PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 28 Tahun 2015 tentang RETRIBUSI DAERAH (berlaku 5 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 1 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,
- a. bahwa retribusi daerah sesuai kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah merupakan potensi pendapatan daerah sehingga dipandang perlu untuk diatur dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Retribusi Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan Retribusi Daerah yang di bentuk dengan Peraturan Daerah;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negaradengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, pesekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Objek Retribusi adalah:
- a. jasa umum;
- b. jasa usaha; dan
- c. perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Kesatu Jenis Retribusi
BAB III - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 3
Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi
BAB III - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 4
- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan di :
- a. Rumah Sakit Umum DR. H. Chasan Boesoerie;
- b. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoirie dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang dan/atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan;
- (6) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, RSUD dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang mekanisme dan jenis pelayanannya diatur
BAB III - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 5
- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, vahan/peralatan yang digunakan, kelas perawatan dan frekwensi penggunaan layanan kesehatan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkn dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 5 Februari 2015

Penandatangan: GUBERNUR MALUKU UTARA,

Verifikasi: Ttd. ## ABDUL GANI KASUBA

Penetapan: Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 5 Februari 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Verifikasi: Ttd. ## A. MADJID HUSEN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 NOMOR : 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : (1 / 2015)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan yang menggunakan sistem kapitasi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan.

## Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

## Paragraf 1

## Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

## Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diberikan oleh Balai Kemetrologian.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf ayat (1) adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP.
- (4) Wajib Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- (5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur dari pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP yang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Atas permohonan pemilik/pemakai alat-alat UTTP, pengujian alat UTTP tertentu dapat dilakukan di tempat pemilik/pemakai UTTP dengan dikenakan tambahan biaya transportasi Rp..... Per Km untuk setiap kali pengujian dihitung dari jarak lokasi pemilik/pemakai UTTP dengan instansi yang membidangi Metrologi Legal.

## BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

## Bagian Kesatu Jenis Retribusi

## Pasal 8

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## Bagian Kedua Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

## Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

## Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan/ memkai kekayaan Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur dari pemakaian kekayaan Daerah yang dihitung berdasarkan ukuran, kapasitas/jumlah kekayaan Daerah yang digunakan dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip dn sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukian secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir

## Paragraf 1

## Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

## Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana Tempat Khusus Parkir;
- (5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di Tempat Khusus Parkir, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

## Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

## Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau dimilki oleh Pemerintah Daerah di pelabuhan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana kepelabuhanan;
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di pelabuhan, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

## Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

## Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas jasa penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit dan benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan;
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memanfaatkan bibit dan benih lingkup Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## Bagian Keenam Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

## Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

## Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas jasa penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit dan benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan;
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memanfaatkan bibit dan benih lingkup pertanian;

- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,

## Paragraf 2 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dari jenis dan berat hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dlam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## Bagian Kesatu Jenis Retribusi

## Pasal 18

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Trayek; dan
- b. Retribusi Izin usaha Perikanan.

## Bagian Kedua Retribusi Izin Trayek

## Paragraf 1

## Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

## Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melnyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau trayek tertentu;

- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakana pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Propinsi Maluku utara meliputi : a. pelayanan angkutan pada trayek tetap; dan b. pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Trayek ;
- (5) Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis, izin, jenis angkutan, jumlah tempat duduk, tonase, dan jumlah kendaraan.
- (2) Prinsip dan sasaran dlam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembayaran Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan dapat dibayarkan setiap tahun pada saat perpanjangan kartu pengawasan.

## Bagian Ketiga

## Retribusi Izin Usaha Perikanan

## Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

## Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Periknan, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, untuk orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasi dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Maluku Utara, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja Asing.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya untuk orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih;
- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (Tiga Puluh) GT, di wilayah administrasi dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Propinsi Maluku Utara;
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (Tiga Puluh) GT, di berpangkalan .
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi.
- b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
1. Usaha Pembudidayaan ikandi air tawar:
- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak dari 0,75 hektar;
- b) Pembesaran dengan areal lahan di :
12. -kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektare;
13. -kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m2
14. -keramba jaring apung tidaklebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1unit= 4x (7x7x2,5 m3);
15. -keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m3;
2. Usaha pembudidayaan ikan di air payau:
- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektare;
- b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hectare;
3. Usaha pembudidayaan ikan di laut:

- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektare;
- b) Pembesaran :
- 1) Ikan bersirip:
- a) Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3/kantong, kepadatan antara 300500 ekor per kantong;
- b) kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (unit) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (unit) = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3/kantong, kepadatan antara 300500 ekor per kantong;
- c) Kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jarring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kanton.
- 2) Rumput laut dengan menggunakan metode:
- a) Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m2;
- b) Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m2;
- c) Long Line tidak lebih 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 1 (satu) hectare;
- 3) Abalone dengan menggunakan :
12. -Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m3;
13. Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuanberukuran 1 x 1 x 1m3;
- (4) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib retribusi Izin usaha perikanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin usaha perikanan;
- (6) Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,

## Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdsarkan jenis dan jumlah surat izin serta besarnya hasil perikanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Penangkapan Ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Pengangkut ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran kapal pengangkut ikan serta alat tangkap yang digunakan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetpan tarif Retribusi Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 23

Retribusi dipungut dalam wilayah Propinsi Maluku Utara.

## Bagian Keempat Pemanfaatan dan Penggunaan Hasil Retribusi

## Pasal 24

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kelima Keberatan

## Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali dalam hal Wajib Retribusi tertentu dapat

- menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 26

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB VI

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

## Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
- (3) Terhadap pembayaran Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Gubernur atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;

- (5) Tata Cara Pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

## Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

## Tempat Pembayaran

## Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan dengan cara:
- a. Menyetor langsung ke rekening Kas umum Daerah;
- b. Melalui Bank lain/ Lembaga Keuangan/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Gubernur atau Pejabat yang berwenang, dan atau;
- c. Melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu hari kerja).

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang tidk atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

## BAB VIII

## PENAGIHAN

## Pasal 32

- (1) Surat Teguran sebagai awal tindakan tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterima Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Tata cara pengihan di atur lebih lanjut dengan Perturn Gubernur.

## BAB IX

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI

## PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

## Pasal 37

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII

## PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 39

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIV

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 41

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan operasional pemungutan.
- (2) Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah (KCPPAD) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah melakukan pembinaan pemungutan Retribusi di wilayah kerja.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV PENYIDIKAN

## Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

## Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebgimana dimaksud dalam Pasal 28 dn Pasl 31 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat Ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 44

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi izin Trayek (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8 );
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retrbusi Izin Usaha Perikanan ( Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retrbusi Pengujian dan Pengawasan