PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 16 Tahun 2002 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BALANGAN TV BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk meningkatkan penyebarluasan informasi kegiatan program pembangunan yang telah maupun akan dilaksanakan oreh pemeriniah Kabupaten Balangan guna menunjang kemajuan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasar 14 ayar (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2\_002 tentang Penyiaran dan pasar T ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OOS, tentang P\_enyelenggaraan Penyiaran Lembaga penyiaran pubrik di Daerah Kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perru menetapkin peraturai Bupati Balangan tentang Lembaga penyiaran pubrik Lokar Balangan TV; b
1. Undang-Undang Repubrik rndonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO2 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a38g);
4. 2 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2\_003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lem'baran Negara Republik lndonesia Nomor 4265)-,
- J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun ?904 tentang Pembentukan peraturan perUndang\_ Undang Republik lndonesiaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a38g);
4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor t2b, Tambihan Lembaran Negara Rapublik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir derrgan Undang\_
Menetapkan
Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844),
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438)', 5.
- Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44BS)., 6
- Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3g Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737),
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); 8.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2O1O (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 22) I
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL BALANGAN TV
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Balangan
3. J" Bupati adalah Bupati Balangan
4. 4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, dan berJungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan Radio Republik Indonesia (RRl) dan Televisi Republik lndonesia (TVRI).
5. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi elektronik yang dilihat, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk gambar secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan" 5.
6. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu 6
7. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan. 7.
8. Siaran lklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. o.
9. RRI adalah Radio Republik lndonesia. o
10. TVRI adalah Televisi Republik lndonesia. 10.
11. KPI adalah Komisi Penyiaran lndonesia. 11
12. Tahun Takwim adalah tahun ## BAB II
SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independent dan netral.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (1)
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV dalam menjalankan fungsinya dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan Republik lndonesiaan yang berlaku. (2)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
PENDIRIAN DAN PERIZINAN
Bagian Kesatu Pendirian
BAB III - PENDIRIAN DAN PERIZINAN
Pasal 6
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV didirikan oleh Pemerintah Daerah. (1)
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan di Daerah dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut : (2)
- a. belum ada stasiun penyiaran RRI dan / atau TVRI di Daerah;
- b. tersedianya alokasi frekwensi;
- c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional;
- d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat melaksanakan operasional siarannya walaupun nantinya Stasiun RRI dan I atau TVRI didirikan di daerah, (J,l
Bagian Kedua Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
BAB III - PENDIRIAN DAN PERIZINAN
Pasal 7
- (1) Dewan Komisaris Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV sebanyak 3 (tiga) orang;
- (2) Tata cara dan mekanisme penerimaan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENDIRIAN DAN PERIZINAN
Pasal 8
Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Komisaris.
BAB III - PENDIRIAN DAN PERIZINAN
Pasal 9
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publlk Lokal Balangan TV mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
Bagian Ketiga Sumber Pembiayaan
BAB III - PENDIRIAN DAN PERIZINAN
Pasal 10
- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari .
- a. iuran penyiaran;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbanganmasyarakat;
- d. siaran iklan; dan
- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
Bagian Kesatu Isi Siaran
BAB IV - PELAKSANAAN SIARAN
Pasal 11
- lsi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib memuat paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri. (1)
- lsi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib memberikan perlindungan dan permberdayaan kepada khlayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acaz pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan / atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran. (2)
- lsi siaran Lembaga Lenyiaran Publik Lokal wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. (3)
- (4) lsi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV dilarang :
- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan / atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan atas golongan (SARA)'
- lsi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV dilarang memperolok, mere-ndahkan, melecehkan, dan I alau mengabaikan nilainilai agama, martabat manusia lndonesia, atau merusak hubungan international. (5)
- lsi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV yang dikemas dalam mata ucura siarah yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepeniingan nasional dan atau nilai yang berlaku di lndonesia serla tidak merusak hubungan dengan negara sahabat' (6)
- lsi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib mengikuti Pedoman Pedomln Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPl. (7)
Bagian Kedua Klasifikasi Acara Siaran
BAB IV - PELAKSANAAN SIARAN
Pasal 12
- lsi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV waiib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran' (1)
- Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran' (2)
- Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV Televisi wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas : (3)
- a. Layak untuk anak;
- b. Perlu didamPingi orang tua;
- c. Semua umur;
- d. HanYa untuk orang dewasa;
- (4) Klasifikasi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai pedoman perilaku Peny-iaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran'
Bagian Ketiga Bahasa Siaran
BAB IV - PELAKSANAAN SIARAN
Pasal 13
- Bahasa Pengantar Utama dalam penyelenggaraan program slaran nasional harus Bahasa lndonesia yang baik dan benar' (1)
- (2) Apabila diperlukan, Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
Bagian Keempat Relay dan Siaran Bersama
BAB IV - PELAKSANAAN SIARAN
Pasal 14
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV Radio wajib merelay RRI Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan. (1)
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV televisi wajib merelay TVRI Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan. (2)
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV dapat bekerja sama dengan lembaga penyiaran lain untuk melakukan siaran bersama dalam rangka meningkatkan mutu layanan siaran, sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini. (3)
Bagian Kelima Hak Siar dan Ralat Siaran
BAB IV - PELAKSANAAN SIARAN
Pasal 15
Penayangan acata siaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi wajib mencantumkan Hak Siar.
BAB IV - PELAKSANAAN SIARAN
Pasal 16
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan / atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan / atau kesalahan atas siaran dan I alau berita. (1)
- Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama sefta mendapat perlakuan utama. (2)
- Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggungjawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. (3)
Bagian Keenam Kegiatan Jurnalistik
BAB IV - PELAKSANAAN SIARAN
Pasal 17
Warlawan penyiaran publik lokal dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perUndangUndang Republik lndonesiaan yang berlaku.
Bagian Ketujuh ArsiP Siaran
BAB IV - PELAKSANAAN SIARAN
Pasal 18
- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah d lsiarkan.
- (2) Bahan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki nilai sejarah, nilai informisi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan uniuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perUndang-Undang Republik lndonesiaan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) tetap dapat dimanlaatkan untuk keperluan siaran oleh Lembaga Penyiaran Publik Daerah sebagai pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perUndang-Undang Republik lndonesiaan yang berlaku.
Bagian KedelaPan Siaran Iklan
BAB IV - PELAKSANAAN SIARAN
Pasal 19
- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati sifat, Fungsi dan Tujuan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Pasal3, dan Pasal 4.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
- a. promosi yang dihubungkan dengan aiaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelomPok lain;
- b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan alau zat adiktif;
- c. promosi rokok yang memperagakan wuiud rokok;
- d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilainilai agama; dan/atau
- e. eksploitasi anak dibawah umur'18 (delapan belas) tahun
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 20
Pasal 20
Dewan Direksi berlanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik lndonesiaan yang berlaku.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 20
Pasal 21
- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV adalah Tahun Takwim.
2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib membuat Laporan Tahunan, Laporan Berkala, dan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik lndonesiaan yang berlaku. (2)
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Bupati ini dibuat dalam jangka waktu sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal '10 Maret 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATM{ BALANGAN, /u/"yn RIDUAN DARLAN l. fi I LEMBARAN DAERAH KABU PATEN BALANGAN TAHUN 2UA NOMOR 16