PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 22 Tahun 1956 tentang KERJASAMA ANTAR DESA DENGAN RAI{MAT TIJHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang '. a.
bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistim dalam penyelenggara:ul Pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakafirya;
- b. bahlva untuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketentuan pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Talnn 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu diatur Kerjasama Antar Desa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada htruf a dan b diaias, perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Antar Desa. C
3. : 1. Undang-undang Nomot 12 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (kmbaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Tanjung Jabung (Leinbaran Negara R[ Tahun 1965 Nomor 50 Tarnbatran I-embaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-rmdang Nomor 22 Tahur lW tcntang Psmerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tatrwr 1999 Nornor 60 Tarnbatran Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (kmbaran Negara RI Tahm 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Prsiden Nomor 44 Tahun 1999 tfltang Teknik Penyusuran Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lernbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).
Dsngan
Dengan Persetu-iuan
DE\\'AN PER\\'AKII-AN RAKYAT DAERAI{ KABIIPATEN BATANG HARI MEMUTUSKAN:
\lcnerapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEzuASAMA ANTAR DESA'
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- l. I)aerah adalah Kabupaten Batang Hari ;
2. Pernerintah Kabupaten adalah Pernerintah Kabupatan Batang Hari;
3. Kepala l)aerah adalah Bupati Batang Hari;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari;
5. I)esa atau yang disebut dengan nama lain selanrjutnya disebut Des4 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
Pasal 5
Kerjasama dapat dilakukan antara :
- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan atau diluar Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten;
- b. Desa dengan Desa dalam Daerah Kabupaten yang berbeda.
Pasal 6
I)alam hal terjatli perubahan" penundaan persetujuan Ill'D masing-masing' atau pencabutan kesePakatarq bedaku setelah mendaPat
PEI.I\T,LE S AIAN PERSELIS IIIAN
Pasal T
- (l) Apabila dalam pelaksanaan Kerjasama antar Desa terjadi perselisiharg maka perselisihan tersebut aclalah perselisihan mengenai pernerintahan dalam arti perselisihan yang bersifat hukum Publik ;
- (2) perserisi'an yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal int, meliputi urusan dibidang Pernerintaharu Pembangunan dan sosial keinasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintahan Desa dan sosial masyarakat di Desa yang bersangkutan.
BAB M - PEI.I\T,LE S AIAN PERSELIS IIIAN
Pasal 8
I)enyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasalT ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan secara musyawarah baik antar Kepala Desa mauptrn antar BPD yang hasilnya ditetapkan dalam Kepuhrsan Bersama yang ditandatangani oreh masing-masing Kepala Desa yu'tg bersa'gkutan &lt;lan diketahui oleh BpD masing-masing Desa serta diketahui oreh camat setempat'
BAB M - PEI.I\T,LE S AIAN PERSELIS IIIAN
Pasal 9
- (l) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini belum dapat cliselesaikan, maka Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan Pefselesihan tersebut ;
- (2) pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah
- a. I}upati, bagi Desa yarrg bekerjasalna berada dalam satu wilayah Kabupatut ;
- b. Ilupati masing-masing bagl Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Kabupaten yang berlainan tetapi berada dalam satu Propinsi ;
- c. Gubernur masing-masing atau pejabat yang ditunjuk bagi Desa yang bekerjasama berada ttalam Witayah Propinsi Yang berlainan'
BAB TV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal l0
l)engan berlakunya Perafuran Daerah mt maka ketentuan yang mengatur kerjasama pcnyelesaian pcrselisihan antar Desa serta ketentuan lain yang mengahu hal yang sama bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku. dan dan
Pasal l1
Flal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah rm, sepaqiang mengenai Pelaksanaarmya diahr dengan Keputusan Bupati.
BAB M - PEI.I\T,LE S AIAN PERSELIS IIIAN
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Ixmbaran Daerah Kabupaten Batang llari. Dsahkan di : Muara Bulian :16 Juni 2001. Pada Tanggal A T BUPAIIBATANG HXR STA I)iundangkan di I'}ada tanggal : Muara Bulian. :16 Juni 2001.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATI'RAN DAERAH KABIIPATEN BATANG }IARI
NOMOR | 2I TAHLTN 2001
## TENTANG
## KERJASAMA ANTAR DESA
## I. PI]NJF,I-ASANUM{.IM
peraturan Daerah ini adalatr untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pernerintahan daerah sebagimana diatur dalam
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
CukuP Jelas Pa.sal 7 CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
CukuP Jelas Pasal l0 CuliuP Jelas Pacal ll CukuPJelas Pa-cal 12 CuluP Jelas
PENJELASAN
Pasal 109
mengenai kerjasama antar &lt;tcsa pcngaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar desa ditetapkan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten. Tujuan diaturnya kerjasama antar desa dalam rangka menghadapi otonomi desa dimana penyelenggaraan pernerintah Desa merupakan sub sistim dari sistim penyelenggmaan pernerintahan sehingga desa memiliki kewenangan wrtuk mengatur dan mengunrs kepentingan masyarakatnya. Adapun kerjasama antar desa dilaksanakan beberapa desa yang diatur dengan keputusan bersama cliberitahukan kepada camat dan unfuk pelaksanaannya kerjasama antar dcsa dibentuk badan kerjasama. Kerjasama antar desa dalam Peraturan desa materinya meliputi ; beirtuk kerjasarna , objek kerjasam4 muatan materi keputusan kedasan4 biaya pelaksanaan kerjasama dan penyelesaian pcrselisihan yang terjadi dalam kerjasama. ## lI. T'[,NJ[,LASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I CukuP Jelas I)asal 2 CukuP Jelas l)aeal 3 Cukup Jelas Pagal 4 CukuP Jelas