PERATURAN BUPATI SINTANG TENT ANG Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 00088 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko�­ Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 t�ntang Paj� Penghasilan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi� Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan\_g Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nornor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Ind · ' Nomor 4l50); ones1a 8. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 t Keuang N ( en tang � egara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 T b Lemb N R . , am ahan aran egara epubhk Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-Undang' Nomor 1 Tahun 2004 ten�f Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 10. 3. 1 1 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 te�tang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenta�g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 4844); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Undang-Un:dang Nomor' 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. 1 5 . Pe�aturan Peme\_rintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang PaJak. P��ghastlan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negen �1ptl, Anggota Angkatan Bersenjata Republik I�dones1a, Dan Para Pensiunart Atas Peghasilan Yang Dibebankan KeI;&gt;ada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran N R blik I d · · · egara �pu 1 n onesia Nomor 3577), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \_140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 517 4); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruks1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 3955); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan pan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun . . 200.7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengad�an Barang/ J asa Pemerin tah, se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 35 Tahun 2011; (berlaku 1 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tu gas Pemerintah Kabupaten Sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Personil Tenaga Ahli Dan Tenaga Pendukung Kegiatan Konsultansi di' Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang; '
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
00088
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko�­ Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 t�ntang Paj� Penghasilan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi� Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan\_g Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nornor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Ind · ' Nomor 4l50); ones1a
8. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 t Keuang N ( en tang � egara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 T b Lemb N R . , am ahan aran egara epubhk Indonesia Nomor 4286);
·
9. Undang-Undang' Nomor 1 Tahun 2004 ten�f Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 10.
3. 1 1 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 te�tang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenta�g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Un:dang Nomor' 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 1 5 . Pe�aturan Peme\_rintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang PaJak. P��ghastlan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negen �1ptl, Anggota Angkatan Bersenjata Republik I�dones1a, Dan Para Pensiunart Atas Peghasilan Yang Dibebankan KeI;&gt;ada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran N R blik I d · · · egara �pu 1 n onesia Nomor 3577), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \_140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 517 4);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruks1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 3955);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan pan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun . . 200.7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengad�an Barang/ J asa Pemerin tah, se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 35 Tahun 2011;
Menetapkan
24. Peraturan Daerah Kabupaten' Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);. :
25. Peraturan D�erah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten , Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati· dan p k D . erang at Da e r ah ah sebagru . unsur penyelenggaraan Pemeritahan aer .
- I . 3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah an . disingkat DPRD adalah Le b P y g . selanJutnya D b ' . m aga ewakilan Rakyat aera se agai , unsur penyelenggaraan Pem . tah Dae rah. erin
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang­ undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan · Kerja . Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dirnulai dan perencanaan kebutuhan sarnpai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Baran/Jasa.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerin tah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menggunakan Anggaran Pendap.atan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Pengguna Barang/ Jasa · adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/ atau Jasa milik Negara/Daerah dimasing-masing SKPD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran da1am melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
.
.
.
.
.
- 1 1 . Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK ada1ah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegian dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Penyedia Barang/Jasa ada1ah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi I J asa. Konsultansi / J asa lainnya.
14. �arang ad�ah setiap benda baik berwujud maupun tidak ber:vuJud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- Barang Milik DaJrah adalah semua barang yang dibel� atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dan perolehan lainnya yang sah. 15.
16. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran teru�r pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tmdakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal . te�asu� peralatan dan teknologi, dana, atau kornbinasi dan beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan �eluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Biaya Langsung Personil yang selanjutnya disingkat BLP, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli dan tenaga pendukung.
19. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalarn berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis ## BAB II
BIAYA LANGS�NG PERSONIL
Pasal 2
I
Standar Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Kegiatan , Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ' Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 adalah merupakan BLP yang digunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1,11,III, dan IV Peraturan ini.

I

## Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan kegiatan konsultansi Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kahupaten Sintang Tahun Anggaran 2013.

## Pasal 4

- ( 1 ) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini terdiri dari:
- a. biaya personil untuk pengadaan jasa undangan Internasional;
- b. biaya untuk pengadaan jasa undangan Nasional.
- (2) !'-1ata �ang yang dipergunakan untuk undangan mternas1onal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) �uruf a\_ Pasal ini, dapat menggunakan mata uang internasional yang telah disepakati bersama pada dokumen sumber pendanaannya.
- (3) Mata uang yang dipergunakan untuk undangan Nasior:1� sehagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b Pasal mi, adalah dalarn bentuk mata uang rupiah.

Biaya personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, dan jam) dikalikan dengan biaya langsung personil' yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil sejak lulus dari pendidikan tinggi, dan akreditasi dari asosiasi profesi, atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah (bagi konsultan perorangan).

## Pasal 6

Untuk konsultan perseorangan yang berasal d� Dosen/Pegawai Negeri harus mendapatkan ijin tertulis dan Rektor/ Eselon 1/Pimpinan dari tenaga ahli bersangkutan.

## Pasal 7

Apabila tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini bekerja dengan paruh waktu, perhitungan biaya langsung personil didasarkan pada Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ).

## Pasal 8

Dalam hal tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini diperuntukan bagi penugasan penuh (full time) harus memperoleh ijin cuti di luar tanggungan negara dan perhitungan . biaya langsung personil berdasarkan pada Satuarr Biaya Orang Bulan (SBOB).

## Pasal 9

Pem?eri jasa konsul�ansi yang bersifat nir laba (non profit making firm) seperti: Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penehtian, Rumah Sakit), Lembaga Swadaya M.asyarakat (LSM) serta Lembaga Sosial lainnya Unit B1�ya Langsung Personil diperhitungkan maksimu� 70 % (tuiuh puluh persen) dari: biaya yang berlaku sesuai harga pasar. ·

,

I

## Pasal 10

Dasar Perhitungan konversi maksimurn biaya langsung personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

- 1 . SBOM = SBOB / 4,1;
2. SBOH = (SBOB/22) x 1,1;
3. SBOJ = (SBOH/�) x 1,3;

' Dasar Perhitungan BLP dilakukan sebagai berikut:

BLP = GD + BBS + BBU + TP +

K;

| | UNDANGAN | UNDANGAN |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| KOMPONEN BLP | NASIONAL | INTERNASIONAL |
| Gaji Dasar - GD (Basic Salary) | 1 x GD | 1 xGD |
| Beban Biaya Sosial - .BBS (Social Charge) | (0,3 - 0,4) x GD | (0,3 - 0,6) x GD |
| Beban Biaya Umum - BBU (Overhead) | '(0,5- 1,3) x GD | (0,7- 1,4) x GD |
| Tunjangan Penugasan - TP | (0,1 ., 0,3) x GD | (0,1 - 0,3) x GD |
| Keuntungan - K | 0,1 x (GD+ BBS + BBU) | 0, 1 x (GD + BBS + BBU) |
| Total Biaya Langsung Personil | (2,2 - 3,1) x GD | (2,4 - 3,6) x GD |

## Pasal 1 1

Standar Satuan Biaya Personil Tenaga Pendukung Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan mi dalam pelaksanaannya dapat dikali maksimum sebesar 1,5 (satu koma lima) dari Gaji Dasar.

## BAB III

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 1

'

I

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal Q'f '4C-vst-v� 2012


Diundangkan di Sintang pada tanggal 7'/ '/t(wS Ni 2012

'

�SE AERAH KABUPATEN SINTANG,{

ZULKIFLI HAJJ AHMAD


BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 7!\_J

.

.

.

.

00098

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI �NTANG

.

00097

NOMOR

:

'361

TAHUN 2012

TANGGAL

:

y'Jw I

2012

TENTANG

: STANDAR BIAVA PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSUL TANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

STANDAR SATUAN BIAVA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN 51/52/53 DENGAN UNDANGAN INTERNASIONAL KEGIATAN KONSUL TANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

| SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN) | RUPIAH PER BULAN | RUPIAH PER BULAN | RUPIAH PER BULAN |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | I S1 | I I S2 | I S3 |
| 1 | *) | 19,050,000.00 | 21.qo9.og_o.og |
| - --- --· - 2 | ----- *) | 22,650,(!_00.00 | 30,900,000.00 |
| - 3 - -- | 18, 150,000.00 ------ | 26,250,000.00 - | 34,800,000.00 |
| -- - -·- ----· 4 | --- -- 21,750,000.0C> | I-·--- 30,000,000.00 | 38,700,000.00 |
| - 5 --------- - | 25,350,000.00 | 33,450,000.00 | 4�)�_()0,000.00 |
| - 6 --· ---- ---- | - - ----- 29�100.000_09 ---------- | . 37,200.990._09_ | 4�.350_._ooo:oo |
| 7 ----- ·--- - | 32,550,000.00 ------ -- | 40,800,000_00 - | ___50,25Q_,OO_Q.OO |
| - --- - 8 ------ | -- 36,300,000.00 | --- - - 44,550,Q_OO_OO | 54,q_00,0_9Q:9_Q_ |
| ---- 9 - ·--- ·------- | 39,750,000.00 ---- - | __ 48�g_qo.oog:_oo | 5?,90Q,OOO�_Q |
| ---- 10 --- | 43,500,000.00 | 5!,750,000.00 - | ____61,659_,000._Q_Q |
| -·· ------ 1 1 . . | --- 46,950,000_oo ------ | _55,500,000.00 | ___65,?_50,00_9-20 |
| _ 12 -- ---- | 50,700,000.00 ----- - -- | 58,950,000.00 | _ --69,450,000.00 |
| 13 - ---- -- -- | 54,300,000.00 ------- - - | 1--- 62,700,000.00_ | 73,200,000.00 |
| 14 ---- -- - | - - 57,900,000.00 | __§6,3oq.ooo.oo | ____77,100,000.00 |
| 15 - - - | -·--------- 61,500,000.00 ------ - -- | _7_0,050,000.00 | 80,850,000.00 --- |
| 16 ---- - - - . ----- | 65,100,000.00 --· | _7�.50{)_,000.00 | --84,750,000:._00 |
| 17 - --- - --- | 68,700,000.00 - ----- - | __ T7_,25Q,OOO.OO | ___88.�02._oo_o:o_o |
| 18 --- --- --- | 72,300;000.00 ----- - . - | _·_80,850.000.00 | _____92.�oC>_.oo_o._oo |
| 19 - - - -- ------ | 75,900,000.00 __ | 84,450,000.00 ___ __ | 96 150 000.00 I I |
| 20 ------ | 79,650 2 9o_Q.oo | 88,050,000.00 | ---foo.050�000.00 |
| 21 - - | 83,250,000.00 --------- | 91,80(000.-00-- | 103 950000�00 |
| 22 -- -- ---- ------- | - - - - | --- _ 86.�5�.9o�op__�5.4oo.ooo.oo | I I - 101,100.000.00 |
| 23 - - ·- - --------- | 90,450,000.00 | 99,000,000_00 | 1 1 1 750 000�00 |
| - - . _24 _____ | t---_94.200.oo"o_oo� | . 1C>_2:60�.ooo_:2_( | _ 115:550:000.00 |
| 25 | 97,800,000.00 | 106 350.000.00 | 119 700,000-00 |

d1anggap Tenaga Sub Professional (Lampiran /II) g * ) S1 Pen 25 97,800,000.00 106 350.000.00 alaman 1-2 Tahun ·

1


LA�PIRAN II

: PERATURAN BUPATI Sl�TANG

00098

NOMOR

:

'3(:/

' ·

TAHUN 2012

TANGGAL

'f .jCAJi

2012

TENTANG

: STANDAR BIAVA PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSUL TANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN . PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

.

.

'

STANDAR SATUAN BIAVA LANGSUNG PERSONIL 1 UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 DENGAN UNDANGAN NASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

## A. BERPENDIDIKAN STRATA I (S1)

i

I

galaman 1 2 Tahun d1anggap Tenaga Sub Professional (Lamp,ran Ill) · St Pen -

| KELOMPOK AHLI | KELOMPOK AHLI | TAHUN PENGALAMAN | RUPIAH PER-BULAN |
|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| [ KUALIFIKASI | I I GOLONGAN | TAHUN PENGALAMAN | S1 |
| AHLI PERTAMA | I-A | 1 | --� |
| AHLI PERTAMA | ------ 1-8 --- | 2 | ___*2 |
| AHLI PERTAMA | -· -- 1-C | -----·-· 3 | �.400.00�09 |
| AHLI PERTAMA | - --- -· 1-D | ---·-- 4 | 9,300,000.00 |
| AHLI MUDA | II-A | 5 | 10,30()_,00_Q 0 ()_Q |
| AHLI MUDA | --- ---- 11-8 | 6 | 11,200,000.00 |
| AHLI MUDA | 11-C --- | 7 | 12,20_()_,00()_.0Q |
| AHLI MUDA | 11-D | 8 | 13, 100,000.00 |
| AHLI MADYA | Ill-A --- ··- | 9 | 14, 100,000.00 ------------ |
| AHLI MADYA | --- 111-B ----- --· | ·----- 10 - | 15,000,000.00 |
| AHLI MADYA | 111-C | 1 1 | 1_6,000,000.00 |
| AHLI MADYA | --- 111-D | 12 | 16,900,000.00 |
| AHLI UTAMA | IV-A - - | 13 ------ | 17,900,000.00 ----- -- |
| AHLI UTAMA | - IV-8 - -- ---- | 14 - | 18,800,000.00 - |
| AHLI UTAMA | IV-C - | 15 ----- | -- 19,800,000.00 |
| AHLI UTAMA | ·-- IV-D | 16 | 20,700,000.00 |
| AHLI KEPALA | V-A -- | 17 | 21,700,000.00 |
| AHLI KEPALA | -- V-8 - ·�- -- | 18 ----- | 22,600,000.00 |
| AHLI KEPALA | V-C - - -- | 19 ------ | 23,600,000.00 |
| AHLI KEPALA | V-0 | 20 | 24,500,000.00 |
| AHLI PEMBINA KEPALA | VI-A ---- | 21 | 25,500,000.00 |
| AHLI PEMBINA KEPALA | ---- VI-B - -- --- | 22 ------ | - - -- 26,400,000.00 |
| AHLI PEMBINA KEPALA | IV-C - - -- | 23 ------ | 27,400,000.00 - |
| AHLI PEMBINA KEPALA | IV-0 -·- | 24 - ------ | �8.300,000.00 -- |
| AHLI PEMBINA KEPALA | IV-E | 25 | 29 300 000.00 |

## B. BERPENDIDIKAN STRATA 2 (52)

| KELOMPOK AHLI I | KELOMPOK AHLI I | TAHUN PENGALAMAN | RUPIAH PER-BULAN |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| [KUALIFIKASI | GOLONGAN | TAHUN PENGALAMAN | RUPIAH PER-BULAN |
| AHLI MUOA | II-A ----- | 1 | 10,800,000.00 |
| AHLI MUOA | 11-8 ---- | 2 . | 1 1 :900.000:00 |
| AHLI MUOA | 11-C --- | . ; 3 | 13, 100,000.00 |
| AHLI MUOA | - 11-0 | 4 | |
| AHLI MAOYA | Ill-A | 5 | 14,300�00�00 |
| AHLI MAOYA | ---- -- 111-8 | | 15,400,000.00 |
| AHLI MAOYA | --- -- | 6 • | "\6,600,000.0Q |
| AHLI MAOYA | 111-C | 7 | 17,700,000.00 |
| AHLI MAOYA | 111-0 | 8 | 18,800,000.00 |

an,piran IV

00099

: PERATURAN BUP.f,TI SINTANG

NOMOR

:

; lf

TAHUN 2012

TANGGAL

:

9 1 VN;

2012

TENTANG

: STANDAR BIAVA PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

STANDAR SATUAN BIAVA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

| NO | PERSONIL | RUPIAH PER BULAN |
|------|------------------------|--------------------|
| 1 | MANAJER KANTOR | 4,800,000.00 |
| 2 | SEKRETARIS AHLI BAHASA | 4,700,000.00 |
| 3 | STAF TATA USAHA | 4,300,000.00 |
| 4 | SEKRETARIS | 2,900,000.00 |
| 5 | OPERATOR KOMPUTER | 2,500,000.00 |
| 6 | JURU GAMBAR | 2, 100,000.00 |
| 7 | SOPIR | 1,600,000.00 |
| 8 | PENJAGA/SATPAM | 1,300,000.00 |
| 9 | OFFICE BOY I KURIR | 1,100,000.00 |


q

| . KELOMPOK AHLI | . KELOMPOK AHLI | TAHUN PENGALAMAN | RUPIAH PER-BUL.Jit0100 |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| " KUALIFIKASI | I I GOLONGAN | | |
| AHLI UT AMA | IV-A -·-· --- ------ | 9 --- | S2 20, 100,000.00 |
| AHLI UT AMA | IV-8 ---- - --- · - | 10 ··-------- | 21,200))00.00 |
| AHLI UT AMA | IV-C. --------- IV-0____ | 1 1 -----·--· | 2f30�:��9)9_ |
| AHLI UT AMA | | 12 | -·-- 23,500,000.00 |
| - AHLI KEPALA | V-A -· | 13 | 2�,§0_0,000.00 |
| - AHLI KEPALA | V-8 | 14 -------- | 25,800,000.0_9__ |
| - AHLI KEPALA | --·-· V-C-- -·------ ------ | 15 ·--------------- | 27,000,000.00. |
| - AHLI KEPALA | V-0 | 16 | 28, 100,000.00 |
| AHLI PEMBINA KEPALA | VI-A - -- -- --- --- | 17 ·--------- | 29,300,000.00 - - |
| AHLI PEMBINA KEPALA | Vl-8 - - --- | 18 ··-------· | . 30,400,000.00 |
| AHLI PEMBINA KEPALA | IV-C ---- ,v:o___ | 19 | 31,5_00,000.0Q |
| AHLI PEMBINA KEPALA | ·- . --- ··---- | 20 | 32,800,000.00 - -- - |
| AHLI PEMBINA KEPALA | IV-E | 21 | 33.900.000.00 |

## C. BERPENDIDIKAN STRATA 3 (SJ)

| KELOMPOK AHLI I ! | KELOMPOK AHLI I ! | TAHUN PENGALAMAN | RUPIAH PER-BULAN |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| KUALIFIKASI | GOLONGAN | TAHUN PENGALAMAN | RUPIAH PER-BULAN |
| AHLI MADYA | Ill-A - | 1 - 2 -------. | S1 16,700,000.00 - --- -- - 18,000,000.00 |
| AHLI MADYA | ---· 111-8-- ---- | | |
| AHLI MADYA | --- 111-C | 3 | |
| AHLI MADYA | 111-0___ | ----· 4 | 19,300,000.00 . ---·-· |
| AHLI UTAMA | IV-A --- | 5 | 20,500,000.00 |
| AHLI UTAMA | IV-8___ ---- - | 6 | 21,800,000.00 |
| AHLI UTAMA | IV-C | 7 | 23,000,000.00 |
| AHLI UTAMA | IV-0 | 8 | 24,300,000.00 |
| AHLI KEPALA | V-A | 9 | 25,600,000.00 |
| AHLI KEPALA | ----- V-8--- | | 26,800,000.00 |
| AHLI KEPALA | ---- V-C | 10 | 28,000,00CiOO |
| AHLI KEPALA | -·---- V-0---- | 1 1 | 29,400,000.00 |
| AHLI KEPALA | | 12 | |
| --· AHLI PEMBINA KEPALA | VI-A - Vl-8______ | 13 . . | 30,600,000.00 |
| . | -· ·----- | 14 | _3! ,800,000.00 |
| - | IV-C --· - | 15 | 33, 100,000.00 |
| --· AHLI PEMBINA KEPALA | IV-6 --- ·---- | 16 | __34.400.000.00 |
| --· AHLI PEMBINA KEPALA | IV-E | 17 | 35,600,000.00 36.900 000.00 |


PERATIJRAN BUP�TI SINTANG

N()M(}R

T AHUN 20 I 2

T ANGOAL

I-( . J v i 10 12

TEN TANG

$TAN0AR BIAVA P(-RSONll "fFNAC'lA AHLI ()AN TFNAOA PFNOIIKUNO KFOIATAN KONSlll TAN I 01 LINl.iKIJNOAN Pf':M(·RINTAH l(A8 #PATEN , INT AN. AT A!: Of AAN AN , ARAN Pf NOAPA UN OAN 8f\_L)INJA OAt:HAH K.A lll'ATI.N 'INTANO TAHUN ANU.,Al'IAN 201J

## STANOAIII 5ATUAN BIAVA lAI\IOSUNO Pl'IIISONIL UN1UIC TfNAQA IU8 P .. Q,CfSIIONAL. l&lt;EGIATAN KONSUL TANSI 01 LINGl&lt;UNOAN PUURINTAH K.ABU,.ATfN IINTA.NO

| PE.RSONIL | PFN(1ALAMAN | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----|
| CAOICAM OPEAAT A | [)JI' ,0 I 10 IANUNJ I 10 TAHUJ,1 ',7 (0 I TAHUNJ | |
| | 011!,0 t ·) fAltUNJ !:i l (0 J rAl·tUNt | 2 |
| HARDWARE TECHNICIAN | | J |
| FACILITATOR | | |
| SENIOR ASSIST M.T PROF£ IONAL r | | |
| | | 6 |
| PECIAL 1 ECHNICIAN/IN!,1'{ (. o < | | |
| T[Ct-tNICJAN | | ll |
| IN PECTOR | | |
| ur, 1 - v | � ro A l l I .i,., n t -...-. ,.�1 | 0 |

· f

,


00101

�i:I