KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 83 Tahun 2001 tentang HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (berlaku 1 Juli 2001)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, sehingga secara bertahap mencapai nilai keekonomian;
- b. bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi pengusahaan, skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- c. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada pelanggan secara bertahap akan dihapuskan;
- d. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, harga jual tenaga listrik perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Pasal 1
Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2001, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Tarif Dasar Listrik Tahun 2001 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- d. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- e. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- f. Tarif Dasar Listrik untuk Traksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- g. Tarif Dasar Listrik untuk Curah ( bulk ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- h. Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 3

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5

Dengan ditetapkan Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2001

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


## ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2001

## SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


## MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI


Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 83 TAHUN 2001 TANGGAL : 30 Juni 2001

## GOLONGAN TARIF DASAR LISTRIK

| NO. | GOLONGAN TARIF TR/TM/TT *) | BATAS DAYA | K E T E R A N G A N |
|-------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | S-1/TR | 220 VA | Golongan tarif untuk pemakaian sangat kecil. |
| 2 | S-2/TR | 250 VA s/d200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang. |
| 3 | S-3/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar. |
| 4 | R-1/TR | 250 VA s/d2.200 VA | Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil. |
| 5 | R-2/TR | di atas 2.200 VA s/d 6.600 VA | Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah. |
| 6 | R-3/TR | di atas 6.600 VA | Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar. |
| 7 | B-1/TR | 250 VA s/d 2.200 VA | Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil. |
| 8 | B-2/TR | di atas 2.200 VA s/d 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah. |
| 9 | B-3/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar. |

| 10. | I-1/TR | 450 VA s/d 14 kVA | Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga. |
|-------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | I-2/TR | di atas 14 kVA s/d 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan industri sedang. |
| 12 | I-3/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan industri menengah. |
| 13 | I-4/TT | 30.000 kVA ke atas | Golongan tarif untuk keperluan industri besar. |
| 14 | P-1/TR | 250 VA s/d 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil dan sedang. |
| 15 | P-2/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar. |
| 16 | P-3/TR | ... | Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum. |
| 17 | T/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif untuk traksi diperuntukkan bagi Perusahaan Perseroan (PERSERO)PT Kereta Api Indonesia. |
| 18 | C/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif curah ( bulk ) untuk keperluan penjualan secara curah ( bulk ) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU). |
| 19 | M/TR,TM,TT | ... | Golongan tarif multiguna diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I, dan P. |

## *) Keterangan :

TR : Tegangan Rendah

TM : Tegangan Menengah

TT : Tegangan Tinggi


ttd.

## ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 83 TAHUN 2001 TANGGAL : 30 Juni 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 |
| 1. | S-1/TR | 220 VA | - | - | Abonemen per bulan (Rp.) : 7.782 | Abonemen per bulan (Rp) : 7.782 |
| 2. | S-2/TR | 450 VA | 3.874 | 3.874 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh :64,56 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 80 Blok III : di atas 60 kWh : 90 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 64,56 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh :100 Blok III :di atas 60 kWh : 110 |
| 3. | S-2/TR | 900 VA | 4.000 | 5.500 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 70 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 100 Blok III : di atas 60 kWh : 120 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 75 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 110 Blok III: di atas 60 kWh :130 |
| 4. | S-2/TR | 1.300 VA | 13.000 | 15.000 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 140 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 180 Blok III : di atas 60 kWh : 210 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 150 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 200 Blok III: di atas 60 kWh : 240 |

| 5. | S-2/TR | 2.200 VA | 13.000 | 16.000 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 140 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 180 Blok III :di atas 60 kWh : 220 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 150 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 220 Blok III: di atas 60 kWh : 250 |
|------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | S-2/TR | di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA | 16.5 | 18.5 | Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala :190 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 230 | Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala :230 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 260 |
| 7 | S-3/TM | di atas 200 kVA | 16 | 18 | Blok WBP = K x P x 170 Blok LWBP = P x 170 | BlokWBP = K x P x 200 Blok LWBP = P x 200 |

Catatan :

## P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial

- Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni P = 1

- Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial P = 1,5

Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.


ttd.

## ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN III KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 83 TAHUN 2001 TANGGAL : 30 Juni 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 |
| 1. | R-1/TR | s.d. 450 VA | 4.589 | 4.589 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh :93,40 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 175 Blok III: di atas 60 kWh : 190 | Blok I :0 s.d. 30 kWh :93,40 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 195 Blok III: di atas 60 kWh :220 |
| 2. | R-1/TR | 900 VA | 8.000 | 10.000 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 140 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 210 Blok III: di atas 60 kWh : 225 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh :140 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 220 Blok III: di atas 60 kWh : 245 |
| 3. | R-1/TR | 1.300 VA | 14.500 | 20.500 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 220 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 260 Blok III: di atas 60 kWh : 295 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 255 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 270 Blok III: di atas 60 kWh : 315 |
| 4. | R-1/TR | 2.200 VA | 15.000 | 20.500 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 220 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 255 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh |

| | | | | | 260 Blok III: di atas 60 kWh : 295 | : 270 Blok III: di atas 60 kWh : 315 |
|----|--------|--------------------------------|----|----|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 5 | R-2/TR | di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA | 20 | 24 | 420 | 465 |
| 6 | R-3/TR | di atas 6.600 VA | 30 | 32 | 510 | 580 |


ttd.

## ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

## Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 83 TAHUN 2001 TANGGAL : 30 Juni 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 |
| 1. | B-1/TR | s.d. 450 VA | 16.500 | 16.500 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 201 Blok II : di atas 30 kWh: 225 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 201 Blok II : di atas 30 kWh : 300 |
| 2. | B-1/TR | 900 VA | 18.500 | 19.000 | Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 240 Blok II : di atas 108 kWh : 250 | Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 300 Blok II : di atas 108 kWh : 330 |
| 3. | B-1/TR | 1.300 VA | 19.000 | 23.000 | Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 340 Blok II : di atas 146 kWh : 350 | Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 380 Blok II : di atas 146 kWh : 375 |
| 4. | B-1/TR | 2.200 VA | 19.000 | 23.500 | Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 340 Blok II : di atas 264 kWh : 350 | Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 380 Blok II : di atas 264 kWh : 410 |
| 5. | B-2/TR | di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA | 20.000 | 23.500 | Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala :350 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 360 | Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 400 Blok II :di atas 100 jam nyala berikutnya : 420 |
| 6. | B-3/TM | di atas 200 kVA | 19.000 | 22.500 | Blok WBP = K x 310 | BlokWBP = K x 350 |

Blok LWBP = 310

Blok LWBP = 350

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung


ttd.

## ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN V KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 83 TAHUN 2001 TANGGAL : 30 Juni 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 1 Juli s.d. 30 Sept. 001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 |
| 1. | I-1/TR | s.d. 450 VA | 17.000 | 17.000 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh :119,50 Blok II :di atas 30 kWh: 150 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 119,50 Blok II : di atas 30 kWh : 230 |
| 2. | I-1/TR | 900 VA | 18.500 | 19.000 | Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 140 Blok II : di atas 72 kWh : 200 | Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 175 Blok II : di atas 72 kWh : 230 |
| 3. | I-1/TR | 1.300 VA | 19.000 | 23.000 | Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 260 Blok II : di atas 104 kWh: 280 | Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 320 Blok II : di atas 104 kWh : 330 |
| 4. | I-1/TR | 2.200 VA | 19.000 | 23.000 | Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 260 Blok II : di atas 196 kWh : 280 | Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 320 Blok II : di atas 196 kWh : 330 |
| 5. | I-1/TR | di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA | 19.000 | 23.000 | Blok I: 0 s.d. 80 jam nyala : 260 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 285 | Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala :320 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya 330 |
| 6. | I-2/TR | di atas 14 kVA s.d. | 19.000 | 23.000 | Blok WBP = K x 295 | Blok WBP = K x 310 |

| | | 200 kVA | | | Blok LWBP = 295 | Blok LWBP = 310 |
|----|--------|--------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | I-3/TM | di atas 200 kVA | 18.35 | 20.5 | 0 s.d. 350 jam nyala, BlokWBP = K x 301. Di atas 350 jam nyala,Blok WBP= 301. Blok LWBP = 301 | 0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 306. Di atas 350 jam nyala, BlokWBP= 306. Blok LWBP = 306 |
| 8 | I-4/TT | 30.000 kVA ke atas | 18 | 20 | 310 | 320 |

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung


ttd.

## ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

## Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 83 TAHUN 2001 TANGGAL : 30 Juni 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN PENERANGAN JALAN UMUM

| NO. | GOL. TARIF | BATASDAYA | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 |
| 1. | P-1/TR | s.d. 450 VA | 17.000 | 17.000 | 489 | 489 |
| 2. | P-1/TR | 900 VA | 19.500 | 22.000 | 550 | 550 |
| 3. | P-1/TR | 1.300 VA | 19.500 | 22.000 | 550 | 550 |
| 4. | P-1/TR | 2.200 VA | 19.500 | 22.000 | 550 | 550 |
| 5. | P-1/TR | di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA | 19.500 | 22.000 | 550 | 550 |
| 6. | P-2/TM | di atas 200 kVA | 19.000 | 21.500 | BlokWBP = K x 320 Blok LWBP = 320 | Blok WBP = K x 325 Blok LWBP = 325 |
| 7. | P-3/TR | - | - | - | 479 | 479 |

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung


ttd.

## ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 83 TAHUN 2001 TANGGAL : 30 Juni 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| NO. | | | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 |
| 1. | T/TM | di atas 200 kVA | 16.500 *) | 16.500 *) | BlokWBP = K x 262,40 Blok LWBP = 262,40 | Blok WBP = K x 262,40 Blok LWBP = 262,40 |

Catatan :

- *) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk daya maksimum bulanan &gt; 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur untuk daya maksimum bulanan ? 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur
- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak


ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 83 TAHUN 2001 TANGGAL : 30 Juni 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH ( BULK )

| NO. | GOL. TARIF | BATASDAYA | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 |
| 1. | C/TM | di atas 200 kVA | 19.000 | 22.500 | Blok WBP = K x 310 Blok LWBP = 310 | Blok WBP = K x 350 Blok LWBP = 350 |

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah (bulk) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung


ttd.

## ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

## Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 83 TAHUN 2001 TANGGAL : 30 Juni 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA

| | GOL. TARIF | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-----|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NO. | | | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2001 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2001 |
| 1. | M/TR/TM/TT | - | - | - | 950 *) | 1.100 *) |

1. Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.
2. Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :
- a. Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan imbal balik yang saling menguntungkan;
- b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;
- c. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroaan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;
- d. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksikan sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;
- e. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroaan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;
- f. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :

-bersifat sementara (jangka waktu pendek);

- tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);
- adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

Keterangan :

- *) Sebagai tarif maksimum Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).


ttd.

## ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands