PERATURAN BUPATI MA Nomor 40 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATENTABALONG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, Menirnbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II TabaloQ.g (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8Q, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486); pada
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA KEPEMUDAAN , OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
Menetapkan PERATURAN ORGANISASI , DINAS KABUPATEN TABALONG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
- 5 Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong:
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
- Pariwisata Kabupaten Tabalong
- Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan pada
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, pada
- dan Pariwisata Kabupaten Tabalong:
- 10 Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong: pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong: pada
- 1l. Bidang adalah Bidang Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong pada
- 13 Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan; Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong:
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong:
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong:
- 15 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
3. perumusan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
6. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; dan
7. C pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18
- b. bahwa ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
- 5 Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong:
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
- Pariwisata Kabupaten Tabalong
- Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan pada
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, pada
- dan Pariwisata Kabupaten Tabalong:
- 10 Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong: pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong: pada
- 1l. Bidang adalah Bidang Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong pada
- 13 Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan; Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong:
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong:
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong:
- 15 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
- (1) yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
3. perumusan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
6. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; dan
7. C pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, terdiri atas:
2. Sekretariat, terdiri atas:
3. 1 Subbagian Perencanaan;
4. 2 Subbagian Keuangan; dan
- 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 1 Seksi Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan Kepemudaan;
- b. Kepemudaan, terdiri atas: Bidang
- 2 Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Pemuda; dan Daya
- 1 Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda. Bidang Olahraga, terdiri atas:
2. Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga; dan
- d Bidang Pariwisata, terdiri atas:
3. Seksi Kemitraan dan Organisasi Olahraga.
- 1 Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
- 3 Seksi Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata
- 2 Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
- e Unit Pelaksana Teknis.
- f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- a. koordinasi kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
6. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat; arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
7. d penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah dan layanan pengadaan barangljasa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Bidang Kepemudaan

Pasal 5

- 1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
- (2) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan.
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan\_
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan

## Bagian Bidang Olahraga Ketiga

## Pasal 6

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (2), Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi: ayat
- (2) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga.
4. a penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga.
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga.

## Bagian Keempat Bidang Pariwisata

## Pasal 7

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- (2) Bidang Pariwisata mempunyai tugas mclaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata.
8. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 8

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 9

Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII

## TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas .

## Pasal 11

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII JABATAN DAN ESELON Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata merupakan jabatan struktural eselon IIla atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini. tetap

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong-


2016

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 05

2016


BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 40