UNDANG-UNDANG REPUBLINK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLINK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah istimewa Aceh pada umumnya serta Kabupaten Daerah Tingakak II Aceh Selatan pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luasnya wilayah, potensi ekonomi, dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan, dipandang perlu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil sebagai pemekaran dari Kanbupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Singkil harus ditetapkan dengan undang-undang;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL.
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 2
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; 4. Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah sebagaimana dimaksud - 3 - dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembantukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. ## BAB II PEMBENTUKAN, B
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Undang-undang ini.

Ayat (3)

Penetapan batan wilayah secara pasti antara Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil sesuai dengan potensi Daerah dan guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan pada masa-masa mendatang khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana pemerintah dan pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Singkil harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang EWilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

## Pasal 7

Yang dimaksud dengan Singkil sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Singkil.

## Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Pembentukan dinas-dinas Daerah dan instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

## Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam ayat ini adalah sebagaian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintah yang diserahkan kepada Daerah Otonom, yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan, dan masa depan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, alam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah.

Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 12

Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, pengangkatan Kepada Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karena itu untuk pertama kali Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Singkil diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh sampai



- 4 - dengan dilantiknya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Singkil hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.

## Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir ialah pada prinsipnya penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut, berpedoman kepada perimbangan suara hasil Pemilihan umum dan dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengalaman demokrasi yang bersadarkan Pancasila.

## Huruf b

Cukup jelas

## Ayat (2)

Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara, Pengangkatan dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

## Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran, beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Aceh Selatan wilayah Singkil.

Untuk itu, dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.

Demikian pula hanya dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.

Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, diserahkan pula kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas dibuatkan daftar inventaris.


Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Singkil adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Singkil.

Pelantikan Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Singkil didahului peresmian pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri, untuk bahan pengambilan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubelair, dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3827