PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 01 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (berlaku 21 Juni 2013)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas khususnya Peraturan Daerah perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, guna mendorong pelaksanaan fungsi legislasi di daerah secara terencana. Terpadu dan terkoordinasi mulai dari perencanaan hingga penyebarluasannya;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Menetapkan :
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Seri D Nomor 01,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERATURAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Tuban.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tuban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tuban.
8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
PEMBENTUKAN
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan produk hukum daerah berupa peraturan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Pimpinan SKPD adalah pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Pengundangan adalah penempatan Perda dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
19. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.
20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Asas
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 2
- (1) Perda disusun
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 3
- (1) Materi muatan Perda mengandung asas :
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain mengandung asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam Perda yang bersangkutan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 4
Materi muatan Perda berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 5
Perda ini bertujuan sebagai pedoman dalam Pembentukan Perda, mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan serta menjaga agar Perda tetap berada dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah
BAB III - TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 6
Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi :
- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. perumusan;
- d. pembahasan;
- f. pengesahan;
- g. pengundangan; dan,
- h. penyebarluasan.
Bagian Kedua
Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
BAB III - TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 7
Penyusunan Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 8
- (1) Pembentukan Perda didahului dengan Prolegda.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 9
Prolegda sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memuat program pembentukan Perda dengan judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
Bagian Kedua
Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 10
- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 11
- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila terdapat keterkaitan dalam hal :
- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 12
Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.
Bagian Ketiga
Prolegda di Lingkungan DPRD
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 13
- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 14
- (1) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda;
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
Bagian Keempat
Prolegda Kumulatif terbuka
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 15
- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud ada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
- b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda :
- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 16
- (1) Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

## BAB V

## PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 17

Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.

## Bagian Kedua Persiapan Penyusunan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 18

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

## Pasal 19

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

## Pasal 20

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

## Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Judul
- b. Kata pengantar
- c. Daftar isi terdiri dari :
- d. Daftar pustaka
- e. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

1. BAB I :

Pendahuluan

2. BAB II : Kajian teoritis dan praktek empiris

3. BAB III :

Evaluasi dan analis peraturan perundang-undangan terkait

4. BAB IV :

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda

6. BAB VI :

Penutup

## Pasal 22

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dikoordinasi oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD terkait sesuai materi Perda.

## Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.

- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Penanggungjawab

- 

Bupati

- b. Pembina :

Sekretaris Daerah

- c. Ketua :

Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan

- d. Sekretaris :

Kepala Bagian Hukum

- e. Anggota

- SKPD terkait sesuai kebutuhan

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 24

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 25

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dmaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

## Pasal 27

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 28

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## Bagian Ketiga Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

## Pasal 30

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

## Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Judul
- b. Kata pengantar
- c. Daftar isi terdiri dari :

1. BAB I :

Pendahuluan

2. BAB II :

Kajian teoritis dan praktek empiris

3. BAB III :

Evaluasi dan analis peraturan perundang-undangan terkait

4. BAB IV :

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

5. BAB V :

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda

6. BAB VI :

Penutup

- d. Daftar pustaka
- e. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

## Pasal 32

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembuatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

## Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan perubahan; atau
- c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 34

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 35

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## BAB VI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

## Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

## Pasal 37

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi :

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan :
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 38

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpina panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 39

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

## Pasal 40

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

## Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Pasal 42

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Rancangan Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

## Pasal 44

Penandatangan Perda dilakukan oleh Bupati.

## Pasal 45

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum berupa minute; dan
- d. SKPD pemrakarsa.

## Pasal 46

- (1) Penomoran Perda dilakukan oeh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

## Pasal 47

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

## Pasal 48

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

## Pasal 49

Sekretaris Daerah mengundangkan Perda.

## Pasal 50

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

## Pasal 51

Penggandaan dan pendistribusian Perda dilakukan Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.

## Pasal 52

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan Perda tersebut menjadi Perda.

- (3) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama Bagian Hukum, kecuali hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban APBD.
- (5) Terhadap hasil penyempurnaan sebagiamana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Rancangan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD, ditetapkan menjadi Perda kemudian disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (7) Apabila Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap menetapkan menjadi Perda, Gubernur membatalkan Perda dengan peraturan gubernur.

## Bagian Kedua Klarifikasi Perda Paragraf 1

## Klarifikasi Hasil Evaluasi

## Pasal 53

- (1) Gubernur menyampaikan Perda tentang pajak daerah, Perda tentang retribusi daerah, Perda tata ruang daerah, Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD paling lamat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Klarifikasi terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim evaluasi.
- (3) Hasil Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak sesuai dengan hasil evaluasi maka Perda dimaksud dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 54

- (1) Pembatalan Perda tentang Perda tentang pajak daerah, Perda tentang retribusi daerah, Perda tata ruang daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.

- (2) Pembatalan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.

## Paragraf 2

## Klarifikasi Perda

## Pasal 55

- (1) Bupati menyampaikan Perda kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 56

Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berupa:

- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; atau
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

## Pasal 57

- (1) Sekretaris Daerah provinsi atas nama gubernur menerbitkan surat kepada Bupati yang berisi pernyataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a.
- (2) Sekretaris Daerah provinsi atas nama gubernur menerbitkan surat kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b yang berisi rekomendasi agar Pemerintah Daerah melakukan pencabutan Perda.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil klarifkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.
- (4) Apabila Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda tersebut dinyatakan berlaku.

## Pasal 58

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) terhadap sebagian atau seluruh materi Perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Sebagian materi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasal dan/atau ayat.

## Pasal 59

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disertai dengan alasan.
- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Perda.

## Pasal 60

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.

## Pasal 61

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

## BAB IX PENYEBARLUASAN

## Pasal 62

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## Pasal 63

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud daam Pasal 62 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoodinasikan oleh Balegda;

- b. penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD;
- c. penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
- d. penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 64

Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dan Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.

## Pasal 65

Dalam rangka penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan melalui media elektronik Pemerintah Daerah dengan sistem informasi berbasis internet.

## BAB X

## PERATURAN PELAKSANAAN

## Pasal 66

- (1) Setiap Perda wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.
- (2) Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (3) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

## BAB XI

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 67

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisai; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB XII PEMBIAYAAN

## Pasal 68

- (1) Pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyelarasan dan penyebarluasan Perda.

## BAB XIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 69

- (1) Setiap tahun DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap berbagai Perda.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda.

## Pasal 70

- (1) Penulisan Perda diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bagian Hukum.

## Pasal 71

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan perancang Perda.

- (2) Selain perancang Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 21 Juni 2013

BUPATI TUBAN,

## H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 21 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH,

## HERI SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERI E NOMOR 20

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR TAHUN 2013 TENTANG

## PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

## A. UMUM

Peraturan Daerah merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asa otonomi da tugas pembantuan. Disamping itu, Peraturan Daerah mrupakan salah satu sarana dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berweanang membuat Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Walaupun fungsi kedua unsur pennyelenggara pemerintahan daerah tersebut berbeda, namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dbahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Sebelumnya dalam Pasal 25 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan besama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan normatif tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyt Daerah adalah membentuk peraturan daerah bersamasama Kepala Daerah.

Pembentukan peraturan daerah atau pelaksanaan fungsi legislasi di daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saja, namun juga menjadi tanggungjawab masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pembentukan peraturan daerah. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah khusunya peraturan daerah, maka mustahil peraturan daerah tersebut dapat diterima dan

dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan daerah.

Dengan perkembangan ketatanegaraan, pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah serta pelaksanaan fungsi legislasi di daerah, maka perlu dibuat produk hukum berupa peraturan perundangundangan tentang penyusunan peraturan daerah. Haal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang kemudian dijabarkan dalam PP 16 Tahun 2012. Kedua peraturan tersebut dilakukan peningkatkan kapasitas dan status alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan fungsi legislasi, yaitu Badan Legislasi Daerah.

Penyusunan peraturan daerah ini disamping untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, PP Nomor 16 Tahun 2010 dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, juga bertujuan :

1. Agar proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tubanlebih terarah dan terkoordinasi secara konsisten dan sinergis.
2. Agar proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban terlaksana secara sistematis dan terencana sebagaimana tertuang dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disusun bersama oleh DPRD dan Bupati.
3. Agar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban disamping memenuhi syarat politis, juga memenuhi standar akademis yakni aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat terutama stakeholder. Hal ini dapat ditelusuri dari pokok-pokok pikiran yang terkandung Naskah Akademis yang merupakan dokumen akademis dalam penyusunan Peraturan Daerah.
4. Agar semua Peraturan Daerah hasil inisiatif DPRD maupun Bupati Tuban tetap dalam pranata hukum yang diatur dalam peraturan daerah yang merupakan pijakan konstruktif Peraturan Daerah Kabupaten Tuban.
5. Agar produk hukum di Kabupaten Tuban tetap berada koridor sistem hukum nasional tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat maupun kebiasaan dan kearifan lokal.

## B. PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas.

```
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Ayat (2) Huruf a
```

Yang dimaksud dengan 'asas kejelasan tujuan' adalah bahwa setiap Pemebentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak deicapai.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan 'asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat'adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'asas kesesuaian anatara jenis, hierarki, dan materi muata' adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'asas dapat dilaksanakan' adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungk efektivitas harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan 'asas kedayagunaan dan kehasilgunaan' adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan 'asas kejelasan rumus' adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangn harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 3

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas pengayoman' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketetraman masyarakat.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan 'asas kemanusiaan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'asas kebangsaan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'asas kekeluargaan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan 'asas kenusantaraan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Nateri Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan 'asas bhinneka tunggal ika' adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbagsa, dan bernegara.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan 'asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat

hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan 'asas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan 'asas keseimbangan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud menjadi pedoman dalam Pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai acuan dan panduan bagi pihak yang berkepentingan dalam proses pembentukan dan penyusunan peraturan daerah, agar tahapan-tahapan yang dilalui dapat terkelola dengan baik.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan teknik pembentukan peraturan