KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 2004 tentang PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON (berlaku 26 April 2004)
Pembukaan
Mengingat : Presiden;
Menimbang
-
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4370);
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah memenuhi syarat dan telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
4. Pengamanan ...
-
3
-
4. Pengamanan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam bentuk pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli termasuk pelayanan kesehatan.
5. Pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah suatu penjagaan bergerak untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
Pasal 2
Tugas dan tanggungjawab pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 3
- (1) Pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diberikan terhitung sejak diumumkannya calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara resmi oleh KPU sampai dengan terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama.
Dalam ...
-
4
-
- (2) Dalam hal Pemilu pada putaran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden, maka pengamanan dan pengawalan hanya dilaksanakan terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sampai dengan terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 4
Pengamanan dan Pengawalan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilaksanakan oleh Pasukan Pengamanan Kepresidenan terhitung sejak KPU menetapkan secara resmi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Pasal 5
Pengamanan dan Pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilaksanakan pada:
- a. kediaman calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- b. perjalanan dan rute calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- c. tempat-tempat kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
-
5
-
Pasal 6
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.
Pasal 7
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 8
Segala biaya yang berkaitan dengan pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 9
Petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 23
-
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah memenuhi syarat dan telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
4. Pengamanan ...
-
3
-
4. Pengamanan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam bentuk pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli termasuk pelayanan kesehatan.
5. Pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah suatu penjagaan bergerak untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
Tugas dan tanggungjawab pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (1) Pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diberikan terhitung sejak diumumkannya calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara resmi oleh KPU sampai dengan terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama.
Dalam ...
-
4
-
- (2) Dalam hal Pemilu pada putaran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden, maka pengamanan dan pengawalan hanya dilaksanakan terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sampai dengan terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Pengamanan dan Pengawalan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilaksanakan oleh Pasukan Pengamanan Kepresidenan terhitung sejak KPU menetapkan secara resmi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Pengamanan dan Pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilaksanakan pada:
- a. kediaman calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- b. perjalanan dan rute calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- c. tempat-tempat kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
-
5
-
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Segala biaya yang berkaitan dengan pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-
6
-
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: Ttd. BAMBANG KESOWO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidangn Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands