PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS; 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4 * 8. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 11. Undang- Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang , Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); Kecamatan 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 Pembentukan (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Dati Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65 ); tentang 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 20. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/iV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja; 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567 tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV pada Pecandu Narkoba Suntik; 24. Usulan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 25. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; Dengan Persetujuan Bersaina DEWAN PER (berlaku 5 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERIHTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 451241 2 M E D A N - 2 0 1 1 2
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANC
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN,
- a. bahwa proses penularan HIV dan AIDS sangat sulit dipantau sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat Kota Medan;
- b. bahwa penularan HIV dan AIDS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menekan laju penularan HIV dan AIDS di Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4 *
L
8. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang- Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang , Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); Kecamatan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 Pembentukan (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Dati Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65 ); tentang
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
20. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/iV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567 tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV pada Pecandu Narkoba Suntik;
24. Usulan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
Dengan Persetujuan Bersaina
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAll TENTANG TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 3 . Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap ODHA.
7. Orang adalah warga masyarakat kota medan dan atau yang berada di daerah kota medan.
8. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
10. Acquired Immuno deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
- ll. Infeksi menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit kelamin yang ditularkan melalui hubungan seksual.
12. Komisi Penanggulangan AIDS Kota yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan dengan tugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasi dan mengevaluasi selumh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kota.
13. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
14. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Masyarakat yang peduli AIDS dan sudah melaporkan keberadaannya kepada Forum LSM Peduli AIDS sebagai anggota forum, dan merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan.
15. Mandatory HIV adalah menjadikan test HIV sebagai salah satu syarat.
16. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
17. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaanya dilakukan dengan cara suntik.
18. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang terinfeksi HIV dan AIDS.
19. Penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, puskesmas dan sebagainya yang di tetapkan oleh instansi terkait lainnya.
20. Penanggulangan HIV dan AIDS adalah serangkaian upaya terpadu dan peningkatan perilaku hidup sehat untuk menekan laju penularannya melalui kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan ## BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah:
- a. penurunan kerentanan penularan HIV dan AIDS;
- b. pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual;
- c. peningkatan penyediaan darah yang aman untuk transfusi;
- d. penurunan prevalensi infeksi menular seksual (IMS);
- e. pencegahan penularan dari ibu dengan HIV dan AIDS kepada bayinya;
- f. pencegahan penularan HIV dan AIDS pada kegiatan pemulasaran jenazah;
- g. penerapan kewaspadaan universal (Universal Precaution);
- h. pengurangan penularan HIV dan AIDS pada penyalahgunaan NAPZA suntik;
- i. peningkatan lcualitas hidup ODHA;
- j. penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA; dan
- k. mengurangi perilaku beresiko tinggi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Daerali.
BAB HI PENANGGULANGAN
Bagian Kcsatu Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup penanggulangan HIV dan AIDS :
- a. umum;
- b. promosi;
- d. konseling dan test sukarela; dan
- c. pencegahan;
- e. perawatan dan pengobatan.
.
.
i
Bagian Kedua
Uinum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyaraka*, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yakni :
- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. peningkatan perubahan perilaku pola hidup sehat dan religius; dan
- c. peningkatan iman dan taqwa.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara efektif dan efisien.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi pesan utama berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat dan menghindari stigma.
- (2) Penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan serta kesejahteraan keluarga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Kegiatan promosi melalui edukasi di sekolah - sekolah untuk anak didik dilakukan oleh masyarakat dan sektor terkait berkoordinasi dengan instansi bidang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku pola hidup sehat di kalangan anak didik, instansi bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan promosi pada mata pelajaran yang relevan atau membuat kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.
I
ii
- (3) Implementasi ayat (1) dan ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan peri laku pola hidup sehat, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kceinpat Pencegahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama populasi rentan dan risiko tinggi.
- (2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tangguug jawab bersama antara masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada setiap orang dilakukan melalui:
- a. peningkatan pengetahuan tentang tata cara pencegahan, penularan dan akibat yang di timbulkan;
- b. penyediaan layanan kesehatan yang dapat mencegah penularan HIV;
- c. penjangkauan pada individu atau kelmpok berisiko terinfeksi HIV untuk menjalani VCT; dan
- d. memeriksakan diri bagi calon pasangan suami istri.
- (2) Penyediaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain penanganan khusus bagi populasi risiko tinggi dan populasi rentan serta program pengurangan dampak buruk penyalahguna NAPZA suntik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana:
- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
r
t
£
i
E
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. layanan VCT dan CST dengan kualitas baik dan terjamin dengan biaya terjangkau;
- e. surveilans IMS, HIV dan perilaku;
- f. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus - kasus HIV dan AIDS;
- g. setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko teijadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (Universal Precaution); dan
- h. pendukung pencegahan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Dalam rangka pencegahan, setiap orang wajib :
- a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
- b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
- c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
- d. transplantasi organ tubuh dan transfusi darah harus melalui prosedur operasional standard (Standard Operating Procedure);
- e. pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ibu hamil yang telah mengetahui; status HIVnya positif untuk mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan pencegahan penularan HIV kepada janin yang dikandungnya;
- f. setiap penanggung jawab tempat yang diduga berpotensi untuk teijadinya perilaku berisiko tertular HIV wajib:
1. memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS dan NAPZA suntik;
2. memeriksakan kesehatan secara berkala bagi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. menyediakan alat perlindungan diri dan alat pencegahan; dan
4. pemilik tempat wajib inembuka akses bagi petugas penyuluh untuk melakukan penjangkauan, pendampingan dan penyuluhan pada karyawan dan pelanggan.
- g. setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (Universal Precaution);
- h. berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang;
- i. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menc ' ptakan generasi bangsa yang berkualitas; dan
- j. penyedia layanan kesehatan wajib mensterilkan peralatan medis.
Bagian Kclima Konseling dan testing sukarela
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara unlinked anonymous.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan tes sukarela melalui konseling sebelum dan sesudah tes.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan mandatory test HIV terhadap orang lain.
- (5) Kerahasiaan status HIV seseorang dapat dibuka berdasar peraturan yang berlaku.
- (6) Setiap petugas kesehatan yang menemukan adanya indikasi seseorang terinfeksi HIV dapat melakukan test HIV atas inisiatif petugas kesehatan tesebut.
- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakanya.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
- a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
- b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
- c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan, dan dukungan pada pasangan seksualnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Pengobatan terhadap ODHA didukung dengan pendekatan perawatan berbasis keluarga, masyarakat, serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Setiap penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Tindakan pengobatan AIDS dimulai setelah seseorang dinyatakan sebagai ODHA.
- (2) Untuk menyatakan seseorang sebagai ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali melalui proses VCT.
- (3) Konselor wajib menjaga kerahasiaan data ODHA.
- (4) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Bagian Keenam
Dukungan Perawatan dan Pengobatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
- a. pendekatan klinis;
- b. pendekatan psikologis;
- c. pendekatan agama; dan
- d. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
- (2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa stigma dan diskriminasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA melalui berbagai kegiatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Walikota.
!
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
BAB IV - KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
Pasal 24
- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibentuk KPAK pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat baik perorangan maupun kelembagaan.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPAK harus mengedepankan azas profesionalisme.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
Pasal 25
Setiap masyarakat perorangan, kelembagaan nasional, sektor vertikal dan lembaga Intemasional di Kota yang melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus berkoordinasi dengan KPAK.
PERAN MASYARAKAT
BAB V - PERAN MASYARAKAT
Pasal 26
- (1) Masyarakat harus memperlakukan secara adil dan manusiawi setiap ODHA.
- (2) Masyarakat sebagai pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus proaktif membangun kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta sektor terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
BAB V - PERAN MASYARAKAT
Pasal 27
Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui :
- a. peningkatan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS serta tidak bersikap diskriminatif terhadap ODHA;
- b. pengembangan perilaku pola hidup sehat dan bertanggung jawab dalam keluarga;
- c. penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap ODHA, penyalahguna NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi serta keluarganya;
- d. penyuluhan, pelatihan, VCT / KTS, pengawasan pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
- e. pelibatan ODHA, penyalahguna NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi sebagai subyek.
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Pasal 28
- (1) Walikota atau pejabat yang dihunjuk melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan megurangi penularan HIV dan AIDS;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- e. meningkatkat mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
Walikota melakukan Koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.
BAB VI - PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Pasal 30
Walikota melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah, masyarakat, maupun sektor usaha.
LARANGAN
BAB VII - LARANGAN
Pasal 31
- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS, dilarang :
- a. melakukan hubungan seksual dengan orang lain kecuali dengan pasangannya yang telah diberitahu tentang keadaan infeksi HIV dan AIDS dan secara sukarela menerima risiko tersebut;
- b. menggunakan secara bersama - sama alat suntik yang diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
- c. mendonasikan darah, organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain; dan
- d. melakukan tindakan yang dapat menyebarkan virus HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau dengan kekerasan.
- (2) Setiap orang atau institusi dilarang melakukan diskriminasi kepada orang yang diduga telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (3) Seluruh pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah maupun Swasta dilarang menolak memberikan pelayanan kepada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (4) Pencarian data, laporan dan survey dalam pengendalian penyakit menular, dilarang membuka identitas orang yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test.
- (6) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui informasi status HIV seseorang, yang sero positif, wajib merahasiakan informasi tersebut.
- (7) Pengecualian terhadap ayat (4) di atas adalah :
- a. jika ada persetujuan secara lisan maupun tertulis dari orang yang bersangkutan;
- b. jika ada persetujuan dari orang tua/wali bagi anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
- c. jika ada keputusan Hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
- d. jika ada kepentingan rujukan medis dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV tersebut dirawat;
- e. tidak melanggar ketertiban umum;
- f. jika diatur dalam peraturan perundang - undangan; dan
- g. bila pasien memperoleh hak sosial.
- (8) Praktisi medis dapat membuka informasi seperti ayat (4) di atas dengan persetujuan pengidap kepada pasangan seksual atau partner pengguna alat suntik bersama dari seseorang terinfeksi HIV, bila :
- a. orang yang terinfeksi HIV telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau memberitahu pasangan dan atau pengguna alat suntik bersama;
- b. praktisi medis atau konselor telah memberitahu kepada orang yang terinveksi HIV bahwa untuk kepentingan kesehatan publik akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya;
- c. ada indikasi bahwa terjadi tranmisi pada pasangannya; dan
- d. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya.
PEMBIAYAAN
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 32
Segala biaya yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan pelaksanaan tugas KPAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 33
- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana umum, penyidikan atas tindak pidana peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagai dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) rPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukkan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi; dan
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.
SANKSI
BAB X - SANKSI
Pasal 34
- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap orang, lembaga dan instansi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Terhadap PNS yang lalai dalam tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (3) huruf a diatas diberikan sanksi berupa pencopotan jabatan atau menunda kenaikan pangkat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Medan padatanggal 5 Januari 2012 II KOTA MEDAN AH KOTA MEDAN TAIIUN 2012 NOMOR 1 EEM ## BAB XI ## KETENTUAN PIDANA ## Pasal 35 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 12 ayat (4), pasal 15 ayat (2) dan pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulanatau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). - (2) Tindakan pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. ## BAB XII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Penetapan: Ditetapkan di Medan padatanggal 5 Januari 2012

Penandatangan: WALIKOTA MEDAN dto I ) rs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM f ## Pasal 2 ## Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Cukup jelas. ## Pasal 6 Yang dimaksud dengan populasi rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan dan lingkungannya mudah tertular HIV seperti orang dengan mobilitas tinggi , perempuan, remaja, anak jalanan, janin dalam rahim ibu ODHA, anak dalam usia menyusui dari ibu ODHA, penerima transfusi darah, serta pasangan sah populasi berisiko tinggi .
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURANDAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHIJN 2011
## TENTANG
## PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
## I. UMUM
Kota Medan yang merupakan salah satu gerbang pintu masuk dari berbagai kota dan negara memungkinkan terjadinya interaksi manusia dari berbagai macam suku bangsa dan komunitas masyarakat, baik lokal maupun mancanegara. Fakta ini menjadikan Kota Medan berpotensi sebagai kawasan yang dapat mempercepat terjadinya penyebaran HIV dan AIDS. Data yang ada menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan wilayah peredarannya yang semakin luas dari tahun ke tahun. Adanya gaya hidup sebagian masyarakat Kota Medan yang mengarah kepada kehidupan seks bebas, penyalahgunaan NAPZ.A suntik dan obat - obatan terutama di sebagian kalangan generasi muda semakin mempercepat penyebaran HIV dan AIDS tersebut. Hal ini disebabkan karena penyebaran HIV dan AIDS ter jadi terutama melalui 2 (dua) cara yaitu hubungan seks yang tidak aman dan penyalahgunaan NAPZA suntik.
Dalam rangka penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS yang semakin meluas dari tahun ke tahun, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah adalah melalui kebijakan dalam bentuk regulasi dengan menyusun suatu Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS tersebut, diharapkan penyebaran HIV dan AIDS di Kota Medan secara bertahap dapat ditekan seminimal mungkin. Tentu saja dalam pelaksanaannya perlu adanya komitmen bersama dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kalangan Pengusaha, Organisasi Profesi, LSM dan lain sebagainya. Bentuk - bentuk upaya penanggulangan yang dapat dilakukan, baik dari segi medis maupun non medis, tetap berpedoman kepada Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS dengan memperhatikan kondisi khusus di Kota Medan.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Yang dimaksud dengan kesetaraan jender adalah non diskriminasi