PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 13 Tahun 2016 tentang PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR3TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA, a.
bahwa berdasarkan ketentuan ' Pasal 201 Peratxiran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telph diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ketentuan jumlah SPP-UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan 200 ditetapkan dalam peraturan kepala daerah; Pedoman
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Batu Bara tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
'w r ~
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang t Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5§, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
C
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 402$);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; &lt;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
^ -·
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016.
M E M U T U S K A N
: PERATURAN BUPATI BATU BARA TENTANG PENETAPAN £ ESARAN
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
f
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga meiaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan. pengelolaan keuangan daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah -yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah . tersebut.
C
*
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pernerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh. pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umumdaerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. *
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit keija SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan. dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
*
(
;
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Unit keija adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asurnsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. *
26. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana keija dan anggaran badan / dinas / kantor / bagian pada SKPD ataupun SKPKD.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.
28. RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pen ^ anggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
29. RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran badan / dinas / kantor / bagian selaku BUD.
C
r -
30. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran bab lainnya yang sah.
54. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
55. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan / dinas / kantar / bagian selaku BUD.
58. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleA pengguna anggaran.
59. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
C
C
* 60. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
61. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
62. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
63. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 64.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPTU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
65. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-l ^ S adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar peijanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnj / a dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
66. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
/ -' V - .
r '
67. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD ## BAB II
BESARAN UANG PERSEDIAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan (UP) melalui SPP-UP.
- (2) SPP Uang Persediaan (SPP UP) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeJuaran;
- (3) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan sebagai berikut:
- a. 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu sampai dengan Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- b. 1 / 13 (satu per tiga belas) dari pagu menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu diatas Rp.1.200.000.000.-(satu milyar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- c. 1 / 14 (satu per empat belas) dari pagu menurut , klasifikasi belanja yang dizinkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu di atas 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 6.000.000.000,(enam milyar rupiah);
C
»
- d. 1 / 15 (satu per lima belas rupiah dari pagu menurut klasifikasi belanja yang diizmkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu di atas Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- (4) Klasifikasi belanja yang diizinkan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, c dan d adalah pagu belanja langsung dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa.
- (5) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total belanja barang jasa setiap SKPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dibulatkan dengan angka puluhan juta terdekat.
- (2) Besaran uang persediaan (UP) SKPD Tahun Anggaran 2016 untuk masing masing SKPD serendah-rendahnya Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) kecuali kelurahan sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Besaran uang persediaan (UP) SKPD Tahun Anggaran 2016 untuk masing masing SKPD setinggi- tingginya Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 4

Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3, penetapan besaran Uang Persediaan untuk masing-masing SKPD tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## Pasal 5

Tata cara pengajuan pencairan dana Uang Persediaan (UP) dan pertanggungjawabannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal tVQoUor * zoit 15

BUPATI BATU BARA,


OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh

pada tanggal 30K? 15

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,


BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 3

Salman sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RENGLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1002

• &lt;

\

;

I.AMPIRAN PERATURAN HL ' P - Vn BATU RA« .\

• - » iaHi ' l JCX NOMOR

TANGUAL . JH jnnaorf . * £ ' &lt; • &amp;

## PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016

| | | BELANJA LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | TOTAL BELANJA | BESARAN UANG PERSEDIAAN |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | SATUAN KERJA PERANGKAT NO | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG & JASA | BELANJA MODAL | TOTAL BELANJA | BESARAN UANG PERSEDIAAN |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| DINAS PENDIDIKAN 1 | DINAS PENDIDIKAN 1 | 10 , 301 , 551,000 | 12 , 642 , 466,549 | 32 , 278 , 070,000 | 55 , 222 , 087,549 | 1 , 000 , 000,000 |
| DINAS KESEHATAN 2 | DINAS KESEHATAN 2 | 228 , 400,000 | 20 , 014 , 653,517 | 6 , 931 , 480,000 | 27 , 174 , 533,517 | 950 , 000,000 |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3 | 2 , 311 , 525,000 | 8 , 062 , 444,999 | 1 , 790 , 430,000 | 12 , 164 , 399,999 | 530 , 000,000 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM 4 | 869 , 820,000 | 3 , 548 , 126,000 | 104 , 922.550,000 | 109 , 340 , 496,000 | 240 , 000,000 |
| DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN 5 | DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN 5 | 2 , 836 , 620,000 | 9 , 560 , 287,000 | 49 , 538 , 213,000 | 61 , 935 , 120,000 | 640 , 000,000 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 | 763 , 170,000 | 5 , 279 , 747,200 | | 6 , 042 , 917.200 | 320 , 000,000 |
| DINAS PERHU8UNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7 | DINAS PERHU8UNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7 | 624 , 900,000 | 2 , 185 , 038,000 | 2 , 806 , 340,000 | 5 , 616 , 278,000 | 170 , 000,000 |
| KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 8 | KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 8 | 139 , 310,000 | 2 , 181 , 616,200 | 122 , 312,500 | 2 , 443 , 238,700 | 130 , 000,000 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9 | 310 , 600,000 | 1 , 396 , 982,000 | 156 , 760,000 | 1 , 864 , 342,000 | 100 , 000,000 |
| BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 10 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 10 | 859 , 275,015 | 3 , 293 , 381,985 | 805 , 903,000 | 4 , 958 , 560,000 | 230 , 000,000 |
| DINAS SOSIAL 11 | DINAS SOSIAL 11 | 733 , 150,000 | 2 , 107 , 472,770 | 216 , 150,000 | 3 , 056 , 772,770 | 170 , 000,000 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12 | 2 , 097 , 620,000 | 2 , 091 , 086,916 | 2 , 049 , 251,140 | 6 , 237 , 958,056 | 250 , 000,000 |
| DINAS TENAGA KERJA 13 | DINAS TENAGA KERJA 13 | 167 , 370,000 | 1 , 483 , 402,200 | 143 , 344,900 | 1 , 792 , 117,100 | 100 , 000,000 |
| DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 14 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 14 | 627 , 395,000 | 2 , 794 , 778,000 | 581 , 527,000 | 4 , 003 , 700,000 | 180 , 000,000 |
| KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POUTIK 15 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POUTIK 15 | 640 , 170,000 | 1 , 077 , 802,000 | 41 , 500,000 | 1 , 759 , 472,000 | 110 , 000,000 |
| SATUAN POL1SI PAMONG PRAJA 16 | SATUAN POL1SI PAMONG PRAJA 16 | 2 , 926 , 448,400 | 2 , 076 , 850,957 | 142 , 300,000 | 5 , 145 , 599,357 | 310 , 000,000 |
| SEKRETARIAT DAERAH 17 | SEKRETARIAT DAERAH 17 | 4 , 658 , 510,000 | 21 , 043 , 142,334 | 5 , 181 , 394,451 | 30 , 883 , 046,785 | 1 , 000 , 000,000 |
| SEKRETARIAT DPRD 18 | SEKRETARIAT DPRD 18 | 706 , 350,000 | 13 , 096 , 070,000 | 451 , 570,000 | 14 , 254 , 000,000 | 660 , 000,000 |
| SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 19 | SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 19 | 180 , 200,000 | 1 , 178 , 430,000 | | 1 , 358 , 630,000 | 80 , 000,000 |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20 | 1 , 228 , 750,000 | 5 , 617 , 266,000 | 360 , 000,000 | 7 , 206 , 016,000 | 370 , 000,000 |
| INSPEKTORAT 21 | INSPEKTORAT 21 | 338 , 360,000 | 2 , 909 , 404,000 | | 3 , 247 , 764,000 | 170 , 000,000 |
| BADAN KEPEGAWA1AN ' ©AERAH 22 | BADAN KEPEGAWA1AN ' ©AERAH 22 | 456 , 844,000 | 2 , 556 , 967,700 | 140 , 062,300 | 3 , 133 , 874,000 | 170 , 000,000 |
| KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 23 | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 23 | 160 , 220,000 | 792 , 492,000 | 173 , 908,000 | 1 , 126 , 620,000 | 60 , 000,000 |
| DINAS PENDAPATAN 24 | DINAS PENDAPATAN 24 | 485 , | | | | |
| LIMA PULUH | LIMA PULUH | 610,000 | 9 , 066 , 457,000 | 150 , 000,000 | 9 , 702 , 067,000 | 460 , 000,000 |
| KECAMATAN 25 2 6 KECAMATAN TALAWI | KECAMATAN 25 2 6 KECAMATAN TALAWI | 94 , 800,000 | 496 , 850,000 | 107 , 000,000 | 698 , 650,000 | 40 , 000,000 |

S

f

-

-

I

| NO | BELANJA LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | BELANJA | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| SATOAN RERJA PEEANGKAT DAERAH | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG & JASA | BELANJA MODAL | TOTAL | BESARAN DANG ' PERSEDIAAN |
| 2 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| KECAMATAN TANJUNGTiRAM 27 | 205.150.000 | 509.333 . 804 | 63.500 . 000 | 777.983.804 | 40.000.000 |
| KECAMATAN AIR PUTIH 28 | 207.950 . 000 | 587.822 . 500 | 71.000 . 000 | 866.772.500 | 50.000 . 000 |
| KECAMATAN MEDANG 13ERAS 29 | 165.250.000 | 484.040 . 000 | 38.050 . 000 | 687.340 . 000 | 40.000 . 000 |
| KECAMATAN SEI SUKA 30 | 139.800.000 | 472.600.000 | 148.104 . 500 | 760.504.500 | 40.000 . 000 |
| KECAMATAN SEI BALA1 31 | 104.100.000 | 552.139.856 | 138.000.000 | 794.239.856 | 40.000 . 000 |
| KELURAHAN LIMA PULUH 32 | 61.200.000 | 50.480 . 000 | 35.800 . 000 | 147.480 . 000 | - . 7.000 . 000 |
| KELURAHAN LABUHAN RUSCU 33 | 66.600 . 000 | 40.000 . 000 | 11.000.000 | 117.600.000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN TANJUNG TIRAM 34 | 91.800 . 000 | 33.000 . 000 | | 124.800 . 000 | 7.000 . 000 |
| ICELURAHAN BAGAN ARYA 35 | 33.600 . 000 | 34.200 . 000 | 9.000 . 000 | 76.800 . 000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN 1NDRA SAKTI 36 | 24.800 . 000 | 23.500 . 000 | 30.500 . 000 | 78.800 . 000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN INDRAPURA 37 | 45.000 . 000 | 44.500 . 000 | 9.500 . 000 | 99.000.000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN PAGURAWAN 38 | 38.900 . 000 | 34.507 . 000 | 33.900.000 | 107.307 . 000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN PANGKALAN DODEK 39 | 55.600 . 000 | 28.943 . 000 | 16.390.000 | 100.933.000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN PANGKALAN DODEK BARU 40 | 55.600 . 000 | 31.300 . 000 | 31.100.000 | 118.000 . 000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN PERKEBUNAN SIPARE PARE 41 | 60.700 . 000 | 32.410 . 000 | 29.400.000 | 122.510 . 000 | 7.000 ,000 |
| BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 42 | 324.850 . 000 | 3.014 . 536.000 | 765.614.000 | 4.105 . 000.000 | 170.000 . 000 |
| BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 43 | 738.250 . 000 | 2.848 . 240.150 | 295.990 . 000 | 3.882 . 480.150 | 190.000 . 000 |
| KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI 44 | 686.355 . 000 | 1.676 . 037.000 | 239.350 . 000 | 2.601 . 742.000 | 140.000 . 000 |
| DINAS PERTANIAN 45 | 125.100.000 | 4.589 . 430.000 | 165.000 . 000 | 4.879 . 530.000 | 240.000 . 000 |
| DINAS PETERNAKAN 46 | 265.050 . 000 | 2.497 . 730.000 | 744.720 . 000 | 3.507 . 500.000 | 150.000 . 000 |
| DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 47 | 443.900,000 | 2.1 - 59.288.000 | 174.000 . 000 | 2.777 . 188.000 | 150.000.000 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 48 | 474.850 . 000 | 5.715 . 307.000 | 566.100 . 000 | 6.756 . 257.000 | 320.000 . 000 |
| DINAS KOPERASI, PERINDUSTR1AN, DAN PERDAGANGAN 49 | 883.300 . 000 | 2.546 . 700.000 | 1.943 . 300.000 | 5.373 . 300.000 | 190.000 . 000 |
| JUMLAH | 40.125 . 808.415 | 165.022 . 774.637 | 214.811 . 903.791 | 419.960 . 486.84 | 10.310 . 000.000 |

^

BUPATI BATU BARA


1