KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (berlaku 28 Maret 2005)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai peranan penting dalam mengungkap kebenaran pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa dan sekaligus mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian;
- b. bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan pemilihan anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan
Pasal 4
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 33
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI.
KESATU :
Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut :
1. Ketua
:
ZULKARNAIN YUNUS, S.H., M.H.
Merangkap Anggota
(Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Sekretaris
: DR. WICIPTO SETIADI, S.H., M.H. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)
3. Anggota
- 1. DR. HAFID ABBAS.
(Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.
- (Masyarakat)
3. PROF. DR. C.F.G. SUNARYATI HARTONO, S.H. (Masyarakat)
4. SULISTIJOWATI SUGONDO, S.H. (Masyarakat)
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
- mempunyai tugas :
1. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan;
2. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas moral calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
3. menyeleksi dan menentukan 42 (empat puluh dua) orang calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
4. mengusulkan 42 (empat puluh dua) orang calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kepada Presiden untuk dipilih 21 (dua puluh satu) orang guna diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
5. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung
- jawab kepada Presiden.
KEEMPAT
: Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
KELIMA :
Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
KEENAM :
Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands