PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 41 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 (berlaku 10 Oktober 2012)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 10 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ttd HADI WIJONO BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013. ## Pasal 1

Penandatangan: Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. ## Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013. ## Pasal 3

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 10 Oktober 2012

Penandatangan: ## BUPATI SITUBONDO, DADANG WIGIARTO

Penandatangan: LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo Tanggal : 10 Oktober 2012 Nomor : 41 Tahun 2012 ## BAB I ## SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS BELANJA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ## A. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH

Penandatangan: Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur Pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. ## PENYELENGGARAAN MUSRENBANG UNTUK PENYUSUNAN RKP DAN RKPD Pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan RKP dan RKPD diselenggarakan secara berjenjang, dengan tahapan sebagai berikut : ## I. Musrenbang Desa/Kelurahan ## A. Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. ## B. Tujuan Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut: 1. Merumuskan prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2013 yang akan dibiayai dalam APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN, PNPM dan atau pihak ketiga lainnya;

Penandatangan: 2. Memilih dan menetapkan delegasi desa untuk mengikuti musrenbang kecamatan dengan memprioritaskan keterwakilan kelompok miskin dan perempuan. ## C. Keluaran Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah: 1. Daftar prioritas kegiatan usulan melalui Musrenbang kecamatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2013, termasuk PNPM yang mengakomodir usulan aspirasi kaum perempuan dan program lainnya; 2. Penunjukkan delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang kecamatan; 3. Berita Acara, Daftar Hadir Musrenbang Desa dan lampiran pendukung lainnya. ## D. Narasumber dan Peserta ## 1. Narasumber

Penandatangan: Narasumber adalah pihak - pihak pemberi informasi yang dibutuhkan, antara lain : Kepala Desa atau Perangkat Desa, Ketua atau unsur Badan Perwakilan Desa, Camat atau Aparat Kecamatan, UPT Dinas/Badan, Kepala Sekolah, Fasilitator/Konsultan Program dan Lembaga lain yang bekerja di Desa atau Kecamatan yang bersangkutan, serta anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan. ## 2. Peserta

Penandatangan: Peserta Musrenbang Desa adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa, meliputi: Delegasi Dusun, Wakil RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat/Adat, unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30%), unsur masyarakat miskin, Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani / Nelayan, Buruh, Komite Sekolah, wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lain-lain sesuai kondisi desa. ## II. Musrenbang Kecamatan/Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan ## A. Pengertian Musyawarah RKPD Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan mengacu pada program dan rancangan awal RKPD. ## B. Tujuan Tujuan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain: 1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. 2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. 3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten. ## C. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah: 1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan sesuai pagu indikatif kecamatan, kuota kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan pagu PNPM. 2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD dan PNPM. 3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. 4. Berita Acara Musrenbang Kecamatan. ## D. Narasumber dan Peserta ## 1. Narasumber

Penandatangan: - a. Dari Kabupaten: Bappeda, perwakilan SKPD, kepala UPT SKPD di kecamatan yang bersangkutan, anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan. - b. Dari Kecamatan: Camat, Aparat Kecamatan, LSM yang bekerja/ditugaskan di Kecamatan yang bersangkutan, fasilitator Kecamatan PNPM/Setrawan, BKAD, forum komunitas antar BKM dan para ahli/profesional yang dibutuhkan. - c. Pihak lain yang diundang/ditunjuk secara resmi oleh penyelenggara. ## 2. Peserta

Penandatangan: Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas delegasi desa, delegasi kelurahan, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan. ## III. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum-SKPD Kabupaten ## A. Pengertian 1. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/ sektor dan lintas sektor) adalah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. 2. Forum SKPD kabupaten membahas rancangan Renja SKPD kabupaten, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD, yang difasilitasi oleh SKPD kabupaten. 3. Rancangan Renja SKPD kabupaten hasil forum SKPD kabupaten menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD kabupaten untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD kabupaten. 4. Penyelenggaraan forum SKPD kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masingmasing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD dibawah koordinasi Bappeda kabupaten. 5. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum /Musrenbang. 6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. 7. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam sidang kelompok forum SKPD kabupaten. ## B. Tujuan Forum SKPD Kabupaten bertujuan untuk: 1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. 2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. 4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten. ## C. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten adalah: 1. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD berdasarkan hasil forum SKPD kabupaten yang menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD kabupaten. 2. Daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah. 3. Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD. ## D. Narasumber dan Peserta ## 1. Narasumber Narasumber forum SKPD kabupaten dapat berasal dari Bappeda, SKPD, DPRD kabupaten dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan. Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum SKPD kabupaten, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundangundangan serta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 10 Oktober 2012

## BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 10 Oktober 2012

Nomor : 41 Tahun 2012

## BAB I

## SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS BELANJA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## A. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur Pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

## PENYELENGGARAAN MUSRENBANG UNTUK PENYUSUNAN RKP DAN RKPD

Pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan RKP dan RKPD diselenggarakan secara berjenjang, dengan tahapan sebagai berikut :

## I. Musrenbang Desa/Kelurahan

## A. Pengertian

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahun.

## B. Tujuan

Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2013 yang akan dibiayai dalam APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN, PNPM dan atau pihak ketiga lainnya;
2. Memilih dan menetapkan delegasi desa untuk mengikuti musrenbang kecamatan dengan memprioritaskan keterwakilan kelompok miskin dan perempuan.

## C. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:

1. Daftar prioritas kegiatan usulan melalui Musrenbang kecamatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2013, termasuk PNPM yang mengakomodir usulan aspirasi kaum perempuan dan program lainnya;
2. Penunjukkan delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang kecamatan;
3. Berita Acara, Daftar Hadir Musrenbang Desa dan lampiran pendukung lainnya.

## D. Narasumber dan Peserta

## 1. Narasumber

Narasumber adalah pihak - pihak pemberi informasi yang dibutuhkan, antara lain : Kepala Desa atau Perangkat Desa, Ketua atau unsur Badan Perwakilan Desa, Camat atau Aparat Kecamatan, UPT Dinas/Badan, Kepala Sekolah, Fasilitator/Konsultan Program dan Lembaga lain yang bekerja di Desa atau Kecamatan yang bersangkutan, serta anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

## 2. Peserta

Peserta Musrenbang Desa adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa, meliputi: Delegasi Dusun, Wakil RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat/Adat, unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30%), unsur masyarakat miskin, Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani / Nelayan, Buruh, Komite Sekolah, wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lain-lain sesuai kondisi desa.

## II. Musrenbang Kecamatan/Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

## A. Pengertian

Musyawarah RKPD Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan mengacu pada program dan rancangan awal RKPD.

## B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan

pembangunan desa.

3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.

## C. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan sesuai pagu indikatif kecamatan, kuota kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan pagu PNPM.
2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD dan PNPM.
3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
4. Berita Acara Musrenbang Kecamatan.

## D. Narasumber dan Peserta

## 1. Narasumber

- a. Dari Kabupaten: Bappeda, perwakilan SKPD, kepala UPT SKPD di kecamatan yang bersangkutan, anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- b. Dari Kecamatan: Camat, Aparat Kecamatan, LSM yang bekerja/ditugaskan di Kecamatan yang bersangkutan, fasilitator Kecamatan PNPM/Setrawan, BKAD, forum komunitas antar BKM dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.
- c. Pihak lain yang diundang/ditunjuk secara resmi oleh penyelenggara.

## 2. Peserta

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas delegasi desa, delegasi kelurahan, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

## III. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum-SKPD Kabupaten

## A. Pengertian

1. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/ sektor dan lintas sektor) adalah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
2. Forum SKPD kabupaten membahas rancangan Renja SKPD kabupaten, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD, yang difasilitasi oleh SKPD kabupaten.
3. Rancangan Renja SKPD kabupaten hasil forum SKPD kabupaten menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD kabupaten untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD kabupaten.
4. Penyelenggaraan forum SKPD kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masingmasing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD dibawah koordinasi Bappeda kabupaten.
5. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum /Musrenbang.
6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.
7. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam sidang kelompok forum SKPD kabupaten.

## B. Tujuan

Forum SKPD Kabupaten bertujuan untuk:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten.

## C. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten adalah:

1. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD berdasarkan hasil forum SKPD kabupaten yang menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD kabupaten.
2. Daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah.
3. Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD.

## D. Narasumber dan Peserta

## 1. Narasumber

Narasumber forum SKPD kabupaten dapat berasal dari Bappeda, SKPD, DPRD kabupaten dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan. Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum SKPD kabupaten, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundangundangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum SKPD kabupaten.

## 2. Peserta

Peserta Forum SKPD Kabupaten antar lain terdiri dari para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, Bappeda dan SKPD lain yang terkait di wilayah kabupaten yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

## IV. Musrenbang Kabupaten

## A. Pengertian

1. Musrenbang RKPD kabupaten adalah merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD.
2. Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD kabupaten.
3. Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
5. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD kabupaten.
6. RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

## B. Tujuan

Musrenbang RKPD kabupaten bertujuan untuk :

1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.
2. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada

musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan.

3. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah.
4. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

## C. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD kabupaten menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten, yang meliputi sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD kabupaten.

## D. Narasumber dan Peserta

## 1. Narasumber

Narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten bisa berasal pimpinan atau anggota DPRD kabupaten, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD kabupaten atau dari unsur lain yang dipandang perlu.

## 2. Peserta

Peserta Musrenbang Kabupaten terdiri dari bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten, unsur pemerintah pusat, pejabat Bappeda dan SKPD Provinsi, pejabat SKPD kabupaten, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

## B. KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH B.1. Kebijakan Umum APBD

## 1. Pendapatan Daerah.

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedang penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

## 1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana dengan mempertatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Penyediaan anggaran setiap tahunnya diharapkan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin tahun akan semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo antara lain :

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Selain itu, adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengalihkan pajak pusat ke daerah akan menambah pendapatan asli daerah.
2. Dana Perimbangan yaitu DAU dan DAK yang proyeksinya mempertimbangkan angka Tahun 2012. DAU diproyeksikan naik 10 % sedangkan DAK diproyeksikan sama dengan Tahun 2012.
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

## 1.2. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangka mencapai pendapatan daerah, antara lain :

- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan SKPD Penghasil serta Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- c. Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah;
- d. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- e. Mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;

- f. Melakukan penyesuaian landasan hukum bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
- h. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan akurasi data potensi dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.

## 2. Belanja Daerah.

## 2.1. Kebijakan belanja daerah.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dimaksudkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta

belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan untuk Tahun 2013 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2013 berpedoman pada RPJMD 2011-2015 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah kabupaten Situbondo tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel.
2. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberian insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost , dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
- b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI OPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian &amp; evaluasi, dan perencanaan;

5. Sesuai dengan amanat UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10% dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor.
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
7. Mendorong pengeluaran pemerintah untuk menstimulus perekonomian dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengeluaran bidang ekonomi dan sosial.
8. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.

## 2.2 Kebijakan Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2013 mengacu pada visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD tahun 2011 - 2015. Visi Kabupaten Situbondo tahun 2011-2015 : 'Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan' selanjutnya untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari serta memberi perhatian pada lembaga untuk kelancaran peran dan tanggungjawab.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat.
4. Meningkatkan kualitas dan mentalitas pengabdian pengelola pemerintahan demi terwujudnya profesionalitas kinerja pelayanan.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi, supremasi hukum dan HAM melalui peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2011 - 2015 tersebut diatas dan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai pada tahuntahun sebelumnya, guna melanjutkan rencana pembangunan tahun ketiga pada tahun 2013 ini Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan tema 'Perluasan Pemerataan Pembangunan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan yang Lebih Baik'.

## 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Struktur pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Dalam rangka menutup defisit anggaran, diusahakan dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. Penerimaan pembiayaan tidak diusahakan dari pinjaman daerah baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank maupun dari masyarakat (obligasi daerah).

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2013 diarahkan pada halhal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal yang telah memiliki MoU.

## B.2. Prioritas Pembangunan Daerah.

Dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Situbondo menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Situbondo untuk tahun 2013 merupakan tindaklanjut atas pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 2015. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 :

Tabel Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD) | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2013 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau | Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah serta peningkatan kualitas pendidik dan pengelolaan serta layanan sekolah |
| 2 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan memadai | Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan obat-obatan serta penerapan jaminan kesehatan untuk seluruh keluarga miskin |
| 3 | Pengembangan ekonomi berbasis potensi Lokal khususnya sektor pertanian berwawasan lingkungan | Pengembangan Ekonomi berbasis potensi unggulan berwawasan lingkungan yang diarahkan pada sektor pertanian, Koperasi dan UMKM dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran |
| 4 | Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan | Peningkatan Efektifitas Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan perluasan kesempatan ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) |
| 5 | Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur yg lebih Handal, Kompeten dan Profesional, penuh integritas, akuntabel, taat pada hukum, dan transparan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. |

## BAB II

## ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

## A. STRUKTUR APBD

Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur APBD kabupaten Situbondo merupakan satu kesatuan terdiri dari:

1. Pendapatan daerah : meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Belanja daerah : meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
3. Pembiayaan daerah : meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

## I. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo meliputi :

## 1. Pendapatan Asli Daerah

## a. Pajak daerah

Jenis pajak daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah.

## b. Retribusi daerah

Jenis retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah.

## c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- 1). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

- 2). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/BUMN;
- 3). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

## d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- 1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2). Jasa giro;
- 3). Pendapatan bunga ;
- 4). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- 5). Penerimaan Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- 6). Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 7). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8). Pendapatan denda pajak;
- 9). Pendapatan denda retribusi;
- 10). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 11). Pendapatan dari pengembalian;
- 12). Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 13). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- 14). Hasil pengelolaan dana bergulir
- 15). Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah.

## 2. Dana Perimbangan

## a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- 1). Bagi hasil pajak;
- 2). Bagi hasil bukan pajak

## b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum hanya terdiri dari obyek pendapatan dana alokasi umum.

## c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan pemerintah.

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kabupaten Situbondo;
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah;
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

## II. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Situbondo

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Situbondo yang terdiri dari :

1. Klasifikasi belanja urusan wajib mencakup :
- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;

- d. Perumahan rakyat;
- e. Penataan ruang;
- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan catatan sipil;
- k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenaga kerjaan;
- o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. Penanaman modal;
- q. Kebudayaan;
- r. Kepemudaan dan olah raga;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. Ketahanan pangan;
- v. Pemberdayaan masyasakat dan desa;
- w. Statistik;
- x. Kearsipan;
- y. Komunikasi dan informatika; dan
- z. Perpustakaan.
2. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :
- a. Pertanian;
- b. Kehutanan;
- c. Energi dan sumber daya mineral;
- d. Pariwisata;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Perdagangan;
- g. Industri; dan

- h. Ketransmigrasian.
3. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

## Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :

## 1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Jenis belanja tidak langsung terdiri atas :

- a. Belanja pegawai
- b. Bunga
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan sosial
- f. Belanja bagi hasil
- g. Bantuan keuangan
- h. Belanja tak terduga

## 2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Jenis belanja langsung terdiri atas :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

## III. Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo meliputi :

## Pembiayaan daerah terdiri dari :

## 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- f. Penerimaan piutang daerah

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- c. Pembayaran pokok utang;
- d. Pemberian pinjaman daerah.

## B. PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

## I. Pengertian dan Ketentuan Umum

1. Kebijakan umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD sebelum disepakati dengan DPRD Kabupaten Situbondo;
3. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-progam yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk setiap urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya;
4. Tahapan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara:
- a. Menentukan skala prioritas urusan wa