UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 59 TAHUN 1952) TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN REVOLUSI SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) (berlaku 7 April 1955)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar, Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang Penyelesaian Hutang Negara di zaman revolusi" (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang- undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang- undang;
Mengingat
:
- pasal 97, pasal 89 dan pasal 111 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-NDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG- UNDANG DARURAT TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN REVOLUSI" (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 9 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang Penyelesaian Hutang Negara di zaman revolusi" (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:
Undang-undang tentang Penyelesaian Hutang Negara di zaman revolusi.
Pertama
Peraturan-peraturan tentang penyelesaian hutang-hutang serta piutang-piutang Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) dahulu yang berasal dari zaman revolusi dan sebelum tahun anggaran 1950.
Pasal 1
1. Yang dimaksud dengan hutang-hutang Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) dalam peraturan ini, ialah hutang-hutang yang diperbuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dulu (Yogyakarta) untuk dibebankan pada Negara dan badan-badan lainnya, karena tindakan-tindakan, jasa-jasa, hak-hak dan perjanjian-perjanjian yang berasal dari zaman revolusi dan sebelum tahun anggaran 1950.
2. Dalam hutang-hutang termaktub dabm ayat 1 tidak termasuk Pinjaman Nasional 1946.
Pasal 2
1. Keputusan apakah hutang-hutang Pemerintah termaktub dalam pasal 1, ayat 1 akan dibayar atau tidak akan diambil atas nama Menteri Keuangan oleh sebuah Komisi Penyelesaian Hutang Negara yang selanjutnya untuk singkatnya akan disebut Komisi saja.
2. Komisi ini, yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri Republik Indonesia atas usul Menteri Keuangan, terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh anggota, termasuk seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
Pasal 3
1. Komisi bertugas meyakinkan diri apakah tuntutan-tuntutan dari hutang-hutang Pemerintah termaktub dalam pasal 1, ayat 1 didasarkan atas bukti atau bukti-bukti dari hak, yang didapat oleh penagih hutang.
2. Dalam pada itu Komisi harus menyelidiki tentang syahnya dan kebenarannya bukti-bukti asli tentang penyerahan barang atau jasa, yang diajukan oleh penagih hutang, dan/atau keterangan tentang penyerahan itu, yang dibuat oleh Kementerian, Jawatan, Perusahaan atau Badan-badan Negara lainnya yang bersangkutan.
3. Lain daripada itu Komisi harus meyakinkan diri, bahwa dapat diterima hutanghutang yang bersangkutan itu belum dibayar sebagian atau sepenuhnya.
2. Jika bukti-bukti karena sesuatu hal hilang, sedangkan penagih hutang masih mempunyai pembukuan yang lengkap, maka pertimbangan piutang harus dilakukan menurut buku-buku tadi, dan jika Komisi memandang perlu maka Jawatan Akuntan Negeri dapat diminta untuk memeriksa buku-buku penagih hutang.
3. Jika bukti-bukti hilang dan pembukuan tidak lengkap dan adanya piutang itu hanya dapat dibuktikan oleh daftar-daftar hutang, maka Komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai di mana penagih hutang itu dapat dipercayai, sedangkan diperlukan juga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi yang dapat dipercayai.
4. Jika bukti-bukti tertulis sama sekali tidak dapat dikemukakan, maka Komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai di mana penagih hutang itu dapat dipercayai, sedangkan diperlukan juga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi yang dapat dipercayai.
5. Dalam hal tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dari pasal ini, Komisi wajib mendengar pendapat dari Kementerian, Jawatan atau Perusahaan, kemana tagihan hutang itu dalam keadaan biasa harus diajukan.
6. Jika pendapat itu berlainan dengan pendapat Komisi, maka dalam hal Komisi berkehendak membayar jumlah lebih besar daripada jumlah yang diusulkan oleh Kementerian, Jawatan dan Perusahaan, keputusan akan diambil oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Dewan Pengawasan Keuangan.
Pasal 4
Komisi hanya memulai penyelidikan dan penyelesaian hutang-piutang Kementerian, Jawatan, Perusahaan atau Badan Negara lainnya terhadap fihak ketiga, jika hasil pekerjaan itu dapat mempengaruhi keputusan Komisi tentang tagihan dari fihak ketiga itu, yang diajukan kepada Kementerian Jawatan, Perusahaan atau Badan Negara lannya.
Pasal 5
1. Keputusan untuk membayar suatu tuntutan hutang sepenuhnya atau sebagian diambil menurut suara terbanyak.
2. Tiap-tiap anggota harus memberikan suaranya.
3. Rapat Komisi adalah syah, bila dihadiri oleh paling sedikit empat orang anggota.
Pasal 6
1. Keputusan Komisi dibuat di dalam surat-keputusan yang ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris.
2. Pada petikan dari surat-keputusan termaksud dalam ayat 1 , yang disampaikan kepada Jawatan atau Kantor yang bertugas membayar hutang itu bukti-bukti tidak perlu dilampirkan.
3. Dari surat-surat keputusan harus ternyata, bahwa bukti-bukti telah diberi tandatanda sedemikian rupa sehingga bukti-bukti itu tidak dapat dipakai lagi.
4. Jika bukti-bukti tidak lengkap atau sama sekali tidak ada, maka di dalam suratkeputusan harus dinyatakan bahwa syarat-syarat termaksud dalam pasal 3 ayat 2, 3 dan 4 telah dipenuhi.
5. Jika Pemerintah Republik Indonesia berpiutang kepada penagih hutang, maka jumlah yang akan dibayarkan itu harus dikurangi dengan jumlah piutang itu.
6. 5 . Turunan dari tiap-tiap surat keputusan harus disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan.
Kedua :
Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk membuat suatu peraturan khusus tentang cara menghargai hutang-piutang dalam mata uang yang berlaku, dan cara pembayarannya.
Ketiga :
Untuk penyelesaian hutang Pemerintah yang timbul dari kewajibannya mengembalikan uang kertas De Javasche Bank, uang kertas dan uang logam Pemerintah Hindia Belanda yang dititipkan kepada instansi-instansi Pemerintah, Menteri Keuangan akan menetapkan peraturan-peraturan tersendiri, yang di mana perlu dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam sub Pertama, pasal-pasal 1 sampai dengan 6.
Keempat :
Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mempergunakan kredit, yang telah dan akan disediakan di dalam Anggaran Belanja Negara 1951 dan dari tahun-tahun yang berikutnya untuk menyelesaikan hutang-hutang Pemerintah termaksud di dalam bab Pertama, pasal 1.
Kelima :
PENJELASAN
Pembukaan
hutang-hutang menurut peraturan ini hanya dapat dilakukan terhadap hutang-hutang Pemerintah yang diajukan oleh penagih kepada Pemerintah sebelum 1 Juli 1955.
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 29 Oktober 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1955, Presiden Republik Indonesia, ttd.
SOEKARNO.
Menteri Keuangan, ttd. ONGENGDIE.
Diundangkan pada tanggal 7 April 1955. Menteri Kehakiman, ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.
## PENJELASAN
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR4TAHUN1995
## TENTANG
## PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT
Hingga kini Pemerintah masih menghadapi soal-soal hutang-piutang yang diperbuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dulu di Yogyakarta.
Mengingat suasana dalam tahun-tahun 1945-1949 yang senantiasa merupakan suatu keadaan darurat, maka tidaklah selalu dapat disyaratkan, bahwa sesuatu hutang Pemerintah harus dapat dibuktikan dengan bukti asli sebagai diminta dalam Undangundang Perbendaharaan yang berlaku.
Dengan undang-undang ini dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan suatu hutang, meskipun bukti asli mengenai hutang tidak dapat lagi ditunjukkan untuk mendapatkan suatu penyelesaian dengan cara yang sama, maka urusan mengenai hutang-hutang dan juga piutang-piutang - dipusatkan pada suatu Komisi yang dibentuk oleh Perdana Menteri, atas usul dari Kementerian Keuangan.
Berhubung dengan corak hutang-hutang yang serba berbeda-beda antara lain ada yang telah dinyatakan dalam suatu macam Uang Republik Indonesia dulu, ada pula yang dinyatakan dalam uang asing dan ada lagi yang belum dihargakan dalam mata uang dan untuk mendapatkan suatu dasar dalam penghargaannya, maka pada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menetapkan suatu dasar akan penghargaan hutang. Peraturan yang ditetapkan ini berlaku pula terhadap piutang Pemerintah.
Untuk dapat juga memberi dasar formil kepada panitia yang untuk keperluan penyelesaian hutang-hutang ini telah lebih dahulu dibentuk, maka undang-undang ini ditetapkan berlaku surut sampai pada tanggal 29 Oktober 1951.