PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 24 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 15 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pegawasan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Pengawas sebagai Lembaga Teknis Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.
Pasal 2
- (1). Susunan organisasi Badan Pengawas Daerah adalah:
- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
- -Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- -Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pengawasan Pemerintahan, Pendapatan dan Kekayaan Daerah, membawahi;
- -Sub Bidang Pemerintahan;
- -Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah;
- d. Bidang Pengawasan Perekonomian dan Pekerjaan Umum, membawahi;
- -Sub Bidang Perekonomian;
- -Sub Bidang Pekerjaan Umum;
- e. Bidang Pengawasan Kesejahteraan, Administrasi dan Aparatur, membawahi;
- -Sub Bidang Kesejahteraan;
- -Sub Bidang Administrasi dan Aparatur;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur organisasi Badan Pengawas Daerah adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dibidang pengawasan fungsional.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- b. Pengawasan fungsional dibidang Pemerintahan;
- c. Pengawasan fungsional dibidang Perekonomian;
- d. Pengawasan fungsional dibidang kesejahteraan, administrasi dan aparatur;
- e. Pengawasan fungsional dibidang pendapatan dan kekayaan;
- f. Evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan dalam rangka pembinaan;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor;
BAGIAN TATA USAHA
Pasal 5
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Daerah.
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga, surat menyurat dan arsip;
- e. Pengelolaan surat.
Pasal 7
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT), mengevaluasi dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta melaksanakan pemuktahiran data hasil pemeriksaan.
Pasal 8
Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan arsip serta urusan keuangan.
Pasal 9
Bidang Pengawasan Pemerintahan pendapatan dan kekayaan daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawas Daerah dibidang pemerintahan.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Pengawasan Pemerintahan, Pendapatan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan program;
- b. Pelaksanaan pengawasan pemerintahan umum;
- c. Pelaksanaan pengawasan pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan pengawasan dibidang perencanaan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- f. Pelaksanaan pengawasan dibidang pendapatan dan kekayaan daerah;
- g. Pendataan dan pelaporan.
Pasal 11
Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, kependudukan dan catatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembinaan.
Pasal 12
Sub Bidang Pendapatan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan barang inventaris daerah dalam rangka pembinaan.
Pasal 13
Bidang Pengawasan perekonomian dan pekerjaan umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawas dibidang pengawasan perekonomian dan pelaksanaan pekerjaan umum.
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Pengawasan perekonomian dan pekerjaan umum mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program;
- b. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang pertanian dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang industri, perdagangan, koperasi, pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang pekerjaan umum;
- e. Pendataan dan pelaporan.
Pasal 15
Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap kegiatan pembangunan sektor pertanian, kehutanan industri, perdagangan, koperasi, pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup dalam rangka pembinaan.
Pasal 16
Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap kegiatan pembangunan dibidang bina marga, cipta karya dan pengairan dalam rangka pembinaan.
Pasal 17
Bidang Pengawasan Kesejahteraan, Administrasi dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawas Daerah dibidang pengawasan kesejahteraan, administrasi dan aparatur.
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Pengawasan Kesejahteraan, Administrasi dan Aparatur mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Program;
- b. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang kesejahteraan;
- c. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang aparatur;
- e. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang penyelenggaraan administrasi;
- f. Pendataan dan pelaporan.
Pasal 19
Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap pembangunan sektor pendidikan, agama, pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, keluarga berencana dan sosial dalam rangka pembinaan.
Pasal 20
Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap pembangunan sektor pendidikan, agama, pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, keluarga berencana dan sosial dalam rangka pembinaan.
Pasal 22
Setiap pejabat dilingkungan Badan Pengawas Daerah wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada pimpinan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 23
Pasal 23
Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Badan Pengawas Daerah adalah :
- a. Kepala Badan eselon II.b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang eselon III.a.
- c. Kepala Sub Bagian/Kepala sub bidang eselon IV.a.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 23
Pasal 24
Pejabat dilingkungan Badan Pengawas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 24 di atas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 26
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 27
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI D NOMOR 14 LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 24 TAHUN 2003 TANGGAL : 15 DESEMBER TAHUN 2003 ## H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
## ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## I. PENJELASAN UMUM
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Daerah sebagai lembaga teknis perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang merupakan unsur penunjang kegiatan penyelenggaraan Pengawasan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas