Unknown BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN Nomor 10 Tahun 2016 tentang SISTEM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN (berlaku 6 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
- bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing 'serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan, a.
- bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah, b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. c.
- Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1
- Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617), 2.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), 3.
?
'
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), 4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350), 5.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 7.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 8.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), 9.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410):
»
- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -Nomor 4941):
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya,
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya,
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 10 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi:
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan:
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah dan madrasah Nasional,
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar,
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah,
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan,
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada
ag
3
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694),
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah,
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah,
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas/madrasah aliyah,
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan,
7
Menetapkan:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN. -
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur. 3.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur. 4.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur. 5.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Seram Bagian Timur. 6.
7. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan. 7.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan dan program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan. 8.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang diakui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 9.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan ## BAB II
FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Fungsi Pendidikan
Pasal 2
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Bagian Kedua
Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 3
Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah :
- a. pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas,
- b. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa pada Allah Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab,
3. . meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan manajemen c. pendidikan bertumpu pada transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan partisipasi masyarakat.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- peserta didik, a.
- penyelenggaraan pendidikan formal, b.
- penyelenggaraan pendidikan non formal, c.
- pendidikan anak usia dini, d.
- pendidikan khusus, e.
- Pendidikan Agama, £
- pendidikan keagamaan, &amp;
- pendidikan berbasis keunggulan lokal, h.
- pendidik dan tenaga kependidikan, i.
- anggaran/pendanaan pendidikan, j:
- sarana dan prasarana, k.
- peran serta masyarakat, 1
- evaluasi: m.
- akreditasi, n.
- kerjasama pendidikan, o.
- wajib belajar, P.
- pengawasan dan sanksi. 4.
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 5
- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat. |
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinnekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan, dan komparatif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum
BAB IV
Pasal 6
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh :
- a. pemerintah daerah,
- b. masyarakat, dan
3. Cc. satuan pendidikan.
BAB IV
Pasal 7
Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab mengelola pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional.
BAB IV
Pasal 8
Pemerintah Daerah wajib:
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi.
- d. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun.
- e. menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.
- f. pemberian bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik.
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat.
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar.
1. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. m.memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu.
- n. Memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
BAB IV
Pasal 9
- (1) Kebijakan daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 -sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebijaksanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
- a. rencana pembangunanjangka panjang daerah,
- b. rencana pembangunanjangka menengah daerah,
- C. rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten,
- d. rencana kerja pemerintah daerah,
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah,
- f. peraturan daerah di bidang pendidikan, dan
- g. peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
11. . semua jajaran pemerintah daerah, a.
12. . masyarakat di daerah, b.
13. satuan pendidikan di daerah,
14. dewan pendidikan di daerah, d.
15. komite sekolah atau komite madrasah di daerah, e.
16. peserta didik di daerah, f.
17. . orang tua/wali peserta didik di daerah,
18. pihak lain yang terkait dengan pendidikan didaerah. i
19. . pendidik dan tenaga kependidikan di daerah, dan h.
- (4) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
BAB IV
Pasal 10
Pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di daerah sesuai kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
BAB IV
Pasal 12
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan meliputi :
- a. antar kecamatan:
- b. antar desa/kelurahan, dan
- c. antar laki-laki dan perempuan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan yang diatur dengan peraturan Bupati.
BAB IV
Pasal 13
Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
Pasal 14
- (1) Pemerintah daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan
Y
dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah memfasilitasi :
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berkoordinasi dengan unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan
3. akreditasi program pendidikan,
4. sertifikasi kompetensi pendidik, dan
5. akreditasi satuan pendidikan, sertifikasi kompetensi peserta didik, DP Dp
6. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan. rp
BAB IV
Pasal 15
- (1) Pemerintah daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan Lokal dan atau keunggulan Global sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi program dan/atau satuan pendidikan yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan atau keunggulan global.
BAB IV
Pasal 16
- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
- a. ilmu pengetahuan,
- b. teknologi:
- c. seni: dan
- d. olahraga.
- (3) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan Bupati.
BAB IV
Pasal 17
- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
Bagian Ketiga Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
BAB IV
Pasal 18
Penyelenggara satuan pendidikan bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
BAB IV
Pasal 19
- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan,
- b. satuan dan program pendidikan yang terkait,
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan dan program pendidikan yang terkait:
- d. peserta didik di satuan dan program pendidikan yang terkait,
- e. orang tua/wali peserta didik di satuan dan program pendidikan yang terkait,
- f. pendidikan dan tenaga kependidikan di satuan dan program pendidikan yang terkait, dan
- g. pihak lain yang terkait dengan satuan dan program pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara sistem pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan dan program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
BAB IV
Pasal 20
Penyelenggara satuan pendidikan bertanggung jawab mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, mengendalikan satuan dan program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan/atau Pasal 18, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
Pasal 21
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
BAB IV
Pasal 22
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan dan program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
Pasal 23
- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18, serta standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi :
4. akreditasi program pendidikan, a.
5. akreditasi satuan pendidikan,
6. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
7. sertifikasi kompetensi peserta didik, sertifikasi kompetensi pendidik, dan/atau p App
8. 4 Penyelenggara sistem pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan dan program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
BAB IV
Pasal 24
- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitas, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan/atau keunggulan global sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan dan program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau keunggulan global.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB IV
Pasal 25
- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan dan program pendidikan dalam bidang:
- a. ilmu pengetahuan,
- b. teknologi,
5. Cc. seni: dan
- d. olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan Bupati.
BAB IV
Pasal 26
- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi :
- a. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan,
3. . satuan dan/atau program pendidikan, b.
4. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan, C.
5. . peserta didik satuan dan/atau program pendidikan,
6. . orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan,
- (2) Kebijakan pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan tidak bertentangan dengan kebijakan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah.
8. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan, dan g. pihak lain yang terkait dengan satuan dan program pendidikan. bon
BAB IV
Pasal 27
- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional pada satuan dan program pendidikan, penyelenggara harus mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan daerah dan/atau dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran pada satuan dan/atau program pendidikan.
BAB IV
Pasal 28
Satuan dan program pendidikan harus bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan serta menetapkan kebijakan teknis pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
BAB IV
Pasal 29
- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional
BAB IV
Pasal 30
- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam :
- a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan,
- b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan, dan
5. Cc. peraturan satuan dan program pendidikan.
- a. satuan dan program pendidikan yang bersangkutan,
- 3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi :
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan dan program pendidikan yang bersangkutan,
9. Cc. peserta didik di satuan dan program pendidikan yang bersangkutan,
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan dan program pendidikan yang bersangkutan,
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan program pendidikan yang bersangkutan, dan
- f. pihak lain yang terkait dengan satuan dan program pendidikan yang bersangkutan.
13. (49 Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
14. penjabaran dan selaras dengan : a. kebijakan Pemerintah Daerah, dan/atau
- b. kebijakan penyelenggarapendidikan.
- 5) Satuan dan program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
BAB IV
Pasal 31
Satuan dan program pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
Pasal 32
- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi calon peserta didik yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.
- 3) Pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV
Pasal 33
Satuan dan program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
BAB IV
Pasal 34
- (1) Satuan dan program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan dan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
4. akreditasi program pendidikan, a.
5. akreditasi satuan pendidikan, b.
6. sertifikasi kompetensi peserta didik, C
7. sertifikasi kompetensi pendidik, dan/atau d.
8. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan. e
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB IV
Pasal 35
- (1) Satuan dan program pendidikan wajib melakukan pembina berkelanjutan kepada peserta didik yang miliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetensi di satuan dan program pendidikan dalam bidang :
3. ilmu pengetahuan, a.
4. teknologi, b.
5. seni: dan C
6. olahraga. d.
BAB IV
Pasal 36
Satuan dan program pendidikan wajib menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat :
- a. satuan dan program pendidikan yang bersangkutan,
- b. tenaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan dan program pendidikan yang bersangkutan,
- C. peserta didik satuan dan program pendidikan yang bersangkutan,
4. . orang tua/wali peserta didik di satuan dan program pendidikan yang bersangkutan, d
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan program pendidikan yang bersangkutan: dan
- f. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
-
- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan dan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan daerah dan subsistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
BAB IV
Pasal 38
Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas :
- a. Kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, dan
- b. Komite sekolah yang berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan akademik.
BAB IV
Pasal 39
- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut :
- a. Kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dan
- b. Komite sekolah memberi bantuan pertimbangan, pengarahan, dukungan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
- a. rencana strategis dan operasional,
- b. struktur organisasi dan tata kerja,
- C. sistem audit dan pengawasan internal: dan
- d. sistem penjamin mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
BAB IV
Pasal 40
- (1) Organisasi dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah
BAB IV
Pasal 41
- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran biaya investasi, biaya operasional, biaya prestasi dan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kecuali biaya pribadi peserta didik.
- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran biaya investasi, biaya operasional, biaya prestasi dan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, biaya prestasi dan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah disalurkan ke sekolah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
Pasal 42
Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
BAB IV
Pasal 43
- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan :
- a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan ## BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV
Pasal 44
- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal di daerah meliputi :
- a. pendidikan anak usia dini,
- b. pendidikan dasar, dan
4. Cc. pendidikan menegah.
- 2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas :
- b. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah harus memiliki badan hukum.
- a. Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah,
Bagian Kedua
Pengaturan Waktu Jam Masuk dan Pulang Sekolah Negeri/Swasta
BAB IV
Pasal 45
- (1) Dalam upaya menciptakan suasana belajar yang tertib, efektif, efisien, dan kondusif maka jam masuk dan pulang sekolah perlu diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jam masuk dan pulang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Pendidikan Anak Usia Dini Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan
BAB IV
Pasal 46
- (1) Pendidikan anak usia dini membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :
- a. merangsang pengembangan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan, dan
- b. memberikan dan memperkenalkan kearifan lokal berupa sejarah, adat istiadat, kesenian daerah, dan pembangunan daerah sehingga peserta didik bangga dan mencintai daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengetahuan tentang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan
BAB IV
Pasal 47
- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki program pembelajaran1 (satu), 2 (dua) tahun. 1
- (3) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
Paragraf 3 Penerimaan Peserta Didik
BAB IV
Pasal 48
Peserta didik TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
BAB IV
Pasal 49
- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan
an tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Penerimaan peserta didik diatur dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
BAB IV
Pasal 50
Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
Paragraf 4 Program Pembelajaran
BAB IV
Pasal 51
|
- (2) Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
- (1) Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia,
- b. bermain dalam rangka pembelajaran social dan kepribadian,
- c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah,
- d. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi: |
- e. bermain dalam rangka pembelajaran estetika, dan
- f. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan dengan
BAB IV
Pasal 52
- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
- b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air,
- a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur,
- c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung,
- d. memberikan dan mengenalkan nilai-nilai sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah,
- e. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi:
- f. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta
an
- mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni,
- g. menumbuhkan minat pada olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi, dan
- h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air,
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya,
- c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi,
- e. melatih dan mengembangkan kepekaan, kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni,
- d. memberikan dan mengenalkan sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah,
- f. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi, dan
- g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat. |
- 4 Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pengenalan sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
- a. beriman bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur,
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif:
- c. sehat, mandiri, percaya diri:
- d. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab: dan
- e. bangga dan mencintai daerah.
Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan
BAB IV
Pasal 53
- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik
BAB IV
Pasal 54
- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik
th sampai dengan batas daya tampungnya.
- Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain. (S)
BAB IV
Pasal 55
- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI
BAB IV
Pasal 56
- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikan pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
BAB IV
Pasal 57
- (1) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dan SMP/MTs atau bentuk lain sederajat yang memiliki calon peserta didik /'' melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.
BAB IV
Pasal 58
- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A: dan
- b. lulus tes kelayakan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan :
- a. menunjukkan jjazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD: dan
- b. lulus tes kelayakan.
- (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat di terima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah :
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A, atau
- b. dapat menunjukkan jjazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
BAB IV
Pasal 59
- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan ada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (6).
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (5) Disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).
- (6) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 60
- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan non formal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan :
3. lembaga kursus dan lembaga pelatihan, a.
4. kelompok belajar, b.
5. Pusat kegiatan belajar masyarakat, c.
6. Pendidikan Diniyah dan Mu'adalah, dan d.
7. Pendidikan anak usia dini jalur non formal. e
8. pendidikan kecakapan hidup: a.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan non formal pada ayat (1) meliputi :
10. pendidikan anak usia dini: b.
11. pendidikan kepemudaan, c.
12. pendidikan pemberdayaan perempuan, d.
- e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan
- f. pendidikan kesetaraan.
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 61
Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan dasar.
Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 62
- (1) Pendidikan non formal berfungsi :
- a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan, dan
- b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan non formal diselenggarakan
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 63
- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk :
- a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup:
- b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional,
- c. mempersiapkan diri untuk bekerja:
- d. meningkatkan kompetensi vokasional:
- e. mempersiapkan diri untuk bekerja mandiri: dan/atau
- f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- 2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program :
- a. pendidikan kecakapan hidup,
- b. pendidikan kepemudaan,
- c. pendidikan pemberdayaan perempuan:
- d. pendidikan keterampilan kerja,
- e. pendidikan kesetaraan, dan/atau
- f. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
16. (4 Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non formal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
17. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (S5)
18. memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
19. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6)
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah/sertifikat sesuai dengan program yang diikutinya.
Paragraf 2 Kelompok Belajar
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 64
- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
2. . memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar, a.
3. . memperoleh keterampilan kecakapan hidup, b.
4. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, c.
5. . mempersiapkan diri untuk bekerja mandiri, dan/atau
6. . melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. e.
- a. pendidikan kesetaraan,
- (2) Kelompok belajar dapat menyelesaikan program :
- b. pendidikan kecakapan hidup,
10. Cc. pendidikan pemberdayaan perempuan, dan/atau
- d. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
12. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah/sertifikat sesuai dengan program yang diikutinya.
Paragraf 3 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 65
- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk :
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan:
- b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup:
4. Cc. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional,
- d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri, dan /atau
- e. melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program :
8. pendidikan anak usia dini, a.
- b. pendidikan kesetaraan,
10. pendidikan pemberdayaan perempuan, c.
11. . pendidikan kecakapan hidup, d.
12. pendidikan kepemudaan, e.
13. pendidikan keterampilan kerja, £
14. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat. ga
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan non formal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang
9
berlaku.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan non formal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
Paragraf 4 Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 66
- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain, taman pendidikan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman pendidikan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks :
3. . bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia, a.
4. . bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian: b.
5. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika: c.
6. . bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan: dan
- e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.
Bagian Keempat Program Pendidikan Paragraf 1 Pendidikan Kecakapan Hidup
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 67
- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan non formal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri ditengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan non formal lain atau tersendiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri ditengah masyarakat.
4. (4 Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan non formal bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan dan dunia kerja.
'
Paragraf 2 Pendidikan Anak Usia Dini
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 68
- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 69
- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
2. (2 Program pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada :
- b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air,
- a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia,
- c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika,
- e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan, dan
- d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga,
- f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
10. (4 Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh :
11. . organisasi keagamaan, a.
12. . Organisasi pemuda, b.
13. . organisasi kepanduan/kepramukaan, c.
14. . organisasi palang merah,
15. . organisasi pencinta alam dan lingkungan hidup, e.
16. organisasi kewirausahaan, £
17. . organisasi masyarakat: &amp;
18. . organisasi seni dan olahraga, dan h.
19. organisasi lain yang sejenis. i
Paragraf 4 Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 70
- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :
- a. peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia:
- b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air:
- C. penumbuh kembangan etika, kepribadian, dan estetika,
- d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga,
- e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan, dan
- f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan :
- a. meningkatkan kedudukan, harkat dan martabat perempuan,
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.
- b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan:
Paragraf 5 Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 71
- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
- a. meningkatkan motivasi dan etos kerja,
- b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik,
- c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, '
- d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan,
- e. meningkatkan kemampuan membangunjejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan, dan :
- f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi
11. dengan :
- a. program pendidikan kecakapan hidup:
- b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C,
- C. program pendidikan pemberdayaan perempuan: dan/atau
- d. program pendidikan kepemudaan.
Paragraf 6 Pendidikan Kesetaraan
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 72
- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, dan SMP/MTs yang mencakupi program Paket A, Paket dan B.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan non formal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan non formal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan :
program pendidikan kecakapan hidup:
- b. program pendidikan pemberdayaan perempuan, dan/atau
2. Cc. program pendidikan kepemudaan.
Bagian Kelima Penyetaraan Hasil Pendidikan
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 73
- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalaui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi padajenjang pendidikan menengah.
4. &amp;) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi sertifikasi kompetensi.
- (5) Hasil Pendidikan Mw'adalah dapat dihargai setara dengan Hasil Pendidikan Formal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 74
Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 75
- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan non formal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai kewenangan dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan non formal sebagaimana diatur dalam Pasal 86.
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 76
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 77
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di tempat terpencil atau terbelakang, masyarakat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Bagian Kesatu
Pendidikan Khusus
Paragraf 1 Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 79
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang :
4. . tuna netra: a.
5. . tuna rungu, b.
6. . tuna wicara, c.
7. . tuna grahita, d.
8. . tuna daksa: e.
9. tuna laras: £
10. . berkesulitan belajar, g
11. . lamban belajar: h.
12. autis: 1
13. memiliki gangguan motorik, j.
14. . menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain: dan k.
15. . memiliki kelainan lain. 1
16. 4 Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan yang disebut tuna ganda.
