PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENETAPAN MODAL AWAL DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) (berlaku 5 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa modal awal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo, yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset PDAM Kabupaten Luwu yang berada dalam wilayah Kota Palopo Nomor 029/184/BPKADA/VIII/2007, Berita Acara serah Penghibaan Asset Eks Proyek P2AB dari Departemen PU ke Pemerintah Daerah Luwu No 08/BA/PPPAB/1997 Tanggal 10 Juni 1997, Penyertaan Uang Tunai dari Pemerintah Daerah Luwu Tahun 1994 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 281/VII/2002 Tanggal 9 Juli 2002 hingga saat ini belum ditetapkan statusnya ;
- b. bahwa modal awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah kekayaan daerah yang dipisahkan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Palopo kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo.
3. Mengingat : 1. Undang-Undang
4. Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian PDAM ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo ;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
Dan
WALIKOTA PALOPO
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN MODAL AWAL PENYERTAAN MODAL DAN PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kota Palopo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo dan Perangkat Daerah Kota Palopo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo;
4. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, suratsurat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
5. Penyertaan Modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada pihak Ketiga atau PDAM;
6. Sistem Penyedian Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan satu kesatuan sistim fisik (teknik) dan non fisik dari sarana prasrana air minum;
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan atau meningkatkan sistem fisik(teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyedian air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penetapan Modal Awal Daerah sebagai penyertaan modal daerah kepada PDAM dengan maksud sebagai modal dasar Daerah guna menjamin terselenggaranya penyediaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat.
3
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM bertujuan untuk :
- a. menjamin terselenggaranya keberlanjutan Pengembangan SPAM di daerah;
- b. meningkatkan optimalisasi pelayanan air minum kepada masyarakat;
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- d. menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
MODAL AWAL DAERAH DAN PENYERTAAN MODAL
BAB III - MODAL AWAL DAERAH DAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
- (1) Modal Awal Daerah berasal dari modal PDAM yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dari Asset PDAM Kabupaten Luwu yang berada di wilayah Kota Palopo yang diserahkan kepada PDAM .
- (2) Modal Awal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagai modal dasar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) senilai : Rp. 6.412.640.219,93,- ( Enam Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanah dan Hak Atas Tanah senilai Rp.41.473.525,00 (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- b. Instalasi Sumber Air senilai Rp. 808.562.217,00 (Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Enam Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah);
- c. Instalasi Pengolahan senilai Rp. 1.127.816.300,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- d. Instalasi Transmisi Distribusi senilai Rp. 4.207.541.616 ,93(Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Belas koma Sembilan Puluh Tiga);
- e. Bangunan dan Gedung senilai Rp. 102.514.000,00 (Seratus Dua Juta LimaRatus Empat Belas Ribu Rupiah);
- f. Kendaraan senilai Rp. 124.732.516,00 Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu).
BAB III - MODAL AWAL DAERAH DAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2007 berupa pembangunan jaringan distribusi senilai Rp.550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Penetapan: Ditetapkan di Palopo pada tanggal 5 Agustus 2013

Penandatangan: WALIKOTA, ttd M. JUDAS AMIR

Penetapan: Diundangkan di Palopo pada tanggal 5 Agustus 2013 SYAMSUL RIZAL SYAM LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2013 NOMOR 06