PERATURAN BUPATI SITUHONDO Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bad,11, l·,·.1\_\ck1gg,1 ra ,Jaminan Sosial dan guna tertib administr; si pcngci·,)laan keuangan daerah terkait dengan peml&gt;;.h a ran daiia kapitasi oleh Badan Penyelenggara ,Jarnina;. SL)Si2I schagaimana diatur dalam Peraturan Pres,dcr: ."':11:10: l) Tahun 2013 tentang Jaminan Kesclwt:u, s, ::,, '.&lt;:;::.t:1:.1 Lelah diubah dengan Peraturan Pres i(kn : ; ~ ) 1 '.10 i i 1 ~ Tah un 2013, perlu membentuk Pcraiu:-;.;: l311pali tentang Pedoman Operasional Pc11yl·!c· .~!\1:.1r:wn ,Jaminan Kesehatan Nasional pada JJ1 .. ;~:kcs:rus dan Jaringannya di Kabupaten SituboncL,. 1. Undang-Undang :~0111or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nc1!,c1r: 1 : I. ·111 tJ,y,.11 hcgara Rcpublik Indonesia Tahun 200:~ r&lt;orn(;, ·1;, ·:· ; ;1n1ixihan Lcmbaran Negara Rcpublik lndorH:s11 ! (1!1JUI' ",2buJ; 2. Undang-Undang i\ !l nor Tahun 2004 tentang Perbendaharac,n i:l · .. iid ,1,c:1JJaran Negara Republik Indonesia Tahun .,:' . . ,1 i :\hr nor :i, Tambahan Lembaran Negara Rcpubiik 11,;iu1 1 csiLL ,\OJLc,r4355); 3. Undang-Und,L11,.;; .'~ .,rnor l;; Tahun 2004 tentang Pcmeriks;.iar: !·L'.r',:':-·;,;1.1::::r d,:n Tanggung Jawab Keuangan N cg,t,-a , : \_\_ : ;, b&lt;1 :; \_ ;1 ,-.: , .J,1ra Republik Indonesia Tahun 200'1 f\_J1:1u,· ,,t", , L,rnl:::;han Lembaran Negara Republik lnciunL·:,:;l .&lt;ornor iJ,IU()); 4. Undang-Undar:t-', ~:1 . ,,: 2c\_. Tah, 1n 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lem~;: i ,.· :\c-( ll":t ':'.1hun 2004 Nomor 116, Tambahan J..c:ii 1 ,J: ·; .. &lt;,-,!;,: it ni111or 4431); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaraf\ Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUHONDO NOMOR 8 TAilUN 2014
TENTAN1...i
.PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENG;~ARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMA~, DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN Sl'fUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHA1\ Y,\.NG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa dalam rangka n1cni:1gka1kan mutu pelayanan kesehatan dalarn pl:11,', ,:lu11,.g,ira.u1 ·,Jaminan Kesehatan Nasional scbaga1 fH ,:1ks;:11wan ketentuan Undang› Undang Nomor 40 Ttd ;tH1 2Lh)4 tcntang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan t · nchnf' -Un dang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bad,11, l·,·.1\_\ck1gg,1 ra ,Jaminan Sosial dan guna tertib administr; si pcngci·,)laan keuangan daerah terkait dengan peml&gt;;.h a ran daiia kapitasi oleh Badan Penyelenggara ,Jarnina;. SL)Si2I schagaimana diatur dalam Peraturan Pres,dcr: ."':11:10: l) Tahun 2013 tentang Jaminan Kesclwt:u, s, ::,, '.&lt;:;::.t:1:.1 Lelah diubah dengan Peraturan Pres i(kn : ; ~ ) 1 '.10 i i 1 ~ Tah un 2013, perlu membentuk Pcraiu:-;.;: l311pali tentang Pedoman Operasional Pc11yl·!c· .~!\1:.1r:wn ,Jaminan Kesehatan Nasional pada JJ1 .. ;~:kcs:rus dan Jaringannya di Kabupaten SituboncL,.
1. Undang-Undang :~0111or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nc1!,c1r: 1 : I. ·111 tJ,y,.11 hcgara Rcpublik Indonesia Tahun 200:~ r&lt;orn(;, ·1;, ·:· ; ;1n1ixihan Lcmbaran Negara Rcpublik lndorH:s11 ! (1!1JUI' ",2buJ;
2. Undang-Undang i\ !l nor Tahun 2004 tentang Perbendaharac,n i:l · .. iid ,1,c:1JJaran Negara Republik Indonesia Tahun .,:' . . ,1 i :\hr nor :i, Tambahan Lembaran Negara Rcpubiik 11,;iu1 1 csiLL ,\OJLc,r4355);
3. Undang-Und,L11,.;; .'~ .,rnor l;; Tahun 2004 tentang Pcmeriks;.iar: !·L'.r',:':-·;,;1.1::::r d,:n Tanggung Jawab Keuangan N cg,t,-a , : \_\_ : ;, b&lt;1 :; \_ ;1 ,-.: , .J,1ra Republik Indonesia Tahun 200'1 f\_J1:1u,· ,,t", , L,rnl:::;han Lembaran Negara Republik lnciunL·:,:;l .&lt;ornor iJ,IU());
4. Undang-Undar:t-', ~:1 . ,,: 2c\_. Tah, 1n 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lem~;: i ,.· :\c-( ll":t ':'.1hun 2004 Nomor 116, Tambahan J..c:ii 1 ,J: ·; .. &lt;,-,!;,: it ni111or 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaraf\ Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
Menetapkan
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/ SK/ll/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/Menkes/ SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 tahun 2011 Ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboraturium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21)
20. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 60);
6. 2 1. Peraturan Bupati nomor 61 Tahun 2011 ten tang Pedoman Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 61).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENT ANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARJNGANNYA DI KABUPATEN SITUBONDO
'BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati uda!ah Bupati Situbondo.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo ..
4. 4 . Kepala Dinas Kcsehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta rnemperoleh manfaat perneliharaan kesehatan dan perlindungan dalarn memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerjntah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas tanpa perawatan, Puskesmas dengan perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, pondok bersalin desa dan pondok kesehatan desa.
7. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah Asosiasi fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional.
9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ## BAB II
Kb.PESl!:RT AAN
Pas..! 2
- (1) Pescrta Jam1mw mencakup seluruh yang meliputi: . i~cscha ta n bersifat wajib dan rnasyara kal Kabupaten Situbondo a) PBJ Jaminan Kcschatan; dn n b) bukan PBI Jamin ~,n Kl·, - ;ch,, tan .
- (2) Peserta PBI ,Jamin.:n Kcschatan sebagaimana dimaksud ayat (: ; h .. :ru r a adalah Ex-peserta Jamkesmas.
6
- (3) Peserta bukan PL~! ,Jamir:an J&lt;csehatan sebagaimana ayat (1) huruf b adalah Lx-pcscrta Askcs, ,Jamsostek, TNI, Polri dan Mcrndiri.
PELAYANAN JAM~N'AN KESEHATAN
Bagian Kesatu Pelayanan yang dljamin
BAB III - PELAYANAN JAM~N'AN KESEHATAN
Pasal 3
Setiap peserta jamina11 kcschatan mcmpunyai hak mendapatkan pelayanan kcschatan yang meliputi:
- a. Pelayanan Ra~·at JuLrn Tingkat Pcrtama (RJTP), terdiri dari :
- 1) administr:1si pclaya,ian, mcliputi biaya administrasi pcndaftaran peserta untuk bcrobat, pcn}·1 ·di~,i-.m cfan pcmbcrian surat rujukan kc faskcs lanjuta n untuk penyakit yang tidak clapat ditangani di faskes tingkat pcrtama;
- 2) pclayanan prnn utif prcvcntif, meliputi kcgiatan penyulu ian kese\1atan perorangan, imunisasi d;,\_-;t1r , 1,clu:irga bl~rencana, skrining kcsehata1; Pn1y,:d i;:wn dan distribusi vaksin dan aL1t kontrasepsi dasar menjadi tanggung jawab .x:mc-rintah pusat dan/atau pemerintah dacrah. l~I\JS Kesehatan hanya mcmbiayai Jas,:, pclayanan pemberian vaksin clan alat kontrascpsi dasar yang sud ah tc rrna::; u ~: dalarn ka pi tasi, kecuali untuk ja~;a pclayanan pcmasangan IUD/lmpl:u1 cL1n Su11tik di daernh perifier diluar kapila si;
- 3) pcmeriksnan, pcngobatan, dan konsultasi medis;
- 4) pcmeriksaan ibu .-umdl , nilas. ibu menyusui dan bayi;
- 5) upaya penycrnl;uLan tcrhadap efek samping kontrasepsi;
- 6) rehabilitH ;; rncc!ik ,ins..ir·.
- 7) tindakan rncdis non spcsialistik, baik operatif maupun non orcn:tiif;
- 8) pclayanan ohat da11 bahan mcdis habis pakai;
- 9) pcmeriksaan pc:11 unjang diagnostik lal.JoratoriL!m tin,lkat pertamn (pemeriksaan darah :;l:ck r!1;.l.1L, (l·lcmdg!obin , apusan darah tcpi, tror:1:Josit, lcukosit, hematokrit, cosinofil, ,-:-:1rn~:i\_, ,~olongan darah, laju cndap darah, rnal:1ria) , urin sederhana (warn a, bcrnt jcrns, kejernihan, Ph, lcukosit, critrosi1) kscs scderhana (benzidin
1"""'.
- test, mikrDsk•ipik c1ci11g), gula darah sewaktu.
- 10) pcmcriksaa11 pcnunjang sederhana lain yang dapat dilakuk:rn di faskcs tingkat pcnama;
- 11) pelayanar; ni.J uk b;dik dari foskes lanjutan;
- 12) pclaksanaan Progra rn Pen ge lolaan Penyakit Kron is (Prob 11isJ.
Pclayanan Gigi, tcrd1ri dari ;
- 1) administrasi pcL1yanan, mcliputi biaya admi:1istrasi pcnu,.1rL,ran pcserta untuk berobat, pc1lycdiaaJJ dan pcmberian surat rujukc1n kc f'.1skes bnjutan untuk penyakit yang tidak ct,pat dita11gani di faskes tingkat pertama;
- 2) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
- 3) premcdikasi:'·-
- 4) kcgawatdaruLtlar. c:--) &lt;knt2l;
- 5) pencabutan gir,i s,\_Jlung 1 t&lt;Jpikal, infiltrasi);
- 6) pencabuta11 gibi pcrmancn tanpa penyulit;
- 7) obat pasca ek:-&gt;irak!:;i;
- 8) tumputan kornposit; (;IC;
- 9) skeling gigi ( lx dalam sctahun).
- c. Pelavanan Ra\\'a, l:1t&lt;J Tingkat Pertama (RITP), terdiri dari :
- 1) administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendarLtran peserta untuk berobat, pcm cd1aan dan pcmberian surat rujukun kl: iaskcs lanjutan untuk penyakit yang tidak ch pat d iu111gani di faskes tingkat pertarna;
- 2) pemeriksaan, medis; pcn;'.ob,1tan, dan konsultasi
- 3) pernwatan rl;rn al-w i\_ocL1si di ruang perawatan;
- 4) tindakan n1c(lIs kccil/scdcrl,ana oleh Dokter ataupun parnn 1cdis;
- 5) persalinan pl;! vugi,,arn lanpa pcnyulit maupun dengan penn!!ic;
- 6) pcmcriksaan 1)l:nunj,ing diagnostik selama masa pcrawatan;
- 7) pelayanan ob,11 ciaL bahan medis habis pakai sclama masa lA:r;,1\\i:,:.,.111;
- 8) pelayanan trdnsfu!-ii damh sesua1 indikasi medis.
- d. Pelayanan Ma1c-r11.J.l ch,11 :'\conarnl, tcrdiri dari:
- 1) Pelayanan 1\hC scsuai slcindar pelayanan KIA dengan frel&lt;u,·nsi 4 (;'rnpat) kali;
- 2) Pcrsalinan p-:::n;\ginam normal, di Puskcsmas/ ! 1 t 1skesr. :t:lS POl\ElJ / Klinik/Dokter Prak1 ik pcruc;rngu. · ,lan \_1cpring11ya serta Bidan Desa/ I ;id;;:1 hak '. ik m .. mdiri baik sebagai jcjaring atau Lukes lingkat pcrtama.
- 3) Penanganan pcr&lt;forahan pasca keguguran, persalinan pnv,t·Jnam dengan tindakan cmcrgcnsi da~ar;
- 4) Pemeriksaan PNC (lbu Nifas dan Neonatus), Pelayanan nil',1s diin'.eg~asikan antara pelayanan ibu niras, bayt baru lahir dan pelayanan KB pasca satin scsu,,1I standar pelayanan KIA Pelayamm 5ayi ban : lahir dilaku kan pada saat la.hir dan kunjung,t11 neonatal Pelayanan PNC bagi ibu da n bay1 baru lahi.r s esuai standar pelayanan Kl:\ dcnga n frekuensi 4 kali kunjungan, y;rng terdiri dari:
3. I . Pclayanan niras bagi ibu pasca melahirkan selama 'l2 (c-rnpai puluh dua ) ha ri;
2. Pelayana n !'NC l&gt;agi bayi baru lahir selama 28 (dua '.) uluh d c l;1pan) hari.
- 5) Pelayanan ti11dal« ;11 pasca pcrsalinan (mis. placenw manu:tl);
- 6) Pelayanan pra .·. : j uka n pada komplikasi kebidanan da:t nconitlal;
- 7) Pelayanan 1( !3 pa sca pcrscllinan untuk pcmasangan :
- l. IUD, lmpla11L;
2. Sunt.ik KB.
- 8) Pcnangana11 komplib isi h'.8 pa ska persalinan.
- e. Pelayanan Ambu!:rn, Li::·diri da ri ·
- 1) Pelayanan t\1:1bul : : : 1 mcrupakan pelayanan transportasi ;x1sic1~ ruj u kan dengan kondisi tcrtcntu, a n t:,r F,- . 1sili tas Kcschatan, disertai dengan ur:1:i a atau kcgiatan menjaga kestaLilan l&lt;:,ndi::;i pasicn dcngan tujuan penyclamala 11 1 1ya'A :1 pasicn.
- 2) Kondisi L crk1u1 :,:;,: l)agriimana dimaksud pada h uruf e angk.i i, ac!, 1 lah scbagai berikul :
1. kondisi p;,i sic:1 s.·suai indikasi medis bcrdasark,11, n:,&lt;, ,mu1dusi rncdis dari dokter yang mernv:,u;
2. kondisi kc:L.s pcraw,nan scsuai hak peserta penuh dc111 pasien sudah d irawat paling sedikit sc!:una J (tiga) hari pada kelas satu tingkat di atas h;;,J&lt;n ya;
16. :3. pasien ru ju k b.11ik ntwat memerluk;rn pclayanan faskes tuji !:,n. inap yang masih rawat map di
- 3) Pelayanan a n:b:..tlrn1 ha nya diberikan untuk rujukan :
18. 1 . sc sc1 m a :· ,\ ':;.,cs ti 1 ·; .~~:&lt; '°' L pert, ~ma ;
2. d ari fasi&lt;L'~: lingkat. pertama ke faskes rujukan:
3. scsama fr1:-; , :L::-; n 1 \_ 1uka.11 sekunder;
4. dari faskci; ~;cku ., dcr kl: fa.ske~ L ersicr; dan
5. rujukan l J ,Ji ;&lt; ,·. ~ faskcs dengan tipe di bm-\'ahnv,.1.
g
- 4) Pclayanan J\mbulnr: yang Lidak dijamin adalah:
1. j cmput pasic1 1 sdain dari Faskes (rumah, jala n, lok;isi b in)·
2. mcnganlar pnsi,:n k,: selain F'askes;
4. 3 . rujukan parsial (ar..tar jc1npul pasien atau spc::nmen daLi rn rangka mendapatkan pcmcriksrw1 i rwnunjang atau tindakan, yang rncrupaka n rangl:aian perawatan pasicn di s,dc1l1 !- ,, tu Faskcs);
4. /\mbulan/ rnotiil j, na;,:ah;
5. Pasien rujuk ualik rawat jalan.
Ba.gian Kcdua
Pelayanan• yang Tidak Dijamin
Pas ... 1 4
Jenis Pelayanan yan~,. t id,.!, dijamin dalam pelayanan jaminan keseh;1tan, rnt:·li p 11ti
- a. pelayana11 kescLi,L,:11 yc:,ng d ilakukan tanpa melalui prosedu,· scoagaimar..i diatur dalam peraturan yang :Jc:1 :,lci;
- b. pelayanan keseh;.!t.dn yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang t ic fok ljckcrja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalan1 kca.daan da rurat;
- C. pelayanan keschalan yang tcla h dijamin oleh program Jamin.:111 &gt;:;cclakaan kerja terhadap penyakit atau ccc 1 ~ : L .I ai-::i bat. kccclakaan kerja atau hubungan kcrja;
- d. pelayanan keschnLrn .'-ang tch1h dijamin oleh program jamina1i kccdakaan lalu lintas yang bersifat wajib san!pc.ti :· ilai yang ditanggung oleh program jaminar: k(·cclaki1an lalu lilltas;
- e. pelayanan kcsehau:111 y:rn!' dilakuka n di luar negeri;
- f. pelayanan kcsehatan un1 :. :k L1ju a n estctik;
- g. pelayanan untuk n :. ·n 1 t;lt:,:-;i infertiliLas;
- h. pelayanan rneraLil«.111 ,,.i~i lonodonsi);
1. gangguan kcseh,-,ta n / pt.:1 1 \_ ,·ak it a kib:H ketergantungan obat dan/ atau alk&lt;,lH&gt;I
- J. ganggu.an kcsehaL:.;.n akibal sengaja menyakiti diri sendiri, atau al&lt;il,a t melakt:kan hobi yang membahayakan dir: su1c.ii:·i ;
- k. pengobatan ko,1q1ic111c:. t.cr, :ti terna tif dan tradisional, tcrm,:i· , u k :,kupuntur, chiropractic, y;, r, g :)t i .. im dinyatakan
BAB III - PELAYANAN JAM~N'AN KESEHATAN
Pasal 5
- (1) Prosedur pclayanan kcschatan di faskes t ingkat pertama, sebagui bcrikut :
- a. pescrta mcnunjukkcin kartu idcntitas BPJS Keschdtan {proses .. d .-.,i:-1i-;Lrasi);
- b. faskes mclakuknn pcngccckan kcabsahan kartu pescrla;
- c. faskes mcla k uk,111 pcrnc riksa an kesehatan/ pemberian tinck1ka11 ;
- d. sctdah mcnc\ip:1tk:m pelayanan, peserta mcnandatangc1r:; kmbar bukti pclayanan yang disediakan &lt; ,!ch n1c.1sing-rnasing fa skes dan bila dipcrlukan pcscrt3 :11::rn 1:wmpcroleh obat;
- e. apabiJa pcsc··t: - , rn,'rn~ )utuhkan pemeriksaan kchamilan, pcrnalin::1n dun pasca melahirkan, maka pclay,wc:rn dap:11 di:akukan olch bidan atau dokter umun:;
- f. bila hasil pl:mn ik--;, ,:, n dokter tcrnyata peserta rncmerlukan pcntt:ri ksann alaupun tindakan spesialis/ su b-spt:si:ll ;s scsuai dengan indikasi med i s, maka :' 1 1s l «'S t i: ig ka t pertama akan rncmberikan sU1 a t rujuk~m ke faskes tingkat lanjutan y:mg bchrja~"-1 ma dcngan BPJS Kesehatan svst:ai ck11ga:1 sistcm rujukan yang berlaku;
- g. Surat rujukan disccliakan oJ..:~h masing-masing faskes dengan f",1rrna t scsua. ketentuan BPJS dan bcrlaku unLui&lt; pcriodc maksimal 1 (satu) bulan sej ak tanggal ruj uk,tn dilcrbitkan;
- h. faskes wajib ::-:cL,kt1i-:an penc:atatan pelayanan dan tnH.laka: ' &gt;,n~~ tc·lnl. dilaKu kan ke dalam Aplikasi Sis tern Ir, t"t&gt;rrT,asi Manajemcn yang . tclah discdialurn Hl&gt;,J::-; K,;sehatan.
- (2) Prosedur Pclay: ,nnn ;~; ,, ·at I nap Tingkat Pertama (RITP), scbagai lxrikut :
- a. pcst;rta d au.1n.P, kc J;i-;l:c'.; tingkat pertama yang memiliki fasii;t;;; Cd\, ,, ; i n ·.p;
- b. faskcs dap,ll. :;· icl.ty;:1:1: pcscna yang terdaftar maupun p('scn .. i .i ::::·1~ , dir;tjuk dari faskes tingkn l pert;.; 1 n ;, : a in;
- c. pcscna mcrnmJ1..:kka11 :dc;ilitas i3PJS Kesehatan;
- d. faskes melakukan 1 x-ngccckan kcabsahan kartu pcscrta;
. . .
-
- e. faskes mclakukan pcmcriksaan, perawatan, pembcrian tindakan, obat dan BMHP;
- f. setelah mcndapatka.n pelayanan peserta menandatangani lcrnbar bukti pelayanan .yang disediakan olch rnasing-rnasing faskes;
- g. faskes wajib mclakukan pencatatan pelayanan dan tindakan \_vang Lelah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistcrn lnforrnat-;i Manajcmen yang telah disediakan BP.JS KcsC:-1atan;
- h. pcscrta dapat d:n1Juk kc faskes tingkat lanjutan bila sccara indika si mcdis dipcrlukan.
- (3) Prosedur Pelayanan Kcbidanun dan Neonatal, antara lain:
- a. pcscrta mcincriksakan keharnilan (ANC) pada faskes tingkat pc,·uuna atau jejaringnya sesuai dengan prosed ur pcrneriksaan di faskes tingkat pcrtarna;
- b. pemeriksaan /\f\C dan PNC dilakukan pada satu lempat yang ~umc1, misalnya pemeriksaan ANC dilakukan pada bidan jejaring maka diharapkan proses pcrsaiinan dan pemeriksaan PNC juga dilakuk,n1 p;,da bidan jejaring tersebut;
- c. pemeriksaan /\NC dan PNC tidak dapat dilakukan pada tcmpat y;,,ng bc:·bcch kecuali dalam keadaan darurat;
- d. pemeriksaan :\\JC dcrn PNC pada tempat yang sama dimaksudkan t:11tuk:
- 1) ketcrat:unin pcilC,l1E,t8n partograf;
- 2) monitoring tcrhadap pcrkcmbangan kehamilan;
12. 3} mernudahka1, c!abrn ·1dministrasi pengajuan klairn kc BI\J~; KcsdwuJn,
SISTEiif PEIVIBAYARAN
BAB V - SISTEiif PEIVIBAYARAN
Pasal 6
- (1) Sistem pembay~u-;,,1 kap1L1t;i iJada rawat jalan tingkat pertama, adalah scbag:j bcrik.ut :
- a. faskes yang dibayarkan kapitasi adalah faskes yang bckerjasan,a clcn:;an IH\JS Kesehatan;
3. b . biaya pclayan::,: l~ .r· :) dibr:1yar dcngan kapitasi, yaitu berdasr-,duin jt11nlah peserta yang terdaftar di faskcs terscbut Uinpa pcngcnaan iuran biaya kcpad a pcscr u1:
- c. bcsaran kapilcl',i stan :!ar Jitctapkan oleh Menteri Kesehatan;
- d. ketentuan nonu1 kapitr1si dan besaran kapitasi diatur bcrdas:, drn 11 kcscpakatan antara BPJS dcngan r ◄'oru rn i\ sosi£11-;i F;, s ilit:as Kesehatan.
- (2) Pelayanan Raw:,j t i :,ap Ti ngkat Perta ma dibayarkan dengan sistcm p;~l~cl rav/1.ll inap per hari rawat
- ## BAB VI
TAIUF PELAYANAN
BAB V - SISTEiif PEIVIBAYARAN
Pasal 7
- (1) Tarif pclayurn.11. ;;csehatan rawat jalan tingkat pertarna ditetapkit:. bnd,1sarkan sistcm pembiayaan kapitasi ckngan bcs:tran kapitasi per jiwa per bulan sesuai dengan pt·r,11 ur,\_,n \_\'Bng berlaku.
- (2) Tarif non kapit:1 '.ii -1 n tuk pcl,1:v·anan kcsehatan rawat inap Lingkat pcrL1:nn dan pclayanan maternal dan neonatal ditctapk;n &lt;..;\_:~:1-:ai dcngan peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk tarif pcL,y;L:ar: ambulan merupakan hasil B I\J S Kcsehatan bersama kesepakalan :1n':ira penycdia lay:1n,u1 :1rnLLL8.n L crgantung pada jarak tempuh antarn l;:!::l:cc.; pcrujttk dcngan faskes tujuan rujuka1:, s:'::w1i dcngan tarif yang berlaku di Daerah.
PEMANFAATAN D.-'.~;A HASIL KAPITASI DAN NON IL'i..PITASI
P:isul 8
- " (1) Dana hasil Kc1pitas: cbn Non Kapilasi di Puskesmas dan Jaringanny.1 li:Lru :;; disctor bruto ke Kas Daerah melalui Dina s Kvschatar sch:,gai pcnerimaan daerah, selanjutnya aka11 (i 1,\·:rnbJikc:r1 kc Puskesmas melalui mekanisrrlc kcu:.1n~ 1 \_:, ! 1 , : i,E i·c. d 1 \_
- (2) Seluruh pcneri111n,,:·1 sc·bawiimana dimaksud pada ayat (1) akan dikcr:1l)a!ikan scluruhnya ke Puskesmas dan jaringa nny:. d:,iarn kornponcn ,Jasa Pelayanan dan Jasa Sararn1.
- (3) Alokasi anggaran : llllttk kornponen ,Jasa Pelayanan sebesar 40% (vin:i it pduh :,crseratus) dan alokasi anggaran untuk k, ·-:::poncn ,hsa Sarana sebesar 60% (enam pu! uh JJt !':-,( \_-\_\_ u :-,1
- (4) Pemanfaa tan j:1:-;ri ;i,: i,.v-1 :-: c:1 :· 1 kapitasi sebagaimana dimaksud a\·;u ('.; \_ , t.i: 0 e1 :Jr cl cngun pola sebagai berikut:
I"',
- a. Paling Linggi -/·:o (1 l .juh pcrseratus) dari jasa pclayanan, ch1k:«t',ikan untuk anggaran pembinaan y:ir:'.'. lxrltubungan langsung maupun tidak langsung :lcr.g;rn upuya peningkatan mutu pclayanan publik kllususnya dibidang kesehatan atau bidang 1,1i1! y1ci;11· 1-clcvan;
- b. Sclebihnya di~JDkas1kan untuk jasa pelayanan yang dib::i~~1 benhsarkcin sistcm indeksing (indexing) d,in pcrniJuboLan (rating) yang telah ditctapkan.
- 5) Dikecualikan pcrn;:r:l,:;1 1 :.n sdmgaimana dimaksud pada ayut (4) y,1it.,, pacb jas,:1 pelayanan klaim non kapitasi.
- 6) Penggunaan koin:!01wn jasa sarana sebagaimana dimaksucl pada :i;&lt;,: (3) 1.1cliputi;
- a. bclanja adrnl:-1istr 1si pcrkantoran (surat mcnyurat, /\Tl~. b;i t,, ng cctakan, penggandaan, d11);
- b. bclanja p(·11ic: h:1 1 · 1:1 1 1 :·ingan untuk sarana prasarana, ;1'.:1 :cs,·r:,:Lar~ cLm gcclung {ruangan);
- c. belanja UJ()dal tt·rhatas scpcrti alat medik sederhana, kum;~ u L:r, ins\ rumen set bedah minor yang mcrup;i!,·,:: kurpcnct: tariff;
- d. bclanja obat ,)L:t;un 1 .c:1 o:Jal subsidi;
- e. bclanja pcrlAJ:alan J.:,.·schatan (bahan alat habis pakai) yang ·.cr\Ju us lcrmasuk reangensia, oksigcn, nc:~:11:\, :,.r:i radiologi serta kertas print EKG/USO;
- f. bclanja 1rn·ttiJ,:lair tcrb'.HG&lt;s serta penunjang pclayanan (Iii ,':1. sp?·ci, sarung bantal, kasur, gorden, dll);
- g. bclanja per;d 1,:,:1 rurn:1h Lmgga (dapur);
- h. bclanja ako::i,J: si lJ;.vi ;::,.sicn;
1. bclanja buh;1n bi,k,,r :-ninyak (BBM) rujukan;
- j. rnwrasional , ;1~L \:u: tl-rb~iLts;
- k. biaya pemclii1,:: &lt;:111 kcncbr.i;rn (Ambulan/Pusling) tcrbatas;
- l. bclanja bah:.111 :~u:i;:1L dan pcrcontohan;
- m. pt:ndidikan cL1:: ;:&gt;L·i,tl.L:n1 Su1J1bcr Daya Manusia;
- n. studi bandi11,;. u:,tuk 1xni11gkatan mutu pelayanan kc.:schatan;
- o. biaya rna1,&lt;1jc .. 1c:. Lcri11c1suk superv1s1 dan konsulwsi pv::.,y,n .. 11 di P,1:-;kcsmas.
PELAPORAN JAl\~lNA1~ KESEHATAN NASIONAL
Pa!c;al 9
Pelayanan kcschaL.111 c:,:la :n J)COf'1·;1rn Jarninan Kesehatan Nasional pada l'us1,\·s:u.1s -.Lt11 ,h11·ingannya di Kabupaten Situbondo dilapork.ir. ,&lt;·; I )i:Lts l~\'SC'hatan paling lam bat tanggal 5 bulan bcriku1.L1y;1.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 3 FEB 2~ 14

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ## BAB IX ## PE:tv.:BINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ## Pas:11 10

Penandatangan: - 1) Kepala Dinas Kcschala,1 sebagai pcnanggungjawab pelaksana pembinaan, pcnga\vasan dan perneriksaan terhadap pclaksanaan p:·ogram ,Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupal~n s; 1 ubondo. - 2) Secara teknis pclaks,111,,; n pcmbinaan, pcngawasan dan pemeriksaan scbaga1 mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Saveguarding Kabupaten.

Penandatangan: - 3) Hasil pembinaan, pen~awasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kcpmla Bupati. ## BAI: X ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 11

Penandatangan: Peraturan Bupati ini bcrlaku ;-:;cjak tanggal diundangkan . . orang rnt..:ngnahuinya, memerintahkan Agar setiap pengundangan penempatannya Situbondo Pcralura1: Bupati mi dengan dalam !Lrita Daerah Kabupaten l). t :tapkan di Situbondo p,1da tanggal 1 9 FEB 2~ 14

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO~ CsWIGIAR? DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR (s