PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2000 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA (berlaku 7 April 2000)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), maka pengaturan tentang Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali peraturan tentang Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
Menetapkan
:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional.
5. Pengurusan sebagai badan usaha adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan sebagai badan usaha, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.
6. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap penyertaan modal kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam Perusahaan.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
8. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Dewan pengawas adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
PENDIRIAN PERUSAHAAN
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 2
Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya ## BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Bagian Pertama Umum
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 3
- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan perikanan.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usaha
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 5
Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Ketiga Sifat, Maksud dan Tujuan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 6
Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 7
Maksud dan tujuan Perusahaan adalah:
- a. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- b. untuk mengembangkan wiraswasta perikanan serta untuk merangsang dan atau mendorong usaha industri perikanan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. untuk memperkenalkan dan mengembangkan teknologi pengolahan hasil perikanan dan sistem rantai dingin dalam perdagangan dan distribusi bidang perikanan;
- d. untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi perikanan sebagai komponen kegiatan nelayan dan masyarakat perikanan.
Bagian Keempat
Kegiatan dan Pengembangan Usaha
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 8
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:
- a. melaksanakan usaha pelayanan umum bidang kegiatan prasarana perikanan;
- b. menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada kaitannya dengan program pemerintah dalam mengembangkan industri perikanan di Indonesia;
- c. membangun, memelihara dan mengusahakan dermaga untuk bertambat dan bongkar muat ikan;
- d. jasa terminal;
- e. membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi nelayan/ kapal yang berkaitan dengan sarana dan prasara pelabuhan perikanan.
- f. mengoperasionalkan dan memberikan bantuan manajemen pengelolaan
-5 - aset pihak ketiga yang berkaitan dengan usaha perikanan;
- g. melakukan kegiatan lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 9
Untuk mendukung pembiayaan kegiatan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan dapat:
- a. melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan badan usaha lain;
- b. membentuk anak perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 10
- (1) Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada:
- a. Pelabuhan Perikanan di Muara Baru, Jakarta;
- b. Pelabuhan Perikanan di Pekalongan, Jawa Tengah;
- c. Pelabuhan Perikanan di Belawan, Sumatera Utara;
- d. Pelabuhan Perikanan di Brondong, Jawa Timur;
- e. Pelabuhan Perikanan di Lampulo, Daerah Istimewa Aceh;
- f. Pelabuhan Perikanan di Pemangat, Kalimantan Barat;
- g. Pelabuhan Perikanan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- h. Pelabuhan Perikanan di Tarakan, Kalimantan Timur;
- i. Pelabuhan Perikanan di Prigi, Jawa Timur.
- (2) Penambahan pelabuhan-pelabuhan perikanan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Bagian Kelima
Modal
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 11
- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Negara dalam Perusahaan.
Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara dalam Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 13
- (1) Penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor tertentu.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 14
- (1) Apabila Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan selanjutnya Negara melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan, maka pengurangan penyertaan modal Negara tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 15
Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Pembinaan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 16
- (1) Pembinaan Perusahaan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 17
Menteri Keuangan dan atau Menteri tidak bertanggungjawab atas segala akibat perubahan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila:
- a. Menteri Keuangan dan atau Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Menteri Keuangan dan atau Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan atau
- c. Menteri Keuangan dan atau Menteri langsung mapun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.
Bagian Ketujuh
Direksi
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 18
- (1) Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Presiden.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 19
Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah orang perseorangan yang:
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroaan atau PERUM dinyatakan pailit; dan
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 20
- (1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping,
-8 - termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat melanjutkan jabatannya.
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.
- (6) Dalam hal keputusan Menteri Keuangan belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Menteri Keuangan dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 21
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap:
- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan Perusahaan;
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/ lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 22
- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 23
- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri, apabila
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 24
- (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:
- a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan;
- e. menetapkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Menteri;
- f. menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- h. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- i. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- j. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.
menetapkan ...
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 25
- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24:
- a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mecurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 27
Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 28
Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 29
- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 30
- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi Perusahaan pada saat Perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, untuk disahkan.
- (3) Pengesahan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah dibahas bersama dengan Menteri.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 31
- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat:
- a. rencana kerja Perusahaan;
- b. anggaran Perusahaa;
- c. proyeksi keuangan pokok Perusahaan;
- d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri.
Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 32
- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dengan itikas baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 33
Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:
- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan, PERUM dinyatakan pailit.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 34
Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 35
Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan, atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 36
- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 37
- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri, apabila
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 38
- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- c. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pedoman yang disusun oleh Menteri;
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 39
- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan
Perusahaan;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan dan Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas Perusahaan;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- g. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atau Keputusan Rapat Pembahasan Bersama, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
- h. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.
##
PENJELASAN
Pasal 41
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas