PERATURAN BUPATI MA Nomor 174 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN NAMA RUAS JALAN DALAM LINGKUNGAN KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BERIT A DAE RAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 174 TAHUN 2013
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 8 TAHUN 2013
TENT ANG
1
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALLNGUN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN NAMA RUAS JALAN DALAM LINGKUNGAN KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penataan tertib administrasi Pemerintahan dan arus lalu lintas jalan, maka perlu penataan beberapa ruas jalan dalam wilayah lbukota Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa dengan bertambahnya ruas jalan di dalam Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun maka, perlu adanya pemberian nama ruas jalan tersebut.
- c. bahwa dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud pada huruf.a dan huruf b di atas dipandang perlu mengabadikan namanama tokoh masyarakatlagama sebagai upaya pelestarian nilainilai perjuangan dan menumbuhkan semangat patriotisme kepada generasi penerusnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 02 Tahun .2011 Tentang Pemeberian Nama Ruas Jalan Dalam Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun.
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
i
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8 );
8. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Sekretariat Daerah, Stat Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 18).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN NOMOR 02 JALAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TAHUN 2011 TENTANG PEMEBERIAN NAMA RUAS DALAM LINGKUNGAN KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pemberian Nama Ruas Jalan Dalam Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun (Serita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 77), diubah sebagai berikut :
Ketentuan
Pasal 1
- maka tokoh Dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, pemberian nama ruas jalan perlu menqabadikan nama-nama masyarakaUagama yang telah berjasa kepada agama, bangsa dan Negara; (I)
Pasal 2
Pasal2
- maka tokoh Dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, pemberian nama ruas jalan perlu menqabadikan nama-nama masyarakaUagama yang telah berjasa kepada agama, bangsa dan Negara; (I)
- (2) Nama-nama tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Jon Horailam Saragih;
- b. Johalam Saragih;
- c. Tuan Sigundaba;
- d. Jamauli Saragih
- e. Gabulan Saragih;
- f. Djasarlim Sinaga.
- (3) Untuk mewujudkan Penataan tertib administrasi Pemerintahan dan Kependudukan, maka perlu penataan ruas jalan dalam Wilayah lbukota Kabupaten Simalungun;
- (4) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut ;
- a. Jalan Jan Horailam Saragih, sepanjang ± 4 Kilometer, dimulai dari gerbang masuk kompleks Kantor Bupati Simalungun hingga simpang jalan Tigarunggu - Pematang Siantar;
- b. Jalan Johalam Saragih, Sepanjang ± 6 Kilometer dimulai dari gerbang masuk kompleks Perkantoran Satuan Kerja Perangkat Oaerah (SKPD), meningkat hingga simpang empat di depan Kantor Bupati Simalungun dan bertemu dengan jalan Jan Horailam Saragih;
- c. Jalan Tuan Sigundaba sepanjang ± 3 Kilometer di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- d. Jalan Jamauli Saragih sepanjang ± 2,5 Kilometer di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- e. Jalan Gabulan Saragih sepanjang ± 2,5 Kilometer di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- f. Jalan Djasarlim Sinaga sepanjang ± 1 Kilometer, dimulai dari Jalan Tuan Sigundaba menuju jalan Jan Horailam Saragih di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Pasalll
Dengan diundangkannya dan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal Ill
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Simalungun. J J. R. SARAGIH dto,

Penandatangan: BUPATI SJMALUNGUN,

Penetapan: Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal l9 Pebruari 2013

Penetapan: Diundangkan di Pamatang Raya pada tanggal ~ Pebruari 2013 Pit. SEKRET RIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN ## JOHN SABIDEN PURBA SERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 17'fTAHUN 2013 5