PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA Nomor 6 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (berlaku 23 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaktualisasian nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan kebijakan dan sistem penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa tugas pokok pemerintah melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan perlu disusun perencanaan pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan Daerah;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang optimal maka perlu adanya kepastian terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) lain;
- Mengingat :
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan
BUPATI BLORA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5. Bupati adalah Bupati Blora.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang daerah Kabupaten Blora yang mengatur struktur dan pola tata ruang kabupaten dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Nasional.
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
29. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
33. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
34. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
35. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
36. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun berkenaan.
37. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
38. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa.
39. Program prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
40. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target kinerja program prioritas.
41. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahuntahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
42. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
44. Indikator Kinerja Daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
45. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
46. Hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
47. Dampak ( impact ) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya outcome dari program-program dalam suatu sasaran.
48. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.
49. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
50. Konsultasi Publik adalah wahana untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.
51. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Renstra Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.
52. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
53. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
54. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD ## BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. mewujudkan alur dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkeadilan dan terstruktur; dan
- g. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, yang terdiri dari:
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra Perangkat Daerah;
- d. RKPD; dan
- e. Renja Perangkat Daerah.
Bagian Kedua
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:
- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7
- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:
- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:
- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. top-down dan bottom-up.
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.
- (2) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10
Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua Pemangku Kepentingan dengan mempertimbangkan:
- a. relevansi Pemangku Kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. kesetaraan antara para Pemangku Kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11
Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bahwa program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:
- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program Pembangunan Daerah selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasidan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Pembangunan Daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua Pemangku Kepentingan.
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12
Pendekatan perencanaan Pembangunan Daerah bawah-atas ( bottom-up ) dan atas-bawah ( top-down ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana Pembangunan Daerah.
Paragraf 2
Pendekatan Yang Berorientasi Pada Substansi
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 13
- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:
- a. holistik-tematik;
integratif; dan c. spasial.
- (2) Pendekatan holistik-tematik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (3) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah.
- (4) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
Bagian Keempat
Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 14
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (2) Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- (3) Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Pembangunan Daerah.
- (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
Bagian Kelima
Data dan Informasi
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Penyusunan rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi Pembangunan Daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggambarkan capaian kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati, DPRD, Perangkat Daerah, dan pegawai negeri sipil Daerah;
- d. keuangan Daerah;
- e. potensi sumber daya Daerah;
- f. produk hukum Daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 18
RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, Arah Kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
Bagian Kedua
Penyusunan RPJPD
Paragraf 1
Tahapan Penyusunan RPJPD
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 19
- (1) Bappeda menyusun RPJPD.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- e. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
Paragraf 2
Persiapan Penyusunan RPJPD
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 20
Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 21
- (1) Rancangan awal RPJPD disusun:
- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW; dan
- c.
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 22
- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.
- (2) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW Kabupaten/Kota Lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- d. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten/Kota Lainnya;
- f. analisis Isu-isu Strategis pembangunan jangka panjang;
- g. perumusan Visi dan Misi Daerah;
- h. perumusan Arah Kebijakan;
- i. pelaksanaan forum Konsultasi Publik; dan
- j. penyelarasan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJPD.
- (3) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sistematika paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. analisis Isu-Isu Strategis;
- d. Visi dan Misi Daerah;
- e. Arah Kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 23
- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 24
Persiapan penyusunan RPJPD dan penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan 2 (dua) tahun sebelum periode RPJPD yang berlaku berakhir.
Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 25
- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. penajaman Visi dan Misi Daerah;
- b. penyelarasan sasaran pokok dan Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Daerah;
- c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
- d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah; dan
- e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan Daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan/atau Provinsi, atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 26
Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 27
- (1) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.
- (3) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (4) Penyajian rancangan akhir RPJPD dengan sistematika paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. analisis Isu-Isu Strategis;
- d. Visi dan Misi Daerah;
- e. Arah Kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.
Paragraf 6
Penetapan RPJPD
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 28
- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat persetujuan bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 29
Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 30
Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 31
RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penyusunan Visi, Misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode berkenaan.
BAB IV - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, tahapan, dan tata cara penyusunan RPJPD diatur dengan Peraturan Bupati.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 33
- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memuat:
- a. Visi, Misi dan program Bupati;
- b. Arah Kebijakan keuangan Daerah;
- c. strategi Pembangunan Daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program Perangkat Daerah;
- f. program lintas Perangkat Daerah;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang Bersifat Indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang Bersifat Indikatif.
- (2) Visi, misi dan program Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih.
- (3) Arah kebijakan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- (4) Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (5) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan program yang dirumuskan
BAB V - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 34
- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD
Paragraf 2
Persiapan Penyusunan RPJMD
BAB V - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 35
Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
BAB V - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 36
Rancangan awal RPJMD disusun:
- a. memuat Visi, Misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW; dan
- c.
BAB V - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 37
- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan
PENJELASAN
Pembukaan
Visi dan Misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan Arah Kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program Pembangunan Daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- o. pembahasan dengan Perangkat Daerah;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
- (3) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis Isu-Isu Srategis;
- e. Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan Arah Kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program Pembangunan Daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan; dan
- i. penetapan Indikator Kinerja Daerah.
##
PENJELASAN
Pasal 38
- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya dikonsultasikan dengan publik. - (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal. - (3) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan lainnya yang terkait.
PENJELASAN
Pasal 39
- (1) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. - (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik. - (3) Pembahasan dan kesepakatan