UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 81 Tahun 1958 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, (berlaku 1 Oktober 1958)
Pembukaan
Menimbang
:
Bahwa Undang-undang No.2 tahun 1954 yo. Undang-undang No.16 tahun 1958 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu diganti, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan;
Mengingat
:
Pasal-pasal 73, 89 dan 90 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
- I. Mencabut :
II. Menetapkan :
Undang-undang No.2 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.9) dan Undang-undang No. 16 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.42).
UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.
Pasal 1
Tentang gaji dan tunjangan Ketua
- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi Ketua bertempat tinggal di Jakarta.
- (2) Ketua mendapat gaji sejumlah Rp. 3250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan;
- (3) Disamping gaji tersebut dalam ayat 2 kepada Ketua diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga menurut peraturanperaturan yang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik Indonesia.
- (4) Selama masa memangku jabatan untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara beserta perabot rumah dan sebuah mobil dengan pengemudinya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara.
- b. Ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah Ketua ditanggung oleh Negara.
- c. Untuk menutupi ongkos-ongkos perjalanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Ketua diberikan tunjangan, yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (5) Kepada Ketua diberikan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 1250,(seribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan. Jika Ketua terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan jabatan yang diberikan kepadanya, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui dan diberikan penggantiannya.
- (6) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan.
- b. Jika dalam perjalanan dinas ternyata harus dikeluarkan lebih dari pada apa yang dapat diganti menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat diajukan untuk mendapat ganti dengan pertelaan sendiri kepada Menteri Keuangan.
Pasal 2
Tentang gaji dan tunjangan Wakil Ketua.
- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi Wakil Ketua bertempat tinggal di Jakarta.
- (2) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mendapat gaji sejumlah Rp. 2750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (3) Disamping gaji tersebut dalam ayat 2 kepada Wakil Ketua diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga menurut peraturanperaturan yang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik Indonesia.
- (4) Selama masa memangku jabatan untuk masing-masing Wakil Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara dan sebuah mobil dengan pengemudinya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditangung oleh Negara;
- b. Ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk Wakil Ketua ditanggung oleh Negara.
- c. Untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Wakil Ketua diberikan tunjangan, yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (5) Kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang tunjangan jabatan sejumlah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan disamping tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan pada ayat 3.
- (6) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan bahwa peraturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Wakil Ketua, selama bertindak sebagai Ketua di luar lbukota, disamakan dengan peraturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1 ayat 6.
Pasal 3
Tentang uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain, uang duduk dan biaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota.
- (1) Dengan
Pasal 4
Tentang Uang Kehormatan Anggota Pegawai Negeri.
- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pegawai Negeri atau pegawai daerah Otonom yang menerima penghasilan kurang dari penghasilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. menerima tiap-tiap bulan selisih antara penghasilannya dan penghasilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikurangi dengan potongan-potongan untuk rapat-rapat yang tidak dihadirinya dengan tiada alasan yang sah seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat 1.
- (2) Dengan penghasilan yang disebut dalam ayat 1 dimaksudkan :
- a. Mengenai pegawai Negeri atau pegawai daerah otonom;
1. Yang tidak mempunyai tanggungan keluarga, yalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan kemahalan;
2. Yang mempunyai tanggungan keluarga, yalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga;
- b. Mengenai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
1. Yang tidak mempunyai tanggungan keluarga, ialah uang kehormatan ditambah dengan tunjangan kemahalan, dan tunjangan jabatan;
2. Yang mempunyai tanggungan keluarga, ialah uang kehormatan ditambah dengan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
- (3) Anggota pegawai Negeri non-aktif, yang tidak lagi menerima gaji dari jawatannya, dianggap sebagai Anggota bukan pegawai Negeri.
Pasal 5
Tentang tunjangan kecelakaan.
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam atau oleh karena menjalankan kewajibannya mendapat kecelakaan menerima tunjangan menurut Undang-undang tentang tunjangan kecelakaan yang berlaku untuk pegawai Negeri.
Pasal 6
Tentang biaya pengangkutan jenazah dan tunjangan kematian.
- (1) Apabila Ketua, Wakil Ketua atau Anggota meninggal dunia pada waktu menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat atau pada waktu melakukan peninjauan atau pemeriksaan di dalam wilayah Republik Indonesia, yang telah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Ketua, maka biaya pengafanan dan pengangkutan untuk kepentingan jenazahnya dari tempat ia meninggal dunia ketempat kediamannya ditanggung oleh Negara. Biaya pengangkutan untuk kepentingan jenazah yang ditanggung oleh Negara adalah sebanyak-banyaknya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Apabila Ketua, Wakil Ketua atau Anggota meninggal dunia pada waktu melakukan tugas di luar wilayah Republik Indonesia, yang telah diputuskan oleh atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka biaya pengafanan dan pengangkutan untuk kepentingan jenazahnya dari tempat ia meninggal dunia ke tempat kediamannya, ditanggung oleh Negara.
- (3) Apabila Ketua atau Wakil Ketua meninggal dunia, maka kepada ahliwarisnya dibayarkan gaji untuk bulan, dalam mana Ketua atau Wakil Ketua meninggal dunia, disampingnya tunjangan kematian sebesar 1 1/2 (satu setengah) kali jumlah gaji bulanan.
- (4) Apabila anggota meninggal dunia, maka kepada ahli-warisnya diberikan penghasilan penuh untuk bulan, dalam mana Anggota itu meninggal dunia, disamping tunjangan kematian sebesar 1 1/2 (satu setengah) kali jumlah penghasilan penuh sebulan.
Pasal 7
Tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran.
Peraturan tentang penggatian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran yang berlaku bagi pegawai Negeri, berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
Pasal 8
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1958.
Diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1958 Menteri Kehakiman, ttd.
G.A. MAENGKOM
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO

Penandatangan: Wakil Perdana Menteri I, ttd. HARDI

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. SOETIKNO SLAMET. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Maksud Undang-undang ini adalah untuk mengetahui peraturan yang lama termuat dalam Undang-undang No.2 tahun 1954 yo. Undang-undang No.16 tahun 1958, ialah pertama-tama untuk menetapkan angka-angka baru tentang gaji/uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan sesuai dengan perubahan keadaan perekonomian dan untuk menyempurnakan dasar-dasar peraturan menurut keadaan dan oleh karena beberapa ketentuan-ketentuan dalam pengalaman kita selama ini dirasakan tidak adil ataupun dianggap tidak diperlukan lagi.
Disamping itu dianggap perlu untuk menghapuskan ketentuan- ketentuan yang tidak lagi sesuai bagi Dewan Perwakilan Rakyat pilihan rakyat sekarang ini, di mana anggotaanggotanya dengan bebas dapat menerima atau menolak haknya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhitungkan segala akibat-akibatnya baik moril maupun materiil.
Tunjangan tetap (uang kehormatan) bagi Wakil Ketua diganti menjadi gaji, karena Wakil Ketua nyatanya mempunyai kewajiban seperti Ketua, sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan sehari-hari harus berkantor di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Gaji Ketua, dinaikkan agar seimbang dengan keadaan, sedangkan gaji Wakil Ketua ditetapkan dengan mengambil bandingan gaji Ketua.
Begitu pula tunjangan jabatan bagi Ketua mendapat kenaikan dan selanjutnya diadakan perbaikan jaminan lain-lain bagi Wakil Ketua di dalam soal rumah dan sebagainya.
Bagi anggota, disamping uang kehormatan, ditetapkan juga tunjangan jabatan dengan ketentuan-ketentuan pengurangannya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengurangan terhadap uang kehormatan.
Apabila menurut Undang-undang No.2 tahun 1954 untuk tiap- tiap rapat yang tidak dihadirinya, itu dikenakan, potongan 2 1/2% dan penghasilan, akan tetapi sebanyakbanyaknya 60%, maka dalam Undang-undang ini kepada anggota yang menghadiri 1/2 atau lebih dari jumlah semua rapat-rapat pleno, Bahagian dan Seksi atau Badan-badan yang menggantinya yang seharusnya dihadirinya, dibayarkan penghasilan penuh. Anggota yang menghadiri kurang dan 1/2 X jumlah rapat-rapat pleno. Bahagian dan Seksi atau Badan- badan yang menggantinya, dengan tiada alasan yang sah, mendapat separuh (50%) dari penghasilan bulannya, sedangkan anggota yang tidak menghadiri sama sekali rapatrapat tersebut dengan tiada alasan yang sah, tidak mendapat penghasilannya sama sekali.
Ketentuan-ketentuan yang dihapuskan ialah ketentuan-ketentuan mengenai penggantian kehilangan penghasilan yang diderita oleh seseorang disebabkan karena ia menerima pilihan rakyat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baikpun ia seorang partikelir, maupun seorang pegawai negeri (
PENJELASAN
Pasal 1
. Gaji dan tunjangan jabatan Ketua ditetapkan dengan mengambil dasar perbandingan yang sewajarnya dengan gaji dan tunjangan pimpinan Dewan Menteri.
PENJELASAN
Pasal 2
. - (2) Gaji dan tunjangan jabatan Wakil Ketua ditetapkan dengan - (5) Mengambil dasar perbandingan dengan gaji dan tunjangan Ketua.
PENJELASAN
Pasal 3
. Uang kehormatan ditambah dengan tunjangan jabatan anggota ditetapkan dengan mengambil dasar perbandingan dengan gaji Ketua dan Wakil Ketua.
PENJELASAN
Pasal 4
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
dan 6 Undang-undang No.2 tahun 1954). ## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 5
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
. Biaya pengafanan (biaya kain putih, peti dan lain sebagainya) dan biaya pengangkutan adalah seuai dengan harga-harga barang dan tarif-tarif pengangkutan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 7
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
. Cukup jelas. Diketahui Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM