PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER Nomor 02 Tahun 2011 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (berlaku 4 Mei 2011)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember agar memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Jember perlu pengaturan administrasi kependudukan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat terlaksana dengan baik, berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan administrasi kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang
- Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan penerbitan Dokumen kependudukan bagi Penduduk rentan administrasi kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dab buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2005 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN KEPENDUDUKAN.
DAERAH
TENTANG ADMINISTRASI
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Jember.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis untuk melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati dalam urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Jember.
11. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
12. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.
13. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan dan membayar seluruh Pemerintah Kabupaten Jember.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Kabupaten Jember.
16. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tujuannya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
17. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten Jember dalam wilayah kerja Kecamatan.
18. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
Pasal 2
- (1) Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan meliputi :
- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap Pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan meliputi :
- a. Surat Keterangan Pendatang; dan
- b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan meliputi :
- a. Surat Keterangan Tamu; dan
- b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
Pasal 3
- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Setiap pendatang wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.
Pasal 4
- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA
Pasal 5
Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA
Pasal 6
- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan urusan administrasi kependudukan meliputi :
- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendafatarn Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- h. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- i. menerbitkan Surat keterangan Pendatang;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- k. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
- l. Melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- m. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan; dan
- n. melakukan kerjasama dengan Instansi lain dan atau Badan Hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA
Pasal 7
- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
- e. memperoleh data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- f. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yng beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- g. melakukan supervisi bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud huruf f dalam rangka pembangunan database kependudukan;
- h. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- i. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- j. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
- k. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan atau dengan badan hukum dalam rangka pembangunan database kependudukan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas mempunyai tugas meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masingmasing kepada Instansi vertikal dan UPT;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait Kabupaten dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- c. meminta dan menerima data kependudukan dari pewakilan Indonesia di luar negeri melalui Bupati;
- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait;
- e. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- g. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT; dan
- h. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tatacara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelayanan Teknis
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA
Pasal 8
- (1) UPT dibentuk
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA
Pasal 9
- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala UPT; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil bertugas melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang.
- (5) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (6) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarganya dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
- (7) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (8) Dalam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (9) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Kabupaten bidang Pemerintahan.
- (10) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (11) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Petugas Registrasi
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA
Pasal 10
- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
- a. membantu kepala desa/lurah, Dinas atau UPT dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
- d. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan persyaratan dan tatacaranya;
- e. penyerahan dokumen kependudukan kepada penduduk; dan
- f. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan petugas regIstrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan (NIK)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 11
- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan oleh Dinas setelah dilakukan pencatatan Biodata Penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan Biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orangtuanya.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal
Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 12
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang datang dari luar daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Persyaratan dan tatacara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 13
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (3) KK dijadikan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Dokumen Kependudukan lainnya.
- (4) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (5) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari dan dijadikan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk serta Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya.
- (6) Persyaratan dan tatacara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 14
- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk yag telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Penduduk sebagaimana maksud ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang masa berlakunya :
- a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data;
- b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Tetap.
- (4) Perpanjangan KTP diajukan paling cepat 14 hari sebelum masa berlaku KTP berakhir.
- (5) KTP harus dilakukan pergantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.
- (7) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 15
- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Ijin Tinggal Terbatas wajib memiliki SKTT.
- (2) SKTT diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terbitnya Ijin Tinggal Terbatas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki SKTT wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pembetulan, Pembatalan, Penggantian dan Legalisasi KK dan KTP
Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 16
- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh Pemohon.
- (2) Pembetulan KK dan KTP paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterima oleh Pemohon.
- (3) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP di mana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 17
- (1) Pembatalan KK dan KTP karena cacat hukum dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP yang cacat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 18
- (1) Dinas hanya mengganti KK dan KTP yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Penggantian KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan karena kehilangan atau penyebab lain yang dibuktikan dengan Keterangan Kepolisian atau lembaga yang berwenang.
- (3) Persyaratan dan tata cara Penggantian KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 19
- (1) Dinas hanya melegalisasi salinan/fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 20
- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai perubahan alamat menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas terjadinya :
- a. pemekaran wilayah kecamatan, desa/kelurahan/dusun/ lingkungan, RW atau RT;
- b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW atau RT; dan/atau
- c. perubahan nama RW/lingkungan/jalan/Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 21
- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa :
- a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap; dan
- b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dikenai biaya.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 22
- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 23
- (1) Setiap perpindahan Penduduk warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu desa/kelurahan atau permindahan antardesa/ kelurahan dalam satu kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 24
- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 25
- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggil Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 26
- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan/atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pendaftaran Pindah datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 27
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 28
Pendaftaran Pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujubelas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 29
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah keluar daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing pemegang Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Ijin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, harus melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 31
- (1) Setiap Pendatang melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap Tamu melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambatlambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangan.
- (3) ## BAB V PENCATATAN SIPIL
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 32
Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 33
- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPT, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 36
- (1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 37
- (1) Setiap perkawinan yang sah
- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat penghayat kepercayaan.
- (3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 40
Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPT paling lama 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan :
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 41
- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat penghayat kepercayaan.
- (3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 42
Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPT paling lama 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan :
- a. Surat Perkawinan penghayat kepercayaan;
- b. Fotocopy KTP Suami Istri;
- c. Pas Photo Suami-Istri;
- d. Akta Kelahiran Suami-Istri; dan
- e. Paspor Suami dan/ Istri orang asing.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 43
- (1) Dinas atau UPT mencatat perkawinan, dengan cara :
- a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
- c. mencatat pada register perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.
- (2) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.
Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 44
- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas atau UPT tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pemohon melaporkannya kepada Dinas atau UPT paling lama 90 (Sembilan puluh) hari dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPT mencatat pembatalan perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (6) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Perceraian Paragraf 1
Pencatatan Perceraian
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 45
- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas atau UPT tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pemohon wajib melaporkannya kepada Dinas atau UPT paling lama 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian Dinas atau UPT tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (6) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 46
- (1) Data hasil pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas atau UPT untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.
Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Perceraian
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 47
- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dilakukan setelah Pemohon wajib melaporkannya kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh ) hari dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (6) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 48
- (1) Pencatatan perceraian bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Kabupaten Jember diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud setelah kembali di Indonesia melapor ke Dinas atau UPT di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.
- (3) Dinas yang menerima data perceraian mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.
Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 49
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas atau UPT di tempat terjadinya kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas atau UPT.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah; dan/atau
- b. Surat Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana;
- b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengajuan yang dilengkapi persyaratan dan disampaikan kepada Pelapor untuk digunakan seperlunya;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan diserahkan kepada Pelapor;
- d. Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas atau UPT tempat domisili yang bersangkutan; dan
- e. Dinas atau UPT tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 50
- (1) Setiap kematian bagi Orang Asing wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas atau UPT di tempat terjadinya kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas atau UPT.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
- b. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap;
- c. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas; atau
- d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas atau UPT;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan diserahkan kepada Pelapor;
- c. Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
- d. Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 51
- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas atau UPT di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. KK;
- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
- c. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan
- c. Dinas atau UPT mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas atau UPT di tempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas atau UPT
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 52
- (1) Kematian Warga Negara Indonesia dari Kabuaten Jember di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 53
- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilakukan
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 54
- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud, wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPT di tempat tinggalnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan .
Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 55
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPT yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran mencatatnya setelah Pelapor memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
- b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
- d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Permohonan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
- d. Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 56
- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPT tempat tinggal pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
- b. Kutipan Akta Kelahiran;
- c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT;
- b. Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
- c. Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 57
- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 59
- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lama 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas atau UPT.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 60
- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia dari Kabupaten Jember menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 61
- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya diantaranya perubahan jenis kelamin, dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
- b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
- c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; dan
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
Bagian Keduabelas
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 62
- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas atau UPT atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Pelaporan penduduk yang tidak mampu dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.
Bagian Ketigabelas
Perubahan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Paragraf 1
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 63
- (1) Perubahan dan/atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pembetulan pada akta catatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang dilakukan oleh Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan persyaratan perubahan dan/atau pembatalan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 64
- (1) Setiap permohonan legalisasi kutipan dan/atau salinan akta catatan sipil harus menunjukkan kutipan dan/atau salinan akta pencatatan sipil.
- (2) Legalisasi dilaksanakan di Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang diberi wewenang.
- (3) Legalisasi sebagaiana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan untuk kutipan dan/salinan akta catatan sipil yang diterbitkan di Daerah.
BAB VI - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 65
Pasal 65
- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bertujuan :
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaan Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaan Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (2) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
- a. database kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumberdaya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database;
- j. data cadangan.
- (3) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan disimpan yang saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (5) Database administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas dan pengelolaannya hanya diberikan kepada personel Dinas yang telah memiliki hak akses yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (6) Untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dapat dihandalkan dan selalu tervalidasi setiap saat, maka diperlukan sistem komunikasi data yang on-line dengan seluruh kecamatan di daerah.
- (7) Pengelolaan database yang meliputi perekaman data pendaftaran penduduk, pengolahan data, penyajian data, pendistribusian data dan pencatatan sipil serta penerbitan seluruh bentuk dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan kegiatan yang terintegrasi dan sistematis serta dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas.
- (8) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan data center serta data cadangan dilakukan oleh Dinas.
BAB VI - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 65
Pasal 66
Sarana, Prasarana dan Pembiayaan
- (1) Dalam menyelenggarakan SIAK, Dinas dapat menggunakan sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh seluruh Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan jaringan komunikasi data dari Desa ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Propinsi dan Pusat menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK Pasal 67
Pasal 67
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dijaga dan dilindungi kerahasiaanya oleh Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang harus dijaga dan dilindungi kerahasiaanya disimpan dalam database pada data center, memuat : Nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK Ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa Isi Catatan Peristiwa Penting.
- (3) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, Pengguna harus memiliki Ijin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI DATA
BAB VIII - PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI DATA
Pasal 68
- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengesahan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular setiap minggu.
- (3) Rekapitulasi laporan dari Desa/Lurah diteruskan oleh Camat kepada Dinas pada minggu ke-tiga setiap bulan melalui jaringan elektronik yang on-line .
- (4) Dinas melaporkan data kependudukan kepada Bupati secara regular sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Laporan Data kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri dilaksanakan secara on-line melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (6) Untuk melaksanakan pengelolaan data serta pelaporan, diberikan insentif setiap bulan yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pengelolaan dan Publikasi Data hanya dilaksanakan di Dinas oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dilaksanakan melalui sistem SIAK.
- (8) Pengembangan pengelolaan data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan di bidang-bidang terkait dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Dalam kondisi tertentu, Dinas dapat melakukan upaya langsung melalui pendaftaran jemput bola dalam rangka pemutakhiran dan validasi data kependudukan ataupun pelayanan masyarakat.
KERJASAMA DENGAN BADAN HUKUM
BAB IX - KERJASAMA DENGAN BADAN HUKUM
Pasal 69
- (1) Dalam hal untuk meningkatkan efisiensi pembangunan, meningkatkan mutu pelayanan publik, pengelolaan dan pembangunan data base kependudukan, Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kerjasama dengan Badan Hukum.
- (2) Kerjasama dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan azas saling menguntungkan, transparani, efeisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas.
- (3) Bentuk kerjasama dengan badan hukum dilaksanakan dengan berpedoman pada perundang-undangan.
- (4) Segala biaya yang timbul dari kerjasama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari pihak ketiga dan sumber-
- sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundangundangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tatacara kerjasama dengan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 70
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Peraturan
2. berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. melakukan penyitaan surat identitas diri;
- e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- g. melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- h. membuat dan menanda tangani Beriat Acara Pemeriksaan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mekanisme penyidikan dilakukan ## BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 71
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa Denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang bagi Orang Asing yag memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap;
- b. pindah Datang ke Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. pindah Datang dari Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap;
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas;
- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Ijin TInggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Ijin TInggal Tetap; dan/atau
- g. perubahan KK.
- (2) Denda Adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Keterlambatan perpanjangan KTP lewat 14 (empat belas) hari sebelum masa KTP berakhir dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat proses perpanjangan.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 72
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administartif berupa Denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. Kelahiran;
- b. Perkawinan;
- c. Pembatalan Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pembatalan Perceraian;
- f. Kematian;
- g. Pengangkatan Anak;
- h. Pengakuan Anak;
- i. Pengesahan Anak;
- j. Perubahan nama;
- k. Perubahan Status Kewarganegaraan;
- l. Peristiwa Penting Lainnya.
- (2) Denda Adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan Denda Adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 73
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan Denda Administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan Denda Administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP Warga Negara Asing dikenai denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 74
- (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada oleh Dinas atau UPT yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan tidak diberitahukan terlebih dahulu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 75
- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Kepala Daerah berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (2) Apabila diketemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Dinas berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut, yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 76
Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 merupakan penerimaan Daerah.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA Pasal 77
Pasal 77
Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA Pasal 77
Pasal 78
Setiap Orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIII - PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 79
- (1) Pembebasan retribusi dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penerbitan semua atau sebagian jenis dokumen kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tatacara dan persyaratan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 80
- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Perda ini
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini. - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. - (3) Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai dibentuknya UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil. - (4) Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan. ## Pasal 81 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : - (1) Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lama 29 Desember 2011. - (2) Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen penting lainnya paling lama 29 Desember 2011. - (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. - (4) Keterangan tentang alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penanda-tangan oleh pejabat pada KTP dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud. - (5) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 82 Pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 83

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 84 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Penetapan: Ditetapkan di Jember pada tanggal 4 Mei 2011

Penandatangan: Pj. BUPATI JEMBER, ZARKASI

Penandatangan: SEKRETARIS KABUPATEN, ttd SUGIARTO, S.H. Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 2

Penetapan: Diundangkan di Jember pada tanggal 20 Juni 2011 Huruf a Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk (yaitu keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
## NOMOR 2 TAHUN 2011
## TENTANG
## ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
## I. UMUM
Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, Pindah Datang untuk menetap, tinggal terbatas serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap, dan Peristiwa Penting antara lain Kelahiran, Lahir Mati, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian termasuk Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Status Kewarganegaraan, Ganti Nama dan Peristiwa Penting lannya yang dialami seseorang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data indentitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Dari sisi kepentingan penduduk, diharapkan Administrasi kependudukan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dgn dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:
- (1) memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
- (2) memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk.
- (3) menyediakan data dan informasi kependudukan tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- (4) mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang terpadu.
- (5) menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dlm penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunn dan kemasyarakatan.
Dengan latar belakang kondisi sosial dan administrative, maka perlu membentuk suatu sistem administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.
Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana dalam hal Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan, pemberian kepastian hukum dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.
Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.
## II.PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf b Akta Pencatatan Sipil adalah Akta tentang pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk kepada bagian Pencatatan Sipil Dinas atau UPT, yang berlaku selamanya dan terdiri