PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 17 Tahun 2014 tentang BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAJ DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA BITUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAJ DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 490 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, menyebutkan besarnya NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bitung Nomor 52 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Di Kota, menyebutkan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan untuk masingmasing kelurahan dengan Peraturan Walikota tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Wilayah Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07 /2010 ten tang Badan atau Perwakilan Lembaga lnternasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 115);
Menetapkan
13. Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung {Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 33);
14. Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bitung;
15. Peraturan Walikota Bitung Nomor 52 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Bi tung Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 107);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN NILA! JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertam bang an.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II PENETAPAN NJOP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (!) Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan untuk masing-masing Kelurahan dengan memperhatikan Perkembangan Wilayah dan/ atau usulan Pemerintah Kelurahan.
- (3) Ketentuan Jebih lanjut tentang usulan tersebut ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud angka (!) merupakan laporan harga rata-rata objek pajak bumi di setiap wilayah kelurahan yang disampaikan masingmasing kelurahan setiap tahun pajak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penetapan NJOP dapat dilakukan setiap tahun bagi daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar.
- (3) Penetapan NJOP Bumi sebagai dasar Pengenaan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I.A, Lampiran l.B, Lampiran J.C, Lampiran I.D, Lampiran I.E, Lampiran I.F, Lampiran I.G, Lampiran I.H Peraturan Walikota ini.
- (2) Penetapan NJOP pada Peraturan Walikota ini dilengkapi dengan Peta ZNT untuk masing-masing kelurahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal4

DBKB sebagai dasar perhitungan nilai bangunan selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

- (!) NJOP Perairan dapat digunakan dalam Penilaian Objek Pajak Khusus dan Non Standar di Wilayah Kota Bitung.
- (2) Besarnya NJOP Perairan sebagaimana dirnaksud pada angka (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB-P2.

'

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.


Diundangkan di Bitung

Pada tan al

28 Fe br-uar-f 2014


BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 128