PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor I4 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR I4 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah clan Peningkatan pendapatan Daerah perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup Potensial untuk dijadikan obyek pungutan retribusi sebagaimana dimaksu.d dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- b. bahwa Izin Usaha lndustri yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi, merupakan objek retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. 2 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
q
,
4
7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); I ·
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan I Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); '
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
?
C
Menetapkan
Dengan Persetujuasn Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
Dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA.WI TENTANG RETRliBUSI IZIN USAHA INDUSTRI 1
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratu.ran ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Melawi;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Melawi;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Melawi;
- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan Industri.
- g. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di Bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan dalam Wilayah Negara Republuk Indonesia;
- h. Jenis Usaha Industri adalah bagian suatu cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- i. Komoditi Industri adalah produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis produksi;
- j. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri adalah Surat Izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau Badan yang akan mendirikan Perusahaan Industri;
- k. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yan diizinkan;
- L. Industri Kecil adalah industri yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tenpat usaha;
- m. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutu.an, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- n. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan -persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan dan lain - lain yang diperlukan.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri, dipungut retribusi atas pemberian pelavanan
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Objek retribusi adalah pemberian pelayanan atas pemberian Tanda Daftar Indusrti, Izin Perluasan dan 1zin Usaha lndustri.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan dan Izin Usaha Industri.
BABIII GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Usaha Industri digolongkan sebagai retribusi Jasa Umurn
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB IV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 7
Besamya retribusi adalah sebagai berikut :
- a. Tanda Daftar Industri (TDI) dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- b. Izin Perluasan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- c. Izin Usaha Industri (IUI) dikenakan Retribusi sebesar sebagai berikut
- c. 1. Industri Menengah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- c. 2. Industri Besar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah)
BABV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 8
Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan kepada pihak ketiga.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 9
Pembayaran, Penyetoran retribusi dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
KETENTUAN PERIZINAN
BAB VII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 10
- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
l
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERLUASAN PERUSAHAAN
BAB VIII - PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERLUASAN PERUSAHAAN
Pasal 11
- (1) Terhadap sernua jenis Industri dengan nilai Investasi Perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh lzin Usaha Industri.
- (2) Terhadap semua jenis Industri yang termasuk dalarn kriteria Usaha Kecil/kelompok Industri Kecil degan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikecualikan dari kewajiban mernpunyai Izin Usaha Industri, tetapi harus mempunyai Tanda Daftar Industri yang diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.
- (3) Terhadap semua jenis Industri dengan nilai Investasi Perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak diwajibkan mempunyai Tanda Daftar Industri kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
BAB VIII - PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERLUASAN PERUSAHAAN
Pasal 12
- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri sebgaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diperlukan :
- a. tahap Persetujuan Prinsip;
- b. tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Izin Usaha lndustri sebagaimana dalam ayat (1) huruf a adalah perusahaan industri.
- a. Industri perakitan kendaraan bermotor dan industri komponen kendaraan bermotor;
- b. Tidak berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat;
- c. Jenis komoditi industri yang proses produksinya merusak dan membahayakan lingkungan serta menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- (3) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perusahaan Industri yang jenis Industrinya
- a. Berlokasi di kawasan Industri / kawasan berikat yang memiliki izin;
- b. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak rnerusak dan tidak membahayakan lingkungan serta tidak mempergunakan Surnber Daya Alam secara berlebihan yang dinyatakan dengan Surat Pemyataan.
BAB VIII - PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERLUASAN PERUSAHAAN
Pasal 13
Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi kornersial :
- a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan lain - lain.
- b. Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- c. Izin Usaha lndustri yang rnelalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku seperti antara lain izin lokasi, Undang - undang ganguan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pernantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai rnernbangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.
BAB VIII - PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERLUASAN PERUSAHAAN
Pasal 14
- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selarna 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan.
Percetinan
Princin
}
P
- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan usaha melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai dengan lzin Usaha Industri yang dimiliki, wajib memperoleh Izin perluasan
- (2) Izin Perluasan yang diterbitkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Uasha Industri yang dimiliki.
BAB VIII - PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERLUASAN PERUSAHAAN
Pasal 16
Perusahaan lndustri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Izin Uasha Industri dan Tanda Daftar Industri, wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
BAB VIII - PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERLUASAN PERUSAHAAN
Pasal 17
Izin Usaha Industri, lzin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan atau berproduksi. '
BAB VIII - PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERLUASAN PERUSAHAAN
Pasal 18
lzin Uasha lndustri dan Tanda Daftar lndustri diberikan untuk masing - masing jenis industri sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) 5 (lima) digit sebagaiinana ketentuan Peraturan perundang -undangan yang berlaku.
'+
BAB VIII - PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERLUASAN PERUSAHAAN
Pasal 19
- (1) Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) butir b memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri antara lain untuk :
- a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan Peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat - lambatnya 4 (empat) Tahun terhitung rnulai tanggal Izin Usaha Industri diterbitkan;
- c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pemyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Bentuk Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Model SP-1. selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Surat Pemyataan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lzin Usaha Industri yang diberikan.
KEWENANGAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFIAR INDUSTRI
BAB IX - KEWENANGAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFIAR INDUSTRI
Pasal 20
- (1) Kewengan Pemberian Persetujuan Prinsip, lzin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri berada pada Bupati Cq Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Melawi. '
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan ini, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Melawi ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan Persetujuan Prinsip, lzin Usaha Industri, lzin Perluasan dan Tanda Daftar lndustri. .
- (3) Apabila pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut turut, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk seorang pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk tac nrn roil# rave heal»4= -Al. --...1.et
t
"
- ! (4) Bupati dapat membuat mekanisme penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BABX
TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
BAB IX - KEWENANGAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFIAR INDUSTRI
Pasal 21
- (I) Pengajuan permintaan persetujuan prinsip menggunakan Formulir Model Pm-1. selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati
- (2) Pengajuan Permintaan Izin Usaha Industri melalui Tahap Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-III. Selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KEWENANGAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFIAR INDUSTRI
Pasal 22
- (1) Permintaan Persetujuan Prinsip diajukan langsung oleh pemohon kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan menggunakan Formulir Model Pm-1. Selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setelah Formulir Model Pm-1 diterima secara lengkap dan benar, Kepala Dinas selambatlambatnya 14 (empat belas hari) hari kerja memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan Formulir Model Pi-1. Selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati Cq Kepala Dinas dapat menolak permintaan Persetujuan Prinsip apabila :
- a. Permintaan Persetujuan Prinsip tidak lengkap dan belum benar.
- b. Permintaan Persetujuan Prinsip ternyata Industri termasuk bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Bupati Cq Kepala Dinas tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) Tahun sekali, paling lambat tanggal 31 Januari Tahun berikutnya dengan menggunakan formulir model Pm - II. Selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagi Perusahaan Industri yang Persetujuan Prinsipnya batal dengan sendirinya, dapat mengajukan kembali Persetujuan Prinsip yang baru dengan menggunakan Formulir Model Pm-1. Selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati. :i
BAB IX - KEWENANGAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFIAR INDUSTRI
Pasal 23
- (1) Bagi perusahaan industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai dan telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang - undangan yang berlaku, wajib mengajukan permintaan Izin Usaha Industri dengan menggunakan Formulir Model SP - II. Selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Formulir Model Pm - III, Sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 2 Ormber 2008

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh Pada tanggal 3 asember 2008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR .Z-'f. !'
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini, diajukan langsung oleh perusahaan industri kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat - lambat nya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm - III menugaskan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan Formulir Model Pi - II, dan disampaikan kepada Bupati Cq Kepala Dinas.
- (5) Selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan Izin Usaha Industri dengan menggunakan Formulir Model Pi - III atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi dengan menggunakan Formulir Model Pi - VI. Selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI TATA CARA IZIN PERLUASAN

## Pasal 24

- (1) Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki lzin Usaha Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki lzin perluasan
- (2) Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki lzin Usaha Industri untuk memperoleh Izin Perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

## Pasal 25

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam lzin Usaha Industri nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar - besarnya 30% (tiga puluh perseratus) diatas kapasitas produksi yang diizinkan, dengan mengajukan permohonan lzin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi Penanam Modal.

## Pasal 26

- I (1) Setiap perusahaan industri yang telah Memiliki lzin Usaha Industri dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki izin perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki izin perluasan, apabila melakan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industri yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) diatas kapasitas produksi yang diizinkan yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor. '
- (2) Setiap perusahaan industri yang melaksanakan perluasan sebagimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis, ten tang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi kepada Kepala Dinas guna disyahkan dengan lzin Perluasan.

## BAB XII TATA CARA PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

## Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalan pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) wajib memperoleh Tanda Daftar .Industri yang diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.
- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh Tanda Daftar Industri tidak diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip.

## Pasal 28

- (1) Permintaan Tanda Daftar lndustri diajukan langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan Tanda Daftar Industri sebagimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap, Kepala Dinas akan memberikan Tanda Daftar Industri.

## BAB XIII

## PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI

## Pasal 29

- (1) Terhadap permintaan Izin Usaha Industri yang diterima dan temyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
- b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip
- c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam basal 22 ava+ (4+51-&gt;-

7

- (2) Kepala Dinas selambat - lambat nya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penolakan lzin Usaha Industri disertai alasan alasan.

## Pasal 30

- (1) Terhadap permintaan Izin Usaha Industri yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
- a. Belum lengkapnya isian yang hams dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2);
- b. Belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak / pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan keawajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- c. Belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksi nya termasuk pengangkutannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Undang - Undang Norn.or 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- d. Kepala Dinas selambat - lambat nya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penundaan Izin Usaha Industri disertai alasan - alasan.
- (2) Terhadap Surat Penundaan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan industri yang bersangkuatan diberi kesernpatan untuk melengkapi perusahaan yang belum dipenuhi selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanyan Surat Penudaan Izin Usaha Industri.
- (3) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan lzin Usaha Industri.

## BAB XIV

## PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

## Pasal 31

Terhadap permintaan Tanda Daftar Industri yang diterima dan temyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam formulir isian yang diajukan, Kepala Dinas selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut, wajib memberikan Surat Penolakan Tanda Daftar Industri disertai alasan - alasan.

## Pasal 32

- (1) Terhadap permintaan Tanda Daftar Industri yang diterima dan temyata belum melengkapi isian dan persyaratan Kepala Dinas selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan Tanda Daftar Industri, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan -alasan. '+
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagiamana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang diajukan selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan.
- (3) Terhadap perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas wajib mengeluarkan Surat Penolakan Permintaan Tanda Daftar Industri.

l

..

## BAB XV

## KEWAJIBAN PEMILIK IZIN USAHA IINDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

## Pasal 33

Kegiatan usaha industri hams sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah diperolehnya. . ,

## Pasal 34

Izin Usaha Industri, lzin Perluasan dan Tanda Daftar Industri harus ditempatkan ditempat yang mudah dilihat oleh umum.

## BAB XVI

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 35

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain untuk kegiatan sosial, bencana alam, dengan cara untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retruibusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVII

## INFORMASI INDUSTRI

## Pasal36

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh lzin Usaha Industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Pejabat yang berwenang memberikan Izin Usaha Industri mengenai kegiatan usahanya, memuat jadwal sebagai berikut :
- b. Untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun selambat - lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada Tahun berikutnya menggunakan Formulir Model Pm-VI. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- a. Untuk 6 (enam) bulan pertama Tahun yang bersangkutan selambat - lambatnya tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V. Selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati; '
- (2) Perusahaan industri yang telah memperolah Tanda Daftar Industri wajib menyampaikan informasi industri kepada Pejabat yang mengeluarkan Tanda Daftar lndustri setiap Tahun selambat - lambatnya tanggal 31 Januari pada Tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pdf.11-IK i
- (3) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) ketentuan ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri.

## BAB XVIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 37

- (1) Apabila Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar lndustri yang telah dimiliki perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha Industri atau Tand n.¢-- '-' tersebut konad V.1T'

I

- (2) Setiap permohonan penggantian lzin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli lzin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri atau keterangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat lzin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri tersebut.

## Pasal 38

lzin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan ini, berlaku juga untuk tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang bersangkutan yang dipakai untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

## Pasal 39

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Dinas yang memberikan lzin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri, baik di lokasi lama maupun lokasi baru.
- (2) Persetujuan pemindahan lokasi diajukan langsung kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 40

- (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan lzin Usaha Industri, lzin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang memberikan Izin Usaha Industri, lzin Perluasan atau Tanda Daftar Industri selambat ­ lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari instansi yang berwenang.
- (2) Selambat ­ lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengeluarkan persetujuan atas permintaan perubahan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lzin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang dimiliki. !'

## Pasal 41

Sesuai dengan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang diperolehnya perusahaan industri wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis ­ jenis industri yang ditetapkan.
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

## BAB XIX PENYIDIKAN

•

I

I

I

## Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. I
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau lanora» a---(denoan tindl&gt; +id1·
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

e;

t

,.

\_\_

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
2. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; C.
3. Memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d.
4. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e.
5. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; f.
6. Menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e; g.
7. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; h.
8. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi; i.
9. Menghentikan penyidikan; j.
10. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidangretribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. k.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal43

- (1) Perusahaan industri yang dijalankan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaiinana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 40, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 24 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 45 huruf a sehingga menyebabkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 27 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

## BABXXI

## KETENTUAN PERALIHAN

t

## Pasal 44

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku 1 Tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini
- (2) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang telah diperoleh perusahaan industri dari Departemen Teknis dinyatakan tetap berlaku, namun diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kembali kepada Kepala Dinas 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan ini.

]

## BAB XXII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 46


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 2 Ormber

2008


Diundangkan di Nanga Pinoh Pada tanggal 3 asember 2008


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR .Z-'f.

!'

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR I4 TAHUN 2008

## TENTANG

## RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN MELAWI

## I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Industri termasuk Retribusi daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu semakin meningkatkan pertumbuhan pembangunan didaerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh pemerintah daerah adalah retribusi izin usaha industri karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan daerah tentang Retribusi lzin Usaha Industri dalam ranggka mengali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan di Kabupaten melawi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal Demi Pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 74.