PERATURAN BUPATI PAMEKASAN Nomor 3 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAI{ RINCIAN DAT{A DESA SETIAP DESA TAIIUN ANGGARAN 2AI7 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 3 TAHUN 2OI7
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAI{ RINCIAN DAT{A DESA SETIAP DESA TAIIUN ANGGARAN 2AI7
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 IPMK.OT I 2At6 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tah:un 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2OL7;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sae5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 157, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201.4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 IPMK.OT 12016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor 19671;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2OI4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20931;
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Talrrun 2O16 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2Ot7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2OI5 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 16A);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL6 Nomor 59);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
Menetapkan : TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II TUWAN DAN PRINSIP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa guna menentukan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berkaitan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa diskriminasi;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga Desa serta kearifan lokal; dan
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifi tas masyarakat;
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
PENGALOKASIAN
BAB III - PENGALOKASIAN
Pasal 4
- (1) Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan
BAB III - PENGALOKASIAN
Pasal 5
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2OLT sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
2. (21 Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan tahapan sebagai berikut:
- a. bendahara belanja tidak langsung hibah, bantuan, dan belanja tidak terduga pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuatkan tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk proses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan Dana Desa.

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yakni: a. tahap I sebesar 60 o/o (enam puluh perseratus); dan b. tahap II sebesar 40 o/o (empat puluh perseratus).
2. (21 Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (41 Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa meny€rmpaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling sedikit telah digunakan sebesar 5O % (lima puluh perseratus) kepada Bupati melalui Camat.

## BAB VI

## PEI{GGUITAAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberd ay aar. masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
2. (21 Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
2. (21 Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELAPORAJT

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahapan kepada Bupati melalui Camat.
2. (21 Penyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PEMANTAUAIT DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

## Pasal 13

- Dalam hal ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 3O% {tiga puluh perseratus), maka Camat: (1)
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan/atau
- b. melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
- Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. (21
- Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa. (3)
- Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, maka sisa Dana Desa dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa. (4)
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran jika tidak melakukan Perubahan APBDesa. (s)

## BAB IX TIM ASISTEilSI

Pasal 14

- Dalam rangka efektifitas pengelolaan Dana Desa, Bupati membentuk Tim Asistensi. (1)
- Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: (21
- a. mensosialisasikan kebijakan tentang Dana Desa;
- b. menyusun regulasi teknis pengelolaan Dana Desa;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
- d. melaksanakan pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## BAB X SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
- a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- c. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah.
- b. terdapat sisa dana di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 3A% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan/atau
5. (21 Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan ternyata sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 3oo/o (tiga puluh perseratus), maka penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

## Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ternyata masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 3oolo (tiga puluh perseratus).
2. (21 Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PEIVGAWASAII

Pasal 17

- Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dilaksanakan oleh Kepala Dinas. (1) penggunaan Dana
- Camat memfasilitasi penggunaan dan Desa. (21 pengelolaan Dana

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 3O Januari 2Ol7


BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI7 NOMOR 3

## BAB XII

## K TENTUAN PEITUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. memerintahkan penempatannya

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 30 Januari 2Ol7


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 3 TAHUN 2OL7 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

## RINCIAIT DANA DESA SETIAP DESA SETIAP DESA

| ilo | KTCAIUATAIT | DESA | BESARAN DANA DESA (Rpl |
|-------|---------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | TLANAKAN | DABUAN | 815.087.300 |
| 2 | TLANAKAN | TERRAK | 897.232.900 |
| 3 | TLANAKAN | MANGAR | 828.961.800 |
| 4 | TLANAKAN | BANDARAN | 884.784.800 |
| 5 | TLANAKAN | KRAMAT | 870.649.200 |
| 6 | TLANAKAN | AMBAT | 872.692.900 |
| 7 | TLANAKAN | BRANTA PESISIR | 847.831.800 |
| 8 | TLANAKAN | TLANAKAN | 827.471.100 |
| I | TLANAKAN | BRANTA TINGGI | 802.815.OOO |
| 10 | TLANAKAN | TLESAH | 801.959.500 |
| 11 | TLANAKAN | LARANGAN TOKOL | 925.319.500 |
| t2 | TLANAKAN | CEGUK | 793.880.500 |
| 13 | TLANAKAN | PANGLEGUR | 837.076.sOO |
| l4 | TLANAKAN | BUKEK | 824.121.900 |
| 15 | TLANAKAN | GUGUL | 878.331.600 |
| I6 | TLANAKAN | LARANGAN SLAMPAR | 918.638.000 |
| t7 | TLANAKAN | TARO'AN | 842.842.tOO |
| 18 | PADEMAWU | TANJUNG | 907 .229.500 |
| 19 | PADEMAWU | PADELEGAN | 845.515.400 |
| 20 | PADEMAWU | MAJUNGAN | 831.132.700 |
| 2l | PADEMAWU | PAGAGAN | 830.609.600 |
| 22 | PADEMAWU | JARIN | 868.754.100 |
| 23 | PADEMAWU | BADDURIH | 826.232.600 |
| 24 | PADEMAWU | BUDDIH | 795.195.000 |
| 25 | PADEMAWU | SOPA'AH | 788.574.400 |
| 26 | PADEMAWU | PREKBUN | 792.t62.200 |
| 27 | PADEMAWU | DURBUK | 825.259.100 |
| 28 | PADEMAWU | PADEMAWU BARAT | 872.914.300 |
| 29 | PADEMAWU | PADEMAWU TIMUR | 882.995.100 |
| 30 | PADEMAWU | BUNDER | 816.316.000 |
| 31 | PADEMAWU | DASOK | 839.066.900 |
| 32 | PADEMAWU | MURTAJIH | 863.661.700 |
| 33 | PADEMAWU | SUMEDANGAN | 831.313.300 |

| 34 | PADEMAWU | LEMPER | 830.492.100 |
|------|------------|-----------------|---------------|
| 35 | PADEMAWU | SENTOL | 851.001.600 |
| 36 | PADEMAWU | TAMBUNG | 813.606.600 |
| 37 | PADEMAWU | BUDDAGAN | 8t3.O22.400 |
| 38 | GALIS | TOBUNGAN | 826.108.300 |
| 39 | GALIS | KONANG | 893.819.900 |
| 40 | GALIS | PANDAN | 823.435.200 |
| 4l | GALIS | LEMBUNG | 810.023.100 |
| 42 | GALIS | GALIS | 821.924.90A |
| 43 | GALIS | BULAY | 842.O92.800 |
| 44 | GALIS | PAGENDINGAN | 808.584.100 |
| 45 | GALIS | PONTEH | 814.667.tOO |
| 46 | GALIS | POLAGAN | 859.388.600 |
| 47 | GALIS | ARTODUNG | 772.724.0OO |
| 48 | PAMEKASAN | PANEMPAN | 799.663.tOO |
| 49 | PAMEKASAN | LADEN | 820.349.700 |
| 50 | PAMEKASAN | JALMAK | 831.497.600 |
| 51 | PAMEKASAN | TE.IA BARAT | 839.135.000 |
| 52 | PAMEKASAN | TE.IA TIMUR | 829.791.300 |
| 53 | PAMEKASAN | BETTET | 817.395.700 |
| 54 | PAMEKASAN | I{YALABU LAOK | 799.554.700 |
| 55 | PAMEKASAN | NYALBU DAJA | 834.701.900 |
| 56 | PAMEKASAN | TORONAN | 822.718.O0O |
| 57 | PROPPO | KARANG AI{YAR | 801.574.000 |
| 58 | PROPPO | TOKET | 864.890.500 |
| 59 | PROPPO | CANDI BURUNG | 853.607.600 |
| 60 | PROPPO | BATOKALANGAN | 867.288.1OO |
| 61 | PROPPO | GRO'OM | 836.927.600 |
| 62 | PROPPO | SRAMBAH | 853.233.600 |
| 63 | PROPPO | PANGTONGGAL | 890.996.200 |
| 64 | PROPPO | SAMIRAN | 844.045.500 |
| 65 | PROPPO | KODIK | 795.O12.OOO |
| 66 | PROPPO | KLAMPAR | 880.474.400 |
| 67 | PROPPO | SAMATAN | 829.103.300 |
| 68 | PROPPO | LENTENG | 785.810.600 |
| 69 | PROPPO | TLANGOH | 802.916.800 |
| 70 | PROPPO | BILLA'AN | 807 .729.300 |
| 7t | PROPPO | RANGPERANG LAOK | 799.384.400 |
| 72 | PROPPO | RANGPERANG DAJA | 863.477.90A |
| 73 | PROPPO | BANYUBULU | 823.794.600 |
| 74 | PROPPO | PANGORAYAN | 790.565.900 |
| 75 | PROPPO | PANGLEMAH | 796.329.900 |
| 76 | PROPPO | MAPPER | 816.366.600 |
| 77 | PROPPO | PROPPO | 800.966.300 |
| 78 | PROPPO | JAMBRINGAN | 924.775.tOO |
| 79 | PROPPO | CAMPOR | 975.624.24O |

| 80 | PROPPO | PANAGGUAN | 904.436.800 |
|------|------------|--------------------|-------------------------|
| 81 | PROPPO | PANGBATOK | 865.430.70O |
| 82 | PROPPO | TATTANGOH | 856.485.500 |
| 83 | PROPPO | BADUNG | 851.207.400 |
| 84 | PALENGAAN | BANYUPELLE | 1.030.846.600 |
| 85 | PALENGAAN | REK KERREK | 1.120.903.200 |
| 86 | PALENGAAN | ANGSANAH | 870.841.800 |
| 87 | PALENGAAN | AKKOR | 837.089.600 |
| 88 | PALENGAAN | LARANGAN BADUNG | 916.062.100 |
| 89 | PALENGAAN | PANAAN | 857.265.300 |
| 90 | PALENGAAN | POTOAN LAOK | 818.573.300 |
| 91 | PALENGAAN | POTOAN DAJAH | 856.509.200 |
| 92 | PALENGAAN | KACOK | 845.118.400 |
| 93 | PALENGAAN | ROMBUH | 857.564.700 |
| 94 | PALENGAAN | PALENGAAN LAOK | 1.057.865.900 |
| 95 | PALENGAAN | PALENGAAN DAJAH | r.o97 .902.700 |
| 96 | PEGANTENAN | PLAKPAK | 1.101.080.600 |
| 97 | PEGANTENAN | PALESANGGAR | 1.031.059.000 |
| 98 | PEGANTENAN | PEGANTENAN | 837.O55.300 |
| 99 | PEGANTENAN | BULANGAN BRANTA | 800.124.600 |
| 100 | PEGANTENAN | BULANGAN BARAT | 871.756.000 |
| 101 | PEGANTENAN | BULANGAN HAJI | 885.705.600 |
| 102 | PEGANTENAN | TLAGAH | s20.539.800 |
| 103 | PEGANTENAN | BULANGAN TIMUR | 843.429.200 |
| 104 | PEGANTENAN | TEBUL TIMUR | 859.124.300 |
| 105 | PEGANTENAN | TEBUL BARAT | 826.887.900 |
| 106 | PEGANTENAN | AMBENDER | 916.2s9.800 |
| L07 | PEGANTENAN | PASANGGAR | 1.060.1 15.500 |
| 108 | PEGANTENAN | TANJUNG | 1.066.596.900 |
| 109 | LARANGAN | PELTONG | 786.978.500 |
| 110 | LARANGAN | I el,u!4EUr{G4N | 1.090.319.000 |
| 111 | LARANGAN | lr84q4l( | 829.O 15.900 |
| t12 | LARANGAN | I rBnrPx4ll-lq4B4r | 782.419.900 |
| 113 | LARANGAN | TENTENAN TIMUR | 765.222.700 |
| 114 | LARANGAN | GRUJUGAN | 800.036.500 |
| 115 | LARANGAN | LARANGAN LUAR | 911.516.700 |
| 116 | LARANGAN | LARANGAN DALAM | 848.1 19.100 |
| tt7 | LARANGAN | I PNNNCCUNW | 820.613.700 |
| 118 | LARANGAN | I tvtoNtQ4 | 812.553.700 |
| 119 | LARANGAN | TARABAN | 800.o97.700 |
| 120 | LARANGAN | DUKO TIMUR | 807.060.800 |
| t2r | LARANGAN | LANCAR | 805.625.0O0 |
| r22 | LARANcAN | I xeou4B4 e4B4I | 854.002.400 s68.902.100 |
| 123 | PAKONG | IBICORONq | 818.309.200 |
| t24 | PAKONG | KLOMPANG BARAT | 842.O79.400 |
| 125 | PAKONG | KLOMPANG TIMUR | |

| t26 | PAKONG | CENLECEN | 852.874.000 |
|-------|------------|--------------------|-----------------|
| r27 | PAKONG | BAJANG | 820.851.200 |
| 128 | PAKONG | BANBAN | 790.970.200 |
| L29 | PAKONG | SOMALANG | 801.938.700 |
| 130 | PAKONG | PALALANG | 816.315.600 |
| 131 | PAKONG | SEDDUR | 906.843.000 |
| 132 | PAKONG | PAKONG | 870.244.400 |
| 133 | PAKONG | BANDUNGAN | 819.293.100 |
| 134 | PAKONG | LEBBEK | 870.097.300 |
| 135 | WARU | BAJUR | 925.246.600 |
| 136 | WARU | SUMBER WARU | 948.226304 |
| t37 | WARU | TAMPOJUNG PREGIH | 862.144.600 |
| 138 | WARU | TAMPOJUNG GUWA | 789.476.600 |
| 139 | WARU | TAMPOJUNG TENGAH | 841.661.000 |
| 140 | WARU | TAMPOJUNG TENGGINA | 842.288.200 |
| I4T | WARU | RAGANG | 855.929.900 |
| t42 | WARU | SANA LAOK | 1.018.963.000 |
| 143 | WARU | WARU TIMUR | 1.o77 .607 .600 |
| t44 | WARU | WARU BARAT | 1.001.314.100 |
| 145 | WARU | TLONTO ARES | 818.639.700 |
| r46 | WARU | TAGANGSER LAOK | 867.835.600 |
| r47 | BATUMARMAR | BUJUR BARAT | 1.050.481.100 |
| 148 | BATUMARMAR | PANGERREMAN | 936.128.600 |
| r49 | BATUMARMAR | BANGSERREH | 9t7.655.200 |
| 150 | BATUMARMAR | LESSONG LAOK | 881.660.900 |
| 151 | BATUMARMAR | PONJANAN BARAT | 913.470.400 |
| t52 | BATUMARMAR | PONJANAN TIMUR | 960.21 1.300 |
| 153 | BATUMARMAR | KAPONG | 836.426.500 |
| 154 | BATUMARMAR | LESSONG DAJA | 865.872.200 |
| 155 | BATUMARMAR | BATU BINTANG | 991.063.900 |
| 156 | BATUMARMAR | BLABAN | 907.178.rOO |
| t57 | BATUMARMAR | TAMBERU | 817.531.800 |
| 158 | BATUMARMAR | BUJUR TENGAH | 1.0s1.450.200 |
| 159 | BATUMARMAR | BUJUR TIMUR | 1.099.979.000 |
| 160 | KADUR | PAMAROH | 865.064.500 |
| 161 | KADUR | PAMOROH | 927.428.600 |
| r62 | KADUR | SOKALELAH | 816.926.24O |
| 163 | KADUR | GAGAH | 796.405.500 |
| r64 | KADUR | KERTAGENAH LAOK | 823.907.500 |
| 165 | KADUR | KERTAGENAH TENGAH | 877 .280.300 |
| r66 | KADUR | BUNGBARUH | 924.452.900 |
| t67 | KADUR | KADUR | 945.O82.000 |
| 168 | KADUR | BANGKES | 1.OO5.672.800 |
| t69 | KADUR | KERTAGENAH DAJAH | 839.360.700 |
| 17a | PASEAN | SANAH TENGAH | 921.864.300 |
| t7l | PASEAN | SANA DAJA | 932.661.700 |

| 172 | PASEAN | TAGANGSER DAJA | 856.089.900 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 173 | PASEAN | SOTABAR | 856.368.700 |
| 174 | PASEAN | TLONTO RAJA | 1.039.633.700 |
| 175 | PASEAN | DEMPO BARAT | 899.605.100 |
| t76 | PASEAN | DEMPO TIMUR | 900.922.800 |
| t77 | PASEAN | BINDANG | 855.691.900 |
| t78 | PASEAN | BATUKERBUY | t.o27.372.600 |
| JUMLAH KESELURUHAN | JUMLAH KESELURUHAN | JUMLAH KESELURUHAN | 1s4.6s3.592.000 |


ACHMAD SYAFII

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 3 TAHUN 2OI7 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN

ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ...

PEMERINTAH DESA ...

KECAMATAN ...

KABUPATEN ..

| Pagu Deea | Rp... | | | | |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------|
| KODE REKENING | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PET.IYALURAN | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) | JUMT.AH PENGELUARAN (KREDTT) | SALDO |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PEITDAPATAIT | | | | |
| 7.2 | Pendapatan Ttznster | | | | |
| 1.2.1 | Dana Desa | | | | |
| | - Tahap Pertama | | | | |
| | - Tahap Kedua | | | | |
| 2 | BELAI{JA BAITTUAI TE DEAA | | | | |
| 2.1 | Bldang Penyclctq g atv,an Pentcrlntalun | | | | |
| 2.2.1 | Kegiatan... | | | | |
| 2,2.2 | Kegiatan... | | | | |
| 2.2.3 | Dst | | | | |
| 2.2 | Bldang Pela,lcsnaan Penbantnunan Desrr, | | | | |
| 2.2.1 | Kegiatan.. | | | | |
| 2.2.2 | Kegiatafi.. | | | | |
| 2.2.3 | Dst | | | | |
| 2.3 | Bidarg PenMagoan Magtana,kat | | | | |
| 2.3.t | Kegiatan...,. | | | | |
| 2,3.2 | Kegiatan.. | | | | |
| 2.2.3 | Dst | | | | |
| 2.4 | Bldang Penblnaan I(ena.srarakatan | | | | |
| 2.2.1 | Kegatan... | | | | |
| 2.2.2 | Kegiatan.., | | | | |
| 2,2.3 | Dst | | | | |
| | JT'IuLAII | | | | Rp.. |
| Keterangan: | Keterangan: | | | | |
| | Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa | | | Disetujui Oleh, | |
| | BENDAI{ARA DESA | | | KEPAI,A DESA | |


KASAN,

ACHMAD SYAFII