Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat:
?
Menimbang
:
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan kesehatan dimana salah satu dari urusan wajib bidang kesehatan tersebut adalah pengelolaan/ penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta di Kota Manado agar dapat berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
("".!
(
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/ VII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/ XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/ 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT ASKES (Persero);
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi DanTata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;
14. Peraturan Walikota Manado Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Manado;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN SEMESTA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota.
5. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
6. Instansi terkait adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Dinas Sosial Kota Manado, Badan Pusat Statistik Kota Manado.
7. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang dibenkan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara pra upaya, diselenggarakan dalam mekanisme asuransi sosial.
8. 8 Jaminan Kesehatan Semesta selanjutnya disingkat Jamkesta adalah suatu perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin kesehatan masyarakat di Kota Manado.
9. Badan Pelaksana jaminan kesehatan selanjutnya disingkat Bapel adalah pihak yang bekerja sama dengan pemerintah kota dalam penyelenggaraan Jamkesta.
10. Peserta Jamkesta adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki kartu Jamkesta.
11. Kartu Jamkesta adalah kartu yang diberikan kepada peserta JAMKESTA.
12. Paket manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar oleh Pemerintah Kota kepada Bapel untuk penyelenggaraan Jamkesta.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah;
15. Rumah Sakit Pemerintah adalah rumah sakit milik pemerintah baik pusat maupun daerah;
16. C 16. Rumah Sakit Swasta adalah seluruh rumah sakit swasta di Kota Manado yang ; melakukan kerjasama dalam Pelayanan Jamkesta.
/
17. Gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
18. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, visite dan/atau pelayanan medis lainnya dengan menempati tempat tidur/tinggal di ruang rawat inap kelas III;
20. Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) adalah daftar obat yang merupakan pedoman dalam penyediaan dan pemberian obat bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama;
5. C21. Obat pendamping/tambahan adalah obat di luar DPHO yang dibutuhkan (~~) Peserta Jamkesta sesuai indikasi medis melalui persetujuan Komite Medik.
22. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
23. Surat rujukan adalah surat yang dikeluarkan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
24. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun swasta.
25. PPK I adalah PPK yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, persalinan normal, pelayanan gawat darurat {emergency) dan pelayanan ambulans.
26. PPK II adalah PPK yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut meliputi pelayanan rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut, atau perawatan khusus.
Pasal 2
Jamkesta diselenggarakan
Pasal 3
Tujuan Jamkesta adalah :
- a. melindungi kesehatan masyarakat;
- b. mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan;
- c. menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu; dan
- d. memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan.
Pasal 4
Prinsip penyelenggaraan Jamkesta :
- a. nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan v. masyarakat;
2. (") b. menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medis dengan efisiensi biaya dan rasional;
- c. pelayanan kesehatan terstruktur, berjenjang, dengan adil dan merata;
- d. efektif, efisien, dan akuntabel.
KEPESERTAAN
BAB III - KEPESERTAAN
Pasal 5
,-
- (1) Peserta Jamkesta adalah seluruh masyarakat Kota Manado yang bukan peserta Askes Sosial/PNS, Jamkesmas, Jamsostek, ASABRI dan Asuransi Swasta lainnya.
2. fX. (2) Peserta Jamkesta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil inventansasi ( .) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado merupakan bukti kepesertaan Jamkesta sebelum kartu tanda kepesertaan yang sah dicetak dan didistribusikan.
- (4) Data peserta akan dilaksanakan validasi setiap 2 bulan.
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM
BAB IV - PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) meliputi;
- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan dasar (PPK I) yaitu Puskesmas dan jaringannya; dan
c
(
- b Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan (PPK II) yaitu rumah sakit ' pemerintah dan swasta serta balai kesehatan masyarakat yang bekerja sama dengan Badan Pelaksana.
- (2) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang.
- (3) Pelayanan rawat inap dilaksanakan pada puskesmas perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga )di Rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado.
- (5) Pelayanan obat di puskesmas dan jaringannya mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- (4) Pemerintah Kota Manado membuat perjanjian kerja sama yang meliputi beberapa aspek pengaturan pelayanan kesehatan.
- a. untuk memenuhi kebutuhan obat di puskesmas dan jaringannya, menggunakan 30 %dari dana kapitasi di puskesmas;
- b rumah sakit lewat instalasi farmasi atau apotik, bertanggung jawab menyediakan semua obat untuk pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesta sesuai dengan daftar obat yang tercantum dalam Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) yang berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Pasal 7
- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan harus berkunjung ke puskesmas dan jaringannya selaku PPK I terlebih dahulu.
2. (2)Apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan, maka peserta yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (PPK 11^ yaitu rumah sakit atau balai kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado dengan membawa surat rujukan dari puskesmas dan bukti kepesertaan yang berlaku.
- (3) Dalam keadaan sakit gawat darurat, peserta diperbolehkan langsung ke rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado dan langsung mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti kepesertaan dapat diserahkan ke pihak rumah sakit paling lambat 3x24 jam hari kerja.
BAB IV - PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Pasal 8
Jenis pelayanan yang dijamin :
- a. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya meliputi;
1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
2. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis;
3. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
4. pemeriksaan pengobatan gigi termasuk pencabutan dan tambal oleh dokter gigi atau perawat gigi;
6. pemberian obat-obatan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan indikasi medis.
7. 5 pemeriksaan ibu hamil, nifas, menyusui, bayi dan anak balita termasuk pelayanan imunisasi dasar dan persalinan normal di puskesmas PONED; dan
8. b Pemberian surat rujukan ke PPK II diberikan bagi peserta yang menderita "penyakit yang benar-benar perlu dirujuk sesuai indikasi medis serta tidak dapat ditangani oleh puskesmas yang bersangkutan.
- c. Pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah kota Manado, meliputi:
- a. fasilitas / akomodasi rawat inap pada kelas III (tiga );
- b. penunjang diagnostik;
- c. tindakan medis;
- d. tindakan medis operatif;
- e. pemberian obat sesuai DPHO;
- f. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
- g. pelayanan gawat darurat;
- h. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit; dan
- i. pelayanan darahyang dilaksanakan melalui PMI.
BAB IV - PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Pasal 9
Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, meliputi;
- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
2. r b. peserta yang tidak berhak;
3. r~ c. pelayanan kosmetik;
v
- d. pelayanan kesehatan yang bertujuan memiliki anak;
- e. pelayanan kesehatan yang tidak ## BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
BAB IV - PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pendanaan iuran kepesertaan JAMKESTA bagi penduduk Kota Manado yang diselenggarakan oleh Bapel bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Perubahan (APBDP) Kota Manado.
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kota dan Bapel.
- (3) Iuran yang dikelola oleh Bapel digunakan untuk Biaya Pelayanan Kesehatan Langsung, Biaya Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung, serta Biaya Operasional Bapel.
- (4) Biaya Pelayanan Kesehatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ialah pembiayaan pelayanan kesehatan di PPK I dan PPK II.
- (6) Biaya Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ialah pembiayaan untuk kegiatan administrasi kepesertaan, biaya sosialisasi dan pemantapan program, honor tim koordinasi, tim pemantau dan tim pengelola, monitoring dan evaluasi, serta biaya untuk pengembangan program.
- (5) Biava untuk pemeriksaan ibu hamil, persalinan normal dan persalinan ( dengan penyuht, ibu nifas, serta pemeriksaan bayi baru lahir menggunakan dan! Jaminan Persalinan (Jampersal) dari Kementerian Kesehatan selama tersedia alokasi dana Jampersal untuk Kota Manado.
- (7) Tata cara pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung adalah Bapel mentransfer langsung ke rekening Dinas Kesehatan atas nama Kepala Dinas Kesehatan dan Pengelola Jamkesta.
8. 0 (9) Rincian penggunaan iuran Jamkesta dituangkan dalam Rencana Anggaran O Biaya (RAB) Jamkesta Kota Manado Tahun 2013 yang disetujui oleh Dinas Kesehatan mewakili Pemerintah Kota Manado serta Bapel.
- (8) Biaya pengembangan program sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk konsultasi program serta kunjungan kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan standar biaya perjalanan dinas yang berlaku.
- (10) Tata cara pembayaran dan penggunaan biaya Pelayanan Kesehatan Langsung adalah :
11. a untuk PPK I dibayarkan dengan sistem kapitasi dan ditransfer langsung oleh Bapel ke rekening Puskesmas dengan rincian penggunaan yaitu 44 /o untuk jasa pelayanan, 26 %untuk pembelian obat, dan 30 %untuk biaya operasional yang menunjang pelayanan.
12. b untuk PPK II dibayarkan sesuai klaim dan ditransfer langsung oleh Bapel ke rekening Rumah Sakit / Sarana Kesehatan dan penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - c r PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGELOLAAN Pasal 11
Pasal 11
- (1) Pembinaan pelaksanaan Jamkesta dilakukan oleh Walikota melalui Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai unsur lintas sektoral dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Jamkesta dilakukan oleh Tim Pemantau yang ditetapkan dengan Keputuan Walikota.
- (3) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Tokoh Masyarakat, dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
BAB VI - c r PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGELOLAAN Pasal 11
Pasal 12
- (1) Dalam pengelolaan kegiatan Jamkesta, maka dibentuk Tim Pengelola Jamkesta.
- (3) Tim Pengelola melakukan fasilitasi, sosialisasi, sinkronisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan dan pengembangan program Jamkesta.
- (2) Tim Pengelola yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dinas Kesehatan Kota Manado.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Penetapan: Ditetapkan di Manado | PEMERINTAH KOTAMANADO DINAS KESEHATAN | PEMERINTAH KOTAMANADO DINAS KESEHATAN | PEMERINTAH KOTAMANADO DINAS KESEHATAN | |-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------| | PENGELOLA | PARAF | KET |

Penandatangan: | WALIKOTA | | |

Penandatangan: | WAKILWALIKOTA | | |

Penandatangan: | SEKRETARIS DAERAHKOTA | | | | ASISTEN ADMINISTRASIUMUM | | | | ASISTEN PEMERINTAHAN DANKESRA | | | | INSPEKTUR | | |

Penandatangan: | KEPALABPK-BMD | | |

Penandatangan: | KEPALA DINAS KESEHATAN | | | | KABAG HUKUM DANPERUNDANG- UNDANGAN | | |

Penandatangan: | SEKRETARIS DINAS KESEHATAN | | | | KABID UPAYAPELAYANAN JAMKES | | | | KASIE. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN | 4 | | C'

Penetapan: (rDiundangkan di pada tanggal 2! SEKRETAR KOTA MANADO, M. H. FASENDOH BERITADAERAH KOTA MANADO TAHUN 2013 NOMOR