PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Induk Kota Jambi. 3. : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); (berlaku 8 April 2016)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2016
T E N T A N G
PENGELOLAAN PASAR INDUK KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan penataan pedagang grosir, pemerintah kota jambi telah menyiapkan fasilitas berupa Pasar Induk;
- b. bahwa Pasar Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan Pasar utama untuk menyalurkan kebutuhan barang ke Pasar lain dipandang perlu diatur pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pengelolaan Pasar Induk Kota Jambi.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 6 );
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 8) ;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 9) ;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4) ;
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Fungsi Dinas ,Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja pada Dinas Pasar Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3 ).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENGELOLAAN PASAR INDUK KOTA JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Organisaasi Sosial, Politik atau Lembaga, bentuk usaha dan bentuk usaha lainnya.
5. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terjadi yang prasarananya disediakan oleh Pemerintah maupun Swasta.
6. Pasar Daerah adalah Pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Pasar Induk adalah Pasar utama di Kota besar yang merupakan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain.
8. Grosir adalah Orang/badan/pedagang yang membuka usaha dagang dengan membeli dan menjual kembali barang dagangan kepada pengecer, pedagang besar lainnya perusahaan industri, lembaga pemerintah/swasta dan sebagainya.
9. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar.
10. Izin pemakaian tempat usaha/berjualan adalah Izin yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk terhadap pemakaian tempat usaha/tempat berjualan di Pasar Daerah dan ditempat-tempat tertentu.
11. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang mempunyai Izin di dalam Pasar atau di tempat-tempat lain untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa Ruko, Toko, Kios, Los dan bangunan lainnya.
12. Ruko, Toko, Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding,plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
13. Gudang adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
14. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang yang mendapatkan pelayanan perizinan yang berupa Ruko, Toko, Kios,Los danbangunan lainnya ## BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pasar Induk merupakan Pasar milik Daerah yang berfungsi untuk menampung para pedagang grosir.
- (2) Pengelolaan Pasar Induk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 3
Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan dapat menggunakan tempat usaha/berjualan yang berada di Pasar Induk dengan Izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 4
- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan kepada Walikota Jambi melalui KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar;
- b. Foto copy KTP pemohon;
- c. Foto copy kartu keluarga pemohon;
- d. Pas photo pemohon;
- e. Mengisi formulir surat pernyataan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan pemakaian tempat usaha.
- (3) Berkas permohonan pemakaian tempat yang memenuhi persyaratan menjadi salah satu dasar penerbitan izin pemakaian tempat usaha.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 5
- (1) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar menerbitkan izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan;
- a. Izin diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan izin pemakaian tempat dengan benar dan lengkap;
- b. Izin hanya diberikan untuk menempati 1 (satu) tempat usaha sesuai yang tertera didalamnya.
- c. Izin Pemakaian Tempat berlaku untuk jangka waktu 3 Tahun dan dapat diperpanjang kembali, dengan ketentuan wajib dilakukan Registrasi setiap Tahun.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 6
- (1) Perpanjangan izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Untuk Perpanjangan Izin Pemakaian Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengajukan Permohonan Kepada Walikota Jambi melalui Kepala
- b. Melampirkan Surat Izin Pemakaian Tempat yang Asli.
- c. Foto Copy KTP.
- d. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Setiap pemegang izin pemakaian tempat wajib :
- a. memelihara keamanan
- b. ketertiban
- c. kebersihan dilingkungan Pasar Induk
- d. Membayar Retribusi
- e. Membayar PBB, PLN dan PAM
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Setiap pemegang izin pemakaian tempat mempunyai hak antara lain :
- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran ataupun perpanjangan izin pemakaian tempat.
- b. Melakukan kegiatan usaha/berjualan di lokasi yang telah ditetapkan.
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.
- d. Mendapatkan pengaturan, pembinaan ataupun pendampingan dalam pengembangan usahanya.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Pemegang izin pemakaian tempat dilarang :
- a. Memindahtangankan izin pemakaian tempat tanpa seizin Walikota melaluiSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar.
- b. Merombak, menambah dan mengubah bentuk bangunan atau fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Walikota Jambi melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar.
- c. Menelantarkan atau membiarkan kosong lokasi usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan.
- d. Memperdagangkan barang ilegal.
- e. Mempergunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dilarang peraturan perundang-undangan.
- f. Memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lain.
- g. Menjadikan tempat usaha sebagai tempat tinggal.
BAB V - SANKSI
Pasal 10
- (1) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar dapat melakukan pencabutan izin pemakaian tempat.
- (2) Pencabutan izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. Pemegang izin melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 9.
- b. Pemegang izin Pemakaian Tempat melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin Pemakaian Tempat.
- c. Pemegang izin tidak memperpanjang izin pemakaian tempat.
- d. Pemegang izin tidak melakukan usaha lagi secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masingmasing 7 (tujuh) hari kerja.
BAB V - SANKSI
Pasal 11
- (1) Apabila izin telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).maka Pengguna Izin tersebut dikenakan sanksi berupa pengosongan tempat usaha dan dimungkinkan dapat dilakukan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
BAB VI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
BAB V - SANKSI
Pasal 12
- (1) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan Pasar Induk Kota Jambi.
- (2) Pembinaan, Pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Koordinasi dengan Instansi terkait;
- b. Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintah maupun pengguna pasar induk;
- c. Pengembagan fasilitas, sarana dan prasarana serta utilitas pasar induk;
- d. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan pasar induk kota Jambi.
PENDANAAN
BAB VII - PENDANAAN
Pasal 13
Biaya Pengelolaan Pasar induk kota Jambi bersumber dari :
- a. APBD Kota.
- b. APBD Propinsi.
- c. APBN.
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jambi Pada tanggal, 8 April 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd DARU PRATOMO BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 7

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005 ## BAB VIII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 8 April 2016

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI, ttd SYARIF FASHA