PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERJ SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG (berlaku 5 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERJ SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa guna memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka Iebih meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa untuk Iebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kata Bitung, perlu diatur kembali pemberian tambahan penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan pimpinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
4. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor II Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 20 I 5.
12. Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BITUNG
Pasal 2
Tujuan dari Pemberian TPP adalah :
- a. Memotivasi PNS untuk bekerja lebih giat dan profesional;
- b. Memotivasi PNS yang bekerja melampaui beban kerja normal;
- c. Meningkatkan kinerja pegawai negeri untuk bekerja melebihi tugas pokok dan fungsi;
- d. Memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi PNS yang bekerja didaerah yang memiliki kesulitan tinggi dan ditempatkan didaerah terpencil; dan
- e. Meningkatkan kesejahteraan PNS.
BAB lII - BESARAN JUMLAH DAN JENIS TPP
Pasal 3
Besaran jumlah dan jenis TPP bagi PNS di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja tidak sama, disesuaikan dengan beban kerja dan tempat bertugas sebagairnana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB JV KRITERlA DAN TATA CARA PEMBAYARAN TPP

## Pasal 4

- (I) Kriteria Pembayaran TPP mengacu pada Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :
- a. TPP diberikan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas;
- b. TPP diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal; dan
- c. TPP diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 5

Tata Cara Pembayaran TPP adalah sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas dibayarkan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai setiap bulannya dalam pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja;
- b. TPP berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas dapat dibayarkan kepada PNS berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Bitung; dan
- c. Bagi PNS yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan meliputi :
- J. 3 (tiga) kali terlambat setelah ape! pagi selesai dilaksanakan;
2. 3 (tiga) kali pulang sebelum selesai jam kerja;
3. 1 (satu) kali terlambat dan 2 (dua) kali pulang sebelum selesai jam kerja, begitu pula berlaku sebaliknya; dan
4. 2 (dua) kali terlambat dan 1 (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja, begitu pula berlaku sebaliknya;
8. maka TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Tempat Bertugas Pegawai tersebut tidak dibayarkan 1 (satu) hari kerja.
- d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, besaran TPP dibayarkan berdasarkan nilai TPP dibagi jumlah hari kehadiran PNS;
- e. Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja bagi setiap PNSD Wajib melampirkan Uraian Pekerjaan setiap hari selama 1 (satu) bulan yang diketahui dan diotorisasi oleh atasan langsung;
- f. TPP berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas tidak dibayarkan apabila PNS tersebut berada dalam status tugas belajar, cuti, ijin, sakit dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya;
- g. Bagi PNS yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung dan Instansi Vertikal diwilayah Pemerin tah Kota Biturig, diberikan TPP berdasarkan beban kerja, dan pembiayaannya dianggarkan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kota Bitung; dan
1. Pembayaran TPP setiap bulannya me mgacuh pada surat rekomendasi kehadiran PNS yang dike1uarkan oJ .eh Sadan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung.
14. h, TPP berdasarkan beban kerja tidak diba yarkan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima pernbayairan Tunjangan Profesi Guru dari Pemerintah Pusat.

## Pasal 6

Apabila terjadi mutasi jabatan dan/atau pembayaran TPP diatur sebagai berikut : perpindahan tempat tugas maka

- a. Surat Keputusan Walikota/Nota Dinas/Surat Perintah Togas tentang mutasi jabatan dan/atau perpindahan tempat tugas dilaksanakan pada tanggal 1-15 bulan berjalan maka TPP dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja baru;
- b. Surat Keputusan Walikota/Nota Dinas/Surat Perintah Togas tentang mutasi jabatan dan/ a tau perpindahan tern pat tugas dilaksanakan pada tanggal 16-31 bulan berjalan maka TPP dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja lama.

## BABY PEMB!AYAAN TPP

## Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
- (2) TPP bukan merupakan Hak dari PNS yang wajib diterima setiap bulannya, apabila kemampuan Keuangan Daerah sudah tidak lagi memungkinkan, Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menghentikan pembayaran TPP bagi seluruh PNS.

## BABVl KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pernberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundan.gan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung Pada Tanggal 5 Januari 2015


HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 5 Januari 2015


Drs. EDISON HUMIANG. M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 1