Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2013 tentang lngat BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR PERATT'RAIT BI'PATI SITT'BOilDO ItouoR lF rexun zots TIITTAITG PEITERAPAIT PEMBEI.A.'ARAT UUATAI{ LOI(AL PAI'A SATUAIT PETDIDIXAI| DI I(ABI'PATEI| SITT'BOIU)O DEITGAII RAIIU,AT TT'IIAI| YAITG UAIIA ESA BT'PATI SITT'BOI{DO, - bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
memperhatikan aspek pragmatik, atraktif, rekreatif, dan komunikatif.
Paragraf 3 Kurlkulum Pasal 12
- (1) Kurikulum bahasa daerah disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.
2. (2t Kurikulum bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat ditinjau, direvisi, serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu -^--^.-!-.---l.-l*,1^-l --1------l..------E lrtuS,tl.iurqi1'rl (.ta-rr Lglr\_u!rr(/5r sg$,ul curts, Aur arlBrrJa r, (lima) tahun sekali.
Paragraf4
Materi AJar Pasal 13
- Materi ajar bahasa daerah disiapkan oleh Pemerintah Daerah bekerja sarna dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan institusi/ pihak yang terkait. (1)
- Materi qiar bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya dengan hal ihwal yang l---1-r--r---i l.----.. l---l--l----l---t-----.6.9-trLtlt.DLltill Lrgrr6,a1,r1 \_llti1Lla1,aul tla1.rr ygrlt,ttuua!r5i1u budaya dan tata nilai di daerah. (2)
- Materi qjar bahasa daerah dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreaktif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa. (3)
- Maten aJar bahasa daerah bersumber dari budaya, tata nilai, yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokat. (4)
- Materi 4iar bahasa daerah dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri dari : (s)
- a. RPP/silabus;
- b. buku teks pelqjaran (peserta didik) dan buku guru;
- c. LKS dan instrumen evaluasi.
Paragraf 5 Pelaksanaan
BAB II - RUAITG LII{GKI'P
Pasal 2
Bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendidikan muatan lokal yang wajib dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.
BAB II - RUAITG LII{GKI'P
Pasal 3
Bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendidikan muatan lokal yang wajib dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.
BAB III - UAI(SI'D DAIY TI'JUAII Baglan Kesatu Irr4liDrrtr Pasal 4
Pasal 4
Maksud pelaksanaan pendidikan muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetila, moral, spiritual, dan karakter dalam rangka melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra Daerah.
6
Paral 5
Maksud pelaksanaan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan |agt murid yang beragama islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang agamis. bermartabat dan beretika dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertaqwa di daerah.
Baglan Kedua T'uJuan
Paral 6
Tujuan pelaksanaan pendidikan muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
- a. untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah;
- b. membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, l^l-J-----:t-----..-lj--'!--l-----!-1--Lta1lM,t Lgr alruPuallr JalrrE, urPgrluraaul llllLllra .
1. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerah; dan
2. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lmgkungannya dalam rangka menunJang pembangunan nasional.
Parsl 7
Tujuan pelaksanaan pendidikan muatan lokal baca tulis A1qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:
- a. ^glr peserta didik mampu membaca. menulis. menerj emahkan dan memahami Al-Qur'an;
- b. untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan memiliki keseimbangan antara Iman - -rrl--rr--^!-1^----l.-uaili 1d,qwd. trrYr r arv, D:gl ti1 lr-lllLr rtrrtsctil.llual.r ui r Teknologi (IPTEK).
PELATSAITAAIT PEUBEL/L'ARAIT Baglan Ketatu PEI{I'IDIXAIT MUATAIY LOI(AL BAIIASA DATRAII pangraf 1 Umum
Paral 8
- (1) Bahasa daerah yang dn*ilhn pada setirap satuan perramran di daemh rrrlipfti Batr,asa lvladura dan BahasaJawa-
2. l2l Bahasa Madura sebagaimana dimaksud pada ayat (i) merupakan bahasa yang digunakan tlaiarn berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari oleh mayoritas masyarakat di daerah yang menjadi cerminan dalam pergaulan.
3. Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari oleh suku Jawa yang menetap di daerah yang menjadi cerminan dalam pergaulan. (3)
4. Felajaran Behesa Medurg dan,/etau Behese -re'rra sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) diaiarkan secara terpisah sebagai mata pelqjaran muatan lokal wqiib pada setiap satuan pendidikan di daerah, dengan kurikulum sesuai peraturan perundangundangan cian menginciairi&lt;an kearit^an ioi&lt;ai. (4\
Pa$l 9
BAB IV - PELATSAITAAIT PEUBEL/L'ARAIT Baglan Ketatu PEI{I'IDIXAIT MUATAIY LOI(AL BAIIASA DATRAII pangraf 1 Umum
Pasal 8
Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi bahasa daerah yang diberikan secara kurikuler, satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.
paragraf 2 Strategl pembelaJaran Pa*l 11
- (1) Strategi pembelajaran bahasa daerah berbasis pa.da budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, keatif, Efeldif dan toienyenangi&lt;an (PAiiGifi.
- (21 Pembelajaran bahasa daerah antar jenjang pendidikan harus mensinkronisasikan kesinambungan materi .{^--..^.^n: {.1^1. +*:^J: *.,--^--.:-l:L Du!,a.Ja. Lrrrar\ u?rJa.ur Luur!r4.r15,-u r,urr.
- (3) Pembelajaran bahasa daerah diajarkan dengan
BAB IV - PELATSAITAAIT PEUBEL/L'ARAIT Baglan Ketatu PEI{I'IDIXAIT MUATAIY LOI(AL BAIIASA DATRAII pangraf 1 Umum
Pasal 14
Pelaksanaan pembelajaran pendidikan muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :
- b. Sekolah Menengalr Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa. diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX;
- a. Sekolah Dasar/ Madrasah lbudaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa, diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- c. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, diberikan \_--t-: t--t-t --*\_-: l-\_\_^\_ 1\_-t^^ rrrt tlr(tlar,r 11cri1u ,/\ sarul,ar.r ugrr6,iLtt 6,r.ra1! z1ii.
Baglan Kedua PEITDIDIXAJT }IUATAIT IOKAL BACA TI'LIS AL QI'R'AIT DIIIT PEMBIASAAIT paragraf I Umum
BAB IV - PELATSAITAAIT PEUBEL/L'ARAIT Baglan Ketatu PEI{I'IDIXAIT MUATAIY LOI(AL BAIIASA DATRAII pangraf 1 Umum
Pasal 15
- Baca Al-Qur'an merupakan proses penguasaan kemampuan membaca kitab suci umat lslam
BAB IV - PELATSAITAAIT PEUBEL/L'ARAIT Baglan Ketatu PEI{I'IDIXAIT MUATAIY LOI(AL BAIIASA DATRAII pangraf 1 Umum
Pasal 16
Baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bahan dasar dalam mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang agamis dan bermartabat dan tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada melainkan dalam bentuk pengembangan diri.
BAB IV - PELATSAITAAIT PEUBEL/L'ARAIT Baglan Ketatu PEI{I'IDIXAIT MUATAIY LOI(AL BAIIASA DATRAII pangraf 1 Umum
Pasal 17
Pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 15 diberikan pada setiap satuan pendidikan di daerah mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib.
BAB IV - PELATSAITAAIT PEUBEL/L'ARAIT Baglan Ketatu PEI{I'IDIXAIT MUATAIY LOI(AL BAIIASA DATRAII pangraf 1 Umum
Pasal 18
## paragraf2 Strategl PembelaJaran Pasal 18
Pasal 34
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah l(abupaten dalam Lingkungan hovinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik r-I-*--:^ ,tt-t-...t(\ 1 7l \T^-e .14,,1 !tr^*t-^l-^,.o.att.lt, a,\) L1 .r r (^rtrr.r kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah .1t^-l-rl--j^-^! i\OmOa a, id.riuri ZUVJ LElrr.ia-rlts, r) LzLll(.ri1l rtar.srurrar Pendidikan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 6.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasronal Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 7.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standarisasi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 8.
5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 9.
6. Perahrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor A2, Tambahan rt---n--l-UlI-l^.^--.1^ f,T^--/iF.lQ\" t.Eiitucr-rart rrgBar,r i1 l\rPu.uuA rlrt.lrrlltlila1 -t!urr(rr. -", \-) , r, 10.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Repubhk lndonesla Nomor 4769); 11.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang Wajib Belajar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); t2.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Fendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 13.
- L4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan [r^-L:lll-^Ir --L^-N^-^* D^-,.L1.11. I-I^-^^:^ r uir(!!rx!o.rr lsi.ruruar ajr r rr,Ba,r ar r\rvyq r.^rlr arr\l(,r.1r-sra Tahun 2Ol0 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2OO6 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 15.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendrdikan Dasar dan Menengah; 16.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32lt 17.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 18.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan zr\ ,.r-!-.-.t/\t /t I1-.-:^Lr!(rrrl(Jt va I cultlll zw L1 lcrMlrtsr l\(itsla,rd.rt Ekstrakulikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958); 19.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2Ol4 telrta,rg Muatan l,okal pada Kurikulum 2013; 20.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2Ol4 tentangMata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah; 21.
- Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor O22lHlKRl2OLs tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 22. 2013;
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol4 Nomor 11, Tambahan Lembaran lJaerah Kabupaten Srtubondo Nomor 111; 23.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20112015 (lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 85). 24.
ilEMTIIUSKAI| :
eaetaphan PERATI'RAIT BI'PATI TEI{TAI|G PEITERAPAIT PEMBELIUARAIT MUATAII LOKAL PAI'A SATUAIT PEI|DIDINAN DI I(ABI'PATEI| SIIT'BOITDO.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. knerintah Daerah arlalah knerintah IGbupamr Sitrbmdo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan L^L..-^.O]...LI^ r\ca r,, (lPd. LL r r 9rL!rr JrrLt'u.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas pendidikan Kabupaten Situbondo.
6. Satuan pendidikan adalah kelcmpok layanan pendidikan yang merryelenggaxakan pendidikan pada jalur frrmal di I(abupaten Situbondo yang w4jib melaksanakan pembelag'aran muatan lokal w4iib yang terdiri dari Sekolah Dasar Madrasah lbtdaiyah/tjekolah Dasar hrar Biasa, Sekolah Menengah Fertama/lvladrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama l,uar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Irladrasah AliyahlSekolah Menengah Atas Luar Biasa. dan Sekolah Menengah Kejuruan/ Ivladrasah Alilah ltqjuruan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembel4iaran untuk mencapat tujuan pendrdikan tertentu.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, :=-.!---{^\_:--.i-\_ --^ r: lil-\_\_ JrtrJarrB ucul Jrrtr! lrct tu ruu,l,iir I aer Le Iu.
9. Proses pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, t--l-.:--i..!==-.i:----:-----l*-lJaa.trrurrB uctd,Ja|, wruyd.rsvtalra, aUalf,a, il\_lStr-iiiitui\_, fasilitator, dan sebutan tain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas q166a' mendidik, mangajar, membimbing, mengarahkan, -^l^..:l--:l^.1 I--^-*-.^1..^J -^^^.*^ JiJ.il. -^IrrrLr.rLlrr, rt.ri-rrrra.r, lra,rr urrvrrS,(,vd.rqasr lJLorvr r,a, 1.r,rrrr!\ l.rc\ra, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Pengawas adalah tenaga guru professional yang diangkat oleh Kepala Dinas yang betugas mensupervisi dan memberikan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran bahasa daerah di sekolah/madrasah.
14. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
15. Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah yang l,:-:--1-^- l^l-1Siar.ijiiirry-a Oisirlliiat lii ijii aGaian 6liBgar-Ar-i Fendapatan dan Belanja Daerah lGbupaten Situbondo.
Pasai 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. penerapan pembelajaran pendidikan bahasa daerah; muatan lokal
- b. penerapan pembelajaran pendidikan baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan didik yang beragama is1am. muatan lokal bagi peserta
Bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendidikan muatan lokal yang wajib dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.
Maksud pelaksanaan pendidikan muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetila, moral, spiritual, dan karakter dalam rangka melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra Daerah.
6
Paral 5
Maksud pelaksanaan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan |agt murid yang beragama islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang agamis. bermartabat dan beretika dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertaqwa di daerah.
Baglan Kedua T'uJuan
Paral 6
Tujuan pelaksanaan pendidikan muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
- a. untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah;
- b. membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, l^l-J-----:t-----..-lj--'!--l-----!-1--Lta1lM,t Lgr alruPuallr JalrrE, urPgrluraaul llllLllra .
1. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerah; dan
2. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lmgkungannya dalam rangka menunJang pembangunan nasional.
Parsl 7
Tujuan pelaksanaan pendidikan muatan lokal baca tulis A1qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:
- a. ^glr peserta didik mampu membaca. menulis. menerj emahkan dan memahami Al-Qur'an;
- b. untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan memiliki keseimbangan antara Iman - -rrl--rr--^!-1^----l.-uaili 1d,qwd. trrYr r arv, D:gl ti1 lr-lllLr rtrrtsctil.llual.r ui r Teknologi (IPTEK).
PELATSAITAAIT PEUBEL/L'ARAIT Baglan Ketatu PEI{I'IDIXAIT MUATAIY LOI(AL BAIIASA DATRAII pangraf 1 Umum
Paral 8
- (1) Bahasa daerah yang dn*ilhn pada setirap satuan perramran di daemh rrrlipfti Batr,asa lvladura dan BahasaJawa-
2. l2l Bahasa Madura sebagaimana dimaksud pada ayat (i) merupakan bahasa yang digunakan tlaiarn berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari oleh mayoritas masyarakat di daerah yang menjadi cerminan dalam pergaulan.
3. Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari oleh suku Jawa yang menetap di daerah yang menjadi cerminan dalam pergaulan. (3)
4. Felajaran Behesa Medurg dan,/etau Behese -re'rra sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) diaiarkan secara terpisah sebagai mata pelqjaran muatan lokal wqiib pada setiap satuan pendidikan di daerah, dengan kurikulum sesuai peraturan perundangundangan cian menginciairi&lt;an kearit^an ioi&lt;ai. (4\
Pa$l 9
daerah sebagaimana dimaksud diberikan minimal 2 (dua) jam Pembelaiaran bahasa dalam Pasal 8 Ayat (l) pel4jaran per minggu.
Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi bahasa daerah yang diberikan secara kurikuler, satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.
paragraf 2 Strategl pembelaJaran Pa*l 11
- (1) Strategi pembelajaran bahasa daerah berbasis pa.da budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, keatif, Efeldif dan toienyenangi&lt;an (PAiiGifi.
- (21 Pembelajaran bahasa daerah antar jenjang pendidikan harus mensinkronisasikan kesinambungan materi .{^--..^.^n: {.1^1. +*:^J: *.,--^--.:-l:L Du!,a.Ja. Lrrrar\ u?rJa.ur Luur!r4.r15,-u r,urr.
- (3) Pembelajaran bahasa daerah diajarkan dengan
Pelaksanaan pembelajaran pendidikan muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :
- b. Sekolah Menengalr Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa. diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX;
- a. Sekolah Dasar/ Madrasah lbudaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa, diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- c. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, diberikan \_--t-: t--t-t --*\_-: l-\_\_^\_ 1\_-t^^ rrrt tlr(tlar,r 11cri1u ,/\ sarul,ar.r ugrr6,iLtt 6,r.ra1! z1ii.
Baglan Kedua PEITDIDIXAJT }IUATAIT IOKAL BACA TI'LIS AL QI'R'AIT DIIIT PEMBIASAAIT paragraf I Umum
- Baca Al-Qur'an merupakan proses penguasaan kemampuan membaca kitab suci umat lslam
Baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bahan dasar dalam mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang agamis dan bermartabat dan tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada melainkan dalam bentuk pengembangan diri.
Pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 15 diberikan pada setiap satuan pendidikan di daerah mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib.
paragraf2 Strategl PembelaJaran Pasal 18
- (1) Strategi pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan berbasis pada aturan dan norma-norma agama Islam untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia melalui Pembelajaran Aldif, Inovatif, IGeatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM) bernuansa keislaman.
2. Pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan antar jenjang pendidikan harus mensinlconisasikan kesinambungan materi, strategi, supaya tidak teq'adi tumpang-tindih. (21
3. Pembelqiaran baca tulis Al-Qurhn dan pembiasaan diajarkan dengan ## BAB V PEI{II.AIAIT IIASIL BELA.'AR Paral 21
- Penilaian hasil belajar pelajaran bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan dilaksanakan dengan ## BAB VI PEI{ATGGIIITG'AVAB PE[../UEAI| A pa*l22
- Penyiapan guru bahasa daerah dan baca tulis AlQur'an serta pembiasaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. (1)
- (2t kngembangan pembelajaran bahasa daerah dan baca tuls Al-Qur'an serta pembiasaan menjadi tanggung :^-.-L ra^l**L r7^-:^ r..\ r- r l!z!111\.l^tr.,^-'.--6\_L Ja.wo.(, Ar?ri,firrl -rn ri\,rJa. \rLrr u (r\]i\r, ucrii rrrusrari,orarr Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekolah/madrasah.
PETGAWASAIT, UOI$ITORII{G DAI{ TYALUASI
- Pengawasan pembelajaran bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan dilaksanakan oleh pengawas yang kompeten. (1)
- Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas Penerapan Pembelajaran muatan lokal seb"gaimana dimaksud dalam pasal 2 --l--!..-.t^ :\_:^--\_-\_l.:l.:r\_-\_ lri,'(lar, Dgt(lt Lrrr JcrrJd,rrB lrErrur(rlatatjl ur ud,cr ifu-r. (2t
Paral 24
- Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelaJaran bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan pada setiap satuan pendidikan secara bedenjang. (1)
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2t
PEHAflIAT Pasl 25 BAB VIII
Anggaran penyelenggaraan pembelajaran muatan lokal w41rb sebagaimana drmaksud daiam Pasai 2 dibebankan pada APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB TX BETEITTUAIT LAII.LAII{
Paral 26
- (l) Pada tahun ajaran 2Ol5/2016 ditunjuk sedikitnya 3 (tiga) sekolah pada masing-masing \_ieniang pendidikan sebagai sekolah percontohan, guna percepatan pelaksanaan pembelajaran pendidikan muatan lokal.
- (21 Penunjukan sekolah percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan tz&amp;rr+!!-^D..*+: ^.^-l^--..^.,1^I^..: n:-^iiiPLr Llroa.rr uuya,Lr a.!a.i, tra.ita, Pendidikan.
Parp,l27
Pelaksanaan pendidikan muatan lokal pendidikan egama bag peserta dldlk non muslm, dlatur tersendln oleh Dinas Pendidikan bersama kelompok guru yang telah ditunjuk dengan tetap menjaga kebebasan dan keselarasan antar umat beragama.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal drundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetaokan di Situbondo paaa taneqal 0 I t4AY 2015 BI'PATI SITT'BOItDO, Diundanekan di Situbondo paaa tanigat 0 I t4AY 2015 SEKR TARIS DAENAII KABT'PATEI| SITT'BOITDO, BERITA DATRAII IIABI'PATEIT SITT'BOITDO TAHT'I{ 2015 I|OMOR ,'