PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Nomor 6 Tahun 2017 tentang PERANGKAT DESA (berlaku 10 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meciptakan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, serta bertanggung jawab, perlu didukung dengan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan manajemen Perangkat Desa, dalam upaya meningkatkan Peran Perangkat Desa dalam pelaksanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu adanya pengaturan terkait dengan Perangkat Desa sehingga memberikan Kepastian hukum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Desa saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Perangkat Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan hurif d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal
- 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG PERANGKAT DESA.
NUNUKAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 2
- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.
Pasal 3
- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Bagian Kedua
Sekretariat Desa
Pasal 4
- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan dan masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.
Bagian Ketiga Pelaksana Kewilayahan
Pasal 5
- (1) Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Masing-masing Pelaksana kewilayahan dipimpin oleh Kepala Kewilayahan.
- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
Bagian Keempat
Pelaksana Teknis
Pasal 6
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Calon Perangkat Desa
BAB III
Pasal 7
- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan
BAB III
Pasal 8
Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, di atas kertas bermaterai;
- e. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik, diatas kertas bermaterai;
- f. Surat pernyataan bebas narkoba, diatas kertas bermaterai;
- g. Daftar riwayat hidup;
- h. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- i. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- j. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- k. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- l. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa
BAB III
Pasal 9
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dan mengumumkan secara tertulis penerimaan calon Perangkat Desa selama kurun waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal diumumkan yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan
BAB III
Pasal 10
- (1) Dalam hal Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sampai batas akhir masa penjaringan dan penyaringan belum mendapatkan calon atau jumlah calon kurang dari 2 (dua) calon, maka masa penjaringan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal perpanjangan masa penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga mendapatkan calon atau jumlah calon kurang dari 2 (dua) calon karena sangat terbatasnya atau tidak adanya masyarakat di Desa yang bersangkutan yang berpendidikan minimal tamat sekolah menengah umum atau sederajat, maka Kepala Desa dan BPD serta diketahui oleh Camat dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kepada Bupati untuk menurunkan standar Persyaratan Pendidikan Menjadi Tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat.
- (3) Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut wajib memberikan jawaban berupa menyetujui atau menolak permohonan tersebut.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, Bupati tidak memberikan tanggapan, maka permohonan dianggap diterima/disetujui.
- (6)
BAB III
Pasal 11
- (1) Calon Perangkat Desa yang disetujui oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selambat -lambatnya 15 (lima belas) hari setelah persetujuan camat.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sumpah / janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat lainnya di Desa yang bersangkutan.
- (4) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut : 'Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah / berjanji : Bahwa saya akan memenuhi kawajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik baiknya, sejujur -jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta melaksanakan segala Peraturan Perundang -undangan dengan selurus -lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia'.
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan sekaligus dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (5) Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB IV - UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 12
Pasal 12
- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pembehentian Unsur Staf Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Desa.
LARANGAN
Bagian Kesatu
Larangan Bagi Perangkat Desa
BAB V - LARANGAN
Pasal 13
Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif tehadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Larangan Bagi Unsur Staf Perangkat Desa
BAB V - LARANGAN
Pasal 14
Unsur Staf Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. melakukan tindakan diskriminatif tehadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- c. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- d. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain;
- e. menjadi pengurus partai politik;
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- h. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- i. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- j. larangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Sanksi Atas Pelanggaran Larangan
BAB V - LARANGAN
Pasal 15
- (1) Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB V - LARANGAN
Pasal 16
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana
BAB V - LARANGAN
Pasal 17
- (1) Kepala Desa yang tidak melakukan pemberhentian kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), maka Camat segera menyampaikan usulan pemberhentian Kepada Bupati.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - LARANGAN
Pasal 18
Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa sesuai mekanisme dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11.
Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
BAB V - LARANGAN
Pasal 19
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - LARANGAN
Pasal 20
Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, kemudian diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
Bagian Ketiga Pemberhentian Yang Diakibatkan Penetaan Desa
BAB V - LARANGAN
Pasal 21
- (1) Penataan Desa berupa Perubahan Desa menjadi Kelurahan, Penghapusan Desa, dan Penggabungan Desa, maka Perangkat Desa dan Unsur Staf Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
BAB VII - KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA Pasal 22
Pasal 22
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
BAB VIII - PENGHASILAN PERANGKAT DESA DAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 23
Pasal 23
- (1) Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan ## BAB IX
BAB VIII - PENGHASILAN PERANGKAT DESA DAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 23
Pasal 24
- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APB Desa, dan sumber lain yang sah.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - Pasal 25
Pasal 25
## BAB X Pasal 25
BAB X - Pasal 25
Pasal 26
- (1) Peraturan Desa tentang pengangkatan dan pembehentian Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Dalam hal setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka Kepala Desa dilarang mengangkat Unsur Staf Perangkat Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tersebut.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 20 Seri D Nomor 09);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 25 Seri E Nomor 06); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 29 Seri E Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - Pasal 25
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Penetapan: Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 10 Juli 2017

Penandatangan: BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID

Penetapan: Diundangkan di Nunukan pada tanggal 10 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd TOMMY HARUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA: 42/8/2017