Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2008 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBA SAMOSIR, - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI A NOMOR 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007; b.
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dimbah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 2.
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 3.
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 4.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286); 6.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7.
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8 .
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9.
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
(
r
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
2. I Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daefcih menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
)
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
TOBA
SAMOSIR
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
Menetapkan
:
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kineija dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut:
| a . | Pendapatan | Rp | 355,533,726,094.50 |
|-------|---------------------------------|------|-----------------------|
| b | Belanja | Rp | 339,221,876,389.00 |
| | Surplus/defisit | Rp | 16,311,849,705.50 |
| c. | Pembiayaan | | |
| | - Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp | 34.481 . 698.671 . 67 |
| | - Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp | 1,766,500,000.00 |
| | Surplus/defisit | Rp | 32.715 . 198.671 . 67 |
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (60.058.967,50) dengan rincian sebagai berikut :
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp .(44.624.908.673,00) dengan rincian sebagai berikut :
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 44.564.849.705,50 dengan rincian sebagai berikut :
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 5.481.698.671,67 dengan rician sebagai berikut
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp
355,593,785,062.00
355,533,726,094.50
Rp
Selisih lebih/(kurang)
Rp
(60,058,967.50)
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp
383,846,785,062.00
339,221,876,389.00
(44,624,908,673.00)
Rp
Selisih lebih/(kurang)
Rp
- a. Surplus/defisit setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp
(28,253,000,000.00)
16.311 . 849.705.50
44.564 . 849.705.50
Rp
Selisih lebih/(kurang)
Rp
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp
- b. Realisasi
29,000,000,000.00
34,481, 698, 671.67
Rp
Selisih lebih/(kurang)
Rp
5,481,698,671.67
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.019 . 500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 4.462.198.671,67 dengan rinciansebagai berikut :
Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp
- b. 1
- Realisasi
747,000,000.00
1.766
.
500,000.00
Rp
1,019,500,000.00
Rp
Selisih lebih/(kurang)
| a . Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | 28,253,000,000.00 Rp |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| b . Realisasi | 32.715 . 198.671 . 67 Rp |
| Selisih lebih/(kurang) | 4,462,198,671.67 Rp |
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:
Rp
647,690,465,659.93
99,704,517.00
Rp
647,590,761,142.93
- a. Jumlah aset
- b. Jumlah kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana
Rp
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2007
- b. Arus kas dari aktivasi operasi
- c. Arus kas dari aktivasi investasi aset non - keuangan
- d. Arus kas dari aktivasi pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivasi non - anggaran
- f . Saldo kas per 31 Desember Tahun 2007
Rp
34,481,698,671.67
126,453,030,756.50
(110,141,181,051.00)
(1,766,500,000.00)
99,704,517.00
49,126,752,894.17
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I

- Laporan realisasi anggaran;

Lampiran 1.1

- Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2

- Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; urusan

Lampiran 1.4

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- Daftar piutang daerah;

- Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

- Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalamtahun anggaran berikutnya;

- Lampiran 1.10

- Daftar dana cadangan daerah; dan

- Lampiran 1.11

- b. Lampiran Q

Lampiran1.5

Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran L9

- Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- Neraca

- c. Lampiran III
- d. Lampiran IV
3. : Laporan arus kas
4. : Catatan atas laporan keuangan

Diundangkan di : Balige Pada tanggal Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

LIBERTY PASARIBU, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 010081442

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR BlfcM h W · Mtt. Z

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- 4 Laporan kineija tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDsebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Balige

Pada tanggal :

Desember 2008

## BUPATI TOBA SAMOSIR


MONANG SITORUS