PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 8 Tahun 2016 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK (berlaku 8 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa penyebaran informasi melalui radio sebagai media penyiaran daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, dalam memberikan keseimbangan informasi yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa penyelenggara penyiaran radio yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud sehingga diperlukan regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak;
PARAF KOORDINASI
SUKADJI, S.Pd.
KETUA PANSUS
II DPRD
KABAG HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
PARAF KOORDINASI
SUKADJI, S.Pd.
KETUA PANSUS
II DPRD
KABAG HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.
PARAF KOORDINASI
SUKADJI, S.Pd.
KETUA PANSUS
II DPRD
KABAG HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
6. Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disingkat RPKT adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan penyiaran radio yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
PARAF KOORDINASI
SUKADJI, S.Pd.
KETUA PANSUS
II DPRD
KABAG HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
9. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten sesuai dengan wilayah layanan siaran.
11. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang terjadinya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.
12. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
13. Dewan Direksi adalah dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
14. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan/organisasi/lembaga yang mempunyai tugas menentukan kebijakan tertinggi perusahaan dan bertanggung jawab dalam memimpin serta membina perusahaan /organisasi/lembaga secara efektif dan efesien.
15. Direktur Utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan, atau organisasi sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris.
PARAF KOORDINASI
SUKADJI, S.Pd.
KETUA PANSUS
II DPRD
KABAG HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal RPKT.
Bagian Kedua
Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 3
- (1) RPKT berkedudukan di pusat pemerintahan Daerah.
- (2) RPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 4
RPKT bertugas:
- a. memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat; dan
- b. melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah serta memberi ruang partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 5
RPKT berfungsi:
- a. sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat; dan
PARAF KOORDINASI
SUKADJI, S.Pd.
KETUA PANSUS
II DPRD
KABAG HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
- b. kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa yang senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi RPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - ISI SIARAN Pasal 7
Pasal 7
- (1) Isi Siaran RPKT wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (2) Isi Siaran RPKT wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi Siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi Siaran RPKT dilarang:
- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (5) Isi Siaran RPKT dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
PARAF KOORDINASI
SUKADJI, S.Pd.
KETUA PANSUS
II DPRD
KABAG HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
- (6) Isi Siaran RPKT mengikuti pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan isi Siaran diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 8
- (1) Organisasi RPKT terdiri atas:
- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.
- (2) Bagan susunan organisasi RPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2016 Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 29 April 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 21-8/2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI SUKADJI, S.Pd. KETUA PANSUS II DPRD KABAG HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Dewan Pengawas Pasal 9

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi calon Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada DPRD.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) DPRD melakukan uji kelayakan terhadap calon Dewan Pengawas yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lolos uji kelayakan selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

- (6) Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas Penyiaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme proses penjaringan calon Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Dewan Pengawas bertugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan Penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan Penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas Siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
- g. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

## Bagian Ketiga Dewan Direksi Pasal 11

- (1) Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Dewan Direksi bertugas:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan Penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola RPKT sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknisi pelaksanaan operasional lembaga dan operasional Penyiaran;
- d. mengelola penyelenggaraan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

- b. posisi RPKT;
- c. asumsi RPKT sebagai dasar penyusunan rencana jangka panjang; dan
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan RPKT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bebas dari narkoba;
- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- h. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- i. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang Penyiaran publik;
- j. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- k. tidak memiliki jabatan rangkap;
- l. nonpartisan; dan
- m. memiliki pengalaman dibidang Penyiaran paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas RPKT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan RPKT;
- f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada DPRD dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut dianggap batal.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugasnya.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

## Bagian Kedua Dewan Direksi Pasal 16

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bebas dari narkoba;
- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- h. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- i. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang Penyiaran publik;
- j. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- k. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- l. nonpartisan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 17

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih, diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

## Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
- c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian, maka rencana pemberhentian tersebut dianggap batal.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

## Pasal 19

- (1) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalankan pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya pada jabatan yang sama.
- (3) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas dan berstatus sebagai pejabat sementara.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, maka jabatan pengganti antar waktu ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

## Pasal 20

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan dibawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA Pasal 21

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

## Pasal 22

- (1) Pengelolaan RPKT dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan Dewan Direksi dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional Siaran RPKT.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin dilingkungan RPKT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi RPKT serta dengan instansi atau pihak RPKT sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 24

Setiap pemimpin unit kerja dilingkungan RPKT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 25

Setiap pemimpin unit kerja dilingkungan RPKT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

## Pasal 26

Setiap laporan yang diterima pemimpin unit kerja wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

## Pasal 27

Setiap pemimpin unit kerja wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB VIII

## KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Kekayaan Pasal 28

- (1) Kekayaan RPKT merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan RPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (1) Pendanaan kegiatan RPKT bersumber dari:
- a. iuran Penyiaran
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. Siaran Iklan; dan

Bagian Kedua Pendanaan Pasal 29

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

- e. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf b merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasional RPKT setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usulan Dewan Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai besaran, tata cara pemungutan, penggunaan dan masa mulai diberlakukannya biaya Siaran Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan RPKT diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

## RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 30

- (1) RPKT wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) RPKT wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategis yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) RPKT wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Bupati berdasarkan rencana kerja dan anggaran jangka menengah.

## Pasal 31

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, RPKT wajib memberikan laporan keuangan kepada Bupati setelah diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan di media massa.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

## BAB X

## PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

## Pasal 33

- (1) Tahun buku RPKT adalah tahun anggaran.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja dan hasil yang telah dicapai;
- b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
- c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, laporan operasional dan pelaporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

## BAB XI

## KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Pegawai RPKT terdiri dari:
- a. Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja dengan persetujuan Bupati.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, kedudukan, hak, kewajiban dan pembinaan pegawai RPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 35

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi harus sudah dibentuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi belum terbentuk, Bupati menunjuk pejabat sebagai pelaksana tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2016 Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,


ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 21-8/2016

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI


Nip . 19650919 199602 2 001

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 8 TAHUN 2016

## TENTANG

## LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

## I. UMUM

Kegiatan Penyiaran di Daerah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat. Dalam rangka memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, maka diperlukan keberadaan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial, sehingga tidak semata-mata menyelenggarakan Siaran yang profit oriented atau sekedar sebagai corong pemerintah. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan bahwa sebagai Lembaga Penyiaran Publik berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal, RPKT bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya Daerah, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, maka dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan wadah yang berbadan hukum sehingga dalam menyelenggarakannya Penyiaran dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas.
```

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Yang dimaksud dengan 'Independen' adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan 'netral' adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak. Yang dimaksud dengan 'tidak komersial' adalah tidak sematamata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

```
Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e
```

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan 'tidak memiliki jabatan rangkap' adalah jabatan rangkap pada lembaga Penyiaran.

Huruf l

Yang dimaksud dengan 'nonpartisan' adalah tidak memihak/bukan merupakan anggota/simpatisan partai politik.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan 'tidak memiliki jabatan rangkap' adalah jabatan rangkap pada lembaga Penyiaran.

Huruf l

Yang dimaksud dengan 'nonpartisan' adalah tidak memihak/bukan merupakan anggota/simpatisan partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'keputusan ditetapkan secara kolegial' adalah setiap anggota Dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegial adalah setiap anggota Dewan Direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi berdasarkan persetujuan anggota Dewan Direksi. Direktur Utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat Dewan Direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 57

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

KETUA PANSUS

II DPRD

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK


## Pj. BUPATI TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARAF KOORDINASI

SUKADJI, S.Pd.

II DPRD


ANIK SUWARNI, S.H.,

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI

M.Si.

Nip . 19650919 199602 2 001


JARIANTO