PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PESAWARAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dari Dinas menjadi Badan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas dipandangperlu menetapkanPeraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati PesawaranNomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pesawaran;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTabun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten PesawaranNomor 6 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupatenPesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten PesawaranTahun 2016 Nomor 18 Tambahan LembaranDaerahKabupaten PesawaranNomor 61);
18. Peraturan Bupati PesawaranNomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pesawaran(Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 16);
19. Peraturan BupatiPesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 88 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016Nomor 108);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PESAWARAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor16 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pesawaran, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1, angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Badan.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 2
- (1) Bupati atau Kepala Badan atas nama Bupati, dapat memberikan pengangsuran atau penundaan pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dimohonkan Wajib Pajak.
Pasal 3
- (1) Bupati atau Kepala Badan atas nama Bupati, dapat memberikan pengangsuran atau penundaan pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dimohonkan Wajib Pajak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran Utang Pajak.
3. Ketentuan Pasal 7, huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan :
- a. satu permohonan untuk satu objek pajak;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahsa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
- c. mencantumkan :
4. c1. jumlah Utang Pajak yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya, masa angsuran dan besarnya jumlah angsuran; atau
5. c2. jumlah Utang Pajak yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa.
- e. diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya;
- f. tidak memiliki tunggakan sejenis tahun sebelumnya;
- g. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
4. Ketentuan Pasal 8, ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan
- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran dan penundaan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Ketentuan Pasal 10, ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
Pasal 5
- (4) Dalam hal permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu pengangsuran atau penundan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan besarnya pembayaran pengangsuran atau penundaan pembayaran ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 6.
Pasal 7
Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan :
- a. satu permohonan untuk satu objek pajak;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahsa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
- c. mencantumkan :
4. c1. jumlah Utang Pajak yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya, masa angsuran dan besarnya jumlah angsuran; atau
5. c2. jumlah Utang Pajak yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa.
- e. diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya;
- f. tidak memiliki tunggakan sejenis tahun sebelumnya;
- g. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
Pasal 8
- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan
Pasal 9
- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran dan penundaan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Pasal 10
- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu pengangsuran atau penundan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan besarnya pembayaran pengangsuran atau penundaan pembayaran ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 6.
7. Ketentuan Pasal 15, ayat (1) huruf a dan huruf c diubah dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2) dilakukan dengan prosedur :
Pasal 15
- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2) dilakukan dengan prosedur :
- a. Kepala Badan memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
- b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kepala Badan atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran pajak berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Badan atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran pajak secara jabatan dengan ketentuan :
- a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
- b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Penetapan: Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal 22 Pebruari 2017

Penandatangan: BUPATI PESAWARAN, dto DENDI RAMADHONA K.

Penetapan: Diundangkan di Gedong Tataan Pada tanggal 22 Pebruari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto ## KESUMA DEWANGSA BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 136

Penandatangan: Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002