PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat di bidang jasa usaha yang merupakan kebutuhan masyarakat harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diatur Retribusi Jasa Umum di Kota Tomohon;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahu17: 1 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa S'~latan dan Kata Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Repu blik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S7R\· ,...
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin tahan Daerah Provinsi dan Pemerin tah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
•·
·1
'
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon dan perangkat Kota Tomohon sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota Tomohon.
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kata Tomohon sebagai unsur pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. ~
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan , organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3
9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. ·
10. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pernbayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa um um.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
14. Retribusi pelayanan kesehatan, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftran.
15. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Keliling,dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
17. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah meliputi:
16. Retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persam pahan / ke bersihan.
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;dan
18. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organic dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buatan biologis.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.
23. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian,kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
24. Parkir adalah kF.Rrl::i::m tiikdr h,:,rn,:,rnl, '"'~ ... 1--.l -·---
25. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Pengujian Kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan berm motor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
27. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 1.(-pm~nf".:l '=lton 11¥Y"'I,, ... ,...-~ ... -l----' -1· · .,
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;dan
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (4) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/ atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cumacuma.
Bagian Pertama
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf I
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.
Pasa l 4
- ( 1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantti.Tlfalai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayananan kesehatan diberikan.

## Pasal 10

1· '1 I

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kata Tomohon.

## Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kedua

## Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf I Pasal 12

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

## Pasal 13

- ( 1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi

- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;dan
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

## Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau · Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volumen sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

## Paragraf III

## Prinsip dan Sasaran Dalam Penetap.~n 1 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 16

- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangku tan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf V

## Wilayah Pemungutan Pasal 18

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat penyediaan .,

## Pasal 19

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah.

## Pasal 20

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Paragraf I Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 21

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungu t retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## Pasal 22

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan : , ... 1 1

- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- a. Kartu tanda penduduk;
- c. Kartu identitas kerja;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- d. Kartu penduduk sementara;
- f. Kartu keluarga;dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

## Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi , termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Siaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan

Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk ,...J ..-...I -.\_\_ --A, .

## Paragraf III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

## Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 25

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasa l 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasa l 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan KTP dan akta catatan sipil diberikan.

## Pasa l 28

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan KTP 'k1ha catatan sipil dari pemerintah daerah.

## Pasal 29

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Keempat

## Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Paragraf I Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 30

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan park.ir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasa l 31

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. p

## Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk ' pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

## Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

## Paragraf III

## Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangku tan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. 1 ·1 1

## Paragraf IV

## Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

## Pasal 37

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dari pemerintah daerah.

## Pasal 38

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah :::it:::111 rlnl.nrnPn lni-n ""~~ ,-1; ,

## BagianKelima

## Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

## Paragraf I Pasal 39

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 40

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerin tah daerah.

## Pasal 41

- ( 1) Su bjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang mcnggunakan Zmenikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

<!-- formula-not-decoded -->

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

## Paragraf III

## Prins ip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 43

- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan terse but.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 44

- ( 1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.
- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam lam pi ran V, yang meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.;17

## Pasal 45

Setiap penerimaan formulir pengujian, plat ujian dan buku uji {STUK) baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak yang besarnya berpedoman pada Instansi yang membidangi perhubungan yaitu sebesar Rp. 100.000,- {Seratus Ribu Rupiah).

## Paragraf V Wilayah Pemungutan

## Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

## Pasal 47

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Kata Tomohon.

## Pasa l 48

Saat retribusi teru tang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Keenam

Retribusi Pemeriksaan

Alat Pemadam

Kebakaran

Paragraf

I

,.

•l,

1

## Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi Pasa l 49

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

## Pasal 50

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

## Pasa l 51

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam ke bakaran dari Pemerin tah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan PP.rntnrnn PPr11nr1,.., ... ,.,

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

## Paragraf II

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat . pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

## Prinsip Dalam Penetapan

## Paragraf III Struktur dan Besarnya Retribusi Pasal 53

- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 54

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari peraturan daerah ini.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasa l 55

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diberikan.

## Pasal 56

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari pemerintah daerah.

## Pasal 57

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan./,17

## Bagian Ketujuh

## Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang Paragraf I Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas jasa pelayanan jasa tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 59

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, perlengkapannya, dan timbang dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. diwajibkan sesuai

## Pasal 60

- ( 1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

## Paragraf II

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa f· '1 I Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP /BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

## Paragraf III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

## Pasal 62

- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.p

## Paragraf V Wilayah Pemungutan

## Pasal 64

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.

## Pasa l 65

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tera/tera ulang dari pemerin tah daerah.

## Pasal 66

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kedelapan

## Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikas i Paragraf I Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal 67

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungu t retribusi atas jasa pengendalian meriara telekomunikasi.

## Pasal 68

Objek retribusi pengendalian menara adalah pernanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

## Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

## Paragraf III Prins ip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 71

- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara TPlPl.nrn11n;Jr...,,..; ,.:i;.\_\_.\_ \_\_ ,\_ '

yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

## Paragraf IV

## Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Pasal 73

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasal 74

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengendalian menara telekomunikasi diberikan.

## Pasal 75

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupak~1 batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari pemerintah daerah.

## Pasal 76

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB III

## PENINJAUAN TARIF KEMBALI Pasal 77

- ( 1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB IV

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Bagian Kesatu

## Tata Cara Pemungutan

Pasal 78

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau doku men l~in w:i-n&lt;Y \_,

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 79

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada aya.t ( 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Penagihan Pasal 80

- ( 1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran/ peringatan/ surat lain sejenis;
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Ketiga

## Keberatan

1·

•l

I

## Pasal 81

- ( 1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 82

- ( 1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota;
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluru hnva

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 83

- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 12 (dua belas) bulan; '
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## Bagian Keempat Kedaluwarsa Pasal 84

- ( 1) Hak untuk melakukan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- a. Diterbitkan surat teguran, atau;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal 85

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

## Bagian Kelima

## Sanksi Administratif Pasal 86

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunanakan STRD.,17

## BABV

## INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 87

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan W alikota dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

## BAB VI

## PENYIDIKAN

## Pasal 88

- ( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai denga peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti , keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibid~g1 retribusi agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkJp dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana di bidang retribusi;
1. Memanggilorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. Menghentikan penyidikan dan/atau;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundanc-uo.taov=» ...

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 89

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak a tau kurang bayar.

## Pasal 90

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 merupakan penerimaan negara.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi mengenai 'jdnls retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## Pasal 92

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan Tera/Tera Ulang.

## BABIX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 93

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.~

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## I. Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Tabel 1.TARIF POLIKLINIK BAGIAN RAWAT JALAN BERLAKU UNTUK PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

| NO | URAIAN | TARIF PUSKESMAS (Rp) |
|------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Kunjungan Penderita/ Klien | Rp. 5.000 |
| 2 | Pemeriksaan Dokter Ahli | Rp. 15.000 |
| 3 | Biaya Tindakan Dalam Keadaan Darurat | Rp. 7.500 |
| 4 | PemakaianAmbulance/Puskesmas Keliling | |
| | a. Dalam Kota | Rp. 50.000 |
| | b. Luar Kota, ditambah dengan. | Rp. 5.000/km |

## Tabel 2.BIAYA PERAWATAN DI PUSKESMAS

Pada dasarnya Puskesmas tidak ada klasifikasi tempat perawatan.

| I | URAIAN | TA~F (Rp) |
|-----|-------------------|-------------|
| ~O | Perawatan Perhari | Rp. 30.000 |

## Tabel 3.TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS

| NO | URAIAN | TARIF j• ·1 t (Rp) |
|------|---------------------------|----------------------|
| 1 | Operasi Kecil | Rp. 100.000 |
| 2 | Persalinan Normal | Rp. 150.000 |
| 3 | Persalinan denganpenyulit | Rp. 250.000 |

## Tabel 4.TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS

| NO | URAIAN | TARIF (Rp) |
|------|---------------|--------------|
| 1 | BBS | Rp. 10.000 |
| 2 | HB | Rp. 10.000 |
| 3 | LEUKOCITE | Rp. 10.000 |
| 4 | ERITROCITE | Rp. 10.000 |
| 5 | TROMBOSIT | Rp. 10.000 |
| 6 | MALARIA | Rp. 15.000 |
| 7 | GOLONGANDARAH | Rp. 15.000 |
| 8 | URINELENGKAP | Rp. 15.000 |
| 9 | FACCESLENGKAP | Rp. 15.000 |
| 10 | BSN/GDS | Rp. 20.000 |
| 11 | SPUTUMBTA | Rp. 15.000 |
| 12 | GULADARAH | Rp. 15.000 |
| 13 | KOLESTEROL | Rp. 20.000 |
| 14 | ASAMURAT | Rp. 15.000 |

## Tabel 5.TARIF PENGOBATAN GIGI DI PUSKESMAS

## a. Ekstrasi Gigi

| URAIAN | TARIF (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemeriksaan / Resep Dental Check Up Ekstrasi Biasa/ Persistensi Komplikasi Implakasi Implakasi Operasi Perawatan Gigi Tambalan Amalgam a. Small b. Medium c. Large | Rp. 10.000 Rp. 12.500 Rp. 22.500 Rp. 32.500 Rp. 42.500 Rp. 52.500 Rp. 17.500 Rp. 22.500 Rp. 32.500 |

## b. Temporary Filling

| NO | URAIAN | TARIF (Rp) |
|------|------------------|--------------|
| 1 | Nervus Treatment | Rp. 10.000 |
| 2 | Scailing | Rp. 20.000 |

## II. Str uktur dan Besarnya Retr ibusi Pelayan an Persampahan /Kebersihan:

Besarnya Tarif Dasar Retribusi ditetapkan sebagai berikut

:

## 1. Rumah Tinggal/ Asrama

- a. Bangunan Darurat tiap bulan

.

- b. Bangunan semi permanen tiap bulan

.

- c. Bangunan semi perm an en bertingkat tiap bulan

.

- d. Bangunan Perman en tiap bulan

.

- e. Bangunan permanen bertingkat tiap bulan

.

## 2. Rum ah kost

.

- a. Penampungan s/d 10 orang setiap bulan

.

- b. Penampungan 11-25 orang setiap bulan

.

- c. Penampungan 25-50 orang setiap bulan

.

- d. Penampungan 51 orang keatas setiap bulan

.

## 3. Penginapan

- a. Wisma, losmen, dan sejenisnya setiap bulan

.

- b. Cottage setiap bulan

.

- c. Mela ti setiap bulan

.

- d. Hotel berbintang I tiap bulan

.

- e. Hotel berbintang II tiap bulan

.

- f. Hotel berbintang III tiap bulan

.

- g. Hotel berbintang IV tiap bulan

.

- h. Hotel berbintang V tiap bulan

.

## 4. Rumah Makan

- a. Kelas A tiap bulan

.

- b. Kelas B tiap bulan

.

- c. Kelas Cl tiap bulan

.'

.

- d. Kelas C2 tiap bulan

~·,'i··r······

- e. Rumah makan tidak tetap dan penjual makanan lainnya tiap hari .

## 5. Rumah Sakit

- a. Rumah Sakit Umum pemerintah tiap bulan

.

- b. Rumah Sakit Umum swasta (besar) tiap bulan

.

- c. Rumah Sakit Umum swasta (sedang) tiap bulan

.

- d. Rumah Sakit Umum swasta (kecil) tiap bulan

.

- e. Ru mah Bersalin swasta tiap bulan

.

- f. Rumah Bersalin pemerintah tiap bulan

..

- g. Puskesmas/balai pengobatan tiap bulan

.

- h. Puskesmas Rawat Inap tiap bulan

.

1. Apotik tiap bulan

.

- J. Tempat praktik dokter tiap bulan

.

- k. Kios penjualan di rumah sakit tiap bulan

.

1. Tempat terapi Kesehatan tiap bulan

.

## 6. Gudang

- a. Barang ekspor / impor, an tar pulau tiap bulan

.

- b. Perabot furniture/ meuble, textile, bahan makanan/minuman tiap bulan .

- c. Peralatan kendaraan bermotor (onderdil/ sparepart, ban dan lain-lain),farmasi tiap bul