Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERKUATAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA BITUNG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BITUNG, : a. - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALJKOTA BITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERKUATAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
: a.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung, perlu diatur hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud;
2. bahwa gerakan Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan piiar ekonomi kerakyatan yang perlu di tumbuhkembangkan melalui upuya-upaya.penguatan dan pemberdayaan sehingga memili.ki kemampuan, tangguh dan mandiri;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan akses usaha kecil dan menengah terhadap sumber pembiayaan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka diperlukan adanya petunjuk Pelaksanaan Perkuatan Dana Eergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai perangkat aturan formal yang dapat di jadikan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga proses penguatan dan pemberdayaan gerakan Perkoperesian dan Usaha Kecil dan Mencngah dapat berjalan sesuai yang di harapkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ,, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dazrah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung;
- d. bahwa Peraturan Walikota Bitung Nornor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota 6 itung sebagaimann lelah diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung perlu diatur kembali dan disesuaikan kembali;
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2C'08 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lem oaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian [Lernbaran Negara Rep Jblik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) se oagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1998 ten tang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndone sia Nomor 3743);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahu·, 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 &lt;;9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2008 Nomor 5);
Menetapkan
12. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nornor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 19 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tat, ]{, -rja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Ka!E. di.ung Tahun 2014 Nomor 9);
MEMUTUSKA..'l
PERATUPAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN '2008 TENTANG PERKUATAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA 61TUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikata ini yang d.imaksud dengan :
2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Bitung.
1. Walikata adalah Walikata Bitung.
3. Dinas adalah Dinas Kaperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kata Bitung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kaperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kata Bitung.
5. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koper asi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspiras dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.
6. Usaha Mikro adalah usaha praduktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Usaha prcduktif adalah seluruh kegiatan usaha dalam bidang pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perindustrian, kerajinan, pertambangan, pariwisata, ketenagalistrikan dan aneka usaha yang di kelola Kopernsi dan/ a tau anggota meliputi penyediaan sarana Produksi, budidaya pcngalahan/ processing dan kegiatan produksi lainnya yang dapat meningks tkan produktifitas dan nilai tambahan produk barang dan jasa yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekanomi produktif yanr: berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang mernenuhi !criteria Usaha Kecil sebagaimar a yang d.iatur dalam Undang-Unriang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha. Mikra, Kecil dan Menengah.
9. Program Perkuatan Dana Bergulir adalah kegiatan yang dilakukan Pernerintah Kota melalui Dinas, yang bersumber dari Anggaran Per.dapatan dan Belanja Daerah.
10. Dana Bergulir adalar pinjaman modal/bah:u, atau barang yang dibcrikan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berasal dari Pemerintah Kota untuk digulirkan kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai bentuk pinjaman.
12. Dana bergulir baru adalah Dana Bergulir yang berasal dari Angsuran yang dibayarkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari alol:asi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk digulirkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah lainnya.
11. Bahan adalah bahan berupa komoditi yang dibeli dari Perkuatan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selaujutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
15. UKM a.Ialan Usaha Kecil dan Menengah.
14. Pinjaman adalah angsuran pinjaman dana perkuatan dana bergulir Koperasi d. .n Usaha Kecil dan Menengah.
SJMBER DAN ALOKASI PERKUATAN DANA BERGULIR
BAB ll - SJMBER DAN ALOKASI PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 2
- (1) Sumbe·· Dana perkuatan dana bergulir berasal dari dana APBD dan akumulasi perkuatan dana bergulir sebelumnya.
- (2) Besarnya alokasi perkuatan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kota Bitung sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud yaitu minimal 0.5 % setelah dikurangi belanja pegawai.
BAB ll - SJMBER DAN ALOKASI PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 3
Alokasi perkuatan dana bergulir di peruntukkan dalam rangka pengembangan usaha produksi dibidang pertanian, pangan, holtikultu:a, perikanan, petemakan, perindustrian, kerajinan, pertambangan, pariwisata, ketenagalistrikan dan aneka usaha jasa lainnya.
PERSYARATAN PENERIMA PERKUATAN DANA BERGULIR
BAB III - PERSYARATAN PENERIMA PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 4
Koperasi penerima Perkuatan Dana Bergulir/bahan baku wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
- b. rencana penggunaan dana;
- a. merupakan Lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum;
- c. memiliki susunan pengurus; dan
- d. laporan keuangan koperasi bulan terakhir.
BAB III - PERSYARATAN PENERIMA PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 5
UKM Penerima Perkuatan Bantuan Dana Bergulirj banan balru wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. kartu tanda penduduk (KTP) pengusaha kecil de n kartu keluarga;
- c. rencana penggunaan dana; dan
- b. surat keterangan usahs, dari Kelurahan;
- cl. denah lokasi.
1
SELEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PENERIMA DANA BERGULIR
BAB IV - SELEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PENERIMA DANA BERGULIR
Pasal 6
Seleksi terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir dilakukan oleh Tim/Kelompok Kerja Perknatan Dana Bergulir, dengan mekanisme sebagai berikut :
- b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan Koperasi dan UKM sesuai persyaratan
BAB IV - SELEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PENERIMA DANA BERGULIR
Pasal 7
- ( 1) Dalam ha! pemberian Perkuatan Modal Dana. llergulir yang telah memenuhi syarat
BAB IV - SELEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PENERIMA DANA BERGULIR
Pasal 8
Persyaratan pencairan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi dan UKM yang telah di seleksi cliatur sebagai berikut:
- a. koperasi dan UKM wajib membuka Nomor Rekening Tabungan di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana, atas nama Koperasi dan UKM;
- b. pengeloluan Perkuatan Dana Bergulir oleh Koperasi dan UKM harus dibukukan tersendiri, tidak digabungkan dengan pembukuan kegiatan usaha lainnya; dan
- c. Surat pemyataan bertanggung jawab atas penggunaan Perkuatar. Dana Bergulir baik yang dimanfaatkan oleh Koperasi maupun UKM.
BAB IV - SELEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PENERIMA DANA BERGULIR
Pasal 9
Pemanfaatan Perkuatan Dana Bergulir dipergunakan untuk medal kerja yang dipinjamkan kepada Koperasi . dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pengembangan usaha produktif.
BAB VI - PENGEMBAUAN ANGSURAN DANA BERGULIR
Pasal 10
- (I) Pengembalian angsuran pinjaman diatur tersendiri melalui surat perjanjian antara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pemerintah Kota melalui Dinas.
- (2) Pengembalian angsuran pinjaman diperuntukkan sebagai dana bergulir baru.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Dinas sebagai penerimaan Pembiayaan Daerah.
BAB Vil - PENGGUNAAN PERKUATAN DAMA BERGLLIR
Pasal 11
- (1) Perkuatan Dana Bergulir yang diterima Koperasi dan UKM digunakan sesuai dengan peruntuk.annya.
- (2) Proses penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koperasi dan UKM secara tertib, transparan dan akuntabel untuk memperoleh hasil yang baik.
- (3) Dalam proses penggunaan perkuatan dana bergulir rntuk simpan pinjam dan dikaitkan dengan pengadaan/ proses hasil pr oduksi dilaksanakan koperasi dan UKM dengan menetapkan usaha produksi unggulan.
- (4) Dalam pro ses penggunaan perkuatan dana bergulir yang dipinja.mkan kepada Ko, erasi disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman modal kerja usaha produktif.
TATA C11.RA PENCAIRAN DANA BERGULIR BARU, PEMBINMN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - TATA C11.RA PENCAIRAN DANA BERGULIR BARU, PEMBINMN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
Tata cara pcncairan dana bergulir baru, pembiayaan dan pengawasan sebagai akumulasi pengembalian angsuran dan penerimaan pembiayaan daerah serta Pencairannya disesuaikan dengan rnekanisme pencairan dan ketentuan peraturan perundang-ur,dangan yang berlaku.
BAB IX - PENGEMBALIAN ANGSURAN PINJAMAN
Pasal 13
- (I) Jangka Waktu Pengembalian angsuran pinjaman diatur dalam Surat Perjanjian.
- (2) Pengembalian angsuran pinjaman adalah modal pokok selama jangka waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian.
6
BABX
KEWAJIBAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGJ\ll
BAB IX - PENGEMBALIAN ANGSURAN PINJAMAN
Pasal 14
Dalam pengelolaan usaha, Koperasi diwajibkan untuk:
- b. mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT} setiap akhir Tahun Buku;
- a. membuat laporan keuangan secara triwulan dan melaporkan kepada Tim/Kelompok Kerja Kota Bitung;
- c. mengadakan audit akhir Tahun Buku oleh Pengawas Koperasi;
- e. mendorong anggota sebagai pengusaha mikro dan kecil untuk berkembang.
- d. menekan tingkat kemacetan pinjaman dibawah 2%; dan
Dalam pengelolaan UKM diwajibkan untuk :
- a. membuat Iaporan keuangan secara triwulan dan melaporkan kepada Tim/Kelompok Kerja Kota Bitung;'
- b. mengelolah perkuatan dana bergulir dengan baik; dan
- c. menekan tingkat kemacetan pinjaman dibawah 2%.
BABXI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
BAB IX - PENGEMBALIAN ANGSURAN PINJAMAN
Pasal 15
( 1) Tu gas Koperasi adalah :
- a. membuka rekening penerima;
- b. menyeleksi dan menetapkan anggota calon penerima perkuatan dana bergulir;
- c. mengadministrasikan dengan baik kegiatan penyaluran dan pengembalian dana simpan pinjam;
- e. melaporkan perkembangan usaha kepada Dinas; C � n
- d. mencatat, menampung dan menggulirkan kembali basil pengembalian sesuai ketentuan:
- f. membayar angsuran pengembalian Perkuatan Dana Bergulir per bulan/ triwulan pada rekening Bank yang ditunjuk okh Pemerintah Kota.
Tanggungjcwab koperasi adalah:
- a. bertnnggung jawab dalam ha! ·pengelolaan Perkuatan Dana Bergulir yang diterima dan dipergunakan sesuai dengan p eruntukkannya; dan
Tugas UKM adalah :
- b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan perguliran sesuai dengan mekan:sme yang ditetapkan.
- a. mem bulc l rekening penerima;
- b. mengadministraaikan dengan baik kegiatan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melaporkan perkembangan kegiatan usaha kepada Dinas; dan
- d. mernuayar angsuran pengembalian pinjaman Perkuatan Dana Bergulir pada rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Tanggungjawab Usaha Kecil dan Menengah adalah:
- a. bertanggung jawab dalam ha! pengelolaan dari Perkuatan Dana Bergulir yang diterima dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannys.; clan
- b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengguliran sesuai iengan mekanisme yang ditetapkan.
BAB Xll - STRUKTUR ORGANISASI TIM/KELOMPOK KERJA
Pasal 16
- (1). Struktur Organisasi Tim/Kelompok Kerja Perkua.:an Modal Dana Bergulir Pernerintah Kota adalah sebagai berikut :
- a. Ketua
Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam pada Dinas;
- b. Sekreta ris
- c. Anggota
Sekretaris Dinas;
- l .Kepala Bidang Bina Koperasi pada Dinas;
2. Kepala Bidang Bina Pengusaha Kecil dan Menengah pada Dinas;
- 3.Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Koperasi pada Dinas.
- (2). 1'ugas dan tanggung jawab Tirri/Kelompok Kerja Program Perkuatan Dana Berguli; adalah sebagai berikut :
- b. melaksanakan sosialisasi program perkuatan dana bergulir di wilayah masing-masing;
- a. mengadakan koordinasi derigan instansi teknis;
- c. mengidentifikasi Koperasi dan UKM calon peserta program;
- d. melakukan penilaian terhadap proposal dari Koperasi dan UKM, memilih dan menetapkan Koperasi dan UKM peserta program dengan Keputusan Kepala Dinas;
- e. menampung dan menindaklanjuti pengajuan dari masyai akat;
- g. melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan Perkuatan Dana Bergulir setiap triwulan kepada Walikota; dan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta pengawasan atas pelaksanaan program;
- h. apabila terjadi kernacetan, Tim/Kelompok Kerja beserta pengurus mengadakan penagihan kepada peminjam.
BAB Xlll - BANK PELAKSANA
Pasal 18
Dalam rangka Pelaksanaan Program Perkuatan Dana Bergulir pada Kcperasi dan Usaha Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Kota menunjuk :
- a. Bank pelaksana ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai Bank yang membantu dalam pelaksanaan Program perkuatan Dana Bergulir;
- c. menyalurkan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana Penggunaan; dan
- b. merencanakan kebijakan Kota Bitung di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Mer.engah;
BABYJV MONITORING DAN EVALUASI
BAB Xlll - BANK PELAKSANA
Pasal 19
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Perkuatan Dana Bergulir perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut :
- a. Dir.as Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaporkan kepada Walikota mengenai:
1. penyaluran Perkuatan Dana bergulir;
2. perkembangan Pemanfaatan Perkuatan Dana Bergulir oleh Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. hasil evaluasi kinerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP
BAB Xlll - BANK PELAKSANA
Pasal 20
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, rnaka Peraturan Walikota Eitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah te 1tang Perkuatan Dana Bergulir Pernerintah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB Xlll - BANK PELAKSANA
Pasal 21
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, rnaka Peraturan Walikota Eitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah te 1tang Perkuatan Dana Bergulir Pernerintah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bi tung. BERITA DAEHAH KOTA BITL'NG TAHUN 2015 NOMOR 1 o