Unknown Unknown Nomor RAPPANG Tahun 2012 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- b. bahwa segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagiamana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 09);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis, yang selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya antara lain di bidang Pengelolaan dan bidang Lingkungan Hidup.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, persereon lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
6. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian Fungsi lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati maupun non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
19. Baku mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagia unsur lingkungan hidup.
20. Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Zat, Energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencermarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
28. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan.
30. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/ atau memasukkan limbah dan/ atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
31. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/ atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
32. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan.
33. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
34. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
35. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
36. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
37. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
40. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
41. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
42. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan.
43. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah Suatu pernyataan berupa komitmen dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang tidak wajib memiliki UKL dan UPL.
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB II - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :
- a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Daerah ;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Daerah; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Daerah;
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Asas
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang dilaksanakan
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan :
- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.
PERENCANAAN
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 6
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:
- a. inventarisasi lingkungan hidup daerah;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.
Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 7
Inventarisasi lingkungan hidup daerah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
Bagian ketiga
Penetapan Ekoregion Daerah
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 8
- (1) Inventarisasi lingkungan hidup daerah menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan Bupati.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan :
- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (3) Inventarisasi lingkungan hidup ditingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 9
RPPLH daerah disusun
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 10
- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup dan RPPLH dilaksanakan ## BAB V
PEMANFAATAN
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 12
- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan ## BAB VI PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 13
- (1) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
Bagian Kedua
Pencegahan
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 14
- (1) Pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup
- (2) Instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :
- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis resiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Paragraf 2 KLHS
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaima dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
- a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Kebijakan, rencana, dan/ atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/ atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/ atau program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 16
KLHS memuat kajian antara lain:
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/ jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 17
- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 18
- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 3 Tata Ruang
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 19
- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 20
- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi :
- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu udara ambien;
- d. baku mutu emisi;
- e. baku mutu gangguan; dan
- f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 21
- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- c. kriteria baku kerusakan karst; dan
- d. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada parameter antara lain :
- a. kenaikan temperatur;
- b. badai; dan/atau
- c. kekeringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6 AMDAL
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 22
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Dampak penting ditentukan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 23
- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:
- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 24
Dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan Keputusan Bupati tentang kelayakan lingkungan hidup.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 25
Dokumen AMDAL memuat:
- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 26
- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 27
Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 28
- (1) Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL meliputi:
- a. penguasaan metodologi penyusunan AMDAL;
- b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
- c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 29
- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari Bupati
- (3) Persyaratan dan tata secara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan PerundangUndangan.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 30
- (1) Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:
2. a.
3. instansi lingkungan hidup;
- b. instansi teknis terkait;
- c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang sedang dikaji;
- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- f. organisasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 31
- (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan/ atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati dengan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 34
- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah.
- (3) Jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL diatur dengan Peraturan Bupati
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 35
- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 36
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 37
- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 38
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 39
- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 40
- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 dilaksanakan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 42
- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 43
- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
4. mekanisme kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
- c. d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/ atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
- d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/ atau emisi;
- e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 44
Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah wajib
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 45
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 46
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.
Paragraf 12
Analisis Resiko Lingkungan Hidup
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 47
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian resiko;
- b. pengelolaan resiko; dan/ atau
- c. komunikasi resiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup dilaksanakan dengan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 48
Pemerintah daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Penanggulangan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 49
- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 50
- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/ atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 51
- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan ## BAB VII
PEMELIHARAAN
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 52
- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/ atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a meliputi kegiatan:
- a. perlindungan sumber daya alam;
- b. pengawetan sumber daya alam; dan
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
- c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ## BAB VIII
PENGELOLAAN B3
SERTA LIMBAH B3
Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 53
- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Daerah, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 54
- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 dilaksanakan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 55
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 56
- (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan dilaksanakan ## BAB IX SISTEM INFORMASI
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 57
- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Hak
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 58
- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan diatur dengan peraturan Bupati.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 59
Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 60
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 61
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Bagian Ketiga Larangan
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 62
- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan kedalam wilayah daerah;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Daerah;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Daerah;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/ atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- k. merambah dan menebang lahan kawasan hijau dan ruang terbuka hiaju;
- l. membakar hutan kota;
- m. membuang limbah rumahtangga ke saluran pengairan;
- n. berburu, memperjuabelikan dan atau memanfaatkan segala jenis tumbuhan dan binatang liar; dan
- o. melakukan kegiatan yang dapat merusak bentara sungai dan fasiltas umum seperti jembatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ## BAB XI
PERAN MASYARAKAT
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 63
- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/ atau
- c. penyampaian informasi dan/ atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Bagian Kesatu Pengawasan
BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 64
- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Pejabat pengawasan lingkungan hidup berwenang :
- a. melakukan pemantauan
- b. meminta keterangan
- c. membuat salinan dari dokumen dan / atau membuat catatan yang diperlukan
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan / atau alat transportasi; dan atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dilaksanakan
BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 66
- (1) Bupati menerapkan sanksi adminstratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah Daerah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. pembongkaran;
- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pengenaan paksaaan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 67
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaaan pemerintah daerah.
BAB XIII - PENGHARGAAN
Pasal 68
- (1) Terhadap suatu kegiatan dan atau usaha yang telah mampu melakukan pengelolaan lingkungan secara berdaya guna dan berhasil guna melebihi batas yang ditentukan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pengumuman melalui media massa tentang ketaatan dari suatu kegiatan dan/atau usaha;
- b. pengurangan atau pembebasan kewajiban pembayaran retribusi perizinan;
- c. pemberian insentif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemberian kemudahan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Bagian Kesatu Umum
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 69
- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan dilaksanakan dengan
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 70
- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 71
- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 72
- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 73
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 74
- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.
Paragraf 4 Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 75
- (1) Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 76
- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 77
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
Paragraf 7 Gugatan Administratif
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 78
- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 79
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana tindak Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 80
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf k, l, m, n dan o diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- (3) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal,

Penandatangan: BUPATI SIDENRENG RAPPANG, RUSDI MASSE

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal,

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ## RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 NOMOR....
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR TAHUN 2012
## TENTANG
## PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
## I. UMUM
Telah disadari bahwa keterbatasn pembanguan di negara kita telah menyebabkan rendahnya mutu lingkungan hidup kita. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, yang berarti dapat memberi manfaat sebesar mungkin dengan tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang. Ini berarti, dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia.
Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat prefemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.
Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan signifikan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam
PENJELASAN
Pasal 14
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah khususnya yang terkait dengan urusan wajib yang terkait dengan lingkungan hidup disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengendalian