PERATURAN BUPATI RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang RINCIAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA VARIABEL (50%) YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN APBD KABUPATEN BATU BARA TA. 2016 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016 BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 43TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA (VARIABEL 50%) YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 / PMK.07 / 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 pasal 1 ayat 3, maka perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa sesuai evaluasi terhadap rencana penerimaan Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016 terhadap defisit anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penundaan Rincian Kurang Bayar Alokasi Dana Desa (Variabel 50%) yang Dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.
• ?
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Noor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 5. Undang
6. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 1934);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Yang Diserahkan Kepada Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
Memperhatikan
:
Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 354.a Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA (VARIABEL 50%) YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah bagian dari daerah Kabupaten Batu Bara yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional setempat ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan rincian kurang bayar Alokasi Dana Desa (Variabel 50%) yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah menjaga likuiditas Kas Derah Kabupaten Batu Bara.
RINCIAN KURANG BAYAR
BAB III - RINCIAN KURANG BAYAR
Pasal 3
- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terhadap penyaluran sebagian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 untuk 141 (seratus empat puluh satu) desa sebesar Rp. 12.863.153.100,- (Dua belas milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) dilakukan penundaan.
- (2) Rincian besaran kurang bayar untuk 141 (seratus empat puluh satu) desa tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian besaran kurang bayar untuk 141 (seratus empat puluh satu) desa akan dibayarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2017.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Derah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal s oos ^ mbor 3o |(,

BUPATI BATU BARA,


Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal G o&lt;?-somber- ?oib

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA


BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 4 &lt; 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAT SIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

: 43

TANGGAL

: 5 Desember 2016

RINCIAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA (VARIABEL 50%) YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016

| NO. | NAMA DESA | VARIABEL 50% KURANG BAYAR | VARIABEL 50% KURANG BAYAR |
|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ( 1 ) | { 21 | | |
| i | AEK NAULI | RR | m . 92.000.000 |
| 2 | DURIAN KEC. MEDANG DERAS | RR | 95.000.000 |
| 3 | LALANG | RR | 90.000.000 |
| 4 | MEDANG | Rp | 90.000.000 |
| 5 | PAKAM | Rp | 90.000.000 |
| 6 | PAKAM RAYA | RR | 90.000.000 |
| 7 | PEMATANG CENGKERING | Rp | 92.500.000 |
| 8 | SEI BUAH KERAS | Rp | 92.500.000 |
| 9 | SEI RAKYAT | Rp | 92.500.000 |
| 10 | SIDOMULYO KEC . MEDANG DERAS | Rp | 88.000.000 |
| 11 | TANJUNG SIGONI | Rp | 90.000.000 |
| 12 | NENAS SIAM | RR | 92.500.000 |
| 13 | PAKAM RAYA SELATAN | Rp | 93.500 . 000 |
| 14 | MANDARSAH | Rp | 93.000 . 000 |
| 15 | MEDANG BARU | RR | 88.000 . 000 |
| 16 | PEMATANG NIBUNG | RR | 92.500 . 000 |
| 17 | CENGKERING PEKAN | RR | 88.500 . 000 |
| 18 | SEI RAJA | RR | 88.500.000 |
| 19 | LAUT TADOR KEC. SEI SUKA | Rp | 96.500 . 000 |
| 20 | TANJUNG PARAPAT | Rp | 93.000 . 000 |
| 21 | TANJUNG KASAU | Rp | 93.000.000 |
| 22 | TANJUNG SERI | Rp | 92.500 . 000 |
| 23 | SEI SIMUJUR | Rp | 93.000 . 000 |
| 24 | SEI SUKA DERAS | Rp | 93.000 . 000 |
| 25 | SIMODONG | Rp | 93.000 . 000 |
| 26 | PEMATANG JERING | RR | 93.000 . 000 |
| 27 | PEMATANG KUING | Rp | 94.000 . 000 |
| 28 | KUALA INDAH | Rp | 92.500 . 000 |
| 29 | KUALA TANJUNG | Rp | 93.000.000 |
| 30 | PERKEBUNAN TJ KASAU | Rp | 93.000.000 |
| 31 | PELANGGIRAN LAUT TADOR | Rp | 93.000 . 000 |
| 32 | DEWI SRI | Rp | 92.500 . 000 |
| 33 | MEKAR SARI | RR | 93.000.000 |
| 34 | KANDANGAN | | 93.000.000 |

RR

| 35 | TANJUNG GADING | RR | 94.500.000 |
|------|------------------------------|------|--------------|
| 36 | SIMPANG KOPI | Rp | 93.000.000 |
| 37 | BROHOL | RR | 93.000.000 |
| 38 | LIMAU SUNDAI KEC. AIR PUTIH | Rp | 92.000.000 |
| 39 | PEMATANG PANJANG | RR | 89.500.000 |
| 40 | SUKA RAJA | Rp | 92.000.000 |
| 41 | TANAH TINGGI | Rp | 89.500.000 |
| 42 | TANJUNG MUDA | RR | 92.000.000 |
| 43 | TANAH MERAH | Rp | 92.500.000 |
| 44 | ARAS | RR | 90.000.000 |
| 45 | PASAR LAPAN | RR | 91.500 . 000 |
| 46 | SIPARE-PARE | Rp | 92.500.000 |
| 47 | TANJUNG KUBAH | Rp | 92.500 . 000 |
| 48 | TANJUNG HARAPAN | Rp | 91.500.000 |
| 49 | SUKA RAMAI KEC. AIR PUTIH | RR | 89.500.000 |
| 50 | TANAH RENDAH | Rp | 89.500.000 |
| 51 | TANJUNG MULYA KEC. AIR PUTIH | RR | 89.500.000 |
| 52 | TITI PAYUNG | Rp | 90.000.000 |
| 53 | PERKOTAAN | Rp | 89.500.000 |
| 54 | KAMPUNG KELAPA | Rp | 89.500 . 000 |
| 55 | GAMBUS LAUT KEC. LIMA PULUH | Rp | 95.000.000 |
| 56 | AIR HITAM | Rp | 93.000.000 |
| 57 | BULAN BULAN | Rp | 94.000.000 |
| 58 | CAHAYA PARDOMUAN | RR | 90.000.000 |
| 59 | EMPAT NEGERI | Rp | 90.000.000 |
| 60 | GUNTUNG KEC. LIMA PULUH | Rp | 89.500.000 |
| 61 | KUALA GUNUNG | RR | 91.500.000 |
| 62 | LUBUK BESAR | Rp | 95.000.000 |
| 63 | LUBUK CUIK | RR | 89.500.000 |
| 64 | MANGKAI BARU | Rp | 92 , 000.000 |
| 65 | MANGKAI LAMA | Rp | 92.500.000 |
| 66 | PEMATANG PANJANG | Rp | 86.500.000 |
| 67 | PERKEBUNAN DOLOK | RR | 85.000.000 |
| 68 | PERK. KW. GUNUNG | RR | 85.000.000 |
| 69 | ANTARA | Rp | 92.500 . 000 |
| 70 | PERK. LIMA PULUH | Rp | 86.000.000 |
| 71 | PERK . LIMAU MANIS | Rp | 85.000.000 |
| 72 | PERK. TANAH GAMBUS | Rp | 85.000.000 |
| 73 | TANAH ITAM ILIR | RR | 87.000.000 |
| 74 | PERK. TANAH ITAM HULU | Rp | 92.000.000 |
| 75 | PULAU SEJUK | Rp | 95.000.000 |
| 76 | PERUPUK | Rp | 91.500.000 |
| 77 | SIMPANG DOLOK | Rp | 93.500.000 |
| 78 | SIMPANG GAMBUS | | 95.000.000 |

RR

| 79 | SUMBER MAKMUR | RR | 94.500.000 |
|---------|------------------------------|------|--------------|
| 80 | SUMBER PADI | RR | 87.500.000 |
| 81 | PASIR PERMIT | Rp | 89.500.000 |
| 82 | BARUNG-BARUNG | Rp | 89.000.000 |
| 83 | TITI PUTIH | Rp | 93.000.000 |
| 84 | SUMBER REJO | RR | 87.500.000 |
| 85 | LUBUK HULU | Rp | 93.500.000 |
| 86 | GUNUNG BANDUNG | Rp | 94.500.000 |
| 87 | TITI MERAH | Rp | 94.000.000 |
| 88 | PEMATANG TENGAH | Rp | 87.000 . 000 |
| 89 | BANGUN SARI KEC. TALAWI | Rp | 90.000 . 000 |
| 90 | BINJAI BARU | Rp | 91.500.000 |
| 91 | DAHARI SILEBAR | RR | 91.500 . 000 |
| 92 | KARANG BARU | Rp | 91.500.000 |
| 93 | MESJID LAMA | RR | 91.000.000 |
| 94 | PADANG GENTING | RR | 91.000.000 |
| 95 | PAHANG | Rp | 90.000.000 |
| 96 | PANJANG | Rp | 89.000.000 |
| 97 | PERKEBUNAN PETATAL | Rp | 86.500.000 |
| 98 | PERKEBUNAN TNH. DATAR | Rp | 93.500.000 |
| 99 | PETATAL | Rp | 87.000.000 |
| 100 | SEI MUKA | Rp | 89.500.000 |
| 101 | GUNUNG RANTE | RR | 88.000 . 000 |
| 102 | DAHARI INDAH | RR | 89.500.000 |
| 103 | INDRA YAMAN | Rp | 90.000.000 |
| 104 | BENTENG | Rp | 94.000.000 |
| 105 | SUMBER TANI | RR | 87.500.000 |
| 106 | GLUGUR MAKMUR | Rp | 88.000 . 000 |
| 107 | MEKAR BARU | RR | 87.500.000 |
| 108 | GUNTUNG KEC . TANJUNG TIRAM | RR | 91.000.000 |
| 109 | BAGAN BARU | Rp | 94.500.000 |
| 110 | BAGAN DALAM | Rp | 93.000.000 |
| 111 | BOGAK | Rp | 92.000.000 |
| 112 | SUKA MAJU | RR | 92.500.000 |
| 113 | LIMA LARAS | Rp | 92.000.000 |
| 114 | PEMATANG RAMBE | RR | 92.000.000 |
| 115 | TANJUNG MULIA KEC. TJ. TIRAM | Rp | 92.000.000 |
| 116 | UJUNG KUBU | Rp | 92.000.000 |
| 117 | SEI MENTARAM | Rp | 92.500.000 |
| 118 | SENTANG | RR | 93.500.000 |
| 119 | TALI AIR PERMAI | Rp | 93.500.000 |
| 120 121 | KAPAL MERAH | RR | 94.500.000 |
| | BANDAR SONO SUKA JAYA | RR | 91.000.000 |
| 122 | | Rp | 92.500.000 |

| 123 | PAHLAWAN | RR | 91.000.000 |
|---------|---------------------------|------|------------------|
| 124 | BANDAR RAHMAT | RR | 93.500.000 |
| 125 | KAMPUNG LALANG | RJD | 93.500.000 |
| 126 | MEKAR LARAS | RR | 92.000.000 |
| 127 | JATI MULIA | RR | 93.500.000 |
| 128 | KWALA SIKASIM | RR | 92.000.000 |
| 129 | SEI BALAI | RR | 91.500.000 |
| 130 | DURIAN KEC. SEI BALAI | RR | 91.000.000 |
| 131 | PERKEBUNAN SEI BALAI | RR | 93.000.000 |
| __ 13 ' | SUKA RAMAI KEC. SEI BALAI | RR | 92.000.000 |
| 133 | SEI BEJANGKAR | RR | 91.000.000 |
| 134 | MEKAR MULIO | RR | 88.000.000 |
| 135 | PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR | RR | 93.000.000 |
| 136 | BENTENG JAYA | RR | 89.500.000 |
| 137 | TANAH TIMBUL | RR | 88.153.100 |
| 138 | PERJUANGAN | RR | 91.000.000 |
| 139 | SIDOMULIO KEC. SEI BALAI | RR | 87.500.000 |
| 140 | MEKAR BARU | Rp | 91.500.000 |
| 141 | SUKO REJO | Rp | 93.000.000 |
| JUMLAH | JUMLAH | Rp | 12 , 863.153.100 |

## BUPATI BATU BARA