PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SAWGIHB Nomor 29 Tahun 2013 tentang KFRJALEMBURDANPEMBERIANUANGLEMBUR BAGI^AWAf^RISIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BAGI PMM2»UPATM| KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SAWGIHB NOMOR B* TAHUN 2013
TENTANG
KFRJALEMBURDANPEMBERIANUANGLEMBUR BAGI^AWAf^RISIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BAGI PMM2»UPATM| KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGfflE,
- a. bahwa dalam rangka mentagkatkan Wneria Pegawai j£ga£ rfan Peeawai Tidak Tetap dalam penyelesaian tugas-tugas P^etjaTT luar jam ke£a, P-lu member^ uan^letnta kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang
2. Sangihe Nomor 29 b. bahwa dalam Peraturan Bupati Kepulauan Analisis Standar Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan 2013 telah diatur besaran tarif lembur Sangihe Tahun Anggaran dan uang makan lembur;
3. Tahun Anggaran 2013. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Kerja Lembur dan Pemberian Uang Kepulauan Sangihe perlu
4. Republik Indonesta "Xg-SgNonTT Tahun 2002 diperbaharm dalam Undang^&lt;^g Talaud ^ p^ tentang Pembentukan tob"j^'™?.blik Indonesia Tahun 2002 Sulawesi Utara (Lembaran Ne*^eP^m£pubiik Indonesia ' Nomor 22, Tambahan ^^^^5Tahun2007tentang Nomor 4183); dan Undang-Undang ^lomor^"^^^^ Bian&gt; ^ Pembentukan Kabupaten KepvUauan ^^blikSmdone8ia SSSMSTS^ SSSS Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 1
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah tefakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
r^
- tS^OlO Sr 123, Tambahan Umbaran Negara Republik Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
- 13 SSSSKrf DaL Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten^ng ££nSrT Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah wlberapa koShfiah terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Sr^M-^T,- 91 Tahun 2011 tentang Perubahan. Kedua Atas SSTEnSJi D^m Negeri Nome? 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i ·; ctamtiiran Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/JOUV temang 1 S3SSlS»2S Pemberian Uang Umbur bagi Pegawai Negen
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta ^SSSS2S» t-ttng
- 16.ptmiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pemhentukan Produk Hukum Daerah;
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang 'Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 17 Pemu!rTTenSi Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tenteng Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Betenja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah^ dengan Pera^afMenteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 201tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2013; &lt;w,+0««
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 ?ah^T^08 tentang OrgaSisasi dan Tata Kerja SekretanatDaerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor-14);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 SETmOB tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 20
- Pe°SSran); Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Tekms Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan San^he (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 21
- 22 Peratarar?' Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 'Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor STahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah lembaran DaWah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009
24. Penman Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
&lt;~
r
f^ Menetapkan
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3Tahun 2m2teSang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 T^un 20^8ten^ng Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten K&gt;milauan SangiheTahun 2012 Nomor 3); .,
- 27 ptraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6Tahun 9m2^tane Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaoupa^lpula^fsangihe Tahun "&gt;^"££%r* Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 20121 Nomor^6)
- 26 Pen^rTDa?ra?Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4Tahun So«£5«g Perubahan Atas P^*^0^^^! £*£ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencSPembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan ' Umba^ Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Umbaran Daerah Ktbuptten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 4);
- 28 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 ten^Tsistem danPProsedur Pengelolaan Keuangan.Daerah (Berta Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor
- 29 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 ten^rTateNaskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Spate* Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 24);
- 31 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34 Tahun 2012 ten^enjabaran Anggaran Pendapatan dan Befcnja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 penta Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 34);
30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29T^m 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Anahsis Standar Belanja Pdak^aaTAnggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe ?antT^Sa^ 2013 (Berila Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 29);
MEMUTUSKAN:
PRRATURAN BUPATI TENTANG KERJA LEMBUR DAN P^E^UANG LBMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SEPIL DAN P^^PriDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- 1 Xggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APE' adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
.
r-
^
- 8 Peeawai Negeri Sipil adalah setiap warga "^ a*"*? h^Sa TOng telah memenuhi syarat yang ditentukan owSfoledabatberwenangdan diserahi tugas dalam suatu ?£Xrrfatamnegeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan ^£SZ£F£**&gt;* perundangan-undangan yang
- « 5eS^'Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat dan/atau 3dTS^^tukjangkawaktutertentu^me^a^an tugal pemerintahan dan pembangunan X^BJ^atJetas jXrional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
- 4 P^ggunTAn^'yang selanjutnya disingkat PA adalah o^abaTUnegang kewenangan penggunaan anggaran untuk TeSLXftu^s pokokdan fungsi f ^S^A
- 6 ISS^F3SSSi Anggaran SKPD yang ·*»W*°£' SSnXrDPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, S3r*« pemWayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- =; Kuasa Penmuna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA ^SodatotWmemperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran u^me'laSS,sebSSi kewenangan dan tanggung jawab neneeunaan anggaran padaSKPD yang bersangkutan.
- 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adS^ruan Kerja Perangkat Daerah di Ungkungan Sntahkabupaten Kepulauan Sangihe selaku pengguna
- 8 ST^ayfadSanafuan biaya yang ditetapkan sebagai ac^arTpen^tungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja
- 9 SMSa'S*Lembur yang selanjutnya disingkat SPK SuT^aW. dokumen yang diterbiton oleh Pengguna Anggaran sebagai dasar pelaksanaan kerja lembur.,
- n u!^Lembur adalah uang dalam jumlah tertentu yang dibenkan K^XuTsangih! untuk meningkatkan gairah .kerja dalam oenvelesaian tugas-tugas pekerjaan di luar jam kerja.
- io KeriabSnbuTadalah segala pekerjaan yang harus dilakukan o^ Pegaw^Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ditaar w*kta fcerjVSimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Satuan Kerja Peranekat Daerah dan Unit Kerja.
- ?ZEnUmburTdalah uang dalam jumlah tertenUi yang £&amp;kepada PegawaiNegeri Sipil.^^S^S Kabupaten Sangihe untuk membiayai makan mmum pegawai pada saatmelakukan kerjalembur. 12.
- Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda temZiP^Swai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagai SSTbahwa Pegawai Negeri SipU dan Pegawai Tidak Tetap 13.
- Sa?^UtH^^bu?"dalah daftar yang memuat nama dan t^trara atau Paraf Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak TTtop SSd buleti bahwfPegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap tersebut hadir dan melaksanakan Kerja Lembur. 14.
C*
15. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah daftar yang dibuat oleh Petugas Pengelolaan Aministrasi ## BAB II KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
- (2) Penntah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (2) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Kerja Lembur paling kurang 2 (dua) jam berturutturut diberikan uang makan lembur yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya.
- (2) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Uang lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
r
r
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dokumen pertanggungjawaban uang lembur terdiri dari:
- a. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur;
- b. Surat Perintah Kerja Lembur;
- c. Daftar Hadir Kerja;
- d. Daftar Hadir Lembur; dan
- e. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Dalam hal terdapat perubahan besaran tarif lembur pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya, SKPD/Unit Kerja dapat mengajukan SPM-LS kekurangan pembayaran Uang Lembur bulan-bulan sebelumnya.
- (2) SPM-LS untuk kekurangan pembayaran uang lembur sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan sepanjang pagu anggaran tersedia pada DPA SKPD/Unit Kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (1) Dalam hal terdapat perubahan besaran tarif lembur pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya, SKPD/Unit Kerja dapat mengajukan SPM-LS kekurangan pembayaran Uang Lembur bulan-bulan sebelumnya.
- (2) SPM-LS untuk kekurangan pembayaran uang lembur sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan sepanjang pagu anggaran tersedia pada DPA SKPD/Unit Kerja.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penetapan: Ditetapkan di Tahuna pada tanggal 5 Januari 2'1j

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Penetapan: Diundangkan di Tahuna pada tanggal 3 Januari 2'13

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 8a