PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2016 tentang TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR g;t. TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan kepegawaian dalam perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu mengatur tentang Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
3. Menetapkan 1.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
2
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 8 Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 9 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan;, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom\_
- 3 Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong:
- 4 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji BAB II PRINSIP , JENIS , MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Prinsip
Pasal 2
Perpindahan PNS dilakukan secara obyektif
Pasal 3
Jenis Mutasi:
- b Mutasi karena permohonan sendiri, meliputi
- Mutasi karena kebutuhan organisasi
- 1 Mutasi Dalam Daerah;
- 2 . Mutasi Masuk
- 3 . Mutasi Keluar
- 4 Mutasi sebagai PNS dpk di Daerah; dan
- Mutasi sebagai PNS dpk dari Daerah
Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan
Pasal 4
- (1) Maksud Perpindahan PNS adalah memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan karier yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Tujuan perpindahan PNS adalah untuk meningkatkan kinerja PNS dan memenuhi kebutuhan organisasi.
BAB III - PERSYARATAN DAN MEKANISME
Pasal 5
- (1) Pejabat yang berwenang dapat melaksanakan mutasi PNS untuk memenuhi kebutuhan organisasi
BAB III - PERSYARATAN DAN MEKANISME
Pasal 6
- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (2) adalah persyaratan kompetensi dan persyaratan administratif. ayat
- (2) Persyaratan kompetensi didasarkan formasi kebutuhan PNS yang ditetapkan pada
- (3) Persyaratan administratif dan mekanisme adalah:
4. 1\_ yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah yang ditujukan kepada Bupati Tabalong, disertai informasi mengenai SKPD yang dituju dan alasan perpindahan, dengan melampirkan
5. Mutasi Dalam Daerah dapat diusulkan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas SKPD asal minimal selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dengan mekanisme pada
- a) fotokopi SK PNS;
- c) rekomendasi dari Kepala SKPD-nya;
- b) fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- d) fotokopi SKP dan PPK 1 (satu) tahun terakhir.
10. 3 . ## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III - PERSYARATAN DAN MEKANISME
Pasal 7
- (1) PNS Pemerintah Daerah yang memohon mutasi keluar dapat dipertimbangkan jika sudah mengabdi di Daerah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi CPNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan mengikuti suami dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (1) pada
- (3) Suami yang dimaksud (2) juga berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara yang berstatus PNS /TNI/ POLRI. pada ayat
- (4) Bagi PNS Guru atau PNS tertentu lainnya jika ada mengatur tentang mutasi maka mengacu ketentuan yang mengatur hal tersebut. pada
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung tanggal pada

Penandatangan: BUPATI TABALONG, H.ANANG SYAKHFIANI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung tanggal (6 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 82