KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 162 Tahun 1998 tentang PENUNJUKAN PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA UNTUK MEMBANTU SATUAN TUGAS KHUSUS MASALAH PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN DI MAHKAMAH INTERNASIONAL (berlaku 18 September 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur tanggal 7 Oktober 1996 untuk menyelesaikan penentuan status kepemilikan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan melalui Mahkamah Internasional secara adil, cepat dan tuntas perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Malaysia mengenai Kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.1053/OT/XI/96/29/01 telah membentuk Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.747/PO/VI/98/29/01;
- c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dipandang perlu menunjuk Kantor Pengacara dan pakar hukum internasional sebagai Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1997 tentang Pengesahan Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUNJUKAN PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA UNTUK MEMBANTU SATUAN TUGAS KHUSUS MASALAH PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN DI MAHKAMAH INTERNASIONAL.
Pasal 1
Menunjuk Kantor Pengacara dan pakar hukum internasional yang namanya sebagaimana tercentum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini sebagai Pengacara dan Penasehat Hukum (Counsels) Indonesia yang bertugas untuk membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dalam penyelesaian masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan di Mahkamah Internasional.

## Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pengacara dan Penasehat Hukum mempunyai fungsi :

- a. Mencari, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji semua dokumen dan data mengenai Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan yang dapat mendukung upaya pembuktian kepemilikan Indonesia atas kedua pulau tersebut;



- b. Merumuskan, mengatur dan mengkoordinasikan strategis dan langkah-langkah yang diperlukan guna membela kepentingan Indonesia di Mahkamah Internasional;
- c. Memberikan saran dan pandangan hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai upaya pembelaan Indonesia, termasuk masalah prosedural penanganan masalah ini di Mahkamah Internasional;
- d. Menyusun naskah Memori Hukum (Memorial), Counter Memorial, Reply dan Rejoinder Indonesia untuk disampaikan ke Mahkamah Internasional sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Persetujuan Khusus;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Luar Negeri selaku Ketua Satuan tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan.

## Pasal 3

- (1) Penunjukan Pengacara dan Penasehat Hukum berakhir hingga selesainya penanganan masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan di Mahkamah Internasional.
- (2) Pemerintah Indonesia sewaktu-waktu dapat memberhentikan Pengacara dan Penasehat Hukum tersebut.

## Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Pengacara dan Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Departemen Luar Negeri yang dialokasikan untuk


Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan.


Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 162 TAHUN 1998

TANGGAL

: 18 SEPTEMBER 1998

## KANTOR PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA UNTUK MEMBANTU SATUAN TUGAS KHUSUS MASALAH PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN

1. Kantor Pengacara Frere Cholmeley (Perancis): Koordinator

2. Prof. Dr. Alain Pellet (Perancis):

Penasehat Hukum

3. Prof. Dr. Alfred Soons (Belanda):

Penasehat Hukum

4. Sir Arthur Watts (Inggeris):

Penasehat Hukum

5. Prof. Dr. Keith Highet (Amerika Serikat):

Penasehat Hukum

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE