PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 9 Tahun 2007 tentang KERJASAMA DESA (berlaku 16 April 2007)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2002 tentang kerjasama antar Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Kerjasama Desa.
Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG KERJASAMA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1). Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Keputusan Bersama, Perjanjian kerjasama, Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2). Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3). Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya.
- (4). Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Badan kerjasama.
BENTUK KERJASAMA
BAB III - BENTUK KERJASAMA
Pasal 3
- (1). Kerjasama desa dapat dilakukan antara :
- a. Desa dengan desa, dalam satu Kecamatan;
- b. Desa dengan desa, lain kecamatan;
- c. Desa dengan desa, lain Kabupaten;
- d. Desa dengan pihak ketiga.
- (2). Kerjasama desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
BIDANG KERJASAMA
BAB IV - BIDANG KERJASAMA
Pasal 4
- (1). Bidang kerjasama desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2). Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
- a. Bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. Bidang peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. Bidang kesehatan;
- d. Bidang sosial budaya;
- e. Bidang ketentraman dan ketertiban;
- f. Bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan ## BAB V
TATA CARA KERJASAMA
BAB IV - BIDANG KERJASAMA
Pasal 5
- (1). Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain:
- a. Bidang kerjasama;
- b. Jangka waktu kerjasama;
- c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama;
- d. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2). Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan peraturan bersama.
BADAN KERJASAMA
BAB VI - BADAN KERJASAMA
Pasal 6
- (1). Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk badan kerjasama.
- (2). Badan kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (3). Badan kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.
BAB VI - BADAN KERJASAMA
Pasal 7
- (1). Badan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi badan kerjasama.
- (3). Sekretariat badan kerjasama ditetapkan dengan keputusan badan kerjasama.
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA
BAB VII - PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA
Pasal 8
- (1). Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh kepala desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2). Keputusan Bersama kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
BAB VIII - BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 9
- (1). Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasma dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa.
- (2). Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3). Dalam hal dibentuk badan kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh badan kerjasama kepada kepala desa masingmasing dan pihak ketiga.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BAB IX - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11
- (1). Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2). Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.
BAB IX - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12
- (1). Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2). Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3). Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.
PERAN BADAN PERWAKAILAN DESA DALAM KERJASAMA ANTAR DESA
BAB X - PERAN BADAN PERWAKAILAN DESA DALAM KERJASAMA ANTAR DESA
Pasal 13
Peran BPD dalam kerjasama desa:
- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati Muaro Jambi.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2002 tentang kerjasama antar desa, dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 16 April 2007

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 20 April 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto H. ABDUL LATIEF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI E NOMOR 9