Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
SERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUN,GUN tu NOMOR ';03 TAHUN 2017
PERATU~ BUPATI SIMALUNGUN NOMOR \J TAHUN 20i7
'
.
rt.:
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL . . . DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKI".: DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIM.ALUNGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA.HA ESA
BUPATI SD4ALUNGUN,
a.
', . Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di · Lingkungan . Pemerintah Kabupaten Simalungun sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan penyesuaian; :+~ bahwa dalam rangka tertib administrasi tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan .I.';, Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wald! Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
,·.
- J!j 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia r Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5.
- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repbblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah ' Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor · 126, T~bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan \_ Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
i'-;,
:
f
.
I•
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 5234); ;, -~
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 9 · Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan · dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang ·~-~. Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pernerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun , 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
J
I
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 'tentang Laporan · · Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); \\:
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 · Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 2 Seri "D" Nomor 2);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ··;:!,
8. Penandatanganan Administrasi Perjalanan Dinas , Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan tentang Satuan Biaya Nomor Utara Sumatera 21. Keputusan Gubernur 188.44 / 83 /KPfS / 2016
22. Peraturan Bupati Simalungun ],'iomor 1 Tahun 2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 291).
,.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, \_WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN .ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII, PEGAWAI NEGERit. SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN . PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Simalungufi ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. ~. Bupati adalah Bupati S~alungun;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simalungun;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Anggota Dewan: Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten · Simalungun;
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang : diangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan . dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
9. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK dalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Simalungun;
10. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil 'Bupati, rf.:~ Pimpinan Dewan Perwakil'an Rakyat Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk m~lhlwkan Perjalanan Dinas;
11. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota d01J./ atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka kedinasan;
12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
14. Perjalanan Dinas Luar Negtri adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
15. ,. kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran;
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah . dokumen yang . diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan DinJ~ bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Pelaksana SPD adalah Bupati, W akil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas; . ~
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terle bih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
22. Perhitungan Rampung !dalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil ## BAB II
PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALANAN DINAS Pa$al 2
- ( 1) Bupati, W akil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya,
,.
- (2) Persetujuan atau perintah atasan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dibuktikan denga,p. terbitnya SPT dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pesetujuan atau perintah atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi .Bupati, W akil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD dapat dibuktikan dengan surat undangan atau disposisi atasan yang bersangkutan.
Pasal 3
- ( 1) Penerbitan ·sPT untuk tugas dinas luar daerah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: ·~-
- a. Tugas dinas Bupati, Wakil Bupati · dan Sekretaris Daerah, SPT diterbitkan oleh Bupati;
- b. TUgas dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPT diterbitkan oleh Ketua i,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Tugas dinas pejabat struktural Eselon 11.B, SPT diterbitkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah; ·
- d. Tugas dina Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat, SPT diterbitkan oleh Sekretaris Daerah;
- e. Tugas dinas pejabat struktural dilingkungan SKPD, SPT diterbitkan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- f. Tugas dinas Pengurus PKK diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori. . ;:;-~
- (2) Penerbitan SPD untuk perjalanan dinas luar daerah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas Bupati, W akil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Bagian pada Setda, SPD diterbitkan oleh Pengguna Anggarari/Kuasa Pengguna Anggaran; .:it
- b. Perjalanan dinas ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
.
\
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPD diterbitkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perjalanan dinas staf/P~jabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas, Badan, Kantor, Bagi.an pada setda, lnspektorat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPD diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD yang bersangkutan; ~tr
- d. Perjalanan dinas Pengurus PKK. diterbitkan · oleh Penggunan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori.
- (3) Penerbitan SP'I' untuk tugas dinas dalam ·· daerah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Tugas dinas Bupati, W akil Bupati dan Sekretaris. Daerah, SPT diterbitkan oleh Bupati;
- b. Tugas dinas ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPT diterbitkan oleh Ketua ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Tugas dinas Pejabat Struktural Eselon 11.B, SPT diterbitkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah;
- d. Tugas dinas Kepala Bagian pada setda, SPT diterbitkan oleh Sekretaris Daerah;
- e. Tugas dinas Pejabat Struktural dilingkungan SKPD, SPT diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- f. Tugas dinas Pejabat Struktural Eselon IV /Staf/Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, \ SPT diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Tugas dinas staf/Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
•
I
- Daerah, SPT dapat diterbitkan Sekretaris/Kabag Umum pada SKPD yang bersangkUtan.
- h. Tugas dinas Pengurus PKK diterbitkan oleh Kepala Dina~ Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori.
- (4) Penerbitan SPD untuk perjalanan dinas dalam daerah berpedoman pad.a ketentuan sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Stai Ahli Bupati dan Kepala Bagian pada Setda, SPD diterbitkan oleh Sekretaris Daerah;
- b. Perjalanan dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPD diterbitkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perjalanan dinas bagi Pejabat Struktural dilingkungan SKPD selain kepala SKPD, staf/pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan, Dinas, Inspektcrat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPD dapat didelegasikan kepada Sekretaris/Kabag Umum pada SKPD;
- d. Perjalanan dinas staf/pejabat Fungsional , Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- e. Perjalanan dinas Pengurus PKK ditei'bitkan , oleh Penggunan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori.
BABm
KEDUDUKAN PERJ4LANAN DINAS
Pasal 4
- ( 1) Perjalanan dinas dibagi atas perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Mengikuti diklat/bimtekj eeminar dan sejenisnya;
- b. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
i
·'
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan;
- d. Melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan;
- e. Melakukan pegawasan/pemerikasaan dengan pekerjaan;
- f. Mengikuti rapat-rapat koordinasi dan/ atau konsultasi berkaitan dengan pekerjaan;
- g. Melakukan studi banding berkaitan dengan pekerjaan;
l:lIAYA PERJALANAN DINAS
BAB IV - l:lIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 5
- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari Uang Harian;
- (2) Biaya perjalanan clinas luar daerah tercliri atas komponenkomponen sebagai berikut: ·
- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan;
- d. Biaya Transportasi Darat, Laut dan Udara;
- e. Uang Representasi.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) cligolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat yaitu:
- a. Tingkat A terdiri dari Bupatl;
- b. Tingkat B terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Bupatl;
- c. Tingkat C terdiri dari Sekretaris Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ";
- d. Tingkat D terdiri dari Pej,abat Eselon 11.B dan Ketua · Pengurus PKK;
- e. Tingkat E terdiri dari Pejabat Eselon III,· Wakil Ketua Pengurus PKK dan Sekretaris Pengurus PKK;
- f. Tingkat F terdiri dari Pejabat Eselon IV /Gol. III/Gol. IV, Ketua Pokja Pengurus PKK dan Anggota Pokja Pengurus PKK;
- g. Tingkat G terdiri dari Golongan II dan Pegawai Tidak Te tap.
Pa~al 6
- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf e dibayarkan secara Iumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana ··. dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dibayarkan secara at cost atau sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan
BAB IV - l:lIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 7
- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran perjalanan dinas SKPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar
BAB IV - l:lIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 8
Pelaksanaan SPT dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) .ifiltuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
BAB IV - l:lIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 9
- (1) Uang harian perjalanan dinas luar daerah sesuai hari yang ditentukan dalam SPD yang merupakan batas tertinggi atau sesuai dengan anggaran yang tersedia. .
- (2) Untuk kegiatan yang tidak disediakan akomodasi dan konsumsi oleh pihak yang mengundang, maka kepada pelaksana SPT yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang harian secara utuh.
- (3) Untuk kegiatan yang telah disediakan akomodasi dan konsumsi oleh pihak yang mengundang, maka kepada pelaksana SPr yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang harian sebesar maksimal 75%.
,;,,,•
- (4) Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Eselon II.A dan Pejabat Eselon II.B dan dibayarkan selama melakukan perjalanan dinas.
BAB IV - l:lIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 10
- ( 1) Biaya uang penginapan dallam perjalanan dinas luar daerah diberikan secara rill sesuai dengan klasifikasi . sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan berdasarkan kelas sebagimana terlampir dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran VIII.
- (2) Dalamhal biaya uang penginapan sebagaimana di~aksud f:?.: pada ayat (1) tidak digunakan kepada pelaksana SPT diberikan biaya uang penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ketempat tujuan atau sebagaimana satuan biaya uang penginapan perjalanan dinas dalam negeri pada tabel Lampiran VIII peraturan ini, dan dibayarkan secara lumpsum,
- (3) Apabila pelaksanaan SPT lebih dari satu orang dalam satu SKPD, dapat menggunakan tingkatan fasilitas yang lebih tinggi dengan cara menggabungkan biaya fasilitas dengan catatan tidak mele bihi akumulasi dari tarif biaya uang penginapan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersamasama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pelaksana SPT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-maslng pelaksana SPT.

## Pa3al 11

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihijumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, kepada pelaksana SPT yang melaksanakan perjalanari dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapari. ·
- (2) Perjalanan sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) dikecualikan dalam keadaan force majeur disertai

pernyataan dari pelaksana SPT diketahui oleh PPTK/PA/KPA.

- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan oleh SPT/ maka (~~ pelaksana SPT yang bersangkutan wajib inenyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan. ' .
- (4) Sewa Kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan , untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah/Pejabat Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan perjalanan dinas yang merupakan tim/kelompok kerja.

## BABV

## PROSEDUR PEMBAYARAN 11 PERJALANAN DINAS

## Pasal 12

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.

## Pasal 13

- ( 1) Bia ya perjalanan dinas .,;Jiapat dibayarkan dengan menggunakan uang persediaan.
- (2) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan biro jasa perjalanan dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan melalui Pembayaran Langsung (LS).

## BAB VI

## ,. PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 14

- ( 1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah meliputi:
- a. SPT dan SPD;
- b. Laporan hasil perjalanan dinas;
- c. Bukti pembayaran transportasi;
- d .. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- e. Bukti-bukti pendukung lainnya.
- meliputi: (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam .. daerah
- a. SPT dan SPD;
- b. Laporan hasil perjalanan dinas;
- c. Bukti-bukti pendukung lainnya.

## Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang dan pelaksana SPT yang melakukan perjalanan dinas berta.nggungjawab sepenuhnya atas kerugian.. yang diderita \_oleh daerah sebagaimana akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat dikenakan tindakal1;,:
- a. Tuntutan ganti rugi )Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## Pasal 16

Perhitungan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

## KETENTUAN L,AIN-LAIN

## Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil Golongan I yang memiliki keahlian khusus dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

## BABVlll

## l&lt;.ETENTU.Alf PENUTUP ' .-,

## Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

I

1

!

'

·

..

## Pasal 19

mengetahuinya, mernerintahkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bup~ti Simalungun ini dengan Berita Daerah Ka bu paten dalam penempatannya Simalungun. Agar setiap orang pengundangan Peraturan

Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal \ 4 - 4 '2D\ 1-

## BUPATI SIMALUNGUN,

dto

## J ~R. SARAGIH


LAMPIRAN I

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

: PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, W AKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERA.tl, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Lembar Ke

. Nomor

Kode No

Surat Perjalanan Dinas

Hi

| 1 | Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 2 | Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas | | |
| 3 | . a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | A b ,,\:, c | |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5 ~ | Alat angkutan yang dipergunakan | | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a b | |
| 7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba tempat baru *) | a b di c | |
| 8 | Penzikut . Nama | Tanzzal Lahir | r Keteranzan |
| | 1. 2. 3. 4. 5. | | |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anzaaran | .. a | .. a |
| 10 | Keteranzan lain-lain | b | b |

l

D

aaman epari

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Tanggal

.Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(

)

.

NIP.

| | ( ) NIP. I. Berangkat dari : (TempatKedudukan) · Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( ) NIP. II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala | ( ) . ·. NIP. Berangkat dari ~· : Ke : Pada Tanggal Kepala |
| ( ) NIP. III.Tibadi : Pada Tanggal : Kepala | ( ) NIP. Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala |
| ( · ) NIP. IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : | ( · ) NIP. ~ Berangkatdari : Ke Pada Tanggal : Kepala |
| ( .. ' "' .. '"' ' ' ) NIP. V.Tiba di : Pada Tanggal : Kepala | ( " ' "'' .. ' .. '.'''.''.' ''. ' ' "' ) NIP. Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala |
| Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VI.Tiba di : .(TempatKedudukan) Pada Tanggal : Kepala ( ,, '" ) | Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran/Kuasa Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata --untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. ; |
| VII. Catatan Lain-Lain ( NIP. | pegawai yang melakukan perjalanan ) NIP. |
| X. PERHATIAN: Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannva. | dinas, serta bendaharawan bertanggung Negara apabila negara menderita rugi ,. |

Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal (4 4 '2.ol~

BUPATI SIMALUNGUN, dto J.R. SARAGDI

Diundangkan di Pamatang Raya

2017

BAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

4

pada


M A

6

EUN

&amp;:&gt;3 TAHUN 2017:

: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

:

\ l 'tt\\\Ut( '20\1-

: TANGGAL

tt\ - oA, '.lct+

: PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAW AI NEGERI SIPIL, PEG AW AI . TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGU~:-T

LAMPIRAN II

NOMOR

TENTANG

## RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal

| No. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAII | KETERANGAN |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 2 3 4 5 6 | JUMLAH: | Rp. Rp. . :.~ | t; :,, .. |
| Terbilani? | Terbilani? | Terbilani? | Terbilani? |

(

)

NIP.

(

)

NIP.

Yang Menerima

Bendahara Pengeluaran

Rp

.

Rp ·······································

... , tanggalrbulan, tahun

Telah menerimajumlah uang sebesar

Telah dibayar sejumlah

## PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih

: Rp

..

: Rp

.

: Rp

\_.;

..

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(

)

NIP.

Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal l4 - 4 - 2.0lt

BUPATI Smi'.ALUNGUN, dto

J.R. SARAGM

Diundangkan di Pamatang pada 4 2017 Raya

SEK {TARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

PURBA

?1&gt;3

TAHUN 2017

pade

0

ALUN

TENTANG

LAMPIRAN ill

NOMOR

TANGGAL

: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

:

\' t(\ \1t)t{

:

1~ ... 01 - 2.C(:}

: PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN P~RWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

·~· . ;:

## UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

dalam rupiah)

| | | SATUANBIAYAUANGHARIAN | SATUANBIAYAUANGHARIAN | SATUANBIAYAUANGHARIAN | SATUANBIAYAUANGHARIAN | SATUANBIAYAUANGHARIAN |
|----|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| No | PROVINSI | TINGKATA | Tll'fGKATB & TINGKATC | TINGKATD & TINGKATE | TINGKATF | TINGKAT '· G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ACEH | 1.300.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 1.300.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 3 | RIAU | 1.300.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | 1.300.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 5 | JAMB! | 1.300.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | 1.300.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.100 | 500.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 1.300.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 8 | LAMPUNG | 1.300.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 9 | BENGKULU | 1.300.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | 1.300.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 11 | BANTEN | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 |
| 12 | JAWABARAT | 2.000.000 | 1.500.000 | r.ooo.ooo | 900.000 | 800.000 |
| 13 | OKI JAKARTA | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 |
| 14 | JAWATENGAH | 2.000.000 | :,l.500.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA | 2.000.000 | .1.500.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 |
| 16 | JAWATIMUR | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 |
| 17 | BALI | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | " 900.000 ';,. |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000:000 | 900.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 2.000.000 | 1.500.000 | ...1;.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 2.000.000 | 1.500.000 | i.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 24 | SULAWESI UTARA | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 25 | GORONTALO | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000;000 | 900.000 |
| 26 | SULAWESI BARAT | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900~000 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 2.000.000 | 1.500.000 | .1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 28 | SULAWESI TENGAH | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 29 | SULAWESITENGGARA | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 30 | MALUKU | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 31 | MALUKU UTARA | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 32 | PAPUA | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 33 | IRIAN JAYA | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |

pada tanggal l4 - 4'2ol'}

Ditetapkan di Pamatang Raya:

BUPATI SIMALUNGUN,

. J.R. SARAGIB

dto

2P3

TAHUN 2017

Ramatang

Raya

2017

: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

: , l ~~ '2.a.1

: TANGGAL

\4-4- '2.Clr

: PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

LAMPIRAN IV

NOMOR

TENTANG

## UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH TERMASUK KOTAMADYA PEMATANG SIANTAR

:j. ,;·.

(dalam rupiah)

| NO | TINGKATAN | NOMINAL | KET |
|------|-------------|-----------|---------------|
| 1 | A | 425.000,- | Lumpsum |
| 2 | B | 400.000,- | ~umpsum •:=": |
| 3 | c | 375.000,- | Lumpsum |
| 4 | D | 350.000,- | Lumpsum |
| 5 | E | 325.000,- | Lumpsum |
| 6 | F. | 300.000,- | Lumpsum |
| 7 | G | 275.000,- | Lumpsum |

Ditetapkan .. di Pamatang Raya pada tanggal l4 4 -- '2Dl1-

BUPATI SIMALUNGUN, dtq J.R. SARAGlll

.a:7-.,,~A

UI.L'l==nr:i.~u::&gt;UPATEN SIMALUNGUN NOMOR ?IJ3 TAHUN 2017

~~~·

Pamatang Raya


2017

·~~.-

KABUPATEN SIMALUNGUN

pada

...

: PERATURAN BUPATI S,JMALUNGUN

: l l tA\\.lt--1 Wl1

·,·

: \4- D4-1Dlt

: PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, l'EGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

LAMPIRAN V

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## BESARAN UANG REPRESENTASI

( dalarn rupiah)

| NO | TINGKATAN | NOMINAL (Rp.) | KET |
|------|-------------|-----------------|-------|
| A | 250.000,- | Lumpsum | 1 |
| B | 200.000,- | Lumpsum | 2 |
| c | 150.000,- | Lumpsum | 3 |
| D | 100.000,- | Lumpsum | 4 |
| E | - | ,., - | 5 |
| F | - | - | 6 |
| G | - | - | 7 |

Ditetapkan dl Pamatang Raya pada tanggal l4 Lf'2D't

BUPATI SIMALUNGUN~

dto

J.R. SARAGm

!O&gt; TAHUN 2017

Diundangkan di Pamatang Raya

pada

4

2017

KABUPATEN SIMALUNGUN

'·

l I oe NfiHVJ.

~):lb

NO WON NfiONfi"IVWIS N3.LVdfi8V}I R.\l~~~~

·' ~~:

BKvà

## moYBYS "ll" t:

OlP

## 'Nn0Nn'IV1'1S lJ.VdlUI

lP'l -v ~I fBmltIBl npnd BAB~ ~UB'.}BUied IP UB)ld-e::i.a:na

| tml?l'\3AUa)I p:?nsas | ,!IIJ.n)I3:S)I3: | VII SV'1's.)I | IWONO)I3: | O J,V)IONIJ. | l |
|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| mre:J.'3AUa)I p:?nsas | .tlIJ.n)I3S)I3 | VII SV13)I | IWONQ)I3 | .tl J,V)IONIJ, | 9 |
| tml?l'\3AUa)I rensas | ,!HJ.n)I3S)I3: | VII SV1IDI | IWONO)I3 | 3: J.V)IONIJ. | s |
| rr0l?l'\3AUa)I rensas | .tlI.Ln)I3S)I3 | VII SV1IDI · | I:W.ONQ)I3 | G .LV)IONI.L | :t, |
| tml?l'\3AUa)I rens~s | .!lIJ.n)IaS)I$ | g I SV"I'IDI | IWONO)Ia | o J..V)lONI.L | c |
| tml?l'\3.AU:;))I rensas | .tlIJ..n)I3S)I3 | 8 I SV1IDI | IWQNO)I3 | S: J.V)IONIJ, | 0 |
| rr0l?l'\3AUQ)I rens~s | ~IJ.rt)I3SX3 | V I SV'13)I /dIA | SINSIS: | V J.V)IDNIJ. | I |
| VAN.NIV'I | sna/IdY YJ.m13ll | J.fiV'l 'IVclY}I | V3Yan J.VA\VS3d | | O.N |
| •''· ,, .. | •''· ,, .. | •''· ,, .. | •''· ,, .. | .NV J. VllO.NIJ. | |

## SV.NIQ .NV.NV'IVMl3d J.'HOdS.NW.L SVJ.I'IISV.!l

N!l0Nfi1VWIS uvana NWnLW3d :

IA NWldWV'I

ONVJ.N3J.

1VOONVJ.

~OWON

NfiONfflVWIS

N3J.Vd08:V}l .

HVJ.NIB3W3d

NVONIDIONI'1

IO )Did

snanonaa

NVG dVJ.3.L )IVGU

IV .M. VO~d

'HW~G

'IIdIS raao:aN IVM.V03d 'HW:B:VO .LV~

NV'IDIV .M.~3:d

NV .M.3:G

V.LOOONV NVG NVNidWid

'uvana 'IDIVM. 'IJ.Vdfi8 IOV8 SVNIG NVNYIV.PN:B:d:

LI &lt;n, - lio ... ~I

:

tl&lt;71 NO\-\~+ I\

:

· Vmm.d tt£lroJ

Pped

•

l

'

,,

LA.MPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR

: \I 11\\-\Ul'I ez.Dl1

TANGGAL

: \4- Dtf .- 1bl7

,,,

TENTANG

: PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKI.LAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

## FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN

| NO | TINGKATAN | FASILITAS HOTEL | KELAS |
|------|-------------|-------------------|-----------|
| 1 | TINGKATA | BINTANG EMPAT | DELUX |
| 2 | TINGKATB | BINTANG EMPAT | DELUX |
| 3 | TINGKATC | BINTANG EMPAT | DELUX |
| 4 | TINGKATD | BINTANG EMPAT | STAl'lDAR |
| 5 | TINGKATE | BINTANG TIGA | STANDAR |
| 6 | TINGKATF | BINTANG DUA"· | STANDAR |
| 7 | TINGKATG | BINTANG SATU | STANDAR |

Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal l4 - 4 - '2Dl't

BUPATl SD.4.ALUNGUN,

dto

J.R. SARAGm

PURBA

~MW~H KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR '3D1 TAHUN 2017

Diundangkan di Pamatang

4

2017

KABUPATEN SIMALUNGUN

Raya

l

.

:.

t oz

..

N!lRVJ.

~

UV:

aoxox NnON!l'IVWIS

N&amp;LVd!l8VX

~

LIOZ

## HM&gt;YHVS °ll" l' .Ol'P

## '.NllO.Nll'IVWIS I.I. Yd1l&amp;

tla(, - }7 - ~) '[Bfilitll3l nped 'BA"BH 2ue:retxmd rP tre}ld"B:J.&gt;:Ha

| 0·099 | ooo'oos | 000'09l | 000"06t>..[ | 000'6£9·1 | OOO'OOS"t, | VJ...VP N'mlI | ££ |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| O"OOt'I | 000"09-v | 000"09l | OOO'Ol9'1 | OOO'L£8"1 | ooooss-e | vndvd | Z:£ |
| oo-z | 000"081;, | 000·009 | oooozst | OOO"Zl9'1 | oooorrc | WJ:VJ,O. IDIO'IVW | re |
| oo-z | ooooss | OOO"Ovl | 000"0£0"1 | 000"££1'1 | 000·000·£ | IDiffIVJ'"l | 0£ |
| ,0·099 | ooo'os- | 000"009 | ooooorr | 000·01z;·1 | OOO'OS8't | WVOON3J. IS3.M.V1nS | 6Z |
| o'oes | ooo'ozs | 000"006 | :000"00£"! | 000"0£t,"t | 000'0£0"Z: | HVON:U IS3.M.V1fl$ | 8Z |
| o'oss | 000·09s | 000'018 | 'oooossr | OOO'SOL"I | ooo'oese | NVJ..VI:FIS IS3h\VIns | LZ |
| ,o·oz:8 | ooo-oo- | 000'098 | 000'0£0''{ | 000'££'{''{ | 000"09ii't | J.WVQ lS3.h\'1"1.0S | 9z; |
| 10'0£9 | OOO'OOv | ooooss | OOO"OSI'l | ooo-sszr | oooozs': | O'IVJ..NOHOO | sz; |
| o'ozs | OOO'C'JS | 000'069 | 000'09S't | 000"9tl't | ooo-ooee | VHV.LO. IS3h\V10.S | w:; |
| IO'OOt't | ooocss | 000'096 | OOO'OSL'I | ooo·sz:6·1 . | oooooo-e | HnWIJ.. NV.LNVWI1V}I | £2; |
| 10'06S | ooo'o-s | ooo'ozs | 000"089"1 | 000"8t,8•t | OOO"Osz;·t, | NVJ..VI:i!S NVJ.NVWl'IV)I | z;z |
| ooss | ooo'oss | OOO'OSL | 000·09s·1 | 000"91l'l | 000"000'£ | HVON3J.. NVJ.NVWI'IV)I | tz |
| )0'009 | oooosv | 000"006 | 000'0£t•t | 000"~9£"1 | OOO'OOv't | J.VH\Ta NVJ.NVW.nY)l | Ot |
| )O'OOL | ooo'oss | OOO'OSL | ooo'osot | ooo·ssr1 | 000·000·£ | anxu wvooNaJ. vsns | 61 |
| )0"0('.;8 | 000·09s | 000"008 | 000"09L"t | 000"9£6"1 | 000·990·£ | J,VH\/8 VHVODN3J.. vsnx | 81 |
| )O"OOl | 000'016 | 000"066 | 000'018"1 | OOO't66"t | OOO"OIS'v | I1V8 | Lt |
| )O"OS9 | oooos- | oooss | OOO"Ol£'t | OOO"OLS•t | ooooov- | anxu v&vr | 91 |
| )0"08S | 000"0£9 | 000"018 | OOO"OS£'1 | ooo-ssvt | ooooesv | V.ulV}IVJ...OOJ... Ta | SI |
| )O'OSS | OOO'OSv | ooo'oss | ()00'08t>'l | 000'8t9'1 | OOCtOSo't, | HVON:iIJ. VM.VC' | t,l |
| )O'Ot,8 | 000"019 | OOO"Ol8 | 000'06t>'t | OOO'L£6'1 | OOO'OZ:l"8 | V.rav}{Vr ma | £t |
| )O"OOv | 000·09s | 000'008 | 000"09L't | 000"9£6'1 | 000-0SZ:'£ | J.WIV8 v h\ vr | et |
| )O'Ot,8 | oooo-s | 000'008 | 000'0£-v't | 000"£lS't | oooose-s | N:FIJ..NV8 | 11 |
| )O"OZ:S | oooooe | ooo'oss | ., OOO"OS£"1 | ooo'ssvt | oooooe'z | ONnJ..1138:V}I0NV8 | Ot |
| )0"09S | 000'09S | . OOO"OU | 000"06l | 000"698 | 000·00£·1 | O.'IIDIDN38 | 6 |
| )O'Ot,9 | ocoooe | 000'06L. | 000"00£"1 | 000"0£v'I | 000"096"£ | DNO.dWV1 | 8 |
| '.>0"08S | 000·09s | 000"0£9 | ocooset | OOO"SL.£"1 | ooo'oosv | NVJ.Vl:EISWl:3J.VWO.S | L |
| ooooz | ooo'oes | 000"068 | 000"091'1 | 000"9l0"t | 000·01;,z;·t, | J.WIVS: WJ::iIJ,VWO.S | 9 |
| DO"OZS | ooo'oo- | ooo'o+z | ooo·oozn | 000-0ZE"I | OOO"OOO"t, | mwvr | s |
| 00"06S | 000'0!9 | OOO'OS9 | 000"00£'1 | 000"0£-v"I | 000'01-t,"£ | nvra NVO.VIO.dIDI | v |
| oo'o-s | oooos- | 000'898 | oooooe: | oooozs' t | oooose-e | nvra | £ |
| 00"06S | 000·01s | 000"£0l. | ooovret | OOO"S££"t | 000'096"-v | WIV.Ln VH3J.VWO.S | z |
| oooss | oooos- | ooo'oss | 000"00£"1 | ooooeet .., | 000·00v·v | H~::>V t | I |
| 8 | J., | 9 | s 3.tVll9tll.t | OJ.Vll9tll.t | £ | | 1 |
| ff.tVll9tll.t VflW38) SXV.t VA.VIS | 9 .LVX9.t.ll.t .4. .tVll9.NI.t • • V .LVX9.NIJ. ISNIAOlld a .tVllONLI, 8 .LYXO.NI.t 'l'a.LOH .iDIVJ. | 9 .LVX9.t.ll.t .4. .tVll9.NI.t • • V .LVX9.NIJ. ISNIAOlld a .tVllONLI, 8 .LYXO.NI.t 'l'a.LOH .iDIVJ. | 9 .LVX9.t.ll.t .4. .tVll9.NI.t • • V .LVX9.NIJ. ISNIAOlld a .tVllONLI, 8 .LYXO.NI.t 'l'a.LOH .iDIVJ. | 9 .LVX9.t.ll.t .4. .tVll9.NI.t • • V .LVX9.NIJ. ISNIAOlld a .tVllONLI, 8 .LYXO.NI.t 'l'a.LOH .iDIVJ. | 9 .LVX9.t.ll.t .4. .tVll9.NI.t • • V .LVX9.NIJ. ISNIAOlld a .tVllONLI, 8 .LYXO.NI.t 'l'a.LOH .iDIVJ. | 9 .LVX9.t.ll.t .4. .tVll9.NI.t • • V .LVX9.NIJ. ISNIAOlld a .tVllONLI, 8 .LYXO.NI.t 'l'a.LOH .iDIVJ. | O}I |

(tfBJdnr urspsp)

## IXVJ. VA.VI&amp; .NVa .NVdV.NIO.N3:d own VA.VI&amp; .NVQJ.VS

NfiDNfl'lVWIS IJ.Vdfi8 NWru~3d

:1nA NWldW'o"I

ONV..LN3..L

'lVOONVJ,

'MOWON

NflDNfl'IVWIS

N3J,Vdnav)l HVJ,NRI3W3d NVDNIDIDNI1 IG )Did snanoxaa NVO dVJ.3'.L )IVGIJ. IVM.VDJld 'HVMava 'IldIS Rl3D3N IVMVD3d 'HV-aava ..LV~ NV1DIVM'M3d NVM30 V..LODDNV NVO NVNidW!d

'I..LVdfi8 'IDIVM 'I..LVd.08 rova SVNIG NVNYIV!'H3d:

Llo-c ... \tO -\7\

;

tm 1'\~\U, \\:


## 88

,"'

•

•

&lt;

LAMPIRAN IX

NOMOR

TANGGAL

: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

,.

: \ \ 't~\&gt;#.JN 'LDl.7

TENTANG

: \4- 04- UJ{J

: PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINA..N' DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

## DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

...

'

...

Berdasarkan surat perjalanan dinas (SPD) Nomor tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan terseut ke kas Negara.
3. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaiman mestinya. .ft

| NO | 'URAIAN | JUMLAH |
|--------|-----------|----------|
| JUMLAH | JUMLAH | |

Mengetahui/ Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen,

Pamatang Raya, tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPD

NIP

.

:;;..-&gt;"---.;;;:;.:an

$P.(E~.

SEKRETE

.\_\_\_\_

\_\_

di Pamatang

NIP

.

Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal 14 - 4 , '2.DI t

BUPATI SIMALUNGUN, dto J.R. SARAGm

Raya

... \_ ...,\4 -

2017

~RAH

Lt

-

KABUPATEN SIMALUNGUN

·~L~~·

PURBA

KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR

':f:&gt;3

TAHUN 2017