PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN Nomor 21 Tahun 2012 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PARINGIN TAHUN 2012 (berlaku 27 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
1
B U P A T I B A L A N G A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PARINGIN TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
:
:
- a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Kabupaten Balangan;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437),
2
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Proninsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Perubahan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2012 Nomor 18);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PARINGIN TAHUN 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun tidak.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkrediten Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Kabupaten Balangan.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk menigkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB III PENYERTAAN MODAL
BAB II - TUJUAN
Pasal 3
Pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
BAB IV - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2013;
- c. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2014;
- d. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka total penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin sebesar Rp. 8.500.000.000,- (Delapan milyar lima ratus juta rupiah).
BAGI HASIL KEUNTUNGAN
BAB V - BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Pasal 6
- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan daerah.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 27 Desember 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, T t d H. M. RIDUAN DARLAN Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19590409 198203 1 012

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya. Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Drs. H. Zainal Abidin AA, MH ## Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 27 Desember 2012

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, T t d H. SEFEK EFFENDIE
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 21 TAHUN 2012
## TENTANG
## PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKRETAN RAKYAT PARINGIN TAHUN 2012
## I. UMUM
Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BPR Paringin di Kabupaten Balangan, guna menigkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Kabupaten Balangan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efesiensi dan menghasilkan laba.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 83