PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun.2014 ten tang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bers umber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEUANGAN DESA. PENGELOLAAN
BABI KETENTUAN UMUM
Pasa.l 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Toban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Toban.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Toban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiHki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
27. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
28. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
29. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PI'PKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
31. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
32. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
33. Pelaksana Kegiatan adalah perseorangan atau tim yang berasal dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga kemasyarakatan desa, dan/ atau masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
34. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
35. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
36. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
37. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
38. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
39. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
40. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
41. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
42. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDesa;
43. Peratu.ran Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
44. Harl adalah hari kerja.
BABII
ASAS PENGELOLAAN
Pasal 2
Keuangan desa dikelola
Pasal 3
- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah bahwa pengelolaan keuangan desa hams berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa.
- (7) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (8) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban
Pasal 4
- (1) PrPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Perangkat Desa yang terdiri dari:
Pasal 5
- (1) PrPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Perangkat Desa yang terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
- (2) PrPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 6
- (1) Petugas pemungutan penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat.
- (2) Petugas pemungutan penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 7
- (1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Pejabat Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan kegiatan terkait dengan operasional pemerintahan desa.
- (3) Pejabat Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh seorang Perangkat Desa.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan di luar operasional pemerintahan desa.
- (5) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (6) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Seksi yang membidangi.
- (7) Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 8
- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koorclinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- (3) Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Seksi dan Bendahara.
Pasal 9
- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama unsur lembaga kemasyarakatan dan/ atau masyarakat desa yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam APB Desa; - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Penandatangan: - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Penandatangan: - (3) Dalam hal Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong dan/ atau tidak mampu melaksanakan tugas Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa lainnya.

Penandatangan: - (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksana kegiatan dapat melaksanakan secara perseorangan ata menyusun tim sesuai dengan kompleksitas kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. ## Pasal 10

Penandatangan: - ( 1) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/ atau dikenai sanksi pidana, maka Kepala Desa dapat melakukan penggantian atas pelaksana kegiatan. - (2) Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan diberikan honorarium sesuai Standart Satuan Harga Swakelola Di Desa Tahun berkenaan. ## Pasalll - (1) Lembaga Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat - (2) huruf b terdiri dari: - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); - c. Karang Taruna (KARTAR); - d. Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW); - e. Posyandu; dan, - f. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya. - (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari: - a. Tokoh masyarakat: - 1) tokoh masyarakat; - 2) tokoh adat; - 3) tokoh agama; - 4) tokoh pendidikan; - b. Kelompok masyarakat: - 1) kelompok usaha ekonomi produktif; - 2) kelompok perempuan; - 3) kelompok tani; - 4) kelompok masyarakat miskin; - 5) kelompok nelayan; - 6) kelompok pengrajin; - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; •- - 8) kelompok pemuda; - 9) kelompok pemerhati clan peduli lingkungan; dan - 10) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. ## Pasal 12 - (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh unsur staf sekretariat desa pada Urusan Keuangan. - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Penandatangan: - (3) Apabila Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong dan/ atau tidak mampu, Kepala Desa dapat menunjuk Bendahara dari Staf Sekretariat atau Perangkat Desa lainnya. ## BABIV APB Desa ## Pasal 13 - ( 1) APB Desa terdiri atas: - a. pendapatan Desa; - b. belanja Desa; dan - c. pembiayaan Desa. - (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. - (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. - (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. ## Bagian Kesatu Pendapatan Desa ## Pasal 14 - (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. - (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas kelompok: - a. pendapatan Asli Desa (PADes); - b. pendapatan Transfer; dan - c. pendapatan Lain-Lain. ## Bagian Kedua ## Belanja Desa ## Pasal 15 - (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. - (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. ## Pasall6 - (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan dengan ketentuan: - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai : 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa; 2. pelaksanaan pembangunan Desa; 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 4. pemberdayaan masyarakat Desa. - b. paling banyak 30°/o (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk:

Penandatangan: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2. operasional Pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4. operasional rukun tetangga dan rukun warga. - (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diluar pendapatan yang bersumber dari basil usaha desa yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok.

Penandatangan: - (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

Penandatangan: - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. ## Pasall7 - (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas kelompok: - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - b. pelaksanaan Pembangunan Desa; - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa; - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan - e. belanja Tak Terduga. - (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. ## Pasa.l 18 Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas jenis belanja: - a. pegawai; - b. barang dan Jasa; dan - c. modal. ## Pasal 19

Penandatangan: - (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 18 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa serta tunjangan BPD. - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. - (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: - a. tunjangan jabatan; - b. tunjangan kinerja; - c. tunjangan kesehatan; - d. tunjangan puma bakti; - e. tunjangan istri/ suami; - f. tunjangan anak; - g. tunjangan lainnya. - (4) Jenis belanja pegawai sebagaimana diroaksud pada ayat (2) dianggarkan dari kelompok pendapatan dana transfer Alokasi Dana Desa dan/ atau kelompok Pendapatan Asli Desa. - (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya clibayarkan setiap bulan.

Penandatangan: - (6) Bentuk, jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. ## Pasal 20 - (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b cligunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 ( dua belas) bulan.

Penandatangan: - (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. ## Pasal 21 - (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, cligunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. - (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. ## Pasal 22 - (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. - (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana climaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. - (3) Keadaan daru.rat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dikarenakan terjacli peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan kerusakan sarana dan prasarana. - (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: - a. wabah; - b. terdapat perubahan pemerintah daerah kabupaten. mendasar provinsi, atas kebijakan Pemerintah, dan/ atau pemerintah daerah - (5) Keadaan darurat dan Kejaclian luar biasa di desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. - (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clianggarkan dalam belanja tidak terduga. - (7) Apabila anggaran dalam belanja tidak terduga belum memenuhi/tidak teranggarkan, maka dapat diambilkan dari anggaran kegiatan lain dengan mekanisme perubahan anggaran. ## Bagian Ketiga ## Pembiayaan ## Pasal 23 - (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. - (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: - a. penerimaan Pembiayaan; dan - b. pengeluaran Pembiayaan. ## Pasal 24 - (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, mencakup: - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; - b. pencairan Dana Cadangan; dan - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. - (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a antara lain - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja; - b. penghematan belanja; dan - c. sisa dana kegiatan lanjutan. - (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. - (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha pengurangan nilai besaran belanja yang dikeluarkan desa pada tahun anggaran berjalan. - (5) Sisa dana kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sisa dana kegiatan yang tidak selesai pada tahun anggaran berkenaan, dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. - (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. ## Pasal 25 Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri dari: - a. pembentukan Dana Cadangan; dan - b. penyertaan Modal Desa. ## Pasal26 - (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. - (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. - (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; - d. sumber dana cadangan; dan - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. - (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. - (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penandatangan: - (6) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masajabatan Kepala Desa.

Penandatangan: - (7) Pencairan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. ## BABV ## PENGELOLAAN ## Bagian Kesatu Perencanaan ## Pasal 27

Penandatangan: - (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. - (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/ atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ## Pasal28

Penandatangan: - (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. - (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan lampiran rincian APB Desa.

Penandatangan: - (3) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dilengkapi dengan lampiran penjabaran APB Desa.

Penandatangan: - (4) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. 5. ( 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan. - (6) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. - (7) Masukan dari masyarakat desa dan/atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Penandatangan: - (8) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Penandatangan: - (9) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. 5. ( 10) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. ## Pasal29

Penandatangan: Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa. ## Pasal 30

Penandatangan: - ( 1) Rancangan Peraturan Desa ten tang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. - (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. - (3) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat. - (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Penandatangan: - ( 5) Dalam hal Cam.at menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. ## Pasal 31

Penandatangan: - (1) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk meyempurnakan atau memperbaiki rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5).

Penandatangan: - (2) Tindaklanjut hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan Kepala Desa kepada Cam.at. ## Pasal 32

Penandatangan: Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa membubuhkan tanda tangan. telah disepakati dan dievaluasi wajib menjadi Peraturan Desa dengan ## Pasal 33

Penandatangan: - (1) Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

Penandatangan: - (2) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran Desa. - (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan. ## Pasal 34

Penandatangan: - (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana di:maksud dalam Pasal 30 ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Cam.at membatalkan Peraturan Desa tersebut dan melaporkannya kepada Bupati. - (2) Pembata1an Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penandatangan: - (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Penandatangan: - (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. ## Bagian Kedua ## Pelaksanaan ## Pasal 35 - ( 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. - (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Giro. - (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. ## Pasal 36 - (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. - (2) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. - (3) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: - a. surat pengan tar; - b. surat rekomendasi; dan - c. surat keterangan. - (4) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. - (5) Apabila jumlah uang dalam kas desa melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelebihan tersebut harus dimasukkan ke dalam rekening kas desa. ## Pasal 37 - ( 1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Penandatangan: - (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Penandatangan: - (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. ## Pasal 38 - ( 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Penandatangan: - (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. - (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. ## Pasal 39

Penandatangan: - (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. - (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima. ## Pasal 40 Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat ( 1) terdiri atas : - a. surat Permintaan Pembayaran (SPP); - b. pernyataan tanggungjawab belanja; dan - c. lampiran bukti transaksi. ## Pasal 41

Penandatangan: - (1) Dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sekretaris Desa berkewajiban untuk : - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan; - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Penandatangan: - (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan bendahara melakukan pembayaran. - (3) Terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran dalam buku kas umum desa. ## Pasal 42 - (1) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan atas pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (2) Penerimaan potongan atas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Kas Pembantu Pajak. ## Bagian Ketiga Perubahan ## Pasal 43 - (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. - (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun anggaran. - (3) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa. ## Pasal44

Penandatangan: - (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran P-APB Desa.

Penandatangan: - (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran P-APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diinformasikan kepada BPD. ## Bagian Keempat Penatausahaan ## Pasal 45 - ( 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. - (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. - (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Penandatangan: - (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lam.bat tanggal 10 bulan berikutnya. - (5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menggunakan: - a. buku Kas Umum; - b. buku Kas Pembantu Pajak; - c. buku Bank; dan - d. buku Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa. ## Bagian Kelima Pelaporan ## Pasal 46

Penandatangan: - ( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Cam.at berupa : - a. laporan semester pertama; dan - b. laporan semester akhir tahun. - (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APB Desa.

Distribusi: - (3) Laporan realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lam.bat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Distribusi: - (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun beriku tnya.

Penandatangan: - (5) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Cam.at kepada Bupati dengan dilampiri laporan konsolidasi. ## Bagian Keenam Pertanggungjawaban ## Pasal 47

Penandatangan: - ( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran. - (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. - (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. - (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan; - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Penandatangan: - (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Camat kepada Bupati. ## Pasal 48 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. ## Pasal 49 - ( 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 4 7 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. - (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. ## Pasal 50

Distribusi: Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. ## BAB VI ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ## Pasal 51 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. ## Pasal 52 - ( 1) Pem.binaan dan pengawasan Pem.erintah Daerah sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi: - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APB Desa; - b. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; .. .. - c. membina dan mengawas1 pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, dan; - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa. - (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Camat. ## Pasal 53 Pembinaan dan pengawasan Camat atas pengelolaan keuangan desa meliputi: - a. memfasilitasi pengadministrasian keuangan desa; - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; - c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa. ## BAB VII PENUTUP ## Pasal 54

Penandatangan: - (1) Uraian lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. - (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: - a. Lampiran I Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kode Kegiatan Desa dan Kode Belanja Desa; - b. Lampiran II Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; - c. Lampiran III

Penandatangan: Format Keputusan Kepala Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa; - d. Lampiran IV : Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Buku› buku Kewajiban Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa; - e. Lampiran V Pendapatan dan Belanja Desa Format laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran ## Pasal 55

Penandatangan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. .. r ## Pasal 56

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tu.ban.

Penetapan: Ditetapkan di.Tu.ban P ada ta l!' ;r-- •• i 2016 -., ~U?,r BUPA HBAN ,

Penetapan: Diundangkan di Tu.ban pada tanggal S Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, BUDtiA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERC l'tNOMOR 2 I

Penandatangan: LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 2TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ## STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, KODE KEGIATAN DESA DAN KODE BELANJA DESA ## A. Kode clan Struktur Peraturan Desa tentang APBDes ## 1. Kode Klasifikasi Anggaran Kode Rekening 1 2 PENDAPATAN BELANJA 3 PEMBIAYAAN ## 2. Kode Klasifikasi Kelompok Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Desa Kode Rekening Uraian Keterangan 1 1 1 2 PENDAPATAN ASLI DESA PENDAPATAN TRANSFER 1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN ## 3. Kode Klasifikasi Kelompok Belanja dalam Anggaran Belanja Desa | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Uraian | Keterangan | |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------| | 2 | 1 | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | 2 | 1 | 01 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | 2 | 1 | 02 | Operasional Perkantoran | | | 2 | 1 | 03 | ...dst | | | 2 | 1 | | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa | | | 2 | 1 | | ...dst | | | 2 | 2 | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | 2 | 2 | 01 | Pembangunan Gedung Polindes | | | 2 | 2 | 02 | Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa | | | 2 | 2 | 03 | ..•dst | | | 2 | 2 | 01 | Pembangunan Kantor dan Balai Desa | | | 2 | 2 | | ..•dst | | | 2 | 3 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | | | 2 | 3 | 01 | Operasional LPMD | | | 2 | 3 | 02 | Operasional PKK | | | 2 | 3 | 03 | ...dst | | | 2 | 3 | | Pembinaan Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan | | | 2 | 3 | | •..dst | | | 2 | 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | 2 | 4 | 01 | Kegiatan Penggalian Aspirasi Masyarakat Desa | | | 2 | 4 | 02 | Kegiatan Pemetaan Potensi dan Sosial Desa | | | 2 | 4 | 03 | ...dst | | | 2 | 4 | | .•.dst | | | 2 | 5 | | BELANJA TAK TERDUGA | | Uraian Keterangan ## 4. Kode Klasifikasi Kelompok Pembiayaan dalam Anggaran Pembiayaan Desa | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Uraian | |-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------| | 3 | 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | 3 | 2 | PENGELUARAN PEMBIAYMN | ----------------t---------1 | ## 5. Kode Klasifikasi Jenis Belanja | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Uraian Keterangan | |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------| | X | X | X | X | 1 | Belanja Pegawai | | X | X | X | X | 2 | Belanja Barang Jasa ----------------------- | | X | X | X | X | 3 | 8e Ian j a Modal | ## Catatan:

Verifikasi: Penambahan Kode Rekening APBDes hanya dapat dilakukan setelah diverifikasi dan dibakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Toban ## B. Kode Rekening Pendapatan I | | | KODE | | | URAIAN | |-----|-----|--------|-------|-------|-------------------------------------------------| | 1 | 1 | | | | PENDAPATAN ASLI DESA | | 1 | 1 | 1 | | | Hasil Usaha Desa | | 1 | 1 | 1 | | | Hasil Usaha | | 1 | 1 | 1 | 01 01 | 01 | HIPPAM/PAM desa | | 1 | 1 | 1 | 01 | 02 | HIPPA desa (Pompanisasi) | | 1 | 1 | 1 | 01 | 03 | Unit Usaha Simpan Pinjam Desa | | 1 | 1 | 1 | 01 | 04 | Sadan Kreclit Desa | | 1 | 1 | 1 | 01 | 05 | Usaha Perdagangan Desa | | 1 | 1 | 1 | 01 | 06 | Lumbung Desa | | 1 | 1 | 1 | 01 | 07 | Hand Tracktor | | 1 | 1 | 1 | 01 | 08 | Toko Desa I waserda | | 1 | 1 | 1 | 01 | 09 | Toko Saprodi | | 1 | 1 | 1 | 01 | 10 | dst. | | 1 | 1 | 1 | 02 | | Pengelolaan Tanah Kas Desa | | 1 | 1 | 1 | 02 | 01 | Tanah Kas Desa (TKO) Mumi | | 1 1 | 1 | 1 | 02 | 02 | Kompensasi TKO Pemanfaatan TKO | | 1 | 1 1 | 1 1 | 02 02 | 03 04 | dst. | | 1 | 1 | 2 | | | HASILASET | | 1 | 1 | 2 | 01 | | Tambatan perahu | | 1 | 1 | 2 | 02 | | PasarDesa | | 1 | 1 | 2 | 02 | 01 | Pasar Umum Desa | | 1 | 1 | 2 | 02 | 02 | Pasar tradisional | | 1 | 1 | 2 | 02 | 03 | Pasarhewan | | 1 | 1 | 2 | 02 | 04 | Pasar Unggas | | 1 | 1 | 2 | 02 | 05 | Pasarbuah | | 1 | 1 | 2 | 02 | 06 | dst. | | 1 | 1 | 2 | 03 | | Tempat Pelelangan lkan | | 1 | 1 | 2 | 04 | | Tempat Pemandian Umum | | 1 | 1 | 2 2 | 05 | | Jaringan lrigasi | | 1 1 | 1 | 2 | 06 06 | | Gedung/Bangunan desa | | 1 | 1 | 2 | | 01 | Gedung pertemuan/serbaguna desa | | 1 | 1 1 | 2 | 06 06 | 02 | Gedung olahraga desa | | 1 | 1 | 2 | 07 | 03 | dst. Hutandesa | | 1 | 1 | 2 | 08 | | Lapangan Desa | | 1 | 1 | 2 | 09 | | pengelolaan embung Desa; |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, cligunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

