PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (berlaku 14 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Jenis Penyakit Menular lainnya yang kemungkinan timbul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Pasal 4
Pasal 4
- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan/atau swasta bersama-sama dengan masyarakat secara terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif.
- (3) Sasaran penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Pasal 4
Pasal 5
- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Pasal 4
Pasal 6
- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, dibentuk tim reaksi cepat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan instansi vertikal.
- (2) Tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
- a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
- b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
- c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim reaksi cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Pasal 4
Pasal 7
Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah wajib:
- a. menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. mencabut penetapan kawasan KLB atau Wabah penyakit apabila sudah tertangani;
- d. segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan sebagaimana mestinya, apabila ada terduga penderita Penyakit Menular yang dapat menimbulkan Wabah;
- e. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah atau KLB, Penyakit Menular dan penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan;
- f. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. memobilisasi sumberdaya kesehatan;
- i. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Pasal 4
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.
UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
BAB IV - Pasal 9
Pasal 9
Upaya Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari:
- a. upaya promotif;
- b. upaya preventif;
- c. upaya kuratif;
- d. upaya rehabilitatif; dan
- e. upaya paliatif.
BAB IV - Pasal 9
Pasal 10
- (1) Upaya promotif dilakukan dengan menyelenggarakan promosi kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum.
- (4) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi.
- (5) Dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Promosi kesehatan dilakukan melalui:
- a. penyuluhan;
- b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
- c. intervensi perubahan perilaku;
- d. pemberdayaan;
- e. pelatihan; atau
- f. pemanfaatan media informasi.
BAB IV - Pasal 9
Pasal 11
- (1) Pencegahan penularan Penyakit Menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita Penyakit Menular.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan Penyakit Menular, tenaga kesehatan yang berwenang dapat wajib memeriksa tempattempat yang dicurigai sebagai sumber dan berkembangnya vektor serta Sumber Penyakit lain.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surveilans Epidemiologi ;
- b. pemberian kekebalan (imunisasi);
- c. pemberian obat pencegahan pada kelompok berisiko;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan kasus; dan
- f. pencegahan pengendalian infeksi (PPI);
- g. buang air besar sembarangan ( open devecation free )
- h. penyediaan air bersih;
- i. pengelolaan sampah secara sehat;
- j. pengendalian polusi udara/pencemaran udara;
- k. pengendalian pencemaran air; dan
- l. pengendalian vektor.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan promosi kesehatan.
BAB IV - Pasal 9
Pasal 12
- (1) Upaya kuratif merupakan upaya pengobatan dan perawatan bagi penderita Penyakit Menular.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah wajib melayani setiap penderita Penyakit Menular yang membutuhkan pengobatan dan perawatan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah wajib memberikan penanganan khusus kepada penderita Penyakit Menular yang membutuhkan.
- (4) Bagi penderita Penyakit Menular yang berbahaya dan membutuhkan penanganan khusus, wajib melaporkan kepada Dinas.
BAB IV - Pasal 9
Pasal 13
Upaya rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita Penyakit Menular baik yang dirawat di rumah maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.
BAB IV - Pasal 9
Pasal 14
Upaya Paliatif merupakan upaya pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psiko sosial dan spiritual.
BAB V - PEMBIAYAAN Pasal 15
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Swasta, dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular.
- (3) Pemerintah desa membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI - KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN Pasal 16
Pasal 16
- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antar kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa serta swasta dan pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. pemberian advokasi;
- b. penanggulangan, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antara Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait;
- d. peningkatan komunikasi, informasi, pelaporan dan edukasi; dan
- e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/Wabah di Daerah.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular untuk mencegah kesakitan, kematian, dan kecacatan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyampaian data dan informasi;
- b. pemberian bantuan tenaga, sarana, tenaga ahli, dan pendanaan;
- c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
- d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan Penyakit Menular.
BAB VIII - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 18
Pasal 18
- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti dibidang:
- a. epidemiologi penyakit;
- b. pencegahan penyakit;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. manajemen perawatan dan pengobatan;
- e. dampak sosial dan ekonomi; dan
- f. teknologi dasar dan teknologi terapan.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan institusi dan/atau lembaga penelitian baik yang berada di wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 19
Pasal 19
- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya disampaikan kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.
- (3) Dinas melaporkan hasil kompilasi dan analisis untuk pengambilan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Provinsi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (5) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/Wabah, pelaporan wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam.
BAB IX - PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 19
Pasal 20
- (1) Bagi warga masyarakat yang kembali bekerja dari luar negeri dan/atau luar pulau yang endemis Penyakit Menular wajib cek kesehatannya di Dinas dan jaringanya.
- (2) Bagi warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terdeteksi jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 3 wajib melakukan penapisan kesehatan ( survailans migrasi ) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pelaksanaan penapisan kesehatan ( survailans migrasi ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan peran aktif masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan dan Daerah.
BAB IX - PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 19
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya diatur dalam Peraturan Bupati dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22
Pasal 23
- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
- c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. advokasi dan sosialisasi;
- b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
- c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis;
- b. pemberian penghargaan; dan/atau
- c. promosi jabatan.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22
Pasal 24
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- d. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Penyakit Menular; dan/atau
- e. mengangkat pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 26
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 14 September 2017 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 14 September 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 285-4/2017

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
## NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
## PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
## I. UMUM
Bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan dijaminoleh negara, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu upaya peningkatan derajat kesehatan didasarkan pada prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud kesehatan masyarakat yang optimal.
Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Pasal 21 Cukup jelas. ``` Yang dimaksud dengan penapisan kesehatan ( survailans migrasi ) adalah salah satu cara untuk menemukan penderita penyakit menular di masyarakat yang datang dan pergi dari daerah endemis.
PENJELASAN
Pasal 22
Yang dimaksud dengan mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan adalah upaya penurunan angka kesakitan, kematian dan perluasan masalah kesehatan/penyebaran penyakit agar tidak meningkat/tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 82