PERATURAN BUPATI MA Nomor 45 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATENTABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATENTABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ]8 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tenta.I)g kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a~ perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tug~s dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong;
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan · Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
I
l
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TABALONG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong-
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong
- 5 Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong: pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong: pada
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong: pada
- 10 Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong: pada
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong: pada
- Bidang adalah Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong pada
13. Seksi adalah Seksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong: pada
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi: pada
8. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
2. Sekretariat;, terdiri atas:
Desa terdiri atas:
- 1 Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:
- 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 1 Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa;
- 3 Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa
2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Desa; dan
- Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
Terdiri Atas:
- 2 Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- 3 Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- d Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
- Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat; dan
- 1 Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kerjasama Desa;
- 3 Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
- h. Jabatan Fungsional
- g Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada ayat
4. koordinasi kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- d penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah dan layanan pengadaan barangljasa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan pada

## Bagian Kedua

## Bidang Pemerintahan Desa

## Pasal 5

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- (2) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa.
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa.
5. €. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa.

## Bagian Ketiga

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

## Pasal 6

- (1) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi:
- (2) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

## Bagian Keempat

## Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 7

- (1) oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis\_
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 9

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII TATA KERJA

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang; Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mcncrapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 11

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa harus Kepala sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan menerapkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. publik

## Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

## Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. pada
- (2) Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan jabatan struktural eselon IIla atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas. pada

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:


Diundangkan di Tanjung

tanggal pada

2016