PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor /4 Tahun 2015 tentang PTRUBATIAIT ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2015 TEISTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PIITETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI I(ABUPATTN SITUBONDO DENGAIT RATIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA BUPATI SITUBONDO, - bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Situbondo. - 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4tl sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730l. ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2L \ 3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangun€rn Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381; 7. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a09 ); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 9. 8. 1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2e8el; 10. L2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56941; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OLL; 5. L7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20O7 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor L2l; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OOT Nomor 13); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L7 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor LTI; 9. 2L. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 2l; 22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2OLO tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL2OL5 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2OL4 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL4, Nomor 54). 23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O15, Nomor 21. MTMUTUSKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR /4 TAHUN 2O1s
TENTANG
PTRUBATIAIT ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2015 TEISTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PIITETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI I(ABUPATTN SITUBONDO
DENGAIT RATIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Situbondo.
- 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4tl sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730l. ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2L \
3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangun€rn Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;
7. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a09 );
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 9.
8. 1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
9. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2e8el;
10. L2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56941;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OLL;
5. L7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20O7 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor L2l;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OOT Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L7 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor LTI;
9. 2L. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 2l;
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2OLO tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL2OL5 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2OL4 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL4, Nomor 54).
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O15, Nomor 21.
MTMUTUSKAN:
Menetapkan : PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 2 TATIUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PEITEIAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBOITDO.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
- (1) Rumus dasar penetapan DD setiap Desa :
DDx= DDM + DDPx
DDx = Dana Desa x.
- DDk : Dana Desa Proposional unhrk desa x.
DDM : Dana Desa Merata yang diterima desa.
DDPX = BDX(DD- TDDM)
DDk = Dana Desa Proporsional untuk Desa x
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
DD = Total Dana Desa untuk Kabupaten
IDDM = Jumlah selumh Dana Desa Minimal
- (21 Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)
BDx= 81 1(/ 1 + a2 l{l 2 *... an l(/ n
BDx
= Nilai Bobot Desa untuk Desa x.
aL, a2...an : adalah angka bobot dari masing- masing variabel.
KI/l ,I{12 ... = I(Vn, adalah koefisien masing-masing
variabel
Perhitungan Koefisien Variabel (I(V) Desa
- a. Iil/ Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk di Desa Jumlah Penduduk se-Kabupaten
- b. I(V Angka Kemiskinan Desa Jumlah nrmatr tangea sangat miskin di Desa
3. Jumlah rumah tangga sangat miskin se-I(abupaten
- c. Ifl/ Luas Wilayah Desa Luas wilayah Desa (km2) Jumlah Luas wilayah Kabupaten (km2)
- d. Ifl/ Tingkat Kesulitan Geografis Desa (km) Indeks Kesulitan Geografis
6. Jumlah Indeks Kesulitan Geografis seluruh Desa
(41 Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel
| Variabel | Variabel | Notasi Variabel | Notasi Bobot | Bobot |
|------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| 1 | Jumlah Pendudr:k Desa | V1 | a1 | o.25 |
| 2 | Angka Kemiskinan Desa | v2 | a2 | 0.35 |
| 3 | Luas Wilayah Desa | V3 | a3 | 0.10 |
| 4 | Tingkat Kesulitan Geogralis Desa | v4 | a4 | 0.30 |
Definisi Variabel
- a. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa
Pasal 7
- (1) Besar DD dibagi secara adil dan merata dengan perbandingan :
- a. DDM sebesar 9O o/o darijumlah DD.
- b. DDP sebesar lO o/o dari jumlah DD.
6
- (21 Yang dimaksud azas merata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah besarnya bagian DD yang sama untuk setiap Desa selanjutnya disebut Dana Desa Merata (DDM ).
- (3) Yang dimaksud azas adil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah besarnya bagian DD yang dibagi secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Dana Desa Proporsional (DDP).
- Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi : (41
- a. Jumlah penduduk desa;
- b. Angka kemiskinan desa;
- c. Luas wilayah desa; dan
- d. Tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Besar penerimaan DD masing-masing Desa setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. memerintahkan penempatannya

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 I APR 2015 BUPATT SITUBONDO, DAI'ANG WIGIARTO

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggar 2 g APR 2015 SEI{REIARIS DAERATI KABUPATEIY SITUBOIYDO, BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TATIUN 2015 NOMOR /.1