PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN Nomor 11 Tahun 2004 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Dl KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2009 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a .
bahwa dalam rangka menur jang kegiatan pendidikan politik dan opetasional Sekretariat Paria ; Politik, Pemerintah Kabupaten Humbang Hooundutan memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang · · endapat kursi di Dewan Perwakiian Rakyat Oaerah Kabupaten Humbang Hasundutan hasil pemilu Tahun 2004 dan hasil pemiiu Legislatif Tahun 2009;
- b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepao3 Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan P' ' .tuian Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 teritang Bantuan Keuangan Kepada ' ana , Politik, dan Peiaturan Menten Dalam Negeri 24 Tahun 2009 nr tang Pedoman Tata Cara Perighiiungan, Penganggaran Dalam -PHD Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaba:. P- ' mggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta peraturan peruridang -undangan terkail lainnya,
- c. bahwa berda ~arkan pertimbangan sebagaimana dimak.sud pada huruf dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2009. a
3. Pembentukan Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Lembaran Mengingat
1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah vLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturar Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuar . Keuangan Kepada Partai Poi ' t ' k (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolnan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitimgari Penganggaran Dalam APBD, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengajuan, Penggunaan Bantuan Keungen Partai Politik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemenntah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tamoahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 6):
6. 14 Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 7):
15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 Nomor 1);
9. 17 Peratjran Bupati Kabupaten Humoang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem, Prosedur dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2007 Nomor 9;
/
Menetapkan
- 11 Tahun 2008 18. Peraturan Bupati Humbany Hasundutan Nomor tentang Uraian Tugas Jabatan pada Orgariisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 238);
19. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 239); 12 Tahun 2008
20. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor tentang Uraian Tugas Jabatan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 240); 13 Tahun 2008
21. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabat3n pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 241);
22. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 Nornor 1).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG BANTl ' AN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK D1 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2009.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 1
2. Kabupaten adalah Kabupaten Humbang Hasunautan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kapupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 4 Bupati adalan Bupati Humbang Hasundutan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Humbang Hasundutan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat dengan KPUD, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat dengan Ketua KPUD, adalah Ketua Komisi Femilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah. selanjutnya disingkat dengan Sekretaris KPUD, adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
12. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaai kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, selanjutnya disebut Bantuan Keuangan, adalah bantuan keuangar . yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang bersifat proporsional kepada Padai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
15. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP Partai Politik, adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Pusat.
16. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik, adalah Pengurus Partai Politik di Kabupaten Humbang Hasundutan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2009.
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
BAB il - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2
- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk membantu kegiatan pendidikan politik dan cperasional sekretariat Partai Politik;
- ( 2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 dan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilulegislate Tahun 2009;
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara proporsional.
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
BAB ill - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3
DPC Partai Politik sebagaimana dimaksud da ^ am Pasai (2) mengajukan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain ditujukan kepada kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang bersangkutan.
BAB ill - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4
- Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkap: dengan persyaratan administrasi, sebagai berikut: d)
- a. Surat Keputusan DPp Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris ^ anderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Foto kopi surat keterangan NPWP;
- c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
- d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangKutan,
- e. Rencana penggunaa. n dana bantuan keuangan partai poiitik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran 2008;
- g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris DPC Partai Politik atau sebutan lainnya di atas materai secukupnya dengan mengunakan kop surat partai politik .
-
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat dalam rangkap dua; ( 2 )
- Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tsmbusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan 3angsa dan Ketertiban Umum, (3)


W

## VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITiK

## Pasal 5

- Verifikasi kelengkapan administrasi, pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten; ( D
- Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum; (2)
- Keanggotaan tim Verifikasi sebagaimana aimaksud pada ayat (1) tediri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten; (3)
- Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada syat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (4)
- Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan ( 5)

## Pasal C

- Hasil Verifikasi Kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalan berita acara; d)
- Berita acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan; ( 2 )
- Bentuk berita acaia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. (3)

## BAB V

## Penyaluran Bantuan Keuangan

## Pasal 7

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening xas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Dirips Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan atas persetujuan Bupati;
- (2) Ketua atau setfutan lain partai politik tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan.


- (3) Besarnya bantuari keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu :
- a. Tahap I (pertama) disalurkan untuk pembayaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 terhitung mulai bulan Januari 2009 sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dihitung dengan minus pembagian: jumlah bulan bertugas/12 dikalikan dengan jumlah kursi di DPRD dikalikan dengan jumlah yang ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. Tahap II (kedua) disalurkan untuk pembayaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2009 terhitung mulai diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 sampai dengan bulan December 2009 yang dihitung dengan rumus pembagian: jumlah bulan bertugas/12 dikalikan dengan jumlah suara Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD dikalikan dengan nilai persuara yang ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2009.

## BAB VI

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal H

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

## Pasai 9

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkaitan dengan:
- a. peningkatan kcsadaran hak dan kewajiban masyarakat daiam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila

## Pasal 10

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:

- a. Administrasi umum;


L

- b. Berlangganan days dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip;
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

## BAB VII

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 11

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Perrariggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari aana bantuan APBD secara berkala satu tahun sekali Kepada pemerintah seielan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan Rinciari Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan;
- b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.
- (3) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat bukti
6. (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

## Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalarn Pasai 11 disampaikan kepada Bupati oleh Partai Politik penerima bantuan;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat satu bulan setelah diperiksa Badari Pemeriksa Keuangan
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini

## PasaE 13

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 11 terbuka untuk diketahui masyarakat.

## Pasai 14

Partai Politik yang mtilanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasai 11 dikenai sanksi administratif berupa penghe. ntian bantuan keuangan APBD sampai laporan dite'ima oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.


Diundangkan di Doloxsanggul pada tanggal 6 Agustus 2009 Sekretaris Daerah Kat upaten Humbang Hasundutan,


MARTUAMAN. S. SlLA.LAHI, SH NIP. 19561002 198503 1 004

## BAB VII

## KETENTUAN PfcNUT; -: 3

## Pasai 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, n. a.vu t ?ta cara perhitungan, pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik berpedoman keoada Peraturan Bupati ini dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupat ' ini, dicabut dan dinyatakan t ' dak beriako iaoi.

## Pasai 16

eraturan Bupati ini rr . ulai berlaku pada tai . oga ! diunuar . gkan dan memihki daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintankan oengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetap * an di Dolokc:ncjgul padu tanggal 4 Agustus 2009

BUPAT! HUMBANG HASUNDUTAN.

dio

Ors MADDIN SIHOMBSNG, M.Si

## BENTUK BERITHACARA

## PENELITIAN DAN PFMEP .IKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESEK1A FEMlLU TAHUN

tanggal Verifikasi Kelengkapan Adminictrasi Pengajuan bantuan keuangnn !Jartai Poiitik Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan T.A 2009 yang dibentuk berdasarkan Keputusar Bupati Humbang Hasundutan, Norr . or 2009, telah melaksanaka . i Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Poiitik Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan T.A 200S yang diajukan oleh tahun Dua Ribu Sembilan, Tim Pada hari ini bulan Tahun 2009 tanggal DPC.

Berdasark an Hasil Verifikasi Kelengkapan Adminisiras 1 Pengajuan bantuan keuangan Partai Poiitik, Tim menyatakan bahwa Fartai. bantuan keuangan dari Pernerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang didasarkan pada hasil perolehan kursi/suara pada Paitai Poiitik yang mendapatkan kursi ci L ' FRP kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak kursi/suara sah X Rp. Man rnemer . uhi porsyaratan untuk mendapat =Rp.

Demikian Benia Acara Hasil Verifikasi Kelengivapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada ini, dibuat untuk dapr t oipetuunakan sebagaiman · mestinya. Partai.

## TIM VERIFIKASI

## KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUAMGAN KEPADA PARTAI POLITIK

| 1. | Ketua | ) ( • |
|------|--------------|---------|
| 2 . | Sekreta . is | ( ) |
| 3 . | Anggota | • ) |
| 4 . | Anggcta | ( • • ) |
| 5 . | Anggoia | ( • ) |
| 6. | Anggotu | ( ) |
| 7 . | Anggota | ( ) |

LUPATi HIJMBA HASUNDUTAN, dio

I

IAMPIRAN

:v\rUF &lt; AN B ' JPATI K' W&amp; ANlj HASUNDUfAN

' r

NCJ ' Jh

-

:

11

:A

.

TAHUN 2009

1C3AU

3 Agustjs 2009

## FORMAT LAPORAN PERTAfiGG« &gt; ! ( klAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAt POiITK TAHUN ANGGARAN

- sama ini disampaikan laooran pertanggungjawaban bai .MU keua . igan pariai ooIitiK yang telah diperiksa liPKpada tanggai bulnn tahun (terlampiri jobaga ; oerikd:

| JENiS PENGEtllARAN | JUMLAH m | REAUSASI ( RP » | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENDIDIKAN POLITIK | | | |
| OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| 1. AdministrasiUmum. , | | | |
| a. Keperluan ATK | | | |
| b. Rapat Internal Sekretariat ~ | | | |
| c . Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat | | | |
| 2. Langganan Daya dan Jasa | | | |
| a. Telepon dan listrik | | | |
| b. Air Minum | | | |
| c. Jasa pos dan giro | | | I . |
| d. Surat menyurat | | | |
| 1. Pemeliharaa ; i data dan arsip | | | |
| 4. Pemeliharaan Peiaiatan Kantor | | | |
| Jumlah | | | |

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

KETUA UMUM/KETUA,

)

BUPAf!KUMSANG HASUNDUTAN, dto