PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 03 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZXNAN BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, dan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum dibidang penanaman modal, . maka perlu melakukan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
Mengingat
:
1.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pematangsiantar dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kewenangan adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
5. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatangannya atas nama pemberi wewenang oleh Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiscal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Izin adalah legalitas kegiatan usaha yang diberikan kepada orang perorangan dan atau badan usaha yang beroperasi di wilayah Kota Pematangsiantar.
13. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
14. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
15. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
17. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi / operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
18. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi / operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan : , dalam rangka legalisasi " terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi / operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
21. Tenaga Keija Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekeija di wilayah Indonesia.
22. Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi keija TKA.
PENDELEGASIAN WEWENANG
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2
- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar diberi wewenang dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen dokumen perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal. dan menerbitkan
- (2) Layanan Perizinan Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. Izin Usaha;
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- d. Izin Usaha Perluasan;
- e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- f. Izin Usaha Perubahan;
- g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan.
- (3) Layanan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Asing (IMTA).
'
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 3
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinir dan menetapkan mekanisme dan prosedur perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal;
- b. mengkoordinir dan menetapkan kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menandatangani perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal;
- d. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang bersifat konkrit, mudah diukur, terbuka, ^ erjangkau, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki jangka waktu penyelesaian;
- e. mengkoordinir, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun-tertulis atas kelancaran proses perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal;
- f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal berkala kepada Walikota. secara
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 4
Jenis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang belum diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota, diberikan izin sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang...
1
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
8. Peraturan -Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan- Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BIDANG DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pematangsiantar dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kewenangan adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
5. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatangannya atas nama pemberi wewenang oleh Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiscal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Izin adalah legalitas kegiatan usaha yang diberikan kepada orang perorangan dan atau badan usaha yang beroperasi di wilayah Kota Pematangsiantar.
13. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
14. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
15. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
17. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi / operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
18. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi / operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan : , dalam rangka legalisasi " terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi / operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
21. Tenaga Keija Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekeija di wilayah Indonesia.
22. Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi keija TKA.
PENDELEGASIAN WEWENANG
- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar diberi wewenang dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen dokumen perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal. dan menerbitkan
- (2) Layanan Perizinan Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. Izin Usaha;
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- d. Izin Usaha Perluasan;
- e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- f. Izin Usaha Perubahan;
- g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan.
- (3) Layanan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Asing (IMTA).
'
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinir dan menetapkan mekanisme dan prosedur perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal;
- b. mengkoordinir dan menetapkan kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menandatangani perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal;
- d. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang bersifat konkrit, mudah diukur, terbuka, ^ erjangkau, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki jangka waktu penyelesaian;
- e. mengkoordinir, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun-tertulis atas kelancaran proses perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal;
- f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal berkala kepada Walikota. secara
Jenis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang belum diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota, diberikan izin sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan pendelegasian penandatanganan perizinan dan nonperizinan bidang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus tetap memperhatikan / mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan pihak dan / atau instansi terkait. ( 1) penanaman
- Pelaksanaan penerbitan perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap permohonan, pemberkasan, penomoran sampai dengan terbitnya izin bidang Penanaman Modal tetap dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. ( 2 )
i
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 2- 3 201) Pit. SEKRETAR1 S 15 A | .RAH. \_ KOTA PEMATANGSIANTAR , s ( A ? . mhS SIMANJUNTAK &amp; BERITA DAER ^ TI -KGjfA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR £ 3 ## BAB III ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ## Pasal 8

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Penetapan: Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal ?- 3 Tauuan