PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR KEPADA PEGAWAtr NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa program peningkatan pendidikan bagi PNS melalui pemberian tugas belajar maupun Ijin belajar semakin diperlukan guna peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui lembaga Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta;
- bahwa untuk maksud tersebut , dipandang perlu mengatur ketentuan pemberian tugas belajar dan ijin belajar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dan menetapkan dalam suatu peraturan Walikota C.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun L96O Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asaal; 2.
Memperhatikan :
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2AAT Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a68O);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2At4; Tentang Aparatur Sipil Negara. {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 6 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5+9a\
3. Peraturan Presiden Nomor L2 Tahun L961 Tentang Tlrgas Belajar dan Ijin belqiar 5.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, Tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1956); 6.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OA2 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OOO Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, {tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a193); 7.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 8.
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SEI 18/M.PAN /5l2AA4 Tanggal 24 Mei 2OA4 tentang Pemberian T\rgas Belajar dan Ijin Belajar.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IJIN BEI,AJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.
BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Kotamobagu Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Kotamobagu.
4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu
5. TUgas belajar adalah pemberian tugas kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal maupun pendidikan khusus lainnya dengan meninggalkan tugas sehari-hari serta jabatannya baik struktural maupu.n fungsional.
6. Izin belajar adalah tzin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan pembelaj arar. pada pendidikan formal dan pendidikan khusus lainnya atas biaya sendiri tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Perencanaan prografit adalah proses penetapan kebutuhan program pendidikan yang dilakukan melalui tahapan analisa kebutuhan program tugas belajar dengan mempertirnbangkan ketersediaan anggaran setiap tahun anggaran dan hasilnya adalah rencana program.
8. Seleksi administrasi adalah proses penyaringan calon Pegawai tugas belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan yang dilakukan oleh BKDD Kota Kotamobagu.
9. Seleksi pra akademis adalah proses penyaringan calon Pegawai tugas belajar yang meliputi psikotes, wawancara dan tes potensi akademik dan dilaksanakan oleh Tim pelaksana tugas belajar atau pihak lain yang berkompeten.
10. Pembekalan adalah proses persiapan bagi Pegawai yang telah ditetapkan sebagai Pegawai tugas belajar dengan tduan memberikan informasi dan kompetensi dasar yang berkaitan dengan program tugas belajar yang dilakukan oleh BKDD Kota Kotamobagu.
9. Pengelolaan tugas belajar adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan program tugas belajar yang meliputi kegiatan administrasi keuangan dan administrasi pengolahan data dan informasi Pegawai tugas belajar. 11.
12. Monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi Pegawai tugas belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilaian Pegawai tugas belqfar yang dikoordinasikan oleh BKDD Kota Kotamobagu.
2. Konseling adalah tugas konsultatjf kedinasan baik mengenai akademis, psikologis, medis, personal, hak, kewqiiban dan tanggung jawab Pegawai tugas belajar. 13.
3. Evaluasi pasca tugas belajar adalah penilaian hasil akademik alumni tugas belajar sebagai bahan masukan pendayagunaan Pegawai yang dilakukan oleh Tim pelaksana tugas belajar. L4.
4. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai tugas belajar dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan atau pihak ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah mengalami kerugian. 16.
5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggt yang selanjutnya disingkat BAN-PT dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. t7.
6. Tim Pelaksana Tirgas Belajar adalah Tim yffig melakukan proses penyaringan calon Pegawai tugas belajar yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Asisten Administrasi Umum, Inspektorat, BKDD, Bagran Hukum, DPPKAD dan SKPD terkait. 18.
- (1) Tugas belqar bertujuan memberikan kesempatan kepada PNS untuk peningkatan tingkat pendidikan/keahlian guna mencapai kualifikasi kompetensi yang diharapkan untuk mengisi formasi darl kebutuhan organisasi.
BAB. II
TUJUAN
Pasal 2
- {2) lzin belqjar bertujuan mengakomodir keinginan PNS untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan khusus disesuaikan dengan kebutuhan bidang tugas maupun organisasinya.
BAB. III
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Bagian kesatu
Tugas dan Kewenangan
Pasal 3
- (1) Pemberian T\rgas Belajar Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada suatu perencanaan program yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantive maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan. Oleh karenanya sedapat mungkin penentuan dan jumlah kualilikasinya pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pemberian tugas belajar agar dilakukan secara selektif dan diberikan kepada PNS yang benar-benar menunjukan disiplin, prestasi kerja dan loyalitas yang baik serta cukup potensial untuk dipersiapkan sebagai tenaga pimpinan pada unit kerja bersangkutan di masa yang akan datang.
3. {3) Pemberian tugas belajar hanya dapat dipertimbangkan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau Perguruan Tinggr Negeri untuk program Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 {S3}. Terhadap pemberian T\rgas Belajar pada Perguruan Tinggi Swasta hanya dapat dipertimbangkan sepanjang lulusan pendidikan dengan jurusan/ bidang studi tersebut sangat dibutuhkan pada unit organisasi tersebut dan telah memiliki akreditasi "disamakan" oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dalam hal ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (4) Setiap pemberian tugas belajar diajukan oleh unit kerja yang bersangkutan kepada Walikota Kotamobagu dan ditetapkan dengan surat keputusan Walikota Kotamobagu
- (5) T\rgas Belajar di laksanakan didalam negeri maupun diluar Negeri baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/
Daerah maupun lembaga/Instansi Negeri/Swasta yang mensponsori ataupun atas biaya sendiri.
- (6) Beasiswa PNS tugas belajar yang dibebankan pada APBD Kota Kotamobagu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
Bagian Kedua
Program dan jangka waktu pendidikan
Pasal 4
Program tugas belajar meliputi program pendidikan Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) dan Pendidikan khusus profesi seperti Dokter spesialis, PerawatfBidan serta pendidikan kesetaraan.
Pasal 5
- (1) Jangka waktu untuk program diploma diberikan untuk paling lama 4 (empat) tahun;
- (2) Jangka waktu untuk prograln Sarjana (SU diberikan untuk paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Jangka waktu untuk program Magister/Strata 2 (S2) di berikan untuk paling lama 2 (dua) tahun, kecuali terhadap pendidikan Magister/Strata 2 (S2) yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih darr 2 (dua) tahun yang dibuktikan dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi;
- (4) Jangka waktu untuk program Doktor (S3) diberikan untuk paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) Jangka waktu untuk program khusus profesi dan kesetaraan disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut yang dibuktikan dengan surat keterangan.
Bagian Ketiga
Pasal 6
Persyaratan
Tlrgas belajar diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan - persyaratan, sebagai berikut :
- a. Persyaratan Umum, yaitu :
1. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
2. Telah menunjukan prestasi kerja yang baik, disiplin dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala unit keda yang bersangkutan;
3. Memiliki DP3/Daftar Penilaian Prestasi Keda PNS setiap unsur sekurang-kurangnya baik, dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. Tidak pernah mendapat hukuman disipiin tingkat sedang atau berat;
5. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter Penguji kesehatan yang di tunjuk Pemerintah Kota Kotamobagu
Persyaratan khusus, Yaitu:
1. Untuk tingkat DiplomalAkademi atau sederajat :
2. a).Pangkatsekurang-kurangnyapengaturMudaTkt.I, filb;
- b. Umur setinggi-tingginya 3O Tahun;
4. c.Lulusseleksiyangditentukanolehlembaga pendidikan'
2. Tingkat Sarjana (S1) atau yang sederajat :
- b. Umur setinggi-tingginya 35 Tahun;
- a. Pangkat sekurang-kurangnya pengatur, ll I c;
- c. Lulus seleksi yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan.
3. Untuk tingkat magister (S2) atau yang sederajat :
- b. Umur setinggi - tingginya 38 tahun;
- a. Pangkat sekurang-kurangnya penata Muda, lllla;
- c. Lulus seleksi yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan.
4. Untuk tingkat Doktor (S3) atau yang sederajat :
- b. Umur setinggi-tingginya 4O Tahun;
- a. Pangkat sekurang-kurangnya pefrata Muda Tingkat Lrrrlb;
- c. Lulus seleksi yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan.
5. Untuk pendidikan khusus profesi dan pendidikan Kesetaraan, persyaratan khusus disesuaikan dengan kebutuhan Pendidikan dimaksud'
'
Bagran Kelima
Perencanaan Program dan Survei Perguruan Tinggi
Pasal 7
- (1) Perencanaan program tugas belajar
Pasal 8
- (1) Rekrument bagi calon mahasiswa tugas bel4iar dengan menggunakan biaya dari APBD dilaksanakan dengan mekanisme permintaan calon yangmemenuhi syarat.
2. {2) Untuk calon mahasiswa tugas belajar dengan sponsor lainnya termasuk biaya sendiri, sebelrrm melaksanakan seleksi mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang membidangi kepegawaian datam hal ini Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu'
Pasal 9
- Pelaksanaan seleksi bagi calon mahasiswa tugas belajar dengan biaya APBD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni seleksi Administasi dan seleksi pra akademis' (1)
- Seleksi administrasi dilaksanakan dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan administrasi sesuai dengan persyaratan ytrtg telah ditentukan bagr calon Pegawai Tlrgas Belajar yang dilakukan oleh BKDD Kota Kotamobagu. {21
- seleksi Fra Akademis dilaksanakan oleh tim pelaksana hrgas belajar Pemerintah Kota Kotamobagu atau pihak (3)
Lain yang berkompeten yang meliputi psikotes, wawancara dan tes potensi akademik untuk mendapatkan calon PNS tugas belajar yang memenuhi syarat dan kapabel untuk diikutkan dalam seleksi akademis di Perguruan Tinggi.
- (a) Bagi calon mahasiswa tugas belajar yang tidak memenuhi mekanisme seleksi sebagaimana ayat {21 dan ayat (3) diatas melainkan melatui mekanisme pengusulan karena telah melalui seleksi perguruan tinggi, maka tetap diwajibkan melalui tahap seleksi administrasi dan seleksi pra akademis oleh tim pelaksana tugas belqiar.
Bagian ketujuh
Penyu.luhan / Konseling calon Mahasiswa T\rgas Belaj ar
Pasal 10
Calon mahasiswa tugas betrajar yang akan dikirim mengikuti tugas belajar terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dan penyuluhan/konseling yang dilaksanakan oleh tim pelaksana tugas belajar
Bagtan kedelapan
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
- (1) Selama Menjadi Pegawai Tlrgas Belajar, Segala administrasi kepegawaian berada dibawah pembinaan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu;
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu melaksanakan monitoring secara berkala terhadap kemajuan studi dari semua mahasiswa tugas belajar.
- (3) Evaluasi tugas belajar dilaksanakan setiap akhir tahun untuk mengetahui permasalahan - pefinasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas belajar serta upayaupaya peningkatan studi bagi mahasiswa.
Bagian kedelapan
Pemberdayaan Pasca Tugas Belajar
Pasal 12
Mahasiswa tugas belajar yang telah selesai melaksanakan Tugas belajar ditempatkan sesuai dengan formasi yang
^n..1
dibutuhkan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh dan bagi mahasiswa tugas belajar yang sebelumnya menduduki jabatan struktura,l atau jabatan fungsionai, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan tersedia dan yarrg bersangkutan memenuhi kualifikasi formasi jabatan itu.
Pasal 13
Mahasiswa tugas belajar yang telah selesai melaksanakan tugas beiajar wajib melaksanakan masa pengabdian bekerja minimal 10 tahun di Pemerintah Kota Kotamobagu terhitung sejak selesai melaksanakan Tugas Belajar.
BAB. IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian kesatu
Pasal 14
Pegawai tugas belajar selama mengikuti program tugas belajar diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kewajiban Pegawai Tugas Belajar
Pasal 15
- (1) Pegawai yang mengikuti program tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan wajib dibebaskan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional dan tugas pekerjaan sehari-hari.
- (2) Pegawai T\-rgas belajar wajib melapor secara tertulis setiap semester kepada Walikota Kotamobagu melalui Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu dengan melampirkan indeks prestasi (IP) pada semester bed alan / keterangan dari lembaga pendidikan.
3. {3) Setiap pegawai biaya tugas menyerahkan sebelumnya. T\rgas Belajar yang akan mendapatkan belajar semester berikutnya wajib indeks prestasi (IP) pada semester
- (4) Pegawai tugas belajar wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota Kotamobagu melalui Kepala Badan Kepegawaian dan diklat Daerah Kota Kotamobagu dengan melampirkan salinan ijasah yang dilegalisir, Indeks Prestasi kumulatif (IPK) dan laporan al*lirl skripsi/tesis/desertasi masing-masing 1 {satu) eksemplar Selambat - lambatnya i (satu) bulan terhitung mulai
tanggal telah menyelesaikan pendidikan dan atau telah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi
Bagian Ketiga
Larangan Pegawai Tugas Belajar
Pasal 16
Pegawai tugas belajar dilarang :
- a. Melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri SiPil;
- b. Melalaikan dan/atau dengan sengaja mempeqpanjang waktu pendidikan tugas belajar;
- c. Melanggar kode etik akademis;
- d. Melanggar tata. tertib akademis;
- e. Berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu selama masih menjalani kewajiban Pegawai Ttrgas Belajar;
- f. Dikenakan sanksi drop out oleh Perguruan Tinggi / Universitas/ Sekolah TinggilAkademis;
- g. Mengundurkan diri sebagai Pegawai tugas belajar tanpa alasan yang sah dan meyakinkan;
- h. Melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara selama minimal 1 (satu) tahun;
- i. Mengikuti pendidikan formal dan kegiatan lain sejenisnya;
- j. pindah Tugas/Mutasi dari lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu ke Provinsi/KabupatenlKota lainnya selama masih menjalani kewajiban Pegawai tugas belajar;
- k. Cuti diluar tanggungan Negara;
1. Mengikuti tugas belajar Untuk program studi berbeda dengan biaya sendiri atau sponsor lainnya-
BAB. V
SANKSI DAN TATA CARA TUNTUTAN GANTI RUGI
Bagian kesatu
Sanksi tindakan administrasi dan Hukuman Disiplin
- (u Pegawai tugas belajar dikenakan sanksi tindakan administrasi apabila melakukan larangan - larangan sebagaimana tersebut pada pasal L6 dan dikenakan tindakan administratif berupa pembatalan pemberian tugas bela,jar dengan ketentuan pegawai yang bersangkutan diharuskan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Kotamobagu baginya selama melaksanakan tugas belajar,
- Disamping sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2OLO. {2t
Bagran Kedua
Tata cara tuntutan ganti rugi
Pasal 18
- Pegawai tugas belajar yang dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Kotamobagu mengembalikan biaya yang telah diterima selama menjalani tugas belajar kepada Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu apabila Pegawai tugas belajar mengundurkan diri dan atau dinyatakan keluar (drop out) oleh Perguruan Tinggi/Universitas / Sekolah Tinggi/Akademi. (1)
- Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara angsuran sebesar 25% gEi yang diterima setiap bulan sampai dengan tuntas. (2|
- Secara tunai mengembalikan biaya yang telah diterima selama mengikuti tugas belajar kepada Pemerintah Kota Kotamobagu apabila berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS dan atau pindah tugas dalam dan atau dari Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (3)
- Secara tunai mengembalikan biaya yang telah diterima selama mengikuti tugas belajar kepada Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, apabila Pegawai tugas belajar terbukti melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara sekurangkurangnya 1 (satu) tahun atau lebih. (4)
PEMBERIAN IJIN BELAJAR
Bagran kesatu
Hak dan Kewajiban
BAB VI - PEMBERIAN IJIN BELAJAR
Pasal 19
- (1) Pegawai Negeri Sipil yar.g akan mengikuti ijin belajar mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sama seperti PNS lainnya dan pembinaan kepegawaiannya tetap berada pada unit kerja tempat PNS tersebut ditempatkan.
2. Pegawai yang melaksanakan iztn belajar w4iib melaksanakan studi tepat waktu sesuai yang ditetapkan dalam surat ijin belqiar dan setelah selesai melaporkan secara tertulis kepada Walikota Kotamobagu melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu dengan melampirkan salinan ijasah yang dilegalisir, Indeks Prestasi komulatif (IPK) dan Laporan Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi masing-masing 1(satu) eksemplar selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal penyelesaian pendidikan/Perguruan Tinggi/Universitas/ Sekolah Tinggi/ Akademi. {2)
3. Apabila belum menyelesaikan masa studi tepat waktu, dapat mengajukan perpanjangan tjin studi sepanjang memberikan alasan yang dapat diterima dan dipertan ggungi awabkan. (3)
Bagian kedua
Pejabat yang berwenang
BAB VI - PEMBERIAN IJIN BELAJAR
Pasal 20
Pejabat yang berwenang memberikan rjin belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pendidikan Diploma 1 sampai dengan IV, Sarjana {S1) dan pendidikan Profesi baik Keperawatan dan Kebidanan yaitu Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
- b. Pendidikan Magis161 (S2), termasuk pendidikan Dokter Spesialis, pendidikan Dolrtor (S3), yaitu Walikota Kotamobagu.
Bagian ketiga
Persyaratan
BAB VI - PEMBERIAN IJIN BELAJAR
Pasal 21
Ijin belajar untuk mengikuti pendidikan diberikan kepada pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan :
- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Bukan Calon Pegawai Negeri Sipil dan sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pangkat Golongan ruang minimal II/b untuk golongan II dan lllla dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun untuk golongan III;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat atau sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- d. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Negeri dan Swasta dengan status terakreditasi yang dibuktikan dengan surat keterangan asli dari lembaga Pendidikan;
- e. Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaanl tugas sehari-hari;
- f. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai yang bersangkutan;
- g. Bidang Pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- h. Pengusulan ijin belajar dilakukan sebelum melaksanakan perkuliahan;
- i. Tidak menuntut penyesuaian pangkat sesuai ijasah kecuali formasi memungkinkan.
Bagran keempat
Kelengkapan Berkas Administrasi
BAB VI - PEMBERIAN IJIN BELAJAR
Pasal 22
Sebagai bahan pertimbangan izin belalar, maka kelengkapan berkas administrasi yang harus disampaikan dalam rangka verivikasi adalah :
- a. Surat rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja;
- b. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat Akhir;
- c. Foto Copy DP3lDaftar Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurangkurangnya baik;
3. Surat Keterangan terdaftar dan aktif melaksanakan perkuliahan dari lembaga Pendidikan dengan mencantumkan jurusan yang bersangkutan ; d.
4. Melampirkan jadwal mata kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan; e.
5. Surat keterangan uraian tugas sesuai tugas pokok pada unit kerja; f.
6. Daftar Riwayat Hidup. o tr'
BAB \/II
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - PEMBERIAN IJIN BELAJAR
Pasal 23
Hal-hal yang belum Ditetapkan kemudian" diatur dalam peraturan ini akan
BAB VI - PEMBERIAN IJIN BELAJAR
Pasal 24
Peraturan Walikota ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkandi Kotamobagu Pada tanggal 6 l/tei 2OL4
| No. | Penselolah | Paraf |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|
| 1 | Kasubid Ttrgas Be{iar, Ijin Belaiar dan Uiian dinas | k |
| 2 | Kabid Diklat | { |
| 3 | Sekretaris BKDD | + |
| 4 | Kabag Hukum | C |
| 5 | Kepala BKDD | tr |
| 6 | Asisten Administrasi Umum | tr |
| 7 | Sekretaris Daerah | trt |
| 8 | Wakil Walikota | |
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kotamobagu 2OL4 Pada tanggal , tvlei

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGUC INA UTAMA MADYA NIP. 19610119 198803 1 008 ftwetrworA KoTAMoBAGU( Ir. TATONG BARA