Unknown REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1974 tentang HAKKEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa selama ini hak keuangan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh belum diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, hak keuangan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Duta Besar LBBP) adalah Pejabat Negara Eksekutif yang diangkat oleh Presiden yang mewakili Negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di satu negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional.
2. Dasar pensiun adalah gaji pokok terakhir ## BAB II GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Duta Besar LBBP diberikan gaji pokok setiap bulan.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Duta Besar LBBP diberikan :
- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
DAN KENDARAAN DINAS
BAB III - BIAYA PERJALANAN, RUMAH JABATAN
Pasal 4
Duta Besar LBBP yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - BIAYA PERJALANAN, RUMAH JABATAN
Pasal 5
- (1) Kepada Duta Besar LBBP disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara dengan perlengkapannya dan sebuah kendaraan dengan pengemudinya.
- (2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Negara.
BAB IV - PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAT, UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN
Pasal 6
Duta Besar LBBP yang mengalami kecelakaan dan/atau menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
BAB IV - PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAT, UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN
Pasal 7
- (1) Duta Besar LBBP yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena cacat jasmani dan/atau cacat rohani, diberikan tunjangan cacat.
- (2) Cacat jasmani dan cacat rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan dengan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
- (3) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi-kan dengan Keputusan Presiden
BAB IV - PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAT, UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN
Pasal 8
- (1) Apabila Duta Besar LBBP tewas, maka kepada isteri/suami atau anaknya yang sah diberikan uang duka tewas.
- (2) Apabila Duta Besar LBBP wafat, maka kepada isteri/suami atau anaknya yang sah diberikan uang duka wafat.
- (3) Besarnya uang duka tewas dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan
BAB IV - PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAT, UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN
Pasal 9
Biaya pemakaman bagi Duta Besar LBBP yang meninggal dunia ditanggung oleh Negara.
BAB V - PENSIUN
Pasal 10
Duta Besar LBBP yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan-nya berhak memperoleh pensiun.
BAB V - PENSIUN
Pasal 11
- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan
BAB V - PENSIUN
Pasal 12
Pensiun Duta Besar LBBP ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
BAB V - PENSIUN
Pasal 13
Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
BAB V - PENSIUN
Pasal 14
- (1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia; atau
- b. diangkat lagi menjadi Pejabat Negara Eksekutif.
- (2) Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
- a. pada akhir bulan kedua setelah penerima pensiun meninggal dunia;
- b. pada bulan berikutnya setelah mantan Duta Besar LBBP diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif.
- (3) Apabila penerima pensiun setelah mantan Duta Besar LBBP diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhitungkan masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
BAB V - PENSIUN
Pasal 15
- (1) Apabila penerima pensiun mantan Duta Besar LBBP meninggal dunia, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
- (2) Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Duta Besar LBBP meninggal dunia dalam masa jabatannya.
- (3) Apabila Duta Besar LBBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun.
- (4) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan mulai bulan ketiga setelah Duta Besar LBBP yang bersangkutan meninggal dunia.
BAB V - PENSIUN
Pasal 16
- (1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia; atau
- b. kawin lagi.
- (2) Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
BAB V - PENSIUN
Pasal 17
- (1) Apabila Duta Besar LBBP atau penerima pensiun mantan Duta Besar LBBP meninggal dunia dan tidak meninggalkan isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya yang sah diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda.
- (2) Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan belum pernah kawin.
- (3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
- a. mulai bulan ketiga setelah Duta Besar LBBP/mantan Duta Besar LBBP meninggal dunia;
- b. mulai bulan berikutnya setelah janda/duda mantan Duta Besar LBBP yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
- (4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya apabila anak yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia;
- b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
- d. telah kawin.
BAB V - PENSIUN
Pasal 18
Selain pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
BAB V - PENSIUN
Pasal 19
Mantan Duta Besar LBBP yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk janda/duda/anaknya, diberikan pensiun
BAB V - PENSIUN
Pasal 20
Pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
BAB V - PENSIUN
Pasal 21
Untuk mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, penerima pensiun yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22
- (1) Duta Besar LBBP yang merangkap jabatan, tidak dapat menerima penghasilan rangkap atau menggunakan fasilitas rangkap.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi uang duka dan biaya pemakaman.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Penerima pensiun mantan Pejabat Negara Eksekutif yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini berkedudukan sebagai Duta Besar LBBP yang kemudian diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau sebagai mantan Duta Besar LBBP, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (3).
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
- (1) Hak untuk menerima pensiun hapus, apabila :
- a. penerima pensiun menjadi warga negara asing atau tidak seijin pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing;
- b. penerima pensiun menurut keputusan pejabat/Badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan Panca-sila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka surat keputusan pensiun dicabut.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugas masing-masing.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, segala ketentuan yang mengatur Hak Keuangan/Adminsitratif Duta Besar LBBP yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 1996

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 1996

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR5TAHUN1996
## TENTANG
## HAKKEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA
## I. UMUM
Sebagaimana diketahui bahwa Hak Keuangan/Administratif Duta Besat Luar Biasa dan Bekuasa Penuh belum diatur secara seragam dalam peraturan perundang-undangan. Dengan keseragaman diharapkan di samping memudahkan penyelenggaraan perlakuan dapat pula untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
Selain itu sebagai penghargaan atas pengabdiannya kepada Negara, sudah selayaknya bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yeng berhenti dengan hormat dari jabatannya dan janda/ dudanya diberikan jaminan hidup berupa pensiun.
Sebagai landasan untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas, diperlukan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Rumah jabatan bagi Duta Besar LBBP dan perlengkapannya serta kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah milik Negara oleh sebab itu perawatan dan pemeliharaannya menjadi tanggungan Negara. Ayat (2) Cukup jelas. Lihat penjelasan ayat (1)
PENJELASAN
Pasal 6
Yang dimaksud dengan kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi: - a. dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya; - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan