PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT (berlaku 8 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,
- a. bahwa untuk menyikapi penambahan penyertaan modal ke Bank Nagari BPD Sumatera Barat guna memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu untuk melakukan perubahan sebagian atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat;
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
8. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
9. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kab. Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
dan
BUPATI PASAMAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Nagari Bpd Sumatera Barat (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 19) diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari setinggi-tingginya sebesar Rp. Rp. 156.742.000.000,(seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal ditetapkannya peraturan Daerah Ini telah disetor ke Bank Nagari BPD sebesar Rp. 47.995.000.000,18 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah delapan belas sen).
- (3) Untuk menutup selisih antara penyertaan modal Permintaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan penambahan penyertaan modal secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Penetapan: Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 18 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI PASAMAN, dto YUSUF LUBIS

Penetapan: Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 18 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN, dto A. SYAFEI,SH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (14/2016)