PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 25/E Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA (berlaku 12 Agustus 2010)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dapat menerima hibah, memberikan hibah dan bantuan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum pelaksanaan penggunaan hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga, perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 19 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN
Menetapkan : BELANJA TIDAK TERDUGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan dan pemberian hibah harus dilakukan secara efektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
11. Rencana Komprehensif Penggunaan Hibah yang selanjutnya disebut Rencana Komprehensif adalah dokumen yang memuat jumlah pendanaan kegiatan selama jangka waktu pelaksanaan hibah.
12. Rencana Tahunan Penggunaan Hibah yang selanjutnya disebut Rencana Tahunan adalah dokumen yang memuat pendanaan kegiatan selama satu tahun dengan mengacu pada Rencana Komprehensif.
13. Rencana Alokasi Hibah kepada Pemerintah Daerah adalah dokumen anggaran yang memuat rincian pendanaan kegiatan yang mengacu pada Rencana Tahunan.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelola Keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBD antara Pemerintah Kota Malang dengan Penerima Hibah
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber atau DPA-SKPD.
21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atau atas beban APBD ## BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Belanja Hibah
Paragraf 1 Prinsip
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Prinsip pengelolaan dan penggunaan Belanja Hibah yaitu efektif, efisien dan transparan.
- (2) Prinsip pelaksanaan Belanja Hibah yaitu akuntabel, terukur kinerja dan kualitasnya.
- (3) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD.
- (5) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
- (7) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah secara administrasi, teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Belanja Hibah dalam bentuk uang;
- b. Belanja Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Belanja Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf b, dianggarkan pada SKPD dalam bentuk program atau kegiatan.
- (2) Barang yang dapat dihibahkan harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
- a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
- (3) Belanja Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penganggarannya masuk dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaannya dilakukan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyerahan Belanja Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang dan/atau Jasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Sekretaris Daerah, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Hibah dalam bentuk barang selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Kepala SKPD setelah mendapat persetujuan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Hibah dalam bentuk barang selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilaksanakan oleh Walikota tanpa persetujuan DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Hibah dalam bentuk barang berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai negara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
Bagian Kedua Belanja Bantuan Sosial
Paragraf 1 Prinsip
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
Paragraf 2 Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah Daerah pada umumnya.
Bagian Ketiga Belanja Tidak Terduga
Paragraf 1 Prinsip
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang ditutup.
- (2) Pengembalian atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
Paragraf 2 Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.
TATA CARA PEMBERIAN
Bagian Kesatu Belanja Hibah
Paragraf 1 Belanja Hibah dalam Bentuk Uang
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 12
- (1) Pemberian Hibah dalam bentuk uang dilaksanakan setelah pengesahan DPA Sekretariat Daerah dan NPHD telah ditandatangani oleh Pemberi Hibah dan Penerima Hibah.
- (2) Pemberian Belanja Hibah dalam bentuk uang yang sumbernya berasal dari APBD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Penerima Hibah di PT. Bank Jatim Cabang Malang.
- (3) Penerima hibah membuka rekening di PT. Bank Jatim Cabang Malang.
Paragraf 2 Belanja Hibah dalam Bentuk Barang dan/atau Jasa
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 13
Pemberian Belanja Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan setelah pengesahan DPA SKPD dan telah dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa.
Bagian Kedua Bantuan Sosial
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 14
- (1) Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang hanya dianggarkan dalam DPA-SKPD pada Sekretariat Daerah.
- (2) Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam DPA-SKPD.
Bagian Ketiga Belanja Tidak Terduga
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 15
- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan status keadaan darurat bencana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 16
- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak yang akan ditimbulkan.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 17
Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan keadaan darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatankegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MEKANISME PEMBERIAN
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga
Bagian Kesatu dalam bentuk Uang
BAB IV - MEKANISME PEMBERIAN
Pasal 18
- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan belanja hibah atau belanja bantuan sosial atau belanja tidak terduga dalam bentuk uang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau Sekretaris Daerah, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah menyiapkan dokumen SPP-LS dan SPM-LS beserta kelengkapannya.
- (3) SPM-LS yang telah diterbitkan selanjutnya diajukan kepada Bagian Keuangan untuk penerbitan SP2D.
- (4) Dokumen kelengkapan untuk hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah;
- b. NPHD;
- c. Berita Acara Penyerahan Hibah ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu Kepala SKPD, Pihak Kedua yaitu penerima bantuan dan mengetahui Sekretaris Daerah;
- d. bukti pengeluaran/kwitansi.
- (5) Dokumen kelengkapan untuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. proposal dari pemohon yang meminta bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
- b. Keputusan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial beserta rincian penggunaannya;
- c. Berita Acara Penyerahan Bantuan ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu Kepala SKPD, Pihak Kedua yaitu penerima bantuan dan mengetahui Sekretaris Daerah;
- d. surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dari penerima;
- e. bukti pengeluaran/kwitansi.
- (6) Dokumen kelengkapan untuk belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. proposal dari Kepala SKPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dari belanja tidak terduga kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang Kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga beserta rincian penggunaannya;
- c. surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dari penerima;
- d. bukti pengeluaran/kwitansi.
- (7) Bagian Keuangan menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak penerima belanja hibah atau belanja bantuan sosial atau belanja tidak terduga dalam bentuk uang dengan menggunakan tanda terima.
BAB IV - MEKANISME PEMBERIAN
Pasal 19
Mekanisme pencairan belanja hibah dalam bentuk uang ditetapkan, sebagai berikut :
- a. Penerima Hibah membuka rekening di PT. Bank Jatim Cabang Malang dengan menyerahkan specimen tanda tangan;
- b. Penerima dana hibah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Walikota dilampiri NPHD beserta Dokumen Rencana Kegiatan;
- c. Walikota memberikan persetujuan atau disposisi pencairan dana;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada Bagian Keuangan;
- e. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- f. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah mencairkan Dana Hibah dan melakukan transfer ke rekening Penerima Hibah;
- g. Apabila terdapat sisa dana dan pendapatan bunga dari Dana Hibah yang sudah diberikan maka harus disetor kembali ke Kas Daerah.
BAB IV - MEKANISME PEMBERIAN
Pasal 20
- (1) Pencairan Belanja Hibah dapat dilakukan secara keseluruhan dan/atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pencairan Belanja Hibah untuk Tahap I sebanyak 50% (lima puluh persen) dengan dilampiri NPHD beserta Dokumen perencanaan kegiatan.
- (3) Pencairan Dana Hibah untuk Tahap II sebanyak 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan apabila sudah menyerahkan surat pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I serta Dokumen perencanaan teknis kegiatan Tahap II.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah ditetapkan, sebagai berikut :
- a. Penerima Dana Hibah membuat SPJ;
- b. SPJ disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
BAB IV - MEKANISME PEMBERIAN
Pasal 21
- (1) Kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/anggota masyarakat mengajukan Surat permohonan bantuan sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Surat permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat :
- a. Identitas calon penerima bantuan sosial;
- b. Rencana penggunaan dana;
- c. Struktur Organisasi Sosial Kemasyarakatan bagi kelompok masyarakat/ organisasi kemasyarakatan; dan
- d. Data pendukung lainnya, seperti foto lokasi kegiatan.
- (3) Penggunaan bantuan sosial sesuai dengan rencana kebutuhan dana yang tercantum dalam proposal pengajuan dan sudah disetujui oleh Walikota dan/atau Sekretaris Daerah.
- (4) Pemberian bantuan sosial sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Pemberian bantuan sosial diatas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan Walikota.
- (6) Penerima bantuan sosial wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
BAB IV - MEKANISME PEMBERIAN
Pasal 22
- (1) Setelah pengajuan bantuan sosial mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah dan/atau Walikota, selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah mengajukan SPP dan SPM kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- (2)
BAB IV - MEKANISME PEMBERIAN
Pasal 23
- (1) Sekretaris Daerah mengajukan usul hibah atas tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
serta kelengkapan data.
- (2) Walikota dapat membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Apabila Walikota menyetujui atas usul hibah tersebut, maka Walikota mengajukan permohonan kepada DPRD untuk pelaksanaan hibah/pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (4) Setelah mendapat persetujuan DPRD, ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan tanah dan/atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara Hibah.
- (5) Belanja Hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, Kepala SKPD mengajukan usul hibah selain tanah dan/atau bangunan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data.
- (6) Setelah mendapat persetujuan Walikota ditindaklanjuti dengan keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (7) Selanjutnya Kepala SKPD melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam berita acara.
## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN
##
PENJELASAN
Pasal 24
- (1) Penerima Belanja Hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab