PERATURAN WALIKOTA SOLOK Nomor 14 Tahun 2017 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK (berlaku 1 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap Badan Publik termasuk didalamnya Pemerintah Daerah perlu menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik;
- b. bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Solok, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
- tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok .
2
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Kominfo Kota Solok.
5. Standar Operasioanl Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman dalam pengelolaan informasi bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi.
6. Badan Publik adalah Pemerintah Kota Solok.
7. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
8. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap Badan Publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
9. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Kota Solok dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
10. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Kota Solok.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kota Solok yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
14. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota Solok kepada masyarakat pengguna informasi.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, penyimpanan dan pendokumentasian, di Pemerintah Kota Solok.
16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, selanjutnya disingkat PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Publik dan/atau atasan langsung PPID Pembantu.
17. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik.
18. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
19. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Solok pada tanggal, 1 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK Dto RUSDIANTO BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 9 ## BAB II ## MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Penandatangan: Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman alur proses pelaksanaan pelayanan informasi dan acuan tentang ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang PPID dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik. ## Pasal 3

Penandatangan: Peraturan Walikota ini bertujuan : - a. Memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi; - b. Memberikan standar bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;dan - c. Menjadi sarana dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur. ## Pasal 4 Rincian SOP sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok Pada tanggal, 1 Maret 2017

WALIKOTA SOLOK, dto

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SOLOK

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SOLOK

## A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kota Solok. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat, waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di mana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Terkait dengan tugas tersebut, Pemerintah Kota Solok menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi ini, diharapkan mempermudah bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Kota Solok dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi secara nyata dapat terpenuhi.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud: SOP ini dimaksudkan sebagai alur proses pelaksanaan pelayanan informasi dan acuan tentang ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang PPID Kota Solok dalam menyediakan informasi tertentu

melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik;

2. Tujuan:

- a. Mewujudkan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan efisien.
- b. Memudahkan masyarakat memperoleh informasi.
- c. Memberikan standar bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
- d. Menjadi sarana dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur.

## C. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## 1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

## 2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## 3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

## 4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

## 5. Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

## 6. Keseimbangan

Hak dan kewajiban artinya pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## D. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adapun Standar Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

## 1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik:

- a. Front Office meliputi:
- 1) Desk layanan langsung
- 2) Desk layanan via media digital/elektronik

## b. Back Office meliputi:

- 1) Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi.
- 2) Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi.
- 3) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

## 2. DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email dan website.

## 3. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik. Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis

: 08.00 - 14.00 WIB

Istirahat

: 12.00 - 13.00 WIB

Jumat

: 08.00 - 11.00 WIB

## 4. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- 1) Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik.
- 2) Layanan informasi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
- a. Pemohon informasi datang ke tempat layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi;
- a. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- b. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon;
- c. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
8. 3). Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Pemerintah Kota Solok (www.solokkota.go.id) dan media cetak yang tersedia.

## 5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan

- Dokumentasi (PPID) wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, atau informasi ditolak.
- c. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu dikarenakan informasi yang diminta belum dikuasai, maka PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. Untuk hal tersebut, PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.
- d. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik dapat di lakukan secara langsung, melalui email, fax atau jasa pos.
- e. Jika permohonan informasi diterima maka pada surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila diperlukan untuk keperluar penggandaan atau perekaman. Bila permintaan infomasi ditolak maka dalam surat Pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan UU KIP.

## E. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

1. Informasi yang bersifat publik

Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, yaitu informasi yang terbuka untuk publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala, setiap satu bulan, tiga bulan dan enam bulan sekali, meliputi:
- 1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja dan sebagainya;
- 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kota Solok, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), Laporan Kerja dan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan sebagainya;
- 3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya;
- 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) Informasi tentang bencana alam seperti potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah dan kejadian luar biasa;
- 2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman;
- 3) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti pengggusuran lahan untuk kepentingan umum;
- 4) Hal lain yang mengancam hajad hidup orang banyak.

## c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:

- 1) Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan PPID;
- 2) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan pemerintah daerah;
- 3) Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan anggarannya;
- 4) Perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- 5) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan
- 6) Prosedur kerja pegawai pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

## 2. Informasi yang Dikecualikan

- a. Informasi yang dikecualikan tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik.
- b. Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada poin satu (1), adalah:
- 1) Informasi yang dapat membahayakan negara;
- 2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- 4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- 5) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- 6) Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- 7) Memorandum atau surat-surat yang dibuat dan/atau diterima oleh pemerintah daerah yang menurut sifatnya dirahasiakan.
- c. PPID dalam hal mengklasifikasikan informasi terlebih dahulu melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan.
- d. Penetapan pengklasifikasian informasi dilakukan atas persetujuan Walikota.
- e. Alasan informasi yang dikecualikan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik.

## F. BIAYA/TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya) , sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.

## G. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

1. Pendokumentasian Informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi.
2. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di

bidang tata persuratan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:
- a. Deskripsi Informasi, yaitu setiap SKPD membuatn ringkasan untuk masing-masing jenis informasi;
- b. Verifikasi Informasi, yaitu Setiap Informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya;
- c. Otentifikasi Informasi dilakukan untuk menjamin keaslian Informasi melalui validasi informasi oleh setiap Satuan Kerja;
- d. Kodefikasi Informasi, yaitu untuk mempermudah pencairan informasi yang dibutuhkan.
- e. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing SKPD, dan
- f. Penataan dan penyimpanan informasi.

## H. KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID setelah diterimanya jawaban atas permohonannya yang pertama.
2. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
3. PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
- a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
- b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan PPID Pembantu yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
- c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- c. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
4. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
- a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
- b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
- c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
5. Mekanisme Penyelesaian sengketa informasi
- a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
- b. Tim Pertimbangan PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
- c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

## I. PELAPORAN

Setiap tahun PPID wajib menyampaikan laporan yang meliputi:

- a. Jumlah informasi yang diterima:
- b. Waktu yang diperlukan Pemerintah Kota Solok dalam memenuhi permintaan informasi; dan
- c. Jumlah Pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

## WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN II

## PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

## FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI


## PPID KOTA SOLOK KOMPLEK BALAI KOTA PEMERINTAH KOTA SOLOK Jl. Lubuk Sikarah No 89 Telp. (0755) 20084

## FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran

(diisipetugas)* : ________________

Nama

: ________________

Alamat

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Nomor Telepon/Email

: ________________

Rincian Informasi yang dibutuhkan

: ________________

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi

: ________________

...

...

Cara Memperoleh Informasi**

Melihat/membaca/mendengarkan/

Mencatat***

Mendapat (hardocpy/softcopy)***

salinan

informasi

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**

Mengambil langsung

Kurir

Pos

Faksimil

E-mail

...(tempat), ...(tanggal/bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

(Penerima Permohonan Informasi)

(

...

)

(...)

Nama dan Tandatangan

Nama dan Tandatangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (  )

- *** Coret yang tidak perlu

WALIKOTA SOLOK, dto

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : 9 TAHUN 2017 TENTANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

## FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS


PPID KOTA SOLOK KOMPLEK BALAI KOTA PEMERINTAH KOTA SOLOK Jl. Lubuk Sikarah No 89 Telp. (0755) 20084

## PEMBERITAHUAN TERTULIS*

..., ... 20

Berdasarkan Permohonan Informasi pada tanggal ... bulan ... tahun ... dengan nomor pendaftaran **..., kami menyampaikan kepada saudara/i:

Nama

: ________________

Alamat

: ________________

...

Nomor Telepon/e-mail Pemberitahuan sebagai berikut

: ________________

: ________________

- No Hal-hal yang terkait informasi publik

Keterangan

1. Penguasaan Informasi Publik***

Pemerintah Kota Solok

Badan Publik Lainnya ...

2. Informasi yang dibutuhkan:

a.

...

b.

...

c.

...

3. Bentuk fisik yang tersedia***

Softcopy/salinan elektronik

Hardcopy/salinan tertulis

4. Biaya yang dibutuhkan****

Penyalinan Rp ... x ... (jumlah lembaran)

Pengiriman Rp ...

5. Waktu penyediaan*****

... hari

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

( ... )

Keterangan:

*

Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk PPI

**

Sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi

***

Pillih salah satu dengan memberi tanda 

**** yang ditetapkan

Biaya penyalinan (fotocopy) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya

***** Waktu penyediaan 10 hari, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

## FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK*

Nama

: ________________

Alamat

: ________________

Nomor Telepon/Email

: ________________

Informasi yang dibutuhkan

: ________________

...

...

Informasi Publik ini dikecualikan dengan mempertimbangkan bahwa:

Alasan (diisi dengan Pasal dan Undang-

: ________________

...

Undang Yang Mengecualikan)

...

Dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi berdasarkan alasan pengecualian di atas, memutuskan bahwa:PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK. Pemberian informasi hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan Komisi Informasi dan/atau pengadilan.

..., ...20

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama)

( ... )

Keterangan:

* Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk PPID

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN V

## PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

## FORMULIR KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI *

## A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan (diisi petugas)* Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi Tujuan Penggunaan Informasi

: ________________

: ________________

: ________________

Identitas Pemohon

Nama

: ________________

Alamat Pekerjaan Nomor Telepon

: ________________

: ________________

: ________________

Identitas Kuasa Pemohon)**

Nama

: ________________

Alamat

: ________________

...

Nomor Telp

: ________________

B.

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN)***

a. Permohonan Informasi ditolak

b. Informasi berkala tidak disediakan

c. Permintaan informasi tidak ditanggapi

- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

e.

Permintaan informasi tidak dipenuhi

- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

- g. Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C.

KASUS POSISI (Tambahkan kertas bila perlu)

...

...

...

D.

HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN

DIBERIKAN: (tanggal), (bulan), (tahun), (diisi oleh petugas)***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terimakasih.

... (tempat), ...(tanggal, (bulan), (tahun)****

Mengetahui, ******

Pengaju Keberatan

Petugas Layanan Informasi


( ... )

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk PPI.

**

Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.

***

Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.

**** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.

***** Waktu penyediaan 10 hari, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja.

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN