PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 43 Tahun 2014 tentang BBS.ARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DBIIGAN RAIDIAT TUHA1' YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta besaran tunjangan dan penerimaan lain ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
3. Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASJLAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BABI
KETENTUAN UIIUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tu.ban.
3. Bupati adalah Bupati Tu.ban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Toban.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat daJam sistem pemerintahan Negara Ke~tuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah alokasi dana bagi Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
BABU
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasa12
- (1} Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah Desa dalam pengalokasian penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap tahun anggaran dalam APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pengalokasian penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
BABm RUANO LINGKUP
Pasal3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
BABIV BES.ARAN PENGBASILAN TBTAP
Pasal 4
- ( 1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
,
- (2) Besa.ran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
PasalS
Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa paling tinggi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Pasal 5
- (l} Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan
Pasal 6
- (l} Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan
Pasal 7
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BABV BES.ARAN TUIIJAJIOAN
Pasal 8
- (1) 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDesa setelah dikurangi penghasilan tetap dipergunakan untuk:
- a. paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. paling rendah 80% (delapan puluh perseratus) dipergunakan untuk biaya operasional pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif (operasional) Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan yang sama dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BABVI KETEKTUAN PEJIUTUP
Pasal 9
- (ll Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) mulai bulan berikutnya terhitung sejak bulan pemberhentian sementara.
- {2} Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan diangkat kembali dalam jabatan sebelumnya akan diberikan penghasilan tetap secara utuh terhitung bulan berikutnya sejak yang bersangkutan diangkat kembali.
PasallO
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 30 Desember 2015 SBKRETARIS DAERAH, , 6AKA

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 30

Penandatangan: BUPATI sembe'iv.015 AN, ..,,, HODA / 1 BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 61