Unknown Unknown Nomor 85 Tahun 1950 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lg50 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g5l); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0Ol; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 6. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; 7. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor ao59l; 8. 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5); 9. 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Talrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
PERATT'RAN BUPATI TULT'I|GAGI'ITG ITOMOR 12 TAIIUI{ 2015
TEI{TAITG
PERT'BAIIAI{ ATAS PERATURAI{ BT'PATI TULT'NGAGT'ITG I{OUOR 85
TAHI'IT 2014 TEIVTAITG PII{I'ABARAT AI{GGARAIT PEI|DAFATAIT DAI| BELAITT'A DAERAII TAIItff AI{GGARAI{ 2015
DEITGAIY RAIIMAT TT'HAN YANG MAHA ESA
BT'PATI TT'LUIYGAGT'I| G,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 maka perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 85 Tahun 2Ol4 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lg50 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g5l);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0Ol;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 6.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; 7.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor ao59l; 8.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5);
9. 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Talrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
u
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagatmana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarr'bahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 110, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineq'a Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 195, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4t,
- 27.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OI4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2Ol4 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
29. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O11;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84IPMK'O7 l2OO8 tentang Penggunaan Dana Bagr Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2O/PMK.O7l2OO9;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (l'embaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 20O6 Nomor 07 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1O Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2OO5-2O25 (lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2O08 Nomor 01 Seri E);
L
37. Peraturan Daerah Kabupaten T\.rlungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2O1O Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor L2 Tahun 2Ol2 (Irmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol2 Nomor 01 Seri B);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2O1l tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2011 Nomor O1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2Ol4 (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keda Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (trmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten T\rlungagung (L,embaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor O3 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2OI2 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Ol,ahraga (lrmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor O5 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagr'rng Nomor 1O Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tlrlungagung Tahun 20142018 (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
&amp;t,
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2O14 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (l,embaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
47. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan' Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3);
48. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
5. Daerah Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAIT:
MenetAPKAN:PERATURANBUPATTTENTANGPERUBAHANATASPERATURAN BUPATI TULUNGAOUNG NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
BeberapaketentuandalamPeraturanBupatiT\rlungagungNomorSSTahldn2o|4 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran15 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 86) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :
1. Pendapatan
- a. PendaPatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. l,ain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp
2L3.O1O.206.O29,7s
Rp 1.286.442.394.282,2O
Rp 7O9.591.4a5.42O,O0
JumlahPendapatan
...
Rp 2'2O9'O44'OA5'731'95
\t
2. BelanJa
Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Rp
252.2s2.696.888,6s
Pegawai
- 2) Belanja Bunga
Rp
- 3) Belanja Subsidi
Rp
0,00
0,00
- 4) Belanja Rp
38.692.300.000,00
- Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
Rp
11.656.840.000,00
Belanja
RP 12.507.OO0'OOO'OO
Bagi Hasil
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
RP 159.378.420.000'00
- 8) Belanja Tidak Terduga
RP
3.500.000.000'00
Jumtrah BelenJa Tldal Langrung. . . . .' Rp L'477'9a7'25'6'888'65
Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
RP
64.398.398.000,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa
RP 320-641.490.750'00
- 3) Belanja Modal
RP 355-866.677.590,00
Jumlah BelanJa Langsung
Rp
740.'9o,6566'340'00
JumlahBelanJa
...
Rp 2'2lA'A9S'a2g'228,66
Surplus/(Detlsltt...
Rp
l9'a49'737'49lLol
3. Pemblayaan
- a. Penerimaan RP
9-A49-737.496'70
- b. Pengeluaran RP
0,00
Jumlah Pemblayaan l{etto .
Rp
9'8'49'797'496,70
Sisa l,ebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp berkenaan (SILPA)
0,00
2. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka I tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Penjabaran Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dirinci lebih lanjut dalam l,ampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran I dan L,ampiran II sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan' 5

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkal'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung'

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal lO Pebruari 2015

BUPATI

G,

f)

t

SYAHRI MULYO



di Tulungagung 10 Pebruari 20 1 5 DAERAH SEKREYARIS pada

Pembina Utama MadYa NrP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten T\rlungagu ng Tahun 2015 Nomor 12