Unknown Unknown Nomor - Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peruhaban Kedua Atas Peraturan Menteri Dalmn Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - d. bahwa berdasarkan pet timbangan sebagaimana dimalarud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daemh Tentang Penyertaan Modal Pemcrintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten deism Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 clan Berl.ta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebegaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahart Lembarart Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanama.n Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4714); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 756); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemba.ran Negara Republik lndonesia Nomor 5234J; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nam.a dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe1aksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwi 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593}; 12. Perann-an Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4612); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuanga.n dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten.tang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Infotiiiasi Laporan Pen.yelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698}; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uartg Negara./Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent.ang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubillc Indonesia Nornor 4741}; 19. Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tcknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 23. Peratw'an Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311); 24. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupa.ten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13). Denpn Penetqfaan Benama DEWAii PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pet timbangan sebagaimana dimalarud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daemh Tentang Penyertaan Modal Pemcrintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012.
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten deism Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 clan Berl.ta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebegaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahart Lembarart Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanama.n Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4714);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemba.ran Negara Republik lndonesia Nomor 5234J;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nam.a dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe1aksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwi 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593};
12. Perann-an Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4612);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuanga.n dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten.tang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Infotiiiasi Laporan Pen.yelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698};
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uartg Negara./Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent.ang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubillc Indonesia Nornor 4741};
19. Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4
20. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tcknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peratw'an Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
24. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupa.ten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
Denpn Penetqfaan Benama
DEWAii PERWAKILAR RAKYAT DAERAB KABUPATBII SlflJBOIIDO
dan
NBNQTUSJtAII :
Meaetaplrall :
PBRATURAll DABRAB TBIITAIIG PBIIYBllTAAII IIODAL PBIIBRDITAH KABUPATB1' &amp;ITOBOlfDO TAIIUll AJIGGARAII 2012.
Pasal 4
- (2) Pelaksanaan Pembelian Saham Sf'hagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.
RAK DAIi KBW.AJIBAII
Pual9
- (1) PT. Bank Jatim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Jatim.
- (2) PT. Bank Jatim mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal Daerah dilakukan dan/ atau setelah modal disahkan dalain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka PT. Bank Jatim wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. (41 Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada Pr. Bank Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ..
Pual 10
- ( 1) Pemerintah Daerah mempunyai hale yaitu deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Jatim.
- (2) Deviden yang dibagikan pada setiap akhir t.ahun buku anggaran PT. Bank Jatim, menjadi hak daerah.
- (3) Deviden sebagaim.ana dimaksud pad.a ayat (1) disetorkan pada Kas Umum Daerah.
BASIL USA11A
Paul 11
Bagian hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah berupa deviden menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun buku anggaran berjalan PI'. Bank Jatim, wajib disetor pada Kas Umum Daerah dan dalokasikan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.
PEIIBDU.AII DAIi PBIIGAWASAII
Paaal 12
- ( 1) Atas dasar kepcmilikan modal Pemcrintah Oaerah kcpada PT. Bank Jatim, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila dianggap perlu, Bupati dapat membentuk Tim yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai pelaksana teknis pembinaan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang ditet.apkan dengan Keputusan Bupati.
KETEIITUAK PE1fUTUP
Paaal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya alcan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paaal 14
Peraturan Daerah ini . mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dae.rah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggat .Q\_\_3 FEB ZU 12

Penandatangan: BUPATI SITUB010JO, Diundangkan dí pada tanggal 2 1 Dn. HADI WIJONO, ST, 11.M Pembina lltama Muda Rip. 19541010 197603 1010 LEMBARAII DAERAH KABUPATE1' SITUBONDO TABUR 2012 IIOMOR \