PERATURAN BUPATI ACEH BESAR Nomor 46 Tahun 1956 tentang PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR BI SMILI"AHI RRAFI MA}IIRRAHIM ATAS RAHMAT ALI.,AH YAI{G IVIAHA KUASA BUPATI ACEH BESAR, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
- 4. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Beban Keda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- L. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LOe2l;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahr:n 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl; \
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor affi3);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 9.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2t Tahun 2OLL tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Analisis Beban Keda di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; L2.
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor O3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor O3); 13.
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2OLG Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55). t4.
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH ANALISIS BEBAN KERJA DI KABUPATEN ACEH BESAR. BESAR TENTANG PEDOMAN LINGKUNGAN PEMERINTAH
Pasal 3
- (1) Volume kerja (variabel huruf b, diperoleh dari kerja. tap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 target pelalksanaan tugas untuk memperoleh hasil
Pasal 5
- (1) Volume kerja (variabel huruf b, diperoleh dari kerja. tap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 target pelalksanaan tugas untuk memperoleh hasil
2. (21 Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar unit/jabatan merupakan variabel tidak tetap dalam pelak analisis beban kerja.
Pasal 6
I
- Jam kerja efektif sebagaimana j aimat&lt;sud dalam Pasal 3 hun.f c, merupakan alat ulmr dalam melakukan analisis beban kerja sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan !.""." transparan. (1)
- Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mertrpakan suatu syarat agar petaksan*r.r, analisis bebar, *.4" daplt aitatsanatan secara oUjlmif, sehingga laporan hasil analisis beban kerja benar-benar akurat dan dapat (2t dipertan ggun gi awabkan.
- (3) Dalam menentukan kriteria alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendaknya memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:
- a. valid, artinya alat ukur yang akan dipergunakan mengulnrr beban kerja sesuai dengan material yang akan diulmr;
- c. universal, artinya alat ukur hams dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai unit keda maupun hasil kerja, sehingga tidak ada alat ukur yang lain atau khusus untuk suatu unit kerja atau hasil kerja.
- b. konsisten, artinya dalam melakukan analisis beban kerja han s konsisten dari waktu ke waktu; dan
- (4) Alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan analisis beban kerja adalah jam kerja efektif yang harus diisi dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai produk baik yang bersifat konkrit (benda) atau abstrak (iasa).
- (6)
Pasal 7
- (1) Analisis beban kerja menggunakan metode membandingkan beban kerja dengan jam kerja efektif per tahun.
2. (21 Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari hasil perkalian antara volume kerja dengan norma waktu.
Pasal 8
Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:
- b. pengolahan data;
- a. pengumpulan data;
- c. penelaahan hasil olahan data; dan
- d. penetapan hasil analisis beban kerja.
Pasal 9
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hunrf a, dilakukan clengan menggtlnakan:
- b. wawancara;
- a. formulir isian, berupa pengumpulan data dan inventarisasi jumlah pemangku jabatan;
- c. pengamatan langsung; dan
- d. referensi.
Pasal 10
Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan menggunakan:
- b. perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan; dan
2. a, rekapitulasi jumlah beban keda jabatan;
- c. rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit.
- (1) Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi senyatanya.
2. (21 Untuk mengurangi deviasi yang dapat terjadi, maka hasil yang diperoleh perlu dievaluasi dengan unit yang beban kerjanya dianalisis dengan :
- a. mengecek apakah unit tersebut sering/rata-rata sepanjang tahun melakukan kerja lembur yang nyata (tidak nktifl; dan
- b. melakukan pengamatan secara acak atas kesibukan harian unit yang dianalisis.
Pasal 12
- (1) Penetapan hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurlf d, selanjutnya ditetapkan dengan tahapan sebagai berilmt :
- a. setelah selesai melakukan pengolahan data beban kerja, Tim Analisis Beban Kerja satuan organisasi perangkat daerah menyampaikan hasilnya kepada kepala satuan organisasi perangkat daerah yang dianalisis.
il
- b. apabila dinilai sudah memadai, hasil tersebut dibuatkan surat pengantar yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh keputusan penetapannya.
- c.
Pasal 13
Contoh jenis dan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA

## Pasal 14

Analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan oleh unit organisasi eselon III pada Sekretariat Daerah yang secara fungsional membidangi analisis beban keda.

## BAB V TIM ANALISIS BEBAN KERJA

## Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dibentuk Tim Analisis Beban Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Tim Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Bupati. (3) Satuan Organisasi Perangkat Daerah ayat (2i1, ditetapkan dengan Keputusan
3. Tim Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Tenaga Analis sebagai anggota. (2) Satuan Organisasi Perangkat Daerah ayat (1), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan


## BAB VI HASIL DAN MANFAAT ANALISIS BEBAN KERJA

## Pasal 16

Analisis beban kerja menghasilkan informasi berupa:

- b. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- a. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja;
- c. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
- e. standar norma waktu kerja.
- d. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan

## Pasal L7

Analisis beban keda bermanfaat untuk:

- b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- e. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penJrusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan stnrkhrral;
- d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- g. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
8. program promosi pegawai; h.
9. reward and punishment terhadap unit atau pejabat; i.
10. bahan penyempurnaan program diklat; dan j.
11. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia. k.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan analisis beban kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2OL7 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2OL7 Nomor 441 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertent€rngan dengan Peraturan Bupati ini.


## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.


Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 23 Mei -2017 M 1438 H 26 Sya'lcan

SAR,?

ATI ACEH BE

\r

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho


pada tanggal 23 Mei 2OL7 M 26 Syaban 1438 H SEKRETARIS DAERAH ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2OL7 NOMOR 47