PERATURAN BUPATI BUTON UTARA · Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA · NOMOR: l3 r · TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA · NOMOR: l3 r · TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan .. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ', Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
f'
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia.Tahun 2005 Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP KABUPATEN BUTON UTARA.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten I Bu ton Utara yang dipimpin oleh Camat.
7. Sekretariat Kecamatan adalah · Sekretariat Kecamatan Lingkup Kabupaten Buton Utara.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Buton Utara.
8. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
9. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kecamatan lingkup Kabupaten Buton Utara.
10. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi · fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Buton Utara.
Pasal 2
- (1). Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dalam wilayah Kabupaten Buton Utara;
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas:
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Cam.at yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; ..
- a. Kecamatan Kulisusu;
- c. Kecamatan Kulisusu U tara;
- b. Kecamatan Kulisusu Barat;
- d. Kecamatan Bonegunu;
- f. Kecamatan Kambowa.
- e. Kecarnatan Wakorumba Utara;
Pasal 3
- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat,
2. (2-) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- a. Kecamatan Kulisusu meliputi Kelurahan Lipu, Kelurahan Sara'ea, Kelurahan Bangkudu, Kelurahan Bone Lipu, Kelurahan Wandaka, Kelurahan Lakonea, dan Kelurahan Lerno;
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- b. Kecamatan Bonegunu meliputi Kelurahan Buranga dan Kelurahan Bonegunu;
- d. Kecamatan Kambowa meliputi Kelurahan Kambowa.
- c. Kecamatan Wakorumba Utara meliputi Kelurahan Labuan dan Kelurahan Labuan Wolio;
Pasal 4
- ( 1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :
- b. Sekretariat;
- a. Camat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- sebagaimana (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan ini.

·

·

## Pasal 5

- ( 1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas :
- b. Sekretariat;
- a. Lurah;
- c .. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## BAB III

## TUGAS DAN·FUNGSI

Paragraf 1

Kecamatan

## Pasal 6

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau Zkelurahan:
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh perangkat kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

'··

## Bagian Kesatu · Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, serta pelayanan administrasi terhadap perangkat kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- b. penyusunan rencana dan program kegiatan pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan;
2. a: pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana dan program kegiatan kesekretariatan kecamatan terhadap satuan kerja lingkup sekretariat kecamatan serta terhadap satuan kerja lain ditingkat kecamatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. pelaksanaan rencana dan program kegiatan operasional kesekretariatan kecamatan serta memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap sub-sub bagian yang ada dibawahnya dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan;

## Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana
2. kesekretariatan kecamatan di bidang perencanaan keuangan.
3. dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mernpunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan urusan dan
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas rnembantu Sekretaris dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan di bidang umum dan kepegawaian.

...

,

## B\_agian Kedua

## Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

## Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalarn menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dan urusan pelayanan umum sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Bagian Ketiga Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 12

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Bagian Keempat

## Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 13

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu camat daJ.am menyiapkan bahan - penyusunan program dan melaksanakan pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat,

## Bagian Kelima Seksi Ekoncmi dan Pembangunan Pasal 14

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. ( 1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

---

·-- ---·-----··--·-

-

-···-

----

--· ----·--~-----~---

## Paragraf 2 Kelurahan Pasal 15

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

## Bagian kesatu Sekretariat

## Pasal 16

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu lurah dalam . penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta pelayanan administrasi aparatur ditingkat kelurahan, sesuai rencana dan program, kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

## Bagian kedua Pasal 17

- (l) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan pe:merintahan di wilayah kelurahan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## Bagian Ketiga Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 18

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## Bagian Keempat

## Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kelurahan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok J abatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat dan atau/Lurah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATAKERJA

## Pasal 22

- ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan kecamatan dan /atau kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 23

Camat dan atau/Lurah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlak:u.

Carnat dan atau/Lurah memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 25

Sekretaris Camat, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh carnat dan atau/lurah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal Camat dan atau/Lurah berhalangan, Sekretaris Carnat dan atau/Sekretaris Lurah melakukan tugas-tugas Cam.at dan atau/lurah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris Camat dan atau/Sekretaris Lurah berhalangan Camat dan atau/Lurah dapat menunjuk Kepala Seksi yang membidangi tugas tersebut untuk mewakili Camat dan atau/Lurah.

## Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan atau/Kelurahan dapat mendelegasikan kewenangankewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BABV KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DA.LAM JABATAN Pasal 29

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam · jabatan struktural di Kecamatan dan atau/Kelurahan lingkup Pemerintah Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. (3') Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat diangkat dan · diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Camat merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
- (5) Sekretaris Camat merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.

\,,:,

..

- (6) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat eselon IV dilingkungan Kecamatan dan atau/ Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kepala Sub Bagian pada kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Buton Utara Nomor 21 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Buton Utara, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 24 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan 1n1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


Ditetapkan di Buranga. pada tanggal, 97 \_, ) 1). .,... 2016

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal, ?-7 IQ. ..-2016

SEKRETARIS DAER.AH KABUPATEN BUTON UTARA,

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTORUTARA TAHUN 2016 NOMOR

·.

' ' PERATURAN EUPATI EUTON UTARA

NOMOR

:

~r\_ TAHUN 2019

TANGGAL

:

~7 - /').. -9f:&gt;tb -

·

TENTANG

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA-SEKRETARIAT KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP KAEUPATEN EUTON UTARA

LAMPIRAN I

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN BUTON UTARA


H. ABU HASAN