Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2009 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAVI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPA TEN MELA WI
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR G TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELA WI
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Melawi ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Melawi Kabupaten Melawi, Pemerimah Kabupaten Melawi melakukan penyertaan moda1 ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010 sampai Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
Mengingat : I.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor IO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ·
3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 200 I ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 SO );
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ), 6. Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777), 8. Undang - Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); IO. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885 ); 13. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ), 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20 Tahun 2007 tentang ( Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Nomor 46)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan BUPATI MELAWl
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERJNTAH KABUPATEN MELAWI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUP A TEN MELA WI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangk.a panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu;
6. Bagian Keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Melawi adalah bagian keuntungan bersih Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Melawi setelah dikurangi pajak yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. 7 Keuntungan Bersih adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dalam jangk.a waktu tertentu;
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
9. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Perusahaan daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Melawi;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.
BAB II - TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- ( 1 ) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah air Minum bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dan merupakan salah satu usaha menambah Pendapatan Asli Daerah.
- ( 2 ) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB Ill
BAB II - TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Modal disetor Pemerintah Kabupaten Melawi pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 10.908.270.000.( Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Modal Awai disetor Pemerintah Kabupaten Melawi pada Perusahaan Daerah Air Minum pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp.5.040.470.000,-( Lima Milyar Empat V Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )
- b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. l.955.000.000 ( Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah )
- c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. l.955.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah ).
- d. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. l.957.800.000 ( Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
BAB II - TUJUAN Pasal 2
Pasal 4
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah modal dalam bentuk uang tunai sementara modal yang berupa asset tempat dan sarana kerja yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Melawi yang telah diserahkan kepada PDAM Kabupaten Melawi untuk digunakan dan dikelola akan dihinmg kembali dan dijadikan penyertaan modal dalam bentuk Barang, sistem perhitungan dan standar serta hal-hal lain yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah
BABIV
BAB II - TUJUAN Pasal 2
Pasal 5
- ( 1 ) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- ( 2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melak:ukan Pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.
BAB V - PEMBAGIAN KEUNTUNGAN Pasal 6
Pasal 6
- ( 1 ) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi yang dibagikan setiap akhir tahun buku Perusahaan daerah Air Minum, menjadi hak daerah.
- (2)Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), disetorkan ke Kas Umum Daerah.
BAB VJ
BAB V - PEMBAGIAN KEUNTUNGAN Pasal 6
Pasal 7
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
BAB V - PEMBAGIAN KEUNTUNGAN Pasal 6
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal, Jo pre+ere 2009 KABUPATEN MELAWI, NS MUL YONO KABUP A TEN MELA WI T AHUN 2009 NOMOR &lt;;
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
NOMOR TAHUN 2009 5
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AlR MINUM KABUPATEN MELA WI
## I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk membentuk suatu. Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dalarn upaya lebih memantapkan otonorni daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli Daerah perlu menggali potensi yang ada untuk lebih dikembangkan melalui Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pendirian Perusahaan Daerah Air minum merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Melawi untuk itu Pemerintah Kabupten Melawi memandang perlu adanya penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi, penyertaan modal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas