Unknown Unknown Nomor - Tahun 1965 tentang ah-iengah masyaruk:u, dipandang perlu untuk rneningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, Pernbangunan dan Pembinaan Kernasyart.katan guna rnengantisipasi perkernbnngan Jan kernajuan Jimasa 1a11g akan datnng; - b. bahwa dengan mernperhatikan perkernbangan jurnlah penduduk, luas wilavah. potensi ekonorni. sosial budaya dan meningkatnva beban tugas , olume kerja Ji bidang penyelenggaraan Pemerintahan. Pernbangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Tabir, dipandang perlu memekarkan Kecamatan Tabir dengan membentuk Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin; - c. bahwa pembentukan Kecarnatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Sarolai.gun Bangko dan Daerah Tingkat [I Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undangundang Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom !-.: ibupaten di Propinsi Surnatera Tengah ( Lernbaran Negara Tahun 1956 1 ornor ::::; ); - Lndang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kcpegawaian ( Lernbaran Negara Tahun 1974 Nornor 55) Scbagaimana tel ah di ubah dengan Undang-undang Nomor ~3 Tahun 1999 ( Lembaran ··:!ar,1 Tahun 1qqq. Tambahun l.embaran Negara Nornor 389C)): 2 - 1 ·:,J,mg-undang Nornor 5-i T,1hu11 1999 tentung Pernl cruukun Kubupatcn . ,1:- vlangun Kabupaien Teho Kabupaicn Muaro .lam hi d,111 Kubupaten i .. i'1\_,"= .\1bu1,g Timur ( l.ernbaran Negara Tuhun 199() Nornor 18:2. Ta, h..,11 .. n [ ernbaran Negara Nornor 3903 ); - -1. Undang-undang iornor I T h n ? 10-1 tentang Pernbeni : \_ undangan (Lembaran \.egara R: Tahun 200cl Nemer :~ lcmbaran Negara RI Nornor -13 91. 5. Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da ·~ ( l .cmbaran Negara Tahun 200-1 Nomor 125, Tambahan l .ernbaran I c{ar. Nomor -~-137); - 6 Undang-i.ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimhangan K ~ an; ' Aniaru Pernerintah Pusat Jan Daerah (Lembaran ~ gara , ~,., ~ ~ Nornor 126, Tarnbahan Lernbaran 1 'egara . 'ornor -1-13~ 7. Peraturan Pernerintah Nornor 25 Tahun \_000 · :\_n\_ Pernerintah Jan Kewenangan Propinsi sebagai Daer n O Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lernbaran 3952); 8. Keputusan M -nteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun :2000 ten· = Pernbentukan Kecamatan; - o Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 200 l tentang Pedoman Pernben: ~~., Kecamatan (Lernbaran Daerah Tahun 200 l Nomor 06 Seri D) Dengan persetujuan DE\\'.-\:\! PER\VAKJL.-\N RAKYAT DAERAH KABllPATEN i\lERo\:\GI\' 1VIEMllTllSKAN: PERATURAN DAERAH KABllPATEN MERANGIN TE:'\T...\.~-G PEMBENTUKAN KECAMATAN TABIR S.ELATAN. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATl'RAN DAER:-\.H KABllP:\TEN MERANGlN
\ O~ IO R 17 T.-\ 1-ll (:\' 200-t
TE:\'T.\\fG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TABIR SELATAN
DENGAN RAHMAT Tl/HAN YANG MAHA ESA
BlJPATI i\:IERANGIN,
a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten ~1erangin pada umumnya dun Kecarnatan Tahir khususnya serta mernj.erhaukan aspirasi yang berkernbang di tengah-iengah masyaruk:u, dipandang perlu untuk rneningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, Pernbangunan dan Pembinaan Kernasyart.katan guna rnengantisipasi perkernbnngan Jan kernajuan Jimasa 1a11g akan datnng;
- b. bahwa dengan mernperhatikan perkernbangan jurnlah penduduk, luas wilavah. potensi ekonorni. sosial budaya dan meningkatnva beban tugas , olume kerja Ji bidang penyelenggaraan Pemerintahan. Pernbangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Tabir, dipandang perlu memekarkan Kecamatan Tabir dengan membentuk Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
- c. bahwa pembentukan Kecarnatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Sarolai.gun Bangko dan Daerah Tingkat [I Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undangundang Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom !-.: ibupaten di Propinsi Surnatera Tengah ( Lernbaran Negara Tahun 1956 1 ornor ::::; );
- Lndang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kcpegawaian ( Lernbaran Negara Tahun 1974 Nornor 55) Scbagaimana tel ah di ubah dengan Undang-undang Nomor ~3 Tahun 1999 ( Lembaran ··:!ar,1 Tahun 1qqq. Tambahun l.embaran Negara Nornor 389C)): 2
- 1 ·:,J,mg-undang Nornor 5-i T,1hu11 1999 tentung Pernl cruukun Kubupatcn . ,1:- vlangun Kabupaien Teho Kabupaicn Muaro .lam hi d,111 Kubupaten i .. i'1\_,"= .\1bu1,g Timur ( l.ernbaran Negara Tuhun 199() Nornor 18:2. Ta, h..,11 .. n [ ernbaran Negara Nornor 3903 );
- -1. Undang-undang iornor I T h n ? 10-1 tentang Pernbeni : \_ undangan (Lembaran \.egara R: Tahun 200cl Nemer :~ lcmbaran Negara RI Nornor -13 91.
5. Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da ·~ ( l .cmbaran Negara Tahun 200-1 Nomor 125, Tambahan l .ernbaran I c{ar. Nomor -~-137);
- 6 Undang-i.ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimhangan K ~ an; ' Aniaru Pernerintah Pusat Jan Daerah (Lembaran ~ gara , ~,., ~ ~ Nornor 126, Tarnbahan Lernbaran 1 'egara . 'ornor -1-13~
7. Peraturan Pernerintah Nornor 25 Tahun \_000 · :\_n\_ Pernerintah Jan Kewenangan Propinsi sebagai Daer n O Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lernbaran 3952);
8. Keputusan M -nteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun :2000 ten· = Pernbentukan Kecamatan;
- o Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 200 l tentang Pedoman Pernben: ~~., Kecamatan (Lernbaran Daerah Tahun 200 l Nomor 06 Seri D)
Dengan persetujuan
DE\\'.-\:\! PER\VAKJL.-\N RAKYAT DAERAH KABllPATEN i\lERo\:\GI\'
1VIEMllTllSKAN:
PERATURAN DAERAH KABllPATEN MERANGIN TE:'\T...\.~-G
PEMBENTUKAN KECAMATAN TABIR S.ELATAN. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN llMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- (I) Kabupater adalah Kabupaten Merangin;
- (21 Bupau adalah Bupati Merangin.
- (3) Dewun Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut1l\a disebut DPRD adalah Lernbag,1 Perwak ilan Ra~)al Daerah sehag.ai u;lSL'r pcnyclengaar Perneruuahan Daeruh
- r-1 .·dretariat Dacrah adalah Sekrerariat Daerah Kabupaien Merangin.
•
- (5) Kecarnatan adalah Wilayah Kerja Carnat sebagai Perangkat Daerah;
- (6) Carnat adalah Kepala Kecarnatan,
- (7) Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lui ah sebagai Perangkat Daerah dibawah Camat;
- (8) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk rnengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILA Y AH DAN IBUKOT A
BAB I - KETENTUAN llMUM
Pasal 2
Oengan Peraturan Daerah ini dibentuk · Kecamatan Tabir Selatan dalam Wilayah Kabupaten Merangin.
BAB I - KETENTUAN llMUM
Pasal 3
- ( 1). Kecamatan Tabir Selatan berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Tabir yang terdiri atas wilayah
- a. Des a Rawa Jaya:
- b. Des a Muara Delang:
- C. Des a Sungai Sahut;
- e. Des a Sinar Gading;
- d. Des a Bungo Antoi;
- f Des a Bungo Tanjung;
- (2). Dengan pembentukan Kecamatan Tabir Selatan sesuai dengan pasal 2 maka jumlah Desa di Kecamatan Tabir menjadi 23 dan 4 Kelurahan.
- (3 ). Kecamatan Tabir Sela tan mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara antara Desa Muara Delang dengan Desa Tanjung Rejo di sepakati terletak di Sungai Mandelang;
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pamenang
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- d Sebelah Barat antara Desa Sinar Gading dengan demgam Desa Tambang Baru disepakti terletak di Sungai Mandelang;
- (4) Penduduk Kecamatan Tabir Selatan berjumlah 22.001 Jiwa ;
- (5) Dengan dibemuknya Kecamatan Tabir Selatan , maka jumlah penduduk Kecamatan Tabir dari 75.442 Jiwa menjadi 53 441 Ha;
- (6 J Luas Wilayah Kecamatan Tabir Sela ta~, 1.99)Cm2 terdiri atas Wilayah 6 Desa dalam Kecamatan Tabir· -- · \_;:\_ · ' -'
- (7). Deugan dibentuknya Kecamatan Tabir Selatan , maka luas wilayah Kecamatan Tabir dari luas 1.802 Km2 menjadi 1.612 Km;
- (8) Penentuan Batas Depenitif sebagai mana dimaksud dalam pasal ~ akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
BAB I - KETENTUAN llMUM
Pasal 4
Pernt entukan Kecamatan Tabir Se Iatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini maka Wilayah Kecamatan Tabir dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Tabir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal :3 Peraturan Daerah ini.
BAB I - KETENTUAN llMUM
Pasal 5
Ibu Kota kecamatan Tabir Se Iatan berkedudukan di Desa Rawa jaya.
BAB I - KETENTUAN llMUM
Pasal 6
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN llMUM
Pasal 7
Peraturan Daer rh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin. Di Sahkan di Bangko Pada tanggal 30 Desember 2004

Penandatangan: ## BUPATI MERANGIN, H. ROTANI YUT AKA, SH.

Penetapan: Diundangkan di Bangko Pada tanggal 31 Desember 2004.

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN H. ARFANDI IBNUHAJAR.SE. PEMBINA TINGKA TI. NIP. 010 076 226. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERA.NGIN T AHUN 2004 NOMOR ... 5.. SERJ D -·~-::. --. -- \- .- ·--- ## PE:"\ .J EI.:\~,\ 'I .\T\,S ## PER.-\ run.vx D.-\ER:\H K-\CHrP.\ TE:\1 .\lERANGIN NOMOR 17 ## TENT.-\NG ## PEMBENTUKAN KECAMA TAN TA BIR SEL.\ TAN ## 10. liMllM. Kabupaten Merangin umumnya serta Pei.ierintahan Kecamatan khususnya. meskipun tel ah menunj ukan kernaj uan dalam penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kernasyarakatan, dalam perkernbangannya perlu di.ingkatkan sesuai dengan kebutuhan tuntutan pelayanan masyarakat, jumlah penduduk , letak geografi serta perkembangan kegiatan pemerintahan dan pernbangunan. Kabupaten Merangiu mernpunyai luas wilayah 7.679 Km? dengan sarana dan prasarana kornunikusi serta transportasi yang rclatif rnasih terbatas, khususnya di Wilayah Kecamatan Tahir. Kecamaian Tabir sebelurn dimekarkan mernpunyai luas wilayah 1.802 Km, dalarn rangka membantu tugas pem elengaraan pemerintahan, pelaksanaan pernbangunan, dan pembinaan kernasyarakatan di Kecarnatan Tahir telah menunjukan perkernbangan dan kemajuan yang cukup pesat dalarn penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaarpembangunan, dan pembinaan kernasyarakatan sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya. Secara geografis wilayah kerja Pernerintahan Kecamatan Tabir mempunyai kedudukan strategis jika ditinjau dari segi politis, ekonorni, sosial, budaya, dan pertahanan keair anan. Perkembangan wilr.yah di Kecamatan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk sampai dengan akhir Tahun 2004 jumlah penduduk Kecamatan Tabir berjumlah 75.549 jiwa dengan laju pertumbuhan 1.88 ~~ pertahun. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkernbang dalam masyarakat dan untuk lebih rnenigkatkan peran aktif masyarakat, terutama dalam rangka mewujudkan pe\aksanaan Otonorni Daerah dipandang perlu mernbentuk Kecamatan Tabir Selatan sebagai pemekaran Kecamatan Tabir. ## II.PA \.LO xu P-\. vt.. Pasal I Cukup jelas Pasal ::2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat(l) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Batas Kecamatan Tabir Selatan adalah penetapan batas !uar rencaru, Kecamatan Tabir Selatan sesuai dengan kesepakatan Lembaga Adat 60 Segala Bathin, K epala Desa dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Tabir, menyepakati batas luar yang melewau jalan Kabupaten dan jalan Desa adalah shh · - a. Sebelah Utura antara Desa ivluara Delang dengan Desa Tanjung Rejo disepakati di Sunga: Mende tang. - b. Sebelas Selatan dengan Kecamatan Parnenang - c. Sebelah Timur dengan Kecamatar. Pauh Kabupaten Sarolangun. - d. Sebelah Barat antara Desa Sinar Gading dengan Desa Tambang Baru disepakati di Sung Mendelang Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelus Pasal 4 Cukup Jelas