PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENETAPAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2013 (berlaku 28 Maret 2013)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014 secara akuntabel, transparan, efisien dan efektif perlu disusun Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013;
- b. bahwa setiap ak ... hir Tahun Anggran dilakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Kinerja Program dan Kegiatan
Mengingat
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 · ten tang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Nomor 32 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 4. Undang-Undang Tahun 2004
.-,:,.
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Lembaran Indonesia 126, Tambahan Negara Republik Nomor 4438}; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
- Nomor 12 ten tang Peraturan Pembentukan Perundang-Unda..~gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Tahun 20011
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pendayagunaan Negara Aparatur Menteri 11. Peraturan
l
I
,,\_\_
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pen eta pan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Ka.bupaten Labuhanbatu Nomcr 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 Seri D Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 43 Tahun 2011);
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 53 Tahun 2011 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor O 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Ta.hun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor O 1 Tahun 2013 Seri D Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 Nornor 4.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2013
Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
I
,,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati 3. Bupati adalah Labuhanbatu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan adalah dokumen yang berisi target kinerja program dan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013.
BAB II - PENETAPAN KINERJA Pasal 2
Pasal 2
- ( 1) Pen eta pan Kinerja Program dan Kegiatan Ka bu paten Labuhanbatu Tahun 2013 merupakan komplikasi Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2013 pada setiap SKPD.
- (2) Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Ka bu paten
Labuhanbatu secara lengkap adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABW LAPORAN Pasal 6

Untuk pelaksanaan lebih lanjut Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam proses penyusunan LAKlP [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan).

## Pasal 7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis Kabupaten Labuhanbatu.

## BAB IV KETENTUANPENUTUP

## Pasal 8

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun

2011 ten tang Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal .Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya pada Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATILABUHANBATU, dto TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalarn Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 6 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013

---