PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 3TAHUN2016 Tahun 1945 tentang TANGGUNG\,AtrIAB SOSIAL PERUSAHAAN (berlaku 8 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3TAHUN2016
TENTANG
TANGGUNG\,AtrIAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggungiawab sosial sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar program tanggungiawab sosial perusahaan dapat terlaksana secara efektif, serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggungiawab sosial yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Mengingat Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52s4);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Ta}lun 2OI2 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2}ll tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DA"ERAH TENTANG TANGGUT{GiIAWAB SOSIAL PERUSAIIAAN.
BAB I - KETENTUAN IIMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adaiah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Tanggungiawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan BAB II
ASAS
BAB I - KETENTUAN IIMUM Pasal 1
Pasal 2
Pelaksanaan TSP di Daerah ## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN IIMUM Pasal 1
Pasal 3
Pengaturan mengenai TSP dimaksudkan untuk:
- a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. memberi arahan dan pedoman kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan s dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TSP di Daerah;
- d. memberikan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam pen5rusunan program pembangunan berbasis masyarakat; dan
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama Perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.
BAB I - KETENTUAN IIMUM Pasal 1
Pasal 4
T\rjuan pengaturan TSP adaiah:
- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. tersusunnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan Perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- c. terwujudnya program TSP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- d. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP di Daerah;
- e. terselenggaranya TSP secara terpadu dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TSP;
- g. melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- h. terwrrjudnya kebijakan mengenai parameter pemberian penghargaan dan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi bagi Perusahaan pelaksana TSP.
RUANG LINGKUP
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Ruang lingkup TSP meliputi:
- a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis keralgratan yang selaras dengan programprogram Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari aktivitas usaha.
- (3) Dalam hal di wilayah kecamatan tidak terdapat Perusahaan atau terdapat Perusahaan namun tidak memiliki atau memiliki program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada Perusahaan atau Forum Pelaksana TSP atau Tim Fasilitasi TSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usulan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) TSP dibiayai dari sebagian keuntungan bersih atau dari mata anggaran lain yang ditentukan oleh Perusahaan.
- 12) Bagi Perusahaan yang berbentuk perseroern terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menganggarkan dan mengalokasikan pelaksanaan TSP sebagai biaya perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 7
- (1) TSP dilaksanakan oleh Perusahaan, baik yang berstatus badan hukum maupun non badan hukum yang menjalankan kegiatan dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.
2. (21 Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Daerah.
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 8
Dalam melaksanakan TSP, Perusahaan wajib:
- a. men)'u.sun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip TSP dengan ## BAB VII PROGRAM TSP
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 9
- (1) Program TSP meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung pada masyarakat.
5. (21 Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam Wilayah Sasaran.
- (2) Program bina lingkungan dan sosia-l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial; dan
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (3) Program bina lingkungan flsik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum;
- b. bantuan sarana ibadah;
- c. bantuan sarana transportasi untuk buruh;
- d. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
- e. bantuan layanan di rumah bagi lanjut usia;
- f. bantuan pelestarian lingkungan; dan/ atau
- g. bantuan sarana mandi, cuci dan kakus.
- (4) Program bina lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. bantuan korban bencana alam;
- b. bantuan peningkatan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan ke{a bagi remaja putus sekolah, bagi wanita rawan sosial ekonomi, dan lain-lain;
- d. bantuan pemberdayaan sosial (social empotuerment) bagi keluarga bermasalah sosial psikologis dan keluarga bermasalah sosial ekonomis;
- e. bantuan penanganan fakir miskin;
- f. bantuan rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat (difubell;
- g. bantuan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna sosial;
- h. bantuan rehabilitasi sosial terhadap anak nakal;
- i. bantuan perlindungan sosial bagi anak terlantar;
- j. bantuan pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan/atau
- k. bantuan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan.
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 11
- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di Wilayah Sasaran.
2. {21 Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktilitas; dan/atau
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 12
Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 9 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. hibah;
- b. penghargaan;
- c. subsidi;
- d. bantuan sosial;
- e. pelayanan sosial; dan/atau
- f. perlindungan sosial.
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 13
Dalam menyusun program TSP, Perusahaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan Daerah.
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 14
Dalam men1rusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 15
- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TSP, beberapa Perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TSP.
- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada:
- a. kesamaan status badan hukum;
- b. kesamaan wilayah kerja;
- c. kesamaan jenis usaha; atau
- d. kesamaan skala usaha.
- (3) Bentuk dan struktur Forum sebagaimana dimaksud pada ayat anggota Forum Pelaksana TSP. Pelaksana TSP (1) ditentukan oleh
5. {41 Pembentukan Forum Pelaksana dimaksud pada ayat (1) harus Bupati. TSP sebagaimana dilaporkan kepada
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 16
- (1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka pen5rusunan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. (2\ Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum Pelaksana TSP.
- (3) Berdasar program skala prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Pelaksana TSP menyusun program TSP dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 17
- (i) Dalam rangka fasilitasi TSP, Bupati membentuk Tim Fasilitasi TSP.
- (2) Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Tim Fasilitasi TSP berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Biaya pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 18
- (1) TSP dilaksanakan pada Wilayah Sasaran, yang meliputi:
- a. masyarakat atau lingkungan di wilayah keda Perusahaan; dan/atau
- b. masyarakat atau lingkungan di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.
4. (21 Perusahaan menentukan pilihan Wilayah Sasaran TSP ## BAB VIII
PELAPORAN
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 19
- (1) Perusahaan atau Forum Pelaksana TSP yang telah melaksanakan kegiatan TSP, wajib membuat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan TSp setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dengan tembusan kepada Gubernur.
BAB DT
SISTEM INFORMASI
BAB V - PIMBIAYAAN Pasal 6
Pasal 21
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TSP di Daerah.
2. (21 Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. program prioritas pembangunan Daerah;
- b. program yang teiah didanai TSP;
- c. Perusahaan yang telah melaksanakan TSP; dan
- d. perkembangan pelaksanaan TSP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.
PENGHARGAAN
BAB X - PENGHARGAAN
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TSP secara terus menerus dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
2. (2\ Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat Perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan serta publikasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 23
Pasal 23
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TSP.
2. (21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan/atau
- b. pengaduan terhadap pelaksanaan TSP yang tidak sesuai dengan program / kegiatan yang telah ditetapkan.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24
Pasal 24
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSP.
2. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PEI{YELESAIAN SENGKETA
BAB XIII - PEI{YELESAIAN SENGKETA
Pasal 25
- (1) Apabila terjadi sengketa sebagai akibat pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. (21 Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa, melalui penyelesaian di luar pengadilan.
BAB XtV
SANKSI ADMINISTRATII'
BAB XIII - PEI{YELESAIAN SENGKETA
Pasal 26
- (1) Perusahaan yang melanggar Pasal B dan Pasal 19 diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB )rV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - PEI{YELESAIAN SENGKETA
Pasal 27
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - PEI{YELESAIAN SENGKETA
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2016

Penandatangan: PJ. BUPATI TRENGGALEK, JARIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 22 April 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH XABUPATEI{ TRENGGALEK, ALIMUSTOFA ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 1

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinYa

Penandatangan: KEPALA HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 OO7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 16-3l2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
## NOMOR 3 TAHUN 2016
## TENTANG
## TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
## I UMUM
PENJELASAN
Pasal 15
huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan TSP. Senada dengan hal tersebut, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terb