PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dilaksanakan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan karakteristik ·wilayah menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hunif a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pferpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Am di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4350);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentahg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 T^un 2004 Tfentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar^ Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Noiiior 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
dan
BUPAti SERAM BAGIAN BAi^t .MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perund^g-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Keija Perangkat Daerah yang sel^jutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penjampanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut ketribusi,. adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yarig khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainya yang sejenis.
12. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayan^ kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggial dirawat inap.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/ cacat.
16. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu :
- a. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat);
- b. Puskesmas Pembantu;
- c. Puskesmas Keliling;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
18. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
19. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
20. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medik yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
21. Surat Izin Praktek Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan daii menjalankan praktik kedokteran di Riimah Sakit Pendidikan dan jejiaringnya.
22.
- Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yan diberikaii kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
24. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk menjalankan Praktek Perawat Perorangan /berkelompok.
25. Surat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat Gigi untuk liielakukan pelayanah kepetawatan kesehataii gigi dan mulut di sarana pelayanan kesehatan.
26. Surat Izin Operasional Rumah SaMt adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengelola Rumah Sakit sebagai bukti sah rumah sakit melakukan kegiatan secara operasional.
27. Surat Izin Kerja (SIK) Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk melakukan praktek kebidanan disarana pelayanan kesehatan.
28. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan Praktek Bidan Perorangan/berkelompok.
29. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
30. Toko obat adalah toko yang diberi izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
31. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
32. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Desa dan/atau dengan sebutan lain/Kelurahein sebelum diangkut keTPA.
33. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untukpenampungan, mengelola dan memusnahkan sampah.
34. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
35. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
sementara.
38. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
39. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
40. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
41. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kabakaran.
42. Racun api adalah Zat yang tersimpan dalam tabung logairi yang dipergunakan sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran.
43. Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.
44. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tiridakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busa racun api pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakarsin tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
45. Retribusi Pengendalian Menara Telekoitiunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
46. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
47. Jasa Telekomunikasi adalah layanari telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringantelekomunikasi.
48. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dal^ rangka bertelekomunikasi.
49. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
50. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
- I uu U &gt; u o telekomunikasi khusus.
52. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transeiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.
53. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
54. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
55. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
56. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu mfinyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
57. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk , Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
58. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
59. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi.
60. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
61. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah menara tdekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
62. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh SKPD di bidang teknis kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di daerah.
63. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut 1MB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
65. Izin Operasional aaalan izin yang memoen naK aaii Kewajiuuii Kepaud peuiuiiuii untuk mengoperasionalkan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
66. Zona adalah batasan area persebarari peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
67. Pembangunan adalah kegiatan pembarigunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Bersama telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
68. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang hams dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu peijanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
69. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu/Bersama adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
70. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorahgan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keaiiianan negara.
71. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
72. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
73. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
74. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
75. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yangbersangkutan.
76. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya pengadaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
77. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
- waktu bagi wajib Retribusi untiik memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
79. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selatijutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarriya jumlah pokok retribusi yang terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang tisrutang atau seharusnya tidak terhutang.
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihaii retribusi dati/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
83. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
84. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi sefta menemukan tersangkanya.
BAB II - GOLONGAN DAN JBNIS RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini Terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/KeberSihan
-
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- g. Rertribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3
Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Kelilihg.
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan Kesehatan Medis yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling milik P^erintah Daerah yaiig terdiri dari:
- a. Konsultasi, pemeriksaan dan atau obat;
- b. Tindakan medik;
- c. Ambulan;
- d. Perawatan Jenazah;
- e. Diklat;
- f. Laboratorium;
- g. Radiologi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah ofang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-uridangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aspek pelayanan publik.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 8
Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di daerah.
Pas^ 9
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelay^an Persampahan/kebersihan yang diselengg^akan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan /kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang^undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.
Bagian KedUa
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa d^ Prinsip Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 11
- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur
BAB IV - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 12
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi, yaitu untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan,
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah yang termasuk sewa/beli lokasi tempat pembuangan akhir.
RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 13
Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas jasa Penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tempat parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 15
- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayar^ Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 16
- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 17
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan ## BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
. Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 18
Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas pelayanan, Penggunaan/pemanfaatan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasaryang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 20
- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha pada tempat/bangunah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah oraiig pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong / Retribusi Pelayanan Pasar.
Bagian Kedua
Tingkat Peiiggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 21
- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 22
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan ## BAB VII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 23
Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor. termasuk kendaraan bermotor di air, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 25
- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik kendaraan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau uji emisi atau uji lengkap di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 26
- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 27
- (1) Denda atas kehilangan buku uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf c dan denda atas keterlambatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf d, tidak menghapus kewajiban subjek retribusi untuk membayar retribusi terutailg.
- (2) Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 28
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan bes^an tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan ## BAB Vlli
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 29
Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian/pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 31
- (2) Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan bes^an tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan ## BAB Vlli
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian/pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat-alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badanyangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Bagian Kedua
TingkatPenggunaanJasa, Masadan Prinsip Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 32
- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB IX
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
Bagian Kesatu
Ketentuan Pemb^gun^ Menara
Paragraf 1
Rencana Induk Menara Bers^a Telekomunikasi
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 34
- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara bersama telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorieritasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaatyangsebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
- a. menjaga estitika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata;
- b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
- d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
- e. standarisasi bentuk, kualitas dankeamanan menara telekomunikasi;
- f. meminimalisir gejolak sosial;
- g. meningkatkan citra wilayah;
- h. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- i. memudahkan pengawasan dan pengendali^;
- j. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
- n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (global system for mobile communication) maupun GDMA {code division multiple access) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN dan Iain-lain;
- o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya keija sama antar operator; dan
- p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator;
Paragraf 2
Pembagian Zona
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 35
- (1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanari dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zbnanya telah ditetapkan
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 36
- (1) Pembangunan menara dalam zona dibatasi minimal 3 (tiga) menara dengan radius 400 (empat ratus) meter.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib mernanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing.
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (4) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam,bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik yang telah ditentukan.
- (1) Demi efesiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 38
Pembangunan menara Bersama tdekomunilkasi dapat dilaksan^an oleh ;
- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; dan
- c. badan usaha swasta nasional;
- d. Pemerintah Daerah.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 39
- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan/gedung, papan iklan/reklame, ketentuan perizinannya disamakan dengan pembangunan menara diatas tanah.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 40
- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergefak di bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh ihodaliiya atau kepemilikan sahaiiinya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki izin usaha jasa konstruksi.
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak Ketiga hams menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 41
Pembangunan menaraBersama Telekomunikasi harUS sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktorfaktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstmksi menara telekomunikasi, antara lain :
- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi
- c. stmktur menara telekomunikasi;
- d. rangka stmktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin; dan
- g. gempa bumi.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 42
- (1) Menara Bersama Telekomunikasi hams dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagimana dimaksud pada ayat (1) hams sesuai dengan peraturan pemndang-uridangan yang berlaku , antara lain :
- a. pertanahan [grounding]
- b. penangkal petir;
- c. catu daya;
- d. lampu halangan penerbangan [AviationObstruction Light);
- e. marka halangan penerbangan [AviationObstruction Marking); dan
- f. pagar pengamanan .
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. nama pemilik Menara Bersama Telekomunikasi;
- b. penyedia Jasa kontruksi;
- f. luas area Menara Bersama telekomunikasi;
- g. kapasitas listrik terpasang;
- h. beban maksimal Menara Bersama Telekomunikasi;
- i. data Telco operator yang menyewa [tenantl di tower tersebut;
- j. nomor dan tanggal 1MB; dan
- k. nomor dan tanggal Izin Gangguan.
Paragraf 5
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 43
Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbang^, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar pefiduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama {b^kbom) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.
Paragraf 6
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 44
- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu hams memenuhi ketentuan perundang undangan yangberlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
- a. kawasan bandar udara / pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan hutan lindung;
- (3) Izin penyelenggaraan menara di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Ihstansi pengelblanya
Paragraf 7
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamuflase
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 45
Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi taiiibahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupah (coverage) dan kemampuan tralik frekuensi telekomunikasi
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 46
Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi ysing berada di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase yang bangunan pendukunghya bercirikan arsitektur Daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama Telekomunikasi.
Bagian Kedua
Penggunaan Menara Bersama
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 47
Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atati Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi, harus memberikan kesenipatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara bersama telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara bersama telekomunikasi.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 48
Calon pengguna Menara Bersama telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk ikut menggunakan Menara Bfersama Telekomunikasi harus memuat keterangan sekurang-kurangnya antara lain :
- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan pertanggungjawaban ;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- (1) Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi hams saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkein kesepakatan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi dan / atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.
Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 50
- (1) Penyedia Menara Bersama telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama telekomunikasi diwajibkan untuk :
- a.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 51
Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi antara Penyelenggaraan Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam peijanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
%
dan penataan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
- (2) TP3MT sebagaiamana dim^sud pada ayat (1) beftugas :
- a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan;
- b. meneliti kelayakan konstruksi daii rencana anggaran Biaya (RAB).
- c. melakukan perhitungan besamya retribusi;
- d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ;
- e. memberikan rekomendasi pemberian izin ;
- f. memberikan rekomendasi pencabutan izin;
- g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara;
- h. melaksanakan tugas lain yang berkadtan dengan pertiberian izih nienara bersama telekomunikasi.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keempat
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Perizinan
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 53
- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama telekomunikasi wajib memiliki:
- a. Rekomendasi pengusahasin menara bersama telekomunikasi
- b. 1MBMenara;
- c. Izin Gangguan (HO) Menara; dan
- d. Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan, rekomendasi dari TP3MT.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 54
- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi wajib mengajukan periiiohonan rekomendasi Pengusahaan menara Bersama telekomunikasi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai langkah awal untuk mengurus perizinan berikutnya.
.
dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 55
- (1) 1MB menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2)
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 56
- (1) Izin operasional menara bersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh SKPD yang berwenang.
- (2) izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. rekomendasi ketinggian dan instansi yang berwenang;
- b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
- c. bukti kepemilikan tanah dan atau siirat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atauTahan;
- d. surat pernyataan persetujuan minimal ^4 dari jumlah kepala keluarga sekitar dalam radius 1(satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh kepala desa/Lurah, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
- f. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengansuransikan lingkungan menara untuk mengantisipasi jika teijadi suatu kecelakaan jiwa maupun kerusakan material akibat bangun^ tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi.
- g. surat kesanggupan membongkar Menara Bersama Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan derigan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Gambar teknis , meliputi:
1. peta lokasi
2. peta situasi lokasi
3. site plan;
4. denah bangunan 1:100
5. tampak,potongan,rencana pondasi 1:100
6. perhitungan struktur/konstruksi;
7. uji penyelidikan tanah
8. grounding (penangkal petir)
9. titik koordinat (dari GPS)
- i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Instansi yang berwenang;
- j. surat pemyataan kesanggupan untuk memakai menara bersama telekomunikasi.
- k. surat kontak keijasama paling sedikit 3 (tiga) operator untuk pemohon izin bam dan paling sedikit 2 (dua) operator untuk menara existing.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 57
- (1) Izin operasional dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (2) Izin operasional Menara Bersama Telekomunikasi tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 59
- (1) Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Men^a Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau pengelola Menara Bersama telekomunikasi dengan harga y^g wajar,
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 60
Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 62
Wajib Retribusi adalali orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 63
- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 64
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan stmktur dan besaran tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 65
Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPIJALAN UMUM
Pasal 67
- (1) Bupati menerbitksin SKRD untuk penetapan retribusi.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
.
TATA CARA PEMBAYA]^
BAB XII - TATA CARA PEMBAYA]^
Pasal 68
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambatlambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYA]^
Pasal 69
- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakuk^ secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka w^tu tertentu deiigan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYA]^
Pasal 70
- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 71
- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat Imn yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluafkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tan^al waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi hams membayar retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 72
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pel^sanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
TATA CARA PERUBAHAN TARIF
BAB XIV - TATA CARA PERUBAHAN TARIF
Pasal 73
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi kemb^i sebag^inana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian. 'dàn
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Struktur dan besamya tarif Retribusi di tetapkan sebagaimana terlampir dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Periayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- d. Retribusi Pelayanan Pasar
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- f. Retribusi Pemeriksaan Mat Pemadam Kebakaran
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

## BAB XVI

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 75

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## Pasal 76

- (1)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 81 didahului dengan Surat Teguran;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringat^/Surat Lain y^g sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XVII

## TATA CARA PENGAJUAN KSBERATAN

## Pasal 77

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukah keberatan haiiya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- \^l tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang teijadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi,
- (5) Pengajuan keberatan tidak. menunda kewajib^ membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 78

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untUk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 79

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XVIIl

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

## PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 80

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;

Bupati.

## BAB XIX

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembay^an Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, .permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran. Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikein imbalan bunga sebesatr 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana diinaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebiat;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerint^ Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 83

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi y^g sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XXI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

## Pasal 84

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk mertguji kepatuhaii pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam r^gka melaks^akan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.

## BAB xxn

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 85

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemenfaatan insentif sebagaimana diiiiaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXIII

## KETENTUAN KHUSUS

## Pasal 86

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk rfienjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaumana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalain pelaksanaan ketentuan peratursin perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ;
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenarig melakukan periksaan dalam bidang keuangan daerah.

- Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki izin penyelenggaraan menara telekomunikasi dan dengan sengaja tidak melaporkan informasi menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku dapat dipidana kurungan palmg i»Tna 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling b^yak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyalc 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam pas^ 87 merupakan penerimaan Negara.

## BAB XXV PENYIDIK

## Pasal 89

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- a. Menerima, mencari, mengumpialkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyltaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumenyang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan pen3ddikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penj^idikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXVI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90 .

## Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan;
2. b; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 33 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi PengganUan Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 35 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- tentang Retribusi Terminal;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 41 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 42 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 43 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 44 Tahun 2007 tentang Retribusi Pungutan Hasil Perikanan;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 45 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek;
- I. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 46 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 47 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Perikanan;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemberian Perizinan Bimbingan Pengendalian Dibidang Kesehatan;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 50 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 51 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Perikanan;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 52 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatusahaan Perdagangan;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 53 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perfilman Dan Penggunaan Sistim Distribusi Entena Parabola (TV Kabel);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 54 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatusahaan Koperasi;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di

pada tanggal

Piru

20 Mei 2014


Diundangkan di: Piru

pada tanggal

: 27 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH kabupaten SERAM BAGIAN BARAT

## MANSUR TUHAREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 133

## NOMOR 04 TAHUN 2014 TENtANG RETRIBUSI JASA UMUM

## L UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besarpengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayaipelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dSn kemandiri^ daerah, walaupun dalam kenyataarmya tidak banyak diharapkan dapat rhenutupi kekurangah kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Dengan diberlakukarmya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan xmtuk memimgut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum tersebut. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah imttik melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Peinadam Kebakaran;
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

| i'asai | 2. | a Cukup | tiurui |
|----------|----------|-------------------------|--------------|
| | | Jelas b | Huruf |
| | | Cukup Jelas c Culnap | Huruf |
| | | Jelas d | Huruf |
| | | Cukup Jelas Cukup Jelas | Huruff |
| Pasal | 3 | Cukup Jelas | |
| Pasal | 4 Ayat | Cukup Jelas Huruf a | (1) |
| | | Cukup Jelas Huruf b | |
| | | Culcup Jelas | Huruf d |
| | | Cukup Jelas | |
| | | Cukup Jelas | Huruf f |
| | | Cukup Jelas | Hurufg |
| | | | Ayat (2) |
| | | Cukup jelas | Ayat (1) |
| | Ayat | Cukup Jelas | (2) |
| | | Cukup Jelas | Ayat (1) |
| | Ayat | Cukup Jelas | (2) |
| | | Cukup Jelas | Ayat (1) |
| | Ayat | Cukup Jelas | (2) |
| Pasal | 8 | Cxakup Jelas | |
| Pasal | | Cukup jelas | 9 (1) |
| | Ayat | | |
| | | Jelas | Hurufa Cukup |
| | | b Cukup Jelas | Huriif |
| | | c Cukup Jelas | Huruf |
| | Ayat | | (2) |
| Pasal | | Cukup Jelas | lOAyat(l) |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas | |

| | Ciikup Jelas |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pasal 12 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Pasal 13 Pasal 14 Ayat (1) | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Ayat (2) Pasal 20 Ayat (1) Ayat (2) | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Pasal 15 Ayat (1) Ayat (2) Pasal 16 Ayat (1) Ayat (2) | Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Pasal 23 Pasal 24 | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Ayat (2) Pasal 22 Pasal 25 Ayat (1) | Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Ayat (2) | |
| Pasal 21 Ayat (1) | |
| Pasal 26 Ayat (1) Huruf a | Jelas |
| | Cukup Jelas |
| Huruf b | Cukup Jelas |
| Cuioip | |

42

| Ayat (z) Huruf | a | | |
|-------------------|---------------------------|--------|----|
| b | Cukup Jelas | | |
| Huruf | Cukup Jelas | | |
| Pasal 27 Ayat (1) | Cukup Jelas | | |
| Pasal 28 Ayat (1) | Cukup Jelas Cukup Jelas | (2) | |
| Ayat (2) | Cukuf) Jelas | | |
| Pasal 29 | Cukup Jelas | | |
| Pasal 30 | Cukup Jelas | | |
| Pasal 31 Ayat (1) | Cukup Jelas | | |
| Pasal 32 | Cukup Jelas | | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas | | |
| Pasal 33 Ayat (1) | Cukup Jelas | | |
| Ayat (2) | Cukup Jelas | | |
| Pasal 34 Ayat (1) | Cukup Jelas | | |
| Ayat (2) | Cukup Jelas | | |
| Hurufa | Cukup Jelas | | |
| Huruf Huruf c | b Cukup Jelas Cukup Jelas | | |
| Huruf | d Cukup Jelas e | Huruf | |
| Huruf h | Cukup Jelas Cukup Jelas | Hurufg | |
| Hurufi | Cukup Jelas | | |
| | Cukup Jelas | | |
| Hurufj | | | |
| | Cukup Jelas | | |
| | | | 43 |

Hurui m

| | | Cukup Jelas n |
|-------|----------------------|---------------------------|
| | Huruf | Cukup Jelas |
| | 35Ayat(l) | Cukup Jelas |
| | 36Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) | Cukup Jelas |
| | 37 Ayat (1) | Ciikup Jelas |
| | Huruf | Cukup Jelas b Cukup Jelas |
| Pasal | 38 Huruf | a Cukup Jelas |
| | Huruf | b |
| | Hurufc | Cukup Jelas |
| | Huruf | Cukup Jelas |
| Pasal | | Cukup Jelas |
| Pasal | Ayat (2) | |
| | 40 Ayat (1) Ayat (2) | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal | | Cukup Jelas |
| | Huruf b | |
| | | Jelas |
| | Hurufc | |
| | | Cukup Jelas |
| | | Cukup |

Cukup Jelas

| | Huruff |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Cukup Jelas | Huruf g |
| Ayat (3) Huruf a Cukup Huruf b | Jelas Ciikup Jelas Hurufc |
| Huruf | Cukup Jelas d |
| Huruf f | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Huruf | i Cukup Jelas Hurufj Cukup Jelas |
| J6las | Cukup Cukup Jelas |
| | Jelas |
| | Cukup Jelas |
| Huruf b Cukup Huruf c | |
| Cukup | Jelas |
| Huruf d Cukup | Jelas |

## Huruf g

Cukup Jelais

| | Ayat (3) | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 45 | | Cukup Jelas |
| Pasal 46 | | Cukup Jelas |
| Pasal 47 | Cukup Cukup | Jelas Jelas |
| Pasal Pasal 49 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Pasal 50 Ayat (1) Ayat (2) | 48 Huruf a Huruf b Huruf c Huruf d Huruf Huruf Huruf c | Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas a Cukup Jelas b Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Pasal | 52Ayat(l) | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| | Ayat (2) Huruf | |
| a Cukup b Cukup | Huruf Hurufc Huruf d | Jelas Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Hurufe | Huruff Hurufg | Jelas Jelas |
| | Cukup Cukup | |
| h | | |
| | Huruf | |
| | | Jelas |
| | | Cukup |

Cuimp jeias

| Huruf b Cukup Huruf c Cukup Huruf d Cukup Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 54 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 55 Ayat (1) Cukup Jelas | Jelas Jelas Jelas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Jelas 56 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Huruf c Cukup Jelas Hurufd Cukup Huruf e Cukup Huruff Cukup Hurufg Ciakup Huruf h Cukup Hurufi Cukup | Jelas Jelas |
| Pasal | Jelas |
| Jelas Jelas Jelas Hurufj Cukup Jelas | Jelas Jelas Jelas |

| | Cukup Jelas |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cukup Pasal 58 Hurufa Cukup | Jelas Jelas |
| Pasal 59 Ayat (1) | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) Pasal 62 | Jelas Cukup Jelas |
| Pasal 63 Ayat (1) | Cukup |
| | Cukup Jelas |
| Pasal 64 Ayat (1) | |
| Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) | Jelas Jelas |
| Pasal 65 Pasal 66 Ayat (1) | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Ayat (2) Ayat (3) Pasal 67 Ayat (1) Ayat (2) | Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Pasal 68 Ayat (1) | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Pasal 69 Ayat (1) | |
| | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | |
| | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | |

Pasal

70 Ayat (1)

| | Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 71 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 72 Pasal 73 Ayat Ayat | Cukup Jelas (1) (2) Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Pasal 74 Huruf Huruf Huruf Huruf Huruff | Cukup Jelas Hunifa Cukup Jelas b Cukup Jelas c Cukup Jelas d Cukup Jelas e |
| | Cukup Jelas Cukup Jelas Hurufg Jelas |
| Pasal 75 Pasal | Cukup Cukup Jelas |
| 76Ayat(l) Ayat (2) Ayat | (3) Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Pasal 77 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | |

Pasal

78 Ayat (1)

| | Cukup Jelas |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayat (2) Ayat (3) | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| 79 Ayat (1) | Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Ayat (2) 80 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) | Cukup Jelas |
| 81 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) | Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cxikup Jelas a Cxikup Jelas b |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| | Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| | Cukup Jelas Cukup Jelas |
| Ayat (6) Ayat (7) | |
| 82 Ayat (1) Ayat | |
| (2) Huruf | |
| Huruf | |
| 84 Ayat (1) | |
| | Cukup Jelas |
| Pasal | |
| Ayat | |
| (3) | |
| Ayat (2) | |
| Pasal 83 Ayat (1 | |

CuKupJelas

| | Ayat (3) | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|
| | Pasal 85 Ayat (1 | Ciikup Jelas | Ciakup | Ciakup |
| Pasal 86 Ayat (1 Ayat Ayat | (2) Cukup Jelas Cukup Jelas (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b | | | |
| Pasal 87 Pasal 88 Ayat (1) Ayat (2) | Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas | Cukup Jelas | | |
| Ayat (3) | Jelas Cukup Jelas b Cukup Jelas c Cukup Jelas d Cukup Jelas e | | Cukup | Cukup |
| | Hurufa Huruf Huruf Huruf Huruf Cukup Jelas Huruf f | | | |
| | Cukup | Jelas | Cukup | Cukup |
| | Cukup k | Jelas | | |
| Hurufj | | | | |
| | Cukup | | | |
| | | Jelas | | |
| Hurufi | | | | |
| Huruf | | | | |

flUlUl u

| | Cukup Jelas | |
|--------|--------------------------------|-------|
| | Huruf c | |
| | Cukup Jelas Huruf d | |
| | Cukup Jelas | |
| | Huruf e | |
| | Cukup Jelas Huruff | |
| | Cukup.Jelas Hurufg Cukup Jelas | |
| | Cukup Jelas Huruf r | |
| | Cukup Jelas Hurufq | |
| | Cukup Jelas Huruf p | |
| | Cukup Jelas Huruf s | |
| | Cukup Jelas | |
| | Huruf t | |
| | Cukup Jelas | |
| Pasal | | |
| Hurufu | | |
| 91 | | |
| | | Jelas |
| | | Cukup |

## TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENSERAMBAGIANBARATTAHUN2014 NOMOR0135

TTOTIT^W

TENTANG

Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pelayanan Kesehatarl.

## TARIF REKAM MEDIS

| No | Uraian | Jasa Pelayanan | Jasa Pelayanan | Jasa Rumah Sakit | Jasa Rumah Sakit | Tarif Retribusi | Ket |
|------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 1 | Pasien Bam | Rp | 2,000 | Rp | 8,000 | Rp 10,000 | |
| 2 | Kunjung] Ulang | Rp | 2,000 | Rp | 3,000 | Rp 5,000 | |
| 3 | Pembuatan Kartu RM | Rp | 1,000 | Rp | 4.000 | Rd 5.000 | |

## TARIF POLIKLINIK

| No | Uraian | Jasa Pelayanan | Jasa Rumah Sakit | Tarif Retribusi | Tarif Retribusi | Ket |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | Pemeriksaan dokter umum | 17,500 | 7,500 | Rp | 25,000 | |
| 2 | Pemeriksaan dokter spesialis | 35,000 | 15,000 | Rp | 50,000 | |
| 3 | Konsul Spesialis interen poliklinik | 24,500 | 10,500 | Rp | 35,000 | |

## TARIF KLINIK FISIOTERAPI

| Nc | Jasa Uraian Pelayanan | Jasa Rumah Sakit | Tarif Retribusi | Ket |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 | Rawat Jaian Tindakan dengan 1 alat Rp 24,000 Tindakan dengan 2 alat Rp 24,000 Tindakan dengan 3 alat Rp 30,000 Exsersice Ringan Rp 15,000 Exsersice Berat Rp 18,000 Tindakan dengan 3 alat + Exercise Rp 30,000 Rawat Mondok KIs III Tindakan dengan 1 alat Rp 9,000 Tindakan dengan 2 alat Rp 12,000 Tindakan dengan 3 alat Rp 18,000 Exsersice Ringan Rp 9,000 Exsersice Berat Rp 12,000 Tindakan dengan 3 alat + Exercise Rp 18,000 Rawat Mondok KIs II dan KIs Tindakan dengan 1 alat 24000 | Rp 16,000 Rp 16,000 Rp 20,000 Rp 10,000 Rp 12,000 Rp 20,000 Rp 6,000 Rp 8,000 Rp 12,000 Rp 6,000 Rp 8;000 Rp 12,000 Rp 16,000 | 40,000 40,000 Rp 50,000 25,000 30,000 50,000 15,000 20,000 30,000 15,000 20,000 30,000 40,000 | |

| 1 | Pemeriksaan dokter Spesialis 30000 | Rp | 20,000 | Rp | 50.000 |
|-----|--------------------------------------|------|----------|------|-----------|
| 2 | ESWT 3 XTerapi 900000 | Rp | 600,000 | Rp | 1,500,000 |

## TARIF UGD

| No | Uraian | Jasa Rumah Sakit | Tarif . i^etribusi | Ket |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1 RM Pasien | Jasa Peiayanan 7,000 21,000 35,000 17,500 18,000 | 3i000 | Rp lOiOOO | luarjatti dinas |
| 1 Pemeriksaan Umum | | 9,000 Rp | 30,000 | |
| 2 Pemeriksaan Spesialis | | 15i000 Rp | 50,000 | |
| 3 rindakan | | 7,500 Rp | 25,000 | |
| a. Medikasi sedang | | | | |
| b. Medikasi berat | | 12,000 Rp | 30,000 | |
| Medikasi Kecil | 27,000 | 18,000 Rp | 45,000 | |
| c. Hecting 1-2 | 12,000 | 8,000 Rp | 20,000 | |
| d. Hecting 3-5 | 18,000 | 11,000 Rp | 30,000 | |
| hecting (> 5/1 Jaltan) | 30,000 | 20,000 Rp | 50,000 | |
| e. Affheeling kecil (1-4) | 4,500 | 3,000 Rp | 7.500 | |
| f. Aff hecting sedang (5-10) | 9,000 | 6,000 Rp | 15,000 | |
| g. Affhecting berat (>10) | 12,000 | 8,000 Rp | 20,000 | |
| h. insisi abses i. | 18,000 | 11,000 Rp | 30,000 | |
| Ekg | 36,000 | 24,000 Rp | 60,000 | |
| j. EKGMonitor | 24,000 | 16,000 Rp | 40,000 | |
| k. Pasangtnfus | 45,000 | 30i000 Rp | 75,000 | |
| 1. Pasang Tampon Sederhana | 15,000 | 10,000 Rp | 25,000 | |
| m. Pasang NGT | 12,000 | 8,000 Rp | 20,000 | |
| n. Pasang Kateter | 18,000 | 11,000 Rp | 30,000 | |
| 0. Nebulizer | 15,000 | 10,000 Rp | 25,000 | |
| p. Cross Insisi | 18,000 | 11,000 Rp | 30,000 | |
| q. Kontrolluka sedang | 24,000 | Rp 16,000 | 40,000 | Max Tarif 2X sehr |
| r. Kontrol luka berat | | 10,000 Rp | 25,000 | |
| s. Ekstraksi kuku t. | 15,000 | 20,000 Rp | 50,000 | |
| IntubasI | 30,000 48,000 | 32,000 | Rp 80,000 | |
| u. Pemasangan gips serkuler | 133,500 | 89,000 Rp | 222,500 | |
| V. Pemasangan Black slape | 210,000 | 140,000 Rp | 350,000 | |
| w. Pemasangan ransel verban | 105,000 | 88,000 Rp | 175,000 | |
| X. DC shock | 30,000 | 20,000 Rp | 50,000 | |
| | 90,000 | 60,000 Rp | 150,000 | |
| y. Kumbahlambung | | 20,000 Rp | 50;000 | Sdh Ternlsk |
| | 30,000 | | | Pemasangan |
| aa. Venaseksi | 105,000 | 70,000 Rp | 175,000 | |
| bb. Evakuasi corpus | 30,000 | 20,000 | Rp | |
| Rjp | 45,000 | | 50,000 | |
| cc. | | 30,000 Rp | 75,000 | |

2

| ee. Observasi > 6 jam | 54,000 4,500 | 36,000 | Rp | 90,000 | Bim termsk Tarif pemeriksaan Dokter 2X |
|--------------------------------|----------------|----------|------|----------|------------------------------------------|
| ff. Injeksi/obaVhr | | 3,000 | Rp | 7,500 | |
| gg. Skintest | 6,000 | 4,000 | Rp | 10,000 | |
| hh. Suclion/x | 12,000 | 8,000 | Rp | 20,000 | Max 50.0a0/hr |
| il. GVKecil | 6,000 | 4,000 | Rp | 10,000 | |
| jj. GVSedang | 9,000 | 6,000 | Rp | 15,000 | |
| kk. GVBesar | 18,000 | 12,000 | Rp | 30,000 | |
| Bahan Medls Habis Pakai (BMHP) | | | | | |
| a. BMHP kecil | 3,000 | 7,000 | Rp | 10,000, | |
| b. BMHP sedang | 4,500 | 10,500 | Rp | 15,000 | |
| c BMHP berat | 6,000 | 14,000 | Rp | 20,000 | |
| d Oksigen | 180 | 420 | Rp | 600 | Oksigen ILtr/ Menit |

## TARIF KLINIK BEDAH

| Uraian No | Jasa Peiayanan | Jasa Rumah Sakit | Tarif Retribusi | Tarif Retribusi | Ket |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 Pemeriksaan Spesialis TIndakan | 35,000 | 15,000 | Rp | 50,000 | |
| 2 a. Biopsi lokal anestesi | 210,000 210,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 210,000 210,000 90,000 150,000 210,000 150,000 | 140,000 140,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 140.000 140,000 60,000 100,000 140,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 20,000 4,000 6,000 | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 350,000 350,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 350,000 350,000 150,000 250,000 350,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 50,000 10,000 | |
| b. Ekstirpasi r. Paranichia | | | Rp | | |
| | | | Rp | | |
| c. Rozer plasty d. Sklerotisasi Hemoroid | | | | | |
| e. Sirkumisi | | | | | |
| f. Kista | | | Rp | | |
| g. CauterClavus | | | Rp | | |
| h. Fistulla | | | | | |
| i. Fibroma | ' | | | | |
| j. Haemangiom | | | Rp | | |
| k. Ganglion | | | | | |
| 1. Meeting sederhana | | | Rp | | |
| m. Repair Scar | | | | | |
| n. Kista ateroma | | | | | |
| 0. Vena Seksi oleh dokter | | | | | |
| p. Cauterlsasi | 150,000 | | | | |
| q. Cautythritis | 150,000 | | | | |
| | 150.000 | | | | |
| s. Keioid Bursitis | 150,000 | | | | |
| t. Angkatjahitan | 30,000 | | | | |
| u. Ganti | 6,000 | | | | |
| baiutan kecil V. Ganti baiutan sedang | 9,000 | | Rp | 15,000 | |
| w. Ganti baiutan besar | 18,000 | 12,000 | Rp | 30,000 | |
| X. injeksi varises | 45,000 | 30,000 | Rp | 75,000 | |
| y. incisi Abses | 90,000 | 60i000 | Rp | 150,000 | |
| z. Necrotomi | 90,000 | 60,000 | Rp | 150,000 | |
| aa. Injeksi intraartkuler | 30,000 | 30,000 | Rp | 50,000 | |

3

| Pemeriksaan Spesialis | Rp 35,000 | Rp 15,000 | Rp 60,000 |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Tindakan | Tindakan | Tindakan | Tindakan |
| a. Nekrotoml | Rp 120,000 | Rp 80,000 | Rp 200,000 |
| b. Perawatan Luka diabetik | Rp 120,000 | Rp 80,000 | Rp 200,000 |
| c. PunkslAsltes | Rp270,000 | Rp 180,000 | Rp 450,000 |
| | Rp 270,000 | Rp 180,000 | Rp 450,000 |
| d. Punksi Thryoid | | | Rp 1,000,000 |
| e. Biopsi ginjal dan hepar | Rp 600,000 | Rp 400,000 | 450,000 |
| f. Sklerotomi | Rp 270,000 | Rp 270.000 | Rp Rp 800,000 |
| g. Gastroskopi | Rp 480,000