UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PERADILAN MILITER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan terbib;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
- c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan kadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara:
- d. bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam berbagai undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertanahan Keamanan Negara Republik Indonesia serta perkembangan hukum nasional;
Mengingat
- e. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pengadilan militer juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata;
- f. bahwa sehubungan denga pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan pengaturan kembali susunan dan kekuasaan pengadilan dan oditurat di lingkungan peradilan militer, hukum acara pidana militer, dan hukum acara tata usaha militer dalam satu undang-undang;
3. : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN MILITER.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
2. Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata menurut Undang-undang ini:
- a. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digunakan dalam bidang operasi militer;
- c. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digunakan di bidang keuangan dan perbendaharaan;
- d. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- (2) Apabila suatu atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah lewat, Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tersebut dianggap sudah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesudah lewat tenggang waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan dianggap sudah mengeluarkan keputusan penolakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam hal keputusan yang diselenggarakan itu dikeluarkan:
- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan Pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Bagian Pertama Umum
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 8
- (1) Pengadilan dalam lingkungan peraturan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 9
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:
1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
- a. Prajurit;
- b. yang
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 10
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:
- a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 11
Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut.
Bagian Kedua Susunan Pengadilan
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 12
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:
- a. Pengadilan Militer;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama; dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 13
Susunan organisasi dan prosedur Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 14
- (1) Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima.
- (3) Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya.
- (4) Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.
- (1) Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.
- (2) Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.
- (3) Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.
- (4) Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.
Bagian Keempat Susunan Persidangan
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 15
Bagian Keempat Susunan Persidangan
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 16
- (1) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedang Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten.
- (2) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.
- (3) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel.
- (4) Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi pada pangkat Terdakwa yang diadili.
- (5) Dalam hal terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwanya perwira tinggi Hakim Ketua. Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa.
- (6) Kepangkatan Panitera dalam persidangan:
- a. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten;
- b. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor;
- c. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 17
- (1) Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.
- (2) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat Mayor.
- (3) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Letnan Kolonel, Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili.
- (4) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel dan/atau perwira tinggi, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili.
Bagian Kelima
Ketentuan bagi Pejabat
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 18
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 19
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 20
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hakum;
- e. berpengalaman sebagai Hakim Militer Tinggi atau sebagai Oditur Militer Tinggi; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 21
Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 22
Sebelum memangku jabatannya, Hakim wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut:
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang Hakim Militer/Hakim Militer Tinggi/Hakim Militer Utama yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 23
Hakim dilarang merangkap pekerjaan sebagai:
- a. pelaksana putusan pengadilan;
- b. penasihat hukum;
- c. pengusaha; atau
- d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 24
- (1) Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
- a. alih jabatan;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- d. menjalani masa pensiun; atau
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 25
- (1) Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima sesudah mendengar pertimbangan Kepala Pengadilan Militer Utama.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 26
Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 27
Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan dan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 28
Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 29
Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Panglima.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 30
Sebelum memangku jabatannya, Panitera wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut:
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang Panitera yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 31
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
- a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a dan Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 32
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
- a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b dan Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f;
- b. berijazah paling rendah Sarjana Hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Militer.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 33
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
- a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c dan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah Sarjana Hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 34
Panitera dilarang merangkap pekerjaan sebagai:
- a. pelaksana putusan pengadilan;
- b. penasihat hukum;
- c. pengusaha; atau
- d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 35
- (1) Panitera diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
- a. alih jabatan;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- d. menjalankan masa pensiun; atau
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Panitera yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 36
Panitera diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 37
Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 38
- (1) Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu Hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang.
- (2) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan.
- (3) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, surat-surat berharga dan surat-surat lainnya, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta barang bukti yang semuanya disimpan di kepaniteraan.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 39
Semua daftar, cacatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar kerja kepaniteraan, kecuali atas izin Kepala Pengadilan
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 40
Pengadilan Militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya"termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
- c. mereka yang
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 41
- (1) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:
- a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
- 1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
- 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan
- 3) mereka yang
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 42
Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 43
- (1) Pengadilan Militer Utama memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili;
- a. antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
- b. antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
- c. antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
- a. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
- b. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
- (3) Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 44
- (1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
- a. penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
- b. tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
- (3) Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (5) Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi Mahkamah Agung.
Paragraf 4 Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 45
Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.
BAB II - SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 46
Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.
Bagian Pertama Umum
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 47
- (1) Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintah negera di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Oditur adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 48
Pembinaan teknis yustisial dan pengawasan bagi Oditurat dilakukan oleh Oditur Jenderal.
Bagian Kedua Susunan Oditurat
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 49
- (1) Oditurat terdiri dari:
- a. Oditurat Militer;
- b. Oditurat Milliter Tinggi;
- c. Oditurat Jenderal; dan
- d. Oditurat Mliter Pertempuran.
- (2) Dalam daerah hukum Oditurat Militer dapat dibentuk unit pelaksana teknis Oditurat Militer sesuai dengan kebutuhan.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 50
Susunan organisasi dan prosedur Oditurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan Panglima.
Bagian Ketiga Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 51
- (1) Tempat kedudukan Oditurat Jenderal berada di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Oditurat Militer, dan Oditur Militer Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Panglima.
- (3) Oditurat Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.
Bagian Keempat Ketentuan bagi Pejabat
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 52
Untuk dapat diangkat menjadi Oditur Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 53
Untuk dapat diangkat menjadi Oditur Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 54
Untuk dapat diangkat menjadi Oditur Jenderal, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 55
Oditur dan Oditur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Panglima.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 56
Sebelum memangku jabatannya, Oditur dan Oditur jenderal wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut:
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 57
- (1) Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggungjawab menurut saluran hararki.
- (2) Oditur melaksanakan penuntutan dengan keyakinan
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 58
Oditur dan Oditur Jenderal dilarang merangkap pekerjaan sebagai:
- a. penasihat hukum;
- b. pengusaha; atau
- c. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a dan b yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 59
- (1) Oditur dan Oditur Jenderal diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
- a. alih jabatan;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- d. menjalani masa pensiun; atau
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Oditur dan Oditur Jenderal yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 60
- (1) Oditur dan Oditur Jenderal diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Oditur.
- (3) Panglima Pembentukan susunan dan tata Kerja Majelis Kehormatan Oditur serta tata cara pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh lima sesudah mendengar pertimbangan Oditur Jenderal.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 61
Oditur dan Oditur Jenderal sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat diberhentian sementara dari jabatannya.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 62
Apabila terhadap seorang Oditur dan Oditur Jenderal ada perintah penangkapan dan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Oditur dan Oditur Jenderal tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 63
Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
Bagian Kelima Kekuasaan Oditurat
Paragraf 1 Kekuasaan Oditurat Militer
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 64
- (1) Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya;
- 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya :termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah;
- 3) mereka yang
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 65
- (1) Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
- 1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
- 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan
- 3) mereka yang
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 66
Oditurat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat;
- b. menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan; dan
- c. dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain.
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 67
Oditur Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:
- a. selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
- b. mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan perkara, dan penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
- c. menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
- d. melaksanakan tugas khusus dari Panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 4 Kekuasaan Oditurat Militer Pertempuran
BAB III - SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Pasal 68
- (1) Oditurat Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1;
- b. melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran.
- (2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer Pertempuran dapat melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Komando Operasi Pertempuran.
Bagian Pertama Penyidikan
Paragraf 1 Penyidik dan Penyidik Pembantu
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 69
- (1) Penyidik adalah:
- a. Atasan yang Berhak Menghukum;
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.
- (2) Penyidik Pembantu adalah:
- a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan
- d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 70
Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 71
- (1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. mencari keterangan dan barang bukti;
- d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil sesorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimkasud pada ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang;
- a. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang berhak Menghukum.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 72
- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-undang ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak Menghukum, dan Oditur sebagai penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara kepada Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 73
Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 terhadap tindak pidana yang terjadi di kesatuannya, kecuali dalam hal pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Oditurat.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 74
Atasan yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang:
- a. melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- c. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; dan
- d. melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.
Paragraf 2 Penangkapan dan Penahanan
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 75
- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Penangkapan terhadap Tersangka di luar tempat kedudukan Atasan yang Berhak Menghukum yang langsung membawahkannya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat Tersangka ditemukan,
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 76
- (1) Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 77
- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Penyidik atau anggota Polisi Militer atau anggota bawahan Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan dengan
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 78
- (1) Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
- (4) Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 79
- (1) Penahanan atau perpanjangan penahanan dilakukan terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) yang diduga keras melakukan tindak pidana
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 80
- (1) Penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik dengan surat perintah
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 81
- (1) Atas permintaan Tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 82
Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 83
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
- (2) Pelaksanaan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah komandan/Kepala dari Penyidik yang menangani perkara.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksika oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya, dan dalam hal Tersangka tidak hadir atau penghuni menolak, pelaksanaan pemasukan rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Penggeledahan yang dilakukan di dalam kesatrian atau asrama Angkatan Bersenjata dilakukan dengan seizin komandan/Kepala Kesatrian atau pimpinan asrama tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (5) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat acara dan salinannya disampaikan kepada penghuni, atau pemilik rumah, atau komandan/kepala kesatrian, atau pimpinan asmara yang bersangkutan.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 84
- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), Penyidik dapat melakukan penggeledahan:
- a. di halaman rumah tempat Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada, dan yang ada di atasnya;
- b. di setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada; dan
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- (2) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 85
Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik dilarang memasuki:
- a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan;
- c. ruang yang didalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan;
- d. tempat di lingkungan Angkatan Bersenjata yang
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 86
- (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik atau anggota Polisi Militer atas perintah Penyidik berwenang menggeledah pakaian, termasuk benda yang dibawanya.
- (2) Pelaksanaan penggeledahan badan Tersangka hanya dapat dilakukan oleh Penyidik.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 87
- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penyitaan.
- (2) Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah.
- (3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penyitaan terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada atasan Penyidik yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk memperoleh persetujuannya.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 88
- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
- a. benda atau tagihan Tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 89
Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga sudah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 90
Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket atau surat atau benda tersebut diperuntukan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 91
- (1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita supaya menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik apabila surat atau tulisan itu berasal dari Tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau apabila benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 92
Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Kepala Pengadilan yang berwenang, kecuali undang-undang menentukan lain.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 93
- (1) Benda sitaan negara disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
- (3) Rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 94
- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
- a. apabila perkara masih ada di tangan Penyidik atau Oditur, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Oditur dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ada di tangan Pengadilan, benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Oditur atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
- (2) Uang hasil penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 95
- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; atau
- c. perkara tersebut ditutup demi kepentingan umum, kepentingan militer atau kepentingan hukum, kecuali apabila benda itu diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau apabila benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
Paragraf 4 Pemeriksaan surat
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 96
- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau jawatan atau pengangkutan apabila benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- (2) Untuk kepentingan tersebut Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (3) Hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur pada ayat tersebut.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 97
- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Apabila sesudah diperiksa, ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau jawatan atau perusahaan pengangkutan lain sesudah dibubuhi cap yang berbunyi "sudah dibuka oleh Penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas Penyidik.
- (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan atas kekuatan sumpah jabatan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh isi surat yang dikembalikan.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 98
- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97.
- (2) Salinan berita acara tersebut oleh Penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi, atau kepala jawatan atau perusahaan pengangkutan yang bersangkutan.
- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang Berhak Menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c untuk melakukan penyidikan.
- (3) Dalam hal yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum Tersangka.
Paragraf 5 Pelaksanaan Penyidikan
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 99
Paragraf 5 Pelaksanaan Penyidikan
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 100
- (1) Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentuan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyidik atau atasan yang berwenang.
- (3) Sesudah menerima laporan, Penyidik harus membuat surat tanda terima laporan atau pengaduan, diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh pelapor dan penerima laporan.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 101
- (1) Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas itu kepada Atasan yang Berhak perkara Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan.
- (2) Perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 102
- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka guna diserahkan langsung kepada Penyidik.
- (2) Sesudah menerima penyerahan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyidikan.
- (3) Sesudah menerima laporan tersebut, Penyidik segera datang ke tempat kejadian dan dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.
- (4) Pelanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipaksa tinggal di tempat sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 103
- (1) Penyidik yang melakukan penyidikan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 104
Apabila Tersangka atau Saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediamannya atau di tempat lain yang ditentukan Penyidik.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 105
Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 106
- (1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, Penasihat Hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 107
- (1) Saksi diperiksa tidak dengan disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hasir dalam pemeriksaan di Pengadilan.
- (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Dalam pemeriksaan, Tersangka ditanya apakah ia memghendaki didengarnya Saksi yang dapat menguntungkan dirinya dan apabila ada, hal itu dicatat dalam berita acara.
- (4) Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Penyidik, Saksi tersebut wajib dipanggil dan diperiksa.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 108
- (1) Keterangan Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.
- (2) Penyidik mencatat semua keterangan Tersangka dan/atau Saksi dalam berita acara teliti sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh Tersangka atau Saksi.
- (3) Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberi keterangan sesudah mereka menyetujui isinya.
- (4) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, Penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (5) Dalam pelanggaran lalu lintas, Penyidik membuat berita acara pelanggaran lalu lintas yang memuat jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Tersangka dan ditandatangani Penyidik dan Tersangka, selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi melalui Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi yang berwenang.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 109
Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang harus didengar keteranganya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang melaksanakan penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi dapat dibebankan kepada Penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 110
- (1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau seorang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Seorang ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah atau janji di muka Penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali apabila karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia, ia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 111
Penyidik wajib segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari Tersangka dan/atau Saksi, keterangan Tersangka dan/atau Saksi, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 112
Dalam hal Tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari sesudah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh Penyidik.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 113
- (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5).
- (2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik meupun penghuni dan/atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang Saksi.
- (3) Dalam hal Tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 114
- (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 115
- (1) Dalam hal Penyidik melakukan penyitaan, Penyidik membuat berita acara dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik maupun orang atau keluarganya dari siapa benda tersebut disita, dan/atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang Saksi.
- (2) Dalam hal orang darimana benda tersebut disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (3) Salinan dari berita acara itu disampaikan oleh Penyidik kepada orang darimana benda tersebut disita atau keluarganya dan kepala desa atau lurah.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 116
- (1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, Penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan apabila perlu menyitanya.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 115.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 117
- (1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh Penyidik, untuk kepentingan penyidikan, oleh Penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari seorang ahli.
- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, Penyidik dapat datang atau meminta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.
- (3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Penyidik dapat meminta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
- (4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, pejabat penyimpan umum membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu pejabat penyimpan umum mencatat apa sebab salinan itu dibuat.
- (5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.
- (6) Semua biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibebankan pada dan sebagai biaya perkara.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 118
- (1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan maupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter, dan/atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam itu surat disebut dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak, dan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada mayat.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 119
- (1) Dalam hal sangat diperlukan untuk keperluan pembuktian dan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib memberitahukannya terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan tidak diketemukan, Penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 120
Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, pelaksanaannya menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (1).
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 121
Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan penyidikan ditanggung oleh negara.
Bagian Kedua Penyerahan Perkara
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 122
- (1) Perwira Penyerah Perkara adalah:
- a. Panglima;
- b. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk komandan.kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.
- (1) Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang:
- a. memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan;
- b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 123
- c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
- d. memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
- e. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
- f. menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.
- (2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.
- (3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 124
- (1) Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta supaya Penyidik segera melengkapinya.
