PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SLAU TAGULA Nomor 2. Tahun 2011 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor s. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOIT'IOf 4355); 3. 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 4. 4 Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana lelah diubah beberapa ka1i. terakhir dengan Undangundang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ' 5. Undang-undangNornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Repubtrk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438); 6. 6 Undang-uodang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biam di Provins! Sulawesi utara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4691): ' | | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Oaerah Otonomi (Lembaran Negara Republ!k Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); a. | |-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan lembaran | | | Negara Repub.11k Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerinlah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara I Daerah (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4738): • 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis | | ' | dan Bentuk Produk Hukum Daerah: 12. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah: 13. Peraluran Oaerah Kabupalen Kepulauan Si.au Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Per (berlaku 21 Januari 2011)
Pasal 14
Apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan Alokasi Dana ==. (A\_DD) maka dapa! diberikan sanksi administratif berupa tunlutan ganti rugi dan atau seJemsnya serta eanksl pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BABIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
setiap orang dalam Serita Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan . dengan penetapannya Oaerah Kabupaten Keputauan Siau Tagu\andang 81aro.
Drtetapkan di Ondong Siau pada tanggal21 Januari 2011
��
�
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau tanggal ?1Januari 2011 DAERAH SEKRFTARIS pada

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SlAU TAGULANOANG BIARO NOMOR 15 TAHUN 2011 ## TENT ANG ## PEMBERIAN BANTUAN DUKA

Penandatangan: ## OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO, - Menimbang : a. bahwa guna membantu dan meringankan beban Pejabal, Pegawai Negeri Sipil dan Penduduk yang dilimpa duka di Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro, maka dipandang perlu memberikan bantuan duka; - b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada huruf a diatas. perlu ditetapkan dalam Peraluran Bupa!1 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor s. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOIT'IOf 4355); 3. 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 4. 4 Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana lelah diubah beberapa ka1i. terakhir dengan Undangundang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ' 5. Undang-undangNornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Repubtrk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438); 6. 6 Undang-uodang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biam di Provins! Sulawesi utara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4691): ' | | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Oaerah Otonomi (Lembaran Negara Republ!k Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); a. | |-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan lembaran |

Penandatangan: | | Negara Repub.11k Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerinlah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara I Daerah (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4738): • 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis |

Penandatangan: | ' | dan Bentuk Produk Hukum Daerah: 12. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah: 13. Peraluran Oaerah Kabupalen Kepulauan Si.au Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Oaerah Kabupaten | | | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 3): 14. Peraluran Oaerah Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Biaro NorTIOf 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Penciapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Oaerah Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11); |

Penandatangan: | | 15. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 T.:thun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Blaro Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010Nomor22). | | . . | | | I | | ,-, , ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG 81ARO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DUKA. Menct.tpk.ln: ## BAB I KETENTUAN UMUM ## Pasal 1

Penandatangan: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

Penandatangan: - 2 . Pejabat Daerah adalah Sekretaris Daerah. A � isten,KaKbepala B � dan1 I D1; � s. Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Carnal Pemenntah upaten epu auan eu Tagulandang Biaro.

Penandatangan: - 1 . Pejabat Negar3 adalah 8up3ti. W31&lt;ll Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupa\en Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. . . - PNS adalah PNS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. !: Anggota OPRD adalah anggota OPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penandatangan: - Dewan Peiwakilan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disebut DPRO, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 6. - Perangkat Kampung adalah Perangkat Kampung Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 5. - Pensiunan adalah Pensiunan PNS yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 7. - Keluarga adalah Keluarga dari sa!ah satu Keluarga yang terdaflar pada kartu keluarga Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Dewan atau Peranqkat Kampu � . 9. - Mantan Perangkat Kampung adalah Mantan Perangkat Kampung Kabupalen Kepulauan SiaU Tagulandang Biaro. 8. - Meninggal dunia adalah penstiwa kematian yang menenpa � !lap PNS. An\_ggo\a OPRO, Perangkat Kampung f Kelurahan Siau Tagulandang atarc yang men1nggal secara wajar, dengan pengecualian tidak meninggal akibat melawan Hukum sepert,: bunuh diri. menJlggal sebelum lahir. 10. 13. Penduduk kurang mampu adalah peocluduk yang kurang mampu berdasarlc.an keterangan Lu-ah, Kapitalau mengetahui Carnal dan memihki KTP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 14. Bantuan duka aclalah bantuan yang d1berikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Smu Tagulandang Biaro yang dialokasikan dalam APBO Tahun Anggaran 2011 dan diperuntukan bagi setiap penduduk yang meninggal dunia Tahun 2011 yang pembayarannya sampai dengan bulan Januari 2012 dari Anggaran yang tertata pada APBO Tahun Anggaran 2012. ## BAB II ## PERSYARATAN ## Pnal 2 Persyaralan yang harus dipenuhi untuk memperoleh banluan duka adalah - Surat Keterangan Kematian dari Ka\_pitalaull.urah tempal domisili Almarhum/ Almarhumah.

Distribusi: - Folooopy Kartu Tanda Penduduk dari AlmarhumfAlmarhumah . . Fotocopy Kartu Tanda Peoduduk Ahli Waris yang masrh berlaku dan d1tegahs1r oleh Pejabat yang berwenang. FotOGOPY Kartu Keluarga yang ddegalisir oleh Pejabat yang berwenang. surat Keterangan Ahli Waris oleh Lurah/Kapitalau mengelahui Carnal surat Keterangan Kurang Mampu o!eh LuraM&lt;apitalau mengetahul Carnal FotoeoPY Akte Kemanan dan dilegalisir oleh Pejabal yang beiwenang. ## BAB 111 PENOANAAN ## Pasa1 3 - pefldanaan untuk ban!uan duka berasal dari APBO Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Mggaran 20\ 1 yang ditetapkan pada Pos Anggaran Dana eantuan Ouk.a. - Jumlah bantuan bagi yang meninggal dunia dalam Bab I Pasat 1 angka 1, 2. 3 dan 4 diletapkan sebagai berikul : 2 - a. Pejabat Negara sebesar Rp. 5.000.000.· (Lima Juta Rupiah). - b. Peiabat Daerah dan Anggota OPRO &amp;ebesar Rp. 4.000.000,· (Empat Juta Rupiah). - c Keluarga Pejabat Negara. Pejabat Oaerah dan Anggota DPRD sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). - d. Pegawai Negeri S1pil sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah). - e. Pensiunan PNS Sebesar Rp. 1.500.000,· (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) - I. Perangkal Kampung I Kelurahan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) - , g. Mantan Perangkat Kampung I Kelurahan dan Keluarga Perangkat Kampung J Kelurahan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). - i. Keluarga PNS. Keluarga Anggota OPRD, sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah). - h, Penduduk kurang mampu sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah). ## BAB IV ## TATA CARA PEMBERlAN BANTUAN ## P:isal 4

Penandatangan: - (I) Per.;elujuan pemberian bantuan duka ditetapkan oleh Bupati;

Penandatangan: - (2) Apabila Bupati berhalangan atau berada diluar Oaerah dapat d1letapkan oJeh w 3 kil Bupati;

Penandatangan: - (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berha!angan dan atau be,ada di luar oaerah dapat ditetapkan oleh Sekretaris D3erah. ## Pasal 5

Penandatangan: Apabila persetujuan pembenan banluan duka ditetapkan oleh Wakil Bupati dan atau Sekretaris Oaerah , maka pejabat yang diberl wewenang tersebut berkewajiban : 1. Bertang.gungJawab baik secara administrasi. penyalu,an dan pertanggungjawaban pembenan bantuan,

Penandatangan: 2. Melapor kep.Kla Bupati alas bantuan yang diberikan. ## Pasal6 P � ayaran bantuan duka dtlakukan secara lunai oleh Pemenntah Oaerah kepada ahli wans setelah � ua per.;yaratan dtpenuhi melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretar:,at Daerah Kabupalen Kepulauan Siau T3guJandang Btaro. ., ' ## BABV ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 7

Penandatangan: orang Bcri!a Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar seuac mengatahuinya, memerin!ahkan pengundangan � engan penampat.tmnya da!am Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Btaro D1tetapkan di O!'ldong Srau pada tanggal 24 Jtcnuarl 2011 2011 . SERITA OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SlAU TAGULANOANG BlARO TAHUN 2011 NOMOR 15 ·-

Distribusi: Tembusan

Penandatangan: Yth . 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado

Penandatangan: 2. Wakil Bupali Kepulauan Siau Tagutandang Bmro di Onclong - Stau 2. 3 Pimpinan DPRO Kab. Kepi. Siau Tagulandang Biaro di tnu Siau

Penandatangan: 4. Kepala lnspektorat Kab. Kepi. Siau Tagutandang Biaro dt Ondong- Siau

Penandatangan: 5. Kepala Oinas PPKAD Kab. Kepi Siau lagulandang 13iaro di Ondong -Siau Menimbang Mengingat : ## aUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO -

Penandatangan: pERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 16 TAHUN 2011 ## TENT ANG ## PEOOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ## OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD, - a. bahwa ,.mtuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Perat1.1ran Pemerinlah Nomor 72 Tahun 2005 lenlang Cesa. maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Oesa; 2. c bahwa untuk maksud pada huruf a d1 atas, per1u ditetapkan dengan Peraturan Bupali Kepulauan Siau Tagulanclang Blaro. 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom � r 125. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor f437): Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas lpdang - undang Nomot 32 Tahun 2004 lentcmg Pemerintahan 9aerah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun '2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4844): 2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbt1ngan Keuangan Antara Pefflenntah Pusat dan Pemerinlahan Qaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesra Nomor 4438); 3. Undang - undang 15 Tahun 2007 tenlang Pembentukan Kabucaten Kepulauan Siau Tagulandang arerc di Provinsi Sulawesi IUtara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomot 17, Tambahan Lembaran Negara Repub!1k Indonesia Nomor 4691); 5. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerinlah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenilngan Pemerlntah dan Kevtenangan Provinsi sebagai Oaerah Otonom {Lembaran Negara Republ1k lnd()(lesia Tahun 2000 Nomqr 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerin\ah Nomor 72 Tahun 2005 tenlang Desa (Lembaran Negara Republik lnclonesla Tahun 2005 Nomor 158, Tam � ahan lembaran Negara Republik Indonesia NOO'IO( 4857): 7. Peraturan Menleri Oalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan De$a/Kampung; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Si.au Tagulandang Blaro Nnmrv 11 T:,h"n ?11111 '·"'"'"" A,,...""'"''" C&gt;on,h""''"" ti,,,., Ar':,nb