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan padajenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Khusus diatur dengan Peraturan Bupati. (3)
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 80
- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 81
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 82
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
4. (4 Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa :
- a. program percepatan, dan/atau
- b. program pengayaan.
- (5) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persyaratan :
- b. peserta didik memiliki potensi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga, dan
- a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologis,
10. Cc. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (6) Penyelenggara program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus.
- (7) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pendidikan Layanan Khusus
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 83
- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik ditempat :
- a. terpencil atau terbelakang,
- b. masyarakat yang terpencil,
- c. yang mengalami bencana alam,
- d. yang mengalami bencana sosial: dan/atau
- e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
ti
.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 84
- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidikan, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 86
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di tempat terpencil atau terbelakang, masyarakat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Bagian Kesatu
Pendidikan Khusus
Paragraf 1 Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang :
4. . tuna netra: a.
5. . tuna rungu, b.
6. . tuna wicara, c.
7. . tuna grahita, d.
8. . tuna daksa: e.
9. tuna laras: £
10. . berkesulitan belajar, g
11. . lamban belajar: h.
12. autis: 1
13. memiliki gangguan motorik, j.
14. . menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain: dan k.
15. . memiliki kelainan lain. 1
16. 4 Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan yang disebut tuna ganda.
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan padajenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Khusus diatur dengan Peraturan Bupati. (3)
- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
4. (4 Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa :
- a. program percepatan, dan/atau
- b. program pengayaan.
- (5) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persyaratan :
- b. peserta didik memiliki potensi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga, dan
- a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologis,
10. Cc. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (6) Penyelenggara program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus.
- (7) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pendidikan Layanan Khusus
- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik ditempat :
- a. terpencil atau terbelakang,
- b. masyarakat yang terpencil,
- c. yang mengalami bencana alam,
- d. yang mengalami bencana sosial: dan/atau
- e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
ti
.
- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidikan, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan layanan khusus diatur dengan peraturan Bupati.
Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
BAB IX - SATUAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 87
- (1) Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal padajenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
BAB IX - SATUAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 88
- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikembangkan
BAB IX - SATUAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 89
- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
BAB X
Pasal 90
Setiap peserta didik berhak :
- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh
1
pendidik yang seagama,
- mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, b.
- mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, c.
- mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, d.
- pindah ke program pendidikan padajalur dan satuan pendidikan lain yang setara, e.
- mendapatkan biaya pendidikan bagi peserta didik padajenjang pendidikan dasar, f.
- mendapatkan biaya pendidikan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah sesuai dengan kemampuan daerah. g
BAB X
Pasal 91
- (1) Peserta didik berkewajiban :
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik,
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain,
4. menghormati pendidik dan atau tenaga kependidikan,
5. . memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial, ap
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, daerah, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik,
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan,
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum:
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan,
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban bagi peserta didik padajenjang pendidikan menengah:
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan baik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat,
- k. pemberlakuan jam malam bagi peserta didik, dan
1. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf j dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k akan di atur pada peraturan Bupati.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 93
Paragraf 2
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
4. (4 Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa :
- a. program percepatan, dan/atau
- b. program pengayaan.
- (5) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persyaratan :
- b. peserta didik memiliki potensi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga, dan
- a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologis,
10. Cc. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (6) Penyelenggara program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus.
- (7) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pendidikan Layanan Khusus
- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik ditempat :
- a. terpencil atau terbelakang,
- b. masyarakat yang terpencil,
- c. yang mengalami bencana alam,
- d. yang mengalami bencana sosial: dan/atau
- e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
ti
.
- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidikan, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan layanan khusus diatur dengan peraturan Bupati.
Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (1) Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal padajenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
BAB IX - SATUAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 94
- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
Setiap peserta didik berhak :
- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh
1
pendidik yang seagama,
- mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, b.
- mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, c.
- mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, d.
- pindah ke program pendidikan padajalur dan satuan pendidikan lain yang setara, e.
- mendapatkan biaya pendidikan bagi peserta didik padajenjang pendidikan dasar, f.
- mendapatkan biaya pendidikan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah sesuai dengan kemampuan daerah. g
- (1) Peserta didik berkewajiban :
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik,
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain,
4. menghormati pendidik dan atau tenaga kependidikan,
5. . memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial, ap
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, daerah, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik,
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan,
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum:
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan,
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban bagi peserta didik padajenjang pendidikan menengah:
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan baik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat,
- k. pemberlakuan jam malam bagi peserta didik, dan
1. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf j dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k akan di atur pada peraturan Bupati.
- (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.
- (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
'
- (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran agama.
- 2) Setiap peserta didik ada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.
- (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.
4. (4 Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.
5. (S) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah
BAB XI - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 95
- (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik. |
3. 4 Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
- (3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus dan bertanggungjawab.
- (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreatifitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.
- (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan agama sesuai kebutuhan.
- (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.
BAB XI - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 96
- (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah disediakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
BAB XI - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 97
- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pertimbangan oleh pemerintah daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan/atau Kepala Dinas Pendidikan.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 98
- (1) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli iimu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 99
Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 100
- (1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.
«
- (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pendidikan keagamaan non formal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, non formal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.
4. 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan keagamaan pada pendidikan umum, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 102
Pemerintah daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 103
- (1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan dan program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan pemerintah daerah dan/atau masyarakat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. isi pendidikan/kurikulum:,
- b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,
6. Cc. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran,
- d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya, 1
- e. sistem evaluasi, dan
- f. manajemen dan proses pendidikan.
Bagian Kedua
Pendidikan Keagamaan Islam
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 104
- (1) Pendidikan keagamaan islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.
- (3) Pesantren menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan padajalur formal, non formal, dan informal.
Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 105
- (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
2. 2 Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
BAB XI - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 107
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan/atau Kepala Dinas Pendidikan.
- (1) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli iimu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.
- (1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.
«
- (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pendidikan keagamaan non formal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, non formal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.
4. 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan keagamaan pada pendidikan umum, diatur dengan Peraturan Bupati.
Pemerintah daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.
- (1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan dan program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan pemerintah daerah dan/atau masyarakat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. isi pendidikan/kurikulum:,
- b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,
6. Cc. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran,
- d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya, 1
- e. sistem evaluasi, dan
- f. manajemen dan proses pendidikan.
Bagian Kedua
Pendidikan Keagamaan Islam
- (1) Pendidikan keagamaan islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.
- (3) Pesantren menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan padajalur formal, non formal, dan informal.
Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
- (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
2. 2 Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (1) Untuk diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurangkurangnya7 (tujuh) tahun. 7
- (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat.
4. 4 Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.
- (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.
- (2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 108
Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran islam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
|
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 109
- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
'
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tenaga Honorer dan Tenaga Sukarelawan.
2. (4 Tenaga Sukarelawan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Guru Sukarelawan.
- (3) Tenaga Honorer Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Guru Bantu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Jenis, Tugas, dan Tanggungjawab
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 110
- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Konselor, Pamong Belajar, Tutor, Instruktur, Pamong Pendidikan Anak Usia Dini, Guru Pembimbing Khusus dan, Nara Sumber Teknis serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana berikut :
- a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,
- b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
5. Cc. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran padajalur pendidikan non formal:
- d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan non formal,
- f. pamong pendidik anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis padajalur pendidikan non formal:
- e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan:
- g. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan, dan
- h. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 111
- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja social, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan
tanggungjawab sebagaimana berikut :
- a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau non formal,
- b. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini pendidikan dasar, dan pendidikan menengah,
- d. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan,
- c. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan,
- e. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan,
- g. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini,
- f. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan, :
pekerja sosial
pendidikan memberikan
- layanan bantuan sosiologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus,
- i. terapis memberikan pelayanan batuan fisiologis kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus, dan
- j tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.
Bagian Ketiga Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 112
- (1) Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditunjukkan dengan jjazah yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan.
4. 4 Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat holistik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian.
- (5) Pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik, fasilitasi pelaksanaan sertifikasi guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 113
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak :
- memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, a.
- mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, b.
- memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual: c.
- memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, d.
- memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk e.
bu
- menunjang kelancaran tugas keprofesionalan,
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik dan peraturan perundang-undangan,
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi/asosiasi pendidikan atau tenaga kependidikan baik, dalam organisasi/asosiasi yang berjenjang maupun yang hanya ada di daerah,
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan,
- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau
- ji. memperoleh pelatihan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 114
- (1) pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan wnon-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 115
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni:
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran:
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Bagian Kelima
Pengangkatan, Penataan, Pemerataan Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 116
- (1) Pemerintah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.
- (3) Pemenuhan guru non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengangkatan guru bantu dan guru sukarelawan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan guru bantu dan guru sukarelawan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
T
- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Penempatan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup Dinas dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil untuk memenuhi kebutuhan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (5) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian kepala sekolah dan pengawas sekolah pada lingkup Dinas Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Pendidik diangkat dalam jabatan struktural dengan masa kerja minimal 8 (delapan) tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 118
- (1) Penataan dan pemerataan penempatan Guru antar satuan pendidikan dilakukan agar rasio, kualifikasi akademik dan komposisi Guru di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan riil pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Penataan dan penempatan Guru PNS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran yang efektif dan representatif pada masingmasing satuan pendidikan.
Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Karier, Promosi, dan penghargaan Paragraf 1 Pembinaan dan Pengembangan Karier
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 119
- (1) Pemerintah daerah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, diberikan
-
«)
tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, diangkat dalam jabatan pengawas, atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan diangkat padajabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural yang lebih tinggi. |
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 120
Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 121
- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Guru yang memiliki prestasi kerja, memenuhi persyaratan dan lulus seleksi dipromosikan dengan diberikan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
- (3) Tenaga pendidik dan kependidikan non-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.
4. @ Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 124
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan
tanggungjawab sebagaimana berikut :
- a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau non formal,
- b. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini pendidikan dasar, dan pendidikan menengah,
- d. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan,
- c. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan,
- e. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan,
- g. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini,
- f. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan, :
pekerja sosial
pendidikan memberikan
- layanan bantuan sosiologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus,
- i. terapis memberikan pelayanan batuan fisiologis kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus, dan
- j tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.
Bagian Ketiga Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- (1) Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditunjukkan dengan jjazah yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan.
4. 4 Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat holistik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian.
- (5) Pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik, fasilitasi pelaksanaan sertifikasi guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak :
- memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, a.
- mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, b.
- memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual: c.
- memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, d.
- memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk e.
bu
- menunjang kelancaran tugas keprofesionalan,
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik dan peraturan perundang-undangan,
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi/asosiasi pendidikan atau tenaga kependidikan baik, dalam organisasi/asosiasi yang berjenjang maupun yang hanya ada di daerah,
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan,
- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau
- ji. memperoleh pelatihan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (1) pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan wnon-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni:
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran:
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Bagian Kelima
Pengangkatan, Penataan, Pemerataan Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian
- (1) Pemerintah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.
- (3) Pemenuhan guru non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengangkatan guru bantu dan guru sukarelawan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan guru bantu dan guru sukarelawan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
T
- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Penempatan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup Dinas dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil untuk memenuhi kebutuhan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (5) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian kepala sekolah dan pengawas sekolah pada lingkup Dinas Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Pendidik diangkat dalam jabatan struktural dengan masa kerja minimal 8 (delapan) tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan
- (1) Penataan dan pemerataan penempatan Guru antar satuan pendidikan dilakukan agar rasio, kualifikasi akademik dan komposisi Guru di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan riil pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Penataan dan penempatan Guru PNS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran yang efektif dan representatif pada masingmasing satuan pendidikan.
Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Karier, Promosi, dan penghargaan Paragraf 1 Pembinaan dan Pengembangan Karier
- (1) Pemerintah daerah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, diberikan
-
«)
tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, diangkat dalam jabatan pengawas, atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan diangkat padajabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural yang lebih tinggi. |
Paragraf 2 Promosi dan Penghargaan Pasal 120
Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan
- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Guru yang memiliki prestasi kerja, memenuhi persyaratan dan lulus seleksi dipromosikan dengan diberikan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
- (3) Tenaga pendidik dan kependidikan non-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.
4. @ Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 diberikan oleh :
- a. Bupati, atau
- b. Kepala Dinas, pada tingkat Kabupaten
- c. Camat pada tingkat Kecamatan,
- d. Kepala satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- 2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikanjuga dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk :
- a. tandajasa,
- b. promosi,
- C. piagam,
- d. uang, dan/atau
- e. bentuk penghargaan lainnya.
Ki
- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di tempat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau tempat yang berada dalam keadaan darurat lain.
2. 2 Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Masa Tugas, Mutasi, dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
2. (2 Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 125
Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 126
- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
2. permohonan sendiri, a.
3. masa penugasan berakhir, b.
4. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru: c.
5. diangkat padajabatan lain, d.
6. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat: e.
7. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22: £
- g. berhalangan tetap,
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, dan/atau
- i. merangkap jabatan lain
11. jmeninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau kepala penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Mm
BAB XIV - KURIKULUM
Pasal 127
satuan pendidikan menyusun dan merencanakan kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - KURIKULUM
Pasal 128
- (1) Satuan Pendidikan wajib menyusun, menyelenggarakan muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik potensi dan keunggulan daerah.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembangkan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN
BAB XV - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN
Pasal 129
- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memperoleh win dari pemerintah daerah.
- (2) Pendirian TK, SD, SMP harus memenuhi standar pelayanan minimum.
- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Kepala Dinas.
4. (4 Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan.
- (5) Izin pengembangan SD, SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, baik yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Bupati.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 131
- a. Bupati, atau
- b. Kepala Dinas, pada tingkat Kabupaten
- c. Camat pada tingkat Kecamatan,
- d. Kepala satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- 2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikanjuga dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk :
- a. tandajasa,
- b. promosi,
- C. piagam,
- d. uang, dan/atau
- e. bentuk penghargaan lainnya.
Ki
- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di tempat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau tempat yang berada dalam keadaan darurat lain.
2. 2 Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Masa Tugas, Mutasi, dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
2. (2 Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik
Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.
- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
2. permohonan sendiri, a.
3. masa penugasan berakhir, b.
4. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru: c.
5. diangkat padajabatan lain, d.
6. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat: e.
7. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22: £
- g. berhalangan tetap,
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, dan/atau
- i. merangkap jabatan lain
11. jmeninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau kepala penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Mm
satuan pendidikan menyusun dan merencanakan kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Satuan Pendidikan wajib menyusun, menyelenggarakan muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik potensi dan keunggulan daerah.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembangkan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN
- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memperoleh win dari pemerintah daerah.
- (2) Pendirian TK, SD, SMP harus memenuhi standar pelayanan minimum.
- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Kepala Dinas.
4. (4 Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan.
- (5) Izin pengembangan SD, SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, baik yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Bupati.
- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan :
- b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya,
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis,
- c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut,
- d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal jenjang yang sama,
- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal jenjang yang sama yang ada, dan
Aa
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.
- (1) Pendirian satuan dan/atau program pendidikan non formal dan informal wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan dan/atau program pendidikan non formal dan informal diatur dengan peraturan Bupati.
BAB XV - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN
Pasal 132
- (1) Satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dapat digabung dan diubah atau dipecah.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. penggabungan 2 (dua) atau lebih TK menjadi 1 (satu) TK baru,
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih SD menjadi 1 (satu) SD baru,
5. Cc. penggabungan 2 (dua) atau lebih SMP menjadi 1 (satu) SMP baru.
BAB XII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
Pasal 134
- (2) Guru yang memiliki prestasi kerja, memenuhi persyaratan dan lulus seleksi dipromosikan dengan diberikan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
- (3) Tenaga pendidik dan kependidikan non-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.
4. @ Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 diberikan oleh :
- a. Bupati, atau
- b. Kepala Dinas, pada tingkat Kabupaten
- c. Camat pada tingkat Kecamatan,
- d. Kepala satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- 2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikanjuga dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk :
- a. tandajasa,
- b. promosi,
- C. piagam,
- d. uang, dan/atau
- e. bentuk penghargaan lainnya.
Ki
- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di tempat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau tempat yang berada dalam keadaan darurat lain.
2. 2 Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Masa Tugas, Mutasi, dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
2. (2 Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik
Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.
- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
2. permohonan sendiri, a.
3. masa penugasan berakhir, b.
4. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru: c.
5. diangkat padajabatan lain, d.
6. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat: e.
7. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22: £
- g. berhalangan tetap,
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, dan/atau
- i. merangkap jabatan lain
11. jmeninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau kepala penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Mm
satuan pendidikan menyusun dan merencanakan kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Satuan Pendidikan wajib menyusun, menyelenggarakan muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik potensi dan keunggulan daerah.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembangkan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN
- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memperoleh win dari pemerintah daerah.
- (2) Pendirian TK, SD, SMP harus memenuhi standar pelayanan minimum.
- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Kepala Dinas.
4. (4 Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan.
- (5) Izin pengembangan SD, SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, baik yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Bupati.
- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan :
- b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya,
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis,
- c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut,
- d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal jenjang yang sama,
- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal jenjang yang sama yang ada, dan
Aa
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.
- (1) Pendirian satuan dan/atau program pendidikan non formal dan informal wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan dan/atau program pendidikan non formal dan informal diatur dengan peraturan Bupati.
- (1) Satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dapat digabung dan diubah atau dipecah.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. penggabungan 2 (dua) atau lebih TK menjadi 1 (satu) TK baru,
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih SD menjadi 1 (satu) SD baru,
5. Cc. penggabungan 2 (dua) atau lebih SMP menjadi 1 (satu) SMP baru.
- (1) Satuan atau program pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan dan/atau program pendidikan jalur pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Setiap masyarakat yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggungjawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.
3. 2 Setiap masyarakat usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar.
4. (4 Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.
- (5) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah.
- (6) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar
- (7) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala.
- (8) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan program wajib belajar.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.
10. (10)/Penyelenggaraan program wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 135
- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 204 (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat,
- c. pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan masyarakat bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (5) Biaya pendidikan meliputi :
- a. biaya satuan pendidikan,
- b. biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan
- c. biaya pribadi peserta pendidik .
- (6) Buku pelajaran dan/atau bahan ajar yang dimiliki serta didik dan/atau sekolah dapat dipergunakan selama kurikulum masih berlaku.
- (7) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
- a. biaya investasi, yang terdiri atas :
1. Biaya investasi lahan pendidikan, dan
2. Biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. biaya operasi, yang terdiri atas :
1. Biaya personalia, dan
2. Biaya non personalia.
- c. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada pendidikan menengah, dan
- d. beasiswa prestasi.
- (8) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. biaya investasi, yang terdiri atas :
1. Biaya investasi lahan pendidikan, dan
2. Biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. biaya operasi, yang terdiri atas :
1. Biaya personalia, dan
2. Biaya non personalia.
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 136
- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai oleh belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. (2 Investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. &amp;@ Pengeluaran operasi non personalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 137
Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), (2), (3), (4). (5), (6), (7) dan (8) Pasal 146, dan Pasal 147, dialokasikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 138
- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat membantu mengalokasikan anggaran bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk hibah.
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 139
Masyarakat dapat membantu pembiayaan pengelolaan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan prinsip sukarela.
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 140
Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia non pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat berupa insentif.
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 141
Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 142
Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
|
Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 143
- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi/asosiasi profesi pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :
- a. penyediaan sumber daya pendidikan,
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan,
- C. penggunaan hasil pendidikan,
- d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan:
- e. pengawasan pengelolaan pendidikan.
- f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya, dan/atau
- g. pemberian bantuan fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
11. (4)
12. Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui :
- a. dewan pendidikan,
- b. komite sekolah/madrasah
- (5) Organisasi/asosiasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan meliputi :
- a. pengendalian mutu,
- b. pemberian pertimbangan kurikulum,
- c. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi peserta didik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, |
- d. akreditasi program atau satuan pendidikan,
- e. peningkatan kompetensi, disiplin, atau etos kerja anggota organisasi/asosiasi profesi,
- f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya
Bagian Keempat
Pendidikan Berbasis Masyarakat
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 145
- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat membantu mengalokasikan anggaran bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk hibah.
Masyarakat dapat membantu pembiayaan pengelolaan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan prinsip sukarela.
Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia non pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat berupa insentif.
BAB XviIll PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal 141
Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.
Bagian Kedua Fungsi Pasal 142
Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
|
Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan
- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi/asosiasi profesi pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :
- a. penyediaan sumber daya pendidikan,
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan,
- C. penggunaan hasil pendidikan,
- d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan:
- e. pengawasan pengelolaan pendidikan.
- f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya, dan/atau
- g. pemberian bantuan fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
11. (4)
12. Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui :
- a. dewan pendidikan,
- b. komite sekolah/madrasah
- (5) Organisasi/asosiasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan meliputi :
- a. pengendalian mutu,
- b. pemberian pertimbangan kurikulum,
- c. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi peserta didik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, |
- d. akreditasi program atau satuan pendidikan,
- e. peningkatan kompetensi, disiplin, atau etos kerja anggota organisasi/asosiasi profesi,
- f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya
Bagian Keempat
Pendidikan Berbasis Masyarakat
- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau non formal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (1) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 harus memenuhi standar nasional pendidikan.
2. 2 Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial budaya masing-masing. |
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 146
- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengelola satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
- 3) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing
Bagian Kelima Dewan Pendidikan
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 147
- (1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah.
- (2) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu Pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah.
- 3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
4. 4 Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan
- (5) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik,pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagaipertanggungjawaban publik.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
7. . pakar pendidikan,
8. . penyelenggara pendidikan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat: Dp
9. pengusaha atau kalangan dunia usaha/dunia industri,
10. . organisasi/asosiasi pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berjenjang maupun yang hanya ada di daerah, AO
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya, dan/atau
12. f£. organisasi sosial kemasyarakatan
- 1) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- a. mengundurkan diri,
15. (8). Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila :
- b. meninggal dunia,
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 148
- (1) Dewan pendidikan daerah berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) Anggota dewan pendidikan daerah ditetapkan oleh Bupati.
3. 4 Bupati memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan yang dibentuk oleh Bupati
- (3) Anggota dewan pendidikan daerah berjumlah 11 (sebelas) orang. 1
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Komite Sekolah/Madrasah
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 149
- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional
- (3) Komite sekolah/madrasah
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 150
- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur :
- a. orang tua/wali peserta didik,
- b. tokoh masyarakat selain pendidik dan tenaga kependidikan yang masih aktif, C. pakar pendidikan yang relevan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 3
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila :
- a. mengundurkan diri,
- b. meninggal dunia, atau
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap,
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 151
Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam disatuan pendidikan,
- b. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung,
3. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung, dan/atau, c.
4. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung d.
BAB XIX - PENGAWASAN Pasal 152
Pasal 152
- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIX - PENGAWASAN Pasal 152
Pasal 153
- (1) Pengawasan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.
BAB XIX - PENGAWASAN Pasal 152
Pasal 154
- (1) Pemerintah daerah menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dibidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investifigasi apabila :
- a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas, dan
- b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
BAB XIX - PENGAWASAN Pasal 152
Pasal 155
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga
pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang berlaku.
BAB XIX - PENGAWASAN Pasal 152
Pasal 156
- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh dewan pendidikan daerah dilaporkan kepada Bupati.
BAB XIX - PENGAWASAN Pasal 152
Pasal 157
- (1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru. .
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 159
2. 2 Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial budaya masing-masing. |
- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengelola satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
- 3) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing
Bagian Kelima Dewan Pendidikan
- (1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah.
- (2) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu Pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah.
- 3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
4. 4 Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan
- (5) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik,pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagaipertanggungjawaban publik.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
7. . pakar pendidikan,
8. . penyelenggara pendidikan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat: Dp
9. pengusaha atau kalangan dunia usaha/dunia industri,
10. . organisasi/asosiasi pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berjenjang maupun yang hanya ada di daerah, AO
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya, dan/atau
12. f£. organisasi sosial kemasyarakatan
- 1) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- a. mengundurkan diri,
15. (8). Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila :
- b. meninggal dunia,
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
- (1) Dewan pendidikan daerah berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) Anggota dewan pendidikan daerah ditetapkan oleh Bupati.
3. 4 Bupati memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan yang dibentuk oleh Bupati
- (3) Anggota dewan pendidikan daerah berjumlah 11 (sebelas) orang. 1
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Komite Sekolah/Madrasah
- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional
- (3) Komite sekolah/madrasah
- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur :
- a. orang tua/wali peserta didik,
- b. tokoh masyarakat selain pendidik dan tenaga kependidikan yang masih aktif, C. pakar pendidikan yang relevan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 3
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila :
- a. mengundurkan diri,
- b. meninggal dunia, atau
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap,
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam disatuan pendidikan,
- b. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung,
3. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung, dan/atau, c.
4. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung d.
- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Pengawasan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.
- (1) Pemerintah daerah menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dibidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investifigasi apabila :
- a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas, dan
- b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga
pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang berlaku.
- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh dewan pendidikan daerah dilaporkan kepada Bupati.
- (1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru. .
Pemerintah daerah dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 147 ayat (1).
Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 54 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 143, Pasal 144, Pasal 147 ayat (1), Pasal 149 ayat (6).
BAB XX - SANKSI
Pasal 160
Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dengan tetap
BAB XX - SANKSI
Pasal 161
Perseorangan, kelompok, atau organisasi, yang menyelenggarakan pendidikan non formal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 92 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan oleh pemerintah daerah.
BAB XVII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 163
- (2) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu Pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah.
- 3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
4. 4 Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan
- (5) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik,pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagaipertanggungjawaban publik.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
7. . pakar pendidikan,
8. . penyelenggara pendidikan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat: Dp
9. pengusaha atau kalangan dunia usaha/dunia industri,
10. . organisasi/asosiasi pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berjenjang maupun yang hanya ada di daerah, AO
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya, dan/atau
12. f£. organisasi sosial kemasyarakatan
- 1) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- a. mengundurkan diri,
15. (8). Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila :
- b. meninggal dunia,
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
- (1) Dewan pendidikan daerah berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) Anggota dewan pendidikan daerah ditetapkan oleh Bupati.
3. 4 Bupati memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan yang dibentuk oleh Bupati
- (3) Anggota dewan pendidikan daerah berjumlah 11 (sebelas) orang. 1
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Komite Sekolah/Madrasah
- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional
- (3) Komite sekolah/madrasah
- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur :
- a. orang tua/wali peserta didik,
- b. tokoh masyarakat selain pendidik dan tenaga kependidikan yang masih aktif, C. pakar pendidikan yang relevan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 3
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila :
- a. mengundurkan diri,
- b. meninggal dunia, atau
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap,
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam disatuan pendidikan,
- b. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung,
3. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung, dan/atau, c.
4. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung d.
- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Pengawasan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.
- (1) Pemerintah daerah menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dibidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investifigasi apabila :
- a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas, dan
- b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga
pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang berlaku.
- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh dewan pendidikan daerah dilaporkan kepada Bupati.
- (1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru. .
Pemerintah daerah dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 147 ayat (1).
Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 54 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 143, Pasal 144, Pasal 147 ayat (1), Pasal 149 ayat (6).
Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dengan tetap
Perseorangan, kelompok, atau organisasi, yang menyelenggarakan pendidikan non formal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 92 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan oleh pemerintah daerah.
- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab dan/ atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), Pasal 131 ayat (2), dan Pasal 129 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya tanpa alasan yang
-.
4
-.
- dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 135 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4 Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 dan Pasal 129 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan perjanjian jam kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- S5) Penyelenggara pendidik yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kesatu, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat,pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat,dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.
4
Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 54 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 147, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan,pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan.
BAB XX - SANKSI
Pasal 164
- (1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/ madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah.
- (2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/ madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (3) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 165
Pasal 165
Sejak diberlakukan peraturan daerah ini satuan pendidikan wajib menyesuaikan.
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 165
Pasal 166
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor )
ft
BAB XIX - PENGAWASAN Pasal 152
Pasal 168
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga
pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang berlaku.
- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh dewan pendidikan daerah dilaporkan kepada Bupati.
- (1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru. .
Pemerintah daerah dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 147 ayat (1).
Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 54 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 143, Pasal 144, Pasal 147 ayat (1), Pasal 149 ayat (6).
Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dengan tetap
Perseorangan, kelompok, atau organisasi, yang menyelenggarakan pendidikan non formal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 92 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan oleh pemerintah daerah.
- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab dan/ atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), Pasal 131 ayat (2), dan Pasal 129 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya tanpa alasan yang
-.
4
-.
- dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 135 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4 Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 dan Pasal 129 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan perjanjian jam kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- S5) Penyelenggara pendidik yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kesatu, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat,pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat,dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.
4
Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 54 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 147, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan,pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan.
- (1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/ madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah.
- (2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/ madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (3) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.
Sejak diberlakukan peraturan daerah ini satuan pendidikan wajib menyesuaikan.
BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 166
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor )
ft
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Penetapan: Diundangkan di Bula pada tanggal 23 Januari 2016 SERAM LEMBARAN DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 172 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU NOMOR 6/1/2017.