PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor 02 Tahun 2016 tentang PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 5 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KOTA BEKASI
2016
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2016
2 TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
SERI : A
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 /Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11 Seri D);
Memperhatikan
:
Menetapkan :
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 18 Seri A).
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor Seri A);
2. Berita Acara Rapat Nomor: 900/BA.01/BPKAD Tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembahasan Penetapan Besaran Uang Persediaan SKPD dan Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016.
M E M U T U S K A N :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran uang persediaan untuk setiap SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

## BAB III

## BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN Pasal 4

- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 50% ( lima puluh persen ) dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali ( revolving ) yaitu sebesar dana yang telah di-SPJ-kan.

- (2) Besaran pembebanan melalui uang persediaan setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) untuk masing-masing penerima/penyedia barang dan jasa dalam kegiatan yang sama.
- (3) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) melebihi kebutuhan uang persediaan, maka dalam rangka pengendalian Idle Cash bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPPGU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke kas daerah melalui penyetoran dengan bend 17.
- (4) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJkan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke kas daerah melalui penyetoran dengan bend 17.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 5 Januari 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 5 Januari 2016

## SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

## Ttd/Cap

## RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI A

## LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor :

02 Tahun 2016

Tanggal

:

5 Januari 2016

## PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

| NO. | NAMA SKPD | BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp) |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | JUMLAH: | 17,190,000,000.00 |
| 1 | Dinas Pendidikan | 1,500,000,000.00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 1,000,000,000.00 |
| 3 | Dinas Bangunan dan Permukiman | 500,000,000.00 |
| 4 | Dinas Bina Marga dan Tata Air | 500,000,000.00 |
| 5 | Dinas Kebersihan | 500,000,000.00 |
| 6 | Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan | 500,000,000.00 |
| 7 | Dinas Pendapatan Daerah | 500,000,000.00 |
| 8 | Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum | 450,000,000.00 |
| 9 | Dinas Perekonomian Rakyat | 400,000,000.00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 400,000,000.00 |
| 11 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | 400,000,000.00 |
| 12 | Dinas Tata Kota | 350,000,000.00 |
| 13 | Dinas Sosial | 340,000,000.00 |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja | 340,000,000.00 |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 250,000,000.00 |
| 16 | Inspektorat Kota | 400,000,000.00 |
| 17 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat | 400,000,000.00 |
| 18 | Rumah Sakit Umum Daerah | 30,000,000.00 |
| 19 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 1,500,000,000.00 |
| 20 | Sekretariat Daerah | 700,000,000.00 |
| 21 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 650,000,000.00 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 600,000,000.00 |
| 23 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 400,000,000.00 |
| 24 | Badan Kepegawaian Daerah | 400,000,000.00 |

| NO. | NAMA SKPD | BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp) |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 25 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 350,000,000.00 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 350,000,000.00 |
| 27 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 320,000,000.00 |
| 28 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | 250,000,000.00 |
| 29 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 200,000,000.00 |
| 30 | Kantor Pemberdayaan Masyarakat | 300,000,000.00 |
| 31 | Kantor Pemadam Kebakaran | 250,000,000.00 |
| 32 | Kecamatan Bekasi Timur | 180,000,000.00 |
| 33 | Kecamatan Bekasi Barat | 180,000,000.00 |
| 34 | Kecamatan Bekasi Utara | 180,000,000.00 |
| 35 | Kecamatan Bekasi Selatan | 180,000,000.00 |
| 36 | Kecamatan Jatiasih | 180,000,000.00 |
| 37 | Kecamatan Pondokgede | 180,000,000.00 |
| 38 | Kecamatan Bantargebang | 180,000,000.00 |
| 39 | Kecamatan Jatisampurna | 180,000,000.00 |
| 40 | Kecamatan Rawalumbu | 180,000,000.00 |
| 41 | Kecamatan Mustikajaya | 180,000,000.00 |
| 42 | Kecamatan Medansatria | 180,000,000.00 |
| 43 | Kecamatan Pondokmelati | 180,000,000.00 |

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 5 Januari 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

## SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

## Ttd/Cap

## RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI A