PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN Nomor 12 Tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugastugas pemerintahan khususnya dibidang kemasyarakatan, maka perlu koordinasi dan sinergi antara lembaga-lembaga pemerintahan dengan lembaga adat dan agama sebagai cerminan Tungku Tigo Sajarangan di Kabupaten Pesisir Selatan,
- b. bahwa untuk terjaminnya koordinasi dan sinergi sebagaimana maksud huruf a diatas, maka perlu diwadahi dalam bentuk Lembaga Musyawarah Kabupaten (LMK) Pesisir Selatan,
- C. bahwa untuk maksud point b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jis Undang- undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang- undang Nomor 58 Tahun 1958,
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida),
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH KABUPATEN ( LMK ) PESISIR SELATAN.
:
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan.
- Komandan Kodim yang selanjutnya disingkat Dandim adalah Dandim 0311 Pesisir Selatan. 5
- Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah Kapolres Pesisir Selatan. 6.
- Kepala Kejaksanaan Negeri yang selanjutnya disingkat Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Painan. 7
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Painan.
9. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Painan
10. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang selanjutnya disingkat LKAAM adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau Kabupaten Pesisir Selatan .
13. Lembaga Musyawarah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat LMK adalah forum konsultasi dan koordinasi antara lembagalembaga pemerintahan dengan lembaga adat dan agama yang ada didaerah dalam rangka kelancaran dan sinergisitas kegiatan pemerintahan terutama yang menyangkut aspek agama, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan.
BAB II - KEANGGOTAAN Pasal 2
Pasal 2
- (l) Keanggotaan Musyawarah Pimpinan Daerah adalah pimpinan lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan TNI/Polri.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Muspida dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Sekretaris Muspida.
BAB III - TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 3
Tujuan pembentukan Muspida adalah :
- a. Terciptanya koordinasi integrasi dan sinkronisasi antara lembagalembaga pemerintahan dengan lembaga agama dan adat dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terutama menyangkut aspek agama, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan.
- b. Dukungan dan fasilitasi dari lembaga-lembaga pemerintahan serta lembaga agama dan adat terhadap setiap program pemerintah yang dilaksanakan di daerah.
- c. Deteksi dini terhadap intensitas dan ektensitas gangguan ketentraman dan ketertiban yang mungkin ditimbulkan dari ekses kegiatan dan hubungan sosial kemasyarakatan.
- d. Terbinanya wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh keberagaman adat dan budaya.
BAB III - TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 4
Fungsi LMK adalah sebagai wadah musyawarah/dialog pimpinan lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, TNI/Polri, Birokrasi, MUI dan LKAAM yang ada di daerah dalam rangka peningkatan kehidupan keagamaan, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan.
RAPAT LMK
BAB IV - RAPAT LMK
Pasal 5
- (3) LMK melaksanakan rapat rutin minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Selain melaksanakan rutin, LMK dapat sewaktu-waktu melaksanakan rapat insidentil apabila ada hal-hal mendesak dan penting yang harus dimusyawarahkan.
- (3) Apabila diperlukan, rapat LMK dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat Muspida.
BAB IV - RAPAT LMK
Pasal 6
- (1) Rapat LMK dipimpin oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan, maka rapat LMK dapat dipimpin oleh Wakil Bupati.
BAB IV - RAPAT LMK
Pasal 7
Rapat Muspida dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :
- a. Dilaksanakan atas kerjasama yang baik dan dengan sikap serta suasana kekeluargaan.
- b. Semangat persatuan dan kebulatan tekad untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dengan selalu mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan kepentingan umum diatas kepentingan individu dan lembaga masing-masing.
3. Cc. Keputusan diambil dengan berlandaskan azas musyawarah mufakat.
- d. Hasil rapat dilaksanakan oleh seluruh anggota LMK sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab lembaga-lembaga masing-masing.
BAB V - SEKRETARIAT LMK Pasal 8
Pasal 8
Dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas LMK dibentuk Sekretariat LMK yang keanggotaannya terdiri dari dari : Asisten Administrasi Pemerintahan selaku Kepala Sekretariat dan Kabag Tata Pemerintahan serta Kasubag Kesatuan Bangsa selaku Notulen dan Anggota Sekretariat.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Kabupaten (LMK) Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 10
Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada tanggal : 25 Januari 2006

Penandatangan: ## BUPATI PESISIR SELATAN dto ## NASRUL ABIT

Penetapan: Diundangkan di '' : Painan Pada tanggal : 25 Januari 2006

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto ## Drs.H.ADRIL NIP. 010087271 BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 02