PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 71/2016 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (berlaku 22 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;
7
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
6. Laboratorium Lingkungan adalah sarana penelitian terkendali di bidang lingkungan hidup yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap sampel untuk menguji kualitas air, udara dan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3
- (1) UPT Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Pada UPT Laboratorium Lingkungan dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- (6) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.

## Bagian Ketiga

## Uraian Tugas

## Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan di bidang sampling dan analisa kualitas air sungai, sampling dan analisa kualitas air limbah, sampling dan analisa kualitas sedimen, sampling dan analisa kualitas tanah, sampling dan analisa kualitas udara ambient , sampling dan analisa kualitas udara kebauan, sampling dan analisa kualitas udara lingkungan kerja, sampling dan analisa kualitas emisi cerobong, sampling dan analisa kebisingan dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan di bidang sampling dan analisa kualitas air sungai,

sampling dan analisa kualitas air limbah, sampling dan analisa kualitas udara ambient , sampling dan analisa kualitas udara kebauan, sampling dan analisa kualitas udara lingkungan kerja, sampling dan analisa kualitas emisi cerobong, sampling dan analisa kebisingan dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup;
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka layanan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium yang akan dilaksanakan;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pencatatan dan pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan laboratorium;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyusunan laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan laboratorium;
- h. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. pmembimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- j. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan administrasi retribusi pelayanan UPT Laboratorium Lingkungan;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan UPT Laboratorium Lingkungan;
- h. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;

- i. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- j. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Laboratorium Lingkungan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 89 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016

WALIKOTA MALANG, ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDRUS

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 71

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 71 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG, ttd.

MOCH. ANTON

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019