PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 7 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAIIA ESA BUPATI SIMALUNGUN, - a. bahvva bcrdasarkan kctcnluan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 2 .
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tclah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 1 ' ahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 3 .
Mcnimbang
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemcrinlahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Balubara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ,
10. Peraturan Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jcnis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kcpala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5179);
14. Peraturan Menleri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Intemasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdcsaan dan Pcrkotaan;
15. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tcnlang Organisasi dan Tata Kcrja Perangkat Dacrah Kabupatcn Simalungun Tahun 2008 (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Dacrah Kabupatcn Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tcnlang Perubahan Kedua alas Pcraturan Dacrah Kabupatcn Simalungun Nomor ,17 Tahun 2008 tcnlang Organisasi dan Tula Kcrja Porangkal Dacrah Kabupatcn Simalungun ( Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN dan
BUPATI SIMALUNGUN
MEMUTUSKAN:
Mcnctapkan :
RANCANGAN EERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 7 TA11UN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal I
Kelcntuan dalam Pcraturan Daerah Kabupatcn Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tcnlang Pajak Dacrah (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 sen " A " Nomor 7). diubah sebagai berikut :
Kelcntuan Pasal 61 diubah schingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 95
- b. bahvva untuk harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak. Dacrah dan Relribusi Dacrah dengan Pcraturan Dacrah yang bcrlaku di Kabupaten Simalungun dipandang perlu melakukan perubahan atas Pcraturan Dacrah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah;
- c. bahvva bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pcraturan Dacrah tentang Perubahan Atas Pcraturan Dacrah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Dacrah.
-
- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Nilai Jual Objek Pajak dibawah Rp. 1.000 . 000.000 ,-(satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0.1 % ( no! koma satu persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di atas Rp. 1.000.000.000.( satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima person ).
T
PasalII
Pcraturan Dacrali ini bcrlaku scjak tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengctahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Pcraturan Dacrah ini dcngan pcncmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupalcn Simalungun.
Dilctapkan di .. Pamalung Raya pada tanggal 3d ; " ^ 2012
4