Unknown Unknown Nomor 60 Tahun 2008 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam Pasal 4 7 ayat ( 1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing, dan Pasal 60 ketentuan mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Kode Etik Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Mengingat Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang . . .
- d. tulisan adalah proses kreatif dalam bentuk tulisan atau karangan yang dibuat untuk pegawai sesuai dengan norm.a dan kode etik pegawai; dan
- e. ucapan pegawai, pernyataan, perasaan hati yang diungkapkan secara lisan yang dilakukan pegawai dalam kedinasan dan non kedinasan yang mencerrninkan keteladanan di masyarakat dan sebagai aparatur negara.
Pasal 5
Setiap Pegawai harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:
- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdi kepada negara dan rakyat indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan ## BAB IV
KODE ETIK
Pasal 6
Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari- hari bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap sesama Pegawai, dan etika terhadap diri sendiri.
Pasal 7
Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan · martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan p~mersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada prak:tek Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan ak:urat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
Pasal 8
Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
- c. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
- e. membangun etos kerja\_ untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- g. bertanggungjawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam bentuk:
1. mengamankan file dan berkas;
2. mengarnankan kata sandi komputer dan tidak membocorkan kepada pegawai dan pihak lain yang tidak berhak; dan
3. memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja.
- i. tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja; dan
2. j . tepat waktu dalam menghadiri rapat maupun pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas.
Pasal 9
Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
- a. menghormati sesama warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
- b. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- c. tidak merendahkan dan/ atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan masyarakat;
- d. tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan, serta diskriminatif.
Pasal 10
Etika terhadap sesama pegaw~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
- a. menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
- g. menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan
8. h . mengindahakan etika berkomunikasi telepon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik.
Pasal 11
Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
- a . jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
- d. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
- e. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela;
- h. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai; dan
- i. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
BABV
SANKS! DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu Sanksi
Pasal 12
- ( 1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal 13
- (1) Sanksi moral, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pelapor dan terlapor.
- (3) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti, dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pemyataan permohonan maaf dan/ atau penyesalan.
Bagian Kedua
Tindakan Administratif
Pasal 14
- ( 1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang› undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK
BAB VI - TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 15
- ( 1) Penangangan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/ atau pengaduan yang pengajuannya dapat dilakukan melalui :
- a. penerima laporan dan/ atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua OPD.
- b. laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/ atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) selaku Sekretaris Majelis dapat meminta saran hukum kepada instansi/SKPD yang dianggap berkompeten.
- d. BKPSDM selaku Sekretariat Majelis melaporkan kepada Bupati disertai usulan pembentukan Majelis Kode Etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan BKPSDM bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan dan/atau pengaduan tertulis dan laporan dan/ atau pengaduan lisan dengan format tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Bupati harus sudah menjatuhkan putusan.
- (4) Format surat usulan pembentukan Majelis Kode Etik dan surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV.


## BAB VII

## MAJELIS KODE ETIK

## Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengeakan Kode Etik dibentuk Majelis sesuai dengan pelanggaran Kode Etik yang dilaporkan.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Masa tugas Majelis berakhir pada saat keputusan Majelis ditetapkan.
- (4) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V.

## Pasal 17

- (1) Keanggotaan Majelis berjumlah sekurang-kurarignya 5 (lima) orang terdiri atass :
- a. 1 (satu) orang Ketua secara exoficio dijabat oleh Sekretaris Daerah merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. 1 ( satu) orang Sekretaris secara oxoficio dijabat oleh Sekretaris BKPSDM merangkap anggota; dan
- d. 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahya harus ganjil.
- (3) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.
- (4) Susunan Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.

## Pasal 18

Majelis mempunyai tugas :

- a . melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b . membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan Keputusan sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang.

## Pasal 19

## Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk;

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;


- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

## Pasal 20

- ( 1) Ketua Majelis berkewajiban :
- a . melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksu untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Wakil Ketua Majelis berkewajiban:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris Majelis berkewajiban :
- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang;
- d. menyiapkan konsep kepu tusan sidang;
- e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada Terlapor;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Berkewajiban:
- a . mengajukan pertanyaan kepada terlapor, Pelapor /Pengadu dan/ atau Saksi untuk kepentingan sidang;


- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak; dan
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

## Pasal 21

- (1) Keputusan Majelis diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap Keputusan Sidang tetap menandatangani Keputusan Sidang.
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimakasud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII.

## Pasal 22

- (1) Sidang Majelis tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis tetap memberikan Keputusan Sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis bersifat final.
- (5) Format Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas Majelis dibantu oleh Tim Penegak Kode Etik yang dilakukan oleh Tim Penegakan Disiplin Pegawai.

## BAB VIII

## TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

## Pasal 24

- (1) Hak Terlapor:
- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambar 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;

c. mengajukan .. .

,

.

I

- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- e. menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan;
- f. mendapatkan perlindungan administratif.

## (2) Kewajiban terlapor :

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya ~idang Majelis;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis; dan
- f. berlaku sopan .

## Pasal 25

- (1) Hak Pelapor/Pengadu:
- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan perlindungan;
- d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
- e. memberikan identitas secara jelas;
- f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Kewajiban Pelapor/Pengadu:
- a. memberikan laporan/pengaduan dipertanggungjawabkan; yang dapat
- b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- c. memenuhi semua panggilan;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelsi; dan
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis.

## Pasal 26

- ( 1) Saksi berhak mendapat perl;indungan administratif :
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan
- f. berlaku sopan.


## BAB IX

## REHABILITASI

## Pasal 27

- ( 1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis.

## BABX

## KODE ETIK PEGAWAI OPD

## Pasal 28

- (1) SKPD dapat menetapkan Kode Etik Pegawai OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kode Etik Pegawai OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing SKPD.
- (3) Kode Etik Pegawai OPD tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal .:W ~ 201 7

~Plt. BUPATI BANYUASIN,f

S. A. SUPRIONO

✓


Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal ~ ~ 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 0'1-

~o

&lt;‰•

Lthc; .

t

(jW

\OtS•

01t). lob