PERATURAN BUPATI MA Nomor 11 Tahun 2017 tentang GERAKAN MENUJU AKSES SANITASI MENYELURUH DAN BERKELANJUTAN (berlaku 7 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi layak menyeluruh pada tingkat kebutuhan dasar yang meliputi air limbah, sampah dan drainase;
- b. bahwa target akses sanitasi menyeluruh yang telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak serta berbagai program pembangunan sanitasi di Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan koordinatif yangditujukan bagipercepatan penyediaan akses sanitasi secara berkualitas, sistematis, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan;
4. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
salinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
14. Keputusan Bupati KabupatenMuara Enim Nomor 68 Tahun 2001 tentang syarat-syarat dan tatacara pengajuan permohonan pemakaian mobil tinja;
15. Peraturan BupatiKabupaten Muara Enim Nomor : 30 Tahun 2011 tentang Corporate Social Responsibilty Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (SCR-PKBL) Kabupaten Muara Enim;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MENUJU AKSES SANITASI MENYELURUH DAN BERKELANJUTAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut perangkat daerahadalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Muara Enim.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan akses sanitasi menyeluruh-penunjang layanan sanitasi berkelanjutan.
6. Kelompok Kerja Sanitasi adalah lembaga pengelola Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan ditingkat Kabupaten.
7. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan.Upaya ini dilakukanmelalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.
8. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan persampahan, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik (Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014).
9. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah rumusan kebijakan dan program kegiatan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terintegrasi yang disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten.
10. Sanitasi Layak untuk Air Limbah adalah fasilitas tempat buang air besar adalah sendiri atau bersama dengan jenis kloset adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki septik/sistem pengolahan air limbah (SPAL). Sanitasi Layak untuk Pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah dengan 3R dan penanganan sampah dengan cara diangkut ke TPS dan TPA;
11. Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Gerakan adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan percepatan penyediaan akses sanitasi layak sesuai target Pemerintah Daerah yang melibatkan semua komponen masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan.
12. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
13. Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
14. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Gerakan menuju akses sanitasi menyeluruh dan berkelanjutan dimaksudkan untuk mewujudkan akses sanitasi kepada masyarakat terkait pengelolaan air limbah, sampah dan drainase di kabupaten.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan dari Gerakan ini adalahuntukmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten.
BAB III - RUANG LINGKUP KEGIATAN
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen SSK :
- a. pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah persampahan dan drainase;
- b. rehabilitasi atau pemeliharaan infrasturktur terbangun;
- c. pengembangan infrastruktur sanitasi;
- d. pengelolaan air limbah domestik yang menyeluruh dan berkelanjutan;
- e. desentralisasi pengelolaan persampahan;
- f. sinergi multi pihak dalam mewujudkan pengelolaan layanan sanitasi berkelanjutan;
- g. peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase berbasis masyarakat;
- h. upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih
mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan (promotif), kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit (preventif) dan kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit,atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin (kuratif); dan
- i. pembangunandesa/kelurahan sebagai pusat pertumbuhan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di perdesaan dan perkotaan.
- (2) Ruang lingkup yang dimaksud pada ayat (1)dijabarkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenMuara Enim.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 27 Februari 2017

Penandatangan: BUPATI MUARAENIM, (Cap/ttd) MUZAKIR SAI SOHAR

Penetapan: Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 27 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARAENIM, (Cap/ttd) HASANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MUARAENIM TAHUN 2017 NOMOR 11 LAMPIRAN :

Penandatangan: PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 11 TAHUN 2017 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2017 GERAKAN MENUJU AKSES SANITASI MENYELURUH DAN BERKELANJUTAN ## GERAKAN MENUJU ## AKSES SANITASI MENYELURUH DAN BERKELANJUTAN ## 1. Latar Belakang Dalam rangka mendukung perwujudan visi pembangunan Kabupaten Muara Enim 'Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang', terutama misi 1 : Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi, maka diadakan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh.

Distribusi: Pada tahun 2015, akses sanitasi layak Kabupaten Muara Enim baru mencapai 66,27% dengan laju pertumbuhan sebesar 1,90% selama 5 tahun terakhir. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis untuk percepatan laju pertumbuhan akses sanitasi tersebut. Sebagaimana tercantum dalam RPJMN bahwa pada tahun 2019 ditargetkan pencapaian Universal Access dengan istilah 100-0-100, dimana akses 100% terhadap air minum, 0% untuk kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Pembangunan sanitasi merupakan upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur rumah tangga yang sangat diperlukan, baik dari tingkatan infrastruktur rumah tangga, komunal, kawasan,maupun skala regional. Pembangunan jamban rumah tangga, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal, IPAL kawasan, Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), bak sampah, Tempat pengelolaan sampa sementara/terpadu (TPS/TPST), infrastruktur 3R ( reduce, reuse, dan recycle ), maupun tempat pengelolaan sampah akhir (TPA) merupakan infrastruktur yang harus dibangun dan dikelola secara baik untuk memaksimalkan efek multiplier -nya dalam hal kesehatan, lingkungan hidup, hingga perekonomian di Kabupaten Muara Enim. Pembangunan sanitasi juga akan sangat terkait dengan penciptaan wirausahawan mandiri, terutama wirausahawan yang terkait dengan pengelolaan limbah maupun persampahan. Sejauh ini keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan lumpur tinja masih potensial untuk didorong hingga dapat menjadi wirausahawan mandiri. Selain itu wirausahawan dari pengelolaan sampah rumah tangga ataupun 3R juga tidak kalah berpotensi untuk menjadi wirausahawan mandiri. Untuk menjaga potensi wiusahawan sanitasi ini memberikan benefit yang maksimal bagi Kabupaten Muara Enim, maka akan ditetapkan kebijakan yang mengaturnya. Pembangunan sanitasi juga akan sangat mendukung visi untuk kesehatan gratis, terutama melalui gerakan preventif kesehatan yang dengan sendirinya akan semakin meringankan beban kesehatan (pengobatan) gratis. Sesuai dengan arahan UU Kesehatan, maka pembangunan sanitasi merupakan realisasi upaya preventif sanitasi terutama untuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena sanitasi yang buruk. Melalui Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan pengelolaan sanitasi dari sisi kesehatan akan terus disinergikan dengan penanganan sanitasi dari sisi lingkungan hidup maupun pemenuhan kebutuhan infrastrukturnya. Selain hal-hal di atas, pembangunan sanitasi juga akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan; baik melalui dukungan daya saing industri yang berwawasan lingkungan dan kesehatan, maupun pertumbuhan perekonomian pedesaan melalui industri pengelolaan sampah yang profesional. Banyaknya pedesaan di Kabupaten Muara Enim yang memiliki potensi pariwisata dan industri lainnya akan semakin meningkat daya saingnya dengan kondisi sanitasi yang prima. Pembentukan business cycle dari pengelolaan sanitasi sendiri juga dapat berkontribusi untuyk meningkatkan perekonomian pedesaan.

Penandatangan: Mengingat pentingnya dan multiflier effect pembangunan sanitasi yang luar biasa, maka Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan ini harus dijalankan sebaik-baiknya sesuai pedoman dalam Peraturan Bupati ini. Adapun terkait hal-hal yang belum terjelaskan dalam peraturan ini akan diatur kemudian. ## 2. Ruang Lingkup Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan dilakukan melalui optimalisasi pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga secara komprehensif mengacu kepada Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Muara Enim. Adapun ruang lingkup Gerakan adalah sebagai berikut : 1. Penciptaan iklim yang kondusif pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik, drainase dan sampah rumah tangga guna menumbuhkan sinergi lintas sektor; 2. Koordinasi dan konsolidasi program kegiatan air limbah, drainase dan persampahan yang sedang dijalankan oleh semua pemangku kepentingan; 3. Pengawalan rencana kegiatan pengelolaan air limbah, drainase dan persampahan yang akan dilakukan dalam pencapaian akses sanitasi menyeluruh; ## 3. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi (air limbah, drainase dan persampahan) melalui penerapan kebijakan yang sistematis, integratif, dan komprehensif. 2. Mengoptimalkan pendanaan pembangunan sanitasi; 3. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan dalam pembangunan sanitasi; 4. Membangun rantai bisnis sanitasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan. 5. Gerakan diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, manfaat umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, terintegrasi, partisipatif serta transparansi dan akuntabilitas. Untuk mensukseskan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan, maka sasaran Gerakan adalah : 1. DPRD Kabupaten Muara Enim 2. OPD di semua tingkatan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim 3. Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Muara Enim 4. Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Muara Enim 5. TNI 6. Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, Perusahaan dan Lembaga Donor 7. Masyarakat Kabupaten Muara Enim Untuk mengukur keberhasilan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan, maka indikator-indikator utama pencapaian dibangun sebagai berikut : 1. Capaian akses air limbah domestik : - a. Saluran Pembuangan Air Limbah Setempat (SPAL-S) untuk penampungan dan pengolahan awal, pengurasan dan pengangkutan, pengolahan akhir, dan pembuangan/ reuse yang aman. - b. Saluran Pembuangan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) untuk penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan/ reuse yang aman 2. Capaian akses sampah rumah tangga : - a. Cakupan layanan pengolahan sampah perkotaan : pengumpulan dan pemilahan oleh masyarakat, pengangkutan ke TPS/TPST dan TPA - b. Pengurangan sampah dengan 3R - c. Pengelolaan sampah secara mandiri di perdesaan 3. Berkurangnya area genangan air di titik-titik genangan 4. Lahirnya kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan air limbah dan sampah.

Distribusi: 5. Persentase infrastruktur sanitasi terbangun terhadap kebutuhannya (sesuai Strategi Sanitasi Kabupaten Muara Enim). 6. Keberfungsian lembaga pengelola air limbah dan sampah di setiap tingkatan. 7. Belanja sanitasi terhadap kebutuhan pembangunan sanitasi dan kebutuhan operasional dan perawatan infrastruktur terbangun. 8. Besaran retribusi layanan air limbah dan sampah. 9. Hasil usaha pengelolaan air limbah dan sampah (termasuk usaha pengurangan sampah melalui 3R) 10. Terselenggaranya kegiatan advokasi dan komunikasi yang strategis dan tepat dalam upaya pengarusutamaan pembangunan sanitasi. 4. Pelaksanaan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh

Penandatangan: - a. Gerakan dikepalai oleh Bupati Kabupaten Muara Enim.

Penandatangan: - b. Bupati sekurangnya memimpin langsung rapat konsolidasi Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan 3 (tiga) kali dalam setahun.

Penandatangan: - c. Bupati memberikan solusi dan menjalankan upaya koordinasi, konsolidasi, komunikasi, advokasi, kampanye, dan sebagainya guna mengatasi permasalahan yang muncul.

Penandatangan: - d. Bupati mengkoordinir seluruh stakeholder terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sanitasi untuk bersinergi dalam membangun air limbah dan sampah di Kabupaten Muara Enim; sejak perencanaan, implementasi, dan pasca implementasi. Pembangunan dan pengelolaan sanitasi juga dikoordinir dan dikonsolidasikan hingga opemerintahan desa. Pedoman utama pembangunan sanitasi ini adalah Strategi Sanitasi Kabupaten Muara Enim. Koordinasi dimaksudkan untuk menumbuhkan sinergi dan meningkatkanm efektifitas pencapaian universal access sanitasi di Kabupaten Muara Enim.

Penandatangan: - e. Laporan pelaksanaan Gerakan tingkat desa/kelurahan disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat sekurangnya 3 bulan sekali

Penandatangan: - f. Laporan pelaksanaan Gerakan tingkat kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Sekretaris Daerah melalui Bappeda sekurangnya 3 bulan sekali - g. Laporan pelaksanaan gerakan disusun oleh Bappeda berdasarkan analisis terhadap database sanitasi. - h. Bappeda melakukan rekapitulasi pelaksanaan Gerakan setiap 3 bulan sekali dari seluruh stakeholder terkait. Rekapitulasi berisikan kegiatan, capaian, dan hambatan yang dihadapi setiap OPD dan pemerintah desa dalam menjalankan Gerakan. Bappeda menyiapkan daftar isian berupa database sanitasi kepada seluruh OPD dan pemerintah desa.

Penandatangan: - i. Seluruh kepala OPD terkait dan pemerintah desa mengisikan database sanitasi sesuai dengan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing OPD dan pemerintah desa, sekaligus mengisi permasalahan yang dihadapi. - j. Seluruh OPD dan pemerintah desa mengarusutamakan pembangunan sanitasi yang dapat meningkatkan akses air limbah dan sampah kepada masyarakat dalam rencana dan anggarannya masing-masing. - k. Bappeda mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengarusutamaan sanitasi dalam perencanaan dan penganggaran OPD dan pemerintah desa. ## 5. Pengorganisasian Gerakan Koordinasi pemangku kepentingan dalam Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan dilakukan secara sinergis berdasarkan tugas dan fungsi pelaku pembangunan sanitasi dengan kaidah peraturan daerah yang berlaku dan dinamika pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat menjalankan fungsinya sebagai berikut dengan optimal, yaitu:

Penandatangan: - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim menjalankan komitmen perencanaan pengangaran dan pengawasan untuk pembangunan sanitasi.

Penandatangan: - b. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim memimpin koordinasi Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan. - c. OPD yang mempunyai tugas dan wewenang dalam merealiasikan penganggaran pembangunan sanitasi yang telah direncanakan dalam dokumen SSK, diantaranya : 2. -Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam koordinasi perencanaan pembangunan sanitasi yang mendukung Gerakan. 3. -Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air limbah domestik skala komunal/terpusat, drainase lintas kawasan, dan infrastruktur persampahan 4. -Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi skala perumahan dan kawasan permukiman: 5. -Dinas Kesehatan, merencanakan, mengimplementasikan dan melakukan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui kegiatan STBM menjadi sanitasi yang memenuhi syarat, pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga yang layak.

Distribusi: 6. -Dinas Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan penyadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui program bank sampah, sedekah sampah, dan kegiatan insentif infrastruktur pewadahan sampah rumah tangga dan pengurangan sampah tingkat rumah tangga,pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengurangan sampah 3R, pembinaan pelaksanaan pengurangan sampah 3R, pembangunan infrastruktur TPS/TPST 3R, pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA, pengelolaan TPA, pengurasan tangki septik, pengangkutan lumpur tinja ke IPLT, dan pengelolaan IPLT,. 7. -Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pembinaan pemerintah desa masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga. 8. -Dinas Informasi, Komunikasi, dan Arsip, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan sosialisasi dan advokasi pembangunan dan pengolahan sanitasi bagi masyarakat dalam event-event penting Kabupaten Muara Enim. 9. -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan sanitasi sekolah. 10. -Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, melakukan kajian dan penelitian pengembangan teknologi dibidang sanitasi

Penandatangan: 11. -Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan kebijakan, penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati yang menyangkut bidang sanitasi. 12. -UPTD sebagaiunsurpelaksanateknisdinas yang melaksanakankegiatanteknisoperasionaldan/ataukegiatanaksessani tasimenyeluruh-penunjanglayanansanitasiberkelanjutan 13. -Pemerintah Kecamatan, koordinasi pelaksanaan pembangunan sanitasi antar desa/kelurahan. - d. Pemerintahan Desa, merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi tingkat desa. - e. TNI merencanakan dan mengimplementasikan Program Seribu Jamban melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pembangunan jamban dan tangki septik setelah kegiatan pemicuan dilakukan, terutama untuk penghapusan BABS di keluarga tidak mampu.

Penandatangan: - f. Kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama, menjalankan fungsi konsolidasi dakwah dan media penyadaran masyarakat melalui kegiatan keagamaan. - g. BAZNAS Kabupaten dan lembaga zakat lainnya, mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi terutama bagi keluarga tidak mampu. - h. Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, Perusahaan dan Lembaga Donor mendorong dan menjalankan Gerakan seperti: menjalankan perilaku pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga sesuai dengan peraturan, membangun infrastruktur air limbah dan sampah sesuai kemampuan, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga di lingkungannya. - i. Perguruan Tinggi, mendukung kegiatan proses penyadaran, pembangunan sarana dan prasarana sanitasi

Penandatangan: 6. Sosialisasi dan Advokasi SosialisasidanadvokasiGerakan yang ditetapkandalamPeraturanBupatidikhususkanuntukmeningkatkanpemaha mandankomitmenuntuk target aksessanitasimenyeluruh di KabupatenMuaraEnim.PelaksanaansosialisasidanadvokasiGerakandijelask andalamduauraiankegiatan, yaitu: A.PemahamanSosialisasidanKomitmenAdvokasi, dan; 8. B.PelaksanaanSosialisasidanAdvokasi. ## A. PemahamanSosialisasidanKomitmenAdvokasi | PesanKunci | IndikatorPemahamandanKomitmen | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Penandatangan: | 1. DasarHukum (mandat) Gerakan • Target pembangunansanitasi di MuaraEnimsesuaiPerbup. • Naskah kebijakan ( policy brief) : Ruanglingkuplayanan pengelolaan air limbah dan persampahan. | • TersebarnyasubstansiPeraturanBupati (danregulasilainnya) terkaitGerakanAksesSanitasi Menyeluruh. • PengawasandanarahanlangsungKepala Daerah untukketerpaduan program. | | 2. PrinsipDasar • PengarusutamaanStrategiSanitasiK abupaten (SSK) MuaraEnim. • Peningkatankoordinasidankolaboras iimplementasipembangunansanitasi . | • KomitmenpeningkatansinergiantarOPD,m aupunantaraOPDdan/dengan stakeholder s. • Kehadirandanpartisipasidalamforum/rap atkoordinasiantarOPD (Pokja) maupunOPDdengan stakeholders (termasu kpartisipasimasyarakat). | | 3. RencanaKerjadanAnggaran • Pengawalanrencanakerjadanalokasi anggaranOPD yang proporsionaldanefektif per tahun. • Dukunganpihakswastadan stakehol ders. • Partisipasimasyarakat. | • Sinergi program danalokasianggaranOPDsecaraefektifdant erpadu. • Dukungandansinergianggaran (APBD provinsidan APBN). • Dukunganswasta/CSR (non- APBD/APBN). • Meningkatnyakontribusidanpertisipasi masyarakat. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. PemantauanPelaksanaandanPemelihar aan • SinergiantarOPD, maupunOPDdan/dengan stakeholde rs • Partisipasimasyarakat. | • KomitmenOPD, parapemangkukepentingandanmasyaraka tdalampemantauandanpemeliharaan. • Keterlibatanpemantauanmasyarakatbagip eningkatankapasitas SDM dantatakelolapengelolaansanitasi di MuaraEnim. • Kesadaranmelaksanakanpemantauandan pemeliharanolehmasyarakat. | ## Keterangan: - a) PesanKunci: Isi pesan/hal yang harustersampaikankepada target sasaransosialisasidanadvokasi yang ditujudalamgerakanini. - b) IndikatorPemahaman: Informasi yang diharapkanmenjadipemahamansetiapkelompok/individu yang ditargetkandalam kegiatansosialisasi. - c) IndikatorKomitmen: Kebijakanatauhal yang disepakati/didukungsecarakonsisten. ## B. PelaksanaanSosialisasidanAdvokasi ## a. Persiapan, PencanangandanPelaksanaanGerakan | Target | Teknik | Kegiatan | Pelaksana | |--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

Penandatangan: | Kepala Daerah (PenerbitanPeratur anBupati) | • Advokasikebijakan universal access . • Penyiapanmateria dvokasi (Perbupdanlampir an). | • AudiensiKepala Daerah • RapatkoordinasiPokjad enganOPD. • Publikasi media massa. | Bappedad an Biro Hukum. |

Distribusi: | SekdadanOPD | • Advokasikebijakan universal access . • Penyiapanmateria dvokasi (Perbupdanlampir an). | • RapatkoordinasiOPD | Sekda/Ba ppeda | ## b. SosialisasidanAdvokasiOPDdan Para PemangkuKepentingan | Target | Teknik | Kegiatan | Pelak sana | |-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|

Penandatangan: | OPDterkaitpemban gunansanitasidan parapemangkukep entingan. | Kepaladaerahmengundang danmemimpinrapatkoordi nasiOPD, Koramil/TNI- AD. | Rapatkoordinasi rutinOPDdanpar apemangkukepe ntingan. | Pokja /Sekd a/ Bapp eda | | OPDterkaitpemban gunansanitasidan parapemangkukep entingan. | Pengembangandanproduk simaterisosialisasidanadvo kasi | Penyebaranmate risosialisasidana dvokasi. (baliho, banner , stiker, | Pokja dan Disko minfo (subst | | | | danmateritayang ) kesetiapkantor/i nstansi/pihakter kait) | ansim ateri: Dinke s, Dinas Perki m, DLH, Bapp eda, DPUP R, dll). | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Penandatangan: | Tokohpolitik, media massa, tokohagama/Masy arakatdanpihaksw asta. | Kepala Daerah mengundangberbagaisimp ul/tokohuntukhadirdanbe rpatisipasidalampencanan gangerakan | Deklarasidukun gandari (forum) PemerintahDesa, pihakswasta, media massa, stakeholders di saatpencananga ngerakan. | Dinas Keseh atan, Bapp eda, Disko minfo danPo kja. | ## c. SosialisasidanAdvokasiPerangkatKecamatan, ## KelurahandanPemerintahDesa | Targe t | Teknik | Kegiatan | Pelaks ana | |-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Penandatangan: | Para Cama t, Lurah dan Kepal a Desa | Penyiapansuratedar andanmaterisosialis asidanadvokasi. | Distribusisuratedarandanmateriso sialisasidanadvokasikepadaCamatd anLurahsertaKepalaDesa. | Sekda, DPMD , Bappe dadan Pokja. (mater i: | | Peme rinta hDes a | Penyiapanmaterisosi alisasidanadvokasi. | Rapatkoordinasiaparatkecamatand an desa/kelurahan. Pembinaandanrapatkesepakatande nganPemerintahDesa/Kelurahan | Dinke s, Dinas Perki m, DPUP R, | ## d. KomunikasiPublikdanPromosi Program Sanitasi | Targe t | Teknik | Kegiatan | Pelaksana | |-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Masy araka tUmu m | Pembuatansiaranpersseca raberkala. | Kampanye publik: Publikasi media massadantalkshow TV/radio secararutin. | Sekda, Bappedada nDishubko minfo | | | Pengembangandanproduk simaterisosialisasidanadvo kasikebijakanuntukpublik . | Kampanye publik: Pemasanganbalihodans panduksecaraberkala | (materi: Dinkes, DPUPR, DKK, DLH, Bappeda, dll). | |--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

Distribusi: | | Pengembangandanproduk simaterisosialisasidanadvo kasikebijakanuntukpublik . | Distribusimatericetak (stiker, edarandanbrosureduka simasyarakat). | (materi: Dinkes, DPUPR, DKK, DLH, Bappeda, dll). | | | Pengembangandanproduk simaterisosialisasidanadvo kasikebijakanuntukpublik . | Penyuluhanrutinaspekt eknissanitasi di tingkatrumahtangga. | (materi: Dinkes, DPUPR, DKK, DLH, Bappeda, dll). | | Sekol ah | Rapatdenganpihaksekolah (SD, SMP danSMA) | Suratedaranpelaksanaa ngerakansanitasi di tingkatsekolah. | SekdadanD inasPendidi kan. | | Sekol ah | Rapatdenganpihaksekolah (SD, SMP danSMA) | Kegiatankhususpelajard ankampanyepelajarunt ukgerakansesuaiPerbup . | DinasPendi dikandanpi hakSekola h (didukungp ulikasimedi a/ Diskominfo ) | | Media mass a | Penyiapanjadwaldanmateri tayangsertapublikasisecar arutin. | Rapatkoordinasijadwals iarandanmateritayangse rtaliputan. | Diskominfo danPokja. |

Penandatangan: | Pihak swast a/ CSR | Penyiapan menu danpaket yang dapatdiisi/ didukungolehpihakswasta /CSR. | 'Marketing gathering program sanitasi' kepadapihakswasta/CS R. | Bupati/Sek da/ Bappeda (forum CSR) |

Penandatangan: | Pihak swast a/ CSR | Penyiapan menu danpaket yang dapatdiisi/ didukungolehpihakswasta /CSR. | Road-show / penjajakan ( door to door ) | Bupati/Sek da/ | | Pihak swast a/ CSR | Penyiapan menu danpaket yang dapatdiisi/ didukungolehpihakswasta /CSR. | bagipihakswasta/CSR potensial. | Bappeda | ## Keterangan: - a) Target: Kelompok/individu yang diharapkandapatmenerimapesankuncidanmaterisosialisasidanadvokasi. Kelompok/individuinidiharapkandapatmemenuhiindicatorpemahamandankomitmenmasin g-masingsosialisasidanadvokasi yang dilakukan. - b) Teknik: Cara-caraumum yang harusdilakukansebelumdan di saatpelaksanaankegiatanolehmasing-masingpelaksana. - c) Kegiatan: Hal yang harusdilakukansecaraberkala (sesuaikesepakatan) olehmasingmasingpelaksana. - d) Pelaksana: Pelakuutamadanpihak yang mengalokasikananggaranuntukmasingmasingimplementasikegiatansosialisasidanadvokasi. - e) Rapatrutin: Pertemuan yang dilakukansecaraberkalasesuaikebutuhan, arahanpimpinandankemampuananggaranpelaksana (per tahun, per semester dan/atau per kuartal). - f) Penyuluhanrutin: Forum edukasidansosialisasi di tingkatmasyarakat yang dilakukanberkalasesuaikebutuhandananggaranpelaksana. 8. Amnesty Tangki Septik Bocor Kegiatan amnesty tangki septik bocor merupakan salah satu kegiatan dari Gerakan Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan. - A. Tujuan dan Sasaran - a. Tujuan - 1) Peningkatan kapasitas regulator dan operator pengelola air limbah domestik - 2) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik yang aman - 3) Peningkatan operasionalisasi IPLT untuk layanan sanitasi berkelanjutan - 4) Peningkatan pendanaan pengelolaan air limbah domestik melalui pelibatan multi pihak ## b. Sasaran - 1) Meningkatnya akses jamban sehat dan tangki septik aman - 2) Meningkatnya kapasitas regulator dan operator IPLT - 3) Meningkatnya penyedotan lumpur tinja dari 3 m3/hari menjadi 10 m3/hari (5 tangki septik/hari) - 4) Meningkatnya kapasitaskeuanganuntuk pengelolaan air limbah domestik - B. Hasil yang Diharapkan - a. Tersusunnya draft regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik - b. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai tangki septik aman - c. Adanya kelembagaan yang mandiri untuk pengelola air limbah domestik - d. Adanya peningkatan kapasitas regulator dan operator pengelola air limbah domestik - e. Adanya data kepemilikan jamban sehat dengan tangki septik aman - f. Meningkatnya operasoinal IPLT - g. Meningkatnya kapasitas SDM untuk administrasi, keuangan dan penanganan pelanggan - h. Tersusunnya strategi komunikasi dan tersedianya media promosi dan advokasi - i. Peningkatankapasitaskeuangan pengelolaan air limbah domestik - j. Tersusunnya pelaporan kegiatan. - C. Ruang Lingkup Kegiatan - a. Penyelenggaraan Rapat koordinasi - b. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan - c. Pembuatan media promosi dan advokasi - d. Pendataan sasaran - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan - D. Kegiatan | KEGIATAN | KELUARAN | PELAKSANA | |-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------| | Rapat pokjauntukpenyamaanpersepsi | Kesepakatan jadwal kegiatan dan pembagian tugas | Pokja Sanitasi | | Kelembagaan dan Regulasi : Analisis regulasi dan kelembagaan . | • Teridentifikasinya regulasi dan kelembagaan terkait pengelolaan air limbah domestik • Teridentifikasinya kebutuhan regulasi dan kelembagaan terkait pengelolaan air limbah domestik | Pokja Sanitasi | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Dukungan teknis untuk regulasi dan kapasitaskeuangan | Tersusunnya draft regulasi dan pendanaan pengelolaan air limbah domestik | Pokja Sanitasi | | Dukungan teknis untuk transformasi kelembagaan yang lebih mandiri. | Adanya lembaga pengelola air limbah domestik yang lebih mandiri | Pokja Sanitasi | | Peningkatan kapasitas regulator | Meningkatnya kapasitas regulator pengelola air limbah domestik | Pokja Sanitasi | | Peningkatan kapasitas operator (Total Quality Management/ TQM) | Meningkatnya kapasitas operator pengelola air limbah domestik | Operator IPLT | | Komunikasi : Analisis dan perumusan strategi pemasaran komunikasi | Disepakatinya strategi promosi dan advokasi | Pokja Sanitasi |

Penandatangan: | Advokasi dan pemasaran kepada pimpinan daerah | Dukungan teknis untuk pengelolaan air limbah domestik | Bupati, Pokja Sanitasi |

Distribusi: | Copy writer dan master design promosi kepada masyarakat. | Tersusunnya media promosi berupa banner, spanduk, leaflet, dll | Pokja Sanitasi | | Kick-off sosialisasi dan promosi di kabupaten. | Tersosialisasikannya kegiatan pengelolaan air limbah domestik | Pokja Sanitasi | | Sosialisasi dan promosi di tingkat kecamatan | Tersosialisasikannya kegiatan pengelolaan air limbah domestik | Pokja Sanitasi, Kecamatan, Desa/Kelurahan | | Pendanaan dan Administrasi : Analisis strategi penentuan tariff retribusi (pricing/retribution strategy). | Disepakatinya strategi retribusi | Pokja Sanitasi | | Pendataan calon penerima manfaat melalui kuesioner. | Teridentifikasinya rumah tangga dengan jamban sehat dan tangki septik aman | Pokja Sanitasi, Kecamatan, Puskesmas, Desa/Kelurahan | | Analisis sumber-sumber pendanaan untuk ATSB (Subsidi, Hibah, CSR, Donor, Sosial Keagamaan dll) | Teridentifikasinya sumber pendanaan untuk ATSB | Pokja Sanitasi, CSR, BAZ, MUI, P3MD, dll | | Pemasaran untuk penganggaran (APBD) dan atau perolehan pendanaan (Non APBD). | Adanya komitmen pendanaan dari Non APBD | Pokja Sanitasi, CSR, BAZ, MUI, P3MD, dll | | Peningkatan kapasitas SDM untuk administrasi, keuangan dan penanganan pelanggan. | Meningkatnya kapasitas SDM untuk adminsitrator, pengelola keuangan dan penanganan pelanggan IPLT | Operator | | Peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan database pelanggan. | Meningkatnya kapasitas SDM pengelola database pelanggan IPLT | Pokja Sanitasi, Operator | | Teknis : Analisis strategi kinerja Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) dan merumuskan rekomendasi . | Teridentifikasinya kinerja IPLT Tersusunnya rekomendasi startegi peningkatan kinerja IPLT | Pokja Sanitasi, Operator IPLT | | Penilaian tangki septik. | Teridentifikasinya kondisi tangki septik aman dan tidak aman | Pokja Sanitasi | | Peningkatan kapasitas SDM untuk operator penyedotan tinja dan IPLT. | Meningkatnya kapasitas operator IPLT | Pokja Sanitasi, Operator IPLT, | |-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Peningkatan layanan IPLT | Meningkatnya cakupan layanan IPLT | Pokja Sanitasi,Operator IPLT | | Monitoring dan Evaluasi | • Terlaksananya monitoring setiap kegiatan • Evaluasi pelaksanaan kegiatan | Pokja Sanitasi | Dalam rangka menyelenggarakan program 'Amnesti Tanki Septik Bocor' (ATSB), Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan pendataan kepemilikan tangki septik seluruh warga. Bagi warga Kabupaten Muara Enim yang melaporkan kepemilikan tangki septik akan mendapatkan subsidi penyedotan tinja hingga 100% dengan ketentuan: - Bagi masyarakat yang bepenghasilan rendah (MBR) dan melaporkan kepememiliki tanki septik akan mendapatkan subsidi 100 %. - Bagi masyarakat yang tidak termasuk masyarakat bepenghasilan rendah (MBR) diminta segera melaporkan kepemilikan tanki saptik untuk dilakukan penyedotan tinja. - Bagi masyarakat yang tidak mendaftar/melaporkan hingga masa amnesti berahir akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penyedotan tinja bagi yang bukan masyarakat berpenghasilan renda (MBR) didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. ## 9. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Penandatangan: Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Kepala Daerah minimal setahun sekali memberikan penghargaan yang penyerahannya bertepatan dengan peringatan hari-hari besar (Contoh : Hari Jadi Kabupaten Muara Enim) Pemberian penghargaan diberikan kepada individu, kelompok masyarakat, Media Massa/Lembaga Non Pemerintah dan kepada Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Muara Enim yang menunjukkan kinerja dalam inisiasi dan inovasi nyata mensukseskan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh di Kabupaten Muara Enim.

Penandatangan: Bupati menetapkan Tim Panitia Penilai Independen guna menyeleksi penerima penghargaan. Penghargaan diberikan setelah tim panitia penilai independen menseleksi sejumlah kandidat penerima penghargaan dan melaporkan hasil seleksinya kepada Bupati. Tim Panitia Penilai Independen menetapkan Kriteria penilaian sesuai kategori.

Penandatangan: Bupati memberikan penghargaan secara khusus untuk 4 kategori : 1) Individu 2) Kelompok Masyarakat 3) Media Massa/CSR/Lembaga Non Pemerintah 4)Pemerintah Desa/Kelurahan. ## Persyaratan Umum Persyaratan umum penerima penghargaan untuk ke-empat kategori tersebut adalah penduduk, pemerintah desa, dan media massa/lembaga non pemerintah di Kabupaten Muara Enim yang menunjukkan hasil kerja nyata secara inovatif terhadap pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah dalam lingkungan wilayah Kabupaten Muara Enim. ## Indikator

Penetapan: Indikator penilaian yang ditetapkan diantaranya : - a. Berkontribusi besar terhadap ide pengurangan sampah dan pengelolaan limbah secara ramah lingkungan di Kabupaten Muara E
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini.

## BAB IV

## PENYELENGGARA

## Pasal 5

- (1) Gerakan diketuai oleh Bupati.
- (2) Penyelenggara Gerakan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Muara Enimdi tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (3) Gerakan di tingkat kabupaten dilaksanakan melalui Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknisterkait sanitasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Gerakan di tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh Camat;
- (5) Gerakan di tingkat desa/kelurahandikoordinasikan oleh kepala desa/lurah.
- (6) Pelaksanaan Gerakan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat dan BUMN, BUMS, BUMD.

## Pasal 6

Gerakan diselenggarakan melalui beberapa upaya antara lain:

- a. meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan air limbah, sampah dan drainase melalui penerapan kebijakan yang sistematis, integratif, dan komprehensif;

- b. mengoptimalkan pendanaan pembangunan sanitasi;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan sanitasi; dan
- d. membangun rantai bisnis sanitasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan, terutama dalam pengolahan pengurangan sampah.

## BAB V

## SEKRETARIAT GERAKAN

## Pasal 7

- (1) Sekretariat Gerakan di tingkat kabupaten berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Gerakan di tingkat kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan diketuai oleh Camat; dan
- (3) Sekretariat Gerakan di Tingkat desa/kelurahan berkedudukan di desa/kelurahan dan diketuai oleh Kepala Desa/Lurah.

## Pasal 8

Sekretariat Gerakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7ayat

- (1) menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, antara lain:
- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi terkait dengan pelaksanaan Gerakan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan;
- c. mengoordinasikan penyusunan laporan terkait pelaksanaan Gerakan;
- d. menyampaikan laporan Gerakan secara rutin kepada Ketua Gerakan; dan
- e. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Gerakan.

## BAB VI

## PENDANAAN

## Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Gerakan didanai melalui :

- a. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa,BUMN, BUMS, BUMD;dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

## PENGHARGAAN

## Pasal 10

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau individu masyarakat yang berhasil menjalankan Gerakan dengan baik;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian objektif sesuai indikator yang ditetapkan;
- (3) Penghargaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa barang atau uang pembinaan;dan
- (4) Indikator, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atur lebih lanjut dalam Lampiranyang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## PENGAWASAN

## Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan Gerakan secara berkala
- (2) Bupati memimpinrapat koordinasi sekurang-kurangnya3 (tiga) kali setahun untuk pengawasan pelaksanaan Gerakan berdasarkan laporan 3 (tiga) bulanan yang disampaikan oleh Sekretariat Gerakan.
- (3) Perangkat Daerahmenyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Sekretariat Gerakan.
- (4) Perangkat Daerahterkait melakukan pengawasan pelaksanaan Gerakan sesuai dengan tupoksinyasampai dengan pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan.
- (5) Dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat

Daerahdan Pemerintah Desa/Kelurahan menetapkan indikator yang objektif.

- (6) Indikator yang objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (7) Hasil pengawasan pelaksanaan Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB IX

## EVALUASI

## Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi Gerakan tahun sebelumnya setiap awal tahun berjalan;
- (2) Sekretariat mempersiapkan laporan evaluasi Gerakan tahun sebelumnya pada awal tahun berjalan;
- (3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati setiap minggu kedua awal tahun berjalan;
- (4) Bupati mengkoordinasikan hasil laporan evaluasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait melalui rapat koordinasi awal tahun;
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk menghasilkan solusi perbaikan Gerakan ke depan; dan
- (6) Seluruh pemangku kepentingan menjalankan hasil evaluasi sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi awal tahun.

## BAB X

## LAPORAN

## Pasal 13

- (1) Laporan capaian Gerakan tingkat desa/kelurahan, disampaikan kepada Ketua Sekretariat Gerakan tingkat kecamatan.
- (2) Laporan capaian Gerakan tingkat Kecamatan disampaikan kepada Ketua Sekretariat Gerakan Tingkat kabupaten.
- (3) Laporan capaian Gerakan tingkat kabupaten disampaikan oleh Ketua Sekretariat kepada Bupati.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenMuara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI MUARAENIM, (Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 27 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARAENIM, (Cap/ttd) HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARAENIM TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2017

GERAKAN

MENUJU

AKSES

SANITASI

MENYELURUH DAN BERKELANJUTAN

## GERAKAN MENUJU

## AKSES SANITASI MENYELURUH DAN BERKELANJUTAN

## 1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung perwujudan visi pembangunan Kabupaten Muara Enim 'Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang', terutama misi 1 : Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi, maka diadakan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh.

Pada tahun 2015, akses sanitasi layak Kabupaten Muara Enim baru mencapai 66,27% dengan laju pertumbuhan sebesar 1,90% selama 5 tahun terakhir. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis untuk percepatan laju pertumbuhan akses sanitasi tersebut. Sebagaimana tercantum dalam RPJMN bahwa pada tahun 2019 ditargetkan pencapaian Universal Access dengan istilah 100-0-100, dimana akses 100% terhadap air minum, 0% untuk kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Pembangunan sanitasi merupakan upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur rumah tangga yang sangat diperlukan, baik dari tingkatan infrastruktur rumah tangga, komunal, kawasan,maupun skala regional. Pembangunan jamban rumah tangga, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal, IPAL kawasan, Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), bak sampah, Tempat pengelolaan sampa sementara/terpadu (TPS/TPST), infrastruktur 3R ( reduce, reuse, dan recycle ), maupun tempat pengelolaan sampah akhir (TPA) merupakan infrastruktur yang harus dibangun dan dikelola secara baik untuk memaksimalkan efek multiplier -nya dalam hal kesehatan, lingkungan hidup, hingga perekonomian di Kabupaten Muara Enim.

Pembangunan sanitasi juga akan sangat terkait dengan penciptaan wirausahawan mandiri, terutama wirausahawan yang terkait dengan pengelolaan limbah maupun persampahan. Sejauh ini keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan lumpur tinja masih potensial untuk didorong hingga dapat menjadi wirausahawan mandiri. Selain itu wirausahawan dari pengelolaan sampah rumah tangga ataupun 3R juga tidak kalah berpotensi untuk menjadi wirausahawan mandiri. Untuk menjaga potensi wiusahawan sanitasi ini memberikan benefit yang maksimal bagi Kabupaten Muara Enim, maka akan ditetapkan kebijakan yang mengaturnya.

Pembangunan sanitasi juga akan sangat mendukung visi untuk kesehatan gratis, terutama melalui gerakan preventif kesehatan yang dengan sendirinya akan semakin meringankan beban kesehatan (pengobatan) gratis. Sesuai dengan arahan UU Kesehatan, maka pembangunan sanitasi merupakan realisasi upaya preventif sanitasi terutama untuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena sanitasi yang

buruk. Melalui Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan pengelolaan sanitasi dari sisi kesehatan akan terus disinergikan dengan penanganan sanitasi dari sisi lingkungan hidup maupun pemenuhan kebutuhan infrastrukturnya.

Selain hal-hal di atas, pembangunan sanitasi juga akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan; baik melalui dukungan daya saing industri yang berwawasan lingkungan dan kesehatan, maupun pertumbuhan perekonomian pedesaan melalui industri pengelolaan sampah yang profesional. Banyaknya pedesaan di Kabupaten Muara Enim yang memiliki potensi pariwisata dan industri lainnya akan semakin meningkat daya saingnya dengan kondisi sanitasi yang prima. Pembentukan business cycle dari pengelolaan sanitasi sendiri juga dapat berkontribusi untuyk meningkatkan perekonomian pedesaan.

Mengingat pentingnya dan multiflier effect pembangunan sanitasi yang luar biasa, maka Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan ini harus dijalankan sebaik-baiknya sesuai pedoman dalam Peraturan Bupati ini. Adapun terkait hal-hal yang belum terjelaskan dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

## 2. Ruang Lingkup

Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan dilakukan melalui optimalisasi pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga secara komprehensif mengacu kepada Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Muara Enim. Adapun ruang lingkup Gerakan adalah sebagai berikut :

1. Penciptaan iklim yang kondusif pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik, drainase dan sampah rumah tangga guna menumbuhkan sinergi lintas sektor;
2. Koordinasi dan konsolidasi program kegiatan air limbah, drainase dan persampahan yang sedang dijalankan oleh semua pemangku kepentingan;
3. Pengawalan rencana kegiatan pengelolaan air limbah, drainase dan persampahan yang akan dilakukan dalam pencapaian akses sanitasi menyeluruh;

## 3. Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Tujuan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi (air limbah, drainase dan persampahan) melalui penerapan kebijakan yang sistematis, integratif, dan komprehensif.
2. Mengoptimalkan pendanaan pembangunan sanitasi;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan dalam pembangunan sanitasi;
4. Membangun rantai bisnis sanitasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan.
5. Gerakan diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, manfaat umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, terintegrasi, partisipatif serta transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mensukseskan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan, maka sasaran Gerakan adalah :

1. DPRD Kabupaten Muara Enim
2. OPD di semua tingkatan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim
3. Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Muara Enim
4. Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Muara Enim
5. TNI
6. Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, Perusahaan dan Lembaga Donor
7. Masyarakat Kabupaten Muara Enim

Untuk mengukur keberhasilan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan, maka indikator-indikator utama pencapaian dibangun sebagai berikut :

1. Capaian akses air limbah domestik :
- a. Saluran Pembuangan Air Limbah Setempat (SPAL-S) untuk penampungan dan pengolahan awal, pengurasan dan pengangkutan, pengolahan akhir, dan pembuangan/ reuse yang aman.
- b. Saluran Pembuangan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) untuk penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan/ reuse yang aman
2. Capaian akses sampah rumah tangga :
- a. Cakupan layanan pengolahan sampah perkotaan : pengumpulan dan pemilahan oleh masyarakat, pengangkutan ke TPS/TPST dan TPA
- b. Pengurangan sampah dengan 3R
- c. Pengelolaan sampah secara mandiri di perdesaan
3. Berkurangnya area genangan air di titik-titik genangan
4. Lahirnya kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan air limbah dan sampah.
5. Persentase infrastruktur sanitasi terbangun terhadap kebutuhannya (sesuai Strategi Sanitasi Kabupaten Muara Enim).
6. Keberfungsian lembaga pengelola air limbah dan sampah di setiap tingkatan.
7. Belanja sanitasi terhadap kebutuhan pembangunan sanitasi dan kebutuhan operasional dan perawatan infrastruktur terbangun.
8. Besaran retribusi layanan air limbah dan sampah.
9. Hasil usaha pengelolaan air limbah dan sampah (termasuk usaha pengurangan sampah melalui 3R)
10. Terselenggaranya kegiatan advokasi dan komunikasi yang strategis dan tepat dalam upaya pengarusutamaan pembangunan sanitasi.
4. Pelaksanaan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh
- a. Gerakan dikepalai oleh Bupati Kabupaten Muara Enim.
- b. Bupati sekurangnya memimpin langsung rapat konsolidasi Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan 3 (tiga) kali dalam setahun.
- c. Bupati memberikan solusi dan menjalankan upaya koordinasi, konsolidasi, komunikasi, advokasi, kampanye, dan sebagainya guna mengatasi permasalahan yang muncul.

- d. Bupati mengkoordinir seluruh stakeholder terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sanitasi untuk bersinergi dalam membangun air limbah dan sampah di Kabupaten Muara Enim; sejak perencanaan, implementasi, dan pasca implementasi. Pembangunan dan pengelolaan sanitasi juga dikoordinir dan dikonsolidasikan hingga opemerintahan desa. Pedoman utama pembangunan sanitasi ini adalah Strategi Sanitasi Kabupaten Muara Enim. Koordinasi dimaksudkan untuk menumbuhkan sinergi dan meningkatkanm efektifitas pencapaian universal access sanitasi di Kabupaten Muara Enim.
- e. Laporan pelaksanaan Gerakan tingkat desa/kelurahan disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat sekurangnya 3 bulan sekali
- f. Laporan pelaksanaan Gerakan tingkat kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Sekretaris Daerah melalui Bappeda sekurangnya 3 bulan sekali
- g. Laporan pelaksanaan gerakan disusun oleh Bappeda berdasarkan analisis terhadap database sanitasi.
- h. Bappeda melakukan rekapitulasi pelaksanaan Gerakan setiap 3 bulan sekali dari seluruh stakeholder terkait. Rekapitulasi berisikan kegiatan, capaian, dan hambatan yang dihadapi setiap OPD dan pemerintah desa dalam menjalankan Gerakan. Bappeda menyiapkan daftar isian berupa database sanitasi kepada seluruh OPD dan pemerintah desa.
- i. Seluruh kepala OPD terkait dan pemerintah desa mengisikan database sanitasi sesuai dengan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing OPD dan pemerintah desa, sekaligus mengisi permasalahan yang dihadapi.
- j. Seluruh OPD dan pemerintah desa mengarusutamakan pembangunan sanitasi yang dapat meningkatkan akses air limbah dan sampah kepada masyarakat dalam rencana dan anggarannya masing-masing.
- k. Bappeda mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengarusutamaan sanitasi dalam perencanaan dan penganggaran OPD dan pemerintah desa.

## 5. Pengorganisasian Gerakan

Koordinasi pemangku kepentingan dalam Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan dilakukan secara sinergis berdasarkan tugas dan fungsi pelaku pembangunan sanitasi dengan kaidah peraturan daerah yang berlaku dan dinamika pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat menjalankan fungsinya sebagai berikut dengan optimal, yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim menjalankan komitmen perencanaan pengangaran dan pengawasan untuk pembangunan sanitasi.
- b. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim memimpin koordinasi Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan.

- c. OPD yang mempunyai tugas dan wewenang dalam merealiasikan penganggaran pembangunan sanitasi yang telah direncanakan dalam dokumen SSK, diantaranya :
2. -Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam koordinasi perencanaan pembangunan sanitasi yang mendukung Gerakan.
3. -Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air limbah domestik skala komunal/terpusat, drainase lintas kawasan, dan infrastruktur persampahan
4. -Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi skala perumahan dan kawasan permukiman:
5. -Dinas Kesehatan, merencanakan, mengimplementasikan dan melakukan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui kegiatan STBM menjadi sanitasi yang memenuhi syarat, pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga yang layak.
6. -Dinas Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan penyadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui program bank sampah, sedekah sampah, dan kegiatan insentif infrastruktur pewadahan sampah rumah tangga dan pengurangan sampah tingkat rumah tangga,pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengurangan sampah 3R, pembinaan pelaksanaan pengurangan sampah 3R, pembangunan infrastruktur TPS/TPST 3R, pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA, pengelolaan TPA, pengurasan tangki septik, pengangkutan lumpur tinja ke IPLT, dan pengelolaan IPLT,.
7. -Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pembinaan pemerintah desa masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga.
8. -Dinas Informasi, Komunikasi, dan Arsip, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan sosialisasi dan advokasi pembangunan dan pengolahan sanitasi bagi masyarakat dalam event-event penting Kabupaten Muara Enim.
9. -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan sanitasi sekolah.
10. -Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, melakukan kajian dan penelitian pengembangan teknologi dibidang sanitasi
11. -Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan kebijakan, penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati yang menyangkut bidang sanitasi.
12. -UPTD sebagaiunsurpelaksanateknisdinas yang melaksanakankegiatanteknisoperasionaldan/ataukegiatanaksessani tasimenyeluruh-penunjanglayanansanitasiberkelanjutan
13. -Pemerintah Kecamatan, koordinasi pelaksanaan pembangunan sanitasi antar desa/kelurahan.

- d. Pemerintahan Desa, merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi tingkat desa.
- e. TNI merencanakan dan mengimplementasikan Program Seribu Jamban melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pembangunan jamban dan tangki septik setelah kegiatan pemicuan dilakukan, terutama untuk penghapusan BABS di keluarga tidak mampu.
- f. Kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama, menjalankan fungsi konsolidasi dakwah dan media penyadaran masyarakat melalui kegiatan keagamaan.
- g. BAZNAS Kabupaten dan lembaga zakat lainnya, mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi terutama bagi keluarga tidak mampu.
- h. Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, Perusahaan dan Lembaga Donor mendorong dan menjalankan Gerakan seperti: menjalankan perilaku pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga sesuai dengan peraturan, membangun infrastruktur air limbah dan sampah sesuai kemampuan, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga di lingkungannya.
- i. Perguruan Tinggi, mendukung kegiatan proses penyadaran, pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
6. Sosialisasi dan Advokasi SosialisasidanadvokasiGerakan yang ditetapkandalamPeraturanBupatidikhususkanuntukmeningkatkanpemaha mandankomitmenuntuk target aksessanitasimenyeluruh di KabupatenMuaraEnim.PelaksanaansosialisasidanadvokasiGerakandijelask andalamduauraiankegiatan, yaitu: A.PemahamanSosialisasidanKomitmenAdvokasi, dan;
8. B.PelaksanaanSosialisasidanAdvokasi.

## A. PemahamanSosialisasidanKomitmenAdvokasi

| PesanKunci | IndikatorPemahamandanKomitmen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DasarHukum (mandat) Gerakan • Target pembangunansanitasi di MuaraEnimsesuaiPerbup. • Naskah kebijakan ( policy brief) : Ruanglingkuplayanan pengelolaan air limbah dan persampahan. | • TersebarnyasubstansiPeraturanBupati (danregulasilainnya) terkaitGerakanAksesSanitasi Menyeluruh. • PengawasandanarahanlangsungKepala Daerah untukketerpaduan program. |
| 2. PrinsipDasar • PengarusutamaanStrategiSanitasiK abupaten (SSK) MuaraEnim. • Peningkatankoordinasidankolaboras iimplementasipembangunansanitasi . | • KomitmenpeningkatansinergiantarOPD,m aupunantaraOPDdan/dengan stakeholder s. • Kehadirandanpartisipasidalamforum/rap atkoordinasiantarOPD (Pokja) maupunOPDdengan stakeholders (termasu kpartisipasimasyarakat). |

| 3. RencanaKerjadanAnggaran • Pengawalanrencanakerjadanalokasi anggaranOPD yang proporsionaldanefektif per tahun. • Dukunganpihakswastadan stakehol ders. • Partisipasimasyarakat. | • Sinergi program danalokasianggaranOPDsecaraefektifdant erpadu. • Dukungandansinergianggaran (APBD provinsidan APBN). • Dukunganswasta/CSR (non- APBD/APBN). • Meningkatnyakontribusidanpertisipasi masyarakat. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. PemantauanPelaksanaandanPemelihar aan • SinergiantarOPD, maupunOPDdan/dengan stakeholde rs • Partisipasimasyarakat. | • KomitmenOPD, parapemangkukepentingandanmasyaraka tdalampemantauandanpemeliharaan. • Keterlibatanpemantauanmasyarakatbagip eningkatankapasitas SDM dantatakelolapengelolaansanitasi di MuaraEnim. • Kesadaranmelaksanakanpemantauandan pemeliharanolehmasyarakat. |

## Keterangan:

- a) PesanKunci: Isi pesan/hal yang harustersampaikankepada target sasaransosialisasidanadvokasi yang ditujudalamgerakanini.
- b) IndikatorPemahaman: Informasi yang diharapkanmenjadipemahamansetiapkelompok/individu yang ditargetkandalam kegiatansosialisasi.
- c) IndikatorKomitmen: Kebijakanatauhal yang disepakati/didukungsecarakonsisten.

## B. PelaksanaanSosialisasidanAdvokasi

## a. Persiapan, PencanangandanPelaksanaanGerakan

| Target | Teknik | Kegiatan | Pelaksana |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kepala Daerah (PenerbitanPeratur anBupati) | • Advokasikebijakan universal access . • Penyiapanmateria dvokasi (Perbupdanlampir an). | • AudiensiKepala Daerah • RapatkoordinasiPokjad enganOPD. • Publikasi media massa. | Bappedad an Biro Hukum. |
| SekdadanOPD | • Advokasikebijakan universal access . • Penyiapanmateria dvokasi (Perbupdanlampir an). | • RapatkoordinasiOPD | Sekda/Ba ppeda |

## b. SosialisasidanAdvokasiOPDdan Para PemangkuKepentingan

| Target | Teknik | Kegiatan | Pelak sana |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| OPDterkaitpemban gunansanitasidan parapemangkukep entingan. | Kepaladaerahmengundang danmemimpinrapatkoordi nasiOPD, Koramil/TNI- AD. | Rapatkoordinasi rutinOPDdanpar apemangkukepe ntingan. | Pokja /Sekd a/ Bapp eda |
| OPDterkaitpemban gunansanitasidan parapemangkukep entingan. | Pengembangandanproduk simaterisosialisasidanadvo kasi | Penyebaranmate risosialisasidana dvokasi. (baliho, banner , stiker, | Pokja dan Disko minfo (subst |

| | | danmateritayang ) kesetiapkantor/i nstansi/pihakter kait) | ansim ateri: Dinke s, Dinas Perki m, DLH, Bapp eda, DPUP R, dll). |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tokohpolitik, media massa, tokohagama/Masy arakatdanpihaksw asta. | Kepala Daerah mengundangberbagaisimp ul/tokohuntukhadirdanbe rpatisipasidalampencanan gangerakan | Deklarasidukun gandari (forum) PemerintahDesa, pihakswasta, media massa, stakeholders di saatpencananga ngerakan. | Dinas Keseh atan, Bapp eda, Disko minfo danPo kja. |

## c. SosialisasidanAdvokasiPerangkatKecamatan,

## KelurahandanPemerintahDesa

| Targe t | Teknik | Kegiatan | Pelaks ana |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Para Cama t, Lurah dan Kepal a Desa | Penyiapansuratedar andanmaterisosialis asidanadvokasi. | Distribusisuratedarandanmateriso sialisasidanadvokasikepadaCamatd anLurahsertaKepalaDesa. | Sekda, DPMD , Bappe dadan Pokja. (mater i: |
| Peme rinta hDes a | Penyiapanmaterisosi alisasidanadvokasi. | Rapatkoordinasiaparatkecamatand an desa/kelurahan. Pembinaandanrapatkesepakatande nganPemerintahDesa/Kelurahan | Dinke s, Dinas Perki m, DPUP R, |

## d. KomunikasiPublikdanPromosi Program Sanitasi

| Targe t | Teknik | Kegiatan | Pelaksana |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Masy araka tUmu m | Pembuatansiaranpersseca raberkala. | Kampanye publik: Publikasi media massadantalkshow TV/radio secararutin. | Sekda, Bappedada nDishubko minfo |

| | Pengembangandanproduk simaterisosialisasidanadvo kasikebijakanuntukpublik . | Kampanye publik: Pemasanganbalihodans panduksecaraberkala | (materi: Dinkes, DPUPR, DKK, DLH, Bappeda, dll). |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | Pengembangandanproduk simaterisosialisasidanadvo kasikebijakanuntukpublik . | Distribusimatericetak (stiker, edarandanbrosureduka simasyarakat). | (materi: Dinkes, DPUPR, DKK, DLH, Bappeda, dll). |
| | Pengembangandanproduk simaterisosialisasidanadvo kasikebijakanuntukpublik . | Penyuluhanrutinaspekt eknissanitasi di tingkatrumahtangga. | (materi: Dinkes, DPUPR, DKK, DLH, Bappeda, dll). |
| Sekol ah | Rapatdenganpihaksekolah (SD, SMP danSMA) | Suratedaranpelaksanaa ngerakansanitasi di tingkatsekolah. | SekdadanD inasPendidi kan. |
| Sekol ah | Rapatdenganpihaksekolah (SD, SMP danSMA) | Kegiatankhususpelajard ankampanyepelajarunt ukgerakansesuaiPerbup . | DinasPendi dikandanpi hakSekola h (didukungp ulikasimedi a/ Diskominfo ) |
| Media mass a | Penyiapanjadwaldanmateri tayangsertapublikasisecar arutin. | Rapatkoordinasijadwals iarandanmateritayangse rtaliputan. | Diskominfo danPokja. |
| Pihak swast a/ CSR | Penyiapan menu danpaket yang dapatdiisi/ didukungolehpihakswasta /CSR. | 'Marketing gathering program sanitasi' kepadapihakswasta/CS R. | Bupati/Sek da/ Bappeda (forum CSR) |
| Pihak swast a/ CSR | Penyiapan menu danpaket yang dapatdiisi/ didukungolehpihakswasta /CSR. | Road-show / penjajakan ( door to door ) | Bupati/Sek da/ |
| Pihak swast a/ CSR | Penyiapan menu danpaket yang dapatdiisi/ didukungolehpihakswasta /CSR. | bagipihakswasta/CSR potensial. | Bappeda |

## Keterangan:

- a) Target: Kelompok/individu yang diharapkandapatmenerimapesankuncidanmaterisosialisasidanadvokasi. Kelompok/individuinidiharapkandapatmemenuhiindicatorpemahamandankomitmenmasin g-masingsosialisasidanadvokasi yang dilakukan.
- b) Teknik: Cara-caraumum yang harusdilakukansebelumdan di saatpelaksanaankegiatanolehmasing-masingpelaksana.
- c) Kegiatan: Hal yang harusdilakukansecaraberkala (sesuaikesepakatan) olehmasingmasingpelaksana.
- d) Pelaksana: Pelakuutamadanpihak yang mengalokasikananggaranuntukmasingmasingimplementasikegiatansosialisasidanadvokasi.
- e) Rapatrutin: Pertemuan yang dilakukansecaraberkalasesuaikebutuhan, arahanpimpinandankemampuananggaranpelaksana (per tahun, per semester dan/atau per kuartal).
- f) Penyuluhanrutin: Forum edukasidansosialisasi di tingkatmasyarakat yang dilakukanberkalasesuaikebutuhandananggaranpelaksana.

8. Amnesty Tangki Septik Bocor

Kegiatan amnesty tangki septik bocor merupakan salah satu kegiatan dari Gerakan Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan.

- A. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan
- 1) Peningkatan kapasitas regulator dan operator pengelola air limbah domestik
- 2) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik yang aman
- 3) Peningkatan operasionalisasi IPLT untuk layanan sanitasi berkelanjutan
- 4) Peningkatan pendanaan pengelolaan air limbah domestik melalui pelibatan multi pihak

## b. Sasaran

- 1) Meningkatnya akses jamban sehat dan tangki septik aman
- 2) Meningkatnya kapasitas regulator dan operator IPLT
- 3) Meningkatnya penyedotan lumpur tinja dari 3 m3/hari menjadi 10 m3/hari (5 tangki septik/hari)
- 4) Meningkatnya kapasitaskeuanganuntuk pengelolaan air limbah domestik
- B. Hasil yang Diharapkan
- a. Tersusunnya draft regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik
- b. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai tangki septik aman
- c. Adanya kelembagaan yang mandiri untuk pengelola air limbah domestik
- d. Adanya peningkatan kapasitas regulator dan operator pengelola air limbah domestik
- e. Adanya data kepemilikan jamban sehat dengan tangki septik aman
- f. Meningkatnya operasoinal IPLT
- g. Meningkatnya kapasitas SDM untuk administrasi, keuangan dan penanganan pelanggan
- h. Tersusunnya strategi komunikasi dan tersedianya media promosi dan advokasi
- i. Peningkatankapasitaskeuangan pengelolaan air limbah domestik
- j. Tersusunnya pelaporan kegiatan.
- C. Ruang Lingkup Kegiatan
- a. Penyelenggaraan Rapat koordinasi
- b. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan
- c. Pembuatan media promosi dan advokasi
- d. Pendataan sasaran
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan
- D. Kegiatan

| KEGIATAN | KELUARAN | PELAKSANA |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Rapat pokjauntukpenyamaanpersepsi | Kesepakatan jadwal kegiatan dan pembagian tugas | Pokja Sanitasi |

| Kelembagaan dan Regulasi : Analisis regulasi dan kelembagaan . | • Teridentifikasinya regulasi dan kelembagaan terkait pengelolaan air limbah domestik • Teridentifikasinya kebutuhan regulasi dan kelembagaan terkait pengelolaan air limbah domestik | Pokja Sanitasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dukungan teknis untuk regulasi dan kapasitaskeuangan | Tersusunnya draft regulasi dan pendanaan pengelolaan air limbah domestik | Pokja Sanitasi |
| Dukungan teknis untuk transformasi kelembagaan yang lebih mandiri. | Adanya lembaga pengelola air limbah domestik yang lebih mandiri | Pokja Sanitasi |
| Peningkatan kapasitas regulator | Meningkatnya kapasitas regulator pengelola air limbah domestik | Pokja Sanitasi |
| Peningkatan kapasitas operator (Total Quality Management/ TQM) | Meningkatnya kapasitas operator pengelola air limbah domestik | Operator IPLT |
| Komunikasi : Analisis dan perumusan strategi pemasaran komunikasi | Disepakatinya strategi promosi dan advokasi | Pokja Sanitasi |
| Advokasi dan pemasaran kepada pimpinan daerah | Dukungan teknis untuk pengelolaan air limbah domestik | Bupati, Pokja Sanitasi |
| Copy writer dan master design promosi kepada masyarakat. | Tersusunnya media promosi berupa bann