PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 17 Tahun 2014 tentang PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
:
:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemanfaatan Dana Non Kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesahatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupataen Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
8. Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal.
9. Virtual Account adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk entitas dan perorangan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.
10. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka menjamin mutu, aksesibilitas, dan kelangsungan pelayanan kesehatan di FKTP dan jaringannya sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat sebagai penerima pelayanan dan pelaksana pemberi pelayanan dapat terlindungi hak dan kewajibannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif;
- b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar;
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di FKTP dan jaringannya yang sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian, dan bidang kesehatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. memberikan kemudahan dalam akses pelayanan kesehatan;
- e. mewujudkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan; dan
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. Jenis Pelayanan;
- b. Tarif Non Kapitasi;
- c. Waktu Pelayanan;
- d. Mekanisme klaim dana Non Kapitasi; dan
- e. Pengelolaan dan Pemanfaatan.
JENIS PELAYANAN
BAB IV - JENIS PELAYANAN
Pasal 5
- (1) Tarif Non Kapitasi merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan yang meliputi:
- a. pelayanan ambulans;
- b. pelayanan obat program rujuk balik;
- c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
- d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
- e. rawat inap tingkat pertama;
- f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
- g. pelayanan KB berupa MOP/ vasektomi ;
- h. kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
- i. pelayanan darah di FKTP; dan
- j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya diberikan untuk rujukan antar Faskes:
- a. antar faskes tingkat pertama;
- b. dari faskes tingkat pertama ke faskes rujukan;
- c. antar faskes rujukan sekunder;
- d. dari faskes sekunder ke faskes tersier;
- e. antar faskes tersier;
- f. rujukan balik ke faskes dengan tipe di bawahnya.
BAB IV TARIF
BAB IV - JENIS PELAYANAN
Pasal 6
- (1) Tarif klaim pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tarif klaim pelayanan kesehatan oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j ## BAB V
WAKTU PELAYANAN
BAB IV - JENIS PELAYANAN
Pasal 7
- (1) Waktu pelayanan diberikan pada hari dan jam operasional kerja yang telah ditetapkan ## BAB VI MEKANISME KLAIM DANA NON KAPITASI
BAB IV - JENIS PELAYANAN
Pasal 8
- (1) Mekanisme Klaim Penerimaan Dana Non Kapitasi adalah sebagai berikut:
- a. FKTP mengajukan klaim setiap bulan secara regular paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada BPJS melalui Dinas Kesehatan.
- b. Dinas Kesehatan melakukan rekapitulasi terhadap pengajuan klaim pembayaran pelayanan peserta BPJS Kesehatan di FKTP yang telah diverifikasi dan mengajukannya kepada BPJS.
- c. Klaim yang diajukan oleh FKTP melalui Dinas Kesehatan diverifikasi kembali oleh verifikator BPJS yang tujuannya adalah untuk menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh FKTP.
- d. BPJS wajib membayar klaim FKTP atas pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap di Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan.
- e. BPJS wajib memberikan feedback atas telaah hasil verifikasi terhadap perbedaan biaya yang diajukan dengan yang disetujui.
- f. Klaim dana non Kapitasi yang disetujui oleh BPJS kemudian disetorkan kepada FKTP melalui Rekening Penerimaan Dinas Kesehatan.
- g. Dinas Kesehatan menyetorkan klaim dana non kapitasi ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal FKTP berjejaring dengan Bidan praktek mandiri, klaim dilakukan melalui FKTP.
- (3) FKTP segera membayarkan secara utuh kepada Bidan Jejaring sesuai dengan besaran klaim terhadap pelayanan yang diberikan setelah klaim dibayar oleh BPJS.
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
BAB VII - PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
Pasal 9
- (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
BAB VII - PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
Pasal 10
Mekanisme pembagian pengembalian dana non Kapitasi untuk Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) ditentukan secara proporsional berdasarkan kinerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 30 September 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 17 ## BAB VIII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 30 September 2014

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, HILDI HAMID 2014