PERATURAN BUPATI MA Nomor 81 Tahun 2017 tentang KELOMPOK PENGAMBILAN AIR DAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (berlaku 27 September 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
KELOMPOK PENGAMBILAN AIR DAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Kelompok Pengambilan Air dan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK PENGAMBILAN AIR DAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan Perundang- Undangan yang berlaku.
8. Badan Pendapataan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
KELOMPOK PENGAMBILAN AIR DAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Kelompok pengambilan air tanah ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :
1. KELOMPOK 1
- a. pemasok air baku;
- b. perusahaan air minum;
- c. industri air minum kemasan;
- d. pabrik es kristal; dan
- e. pabrik minuman olahan.
2. KELOMPOK 2
- a. industri tekstil;
- b. pabrik makanan olahan;
- c. hotel bintang 3, 4 dan 5;
- d. pabrik kimia; dan
- e. industri farmasi.
3. KELOMPOK 3
- a. hotel bintang 1 dan 2;
- b. usaha persewaan jasa kantor;
- c. apartemen;
- d. pabrik es skala kecil;
- e. agro industri;
- f. industri pengolahan logam; dan
- g. usaha perkebunan, peternakan, perikanan non rakyat.
4. KELOMPOK 4
- a. losmen, pondok, penginapan, rumah sewa;
- b. tempat hiburan;
- c. restoran;
- d. gudang pendingin;
- e. pabrik mesin elektronik; dan
- f. Pencucian Kendaraan Bermotor.
5. KELOMPOK 5
- a. usaha kecil skala rumah tangga;
- b. hotel non bintang;
- c. rumah makan; dan
- d. rumah sakit.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
BAB III - NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
Pasal 3
- (1) Daftar Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Tanah Laut\
| NO. | KELOMPOK PENGAMBILAN AIR | NILAI PEROLEHAN AIR TANAH/M3 |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. | KELOMPOK 1 | |
| | a. Pemasok Air Baku | Rp.4.500,- |
| | b. Perusahaan Air Minum | Rp.4.500,- |
| | c. Industri Air Minum Kemasan | Rp.4.500,- |
| | d. Pabrik Es Kristal | Rp.4.500,- |
| | e. Pabrik Minuman Olahan | Rp.4.500,- |
| 2. | KELOMPOK 2 | |
| | a. Industri Tekstil | Rp.4.000,- |
| | b. Pabrik Makanan Olahan | Rp.4.000,- |
| | c. Hotel Bintang 3, 4 dan 5 | Rp.4.000,- |
| | d. Pabrik Kimia | Rp.4.000,- |
| | e. Industri Farmasi | Rp.4.000,- |
| 3. | KELOMPOK 3 | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|
| | a. Hotel Bintang 1 dan 2 | Rp.3.500,- |
| | b. Usaha Persewaan Jasa Kantor | Rp.3.500,- |
| | c. Apartemen | Rp.3.500,- |
| | d. Pabrik Es Skala Kecil | Rp.3.500,- |
| | e. Agro Industri | Rp.3.500,- |
| | f. Industri Pengolahan Logam | Rp.3.500,- |
| | e. Usaha Perkebunan, Peternakan, Perikanan Non Rakyat | Rp.3.500,- |
| 4. | KELOMPOK 4 | |
| | a. Losmen, Pondok, Penginapan, Rumah Sewa | Rp.3.000,- |
| | b. Tempat Hiburan | Rp.3.000,- |
| | c. Restoran | Rp.3.000,- |
| | d. Gudang Pendingin | Rp.3.000,- |
| | e. Pabrik Mesin Elektronik | Rp.3.000,- |
| | f. Pencucian Kendaraan Bermotor | Rp.3.000,- |
| 5. | KELOMPOK 5 | |
| | a. Usaha Kecil Skala Rumah Tangga | Rp.2.500,- |
| | b. Hotel Non Bintang | Rp.2.500,- |
| | c. Rumah Makan | Rp.2.500,- |
| | d. Rumah Sakit | Rp.2.500,- |
TARIF PAJAK AIR TANAH
BAB IV - TARIF PAJAK AIR TANAH
Pasal 4
- 1) Tarif Pajak Air Tanah adalah Mengalikan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan 15%
Tarif Pajak Air Tanah = Nilai Perolahan Air Tanah X 15%
(2) Daftar Tarif Pajak Air Tanah di Kabupaten Tanah Laut
| NO. | KELOMPOK PENGAMBILAN AIR | TARIF PAJAK AIR TANAH/M3 |
|-------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. | KELOMPOK 1 | |
| | a. Pemasok Air Baku | Rp.675,- |
| | b. Perusahaan Air Minum | Rp.675,- |
| | c. Industri Air Minum Kemasan | Rp.675,- |
| | d. Pabrik Es Kristal | Rp.675,- |
| | e. Pabrik Minuman Olahan | Rp.675,- |
| 2. | KELOMPOK 2 | |
|------|------------------------------------------------|----------|
| | a. Industri Tekstil | Rp.600,- |
| | b. Pabrik Makanan Olahan | Rp.600,- |
| | c. Hotel Bintang 3, 4 dan 5 | Rp.600,- |
| | d. Pabrik Kimia | Rp.600,- |
| | e. Industri Farmasi | Rp.600,- |
| 3. | KELOMPOK 3 | |
| | a. Hotel Bintang 1 dan 2 | Rp.525,- |
| | b. Usaha Persewaan Jasa Kantor | Rp.525,- |
| | c. Apartemen | Rp.525,- |
| | d. Pabrik Es Skala Kecil | Rp.525,- |
| | e. Agro Industri | Rp.525,- |
| | f. Industri Pengolahan Logam | Rp.525,- |
| | f. Usaha Perkebunan, Peternakan, Perikanan Non | Rp.525,- |
| | Rakyat | |
| 4. | KELOMPOK 4 | |
| | a. Losmen, Pondok, Penginapan, Rumah Sewa | Rp.450,- |
| | b. Tempat Hiburan | Rp.450,- |
| | c. Restoran | Rp.450,- |
| | d. Gudang Pendingin | Rp.450,- |
| | e. Pabrik Mesin Elektronik | Rp.450,- |
| | f. Pencucian Kendaraan Bermotor | Rp.450,- |
| 5. | KELOMPOK 5 | |
| | a. Usaha Kecil Skala Rumah Tangga | Rp.375,- |
| | b. Hotel Non Bintang | Rp.375,- |
| | c. Rumah Makan | Rp.375,- |
| | d. Rumah Sakit | Rp.375,- |
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 27 September 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 27 September 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H.SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 81