## Pasal 22

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana climaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

- (3) Keadaan daru.rat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dikarenakan terjacli peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. wabah;
- b. terdapat perubahan pemerintah daerah kabupaten. mendasar provinsi, atas kebijakan Pemerintah, dan/ atau pemerintah daerah
- (5) Keadaan darurat dan Kejaclian luar biasa di desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (7) Apabila anggaran dalam belanja tidak terduga belum memenuhi/tidak teranggarkan, maka dapat diambilkan dari anggaran kegiatan lain dengan mekanisme perubahan anggaran.

## Bagian Ketiga

## Pembiayaan

## Pasal 23

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

## Pasal 24

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. pencairan Dana Cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a antara lain
- a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;

- b. penghematan belanja; dan
- c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha pengurangan nilai besaran belanja yang dikeluarkan desa pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Sisa dana kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sisa dana kegiatan yang tidak selesai pada tahun anggaran berkenaan, dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

## Pasal 25

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. penyertaan Modal Desa.

## Pasal26

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masajabatan Kepala Desa.
- (7) Pencairan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## BABV

## PENGELOLAAN

## Bagian Kesatu Perencanaan

## Pasal 27

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/ atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

## Pasal28

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan lampiran rincian APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dilengkapi dengan lampiran penjabaran APB Desa.
- (4) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
5. ( 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

- (6) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (7) Masukan dari masyarakat desa dan/atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (8) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (9) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
5. ( 10) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

## Pasal29

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa.

## Pasal 30

- ( 1) Rancangan Peraturan Desa ten tang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- ( 5) Dalam hal Cam.at menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## Pasal 31

- (1) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk meyempurnakan atau memperbaiki rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5).
- (2) Tindaklanjut hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan Kepala Desa kepada Cam.at.

## Pasal 32

Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa membubuhkan tanda tangan. telah disepakati dan dievaluasi wajib menjadi Peraturan Desa dengan

## Pasal 33

- (1) Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.

## Pasal 34

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana di:maksud dalam Pasal 30 ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Cam.at membatalkan Peraturan Desa tersebut dan melaporkannya kepada Bupati.
- (2) Pembata1an Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan

## Pasal 35

- ( 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Giro.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (3) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. surat pengan tar;
- b. surat rekomendasi; dan
- c. surat keterangan.
- (4) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.
- (5) Apabila jumlah uang dalam kas desa melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelebihan tersebut harus dimasukkan ke dalam rekening kas desa.

## Pasal 37

- ( 1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

## Pasal 38

- ( 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

## Pasal 39

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.

## Pasal 40

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat ( 1) terdiri atas :

- a. surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. lampiran bukti transaksi.

## Pasal 41

- (1) Dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran dalam buku kas umum desa.

## Pasal 42

- (1) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan atas pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan potongan atas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Kas Pembantu Pajak.

## Bagian Ketiga Perubahan

## Pasal 43

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;

- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.

## Pasal44

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran P-APB Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran P-APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diinformasikan kepada BPD.

## Bagian Keempat Penatausahaan

## Pasal 45

- ( 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lam.bat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menggunakan:
- a. buku Kas Umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak;
- c. buku Bank; dan
- d. buku Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa.

## Bagian Kelima Pelaporan

## Pasal 46

- ( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Cam.at berupa :
- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APB Desa.
- (3) Laporan realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lam.bat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun beriku tnya.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Cam.at kepada Bupati dengan dilampiri laporan konsolidasi.

## Bagian Keenam Pertanggungjawaban

## Pasal 47

- ( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Camat kepada Bupati.

## Pasal 48

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## Pasal 49

- ( 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 4 7 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

## Pasal 50

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 51

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## Pasal 52

- ( 1) Pem.binaan dan pengawasan Pem.erintah Daerah sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APB Desa;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;

..

..

- c. membina dan mengawas1 pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, dan;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Camat.

## Pasal 53

Pembinaan dan pengawasan Camat atas pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. memfasilitasi pengadministrasian keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

## BAB VII PENUTUP

## Pasal 54

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Lampiran I Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kode Kegiatan Desa dan Kode Belanja Desa;

- b. Lampiran II Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- c. Lampiran III

Format Keputusan Kepala Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa;

- d. Lampiran IV :

Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Buku› buku Kewajiban Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa;

- e. Lampiran V Pendapatan dan Belanja Desa

Format laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

## Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

..

r

## Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tu.ban.

Ditetapkan di.Tu.ban P ada ta l!' ;r-- •• i 2016 -., ~U?,r BUPA HBAN ,


Diundangkan di Tu.ban pada tanggal

S Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH,

BUDtiA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERC l'tNOMOR 2

I

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 2TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, KODE KEGIATAN DESA DAN KODE BELANJA DESA

## A. Kode clan Struktur Peraturan Desa tentang APBDes

## 1. Kode Klasifikasi Anggaran

Kode Rekening

1

2

PENDAPATAN

BELANJA

3

PEMBIAYAAN

## 2. Kode Klasifikasi Kelompok Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Desa

Kode Rekening

Uraian

Keterangan

1

1

1

2

PENDAPATAN ASLI DESA

PENDAPATAN TRANSFER

1

3

PENDAPATAN LAIN-LAIN

## 3. Kode Klasifikasi Kelompok Belanja dalam Anggaran Belanja Desa

| Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Uraian | Keterangan |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 2 | 1 | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |
| 2 | 1 | 01 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | |
| 2 | 1 | 02 | Operasional Perkantoran | |
| 2 | 1 | 03 | ...dst | |
| 2 | 1 | | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa | |
| 2 | 1 | | ...dst | |
| 2 | 2 | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | |
| 2 | 2 | 01 | Pembangunan Gedung Polindes | |
| 2 | 2 | 02 | Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa | |
| 2 | 2 | 03 | ..•dst | |
| 2 | 2 | 01 | Pembangunan Kantor dan Balai Desa | |
| 2 | 2 | | ..•dst | |
| 2 | 3 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | |
| 2 | 3 | 01 | Operasional LPMD | |
| 2 | 3 | 02 | Operasional PKK | |
| 2 | 3 | 03 | ...dst | |
| 2 | 3 | | Pembinaan Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan | |
| 2 | 3 | | •..dst | |
| 2 | 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | |
| 2 | 4 | 01 | Kegiatan Penggalian Aspirasi Masyarakat Desa | |
| 2 | 4 | 02 | Kegiatan Pemetaan Potensi dan Sosial Desa | |
| 2 | 4 | 03 | ...dst | |
| 2 | 4 | | .•.dst | |
| 2 | 5 | | BELANJA TAK TERDUGA | |


Uraian

Keterangan

## 4. Kode Klasifikasi Kelompok Pembiayaan dalam Anggaran Pembiayaan Desa

| Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Uraian |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 3 | 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |
| 3 | 2 | PENGELUARAN PEMBIAYMN | ----------------t---------1 |

## 5. Kode Klasifikasi Jenis Belanja

| Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Uraian Keterangan |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| X | X | X | X | 1 | Belanja Pegawai |
| X | X | X | X | 2 | Belanja Barang Jasa ----------------------- |
| X | X | X | X | 3 | 8e Ian j a Modal |

## Catatan:

Penambahan Kode Rekening APBDes hanya dapat dilakukan setelah diverifikasi dan dibakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Toban


