PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 1 Tahun 2014 tentang PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 8 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Atas Anggaran Tahun
Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undangan Undangan Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4.Undang-Undang...2
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarulangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang...3
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedomon Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan :
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Ketentuan umum Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerad.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. 5.Anggaran Pendapatan.....5
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi
Pasal 2
Tahun Anggaran 2014 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
1. Pendapatan :
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 103.013.895.865,02
- b. Dana Perimbangan
Rp. 793.666.905.422,36
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Rp. 144.920.704.720,00
Jumlah Pendapatan
Rp. 1.041.601.506.007,38
2. Belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung :
2. 1). Belanja Pegawai
3. 2). Belanja Bunga
4. 3). Belanja Subsidi
5. Rp. 504.001.882.275,00
Rp. 0,00
- Rp. 606.744.000,00
- 4).Belanja Hibah...6
| 4). Belanja Hibah | Rp. | 31.757.433.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5). Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 1.856.282.000,00 |
| 6). Belanja Bagi Hasil | Rp. | 1.041.337.000,00 |
| 7). Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 21.634.581.207,00 |
| 8). Belanja Tidak Terduga | Rp. | 28.089.940.246,00 |
| | Rp. | 588.988.199.728,00 |
| b. Belanja Langsung : | | |
| 1). Belanja Pegawai | Rp. | 75.085.947.600,00 |
| 2). Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 249.234.907.341,54 |
| ` 3). Belanja Modal | Rp. | 197.292.451.337,84 |
| | Rp. | 521.613.306.279,38 |
| Jumlah Belanja | Rp. | 1.110.601.506.007,38 |
| Defisit | Rp. | (69.000.000.000,00) |
| 3. Pembiayaan : | | |
| a. Penerimaan | Rp. | 74.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. | 69.000.000.000,00 |
| Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp.0,00 | Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp.0,00 | Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp.0,00 |
Pasal 3
| Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 4 | Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 4 | Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 4 |
| Pasal 5 dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang | Pasal 5 dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang | Pasal 5 dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang |
| Pasal 6 | Pasal 6 | Pasal 6 |
| Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 28 Januari 2014

BUPATI BUNGO,

## H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 28 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

## H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014 NOMOR 1