KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC (berlaku 31 Agustus 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Hakim Ad Hoc yang menangani perkara/sengketa niaga dan hak asasi manusia pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat kasasi, dipandang perlu mengatur pemberian uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc yang diangkat untuk menangani perkara/sengketa tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778);
7. Undang-...
Menetapkan
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara/sengketa niaga, pelanggaran hak asasi manusia, dan perkara/sengketa lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
Pasal 2
- (1) Kepada Hakim Ad Hoc diberikan uang kehormatan.
- (2) Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Besarnya uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc yang menangani perkara hak asasi manusia diberikan terhitung mulai bulan yang bersangkutan menangani perkara.


## Pasal 5

- (1) Dalam hal Hakim Ad Hoc bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang mengadili perkara yang mengharuskan Hakim bersangkutan mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Besarnya biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

## Pasal 6

Hakim Ad Hoc yang telah diangkat dan melaksanakan tugas menangani perkara sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, diberikan Uang Kehormatan sesuai dengan Keputusan Presiden ini.

## Pasal 7

Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dan Pengadilan Niaga diberikan biaya operasional penyelesaian perkara yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 8

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Keuangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.



## Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI