Unknown WALI KOTA CILEGON Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 10 Maret 2017)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran angka 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka perlu untuk dibayarakan di Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Dinas Pekerjaan Umum;
- c. bahwa telah dilakukan validasi dokumen atas pekerjaan yang belum terbayarkan pada Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016 oleh Inspektorat Kota Cilegon melalui Surat Inspektur Kota Cilegon Nomor 700/403/Sekret tanggal 7 Maret 2017;
- d. bahwa sehubungan adanya ketidaksesuaian kode rekening belanja langsung pada Bidang Aset BPKAD Kota Cilegon, maka perlu dilakukan penyesuaian kode rekening dimaksud mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 107 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;


8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 107 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 107);
15. Surat Inspektur Kota Cilegon Nomor : 700/403/Sekret tanggal 7 Maret 2017 Perihal : Penyampaian Hasil Validasi Dokumen.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 107 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggran 2017 (Berita Daerah Kota Cilegon Nomor 107 Tahun 2016) diubah secara parsial dengan rincian sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ke tiga pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 49.124.469.634,(Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus
2. Tiga Puluh Empat Rupiah);
2. Alokasi anggaran untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ke tiga untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp.576.875.450,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh rupiah);
3. Alokasi anggaran untuk Dinas Perhubungan yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ke tiga untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 170.243.800,(Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);
4. Alokasi anggaran untuk penerimaan pembiayaan yang diambil dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 49.871.588.884,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
5. Alokasi anggaran untuk kegiatan (4.04.4.04.01.02.02) Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan pada Bidang Aset BPKAD Kota Cilegon yang semula pada kode Rekening (5.2.2.03.23) Belanja Jasa Kantor Lainnya sebesar Rp. 49.300.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) menjadi kode rekening (5.2.2.21.04) Belanja Jasa Konsultan Lainnya sebesar sebesar Rp. 49.300.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
6. Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 10 Maret 2017 WALIKOTA CILEGON, ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,


SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 5