UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 1959 tentang PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran- Negara tahun 1955 No. 38);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tersebut, perlu ditarik kembali, karena dianggap tidak perlu lagi, berhubung dengan berlakunya Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 83) jo. Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 60) tentang Militer Sukarela.
Mengingat : a. pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
Menetapkan
:
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38).
Pasal 1
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 38) dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 10 Agustus 1957, dengan ketentuan bahwa bagi mereka yang pada saat Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83.) ada dalam keadaan mendapat perlakuan
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan, pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM.
Menteri Pertahanan, ttd
DJUANDA.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 69
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1959. Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd SARTONO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
PADA
## UNDANG-UNDANG PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT No. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 No. 38).
1. Urgensi untuk mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 38) telah jelas dengan segala sesuatu yang diuraikan.dalam penjelasan pada Undang-undang Darurat tersebut.
2. Dalam teks Undang-undang Darurat NO. 13 tahun 1955, pun dalam penjelasnnnya, ditegaskan bahwa perlakuan menurut peraturan tersebut hanya ditujukan kepada mereka yang sudah diterima sebagai anggota Angkatan Perang sebelum 1 Januari 1953. (Menurut istilah Undang-undang No. 14 tahun 1953 "mereka dengan ikatan dinas tahun 1950").
2. Dalam tahun 1957 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83) dan peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut telah ditetapkan sebagai Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 19 tahun 1958 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara 1958 No. 60).
Oleh Undang-undang Darurat No. 1.6 tahun 1957, bagi golongan anggota tentara yang diterima dalam dinas tentara sebelum 1 Januari 1953 dan pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat tersebut masih ada dalam dinas tersebut, ditetapkan ketentuan-ketentuan yang menggambarkan suatu prosedur berlainan dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Undang- undang Darurat ini sejak saat berlakunya Undang-undang Darurat No.26 tahun 1957, yaitu tanggal 10 Agustus 1957, tidak berlaku lagi.
Menurut Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957, pada saat Undang-undang Darurat itu mulai berlaku, mereka dengan "ikatan dinas tahun 1950" dianggap sebagai militer sukarela menurut Undang-undang Darurat tersebut, yang telah menunaikan ikatan dinas pertama [
PENJELASAN
Pasal 20
Mereka diberi kelonggaran untuk mengajukan permohonan agar ikatan dinasnya diperpanjang [pasal 16 ayat (1)]. Dengan demikian maka tidak ada tempat bagi perlakuan sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955, sejak saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957. 3. Untuk memberi ketegasan tentang hal yang diuraikan dalam sub 2 di