PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 19 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA BUPATI SABU RAIJUA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
· -··
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
BUPATI SABU RAIJUA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana dan penyelenggaraannya dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, perlu dikelola oleh suatu institusi yang kapabel karena memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sahu Raijua;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun I 974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304 I) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun I 999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 890)~
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 89);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)~
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
7. I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah .Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Organisasi Pera.ngkat: Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
•
Menetapkan
16. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sabu Raiju Nomor I);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA TEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sahu Raijua;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sahu Raijua;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sahu Raijua;
8. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pada BPBD.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Sabu Raijua.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Bagian Kedua Togas Pokok dan Fungsi
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) BPBD mempunyai tugas pokok :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
BPBD dalam menyelenggarakan tugas .sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
14. f Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
BABV Jabatan Fungsional
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 7
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 8
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
•
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ## BAB VI TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 9
BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 10
Pimpinan unsur pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 11
Pimpinan unsur pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberi pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 12
Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
BABVIl
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 13
Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
h
.
BAB VITT
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1111 dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 20 l l

Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 20 l I UPA TEN SABU RAJJUA, Plt. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 19
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
## NOMOR 19 TAHUN 2011
## TENTANG
## ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
## I. UMUM
Bahwa Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten baru yang perlu menata Struktur Organisasinya dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan semangat Otonomi Daerah yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kabupaten Sabu Raijua dalam menata struktur organisasi perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi keleluasaan dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah dengan tetap merujuk pada beberapa faktor:
- a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- c. Kemampuan keuangan daerah
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur Luas wilayah dan jumlah penduduk
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur staf pemerintah kabupaten Sabu Raijua yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengambil Iangkah penyesuaian dan penyempurnaan dengan melakukan penataan organisasi perangkat daearah yang legal, efektif dan efisien.
## II. PASALDEMIPASAL
-
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas - Pasal 5 Cukup jelas - Pasal 4 Cukup jelas - Pasal 3 Cukup jelas - Pasal 2 Cukup jelas - Pasal I Cukup jelas • t - -Pasal 7 Cukup jelas - -Pasal 8 Cukup jelas - -Pasal 9 Cukup jelas - -Pasal 10 Cukup jelas - -Pasal 11 Cukup jelas - -Pasal 12 Cukup jelas - -Pasal 13 Cukup jelas - -Pasal 14 Cukup jelas ## T AMBAHAN LElvIBARAN DAERAH KABUP ATEN SABU RAIJU A NOMOR 19 ·-.--~