Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2004 tentang PENDIRIAN UNIVERSITAS KHAIRUN (berlaku 17 Maret 2004)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS KHAIRUN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dan pemerataan sarana dan prasarana di bidang pendidikan tinggi serta meningkatkan mutu pendidikan di Propinsi Maluku Utara dan sekitarnya, dipandang perlu mendirikan Universitas Khairun sebagai perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- b. bahwa Universitas Khairun merupakan pengalihan dari Universitas Khairun yang dikelola oleh Yayasan Pembina Pendidikan Khairun Ternate yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Yayasan Pembina Pendidikan Khairun Ternate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendirian Universitas Khairun;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN UNIVERSITAS KHAIRUN.
TENTANG
PENDIRIAN
Pasal 1
- (1) Mendirikan Universitas Khairun, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Unkhair.
- (2) Unkhair merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3 -
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Penandatangan: 17 Maret 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Edy Sudibyo
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 2000 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (berlaku 10 Maret 2000)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan termasuk dalam kegiatan penerimaan dan pembinaan pegawai negeri;
- b. bahwa kegiatan Penelitian Khusus dalam penerimaan dan pembinaan pegawai negeri yang selama ini berlangsung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 ditujukan untuk mencari keterangan berkaitan dengan keterlibatan seseorang calon atau pegawai negeri dalam Gerakan 30 September/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- c. bahwa kegiatan Penelitian Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak sesuai dengan asas negara hukum, oleh karena itu perlu ditiadakan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam huruf a, b dan c dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1996 tentang FREEPORT INDONESIA (berlaku 19 Juni 1996)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka memperlancar arus barang yang diimpor oleh PT Freeport Indonesia, dipandang perlu menetapkan tatacara pemeriksaan barang yang diimpor oleh PT Freeport Indonesia;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR OLEH PT FREEPORT
: INDONESIA.
Pasal 1
- (1) Atas barang yang diimpor oleh PT Freeport Indonesia melalui Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe C Amamapare, tidak dilakukan Pemeriksaan Pra-Pengapalan.
- (2) Pemeriksaan terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat barang yang bersangkutan tiba di pelabuhan tujuan di Indonesia.
Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1996

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ## REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENUGASAN (berlaku 22 Maret 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 24 Maret 2002, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan ke luar negeri yang akan berlangsung mulai tanggal 24 Maret 2002 sampai dengan tanggal 5 April 2002 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 144 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 1998 (berlaku 15 September 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas para Menteri yang memimpin Departemen dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat di segala bidang, dipandang perlu menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998.
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 1998.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998.
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 1998.
Pasal I
Pasal 31
"Pasal 31
Departemen Kehakiman terdiri dari:
1. Menteri Kehakiman;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;
5. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual;
6. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Direkrorat Jenderal Pemasyarakatan;
8. Direkrorat Jenderal Imigrasi;
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Pusat;
12. Intansi Vertikal di Wilayah."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2001 tentang PELAKSANAAN PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (berlaku 12 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya pengakuan Pemerintah tentang Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pelancaran pelayanan dalam proses penetapan pengakuan, dipandang perlu untuk menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah guna melaksanakan pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan
Pasal 4
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 7
- b. bahwa dalam rangka pelancaran pelayanan dalam proses penetapan pengakuan, dipandang perlu untuk menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah guna melaksanakan pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
MEMUTUSKAN:
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA. |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : | Menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk melaksanakan pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota. |
| KEDUA | : | Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota yang disampaikan Daerah. |
| KETIGA | : | Terhadap pelaksanaan tugasnya, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melaporkan kepada Presiden. |
KEEMPAT : ________________
KEEMPAT
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang - undangan II ttd Edy Sudibyo
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 2006 tentang PENUGASAN (berlaku 26 November 2006)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Jepang dan Rusia mulai tanggal 26 November 2006 sampai dengan 2 Desember 2006, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
- 2 melaksanakan Kunjungan Kenegaraan ke Jepang dan Rusia mulai tanggal 26 November 2006 sampai dengan tanggal 2 Desember 2006 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 12 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN, DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Dl KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
:
-
BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN, DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Dl KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
PENJELASAN
Pasal 124
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang Memuat Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi; - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan, Pengoperasian, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perubahan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 43 Tahun 1999 tentang TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR (berlaku 18 Mei 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mengamankan Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 6 Mei 1999 dengan jujur dan adil, dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR.
Pasal 1
Membentuk Tim Pengamanan Pelaksana Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur yang selanjutnya disingkat Tim Pengamanan.
Pasal 2
Tim Pengamanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR.
Membentuk Tim Pengamanan Pelaksana Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur yang selanjutnya disingkat Tim Pengamanan.
Tim Pengamanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Tim Pengamanan bertugas:
- a. Melakukan pengamanan pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur dengan jujur dan adil;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk persiapan dan pengamanan pelaksanaan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional terkait dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (1) Susunan keanggotaan Tim Pengamanan terdiri dari:
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan
3. Ketua : Keamanan;
4. Anggota :
1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kehakiman;
4. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;
12. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang
13. Sekretaris : Politik dan Keamanan.
- (2) Kepada Sekretaris diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Pasal 5
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengamanan dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Pasal 6
Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Tim Pengamanan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 98 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 1996 (berlaku 7 Juli 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum guna menunjang reformasi dan restrukturisasi perekonomian nasional, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 1996
Pasal 1
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 1996
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANJUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 100 Tahun 2003 tentang PENUGASAN (berlaku 8 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke negara Jepang dan Kunjungan Kenegaraan ke negara Pakistan mulai tanggal 9 Desember 2003 sampai dengan tanggal 17 Desember 2003, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke negara Jepang dan Kunjungan Kenegaraan ke negara Pakistan yang akan berlangsung mulai tanggal 9 Desember 2003 sampai dengan tanggal 17 Desember 2003 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA: tanggal
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 14 Nopember 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerjasama Kebudayaan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi
- a. bahwa di Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerjasama Kebudayaan yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 14 Nopember 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN.
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerjasama Kebudayaan yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 14 Nopember 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2000

Penandatangan: Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## BONDAN GUNAWAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN LIQUID NATURAL GAS TANGGUH (berlaku 15 September 2008)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dalam bidang minyak dan gas bumi yang berasal dari Liquid Natural Gas Tangguh, dipandang perlu membentuk Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN LIQUID NATURAL GAS TANGGUH.
Pasal 1
- (1) Membentuk Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Renegosiasi LNG Tangguh.
- (2) Tim Renegosiasi LNG Tangguh berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 2
Tim Renegosiasi LNG Tangguh bertugas melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian penjualan dan pembelian Liquid Natural Gas Tangguh, guna dapat memberikan hasil yang lebih baik dan layak bagi penerimaan negara.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Renegosiasi LNG Tangguh dapat meminta data dan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang dianggap perlu.
Pasal 4
Susunan keanggotaan Tim Renegosiasi LNG Tangguh terdiri dari :
Ketua,
:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
merangkap Anggota
Sekretaris, merangkap Anggota
Anggota
:
:
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
1. Sdr. Mahendra Siregar, Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional;
2. Sdr. Mohammad Ikhsan, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sdr. Evita Legowo, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- -3 -
4. Sdr. R. Priyono, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Sdr. Umar Said, Komisaris PT (Persero) Pertamina;
6. Duta Besar Republik Indonesia di China.
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Renegosiasi LNG Tangguh memperoleh bantuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam kedudukan sebagai nara sumber.
Pasal 6
Tim Renegosiasi LNG Tangguh melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 7
Tim Renegosiasi LNG Tangguh mulai bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan bulan Februari 2009.
Pasal 8
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Renegosiasi LNG Tangguh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua Tim Renegosiasi LNG Tangguh dengan tetap
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2008

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 2007 tentang PENUGASAN (berlaku 25 Mei 2007)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Malaysia mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Mei pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama
2007, maka untuk menjaga lancarnya berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke Malaysia mulai tanggal
- 2 27 sampai dengan 29 Mei 2007 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 1999 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG (berlaku 15 Juni 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional maka perlu peningkatan dan pengembangan pendidikan tinggi seni;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3765);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kependudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNDIRIAN SEKOLAH
TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG.
Pasal 1
Mendirikan Sekolah Tinggi Indonesia Padang Panjang yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut STSI Padang Panjang sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 2
STSI Padang Panjang dipimpin oleh Ketua STSI Padang Panjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 3
STSI Padang Panjang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dan/atau pendidikan profesional di bidang seni di atas pendidikan menengah.
Pasal 4
Organisasi STSI Padang Panjang terdiri atas :
- a. Unsur Pimpinan : Ketua dan pembantu Ketua;
- b. Senat STSI Padang Panjang;
- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
5. c.
6. Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis.
Pasal 5
Pembinaan STSI Padang Panjang secara teknis akademik dan fungsional dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STSI Padang Panjang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 7
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Akademi Seni Karawitan Padang Panjang diintegrasikan ke dalam STSI Padang Panjang.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 125 Tahun 1998 tentang AMNESTI KEPADA TERPIDANA ABDUL QADIR DJAELANI (berlaku 5 Agustus 1998)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum prupa pemberian amnesti dan rehabilitasi; b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana ABDUL QADIR DJAELANI; Mengingat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN
Pasal 4
- Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
KETIGA
:
Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.
KEEMPAT
:
Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan.
Pada tanggal 15 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
www.nuance.com
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG PDF Create! 4 Trial
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002 (berlaku 29 Mei 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002, dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002.
Pasal 3
"Pasal 3
- (1) Komite Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua, dibantu Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua, dan mengikutsertakan sebagai anggota:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Sosial;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
12. Kepala Badan Pusat Statistik.
14. Sekretaris : Prof. Dr. Gunawan Soemodiningrat.
- (2) Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan didukung Staf yang secara fungsional terdiri atas berbagai unsur forum lintaspelaku."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tainbahan Lembaran Neg~ Republik Indonesia. Nomor 5679), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan . APBD sebagaimana dimaksud dalarn (berlaku Unknown)
Pasal 316
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pa ·11 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.\_ x Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik lndonesw Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka1i diubalrterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tainbahan Lembaran Neg~ Republik Indonesia. Nomor 5679), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan . APBD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 316 ayat (1) disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untulc untuk memperoleh J&gt;Cr&amp;etujuan beraama;
- c. bahwa Pera.turan · Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, merupakan perwajudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubaban Tahun 2016 yang dijabarkan ke daJarn Kebijakan Umum APBD Pernbahan serta. Prioritas dan Plafon Angpran Perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hun.zf b dan hun.zf c, perlu membentuk Pcraturan Da.crah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Damm Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016;
1.
PENJELASAN
Pasal 18
5. ·""'\_.A\ 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Il daJam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUnd.ang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4886); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaa Negara (Lembaran Negara Republik Indonc.ia Tahun 200 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesi Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikaaa: Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembara: Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaha: Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201· Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587) eebagalmana t.elah bebcrapakali diubah terakhi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan Perubahan Kedua
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 2009 tentang PENUGASAN (berlaku 10 April 2009)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Pattaya, Thailand dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya
Tinggi ASEAN, maka untuk menjaga lancarnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pattaya, Thailand dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tanggal 11 sampai dengan 12 April 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2009

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, Lambock V. Nahattands
PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 22 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEEMPATATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 21 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
1
BUPATI TANAH LAUT PR0VINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPATATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 21 Maret 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ttd ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 22 ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPATATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017 . ## Pasal I - (1) Beberapa belanja di beberapa program dan kegiatan (belanja langsung) serta belanja non program (belanja tidak langsung) pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IIPeraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah menjadi sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## PasalII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI TANAH LAUT, ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 91 Tahun 2001 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA (berlaku 26 Juli 2001)
Pembukaan
Menimbang :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2001 TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa dalam sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan adanya perubahan keadaan yang melingkupi kelahiran Keputusan Presiden Nomor 121 tahun 2000, serta dalam rangka efektivitas pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tersebut;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945;
- dengan
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI.
Pasal 1
Keputusan Presiden nomor 121 tentang Penugasan presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerntahan sehari-hari,dinyatakan dicabut.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 juli 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 2006 tentang HARI BELA NEGARA (berlaku 18 Desember 2006)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara;
- b. bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dipandang perlu untuk menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI BELA NEGARA.
PERTAMA
:
Tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara.
KEDUA :
Hari Bela Negara bukan merupakan hari libur.
KETIGA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO