Unknown Unknown Nomor SUBSIDI Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : I5, TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK/BAHAN BAKAR CAIR NON SUBSIDI UNTUK USAHA PERTAMBANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
GUERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : I5, TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK/BAHAN BAKAR CAIR NON SUBSIDI UNTUK USAHA PERTAMBANGAN
•
•
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan pertambangan, meminimalisir penyalahgunaan Bahan Bakar Cair / Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah serta perkenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang belum maksimal sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2013 ten tang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, maka perlu adanya langkah konkrit Pemerintah Daerah untuk pengawasan dan pengendalian penyimpanan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Cair Non Subsidi untuk usaha Pertambangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin penyimpanan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Cair perlu adanya pengaturan untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 221 ayat (2) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 555.K/26/M.PE/ 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, menyebutkan bahwa tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Cair yang terdiri dari 1 (satu) tangki atau sekumpulan tangki untuk menimbun Bahan Bakar Cair mudah
Mengingat :
•
•
terbakar dengan kapasitas diatas 40.000 liter dan untuk Bahan Bakar Cair mudah menyala dengan kapasitas 10.000 liter harus mendapat izin Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyimpnanan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Cair untuk usaha pertambangan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp. Tahun 1960 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyedia, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2004 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/ 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYIMPANAN BAHAN DAKAR CAIR NON SUBSIDI USAHA PERTAMBANGAN.
BABI Ketentuan Umum Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disingkat KAIT, adalah Pejabat yang secara exofficio menduduki jabatan kepala dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pertambangan mineral dan batubara pada Pemerintah Daerah;
7. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah Izin usaha yang diberikan kepada pengusaha bidang Mineral dan Batu Bara;
8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, yang selanjutnya disebut K3 Pertambangan, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja
tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja,kesehatan kerja, lingkungan kerja dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
9. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang ditingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;
10. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KIT, adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan pertambangan diwilayah kegiatan usaha pertambangan yang bertanggung jawab kepada KAIT atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundang­ undangan dibidang keselamatan pertambangan diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- 11. Bahan Bakar Cair yang disingkat dengan BBC adalah Bahan Bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi;
12. Bahan Bakar Cair/Bahan Bakar Minyak Non Subsidi adalah Bahan Bakar Cair/Bahan Bakar Minyak yang tidak dikenai Subsidi dari Pemerintah dan pengenaan PBB-KB adalah 7,5 % kali harga BBCsetelah dikurangi PPN 10 % kali Volume pemakaian;
13. Tim adalah Inspektur Tambang dan staf bidang Energi baru Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Peninjauan lokasi penyimpanan Bahan Bakar Cair/Baha:n Bakar Minyak adalah peninjauan yang dilakukan oleh Tim berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas yang pembiayaannya dibebankan kepada pemohon;
15. Izin adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Kepala Inspektur Tambang dalam masa waktu maksimal 2 (dua) tahun;
•
16. Pemohon adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan/Kepala Teknik Tambang;
2. 1 7. Perusahaan adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan;
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB - KB adalah Pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
19. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disegala jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan
termasuk alat - alat berat yang operasionalnya menggunakan roda dan motor da tidak melekat secara permanen serta kendaraan yang dioperasikan diair;
20. Penyedia Bahan Bakar Cair /Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut penyedia adalah Agen dan/ atau importir BBM baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
BABII Tujuan Pasal 2
Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam pemberian izin penyimpanan Bahan Bakar Cair /Bahan Bakar Minyak.
•
BAB III - Ruang Lingkup Pasal 3
Pasal 3
Ruang Lingkup meliputi :
- a. Tata Cara Penerbitan Izin
- b. Pembiayaan
- c. Pembinaan dan Pengawasan
BAB IV - Tata Cara Penerbitan Izin Penyimpanan BBM/BBC
Pasal 4
- ( 1 ) . Setiap Pemegang IUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai
- b. Identitas pemohon
- c. Profil badan usaha
- d. NPWP perusahaan
- e. SK IUP
- f. Layout Tangki Timbun/Penyimpanan
- g. Kontrak pembelian dengan penyedia yang resmi
- h. SITU, SIUP, HO, TDP
- (2). Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka Tim Dinas ESDM akan melakukan peninjauan penyimpanan BBM/BBC
- (3). Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu 7(tujuh) hari.
- (4). Peninjauan penyimpanan BBM/BBC yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. Pengambilan titik koordinat
- b. J arak aman tangki
- c. Konstruksi tangki penyimpanan
- d. Kapasitas dan Jenis BBM/BBC yang disimpan
- e. Alat pemadam kebakaran
- f. Lampu penerangan
- g. Penangkal petir
- h. Rambu - rambu tanda larangan
- 1. Pagar pengaman dan tanggul
- j . Pipa pengisian
- k. Katup pembuangan gas
1. Panel listrik
- m. Faktur pajak pembelian BBM/BBC
- n. Invoice pembelian BBM/BBC
- o. PBBKB
- p. dan persyaratan lainnya
- (5). Hasil peninjauan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh tim sebagai dasar penerbitan izin penyimpanan BBM/BBCdan apabila penyimpanan BBM/BBC tidak sesuai dengan persyaratan teknis, maka disampaikan kepada pemohon untuk menyempurnakan penyimpanan BBM/BBC untuk selanjut dapat diberikan izin penyimpanan BBM/BBC.
BAB IV - Tata Cara Penerbitan Izin Penyimpanan BBM/BBC
Pasal 5
Izin penyimpanan BBM/BBC, diberikan selama 2 (dua) tahun.
BAB VI - Ketentuan pemohon Pasal 6
Pasal 6
Untuk kapasitas tangki penyimpanan BBM/BBC kurang dari 40 (empat puluh) kilo liter dapat diproses atas dasar permintaan pemilik IUP atau K'IT.
•
•
BAB VII - Pembiayaan Pasal 7
Pasal 7
Pembiayaan dalam rangka peninjauan lokasi BBM/BBC Non Subsidi oleh setiap pemohon dibebankan kepada pemohon.
Pembinaan dan Pengawasan Pasal 7
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyimpanan BBM/BBC .
•
BAB VII - Penutup Pasal 8
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. NUR ALAM

Penetapan: Ditetapkan di Pada tanggal

Penandatangan: GUBERNUR K ndari 5- 2017 WESI TENGGARA, �

Penetapan: Diundangkan di Kendari LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR . Y