PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN MADIUN (berlaku 9 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), perlu memberikan Jasa Pemungutan PBB-P2 dan penghargaan atas pelunasan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
- b. bahwa agar upaya intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Madiun berjalan efektif, transparan dan akuntabel perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa, Kelurahan Dan Kecamatan Di Kabupaten Madiun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
- 1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2015;
Menetapkan
:
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN MADIUN.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini dimaksudkan dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Dalam rangka intensifikasi pemungutan PBB-P2 Pemerintah Daerah memberikan Jasa Pemungutan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang berupa :
- a. Biaya pemungutan PBB-P2; dan
- b. Penghargaan atas pelunasan PBB-P2.
- (2) Pemberian Biaya pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memberikan biaya kepada Desa, Keluruhan dan Kecamatan sebagaimana jasa atas pelaksanaan tugas membantu dalam pemungutan PBB-P2.
- (3) Pemberian biaya pemungutan PBB-P2 bertujuan untuk : a. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dapat
- b. meningkatkan operasional pemungutan PBB-P2 sehingga mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Pemberian penghargaan atas pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai apresiasi atas tercapainya kinerja tertentu dalam pemungutan PBB-P2.
- (5) Pemberian penghargaan atas pelunasan PBB-P2 bertujuan untuk mendorong pelunasan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah.
BIAYA PEMUNGUTAN PBB-P2 Bagian Kesatu
BAB III - BIAYA PEMUNGUTAN PBB-P2 Bagian Kesatu
Pasal 3
- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan diberikan jasa pemungutan yang berupa biaya pemungutan PBB-P2.
- (2) Jumlah biaya pemungutan PBB-P2 diperhitungkan atas dasar prosentase tertentu dari realisasi penerimaan hasil pemungutan PBB-P2 oleh petugas pemungut yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Besaran biaya pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pemanfaatan Biaya Pemungutan PBB-P2
BAB III - BIAYA PEMUNGUTAN PBB-P2 Bagian Kesatu
Pasal 4
- (1) Biaya pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan apabila Desa,Kelurahan dan Kecamatan dapat merealisasikan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan, dengan ## BAB IV Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Desa,Kelurahan dan Kecematan yang berprestasi dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (3) Kriteria berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila Desa, Kelurahan dan Kecamatan berhasil merealisasikan PBB-P2 pada tahun berkenaan minimal 100% (seratus persen) pada bulan-bulan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - BIAYA PEMUNGUTAN PBB-P2 Bagian Kesatu
Pasal 5
- (1) Besarnya penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung ## BAB V
BAB III - BIAYA PEMUNGUTAN PBB-P2 Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) Besarnya penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung ## BAB V
KELEMBAGAAN PEMUNGUTAN PBB-P2
Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa / Kelurahan
BAB III - BIAYA PEMUNGUTAN PBB-P2 Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Untuk koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dibentuk Tim Intensifikasi PBB-P2 di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Kepala Desa, Lurah dan Camat membentuk dan menetapkan Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya masingmasing.
- (3) Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Desa /Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara;dan
- d. Anggota
- (4) Kepala Desa / Lurah karena jabatannya bertindak selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya membentuk susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Anggota Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah petugas pemungut PBB-P2 yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah yang dipandang mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2.
- (6) Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditunjuk dari unsur Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Dasawisma.
- (7) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan pendataan objek / subjek PBB-P2;
- b. melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2;
- c. melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2;
- d. menginventarisir permasalahan PBB-P2;
- e. memfasilitasi pengajuan permohonan penyelesaian permasalahan PBB-P2 secara kolektif;
- f. mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2;dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Kepada Camat dengan tembusan Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
Tim Intensifikasu PBB-P2 Tingkat Kecamatan
BAB III - BIAYA PEMUNGUTAN PBB-P2 Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1) Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.
- (2) Camat karena jabatanya bertindak selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya membentuk susunan Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah koordinator pemungutan PBB-P2 yang ditunjuk oleh Camat yang dipandang mampu dan dapat bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan PBBP2.
- (4) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyampaian dan penagihan SPPT PBBP2
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak PBB-P2 untuk segera membayar pajak sebelum waktu jatuh tempo;
- c. merumuskan pedoman dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa / Kelurahan dalam pelaksanaan penagihan PBBP2;
- d. membina dan mendorong kelancaran kegiatan penagihan PBB-P2 di wilayah kerjanya;
- e. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak, penagihan dan penyetoran PBB-P2 serta penyampaian permasalahan PB-P2 di Wilayah kerjanya;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9
Pasal 9
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendapatan melaksanakan :
- a. sosialisasi dan penyuluhan tentang PBB-P2;
- b. pembinaan administrasi pemungutan PBB-P2 kepada Desa dan Kelurahan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan PBB-P2; dan
- d. evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 se-Kabupaten dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10
Pasal 10
Pemungutan PBB-P2 dan pelunasan PBB-P2 yang telah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, perhitungan biaya pemungutan PBB-P2 dan penghargaan atas pelunasan PBBP2 diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Madiun pada tanggal 9 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH ## Ir. TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001 ## BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 9 TAHUN 2016

Distribusi: SALINAN Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: ## KEPALA BAGIAN HUKUM WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006 ## Pasal 12

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Penetapan: Ditetapkan di Madiun Pada tanggal 9 Mei 2016

Penandatangan: BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM