PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor 13 Tahun 2015 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR (berlaku 23 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan tidak dilaksanakannya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar pada Tahun 2011 sebesar Rp. 2.824.899.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2011, maka guna tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, perlu melakukan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah
- Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Penetapan: Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015

Penandatangan: WALIKOTA SAWAHLUNTO , (L ALI YUS JF

Penetapan: Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO ROVAN Y ABDAMS LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT : (9/2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR
## I. UMUM
Pada awalnya dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto kepada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat akan menyertakan modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar sebagai pendiri, namun sampai pada saat akan dilakukan pencairan dana, PT. Balairung Citra Jaya Sumbar tidak menyerahkan studi kelayakan usaha pengelolaan perusahaan sehingga Pemerintah Kota Sawahlunto tidak mencairkan dana penyertaan modal tersebut. Setelah dilakukan pengkajian dan evaluasi dengan mempertimbangkan beberapa informasi tentang kondisi usaha dari PT. Balairung Citra Jaya Sumbar pada saat ini, yang mana kondisi Perseroan Terbatas tersebut belum menunjukkan perkembangan usaha yang menguntungkan. Serta mengingat keterbatasan Keuangan Daerah dan Prioritas Penyelenggaraan Pembangunan Daerah maka Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar belum dapat dilaksanakan sehingga Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I
: Cukup Jelas
Pasal II
: Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 44