Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2013 tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN BERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 2 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONOO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ll~ TAHUN 2013
TENTANG
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN BERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
: bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyaluran subsidi pupuk agar dapat berjalan lancar dan berhasil baik, serta menjamin penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkurtgan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor .19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 78);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3421) ;
~
2
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Preslden Nomor 77 Tahun 2005 tcntang Penetapan Pupuk Bersubsidi Se bagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Pf,aturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
10. Peraturtm Menteri Pertanian Nomor 40/Peimentan/ OT.140/4/2007 · tentang Rekomendasi Pemup~J.kan N, P dan K padf:l Padi $awah Spesifik Lokasi;
11. Peraturt:UJ M~nteri Perdagangan Nomor 17 /M-DAG/PER / 6/2011 tentang Pengadaan dan PenyaJuran Pupuk Bersubaidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4:!/Permentan/ SR.140/8/~0l l tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahur.1 2011 Nomor 491); :·
13. Peraturan Mcnteri Pertanian Nomor 12-~/Pennentan/ SR.130/ 11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk f:iektot Pertanian Tahun Angg~an iQ 14;
14. Keputusan Menteri Perindustrian .Ian Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tenta.1g Ke'tentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; ·:.
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 lKpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Per.gawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pup11k An-Organik;
,,,...,,
3
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An› Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/ 7 /2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang
,,,...,
4
digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV yang terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.

Penandatangan: 9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak clan budidaya ikan atau udang. 11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. 12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 13. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/ atau udang yang tidak memiliki ijin usaha. 15. Produsen adalah produsen pupuk yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.

Penandatangan: 16. Penyalur di Lini Ill adalah distributor sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Penandatangan: 11. 1 7. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Penandatangan: 18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 5 19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

Penandatangan: 20. Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati sebagai wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di Kabupaten Situbondo. ## BAB II ## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 (satu) hektar. - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, petemakan atau perusahaan perikanan budidaya. ## BAB Ill ## ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal3 - (1) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Situbondo Tahun 2014. - (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan perbulan, Jenis, dan Jumlah, sebagaimana tersebut dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, dan peternak, pembudidaya ikan dan/ a tau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Mantri Tani (Mantan) setempat menurut Sub Sek.tor, Kecamatan, Jenis, Jumlah, clan Sebaran Bulanan.


,-...,

6

## Pasal 4

- ( 1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP).
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP), sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

## Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Situbondo pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan TPPP, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berilrutnya dan/ atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

## BAB IV

## PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, SP-36, ZA, NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh produsen,
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gersik.

## Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Rarang Dalam Pengawasan

..

,,...,,.,

7

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubemur Jawa Timur.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP).

## Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea
5. = 50 kg atau 25 Kg;
6. b.
7. Pupuk SP-36
- c. Pupuk ZA
- d. Pupuk NPK
- e. Pupuk Organik
11. = 50 kg;
12. = 50 kg;
13. = 50 kg atau 20 kg;
14. = 40 kg atau 20 kg.

- a. Pupuk Urea

- = Rp. 1.800,- per kg;

- b. Pupuk SP-36

- =

- Rp. 2.000,- per kg;

- C. PupukZA

- = Rp. 1.400,- per kg;

- d. Pupuk NPK

- = Rp. 2.300,- per kg;

- e. Pupuk Organik

- = Rp. 500, - per kg.

8

## Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, petemak, dan pembudidaya ikan dan/ atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

## BABV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan clan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

## Pasal 12

- (1) TPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan clan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) TPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

## Pasal 13

- (1) TPPP wajib menyampaikan laporan basil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan basil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubemur Jawa Timur.

## BABVI PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini merupakan acuan pendistribusian pupuk Kabupaten Situbondo. bersubsidi ditingkat alokasi wilayah

Diundangkan di Situbondo pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,


DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2013 NOMOR '-1.3

~

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggaJ

BUPATI SITUBONDO,