PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2000 tentang PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI (berlaku 8 September 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2000
TENTANG
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- 1 Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
- 2 Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
- 3 Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
- 4 Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
- 5 Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
- 6 Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
- 7 Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
- 8 Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- 9 Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- 10 Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- 11 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat peruntukkan dan pengoperasiannya khusus;
- 12 Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;
- 13 Kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
- 14 Menteri adalah Menteri yang lingkup tuhas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Bagian Pertama
Penyelenggaraan Telekomunikasi
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 2
Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggaraan telekomunikasi.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 3
Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
- b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 4
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 5
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
- b. instansi pemerintah; atau
- c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 6
- (1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 7
Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 8
- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimilikinya dan disediakannya.
- (2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari Penyelenggara jaringan yang sudah ada.
- (3) Untuk menyelenggaraan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin penyelenggara jasa telekomunikasi dari Menteri.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 9
- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari:
- a. penyelenggaraan jaringan tetap;
- b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam:
- a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
- b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
- c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
- d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam:
- a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
- b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
- c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 10
- (1) Penyelenggaraan jaringan tetap lokal atau penyelenggaraan jaringan bergerak seluler atau penyelenggaraan jaringan bergerak satelit harus menyelenggarakan jasa teleponi dasar.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib menyelenggarakan jasa telepon umum.
- (3) Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa telepon umum dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 11
- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi luar negeri sesuai dengan izin penyelenggaraannya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 12
Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.
Bagian Ketiga Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 13
Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 14
- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari:
- a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
- b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
- c. penyelenggaraan jasa multimedia.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 15
- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik.
- (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa telekomunikasi.
- (3) Dalam menyediakan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 16
- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
- (2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 17
- (1) Catatan/rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disimpan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi berhak memungut biaya atas permintaan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 18
- (1) Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengadakan sendiri perangkat akses dan perangkat terminal pelanggan jasa telekomunikasi.
- (2) Instansi perangkat akses di rumah dan atau gedung dapat dilaksanakan oleh instalatur yang memenuhi persyaratan.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 19
Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia.
Bagian Keempat
Interkoneksi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 20
- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tersedianya interkoneksi.
- (2) Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi dilaksanakan pada titik interkoneksi.
- (3) Pelaksanaan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan atas dasar permintaan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 21
- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi.
- (2) Dalam pelaksanaan interkoneksi, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 22
- (1) Kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jasa telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau terjadi perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam pelaksanaan interkoneksi, para pihak dapat meminta penyelesaiannya kepada Menteri.
- (3) Upaya penyelesaian oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi hak apra pihak untuk melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 23
- (1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui 2 (dua) penyelenggara jaringan atau lebih dikenakan biaya interkoneksi.
- (2) Biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 24
Ketersambungan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi dilaksanakan secara transparan dan tidak diskriminasi.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 25
- (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak mempunyai hubungan langsung ke jaringan telekomunikasi di wilayah tujuan di dalam negeri dan atau luar negeri, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyalurkan trafik melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
- (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menyalurkan trafik berhak untuk mendapatkan bagian biaya interkoneksi yang besarnya disepakati bersama.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga dalam hal kapasitas saluran langsung yang dimiliki penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak mencukupi.
- (4) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyalurkan kelebihan trafik dari penyelenggara satu ke penyelenggara jaringan lainnya.
Bagian Kelima Kewajiban Pelayanan Universal
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 26
- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan kontribusi kewajiban pelayanan universal.
- (2) Kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- a. penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
- b. kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi; atau
- c. kontribusi lainnya.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 27
Untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan universal Menteri menetapkan:
- a. wilayah tertentu sebagai wilayah pelayanan universal;
- b. jumlah kapasitas jaringan di setiap wilayah pelayanan universal;
- c. jenis jasa telekomunikasi yang harus disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di setiap wilayah pelayanan universal;
- d. penyelenggara jaringan telekomunikasi yang ditunjuk untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 28
- (1) Kewajiban membangun dan menyelenggarakan jaringan di wilayah pelayanan universal dibebankan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal.
- (2) Kontribusi kewajiban pelayanan universal dibebankan kepada penyelenggara jaringan lainnya yang menyalurkan trafik ke penyelenggara jaringan tetap lokal.
- (3) Kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pembayaran komponen biaya interkoneksi yang diterima oleh penyelenggara jaringan tetap lokal.
- (4) Kontribusi kewajiban pelayanan universal lainnya dibebankan kepaad penyelenggara jaringan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan kepada penyelenggara jasa lainnya.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 29
- (1) Setiap penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan pencatatan atas pendapatan dari hasil kontribusi kewajiban pelayanan universal yang berasal dari pendapatan interkoneksi.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan secara berkala kepada Menteri.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 30
Ketentuan mengenai besarnya kontribusi kewajiban pelayanan universal dan tata cara pelaksanaan kontribusi kewajiban pelayanan universal diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 31
Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan universal.
Bagian Keenam
Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 32
- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- (2) Tarif Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 33
Setiap penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang tidak atau terlambat membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 34
- (1) Tarif penyelenggaraan telekomunikasi tersendiri atas tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
- (2) Susunan tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas jenis dan struktur tarif.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 35
- (1) jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas:
- a. tarif sewa jaringan;
- b. biaya interkoneksi.
- (2) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan tetap tersendiri atas:
- a. tarif jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI).
- b. tarif jasa nilai tambah teleponi;
- c. tarif jasa multimedia.
- (3) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas:
- a. tarif air-time;
- b. tarif jelajah;
- c. tarif jasa multimedia.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 36
- (1) Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas:
- a. biaya akses;
- b. biaya pemakaian;
- c. biaya kontribusi pelayanan universal.
- (2) Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas:
- a. biaya aktivasi;
- b. biaya berlangganan bulanan;
- c. biaya penggunaan;
- d. biaya fasilitas tambahan.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 37
- (1) Besaran tarif ditetapkan ## BAB III
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS
Bagian Pertama
Umum
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 38
Penyelenggara telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan:
- a. sendiri;
- b. pertahanan keamanan negara;
- c. penyiaran.
Bagian Kedua Penyelenggara Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 39
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk keperluan:
- a. perseorangan;
- b. instansi pemerintah;
- c. dinas khusus;
- d. badan hukum.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 40
Penyelenggaraan telekomunikasi khususu untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
- a. amatir radio;
- b. komunikasi radio antar penduduk.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 41
- (1) Kegiata amatir radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika.
- (2) Kegiatan amatir radio dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencairan dan pertolongan (SAR).
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 42
- (1) Kegiatan komunikasi radio antar penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b digunakan untuk saling berkomunikasi tentang kegiatan masyarakat.
- (2) Kegiatan komunikasi radio antar penduduk dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencairan dan pertolongan (SAR).
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 43
- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat diselenggarakan jika:
- a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
- b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau
- c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 44
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk kegiatan dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 45
- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khsusu untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat diselenggarakan jika:
- a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
- b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau
- c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 46
- (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan izin Menteri.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi khusus yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.
- (3) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi.
Bagian Ketiga Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 47
- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b adalah penyelanggaraan telekomunikasi yang difat, bentuk dan kegunaannya diperuntukkan khusus bai keperluan pertahanan keamanan negara yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 48
- (1) Pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 49
- (1) Dalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara belum atau tidak mampu mendukung kegiatan pertahanan negara, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara dapat menggunakan atau memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya.
- (2) Dalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara belum atau tidak mampu mendukung kegiatan keamanan negara, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara dapat menggunakan atau memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya.
- (3) Dalam penggunaan dan pemanfaatan jaringan atau jasa telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi lain. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang berlaku,
- (4) Dalam penggunaan dan pemanfaatan jaringan atau jasa telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi lain, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri bertanggung jawab di bidang pertahanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 50
Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 dilarang untuk:
- a. menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya;
- b. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya; dan
- c. memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi.
Bagian Keempat Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Penyiaran
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 51
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan penyiaran.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 52
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilaksanakan oleh penyelenggara penyiaran guna memenuhi kegiatan penyiaran.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 53
- (1) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib membangun sendiri jaringan sarana pemancaran dan sarana transmisi untuk keperluan penyiaran.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menyewakan jariangannya kepada penyelenggara kepada telekomunikasi lainnya.
BAB II - PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 54
- (1) Jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan khusus untuk keperluan penyiaran.
- (2) Dalam hal jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran disambungan ke jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam aayat (1), penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 55
- (1) Untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dn dinas khusus tidak memerlukan izin prinsip.
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara tidak memerlukan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 56
- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) satu kali selama 1 (satu) tahun.
- (3) Izin prinsip tidak dapat dpindahtangankan.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 57
- (1) Untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Dalam mengajukan permohohan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi;
- b. mempunyai kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia di bidang telekomunikasi.
- (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 58
- (1) Menteri mengumumkan peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. jenis penyelenggaraan;
- b. jumlah penyelenggaraan;
- c. lokasi dan cakupan penyelenggaraan;
- d. persyaratan dan tata cara permohonan izin;
- e. tempat dan waktu pengajuan permohonan izin;
- f. biaya-biaya yang harus dibayar;
- g. kriteria seleksi dan eveluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pemberian izin untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dilakukan melalui evaluasi atau seleksi.
- (4) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. profil perusahaan;
- b. rencana pembangunan jaringan atau jasa;
- c. rencana usaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 59
Untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 60
- (1) Dalam pengajuan permohonan izin telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, pemohon wajib memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penyiaran;
- b. mempunyai kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia di bidang penyiaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 61
- (1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, Menteri mengumumkan peluang usaha dalam menyelenggarakan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. jumlah penyelenggaraan;
- b. lokasi dan cakupan penyelenggara;
- c. persyaratan dan tata cara permohonan;
- d. tempat dan waktu pengajuan permohonan;
- e. biaya-biaya yang harus dibayar;
- f. kriteria seleksi dan untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penetapan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilakukan melalui seleksi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 62
- (1) Izin penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dinamakan izin amatir radio dan izin komunikasi radio antar penduduk.
- (2) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk dinas khusus dinamakan izin stasiun radio.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 63
Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri oleh badan hukum yang menggunakan sistem komunikasi radio lingkup terbatas dan sistem komunikasi radio dari titik ke titik dinamakan izin stasiun radio.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 64
- (1) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap wajib memberikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin, permohonan izin prinsip dianggap disetujui.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Menteri tidak memberikan keputusan penolakan atau pemberian izin, permohonan izin prinsip dianggap disetujui.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 65
- (1) Pemegang izin prinsip wajib mengajukan permohonan uji laik operasi untuk sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun kepada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan uji laik operasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 66
Menteri menerbitkan izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah sarana dan prasarana yang dibangun dinyatakan laik operasi.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 67
- (1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Terhadap hasil evaluasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai izin yang telah diberikan Menteri menerapkan sanksi administrasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
GANTI RUGI
BAB V - GANTI RUGI
Pasal 68
- (1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi.
BAB V - GANTI RUGI
Pasal 69
- (1) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - GANTI RUGI
Pasal 70
- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak atas ganti rugi sebagai akibat pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan atau atas permintaan instansi/departemen/lembaga atau pihak lain.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ## BAB VI
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
BAB V - GANTI RUGI
Pasal 71
- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
BAB V - GANTI RUGI
Pasal 72
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dimaksud dalam rangka:
- a. menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi;
- b. mencegah saling mengganggu antara alat dan perangkat telekomunikasi;
- c. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi;
- d. mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.
BAB V - GANTI RUGI
Pasal 73
- (1) Menteri menetapkan persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang belum memiliki standar nasional Indonesia setelah
BAB V - GANTI RUGI
Pasal 74
- (1) Menteri menerbitkan sertifikat untuk tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan
BAB V - GANTI RUGI
Pasal 75
- (1) Menteri dapat melakukan saling pengakuan penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dengan negara lain.
- (2) Saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentun yang berlaku.
BAB V - GANTI RUGI
Pasal 76
- (1) Dalam penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi, dikenakan biaya sertifikat.
- (2) Biaya sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - GANTI RUGI
Pasal 77
- (1) Alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat wajib diberi label.
- (2) Ketentuan mengenai label alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur Keputusan Menteri.
TELEKOMUNIKASI
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 78
Jenis gangguan telekomunikasi terdiri atas:
- a. gangguan fisik yaitu gangguan secara fisik pada jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi;
- b. gangguan elektromagnetik yaitu gangguan secara elektromagnetik pada jaringan telekomunikasi dan atau sarana dan prasarana telekomunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 79
Pengamanan dan perlindungan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan untuk mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, sumber daya manusia dan informasi.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 80
- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus wajib membuat peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi yang digunakannya.
- (2) Peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disebarluaskan kepada instansi terkait.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 81
- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus wajib memasang tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi.
- (2) Ketentuan mengenai tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 82
Setiap jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan agar terhindar dari gangguan telekomunikasi.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 83
Penyelenggara telekomunikasi harus memasang perangkat deteksi dini, perangkat pemantau, dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggara telekomunikasi.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 84
- (1) Instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan, instalasi dan atau prasarana lainnya wajib
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 85
Setiap orang yang bekerja di lingkungan penyelenggaraan telekomunikasi wajib mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana telekomunikasi maupun informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 86
Penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan, mendidik dan melatih tenaga yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana telekomunikasi.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 87
Dalam hal untuk keperluan proses peradilan pidana penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 88
Permintaan perekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 disampaikan secara tertulis dan sah kepada penyelenggara jasa telekomunikasi dengan tembusan kepada Menteri.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 89
- (1) Permintaan tertulis rekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sekurang-kurangnya memuat:
- a. obyek yang direkam;
- b. masa rekaman; dan
- c. periode waktu laporan hasil rekaman.
- (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi permintaan perekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak permintaan diterima.
- (3) Dalam hal teknis rekaman tidak dimungkinkan penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memberitahukan kepada Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan atau Penyidik.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam aayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) jam setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Hasil rekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara rahasia kepada Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian dan atau Penyidik.
PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG TELEKOMUNIKASI
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG TELEKOMUNIKASI
Pasal 90
- (1) Dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat dibentuk lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG TELEKOMUNIKASI
Pasal 91
- (1) Keanggotaan lembaga peran serta masyarakat berasal dari pelaku industri telekomunikasi yang terdiri dari:
- a. asosiasi di bidang usaha telekomunikasi;
- b. asosiasi profesi telekomunikasi;
- c. asosiasi produsen peralatan telekomunikasi;
- d. asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi;
- e. masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.
- (2) Kepengurusan lembaga peran serta masyarakat dipilih dan diangkat dari anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Kepengurusan lembaga peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikukuhkan oleh Menteri.
- (4) Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan setelah
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG TELEKOMUNIKASI
Pasal 92
- (1) Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi mempunyai tugas menyampaikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi.
- (2) Pemikiran dan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemerintah baik diminta maupun tidak diminta.
- (3) Pemerintah harus mempertimbangkan dengan seksama pemikiran dan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG TELEKOMUNIKASI
Pasal 93
- Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi mempunyai fungsi:
- a. menghimpun pendapat, pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pengembangan pertelekomunikasian;
- b. mengkaji dan merumuskan pendapat yang berkembang di masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan dan atau peraturan yang berkaitan dengan pembinaan, pengaturan dan penyelenggaraan telekomunikasi.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG TELEKOMUNIKASI
Pasal 94
- (1) Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatannya dibiayai secara swadana.
- (2) Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi memperoleh keuangan dari sumber-sumber yang sah.
BAB IX - SANKSI
Pasal 95
- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasl 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), ayat (4), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 65 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturu-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku semua paraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru ## BAB XI KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2843) jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 30);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Radio Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514).
dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 98
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. DJOHAN EFFENDI

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 52 TAHUN 2000
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
## UMUM
Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
Untuk penjabaran lebih lanjut dari pengaturan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi, dipandang perlu untuk menyusun peraturan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menjalankan usahanya dituntut untuk membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi yang sesuai dengan Rencana Dasar Teknis. Rencana Dasar Teknis dimaksud ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat pula menyelenggarakan jasa telekomunikasi dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri. Selanjutnya, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi antar jaringan telekomunikasi. Pelaksanaan interkoneksi diberikan atas dasar permintaan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya. Penyelenggara interkoneksi dikenakan biaya interkoneksi yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi asal, dan besaran biaya interkoneksi ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-2 - disepakati bersama dan bersifat adil. Penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk pertama, menyediakan fasilitas telekomunikasi yang menjamin adanya kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik. Kedua, penyelenggara jasa telekomunikasi komunikasi dituntut untuk tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa telekomunikasi. Ketiga, penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk melakukan pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi, serta wajib menyimpan catatan/rekaman dimaksud sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan. Pengguna jasa telekomunikasi yang memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi dapat meminta catatan/rekaman dimaksud dengan membayar biaya pencetakan atas catatan/rekaman tersebut.
