PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 44 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (berlaku 15 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
: bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalan Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
- ( 1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi:
- a. penyusunan, perencanaan dan evaluasi rancangan APBDesa;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan APBDesa;
- c. perubahan APBDesa; dan
- d. laporan semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Tahapan Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi APBDesa tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD, Keputusan BPD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Pelaksanaan APBDesa yang meliputi Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, DPA, RAB, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Buku Kas Pembantu Pengeluaran, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Bukti Penerimaan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD, Keputusan BPD tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Peraturan Desa tentang APBDesa, disampaikan ke Bupati sesuai dengan tahapan evaluasi.
- (2) Perubahan APBDesa dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, setelah Perubahan APBD Kabupaten Tahun berjalan ditetapkan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa menyusun Penjabaran APBDesa yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.


,...\_

.,,.-...\_,

- (4) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa yang diterima setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, dilakukan dengan mekanisme Perubahan Peraturan Kepala Desa yang akan dicantumkan dalam Perubahan Peraturan Desa.
- (5) Perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan kepada BPD.

## Pasal 4

- (1) Kepala Desa menyusun DPA berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan APBDesa.
- (2) Dalam hal ada pergeseran anggaran pada penjabaran APBDesa, Kepala Desa dapat melakukan perubahan DPA.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal :
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja antar kegiatan, pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan s1sa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/ atau
- d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

- ( 1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan


~

- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (3) Pengalokasian kegiatan dalam APBDesa dilakukan sesuai kode rekening anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengalokasian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak ada kode rekening anggaran, dapat menambah kode rekening baru.

## Pasal 6

- ( 1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam APBDesa dilakukan penatausahaan dan dipertanggungjawabkan.

## Pasal 7

- ( 1) Dalam rangka kelancaran pembayaran keperluan operasional Pemerintah Desa, Bendahara dapat menyimpan sejumlah uang tertentu pada Kas Bendahara;
- (2) Jumlah maksimal uang tunai yang ada pada Kas Bendahara pada setiap akhir bulan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah).

## Pasal 8

- ( 1) Pengelolaan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dicantumkan didalam APBDesa.
- (2) Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disalurkan melalui Kas Desa.


- (3) Pedoman Umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat, terdiri dari:
- a. Laporan Semester Pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
- b. Laporan Semester Akhir Tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (2) Format Laporan Semester Pertama, Semester Akhir Tahun dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada BPD dan Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan atau diberhentikan sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pj. Kepala Desa yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima Kas.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.



,?"--..

I

## Pasal 12

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- c. memfasilitasi dan mengevaluasi penetapan peraturan desa terkait pengelolaan keuangan desa;
- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa; realisasi pelaksanaan
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa; dan
- f. mengadakan Bimbingan Teknis dan peningkatan kapasitas kepada Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PPTKD).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang.

## Pasal 13

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah kerja . . masmg-mas1ng.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui fasilitasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan kepada Pemerintah Desa terkait pengelolaan keuangan desa.

## Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pedoman



Penyusunan APBDesa, Peru bahan APBDesa dan Perhitungan APBDesa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2015



Diundangk n di Tulungagung pada tan al 15 Desember 2015 SEKRET DAE RAH

~

r. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 44