PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 77 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BIMA (berlaku 22 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan penduduk di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat pada umumnya, dan khususnya di wilayah Kecamatan RasanaE, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayahnya dengan ciri pemerintahan perkotaan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan RasanaE;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka Pembentukan Kota Administratif Bima perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
Menetapkan
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA
: ADMINISTRATIF BIMA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
- b. ilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
- c. Wilayah Kecamatan RasanaE adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Membentuk Kota Administratif Bima dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
Tujuan Pembentukan kota Administratif Bima adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna yang merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah, serta sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Pemerintah Kota Administratif Bima berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima.
- (2) Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pengembangan wilayah Kota Administratif Bima, apabila dipandang perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Bima.
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 5
Pemerintah Kota Administratif Bima menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima pada khususnya.
PENATAAN WILAYAH
BAB IV - PENATAAN WILAYAH
Pasal 6
Wilayah Kota Administratif Bima meliputi semua Kelurahan dan Desa yang termasuk Kecamatan RasanaE, yang terdiri dari :
1. Desa Kolo;
2. Desa Jatiwangi;
3. Desa Jatibaru;
4. Kelurahan Melayu;
5. Kelurahan Tanjung;
6. Kelurahan SaraE;
7. Kelurahan NaE;
8. Kelurahan Monggonao;
9. Kelurahan Paruga;
10. Kelurahan SambinaE;
11. Kelurahan Sadia;
12. Desa Santi;
13. Kelurahan Penatoi;
14. Kelurahan Penaran;
15. Kelurahan Rabangodu;
16. Desa Rontu;
17. Desa Nitu;
18. Desa Rabadompu;
19. Kelurahan Kumbe;
20. Desa PenanaE;
21. Desa Ntobo;
22. Desa Kendo;
23. Desa Nungga;
19. 24.Desa Dodu;
20. 25.Desa Lampe.
BAB IV - PENATAAN WILAYAH
Pasal 7
- (1) Guna mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Bima ditata menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu :
Wilayah Kecamatan RasanaE Barat, terdiri dari :
1. Desa Kolo;
2. Desa Jatiwangi;
3. Desa Jatibaru;
4. Kelurahan Melayu;
5. Kelurahan Tanjung;
6. Kelurahan SaraE;
7. Kelurahan NaE;
8. Kelurahan Monggonao;
9. Kelurahan Paruga;
10. Kelurahan SambinaE;
11. Kelurahan Sadia;
12. Desa Santi.
Wilayah Kecamatan RasanaE Timur, terdiri dari :
1. Kelurahan PenatoI;
2. Kelurahan Penaraga;
3. Kelurahan Rabangodu;
4. Desa Rontu;
5. Desa Nitu;
6. Kelurahan Rabadompu;
7. Kelurahan NaE
8. Desa PenanaE;
9. Desa Ntobo;
10. Desa Kendo;
11. Desa Nungga;
12. Desa Dodu;
13. Desa Lampe.
- (2) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasa12, berkedudukan di Kota Bima.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan RasanaE Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berkedudukan di Kelurahan Paruga.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan RasanaE Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kelurahan Rabadompu.
BAB IV - PENATAAN WILAYAH
Pasal 8
Batas Wilayah kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
STRUKTUR ORGANISASI
BAB V - STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Pemerintahan Kota Administratif Bima ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kota Administratif.
- (2) Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 10
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Kota Administratif Bima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bima, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan RasanaE yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Pejabat yang berwenang mengatur susunan Organisasi Pemerintahan Kota Administratif Bima, Kecamatan RasanaE Barat, dan RasanaE Timur.
- (2) Segala Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bima yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan RasanaE sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintah Kota Administratif Bima.
- (3) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status dan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bima atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Wilayah Kecamatan RasanaE sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dihapus.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE