PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 33 Tahun 2015 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
a. bahwa guna mendorong kinerja birokrasi Pemerintah Daerah di bidang perizinan yang efisien, efektif dan berkualitas, maka perlu adanya dukungan regulasi yang mengatur persyaratan operasional, prosedur perizinan serta standar waktu pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar proses pelayanan perizinan dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan pasti, . maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedti.r Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dan menetapkannya dalam Peraturan Bupati;
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2002 Seri B Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri C Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Ka bu paten Tu ban Nomor O 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban;
Menetapkan
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TUBAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah penetapan tertulis secara sederhana untuk menyelesaikan tugas yang dipergunakan untuk menyusun prosedur dari kegiatan administratif di dalam pemberian perizinan.
8. Pemohon adalah orang pribadi atau Badan/Lembaga yang mengajukan permohonan pelayanan perizinan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, pada masyarakat sekitarnya serta kelestarian lingkungan.
12. Izin Usaha lndustri yang selanjutnya disingkat JUI adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat izin memiliki dan/ atau menguasai gudang untuk menyimpan, mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang.
15. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah bukan perizinan tetapi suatu tanda daftar tentangdata perusahaan dalam rangka sistem informasi perusahaan secara nasional.
16. Izin Usaha Hotel adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha hotel.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB, adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik.
18. Izin Usaha Rekreasi Hiburan Umum adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha rekreasi dan hiburan umum.
19. Izin Operasional Menara adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada operator Telekomunikasi untuk mengoperasikan BTS yang ditempatkan pada menara Telekomunikasi.
20. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
BAB II - TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2
Pasal 2
SOP bertujuan untuk:
- a. menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat penyampaian petunjuk perizinan;
- b. memudahkan pekerjaan;
- c. memperlancar pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana dilingkup Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.
- (2) Manfaat SOP :
- a. sebagai standarisasi dalam menyelesaikan pekerjaan, guna mengurangi kesalahan dan kelalaian;
- b. meningkatkan akuntabilitas kinerja; dan
- c. membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
BAB III - JENIS PELAYANAN PERIZINAN Pasal 3
Pasal 3
Jenis Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut:
- a. Izin U saha lndustri;
- b. Izin Usaha Perdagangan;
- c. Tanda Daftar Gudang;
- d. Tanda Daftar Perusahaan;
- e. Izin Pemasangan Reklame;
- f. Izin Pemasangan Reklame non Komersial;
- g. Izin U saha Pendirian Hotel;
- h. Izin Usaha Rumah Makan;
- i. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- j. Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
- k. Izin Penyelenggaraan Klinik;
1. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika;
- m. Izin Laboratorium Klinik Pratama;
- n. lzin Optikal;
- o. Izin Apotek;
- p. Izin Operasional Menara Telekomunikasi;
- q. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
- r. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
- s. Izin Jagal / Pengedar Daging (SW);
- t. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- u. Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
- v. lzin Gangguan (HO); dan
- w. Izin Pemanfaatan Tanah.
BAB IV - SOP PELAYANAN PERIZINAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) SOP Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban terdiri dari:
- a. Dasar Hukum dan Prosedur Pelayanan Perizinan; dan
- b. Tabel Standart Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan.
- (2) SOP Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Dalam hal penz1nan yang bersifat paralel apabila terdapat persyaratan perizinan yang sama cukup digunakan salah satu.

## BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuj&gt;an pada Tanggal 16 Juni 2015

BUPATI

HBAN ,

H. FATHUL HUDA (


Diundangkan di Tuban pada tanggal 16 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN


7

il

t

i~

i\-

I \:

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 88

TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELA YANAN PERIZINAN

PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN TUBAN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELA YANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TUBAN

| NOMORSOP | : 700/ 01 /414.114/2015 | : 700/ 01 /414.114/2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMASOP | : PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI | : PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI |
| Dasar Hukum | Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perindustrian. 2. lnstruksi Bupati Tuban Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penghentian Pungutan Retribust Daerah Kabupaten Tuban. | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perindustrian. 2. lnstruksi Bupati Tuban Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penghentian Pungutan Retribust Daerah Kabupaten Tuban. | a. Disiplin b. Memahamt dan mengerti peraturan terkait perijtnan c. Tanggung Jawab d. Jujur e. Kerjasama f. Prasarana / tntsiatif g. Loyal terhadap atasan h. Ramah dan bersahabat dengan pemohon |
| Keterkaitan | Keterkaitan | Peralatan / Kelengkapan |
| Standar Pelayanan Publtk (SPP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban | Standar Pelayanan Publtk (SPP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban | 1. Komputer 2. ATK 3. Kertas Sertifikat |
| Peringatan | Peringatan | Pencatatan / Pendataan |
| SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Permohonan lzin Usaha lndustri di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kelambatan dalam Permohonan | SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Permohonan lzin Usaha lndustri di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kelambatan dalam Permohonan | Pelayanan Perizinan yang membutuhkan Tim Pertimbangan, dilakukan melalui Survey Pengecekan Kebenaran di lapangan, dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Seluruh Anggota Tim |

~

## lzin Usaha lndustri

| 1. Pemohon mengajukan pengurusan izin ke Petugas Front Office BPPT. | I I | | ~ | I Berkas-berkas Kelengkapan perizinan | | I Formulir Perizinan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 2. Petugas BPPT memberikan Formulir Perizinan kepada Pemohon dan diisi Pemohon. | 11 Formul~f | I | I"I Formulj | I Formulir Perizinan | 2 Menit | Formulir Perizinan isian Lengkap |
| 3. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke Petugas Front Office BPPT. | ~ | | | Formulir Perizinan, Pas Foto pemohon 3x4 tiga lembar, Folccopy KTP; NPWP; Akte Pendirian dan Pengesahan; lzin Gangguan (Ho); dan 1MB. | I | I Fonm,Rr Perizinan isian Lengkap |
| 4. Petugas BPPT melakukan verifikasi kelengkapan berkas- berkas pemohon dan memutuskan; a. Jika lengkap meneruskan ke Back Office, serta mencetak Nomor Pendaftaran dan eek list yg diparaf, atau Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. | I /'-.. I Ii lengka _ • I | tdk lengkap lengkap | 1~ Nomor Daftar | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas- berkas Perizinan lainnya. | 10 Menit | 1. Surat Nomor Pendaftaran 2. Cek List Berkasdi Paraf Petugas. |

~r~


| 5. Petugas Back Office melakukan verifikasi ulang terhadap Kelengkapan Berkas Perizinan dan memutuskan: a. Jika lengkap diteruskan ke Kasubid untuk di paraf, atau b. Jika tidak lengkap dikembalikan ke front office. | I)>!- lengkap '-. (_ Cek /" B 'v 2 | Formulir I Berkas2 | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas- berkas Perizinan 15 lainnya. Menit | Berkas Perizinan lengkap diparaf Kasubid. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 6. Kasubid memberikan Parat sebagai validasi kelengkapan berkas, dan Kabid memberikan paraf untuk pengesahan, lalu diberikan ke Petugas Back Office untuk menyusun jadwal. | vonru1, I ~ Formulir I Berkas2 Berkas2 I Paraf Paraf I | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas- berkas Perizinan lainnya. Berkas diparaf stat | 10 Menit | Berkas- berkas Perizinan lengkap diparaf Kabid. |
| 7. Kabid memberikan lnstruksi Petugas Back Office untuk Menyusun Jadwal dan mencetak undanoan survey | I Jadwal Survey I | Berkas diparaf Kasubid | 10 menit | Jadwal Survey |
| 8. Petugas Back Office mencetak .r EJ1 Surat Undangan Survey, Surat meminta Tandatangan Kepala Undo ..., L.__...-- Badan, minta nomor dan Mengirimkan Surat Undangan Tanda ~ ke Tim Teknis. Tangan | Draft surat undangan sudah disetujui | | 10 menit | Surat Undangan Survey |
| 9. Melakukan Survey bersama dan mengeluarkan Serita Acara Hasil Survey Rangkap 2. Seluruh tim Tanda Tangan dalam Serita Acara yang dicetak Rangkap2. •---••-- -----------• •-•••••------•--•--•••-•--••--------•---••--••---•-••- -----••--•• | Rapat, & Tanda- I Serita Acara f Surat undangan sudah + 1 ~► Acara terkirim Serita Serita I Acara Acara ---..._ IN\ .o... . ... ••• •••••••--.. ... . •---•-••--••• •-•--• . •-----•---- ...•--•----------•-• ... | ••••-•--••--•-••-•••-- ... ••-••••-•• ... | 3Hari -----••-••- •-••••---• ••--------•••••.. | BeritaAcara Survey ...••••----••-------••--•••• |

... ••••----••-------••--••••

rr

4


| 10.Hasil Keputusan dalam Serita Acara ada 2; a. Jika disetujui maka Kasubid memerintahkan Petugas Back Office untuk Cetak lzin, atau b. Jika tidak disetujui, maka dikembalikan ke Petugas Front Office untuk dikembalikan ke Pemohon agar dilengkapi dan dibetulkan. | | <X, I Td<Selu;i . Forrnulir I Kept / ~ 4 Berkas2 1 Setuiu"-{ EJ Perintah Cetak a | I Direvisi dan Dibetulkan - Forrnulir l 4 Berkas2 Berita Acara ------- | Berkas-berkas kelengkapan Perizinan dan Berita Acara Survey. | 10 Menit | Cetak draft surat izin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 11.Petugas Back Office melakukan Pencetakan lzin Rangkap 3. | | Q ~I ~M_ I | | Berkas-berkas Perizinan sudah Diparaf Kabid | 1Hari | Draft Surat lzin |
| 12.Hasil cetakan surat lzin diserahkan ke Kasubid untuk dicek ulang, dan memutuskan: a. Jika berkas benar dan Iengkap, Surat Izin Diparafdan diberikan ke Kabid dan Kabag TU utk diparafdan baru diajukan ke Kepala BPPT, atau b. Jika tidak, maka dikembalikan ke Petugas Back Office untuk dicetak ulang. | | l IJJ~ < Cek ) y IH Paraf l | | Draft Surat lzin diparaf Kasubid | 4Jam | Draft Surat lzin Di Paraf oleh Kabiddan Kabag TU |
| 13.Kepala BPPT berdasar Paraf dari Kabid dan Lampiran Kelengkapan Berkas Persyaratan Izin memberikan Tanda Tangan pada Surat Izin. | ~~~~ Benar Tanda Q I | | | Draft Surat lzin Di Paraf oleh Kabid dan Kabag TU | 1Hari | Surat lzin Ditandatanga nioleh Kepala BPPT |

Tangan

r


5


| 14.Petugas Back Office membawa Surat lzin 3 rangkap ke Sekretariat untuk dimintakan Nomor Register dan cap stempel. Lalu didistribusikan lbr 3 utk Arsip Pelayanan, lbr 2utk sekretariat, dan lbr 1untuk pemohon. | Surat lzin sudah Ditandatangani oleh Kepala BPPT | 10 Menit | Surat lzin diberi nomor registerdan capstempel |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.Petugas Back Office membawa Surat lzin yang sudah diberi Nomor Register dan Stempel Sekretariat, Lembar 1ke Petuaas Front Office. | Surat lzin sudah diberi nomor register dan cap stempel | 10 Menit | Surat lzin disimpan Front Office |
| 16.Pemohon membawa Bukti Nomor Pendaftaran ke Petugas Front Office untuk dicek dengan Surat lzin Lembar 1dan Jika sesuai, Surat lzin diberikan ke Pemohon, dan dimohon mengisi IKM | Bukti Nomor Pendaftaran sesuai dengan nama pemohon dan jenis perijinan yang diajukan | 10 Menit | 1.Pemohon menerima surat ijin 2.Petugas FO mencatatdi buku pengambila nsurat ijin 3.IKM terisi |


| NOMORSOP | : 700/ 02 /414.114/2015 | : 700/ 02 /414.114/2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMASOP : PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN | NAMASOP : PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN | NAMASOP : PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN |
| Dasar Hukum Kualifikasi | Dasar Hukum Kualifikasi | Pelaksana |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan. 2. lnstruksi Bupati Tuban Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban. | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan. 2. lnstruksi Bupati Tuban Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban. | a. Disiplin b. Memahami dan mengerti peraturan terkait perijinan c. Tanggung Jawab d. Jujur e. Kerjasama f. Prasarana I inisiatif g. Loyal terhadap atasan h. Ramah dan bersahabat dengan pemohon |
| Keterkaitan | Keterkaitan | Peralatan / Kelengkapan |
| - Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban | - Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban | 1. Komputer 2. ATK 3. Kertas Sertifikat |
| Peringatan | Peringatan | Pencatatan / Pendataan |
| SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Permohonan lzin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kelambatan dalam Permohonan lzin Usaha Perdagangan | SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Permohonan lzin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kelambatan dalam Permohonan lzin Usaha Perdagangan | Pelayanan Perizinan yang membutuhkan Tim Pertimbangan, dilakukan melalui Survey Pengecekan Kebenaran di lapangan, dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Seluruh Anggota Tim |

\Ir


## lzin Usaha Perdagangan (SIUP)


| 1. Pemohon mengajukan pengurusan izin ke Petugas Front Office BPPT. | Berkas-berkas Kelengkapan Perizinan | | Forrnulir Perizinan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Petugas BPPT memberikan Formulir Perizinan kepacla Pemohon dan diisi Pemohon. | Formulir Perizinan | 2Menit | Forrnulir Perizinan I isian Lengkap |
| 3. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke Petugas Front Office BPPT. | Forrnulir Perizinan, Fotocopy KTP; Pas Foto 3x4 tiga lembar, NPWP; Aide Pendirian dan Pengesahan; lzin Gangguan HO)/SITU~ dan 1MB. | | Forrnulir Perizinan isian Lengkap |
| 4. Petugas BPPT melakukan verifikasi kelengkapan berkas› berkas pemohon dan memutuskan; a. Jika lengkap meneruskan ke Back Office, serta mencetak Nomor Pendaftaran dan eek list yg diparaf, atau Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas ____,,,, Perizinan lainnya. Nomor Daftar | 10 Menit | 1. Surat Nomor Pendaftaran 2. Cek List Berkas di Paraf Petugas. I 3. Jika berkas tdk lengkap petugas memberikan catatan/memo kpd pemohon |


\-I'


| 5. Petugas Back Office melakukan verifikasi ulang terhadap Kelengkapan Berkas Perizinan dan memutuskan: a. Jika lengkap diteruskan ke Kasubid untuk di paraf, atau b. Jika tidak lengkap dikembalikan ke front office. | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya. | 15 Menit | Berkas Perizinan lengkap diparaf Staf |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 6. Kasubid membuat keputusan terhadap berkas-berkas tersebut. Jika lengkap dan benar, maka akan diparaf, dan kemudian diberikan ke Kabid dan jika tidak lengkap dan benar akan dikembalikan ke Petugas Back Office | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya. Berkas diparaf stat | 10 Menit | Berkas Perizinan lengkap diparaf Kasubid. |
| 7. Hasil Keputusan disetujui dan diparaf oleh Kabid, maka Kasubid akan memerintahkan petugas Back Office untuk Cetak lzin, namun Jika tidak disetujui, maka dikembalikan ke Petugas Front Office untuk dikembalikan ke Pemohon agar dilenakaoi dan dibetulkan. | Berkas-berkas kelengkapan Perizinan. Berkas perijinan diparaf Kabid | 10 Menit | Berkas-berkas Perizinan lengkap diparaf Kabid. |
| 8. Petugas Back Office melakukan Pencetakan lzin Rangkap3 | Berkas-berkas Perizinan sudah Diparaf Kabid. | 1Hari | Cetak Draft Surat lzin 3 rangkap |


dt

9


| 9. Hasil cetakan surat lzin diserahkan ke Kasubid untuk dicek ulang, dan memutuskan: a. Jika berkas benar dan lengkap, Surat lzin Diparaf dan diberikan ke Kabid &Kabag TU utk diparafdan baru diajukan ke Kepala BPPT, atau b. Jika tidak, maka dikembalikan ke Petugas Back Office untuk dicetak ulang. | Draft Surat lzin sudah benar | 4Jam | Draft Surat lzin Di Parat oleh Kasubid, Kabid & Kabag TU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 10. Kepala BPPT berdasar Parat dari Kabid & Kabag TU dan Lampiran Kelengkapan Berkas Persyaratan lzin memberikan Tanda Tangan pada Surat lzin. Kemudian petugas Back Office mengambil Surat lzin tersebut. | Berkas-berkas Perizinan dan Draft Surat lzin DiParaf oleh Kabid dan Kasubag TU | 1Hari | Surat lzin Ditandatangani oleh Kepala BPPT |
| 11. Petugas Back Office membawa Surat lzin 3rangkap Sekretariat untuk minta nomor register dan cap stempel. Kemudian di bawa ke petugas Front Office untuk menunggu oemohon datang. | Surat lzin Ditandatangani oleh Kepala BPPT | 10 Menit | Surat lzin diberi nomordan cap stempel |
| 12. Petugas Back Office membawa Surat lzin 3rangkap yang sudah diparafdan diberi Nomor Register oleh Sekratariat. Latu didistribusikan. lbr 3utk arsip perijinan, lbr 2utk sekretariat, dan lbr 1Petugas Front Office untuk diberikan ke pemohon. | Surat lzin sudah Bemomor Register dan cap stempel | 10 Menit | Surat lzin untuk pemohon disimpan Front Office |


df



dr

| NOMORSOP | : 700/ 03 /414.114/2015 | : 700/ 03 /414.114/2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA SOP | : PELAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG | : PELAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG |
| Dasar Hukum | Dasar Hukum | Kualifikasf Pelaksana |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan. 2. lnstruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban. | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan. 2. lnstruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban. | a. Disiplin b. Memahami dan mengerti peraturan terkait perijinan c. Tanggung Jawab d. Jujur e. Kerjasama f. Prasarana I inisiatif . g. Loyal terhadap atasan h. Ramah dan bersahabat dengan pemohon |
| Keterkaftan | Keterkaftan | Peralatan / Kelengkapan |
| - Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban | - Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban | 1. Komputer 2. ATK 3. Kertas Sertifikat |
| Perfngatan | Perfngatan | Pencatatan I Pendataan |
| SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Permohonan Tanda Daftar Gudang di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kelambatan dalam Permohonan Tanda Daftar Gudang | SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Permohonan Tanda Daftar Gudang di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kelambatan dalam Permohonan Tanda Daftar Gudang | Pelayanan Perizinan yang membutuhkan Tim Pertimbangan, dilakukan melalui Survey Pengecekan Kebenaran di lapangan, dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Seluruh Anggota Tim |

j,


## Tanda Daftar Gudang (TDG)

| 1. Pemohon mengajukan pengurusan izin ke Petugas Front Office BPPT. | j Be~~s-berkas Kelengkapan Penzinan | I | I Formulir Perizinan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Petugas BPPT memberikan Formulir Perizinan kepada Pemohon dan diisi Pemohon. | 11 Formulir Perizinan | 2Menit | Formulir Perizinan isian Lengkap |
| 3. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke Petugas Front Office BPPT. | Formulir Perizinan, Fotocopy KTP, NPWP; Aide Pendirian dan Pengesahan; lzin Gangguan (HO)/SITU; dan 1MB, ijin teknis usaha. | I | I Formulir Perizinan isian Lengkap |
| 4. Petugas BPPT melakukan verifikasi kelegkapan berkas- berkas pemohon dan memutuskan; a. Jika lengkap meneruskan ke Back Office, serta mencetak Nomor Pendaftaran dan eek list yg diparaf, atau Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya. | 10 Menit | 1. Surat Nomor Pendaftaran 2. Cek List Berkas di Paraf Petugas. 3. Jika berkas tdk lengkap petugas memberikan catatan/memo kpdpemohon |



| 5. Petugas Back Office melakukan verifikasi ulang terhadap Kelengkapan Berkas Perizinan dan memutuskan: a. Jika lengkap diteruskan ke Kasubid untuk di paraf, atau b. Jika tidak lengkap dikembalikan ke front office. | IX~~ lengkap "-.. <_ Cek /' "/ B 2 | Formulir I Berkas2 | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya. | 15 Menit | Berkas Perizinan lengkap diparaf Stat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 6. Kasubid membuat keputusan terhadap berkas-berkas tersebut. Jika lengkap dan benar, maka akan diparaf, dan kemudian diberikan ke Kabid dan jika tidak tengkap dan benar akan dikembalikan ke Petugas Back Office | Formulir I ~ < Kept > V Setuiu TdkSetuiu I Paraf | | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya. Berkas diparaf staf | 10 Menit | Berkas Perizinan lengkap diparaf Kasubid. |
| 7. Hasil Keputusan disetujui dan diparaf oteh Kabid, maka Kasubid akan memerintahkan petugas Back Office untuk Cetak tzin, namun Jika tidak disetujui, maka dikembalikan ke Petugas Front Office untuk dikembalikan ke Pemohon agar dilengkapi dan dibetutkan. | , , , I Formulir Perintah Cetak t | dan Dibetulkan ., Formulir I t:j | Berkas-berkas ketengkapan Perizinan. Berkas perijinan diparaf Kabid | 10 Menit | Berkas-berkas Perizinan lengkap diparaf Kabid. |
| 8. Petugas Back Office melakukan Pencetakan lzin Rangkap3 | Q I I I J lzin <D _ - | | Berkas-berkas Perizinan sudah Diparaf Kabid. | 1Hari | Cetak Draft Surat lzin 3 rangkap |

it


I


| 9. Hasil cetakan surat lzin diserahkan ke Kasubid untuk dicek ulang, dan memutuskan: a. Jika berkas benar dan lengkap, Surat lzin Diparaf dan diberikan ke Kabid &Kabag TU utk diparafdan baru diajukan ke Kepala BPPT, atau b. Jika tidak, maka dikembalikan ke Petugas Back Office untuk dicetak ulang. | Draft Surat lzin sudah benar | 4Jam | Draft Surat lzin Di Parat oleh Kasubid, Kabid & KabagTU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 10. Kepala BPPT berdasar Parat dari Kabid &Kabag TU dan Lampiran Kelengkapan Berkas Persyaratan lzin memberikan Tanda Tangan pada Surat lzin. Kemudian petugas Back Office mengambil Surat lzin tersebut. | Berkas-berkas Perizinan dan Draft Surat lzin DiParaf oleh Kabid dan Kasubag TU | 1Hari | Surat lzin Ditandatangani oleh Kepala BPPT |
| 11. Petugas Back Office membawa Surat lzin 3rangkap Sekretariat untuk minta nomor register dan cap stempel. Kemudian di bawa ke petugas Front Office untuk menunggu pemohon datang. | Surat lzin Ditandatangani oleh Kepala BPPT | 10 Menit | Surat lzin diberi nomordan cap stempel |
| 12. Petugas Back Office membawa Surat lzin 3rangkap yang sudah diparafdan diberi Nomor Register oleh Sekratariat. Lalu didistribusikan. lbr3utk arsip perijinan, lbr 2utk sekretariat, dan lbr 1Petugas Front Office untuk diberikan ke pemohon. | Surat lzin sudah Bemomor Register dan cap stempel | 10 Menit | Surat lzin untuk pemohon disimpan Front Office |




d~

| NOMORSOP | : 700/ 04 /414.114/2015 | : 700/ 04 /414.114/2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMASOP | : PELAYANAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN | : PELAYANAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN |
| Dasar Hukum | Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan. 2. lnstruksi Bupati Tuban Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban. | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan. 2. lnstruksi Bupati Tuban Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban. | a. Disiplin b. Memahami dan mengerti peraturan terkait perijinan c. Tanggung Jawab d. Jujur e. Kerjasama f. Prasarana I inisiatif g. Loyal terhadap atasan h. Ramah dan bersahabat dengan pemohon |
| Keterkaitan | Keterkaitan | Peralatan / Kelengkapan |
| - Standar | Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban | 1. Komputer 2. ATK 3. Kertas Sertifikat |
| Peringatan | Peringatan | Pencatatan / Pendataan |
| SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Permohonan Tanda Daftar Perusahaan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kelambatan dalam Permohonan Tanda Daftar Perusahaan | SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Permohonan Tanda Daftar Perusahaan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kelambatan dalam Permohonan Tanda Daftar Perusahaan | Pelayanan Perizinan yang membutuhkan Tim Pertimbangan, dilakukan melalui Survey Pengecekan Kebenaran di lapangan, dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Seluruh Anggota Tim |


d~

## Tanda Daftar Perusahaan (TDP)


| 1. Pemohon mengajukan pengurusan izin ke Petugas Front Office BPPT. | I Be~~-berkas Kelengkapan Penzman | I | I Formulir Perizinan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Petugas BPPT memberikan Fonnulir Perizinan kepada Pemohon dan diisi Pemohon. | 11 Fonnulir Perizinan | 2Menit | Formulir Perizinan isian Lengkap |
| 3. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke Petugas Front Office BPPT. | Formulir Perizinan, Fotocopy KTP; NPWP; Akte Pendirian dan pengesahan; ljin teknis sesuai bidan usaha | I | I Formulir Perizinan isian Lengkap |
| 4. Petugas BPPT melakukan verifikasi kelengkapan berkas- berkas pemohon dan memutuskan; a. Jika lengkap meneruskan ke Back Office, serta mencetak Nomor Pendaftaran dan eek list yg diparaf, atau Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya. | 10 Menit | 1. Surat Nomor Pendaftaran 2. Cek List Berkas di Paraf Petugas. 3. Jika berkas tdk lengkap petugas memberikan catatan/memo kpd pemohon |



| Petugas Back Office melakukan verifikasi ulang terhadap Kelengkapan Berkas Perizinan dan memutuskan: a. Jika lengkap diteruskan ke Kasubid untuk di paraf, atau b. Jika tidak lengkap dikembalikan ke front office. | 5. | I ,X~~ lengkap "'- <_ Cek )- B 'v 2 | Formulir I Berkas2 | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya. | 15 Menit | Berkas Perizinan lengkap diparaf Staf |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 6. Kasubid membuat keputusan terhadap berkas-berkas tersebut. Jika lengkap dan benar, maka akan diparaf, dan kemudian diberikan ke Kabid dan jika tidak lengkap dan benar akan dikembalikan ke Petugas Back Office | | Formulir I ~ Kept > V TdkSetuiu Paraf | | Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya. Berkas diparaf stat | 10 Menit | Berkas Perizinan lengkap diparaf Kasubid. |
| 7. Hasil Keputusan disetujui dan diparaf oleh Kabid, maka Kasubid akan memerintahkan petugas Back