PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 10 Tahun 2016 tentang No Description (berlaku 09 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
:
|
-.
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Pan NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
a. bahwa sehubungan: dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus dig uk. pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran P' dan Belanja Daerah tahun anggran 2016: runakan:-unt endapatan
- b. bahwa berdasi: sertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
1. Pasal 18 ayat (6) Undafig-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
3. 1945, 2. Undang-undang. Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
Sai
Aa
Ta intan
ba
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun:2003-Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3.
- Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undan Indonesia tahuh 5
- Negara Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram. Bagian -Bafat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indone 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350): Tah Siatahun 4 .
- ang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan paran:Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 00), Undang-Und egara (Lemt Indonesia Nomor 44 6
- Undang-Undang Nomior 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran sin 7. Negara Repubii c Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), :
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438): 8.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), |
- Indonesia Tahun-2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan 9. jak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
11. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir: dengan: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58,: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
12. Ke aturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentan pala Daerah Lembaran Neg a Republik Indonesia T g Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Indonesia Nomor 4028) ahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara
|
- rintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Ler epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 13 Per P€me D Rep Pemerint Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi omor 21 Tahun 2007 entang Perubahan Keti dan Keuangan. Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12): ga atas Pera dengan Peraturan 004 ientan edudukan Protokoler dan Kenangan Di. Aman A turan Pemerintah Nomor 24 Tahun - Aa -Indonesia T 'ur2007-Nomor 47 1 Te
15. Hi: tah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 2005 Peraturan Indonesia Tahun «
- itah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Li Negala Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrior 4502): 14 Peraturan Pemerir (Lembaran Nev
16. Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5):
18. Peraturan Pemerintah ahan Lembaran Negar epublik Indonesia Nomor 457 6) Nomor 58 Tahun 2005 entang Pengelolaan Keu epublik Indonesia Tah angan Daerah (Lembaran Negara un 2005 Nomor 140
17. Peraturan Pemerint omor 56 Tahun 2005 tent epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 amb ang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
.
19. ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pe elayanan Minimal (Le mbaran N. yusunan dan penerapan Standar cgara Republik Indonesia Nomor gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran 4585)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4593), '
22. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ( TN n Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara cpublik Indonesia Nomor 4712)
4. . P craturan Pemerintah"Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14): 21
23. eraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 entan gStandarAkuntansiPemerintahan epublik. Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ambahanLembaran Ne ( Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 527 2)
"
|
Menetapkan
:
ANGGARAN 2016
PeraturanPernerintahNomor 2 Tahun 2012 tentangHibah
24.
(
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari . Anggaran Pendapatan dari dan Belanja Daerah: 1 1 N
25. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor.5,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527 2), n..Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana rapa-kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang erupanan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peratura telah.bebe h Pe
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan ' Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016: ,
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN
Anggaran Pendapatan dan
Pasal 1
I
- a. Semula
2. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 930.792.234.521,- bertambah sejumlah Rp. 2.997.183.767,-. sehingga.menjadi.Rp.-933.789.418.288,dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan
- b. Bertambah/(berkurang)
.
Rp. 930.792.234.521,-
.
Rp. 2.997.183.767,-
Rp. 933.789.418.288,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
3
Belanja 2.
aa
-
- a. Semula,
- PEN b. Bertambah/(berkurang) .
Rp. 996.226.960.321,-
Rp. 57.977.776.145,-
| Rp. 1.054.204.736.466,- Rp.(
Jumlah-Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan
120.415.318.178,-)
3. Pembiayaan
- | da. Penerimaan
- 1) Semula
- Ta
- Rp.
66.684.725.800,-
- 2) Bertambah / (berkurang) h,
Rp.
54.980.592.378.-
Jumlah
Penerimaan.'setelah
Perubahan
Rp.
121.665.318.178,-
- b. Pengeluaran
|
|
- 1) Semula
- Rp.
1.250.000.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran
Rp.
O,-
setelah Perubahan
Rp.
1.250.000.000,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan
Rp.
120.415.318.178,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp:
O,-
Pasal 2
- Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. 1
- 1) Semula 0 2) Bertambah/ (berkurang)
|
- Rp.
17.114.669.288,-
Rp.
O.-
Jumlah Pendapatan Asli.
- serah setelah Perubahan | D5
Rp. 17.114.669.288,-
- b. Dana perimbangan sejumlah 1) Semula DN
0 Rp. 787.507.330.233,-
|
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 2.497.183.767,-
- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah-yang sah sejumlah
Rp. 790.004.514.000,-
- 1) Semula
Rp. 126.170.235.000,- Rp...
- 2) Bertambah/(berkurang) JumlahLain-lain
aa
500.000.000,-
pendapatan
daerah yang sah
setelah Perubahan Rp.
126.670.235.000,-
Ia.
.
|
f
1
'Bj
- pajak 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)
- Pendapatan Asii baerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak:daerah . a
- 2) .Bertambah/(berkurangi
- 1) 'Semula
- Rp.
3.309.000.000,-
Rp. Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
2
- 2) Bertambah/ (berkurang)
0,-
700.632.850,-
0,-
|
Rp.
Rp. Jumlah Retribusi daerah. setelah Perubahan
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 1.980.036.438,-
Rp. O,Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 1.980.036.438,-
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
3. Rp. 11.125.600.000,-
4. Rp.
setelah Perubahan Rp.
11.125.000.000,-
O,Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi hasil Pajak/Bukan |
Rp. 45.633.519.033,-
Rp. (3.919.261.033,-|
Rp. 41.714.258.000,-
Rp. 509.430.093.000,-
Jumlah Bagi hasil Pajak/Bukan pajak setelah Perubahan
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Dana alokasi umum
Rp. 493.078.172.000,- setelah Perubahan
«
Rp. 3.309.000.000,-
Rp. 700.632.850,-
Rp.
16.351.921.000,-
.
Ha hakim
/
1
4
:
to bom
5 Tg emngn bg,
- Semula 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 248.795.639.200,-
Rp. (9.935.476.200,-)
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan a
-
TTDana alokasi. kh usus 4)
Rp.
@ Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
238.860.163.000,-
- a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- Rp. 7.070.300.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,-
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
setelah Perubahan
- Rp. 7.070.300.000,-
- b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) Semula
Rp. 119.099.935.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp O,-
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
setelah Perubahan
- Rp. 119.099.935.000,-
- Cc. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula
- Rp. O,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 500.000.000,-
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus
setelah
Perubahan Rp.
,
500.000.000,-
Pasal 3
- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 486.318.640.955,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. ( 6.438.639.689,-)
- Jumlah Belanja Tidak Langsung
- setelah Perubahan
- Rp. 479.880.001.266,-
- b. Belanja Langsung
|
- 1) Semula
- | 2) 'Bertarmbah/(berkurang)
Rp. 509.908.319.366,-
Rp. Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
64,416.415.334-
- Rp. 574.324.735.200,-
- 1 Semula
f
|
|
1
4
1
- « Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai (2) Belanja Tidak Lan
- 1) Semula
- Rp. 307.050.469.215,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) /
- Rp (13.473.055.689.-)
- Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan
Rp. 293.577.413.526,- |
- b.. Belanja Subsidi
- 1) Semula
Rp. 5.629.373.500,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
'Rp Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubaho
O,-
Rp.
5.629.373.500,-
- Cc. Belanja Hibah
- 1) Semula
- Rp. 11.509.125.000,-
- 2) hN
Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp. 1.984.000.000,-
Rp.
13.493.125.000,-
- d. Belanja Bantuan sosial
- 1) Semula
- Rp.
10.886.900.000,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
4.792.500.000,-
Jumlah Belanja Bantuan sosial
setelah Perubahan
Rp.
15.679.400.000,-
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
- 1) Semula
Rp.
144.242.773.240,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
257.916.000,-
Jumlah Belanja Bantuan sosial
setelah Perubahan
Rp.
144.500.689.240,-
Belanja tidak terduga
- 1) Semula
:
- Rp. 7.000.000.000,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan
0,-
Rp.
7.000.000.000,-
- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( a. Belanja pegawai 1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- 2) Bertambah/ (berkurang) 1
Rp. 23.926.379.351,-
- 1) Semula
Rp.
1.688.703.408,-
Rp. 25.615.082.759,-
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan
1
:
.
- b. Belanja Belanja barang dan jasa n
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 275.930.968.584,-
- '17 'Semula
Rp. 17.000.076.402,Jumiah Belanja Belanja barang dan jasa setelah Perubahan
- 'c. Belanja Modal ".1) Semula NM
Rp. 45.727.636.024,-
'Rp. 210.050.971.431,-
|
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 255.778.607.455,-
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Pasal 4
- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- 1) Semula
- a. Penerimaan Pembiayaan
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp.
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurangi
Rp.
121.665.318.178,-
1.250.000.000,-
- Rp.
- Rp. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
0,-
- Rp. 1,250.000.000,-
- Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penerimaan dari Sisa Kas Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
66.684.725.800,-
Rp.
- Rp.
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
54.980.592.378,-
- Rp. 121.665.318.178,-
- Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. penyertaan modal (investasi) daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
1.250.000.000,-
Rp. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Fa
Rp.
1.250.000.000,-
- Rp.
O.-
Rp. 54.980.592.378,-
66.684.725.800,-
Rp. 292.931.044.986,-
Permata
Pasal 5
| Iebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- sudh Lampiran1 Ringkasan Perubahan APBD:
- Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD: 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan
- "2. LampiranII
- 4.
- pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan, 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara: 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan: 7.
- pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah: 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini:
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati Seram Bagian Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

&amp;

'

T

turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pera

## Pasal 7

A ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Ag

Ditetapkan di Bula Pada tanggal 09 Desember 2016 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Diundangkan di Bula

Pada tanggal 09 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIANTIMUR, ttd.

## SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 164 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU :

34/1/2016

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

DR. ADAM RUMBAIIFAR NIP. 197410152007121001


«

ttd. ABDUL MUKTI KELIOBAS