Menteri menetapkan pelaksanaan kontribusi kewajiban pelayanan universal (Universal Services Obligation) kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi berupa penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi, atau kontribusi lainnya.
Kewajiban Pelayanan Universal ini dimaksudkan sebagai kewajiban untuk menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil dan atau belum berkembang terutama yang berpotensi besar dapat menunjang sektor ekonom dan memperlancar pertukaran informasi yang sangat diperlukan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan pemerintahan.
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan sendiri, pertahanan keamanan negara dan penyiaran. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; serta kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah. Selanjutnya, penyelenggaraan telekomunikasi khusus dibatasi untuk tidak melakukan penyelenggaraan telekomunikasi di luar peruntukannya, disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya, dan memungut biaya dalam bentuk apapun atas pengoperasiannya.
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dikenakan biaya penyelenggaraan telekomunikasi yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sendiri.
Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu izin prinsip dan izin penyelenggaraan telekomunikasi. Perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi. Pemerintah berkewajiban untuk mempublikasikan secara berkala atas wilayah yang terbuka untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap kesalahan/kelalaian yang dilakukannya yang menimbulkan kerugian langsung kepada pengguna jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
Sebaliknya, penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat pula meminta ganti rugi akibat pemindahan jaringan telekomunikasinya karena ada kegiatan atau permintaan dari instansi/departemen/lembaga atau pihak lain.
Selanjutnya diatur mengenai peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi. Dalam rangka melibatkan peran aktif dari masyarakat dibentuk lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi. Masyarakat dapat membentuk beberapa lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah yang memiliki tugas untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemikiran dan pandangan dari lembaga tersebut tidak bersifat mengikat kepada Pemerintah.
Akhirnya, pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administrasi.
## PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
s/d 5 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi penyelenggara jaringan dapat membangun keseluruhan jaringan dapat pula membangun sebagian dan atau menyediakan sebagian jaringan untuk terselengaranya telekomunikasi. Misal, dalam hal diperlukannya penggunaan transponder satelit, penyelenggara jaringan tidak harus memiliki satelit sendiri. ## Ayat (2) Yang dimaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan untuk galian, mendirikan bangunan, keagrariaan, atau lingkungan hidup. ## Ayat (3) Rencana Dasar Teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam pembangunan dan atau penyediaan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan ke jaringan lainnya. rencana Dasar Teknis meliputi antara lain prinsip-prinsip interkoneksi, pembebanan, penomoran dan pengaturan arus informasi (routing). Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang terpisah adalah adanya pemisahan sistem pembukuan secara tegas dalam setiap usaha penyelenggaraan telekomunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan adanya audit akunting. Ayat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik pada sirkit sewa. ## Huruf b Penyelenggara jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak. ## Ayat (2) ## Huruf a Penyelenggaraan jaringan tetap lokal adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan sirkit sewa. ## Huruf b Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh (interlokal) adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk menghubungkan jaringan-jaringan terutama jaringan tetap lokal termasuk sirkit sewa untuk jaringan tertutup. Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh merupakan jaringan tulang punggung interlokal. ## Huruf c Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional adalah penyelenggaraan jaringan yang menhubungkan jaringan domestik dengan jaringan internasional. ## Huruf d Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan. ## Ayat (3) ## Huruf a Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. ## Huruf b Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. ## Huruf c Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani tekomunikasi bergerak melalui satelit. ## Ayat (4) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan jasa teleponi dasar adalah jasa telepon yang menggunakan teknologi circuit switch yaitu telepon dan faksimile. Ayat (2) dan
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas ## Ayat (2) Suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis untuk mempertegas ruang lingkup perjanjian dan mempermudah penyelesaian sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
PENJELASAN
Pasal 12
Kewajiban memenuhi setiap permohonan dari setiap calon pelanggan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia dimaksudkan agar penyelenggara jaringan telekomunikasi bersikap terbuka dan tidak melakukan diskriminasi