PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 121 Tahun 2017 tentang MASA TRANSISI PENGELOLAAN TAMAN HIBURAN LOKASARI EKS BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN LOKASARI (berlaku 12 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2016, telah diatur mengenai pembubaran Badan Pengelola Taman Hibura.n Lokasari;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pengelolaan Taman Hiburan Lokasari pasca pembubaran Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan masa transisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
SALINAN
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
ME\_MUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI PENGELOLAAN TAMAN HIBURAN LOKASARI EKS BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN LOKASARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah adalah Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Administrasi Sekretariat Daerah adalah Biro Administ\_rasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MASA TRANSISI
BAB II - MASA TRANSISI
Pasal 2
- (1) Masa transisi pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari terhitung mulai 1 Juli 2017 sampai dengan paling lambat 31 Desember 2017.
- (2) Pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan dan pengeluaran.
- (3) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dilaksanakan oleh BPAD.
- (4) Dalam pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPAD dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
BAB II - MASA TRANSISI
Pasal 3
- (1) Selama masa transisi, BPAD mempersiapkan proses pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama masa transisi, BPAD berhak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan perikatan dengan pihak ketiga.
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BAB III - PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Pasal 4
- (1) Selama masa transisi, penerimaan terkait pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari disetorkan ke rekening sementara Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mangga Besar atas nama Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. sewa gelanggang olahraga;
- b. sewa lahan kios;
- c. sewa lahan p -arkir;
- d. sewa ruang komersial;
- e. sewa rumah pondokan;
- f. usaha kecil menengah plaza terbuka;
- g. kontribusi perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau
- h. penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Setelah masa : transisi berakhir, pengelolaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Pasal 5
- (1) Selama masa transisi, pengelu.aran terkait pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dialokasikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas biaya :
- a. telepon;
- b. air;
- c. listrik;
- d. internet;
- e. perawatan gedung;
- f. pajak terutang;
- g. tenaga administrasi;
- h. tenaga keamanan; dan/ atau
- i. tenaga kebersihan.
MONITORING DAN EVALUASI
BAB IV - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6
Monitoring dan evaluasi yang bersifat administratif pada masa transisi pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dilaksanakan oleh Biro Administrasi Sekretariat Daerah.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB V - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 7
- (1) Pengawasan pelaksanaan masa transisi pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengendalian pelaksanaan masa transisi pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah cq. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
PELAPORAN
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 8
BPAD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari selama masa transisi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali perbulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
BABVII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2017

Penandatangan: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, • DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS .IBUKOTA JAKARTA, ttd ## SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72069

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,