Unknown Unknown Nomor - Tahun 2008 tentang RETRIBUSIPASAR DENGAI{ RAHMAT TUHAI{ YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a'
- bahwa daram rangka penyerenggaraan otonomi Daerah yang ruas, nyata dan bertanggung 1awab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan Daerah yang berasar dari pendapatan Asri Daerah khususnya bersumber dari Retribusi Daerah perru d*ingkat&lt;an, sehingga kemandirian Daerah daram har pembiayaan penyerenggaran pemerintahan dapat tenrujud.
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dtm nurur a, perru membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boraang Mongondow utara Tentang Refibusi pasar.
1. Undang - undang nornor 4g prp. tahun 1g60 nomor 156 tentang panitia urusan piutang Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia tahun Nomor 156 tambhan rembaran
- Mengingat : Negara Republik Indonesia Nomor 2104).
- undang - undang nornor g tahun 1gg1 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Repubrik Indonesia tahun 1gg1 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia nomor 3209). 2
- undang - undang Repubrik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas un'ang - undang nomor 1g tahun 1gg7 tentang pajak Daerah dan Refibusi Daerah 3
I
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048).
4. Undang - Undang Republik lndonesia nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia nomor 438g).
2. undang - Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2004 Nomor 12s, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang \_ Undang nomor 32 tahun 2@r tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor g rahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 200s nomor 10g, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 454g). 5
3. Undang - undang Repubrik Indonesia nomor 10 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Boraang Mongondow Utara di provinsi surawesi utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor'r2, tambahan rembaran Negara Rr Nomor46g6). o-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11g, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 3692). 7.
5. Perafuran Pemerintah Nomor 3g tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 8.
6. 9' Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang organosasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2007 Nomor g21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. 10' Peraturan Menteri nomor 27 tahun 1gg3 tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, tambahan lembaran Negara Nomor 325g).
8. ll Peraturan Menreri Daram Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk produk Hukum Daerah;
Menetapkan
:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang keputusan umum mengenai penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Jo keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
15. Keputusan Menteri dalam Negari Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Dibidang Pemungutan Retribusi Daerah.
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 19 tahun '1999 tentang Ruang Lingkup dan jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat ll.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 tahun 200g tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boraang Mongondow utara.
Dengan peaetujuan
DEWAI{ PERWAKITAI{ RAKYAT DAEMH KABUPATEI{ BOLMNG MONGONDOW UTARA
MEMUTUSKAN
PEMTUMN DAEMH MBUPATEN BOLMNG RETRIBUSIPASAR MONGONDOW UTAM TENTANG
rerrr,riBrfir uuur,,r
Pasal 1
BAB |
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah I
- J. Daerah adalah golaang Mongondow Utara
2. ,;:i,:i";,;,*#;ilil:T:1f #::T:ff ';#JnJi,ffi ,,0.,, Utara.
4. Pejabat adalah pegawai yar densan peraturan ;*il'l,1T;;ffiffifl:idans Retribusi Daerah sesuai
4. 5 Dewan penrvakiran Rakyat Daerah Kabupaten Boraang Mongondow utara seranjutnya disebut DpRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. T Loos adarah bangunan tetap didaram ringkungan pasar yang berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding.
6. 6 Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran bangunan berbentuk roos atau kios dan bentuk rainnya yang dikerorah oreh pemerintah Daerah dan khusus disediakan khusus untuk pedagang.
7. 8 Kios adarah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan rainnya dengan dinding pemisah murai dari rantai sampai dengan rangit - rangit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. Uang perikatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk mendapafl€n hak sewa atas sesuatu ruangan Kios mirik pemerintah Daerah Kabupaten Boraang Mongondow Utara.
9. Refibusi Jasa Umun pemerintah ,r.,r, Hfi'il;lffiff fiivans drsedakan atau diberikan oreh dinikmati oleh pribadi atau badan. (emanfaatan umum serta dapat
10. Rehibusi pasar yang setanjutnya dapat disebut Retl penyediaan t r,,,r., ,r..r. ,,."r'.,^:^::' -:t:Retribusi adatah pembayaran atau dan arau ,,,., ,,^n 1]li,lf':il::ffi'il::;o:*, haraman tperataran roos Pedagang, tidak termasuk va.^ r,;\_,-:':,,. uderan Oan khusus disediakan unfuk rr* t"1n ojkerorah oreh perusah:
10. undansan Rehjbusi 0..'j::,t:1*'*" 12. Masa Rehibusi .or,.n,llll'*'lut" *t r, r.roq,rrffi;# perundans -refibusi untuk merrrr.::n^:r,ro,u tertentu yang meru,
11. 1 1. wajib Retribusi ,or,rn B'oJ;;; ;an Daerah (PD) Pasar
12. 13 surat Kerehpan *.or,l,Tll1'l o"r,; ;;;,;',T,1:'n batas waktu basi wajib Kepurusan yang m.r.nrr;:",."]* yang seniutnya dapat I
15. Badan adarah suatu b€ntuk rrc.r,^ !a---"""' berupa bunga dan ahu perseroan,,,,;;;;l':1.::ii: perseroan Terbarac apapun araupun ,**r,],:1nr\_"'rit r,r.grr, ,rr, ffi' Perseroan Komanditer, menensah, yayasan abu .ril,-!''u r.sri-k ;;;r 'ensan nama dan bentuk Bentuk Badan ** ;.#*rsasi sejenrsnva r;tr',';.iiiirJil'rjl"rifl
14. surat rasihan Rebibusi ,11-f:"r'rr,* *;;il;rt.inskat sKRD adarah surat rnerakukan,rn,n., *rn j111.'* *rr;;;r;;iil'nn t.''nnn oenda. rusi dan atau ,r*.,'*r,#.srRD adalah surat untuk ou'Irrolsrasi
15. ,^ 16. Pemeriksaan aOatrf, srran, mengelolah "* l-r"'*$lia'kegiatan untuk mencar ' pemenuhan kewaiiban *no:::t11titt ornr l.rn*l on' mensumpulkan dan reribusi Daerah. tusi ## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama refibusi pasar dipungut retibusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran loos dan atau kios yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
Pasal 3
- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar fadisional / sederhana berupa halaman / pelataran, loos dan atau Kios yang khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelolah oleh pihak swasta maupun perusahaan Daerah.
- (3) Penetapan pembagian PAD / Retribusi pasar Desa yang di setor pada kas Daerah akan di atur dengan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara.
Pasal 4
Subyek Refibusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasiliias 0asar.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Refibusi pasar digolongkan sebagai retribusijasa umum.
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN DAN BESARNYATARIF
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutuo biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 'l meliputi penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan oemeliharaan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal I
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
WLAYAH PUNGUTAN
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RFIRIBUSI TERHUTANG Pasal 10
Pasal 10
Masa refibusi adarah jangka waktu ramanya 1 (satu) buran atau ditetapkan rain oreh Bupati.
saat Retribusi terhutang adarah saat ditetapkannya sKRD atau dokumen rain yang dipersamakan.
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN Pasal 12
Pasal 12
- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jeras, benar dan rengkap sereta wajib di tanda tangani oleh wajib Refibusi atau kuasanya;
- (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas penndustrian perdagangan Koperasi Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian spdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Pemungutan Retribusi tidak oapat diborongkan
- (2) Rebibusi dipungut dengan menggunakan SKRD SKRDKBT. atau Dokumen lain yang dipersamakan dan
- (3) Kepada Instansi pemungut diberikan Penerimaan. uang perangsang sebesar 5 % (Lima persen) dari Realisasi
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI pasal
15
Dalam hal wajib refibusi tidak n ilil,:,' *ffi .:# ;"1''llil:H1ffi:[il,Jilfl l;JlTil:*ll
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) Pembayaran refibusi yang ternutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dirunasi serambat - rambatnya , i t,r, o.,rr) hari sejak diterbid&lt;annya sKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupatr.
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17
Pasal 17
- (1) Retibusi berdasdkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan refibusi melalui BUPLN, dilaksand&lt;an berdmarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
KEBERATAN
BAB XV - KEBERATAN
Pasal 18
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan -alasan yang Jetas;
- (3) Dalam hal wajib refibusi mengajukan keberatan atas ketetapan refibusi, wajib refibusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal sKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbifl&lt;an, kecuali apabila wajib refibusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jamgka waktu tidak dapat dipenuhi karena keaadan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak diperlimbangran.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar refibusi dan peraksanaan penagihan retribusi.
BAB XV - KEBERATAN
Pasal 19
- (1) Bupati daram jangka waktu paring rama 6 (enam) buran sejak tanggar surat keberaian narus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seruruhnya atau sebagian menorak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetah lewat dan Bupati lidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN pasal 20
Pasal 20
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran refibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan refibusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbid&lt;an dalamjangka waktu ,l (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retibusi mempunyai hutang rehibusi rainnya kerebihan pembayaran retribusi :H:l:ixJlaksud pada avat (1) lanssuns diperhitunskan unruk metunasi tertebih dahutu hurang
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran refibusi sebagarmana dimaksud pada ayat (1) dild&lt;ukan dalam JangKa waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembaliar l* jll$';:"t.ffi f TH .#i#il:H::Ti:ilili,::f HH,H?
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN pasal 20
Pasal 21
- (t) permohonan pengembi oengan sekurang - *urralian kelebihan pembayaran ret uibusi diajukan secara terturis kepada Bupati
- a. NamadanArar.,;ilrr:orlr.r,..ornrn'1"'"'""
- b. Masa rebibusi
- c. Besarnya kelebihan pembayaran
- ,^. (2) permohonan pengembali; Pos tercatat In kebbihan pembayaran retribus -*"-' tenousi disampaikan secara langsung
- d. Alasan Iang singkat danjelas
- (3) Bukti penerimaan obh peiehir n.^.^" atau melalui permohonan diterima oleh;'*ol o*"n atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan saat
'ukti
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN pasal 20
Pasal 22
Pengembalian kelebihan rebi busi dilakukan
menerbrfl&lt;an
Surat Perintah
Membayar Kelebihan retrjbusj:
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungakn dengan hutang refibusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan refibusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) dengan ## BAB XVIII
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tehutangnya retribusi, kecuali apabila waiib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan refibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbi$&lt;an Surat Teguran atau
- b. Ada pengakuan hutang dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
- (1)Wajibrefibusiyangtidakme|aksanakankewajibannyasehinggamerugikankeuanganDaerahdiancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5 000.000'- (Lima Juta RuPiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada yat (1) adalah pelanggaran'
PENYIDIKAN
BAB XX - PENYIDIKAN
Pasal 26
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan data serta meneliti keterangan atau laporan ber1enaan dengan tindakan pidana dibidang refibusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Refibusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan denqan tindak pindana dibidang rehibusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat(an bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukt tersebut;
8. f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Refibusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memobet seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Refibusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterngannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikanpenyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retibusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimd&lt;sud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan rnenyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Hal -hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara' Ditetapkan :di Boroko Padaianggal :. 1?.. .M9-{. ..2008 h. ru, orrBoLMNG MoNGoNDow rt^Y fffi^ Diundanqkan di Boroko Pada Tanssal ...1.e... M.8.1... ... 2008 PLT. SEKRETABIS DAERAH KABUPATEN BOLArypfi oIGoNDOW UTARA // (r Drs. Hi. REKY POSUMAH PEMBINA UTAMA MUDA NIP 131 843 684 Lembaran Da.erah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun.. L90fl ...N0m0r... :*?i Umum
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR...TAHUN 2008
## TENTANG
## RETRIBUSI PASAR
Dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber
dari Retribusi Daerah yang pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada
masyarakat serta usaha meningkat&lt;an pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.
Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumbersumber tersebut antara lain dilaksanakan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, melalui undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rebibusi Daerah. LangkahJangkah ini diharapkan akan meningkad&lt;an efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta peningkatan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib refibusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retibusinya.
Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan' dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tantang Pajak daerah dan Refibusi Pasar.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
----&gt;
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
CukuP Jelas Yang dimaksud dengan wilayah termasuk kawasan pasar atau radius t 100 m yang terjadi transsaksi akan dipungut retribusi pasar
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
CukuP Jelas Pasd 15 CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
CukuP Jetas
PENJELASAN
Pasal 17
CukuP Jetas
PENJELASAN
Pasal 18
CukuP Jelas Pasd 19 CukuP Jetas
PENJELASAN
Pasal 20
CukuP Jelas Pasat 21 CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas ! t Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1,, I i.' It L ll 1t i I \t l$