PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 3 Tahun 2015 tentang PENILAIAN DAN PENANDATANGANAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya penilaian prestasi kerja yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu diatur mengenai penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian dan Penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembantukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tetang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tetang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tetang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tetang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tetang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tetang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN DAN PENANDATANGANAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
5. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
4. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistimatis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja PNS.
6. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
7. Prilaku Kerja adalah : setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
BAB II - PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 2
Penilaian Prestasi Kerja PNS terdiri atas unsur :
- b. Prilaku Kerja.
- a. SKP; dan
BAB II - PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 3
- (1) Setiap PNS dilingkup pemerintah Provinsi Jambi wajib menyusun SKP ## BAB III
PENILAIAN
Bagian Kesatu
Penilaian dan Penandatanganan Capaian SKP
BAB II - PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 4
- (1) Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target.
- (2) Dalam hal realisasi kerja melebihi target, maka penilaian capaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus).
- (3) Penandatanganan hasil penilaian capaian SKP dilakukan oleh pejabat penilai pada formulir Penilaian SKP.
Bagian Kedua
Penilaian dan Penandatanganan Prilaku Kerja
BAB II - PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 5
- (1) Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
- (2) Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:
- b. integritas;
- a. orientasi pelayanan;
- c. komitmen;
- e. kerjasama; dan
- d. disiplin;
- f. kepemimpinan.
- (3) Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS yang dinilai, penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (4) Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).
- a. 91 - 100 :
sangat baik
- b. 76-90 :
baik
- c. 6I-75
-
cukup
- d. 51-60 :
kurang
- e. 50 ke bawah :
buruk
Bagian Ketiga Penilaian Prestasi Kerja PNS
BAB II - PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 6
- (1) Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
- a. 91 - ke atas
-
Sangat Baik
- b. 76-90
-
Baik
- c. 6l-75
:
Cukup
- d. 51-60 :
Kurang
- e. 50 ke bawah
:
Buruk
- (2) Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
- (4) Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur SKP dan unsur perilaku kerja.
Bagian Keempat
Prosedur Penilaian Prestasi Kerja
BAB II - PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 7
- (1) Pejabat penilai memberikan penilaian secara obyektif dan membubuhkan tandatangan yang selanjutnya diberikan secara langsung oleh pejabat penilai kepada PNS yang dinilai.
- (2) PNS yang dinilai dan telah menerima dan tidak keberatan dengan hasil penilaian prestasi kerja sebagamana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya hasil penilaian prestasi kerja.
BAB II - PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 8
- (1) Dalam hal PNS yang dinilai dan/atau pejabat penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh atasan pejabat nilai.
- (2) PNS yang dinilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penilaian pretasi kerja.
- (3) Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.
BAB II - PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 9
- (1) Dalam hal PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian, maka PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai alasan-alasan kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja.
- (2) Atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan yang diajukan wajib memeriksa hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya.
- (3) Berdasarkan
PENJELASAN
Pembukaan
dari pejabat penilai dan PNS yang dinilai, atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final.
- (4) Dalam dal terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS.
## Bagian Keempat
## Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai
##
PENJELASAN
Pasal 10
- (1) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 11

- (1) Apabila pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai dalam keadaan lowong/belum terisi, maka pejabat yang berwenang menjadi pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai adalah pejabat struktural yang berada setingkat lebih tinggi eselonnya dari pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai tersebut.
- (2) Pejabat struktural/fungsional umum kecuali fungsional tertentu yang pangkat/golongan ruangnya lebih tinggi dari atasan langsung (pejabat penilai), kontrak kerja dilakukan dengan atasan pejabat penilai sekaligus menjadi pejabat penilai, dan disahkan oleh atasan dari atasan pejabat penilai.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 13 Pebruari 2015

GUBERNUR JAMBI, ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 13 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 3

## LAMPIRAN

KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENILAIAN DAN PENANDATANGANAN SASARAN

## PEJABAT PENANDATANGAN SKP DAN PEJABAT PENILAI SERTA ATASAN PEJABAT PENILAI PADA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

| NO | PERANGKAT DAERAH/ JABATAN | PEJABAT PENILAI/ PENANDATANGAN SKP | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sekretariat Daerah | | |
| 1 | a. Sekretaris Daerah | Gubernur | Gubernur |
| 1 | b. Staf Ahli Gubernur | Gubernur | Gubernur |
| 1 | c. Asisten Sekda | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 1 | d. Kepala Biro | Asisten Sekda | Sekretaris Daerah |
| 1 | e. Kepala Bagian | Kepala Biro | Asisten Sekda |
| 1 | f. Kepala Sub Bagian | Kepala Bagian | Kepala Biro |
| 1 | g. Fungsional Umum | Kepala Sub Bagian | Kepala Bagian |
| 1 | h. Fungsional tertentu | Kepala Bagian | Kepala Biro |
| 2 | Sekretariat DRPD | | |
| 2 | a. Sekretaris DPRD | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 2 | b. Kepala Bagian | Sekretaris DPRD | Sekretaris Daerah |
| 2 | c. Kepala Sub Bagian | Kepala Bagian | Sekretaris DPRD |
| 2 | d. Fungsional Umum | Kepala Sub Bagian | Kepala Bagian |
| 2 | e. Fungsional tertentu | Kepala Bagian | Sekretaris DPRD |
| 3 | Dinas | | |
| 3 | a. Kepala Dinas | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 3 | b. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD/ Kepala Sekolah | Kepala Dinas | Sekretaris Daerah |
| 3 | c. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi | Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala UPTD | Kepala Dinas |
| 3 | d. Fungsional Umum | Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi | Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala UPTD |
| 3 | e. Fungsional tertentu | Kepala Bagian/ Kepala UPTD/ Kepala Sekolah | Kepala Dinas |
| 4 | Badan | | |
| 4 | a. Kepala Badan | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 4 | b. Sekretaris/Kepala Bidang/ Kepala UPTB | Kepala Badan | Sekretaris Daerah |
| 4 | c. Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi | Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTB | Kepala Badan |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | d. Fungsional Umum | Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi | Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTB |
| | e. Fungsional tertentu | Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTB | Kepala Badan |
| 5 | Inspektorat | | |
| 5 | a. Inspektur | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 5 | b. Sekretaris/Irbanwil | Inspektur | Sekretaris Daerah |
| 5 | c. Kepala Sub Bagian | Sekretaris | Inspektur |
| 5 | d. Fungsional umum | Kepala Sub Bagian | Sekretaris |
| 5 | e. Fungsional tertentu | Sekretaris/Irbanwil | Inspektur |
| 6 | Sekretariat Bakorluh/Sekretariat Korpri | Sekretariat Bakorluh/Sekretariat Korpri | Sekretariat Bakorluh/Sekretariat Korpri |
| 6 | a. Sekretaris Bakorluh | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 6 | b. Kepala Bagian/ Kepala Bidang | Sekretaris Bakorluh | Sekretaris Daerah |
| 6 | c. Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang | Kepala Bagian/ Kepala Bidang | Sekretaris Bakorluh |
| 6 | d. Fungsional Umum | Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang | Kepala Bagian/ Kepala Bidang |
| 6 | e. Fungsional tertentu | Kepala Bagian/ Kepala Bidang | Sekretaris Bakorluh |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| 7 | a. Kepala Satuan | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 7 | b. Sekretaris/Kepala Bagian/ Kepala Bidang | Kepala Satuan | Sekretaris Daerah |
| 7 | c. Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi | Sekretaris/ Kepala Bagian/ Kepala Bidang | Kepala Satuan |
| 7 | d. Fungsional Umum | Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi | Sekretaris/ Kepala Bagian/ Kepala Bidang |
| 7 | e. Fungsional tertentu | Sekretaris/ Kepala Bagian/ Kepala Bidang | Kepala Satuan |
| 8 | Rumah Sakit | | |
| 8 | a. Direktur Utama | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 8 | b. Direktur | Direktur Utama | Sekretaris Daerah |
| 8 | c. Kepala Bagian/Kepala Bidang | Direktur | Direktur Utama |
| 8 | d. Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi | Kepala Bagian/ Kepala Bidang | Direktur |
| 8 | e. Fungsional Umum | Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi | Kepala Bagian/ Kepala Bidang |
| 8 | f. Fungsional tertentu | Kepala Bagian/ Direktur | Direktur Utama |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 9 | Kantor/Komisi | | |
| | a. Kepala Kantor/ Sekretaris Komisi | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| | b. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi | Kepala Kantor/ Sekretaris Komisi | Sekretaris Daerah |
| | c. FungsionalUmum | Kasubbag /Kasi | Kepala Kantor/ Sekretaris Komisi |
| | d. Fungsional tertentu | Kepala Kantor/ Sekretaris Komisi | Sekretaris Daerah |

GUBERNUR JAMBI,


H. HASAN BASRI AGUS