PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Nomor 1 Tahun 2012 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
`
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
s
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Menetapkan :
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD dan
BUPATI KEPULAUAN TALAUD
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri bab lainnya yang sah.
68. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
69. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan /atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
70. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
71. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
72. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
73. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
74. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
75. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
76. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
77. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
78. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
79. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
80. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran secara langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
81. SPP Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS Gaji dan Tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
82. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi -transaksi yang dilakukan oleh PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
83. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
84. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas bebanbeban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
85.
- Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
86. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.
87. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
88. Surat Perintah Membayar Langsung untuk Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya disingkat SPM-LS Gaji dan Tunjangan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
89. Surat Perintah Membayar Langsung PPKD (SPM-LS PPKD) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran unuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
90. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD bab lainnya yang sah.
97. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
98. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
99. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi:
- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. pelaporan dan pertanggung jawaban;
- f. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- g. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. penyusunan RAPBD dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan penatausahaan APBD;
- g. akuntansi keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- i. perubahan APBD;
- j. pengelolaan piutang daerah;
- k. pengelolaan investasi daerah;
- l. pengelolaan barang milik daerah;
- m. pengelolaan dana cadangan;
- n. pengelolaan utang daerah;
- o. pengelolaan badan layanan umum daerah;
- p. pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- q. pengendalian intern, pengawasan, pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
- r. penyelesaian kerugian daerah.
Bagian Kedua
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- (2) Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk RKPD dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Bupati selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/barang;
- d. menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan sebagaian atau seluruh kekuasannya kepada :
- a. Sekretaris daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna Anggaran/barang daerah.
- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10
- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (3) Selain tugas-tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris daerah juga mempunyai tugas:
- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11
- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
3. keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12
- (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD;
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13
- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas Pengguna anggaran/Pengguna barang lainnya
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Pejabat Pengguna anggaran / barang dalam melaksanakan tugastugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/ barang;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Dalam pengadaan barang/jasa, pengguna anggaran/ barang dan kuasa pengguna anggaran/ barang, mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana pada ayat (1) bertanggungjawab baik secara fisik maupun keuangan atas pengadaan barang dan atau jasa yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- (3) Pejabat pembuat komitmen sebagaimana di maksud pada ayat 1 wajib memiliki sertifikat lulus keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
- 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
- 2) Harga Perkiraan sendiri (HPS) ; dan
- 3) Rancangan kontrak.
- b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang /jasa;
- c. menandatangani kontrak;
- d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna anggaran;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa;
- (5) Selain tugas pokok dan kewenangan senagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- a. mengusulkan kepada PA/KPA :
- 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi
PENJELASAN
Pembukaan
teknis (anwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
## Bagian Ke Delapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
##
PENJELASAN
Pasal 18
- (1) Untuk melaksanakan wewenang
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

- (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

## Pasal 65

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
- (3) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

## Pasal 66

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil diinvestasikan penyertaan modal pemerintah daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka menegah.

## Paragraf 4 Penerimaan Pinjaman Daerah

## Pasal 67

Penerimaan pinjaman daerah dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

## Paragraf 5 Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

## Pasal 68

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

## Paragraf 6 Penerimaan Piutang Daerah

## Pasal 69

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

## Paragraf 7 Investasi Pemerintah Daerah

## Pasal 70

Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## Pasal 71

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

- (3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 72

- (1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.

- (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## Pasal 73

- (1) Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Paragraf 8 Pembayaran Pokok Utang

## Pasal 74

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

## Bagian ketujuh

## Kode Rekening Penganggaran

## Pasal 75

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi pada APBD Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

- (4) Untuk jenis penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

## Pasal 76

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

## BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

## Bagian Pertama Azas Umum

## Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Kabupaten/ atau desa, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten.

## Pasal 78

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

## Pasal 79

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah

## Pasal 80

- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD.
- (3) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Pasal 81

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. teknis penyusunan APBD, dan
- d. hal-hal khusus lainnya.

## Pasal 82

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 81, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 83

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

## Pasal 84

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan.

## Pasal 85

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran sebelumnya untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 86

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan, KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan Nota Kesepakatan, KUA, dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

## Pasal 87

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
- b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/ kegiatan SKPD;
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga;s
- (3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya.

## Bagian Keempat

## Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

## Pasal 88

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

## Pasal 89

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

## Pasal 90

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu ( unified budgeting ) dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan

dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

## Pasal 91

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

## Pasal 92

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

## Pasal 93

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

## Pasal 94

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 93 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang

- dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (2) Peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud pasal 93 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masingmasing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup difisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
- (7) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 93 ayat (2) memuat nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 95

Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masingmasing SKPD.

## Pasal 96

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPKD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPKD.
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah ;
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, dan

- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

## Bagian Kelima Penyiapan Ranperda APBD

## Pasal 97

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
- a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, dan prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
- c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
- d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

## Pasal 98

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :
- a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKASKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
- c. kelengkapan instrument pengukuran kinerja, kelompok, sasaran kegiatan dan standar pelayanan minimal;
- d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan
- e. sinkronisasi program dan kegiatan antara RKA-SKPD.

- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

## Pasal 99

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 100

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas :
- a. ringkasan penjabaran APBD, dan
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD mememuat penjelasan sebagai berikut :
- a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum.
- b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan, dan
- c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 101

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberi informasi mengenai hak dan

kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

## Pasal 102

- (1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nota Keuangan, dan rancangan APBD.

## BAB V PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN

## DAN BELANJA DAERAH

## Bagian Pertama

## Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

## Pasal 103

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang terdiri dari:
- a. Ringkasan APBD;
- b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- c. Rincian APBD menurut urusan, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, SKPD, program dan kegiatan;
- e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Daftar piutang daerah;
- h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Daftar pinjaman daerah.
- (4) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

## Pasal 104

- (1) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Pasal 105

[

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya seperduabelas atau sebesar

- angka yang ditetapkan oleh Bupati pada APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiaypai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## Pasal 106

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Bupati.
- (3) Pengesahan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 107

Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) setelah Peraturan Bupati tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.

## Pasal 108

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan

keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bupati tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

## Pasal 109

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 105 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

## Bagian Kedua

## Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

## Pasal 110

- (1) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Pasal 111

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1), sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
- a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD;

- c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, dan
- d. nota keuangan dan Pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Bupati dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;
- (6) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

## Pasal 112

- (1) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya;
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

## Pasal 113

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

## Pasal 114

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dijadikan dasar penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) dan dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).

## Bagian Ketiga

## Keterlambatan Persetujuan Bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## Pasal 115

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperdua belas pagu APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. belanja gaji dan tunjangan;

- b. keperluan rutin kantor seperti listrik, air dan telepon.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## BAB VI PELAKSANAAN APBD

## Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD

## Pasal 116

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.