PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 53 Tahun 2016 tentang PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang: bahwa sesuai ketentuan Pasal 10, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 24 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 35 dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pihak terkait dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Pemilihan Kepala Desa serentak;
- b. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- c. pelantikan;
- d. pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 4
- (1) Pemilihan kepala Desa secara serentak di daerah dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu setiap gelombang paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 5
- (1) Dalam hal Desa yang tergabung dalam satu gelombang Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desanya ditunda dan dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (2) Selama penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 6
- (1) Desa yang tergabung dalam satu gelombang Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Kepala Desanya berhenti dengan sisa masa jabatan Kepala Desa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desanya dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa selama sisa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 7
- (1) Dalam hal Desa yang tergabung dalam satu gelombang Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Kepala Desanya berhenti dengan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka
dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desanya ditunda dan dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 8
Pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 9
- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa
jabatan, dengan ketentuan wajib melaksanakan cuti setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (4) Kepala Desa yang tidak mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Desa setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatan.
Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pemilihan
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 10
- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah dipimpin oleh pimpinan BPD yang dihadiri oleh:
- a. Camat;
- b. Kepala Desa dan perangkat Desa;
- c. unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- d. unsur tokoh masyarakat Desa.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penetapan keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 11
- (1) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa dengan persyaratan paling sedikit:
- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa;
- c. tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan
- d. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu Calon Kepala Desa.
- (2) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat pencalonan Kepala Desa ternyata mempunyai hubungan
keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu Calon Kepala Desa , maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan digantikan dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat Desa.
- (4) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan keputusan BPD.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 12
- (1) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang ditetapkan secara proporsional sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. seksi yang dipimpin oleh ketua seksi merangkap anggota; dan
- d. anggota.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan jumlah sesuai kebutuhan antara lain:
- a. seksi penjaringan dan penyaringan;
- b. seksi seleksi/ujian;
- c. seksi keamanan; dan
- d. seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran Pemilih dan penetapan DPS, DPTambahan dan DPT;
- d. melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa;
- e. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- f. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
- g. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa;
- h. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa;
- i. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- l. memfasilitasi penyediaan lokasi tempat pemungutan suara, peralatan dan perlengkapan tempat pemungutan suara;
- m. melaksanakan pemungutan suara;
- n. melaksanakan penghitungan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- p. menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- q. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan
- r. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 13
- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dilantik oleh pimpinan BPD.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengucapkan kata-kata sumpah/janji sebagai berikut: 'demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji); bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia
3. Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selalu berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; bahwa saya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, akan bekerja dengan cermat, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan'.
- (3) Pelantikan Panitia Pemilihan dapat dihadiri oleh unsur BPD, Kepala Desa, perangkat Desa, serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) BPD melaporkan hasil pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 14
- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pengadaan surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara, kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
- h. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 15
- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk tim pemantau kecamatan.
- (2) Tim pemantau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pemantau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
- b. memfasilitasi Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
- c. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian permasalahan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan
- d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 16
- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan eVoting, Bupati membentuk tim teknis peralatan e-Voting .
- (2) Tim teknis peralatan e-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis peralatan e-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan instalasi peralatan e-Voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
- b. melakukan pelatihan singkat kepada Panitia Pemilihan untuk dapat mempergunakan alat e-Voting .
- c. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
- d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-Voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-Voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
Paragraf 3 Penyusunan Program, Kegiatan dan Biaya
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 17
- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan program, kegiatan, dan biaya Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelantikan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan ketua BPD untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan
program, kegiatan, dan biaya Pemilihan Kepala Desa yang diusulkan.
- (3) Hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan mengumumkan tahapan Pemilihan Kepala Desa di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
Penyusunan Daftar Pemilih
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 18
- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran Pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, penduduk Desa harus memenuhi persyaratan antara lain:
- a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 19
- (1) Panitia Pemilihan menggunakan daftar Pemilih pada saat Pemilihan umum di Desa yang bersangkutan sebagai data bahan penyusunan DPS.
- (2)
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 20
- (1) DPS diumumkan selama 3 (tiga) hari di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (5) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus rukun tetangga, rukun warga, dan kepala dusun untuk dicatat sebagai Pemilih tambahan dalam DPT.
- (6) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman DPS, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DPTambahan.
- (7) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.
- (8) DPTambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan oleh Panitia Pemilihan di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data Pemilih tambahan.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 21
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTambahan menjadi DPT.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila pada saat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Kepala Desa berhalangan, maka dapat diwakili orang lain dengan dilengkapi surat kuasa.
- (4) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan DPT di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 22
- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan rekapitulasi DPT kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengadaan surat panggilan, surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 23
- (1) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 24
Kepala Desa yang masih menjabat, perangkat Desa, anggota BPD, pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa harus melengkapi:
1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
2. surat ijin tertulis dari Bupati;
3. surat keterangan tidak pernah menunggak kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan;
4. surat keterangan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- b. perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi:
1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
2. surat ijin tertulis dari Kepala Desa;
- c. anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi surat pernyataan akan berhenti sementara dari keanggotaan BPD setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- d. pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi:
1. surat ijin tertulis dari atasan yang berwenang;
2. serendah-rendahnya berpangkat pengatur muda (II/a), bagi pegawai negeri sipil, sersan dua bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan brigadir dua bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. copy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
4. persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 25
- (1) Kepala Desa yang masih menjabat mengajukan permohonan ijin cuti kepada Bupati setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Ijin cuti Kepala Desa diberikan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (3) Masa berlaku ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai tanggal pelaksanaan Kampanye sampai dengan tanggal penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti, Kepala Desa menugaskan sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, maka Bupati menugaskan pegawain negeri sipil dari kecamatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 26
- (1) Perangkat Desa mengajukan permohonan ijin cuti kepada Kepala Desa setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Ijin cuti perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (3) Masa berlaku ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai tanggal pelaksanaan Kampanye sampai dengan tanggal penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal perangkat Desa menjalankan cuti, Kepala Desa menugaskan perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana tugas perangkat Desa.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti, maka Camat memberikan surat izin cuti kepada perangkat Desa dimaksud.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 27
- (1) Permohonan izin bagi pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa diajukan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang bersangkutan dengan dilampiri:
- a. copy ijazah terakhir;
- b. copy surat keputusan pangkat terakhir;
- c. copy surat keputusan jabatan terakhir; dan
- d. copy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun terakhir.
- (2) Pemrosesan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Proses permohonan izin bagi pegawai negeri sipil yang berasal dari luar lingkup Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan dari pemerintah kabupaten/kota tempat kerja bersangkutan.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 28
- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa .
- (2) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi yang belum dilengkapi oleh Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberikan kesempatan untuk dilengkapi sampai dengan batas akhir masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Batas akhir masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pada pukul 00.00 WIB hari dan tanggal terakhir pendaftaran.
- (5) Panitia Pemilihan menolak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan/atau melengkapi kekurangan persyaratan administrasi melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 29
- (1) Apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berakhir dan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
- (2) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 30
- (1) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berakhir dan terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
- (2) Apabila masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
- (3) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dituangkan dalam berita acara serta melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (5) BPD
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 32
Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 33
- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
- (3) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dituangkan dalam berita acara serta melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (5) BPD melaporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 34
- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
- a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan; dan
- c. usia.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 35
- (1) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemberian skor:
- a. tidak pernah, dengan nilai 1 (satu);
- b. pernah pada 1 (satu) lembaga, dengan nilai 2 (dua);
- c. pernah pada 2 (dua) lembaga, dengan nilai 3 (tiga); dan
- d. pernah pada 3 (tiga) atau lebih lembaga, dengan nilai 4 (empat).
- (2) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemberian skor:
- a. lulusan sekolah menengah pertama, dengan nilai 1 (satu);
- b. lulusan sekolah menengah atas, dengan nilai 2 (dua);
- c. lulusan diploma, dengan nilai 3 (tiga);
- d. lulusan sarjana, dengan nilai 4 (empat); dan
- e. lulusan pasca sarjana, dengan nilai 5 (lima).
- (3) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian skor:
- a. umur 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan nilai 1 (satu);
- b. umur 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, dengan nilai 3 (tiga); dan
- c. umur 50 (lima puluh) tahun ke atas, dengan nilai 2 (dua).
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 36
- (1) Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon Kepala Desa memperoleh nilai tertinggi yang sama maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Bakal Calon Kepala Desa , kecuali yang memperoleh nilai tertinggi yang sama.
- (3) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan ketentuan:
- a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan;
- c. naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan berganda;
- d. naskah ujian dan naskah kunci jawaban diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian;
- e. Panitia Pemilihan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
- f. segera setelah selesai pelaksanaan ujian, Panitia Pemilihan melakukan koreksi dan penilaian hasil ujian serta mengumumkan hasilnya pada saat itu juga; dan
- g. pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat perolehan nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon
Kepala Desa, maka pada hari itu juga Panitia Pemilihan melakukan ujian tertulis tambahan yang diikuti Bakal Calon Kepala Desa kecuali yang memperoleh nilai tertinggi yang sama sampai diperoleh 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 39
- (1) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri setelah:
- a. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih; dan
- b. dilakukan pengundian nomor urut.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (3) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengganti semua biaya administrasi yang telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada bendahara Desa diketahui oleh Kepala Desa dan Panitia Pemilihan dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (1) Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat persiapan Kampanye dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kampanye dititikberatkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja Calon Kepala Desa kepada masyarakat.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 40
- (3) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat Desa;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh seluruh Calon Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib Kampanye dan jadwal pelaksanaan Kampanye yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 41
- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Dalam Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan Calon Kepala Desa lain;
- d. menghasut atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa lain;
- g. menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas disekitar tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali atas persetujuan seluruh Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa lain;
- i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan huruf j merupakan pelanggaran tata cara Kampanye dan dapat dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh Desa apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menimbulkan konflik.
- (5) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi tidak diperkenankan melaksanakan Kampanye selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 42
- (1) Pengaduan atas pelanggaran Kampanye Calon Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai bukti-bukti pelanggaran dan identitas lengkap pengadu.
- (2) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan tim pemantau kecamatan segera menindaklanjuti pengaduan dan memberikan tanggapan secara tertulis.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 43
- (1) Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang masih menjabat, perangkat Desa, dan anggota BPD dalam melaksanakan Kampanye dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa yang terkait dengan jabatannya.
- (2) Selama masa Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan cuti.
- (3) Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan Kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya dan harus melaksanakan cuti.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh pejabat atau komandan satuan yang berwenang.
- (5) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk sekretaris Desa melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
- (6) Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lowong atau berhalangan tetap, maka perangkat Desa yang lain ditunjuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
- (7) Dalam hal perangkat Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas perangkat Desa.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 44
- (1) Sebelum hari pemungutan suara, diberlakukan masa tenang selama 3 (tiga) hari.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh Calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga yang berkaitan dengan Kampanye.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 45
- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 46
- (1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat suara;
- b. kotak suara;
- c. bilik pemungutan suara;
- d. tinta;
- e. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- f. tempat pemungutan suara.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. salinan DPT;
- b. karet pengikat surat suara;
- c. lem/perekat;
- d. spidol;
- e. ballpoint;
- f. kantong plastik;
- g. sampul kertas; dan
- h. kertas karton untuk keperluan penghitungan suara.
- (4) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (5) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting , Panitia Pemilihan mempersiapkan:
- a. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdiri atas:
1. surat suara;
2. peralatan e-Voting ;
3. bilik pemungutan suara;
4. tinta; dan
5. tempat pemungutan suara.
- b. dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
1. salinan DPT;
2. karet pengikat surat suara;
3. lem/perekat;
4. spidol;
5. ballpoint;
6. kantong plastik; dan
7. sampul kertas.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 47
- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri atas:
- a. surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara cadangan sebanyak 5% (lima per seratus) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap tempat pemungutan suara;
- b. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap tempat pemungutan suara untuk setiap jenis pemilihan;
- c. bilik pemugutan suara paling sedikit 2 (dua) buah;
- d. tinta paling banyak 2 (dua) botol;
- e. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, dan tali pengikat; dan/atau
- f. peralatan e-Voting sebanyak 1 (satu) set pada setiap tempat pemungutan suara dalam hal dilaksanakan dengan e-Voting .
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. salinan DPT untuk tiap tempat pemungutan suara, masing-masing untuk:
1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. bahan Panitia Pemilihan untuk memeriksa namanama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- b. karet pengikat surat suara, sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat surat suara;
- c. lem/perekat, sebanyak 1 (satu) botol/tube;
- d. spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara, sebanyak 1 (satu) buah;
- e. ballpoint, sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- f. kantong plastik, sebanyak 2 (dua) buah;
- g. sampul kertas;
- h. kertas karton untuk keperluan penghitungan suara; dan
- i. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal kelompok penyelenggara pemungutan suara, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap tempat pemungutan suara.
- (3) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara dan kelengkapan lain serta
pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
Paragraf 8 Penyiapan Tempat Pemungutan Suara
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 48
- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan tempat pemungutan suara meliputi:
- a. ruang atau tempat Panitia Pemilihan;
- b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
- c. tempat duduk para Calon Kepala Desa disertai tanda gambar masing-masing Calon Kepala Desa;
- d. tempat duduk para Saksi Calon Kepala Desa;
- e. ruang tunggu para Pemilih;
- f. bilik suara;
- g. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e-Voting bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting ;
- h. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting ;
- i. surat suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto Calon Kepala Desa pada perangkat alat eVoting ;
- j. kertas dan alat penghitungan suara;
- k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan
- l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Tempat pemungutan suara dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Tempat pemungutan suara diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (4) Lokasi, bentuk dan tata letak tempat pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 49
- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) tempat pemungutan suara atau lebih.
- (2) Penambahan tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 50
- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, panitia Pemilihan melakukan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat sortir dan pelipatan surat suara.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilakukan dengan ketentuan:
- a. sebelum rapat Panitia Pemilihan dimulai, ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan sudah menandatangani semua surat suara dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan;
- b. satu per satu lembar surat suara yang sudah ditandatangani dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan
ditunjukkan kepada Calon Kepala Desa atau wakil Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan untuk mengetahui keabsahan surat suara;
- c. setiap surat suara yang dinyatakan sah dilipat oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan melipat surat suara;
- d. surat suara yang sudah dilipat dihitung oleh Panitia Pemilihan sesuai jumlah Pemilih tetap dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;
- e. terhadap surat suara cadangan oleh Panitia Pemilihan dilakukan penghitungan sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah Pemilih tetap dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara cadangan diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;
- f. surat suara dan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan ke dalam 2 (dua) amplop besar dan diberi tulisan menurut jenis dan jumlah surat suara didalamnya kemudian ditutup dan disegel; dan
- g. masing-masing amplop yang sudah ditutup dan disegel sebagaimana dimaksud pada huruf f beserta kelengkapan lainnya dimasukkan pada kotak suara kemudian dikunci dan disegel.
- (5) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa atau wakil Calon Kepala Desa .
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.
Paragraf 10 Pengumuman Dan Penyampaian Surat Undangan
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 51
- (1) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, dan nama tempat
pemungutan suara kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat-tempat strategis dan dapat dilakukan menggunakan media elektronik maupun media lokal.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 52
- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
- a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
- b. penandatanganan surat undangan oleh ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih dilakukan dengan cara:
- a. didampingi oleh salah satu pengurus Rukun Tetangga (RT) atau perangkat Desa; dan
- b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah diterima oleh Pemilih dan/atau keluarga Pemilih.
- (4) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih membawa surat undangan ke tempat pemungutan suara dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara.
Saksi Calon Kepala Desa
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 53
- (1) Setiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Saksi berasal dari unsur Pemilih yang dilengkapi dengan surat kuasa dari Calon Kepala Desa .
- (3) Surat kuasa penugasan saksi disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Calon Kepala Desa .
- (5) Saksi bertugas membantu dan mewakili Calon Kepala Desa dalam pemeriksaan surat suara, pemungutan suara, dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Saksi ikut menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (7) Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama dan foto Calon Kepala Desa .
Paragraf 12
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 54
- a. Ketua Panitia Pemilihan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
kepada anggota Panitia Pemilihan mengenai:
- a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara; dan
- b. pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan.
- b. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- c. Pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara.
- d. Dalam hal ketua Panitia Pemilihan berhalangan pada hari pemungutan suara, anggota Panitia Pemilihan memilih salah satu dari anggota Panitia Pemilihan sebagai ketua Panitia Pemilihan.
## Bagian Keempat Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Paragraf 1 Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara
PENJELASAN
Pasal 55
Sebelum rapat pemungutan suara, ketua Panitia Pemilihan bersama-sama anggota Panitia Pemilihan, dan saksi yang hadir melaksanakan kegiatan: - a. memeriksa tempat pemungutan suara dan perlengkapannya; - b. memasang salinan DPT dan daftar Calon Kepala Desa di tempat yang sudah ditentukan; - c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua Panitia Pemilihan; - d. mengatur tempat duduk para Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut; - e. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan - f. menerima surat penugasan sebagai saksi Calon Kepala Desa.
PENJELASAN
Pasal 56
- (1) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, Calon Kepala Desa dapat berada di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. - (2) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat digantikan dengan foto Calon Kepala Desa . - (3) Foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berukuran 10 (sepuluh) r dan ditempatkan di
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran, berdasarkan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panitia Pemilihan melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
- (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (6) Ketua Panitia Pemilihan membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan.

## Pasal 68

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
- a. memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan pada surat suara;
- c. yang dicoblos hanya satu tanda gambar;
- d. tanda coblos tepat atau dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon;
- f. tanda coblos pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan
- g. pencoblosan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah.
- (3) Surat suara juga dinyatakan tidak sah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
- a. terdapat tulisan atau coretan tambahan; dan
- b. surat suara rusak sehingga sebagian surat suara sobek/hilang yang disebabkan selain karena dicoblos dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan e-Voting , penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara:
- a. menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik setelah pemungutan suara selesai; dan
- b. mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik disaksikan oleh saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara penghitungan.

- c. apabila terdapat perbedaan data dalam berita acara pemungutan suara dengan hasil cetak alat e-Voting, maka:
1. penghitungan dinyatakan sah apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/ print out suara hasil cetak alat e-Voting ; dan
2. penghitungan dinyatakan tidak sah apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih sedikit dari struk/ print out suara hasil cetak alat e-Voting.
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan secara tertulis dipasang di dekat tempat pemungutan suara yang mudah dilihat oleh para Pemilih.

## Pasal 69

Setelah rapat penghitungan suara, ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan menyusun, menghitung dan memisahkan:

- a. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, diikat dengan karet gelang dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
- b. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet gelang dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

## Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan, serta saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi keabsahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

- (3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai.

## Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penghitungan suara.

## Pasal 72

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada Desa dengan tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada tempat pemungutan suara dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada Desa dengan tempat pemungutan suara hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.

## Bagian Kelima Tahapan Penetapan Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilengkapi berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Paling lambat 4 (empat) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
- a. keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
- b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- c. sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara; dan
- d. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal BPD tidak mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengusulkan kepada Bupati untuk pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

## Pasal 74

- (1) Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan BPD atau Camat.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

## Bagian Keenam Pembiayaan Pasal 75

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan persiapan, tahapan pencalonan dan tahapan penetapan.
- (3) Dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan pemungutan suara, terdiri atas:
- a. konsumsi;
- b. sewa tenda, meja, kursi, sound system;
- c. pembuatan tempat pemungutan suara; dan
- d. pengamanan di tempat pemungutan suara.
- (4) Dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa dikelola sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya Pemilihan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
- (6) Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya Pemilihan Kepala Desa dari Calon Kepala Desa.
- (8) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan Paragraf 1 Umum Pasal 76

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Camat.
- (5) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Pengaduan yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Penyelesaian Perselisihan Oleh Panitia Pemilihan

## Paragraf 2 Pasal 77

Panitia Pemilihan dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a Panitia Pemilihan melaporkan kepada Camat.

## Paragraf 3

## Penyelesaian Perselisihan Oleh Camat

## Pasal 78

- (1) Camat sebagai unsur tim pemantau Pemilihan kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa pada tahap awal.
- (2) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Camat dapat membentuk tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan di kecamatan dan unsur kecamatan.
- (4) Fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Camat dilakukan sebagai berikut:
- a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh pemohon melalui Panitia Pemilihan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon melalui Panitia Pemilihan;
- c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

## Pasal 79

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf f tidak tercapai kata mufakat, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

## Paragraf 4

## Penyelesaian Perselisihan Oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Pasal 80

Proses dan tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
- c. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

## Pasal 81

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Laporan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

## Pasal 82

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturutturut secara tertulis dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturutturut secara secara tertulis dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:
- a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, bagi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Camat; dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

## Pasal 83

Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan Kabupaten apabila:

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1); dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

## Pasal 84

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila:
- a. pemohon meninggal dunia;
- b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara tertulis dan sah oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan
- d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam berita acara gugurnya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

## Pasal 85

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar

Pemilih tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU Bagian Kesatu Umum Pasal 86

- (1) Selain Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak berhenti dengan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa selama sisa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (5) Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara BPD dengan Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desanya ditunda dan diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

## Pasal 87

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diselenggarakan melalui tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

## Pasal 88

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan persiapan dan pelaksanaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Tapahan Persiapan Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 89

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas dan berwenang:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Peserta Musyawarah Desa;
- d. melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- e. melakukan penyaringan melalui penelitian dan klarifikasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;

- f. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Musyawarah Desa;
- g. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Musyawarah Desa;
- h. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
- i. mempersiapkan dan menyampaikan undangan Musyawarah Desa;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- l. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan
- m. melaporlan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

## Pasal 90

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Bupati membentuk tim pemantau kabupaten dan kecamatan.
- (2) Tim pemantau kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 2 Penyusunan Program, Kegiatan, Dan Biaya Pasal 91

Ketentuan mengenai penyusunan program, kegiatan dan biaya pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk penyusunan program, kegiatan dan biaya pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

## Paragraf 3 Penyusunan Daftar Peserta Musyawarah Desa

## Pasal 92

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, penduduk Desa harus terdaftar sebagai peserta Musyawarah Desa .
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai peserta Musyawarah Desa, penduduk Desa harus memenuhi syarat antara lain:
- a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
- a. unsur Pemerintah Desa;
- b. unsur BPD;
- c. Calon Kepala Desa ; dan
- d. unsur masyarakat, antara lain:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidik;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Panitia Pemilihan didaftar sebagai peserta Musyawarah Desa .
- (5) Jumlah perwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPD dengan Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

## Pasal 93

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendataan calon Peserta Musyawarah Desa berdasarkan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar peserta Musyawarah Desa sementara.
- (3) Penetapan daftar peserta Musyawarah Desa sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Daftar peserta Musyawarah Desa sementara diumumkan selama 3 (tiga) hari di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masyarakat atau peserta dapat mengajukan usulan pergantian peserta dengan memberikan informasi yang meliputi:
- a. peserta yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. peserta sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
- c. peserta yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai peserta Musyawarah Desa; atau
- d. peserta yang sudah terdaftar mengusulkan digantikan orang lain yang memenuhi persyaratan.
- (6) Apabila usulan pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar peserta Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.

- (7) Panitia Pemilihan menetapkan daftar peserta Musyawarah Desa berdasarkan daftar peserta Musyawarah Desa sementara ditambah daftar peserta Musyawarah Desa hasil perubahan.
- (8) Penetapan daftar peserta Musyawarah Desa dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa .
- (9) Apabila pada saat penetapan daftar peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Calon Kepala Desa berhalangan, maka dapat diwakili orang lain dengan dilengkapi surat kuasa.
- (10) Penetapan daftar peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penetapan daftar peserta Musyawarah Desa.
- (11) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar peserta Musyawarah Desa di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat.

Paragraf 4 Persyaratan Pasal 94

Ketentuan mengenai persyaratan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk persyaratan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

## Paragraf 5 Penjaringan Pasal 95

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa .
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk

pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

## Pasal 96

- (1) Apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) berakhir dan terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Ketentuan mengenai perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf 6 Penyaringan Pasal 97

Ketentuan mengenai penyaringan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk penyaringan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

## Pasal 98

Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 99

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Ketentuan mengenai perperpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk perperpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

## Pasal 100

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tambahan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk seleksi tambahan pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

## Pasal 101

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

## Paragraf 7 Pengundian Nomor Urut Pasal 102

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Musyawarah Desa.

- (2) Ketentuan mengenai pengundian nomor urut pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk pengundian nomor urut pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

## Pasal 103

- (1) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri setelah:
- a. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Musyawarah Desa; dan
- b. dilakukan pengundian nomor urut.
- (2) Ketentuan mengenai Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan Calon Kepala Desa yang tersisa hanya 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, maka pelaksanaan Musyawarah Desa tetap dilanjutkan.

## Paragraf 8 Persiapan Musyawarah Desa

## Pasal 104

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat dan sarana/prasarna pendukung Musyawarah Desa.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa atau tempat lainnya yang layak.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.
- (4) Sarana/prasana pendukung Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsumsi dan alat konsumsi, meja/kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, Alat Tulis Kantor (ATK).

## Pasal 105

- (1) Paling lama 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan resmi kepada Peserta Musyawarah Desa .
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua BPD dan dibubuhi stempel BPD.
- (3) Ketentuan mengenai penyampaian surat undangan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk penyampaian surat undangan pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

## Pasal 106

- (1) Selain undangan resmi kepada Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Panitia Pemilihan dapat menyampaikan undangan tidak resmi.
- (2) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan pengumuman secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, seperti:
- a. papan pengumuman;
- b. pengeras suara di masjid;
- c. pesan singkat melalui telepon seluler;
- d. surat elektronik ( e-mail );
- e. atau situs laman ( website ) Desa.

## Pasal 107

- (1) Undangan Musyawarah Desa adalah:
- a. mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan ketua BPD, seperti : tim pemantau dari kabupaten atau kecamatan; dan
- b. anggota masyarakat Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) tetapi tidak terdaftar sebagai peserta.

- (2) Undangan dapat menyampaikan pendapat dalam Musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan Musyawarah Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Musyawarah Desa tanpa undangan ketua BPD.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (5) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam Musyawarah Desa melalui Panitia Pemilihan.
- (6) Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan.
- (7) Undangan dan wartawan menempati tempat yang disediakan.
- (8) Undangan, peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.

## Pasal 108

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, panitia Pemilihan menyiapkan surat suara.
- (2) Penyiapan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. semua surat suara ditandatangani dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan;
- b. surat suara yang disiapkan sebanyak jumlah Peserta Musyawarah Desa ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah Peserta Musyawarah Desa;
- c. surat suara dan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dimasukkan ke dalam amplop besar kemudian dimasukkan pada kotak suara, dikunci dan disegel; dan
- d. kotak suara disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

## Pasal 109

- (1) Setiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Saksi berasal dari peserta Musyawarah Desa yang dilengkapi dengan surat kuasa dari Calon Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai Saksi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk Saksi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (1) Pada saat Musyawarah Desa, Calon Kepala Desa wajib berada di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pencalonannya dinyatakan gugur dan Musyawarah Desa dilanjutkan dengan diikuti Calon Kepala Desa yang ada.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 110

## Pasal 111

- (1) BPD, Penjabat Kepala Desa, dan perangkat Desa wajib hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal BPD, Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya secara tertulis dengan alasan yang benar.
- (3) Ketidakhadiran BPD, Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada Peserta Musyawarah Desa.

## Pasal 112

- (1) Peserta Musyawarah Desa wajib membawa surat undangan pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Surat undangan diberikan kepada Pa