Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 4. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 17 TAHUN 2012
TENT ANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian desa yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yan9 diakui dan dihormati dalam sistem Pernerintahan Negara Kesatuan Republik .Indonesia, maka desa memerlukan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang lebih mandiri perlu dialokasikan dana yang menjadi hak-hak desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
5. Kabupaten Daerah Tingkat 11 T oba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerinta.han Daerah Provinsi den Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737};
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeto·laan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahum 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor: 2).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 Seri E Nomor: 3).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba SamosirTahun 2008 Seri E Nomor: 6).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
PENGELOLAAN
TENT ANG
Menetapkan
: PERA TURAN KEUANGAN CESA.
DAERAH
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Pusat, -, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut \_ asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinslp otonoml seluas-luasnya dalam slstem dan prlnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
8. Anggatah Pendapatan dan Belania Daetah yang selaniutnya disingkat APBD adalah Aanggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Kabupaten T oba Samosir.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah seba9ai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten T oba Samosir.
13. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut SPD adalah lembaga legislasi, penyusun peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Selanja Desa dan keputusan desa serta penampung dan penyerap aspirasi masyarakat.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut
17. Pengelolaan Keuangan ·, Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
18. Sumber pendapatan desa adalah Sumber Pendapatan Penerimaan Desa yan9 berasal dari Pendapatan Asli Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Selanja Desa selanjutnya disebut APSD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Sadan Permuswaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesa adalah pendapatan yang diperoleh desa yang dipungut berdsarkan Peraturan Desa sesuai dengan perundang-undangan.
23. Dana Alokasi Khusus Desa selanjutnya disebut DAKDesa adalah dana bantuan pemerintah Kabupaten kepada Desa yang membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah persentase dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
14. 26.Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besamya bagian alokasi dana yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa menurut variabel yang ditetapkan.
15. 25.Alokasi Dana Desa minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah besarnya bagian alokasi dan desa yang sarna lJhtuk tiap desa.
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 2
Sumber pendapatan desa terdiri atas :
.
- a. pendapatan asli desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah;
4. d, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dart pihak ketiga yang tidak mengikat.
Bagian Pertama Pendapatan Asli Desa
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 3
Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disalurkan ke dalam kas Daerah.
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 4
Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. basil gotong royong;
.
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 5
Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :
- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- e. bangunan desa;
- d. pasar hewan;
- e. tambatan perahu;
- f. pelelangan ikan yang dike Iola oleh desa;
- g. lain-lain kekayaan milik desa.
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 6
Sumber pendapatan yang telah dikutip Provinsi dan Kabupaten tidak dibenarkan adanya kutipan sejenis tambahan dari Desa.
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 7
Pengaturan lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Desa (PAD) diatur dengan Peraturan Desa. · ,
Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 8
- (1) Hasil penerimaan Pajak Daerah di Alokasikan kepada Desa sebesar 10% {sepuluh per seratus).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- (3) Jenis-jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua pajak daerah yang tercantum dalam APBD.
- (4) Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah di Alokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (5) Jenis-jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah semua Retribusi Daerah yang tercantum dalam APBD.
- (6) Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi secara Proporsional dengan ketentuan 60% (enam puluh per seratus) untuk desa dari wilayah mana reatisasi Retribusi Daerah tersebut dipero1eh, 40% (empat puluh per seratus) dibagi rata untuk seluruh Desa di seluruh Daerah.
Bagian Ketiga
Bagian Dari Dana ·Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Alokasi Dana Desa)
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 9
Desa memperoleh bagian dari dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat yang tercantum dalam APBD setelah dikurangi biaya Belanja Pegawai.
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 10
- (1) Selambat-lambatnya 3 (bulan) bulan setelah disahkannya APBD, Pemerintah Daerah harus telah menyerahkan kepada Pemerintah Desa Penetapan Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Alokasi Dana Desa.
- (2) Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD.
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 11
- (1) Bagian yang merupakan Bagian dari Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dibagi dengan ketentuan 60% (enam puluh per seratus) merupakan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), 40% (empat puluh per seratus) merupakan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Nilai Bobot dan Variabel Desa ditentukan ## BAB Ill
DANA ALOKASI KHUSUS DESA
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 17
- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan OAK Desa bagi desa-desa tertentu, untuk membiayai .yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIV
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 18
- (1) Perencanaan Keuangan Desa disusun dalam APBDesa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- (2) Perencanaan Keuangan Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan di Desa.
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 19
- (1) Keuangan Desa dikelola oleh Kepala Desa.
- (3) Pergantian dan atau penunjukan Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD adalah Wewenang Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Keuangan Desa dan dalam Tim Pengelola Keuangan Desa tersebut Sekretaris Desa bertanggung jawab sebagai Koordinator Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Desa.
BABV
PENGAWASAN, PEMANTAUANOAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 20
- (1) Pengawasan Penggunaan Keuangan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 21
- (1) Masyarakat dapat melakukan pemantauan penggunaan keuangan desa
- (2) Hasil pemantauan masyarakat disampaikan kepada BPD untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 22
- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Kepala desa wajib memberikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
BABVI INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
BAB II - SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 23
Untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Desa menyampaikan data potensi pendapatan daerah di desanya masing masing kepada Pemerintah Kabupaten.
BAB VII - SANKS I
Pasal 24
- ( 1) Bupati dengan persetujuan DPRD berhak mengurangi jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta ADD pada tanun berikutnya bagi desa yang terbuktl tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Kepala Desa yang diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu diperiksa oleh lnspektorat Daerah sebelum dilimpahkan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Kepala Desa yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupatl.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten T oba Samosir. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK Cap/dto

Penandatangan: BUPATI TOBA SAMOSIR,

Penetapan: Ditetapkan di Balige . pada tanggal 29 Mei 2012

Penetapan: Diundangkan di Balige padatanggal ~ al.4,W\ 2012 SEKBETARIS KABUPATEN TOBA SAMOSIR, UBEB LEMBARA ERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR '7 - .
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
## NOMOR 17 TAHUN 2012
## TENT ANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
## I. PENJELASAN UMUM
Desa bagi bangsa Indonesia memiliki nilai historis yang khas, sebab sebelum terbentuknya Pemerintahan modem seperti sekarang ini Pemerintah Desa sesungguhnya telah rnenialankan tugas-tugas Pemerintahan . dan Kenegaraan berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan budaya yang hidup dan dipatuhi oleh rakyatnya. Namun sejalan dengan kehadiran Negara Modern kemandirian dan kemampuan masyarakat Desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam Pemerintahan Orde Baru, ketika Undang-undang Nomor. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah digunakan untuk melakukan sentralisasi, birokratisasi dan uniformitas Pemerintahan Desa diseluruh Indonesia. Lahirnya Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah telah mengoreksi sejumlah kebijakan tentang Desa dalam kurun waktu lampau. Dengan Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 secara tegas bahwa Pemerintah telah berketetapan menjadikan desa sebagai perwujudan Negara yang paling terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini lebih berpihak dan menempatkan desa pada kesejahteraannya dengan memberikan ruang yang lebih luas untuk mengidupkan desa dari sisi kemandirian yang didasarkan pada hak dan asal usul, adat istiadat, potensi dan karakteristik local. Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 juga secara tegas mengakui adanya otonomi desa dan kepada desa melalui Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.
Makna otonomi asli yang dimiliki desa dan Undang-undang ini, didasarkan pada asaf usul dan adat istiadat, demokratisasi yang ada dan telah berkembang, serta upaya pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung selama ini di Desa. Secara seksama dapat dipahami bahwa desa merupakan bertemunya arus kebijakan Pemerintah dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, desa merupakan tempat terwujudnya kerjasama antara Pemerintah denqan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dalam arti ini, maka Desa mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, desa memiliki hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu, desa memiliki hak dan kewajiban atas seqata sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dapat menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Sehubungan dengan itu, sumber pendapatan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten yang dialokasikan untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga.
;
Dipahami pula bahwa posisi desa yang sangat strategis merupakan modal dasar yang harus dipahami secara menyeluruh dan terintegrasi baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala maupun hubungannya dengan lingkungan yang straqtegis baik regional, nasional dan lntrmasional. Oleh karena itu perlu ada strategi utama untuk mendirikan desa. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk kemandirian desa adalah dengan memberikan Dana Alokasi Desa dan membagikan kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan desa antara lain adalah urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten diserahkan pengaturannya kepada Desa, sedangkan urusan lainnya mancakup: urusan pemerintahan yanag sudah ada berdasark:an hak asal-usul desa, tugas pembantuan, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten dan urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa. Sehingga dengan demikian lahirnya kebijakan Tingkat Daerah yang menyangkut dengan pemberian Alokasi Dana Desa akan menjadi terintegrasi dengan adanya penyeraqhan kewenangan dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
Berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah saatnya desa memasuki suatu babak baru dalam era etonomi Daerah dewasa ini.babakan baru itu sendiri adalah sesuatu babakan yang memberikan peluang dan harapan kepada desa untuk dapat menjalankan urusan rumah tangganya secara mandiri dengan di topang suatu system keuangan yang mapan, terarah, berkesinambungan yang disusun penganggaranya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang keuangan Desa ini diharapkan Desa--desa yang ddi Kabupaten T oba Samosir akan mampu menjalankan roda Pemerintahan dan rod a perekonomiannya karena sudah di topang oleh suatu system keuangan yang perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban disahkan sesuai dengan prisip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokrasi. Lahirnya Peraturan Daerah tentang Desa ini diharapkan juga akan dapat mendorong kreatifitas, inovasi dan Tingkat Pemerintah dan masyarakat Des, disamping tentunya akan memacu semangat swadaya dan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam menciptakan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat dengan terbukanya berbagai petuang pengembangan Perekonomian Desa yang dapat -diqerakkan dari adanya pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Desa.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas Pasal3 Cukup jelas Pasal4 Cukup jelas Pasal5 Cukup jelas Pasal6 Cukup jelas Pasal7 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
## Ayat (1) Pajak Daerah dimaksud adalah Pajak Daerah yang menjadi komponen Pendapatan Asli Desa yang tercantum dalam APBD bagian yang menjadi hak Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Pajak Daerah ini diberikan kepada Desa setiap Tahun Anggaaran. Dengan demikian setiap Kabupaten harus memmiliki rekapitulasi Pajak Daerah yang di peroleh dari objek-objek yang berasal dari tiap-tiap Desa. Ayat (2) Bagian Pajak Daerah yang menjadi hak Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dibagi rata untuk desa.
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukup jelas ## Pasal12 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas ## Pasal15 Ayat (1) '. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal18 Ayat (1) Cukup jelas ## Pasal19 ## Pasal20 ## Pasal22 Ayat (2) Cukup jelas. Meskipun Keuangan Oesa pengelolaanya di percayakan kepada kepala Desa dan penggunaanya diatur dalam APBDesa melalui peraturan Oesa akan tetapi untuk menjaga transparasi, akuntabilitas dan demi untuk menumbuhkan kepercayaan publik di desa masih di perlukan keterlibatan masyarakat melalui berbagai kelembagaan yang ada misalnya: BPD, LKMD, PKK, Karang Taruna dan lain-lain kelembagaan yang keberadaanya di atur dalam peraturan desa. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Kepala urusan keuanqan desa atau bendahara desa merupakan alat kelengkapan dalam struktur pemerintahan desa yang pengangkatannya di tetapkan oleh Kepala Desa. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Dengan ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah pengawasan yang sebagairnana dimaksud dalam ketentuan peraturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi BPD. Kapasitas pemeriksaan dimaksud tidak berupa pelaksanaan audit atau pemeriksaan audit atau pemeriksaan yang dapat dipersamakan dengan perneriksaan dalam rangka penyelidikan.
PENJELASAN
Pasal 21
Ayat (1) Cukup jelas. Dengan ketentuan ini masyarakat secara langsung dapat melakukan pemantauan yakni suatu upaya untuk rnengetahui perencanaan dan penggunaan keuangan desa, karena masyarakat secara perorangan ataupun kelompok tidak berhubungan langsung dengan proses-proses pengawasan penggunaan keuangan desa yang berimplikasi secara hukum, maka hasil pemantauan oleh masyarakat disampaikan kepada BPD untuk seterusnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Karena salah satu sumber pendapatan desa berasal dari dana perimbangan antara Pusat dan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam APBD, maka Kepala Desa harus bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam hal ini Bupati dapat menggunakan berbagai ketentuan dan struktur kelembagaan yang ada ditingkat daerah untuk melakukan proses-proses pertanggungjawaban dimaksud. Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Ketentuan ini dimaksud untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten yang setiap tahunnya akan menyusun rekapitulasi pendapatan masing-masing desa baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Dengan penyampalan informasi data potensi pendataan daerah di desanya pembuatan rekapitulasi dimaksud akan semakin mudah.
PENJELASAN
Pasal 24
Ayat (1) Ketidakmampuan desa dalam pengelolaan keuanqan desa yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengurangan jumlah bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta ADD, pembuktiannya dilakukan berdasarkan mekanisme pengawasan yang ada baik yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah, BPD maupun hasil pemantauan masyarakat. Ayat (2) lnspektorat Kabupaten dapat melakukan pemeriksaan