PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2014 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN-KEPULAUAN ARU (berlaku 4 Oktober 2011)
Pembukaan
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
'
Bea Perolehan Hak atas Tanah: dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB, |
- Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan , atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas. tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain,
3
- Surat Setoran Pajak Daerah untuk Bplra, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas '"Daerai atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan,
- Pejabat Pembuat Akta Tanah /Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau h, 4. Bangunan,
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah, 5.
- Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai.dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya, 6.
- Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak, 7.
- Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam tangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, 8
BABI'
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan . melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, | |
- b. prosedur pembayaran BPHTB:
- C. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB),
|
W41
Bb:
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan. Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang Selanjutnya disebut BPHTB
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen egal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain
'Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat :SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 'untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas 'Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan 'sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, -SSPD
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah: :
|
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai.dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya,
Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak:
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah,
RUANG LINGKUP
- -(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. E
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
- b. prosedur pembayaran BPHTB:
- C. prosedur penelitian Surat Setoran Daerah BPHTB (SSPD BPHTB):
Pajaie
- d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan: Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, :
- e. prosedur pelaporan BPHTB:
- f. prosedur penagihan: dan
- g. prosedur pengurangan.
Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/a: atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak. Kk
:|
Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak.terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
|Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
|Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala. Kantor Bidang P Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT. Haa
|
Prosedur pelaporan Bea 'berotenan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak. P
|Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPKD.
iProsedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
|Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
|
- a. fungsi pelayanan:
- b. fungsi data dan informasi, dan
- c. fungsi pembukuan dan pelaporan.
) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB sepcrti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.
Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek paiak.
- Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB ## BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
-Bagian Pertama
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
lil Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau | Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang | sesuai peraturan perundangan. :
- 12) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Pejabat Lelang melakukan penelitian atas | objek pajak yang haknya dialihkan. : |
-
Pasal 18
2. . Undang-Undang Nomor 40 Tahun. 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350), U
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), pa 4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 3
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 5.
|
-
6..
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang . Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), |
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Tn | | |
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri-Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan . Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, TN |
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan -Bangunan, Tn :
13. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM &amp; HAM/III/14 Tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian . Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru, | | ' |
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014:
'MEMUTUSKAN :
Menetapkan : | PEMUNGUTAN
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
KETENTUAN UMUM
|
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
'
Bea Perolehan Hak atas Tanah: dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB, |
- Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan , atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas. tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain,
3
- Surat Setoran Pajak Daerah untuk Bplra, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas '"Daerai atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan,
- Pejabat Pembuat Akta Tanah /Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau h, 4. Bangunan,
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah, 5.
- Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai.dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya, 6.
- Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak, 7.
- Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam tangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, 8
BABI'
RUANG LINGKUP
- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan . melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, | |
- b. prosedur pembayaran BPHTB:
- C. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB),
|
W41
Bb:
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan. Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang Selanjutnya disebut BPHTB
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen egal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain
'Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat :SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 'untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas 'Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan 'sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, -SSPD
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah: :
|
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai.dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya,
Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak:
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah,
RUANG LINGKUP
- -(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. E
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
- b. prosedur pembayaran BPHTB:
- C. prosedur penelitian Surat Setoran Daerah BPHTB (SSPD BPHTB):
Pajaie
- d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan: Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, :
- e. prosedur pelaporan BPHTB:
- f. prosedur penagihan: dan
- g. prosedur pengurangan.
Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/a: atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak. Kk
:|
Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak.terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
|Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
|Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala. Kantor Bidang P Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT. Haa
|
Prosedur pelaporan Bea 'berotenan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak. P
|Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPKD.
iProsedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
|Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
|
- a. fungsi pelayanan:
- b. fungsi data dan informasi, dan
- c. fungsi pembukuan dan pelaporan.
) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB sepcrti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.
Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek paiak.
- Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB ## BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
-Bagian Pertama
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
lil Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau | Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang | sesuai peraturan perundangan. :
- 12) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Pejabat Lelang melakukan penelitian atas | objek pajak yang haknya dialihkan. : |
-
- '1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
|
- 3 Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran . yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

-

## Bagian Kedua

## Pembayaran BPHTB

## Pasal 6

- #1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan | menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. |

12)

- Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada SKPKD Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

## Penelitian SSPD BPHTB

## Pasal 7

Setiap pembayaran BPHTB wajib b diteliti oleh Fungsi Pelayanan. 3

1)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (ly) meliput:

- a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPUTE: dan
- b. dokumen pendukung SSPD BPHTB.

Tata cara penelitian SSPD. BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran:yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |

kelengkapan Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan.

## | Bagian Keempat

## Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

## Pasal 8.

Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

|

|

|

f

:

: : »Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati -ini. : |

SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak

## Bagian Kelima

## Pelaporan BPHTB

## Pasal 9

) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 10 n Ji

)Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank. yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- 3 Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

F3

j

'

Bagian Keenam

2

## Prosedur Penagihan BPHTB

## Pasal 11

Prosedur 'penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

|

|STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan /atau Surat Paksa jika diperlukan.

Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.(SKPDKBT) BPHTB.

Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh

Prosedur Pengurangan BPHTB

## Pasal 12

3 Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti.

- 2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. | |

BAB IV

## FASILITASI

## Pasal 13

- I) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

- 2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

angka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan Kepala Daerah tersendiri.

BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. |

Ditetapkan di Dobo pada tanggal IL JT Toy

|(PARAF KOORDINASI

:

|SEKDA

2

KA. DINAS

4

Diundangkan di Dobo I

:

sadatanggal I1 unt Toly

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN KBPULAUAN ARU,


EKRENS UNIPLAITA

3ERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR

PEJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU

.


2

!

yi

.

.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR

11

TAHUN 144 SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TENTANG

-

-

## PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

## GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

## PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang. memiliki kewajiban : membayar BPHTB atas hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam presedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau | n
2. bangunan.
3. Daerah/SKPKD)
4. 2, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Merupakan pihak yang mempunyai ' otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dalam prosedur ini, DPPKAD berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB). | 15

.

## 3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD. BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk: | E

- -memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan: :
- -menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: dan

|

- Kepala Kantor Bidang Pertanahan

Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek |

- pajak.

## LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat . disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

## Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian. mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. F

- 4.

-

'

## Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

## Langkah 4

:

|

0

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukanpengecekan objek pajak dengan melakukan dbservasi lapangan.

## Langkah 5

:

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Langkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima 'formulir Surat Setoran Pajak . Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan &amp; Aset Daerah.

## Langkah 7

|

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan: surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

C

- » Lembar 1:

:

- Untuk Wajib Pajak.
- » Lembar 2:
- Untuk PPAT sebagai arsip.

Untuk Kantor Bidang. Pertanahan sebagai lampiran permohonan

- » Lembar 4:
- » Lembar 3: pendaftaran.
- Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
- » Lembar 5:

:

- Untuk Bank yang Bendahara Penerimaan arsip.
- Diturjuk/ sebagai » Lembar 6: Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

## Langkah 8

:

PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak. 1

## Langkah 9

-

Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT,

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,



## SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN |

## ( SSPD-BPHTB )

BERFUNGSI SEEAGA! SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Logo Pemerintah Dasrah

!

"DINAS PENDAPATAN KEUANGAN &amp; ASET CAERAH.

PENGELOLAAN PERHATAN Bacalah petunjuk pengistan pada halaman belakang lerinar 1m resBalai

TT

Ta

- AA, NamaWas

.

pot

1

Nani

|

an

Ra

an:

Ba

Pa

Ja

Hana!

:

-e--i

PN

TE

ana BN

BNN

SA

TE:

- 2, NIWP:

"

Li

KN

|

|

1

:

on

3. Aamal Waib Pajak:

|

|

- 4Kdurane.

- 1 Supat: Kore

- 8 Kode Pos

Kn

- 5 ArmaorekPeemoppa:

T CI

(TT)

Cr

4'.

Lu 3) E

- 2 2 Letak tanah dan alay

bangunan:

3. Keurahar Sesa

Kowraha 3. 5, Kecamate

:

- 4 RTRW

- IpateRiKo!

i

- Per.shitungan NJo2 PBB:

AA

T-

raian

|

- PO pad Se pe Bagan 0 Pan

|

- La La AOA PBB Im tenan an

|

Dae aan 1

-

-

.

|

Tenah (bui)

7

ud Lip

NE

Ip

Bs sunan

"Ri

in

-

an

0

.

|

£

po

.

--A

ii

nm

mH

REA

-

mma. 2 0kA 3x angA NG

nyopogg

I3I

Rn

- HIS DED AAN Alas lanah danau ban man

Nana

- Oa setau pasal,

. 1 -

Ta

-

)

- 18 Komor

Serikat

B

- &amp; #KUMULASI NILA' PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

-

1

Rp !

1

- , na, UNGA : | Kanya Sis berdasarkan panghilungan Vearb Pasak )

- 1 Milai Ferdehan Objek Pajak (NPOP ) memperhatikan nlle/ oeva B 13, B 15, dan c

Aje

Ro

- 2 Nai Perolehan Obiek Patak Tidak Kena Pajak (KOODTKP $ tom pose san

2'

Ro

- Dkej dea ie jak Kena Pajak IN

|

&amp; Ketan

3 »

R

-

- paFsoehar aka « Tarah dan Bangunan ye 3 'eruta ss

-

|

Sa »

|

Alm

Rp

- E Mrtah Seloranberdaserkan

na

|

-

-1

- A Penghsungan Waib Pajak

7 | Li

- h STPD 3PHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPO3

- KURANG BAYAR TAMBAHAN ")

Nomor

Tanggah

NN

- C Pangurangar Ghtung sendri merjadi:

(TJ

"2

bertasar Peraturan KOH Ne...

"Gd

JUMLAH YANG D!SETOR (engan angkak

(dengan nurudi

--

- .

|

. , lgi '

(ertesarken pem yan De sx piltian di Er

. AB panvawan nan WAJIB PAJAK / PENYETOR

MENGE TAHUK PPATANOTARIS

DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHT2 Tanggal La

|

Telah Oivenfikasi DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KELANGAN ASET DAERAH

:

!

!

:

,

Nama lengkap daa tarcs "angan

Mama fengkap Swara Gan an in tangan

Tn Age 05

,

Niat

Pj

Kini

!

Fe TT 3 S &amp;

NN

SA

Ta

1

po

Hn

Hn

0

|

"E mm an mama LL ma ma PI Lin mmm mamang Bg . -. : P3 TA PENA BATAN DA na basa bo . Da, #3 aan

'Op

.

AN

1

25

AT

5 RTIRW:

6 Kecamalan;

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

## PETUNJUK PENGISIAN SSPD EPITB

rmulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib jak (WP) sebagai bukti pembayaran: Lembar kedua diterima PPAT, tembar ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/Kota: mbar keempat diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP): mbar kelima diterima Bank Yang Ditunjuk, dan Lembar keenam diterima ndahara Penerimaan.

unakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis grolchan hak aras tanah dan/atau bangunan.

filah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.

rmulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu mbetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

Lembar 2 Untuk PPAT i pena

-

&amp;

PA PENGISIAN

3UFA Diisi dengan data WP

-

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

5

Arigka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum m SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan. 1

UFB Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau | bangunan 1

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau .zunan yang haknya diperoleh. |

- Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk. penghitungan | » PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh

Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB erjadinya perolehan

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB Ika 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat |

:

Keterangan NJOP PBB. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor yanan PBB/KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan inan atas permohonan WP

Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga -saksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.

Angka 15 biisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan sunan berikut: |

sebagai

b

| 'Jenis JehanHak | Kode | | Jenis Perolehan Hak | | Kode | | Jenis Perolehan Hak | Kode |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ndahan k 3 Beli -ar mukar sah 1 Wasiat vis | | 01 02 03 04 05 , | 0. -Pemasukan dalam| perseroan /badan| hukum lainnya | -Pemisahan hak| yang mengakibatkan . peralihar Penunjukan | pemberi : dalam lelang ' -Pelaksanaan putusan . hakim yang mempunyai| kekuatan!. . hukum tetap -Penggabungan usaha. -Pelebaran.usaha | 06 07 08 09 -. . 10 11 | an |-Pemekaran Usaha -Hadiah -Perolehan hak | Rumah Sederhana Sehat dan RSS | melalui KPR bersubsidi 4) |-Pemberian hak baru .|-Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak I-Pemberjian hak baru diluar pelepaasn hak | 12 13 14 15 16 17 |

"| Dalam hal Perdlehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) saimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana ah

|

No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman an dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah an : -

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. KPTS/M/2004 dan rumah.. Susun Sederhana yang dilakukan melalui it Pemilikan :

Rumah bersubsidi (KPR 'bersubsidi) yang pembangunannya mengacu peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang yaratan | -

|

Teknis Pembangunan Rumah Susun. h: E

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan. | d

UFC Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini, dapat digunakan lembar tambahah untuk menunjukkan detail perhitungan.

UFD Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan unan (BPHTB) oleh WP. | | IR

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d fC tidak perlu diisi

|

|

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga aksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, hal | Tg

NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan pernah menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini harus mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasi ini. | a

Angka 2 Diisi sesuai: dengan besarnya NPOPTKP untuk tupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah 1

(informasi 'mengenai: besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui ""KAD setempat) -

Angka 3 Cukup Jelas

Angka4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) an tarif pajak sebesar 5Y6 ... Tahun

(sesuai Pasal ... Perda No. ) UFE Diisi dengan memberi tanda 'X' pada kotak yang sesuai dengan seorang WP melakukan setoran pajak ar

Huruf a.

jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

No

Pi

1

'3

Huruf b. jika setoran dilakukan tidak : imenggunakan perhitungan di huruf €C, tetap? menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang. Bayar (SKBKB), atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) .

Hurufc.

jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari. jumlah. yang seharusnya ada di huruf Cc. Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/ Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera

Huruf d. di HURUF Cc.

han pada HURUF E. WAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D 4 dan

Jika E-a dipilih, maka

4

|

4

|

| jumlah setoran menggunakan D-4. | Jika E-b dipilih, maka junilah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-b | 9 Jika E-c dipilih, : maka jintan setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di E-c: Jika E-d. dipilih, maka juratah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-d diah Setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada In yang diarsir). 0

n

ha

Dalam hal BPHTB yang seharusnya. terutang nihil (nol), maka WI tetap mengisi SSPD BPUTB dengan memberikan keterangan 'NIHIL' pada bagian JUMLAHH SETORAN. SSPD BPEITB nihil cukus diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yany telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk / Bendahar: Penerimaan).

Ia.


"

PA

ah PE

TANI

1

4

## OSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH N/ATAU BANGUNAN |

## GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan: Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank "yang Ditunjuk/ Bendahara |

Penerimaan. Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

## PIHAK TERKAIT

- 1, Wajib Pajak selaku Penerima Hak

|

|

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.

- . Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 2.
- Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya.
- . Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan 3.
- Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan:berwenang untuk:
- -menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak:
- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB,
- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang, |
- menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya, dam we
- mengarsip SPD BPI lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6. D.

## LANGKAH:LANGKAH TEKNIS

## Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat a Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan SN infilr melalarilran namkKawaran ata nanwetnron naialb Yang teritana la

C

II

Kas Daerah atau tempat lain yang ditet apkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus ntuk melaporkan data perol: ak atas tanah dan bangunan Surat Setoran BPUTB terdiri atas lembar dengan 6 perincian sebagai berikut

- Lembar 1
- Untuk Wajib Pajak.
- Lembar 2:
- Untuk PPAT sebagai arsip.

|

- Lembar 3:

Untuk Kantor Bidang Pertanahan .sebagai lampiran permohonan pendaftaran. | |

- Lembar 4:
- SSPD BPHTB. Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian
- Lembar 5:

Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan Sebagai arsip.

- Lembar 6:

a

|

- 'Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan /Pelaporan. |

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut. | |

## Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPp BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. |

## Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang 2 Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan $ pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang 2 : dengan uang pembayaranyang diterima dari Wajib Pajak, 3

## | Langkah 4

-

1 Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD | BP1T3, Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan 1 ke Wajib Pajak. |

3

aa

7

jaya

Es

## Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian .melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKA. |

PENJABAT. BUPATI KEPULAUAN ARU,




## SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

## BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lembar 5

( SSPD-BPHTB )

Untuk Bank Ysrg Diuryul Berdahars Penerimaan

Log Pa mafrtih Dasa Oo ame

BERFUNGSI SEBAGAI URAT PEMBERITAHUAN ORI PAJAK BUMI DA BANGUNAN (SPOP P33) EK PAJAK

2.

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEYANGAN &amp; ASETDAERAK

PERHATIAN: Bacalah patunjux pengisian pade halaman belakang leh: ni terlebih dahulu

ILJUJ

- 4, Kelrahan/D esa

5 RTRW

$ Kam utan

7. Kabupaten/Kota .K

|

- 8 Kar Pos

- B. . amor Objek Pajak MOP) PBB:

BN

NN

"II

LJ

2. Letak tanah an a'ay bangunan:

- A4. Name Wajib Pajak.

2. NPWP:

3. Akmal Wajb Pa'ak:

3. Kekrahan/D esa

£ RURW

- 5, Kecamatan: Ki

.

8 KabunatenfKata

Penghtungan NJOE PRB,

Lvss

NJOP REA

Ure:en

( Or e:Iuastana Na: alaw 9 eng an yang fakeru dperora j | Mn 2

- ( Olisi dergasarkan SPPP PEG thun k padi ya penbran hak Tahuna. ,

Luas NJOP PRB IM

,

Tanah ( bumi |

Ir

S Rp

WR

na

anna

an

ana

Pan en are

Tgn

Bangunan

ls:

|

m3

|'0

Rp

gi

R9

Hmm

Dn

mana

mma

na

Kanan

mann

nam

Pan

man

anna

Tiara

|

NJOP 38

13

Ro

mann TO pa

PP

anna

- 15 Jenis perslakt Kake as tapak das eta bang

PT

- AA Bana ea -

| 3

|

16, Nomar Sertifke!

- C. AKUMULASI NILAI PFR OLEHAN HAK SEBELUMNYA

|

Ra

- D. PENGHITUNGAN OP:IT3 (Hanya dis beri akan pengiltngan Wab Pak)

1. Nibi Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai nada B 13, B 14 dan C

.

|

11X

Rp

2. Nilai Parnlshan Ok'ek Sejak Tidak Kena Pejakf NPOPTKP ) mamg erhabkan nilaf pada O

I2

MH

Rp

3. Nilai Perolehan Ob:ek PajakKana P2ink( NPOPKP)

aga tanpa?

(3

OM

Rp

- 4, Bea Perolehan Hax atas Tanah dan Bangunan yang terutang

Ikarnga3

14

Mo

Rp

- E. JumJah Setoran berdasarkan

- a. Penghitunpa r Waib Pajak

- b. STPD BPHTE/ SKPDB KURANG BAYAR ( SKPDB KURANGBAYAR TAMBAHAN ")

Noraers

Tanggal

Ll

- &amp; Pengurangan cihitung sendin mer:adi:

Ah

berdasar Peraturan KDH No

- JUMLAH YANG D'S5T09 'dargan anctat

(deraan Kur:

|

Rp

|

Sh

5

(pedisakan peraiuat on au dihundif

Es Pa P : S " " »

'| Coret yang ldak peri

-

tgkas aeaareron - 'WAJIB PAK TBEN YETOR

MENGETAHUI: PBATI NOTARIS

DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYAR M BPHT3 Targgah 0. . com

Telah Dwarrikasr DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH

Namp Jerckap dan tande lakon

Nama 'enckep slempe!, dan tanda bungan

Nemadengkap deri.pe dan langa lengan

Ns ne rergkap sIampal, Gantang slang

hanya dlatden melugaa C2PKAO

|

an

"

|

-

-

Dl

Lembar 58 -Bank Yang Diun yuk Nedahaa Penermam

Pa

C

Co

XERI 1

DP Ta embar

"

$

## SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lembar 6 Untik Bank yang druryyk Ben carara me3maan sbg Laporan ! DPPAD

## ( SSPD-BPHTB

)

| (go

BERFUNGSI SEBACAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK UMI DAN BNGUAN (SPOP PBB)

Pemettah Daarah

E

IAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN &amp; ASET DAERAH:

AHATIAN: Bacalah p engisan pada hah belakang lembar Is terkebih daku

1. Nama Wejib Pajak

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- LNPWP:

.

.

- 3, Alamat Wajb Pajak:

- 4, Kelurahan/Desa:

|

5 RTRW

6 Kecamctan

- 7, Kabupaten/Kota:

3 Koda Pos

- I.NomorObjek Pajak (MOP) p33

|

TTU

IL

|

UC

- 2 Letak tanah dan atau bangunsr,

3. Kebrahan/Dese:

4 RTIRW

5, Kacamatan:

.

- 6 KebunaterfKota

Penghitungan NJOP PPB:

, Uraian

Luas

NJOP PBB m3

( Dislluas tanehdan akaharg un an ya ng haknya dparalah |

(Oei berdasakan SPPT PBB da hua birdnya peranan hard Tahun -4

Luasx NJOP PB31 7?

:

Tanah ( bumi )

7|

m2|

3 Rp PN

1

Ing

'

.

mn

Om

mama

pem

nan mn

Paten

ama

mana

angka Trangi29 - angka PX angaa 10

Bangunan

8

|

'm2 man ya Damn PN

!1C

Rp

2

Rp

Mama

EL

MUA

En

mana

2

Pama

Hn

na

Mam

amamnanan

KJOP PE3

(eni

---- Gr gada ngasi

i

Rp.

Hm

ammmmmm

15. Jenis perolehan hak &amp;astanah dan atau bangunan:

LL!

14 Hama transaks / Nor pacar

|

Rp

|

18, Nomor Se ifikat No

AKUMULASI RILAI PER OLEHAN HAX SEBELUMNYA

Rp

PENGHITUN GAN BPH'B (Hanya diei berdasarkan penghitungan Wajo Papi)

- L,hiki Perolahan Objex Pajak (NPOP ) memperhatikan nilai peda 8 13, B.14, dan C

Th

Rp

- 2.Niki Perolehan Objek Pafak Tidak Kena Pajak( NPOPTKP ) memperhatikan niat pada C

2»

Rp

1.Nilii Permtehan Objek Pajak Kara Pajak ( NPOPKP)

aget-na213

»

Rp

Bea Perlahan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

Iexanga3

YA

Mo

Rp

- Jumlah Setoran berdasa ikan:

(-

- a, Penghitungan Wajib Pe-nk

- b. STPOD BPH73/ SKPDB KU RANG BAYAR / SKPDB

- KURANG BAYAR TAMBAHAN ")

Ncmar

Tanogak

- &amp; Pengurangan dihitung sendi menjadi:

. | 39 :

berdaser Peraturan KDH No

- 4

JUMLAH YANG DISETC R (dengan angkak

Idengan huwf)

2

alyang fdek peci

atglesamenenecanrina 0 anenen JIB PAJAK 'PENYE TOR

MENGETAHUI: PPATI NOTARIS

SITERIMA OLEH TEMPAT PEMEAYAR AN BPHTB Tanggal Lon one xx

Takah DwerFikasc DINAS 2 NDAPATAK PENGELOLAAN KELANGAN ASET DAERAH

makan dan tenda lz-.:31

Nama Ten gkap, stempel den landa angan

'

Nemai sagkaa Sompel, lengan

dan terya

Nama sengkap, slempet da nisndatang an

Wi den 3303

ne

4

N

JRp

A -Fungsi Pembukuan &amp; Pelaporan

C


C


## OSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB SPD BPHTB)

## Ik. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian: Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah 'Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan &amp; Aset Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian. data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. | E

## . PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak KN Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.
2. Fungsi Pelayanan
3. Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk: n
4. -meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan Informasi, | |
5. -menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi. Kan
6. -Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB, dan
7. . Fungsi Pengolahan Data: &amp; Informasi Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan Fungsi Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk: 3
8. -mengelola database 'Objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya, dan
9. -menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB! Dokumen pendukung terdiri atas: |

|

- -SSPD BPHTB yang tertera Nomor mransatss Penerimaan Daerah (NTPDJ/ SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD):
- -Fotokopi 'identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor!:
- -Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris.
- -Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan):
- -Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal
- -Fotokopi Kartu NPWP:

dikuasakan),

- -Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar KL dan : dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

## Langkah 2

Fungsi Pelayanan meneriiha Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPRTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan .data terkait objek pajak berdasarkan Formulir Per rmohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi.

## 'Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan: "

Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi menarik data yang dibutuhkan dari sistem database obiek: pajak. Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan

|

Data. Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

## Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan:diatur tersendiri. n a

## Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam S