Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DUPATI OUTON NOMOR 1f3' TAHIJN ?.Oln TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSl., SERTA TATA KER,JA INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA BUPATl BUTON, bahwa 'untuk melaksanakan kctentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa 'untuk melaksanakan kctentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupater; Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tala Kerja tnspektora; K«uutJalen Buton;
1. Paaal 18 uyat, [6) Uridang-Urido ng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undarig-Lridang Nemer 29 Tahrm lQf;q teniang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat TI di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangau Autai a Perneriutah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara RP.p11hlik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4438];
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, To.mbahan Lemburo.n Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nornor .S Taht m ?.014 rentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244., Tarnbahau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas unoang-trnoang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pcmcrinrahnn Dac ra.h (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraruran Mentcri Dalarn Ncgcri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman 'Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupatcn/Kota;
10. Peraruran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabat.an Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor :2 'rahun 2016 tcntang Urusan Pemerintahan Yang Mcnjadi Kcwcnangan Pernerintah Kabupaten Ruton 8P.hagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nornor 112);
12. Peraruran Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buron 'Tahun 2016 Nomor 116);
\ifF:MlJTU8KAN:
PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORJ\T KABUPATEN BUTON.
Pasal 1
Dularn Peruturun Bupati mi, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemcrintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buron.
3. Bupat: adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah \Vakil Bupati Buton.
5. R11tnn. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sclanjutnya disebut DPRD adalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
6. Sckrctaris Dacrab adalah 8ckrctaris Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Inspcktorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton.
8. Tnspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat lnspektorat Kabupaten Buton.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buton.
11. Inspektur Pcmbarn,u adalah Jnspektur Pc::111bar1Lu pada lnspektorat Kabupatcn Buton.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Euton.
13. pemcriksaaan/ audit kcuangan di lingkungan Inspcktorat Kabupaten BuLOn. adalah Pungsional .Jabatan 13. Kelompok pelaksana
B.'\B lJ KEDUDUKAN
Pasal 4
1. Paaal 18 uyat, [6) Uridang-Urido ng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undarig-Lridang Nemer 29 Tahrm lQf;q teniang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat TI di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangau Autai a Perneriutah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara RP.p11hlik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4438];
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, To.mbahan Lemburo.n Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nornor .S Taht m ?.014 rentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244., Tarnbahau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas unoang-trnoang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pcmcrinrahnn Dac ra.h (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraruran Mentcri Dalarn Ncgcri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman 'Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupatcn/Kota;
10. Peraruran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabat.an Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor :2 'rahun 2016 tcntang Urusan Pemerintahan Yang Mcnjadi Kcwcnangan Pernerintah Kabupaten Ruton 8P.hagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nornor 112);
12. Peraruran Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buron 'Tahun 2016 Nomor 116);
\ifF:MlJTU8KAN:
PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORJ\T KABUPATEN BUTON.
BAB1 KETENTUAN CMUM
Dularn Peruturun Bupati mi, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemcrintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buron.
3. Bupat: adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah \Vakil Bupati Buton.
5. R11tnn. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sclanjutnya disebut DPRD adalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
6. Sckrctaris Dacrab adalah 8ckrctaris Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Inspcktorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton.
8. Tnspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat lnspektorat Kabupaten Buton.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buton.
11. Inspektur Pcmbarn,u adalah Jnspektur Pc::111bar1Lu pada lnspektorat Kabupatcn Buton.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Euton.
13. pemcriksaaan/ audit kcuangan di lingkungan Inspcktorat Kabupaten BuLOn. adalah Pungsional .Jabatan 13. Kelompok pelaksana
B.'\B lJ KEDUDUKAN
- (1) lnspektorat rnerupakau un sur pengawas penelenggaraan pernerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebsgaimana dima.ksud pads ayat /1) dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertangg11.ng jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.
BAB ITl SUSUNAN ORGANISASI
Pasa13
- (1) lnspektorat adalah perangkat daerah Tipe B.
2. atas: (2) Inspektorat sebagairnana dimaksud pada ayat (I) terdiri
- a. Inspektur:
- b. Sekretariat;
- c. Inspcktur Pernbantu I;
- d. Inspektur Pembantu Tl;
- e. Irispekrur Pembant u fl!; clan
- f. Kclompok .Jabatan FungsionoJ.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimsksud pada ayat [2) huruf b, terciri atas:
- a. Suh Bagian Um11m, Kepegawaiari. clan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Pcrcncariaan, Evaluaei, dan Pclaporan.
12. (L) Inspekrur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf c mcmbawahi wilayah kerja pcmbinaan dan pengawasan masing-masing sebagai berikut:
- a. [nspektur Pembantu l::
1. Sekretariat Daerah;
2. Harlan Perencanaan Pemhangunan [)aerah;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Dinas Perhubungan;
18. ::&gt;. Dinas Pariwisata;
5. Dinas Perdagangan;
7. Dinas Transrnigrasi;
8. Dinas Kepemudaan dan OJahraga;
9. Dinas Admintstrast Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinn€ Komuriikoei, Informatiko dari Pereandian:
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 'T'crp&gt;1rl11 Satu Pintu;
12. lnspektorat;
13. Kecamatan Lasalimu; dan
14. Kecarnatan Lasalimu selatan.
lnspcktur Pcmbaritu 11:
1. Dinas Pendidikan:
2. Sadan Pcngeloia Keuangan dan As&lt;::L Dacruh;
3. Dinas Kesehatan;
1. Dinns Pertanian;
5. Dinas Ketahanan Pangan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Koperasi dan UKM;
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pemadam Kebakaran;
11. l l. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
12. Satuan Poliai Pumong Praja;
13. Kecamatan Pasarwajo;
14. Kecarnatan W:=ih11ln.
Inspektur Pembantu ill:
1. Dinas PU dan Penataan Ruang;
2. Sekretariat DPRD;
3. :~. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Dinas Pernbcrdayaau Masyarakat dan Dcse.;
0. Dinas Lingkungan Hidup;
6. Dinas Perindustrian;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Kebudayaan;
9. Dinas Peugendalian Penduduk da.n Keluarga Berencnna;
10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
11. l J. Rndnn Pcnditi,~n dan Pr.ngemhangan;
12. Kecamatan Kapontori;
13. Kecamatan Wolowa;
14. Kecamatan Siotapina.
- (5) lnspcktur Pcmbanru scbagaimarta dimakaud pada ayat (1) masing-masing mernbawahi jabatan fur.gsional yang mclaksanakan fungsi pengawasan.
16. (6} Struktur organisasi Inspektorat tercanturr. dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- ( 1) Sckrctariat sebagairnana dimaksud dalam Pasal ::1 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah clan bertanggungjawab kepada lnspektur.
- (2) Inspektur Pembanrn Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dun huruf e, bcradu dibawah dan bertanggungjawab kepada fnspektur rnelalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah da.n bertanggung jawab ke pada Sekretaris.
- (4) Kclornpok Jabatan fo'ungsional scbagaimana dimakeud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f. terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kclornpok .Iabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayar (4) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, bcrada dibawah dan bertauggung jawab kcpada lnspcktur.
- (6) Jurnlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundangundangan yang bertaku.

## BAB TV TUGAS L&gt;AN FUNGSJ

Bagian Kesaru lnspektur

## Pasal 5

- (JJ Inspektur mempunyai tugas membantu Hupa(.i membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (?.) lnspekmr dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnakaud pada ayat (:) mcnyclcnggarakan fuugsl:
- a. perumusan dan Penetapan xenstra lnspektorat mengacu pada Renstra, RPJM, RPJP sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
- b. perurnusan kebijakan tcknis bidang 'pengawasan dan fasilitcei pengawaf'.'ln;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kir.crja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pcnugasan Bupati;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- r. pelaksanaan administrasi lnspektorat; dan
- g. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sckrctaria:

## Pasa16

- (1) Sekretaris mempunyai tugas rnelaksanakan pengelolaan dan pernbinaan adrninistrasi umum, kcpegawaian, keuangan dan p&lt;&gt;,nyn:«nn::m program, rnenyia?ki,n bahan koordinasi pcngawasan scrta mcmbcrikan pela,Yanun udrninistrutif dun fungsional kepada sernuan unsur di tmgkungan fnspektorat.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) menyelenggara.kan fungsi:
- a. penyusunan program keria Inspektorat:
- b. pengelolaan dan pernbinaan adrnmistr-asi rrrrnrm,

kepegawaian dan keuangan;

- c. pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkt mgan tnspekrorat;
- d. pcngoordinaeian pclakeanaan tugas unit o-ganisaei di lingkungan lnspektorat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

- (1) Kcpala Sub Bagian Urnum, Kepegawaian, dan Keuangan mcmpunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayar:an administrasi umum , kP.pP.enwaian, dan keuangan di li.ngkungan Inspcktorat.
- (2) KepaJa sue Bagian urnum, Kepegawaian, dan Keuangan dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan fasilit.asi penyusunan rancangan produk hukum Inspektorat;
- b. pelaksanaan penyusunau reucaua kegiatan sub bagian umurn, kepegawaian dan keuangan Inspektorat;
- c. pelaksanaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan rurnah tangga, pengclolaan perpustakaan, pe.n~rimaan ramu dan protokoler;
- d. pelaksanaan pengelolaan adminisrrast kepegawaian, pendidikan dar pelatihan di lingkungan Tnspektorat;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Inspektorat;
- f. pelalcsancan analisis keburuhan dan pengadaan barang;
- g. penyiapan bahan kuun.li.nasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarans kerja serta inventaris, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan barang Inspektcrat; dan
- h. pelaksariaan tugas lain yime diberikan oleh Sekretaris te rkait dcngan tugae dan fungeinya.

## Pasal8

- pengawasan. ( 1) Kepa In 811 h Bagia n Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mcmpunyai tugas mcnyiapkan bahan pcnyusunan dan pengendaJian rencana/ program kerja pengawasan, menyiapkan bahan penyusunan, menghirnpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan rnelakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun Iaporan kegiatan
- (2) Kepala Sub Bagian Percncanaan, Evaluasi, dan Pelaporan daJam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), menvelenggarakan fungsi:
- a. pcnyiapan bahan penyusunan renoana strntt,gis In spektora t;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi penyiapan rencana dan program kerja pengawasan Inspektorat;
- c. penyusunan anggaran inspektorat;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
- e. penginventarlsasiau tindak lanjut hasil kcgiatan pengawasan;
- r. pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan pcngawasan;
- .e?:· pcnyusunan laporan hasil kegiatan pengawasan;
- h. pengadmlrrist ras.ian laporan hasil kegiatan pengawasan: dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekrctaris terkait dengan :ugas dan Iungsinya.

## Bagian Ketiga lnspektur Pernbantu

## Pasal 9

- (1) lnspekrur Pembantu mernpunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pclaksanaan urusan pernerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta kasris pengaduan di wilayah kerjanya.
2. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: tugas melaksanakan calam Pembant:u (2) Inspektur
3. a, pcrurrrusan dan pcnguaulan program pcngawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap penelenggaraan urusan pernerinrahan daerah dan tugas pembantuan;
- cl. perneriksaan, pcnguautan, pengujian dan periilaian rugas pengawasan di wilayah kcrjanya;
7. penyelesaian tindak lanjut hasil ternuan pengawasan internal dan eksternal: dan pengendalian dan pemancauan e. pelaksanaan
- I. pclaksanaan tugas lain yang dibcrikan olch Inapektur terkait dcngan rugas dan rungsinya.

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal lO

- (1) Di lingkungan lnspcktorat dibeutuk Kelompok .Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perur.dang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional rnempunyai tugas melaksanakan scbagian rugas Pemerintah Daerah dibidang pcngawasan acauai dengo.n keahlicn don keburuban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan lnspektorat dalam melaksanakan tuzas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, intcg,·asi, dan siT'.kronisasi bai.k dalam lingkimg:rn Dinas Kesehatan sendiri, maupun dalarn hubungun urrtar Dinas Kesenatan dengan perangkat daeran dan/atau Iernbaga Iain yang terkait.

## Pasal 12

- f lJ Sctiap pimpman unit orgar.isasi bcrtanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan membcrikan pcngarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang tclah ditetapkan.
- (2J Pengarahan dan perunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) harus diikuti dun dipatuhi oleh bawohnn secure
- bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Oalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit orgnnisasi harus melakukan pembinaan dan pcngawasan terhadap unit organisasi dfoawahnya.

## Pasat 14

Atas dasar pertirnbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Inspektorat dapat mendelega.sikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketcnruan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI ESELON, PE'.llGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu h:selon

## Pasa1 15

- {l) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Inspektorat dan Inspekrur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- !31 Kepala Suu Bagian merupakan jabatan struktural csclon lVa a tau jabatan pengawas.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan dan Pembernentian

## Pasal 16

- (1) Inspektur, Sekrctaris, lnspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, 'dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupaii.
- (2) Pengangkatan dari pemberhentian aebagaimana dimaksud paua ayat (1) berpedoman pada keteruuan peraturan perundang-undangan.

## BAB Vll PEMDIAYAAN

## Pasal 17

- ( l} segata biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan lnspcktorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dcngan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1), fnspektorat dapat diberikan bantuan pernbiayaan scesueu keteutuau peraruran perundaugundangan yang berlaku.

## BAB VIU KETENTU;{ LAIN-LAIN

## Pasal 18

.Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dcngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABIX KETENTUAN PERALIHP..N

## Pasal l 9

Pelaksanaan tugas pokok dan fungal sebagairnana diatur dalaiu Pcraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

## BABX PENUTUP

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 46 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Jnspektorat Kabup,:iten Bi.rtori, dicabur dan dinyatakan tidak bertaku.

## Pasal 21

Peratura.n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

pengundanga.n Peraturan Bupari ini dengan penempatannya dalam Berita Doerah Kabupatcn 13uton. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar

| PARAF | PARAF |
|-------------------|---------|
| ~Qi:,&, | j - |
| ~ '2., | |
| lMOe'i<.-1:u(" | |
| \t~. ~CA:' | °* |
| ~'*'°1 · ().;~!') | f |

Diteto.pkan di Pas a rw aj o pada tanggal f3 Oktobe'.2016


## BABX 1-'h: N UTU I-'

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 46 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buron, clicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupatcn Buton.

| PARAF | PARAF |
| ().<;, ?, | |
| I t'l,\'t'..~ (' | |
| \':°000<3 • ~ | ~ |
| \C"o'o~ . OtQ Q.j | f |

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Cap/TTD

BUPATI BUTON,

Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal fj Oktober 2016


Pembina UtamaMuda, IV/c

Nip. 19580101 1Q890:\ 1 012

BERITA DAERAH KADUPAT(];N DUTON TA!IUN 2016 NOMOR J.J.&lt;? ...

i

Pasarwajo

Cf:TW:\l...

'2016

Diur.dangkan

pada tanggal

Plt, SEKRETA}

$ DAERAH KABUPATEN


,