PERATURAN BUPATI SANGGAU Nomor 19 Tahun 2017 tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS (berlaku 5 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peratu.ran Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kaiimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peratu.ran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kata;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Pembuatan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.
Pasal 4
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kaiimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peratu.ran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kata;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Pembuatan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.
Pasal l
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Penetapan: Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 5 Mei 2017 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HAD!

Penetapan: Diundangkan di Sanggau pada tanggal 5 Mei 2017 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ## A. L. LEYSANDRI BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 19

Distribusi: Salinan ses dengan aslinya

Penandatangan: KEPALABAG HUKUM DAN HAM p NIP. 19700223 199903 1 002 ## LAMPIRAN PERATURAN BUPAT SANGGAU NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG : SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS ## BAB I PENDAHULUAN ## A. Latar Belakang Sebagaimana amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinarnis dilak.sanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Ketersediaan arsip d.igunakan untuk kegiatan operasional manajemen pencipta arsip dan layanan publik. Untuk itu diperlukan adanya sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, arsip dinamis pada prinsipnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali yang dinyatakan tertutup, sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa "pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi pengguna arsip yang berhak". Arsip dinamis sebagai salah satu sumber informasi publik adalah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa "setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik". Hal ini sejalan dengan konsideran menimbang UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menguraikan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia, merupakan salah satu ciri penting negara demok.ratis, dan sekaligus merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Sebagai salah satu surnber informasi, arsip harus mudah diakses oleh publik, namun untuk pertimbangan keamanan dan melindungi fisik arsip maka perlu diatur ketentuan tentang pengamanan dan akses arsip dinamis. Pengaturan pengamanan dan akses tersebut untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak dan mengatur kebebasan orang lain dalam rangka untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan negara dan ketertiban umurn dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Mengingat pentingnya klasifikasi keamanan dan akses terhadap arsip dinamis, maka Arsip Nasional Republik Indonesia {ANRI) menyusun pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi pencipta arsip, dalam mengelola arsip dinamis sesuai kaidah kearsipan dan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. ## B. Maksud dan Tujuan Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dina.mis dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pencipta arsip dalam membuat klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, dengan tujuan: - I. Melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas clan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi; 2. Mengatur akses arsip dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah. ## C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis memuat ketentuan sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pembuatan Klasifikasi Keamanan dan Penentuan Hak Akses Arsip Dinamis; 3. Tata Cara Pembuatan Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. ## D. Pengertian - I. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan. 2. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip. 3. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya. 4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 6. Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis. 7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 8. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamata.n bangsa. 9. 10.Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. 9. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum. 11. 11.Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. 12. 12.Tingkat klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah pengelompokkan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalarnnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak. ## BAB II KETENTUAN UMUM - A. Kebijakan Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis harus ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. Pencipta Arsip yang dimaksud adalah lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan. - B. Prinsip Dasar Klasifikasi Keamanan Arsip Dina.mis Prinsip dasar dalam penetapan klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah: - I. Memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul apabila informasi yang terdapat dalam arsip dinamis d.isalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah; ## C. Prinsip Dasar Akses Arsip Dinamis 2. Pengklasifikasian keamanan arsip dinamis harus dituangkan dalam suatu ketetapan pimpinan berupa pemyataan tertulis yang disertai alasan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tingkat klasifikasi. Prinsip dasar dalam penetapan hak akses arsip dinamis adalah: - I. Pengaksesan arsip dinamis hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses; 2. Pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi; dan 3. Pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat mengakses arsip yang d.ibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang. ## BAB III ## TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP Kegiatan membuat klasifikasi keamanan dan menentukan hak ak:ses arsip dinamis berada pada lingkup penciptaan dan penggunaan arsip yang dalam penyusunannya harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: identifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi unit kerja dalam organisasi, analisis job description serta analisis risiko, sehingga &lt;la.pat ditentukan kategori klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis. ## A. Identifikasi Ketentuan Hukum Dalam identifikasi ketentuan hukum yang menjad.i pedoman utama adalah: 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah d.iubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 4. Peraturan perundang-undangan sektor pencipta arsip yang terkait dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. ldentifikasi ketentuan hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar penentuan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, seperti yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (I): 2. Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat: - a. menghambat proses penegakan hukum; - b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional; - f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; - g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; - h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan 1. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan." Pasal 44 ayat (2): - Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik Pasal 17: - "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik", kecuali: - a. Inforrnasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Inforrnasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; - 2) Mengungkapkan identitas inforrnan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; - 3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan / a tau keluarganya; dan / a tau - 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ a tau prasarana penegak hukum. - b. Inforrnasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Inforrnasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan ctiberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: - 1) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negen; - 2) Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; - 3) Jumlah, komposisi, disposisi, atau ctislokasi kekuatan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan keamanan negara serta rencana pengembangannya; dan dan - 4) Gambar, peta, dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; - 5) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara Jain terbatas pada segala tindakan dan/ atau indikasi negara terse but yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; - 6) Sistem persandian negara; dan/ a tau - 7) sistem intelijen negara. - d. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: - 1) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; - 2) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; - 3) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainnya; - 5) Rencana awal investasi asing; - 4) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; - 6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuanganlainnya; dan/atau - 7) Hal-ha! yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. - 1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasional; - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: - 2) Korespondensi diplomatik antarnegara; - 3) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau - 4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. - g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: - 1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga; - 2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; - 3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; - 4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ a tau - 5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pend.idikan nonformal. - i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 3. Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27: - (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mend.istribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ a tau membuat dapat diaksesnya Informasi - Elektronik clan/ atau Dokumen Elektronik yang mem~liki muatan yang melanggar kesusilaan

Distribusi: - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / a tau membuat dapat diaksesnya infonnasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Distribusi: - (3) Setiap Orang dengan sengaja clan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Distribusi: - (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal29: - Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Infonnasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi." Pasal 30: - (I) Setiap Orang dengan sengaja dan tan pa hak a tau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Jnfonnasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik. - (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. ## Pasal 31: - (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. - (2) Setiap Orang dengan senga.ja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sister Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian lnformasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan UndangUndang. - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Undang-Undang. ## Pasal 32: - (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Jnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/ a tau Dokumen Elektronik kepada Si stem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. - (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. ## Pasal 35: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipuJasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik." ## PasaJ 36 'Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain." Pasal 37 "Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud daJam Pasal 27 sampai dengan PasaJ 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia." 4. PasaJ 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PasaJ 3 huruf d "menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi 5. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan Pasal 7 2. Setiap Orang berhak untuk mendapatkan infonnasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab." PasaJ 8 Setiap Orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan." ## Pasal 168: - (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien 2. diperlukan informasi kesehatan. - (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor. - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 169 upaya untuk kepada masyarakat kesehatan daJam Pemerintah memberikan kemudahan memperoleh akses terhadap informasi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat." - (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: ## PasaJ 189 ayat (2): - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan; - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ a tau dokumen Iain ten tang tindak pidana di bidang kesehatan; - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; 6. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang­ Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 18: - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan. - (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/ merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. - (2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya. - 3) Ketentuan mengenai pencatatan/ perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ## Pasal 20: Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting menyangkut: - a. Keamanan negara; - b. Keselamatan jiwa manusia dan harta benda; - c. Bencana alam; - d. Marabahaya, dan atau Pasal 40: - e. Wabah penyakit. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk a papun." Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan kegiatan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku". Pasal 42: ## Pasal 41:

Distribusi: - (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jasa telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

Penandatangan: - a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;

Distribusi: - (2) Untuk keperluan proses pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam infonnasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: - b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang­Undang yang berlaku. - (3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ## Pasal 43: Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasatelekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40. ## Pasal 2: 7. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ten tang Rahasia Dagang "Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum". ## Pasal 3: - a. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. - c. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. - b. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. - d. lnformasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. 5. Setelah melakukan identifikasi terhadap ketentuan hukum yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan analisis job description pada masingmasing jabatan. - B. Analisis Fungsi Unit Kerja dalam Organisasi dan Job Description. 1. Analisis Fungsi Unit Kerja dalam Organisasi. 8. Analisis fungsi dalam organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang menjalankan fungsi baik subtantif maupun fasilitatif dengan tujuan untuk menentukan fungsi strategis dalam organisasi. Fungsi substantif atau utama adalah kelompok kegiatan utama suatu organisasi sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi fasilitatif adalah kelompok kegiatan pendukung yang terdapat pada setiap organisasi misalnya sekretariat, keuangan, kepegawaian, dan lain-lain. Conteh arsip yang dihasilkan berdasarkan analisis fungsi substantif yang mempunyai nilai strategis bagi individu, masyarakat, organisasi, dan negara antara lain:

Penandatangan: - a. Dalam struktur organisasi Kementerian Pertahanan terdapat Badan Sarana Pertahanan. Salah satu fungsi Badan Sarana Pertahanan adalah di bidang pengelolaan sarana pertahanan. Kegiatan yang tercipta dari fungsi pengelolaan sarana pertahanan antara lain pengadaan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, sertifikasi kelaikan, kodefikasi materiil, dan pengelolaan aset/barang milik negara di bidang pertahanan. Untuk kegiatan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, contoh arsip yang dihasilkan adalah ketersediaan suku cadang peralatan pertahanan dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan analisis fungsi, arsip dari kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia, karena kegiatan tersebut mempunyai nilai strategis bagi negara.

Penandatangan: - b. Dalam struktur organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat Badan Geologi. Salah satu fungsi Badan Geologi adalah mengungkap potensi geo-resources (sumber daya geologi) yang terdapat di suatu wilayah di Indonesia, seperti: migas, panas bu.mi, mineral dan air tanah, serta potensi geologi lainnya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Geologi mempunyai kegiatan pemetaan terhadap potensi sumber daya geologi. Kegiatan tersebut menghasilkan arsip berupa nama, luas wilayah, jumlah penduduk wilayah tersebut beserta peta. Berdasarkan analisis fungsi, arsip dari kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia, karena kegiatan tersebut mempunyai nilai strategis bagi negara.

Penandatangan: - c. Salah satu unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah menjaga keamanan informasi. Arsip yang dihasilkan dari fungsi tersebut antara lain arsip yang berhubungan dengan daftar situs di internet terkait dengan jaringan teroris di Solo yang harus diblokir sehingga arsip yang tercipta dari fungsi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia, karena kegiatan tersebut terkait dengan keamanan nasional. Analisis Fungsi dari unit kerja dalarn organisasi dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: Tabel I. Contoh Analisis Fungsi Unit Kerja Dalam Organisasi | No. | Unit Keria | Fun i | Kesiatan | Arsio Tercipta | | |-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

Penandatangan: | 1 | Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan | Melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan | 1. Pengadaan jasa konstruksi & sarana pertahanan 2. Sertifikasi kelaikan 3. Kodefikasi Materiil 4. Pengelolaan asset /barang milik negara di bidang pertahanan | Arsip tentang ketersediaan suku cadang peralatan pertahanan | Dipertimbang kan rahasia |

Penandatangan: | 2 | Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Mengungkap potensi geo- resources (sumber daya geologi) yang terdapat di suatu wilayah di Indonesia | 1. Pemetaan migas 2. Permetaan panas bumi 3. Pemetaan mineral 4. Pemetaan air tanah | Arsip tentang nama, luas, jumlah penduduk beserta peta wilayah tersebut | Dipertimbang kan rahasia |

Penandatangan: | 3 | Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Menjaga keamanan informasi | Memblokir situs yang mengandung SARA, Porno, dan yang dapat mengganggu keamanan negara | Arsip yang berhubungan dengan daftar situs di internet yang terkait dengan jaringan teroris di Solo yang harus diblokir | Dipertimbang kan rahasia | Conteh arsip berdasarkan fungsi fasilitatif yang mempunyai nilai strategis bagi individu, masyarakat, organisasi, dan negara antara lain: - a. Unit kepegawaian, dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan pegawai, unit kepegawalan melaksanakan kegiatan penyusunan personal file diantaranya meliputi disiplin pegawai, DP3, dan lain-lain. Arsip yang tercipta dari kegiatan ini dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia karena mempunyai nilai bagi individu pegawai yang bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap masalah privacy. - b. Unit keuangan, dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi yaitu pengelolaan perbendaharaan, diantaranya melakukan kegiatan adrninistrasi pembayaran gaji. Arsip yang dihasilkan diantaranya adalah daftar gaji, daftar potongan gaji pegawai, dan lain-lain yang dapat dipertimbangkan arsip rahasia karena mempunyai nilai bagi individu pegawai dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap masalah privacy. ## 2. Uraian Jabatan (Job Description) - Selain analisis fungsi unit organisasi, perlu didukung adanya analisis sumber daya manusia sebagai penanggung jawab dan pengelola melalui analisis job description. Job description (uraian jabatan) adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang diuraikan berdasarkan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam struktur organisasi. Uraian Jabatan berbentuk dokumen formal yang berisi ringkasan tentang suatu jabatan untuk membedakan jabatan yang satu dengan jabatan yang lain dalam suatu organisasi. Uraian jabatan disusun dalam suatu format yang terstruktur sehingga informasi mudah d.ipahami oleh setiap pihak yang berkaitan di dalam organisasi. Pada hakikatnya, uraian jabatan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, dimana suatu jabatan dijelaskan dan diberikan batasan. - a. ldentifikasi Jabatan, berisi informasi tentang nama jabatan dan bagian dalarn suatu organisasi; Hal-ha! yang harus diperhatikan dalam Uraian Jabatan meliputi: - b. Fungsi Jabatan berisi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal I diberlakukan bagi semua perangkat daerah selaku pencipta arsip sebagai panduan dalam memberikan akses dan layanan arsip dinamis kepada publik sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 5 Mei 2017 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HAD!

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 5 Mei 2017 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


## A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan ses dengan aslinya

KEPALABAG HUKUM DAN HAM


p

NIP.

19700223 199903 1 002

## LAMPIRAN PERATURAN BUPAT SANGGAU

NOMOR

19 TAHUN 2017

TENTANG

: SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinarnis dilak.sanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Ketersediaan arsip d.igunakan untuk kegiatan operasional manajemen pencipta arsip dan layanan publik. Untuk itu diperlukan adanya sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, arsip dinamis pada prinsipnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali yang dinyatakan tertutup, sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa "pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi pengguna arsip yang berhak". Arsip dinamis sebagai salah satu sumber informasi publik adalah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa "setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik". Hal ini sejalan dengan konsideran menimbang UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menguraikan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia, merupakan salah satu ciri penting negara demok.ratis, dan sekaligus merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik.

Sebagai salah satu surnber informasi, arsip harus mudah diakses oleh publik, namun untuk pertimbangan keamanan dan melindungi fisik arsip maka perlu diatur ketentuan tentang pengamanan dan akses arsip dinamis. Pengaturan pengamanan dan akses tersebut untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak dan mengatur kebebasan orang lain dalam rangka untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan negara dan ketertiban umurn dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Mengingat pentingnya klasifikasi keamanan dan akses terhadap arsip dinamis, maka Arsip Nasional Republik Indonesia {ANRI) menyusun pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi pencipta arsip, dalam mengelola arsip dinamis sesuai kaidah kearsipan dan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dina.mis dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pencipta arsip dalam membuat klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, dengan tujuan:

- I. Melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas clan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi;
2. Mengatur akses arsip dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tata Cara Pembuatan Klasifikasi Keamanan dan Penentuan Hak Akses Arsip Dinamis;
3. Tata Cara Pembuatan Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

## D. Pengertian

- I. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
2. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
3. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamata.n bangsa.
9. 10.Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
9. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
11. 11.Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
12. 12.Tingkat klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah pengelompokkan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalarnnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.

## BAB II KETENTUAN UMUM

- A. Kebijakan Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis harus ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. Pencipta Arsip yang dimaksud adalah lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan.
- B. Prinsip Dasar Klasifikasi Keamanan Arsip Dina.mis

Prinsip dasar dalam penetapan klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah:

- I. Memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul apabila informasi yang terdapat dalam arsip dinamis d.isalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah;

## C. Prinsip Dasar Akses Arsip Dinamis

2. Pengklasifikasian keamanan arsip dinamis harus dituangkan dalam suatu ketetapan pimpinan berupa pemyataan tertulis yang disertai alasan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tingkat klasifikasi.

Prinsip dasar dalam penetapan hak akses arsip dinamis adalah:

- I. Pengaksesan arsip dinamis hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses;
2. Pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi; dan
3. Pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat mengakses arsip yang d.ibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

## BAB III

## TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP

Kegiatan membuat klasifikasi keamanan dan menentukan hak ak:ses arsip dinamis berada pada lingkup penciptaan dan penggunaan arsip yang dalam penyusunannya harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: identifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi unit kerja dalam organisasi, analisis job description serta analisis risiko, sehingga &lt;la.pat ditentukan kategori klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis.

## A. Identifikasi Ketentuan Hukum

Dalam identifikasi ketentuan hukum yang menjad.i pedoman utama adalah:

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah d.iubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Peraturan perundang-undangan sektor pencipta arsip yang terkait dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

ldentifikasi ketentuan hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar penentuan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, seperti yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (I):
2. Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:
- a. menghambat proses penegakan hukum;
- b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
- c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
- h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
1. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan."

Pasal 44 ayat (2):

- Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik

Pasal 17:

- "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik", kecuali:
- a. Inforrnasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Inforrnasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
- 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- 2) Mengungkapkan identitas inforrnan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- 3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan / a tau keluarganya; dan / a tau
- 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ a tau prasarana penegak hukum.
- b. Inforrnasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Inforrnasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan ctiberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
- 1) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negen;
- 2) Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
- 3) Jumlah, komposisi, disposisi, atau ctislokasi kekuatan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan keamanan negara serta rencana pengembangannya; dan dan
- 4) Gambar, peta, dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
- 5) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara Jain terbatas pada segala tindakan dan/ atau indikasi negara terse but yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
- 6) Sistem persandian negara; dan/ a tau
- 7) sistem intelijen negara.
- d. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- 1) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
- 2) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
- 3) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainnya;
- 5) Rencana awal investasi asing;
- 4) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
- 6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuanganlainnya; dan/atau
- 7) Hal-ha! yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- 1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasional;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
- 2) Korespondensi diplomatik antarnegara;
- 3) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
- 4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- 1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
- 2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
- 3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- 4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ a tau
- 5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pend.idikan nonformal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
3. Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27:
- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mend.istribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ a tau membuat dapat diaksesnya Informasi
- Elektronik clan/ atau Dokumen Elektronik yang mem~liki muatan yang melanggar kesusilaan
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / a tau membuat dapat diaksesnya infonnasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja clan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal29:

- Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Infonnasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi." Pasal 30:
- (I) Setiap Orang dengan sengaja dan tan pa hak a tau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Jnfonnasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

## Pasal 31:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan senga.ja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sister Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian lnformasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan UndangUndang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.

## Pasal 32:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Jnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/ a tau Dokumen Elektronik kepada Si stem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

## Pasal 35:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipuJasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

## PasaJ 36

'Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain." Pasal 37

"Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud daJam Pasal 27 sampai dengan PasaJ 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia."

4. PasaJ 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PasaJ 3 huruf d

"menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

5. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan Pasal 7
2. Setiap Orang berhak untuk mendapatkan infonnasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab." PasaJ 8

Setiap Orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan."

## Pasal 168:

- (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien
2. diperlukan informasi kesehatan.
- (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 169

upaya untuk kepada masyarakat kesehatan daJam Pemerintah memberikan kemudahan memperoleh akses terhadap informasi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat."

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

## PasaJ 189 ayat (2):

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ a tau dokumen Iain ten tang tindak pidana di bidang kesehatan;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
6. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang­ Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 18:
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/ merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
- (2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
- 3) Ketentuan mengenai pencatatan/ perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 20:

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting menyangkut:

- a. Keamanan negara;
- b. Keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. Bencana alam;
- d. Marabahaya, dan atau

Pasal 40:

- e. Wabah penyakit.

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk a papun."

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan kegiatan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku". Pasal 42:

## Pasal 41:

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jasa telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- (2) Untuk keperluan proses pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam infonnasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang­Undang yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 43:

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasatelekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.

## Pasal 2:

7. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ten tang Rahasia Dagang

"Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum".

## Pasal 3:

- a. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- c. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- b. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- d. lnformasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
5. Setelah melakukan identifikasi terhadap ketentuan hukum yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan analisis job description pada masingmasing jabatan.
- B. Analisis Fungsi Unit Kerja dalam Organisasi dan Job Description.
1. Analisis Fungsi Unit Kerja dalam Organisasi.
8. Analisis fungsi dalam organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang menjalankan fungsi baik subtantif maupun fasilitatif dengan tujuan untuk menentukan fungsi strategis dalam organisasi. Fungsi substantif atau utama adalah kelompok kegiatan utama suatu organisasi sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi fasilitatif adalah kelompok kegiatan pendukung yang terdapat pada setiap organisasi misalnya sekretariat, keuangan, kepegawaian, dan lain-lain.

Conteh arsip yang dihasilkan berdasarkan analisis fungsi substantif yang mempunyai nilai strategis bagi individu, masyarakat, organisasi, dan negara antara lain:

- a. Dalam struktur organisasi Kementerian Pertahanan terdapat Badan Sarana Pertahanan. Salah satu fungsi Badan Sarana Pertahanan adalah di bidang pengelolaan sarana pertahanan. Kegiatan yang tercipta dari fungsi pengelolaan sarana pertahanan antara lain pengadaan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, sertifikasi kelaikan, kodefikasi materiil, dan pengelolaan aset/barang milik negara di bidang pertahanan. Untuk kegiatan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, contoh arsip yang dihasilkan adalah ketersediaan suku cadang peralatan pertahanan dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan analisis fungsi, arsip dari kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia, karena kegiatan tersebut mempunyai nilai strategis bagi negara.
- b. Dalam struktur organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat Badan Geologi. Salah satu fungsi Badan Geologi adalah

mengungkap potensi geo-resources (sumber daya geologi) yang terdapat di suatu wilayah di Indonesia, seperti: migas, panas bu.mi, mineral dan air tanah, serta potensi geologi lainnya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Geologi mempunyai kegiatan pemetaan terhadap potensi sumber daya geologi. Kegiatan tersebut menghasilkan arsip berupa nama, luas wilayah, jumlah penduduk wilayah tersebut beserta peta. Berdasarkan analisis fungsi, arsip dari kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia, karena kegiatan tersebut mempunyai nilai strategis bagi negara.

- c. Salah satu unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah menjaga keamanan informasi. Arsip yang dihasilkan dari fungsi tersebut antara lain arsip yang berhubungan dengan daftar situs di internet terkait dengan jaringan teroris di Solo yang harus diblokir sehingga arsip yang tercipta dari fungsi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia, karena kegiatan tersebut terkait dengan keamanan nasional.

Analisis Fungsi dari unit kerja dalarn organisasi dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Tabel I. Contoh Analisis Fungsi Unit Kerja Dalam Organisasi

| No. | Unit Keria | Fun i | Kesiatan | Arsio Tercipta | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan | Melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan | 1. Pengadaan jasa konstruksi & sarana pertahanan 2. Sertifikasi kelaikan 3. Kodefikasi Materiil 4. Pengelolaan asset /barang milik negara di bidang pertahanan | Arsip tentang ketersediaan suku cadang peralatan pertahanan | Dipertimbang kan rahasia |
| 2 | Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Mengungkap potensi geo- resources (sumber daya geologi) yang terdapat di suatu wilayah di Indonesia | 1. Pemetaan migas 2. Permetaan panas bumi 3. Pemetaan mineral 4. Pemetaan air tanah | Arsip tentang nama, luas, jumlah penduduk beserta peta wilayah tersebut | Dipertimbang kan rahasia |
| 3 | Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Menjaga keamanan informasi | Memblokir situs yang mengandung SARA, Porno, dan yang dapat mengganggu keamanan negara | Arsip yang berhubungan dengan daftar situs di internet yang terkait dengan jaringan teroris di Solo yang harus diblokir | Dipertimbang kan rahasia |

Conteh arsip berdasarkan fungsi fasilitatif yang mempunyai nilai strategis bagi individu, masyarakat, organisasi, dan negara antara lain:

- a. Unit kepegawaian, dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan pegawai, unit kepegawalan melaksanakan kegiatan penyusunan personal file diantaranya meliputi disiplin pegawai, DP3, dan lain-lain. Arsip yang tercipta dari kegiatan ini dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia karena mempunyai nilai bagi individu pegawai yang bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap masalah privacy.
- b. Unit keuangan, dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi yaitu pengelolaan perbendaharaan, diantaranya melakukan kegiatan adrninistrasi pembayaran gaji. Arsip yang dihasilkan diantaranya adalah

daftar gaji, daftar potongan gaji pegawai, dan lain-lain yang dapat dipertimbangkan arsip rahasia karena mempunyai nilai bagi individu pegawai dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap masalah privacy.

## 2. Uraian Jabatan (Job Description)

- Selain analisis fungsi unit organisasi, perlu didukung adanya analisis sumber daya manusia sebagai penanggung jawab dan pengelola melalui analisis job description. Job description (uraian jabatan) adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang diuraikan berdasarkan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam struktur organisasi.

Uraian Jabatan berbentuk dokumen formal yang berisi ringkasan tentang suatu jabatan untuk membedakan jabatan yang satu dengan jabatan yang lain dalam suatu organisasi. Uraian jabatan disusun dalam suatu format yang terstruktur sehingga informasi mudah d.ipahami oleh setiap pihak yang berkaitan di dalam organisasi. Pada hakikatnya, uraian jabatan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, dimana suatu jabatan dijelaskan dan diberikan batasan.

- a. ldentifikasi Jabatan, berisi informasi tentang nama jabatan dan bagian dalarn suatu organisasi;

Hal-ha! yang harus diperhatikan dalam Uraian Jabatan meliputi:

- b. Fungsi Jabatan berisi penjelasan tentang kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi;
- c. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan, bagian ini merupaka