UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1980 tentang JALAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA (berlaku 27 Desember 1980)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR13 TAHUN 1980 TENTANG JALAN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai Tujuan Nasional berdasarakan Pancasila, seperti termaktub di dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945;
- b. bahwa jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;
- c. bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban membina jalan;
- d. bahwa untuk menjamin terselenggaranya peranan jalan serta pembinaannya secara konsepsional dan menyeluruh, perlu adanya Undang-undang untuk mengatur hal ikhwal jalan;
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037),
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
- a. Negara adalah Negara Republik Indonesia;
- b. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta semua pembantunya;
- c. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan jalan;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas;
- f. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum;
- g. Jalan Khusus adalah jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf f;
- h. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol;
- i. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol;
- j. Pembinaan jalan adalah kegiatan penanganan jaringan jalan yang meliputi penentuan sasaran dan pewujudan sasaran.
Bagian Pertama Peranan Jalan
BAB II - JARINGAN JALAN
Pasal 2
- (1) Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya. dan pertahanan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Jalan mempunyai peranan untuk mendorong pengembangan semua Satuan Wilayah Pengembangan, dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata.
- (3) Jalan merupakan suatu kesatuan sitem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki.
BAB II - JARINGAN JALAN
Pasal 3
- (1) Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota, membentuk sistem jaringan jalan primer;
- (2) Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota membentuk sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pengelompokan Jalan Menurut Peranan
BAB II - JARINGAN JALAN
Pasal 4
- (1) Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah.jalan masuk dibatasi secara efisien disebut Jalan Arteri.
- (2) Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi disebut Jalan Kolektor.
- (3) Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, disebut Jalan Lokal.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - BAGIAN - BAGIAN JALAN
Pasal 5
- (1) Bagian-bagian jalan meliputi Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan.
- (2) Daerah Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- (3) Daerah Milik Jalan meliputi Daerah Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu, di luar Daerah Manfaat Jalan.
- (4) Daerah Pengawasan Jalan merupakan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan yang ada di bawah pengawasan pembina jalan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
HAKPENGUASAANDANWEWENANG
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 6
- (1) Hak Penguasaan atas jalan ada pada Negara.
- (2) Hak menguasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan jalan.
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 7
- (1) Wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilimpahkan dan atau diserahkan kepada instansi - instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Badan Hukum atau Perorangan, dengan ## BAB V WEWENANGPEMBINAANJALAN
Bagian Pertama
Pengelompokan Jalan Menurut Wewenang Pembinaan
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 8
- (1) Jalan Umum yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri dikelompokkan dalam Jalan Nasional.
- (2) Jalan Umum yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam Jalan Daerah.
- (3) Jalan Khusus yang pembinaannya tidak dilakukan oleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disebut sesuai dengan :
4. -Instansi,
5. -Badan Hukum,
6. -Perorangan,
7. yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Wewenang Penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang Rencana Jangka Menengah, Program, Pengadaan, dan Pemeliharaan
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 9
- (1) Pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah, penyusunan program, pengadaan, dan pemeliharaan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan teknik, pembangunan, penerimaan, penyerahan, dan pengambilalihan.
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 10
- (1) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang jaringan jalan primer, ada pada Pemerintah.
- (2) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang jaringan jalan sekunder, diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah.
- (3) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang Jalan Khusus dapat diserahkan kepada :
4. -Pemerintah Daerah,
5. -Badan Hukum,
6. -Perorangan, atau dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 11
- (1) Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan program pewujudan jaringan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan primer ada pada Pemerintah.
- (2) Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan program pewujudan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan sekunder diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah.
- (3) Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan program perujudan Jalan Khusus dapat diserahkan kepada
3. -Pemerintah Daerah,
4. -Badan Hukum,
5. -Perorangan,
6. atau dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 12
- (1) Wewenang perencanaan teknik dan pembangunan serta wewenang pemeliharaan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan primer, dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau Badan Hukum atau dapat dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah.
- (2) Wewenang perencanaan teknik dan pembangunan serta wewenang pemeliharaan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan sekunder, diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah.
- (3) Wewenang perencanaan teknik dan pembangunan serta wewenang pemeliharaan Jalan Khusus dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah atau diserahkan kepada
4. -Badan Hukum,
5. -Perorangan.
- (4) Wewenang penerimaan, penyerahan, dan pengambilalihan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan primer ada pada Pemerintah.
- (5) Wewenang penerimaan, penyerahan, dan pengambil alihan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan sekunder diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Bagian Pertama Jalan Tol
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 13
Pemilikan dan hak penyelenggaraan Jalan Tol ada pada Pemerintah.
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 14
Atas usul Menteri, Presiden menetapkan suatu ruas jalan sebagai Jalan Tol.
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 15
Jalan Tol merupakan alternatif lintas jalan umum yang ada.
Bagian Kedua Syarat-syarat Jalan Tol
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 16
- (1) Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi daripada lintas jalan umum yang ada.
- (2) Jalan Tol harus memberikan keandalan yang lebih tinggi kepada para pemakainya daripada lintas jalan umum yang ada.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 18
- (1) Jalan Tol hanya diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
- (2) Jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pemakaian Jalan Tol selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden.
BAB IV - HAKPENGUASAANDANWEWENANG
Pasal 19
- (1) Pemakai Jalan Tol wajib mentaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, peraturan perundang-undangan tentang Jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Pemakai Jalan Tol sebagai akibat kesalahan dalam penyelenggaraan Jalan Tol.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (1) Dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan jalan di dalam Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan.
- (2) Dilarang menyelenggarakan wewenang pembinaan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dilarang menyelenggarakan suatu ruas jalan sebagai Jalan Tol tanpa Keputusan Presiden.
- (4) Dilarang memasuki Jalan Tol, kecuali Pemakai Jalan Tol dan Petugas Jalan Tol.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
BAB VII - PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 70
- (1) Dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan jalan di dalam Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan.
- (2) Dilarang menyelenggarakan wewenang pembinaan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dilarang menyelenggarakan suatu ruas jalan sebagai Jalan Tol tanpa Keputusan Presiden.
- (4) Dilarang memasuki Jalan Tol, kecuali Pemakai Jalan Tol dan Petugas Jalan Tol.
- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (4) dipidana kurungan selamalamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah).
- (3) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) dipidana penjara selamalamanya 15 lima belas) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah),
- (4) Barang milik terpidana yang diperoleh dari atau yang sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dirampas.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1980

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. - (5) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. - (6) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah kejahatan Pasal 22 Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ## BAB IX ## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diubah atau diatur kembali berdasarakan Undang-undang ini. ## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1980.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR13 TAHUN 1980 TENTANG JALAN
## UMUM
1. Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai Tujuan Nasional, yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus-menerus.
2. Dalam kerangka itu maka jalan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadaan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta dalam jangka panjang terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan, sendiri, menuju suatu masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat bangsa dan negara pada khususnya dan manusia pada umumnya, jelas memerlukan peranan jasa angkutan yang mendukung berlangsungnya kegiatan usaha masyarakat dan manusia pada umumnya. Dalam proses kehidupan manusia untuk mencapai tujuannya, maka kumpulan kegiatan usaha manusia dikatagorikan sebagai proses utama, karena memberikan produk yang indentik dengan sasaran pokok kehidupan manusia.
4. Untuk itu, diperlukan pengembangnan dalam kehidupan manusia, yang dimungkinkan terjadi oleh adanya pola efisiensi pada segenap kegiatan usahanya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia akan terjadi arus orang dan barang. Arus barang hanya dimungkinkan terjadi oleh adanya jasa distribusi, yaitu jasa perdagangan dan jasa angkutan sebagai bagian yang tak terpisahkan, yang bermula dari lokasi sumber alam dan berhenti pada konsumen akhir.
3. Tersebarnya lokasi, baik sumber alam maupun konsumen akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan keduanya, yang digambarkan dengan terbentuknya simpul jasa distribusi. Menurut pertimbangan ekonomi simpul jasa distribusi tersebutlah yang merupakan titik tumpu bagi tumbuh dan berkembangnya kota. Dalam hubungan itu, setiap kota akan berperan melayani wilayah pengaruhya dan saling terikat satu dengan lainnya dalam hubungan hirarki tertentu. Semua kota beserta wilayah pengaruhnya yang berada dalam pengaruh pelayanan suatu kota orde tertinggi akan membentuk suatu satuan wilayah yang menggambarkan Satuan Wilayah Ekonomi.
Dalam pada itu kehidupan manusia yang meliputi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan harus dicakup secara keseluruhan dalam mekanisme pengembangan. Dalam pengertian itu suatu wilayah yang pengembangannya dikendalikan oleh mekanisme pengembangan atas dasar kaidahkaidah kehidupan ekonomi dengan memperhatikan masalah politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan menggambarkan suatu Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya dijadikan landasan dalam rumusan usaha pengembangan wilayah. Sejalan dengan pengertian terikatnya kota dalam satu hubungan hirarki, pada dasarnya dengan jalan yang bersangkutan akan menunjukkan struktur tertentu.
Dengan struktur tersebut, bagian-bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hirarkinya dalam Satuan Wilayah Pengembangan yang bersangkutan. Dengan gambaran tersebut, jelaslah kedudukan jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan darat, mengikat semua kota dalam hubungan hirarki, dan membentuk sistem jaringan tertentu dalam suatu Satuan Wilayah Pengembangan.
4. Dalam pada itu disadari, bahwa tingkat perkembangan antar daerah yang seimbang mempunyai arti yang penting bagi terjaminnya sasaran pemerataan pertumbuhan, sebagai usaha untuk mewujudkan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu daerah (wilayah dalam batasan administratif) akan dipengaruhi oleh Satuan Wilayah Pengembangan yang bersangkutan. Bertolak pada gejala bahwa sistem sosial cenderung untuk menolak berlakunya hukum keseimbangan (seperti terlihat pada gejala makin menajamnya perbedaan dalam tingkat perkembangan daerah apabila prosesnya berlangsung tanpa. dikendalikan maka pada prinsipnya perkembangan semua Satuan Wilayah Pengembangan perlu dikendalikan; apabila ingin dicapai tingkat perkembangan antar daerah yang seimbang.
Usaha pengendalian dimaksud pada dasarnya merupakan salah satu langkah penyeimbangan dalam pengembangan wilayah, yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, dengan jalan memberikan kesempatan kepada beberapa Satuan Wilayah Pengembangan yang tergolong kecil dan lemah untuk mengelompokkan diri menjadi lebih besar dan kuat.
5. Proses pengelompokkan tersebut akan membawa implikasi pada pembinaan sistem distribusi yang menunjangnya. Sejalan dengan pengertian struktur wilayah, proses pengelompokkan dijalankan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan pemasaran dari salah satu kota yang menduduki hirarki tertinggi. Di dalam sistem distribusi, sistem jaringan jalan memegang peranan penting, karena peningkatan pelayanan pemasaran tidak lain adalah peningkatan kepadatan jasa distribusi, yang menuntut pengembangan prasarana perhubungan antara lain jaringan jalan.
Dalam rangka berfungsinya bagian-bagian jaringan jalan dengan baik, untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah pengaruh sebagai unsur penting guna terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya perlu dibangun jalan-jalan berspesifikasi bebas hambatan justru di daerah-daerah yang sudah tinggi perkembangannya. Dengan memperhatikan rasa keadilan, pembangunan jalan-jalan tersebut di atas diselenggarakan dengan pembangunan Jalan Tol.
6. Dalam kehidupan bangsa kedudukan dan peranan jaringan jalan seperti uraian terdahulu memberikan ketegasan bahwa jaringan jalan pada hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan pembentukkan Struktur Pengembangan Wilayah pada Tingkat Nasional, terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional, dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Uraian di atas menunjukkan relevansi yang spesifik pada peranan jalan, yaitu langsung hubungannya dengan Struktur Pengembangan Wilayah maka pengertian pemerataan pembangunan dipertegas kaitannya dengan struktur tersebut serta tujuan yang spesifik pula yakni pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang. jadi pewujudan dan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan adalah identik dengan pengertian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dari seluruh uraian di atas sudah selayaknya apabila Negara menguasai jaringan jalan.
7. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan Negara, mempunyai hak membina jalan. Dalam hal ini setiap usaha pembinaan jalan harus dilandasi oleh jiwa pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Pembinaan jalan, sebagai salah satu bagian dari pembinaan prasarana perhubungan melibatkan unsur Rakyat dan Pemerintah, sehingga usaha pengaturannya ditujukan baik kepada Rakyat maupun Pemerintah. Dalam hubungan ini diperlukan adanya kesepakatan atas pengenalan masalah sasaran pokok pembinaan jalan. Karena Pemerintah pada hakekatnya menjalankan tugas yang menurut ukuran wajar tidak dapat ditangani sendiri oleh, Rakyat, maka usaha pengaturan kecuali mengandung materi pokok berupa pengenalan masalah sasaran pokok pembinaan jalan juga penegasan tentang hak dan kewajiban Pemerintah maupun Rakyat serta pedoman bagi usaha pengaturannya lebih lanjut.
8. Sehubungan dengan hal tersebut di atas pengaturan hal ikhwal jalan perlu segera dimantapkan dalam bentuk Undang-undang, yang menyangkut materi pokok tentang pengenalan masalah sasaran pokok pembinaan jalan, penegasan tentang hak dan kewajiban dan pedoman bagi usaha pengaturan lebih lanjut.
## PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat, keseragaman pengertian