Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. - l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara 2. qr1 Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O5); 6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23al; 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Pangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 227, Tambahan kmbaran Negara Nomor 536O); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2OO2 tentang Ketahanan Pangan (Lrmbaran Negara Tahun 20O2 Nomor 142, Tambahan Negara Nomor 4254); 9. 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 107, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keualgan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. t2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O15 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 20O6 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 5. t4. Instruksi (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Meningat :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan di Kota Kotamobagu serta mendukung pangan pemerintah sebagai bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional, perlu menlrusun Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
- l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara 2.
qr1
\
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O5);
6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23al;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Pangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 227, Tambahan kmbaran Negara Nomor 536O);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2OO2 tentang Ketahanan Pangan (Lrmbaran Negara Tahun 20O2 Nomor 142, Tambahan Negara Nomor 4254); 9.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 107, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keualgan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. t2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O15 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 20O6 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
5. t4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2O15 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
6. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-4/M.EKON/O8/2OO5 dan Nomor 3alKep/MENKO/ KESRA/VIII/ 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah; 15.
16. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahtn 2OO5 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Cadangan Pemerintah Desa; Pangan 18.
Menetapkan :
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol4 terrtang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. 2t. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 201O tentang Penrbahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu (trmbar Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2O10 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 (L.embaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2Ol4 Nomor 5); 22.
5. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian T\rgas DinasDinas Daerah Kota Kotamobagu. 23.
Memperhatikan: 1.
- Surat Menteri Pertanian Nomor 379lPP. 33OlMl12l2Ol2 tanggal 28 Desember 2O12 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Panduan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2O13;
MEMUTUSKAIf:
PERATI'RAN WALIKOTA KOTAUOBAGU TEITTAITG PENGEIOL/IAN CAI'AITGAIS PAJIGAN PEUERII{TATI DATRAII KOTA K( TA.UOBAGU
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 2
Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 3
Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
- a. pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;
- c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai.
- b. pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya witayah dan budaya desa/kelurahan setempa.t seperti jagung, sagu, umbi-umbian; dan
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 4
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana tersebut dalam l,ampiran Peraturan ini merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagiaa Kcdua TuJuen
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 5
Cadangan pangan pemerintah daerah berfujuan untuk:
- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi pangan lokal datam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal;
- c. meningkatkan jangkauan/alsesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
5. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat; e.
6. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/ rumah tangga; f.
- g. meningkatlan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terpencil / terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
BAB IU
SASARAIT DAIT IITDIKATOR IIEBERIIASILIUT
Begiaa Pertama
Sasaraa
Pasd 6
Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah:
2. Daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pang€rn kronis karena kemiskinan;
1. Masyarakat di Kota Kotamobagu yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat;
3. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga; atau
4. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu.
Baglan Kedua
lldl}otel Keberhasilaa
Pa.d 7
Keberhasilan dalam Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terlihat dari capaian indikator melalui:
2. Indikator Attame yaitu tersedianya dan berkembanganya cadangan pangan secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengeloaan gudang cadangan pangan daerah.
1. Indikator Attput yaitu tersalurnya dana untuk pengelolaan gudang cadangan pangan daerah.
3. Indikator Benefit yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan gudang cadangan pangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan.
4. Indikator Impad yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.
BA'B IV
PEI|GEIOLIIAIT OPERASIONAL CADAITGAIT PAI{GAIT DA.ERAII
Bagian Kesatu
Orgaatsari Pelatsana/Pengclola
Pas.l 8
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggunglawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sampai titik lokasi kelompok sasaran.
- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dibentuk Tim Pelaksana Kota Kotamobagu.
- (3) Pengelolaan Cadalgan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel. 3U
4. (41 Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota. dalam ayat (1)
Bagla! Kedus
Pereacanaan
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 9
Untuk mewujudkan pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, diselenggarakan kegiatan:
- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran/ pendistribusian;
- d. pengelolaan;
- e. pelibatan peran serta masyarakat;
- f. kerjasama; dan
- e. pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
Pa.al 1()
- (1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a, dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan:
- a. inventarisasi cadangan pangan;
- c. perkiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
- b. penghitungan kebutuhan pangan;
- d. penganggaran.
6. Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu. (21
Passl 11
Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan:
- a. pada setiap desa/ kelurahan atau
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 13
Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencana€rn penggantian dan penyegaran cadangan pangan.
Bagian Kettga fetanlsme Pgngadaa!
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 14
Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilakukan:
- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa / kelurahan sekitarnya;
- d. apabila te{adi perubahan atas nilai/ harga penjualan beras yang ditetapkan
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 16
Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu meliputi:
- a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
- c. Masyarakat umum sebagai akibat te4'adinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- b. Lanjut Usia (Lansia); dan
Pegal 17
- (1) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimalsud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data dimaksud pada ayat (l) dilaporkan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.
Pasal fE
Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan dibawah koordinasi Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sesuai penjabaran berikut:
1. Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternalan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima.
2. Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
3.
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 20
Biaya penyaluran bantuan dari gudang cadangan pangan pemerintah ke titik bagi penyaluran dianggarkan pada APBD Kota Kotamobagu.
BA'B V
PELIBATAIT PERAIT SERTA UASYARATA'T
Pasel 21
Walikota Kotamobagu melalui Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mendorong peran serta masyarakat datam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
Pasal22
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 21
Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kecamatan dan Kelurahan/Desa melakukan:
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 22
Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kecamatan dan Kelurahan/Desa melakukan:
2. Pemberian motivasi untuk:
1. Pemberian informasi tentang ketersediaan pangan terutama penyediaan pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan;
- a. Meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat;
- b. Membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah.
BA'B VI TER.IASAUA
Pasat 23
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pengembangan usaha yang menunjang ketersediaan pangan. diprioritaskan secara nyata q
- (1) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan, Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dapat melakukan kedasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Walikota Kotamobagu.
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 23
2. (2t Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan keg'asama.
- (3) Pe{anjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
4. (41 Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala per-tahun, dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasd 25
- Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (l)
- Pengadaan, penyimpanan, perawatan, dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah daerah dibiayai oleh APBD Kota Kotamobagu. (2)
- Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah di Kota Kotamobagu dialokasikan sebesar untuk pengadaan gabah sebanyak ekuivalen 1O0 (seratus) ton beras. (3)
PELIIPIORAII, PETAIITAUAII, DAtr E\IALUASI
Palal 25
- Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan p€rngan pasca bencan a danlatau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Panga Kota Kotamobagu kepada Walikota Kotamobagu yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan, Kelurahan atau Desa penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (1)
- Walikota Kotamobagu menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewalrhr-waktu apabila t2t diperlukan.
- (3) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah meliputi: perencErnaan, pengadaan, dan penyaluran.
Pasal2T
- (1) Walikota Kotamobagu dan Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
2. Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan ## BAB VIII
PEUBII{AAI|
Pas.l 2E
- Walikota Kotamobagu melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah yang meliputi: (1)
- a. pemberian panduErn teknis penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
- b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
- d. strategi pencapaian kinerja;
- f. kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala Kota Kotamobagu.
- e. penugasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu (21
Pasd 29
- Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cada-ngan pangan di tingkat desa/ kelurahan yang meliputi: (1)
- pembinaan panduan operasional; a,
- penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; b.
- pen5rusunan strategi pencapaian kinerja; c.
- penugasan kepada perangkat desa/ kelurahan; d.
- pengelolaan cadangan pangan pemerintah oleh tim pelaksana di desa/ kelurahan; e.
- g. pemantauan dan evaluasi.
- f. kerjasama antar desa/ kelurahan dengan anggota masyarakat setempat, dan/ atau dengan badan usaha skala kelurahan; dan
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Kecamatan.
BABVIII
XETEf,TUAI| PEM/TUP
Pr.al 3(l
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu. | ASISTEN ADMNISTRAI}I UMI,ru SETDA KC/TA KOTAOBACU | |-----------------------------------------------------| | KEPAIA BAGIAN HUKUI.I SETDA KOTA KOTAOBAGU |

Penetapan: Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal 3o SdgunVt 2ol5

Penandatangan: th WALIKOTA KOTAUOBAGU, l(

Penetapan: Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal t0 SelUrWr 2015 K(}TAIOBAGU, qfrSEXRETARIS BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OI5 NOMOR 30 ## Lrapiraa Pcraturaa WaltLota Kotanobagu IYomor : !! Tahun 2015 1'a.gEql : ?0 &amp;ptr.rhe . 2o1s ## PEI{GEIOLAAI{ CADAI|GAIT PAITGAII PEUERINTAII DA,ERAII KOTA KOTAUOBAGU ## Pendahuluaa I. ## A. LrtarBelatang Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dalam pembangunan, baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seturuh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya, merupakan sasaran utama dalam pembangunan ketahanan pangan wilayah, yang akan terakumulasi pada pembangunan ketahanan pangan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupal&lt;an suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal inisejatan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Dalam rangka otonomi daerah, urusan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, yang pelaksanaan operasionalnya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2O12 tentang Pangan, menjelaskan bahwa mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, dimana pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Penjabaran atas ketentuan undang-undang mengenai cadangan pangan tersebut, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Pada pasal 5 menjelaskan : (1) cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; (2) cadangan pangan pemerintah terdiri atas cadangan pangan pemerintah desa, kabupaten/ kota, pemerintah propinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat. Cadangan pangan dilakukan untuk melindungi masalah pangan; yang mencakup terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/ atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Penandatangan: Ketentuan legal tersebut merupakan acuan y€rng harus dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah yang terkait dengan peran aktif dan koordinatif antar sektor, antar pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan), dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam : Inpres Nomor 5 Tahun 2O15 tentang Penggunaan Cadangan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras dan surat Mentan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia Nomor 64lPP.sLOlMl3/ 20O6 tanggal 13 Maret 2O06 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan. Cadangan Pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yarrg harus diselenggarakan Pemerintah Kota Kotamobagu dan masyarakat sesuai dengan spesifik daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat. Cadangan tersebut dapat digunakart untuk mengatasi secara cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat di wilayah masingmasing. Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan agar Pemerintah Kota Kotamobagu dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan pangan apabila terjadi bencana maupun keadaan darurat. Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Kotamobagu dapat menugaskan badan / instansi yang menangani bidang ketahanan pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu uang bersifat pokok. ## TuJuan B. Pengelolaan cadangan parrgan pemerintah daerah bertujuan untuk: 1. Tersedia dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan). 2. Termanfaatkannya pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan (demand creationl untuk produk - produk pangan lokal. 3. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah. 4. Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana. 5. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga. ## Sasaran C. Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat. ## D. Inditator Indikator ketepatan sasaran dari pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan. ## Peagertlaa E.

Penandatangan: 2. Cadangan pangan pemerintah daerah tidak termasuk cadangan pangan pemerintah pusat sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Nomor:Kep-46/M.E}on/08/ 2005) dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Nomor: 34 / Kep/ Menko / Kesra/VIII / 2OO5) dan Cadangan Beras untuk Orang Miskin (RASKIN). 1. Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikelola oleh pemerintah kota untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangzrn, dan gejolak harga pangan. 3. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. Keadaan darurat dapat disebabkan oleh tedadinya bencana alam yang terjadi diluar control manusia seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angrn topan, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban menga-lami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari - hari. 5. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat. 4. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak segera diatasi. ## Pergembangan Cadangaa Paagrrr Daerah II ## A. Penctapan dan Pcrencanaaa Kebutuhan Perencanaan program dan anggaran setiap tahun untuk menetapkan usulan besarnya cadangan pangan p€merintah daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kota Kotamobagu dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Kotamobagu. Sedangkan penetapan dan perencanaan kebutuhan cadangan pangan dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagai Instansi yang menangani ketahanan pangan di Kota Kotamobagu melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan melibatkan Instansi terkait. - a. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bncana. 1. Penetapan besarnya cadangan pangan Untuk menetapkan jumlah atau besarnya kebutuhan cadangan pangan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: - b. Informasi mengenai rawan pangan (Peta Rawan Pangan), yaitu meliputi : 4. -Potesi terjadinya bencana; 5. -Potensi te{adinya rawan pangan transien; 6. -Penyebab timbulnya bencana; 7. -Jenis dan besaran bencana; 8. -Potensi dampak/ kerugian setiap terjadinya bencana; 9. -Dampak kemanusiaan (Jumlah korban); 10. -Kebutuhan yang mendesak, termasuk untuk pengendalian gejolak harga; 11. -Kedalaman dampak (Jumlah kerugian materi); - c. Kemampuan keuangan daerah 2. Penetapan Jenis Cadangan Pangan

Penandatangan: Penetapan jenis cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok oleh Walikota Kotamobagu, dengan mempertimbangkan pola pangan masyarakat Kota Kotamobagu, berdasarkan hasil analisis data susenas. Jenis cadangan pangan tersebut berupa makanan pokok beras. ## Perancaagan Pelgelolaaa B. ## 1. Pelgadaan Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu. - -Penggunaa cadangan pangan : (a) penanganan keadaan darurat; (b) penanganan rawan pangan. - a. Besarnya volume, bentuk cadangan pangan yang akan diadakan, sangat bergantung pada: - -Sasaran /target cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. - -Besarnya kejadian bencana (bencana alam dan bencana sosial). - -Frekuensi terjadinya bencana (bencana alam dan bencana sosial, untuk menentukan daya simpan setiap jenis bahan makanan). - -Jangka waktu bantuan. - -Sumber pengadaan bahan makanan untuk cadangan pangan. - -Potensi/kekuatan sumber daya lokal. - -Fasilitas penyimpanan : bangunan frsik, prasarana pendukung untuk menjaga kuantitas, kualitas dan daya tahan dalam waktu relatif lama. - b. Pengadaan cadangan pangan harus dilakukan secara kontinyu setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Kota Kotamobagu perlu mengalokasikan anggaran melalui APBD Kota Kotamobagu. ## 2. Peaggaatian/Penyegana Cadaagan Pangan - b. Pembiayaan; alokasi anggaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, selain ,h - a. Untuk menjaga agar cadangan pangan yang telah disaturkan untuk korban bencana (bencana alam dan bencana sosial); untuk pengadaan cadangan pangan, juga perlu dialokasikan untuk penyegaran, dan biaya operasional lainnya. ## IIl. f6tenhlas Pengelola.an Cadangan Pa[gt[ Pemeriatah Daetah

Penandatangan: Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan disebutkan bahwa dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah daerah melalui Peraturar Bupati/Walikota dapat menugaskan Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota. Kelembagaan yang ditunjuk sebagai pengelolaan cadangan pangan harus dapat menentukan jumlah beras yang disalurkan, stok yang masih ada dalam gudang dan jadwal re@uery terhadap cadangan pangan pemerintah propinsi. Untuk mengetahui jumlah beras yang telah disalurkan perlu dibuat rekapitulasi pengeluaran dan rekonsiliasi hutang penyaluran beras. ## Tatalatraae A 2. Penanggung jawab perencanaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu berada pada instansi yang menangani ketahanan pangan di Kota Kotamobagu yalni Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Penandatangan: - l. Kebijakan dan koordinasi perencanaan program pengadaan dan penganggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah, disusun dal diatur oleh Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Penandatangan: 3. Penanggung jawab pengadaan dan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu berada pada Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu atau Instansi yang ditugaskan oleh Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu. ## Prosedur Peaggunaan Cedaagan Paagan B. - a. Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu membentuk Tim untuk 1. Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Kotamobagu untuk keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana mengidentifrkasi lokasi, dan masyarakat penerima.

Penandatangan: - c. Berdasarkan hasil identifrkasi Tim pelaksana, Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Walikota Kotamobagu, dengan melampirkan data dan informasi - b. Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu memverifrkasi penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian. 3. :t"*rtJfr; jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan 2. Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu untuk Penanggulangan Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah: 5. -Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

Penandatangan: - a. Untuk penanganan pasca bencana ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu. selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu atas usulan dari instansi terkait;

Penandatangan: - b. Untuk penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan segera setelah terjadi bencana (tanggap darurat) atas perintah Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu. ## IV. Pcngendcllcn Peagelolaan Cadaqnn Pergu pcaertatah Dacrah

Penandatangan: 1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, dengan anggota dari instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu secara berkala sesuai kebutuhan; Tim tersebut dikukuhkan melalui Surat Keputusan Walikota Kotamobagu. ## A. Penarrtauen dan Evaluasl 2. Biaya untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menjadi beban masing - masing intansi terkait. ## B. Pengewesea dan Peagendallaa

Penandatangan: Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dilakukan oleh inspektorat Kota Kotamobagu selaku Badan Pengawas Daerah Kota Kotamobagu atas nama Walikota Kotamobagu atau oleh Tim dari Instansi terkait yang ditunjuk oleh Walikota Kotamobagu. Pengendalian pengelolaan Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Kotamobagu langsung dilakukan oleh Walikota Kotamobagu. ## C. Pclaporan

Penandatangan: Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, dan dilaporkan kepada Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu. ## v. Peautup Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintaah Daerah ini, merupakan acuan dalam Operasional Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Kotamobagu. q mr,rxOre KOTAUOBAGU, /