Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI TEMPAT KUSUS PARKIR I. UMUM II. PASAL DEMI PASAL (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya tempat khusus parkir membutuhkan
Mengingat
:
pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga
Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang berada di tempat khusus parkir dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat khusus parkir kendaraan bermotor.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi
7. diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi daerah dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan retribusi daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tempat khusus parkir.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parker yang disediakan, dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan oleh objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelayanan parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dimiliki oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat khusus parkir.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
Pasal 5
Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh
apabila pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8
Pasal 8
## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat khusus parkir diberikan.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Pasal 10
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Pasal 11
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN Pasal 12
Pasal 12
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13
Pasal 13
## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13
Pasal 14
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13
Pasal 15
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13
Pasal 16
Pemanfaatan dari Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tempat khusus parkir.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13
Pasal 17
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13
Pasal 18
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
2. yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13
Pasal 19
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20
Pasal 20
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 21
Pasal 21
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 21
Pasal 22
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
2. melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 23
Pasal 23
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 23
Pasal 24
Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 25
Pasal 25
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 25
Pasal 26
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Peretribusian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasal 27
Pasal 27
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVIII - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 28
Pasal 28
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 29
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai tempat khusus parkir dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI TORAJA UTARA ## FREDERIK BATTI SORRING

Penetapan: Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA LEWARAN RANTELA'BI' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 10
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KUSUS PARKIR
## I. UMUM
Bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.
Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Rumah Potong Hewan. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.
Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor impor.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas. | Pasal 7 | Pasal 18 | |----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 8 | Pasal 19 | | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 9 | Pasal 20 | | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 10 | Pasal 21 | | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 11 | Pasal 22 | | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 12 | Pasal 23 | | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 13 | | | Cukup jelas. | Pasal 24 | | Pasal 14 | Cukup jelas. | | Cukup jelas. | Pasal 25 Ayat (1) | | Pasal 15 Cukup | Yang dimaksud dengan 'instansi yang melaksanakan pemungutan' adalah dinas/badan/lembaga yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan | | jelas. | pokok | | Pasal 16 | | | Cukup jelas. | retribusi. | | Pasal 17 | Ayat (2) | | Cukup jelas. | Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh | Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 12