PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 24 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI ATAS KAYU RAKYAT PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TANAH MILIK (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Muaro Jambi, Retribusi atas kayu rakyat produksi hutan rakyat/tanah milik merupakan salah satu sumber Pandapatan Asli Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan retribusi atas kayu rakyat produksi hutan rakyat/tanah milik dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 507 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Tanah milik/hutan rakyat;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI ATAS KAYU RAKYAT PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TANAH MILIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis;
- g. Retribusi adalah pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten atas diberikannya Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat yang dikelola oleh perorangan atau Badan yang sifatnya tetap dengan jangka waktu maksimum 6 bulan;
- h. Hutan rakyat/Hutan Milik adalah Hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik, yang berada diluar kawasan hutan;
- i. Kayu rakyat adalah kayu, baik yang berasal dari budi daya maupun kayu alam yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik;
- j. Izin pemanfaatan kayu rakyat (IPKR) adalah izin yang diberikan kepada perorangan, koperasi, kelompok tani atau Badan Usaha yang bergerak dibidang perkayuan untuk menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu rakyat pada tanah milik/hutan rakyat;
- k. Laporan hasil produksi kayu rakyat adalah laporan realisasi produksi kayu rakyat yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disahkan petugas kehutanan untuk itu;
- l. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu rakyat adalah surat legalitas pengangkutan kayu rakyat dari lokasi IPKR ke industri penerima kayu, dimana SKSHH tersebut menyertai kayu yang diangkut;
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
- (1). Dengan nama Retribusi dipungut sebagai dasar pembayaran atas pengambilan kayu rakyat
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Objek Retribusi adalah realisasi Produksi IPKR pada Hutan Rakyat/tanah milik.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subyek pungutan Retribusi adalah perorangan atau Badan Hukum yang memperoleh IPKR pada hutan rakyat milik tanah.
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan Retribusi
BAB III - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 5
- (1). Retribusi wajib dibayar oleh pemegang IPKR atas kayu rakyat produksi hutan rakyat;
- (2). Pembayaran Retribusi dimaksud pada ayat (1)
BAB III - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 6
- (1). Tarif retribusi ditetapkan
BAB III - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 7
- (1). Penerimaan retribusi dimaksud pada Pasal 6 digunakan untuk menunjang pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- (2). 40 % dari penerimaan retribusi dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk kegiatan perencanaan, pembinaan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka rehabilitasi lahan, penghijauan dan pengembangan hutan rakyat;
- (3) Penggunaan dana retribusi tersebut pada ayat 2 diatur lebih lanjut melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Retribusi yang terutang dipungut di Kabupaten tempat izin tempat usaha diberikan.
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB V - SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB VI - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 10
- (1). Wajib retribusi harus mengisi dan menandatangani SPdORD;
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh wajib retribusi/kuasanya;
- (3). Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB VII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 11
- (1). ## BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12
- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;
TATA CARA PENAGIHAN
BAB X - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14
- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
K E B E R A T A N
BAB XI - K E B E R A T A N
Pasal 15
- (1). Wajib retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alas an yang jelas;
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ditetapkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XI - K E B E R A T A N
Pasal 16
- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 17
- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan Keputusan;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18
- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukansecara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi (SPMKR);
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ## BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21
- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
PENYIDIKAN
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 22
- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Memnta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO Z.BACHRI SALEH, SH

Penetapan: ## DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 13 MARET 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO DRS. MUCHTAR MUIS. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 24 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 24 TAHUN 2001
## TENTANG
## RETRIBUSI ATAS KAYU RAKYAT PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TANAH MILIK
## 1. UMUM
Bahwa Paraturan Daerah ini dibuat dan disusun berdasarkan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pada
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
```
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan Pembentukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi atas kayu rakyat produksi hutan rakyat/tanah milik, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur pemungutannya.
Walaupun pada hakekatnya retribusi atas kayu rakyat produksi hutan rakyat/tanah milik merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
```
```