PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO Nomor 26 Tahun 2017 tentang IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KINERJA YANG TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO (berlaku 1 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KINERJA YANG TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta guna peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Sistem Pelaporan Kinerja Yang Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19):
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 4.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 5.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842): 6.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986 ), 7.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42): 8.
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11),
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14),
11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 3):
12. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KINERJA YANG TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto
4. 4, Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
- Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna kuasa pengguna anggaran yang melakukan 5. pencatatan ,pengolahan,dan pelaporan data kinerja.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 6. Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas,alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Aplikasi E-SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi (webbase). 7.
- Kinerja adalah keluaran hasil dari kegiatan program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 8.
- Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program kebijakan. 9.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga atau unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjut disingkat RKT adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025).
BAB II - CONTENT IMPLEMENTASI SISTEM Pasal 2
Pasal 2
- (1) Implementasi Sistem Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi meliputi :
- a. Pokok-pokok kebijakan Implementasi Sistem Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi, dan
- b. Teknis Implementasi Sistem Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi.
- (2) Uraian Implementasi Sistem Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

PROSES PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN E-SAKIP Bagian Kesatu Pembangunan Aplikasi Pasal 3

Pembangunan Aplikasi E-SAKIP, meliputi :

- a. analisa dan penyusunan langkah-langkah pembangunan sistem,
- b. penyiapan struktur basis data (databasej,
- C. penyusunan RPJMD,
- d. penyusunan RENSTRA:
5. ujicoba ftrial and error) penerapan aplikasi E-SAKIP, e
6. perbaikan hasil ujicoba ftrial and error), £
7. evaluasi dan finalisasi aplikasi E-SAKIP, &amp;
8. penyediaan lokasi ruang penyimpanan data pada domain h. sawahluntokota.go.id, dan
- i. upload aplikasi E-SAKIP ke domain sawahluntokota.go.id.

## Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 4

Pengelolaan Aplikasi E-SAKIP, meliputi :

- a. pengendalian dan pertanggungjawaban operasional aplikasi E-SAKIP,
- b. penentuan user pengguna E-SAKIP pada OPD
3. pelatihan user pengguna E-SAKIP pada OPD C.
4. pemantauan pelaksanaan peng-upload-an dokumen SAKIP pada E-SAKIP dan, d.
- e. pemeliharaan Aplikasi E-SAKIP.

## BAB IV ENTITAS AKUNTABILITAS Pasal 5

Entitas Akuntabilitas Implementasi Sistem Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto terdiri atas :

- a. Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, dan
- b. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 6

- (1) Kepala OPD melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan masing-masing.
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap penyusunan perencanaan OPD.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan Aplikasi E-SAKIP di lingkungan

Pemerintah Kota Sawahlunto.

- (4) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto melakukan koordinasi, pembinaan, dan pemantauan penerapan Aplikasi E-SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

## BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan akibat Implementasi Sistem Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto dan sumber-sumber lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto


Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 3| Mei 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO

ALI YUSUF



Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal

3!

Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

BERITA

DAERAH

KOTA

SAWAHLUNTO

TAHUN

2017

NoMorR

26

k

:

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR :

26

TAHUN 2017

TANGGAL

:

3l MEI2017

TENTANG

:

IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KINERJA YANG TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

## IL PENGERTIAN

Implementasi Sistem Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto merupakan terintegrasinya Dokumen SAKIP Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Dokumen SAKIP seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto melalui aplikasi E-SAKIP yang berbasis teknologi informasi.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Impelementasi Sistem Pelaporan yang Terintegrasi ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan aplikasi E-SAKIP.
2. Implementasi Sistem Pelaporan yang Terintegrasi bertujuan :
- a. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto: dan
- b. Untuk mempermudah penyajian informasi tentang penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto.

## III. POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Pembangunan Aplikasi Pelaporan Yang Terintegrasi terkait dengan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

## A. PERENCANAAN KINERJA

## 1. RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5

k

(lima) tahunan yang berisi visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

## 2. RENSTRA

Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Komponen Rencana Kinerja meliputi :

## a. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

## b. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

## c. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

## d. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok :

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan lain sebagainya.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. 2.
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.Outcomes merupakan ukuran seberapajauh setiap produk/jasa dapat memenuhi dan harapan masyarakat. 3.
4. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. 4 .
5. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja di setiap indikator dalam suatu kegiatan. 5.

## 3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjiaj Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcomes) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

## PENGUKURAN KINERJA B.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang saat ini terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

## PELAPORAN KINERJA .

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengkuran kinerja.

## EVALUASI KINERJA D.

Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil kinerja organisasi

## CAPAIAN KINERJA E.

Capaian kinerja dapat dinilai dengan skala pengkuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan reward-punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir,
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada),
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan,
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

## TEKNIS APLIKASI PELAPORAN TERINTEGRASI F.

Dalam Sistem Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Dalam Sistem Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi berpedoman pada :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Organisasi Perangkat Daerah menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis ini akan menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Dengan telah disusunnya Rencana Strategis OPD, maka OPD juga sekaligus menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
4. Dokumen pelaksanaan anggaran tersebut menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
7. S5. Dalam menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama.
8. . OPD juga melakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. 6.
9. . Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dan Rencana Strategis OPD. 7.
10. . OPD menyusun Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan dimana bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8.
11. . Laporan Kinerja tahunan OPD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 9.
12. 10.Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan OPD disusunlah Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota.
13. l11l.Laporan Kinerja Tahunan yang telah disusun dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kota dan hasil reviu tersebut dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Inspektorat.
14. 12.Laporan Kinerja Tahunan yang telah direviu oleh Inspektorat dikirimkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 3