PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 12 Tahun 2003 tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu;
- bah',va untuk memberikan perlindungan kesehatan di Kabupaten Balangan, dipandang perlu menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Balangan; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan; c.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1gg2 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1g92 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3ag5);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror 42BG); 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a3B9); 4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A0g tentang 5
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 5g , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa3$; 6.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a5Q; 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a57B); B.
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4090); L
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a737); 10.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008, Nomor 02. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentirng Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03,TambahanLembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44).
MEMUTUSKAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
Menetapkan : KABUPATEN BALANGAN.
Pasal 1
Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah adalah bantuan pembayaran biaya berobat yang diberikan Pemerintah Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Balangan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Balangan yang optimal.
Pasal 2
Untuk mewujudkan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, Pemerintah Daerah menyediakan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan.
Pasa! 3
Bantuan Sosial pelayanan kesehatan Daerah diberikan Pemerintah Daerah adalah dalam bentuk Program Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda ) Kabupaten Balangan.
Pasal 4
Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah secara resmi di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.
Pasal 5
Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pasal 4, bersifat tqrbuka diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Balangan , namun tidak termasuk mereka yang telah tertanggung dalam Askes PNS, Jamkesmas, Jamsostek maupun mereka yang telah terdaftar dalam Jaminan Asuransi Kesehatan lainnya.
Pasal 6
Syarat untuk mendapatkan Kartu Jamkesda Balangan adalah sebagai berikut
:
- a. Menyerahkan photo copy KTP atau Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa / lurah yang diketahui / ditanda tangani oleh Camat setempat;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Pasphoto (uk.2x3 ).
Pasal 7
Kartu Jamkesda dapat diperoleh pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KP2T ) Kabupaten Balangan.
Pasal 8
Masa berlaku Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan adalah sampai dengan tanggal 31 Desember2010.
- (1 ) Kartu Jamkesda Balangan dapat membutuhkan pelayanan kesehatan digunakan bagi masyarakat yang pada :
- a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Puskesmas dan jaringannya; Pertama ( RJTP) dilaksanakan pada
- b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) pada RSUD Barangan;
- c' Pelayanan Rawat lnap Tingkat Pertama (RlTp) dilaksanakan pada Puskesmas rawat tnap dan pelayanan Rawat lnap kelas lll di RSUD Balangan, Rumah sakit Umum Kabupaten tetangga dan RSUD UIin Banjarmasin;
- d' Pelayanan penderita gangguan jiwa dilaksanakan pada Rumah Sakit Jiwa ( RSJ ) Sambang Lihum Banjarmasin;
- (2) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang;
- (3 ) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf b pemegang Kartu Jamkesda , wajib membawa Surat Rujukan dari Puskesmas atau Surat Rujukan dari Rumah Sakit yang merujuk.
Pasal 9
Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan pada sarana Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
Pasal 10
Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan pada sarana Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
Pasal 11
Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 hanya diberlakukan selama jam kerja.
Pasal 12
Pelayanan obat di Puskesmas dan jaringannya dan di Rumah Sakit menggunakan obat generik.
Pasal 13
Untuk pasien penderita gangguan jiwa penggunaan diluar obat generik masih dapat dimungkinkan sepanjang sesuai dengan indikasi medls
Pasal 14
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati.
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin Pada tanggal fl April 2009 BALANGAN H. SEFEKEFFENDIE

Penetapan: Dikeluarkan di Paringin Pada tanggal 8 April 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, RIDUAN DARLANT