PERATURAN WALIKOTA TANGERANG Nomor 31 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG (berlaku 1 April 2016)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang
- Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG.

## Pasal 1

Lampiran Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang diubah sehingga diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 30 Juli 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

## H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 30 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

## FORMULASI PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

1. Pay for Position (P1)
2.  Cara penghitungan :
3. P1 = Maksimal 30% x Nilai Jabatan x Poin Indeks Rupiah (PIR)
4.  Nilai Jabatan diperoleh dari penilaian evaluasi jabatan berdasarkan 10 faktor penimbang
5.  PIR = Anggaran Jasa Pelayanan per bulan

Total Job Value

-  Total Job Value didapat dari total nilai jabatan seluruh kelompok jabatan
2. Pay for Performance (P2)
-  Cara penghitungan :

P2 = Nilai Jabatan x Poin Indeks Rupiah (PIR) x IKI x IKU x70%

-  IKI : Indeks Kinerja Individu
-  IKU : Indeks Kinerja Unit
3. Contoh Perhitungan Honorarium Dewan Pengawas

Honorarium Ketua = (P1 + P2) Direktur x 40%

WALIKOTA TANGERANG,

## H. ARIEF R WISMANSYAH

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

## FORMULASI PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

1. Pay for Position (P1)
2.  Cara penghitungan :

P1 = Maksimal 30% x Nilai Jabatan x Poin Indeks Rupiah (PIR)

-  Nilai Jabatan diperoleh dari penilaian evaluasi jabatan berdasarkan 10 faktor penimbang
-  PIR = Anggaran Jasa Pelayanan per bulan

Total Job Value

-  Total Job Value didapat dari total nilai jabatan seluruh kelompok jabatan
2. Pay for Performance (P2)
-  Cara penghitungan :

P2 = Nilai Jabatan x Poin Indeks Rupiah (PIR)

3. Contoh Perhitungan Honorarium Dewan Pengawas

Honorarium Ketua = (P1 + P2) Direktur x 40%

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

## H. ARIEF R WISMANSYAH