PERATURAN BUPATI RI Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi selaku unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2017
TENT ANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi selaku unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi 103, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2.
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
v
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26 Tahun 2011);
8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TRANSMIGRASI
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi selanjutnya disingkat DPMPTSPT adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
9. Non Perizinan adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang tidak tergolong perizinan.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
- 1 1 . Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau perundang - undangan lainnya.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Pelayanan Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Bank adalah Bank Umum dan atau Bank Daerah.
17. Pemohon adalah pemohon izin dan/atau non perizinan.
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 2
- ( 1) Jenis Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan di DPMPTSPT adalah:
- a. Izin Tempat Usaha (SITU);
- b. Izin Gangguan (HO);
- c. Izin Mendirikan Bangunan (!MB);
- d. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- e. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
- g. Izin Tanda Daftar Industri (TD!);
- h. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
1. Izin Penangkapan Ikan (SIP!);
- J. Izin Usaha Perikanan (!UP);
- k. Izin Apotik / Tako Obat;
- I. lzin Praktek dokter;
- m. Izin Operasional Koperasi;
- n. Izin Catering/penyedia makanan/minuman;
- o. Izin Rumah Makan (!RM);
- p. Izin Mendirikan Tower/menara;
- q. Izin mendirikan Baliho/iklan/promosi lainnya;
- r. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- s. Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
- t. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
- u. Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- v. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
- w. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
- x. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal (merger);
- y. Izin usaha penggabunagn perusahaan PM untuk berbagai sektor usaha;
- z. lzin Opr. Rumah Sakit;
- aa. Izin Opr. UPTD Puskesmas;
bb. Izin Opr. UPTD Gudang Farmasi;
cc. Izin Opr. Klinik;
- dd. Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing); dan ee. Izin Tempat Hiburan.
- (2) Jenis Pelayanan Non Perizinan yang diselenggarakan di DPMPTSPT adalah:
- a. Rekomendasi Kanopi;
- b. Rekomendasi Spanduk/Reklame;
- c. Surat Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi;
- d. Surat Rekomendasi Pedagang Alat Kesehatan;
- e. Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
- f. Rekomendasi Melakukan Penelitian di Sekolah/Lembaga; dan
- g. Pelayanan informasi dan Pengaduan.
- (3) Izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. permohonan baru;
- c. pendaftaran kembali; dan
- b. perpanjangan;
- d. perubahan.
- (4) Tugas pengelolaan izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Penanaman Modal pada DPMPTSPT dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
Pasa.1 3
Penandatanganan izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kepala DPMPI'SPT
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 4
- ( 1) Pemohon berhak mendapatkan informasi dan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dokumen permohonan dapat dilayani lebih lanjut setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Dokumen permohonan harus dibawa langsung oleh pemohon atau orang lain yang diberikan kuasa tertulis.
- (4) Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah tidak dapat menjadi perantara pemohon izin.
##
PENJELASAN
Pasal 5
- ( 1 ) Tim Teknis melakukan penelitian dan pengkajian