Unknown Unknown Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerint.ah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke daJam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurnf c, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurnf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun · 2011-2031 dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentu.kan Daerah-daerah Kabupaten daJam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tam.bahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebegaimena telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
i
J
"1
'
3. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 ten tang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3274); ·
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4152);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
3
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran N,~gara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4849);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang La.Ju Lintas dan Anglrutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
31. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
32. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
33. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
5
40. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Toi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembang.:m Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara :Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 777);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tenta.ng Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan lndustri (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
6
52. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 . ten tang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 53. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 54. Peraturan Pemerintah: Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 55. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097); 56. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 0 ten tang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 57. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelcnggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 58. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 ten tang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 59. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30► Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112); 60. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang f&gt;engusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa. Taman Nasional. Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116); 61. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154); 62. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 63. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
66. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
67. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 ten tang Kebijakan Energi Nasional;
68. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 ten tang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
69. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan . Ekonomi Indonesia 2011-2025;
70. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 ten tang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
71. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);
72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nornor 1 Seri E);
73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031.
76. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
Dengan Peraetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Dan BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANO WlLAYAH KABUPATE!f SITUBONDO TAHUN 2011 - 2031
BARI KETENTUAN UMUM
BagianKesatu Pengertian
Paaal l
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubemur Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Daerah adalah Bupati Situbondo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup Iainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang balk direncana.k:an maupun tidak.
12. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman. produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
15. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
16. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah› langkah pencapaian tindakan yang Iebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
9
17. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana Iainnya.
18. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
20. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalahpusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat ~tan tersebut merupakan kota-kota yang teJah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawa~ (PPK).
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangka.n untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
24. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
25. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
26. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan kabupaten besert.a pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima t.ahunan kabupaten yang berisi rencana program utarna, sumber pendanaan, instansi pela.ksana, dan waktu pelaksanaan.
27. lndikasi program utama jangka menengah lima t.a.hunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
28. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
29. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap kiasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
30. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
31. Ketentuan insentif clan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan jugs perangkat untuk mcncegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
32. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
33. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas clan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
34. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
35. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utarna melindungi kelestarian Iingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
36. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
37. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tat.a air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
38. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
39. Hutan produksi adalah kawasan hut.an yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
40. Kawasan pennukiman adaJah bagian dari Iingkungan hidup di luar kawasan lindung, balk berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai Iingkungan tempat tinggal atau Iingkungan hunian dan tempat kegiata.n yang menudukung prikehidupan dan penghidupan.
41. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pennukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
42. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiata.n utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
44. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi {akifer) yang berguna sebagai sumber air.
45. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang rnempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas urnum,
46. Sempadan sungai acdalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, tennasuk sungai buatan/kanal/saluran 1ngas1 primer yang mernpunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
47. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang keadaaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi, perkembangannya berlangsung secara alami.
48. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
49. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
50. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bemilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
"""
51. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/ atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
52. Oaerah Aliran adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
53. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ildim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
54. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, tennasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dwua.
55. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
56. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalarn linglrup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.
57. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
58. Pelabuhan adalah tempat yang meliputi daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tern pat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antannoda transportasi.
59. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ a tau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodaJan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pe1aku usaha perkebunan dan masyarakat
60. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
61. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
62. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya temak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
63. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstIUksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
64. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang µiemiliki potensi mineral dan / atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian d.ari tata ruang nasional.
65. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sement.ara.
66. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta Iayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
67. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau Iebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang sating terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
68. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan Iuas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
69. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan .dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
70. Linglrungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
71. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
72. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalarnnya.
73. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalarn membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
74. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).
75. Pulau Kecil adalah -pulau dengan ukuran luas kurang atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) kilometer persegi, jumlah penduduk kurang dari 200.000 (dua ratus ribu) jiwa, terpisah dari pulau induk, bersifat insular, memiliki biota indemik, memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan sempit, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyara.katnya bersifat khas dan berbeda dengan pulau induk.
76. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlalru tentang perairan Indonesia, meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.
77. Mitigasi adaJah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko be
Pasal 5
Misi Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah:
1. Mewujudkan Struktur Ruang yang seimbang guna · mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
2. Mewujudkan keterpaduan antar sektor unggulan dalam mendukung potensi bahari;
3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tat.a rnang serta mendorong peluang investasi produktif;dan
4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SOM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.
Bagi.an Kedua Tujuan Peutaan Ruang
Pasal 6
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo meliputi: mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pengembangan industri, pertanian, da.n pariwisata bahari yang selaras dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta berbasis miitigasi bencana.
JlagJan Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang
Pasa17
- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo meliputi:
- a. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata bahari;
- b. penyediaan prasarana wilayah melalui pengembangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim produktif; ·
- c. pengendalian fungsi kawasan lindung lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya meliputi fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya;
- d. pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana;
- e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
- f. pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian;
- g. pengembangan kawasan peruntukan industri yang produktif dan ramah lingkungan;
- h. pengembangan dan pariwisata bahari yang lingkungan; peningkatan kawasan produktif dan ramah
1. peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian clan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis;
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan Negara.
Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang
Pasal8
Pasal 7
- ( 1) Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
Pasal 8
- ( 1) Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mengembangankan sistem pusat pelayanan secara hirarkis melalui penentuan Pusat Kegiatan Lokal yang diprornosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terin tegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL~ yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi;
- b. memantapkan , fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, pennasalahan dan prospeknya;
- c. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;
- d. mengembangkan Perkotaan Situbondo sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi area yang lebih luas; dan
- e. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung. hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan; dan perdesaan pesisir pengembangan perikanan.
- (2) Strategi penyediaan prasarana wilayah melalui pengembangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim produktif; sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk kegiatan permukiman perkotaan dan pennukiman perdesaan yang menunjang kegiatan wilayah melalui peningkatan pelayanan jalan, kereta api dan pelabuhan;
- b. mengembangkan prasarana telekomunikasi seperti telepon rumah tangga, telepon µmum, jaringan telepon seluler yang menghubungkan seluruh wilayah;
- c. mengembangkan dan rnenyediakan tower Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan oleh banyak provider secara bersama-sarna dan menjangkau ke pelosok perdesaan guna mendukung iklim investasi dan pemasaran di bidang industri dan pariwisata;
- d. mengembangkan sistem jaringan energi dengan peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok pedesaan yang belum terlayani dan terisolir;
- (3) Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestari~ alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam kawasan lindung geologi dan kawasan Hndung lainny; ~engan menetapkan fungsi utamanya meliputi fungsi lmdung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. memantapkan fungsi hutan lindung dengan cara pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pe: ngembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;
- b. memantapkan fungsi lindung pada kawasan resapan air dengan pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;
- c. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sepanjang sungai, sekitar dam, cekdam, embung dan mata air, dibatasi untuk kepentingan pariwisata dengan pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi;
- d. perlindungan kawasan sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai: hutan mangrove, terumbu karang, rumput Iaut dan estuaria dan penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam\_ , permukiman diijinkan dengan memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir;
- e. memantapan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya dengan memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat yang nantinya dapat meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat wisa ta, objek penelitian, kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara bersarna;
- f. menjaga dan melindungi kelestarian kawasan ta.man buru;
- g. melestarikan kawasan yang memiliki kekayaan plasma nutfah; dan
- h. membatasi kegiatan pada wilayah rawan bencana di kabupaten situbondo;
- i. memberikan perlindungan pada kawasan lindung geologi berupa pembatasan kegiatan;
- j. kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa harus dijaga ekosistemnya guna menjaga keaslian serta keberlanjutan kehidupan satwa dalam skala lokal ma upun antar benua;
- (4) Strategi pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dirnaksud dalam pasa1 7 ayat (2) huruf d meliputi: ·
- a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir, lorlgsor, angin ribut dan ombak besar sebagai kawasan terbangun\_;
- b. peringatan dini dari kernungkinan adanya bencana angin ribut dan banjir; dan
- c. mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat rneminimasi terjadinya bcncana ombak besar dan mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa;
- (5) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagairnana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan hutan yang bemilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan dengan melakukan peningkatan nilai tambah kawasan melalui penanaman secara bergilir, tebangan pilih dan pengelolaan bersama masyarakat;
- b. pada kondisi khusus dimana akan dilakukan alih fungsi pada kawasan budidaya, harus dilakukan pengganti;
- c. peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna serta mengembangkan kemitraan dengan masyarakat yang tingga1 disekitar perkebunan:
- d. pengembalian lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan;
- e. mengembangkan dan mengelolah hasil petemakan dengan industri petemakan yang ramah lingkungan;
- f. mengembangkan cluster sentra produksi petemakan terutama terkait dengan industri pakan temak dan pemanfaatan kotoran ternak;
- g. mengembangkan perikanan darat, mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;
- h. peningkatan kualitas ekosistem, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk menjaga mata rantai perikanan laut;
- i. menetapkan kawasan pertam bangan sesuai dengan jenis bahan galian;
- J. mengembangkan kawasan pertambangan yang sudah ada dan melakukan rehabilitasi kawasan bekas pertambangan sesuai dengan dokumen Amda1 yang menyertainya;
- k. mengembangkan pennukiman perdesaan yang disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
- I. menyediakan sarana dan prasarana pennukiman perdesaan;
- m. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan serta mengembangkan perumahan terjangkau dan layak huni;
- n. melest.arikan daerah di sekitar kawasan eksploitasi sumberdaya air dan mineral;
- o. melakukan reboisasi di daerah sekitarnya untuk menjaga agar siklus daur hidrologi berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mempertahankan debit air yang ada;
- p. menetapkan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan; dan
- q. menetapkan RTH privat pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sangat strategis, bemilai lahan sangat tinggi, dan atau pada kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga at.au kawasan lindung atau berfungsi konservasi maka komposisi RTH yang dipersyaratkan sebagai komposisi penyediaan RTH privat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan fungsinya adapun RTH ini dapat berupa taman dan hutan kota.
- (6) Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. menetapkan dan mengendalikan secara ketat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. mengembangkan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. mengembangkan sentra produksi dan agropolitan; dan
- d. mengembangkan hortikultura dengan pengolahan basil pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian.
- e. menetapkan dan memasarkan sentra basil produksi pertanian holtikultura.
- (7) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan fungsi kawasan peruntukan industri besar di kawasan Mangaran dan Arjasa;
- b. mengembangkan dan pemberdayaan industri kecil dan home industry untuk pengolahan basil pertanian, petemakan, perkebunan, perikanan taut;
- c. peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil danmenengah;dan
- d. pengadaan prasarana wilayah pada kawasan Mangaran yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri untuk menarik investasi.
- e. mengembangkan kawasan pedesaan pusat sentral basil industri kecil kerajinan basil laut sebagai penunjang pariwisata bahari;
- (8) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata bahari yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. mengembangkan obyek wisata alam dan buatan berbasis bahari;
- b. membentuk. zona wisata yang dikaitkan dengan k~end~r W1sata dalam skala nasional dengan d1s~rtru mengembangkan paket wisata, pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; dan
- c. memasarkan hasil industri kecil kerajinan hasil Iaut d~ hasil ?engolahan produksi pertanian mangga.
- (9) Strateg1 penmgkatan sektor ekonomi potensial ~elestarian d~ peningkatan budaya, serta daya dukun~ li~gkungan h1dup pada kawasan strategis sebagaimana d1maksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf i meliputi;
4. a . mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Kapongan, Mangaran dan Panji yang ditunjang dengan mengembangkan kawasan pelabuhan Kalbut, Besuki, Panarukan dan Jangkar;
- b. mengembangkan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kawasan hatchery yang berada disepanjang pantai di Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Kendit, Mangaran, Panarukan, Kapongan, Jangkar dan Banyuputih;
- c. meningkatkan pemanfaatan Bangunan Kuno dan Peninggalan Sejarah di Besuki dan Panarukan untuk penelitian, pendidilcan dan pa.riwisata;
- d. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan sosial budaya;
- e. mengendalikan kawasan pendayagunaan sumber daya alam berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional berupa zonasi kawasan pemumian minyak bumi ( Oil Refinery) di Kecarnatan Asembagus atau Mangaran; dan
- f. mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU} Paiton yang masuk dalam batas administrasi wilayah kabupaten.
- (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2} huruf j meliputi:
- a. menetapkan fungsi dan peran Kawasan Latihan Militer Tentara Nasional Indonesia {TNI) di Kecamatan Asembagus dan Banyuputih dengan membatasi antara lahan terbangun di sekitar kawasan khusus dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalarn pengelolaannya
- b. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- d. mengembangkan kawasan lindung dan/ a tau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; serta
- e. turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan/TNI.
BABm
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Keaatu Umum
Pasa19
- ( 1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. Rencana pusat kegiatan;
- b. Rencana jaringan prasarana utama;dan
- c. Rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercaritum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini.

## Bacfan kedua Rencana Puaat Kegiatan

## Paaal 10

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalarn bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

## Pual 11

- ( l) Rencana pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (I) huruf a meliputi:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)~
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Situbondo Kecamatan Sitobondo;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di perkotaan Besuki dan perkotaan Asembagus;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di perkotaan Banyuglugur, perkotaan Suboh, perkotaan Mlandingan, perkotaan Bungatan, perkotaan Jatibanteng, perkotaan Sumbermalang, perkotaan Kendit, perkotaan Panarukan, perkotaan Mangaran, perkotaan Panji, perkotaan Arjasa, perkotaan Kapongan, perkotaan ,Jangkar, clan perkotaan Banyuputih.
- {5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a . Desa Kayumas dan Jatisari di Kecamatan Arjasa
- b. Desa Patemon di Kecamatan Jatibanteng.;
- c. Desa Tanjung Pecinan di Kecamatan Mangaran,


I"".

- d. Desa Gelung di Kecamatan Panarukan,
- e. Desa Kurnbangsari di Kecamatan Jangkar;
- f. Desa Curahcotok di Kecarnatan J atibanteng;
- g. Desa Batta.I di Kecamatan Panji;
- h. Desa Dawuan di Kecamatan Suboh;
1. Desa Kalirejo di Kecamatan Sumbermalang;
- J. Desa Kedung Lo di Kecamatan Asembagus;
- k. Desa Lubawang di Kecamatan Banyuglugur;
1. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan;
- m. Desa Kukusan di Kecarnatan Kendit;
- n. Desa Alas Banyur di Kecamatan Mlandingan; dan
- o. Desa Blimbing di Kecamatan Besuki.

## Paaal 12

Pusat Kegiatan yang berupa perkotaan atau direncanakan menjadi pusat perkotaan akan direncanakan secara lebih detail.

## Bqiaa ketiga Rencana Sistem Jaringan Praearana Wilayah

## Paaal 13

1. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :
2. a . Renca na Sistem Jaringa n Prasarana utama;
- b. Rencana Jaringan Prasarana lainnya.
2. Rencana Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari :
- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut.
3. Rencana Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan;
- b. jaringan kereta api; dan
- c. jaringan sungai danau dan penyebcrangan.

## Paragraf 1 Rencana Slstem Jaringan Tranaportul Darat

## Pasal 14

- ( 1) Rencana Jaringan jalan sebagaimana dirna.ksud dalam pasal 13 ayat (3} huruf a meliputi:
- a. Jalan;
- b. Terminal.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (I) huruf a meliputi jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.

- (3) Rencana jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi jalan bebas hambatan, nasional arteri primer, nasional kolektor primer dan jalan strategis nasional rencana.
- (4) Rencana jalan provinsi sebagaimana dima.ksud pada ayat 2 meliputi jalan propinsi kolektor primer dan jalan strategis provinsi
- (5) Rencana jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi jalan kabupaten kolektor primer, lokal primer.
- (6) Jalan bebas hambatan sebagaimana dima.ksud pada ayat (3) adalah jalan tol Probolinggo - Banyuwangi.
- (7) Jalan Nasional arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Paiton (Batas Kabupaten Probolinggo/Binor} Buduan;
- b. Buduan - Panarukan;
- c. Panarukan - Batas. Kota Situbondo;
- d. Jalan PB. Sudirman Situbondo;
- e. Batas. Kota Situbondo Bajulmati (Batas Kabupaten Banyuwangi)
- f. Jalan Ahmad Yani Situbondo
- g. Jalan Basuki Rachmat Situbondo
- (8) Jalan strategis nasional rencana sebagaimana dimaksudpada ayat 3 adalah Situbondo - Garduatak
- (9) Jalan Provinsi kolektor primer sebagairnana dimaksud pada ayat (4} meliputi :
- a. Jalan A. Jakfar Situbondo;
- b. Jalan Diponegoro Situbondo;
- c. Jalan Pemuda Situbondo;
- d. Batas Kabupaten Bondowoso Batas Kota Situbondo;
- e. Buduan - Batas Kabupaten Bondowoso;
20. (lO)JaJan strategis provinsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) adalah Aseinbagus -Jangkar
21. (1 l)jaringan jalan lokal primer sebagai jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf c meliputi :
- a. jaringan jalan yang menuju obyek wisata Puncak Argopuro dengan melewati desa-desa Plalangan, Tlogosari, dan Baderan di Kecamatan Sumbennalang.
- b. jaringan jalan yang menuju obyek wisata air Terjun Setanjak yang melalui desa Kedunglo di Kecarnatan Asembagus.
- c. jaringan jalan yang menuju kawasan wisata Agro Kayumas dengan melewati Desa Lamongan, Kedungdowo, Ketowan, Banyeman dan Kayumas.
- d. jaringan jalan menuju obyek wisata pant.al patek.

## Pual 15

Rencana Jaringan Jalan berupa terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Rencana pengembangan terminal tipe A di Kecama tan Situbondo;
- b. Rencana pengembangan terminal tipe B di Kecama tan Besuki;


- c. Terminal tipe C di Kecamatan Kapongan, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Jangkar dan Kecamatan Asembagus;
- d. Terminal angkutan umum yang berfungsi menghubungkan antara ibu kota kecamatan yang satu dengan yang lain atau daerah-daerah tertentu yang merupakan pusat atau titik temu beberapa moda transportasi dan aktivitas/kegiatan;
- e. Rencana pengembangan terminal cargo (bongkar muat barang) di Kecarnatan Banyuglugur dan Kecamatan Panarukan.

## Paaa116

- (1) Rencana jaringan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b berfungsi sebagai penyelenggaraan terminal barang dan penumpang.
- (2) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian meliputi arahan pengembangan transportasi kereta api untuk melayani pergerakan yang menghubungkan antara Panarukan-Bondowoso-Kalisat-Jember.

## Paragraf2

## Rencana Sistem Jaringan Tranaporta•i Laut

## Paaa117

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:

- ( 1) Rencana peningkatan dan pengembangan peranan dan fungsi pelabuhan umum, pelabuhan khusus serta pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana peningkatan peranan pelabuhan yang saat ini masih betfungsi meliputi Pelabuhan.. Laut Besuki, Pelabuhan Laut Panarukan, Pelabuhan Laut Kalbut, dan Pelabuhan Penyebrangan Jangkar.
- (3) Rencana peningkatan fungsi pelabuhan umum yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melayani angkutan barang dan penumpang yang meliputi : Pelabuhan Besuki, Pelabuhan Panarukan, Pelabuhan Kalbut, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Mimbo.
- {4) Rencana pengembangan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pelabuhan Kalbut menjadi pelabuhan pengumpul;
- b. Pelabuhan laut Panarukan sebagai pelabuhan pengumpan;
- c. Pelabuhan laut Besuki sebagai pelabuhan pengumpan berskala lokal;
- d. Pelabuhan Jangkar disamping sebagai pelabuhan pengumpan berskala lokal juga berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan tingkat 11.
- (5) Rencana pengembangan pelabuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti rencana ta.ta ruang.

- (6) Tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi perta.hanan dan keamanan Negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI Angkatan Laut.

## Bagian keempat

## Rencana Slstem JariDgan Prasarana Lainnya

## Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

## Paragrafl

## Renacan Siatem Jaringan Energi clan Kelistrikan

## Pual 19

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

- (1) Pengembangan pelayanan energi listrik, meliputi:
- a. peningkatan jaringan distribusi pada lingkungan pemukiman baru di kawasan wilayah pengembangan;
- b. peningkatan gardu pendistribusian listrik pada kawasan yang diproritaskan;
- c. pengembangan prioritas di Kecamatan Arjasa di kawasan Kayu Mas untuk menunjang Kegiatan pariwisata baik di Agrowisata Kayu · Mas dan di Kawasan Segitiga Emas Gunung ljen.
- (2) Rencana pengembangan mikrohidro pada kecamatan› kecamatan yang tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai potensi sumber daya air
- (3) Rencana pengembangan Solar Cell pada daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik dan tidak mempunyai sumberdaya air
- (4) Rencana pengembangan energi alternatif panas bumi di Argopuro dan Belawan ljen
- (5) Pengembangan Gardu Induk (GI) 150/20 Kv di Kabupaten Situbondo

## Paragraf2

## Rencana Sistem Jaringan Telekou,.unikaai

## Paaa120

- ( 1) Sistem pengembangan system jaringan prasarana telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi perangkat komunikasi dan pertukaran in.formasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat.


- (2) Prasarana telematika yang dikembangan, meliputi:
- a. sistem kabel; dan
- b. sistem seluler;
- (3) Rencana pengembangan prasarana telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Rencana penyediaan infrastruktur telematika, berupa tower Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan secara bersama-sama.
- (5) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telematika.

## Paragraf 3 Rencana Sistem Jarinpn Sumber Daya Air

## Pasal 21

- ( 1) Rencana pengembangan sis tern jaringan prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 huruf c meliputi:
- a. Rencana sistem jaringan air bersih;
- b. Rencana sistem jaringan irigasi;
- c. Rencana pembangunan embung; dan
- d. Rencana sistem jaringan drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf a meHputi :
- a. Pengembangan sistem jaringan yang merata pada seluruh wilayah kabupaten.
- b. Prioritas penanganan penyediaan air minum diarahkan ke Kecarnatan Situbondo, Panarukan, Besuki, Jatibanteng, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- (3) Rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penetapan sistem jaringan irigasi yang meliputi :
- a. Daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat;
- b. Daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;
- c. Daerah irigasi kewenangan pe1nerintah kabupaten;
- d. Pengembangan -jaringan irigasi teknis pada DAS Tengah Kabupaten Situbondo.
- (4) Rencana pengembangan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah untuk pertanian, yang meliputi :
- a. Embung Banyuputih;
- b. Embung Tunjang;
- c. Embung Wringinanom;
- d. Embung Nogosromo.


- (5) Rencana sistem Janngan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan drainase skala makro, meliputi perencanaan teknis dan pengemba,ngan drainase diluar kawasan perkotaan, antara lain padajaringan jalan utama kawasan pengembangan, kawasan industri, dan sebagainya.
- b. pengembangan drainase skala mikro, merupakan perencanaan teknis dan pengembangan drainase di wilayah perkotaan, antara lain drainase pada kawasan perdagangan, jalan utama kota, permukiman, dan kawasan komersial lainnya.
- (6) Pengembangan drainase pada ayat (5) didasarkan pada tingkat perencanaan yang disesuaikan dengan pola pengembangan kawasan, dan terdiri dari:
- a. drainase sistem primer;
- b. drainase sistem sekunder;
- c. drainase sistem tersier.
- (7) Sungai-sungai yang direncanakan sebagai drainase sistem primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi Sungai (S) Selowongo, S. S!etreng, S. Klatakan, S. Lobawang, S. Deluwang, S. Klatakan {Kendit), S. Sampear., S. Merakan, S. Penjalinan, S. Kresek, S. Curah Udang, S. Majid, S. Simacan, S. Patemon, S. Bayeman, S. Banyuputih, S. Bangeran, S. Kalorkoran/Sekarputih, S. Klenang, S. Sbr. Bendo Hulu, S. Sbr. Bendo Total, S. Batuputih, S. Mangga jajar, S. Deluwang Kecil, S. Pategalan, S. Duren, S. Bales, S. PakelJ S. Gilindung.

## Paragraf 4 Rencana Sistem Jarin.gan Pruarana Wilayah Lalnnya

## Pual22

- (1) Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. Sistem jaringan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum;
- c. Sistem pengelolaan air limbah
- d. Sistem jaringan drainase; dan
- e. Jalur evakuasi bencana
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
- b. Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah di kawasan perkotaan memerlukan Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA) skala regional direncanakan di: Kecamatan Situbondo bagian Selatan; dan di sekitar Kecamatan Suboh;
- c. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara {TPS) di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten;


- d. Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman kota di pusat› pusat pelayanan.
- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM di Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panji, Kecamatan dan Panarukan;dan
- b. pembangunan distribusi air minum melalui jaringan pipa PDAM atau jaringan SPAM pada kecamatan:
1. Kecamatan Kapongan;
2. Kecamatan Mangaran;
3. Kecamatan Kendit;
4. Kecamatan :Mlandingan;
5. Kecamatan Suboh;
6. Kecamatan Bungatan;
7. Kecamatan Besuki;
8. Kecamatan Jati Banteng;
9. Kecamatan Sumber Malang;
10. Kecamatan Banyuglugur;
11. Kecamatan Banyuputih;
12. Kecamatan Asembagus;
13. Kecamatan Jangkar;
14. Kecamatan Arjasa.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan limbah domestik berupa IPAL komunal yang terdapat di Kecamatan Situbondo, Kecamatan Besuki, Kecamatan Asembagus;
- b. pengelolaan limbah domestik berupa septic tank terdapat Kecamatan Banyuglugur1 Kecamatan Suboh, Kecamatan Mlandingan, Kecamatan Bungatan, Jatibanteng, Sumbermalang, Kendit, Panarukan, Mangaran, Panji, Arjasa, K.apongan, Jangkar, dan Banyuputih;
- c. pengelolaan limbah non-domestik terdapat di perkotaan Situbondo, perkotaan Asembagus dan perkotaan Besuki; dan
- d. pengelolaan B3 (Bahan Beracun Berbahaya) terdapat di Kecamatan Panji.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d meliputi :
- a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
- b. pengembangan sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKL, PKLp dan PPK; dan
- c. pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitamya.

- (6) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi:
- a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir mengikuti pola jaringan jalan yang telah ada menuju ruang evakuasi bencana;
- b. ruang evakuasi bencana sebagaimana dirnaksud pada huruf a adalah fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada diluar iokasi banjir.

## BABIV RENCANA POLA RUANO WILAYAH

## Bagian Keaatu Umum

## Paaal 23

Rencana Pola ruang wilayah kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

## Bagi·D tcedua Rencana Pola Ruang Kawuan LindllJII

## Pau.124

Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. kawasan huta.n lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. ,kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

## Paaal25

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 19, 71\_ 6 ha meliputi :

- a. Kecamat.an Sumbermalang;
- b. Kecamatan Asembagus; dan
- c. Kecamatan Arjasa.

## Pual26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa kawasan resapan air yang berada di kawasan sekitar kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.563 ha, meliputi :

- a . Kecamat.an Sumbermalang;
- b. Kecamatan Asembagus;


- c. Kecamatan Arjasa;
- d. Kecamatan Mlandingan; dan
- e. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampeyan.

## Pasal27

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan sempadan pantai meliputi Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Mlandingan, Kendit, Panarukan, Mangaran, Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus, Banyuputih kurang lebih seluas 1.366 ha, dengan arahan pengelolaan sebagai berikut:
1. penanaman mangrove di wilayah pantai utara untuk meminimalkan abrasi pantai dan mencegah intrusi air laut kedaratan; dan
2. rehabilitasi terumbu karang (takad) dan pembuatan kawasan terumbu karang buatan di sepanjang pantai utara wilayah kabupaten.
- b. Kawasan sempadan sungai meliputi Sungai Selowongo, Sungai Sletreng, Sungai Klatakan, Sungai Lobawang, Sungai Deluwang, Sungai Klatakan (Kendit), Sungai Sampean, Sungai Merakan, Sungai Penjalinan, Sungai Kresek, Sungai Curah Udang, Sungai Majid, Sungai Simacan, Sungai Patemon, Sungai Bayemari, Sungai Banyuputih, Sungai Bangeran, Sungai Kalorkoran/Sekarputih, Sungai Klenang, Sungai Sbr. Bendo Hulu, Sungai Sbr. Bendo Total, Sungai Batuputih, Sungai Mangga jajar, Sungai Deluwang Kecil, Sungai Pategalan, Sungai Duren, Sungai Bales, Sungai Pakel dan Sungai Gilindung kurang lebih memiliki luas 2.134 ha dcngan arahan pengelolaan sebagai berikut:
1. Perlindungan terhadap anak-anak sungai diluar permukiman ditetapkan mm1mum 50 meter meliputi seluruh Anak Sungai Sampean dan Sungai Deluwang;
2. Pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter; dan
3. perlindungan terhadap anak-anak sungai diluar permukiman ditetapkan minimum 50 meter meliputi seluruh anak Sampean dan Sungai Deluwang.
- c. kawasan sekitar dam dan eek dam menyebar hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kurang lebih seluas 380 ha;
- d. kawasan sekitar mata air meliputi: Kecamatan Jatibanteng 11 titik, Kecamatan Banyuglugur 5 titik, Kecamatan Suboh 5 titik, Kecamatan Mlandingan 5 titik, Kecamatan Bungatan 2 titik, Kecarnatan Kendit 8 titik, Kecamatan Arjasa 8 titik, Kecamatan Jangkar 4 titik, Kecarnatan Asembagus 3 titik, Kecamatan Sumber Malang 13 titik kw'ang lebih seluas 630 ha; dan


- e. ruang terbuka hijau (RTH) yang meliputi uti area memanjang atau jalur dan/ a tau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat turnbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanami, yang rneliputi:
1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik meliputi tarnan kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai. dan pan tai; dan
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat meliputi kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.
3. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan meliputi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alarniah maupun yang sengaja di tanam, adapun Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20 % dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10 % dengan distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH} kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah;
4. RTH di wilayah kabupaten kurang lebih seluas 1.366,97 km 2 , yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam; dan ,
5. RTH berupa hutan untuk DAS ditetapkan sebesar 30% dari luas DAS yang ada di Kabupaten Situbondo.
- (2) Kawasan sempadari jalan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan sepanjang jalan kereta api, dengan sempadan minimal 23 meter.

## Pual28

- (I) Kawasan suaka alarn, pelestarian alarn, cagar budaya, cagar alam dan suaka marga satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
- a. kawasan Taman Nasional;
- b. kawasan Cagar Budaya;
- c. kawasan cagar alam;
- d. kawasan suaka margasatwa;
- e. Kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a adalah Taman Nasional Baluran di Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 3,506 ha;
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan obyek / benda cagar budaya yang dilindungi yang meliputi:
- a. Kecamata.n Besuki, berupa bangunan kuno yang diperkirakan bangunan bekas kantor / Rumah Residen /Bupati Besuk.i, makam Bupati Besuki, menara masjid dan mercusuar; dan


- b. Kecamatan Panarukan berupa pelabuhan peninggalan VOC dan stasiun Kereta Api.
- (4) Kawasan cagar alarn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sungai Kolbu di Kabupaten Situbodo.
- (5) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (lj huruf d adaJah dataran tinggi hyang di Kecamatan Sumbermalang.
- (6) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan pelestarian alam sebagai pembentuk ekosistem hut.an bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota la.ut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut, serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya, meliputi :
5. a . kawasan pantai berhutan bakau berada sepanjang pantai di Kecarnatan Banyuglugur, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Pana.rukan, Kapongan, Mangaran, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan kekuatan ikatan tanah terutama pada daerah aliran air dengan luas area kurang lebih 683 ha;
- b. menambah dan memperbaiki plengsengan/ penahan yang rusak;
- c. memperketat pemberian ljtn bangunan dan pengontrolan penggunaan tanah.

## Pual29

- ( 1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
- a. Kawasan rawan banjir;
- b. Kawasan rawan longsor;
- c. Kawasan rawan angin ribut, dan
- d. Kawasan rob air.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1) huruf a , meliputi:
- a. Kecamatan Besuki;
- b. Kecarnatan Bungatan;
- c. Kecamatan Kendit;
- d. Kecamatan Panarukan;
- e. Kecamatan Situbondo;
- f. Kecamatan Panji;
- g. Kccamatan Jatibanteng;
- h . Kecamatan Mladingan; dan
- i. Kecamatan Jangkar.
- (3) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Jatibanteng;
- b. Kecamatan Sumbennalang; clan
- c. Bungatan, Kendit.
- (4) Kawasan rawan angin ribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Jatibanteng; dan
- b. Kccamatan Sumbennalang.
- (5) Kawasan rawan rob air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi seluruh kawasan pesisir di wilayah Kabupaten.


## Pual30

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf f di Kabupaten Situbondo meliputi :
- a. kawasan cekungan air tanah yang tergabung dalam CAT Bondowoso - Situbondo; dan
- b. kawasan rawan gempa.
- (2) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Panarukan; dan
- b. Kecamatan Banyuputih.

## Paaa131

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g meliputi:
- a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
- b. kawasan perlindungan dan pengungsian • satwa; dan
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati, berada di wilayah Taman Nasional Baluran.
5. (3} Kawasan perlindungan dan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliputi tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dikonservasi meliputi:
- a. kawasan Taman Nasional Baluran yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan satwa, terutama satwa banteng;
- b. pantai sepanjang Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 229 ha ditetapkan sebagai kawasan pantai berhutan bakau yang dilindungi.

## Raglan Ketiga Kawaaan Budidaya

## .Pual32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 23 meliputi:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian; .
- c. Kawasan perikanan;•
- d. Kawasan perkebunan;
- e. Kawasan pertambangan;
- f. Kawasan industri;
- g. Kawasan pariwisata;
- h. Kawasan pemukiman; dan
1. Kawasan peruntukan Iainnya.

## Paragraf1

## Kawasan Perun.tukan Hutan

## Pual 33

- (1) Kawasan peruntukkan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf a meliputi:
- a. Kawasan peruntukkan hutan produksi; dan
- b. Kawasan peruntukkan hutan rakyat.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf a memiliki luas area kurang lebih 36.385 ha dari luas wilayah terleta.k di 6 Kecarnatan, yang meliputi:
- a. Kecamatan Sumbermalang;
- b. Kecamatan Arjasa;
- c. Kecamatan Jatibanteng;
- d. Kecamatan Mlandingan;
- e. Kecamatan Banyuputih; dan
- f. Kecamatan Banyuglugur.
- (3) Kawasan peruntukkan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di seluruh kecarnatan dan memiliki luas area kurang lebih 16.502 ha dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kecamatan Banyuglugur memiliki luas area kurang lebih 2.401 ha;
- b. Kecarnatan Besuki memiliki luas area kurang lebih 362 ha;
- c. Kecamatan Jatibanteng memiliki luas area kurang lebih 2.217 ha;
- d. Kecarnatan Sumbennalang memiliki luas area kurang lebih 3.355 ha;
- e. Keca.matan Suboh memiliki luas area kurang lebih 561 ha;
- f. Kecamatan Mlandingan memiliki luas area kurang le bih 7 59 ha;
- g. Kecamatan Bungatan memiliki luas area kurang lebih 1.007 ha;
- h. Kecamatan Kendit memiliki Juas area kurang lebih 2.284 ha;
- i. Kecamatan Panarukan memiliki luas area kurang lebih 325 ha;
- J. Kecamatan Situbondo memiliki luas area kurang lebih 193 ha;
- k. Kecamatan Panji memiliki luas area kurang lebih 497 ha;
- I. Kecamatan Mangaran memiliki luas area kurang lebih 85 ha;
- m. Kecarnata.n Kapongan memiliki luas area kurang lebih 517 ha;
- n. Kecamatan Arjasa memiliki luas area kurang lebih 787 ha;
- o. Kecamatan Jangkar memiliki luas area kurang lebih 515 ha;
- p. Kecamatan Asembagus merniliki luas area kurang lebih 264 ha;

- q. Kecamatan Banyuputih memiliki luas area kurang lebih 373 ha.

## Puagraf'2

## Kawuan Penmtuk.an Pertantan

## Pua134

- ( 1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi: kawasan tanaman pangan, tanaman holtikultura dan kawasan petemakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. wilayah pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan berada di Kecamatan Kapongan, Panarukan, Panji, Jangkar, Mangaran, Arjasa, Besuki, Suboh, Kendit, Asembagus, Situbondo, Jatibanteng dan Sumbermalang;
- b. kawasan lahan pertanian untuk tanaman pangan meliputi Kecamatan Kapongan, Panan1kan, Panji, Jangkar, Mangaran, Arjasa, Besuki, Suboh, Kendit, Asembagus, Situbondo, Jatibanteng dan Sumbermalang dengan luas 33,639 Ha yang terdiri dari :
1. sawah irigasi eksisting seluas 32,023 Ha;
2. sawah Non irigasi eksisting 1,616 Ha.
- c. skala prioritas di'erah sentra tanaman pangan padi meliputi Kapongan, dan Panarukan, Panji, dan Arjasa;
- d. rencana pengembangan tanaman pangan padi gogo meliputi Sumbermalang, Jatibanteng, Bungatan dan Mlandingan;
- e. rencana pengembangan tanaman pangan palawija, berupa jagung berdasarkan skala prioritas berturut› tarut meliputi Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mladingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus, Mangaran, Banyuputih, dan Sumbermalang;
- f. rencana pengembangan kedele berdasarkan sk.ala prioritas berturut-turut meliputi Suboh, Mlandingan, Besuki, Situbondo, Panarukan, Panji, Kendit, Kapongan dan Banyuputih;
- g. rencana pengembangan tanaman ubi kayu berdasarkan skala prioritas berturut-tarut meliputi Jatibanteng, Arjasa, Sumbermalang, Situbondo, Banyuglugur, Kendit, Jangkar dan Kapongan; dan
- h. rencana pengembangan tanaman pangan palawija lainnya, seperti kacang tanah berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Jangkar, Arjasa, Kapongan dan Panji.
- (3) Kawasan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di seluruh kecamatan terutama pada daerah yang kurang mendapatkan air dan mengandalkan air hujan (tadah hujan) dengan luas area kurang lebih 43.674 ha dari luas wilayah kabupaten.


- (4) Kawasan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) ditetapkan seluas 30,032 Ha yang terdiri dari :
1. Sawah irigasi LPPB seluas 28,820 Ha;
2. Sawah Non-irigasi LPPB seluas 1,2 12 Ha.
- (5) Kawasan petemakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a merupakan kawasan usaha peternakan perorangan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten guna peningkatan produksi dan populasi temak serta mencapai swasembada protein hewani.

## Paragraf4 Kawaaan Penmtu.kan Perikanaa

## Pua135

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c meliputi kawasan :

- a . Kawasan peruntukan perikanan budidaya yang terdiri dari :
1. budidaya air tawar terda pat di seluruh kecamatan di Kabupaten Situbondo dengan luas areal kurang lebih 10 ha;
2. budidaya air payau terdapat di Kecamatan Besuki, Mlandingan, Kendit, Suboh, Panarukan, Mangaran, Kapongan, Arjasa , Banyuputih dengan luas areal kurang lebih 1.300 ha;
3. budidaya air laut yang terdapat di Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Arjasa, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Kendit, Bungatan, Mlandingan, Suboh, Besuki, dan Banyuglugur seluas 1826,26 Ha.
- b. Pengembangan kawasan peruntukkan perikanan tangkap yang berada di Pondok Mimbo Kabupaten Situbondo.

## Paragraf'S

## Kawaaan Penmtulran Perkebwum

## Pua.136

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d seluas kurang lebih 20.588 hektar meliputi:

- a . komoditi kelapa, pinang, tebu, kopi robusta, kopi arabika, dan cengkeh berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih;
- b. komoditi kapas berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Situbondo, Panji, Jangkar, Arjasa, Asembagus dan Ban)'Uputih;
- c. Komoditi jambu mente berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbennalang, Besuki, Suboh, Mlanclingan, Bungatan, Panarukan, Situbondo, Mangaran, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih;


..

39

- d. komoditi tembakau berad.a di Kecamatan: Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih;dan
- e. komoditi tanaman jarak tersebar di berbagai wilayah kabupaten meliputi: Kecamatan Banyuputih, Arjasa, Kapongan, Panji dan Panarukan, yang memiliki tanah› tanah marjinal/kritis dengan pengelolaan diarahkan pada kawasan industri.

## Paragraf'6 Kawam Peruntulam Pertambengan

## Pasal37

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:

- a. Kawasan pertambangan energi panas bumi di wilayah Gunung Argopuro dan Belawan - ljen
- b. Kawasan pertarnbangan golongan batuan yang meliputi :
1. bahan galian batu tras terletak di kecamatan: Panarukan, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Asembagus, dan Panji;
2. bahan galian tanah liat terletak di Kecamatan: Situbondo dan Banyuputih;
3. bahan galian pasir terletak di Kecamatan Besuki, Panarukan, Situbondo dan Banyuputih;
4. bahan galian batu ka.li terlet.ak di Kecamatan Mlandingan dan Kendit; dan
5. bahan galian batu kapur terletak di Kecamatan Panarukan, dan Situbondo.

## Paragraf'7

## Kawuan Penmtakan ID.daatri

## Pual38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi:
- a. industri sedang dan kecil;
- b. pengembangan lokasi kawasan industri yang sudah ada;
- c. penetapan dan pengembangan kawasan industri; dan
- d. pengembangan industri.
- (2) Industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pabrik gula.
- (3) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa industri makanan. minuman, tekstil, penjahit kulit, perhiasan kemasan, anyaman bambu, anyaman tikar, genteng, batu bata , pandai besi, genteng;

- (4) Pet1gembangan lokasi kawasan industri yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada