PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 28 Tahun 2015 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 11 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
- a. bahwa guna mendorong kinerja birokrasi Pemerintahan Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya dukungan regulasi yang jelas tentang persyaratan operasional, prosedur perijinan serta standar biaya yang pasti;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal serta untuk mendukung akselerasi perijinan yang memiliki persyaratan operasional maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan di Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 05 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALIN) Penataan Kawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 01 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Lokasi (lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Traditional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 02 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomer 01 Seri C);
Menetapkan
:
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Ganguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 05 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 05 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 9 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 10 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 03 Seri D);
25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2014 tentang Fungsi dan Tata kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BP2PM adalah Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung;
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah;
6. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan;
7. Izin Gangguan adalah pemberian ijin usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan ganguan, Tidak termasuk tempat usaha/Kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
8. Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang di berikan kepada perseorangan atau perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;
10. Pasar Traditional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, toko los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan koperasi usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar;
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan;
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tetentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
13. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUP2t, IUPP dan IUTM adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Traditional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
14. Tanda daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
15. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
16. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah ijin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri;
17. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata di daerah;
19. Tim Teknis terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang terdiri dari Pejabat Struktural dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan terhadap proses perijinan;
BAB II - TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2
Pasal 2
SOP bertujuan untuk :
- a. menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses perijinan;
- b. memudahkan pekerjaan;
- c. memperlancar pelaksanaan pekerjaan;
- d. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana,dilingkup Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung.
Manfaat SOP :
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian;
- b. meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam melaksanakan tugas;
- c. menciptakan ukuran standart kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
BAB III - JENIS PELAYANAN PERIJINAN
Pasal 3
Jenis Pelayanan Perijinan pada BP2PM adalah sebagai berikut :
- A. Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha
1. Ijin Lokasi
2. Ijin Gangguan (HO)
3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB dan IMB Penertiban)
4. Ijin Kursus dan Ijin Bimbingan Belajar
- B. Bidang Penanaman Modal
1. Ijin Prinsip Penanaman Modal
2. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4. Ijin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
- C. Bidang Pelayanan Perijinan Usaha
12. C1. Perijinan Jasa Usaha
1. Ijin Usaha Industri (IUI)
2. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP )
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
4. Ijin Pemakaian Aset dan kekayaan Daerah
5. Ijin Penggilingan Padi (Huller) dan Penyosohan Beras
6. Ijin Menggunakan Lapangan Olah Raga Milik Pemerintah Daerah
7. Ijin Usaha Peternakan
8. Ijin Pemasangan Reklame
9. Ijin Pemutaran/Penayangan Film, Usaha Rental dan Media Elektronik
10. Ijin Budidaya Ikan
11. Ijin Penangkapan Ikan
12. Ijin Pengolahan Ikan
13. Ijin Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor
14. Ijin Menempati Rumah Dinas
15. I(jin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah
16. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)
17. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
18. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
19. Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
20. Ijin Usaha Rumah Kost (Dengan kamar lebih dari 10)
33. C2. Non Perijinan Jasa Usaha
1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
BAB IV - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN Pasal 4
Pasal 4
1. SOP Pelayanan Perijinan pada BP2PM terdiri dari :
- a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Perijinan pada BP2PM;
- b. Tabel Biaya/Retribusi Pelayanan Perijinan pada BP2PM;
- c. Tabel Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Perijinan pada BP2PM.
2. SOP Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 11 Agustus 2015 BUPATI TULUNGAGUNG, ttd

## SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 11 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH


## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 28


| Penerimaan Dokumen Ijin | Persyaratan Ijin Usaha Rental Media 1. Mengisi formulir permohonan. 2. Fotokopi KTP 3. Fotokopi NPWP. 4. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 5. Rekomendasi perusahaan video. | Film dan Rekaman Video : 1. Mengisi formulir permohonan. 2. Fotokopi KTP pemilik/direktur/ 3. Fotokopi NPWP. 4. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 5. Rekomendasi organisasi (PERBIKI). | Tidak Persyaratan Ijin Usaha | Pengajuan Berkas | Pemohon |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | pemilik/direktur/penanggungjawab. 2 lembar. pengedar rekaman | penanggungjawab. 2 lembar. usaha perfilman | Lengkap Lengkap Pemutaran/Penayangan | Pengecekan Berkas | Front Office |
| | | Verifikasi | Bagian Agenda | | Bidang Pelayanan Perijinan Usaha |
| | Pengecekan dan Paraf Sekretaris | | | | Sekretariat |
| | | | | | Kepala |
| | | | | Maksimal 3 hari kerja | Hari |
| | | | | Tanpa Biaya | Biaya |

SOP Surat Ijin Pemutaran/Penayangan Film dan Usaha Rental Media Elektronik

TANGGAL

: 11 Agustus 2015

NOMOR

: 28 TAHUN 2015


| Pembayaran Retribusi Pemberitahuan Kuitansi dan Penerimaan Ijin | Pemberitahuan Penolakan | 1. Mengisi formulir. 2. Fotokopi KTP berlaku/akta pendirian 3. Fotokopi surat / sertifkat tanah 4. Surat pernyataan tidak keberatan 5. Perjanjian sewa atau pernytaan tidak KTP pemilik jika tanah bukan milik 6. Fotokopi akta pendirian usaha. 7. Denah lokasi usaha 8. AMDAL/UKL/UPL/SPPL. 9.Ijin lokasi jika diperlukan. 10. Rekomendasi Lanud Iswahyudi | Persyaratan : | Pengajuan Berkas Permohonan Tidak lengkap | Pemohon |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pengecekan Kuitansi dan Penyerahan Ijin | Pengetikan Pemberitahuan Pemohon Pembayaran dan Penerimaan Bukti Pembayaran | khusus untuk tower. Penolakan menyebutkan alasan Penyebaran | usaha. disahkan desa / kelurahan. tetangga bermaterai. keberatan dan fotokopi pemohon. | Pengecekan Berkas Lengkap | Front Office Bidang Perijinan |
| Bendahara Penerima | dan Penomoran Pengecekan dan | Pengecekan dan Paraf Kabid Undangan | Paraf Kabid | Pengetikan Undangan Tim Teknis | Pelayanan Non Usaha |
| | Paraf Sekretaris Proses | | Penomoran dan Paraf Sekretaris | | Sekretariat |
| | disetujui | Survey Tim Teknis (dan rapat jika perlu) | | | Tim Teknis |
| | Tanda Tangan Ijin | | Tanda Tangan Undangan | | Kepala |
| | VI. | IV. V. | III. | Maksimal 9 hari kerja I. | Hari |
| Apotik dan Toko Obat, dan lain usaha sejenis Luas (m²) <50 Rp. 1.400,00 50 s/d 100 Rp. 1.100,00 101 s/d 500 Rp. 800,00 | 501s/d1.000 Rp. 360,00 Luas (m²) <50 Rp. 1.800,00 50 s/d 100 Rp. 1.440,00 101 s/d 500 Rp. 1.080,00 >500 Rp. 720,00 Toko Onderdil Kendaraan Bermotor, Toko Elektronik, Toko Tekstil dan Sandang, | Luas (m²) <500 Rp.1.800,00 500s/d1.000 Rp.1.440,00 1.001s/d2.000Rp.1.080,00 >2.000 Rp. 720,00 INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRI)/ INDUSTRI KECIL Luas (m²) <100 Rp. 900,00 100s/d500 Rp. 630,00 >1.000 Rp. 270,00 Toko Bahan Bangunan, Toko Bahan Kimia, Toko Makanan Ternak, dan lain usaha sejenisnya | II. INDUSTRI SEDANG Luas (m²) <500 Rp.2.700,00 500s/d1.000 Rp.2.250,00 1.001s/d2.000Rp.2.160,00 >2.000 Rp.1.350,00 INDUSTRI RINGAN | INDUSTRI BERAT Luas (m²) <500 Rp.3.600,00 500s/d1.000 Rp.3.150,00 1.001s/d2.000Rp.2.700,00 >2.000 Rp.1.800,00 | Biaya |

&gt;500 Rp. 500,00

VII. Toko Buku dan Alat Tulis,

Toko Kelontong, Toko Serba

Ada, Toko Swalayan dan

usaha lain sejenisnya

Luas (m²)

&lt;50 Rp. 630,00

50 s/d 100 Rp. 450,00

101 s/d 500 Rp. 270,00

&gt;500 Rp. 180,00

VIII. Diskotek, Karaoke, Bilyard

dan lain usaha sejenisnya

Luas (m²)

&lt;50 Rp. 1.800,00

50 s/d 100 Rp. 1.440,00

101 s/d 500 Rp. 1.080,00

&gt;500 Rp. 720,00

IX. Hotel, Kolam Renang, Tempat

Pertunjukan dan Permainan

dan usaha lain sejenisnya

Luas (m²)

&lt;50 Rp. 1.800,00

50 s/d 100 Rp. 1.440,00

101 s/d 500 Rp. 1.080,00

&gt;500 Rp. 720,00

X. Rumah Makan, Toko dan

Persewaan Kaset dan Video

dan usaha lain sejenisnya

Luas (m²)

&lt;50 Rp. 810,00

50 s/d 100 Rp. 630,00

101 s/d 500 Rp. 450,00

&gt;500 Rp. 270,00

XI.

BKIA,

Rumah

Sakit,

Laboratorium Medis, Rumah

Bersalin, Perbankan, Poliklinik

dan usaha lain sejenisnya

Luas (m²)

&lt;500 Rp.1.260,00

500s/d1.000 Rp. 990,00

1.001s/d5.000 Rp. 720,00

&gt;5.000 Rp. 450,00

XII.Gudang, Bengkel Kendaraan

Bermotor, Garasi MPU, Mobil

Pengangkat Barang dan

usaha lain sejenisnya

Luas (m²)

&lt;500 Rp.1.260,00 500s/d1.000 Rp. 990,00 1.001s/d5.000 Rp. 720,00 &gt;5.000 Rp. 450,00

XIII.Wartel, Telepon Umum

Tunggu, Biro Perjalanan,

Warnet dan usaha lain

sejenisnya

Luas (m²)

&lt;25 Rp. 900,00

25 s/d 50 Rp. 630,00

51 s/d 100 Rp. 360,00

&gt;100 Rp. 270,00

XIV.Ternak Babi, Ternak Ayam,

Ternak Sapi Perah dan usaha

lain sejenisnya

Luas (m²)

&lt;100 Rp. 450,00

100s/d500 Rp. 360,00

501s/d1.000 Rp. 270,00

&gt;1.000 Rp. 180,00

XV. Menara Bergenzet Luas (m²) &lt;50 Rp. 1.800,00 50 s/d 100 Rp. 1.440,00 101 s/d 500 Rp. 1.080,00 &gt;500 Rp. 720,00


## SOP Ijin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)



SOP Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Besar - Baru


## SOP SIUP Pendaftaran Ulang


SOP SIUP Pergantian


| Penerimaan Dokumen Ijin | Pemohon Tidak Lengkap Pengajuan Berkas Permohonan Persyaratan : 1.Surat Permohonan. 2. SIUP Asli. 3.Neraca perusahaan tahun terakhir 4.Data pendukung perubahan. 5. Pas photo 4x6 cm. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberian Dokumen Ijin | Front Office Lengkap Pengecekan Berkas khusus PT. |
| | Bidang Pelayanan Perijinan Usaha Bagian Agenda Pengetikan dan Penomoran Verifikasi |
| | Sekretariat |
| | Kepala |
| | Hari 3 hari |
| | Biaya Biaya |

SOP SIUP Perubahan


SOP Surat Ijin Pemakaian Gudang (SIPG)/Tanda Daftar Gudang (TDG)


## SOP Tanda Daftar Perusahaan (TDP)


SOP Surat Ijin Penggilingan Padi (HULLER) dan Penyosohan Beras


## SOP Ijin Menggunakan Lapangan Olah Raga Milik Pemerintah Daerah

c. Pertandingan yang mengikut sertakan klub dari luar Kab. Tulungagung (dipungut biaya masuk) 30.000,-

Lapangan Olah Raga Boyolangu

Kecamatan Boyolangu

1. Kesenian (tidak dipungut biaya) 20.000,-

/hari

2. Kesenian (dipungun biaya)

a. Siang hari 50.000,-

b. Sehari semalam 80.000,-

3. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(bersifat latihan) 5.000,-/hari

4. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(dilombakan) 10.000,-

5. Sepak Bola

a. Pertandingan (tidak dipungut

biaya) 5.000,-

b. Pertandingan antar klub dalam Kab.

Tulungagung (dipungut biaya masuk)

15.000,-

c. Pertandingan yang mengikut sertakan

klub dari luar Kab. Tulungagung

(dipungut biaya masuk) 30.000,-

Lapangan Olah Raga Wonokromo

Kecamatan Gondang

1. Kesenian (tidak dipungut biaya) 20.000,-

/hari

2. Kesenian (dipungut biaya)

a. Siang hari 50.000,-

b. Sehari semalam 80.000,-

3. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(bersifat latihan) 5.000,-/hari

4. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(dilombakan) 10.000,-

5. Sepak Bola

a. Pertandingan (tidak dipungut

biaya) 5.000,-

b. Pertandingan antar klub dalam Kab.

Tulungagung (dipungut biaya masuk)

15.000,-

c. Pertandingan yang mengikut sertakan

klub dari luar Kab. Tulungagung

(dipungut biaya masuk) 30.000,-

Lapangan Olah Raga Banjarejo Kecamatan Rejotangan 1. Kesenian (tidak dipungut biaya) 20.000,- /hari 2. Kesenian (dipungun biaya) a. Siang hari 50.000,-

b. Sehari semalam 80.000,-

3. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(bersifat latihan) 5.000,-/hari

4. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(dilombakan) 10.000,-

5. Sepak Bola

a. Pertandingan (tidak dipungut

biaya) 5.000,-

b. Pertandingan antar klub dalam Kab.

Tulungagung (dipungut biaya masuk)

15.000,-

c. Pertandingan yang mengikut sertakan

klub dari luar Kab. Tulungagung

(dipungut biaya masuk) 30.000,-

Lapangan

Olah

Raga

Sumberdadap

Kecamatan Pucanglaban

1. Kesenian (tidak dipungut biaya) 10.000,-

/hari

2. Kesenian (dipungun biaya)

a. Siang hari 50.000,-

b. Sehari semalam 80.000,-

3. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(bersifat latihan) 5.000,-/hari

4. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(dilombakan) 10.000,-

5. Sepak Bola

a. Pertandingan (tidak dipungut

biaya) 5.000,-

b. Pertandingan antar klub dalam Kab.

Tulungagung (dipungut biaya masuk)

15.000,-

c. Pertandingan yang mengikut sertakan

klub dari luar Kab. Tulungagung

(dipungut biaya masuk) 30.000,-

Lapangan

Olah

Raga

Sumberdadi

Kecamatan Sumbergempol

1. Kesenian (tidak dipungut biaya) 20.000,-

/hari

2. Kesenian (dipungun biaya)

a. Siang hari 50.000,-

b. Sehari semalam 80.000,-

3. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(bersifat latihan) 5.000,-/hari

4. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(dilombakan) 10.000,-

5. Sepak Bola

a. Pertandingan (tidak dipungut

biaya) 5.000,-

b. Pertandingan antar klub dalam Kab.

Tulungagung (dipungut biaya masuk)

15.000,-

c. Pertandingan yang mengikut sertakan klub dari luar Kab. Tulungagung (dipungut biaya masuk) 30.000,-

Lapangan Olah Raga Stadion Ketanon

Kecamatan Kedongwaru

1. Kesenian (tidak dipungut biaya) 20.000,-

/hari

2. Kesenian (dipungut biaya)

a. Siang hari 50.000,-

b. Sehari semalam 80.000,-

3. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(bersifat latihan) 5.000,-/hari

4. Atletik, senam (olah raga sejenis)

(dilombakan) 10.000,-

5. Sepak Bola

a. Pertandingan (tidak dipungut

biaya) 5.000,-

b. Pertandingan antar klub dalam Kab.

Tulungagung (dipungut biaya masuk)

15.000,-

c. Pertandingan yang mengikut sertakan

klub dari luar Kab. Tulungagung

(dipungut biaya masuk) 30.000,-

Lapangan Wira Mandala Tulungagung

1. Kesenian (tidak dipungut biaya) 20.000,-

/hari

2. Kesenian (sejenis) (dipungun biaya)

a. Siang hari 100.000,-

b. Sehari semalam 180.000,-

Panggung Kesenian Lapangan Wira

Mandala

1. Tidak dipungut biaya masuk 100.000,-

/hari

2. Dipungut biaya masuk 250.000,-/hari

Lapangan Tenis Pendopo Kabupaten

Tulungagung dan Sarana Krida

Rejoagung

1. Untuk latihan pemakaian satu lapangan seminggu sekali dalam 1 bulan Pagi :(pukul 06.00 s/d 10.00) Rp 2.000,00 / jam Siang :(pukul 14.00 s/d 18.00) Rp 2.000,00 / jam Malam:(pukul 18.00 s/d 22.00) Rp 3.000,00 / jam

2.Untuk pertandingan antar klub satu

lapangan

Pagi :(pukul 06.00 s/d 10.00)

Rp 10.000,00 / jam

Siang :(pukul 14.00 s/d 18.00)

Rp 7.500,00 / jam

Malam:(pukul 18.00 s/d 22.00) Rp 15.000,00 / jam


| Penerimaan Dokumen Ijin | 1. Mengisi formulir permohonan 2. Fotokopi Surat Ijin Gangguan / 3. Fotokopi Ijin Lokasi. 4. Dokumen AMDAL (diatas 200 5. Dokumen UKLdan UPL (dibawah 6. Fotokopi IMB. 7. Fotokopi Laik Sehat rumah kos Kesehatan. 8. Fotokopi pemilik/direktur/penanggungjawab. 9. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak | Pemohon Tidak Lengkap Pengajuan Berkas Permohonan Persyaratan Ijin Usaha Hotel |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberian Dokumen Ijin | : HO. kamar) 200 kamar) dari Dinas 2 lembar. | Front Office Lengkap Pengecekan Berkas |
| | Bagian Agenda Pengetikan dan Penomoran Verifikasi Paraf Kabid | Bidang Pelayanan Perijinan Usaha |
| | | Sekretariat |
| | | Kepala |
| | Maksimal 4 hari kerja Tanpa | Hari |
| | | Biaya Biaya |

## SOP Ijin Usaha Rumah Kos (dengan kamar lebih dari 10)


## SOP Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)


| Penerimaan Dokumen Ijin dan Reklame | | 1. Mengisi formulir permohonan. 2. Fotokopi KTP rangkap 1. 3. Bukti Pembayaran Pajak. 4. Denah lokasi pemasangan | Pemohon Tidak Lengkap Pengajuan Berkas Permohonan Persyaratan Ijin Reklame Insidentil/Biasa |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reklame | | : reklame. | Front Office Lengkap Pengecekan Berkas |
| | Verifikasi Paraf Kabid | Bagian Agenda Pengetikan, Penomoran, Penghitungan Pembayaran Pajak ke Kas Daerah | Bidang Pelayanan Perijinan Usaha |
| | Pengecekan dan Paraf Sekretaris | | Sekretariat |
| | Tanda Tangan | | Kepala |
| | | Maksimal 2 hari kerja Berdasarkan Nomor tentang Penyelenggaraan | Hari Perbup |
| Reklame | Reklame | Reklame | Biaya 39 Tahun |

## SOP Ijin Pemasangan dan Penempatan Reklame Insidentil/Biasa


| Penerimaan Dokumen Ijin | Persyaratan Ijin Reklame 1. Mengisi formulir permohonan. 2. Fotokopi KTP rangkap 1. 3. Denah lokasi pemasangan reklame. 4. Gambar dan perhitungan kontruksi. 5. Fotokopi IMB. 6. Bukti pembayaran retribusi sewa 7. Bukti pembayaran pajak. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyerahan Dokumen Ijin | Permanen : lahan. |
| | Penyebaran Undangan Paraf Kabid Pengetikan Undangan Tim Teknis |
| Sekretaris | Penomoran dan Sekretaris |
| Tanda Tangan Ijin | Tanda Tangan Undangan |
| | Penyelenggaraan Reklame |



## SOP Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Baru Fasum Komersil

- Gerbang Rp.1.000,-/m² 4. Konstruksi Perkerasan - Jalan Rp.1.000,-/m² - Lapangan parkir Rp.1.000,-/m² - Lapangan upacara Rp.1.000,-/m² - Lapangan Olahraga Terbuka Rp.1.000,-/m² - Penimbunan barang, dll Rp.1.000,-/m² 5. Konstruksi Penghubung - Jembatan Rp.1.000,-/m² - Box culvert Rp.1.000,-/unit - Dueker,gorong-gorong saluran / drainase Rp.1.000,-/m² 6. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah - Kolam renang Rp.3.500,-/m³ - Kolam pengolahan air Rp.3.500,-/m³ - Reservoir bawah tanah Rp.3.500,-/m³ - Waste water treatment plant Rp.3.500,-/m³ - Saluran air Rp.1.500,-/m²

7. Konstruksi menara - Menara antena Rp.100.000,-/m - Menara reservoir Rp.7.000,-/m³ - Cerobong Rp.7.000,-/m 8. Konstruksi monument - Tugu Rp.3.500,-/m - Patung Rp.3.500,-/m 9. Konstruksi instalasi - Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah Rp.4.000,-/m - Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah Rp. 25.000,- /m² - Instalasi pengolahan Rp.4.000,-/m² - Instalasi bahan bakar Rp.4.000,-/m² - Jaringan gas bawah tanah Rp.4.000,-/m² - Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan Rp.14.000,-/m² - Jembatan atau lift (service kendaraan diluar bangunan) Rp.14.000,-/m²

10.Konstruksi reklame - Billboard/Bando Rp.25.000,-/m² - Papan Iklan Rp.25.000,-/m² - Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) Rp.15.000,-/m² b. Retribusi Penyediaan Administrasi IMB (Pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisirkan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemuthakhir an data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan /atau perubahan non teknis lainnya) Rp. 25.000,- c. Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran Rp.5.000,-


SOP Ijin Usaha Perikanan


## SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisataan (TDUP)


## SOP Ijin Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor



| Penerimaan Ijin Pemberitahuan Penolakan | Pemohon Pengajuan Berkas Permohonan Persyaratan : 1. Mengisi formulir. 2. Fotokopi KTP berlaku/akta pendirian 3.Fotokopi NPWP. 4.Jenis kegiatan usaha berupa proposal 5.Letak dan luas lahan rekomendasi 6.Peta lokasi berdasarkan tata gunan 7.AMDAL/UKL/UPL (sesuai yang dipersyaratkan). 8.Pernyataan persetujuan tetangga. 9. Gambar site plan tampak denah 10. Rekomendasi instasi teknis (mis: 11. Surat kuasa pemohon apabila Tidak lengkap |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penolakan menyebutkan alasan Pemberitahuan Pemohon | Front Office Pengecekan Berkas usaha. pemanfaatan lahan. BPN. lahan. dan lokasi. SPBE dari Pertamina). diwakilkan. |
| Pengecekan dan Paraf Kabid Pengetikan dan Penomoran | Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha Penyebaran Undangan Paraf Kabid Pengetikan Undangan Tim Teknis Lengkap |
| Pengecekan dan Paraf Sekretaris Proses disetujui | Sekretariat Penomoran dan Paraf Sekretaris |
| Survey Tim Teknis (dan rapat jika perlu) | Tim Teknis |
| Tanda Tangan Ijin | Kepala Tanda Tangan Undangan |
| | Hari Maksimal 14 hari |
| | Biaya Biaya |


## SOP Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah

a.Perkotaan 250,-/m ² /tahun b.Pedesaan 200,-/m ² /tahun c.Pegunungan150,-/m ² /tahun

5. Untuk perkantoran :

a.Perkotaan 30.000,-/m

²

/tahun

b.Pedesaan 20.000,-/m

²

/tahun

c.Pegunungan10.000,-/m

²

/tahun

6.Tanah stren pada jaringan irigasi untuk :

6.1Pertanian yang bisa dialiri air 400,-

/m

²

/tahun

6.2Pertanian yang tidak bisa dialiri air

200,-/m

²

/tahun

6.3Pemakaian tanah untuk perikanan 300,-

/m

²

/tahun

6.4Pemasangan papan reklame 50.000,-

/m

²

/tahun

6.5Tempat jemuran atau penimbangan

barang 100,-/m

²

/tahun

II.Pemakaian Gedung/Bangunan /Ruangan

1. Untuk pesta besar/gathering 750.000,-

/hari

2. Untuk rapat yang diselenggara kan oleh

instansi pemerintah baik sipil, polri

maupun TNI, Organisasi Sosial atau

Politik, Lembaga Pendidikan ,

Keagamaan dan sejenisnya 250.000,-

/hari

3. Untuk pertunjukan/pameran/ komersil

3.1 Untuk pertunjukan lokal

750.000,-/hari

3.2 Untuk pertunjukan regional

1.500.000,-/hari

3.3 Untuk pertunjukan nasional

3.000.000,-/hari

4.Untuk jasa usaha / kantor / instansi / rumah dinas 4.1Luas bangunan &lt; 15 m ² -Perkotaan 3.500,-/m ² /bulan -Pedesaan 2.700,-/m ² /bulan -Pegunungan 2.200,-/m ² /bulan 4.2Luas bangunan &gt;15m ²-30m² -Perkotaan 3.750,-/m ² /bulan -Pedesaan 2.900,-/m ² /bulan -Pegunungan 2.350,-/m ² /bulan 4.3Luas bangunan &gt;30m ²-45m²

-Perkotaan 4.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 3.150,-/m ² /bulan -Pegunungan 2.500,-/m ² /bulan 4.4Luas bangunan &gt;45m ² -60m ² a.Jenis bangunan mewah -Perkotaan 215.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 180.000,-/m ² /bulan -Pegunungan155.000,-/m ² /bulan b.Jenis bangunan sedang -Perkotaan 190.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 155.000,-/m ² /bulan -Pegunungan130.000,-/m ² /bulan c.Jenis bangunan sederhana -Perkotaan 165.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 130.000,-/m ² /bulan -Pegunungan105.000,-/m ² /bulan 4.5Luas bangunan &gt;60m ² -75m ² a.Jenis bangunan mewah -Perkotaan 245.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 210.000,-/m ² /bulan -Pegunungan185.000,-/m ² /bulan b.Jenis bangunan sedang -Perkotaan 220.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 185.000,-/m ² /bulan -Pegunungan160.000,-/m ² /bulan c.Jenis bangunan sederhana -Perkotaan 195.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 160.000,-/m ² /bulan -Pegunungan135.000,-/m ² /bulan 4.6Luas bangunan &gt;75m ² -90m ² a.Jenis bangunan mewah -Perkotaan 275.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 240.000,-/m ² /bulan -Pegunungan215.000,-/m ² /bulan b.Jenis bangunan sedang -Perkotaan 250.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 215.000,-/m ² /bulan -Pegunungan190.000,-/m ² /bulan c.Jenis bangunan sederhana -Perkotaan 225.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 190.000,-/m ² /bulan -Pegunungan165.000,-/m ² /bulan 4.7Luas bangunan &gt;90m ² -100m ² a.Jenis bangunan mewah -Perkotaan 305.000,-/m ² /bulan

-Pedesaan 270.000,-/m ² /bulan -Pegunungan245.000,-/m ² /bulan b.Jenis bangunan sedang -Perkotaan 280.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 245.000,-/m ² /bulan -Pegunungan220.000,-/m ² /bulan c.Jenis bangunan sederhana -Perkotaan 255.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 220.000,-/m ² /bulan -Pegunungan195.000,-/m ² /bulan 4.8Luas bangunan &gt;100m ² a.Jenis bangunan mewah -Perkotaan 2.750,-/m ² /bulan -Pedesaan 2.400,-/m ² /bulan -Pegunungan 2.150,-/m ² /bulan b.Jenis bangunan sedang -Perkotaan 2.500,-/m ² /bulan -Pedesaan 2.150,-/m ² /bulan -Pegunungan 1.900,-/m ² /bulan c.Jenis bangunan sederhana -Perkotaan 2.250,-/m ² /bulan -Pedesaan 1.900,-/m ² /bulan -Pegunungan 1.750,-/m ² /bulan 5.Untuk rumah tangga 5.1Luas bangunan &lt; 15 m ² -Perkotaan 3.500,-/m ² /bulan -Pedesaan 2.700,-/m ² /bulan -Pegunungan 2.200,-/m ² /bulan 5.2Luas bangunan &gt;15m ²-30m² -Perkotaan 3.750,-/m ² /bulan -Pedesaan 2.900,-/m ² /bulan -Pegunungan 2.350,-/m ² /bulan 5.3Luas bangunan &gt;30m ²-45m² -Perkotaan 4.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 3.150,-/m ² /bulan -Pegunungan 2.500,-/m ² /bulan 5.4Luas bangunan &gt;45m ² -60m ² a.Jenis bangunan mewah -Perkotaan 185.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 150.000,-/m ² /bulan -Pegunungan125.000,-/m ² /bulan b.Jenis bangunan sedang -Perkotaan 160.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 125.000,-/m ² /bulan

-Pegunungan100.000,-/m ² /bulan c.Jenis bangunan sederhana -Perkotaan 135.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 100.000,-/m ² /bulan -Pegunungan 75.000,-/m ² /bulan 5.5Luas bangunan &gt;60m ² -75m ² a.Jenis bangunan mewah -Perkotaan 215.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 180.000,-/m ² /bulan -Pegunungan155.000,-/m ² /bulan b.Jenis bangunan sedang -Perkotaan 190.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 155.000,-/m ² /bulan -Pegunungan130.000,-/m ² /bulan c.Jenis bangunan sederhana -Perkotaan 165.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 130.000,-/m ² /bulan -Pegunungan105.000,-/m ² /bulan 5.6Luas bangunan &gt;75m ² -90m ² a.Jenis bangunan mewah -Perkotaan 245.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 210.000,-/m ² /bulan -Pegunungan185.000,-/m ² /bulan b.Jenis bangunan sedang -Perkotaan 220.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 185.000,-/m ² /bulan -Pegunungan160.000,-/m ² /bulan c.Jenis bangunan sederhana -Perkotaan 195.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 160.000,-/m ² /bulan -Pegunungan135.000,-/m ² /bulan 5.7Luas bangunan &gt;90m ² -100m ² a.Jenis bangunan mewah -Perkotaan 275.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 240.000,-/m ² /bulan -Pegunungan215.000,-/m ² /bulan b.Jenis bangunan sedang -Perkotaan 250.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 215.000,-/m ² /bulan -Pegunungan190.000,-/m ² /bulan c.Jenis bangunan sederhana -Perkotaan 255.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 190.000,-/m ² /bulan -Pegunungan165.000,-/m ² /bulan 5.8Luas bangunan &gt;100m ²

a.Jenis bangunan mewah -Perkotaan 2.500,-/m ² /bulan -Pedesaan 2.150,-/m ² /bulan -Pegunungan 1.900,-/m ² /bulan b.Jenis bangunan sedang -Perkotaan 2.250,-/m ² /bulan -Pedesaan 1.900,-/m ² /bulan -Pegunungan 1.650,-/m ² /bulan c.Jenis bangunan sederhana -Perkotaan 2.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 1.650,-/m ² /bulan -Pegunungan 1.400,-/m ² /bulan 6.Pemanfaatan tanah di sekitar gedung/bangunan 6.1Untuk jasa usaha a.Perkotaan 2.500,-/m ² /bulan b.Pedesaan 2.150,-/m ² /bulan c.Pegunungan 1.900,-/m ² /bulan 6.2Untuk bangunan semi permanen a.Perkotaan 2.250,-/m ² /bulan b.Pedesaan 1.900,-/m ² /bulan c.Pegunungan 1.650,-/m ² /bulan 6.3Untuk tanaman/taman a.Perkotaan 2.000,-/m ² /bulan b.Pedesaan 1.650,-/m ² /bulan c.Pegunungan 1.400,-/m ² /bulan 6.4Untuk halaman/tanah kosong a.Perkotaan 1.750,-/m ² /bulan b.Pedesaan 1.400,-/m ² /bulan c.Pegunungan 1.150,-/m ² /bulan III.Pemakaian Kendaraan/Mesin/ Alat Berat : 1. Hand Roller (600 kg) 18.500,-/jam 2. Walles Mini (2-3 ton) 22.500,-/jam 3. Walles (6-8 ton) 36.500,-/jam 4. Buldozer (D 3 G)123.500,-/jam



| Penyerahan Ijin | Pemohon Persyaratan : 1. Mengisi formulir permohonan. 2. Kelengkapan data pemohon. 3. Keterangan rencana kegiatan. 4. Rekomendasi dari Kementrian/Lembaga di persyaratan sesuai ketentuan bidang 5. Permohonan ditandatangani di direksi/pimpinan. 6. Permohonan yang tidak di pemohon ke PTSP di bidang surat kuasa asli bermaterai. Tidak Pengajuan Berkas Permohonan |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberitahuan Pemohon sampaikan secara langsung Penanaman Modal, harus dilampiri | Front Office Pengecekan Berkas Pembina apabila usaha. atas material cukup Lengkap lengkap |
| Penghitungan Pengetikan dan Penomoran Pengecekan dan Paraf Kabid | Bidang Penanaman Modal Agenda |
| Pengecekan dan Paraf Sekretaris | Sekretariat |
| Tanda Tangan | Kepala |
| | Hari 7 hari |
| | Biaya Biaya |


| Penyerahan Ijin | Pemohon Tidak Persyaratan : 1. Mengisi formulir permohonan. 2. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinzip perubahannya bila ada. 3. Rekaman akta pendirian perusahaan dengan pengesahannya anggaran persetujuan / pemberitahuan perubahan, Hukum dan Ham serta NPWP perusahaan. 4. Keterangan rencana kegiatan (untuk 5. Dalam hal terjadi penyertaan mengakibatkan terjadinya perubahan dan Indonesia dalam modal perseroan; Pengajuan Berkas Permohonan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberitahuan Pemohon dasar perusahaan apabila ada, dari Menteri Industri/untuk sector jasa). dalam modal perseroan presentasi saham antara dan / atau. | Front Office Pengecekan Berkas Lengkap lengkap Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya dilengkapi |
| Agenda Penghitungan Pengetikan dan Penomoran Pengecekan dan Paraf Kabid | Bidang Penanaman Modal |
| Pengecekan dan Paraf Sekrataris | Sekretariat |
| Tanda Tangan | Kepala |
| | Hari 7 hari |
| Tanpa Biaya | Biaya |

## SOP Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal


| Penyerahan Ijin | Tidak Persyaratan : 1. Mengisi formulir permohonan. 2. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan yang tercantumkan perusahaan yang dimohonkan untuk 3. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dengan pengesahan Anggaran DAsar pemberitahuan perubahan, apabila HAM serta NPWP perusahaan 4. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir 5. Hasil pemeriksaan lapangan 6. Permohonan ditandatangani di direksi/pimpinan perusahaan sebagai Permohonan | Pemohon Pengajuan Berkas |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pemberitahuan Pemohon | Pengecekan Berkas Lengkap lengkap Perluasan/Izin Prinsip/Izin Prinsip lokasi proyek dan atau alamat diubah. dan perubahannya dilengkapi Perusahaan dan persetujuan / ada, dari Menteri Hukum dan dari BKPM, PDPPM, dan LKPM atas materai cukup oleh pemohon; | Front Office |
| | Agenda Penghitungan Pengetikan dan Penomoran Pengecekan dan Paraf Kabid | Bidang Penanaman Modal |
| | Pengecekan dan | Sekretariat |
| | | Kepala |
| | Maksimal 7 hari kerja | Hari |
| | Tanpa Biaya | Biaya |


| Penyerahan Ijin | Mengisi formulir permohonan. Dari masing-masing perusahaan yang akan a. Rekaman izin Prinsip dan Izin Usaha b. Rekaman akta pendirian perusahaan dengan pengesahan Anggaran Dasar /pemberitahuan perubahan, apabila HAM serta NPWP perusahaan; c. Kesepakatan penggabungan perusahaan bentuk kesepakatan perubahan yang dituangkan dalam bentuk Saham (RUPS)/Keputusan Sirkuler Akta Perubahan dalam bentuk Acara RUPS; d. Tanda terima penyampaian LKPM dari dan LKPM periode terakhir Izin Prinzip Penggabungan Perusahaan ayat (1), diterbitkan terpisah untuk sector industria Rekapitulasi data proyek sebelum perusahaan sesuai dengan lampiran Penggabungan Perusahaan Permohonan ditandatangani di atas materai perusahaan yang meneruskan kegiatan sebagai pemohonan Permohonan yang tidak disampaikan harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai Kesatu Peraturan ini. | Pemohon Tidak lengkap Pengajuan Berkas Permohonan |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Pemberitahuan Pemohon bergabung dan/atau perubahannya; dan perubahannya di lengkapi Perusahaan dan persetujuan ada, dari Menteri Hukum dan yang dituangkan dalam kepemilikan saham dalam perseroan Risalah Rapat Umum Pemegang Seluruh Pemegang Saham atau pernyataan Keputusan Rapat/Berita BKPM, PDPPM atau PDKPM sebagaimana dimaksud pada Industria dan selain sector dan sesudah penggabungan formulir permohonan Izin Prinsip cukup oleh direksi/pimpinan dan stempel perusahaan, secara langsung oleh pemohon cukup dalam Bab IX Bagian | Front Office Pengecekan Berkas Lengkap |
| | Penghitungan Pengetikan dan Penomoran Pengecekan dan Paraf Kabid | Bidang Penanaman Modal |
| | Pengecekan dan Paraf Sekretaris | Sekretariat |
| | Tanda Tangan | Kepala |
| | | Hari 7 hari |
| | | Biaya Biaya |


## SOP Ijin Menempati Rumah Dinas

-Pegunungan160.000,-/m ² /bulan c.Jenis bangunan sederhana -Perkotaan 195.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 160.000,-/m ² /bulan -Pegunungan135.000,-/m ² /bulan 1.6Luas bangunan &gt;75m ² -90m ² a.Jenis bangunan mewah -Perkotaan 275.000,-/m ² /bulan -Pedesaan 240.