PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OOO TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADII,AN UMUM, PERADII.AN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADII"AN AGAMA (berlaku 1 Januari 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PRESIDEN REPUBLIK INDONES!A
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OOO
TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADII,AN UMUM,
PERADII.AN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADII"AN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. batrwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
2. guna serta kesejatrtera€ul Haldm Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, perlu mengubatr gaji pokok Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usatra Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintatr Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Perubatran Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000;
- b. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintatr tentang Penrbatran Kelima Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 8 Tatrun 2000;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tatrun L974 Nomor 55, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA -2-
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OO4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3791;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OA4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a380);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46LLl;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO4 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 8, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOO tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 16) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 26);
MEMUTUSI(AN:
MenetapKan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OOO TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.
Pasal 5
2. Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tatrun L974 Nomor 55, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA -2-
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OO4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3791;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OA4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a380);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46LLl;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO4 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 8, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOO tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 16) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 26);
MEMUTUSI(AN:
MenetapKan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OOO TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.
Pasal I
- Mengubah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Gaji Hakim Peradilan Umurn, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah empat kali diubah dengan Peraturan Pemerintah: 1
- a. Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 50);
- b. Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18);
- c. Nomor 70 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155); dan
- d. Nomor 10 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 26),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak 1 Januari 2008.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

## ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA Peraturan Perundang-undangan dan Kesejahteraan Rakyat,



s

E]

a

z

o

o

= X.o

=oe\t dR=

*.oB

927, ltN

J)

*IE

FI]o dit

z -.

rd

('l

z

A

S5cf zS IFAV

&gt;d4z

A.KYO

&lt;rd(J&lt;

Jo-21-

6 UJ z zo to 94 a uly tr -'i o-d l 0IJ tr

&lt;ro

n

r

g v o V o o. -) o u. rE o


| | ol ol tr)l | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | lo to IO\ ld lo\ Itf I i | ffilsl l3 l3l l3l l3l lsl lsl | Bt IEI | Et lg lllilllllllllll | l3t Kl | tit IHI | | | | |
| | l' | | o o q € F- q N | o q t c c (t | o o q \o cr) ci | lol lol ll'nl l+l i\l n | | | | |
| (o .l-l.l-l*lrlrio "l"l'1"t"t"t"1" 't' | (o .l-l.l-l*lrlrio "l"l'1"t"t"t"1" 't' | (o .l-l.l-l*lrlrio "l"l'1"t"t"t"1" 't' | (o .l-l.l-l*lrlrio "l"l'1"t"t"t"1" 't' | (o .l-l.l-l*lrlrio "l"l'1"t"t"t"1" 't' | (o .l-l.l-l*lrlrio "l"l'1"t"t"t"1" 't' | (o .l-l.l-l*lrlrio "l"l'1"t"t"t"1" 't' | (o .l-l.l-l*lrlrio "l"l'1"t"t"t"1" 't' | (o .l-l.l-l*lrlrio "l"l'1"t"t"t"1" 't' | (o .l-l.l-l*lrlrio "l"l'1"t"t"t"1" 't' | (o .l-l.l-l*lrlrio "l"l'1"t"t"t"1" 't' |
| | | loildldlot lol lol lol lo\l lF-l iol lsl lsl lsl lal lql lql l1 l'l 11 | lol lcol lsl l\l l1 | Iol lol lcl IF-l lrl lo,l l1 | o t tr) t q c) | lo lo t; lF. l'r l" | | | | |
| | | c o? o o u? N | | | | | ) ) I i a ') | Tol lol lcl ltr)l l\ol l\ol lail | o o Or ln N q lo | Iol lol lql Irol lo\l lql |
| | | | | | | o o q \o o o N | | 1r | | l"i o o q t r.- q (' |
| | o o q (Y) ln oi | | | | | | o o q o o c? d) | € t tf. \t (I | lol loi lql l\ol Iol lql | o o q + \o F (") |

## &lt; a L) z o o z v J m D A rd u z ti o a a il &amp;

I