PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 68 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN KOTA BANJARMASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang organisasi dan tats kerja unit pelaksana teknis dinas dan badan Kota Banjarmasin, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak - pajak daerah, maka perlu beberapa materi yang perlu dilakukan peninjauan untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa penataan kembali kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kezja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kota Banjarmasin;
- . 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepaegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan. Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan. Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN KOTA BANJARMASIN.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 15) di ubah dan berbunyi sebagai berikut :
I. Ketentuan Pasal 3 huruf 1 nomor 1,2,3,4,5 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :
Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :
Dinas Pendidikan :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Tengah; Pendidikan Kecamatan Banjarmasin
- 3) Unit Pelaksana Teknis Timur; Pendidikan Kecamatan Banjarmasin
- 4) Unit Pelaksana Teknis Selatan; Pendidikan Kecamatan. Banjarmasin
- 5) Unit Pelaksana Teknis Barat; Pendidikan Kecamatan Banjarmasin
- 6) Unit Pelaksana Teknis Utara. Pendidikan Kecamatan Banjarmasin
Dinas Kesehatan :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Penyakit;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah.
- c. Dinas Pertanian dan Perikanan :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Poliklinik Hewan dan Kebun Mini; Binatang
- 4) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura.
- d. Dinas Bina Marga :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Peralatan.
- e. Dinas Sumber Daya Air dan Drainase :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Peralatan.
- f. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Kemetrologian.
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
21. Pelayanan endudukan Kecamatan Kep 1) Unit Pelaksana Teknis Banjarmasin Tengah;
22. Pelayanan ndudukan Kecamatan Kepe 2) Unit Pelaksana Teknis Banjarmasin Timur;
23. Pelayanan endudukan Kecamatan Kep 3) Unit Pelaksana Teknis Banjarmasin Selatan;
24. Pelayanan ndudukan Kecamatan Kepe 4) Unit Pelaksana Teknis Banjarmasin Barat;
25. Pelayanan endudukan Kecamatan Kep 5) Unit Pelaksana Teknis Banjarmasin Utara.
- i. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terminal;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir.
- j. Divas Kebersihan dan Pertamanan :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan. Pengelolaan Sampah.
- k. Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa.
1. Dinas Pendapatan. Daerah :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara.
Dinas Pengelolaan Pasar :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor I.;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor II;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor III.
- n. Badan Keluarga Berencana, Perempuan : Pemberdayaan Masyarakat dan
5. Keluarga Berencana 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
6. Keluarga Berencana 2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kecamatan Banjarmasin Timur;
7. Keluarga Berencana 3) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
8. Keluarga Berencana 4) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kecamatan Banjarmasin Barat;
9. Keluarga Berencana 5) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kecamatan. Banjarmasin Utara.
- o. Badan Lingkungan Hidup :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan.
Pasal 26
Bagian Keduapuluhtiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan
- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan mempunyai tugas membantu sebagian tugas dinas dibidang pelayanan perpajakan daerah
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah dan perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
- b. pelaksanaan pendataan dalam rangka membantu Dinas dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perpajakan daerah skala kecamatan;
- d. pelayanan pembayaran dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan penagihan dibidang perpajakan daerah tingkat kecamatan;
- f. pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak-pajak daerah;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan
- h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
16. ( 5 ) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal H

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 26 De sember 2012

WALIKOTA BANJARMASIN,


MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 27 De somber 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 68

r 6 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

= 68 Tahun 2012

TANGGAL

• 26 De samba r 2012

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN