PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 4 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 6 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATIB-1\,NGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesua1 dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, ,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4£286);
5. Undang-Undang Nombr 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); . ..
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang , Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\_ Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang No~or 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indone'sia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), s~bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Noinor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang No:qior 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lei;nbaran Negara Republik Indo~esia Tahun 2014 Nomor 292, T~mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); · · : .
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahap. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol~r Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
I
I Negara Republi~ Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan ' ' Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor i71, Tambahan Lembar.an Negara Republik Indonesia·Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebaf\_saimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuang?,n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran ];Jegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaininan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
I .
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
26.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaari Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No~or 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah dirubah Peraturan Menteri Dalam Negeri ,Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor . 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Keseha.tan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; I
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok'Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangk~lan Tahun 200:-1 Nomor 9 /E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalari Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi ~an Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah K~bupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D), sebagairzjana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bang~al&lt;tn Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten · Bangkalan Tahun 2012 Nomor 4/D. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 081);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan N0mor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah KalJupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C);
Menetapkan
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C);
36. Peraturan Daerah K3;bupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 20 i'o tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencanq Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kaht~paten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabup3:ten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7 /E);
39. Peraturan Dae$.h Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Renc'a~a: Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2013 tentang .Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 5/ E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nornor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 6/E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran ~endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 3/A);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 1/A);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANG KALAN
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
,,
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 1. 771.841.455.640,O0 bertambah sejumlah Rp282.016.901.189,82 sehingga menjadi Rp2.053.858.356.829,82 der:1-gan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah:
- a. Semula
- b. Bertambah/ (berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan
2. Belanja Daerah:
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/ (defisit) setelah perubahan
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan
- b. Pengeluaran:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelan perubahan
Rpl.614.127.487.529,00
Rp 190.4 70.008.320,82
Rpl.804.597.495.849,82
Rp 1. 771.841.455.640,00
Rp282.016.901.189,82
Rp2.053.858.356.829,82
Rp(249.260.860.980,00)
Rp166.876.468. l l 1,00 Rp90.946.892.869,00
Rp257.823.360.980,00
Rp9.162.500.000,00 Rp(600.000.000,00)
Rp8.562.500.000,00 .
Rp249,.260.860. 980,00
Rp0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah s'ebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) \ Jumlah Penpapatp.n Asli Daerah setelah per.ubal?a1:
- b. Dana Perimbangan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan
Rpl22.079.312.24 7,00
Rp37.313.533.663,82
Rpl59.392.845.910,82
Rp 1.137 .833.826. 900,00 Rp72.03 l .643.427,00
Rp 1.209.865.4 70.327,00
I .
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan ·
Rp354.214.348.382,00 Rp8 l .124.831.230,00
Rp435.339. l 79.612,00
- (2) Pendapatan Asli iDaer;h sebagaimana I . huruf a, terdiri qari j~nis pendapatan: dimaksucl pada ayat (1)
- a. Pajak Daerah:
:
•
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (ber~urang) Jumlah Pajak Daerah setelah peruoahan
- b. Retribusi Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp24.361.901.696, 94
Rp744.585.043,82
Rp25.106.486.740,76
Rp 16. 780.396. 775,00 Rp 1.318.832.063,00
Rp18.099.228.838,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
- 1) Semula
Rpl.504.641.369,99
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan
Rp276.530.861,75
Rpl. 781.172.231,74
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
- 1) Semula
Rp79.432.372.405,07
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp34. 973.585.695,25
Rpl 14.405.958.100,32
- (3) Dana Perimbangan seb$.gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan
- b. Dana Alokasi Umum:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan
- c. Dana Alokasi Khusus:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp 145.651.880. 900,00
Rp(35.581.576.573,00)
Rpl 10.070.304.327,00
Rp888.673.426.000,00 Rp0,00
Rp888.673.426.000,00
Rp103.508.520.000,00
Rp107.613.220.000,00
Rp211.121.740.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana pada ayat ( 1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: dimaksud
- a. Hibah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan
- b. Dana Darurat:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah perubahan
- c. Dana Bagi Hasil Pajak:
- 1) Semula
Rp70.14 7.921.214,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rpl6.628.627.230,00 Rp86. 7'76.548.444,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
- 1) Semula
Rp265:240. l 13.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan
Rp36.818.849.000,00
Rp302.058. 962.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya:
- 1) Semula
Rpl 7.083.867.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)' Jumlah Bantuan Keuangan q.p.ri Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
- f. Lain Lain Peneriman:
- 1) Semula
- 2) Bertambah( (berkurang)
5. Jumlah }$antuan Keuangan dari Propin~i · atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
Rp22.23 l .626.000,00
Rp39.315.493.000,00
Rpl63.9 l 7.168,00
Rp0,00
Rpl63.9 l 7.168,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah peru bah an
Rp992.865.757.038,00
Rp82.802.033.474,63
Rp 1.075.667. 790.512,63
Rp 1.578.530.000,00
Rp5 .445. 729 . 000, 00
Rp7.024.259.000,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
- I b. Belanja Langs~ng:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
- b. Belanja Bunga:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
- c. Belanja Subsidi:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berk:urang) Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
- d. Belanja Hibah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
- e. Belanja Bantuan Sosial:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
- f. Belanja Bagi Hasil:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah peru bahan
- g. Belanja Bantuan Keuangan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
- h. Belanja Tidak Terduga:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp778. 975.698.602,00 Rpl 99.214.867.715, 19
Rp978. l 90.566.3 l 7, 19 dimaksud pada ayat ( 1)
Rp835. 937 .228.266,69 Rp46.736.066.016,63
Rp882.673.294.283,32
Rp6.356.249.590,5 l
Rp0,00
Rp6.356.249.590,5 l
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp23.569.520.000,00 Rp(387.280.000.00)
Rp23.182.240.000,00
Rp200.000.000,00
Rp0,00
Rp200.000.000,00
Rp2. 000. 000. 000 ,00 Rp0,00
Rp2.000.000.000,00
Rpl22.644.408.163,80 Rp36.616.254.000,00
Rpl59.260.662.163,80
Rp2.158.351.017,00 Rp(163.006.542,00)
Rp 1. 995.344.4 75,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
- b., Belanja Barang dan Jasa:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
- c. Belanja Modal:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja 111.odal setelah perubahan
Rp139. 759.841.851,00
Rp24.019.103.262,56
Rp163.778.945. l 13,56
Rp230.353. 783. 995,00
Rp4 l.580.120.439,63
Rp271. 933. 904.434,63
Rp408 :862. 072. 7 56, 00
Rp133.615.644.013,00
Rp542.4 77.716.769,00
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalahl Pasal 1, terdiri dari:
- a. Penerimaan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan
- b. Pengeluaran:
- 1) Semula
!
- 2) Bertambah/ (b~rk.urang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rp 166.876.468.111,00
Rp90.946.892.869,00
Rp257.823.360.980,00
Rp9.162.500.000,00 Rp(600.000.000,00)
Rp8.562.500.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimar-ia dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pe:nbiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA:
- 1) Semula
Rp90.956.706.71 l,O'0
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp96.169.148.907,00
- Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp187.125.855.618,00
- b. Pencairan Dana Cadangan:
- 1) Semula
Rp0,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pencairan Dana Rp0,00 Cadangan setelah perubahan Rp0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 1) Semula
RpS.222.256.038,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Hasil penj1..~alan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah setelah Perubahan
Rp(5.222.256.038,00)
Rp0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah:
- 1) Semula
Rp70.180.912.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan
Rp0,00
Rp70.180.912.000,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan
- f. Penerimaan PiutanK Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan
- g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp516.593.362,00
Rp0,00
RpS 16.593.362,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan
RpS00.000.000,00
Rp4.500.000.000,00
RpS.000.000.000,00
- b, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
- 1) Semula
Rp8.662.500.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan
Rp(S.100.000.000,00)
- c. Pembayaran Pokok Utang:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh tempo setelah peru bah~n
Rp3.562.500.000,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Pemberian Pinjaman Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pemberian Pinjaman I Daerah darµ. Obligasi setelah perubahan :
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Pasal 5
- Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dala,m
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
- 1 . Lam piran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan· Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat

Daerah;

3. Lampiran III dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Perangkat

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan

Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Perubahan Belanja Daerah untuk Urusan Pemeriritahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

Rekapit.ulasi Keselarasan dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara;

- 6 . Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Dianggarkan

yang Belum Diselesaikan dan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

8. Lampiran VIII:

Daftar Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan tanggal 26 Oktober 2015 pada



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANG KALAN TAHUN 2015 NOMOR 2/A.