PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA Nomor 16 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 13 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang :
GUBERNUR PAPUA
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
4. Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
26. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-9723 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
1. Pendapatan Daerah
- a. Semula
Rp12.438.141.557.077,00
- b. Bertambah
Rp 627.838.540.638,00
Jumlah pendapatan setelah Perubahan
Rp13.065.980.097.715,00
2. Belanja Daerah
- a. Semula
Rp12.908.141.557.077,00
- b. Bertambah Jumlah belanja setelah Perubahan Defisit setelah Perubahan
Rp 693.023.205.742,00
Rp13.601.164.762.819,00
(Rp 535.184.665.104,00)
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp500.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 65.184.665.104,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan
Rp565.184.665.104,00
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp30.000.000.000,00
- 2)
- Bertambah/Berkurang
- Rp 0,00 Rp 30.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp12.438.141.557.077,00 bertambah sejumlah Rp627.838.540.638,00 sehingga menjadi Rp13.065.980.097.715,00 dengan rincian sebagai berikut : Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp1.097.662.000.677,00
- 2) Bertambah
Rp 63.759.530.923,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan
Rp1.161.421.531.600,00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp4.305.361.737.000,00
- 2) Berkurang
Rp (356.089.629.885,00)
- Jumlah dana perimbangan setelah
Perubahan
Rp3.949.272.107.115,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula
Rp7.035.117.819.400,00
- 2) Bertambah
Rp 920.168.639.600,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah Perubahan
Rp7.955.286.459.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- 1) Semula
Rp789.789.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 89.234.910.992,00
- Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp879.023.910.992,00
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
Rp101.155.596.816,00
- 2) Berkurang
Rp (17.967.374.036,00
- Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan
Rp 83.188.222.780,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp30.250.000.000,00
- 2) Berkurang
Rp22.560.182.602,00)
- Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 52.810.182.602,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
Rp176.467.403.861,00
- 2) Berkurang
Rp (30.068.188.635,00)
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
Rp146.399.215.226,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil/Bagi hasil bukan pajak
- 1) Semula
Rp1.299.465.912.000,00
- 2) Berkurang
Rp (378.074.443.885,00)
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan
Rp921.391.468.115,00
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula
Rp2.502.449.137.000,00
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp 0,00
- Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan
Rp2.502.449.137.000,00
- c. Dana alokasi khusus - Fisik
- 1) Semula
Rp503.446.688.000,00
- 2) Bertambah
Rp 11.302.874.000,00
- Jumlah Dana alokasi khusus -Fisik setelah Perubahan
Rp 514.749.562.000,00
- d. Dana alokasi khusus - Non Fisik
- 1) Semula
Rp 0,00
- 2) Bertambah
Rp 10.681.940.000,00
- Jumlah Dana alokasi khusus -Non Fisik setelah Perubahan
Rp10.681.940.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula
Rp 7.500.000.000,00
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp 0,00
- Jumlah pendapatan hibah
Rp 7.500.000.000,00
- b. Dana penyesuaian
- 1) Semula
Rp427.565.960.000,00
- 2) Bertambah
Rp132.668.640.000,00
- Jumlah Dana penyesuaian setelah Perubahan
Rp560.234.600.000,00
- c. Dana otonomi khusus
- 1) Semula
Rp5.395.051.859.400,00
- 2) Berkurang
Rp (400,00)
Jumlah Dana otonomi khusus setelah Perubahan
Rp5.395.051.859.000,00
Rp5.395.051.859.000,00
- d. Dana tambahan infrastruktur
- 1) Semula
Rp1.200.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 787.500.000.000,00
- Jumlah dana tambahan infrastruktur
setelah Perubahan
Rp1.987.500.000.000,00
- e. Dana Insentif Daerah
- 1) Semula
Rp5.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp 0,00
- Jumlah dana Insentif Daerah setelah Perubahan
Rp5.000.000.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp7.223.491.472.061,00
Rp 340.203.697.341,00
Jumlah belanja tidak langsung setelahPerubahan
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp7.563.695.169.402,00
Rp5.684.650.085.016,00
- 2) Bertambah
Rp 352.819.508.401,00
- Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
Rp6.037.469.593.417,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp1.097.026.878.861,00
- 2) Berkurang
Rp (14.288.274.739,00)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp1.082.738.604.122,00
- b. Belanja hibah
- 1) Semula
Rp994.135.533.150,00
- 2) Bertambah
Rp173.525.471.326,00
- Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
Rp1.167.661.004.476,00
- c. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
Rp188.949.260.000,00
- 2) Berkurang Rp (35.204.066.874,00)
2. Jumlah belanja bantuan sosial setelah
Perubahan
- d. Belanja bagi hasil
- 1) Semula
Rp153.745.193.126,00
Rp367.467.195.850,00
- 2) Berkurang
Rp (4.638.009.708,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan
Rp362.829.186.142,00
- e. Belanja bantuan keuangan
- 1) Semula
Rp4.555.912.604.200,00
- 2) Bertambah
Rp235.292.577.336,00
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
Perubahan
- f. Belanja tidak terduga
- 1) Semula
- 2) Berkurang
4. Jumlah belanja tidak terduga setelah
Perubahan
Rp4.791.205.181.536,00
Rp 20.000.000.000,00
Rp (14.484.000.000,00)
Rp 5.516.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp266.511.203.395,00
- 2) Berkurang
Rp (5.544.603.200,00)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp260.966.600.195,00
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
Rp2.667.333.296.973,00
- 2) Bertambah
Rp 171.142.161.716,00
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp2.838.475.458.689,00
- c. Belanja modal
- 1). Semula
Rp2.750.805.584.648,00
- 2). Bertambah
Rp 187.221.949.885,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan
Rp2.938.027.534.533,00
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagiamana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- 1) Semula
- 1) Semula
Rp500.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 65.184.665.104,00
- Jumlah penerimaan setelah Perubahan
Rp565.184.665.104,00
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp30.000.000.000,00
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp 0,00
- Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
Rp30.000.000.000,00
Rp500.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 65.184.665.104,00
- Jumlah SiLPAtahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan
- b. Pencairan dana cadangan
- 1) Semula
Rp565.184.665.104,00
Rp 0,00
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp 0,00
- Jumlah pencairan dana cadangan setelah
Perubahan
Rp 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal pada PT.Bank Papua
- 1) Semula
Rp 30.000.000.000,00
- 2) Berkurang
Rp 0,00
- Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan
Rp 30.000.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;

- b. Lampiran
2. II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV
- e. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;

- f. Lampiran

VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

- g. Lampiran
2. VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

telah

h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;

- i.

- Lampiran

- IX Daftar Pinjaman Daerah danObligasi Daerah.

## Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2016

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR ... TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

MAGDALENA MATURBONGS, SH., M.Hum NIP. 19590620 198503 2 008