PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 60 Tahun 2016 tentang PEMBENTUI{AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN PADA DINAS PETERNAI{AN DAN KESEHATAN HEWAN I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NoMo"#;ffirN 2016 TENTANG
PEMBENTUI{AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN PADA DINAS PETERNAI{AN DAN KESEHATAN HEWAN I(ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ' peter.rakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten situbondo di bidang pemotongan hewan dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal g peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor g Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Pasal 27 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Keda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sitlbondo;
- 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19so tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19s0 Nomor rg , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4Ll sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 196s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3O);
2
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2Ol3 tentang Perlindungan dan Per.rberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a33);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9\;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OOg tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor Ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia lrlomor 3253); 9.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 10.
3
11. Peraturan Pemerintah Ncmor 22 TaLrun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10O Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor a|9fl; t2.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2oo3 tentang Weweitang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegarvai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2oo9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor L6fl; 13.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemasukan ternak dan f atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zcna dalam suatu negara asal pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857); 14.
5. Peraturan Pemerintah Repubtik Indonesia Nomor 1g Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot6 Nomor rr4, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 15.
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/ Perme ntan f OT.0 IO I I I 20 t6 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten lKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 76.
- L7. Keputusan Menteri pertanian Nomor 413/Kpts/TN.31olT I t992 tentang pemotongan Hewan Potong dan penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
18. Keputusan Menteri pertanian Nomor : 13/Permentan/or. 1 40 I t l2oro tentang Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting plant);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor g Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2ot6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daereih Kabupaten situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati situbondo Nomor 60 rahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Keda Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten situbondo.
MEMUTUSI(AN :
MENCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN PADA DINAS PETERNAI(AN DAN KESEHATAN HEWAN I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB II - PEMBENTUI(AN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentrrk Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.
KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal B
- uPT Pasar Hewan berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan di bidang pengelolaan pasar hewan. (1)
- UPT Pasar Hewan dipimpin oleh seorang Kepala upr Pasar Hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan. (2)
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
uPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan pasar hewan.
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Pasar Hewan menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan, pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pasar hewan;
- a. pelaksanaan urusan umurn, keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, retribusi termasuk di dalamnya penerimaan, pencatatan dan penyetoran hasil retribusi serta perhitungan potensi retribusi;
- d. pemeliharaan dan pengendalian ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar hewan;
- e. pemeriksaan bukti kepemilikrr r , ternak dan kesehatan ternak;
- f. pembinaan terhadap pelaku usalra di pasar hewan ;
- g. pelaksanaan mengeluarkan rt:komendasi pengiriman ternak di dalam dan/atau ke lLr;u- kabupatenlorovinsi;
- h. pengawasan dan perlinduflgir rr terhadap kesejahteraan hewan (Kesrawan);
- i. pengawasan dan pengendalian i,,'nyakit hewan menular;
- j. pengelolaan urusan ketatausalr,, rt,
- k. pelaksanakan tugas-tugas la ir '.'ang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tug. r j; rn fungsin r , r ; dan
1. pelaporan hasil pelaksanaan r i snya kepacla Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatar i , \van.
SUSUNAN ORGANI$.\SI
BAB IV - SUSUNAN ORGANI$.\SI
Pasal 6
- (1) Susunan organisasi uPT Pasar Her,r';,rr terdiri darr :
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsionrr i
- (2) Sub Bagian Tata usaha sebagr r:rnana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bert;,ngguog jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur organisasi UPT Pas, ir Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanlrrrn dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang ticirrl&lt; terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## PENJABARAN 'I'UGAS

## Bagian Kesatu Kepala UI)'f

## Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pasar Hervan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam

penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan pasar hewan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala IJPT Pasar Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan Pasar Hewan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pasar hewan secara profesional;
- c. pengkoordinasian rencana kegiatan masing-masing urusan teknis untuk ditetapkan sebagai rumusan program dan pengembangan UPT;
- d. pemberian arahan dan petunjuk teknis pengelolaan pasar hewan sebagai bahan penyusunan materi pembinaan;
- e. penjabaran dan penyebarluasan kebijakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan baik melalui surat edaran, nota dinas maupun media lain agar semua program dapat berjalan secara sinkron dan baik;
- f. pelaksanaan pembinaan fungsi terhadap pelaku pasar hewan secara umum;
- g. pemeliharaan dan pengendalian ketertiban keamanan dan kebersihan pasar hewan;
- h. penyusunan program, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penarikan retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (pAD);
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- i. pelaksanakan kegiatan ketatausahaan; dan

## Bagian Kedua

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- d. melaksanakan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor ;

- f. melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventarisasi perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

## BAB VI

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9

- Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari : (1)
- a. Jabatan Fungsional Keahlian;
- b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri. (2)
- Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. (3)
- Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan. (41
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarka.n kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (s)
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (6)

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## asal 1O

- Kepala UPT Pasar Hewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. (1)
- Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT Pasar Hewan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (21

- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan !arrg berlaku.

## BAB VIII

## TATA KERJA

## Pasal 1 1

- (1) Kepala UPT Pasar Hewan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Kepala UPT Pasar Hewan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Kepala UPT Pasar Hewan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya. (4)
5. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pasar Hewan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (s)
6. Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (6)
7. Kepala UPT Pasar Hewan mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7)

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2ol3 tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis pasar Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20t7.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Diundangkan di Situbondo pada tanggal

0 DEC 2010



BERITA DAERAH I(ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2Ot6 NOMOR gS

## LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

ranggar:J0DEC20i0

Nomor : ,Y Tahun 2016.

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN

## PADA DINAS PETERNAI(AN DAN KESEHATAN HEWAN I{ABUPATEN SITUBONDO


BUPATI SITUBONDO,