PERATURAN BUPATI MA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan · Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 8. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi; 9. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): 6. 10.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penamaan Jalan ( Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 102) (berlaku Unknown)
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan Jalan adalah :
- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
e
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (5) Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang prasarana jalan termasuk papan nama jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (7) Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas um.um, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecualijalan rel danjalan kabel;
- (8) Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
- (9) Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
8. ( 10) Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
9. ( 1 1 ) Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jarmgan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
- (12) Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kabupaten;
11. {13) Jalan Desa adalah merupakan jalan jalan um.um yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar pemukiman didalam desa serta jalan lingkungan;
- (14) Nama Jalan adalah kata yang memberikan informasi / identitas untuk membedakan antara jalan yang satu dan yang lain sehingga mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Penamaan Jalan dimaksudkan untuk mengedinti:fikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada; Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. Memudahkan memperoleh informasi dan alamat bagi masyarakat yang berkepentingan;
2. Jaga/Lingkungan dikoordinasikan kepada Pemerintah Desa dan BPD selanjutnya dibahas bersama-sama dengan para Tokoh Masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan.
- e. Nama Jalan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf d, setelah mendapat persetujuan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan sebagai Nama Jalan Desa
KETENTUANPENUTUP
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. | NO. | PEJABATPEME RINTAH | P ARAF KOORIJlPAS[ | KE/' | |-------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------| | 1. | Kasubag Kerja samaclan Dtonomi Daerah | , 8'- | | | 2. | KabagPemerintahan.clan Okla | \ rn/ | | | 3. | KabagHukum | j , | | | 4. | AsistenAdministrosi Pemerintahan Urrcum dan Kesrn | /: r | |

Penandatangan: | 5. | Sekretaris Daerah | • i, | |

Penandatangan: | 6. | Wakil Bupali. | | |

Penandatangan: | 7 . | BUPATI | | Dh. Untuk mohon ditandatangani |

Penetapan: Diundangkan di Ratahan Pada tanggal '5Q N.1� 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN � TENGGARA Ir. FARRY F. LIWE, M.Sc PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580215 198907 1 001

Penetapan: Ratahan � ��2017 Ditetapkan di Pada tanggal

Penandatangan: ## BUPATI MINAHASA TENGGARA, ... JAMES SUMENDAP