Unknown BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor 7/4 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 7/4 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Pasal 6
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Sumatera Selatan (Lembarpn Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Nomor 1821: 'Pembentukan Daearah ih Ne II dan -Kota Praja di T
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), | a T
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
-
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), 5.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20 10-2025, 6.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80), 7.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 8.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah : 9.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komerting Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9),
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 36 Tahun 2016 Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 36).

Instruksi

Presiden

Nomo

Tahun

1999

tentang

Menetapkan


## MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. 4.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). 6.
6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 5.
7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun 7. anggaran.
8. Evaluasi adalah evaluasi AKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu berupa rangkaian kegiatan 8. pengumpulan data, pengukuran dan analisa data, pembandingan hasil atau capaian atau prestasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma telah
9. Evaluatan adalah entitas dilakukan evaluasi AKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya. 9.
11. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan/atau isian untuk penilaian evaluasi dari masingmasing komponen dan sub-komponen.
10. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan kegiatan evaluasi AKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu.
12. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
13. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikan atas penerapan SAKIP pada evaluatan.
14. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu.


## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1 Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk: a. memberi panduan bagi Tim Evaluator terhadap :
- 1) Ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten,
- 3) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya.
- 2) Penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi, dan
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu,
- Perairan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk 2

## RUANG

## BAB III G LINGKUP

## Pasal 3

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten mencakup evaluasi atas 'komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

## BAB IV PELAKSANAAN

## Pasal 4

- (l)Evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Evaluator.
- (2)Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Inspektur Kabupaten.

## Pasal 5

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

|

(-


Ditetapkan di Baturaja Mada tanggal, 24 mnc 401) BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Diundangkan di Baturaja pada tanggal, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING JALU , --e'

MARWAN SOBRIE

man

## LAMPIKAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR

1/4

TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK

PELAKSANAAN

EVALUASI ATAS

IMPLEMENTASI

SISTEM

AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU.

a

## PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

## 'BABI PENDAHULUAN

## L1 Umum

- a. SAKIP dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu dilakukan secara 'self assesment', sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem 'self-assesment' memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- b. Bupati Ogan Komering Ulu selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasinya di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi sakip Kabupaten Ogan Komering Ulu dilakukan sebagai bagian yang 'inherent' dengan SAKIP yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga diperlukan suatu Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut serta memberikan penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi laporan kinerja SKPD Pemeringkatan ini bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu ini, disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

a

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman yang lebih spesifik untuk pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- e. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini sebagai pedoman bagi tim Evaluasi dalam melaksanakan evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu "

## 1.2 Pengertian Evaluasi

Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi. Data dari luar instansi/unit kerja juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya

## 12. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan panduan bagi evaluator untuk :
- 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi,
- 3) Menetapkan langkahJangkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi,
- 2) Memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi,
- 4) Menyusun laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Cc. Menjadi bahan acuan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) internal di masing-masing SKPD maupun Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.


Tujuan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering OUtu sebagai berikut:

- a. Memperloleh informasi tentang implementasi SAKIP,
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implemtasi SAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ,
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## 1.3.RUANG LINGKUP EVALUASI

2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja,
1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja,
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan, dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi. Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup:

2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya, dan
1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progres),
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi

## 1.4.SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Sistematika Juklak Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu :

BAB II PERENCANAAN EVALUASI

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

BAB III PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN


ps

## A. Desain Evaluasi

Desain evaluasi merupakan kegiatan yang pada intinya mengidentifikasikan: a

1. Jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional (judgement), dan interpretasi,
2. Jenis pembandingan yang akan dilakukan, sesuai dengan jenis evaluasi (evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas) yang masing-masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda,
3. Elemen-elemen desain yang dipertimbangkan secara spesifik sebelum pengumpulan informasi adalah:
4. sehingga memerlukan desain yang berbeda. harus
- a. Jenis informasi yang akan diperoleh,
- b. Sumber informasi (misalnya, tipe responden),
- d. Metode pengumpulan informasi (misalnya, struktur wawancara dan pembuatan kuesioner),
- c. Metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (misalnya, random sampling),
- e. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi,
- f. Dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat), dan
- g. Analisis perencanaan.

Kegiatan penyusunan desain evaluasi pada akhirnya akan menentukan metodologi evaluasi dan teknik evaluasi.

## 1. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 2. Teknik Evaluasi

Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung pada:

- 1) Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program.
- a. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi.
- 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

b. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-teknik tersebut antara lain :

- a. telaah sederhana,
2. survei sederhana sampai survei yang detail dan mendalam, b.
3. riset terapan (applied research), d.
4. verifikasi data, C
5. berbagai analisis dan pengukuran, e.
6. metode statistik, metode statistik non-parametrik, g
7. survei target evaluasi (target group), £
8. pembandingan (benchmarking), h
9. analisa lintas bagian (cross section analysis), 1
10. tabulasi, k

.

2

- analisa kronologis (time series analysis), j
- penyajian pengolahan data dengan grafik/icon/simbol-simbol, dan sebagainya. 1

## B. KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan diskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan,pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya

## C. Pengorganisasian dan Jadwal Evaluasi

2. Laporan Hasil Evaluasi terhadap unit kerja yang dilakukan oleh Tim Satgas Evaluasi Lakip diselesaikan paling lambat 30 Maret tahun berjalan dan ikhtisar hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu .
1. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membentuk Tim Satuan Tugas Evaluasi Lakip.
3. Kegiatan Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berlangsung selama 20 (dua puluh) hari kerja pada bulan Maret , bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdiri dari:
4. Penyusunan draft laporan selama 5 (lima) hari 9 b.
- a. Desk Evaluasi / pengumpulan , analisis dan interpretasi data selama 10 (lima) hari
6. Pembahasan dan reviu draft LHE 2 (dua) hari
7. . Penyebaran dan pengkomunikasian LHE (2 hari ) e.
8. Finalisasi LHE (1 hari) d.
4. Pengendalian Evaluasi
- a. Melakukan pertemuan berkala antara antara sesama tim pelaksana evaluasi (misalnya mingguan, dua mingguan, atau bulanan).
11. Pengendalian evaluasi dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Mekanisme pengendalian yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:
- b. Melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi (misalnya pengendali teknis, pengendali mutu, dan penanggung jawab evaluasi). Biasanya frekuensi pertemuan dengan pelaksana evaluasi lebih sering dibandingkan dengan

## PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

## A. Survei Pendahuluan

## 1. Tujuan dan Manfaat Survei Pendahuluan

Tujuan dan manfaat survei pendahuluan antara lain adalah Untuk:

Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan/unit kerja yang akan dievaluasi.

- a. Memberikan pemahaman mengenai instansi/unit kerja yang dievaluasi.
- b. Memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi, dan
- c. Merencanakan dan. mengorganisasikan evaluasi.

## 2.Jenis data dan Informasi yang Dikumpulkan pada Survei Pendahuluan

- Tugas, fungsi, dan kewenangan instansi/unit kerja, 8.

MP DOT

- Peraturan perundangan yang berkaitan dengan instansi/unit kerja,
- Kegiatan utama instansi/unit kerja,
- Sistem informasi yang digunakan,
- Sumber pembiayaan instansi/unit kerja,
- Keterkaitan instansi/unit kerja atau instansi/unit kerja atasannya,
- Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Perjanjian Kinerja yang dimiliki instansi/unit kerja atau instansi/ unit kerja atasannya, gg
- h. Laporan Kinerja instansi/unit kerja,
- J . Laporan Keuangan dan pengendalian, serta
- i Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya,
- k. Hasil evaluasi dan reviu periode sebelumnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Survei Pendahuluan

Pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (kuesioner), wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya.

- b. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung.
- a. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data/ informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh instansi/unit kerja secara mandiri. Daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan, sehingga tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.
- c. Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi rangka mengamati proses dan jalannya kegiatan.
- d. Studi Dokumentasi merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada instansi/unit kerja dan organisasi yang dievaluasi.

## B. Evaluasi Atas Implementasi Sakip

- Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

## 1. Evaluasi atas komponen SAKIP

- a. Instansi pemerintah/unit kerja/SKPD dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan: perencanaan kinerja berfokus pada hasil,
2. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja, C
3. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja, b.

'

- Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis, d.
- f. Capaian kinerja utama dari masing-masing Instansi pemerintah/ unit kerja/ SKPD,
- e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya,
- Tingkat implementasi SAKIP instansi pemerintah/unit kerja/ SKPD, 90
- Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti. b-

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, subkomponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian. (Ilustrasi LKE terdapat pada lampiran pedoman ini)

Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

## 2. Penilaian dan Penyimpulan

## 2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi'harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
- a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria.
- b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

| No | Komponen | Bobot | Sub Komponen |
|------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30Y6 | a. Rencana Strategis (100), meliputi: Pemenuhan Renstra (2Y0), Kualitas Renstra (S5Y0) dan Implementasi Renstra |

| | | . Perencanaan Kinerja Tahunan (20Y0), meliputi Pemenuhan RKT (40), Kualitas RKT (105) dan Implementasi RKT (650). |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengukuran Kinerja | 25Yo | la. Pemenuhan pengukuran (SY) b. Kualitas Pengukuran (12,560) c. Implementasi pengukuran |
| Pelaporan Kinerja | 15Y6 | (7,5Y0) a. Pemenuhan pelaporan (3Y6) 'Ib. Kualitas pelaporan (7,5Y60) c. Pemanfaatan pelaporan |
| Evaluasi Internal | 1046 | (4,594) a. Pemenuhan evaluasi (276) b. Kualitas evaluasi (5Y6) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (30) |
| Capaian Kinerja | 2046 | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (SY) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (1070) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5Y4) |
| | 100 Y60 | |

Total

Penilaian terhadap komponen butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan komponen nomor 5 terkait dengan pencapaian kinerja baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP maupun dalam dokumen lainnya. Butir S5 a dan b, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen pendukung seperti Pengkuruan Kinerja (PK), serta hasil sampling ke lapangan oleh Tim Satgas Evaluasi Lakip.

- . Setiap sub-komponen akan dibagi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan judgement dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub-komponen tertentu.
- . Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut : e.
- .Setiap jawaban "'Ya' akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban 'Tidak' maka akan diberikan nilai 0. d.
- f. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban 'ya' atau 'tidak' pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian Ya' atau 'tidak' dilakukan atas masing-masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).
- .Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: h.
- .Dalam memberikan penilaian 'ya' atau 'tidak' maupun 'a/b/c/d/e', selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan professional judgements-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi. g
- " Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10x dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban 'ya' maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: |(3/10| x 10 -3, 3
- » Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara O s.d 100.
- 1 Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa subkriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata, | :
- i. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan
- Penyimpulan atas hasil 'reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang. dari

| Jawaban | Kriteria | Nilai |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|
| A | Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80Y6 s.d. 10076) | 1 |
| B | Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 6046 s.d. 8070) | 0,75 |
| Cc | Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40Y5 s.d. 60Y6) | 0,50 |

| db | Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20Y6 s.d. 40745) | 0,25 |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| | Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari 2076) | 0 |

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

- dilakukan sebagai berikut: masing-masing komponen.
- Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut: 1
- 2) 2)Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.
- 1) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.

| No | |Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | AA | 290 -100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | 5890-90 | Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 3 | BB | 570 -80 | Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. |
| 4 | B | 260 - 70 | Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. |

| 5 | cc | 250 - 60 | Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
|-----|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Cc | 230 - 50 | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan mendasar. |
| 7 | db | 0-30 | perbaikan yang Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. |


## BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.

Bagi instansi pemerintah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain: Penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

LHE atas implementasi SAKIP Unit Kerja/SKPD yang dievaluasi APIP kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau tim khusus yang dibentuk, disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan.

Secara garis besar, outline LHE atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-form).

## 6 Ikhtisar Eksekutif

## e Bab I Pendahuluan

bo HP LO Up

- Dasar Hukum Evaluasi
- Latar Belakang
- Ruang Lingkup Evaluasi
- Tujuan Evaluasi
- Metodologi Evaluasi
- Gambaran Umum Impl