PERATURAN BUPATI BOMBANA TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI OMBA A
PROVINSI SULAWESI TL G
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR ?0 TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS:, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan asa, 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nome: 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keduduka , Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200~3 1 en tang Pembentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka U ara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara P' blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4~$39);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 L entang Pembentukan Peraturan Perundangndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.\_011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repi blik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 · en.tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Len tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Menetapkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan I aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah ir, 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Re pu lik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia omor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat I aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara e . lik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan S s nan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lernbaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUD HAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 'ERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABU J\ EN BOMBANA.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana
5. ;,. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bornbana.
7. Asisten adalah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Admit istrasi Perekonomian dan Pernbangunan, serta , sisten Administrasi Umum Sekretariat )aerah Kabupaten Bombana.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bombana.
9. Urusan Pemerintahan adalah kek asaan pemerintahan yang menjadi kewenangan P esude n yang pelaksanaannya dilakukan oleh keme terian negara dan penyelenggaraan Pemeri tahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Crusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah I 'rusan Pemerintahan yang wajib diselenggar ai oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana diwadahi dal bentuk Sekretariat Daerah.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaiman dimaksud :lalarn Pasal 2 adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud p d. ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Pernerintah.in yang menjadiu kewenanangan daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
- (3) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggu gjawab kepada Bupati.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
tugas dan kewajiban mernbantu Bupati dan mengkoordinasikan a - m· nistratif Perangkat Daerah serta pelayanan Sekretariat Daerah mempunyai dalam menyusun kebijakan terhadap pelaksanaan tugas administratif.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn asal 6 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakaan Daerah;
- b. pengorganisasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat D· erah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pem,binaan aparatur Sipil Nega a pada instansidaerah,dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuax dengan tuga dan fungsinya.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk melaksanakan fungsi sebagairnana dimaksud dalam Pasal Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilaku an oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan admin istrasi pemerintah;
- b. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan ma syarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merurnuskan program dan petunjuk teknis serta memantau per et bangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta mer berikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- e. pelaksanaan kelembagaan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas dan fungsi pemerintah daerah;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 1~! (dua belas) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :
- a. Asisten:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- b. Bagian-Bagian terdiri dari :
3. Asisten Administrasi Umum.
1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
3. Bagian Otonomi dan Kerjasama;
4. Bagian Hukum;
5. Bagian Administrasi Perekonomian;
6. Bagian Administrasi Pembangunan;
8. Bagian Layanan Pengadaan;
7. Bagian Sumber Daya Alam;
9. Bagian Keuangan;
10. Bagian Organisasi;
12. Bagian Humas dan Protokol.
11. Bagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagan struktur Organisasi Sekretariat daerah sebagaimana re canturn dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran merupakan bagian yang tidakm terpisahkan dengan Peraturan Bupati Ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Sekretaris Daerah

## Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok rnembantu Bupati clalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, adrnmistrasi, organisasi dan tatalaksana, memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah serta menyusun Kebija an dan mengkoordinasikan Dinas dan Badan Daerah.
- (2) Dalam rangka Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksu ada ayat ( 1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan, Monitoringdan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dai bada.n daerah;
- d. Pembinaan dan Penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan , prasarana dan sarana pemerintah Daerah;
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Asisten Administrasi Umum.
- b. Bagian-Bagian terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kernasyarakatan;
3. Bagian Otonomi dan Kerjasama;
4. Bagian Hukum;
5. Bagian Administrasi Perekonomian;
6. Bagian Administrasi Pembangunan;
7. Bagian Sumber Daya Alam;
8. Bagian Layanan Pengadaan;
9. Bagian Keuangan;
10. Bagian Organisasi;
11. Bagian Umum; dan
12. Bagian Humas dan Protokol.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepad Sekretaris Daerah.
- (3) Bagan struktur Organisasi Sekretariat daerah sebagaimana te cantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidakm terpisahkan dcngan Peraturan Bupati Ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Sekretaris Daerah

## Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok mernbantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, adrmnistrasi, organisasi dan tatalaksana, memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah serta menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Badan Daerah.
- (2) Dalam rangka Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksu · ad a ayat
3. ( 1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan, Monitoringdan evaluasi kebijakan Pemerintah Dae rah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dai badan daerah;
- d. Pembinaan dan Penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

## Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 11

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mernpunyai tuga ~elaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan U mum, Pemerintah Daerah dan pembinaan kemasyarakatan serta mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang-undangan

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fung ·i :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan:
- c. perumusan bahan kebijaksanaan dan petunjuk teknis perungkatan supremasi hukum;
- b. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah;
- d. perumusan peraturan perundang-undangan Pemerintah Da rah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang Pemerintahan.

## Pasal 13

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
- a. bagian Administrasi Pemerintahan;
- b. bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan
- c. bagian Otonomi dan Kerjasama; dan
- d. bagian Hukum.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada A sisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

## Bagian Kedua Bagian Administrasi Pemerin tahan

## Pasal 14

- ( 1) Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas rnelaksanakan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pemhinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang pengawasa , tuga pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan a, ·ya akat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria dan kerjasama antar Pemerintah Daerah, koordinasi terhadap Pemerintah Ke amatan dan Desa/Kelurahan, serta Otonomi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bagian Administrasi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum, dibidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria dan kerjasama antar Pemerintah Da rah, Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Otonomi aerah;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pernerintahan umum, kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah .ecamatan dan Desa/Kelurahan, serta Otonomi Daerah, koordinasi dengan pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. penyiapan dan fasilitasi pengadaan tanah bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat umum;
- e. pengolahan dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Per e ~intah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- d. koordinasi dengan instansi vertikal atau lembaga terks it demi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan urnurn dan pemerintahan daerah;
- f. penyiapan bahan dan analisis data serta memberikan pertimb, ngan pembinaan perangkat daerah dan otonomi daerah serta h bi · ngan antar daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- g. koordinasi dengan Instansi terkait pemilihan Bupati a Wakil Bupati;
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses · ai tuga dan fungsinya.

## Pasal 15

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan membawahkan:
- b. sub bagian Kebijakan dan Evaluasi Pemerintahan; dan
- a. sub bagian Pemerintahan Umum;
- c. sub bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) masin z-n asing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan.

## Pasal 16

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas rnelaksanakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pe yusunan pecloman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan peme · r.tahan umum, pengawasan, ketentraman dan ketertiban, perli dungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelu ahan.
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:
- b. penyusunan program kegiatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah yang berkaita dengan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ibidang pemerintahan umum;
- e. koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar ··e&lt; arnatan dan Kelurahan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tuga dan fungsinya.
- f. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Kecarnatan dan Desa/ Kelurahan; dan

## Pasal 17

- (1) Sub Bagian Kebijakan dan Evaluasi Pemerintahan mempunyai tuga mengumpulkan dan menyusun kebijakan dan petunjuk tr .. knis di bidang Kebijakan dan Evaluasi Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Kebijakan dan Evaluasi Peme intahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan dokumen dan data sebagai bahan kajian P n. 'l.rnunan Visi, Misi dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah sesuai Tupoksi;
- b. penyiapan data dan dokumen sebagai bahan kajian perun usan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan pengumpulan data dan bahan dalam rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
- d. pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan Pei erintah Daerah di seluruh Instansi Pemerintah Kabupaten Bornbana;
- f. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah yang berkaitar. dengan penyimpangan kebijakan Pemerintah Daerah di Desa/Kelu ahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi yang diperlukan dalam pen calonan, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepal Desa/ Lurah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dihidang Pemerintahan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

- (1) Sub Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan mernpunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, d e1.unjuk teknis pelaksanaan Prasarana Fisik dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) Kepala Sub Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Prasarana Fi sik: dan Pertanahan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Prasarana Fisik dan Pertanahan;
- b. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan, pengelolaan, dan administrasi Prasarana Fisik dan Pertanahan;
- d. penyiapan bahan kajian dan analisa terhadap pengadaan tanal bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- e. menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan masa1ah yang berkaitan dengan masalah Prasarana Fisik dan Pertanah 1;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan .Iibidang pembangunan Prasarana Fisik dan bidang Pertanahan;
- f. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah yang berkaitan dengan Prasarana Fisik dan Pertanahan;
- h. berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bon bana terkait kerjasama penyelesaian sengketa pertanahan da s rtifikasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. penyiapan dan inventarisasi data/Bank Tanah Peme rintah Kabupaten Bombana baik yang belum maupun yang telah bersertifikat; dan

## Bagian Ketiga

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

## Pasal 19

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kernasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempuny ai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunj u t ek:nis pembinaan kesejahteraan rakyat dibidang pendidikan, ce sehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan per m.puan, kesehatan, budaya, pariwisata, keluarga berencana, agama, pemuda, dan olahraga.
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, sosial, 1:enaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat/ per m.puan, keluarga berencana, agama, budaya, pariwisata, pemuda, dan olahraga;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pernbinaan kesejahteraan rakyat dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, eluarga berencana dan agama, budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- c. pengumpulan dan mengolah data serta menyiapkan p layanan administrasi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama, budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan membawahkan : a. sub bagian Keagamaan; b. sub bagian Kesejahteraan; dan
- c. sub bagian Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnasing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di ba ah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Kesejs hteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

## Pasal 21

- ( 1) Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta petunju tekni pembinaan kehidupan beragama, pendidikan agama, dan sarana keagamaan.
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Keagamaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
- b. penyusunan program kegiatan dalam rangka pembmaan Keagamaan;
- d. pelaksanaan monitoring dan pembinaan ternpat-tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan;
- c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dala rangka pembinaan keagamaan, kepercayaan dan kerukunan hid p antar umat beragama;
- e. pelaksanaan kegiatan hari-hari besar keagamaan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lernbags terkait dalam rangka penyaluran bantuan keagamaan;
- f. identifikasi rumah-rumah ibadah dalam rangka pemberian bantuan prasarana keagamaan;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang ber aitan dengan pelaksanaan pembinaan masalah keagamaan;
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan; dan

## Pasal 22

- (1) Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis dibidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan, dan Keluarga Berencans ..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Kesejahteraan sebagai bahan penyusunan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan etunjuk teknis di bidang Sub Bagian Kesejahteraan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Kesejahteras n;
- d. penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Ke ejahteraan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan 1 agian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan se uai tuga pokok dan fungsinya.
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan .eluarga Berencana; dan

## Pasal 23

- (1) Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulka l ahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendidikan, Tenaga rja dan Transmigrasi, Budaya, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunju tekni pembinaan di bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
- b. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan pernoerian bantuan di bidang pelayanan dan bantuan sosial;
- c. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan dibidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, budaya, pariwisata, pem d: dan olahraga;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang dihads pi dan mengkoordinasikan serta mengatasi masalah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. pengumpulan dan pengelolaan data serta menyiapkan sa an dan pertimbangan dalam peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Keempat Bagian Otonomi dan Kerjasama

## Pasal 24

- (1) Bagian Otonomi dan Kerjasama mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, penataan daerah, kerjasama dan hubungan antar lembaga, serta desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bagian Otonomi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan oton mi daerah dan kerjasama bidang pengembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, penataan daerah, kerjasama dan hubungan antar lembaga, serta desentralisasi dan tugas pernbantuan
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan otonomi daerah dan kerjasama dibidang pengembangan dan pernckaran
5. wilayah, penataan daerah, kerjasama dan hubungar antar lembaga, serta desentralisasi dan tugas pembantuan;
- c. pengumpulan dan mengolah data serta menyiapkan pelayanan administrasi bidang pengembangan bidang otonomi da.erah, pemekaran wilayah, penataan daerah, kerjasama dan hubungan antar lembaga, serta desentralisasi dan tugas pembantuan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya

## Pasal 25

- ( 1) Bagian Otonomi dan Kerjasama membawahkan :
- a. sub bagian Pengembangan Otonomi;
- b. sub bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. sub Bagian Desentralisasi dan Togas Pembantuan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masmg-rnasmg dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Oton m; dan Kerjasama.

## Pasal 26

- (1) Sub Bagian Pengembangan Otonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta per.mjuk teknis pengembangan dan pemekaran wilayah otonomi Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta Penataan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ay: t (1) Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi menyelenggarakan ft ngsi:
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis penataan daerah serta pengembangan wilayah dibidang Otonomi Daerah;
- b. penyusunan program kegiatan dalam rangka penata 1 daerah, pengembangan dan pemekaran wilayah;
- c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penataan daerah serta pengembangan wilayah bagi Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bom ana;
- e. pelaksanaan kegiatan penataan daerah yang meliputi pe dataan kode wilayah Kabupaten, rupa bumi Kabupaten, dan peta wilayah Kabupaten;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan daerah dan pengembangan wilayah otonomi baru;
- f. identifikasi batas wilayah Kabupaten serta rencana pengernbangan wilayah otonomi baru di wilayah Kabupaten Bombana;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka penataan wilayah dan pengembangan ot. norm daerah;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan wilayah dan pengembangan otonomi daerah;
1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidan penataan wilayah dan pengembangan otonomi daerah; dan
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan se uai tuga pokok dan fungsinya.

- (1) Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga met punyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman petun uk teknis dibidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah, Swasta maupun Pihak Ketiga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Ler.nbaga menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga sebagai bahan penyusunar rogram kerja Bagian Otonomi dan Kerjasama;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta baha -1 ahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Kerjasarna dan Hubungan Antar Lembaga;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dar petunju teknis di bidang sub bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
- d. penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kerjasarna dan Hubungan Antar Lembaga sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bagian Otonomi dan Kerjasama;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan potensi h bi ngan kerjasama dengan lnstansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Swasta dan Pihak Ketiga;
- t. penyiapan dokumen Kerjasama/ Memorandum of Under tandinq (MoU) bagi Instansi Pemerintah, Swasta dan Pihak Ketiga yang: telah menyetujui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pela sanaan kegiatan bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lernbaga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tuga dan fungsinya.

## Pasal 28

- (1) Sub Bagian Desentralisasi dan Togas Pembantuan mempunyai tuga mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjul tekni dibidang Desentralisasi dan Tugas Pembantuan bagi Pei erintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) Kepala Sub Bagian Desentralisasi dan Tugas Pem antuan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunj u tekni pembinaan di bidang Desentralisasi dan Tugas Pembantuan
- b. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan ok:u.men pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamat:an untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan Pemermtahan , Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi terkait Tugas Pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana;
- d. Pengumpulan dan pengelolaan data serta menyiapkan sa an dan pertimbangan dalam penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan;
- e. Pelaksanaan inventarisasi pennasalahan yang dihada 1 dan mengkoordinasikan serta mengatasi masalah terkait penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan ses ai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tuga pokok dan fungsinya.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pel sanaan desentralisasi dan tugas pembantuan; dan

## Bagian Kelima Bagian Hukum

## Pasal 29

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas dalam bidang k or finasi penyusunan produk hukum daerah, pelaksanaan kajian hukurn dan kebijakan daerah, penyelesaian sengketa hukum, bantuan hukum, penegakan Hak Asasi Manusia, dan dokumentasi hukum.
- a. penelitian dan perumusan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
- b. pengumpulan, pengelolaan dan pengolahan data dalarn rangka pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- c. penelaahan, pengevaluasian dan pengkajian terhadap . engketa Hukum Pemerintah Daerah; dan
- d. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pernpublikasian dan pendokumentasian produk hukum;

## Pasal 30

- (1) Bagian Hukum membawahkan :
- b. sub bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- a. sub bagian Perundang-undangan;
- c. sub bagian Inventarisasi dan Dokumentasi;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masin -rnasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum

## Pasal 31

- (1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijaksanaan, perumusan rancangan peraturan per undangundangan dan Peraturan Daerah, serta meneliti dan menelaah rancangan produk hukum lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Perundang-undangan untuk acuan pelaksanaan tugas;
- b. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya ds n yang menyangkut tugas-tugas pemerintah daerah pada khusus ~ a;
- c. memproses rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan dan Instruksi Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. meneliti produk-produk hukum lainnya, penyusuns n clan penerbitan produk hukum lokal serta penataan sistem i formasi regulasi peraturan perundang-undangan;
- f. mengumpulkan, meneliti dan mengolah data hukum yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
- e. menelaah dan mengevaluasi peraturan perundang-und igan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan program Pembentukan P raturan Daerah;
1. menyiapkan bahan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Produk Hukum di Peme intahan Desa; dan
- h. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produ hukum Daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan ses ai tugas dan fungsinya.

## Pasal 32

- (1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, penj elesaian masalah hukum dan Hak Asasi Manusia, pelayanan bantuan h.ukum serta penegakan produk hukum daerah dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis dibidang antuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Hak Asasi anusia;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan operasi penegakan P raturan Daerah dan peraturan/keputusan Bupati serta penyidikan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dan pemberian bant an hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi anusia;
7. I, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Hak Asasi Manusia;
- e. pengkoordinasian atas penyelesaian masalah hukum, penyidikan dan penegakkan Peraturan Daerah;
- g. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah yang berkaitan d.engan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Hak Asasi anusia; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan ses ai tugas dan fungsinya.

## Pasal 33

- (1) Sub Bagian Inventarisasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tata usaha produk Hukum Pe erintah daerah dan Pengelolaan Dokumentasi Hukum , Publik, serta teknologi informasi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,

Keputusan Bupati dan serta Surat Edaran Bupati serta P ra.turan Perundang-undangan lainnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) Kepala Sub Bagian lnventarisasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan tata usaha produk hukum Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan pertemuan nasional Jaringan Dokume tasi dan Informasi Hukum;
- c. menyusun program pengelolaan Dokumentasi Hukum, Publikasi Hukum, serta teknologi informasi berupa Peratur Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Surat Edaran Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. melakukan penataan pengelolaan dan pelayanan Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum dengan membuat klasifikasi buku-buku perpustakaan serta penataan Produk Hukum; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tuga pokok dan fungsinya.

## Bagian Keenam Asisten Perekonomian dan Pembangunan

## Pasal 34

- (1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan pet urnusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan penanganan masala serta pemantauan dibidang perencanaan dan pelaksanaan dibidang pembangunan, penanaman modal, statistik, tata ru g dan perumahan, kebersihan, penelitian dan pengembangan, p kerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanian, kehutanan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, Badan Usaha Milik Daerah, Pertambangan dan Energi serta Lingkungan Hid up, pendapatan dan keuangan daerah;
- (2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung awab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyelengga akan fungsi:
- a. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang administrasi perekonomian, administrasi sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta layanan pengadaan
- c. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan administrasi pembangunan yang meliputi bidang perencanaan dan pela sanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, tatistik, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, pekerjaan umum, tata ruang dan permukiman;
- b. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan dibidang ad inistrasi perekonomian, administrasi sumber daya alam administrasi pembangunan, serta layanan pengadaan;
- d. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan administrasi sumber daya alam yang meliputi bidang pertanian, petemakan, perkebunan,
8. kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, elautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan bidang administrasi perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil Menengah, penanaman modal dar Badan Usaha Milik Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang administrasi perekonomian, administrasi sumb r daya alam, administrasi pembangunan, serta layanan pengadaan: dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan bahan kebijakan dibidang administrasi perekonomian, administrasi sumber daya alam dan administrasi pembangunan serta layanan pengadaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tuga pokok dan fungsinya.

## Pasal 35

- atas : (1) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan terdi
- a. bagian Administrasi Perekonomian;
- c. bagian Sumber Daya Alam; dan
- b. bagian Administrasi Pembangunan;
- d. bagian Layanan Pengadaan.
- pada ayat (1) masin. -rnasing Bagian yang bera a dan Daerah melalui Asisten Bidang (2) Bagian-bagian sebagaimana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala bertanggungjawab kepada Sekretaris Perekonomian dan Pembangunan.

## Bagi.an Ketujuh Bagian Administrasi Perekonomian

## Pasal 36

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melak anakan dan mengkoordinasikan serta mengumpulkan bahan penyu sunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perencanaan, Pembangunan, Litbang, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Koperasi, Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bagian Administrasi Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perencanaan, Pembangunan, Litbang, Layanan Pe gadaan Secara Elektronik, Koperasi, Perdagangan, Badan U saha Milik Daerah, dan Pendapatan;
- b. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan dibidang Perencanaan, Pembangunan, Litbang, Layanan Pengadaan Secara El kt onik, Koperasi, Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan;
- c. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan dibidang Perencanaan , Pembangunan, Litbang, Layanan Pengadaan Secara Elekt onik, Koperasi, Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan bahan kebijakan dil idang Perencanaan, Pembangunan, Litbang, Layanan Pengadaan ~:&gt;ecara
7. Elektronik, Koperasi, Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan;
- e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tuga dibidang Perencanaan, Pembangunan, Litbang, Layanan Pe gadaan Secara Elektronik, Koperasi, Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tuga pokok dan fungsinya.
- f. koordinasi dan monitoring pendapatan dan keuangan daerah; t an

## Pasal 37

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian membawahkan:
- a. sub bagian Sarana Perekonomian;
- b. sub bagian Sarana Produksi; dan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masin -rnasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada diba ah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Adrninistrasi Perekonomian.
- c. sub bagian Pengembangan Perekonomian dan Badan U saha M ilik Daerah.

## Pasal 38

- (1) Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan serta mengumpulkan 'aahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, perindustrian dan perdagangan serta Badan Usaha Milik Daerah, pendapatan dan Keuangan Daerah.
- a. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah, penanarnan modal, perindustrian dan perdagangan, dan Badan Usaha Milik Da rah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Sarana Perekonomian