- (3) Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- (4) Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 125
- (1) Kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.
- (2) Dalam hal Perwira Penyerah Perkara tidak sependapat dengan Oditur, ia wajib memberikan jawaban tertulis.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 127
- (1) Apabila Perwira Penyerah Perkara menentukan bahwa perkara akan diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peraidlan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan apabila Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-lasannya kepada Perwira Penyerah Perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang.
- (2) Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengirimkan permohonan Oditur tersebut dan berkas perkara yang disertai dengan pendapatnya kepada Pengadilan Militer Utama dan sesudah mendengar pendapat Oditur Jenderal di persidangan Pengadilan Militer Utama, dengan putusannya Hakim menyatakan perkara tersebut diajukan atau tidak diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyarah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melaksanakan penyerahan perkara tersbeut sesudah menerima berkas perkara yang bersangkutan dari Pengadilan Militer Utama.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 128
Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain; atau
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 129
Dalam hal Oditur menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Oditur dapat melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa secara terpisah.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 130
- (1) Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan.
- (2) Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
- a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa;
- b. uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan, dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 131
- (1) Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan pada tingkat pertama/Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Salinan perubahan surat dakwaan disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Perwira Penyerah Perkara.
Bagian Ketiga Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Paragraf 1 Persiapan Persidangan
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 132
Sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera memperlajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 133
- (1) Dalam hal Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, ia membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang.
- (2) Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan menyampaikan penetapan beserta berkas perkaranya kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi di daerah hukum Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang tercantum dalam penetapan itu.
- (3) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Oditurat Militer/Oditurat Militer yang bersangkutan.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 134
- (1) Dalam hal Oditur berkeberatan terhadap penetapan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah penetapan diterima.
- (2) Tidak dipenuhinya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan batalnya perlawanan.
- (3) Perlawanan tersebut yang memuat alasannya disampaikan melalui Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah perlawanan diterima, Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang/Pengadilan Militer Utama.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 135
- (1) Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah menerima perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan penetapan.
- (2) Dalam hal Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguatkan perlawanan Oditur, Pengadilan tersebut dengan penetapannya membatalkan penetapan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (3) Apabila Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak perlawanan Oditur, Pengadilan tersebut dengan penetapannya mengirimkan berkas perkara beserta surat lampirannya kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang.
- (4) Salinan penetapan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Oditurat Militer/Oditur Militer Tinggi yang bersangkutan.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 136
- (1) Dalam hal Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 berpendapat bahwa suatu perkara termasuk wewenangnya, Kepala Pengadilan tersebut menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan.
- (2) Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya Oditur memanggil Terdakwa dan Saksi.
Paragraf 2
Penahanan
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 137
- (1) dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi, Hakim Ketua berwenang;
- a. apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara;
- b. guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan Terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Sesudah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (5) Penahanan/perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga pada pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 138
- (1) Dikecualikan dari waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Terdakwa dapat diperpanjang
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 140
- (1) Pemanggilan untuk datang ke sidang Pengadilan dimaksud dalam Pasal 139 dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada:
- a. Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit melalui Atasan yang berhak Menghukum atau Atasan langsungnya yang selanjutnya ia wajib memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi untuk menghadap ke sidang Pengadilan;
- b. Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit yang berada dalam tahanan karena perkara lain melalui pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut;
- c. Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir atau apabila Terdakwa dan/atau Saksi sedang tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir melalui instansi kepolisian setempat atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan;
- d. Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil yang berada dalam tahanan karena perkara lain, melalui instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan dan atas izin pejabat yang memerintahkan penahanan tersebut.
- (2) Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam.
- (3) Penerimaan surat panggilan oleh Terdakwa, Saksi, atau orang lain, dilakukan dengan surat tanda terima.
- (4) Atasan yang Berhak Menghukum atau Atasan langsung Terdakwa dan/atau Saksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesudah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi untuk menghadap ke sidang Pengadilan.
Bagian Keempat
Acara Pemeriksaan Biasa
Paragraf 1
Pemeriksaan dan Pembuktian
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 141
- (1) Pada hari sidang yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) Pengadilan bersidang.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (3) Dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara, Hakim Ketua dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- (4) Hakim Ketua memimpin pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
- (5) Apabila Terdakwa dan/atau Saksi tidak memahami bahasa Indonesia, bisu dan/atau tuli, Hakim Ketua dapat menunjuk seorang juru bahasa atau penerjemah yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar.
- (6) Apabila Terdakwa dan/atau Saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, pemeriksaan terhadapnya dilakukan secara tertulis dan harus dibacakan.
- (7) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara, ia tidak boleh menjadi juru bahasa atau penerjemah.
- (8) Hakim Ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa dan/atau Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (9) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (8) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
- (10) Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 142
- (1) Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang, dan dihadapkan dengan pengawalan tetapi dalam keadaan bebas.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Hakim Ketua meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Apabila Terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Apabila Terdakwa ternyata sudah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya.
- (5) Apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6) Panitera mencatat laporan dari Oditur mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kemudian menyampaikannya kepada Hakim Ketua.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 143
Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
BAB IV - HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Pasal 144
- (1) Pada permulaan sidang, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal, kemudian mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang Penasihat Hukum yang akan mendampinginya dan apabila ada, Hakim Ketua meminta surat perintah atau surat izin tentang penunjukan Penasihat Hukumnya dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya supaya diserahkan dan apabila Penasihat Hukum ditunjuk oleh Pengadilan, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang kesediaannya didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut di persidangan.
- (3) Hakim Ketua memerintahkan Oditur supaya membacakan surat dakwaan dengan berdiri dan memerintahkan Terdakwa supaya berdiri dalam keadaan sikap sempurna.
- (4) Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah ia benar-benar mengerti isi surat dakwaan itu, dan apabila Terdakwa belum mengerti atau kurang jelas, Hakim Ketua memerintahkan supaya Oditur memberi
PENJELASAN
Pembukaan
.
##
PENJELASAN
Pasal 145
- (1) Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sesudah diberi kesempatan kepada Oditur untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan. - (2) Apabila Majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal keberatan itu tidak diterima atau Hakim berpendapat keberatan tersebut baru dapat diputuskan sesudah pemeriksaan, sidang dilanjutkan.
PENJELASAN
Pasal 146
- (1)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran III B, menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 diserahkan kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut dan mengaturnya kembali kepada Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan atau dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.

Dengan berakhirnya DWIKORA dan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.

Dalam rangka memenuhi kepentingan Angkatan Bersenjata untuk memelihara disiplin dan keutuhan pasukan serta penegakan hukum dan keadilan di daerah pertempuran yang bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili tingkat pertama dan terakhir semua tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit yang terjadi di daerah pertempuran.


Peradilan militer yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha Angkatan Bersenjata dan dalam soal-soal kepegawaian militer sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Undang-undang Militer Sukarela ternyata belum terlaksana sampai kedua Undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 1988 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan peradilan ketentaraan adalah juga termasuk kewenangan mengadili perkara Tata Usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata dan soal-soal tentara.

Sementara itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata termasuk kewenangan peradilan militer dan oleh karena itu perlu diatur dalam Undang-undang ini.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang terdiri dari:
- 1) Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah;
- 2) Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk:

- a) perkara pidana yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya berpangkat Mayor ke atas; dan
- b) gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- 3) Pengadilan Militer Utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi;



- b. Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan itu merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.

Badan-badan peradilan tersebut pada huruf a dan huruf b, semua berpuncak pada Mahkamah Agung sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ditetapkan seperti tersebut di atas karena yustisiabelnya adalah prajurit yang diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hirarki keprajuritan untuk menegakkan disiplin dan kehormatan prajurit.

Wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama berada pada Pengadilan Militer Tinggi, karena pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata sebagai tergugat umumnya golongan perwira menengah ke atas.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata secara organisatoris dan administratif berada di bawah pembinaan Panglima. Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, dalam Undang-undang ini tidak dikenal lagi Mahkamah Tentara Agung yang secara ex officio ketuanya dijabat oleh Ketua Mahkamah Agung.

Namun fungsi pengawasan dan pembinaan teknis yustisial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tetap di bawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Sementara itu Pengadilan Militer Utama diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan sehari-hari terhadap pengadilan di bawahnya.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia. Agar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer bebas memberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh lainnya.

Oleh karena itu, Hakim di lingkungan peradilan militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam hal Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara yang memerlukan keahlian khusus, Kepala Pengadilan yang bersangkutan dapat menunjuk seorang perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Hakim Ad Hoc untuk bertugas selaku Hakim Anggota Majelis yang akan mengadili perkara dimaksud.

Bagi Hakim Ad Hoc tidak berlaku persyaratan-persyaratan tertentu seperti yang berlaku bagi Hakim Militer atau Hakim Militer Tinggi.

Untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewibawaan hakim serta pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, perlu juga dijaga kualitas kemampuan para hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang diatur dalam Undang-undang ini, dan diperlukan pembinaan sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Selain itu diadakan juga larangan bagi para hakim merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan, pengusaha, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya, dan jabatan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan prasangka keras, bahwa seorang hakim telah melakukan perbuatan tercela dipandang dari sudut kesopanan dan kesusilaan, atau telah melakukan kejahatan, atau kelalaian yang berulang kali dalam tugas, dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara, setelah ia diberi kesempatan membela diri.


Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban tugas yang harus dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan.

Hal ini sangat penting karena menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi di bidang perkara yang akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial) dalam Undang-undang ini dibebankan kepada Panitera.

Kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata, dilaksanakan oleh Oditurat dalam lingkungan peradilan militer yang terdiri dari:

- a. Oditurat Militer, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer;
- b. Oditurat Militer Tinggi, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata, yang merupakan badan penuntutan tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata; dan
- d. Oditurat Militer Pertempuran, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Pertempuran.

Oditurat di lingkungan peradilan militer adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum.

Oditurat di lingkungan peradilan militer secara teknis yustisial, pembinaannya berada di bawah Oditur Jenderal, sedangkan organisatoris dan administratif berada di bawah Panglima.

Di samping mengatur susunan, kekuasaan, tugas, dan wewenang Oditurat di lingkungan peradilan militer, Undang-undang ini menetapkan pula:

- a. kewenangan Oditur di lingkungan peradilan militer untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu atas perintah Oditur Jenderal;
- b. Kewenangan Oditur di lingkungan peradilan militer untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara diserahkan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan


- c. kewenangan Oditur Jenderal untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penyidikan, penyerahan perkara, penuntutan dan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Untuk meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keahlian teknis Oditur dalam lingkungan peradilan militer, perlu dijaga kualitas kemampuannya dengan ditetapkannya syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentiannya dalam Undang-undang ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima.

Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan.

Dalam Undang-undang ini diatur pula, tentang hukum acara pada peradilan militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer sebagai berikut:

- a. asas kesatuan komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang kemandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.

Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan.

Namun dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

- b. asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.



- c. asas kepentingan militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Hukum acara pada peradilan militer yang diatur dalam Undang-undang ini disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasionla yang antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan konsepsi Hukum Acara Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata.

Berdasarkan pendekatan kesisteman ini, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata, berbagai konsepsi dan rumusan hukum acara pidana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun Tahun 1981 dan Hukum Acara Tata Usaha Negara yang terutang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diakomodasikan ke dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer, yang muatannya mencakup:

## a. Hukum Acara Pidana Militer.

- 1) Tahap penyidikan.

Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur adalah Penyidik.

Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang Berhak Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

Dalam Undang-undang ini tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dlakukan oleh penyidik Polisi Militer.

Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahananya hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.


## 2) Tahap penyerahan perkara.

Wewenang penyerahan perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan umum ada pada Perwira Penyerah Perkara.

Dalam Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.

## 3) Tahap pemeriksaan dalam persidangan.

Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas.

Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan.

Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada Pengadilan Militer Pertempuran, yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu.

Pada asasnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat.

Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan in absensia yaitu untu perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya.


## 4) Tahap pelaksanaan putusan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita.

- b. Hukum Acara Tata Usaha Militer.

Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bagi Prajurit lebih dahulu harus diselesaikan melalui upaya administrasi.

Apabila tidak ditemukan penyelesaiannya, baru kemudian dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama.

Dalam pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dikenal adanya pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat digunakan apabila kepentingan penggugat yang sangat mendesak untuk segera diperiksa dan diadili.

- 1) Tahap gugatan.

Gugatan dibuat oleh seseorang termasuk Prajurit, badan hukum perdata atau kuasanya, diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi.

Gugatan tersebut berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

- 2) Tahap pemeriksaan dalam persidangan.

Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dalam persidangan antara lain:

- a) hakim berperan lebih aktif guna mencari kebenaran dan keadilan;
- b) gugatan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak bersifat menunda palaksanaan keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata;


- c) atas putusan Pengadilan Militer Tinggi mengenai sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata masih dapat diadakan upaya hukum banding kepada Pengadilan Militer Utama, kasasi dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- 3) Tahap pelaksanaan putusan.
3. Panitera atas perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi mengirimkan putusan kepada para pihak yang bersengketa, supaya isi amar putusan tersebut dilaksanakan oleh tergugat/penggugat.

Kekhususan lain dari Hukum Acara pada Peradilan Militer adalah tentang bantuan hukum, yaitu bahwa setiap pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa harus atas perintah atau seizin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya.

Penasihat hukum yang mendampingi Terdakwa sipil dalam perkara koneksitas yang disidangkan di lingkungan peradilan militer harus seizin Kepala Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Materi Undang-undang ini mencakup Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dan Oditurat dalam lingkungan Peradilan Militer, Hukum Acara Pidana Militer, dan Hukum Acara Usaha Militer dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pengadilan dan Oditurat di lingkungan peradilan militer yang merupakan sarana pembinaan prajurit secara organisatoris, administratif, dan finansial pembinaannya berada di bawah Panglima, serta tidak terlepas keberadaannya dari upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara;
- b. Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama selain mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana juga mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana juga mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata sesuai dengan hukum acaranya masing-masing;
- c. penyusunan beberapa materi dalam satu Undang-undang ini bukan merupakan kodifikasi melainkan hanya pengelompokan, sehingga tiap materi undang-undang tidak kehilangan asasnya masing-masing, serta tidak menyalahi sistem hukum nasional;
- d. dalam Undang-undang ini, istilah Angkatan Bersenjata, Militer, dan Tentara diartikan sama, kecuali apabila diberi pengertian khusus.



## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Karena fungsi pembinaan teknis pengadilan dan pengawasan tertinggi ada pada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan yang sehari-hari dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Angka 1

Huruf a

Cukup jelas


Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang sipil yang menurut kenyataan bekerja pada Angkatan Bersenjata yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajibannya, dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak termasuk pada ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c.

Angka 2

Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan tingkat banding.

Angka 3

Cukup jelas

Pasal 10

Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih kuat daripada syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya, misalnya sidang di lapangan untuk memeriksa barang bukti yang terletak di luar daerah hukumnya.

## Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Di persidangan Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama yang Terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur berpangkat paling rendah Kolonel, sedangkan apabila Terdakwanya perwira tinggi misalnya Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam persidangan dibantu oleh seorang Panitera yang melaksanakan tugas kepaniteraan.





Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Seorang Prajurit yang akan diangkat menjadi Hakim Militer diutamakan selain harus memenuhi syarat berpangkat paling rendah Kapten dan berijazah Sarjana Hukum juga yang sudah lulus pendidikan Hakim.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alih jabatan" adalah perpindahan dari jabatan yang satu kepada jabatan yang lain, yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Hakim, misalnya dari jabatan Hakim kepada jabatan Oditur.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" adalah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masa pensiun" adalah masa pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dipidana" adalah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila Hakim yang bersangkutan mempunyai sikap dan melakukan perbuatan atau tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan merendahkan martabat Hakim.



Yang dimaksud dengan "tugas jabatan" adalah semua tugas fungsional Hakim.

Apabila alasan yang dicantumkan pada ayat ini juga merupakan alasan bagi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, pemberhentian tidak dengan hormat seorang Hakim dari jabatannya dapat diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Majelis Kehormatan Hakim" adalah suatu badan nonstruktural yang dibentuk oleh Panglima untuk setiap kasus yang diajukan, yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Panglima tentang layak tidaknya seorang Hakim untuk diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat kepada Presiden. Kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim adalah sepanjang yang menyangkut pelaksanaan tugas dalam jabatan fungsionalnya.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas


Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alih jabatan" adalah perpindahan dari jabatan yang satu kepada jabatan yang lain yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Panitera, misalnya dari jabatan Panitera kepada jabatan Oditur.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus-menerus", lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf c.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masa pensiun", lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf d.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

## Pasal 36

Yang dimaksud dengan "dipidana" adalah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.


Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila Panitera yang bersangkutan mempunyai sikap dan melakukan perbuatan atau tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan merendahkan martabat Panitera.

Yang dimaksud dengan "tuhas jabatan" adalah semua tugas fungsional Panitera yang dibebankan kepadanya.

Apabila alasan yang tercantum pada ayat ini juga merupakan alasan bagi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, pemberhentian tidak dengan hormat seorang Panitera dari jabatannya dapat diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Menyelenggarakan administrasi perkara berarti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan menyinkronkan kegiatan dan tugas Panitera dan/atau Panitera Pengganti dalam menyelenggarakan seluruh administrasi perkara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "biaya perkara" adalah mengenai biaya perkara Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Pasal 39

Larangan membawa ke luar meliputi segala bentuk apapun juga memindahkan isi daftar, catatan risalah, berita acara, serta berkas ke luar ruang kerja kepaniteraan.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas


Huruf b

Penentuan tingkat pangkat Kapten ke bawah didasarkan atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Sebagai contoh, orang sipil yang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/c setingkat kepangkatannya dengan Kapten.

Huruf c

Yang dimaksud dalam ketentuan ini, lihat Penjelasan Pasal 9 angka 1 huruf d

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sengketa tentang wewenang mengadili antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer, misalnya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa Prajurit yang pangkatnya berlainan, yaitu ada Kapten ke bawah bersama-sama Mayor ke atas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas



Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hakim" adalah Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, dan Hakim Militer Utama kecuali yang merangkap jabatan sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan" adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijaksanaan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri-ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Oditurat.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas


Ayat (2)

Pembentukan unit pelaksanaan teknis Oditurat Militer, terutama didasarkan kepada pertimbangan luas daerah hukum Oditurat Militer dan/atau banyaknya perkara, guna kecepatan penyelesaian perkara dan pendekatan pelayanan hukum bagi satuan Angkatan Bersenjata.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Seorang Prajurit yang akan diangkat menjadi Oditur diutamakan selain harus memenuhi syarat berpangkat rendah Kapten dan berijazah Sarjana Hukum juga yang sudah lulus pendidikan Oditur.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Jabatan Oditur dan Oditur Jenderal sebagai jabatan fungsional, terkait dengan fungsi yang secara khusus dijalankan oleh Oditur dan Oditur Jenderal dalam bidang penuntutan sehingga memungkinkan organisasi Oditurat menjalankan tugas pokoknya.

Oditur dan Oditur Jenderal dalam melaksanakan jabatan fungsional di bidang penuntutan bertindak sebagai wakil dari kesatuan, masyarakat, pemerintah, dan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan penuntutan harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya di lingkungan Angkatan Bersenjata pada khususnya.

Di samping itu, arah penuntutan harus pula diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah, negara, dan kepentingan pertahanan keamanan negara dalam penanganan perkara pidana.

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab menurut saluran hirarki" adalah Oditur dalam melaksanakan tugas fungsional yang diembannya harus bertanggung jawab kepada pejabat Oditurat yang secara organisatoris membawahkan Oditur tersebut.

Sebagai contoh, Kepala Unit Pelaksana Teknis Oditurat bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer. Demikian pula Kepala Oditurat Militer bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi dan Kepala Oditurat Militer Tinggi bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal.



Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alih jabatan" adalah perpindahan dari jabatan yang satu kepada jabatan yang lain, yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Oditur dan Oditur Jenderal, misalnya dari jabatan Oditur kepada jabatan Hakim.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus", lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf c.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masa pensiun", lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf d.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

## Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dipidana" adalah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila Oditur atau Oditur Jenderal yang bersangkutan mempunyai sikap dan melakukan perbuatan atau tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan merendahkan martabat Oditur atau Oditur Jenderal.

Yang dimaksud dengan "tugas jabatan" adalah semua tugas fungsional Oditur atau Oditur Jenderal yang dibebankan kepadanya.

Apabila alasan yang dicantumkan pada ayat ini juga merupakan alasan bagi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, pemberhentian tidak dengan hormat seorang Oditur atau Oditur Jenderal dari jabatannya dapat diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Majelis Kehormatan Oditur adalah suatu badan nonstruktural yang dibentuk oleh Panglima untuk setiap kasus yang diajukan, yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Panglima tentang layak tidaknya seorang Oditur diberhentikan tidak dengan hormat.

Kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Oditur adalah sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas dalam jabatan fungsionalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas


Pasal 63

Cukup jelas

## Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Penentuan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah, lihat Penjelasan Pasal 40 huruf b.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap Tersangka atau Saksi guna melengkapi berkas perkara untuk memenuhi persyaratan penuntutan baik formal maupun materiil.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyidikan" adalah penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur atas perintah Oditur Jenderal, baik untuk tindak pidana umum maupun untuk tindak pidana tertentu.

## Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Penuntutan terhadap Terdakwa yang tingkat kepangkatannya Mayor ke atas didasarkan atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman yang harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi. Sebagai contoh orang sipil yang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a setingkat kepangkatannya dengan Mayor.

Huruf b

Cukup jelas




## Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan tambahan", lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyidikan", lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (2).

## Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Untuk menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan antara lain dengan cara menyelenggarakan data administrasi proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan Angka