PERATURAN DAERAH GUBERNUR Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diub h beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tar in 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja, aban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah k pada Dewan Per (berlaku 2 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk rnelaksane .an ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang­ Undang Nomor 32 T. hun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diub h beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tar in 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja, aban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah k pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan .euanqan yang telah dlperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pr ing lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungja' 1 aban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanqqunqia' 1 aban. Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 012;
Mengingat
1. Undang-Undang Noma· 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 rentang antara lain Pembentukan Provinsi - -Daerah Tingkat I Sula, ,esi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nome 1 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dar Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor tor 3688);
3. Undang-Undang Nomo · 28 Tahun 1999 tentanq Penyelenggaraan Negara yang bersih da 1 Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RE publik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran � egara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomo · 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RE oubllk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran � egara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nome r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Ne, ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara I Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. undano-undanc Norn ,r 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tan; �ung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indc 1esia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nor or 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemban1 .man Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ne nor4421);
8. Undang-Undang Norn ,r 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana t lah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nome · 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undan I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 484.c ,;
9. Undang-Undang Norr &gt;r 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PE nerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R, Jublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran legara Republik Indonesia Nomor.4438);
10. Undang-Undang Norn, r 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Le ibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504' ) ;
11. Undang-Undang Nome · 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang· Jndangan (Lembaran Negara Republik · · · -·· Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nor ior 5234);
12. Peraturan Pemerintah lomor 24 Tahun 2004 tentanq kedudukan Protokoler dan Keu: ngan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaE ·ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Jomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Peme intah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ral .yat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non ior 4540);
13. Peraturan Pemerintah t omor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Lay, nan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non 1or 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintaha 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4' 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451 3) sebagaimana telah diubah denqan Peraturan Pemerintah \Jomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahz 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12� l ;
15. Peraturan Pemerintah Iornor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Neg ua Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lemt iran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembarz 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahz 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 \Jomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor or 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Re1 Jblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah t »nor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Ler baran Negara Republik Indonesia Tahun
Menetapkan
Pasal 1
- a.
- Pendapatan Rp 1 334.908.287.642,00
- b.
Belanja Rp 1 771.118.335.760,00
- ···· ·· - -Surplus/(defisit) Rp 63.789.951.882,00
- c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 89.114.090.285,00
- Pengeluaran
Rp \_ - - - ---= 0 :..,..:, 0 ::.= 0
- Rp 189.114.090.285,00 Pembiayaan Netto
Pas, I 3
Pasal 2
Uraian laporan realisasi ar ggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana berikut :
Pasal 184
- b. bahwa pertanggungja' 1 aban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanqqunqia' 1 aban. Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 012;
Mengingat
1. Undang-Undang Noma· 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 rentang antara lain Pembentukan Provinsi - -Daerah Tingkat I Sula, ,esi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nome 1 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dar Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor tor 3688);
3. Undang-Undang Nomo · 28 Tahun 1999 tentanq Penyelenggaraan Negara yang bersih da 1 Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RE publik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran � egara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomo · 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RE oubllk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran � egara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nome r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Ne, ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara I Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. undano-undanc Norn ,r 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tan; �ung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indc 1esia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nor or 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemban1 .man Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ne nor4421);
8. Undang-Undang Norn ,r 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana t lah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nome · 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undan I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 484.c ,;
9. Undang-Undang Norr &gt;r 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PE nerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R, Jublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran legara Republik Indonesia Nomor.4438);
10. Undang-Undang Norn, r 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Le ibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504' ) ;
11. Undang-Undang Nome · 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang· Jndangan (Lembaran Negara Republik · · · -·· Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nor ior 5234);
12. Peraturan Pemerintah lomor 24 Tahun 2004 tentanq kedudukan Protokoler dan Keu: ngan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaE ·ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Jomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Peme intah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ral .yat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non ior 4540);
13. Peraturan Pemerintah t omor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Lay, nan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non 1or 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintaha 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4' 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451 3) sebagaimana telah diubah denqan Peraturan Pemerintah \Jomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahz 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12� l ;
15. Peraturan Pemerintah Iornor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Neg ua Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lemt iran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembarz 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahz 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 \Jomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor or 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Re1 Jblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah t »nor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Ler baran Negara Republik Indonesia Tahun
Menetapkan
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran . Necara Republik Indonesia Nomor 457, ) ;
20. Peraturan Pemerintat Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penyusunan dan enerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara R publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Jegara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintat Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pei qawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NE iara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Len oaran Negara Republik Indonesia Nomor 4\_614);.
22. Peraturan Pemerintat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kiner. 1 Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia T. hun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoi esia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri &gt;alam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PE 1gelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberat a kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam· Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ment, :ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pen ielolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Pro 1insi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Pro 1insi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Pro /lns! Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan P nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Dengan Perset 1juan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAI RAH PROVINSI SULAWESI UTARA d i n
GUBERNUR SU .AWESI UTARA
MEMUTI ISKAN :
PERATURAN DAERAH F tOVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN &gt;ELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2012
Pas2 1
- (1) Pertanggungjawaban pela :sanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi An, �aran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; d, 1
- d. Catatan atas laporan .euanqan,
- (2) Laporan keuangan sebag imana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja d. n ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan c reran.
Pas, 2
Laporan realisasi sebaqalrnane dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2012 sebagaimana I erlkut :
- a.
- Pendapatan Rp 1 334.908.287.642,00
- b.
Belanja Rp 1 771.118.335.760,00
- ···· ·· - -Surplus/(defisit) Rp 63.789.951.882,00
- c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 89.114.090.285,00
- Pengeluaran
Rp \_ - - - ---= 0 :..,..:, 0 ::.= 0
- Rp 189.114.090.285,00 Pembiayaan Netto
Pas, I 3
Uraian laporan realisasi ar ggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana berikut :
- (1) Selisih anggaran de iqan realisasi pendapatan sejumlah Rp.43.573.546.392,00 d enqan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapata 1 setelah
Rp 1.791.334.741.250,00
perubahan
- b. Realisasi
RQ 1.834.908.287.642,00
Selisih lebih/(kurang
Rp 43.573.546.392,00
- (2) Selisih anggaran , lengan realisasi belanja sejumlah Rp.(189.330.495.775,00: dengan rincian sebagai berikut :
- a.
- Anggaran belanja se elah perubahan Rp 1.960.448.831.535,00
- b. Realisasi
BQ 1.771.118.335.760,00
Selisih lebih/(kurang
Rp (189.330.495.775,00)
- (3) Selisih anggaran de gan realisasi surplus/(devisit) sejumlah Rp.232.904.042.167,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/(devisit) se elah perubahan
Rp (169.114.090.285,00)
- b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurar �)
Rp 63.789.951.882,00
- Rp 232.904.042.167,00
- (4)
- Selisih anggaran denga I realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
- Rp.0,00 dengan rincian sebaqal berikut :
- a. setelah perubahan
- Anggaran penerlm: in pembiayaan Rp 189.114.090.285,00
- b. Realisasi
Selisih lebih/(kuran )
Rp 189.114.090.285,00
Rp 0,00
- (5) Selisih anggaran der jan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(20.000.Q( J.000,00) dengan rtrician sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluc an pembiayaan setelah perubahan
Rp 20.000.000.000,00
- b. Realisasi
Selisih lebih/(kuran 1 )
- (6) Selisih anggaran denga I realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp.20.000.000.000,00 engan rincian sebagai berikut :
- a. perubahan
- Anggaran pernblav. an neto setelah Rp 169.114.090.285,00
- b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurai g)
Pa al 4
Neraca sebagaimana dimaks d pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember · · · · - · ··· Tahun 2012 sebagai berikut :
- Rp 0,00
- Rp (20.000.000.000,00)
Rp 189.114.090.285,00
Rp 20.000.0000.000,00
- a. Jumlah asset
- b. Jumlah kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana
:p 2.994.073.965.189,65
.p
65.175.051.808,20
- p 2.928.898.913.381,45
Pa al 5
Laporan arus kas sebagaimc ia dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sam )ai dengan 31 Desember tahun 2012 sebagaimana berikut :
- a. Saldo kas awal per 1 Janu 1ri 2012
- Rp 199.325.724.061,00
- b. Arus kas dari aktivitas ope ·asi
Rp 414.182.925.134,00
- c. Arus kas dari aktvitas inve .tasi aset non Keuangan
- Rp (350.392.973.252,00)
- d. Arus kas dari aktivitas Pen ,biayaan
Rp
0,00
| e. | Arus kas dari aktivitas non mggaran | Rp | (6.211.847.636,oo: |
|------|------------------------------------------|------|----------------------|
| f. | Saldo Akhir Kas di BUD | Rp | 256.897.828.307,00 |
| g. | Saldo Akhir Kas di Bendahart Pengeluaran | Rp | 917.870.481,00 |
| h. | Saldo Akhir Kas di Bendahar: Penerimaan | Rp | 1.602.497.407,00 |
| h. | Saldo kas akhir per 31 De: ember 2012 | Rp | 259.418.196.195,00 |
Pa al 6
Catatan atas laporan kei :mgan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 20: � memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pc ; laporan Keuangan
Pa .al 7
Pertanggungjawaban pelaks naan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Larr nran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a.
-
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran

1.3

Lampiran

1.5

Lampiran

1.6

Lampiran I. 7

Lampiran 1.8

Lampiran

1.9

La\_mpiran 1.10

Lampiran 1 . 1 1

Lampiran 1.12

- b. Lampiran II

- c. Lampiran III

- d. Lampiran IV

Lape ·an realisasi anggaran

Rln; .asan laporan realisasi anggaran menurut urus m pemerintahan daerah dan organisasi;

Rine m l aporah realisasi anggaran menurut urus m pemerintahan daerah, organisasi, pem apatan, belanja dan pembiayaan;

Rek; pitulasi realisasi anggaran belanja daerah mer irut urusan pemerintahan daerah, orq; usasl, program dan kegiatan;

Daft 1r jumlah pegawai per golongan per [abz an;

Daft 1r piutang daerah;

Daft ,r penyertaan modal (investasi) daerah ;

Daft ,r realisasi penambahan dan pen urangan aset tetap daerah;

Daf1 ,r realisasi penambahan dan pen urangan aset tetap daerah

Daf1 ir kegiatan-kegiatan yang helum dlse esaikan sampai akhir tahun dan diar 19arkan kembali dalam tahun anggaran beri utnya;

Daf1 ir dana cadangan daerah; dan

Daf1 1r pinjaman daerah dan obligasi daerah

Ner, ca

Lap, ran Arus Kas

Cate tan Atas Laporan Keuangan

Lampiran laporan keuangar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercanti 11 dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keua gan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalan Lampiran VI peraturan daerah ini.

## ' asal 9

Gubernur Sulawesi Utars menetapkan Peraturan Gubernur tentang pejabaran pertanqqunqiaw iban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An garan 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelak anaan APBD.

## P sal 10

Peraturan Daerah ini mulai erlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin· a, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarr Lembaran Daerah.

Ditetapkan di M a n a d o Pada tanggal 2 Agustus 2013.