PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI,A Nomor 10 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAIY PEMERINTAH NOMOR 7 TA}IUN 1977 TENTANG PERATT'RAIY GA^'I PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAT{ RAIIIidAT TUIIAN YANG MAHA ESA (berlaku 1 Januari 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
SALINAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI,A NOMOR 10 TAHUN 2OO8 TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAIY PEMERINTAH NOMOR 7 TA}IUN 1977 TENTANG PERATT'RAIY GA^'I PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAT{ RAIIIidAT TUIIAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. batrwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sefta kesejatrteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalem Peraturan Pemerintatr Nomor 9 Tatnur ZOOT tcntang Perubatran Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun L977 tcntang Peratrrran Gaji Pegawai Negeri Srprl;
- b. bahwa'berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud dalast huruf a, perlu menetapkan Peratrrran Pemerintatr tcntang Perubahan Kesepuhrh Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 7 tahun L977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tatrun L974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambatran Ircmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tatn:n 1999 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tatnxr 1999 Norhor 169, Tambahan [cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintatr Nomor 7 Tatrun L977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatnrn L977 Nomor 1 1, Tambatran lcmberan Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah eembilan kali diubatr teraktrir dengan Pcraturan Pemerintatr Nomor 9 Tatnrn 2OO7 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tatn:n 2OOT Nomor 25);
MEMUTTJSKAN
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal 5
2. Undang-Undang Nomor 8 Tatrun L974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambatran Ircmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tatn:n 1999 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tatnxr 1999 Norhor 169, Tambahan [cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintatr Nomor 7 Tatrun L977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatnrn L977 Nomor 1 1, Tambatran lcmberan Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah eembilan kali diubatr teraktrir dengan Pcraturan Pemerintatr Nomor 9 Tatnrn 2OO7 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tatn:n 2OOT Nomor 25);
MEMUTTJSKAN
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal I
1. Mengubah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 13 Tahun 1980 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162ll;
- b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
- c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
- d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1993 Nomor 21);
- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 49);
- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- i. Nomor 9 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 25),
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151); dan
11. sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


## PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA

e v

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

## ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA turan Perundang-un dangan Kesejahteraan Rakyat, Ke B I



s

th

L)

9-

z

z6X

{R}

d id,

E&lt;&lt;

rd&lt;@

+or dF0)

?-v

E

E'"

o

td

q

2

35"1

5H?E

gEiE

6 UJ z zo uJo 91 a UJY (r -'i o-d f 0UJ tr

J

F

6

a

o

td td

z

?

)

o

-01

V

Y

o

P

{

o

d

E

o


j

th

z

gl

o

o

Y

=

3

? lr) d z !l o 6 a

L

d,

o


!

z

c

c

)

(,

z

o

3

o

a