Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peru bah an Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERA TU RAN DAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR 18 TAHUN 2007
TENT ANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peru bah an Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; .
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal bulan Nopember Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2007;
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten T anjung Jabung Timur (Lembaran Negara T ahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
2. Undang-Undang Nomor 12 T ahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 1994 (Lembaran Negara T ahun 1994 Nomor 62, T ambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara T ahun 1997 Nomor 41, T ambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 T ahun 2000 (Lembaran Negara Nomor Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara T ahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara T ahun 2004 Nomor 125, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahu 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara T ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara T ahun 2001 Nomor 118, Tam bah an Lembaran Negara Nomor4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
Menetapkan
3
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara T ahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim lnformasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 T ahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan PemerinJah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 T ahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Seri E Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
MEMUTUKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :
Jumlah Pendapatan
Rp. 9.003.000.000,-
Rp. 345.899.441.200,-
Rp. 11.449.198.232,-
Rp. 366.351.639.432,-
- 1 . Pendapatan :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
2. 1 ). Belanja Pegawai
3. 2). Belanja Sunga
4. 3). Belanja Subsidi
5. 4). Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
7. 6). Belanja Bagi Hasil
8. 7). Belanja Bantuan Keuangan
9. 8). Belanja Tidak Terduga
- b. Belanja Langsung
11. 1). Belanja Pegawai
12. 2). Belanja Barang dan Jasa
·
- 3). Belanja Modal
Jumlah Belanja Surplus/{Defisit)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp. 92.122.542.545,- Rp. 3.000.000.000,-
Rp. 8.307.903.727,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran T ahun Berkenaan
Rp. 89.122.542.545,-
Jumlah Pembiayaan Netto
Pasal 2
Rp. 64.366.441.200,-
Rp. 240.533.000.000,-
Rp. 41.000.000.000,-
- a. Dana bagi hasil sejumlah
- b. Dana alokasi umum sejumlah
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
- b. Retribusi Daerah sejumlah
Rp. 2.951.500.000,-
- c. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah .Rp. 1.100.000.000,-
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 3.579.500.000,-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
Rp.
1.372.000.000,-
- a. Pajak Daerah sejumlah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
Rp. 9.003.000.000,-
Rp. 345.899.441.200,-
- Rp. 11.449.198.232,- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- b. Dana Perimbangan sejumlah
- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
4
| Rp. | 141.518.474.906,- |
|-------------|----------------------|
| Rp. Rp. Rp. | 0,- 0,- 0,- |
| Rp. Rp. Rp. | 11.312.500.000,- 0,- |
| | 13.911.885.179,- |
| Rp. | 1.000.000.000,- |
Rp. 167.742.860.085,-
Rp. 40.954.310.936,-
Rp. 110.801.865.895,-
Rp. 127.667.241.334,-
Rp. 279.423.418.165,-
Rp. 447.166.278.250,-
Rp. (80.814.638.818,-)
5
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hi bah sejumlah
Rp.
..
.
- b. Dana darurat sejumlah
- c. Dana bagi hasil pajak sejumlah
Rp
Rp.
..
11.449.198.232,-
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp
.
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp .
Pasal 3
- (1 ). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belania :
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 167.742.860.085-
Rp. 279.423.418.165,-
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
- b. Belanja Langsung sejumlah
- Rp. 141.518.474.906,-
Rp
.
Rp
.
Rp
..
- Rp. 11.312.500.000,-
Rp
.
- Rp. 13.911.885.179,-
- Rp. 1.000.000.000,-
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- b. Belanja bunga sejumlah
- c. Belanja subsidi sejumlah
- d. Belanja Hibah sejumlah
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah
- f. Belanja bagi has ii sejumlah
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
Rp. 40.954.310.936,-
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
- c. Belanja modal sejumlah
Rp. 110.801.865.895,-
Rp.127.667.241.334,-
Pasal 4
- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: '·
- a. Penerimaan sejumlah
Rp. 92.122.542.545,-
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
3.000.000.000,-
- (2) Penenmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 92.122.542.545,-
.
.
7.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran

- VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Dae rah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan d1anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Kerangka

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran

- VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;

3. Lampiran Ill Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

- Ringkasan APBD; 1. Lampiran I

Organisasi;

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, lercantum dalam Lampiran yang merupakan baqlan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

## Pasal5

Rp

.

- Rp. 2.000.000.000,-

- Rp. 1.000.000.000,-

Rp

..

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

- b. Penyertaan modal pemerintah daerah sejumlah

- c. Pembayaran pokok utang sejumlah

- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

- (3) Penqekraran sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pernbiayaan :

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

Rp

.

- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

Rp

..

Rp

.

- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp

..

Rp

.

6

- b. Pencairan dana cadangan sejumlah

## Pasal6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di

Sarolangun

Pada tanggal

~'1- pabroort 2007

~ BUPAT~O~GUN

1-!µ

'°/-'

H. HASAN BASRI AGUS



Sarolangun

2007

Diundangkan di

Pada tanggal


Pembina TK. I NIP.080054513

SEKRETARIS DAERAH

ROLANGUN

K

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2007 NOMOR 18