PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 20 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 15 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pekerjaan Umum maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI.
Pasal 2
- (1). Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah:
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
- -Sub Bagian Keuangan;
- -Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang Perencanaan Umum dan Pengendalian, membawahi;
- -Seksi Program;
- -Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
- d. Bidang Pengairan, membawahi;
- -Seksi Perencanaan Teknik;
- -Seksi Pembangunan, Operasi dan Pemeliharaan;
- e. Bidang Bina Marga, membawahi;
- -Seksi Perencanaan Teknik;
- -Seksi Pembangunan, Operasi dan Pemeliharaan;
- f. Bidang Cipta Karya, membawahi;
- -Seksi Tata Bangunan;
- -Seksi Perumahan dan Teknik Penyehatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu :
- -Unit Peralatan dan Pengujian.
- (2). Bagan Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pekerjaan Umum, meliputi bidang bina marga, pengairan dan cipta karya;
- b. Penyusunan rencana teknik dibidang bina marga, pengairan dan cipta karya;
- c. Bimbingan teknik dibidang Pekerjaan Umum;
- d. Pengawasan teknik pelaksanaan Pekerjaan Umum;
- e. Pengelolaan peralatan dan pengujian dibidang Pekerjaan Umum;
Pasal 5
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.
Pasal 6
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor;
- d. Penyelenggaraan dan pengolahan surat dan kearsipan.
Pasal 7
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan administrasi keuangan, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan serta pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman, peraturan dan petunjuk yang telah ditetapkan.
Pasal 8
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip dan urusan administrasi kepegawaian serta pengelolaan perlengkapan.
Pasal 9
Bidang Perencanaan Umum dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang perumusan perencanaan umum dan pengendalian administrasi kegiatan di bidang Pekerjaan Umum.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Perencanaan Umum dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. Koordinasi penyusunan program;
- b. Pengumpulan data/bahan perencanaan umum;
- c. Pengendalian administrasi;
- d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan;
Pasal 11
Seksi Program mempunyai tugas menghimpun data perencanaan teknis di bidang bina marga, pengairan dan cipta karya sebagai bahan perumusan perencanaan umum dan program kerja Dinas.
Pasal 12
Seksi Pengendalian dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian administratif dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik bidang Pekerjaan Umum.
Pasal 13
Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang pembangunan, pemeliharaan dan operasional prasarana fisik pengairan.
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Pengairan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan teknik bangunan pengairan;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknik terhadap kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana fisik pengairan;
- c. Pengelolaan dan pengoperasian serta pemeliharaan prasarana fisik pengairan;
- d. Pengawasan, pengendalian dan pengembangan tata ruang pengairan wilayah pedesaan;
Pasal 15
Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas melakukan survey, pengumpulan data dan penyusunan rencana teknis bangunan prasarana fisik pengairan.
Pasal 16
Seksi Pembangunan, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi, cek dam, pengendali banjir dan bangunan pengairan lainnya.
Pasal 17
Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang pembangunan prasarana jalan dan jembatan.
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknik terhadap kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- c. Penyusunan rencana kerja pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan.
Pasal 19
Seksi Perencanaan teknik mempunyai tugas melakukan survey, pengumpulan data, pemetaan lokasi dan penyusunan rencana teknis prasarana jalan dan jembatan.
Pasal 20
Seksi Pembangunan, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kerja untuk pembangunan, operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai rencana teknis.
Pasal 21
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang cipta karya.
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang cipta karya mempunyai fungsi:
- a. Bimbingan rencana teknik tata bangunan;
- b. Penataan perumahan dan kawasan pemukiman;
- c. Bimbingan teknik penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- d. Pengawasan dan pengendalian bangunan;
Pasal 23
Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas memberikan bimbingan teknik dan pengesahan gambar bangunan.
Pasal 24
Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas memberikan bimbingan teknik, rekomendasi, pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan pemukiman serta teknik penyehatan lingkungan.
Pasal 25
## Bagian Keenam KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 25
Pasal 28
Setiap pejabat dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Pimpinan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 29
Pasal 29
Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum adalah :
- a. Kepala Dinas eselon II.b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang eselon III.a.
- c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala UPTD eselon IV.a.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 29
Pasal 30
Pejabat dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 29
Pasal 31
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 30 diatas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Pasal 32
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Pasal 33
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI D NOMOR 10 LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 20 TAHUN 2003 TANGGAL : 15 DESEMBER 2003

Penandatangan: ## BUPATI MUARO JAMBI DTO H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
## ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
## I. PENJELASAN UMUM
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum sebagai unit kerja operasional Pemerintah Kabupaten yang mempunyai fungsi teknis tertentu.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup Jelas