Unknown Unknown Nomor 416 Tahun 1965 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI RAWAT JALAN ASKES DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR:
l~ \Aiiv'l"' 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI RAWAT JALAN ASKES DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa Tarif Pelayanan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 /MenkesjPer / II/20 11;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per /II/20 11 perlu dibuat Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan dana Kapitasi Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 20 12;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
/2. Undang-Undang .. ... .. ... .
- 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara : Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 16 I Menkes I Per I II I 20 11 ten tang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
MEMU"rUSKA'N :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI RAWAT JALAN ASKES DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS KABUPATEN TABALONG TAHU'N A'NGGARA'N 2012.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
12. Pemerintah Daerah ... ... .. ... ... .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
6. PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pejabat Negara, penerima pension, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya, serta dokter dan bid an Pegawai Tidak Tetap (PTT).
6. 7 . Peserta adalah pegawai negeri sipil, pejabat Negara, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
8. Anggota keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan.
9. Kapitasi Rawat Jalan Askes adalah cara pembayaran yang bersifat prospektif yang dilal{ukan oleh PT. Askes (Persero) kepada Pemberi Pelayanan Kese hatan rawat jalan termasuk Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas yang bersangku tan.
10. Raw at J alan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pacta pemberi pelayanan tingkat pertama termasuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat t.mum dan dilaksanakan pacta puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, danjatau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/ a tau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
12. Klaim adalah cara pembayaran yang bersifat retrospektif yaitu pembayaran yang dilal{ukan setelah pelayanan diberikan kepada Peserta Askes danjatau anggota keluarganya oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan termasuk Puskesmas.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, perawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
I 13. Pusat Kesehatan Masyarakat ... ... ... ... .
Pasal 2
- (1) Pembayaran Kapitasi Rawat Jalan Askes maupun Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas ditransfer langsung oleh PT. Askes (Persero) ke rekening Pengelola Askes Dinas Kesehatan;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pengelola Askes Dinas Kesehatan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dan dicatat di Kas Daerah sebagai penerimaan puskesmas.
Pasal 3
- (1) Jasa Pelayanan untuk Kapitasi Rawat Jalan Askes di Puskesmas sebesar 44% dari seluruh dana kapitasi rawat jalan yang dibayarkan oleh PT. Askes (Persero);
- (2) Jasa Pelayanan untuk Rawat Inap Tingkat Pertama dibayarkan sebesar 44% dari klaim yang dibayarkan oleh PT. Askes (Persero);
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan kembali ke masing-masing Puskesmas melalui DPA SKPD Dinas Kesehatan tahun 2012;
- (4) Pembagian Jasa Pelayanan di Puskesmas lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan beban ketjajkontribusi dalam pemberian pelayanan terhadap peserta Askes dan anggota keluarganya di wilayah kerja Puskesmas . . masmg-masmg.
Pasal 4
Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.
Pasal 5
PasalS
- (1) Puskesmas melaporkan langsung hasil pelayanan peserta Askes dan anggota keluarganya di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Cabang PT. Askes (Persero) dengan tembusan kepada Pengelola Askes Dinas Kesehatan;
- (2) Puskesmas wajib rr1elakukan pencatatan keuangan atas pembagian jasa pelayanan yang dite-rima.
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.
Pasa1. 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ## H. ABDEL FADILLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR