KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2004 tentang PENGELOLAAN KOMPLEKS GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO (berlaku 18 Oktober 2004)
Pembukaan
Mengingat
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR94 TAHUN 2004 TENTANG
PENGELOLAAN KOMPLEKS GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mendayagunakan pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno secara lebih professional, transparan dan akutabel guna menunjang kegiatan dan kemajuan olahraga nasional sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional, dipandang perlu menyempurnakan pengaturan gelanggang oleharaga tersebut;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam, Gelanggana Olahraga Bung Karno dipandang perlu dipelihara, dikembangkan dan diletarikan sebagai "Peninggalan Nasional' (National Heritage);
- c. bahwa sambil menunggu disusunnya Undang\_undang yang mengatur mengenai "Peninggalan Nasional", Gelanggang Olahraga Bung Karno dipandang perlu ditetapkan sebagai "Peninggalan Nasional" dan dikelola oleh Pemerintah sampai dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf c, dipandang perlu menetapkan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO
Pasal1...
Pasal 1
Tanah dan bangunan yang berada dan berdiri di dalam maupun di luar Komplek Gelanggang Olahraga Bungkarno yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno, yang penguasaan dan pengelolaannya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1999 ditetapkan sebagai "Peninggaan Nasional" (National Heritage), dan dilanjutkan penguasaan serta pengelolaannya
Pasal 2
Untuk mengelola Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno dibentuk :
- a. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola; dan
- b. Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Direksi Pelaksana.
Pasal 3
Maksud dan tujuan pengelolaan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno adalah :
- a. mengurus dan memelihara Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno sebagai "Peninggalan Nasiona" guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan masyarakat;
- b. mengusahakab pemanfaatan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno, untuk menunjang kegiatan dan kemajuan olahraga nasional sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional.
Pasal 4
1. Susunan keanggotan Badan Pengelola adalah sebagai berikut :a
2. a.
3. Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Negara;
- b. Anggota :
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta;
5. Ketua Umum KONI Pusat.
- c. Seorang Sekretaris merangkap sebagai Anggota, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Persiden tersebut.
2. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dibantu oleh sebuah keskretaria yang pembentukan serta struktur organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola
Pasal 5
1. Badan Pengelolaan bertugas :
- a. menetapkan kebijakan umum pengelolaan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno;
- b. mengawasi kebijakn Direksi Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno dan memberikan nasihat kepada Direksi Pelaksana.
2. Kebikan umum pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan umum pengurusan dan pemeliharaan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno sebagai "Peninggalan Nasional"; dan
- b. kebijakan umum pengusahaan pemanfaatan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Badan Pengelola berwenang :
- a. memeriksa kas dan melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi Pelaksana;
- b. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
Direksi Pelaksana mengenai segala persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno;
- c. memberikan persetujuan kepada Direksi Pelaksanaan dalam hal melakukan perbuatan hokum tertentu;
-4 - d. meminta...
- d. meminta dan menunjuk auditor independen guna menilai kinerja Direksi Pelaksana;
- e. meminta Direksi Pelaksana untuk mengumumkan laporan keuangankepada masyarakat;
- f. meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu, dan/atau bekerjasama dengan para ahli atau konsultan sesuai kebutuhan.
##
PENJELASAN
Pasal 7
1. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola melaksanakan sidang pleno sedikitnya sekali dalam satu tahun. 2. Sidang pleno sebagaimana dimaksu dalam aya (1) dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pengelola. 3. Dalam hal dipandang perlu, Badan Pengelola dapat meminta Direksi Pelaksana untuk menghadiri sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
PENJELASAN
Pasal 8
1. Badan Pengelola berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Badan Pengelola melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Presiden. 3. Tata kerja Badan Pengelola ditetapkan oleh Ketua Badan pengelola setelah disetujui dalam sidang Badan Pengelola.
PENJELASAN
Pasal 9
1. Direksi Pelaksana terdiri dari seorang Ketua Direksi dan beberapa anggota Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola.( 2. Pengangkatan Direksi Pelaksana dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatuhan. 3. Masa jabatan Direksi Pelaksana ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 4. Direksi Pelaksana dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum habis masa jabatannya, apabila anggota Direksi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan melakukan tindakantindakan yang merugikan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta syarat-syarat Direksi Pelaksana, ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola.
PENJELASAN
Pasal 10
1. Direksi Pelaksana bertugas melaksanakan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengelola. 2. Tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengurusan dan pemeliharaan serta pengusahaan pemanfaatan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.
PENJELASAN
Pasal 11
1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direksi Pelaksana wajib : - a. menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; - b. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; - c. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala pelaksanaan tugas pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direksi Pelaksana berwenang : - a. mewakili Pemerintah dalam melakukan perbuatan hokum untuk kepentingan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno baik di dalam maupun di luar Pengadilan; - b. menetapkan kebijakan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengelola; - c. memanfaatkan hasil pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno sesuai kebijakan umum yang ditentukan oleh Badan Pengelola. 3. Dalam rangka mengusahakan pemanfaatn Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, Direksi Pelaksana wajib memeperolah persetujuan Badan Pengelola terlebih dahulu dalam hal ini mengadakan kerjasama dan/atau perikatan pihak lain sesuai ## ketentuan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 12
1. Direksi Pelaksana bertanggung jawab kepada Badan Pengelola dan menyampaikan laporan tahunan dan laporan berkala pelaksanaan tugasnya kepada Badan-badan Pengelola. 2. Persetujuan Badan Pengelolaan