) di Indonesia

Penandatangan: - Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah; - (ii) di Romania

Penandatangan: - Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah. - (g) Istilah warga negara berarti : - (i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan suatu Negara pihak pada Persetujuan; - (ii) setiap badan hukum, kesatuan usaha lainnya yang memperoleh statusnya berdasarkan hukum yang berlaku di suatu Negara pihak pada Persetujuan. 2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan ini oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, akan mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang ditentukan dalam Persetujuan ini. ## Pasal 4 ## DOMISILI FISKAL 1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, isitilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang dan badan yang berdasarkan perundang-undangan di Negara tersebut dapat dikenakan pajak berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manejemennya ataupun kriteria lain yang sifatnya serupa. 2. Jika seorang berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 merupakan penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut : 3. (a) dia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai hubungan pribadi dan hubungan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); - (b) jika Negara di mana ia mempunyai pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk di salah satu Negara di mana ia menurut kebiasaannya berdiam; - (c) jika ia mempunyai tempat di mana ia biasanya berdiam di kedua Negara, atau tidak mempunyainya dikedua negara tersebut, maka pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan persoalan tersebut melalui persetujuan bersama. 3. Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, suatu badan mempunyai tempat kedudukan di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya melalui persetujuan bersama. ## Pasal 5 ## BENTUK USAHA TETAP 1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. 2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi : 3. (a) Suatu tempat kedudukan manajemen; 4. (b) suatu cabang; 5. (c) suatu kantor; 6. (d) suatu pabrik; 7. (e) suatu tempat kerja; 8. (f) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, tempat penggalian atau tempat lain untuk pengambilan sumber daya alam. 3. Pengertian bentuk usaha tetap meliputi pula 10. (a) Suatu lokasi bangunan atau konstruksi, perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan itu asalkan proyek atau kegiatan semacam itu berlangsung dalam suatu masa yang melebihi enam bulan; 11. (b) Pemberian jasa-jasa termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut asalkan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan (untuk proyek yang sama atau ada kaitannya) disuatu negara dalam masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari empat bulan dalam jangka waktu dua belas bulan dihitung sejak hari pertama jasa diberikan. 4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini istilah bentuk usaha tetap" tidak dianggap meliputi : - (a) Penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata untuk maksud menyimpan, memamerkan atau pengiriman secara tidak teratur barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan; - (b) Pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan yang semata-mata ditujukan untuk penyimpanan, pameran atau pengiriman secara tidak teratur. - (c) pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan yang semata-mata ditujukan untuk diolah oleh perusahaan lainnya; - (d) pengurusan suatu tempat usaha yang semata-mata ditujukan untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk pengumpulan keterangan untuk kepentingan perusahaan; - (e) penjualan barang-barang pameran milik perusahaan yang dilakukan setelah pekan raya atau pameran yang sifatnya tidak tetap ditutup. - (f) pengurusan suatu tempat usaha semata-mata untuk tujuan periklanan, untuk pengumpulan keterangan, untuk melakukan penelitian ilmiah ataupun untuk kegiatan-kegiatan serupa yang bersifat persiapan atau penunjang bagi kepentingan perusahaan. 5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 jika orang dan badan -selain dari agen yang bertindak bebas di mana ketentuan ayat 7 berlaku. bertindak di Negara pihak, pada Persetujuan atas nama perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di negara yang disebut pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang dan badan tersebut untuk kepentingan perusahaan, jika orang atau badan tersebut : - (a) mempunyai dan biasa melakukan di Negara yang disebut pertama untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan, kecuali jika kegiatan orang dan badan itu hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam ayat 4, yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat usaha tidak akan menjadikan tempat itu suatu bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan dalam ayat tersebut; atau

Penandatangan: - (b) tidak memiliki kuasa semacam itu, tetapi mempunyai kebiasaan mengurus persediaan barang-barang atau barang dagangan di Negara yang disebut pertama dan secara teratur menyerahkan barang-barang atau barang dagangan itu atas nama perusahaan yang diwakilinya.

Penandatangan: 6. Suatu perusahaan asuransi dari Negara pihak pada Persetujuan, kecuali dalam hal reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya jika perusahaan tersebut memungut premi di negara lainnya atau menanggung resiko yang terjadi di sana melalui seorang pegawai atau melalui wakilnya yang bulan merupakan agen yang berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7. 7. Suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya karena perusahaan itu menjalankan usahanya di Negara lainnya itu melalui makelar, agen komisioner umum ataupun agen lainnya yang bertindak bebas sepanjang mereka bertindak dalam rangka kegiatan usahanya. Namun demikian, apabila kegiatan-kegiatan agen tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan tersebut maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang berdiri sendiri dalam pengertian ayat ini. 8. Jika suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara pihak menguasai atau dikuasai oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya, atau yang menjalankan usaha di negara lainnya itu (baik melalui suatu bentuk usaha tetap ataupun dengan cara lainnya), maka hal itu tidak dengan sendirinya berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan suatu bentuk usaha tetap dari yang lainnya. ## Pasal 6 ## PENGHASILAN DARI HARTA TAK GERAK 1. Penghasilan yang diperoleh dari harta tak gerak, termasuk penghasilan dari pertanian atau kehutanan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana harta tersebut berada. 2. Istilah "harta tak gerak" akan mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut meliputi pula benda-benda yang menyertai harta tak gerak, ternak dan peralatan yang digunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak terhadap mana ketentuan-ketentuan hukum umum mengenai tanah tersebut berlaku, hak memungut hasil atas harta tak gerak, dan hak atas pembayaran-pembayaran tetap maupun tidak tetap (variabel) sebagai balas jasa untuk pekerjaan atau hak untuk mengerjakan bahan-bahan galian, sumber-sumber ataupun sumber daya alam lainnya; kapal laut, perahu dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak gerak. 3. Ketentuan-ketentuan ayat 1 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, dari penyewaan, atau penggunaan secara lain atas harta tak gerak dalam bentuk apapun. 4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 3 berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tak gerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan bebas. ## Pasal 7 ## LABA USAHA 1. Laba perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan itu menjalankan usaha seperti dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya sebesar bagian laba yang dianggap berasal dari (a) bentuk usaha tetap; (b) penjualan barang-barang dagangan di negara lainnya itu, yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dijual melalui bentuk usaha tetap tersebut; atau (c) kegiatan usaha lainnya yang dilakukan di negara lain yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dilakukan melalui bentuk usaha tersebut. Ketentuan-ketentuan dari sub ayat b dan c di atas tidak akan berlaku apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa penjualan atau kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian dari orang atau badan usaha lainnya selain dari bentuk usaha tetap. 2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap di masing-masing negara pihak pada Persetujuan ialah laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap tersebut, seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah dan berdiri sendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau sejenis dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan dalam keadaan sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang mempunyai bentuk usaha tetap itu.

Penetapan: 3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan ialah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap sejumlah kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor-pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain atau berupa komisi, untuk jasa-jasa khusus yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan berupa bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya tidak akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap sejumlah pembebanan yang dikenakan bentuk usaha tetap terhadap kantor pusat atau kantor-kantor lain milik kantor pusat (selain penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, komisi atau pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi pelaksanaan jasa-jasa tertentu atau untuk pimpinan, kecuali dalam hal perusahan perbankan berupa bunga atas pinjaman uang kepada kantor pusat atau kantor-kantor lain milik kantor pusat. 4. Untuk penerapan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap akan ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun kecuali terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan hal yang menyimpang. 5. Pembelian barang-barang atau barang dagangan yang semata-mata dilakukan oleh bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak akan dianggap menimbulkan laba untuk bentuk usaha tetap tersebut. 6. Jika di dalam jumlah laba terdapat penghasilan-penghasilan lain yang diatur secara tersendiri pada Pasal-Pasal lain dari Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan di dalam Pasal-Pasal tersebut tidak akan dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan di dalam Pasal ini. ## Pasal 8 ## PENGANGKUTAN LAUT DAN UDARA 1. Laba yang berasal dari sumber di suatu Negara pihak pada Persetujuan dan diperoleh oleh perusahaan dari suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut dalam jalur lalu-lintas internasional dapat dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama, tetapi pajak yang dikenakan tersebut harus dikurangi dengan suatu jumlah yang besarnya adalah 50 persen, dan pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 2 persen dari jumlah kotor dari ongkos angkut. 2. Laba dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lau-lintas internasional hanya dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara tersebut berkedudukan.

Penandatangan: 3. Ketentuan-ketentuan dari ayat 1 dan 2 berlaku pula bagi laba yang diperoleh dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, usaha kerjasama atau dalam perwakilan usaha internasional. 4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 dari Pasal ini atau dari Pasal 71 laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara yang digunakan semata-mata di antara tempat-tempat di Negara pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara itu. ## Pasal 9 ## PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA ## Apabila : - (a) Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya, atau - (b) Orang dan badan yang sama baik secara langsung ataupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap keuntungan yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak. Pasal 10 ## DIVIDEN 1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, dividen tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan di Negara tersebut; tetapi apabila penerima adalah pemilik saham yang menikmati dividen tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi: 3. (a) 12,5 persen dari jumlah kotor dividen, jika penerima dividen adalah suatu perseroan yang memiliki secara langsung sekurang-kurangnya 25 persen dari modal perseroan yang membayarkan dividen itu; 4. (b) dalam hal lainnya, 15 persen dari jumlah kotor dividen. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak terhadap perseroan atas laba yang menjadi dasar pembayaran dividen. 3. Istilah "dividen" yang dipergunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham, "jouissance", atau hak-hak. "joussance", saham-saham pertambangan, saham-saham pendiri atau hak-hak lainnya, yang bukan merupakan surat tagihan piutang, namun berhak atas pembagian laba, demikian pula penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sebagai penghasilan dari saham-saham oleh undang-undang perpajakan di Negara di mana perseroan yang melakukan pembagian laba itu berkedudukan. 4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dimana pembayar dividen berkedudukan dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hak demikian tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 15 5. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka Negara lainnya itu tidak boleh mengenakan pajak apapun atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan, tersebut, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya atau apabila penguasaan saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang berada di Negara lainnya itu, demikian pula tidak boleh mengenakan pajak atas laba perseroan yang belum dibagikan, sekalipun jika dividen yang dibayarkan ataupun laba yang belum dibagikan terdiri seluruh atau sebagian dari laba atau penghasilan yang berasal dari Negara lainnya itu. 6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka laba bentuk usaha tetap ini dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya itu, tetapi tarip pajak tambahan yang dikenakan tersebut tidak akan melebihi 12,5 persen dari jumlah laba setelah dikurangi pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara lain tersebut. Pasal 11 ## BUNGA 1. Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, bungan tersebut dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga itu timbul berdasarkan undang-undang di Negara itu, tapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 12,5 persen dari jumlah kotor bunga itu. 3. Menyimpang dari ketentuan ayat 2 pada Pasal ini, bunga yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara tersebut apabila : 4. (a) pembayar bunga adalah Negara pihak pada Persetujuan, suatu unit administrasi teritorial atau oleh pemerintah daerah; atau 5. (b) bunga itu dibayarkan kepada Negara pihak pada Persetujuan lainnya, suatu unit administrasi teritorial, atau pemerintah daerah atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau unit administrasi territorial atau pemerintah daerahnya; atau

Distribusi: - (c) bunga itu dibayar, dalam hal Indonesia kepada Bank Indonesia (Bank Sentral Indonesia), dan dalam hal Romania kepada National Bank of Romania dan kepada Romanian Bank forForeign Trade; atau - (d) bunga itu dibayarkan kepada setiap lembaga-lembaga keuangan lainnya yang seluruhnya dimiliki oleh pemerintah dari Negara-negara pihak pada Persetujuan dalam hubungannya dengan pinjaman yang diadakan dalam melaksanakan suatu persetujuan yang disepakati oleh Pemerintah dari kedua Negara pihak pada Persetujuan. 4. Istilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik atau tidak baik yang mempunyai hak atas pembagian laba atau tidak, dan pada khususnya, penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat-surat utang tertmasuk premi dan hadiah yang terikat pada obligasi maupun surat-surat hutang tersebut demikian pula penghasilan yang dipersamakan dengan penghasilan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan berdasarkan undang-undang perpajakan dari Negara di mana penghasilan itu timbul termasuk bunga atas pembayaran untuk penjualan di muka. Denda yang dibebankan atas keterlambatan pembayaran-pembayaran pinjaman tidak boleh dianggap sebagai bunga untuk kepentingan Pasal ini. 5. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga, yang menjadi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dari suatu tempat tetap yang berada di sana, dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, atau dengan kegiatan usaha lainnya yang berhubungan dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 15. 6. Bunga dianggap berasal di suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah Negara itu sendiri, unit administrasi teritorial, pemerintah daerah atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang dan badan yang membayarkan bunga, tanpa memandang apakah ia menjadi penduduk Negara pihak pada Persetujuan ataupun tidak, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayarkan itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka bunga itu dianggap berasal dari Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada. 7. Apabila dikarenakan adanya hubungan istimewa antara pembayar dan penerima bunga atau antara kedua-duanya dan orang dan badan lainnya, dengan memperhatikan tagihan atas piutang yang menjadi dasar pembayaran bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan yang melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan penerima seandainya tidak ada hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap jumlah bunga yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayarannya itu akan tetap dikenakan pajak berdasarkan perundang-undangan di masing-masing negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini. ## Pasal 12 ## KOMISI 1. Komisi yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, komisi tersebut dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana komisi itu berasal berdasarkan undang-undang di Negara itu tetapi apabila penerima komisi memperoleh hasil tersebut dari pemilik komisi, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor komisi tersebut. 3. Istilah "komisi" yang digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran yang diberikan kepada makelar, komisioner atau orang lain yang oleh undang-undang perpajakan Negara pihak pada Persetujuan tempat timbulnya pembayaran tersebut dianggap sebagai makelar atau komisioner. 4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi itu, yang menjadi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana komisi itu timbul, yang mempunyai hubungan yang efektif dengan kegiatan yang menimbulkan komisi tersebut. Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7. 5. Komisi dianggap timbul di suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan komisi itu adalah Negara itu sendiri, unit administrasi teritorial, pemerintah daerah atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang dan badan yang membayarkan komisi itu, apakah ia menjadi penduduk atau tidak menjadi penduduk Negara pihak pada Persetujuan, memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak pada Persetujuan dalam hubungan mana kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pembayaran itu dilakukan, dan komisi itu menjadi beban bentuk usaha tetap tersebut, maka komisi itu dianggap timbul di Negara pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap itu berada. 6. Apabila karena hubungan istimewa antara pembayar dan pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi atau antara kedua-duanya dengan orang dan badan lain, dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan komisi tersebut, jumlah komisi yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi itu seandainya tidak ada hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya berlaku untuk jumlah yang disebut terakhir. Dalam hak demikian, jumlah kelebihan pembayaran itu akan tetap dikenakan pajak berdasarkan perundang-undangan di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini. ## Pasal 13 ## ROYALTI 1. Royalti yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, royalti itu dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana royalti berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi : 3. (a) 12,5 Persen dari jumlah kotor royalti tersebut, jika royalti tersebut terdiri dari pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan atau hak untuk menggunakan setiap hak paten, merek dagang, pola atau model, perencanaan, resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, film sinematografi atau tape untuk televisi atau penyiaran. 4. (b) 15 persen dari jumlah kotor royalti, jika royalti tersebut terdiri dari pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atau penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah. 3. Istilah royalti yang digunakan dalam Pasal ini berarti semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film sinematografi atau film atau tape untuk siaran radio atau televisi, setiap paten, merek dagang, pola atau model, perencanaan, resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau penggunaan ataupun hal untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. 4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pemilik hak yang menjadi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana royalti itu timbul melalui bentuk usaha tetap atau menjalankan pekerjaan bebas dari suatu tempat tetap yang berada di sana, dan hak atau milik yang menghasilkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu, atau dengan kegiatan-kegiatan usaha lain yang berhubungan dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan pada Pasal 7 atau Pasal 15. 5. Royalti dianggap timbul di suatu Negara pihak pada Persetujuan jika pembayar royalti adalah Negara itu sendiri, suatu unit administrasi teritorial, pemerintah daerahnya atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian