PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 30 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN HONOR/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN HONOR/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a.
Bahwa berdasarkan Peraturan Derah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 Desember 2015;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer Kategori 2 (K2), Petugas Kebersihan/Cleaning Service, Sopir, Petugas Keamanan dan Honorer dengan perjanjian waktu tertentu), maka Pemerintah Kota Pontianak memberikan Honor/ Tunjangan Bulan Ketiga Belas kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Honor/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
Menetapkan :
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Repulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 13);
14. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak No 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONOR/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Petugas Kebersihan (cleaning Service) adalah tenaga untuk kebersihan kantor.
6. Supir adalah tenaga supir dinas.
7. Petugas keamanan adalah tenaga untuk menjaga keamanan kantor pada malam hari.
8. Honorer dengan perjanjian waktu tertentu adalah tenaga kerja yang didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Bagian Kesatu Maksud
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemberian honor/tunjangan bulan ketiga belas kepada pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. pemberian honor/tunjangan bulan ketiga belas;
- b. pembayaran honor/tunjangan bulan ketiga belas; dan
- c. ketentuan penutup.
BAB III - PEMBERIAN HONOR/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
Pasal 5
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer kategori 2, Petugas kebersihan/Cleaning Service, Supir, Petugas keamanan dan Honorer dengan perjanjian waktu tertentu) diberikan honor/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2016.
BAB III - PEMBERIAN HONOR/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
Pasal 6
- (1) Honor/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2016 atau honor terakhir apabila yang bersangkutan melaksanakan cuti besar.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan sebelum dikenakan potongan iuran ## BAB IV PEMBAYARAN HONOR/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
BAB III - PEMBERIAN HONOR/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
Pasal 7
- (1) Pemberian honor/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan pada bulan Juni 2016.
- (2) Dalam hal pemberian honor/tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2016 maka pembayarannya dapat dilakukan setelah bulan Juni 2016.
BAB III - PEMBERIAN HONOR/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
Pasal 8
- (1) Dalam hal Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer kategori 2, Petugas kebersihan/(Cleaning Service, Supir, Petugas keamanan dan Honorer dengan perjanjian waktu tertentu) menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, honor/tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer Kategori 2, Petugas kebersihan/ Cleaning Service, Supir, Petugas Keamanan dan Honorer dengan perjanjian waktu tertentu) yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan P eraturan P erundang-Undangan.
BAB III - PEMBERIAN HONOR/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
Pasal 9
Pembayaran honor bulan ketiga belas dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil ( Tenaga Honorer Kategori 2, Petugas Kebersihan /Cleaning Service, Supir, Petugas Keamanan dan Honorer dengan perjanjian waktu) tertentu bekerja.
BAB III - PEMBERIAN HONOR/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
Pasal 10
Pembayaran honor/tunjangan bulan ketiga belas sebagaiman dimaksud Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pemberian Honor/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan pada di Pontianak tanggal 27 Juni 2016

Penandatangan: WALIKOTA

Verifikasi: PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 27 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 30