## B. Kode Rekening Pendapatan


I

| | | KODE | | | URAIAN |
|-----|-----|--------|-------|-------|-------------------------------------------------|
| 1 | 1 | | | | PENDAPATAN ASLI DESA |
| 1 | 1 | 1 | | | Hasil Usaha Desa |
| 1 | 1 | 1 | | | Hasil Usaha |
| 1 | 1 | 1 | 01 01 | 01 | HIPPAM/PAM desa |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 02 | HIPPA desa (Pompanisasi) |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 03 | Unit Usaha Simpan Pinjam Desa |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 04 | Sadan Kreclit Desa |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 05 | Usaha Perdagangan Desa |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 06 | Lumbung Desa |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 07 | Hand Tracktor |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 08 | Toko Desa I waserda |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 09 | Toko Saprodi |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 10 | dst. |
| 1 | 1 | 1 | 02 | | Pengelolaan Tanah Kas Desa |
| 1 | 1 | 1 | 02 | 01 | Tanah Kas Desa (TKO) Mumi |
| 1 1 | 1 | 1 | 02 | 02 | Kompensasi TKO Pemanfaatan TKO |
| 1 | 1 1 | 1 1 | 02 02 | 03 04 | dst. |
| 1 | 1 | 2 | | | HASILASET |
| 1 | 1 | 2 | 01 | | Tambatan perahu |
| 1 | 1 | 2 | 02 | | PasarDesa |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 01 | Pasar Umum Desa |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 02 | Pasar tradisional |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 03 | Pasarhewan |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 04 | Pasar Unggas |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 05 | Pasarbuah |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 06 | dst. |
| 1 | 1 | 2 | 03 | | Tempat Pelelangan lkan |
| 1 | 1 | 2 | 04 | | Tempat Pemandian Umum |
| 1 | 1 | 2 2 | 05 | | Jaringan lrigasi |
| 1 1 | 1 | 2 | 06 06 | | Gedung/Bangunan desa |
| 1 | 1 | 2 | | 01 | Gedung pertemuan/serbaguna desa |
| 1 | 1 1 | 2 | 06 06 | 02 | Gedung olahraga desa |
| 1 | 1 | 2 | 07 | 03 | dst. Hutandesa |
| 1 | 1 | 2 | 08 | | Lapangan Desa |
| 1 | 1 | 2 | 09 | | pengelolaan embung Desa; |
| 1 | 1 | 2 | 10 | | Pengelolaan Taman rekreasi/wisata Desa |
| 1 | 1 | 2 | 11 | | pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; |
| 1 | 1 | 2 2 | 12 13 | | Kebundesa |
| 1 | 1 | | | | tanaman milik desa |
| 1 | 1 | 2 | 13 | 01 | Tanaman di area Pemakaman/Kuburan |
| 1 | 1 | 2 | 13 | 02 | tanaman pinggirjalan/sungai desa |
| 1 | 1 | 2 | 13 14 | 03 | dst. |
| 1 | 1 | 2 | | | lingkungan permukiman masyarakat Desa; |
| 1 | 1 | 2 | 15 | | dst. |

| 1 | 1 | 3 | | | SWadaya, Partisipasi dan Gotongroyong |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | 3 | 01 | | Tenaga |
| 1 | 1 | 3 | 02 | | Barang |
| 1 | 1 | 3 | 03 | | uang |
| 1 | 1 | 4 | | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah |
| 1 | 1 | 4 | 01 | | Hasil Pungutan Desa |
| 1 | 1 | 4 | 01 | 01 | Pungutan Keamanan |
| 1 | 1 | 4 | 01 | 02 | Pungutan / Retribusi jalan Desa |
| 1 | 1 | 4 | 02 | | Bagi Hasil lnvestasi Desa |
| 1 | 1 | 4 | 03 | | dst. |
| 1 | 2 | | | | PENDAPATANTRANSFER |
| 1 | 2 | 1 | | | Dana Desa |
| 1 | 2 | 1 | 01 | | Dana Desa |
| 1 | 2 | 2 | | | Bagian Dari Hasil Pajak Daerah clan Retribusi Daerah |
| 1 | 2 | 2 | 01 | | Bagian Dari Hasil Pajak Daerah |
| 1 | 2 | 2 | 02 | | Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah |
| 1 | 2 | 3 | | | Alokasi Dana Desa (ADD) |
| 1 | 2 | 3 | 01 | | Alokasi Dana Desa (ADD) |
| 1 | 2 | 4 | | | Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi |
| 1 | 2 | 4 | 01 | | Bantuan Keuangan Umum |
| 1 | 2 | 4 | 02 | | Bantuan Keuangan Khusus |
| 1 | 2 | 5 | | | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten |
| 1 | 2 | 5 | 01 | | Bantuan Keuangan Umum |
| 1 | 2 | 5 | 02 | | Bantuan Keuangan Khusus |
| 1 | 3 | | | | PENDAPATAN LAIN-LAIN |
| 1 | 3 | 1 | | | Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat |
| 1 | 3 | 1 | 01 | | Hibah Pihak ketiga |
| 1 | 3 | 1 | 02 | | Sumbangan pihak ketiga |
| 1 | 3 | 1 | 02 | 01 | lndividu |
| 1 | 3 | 1 | | 02 03 | Oiyanisasi kemasyarakatan |
| 1 | 3 | 1 | 02 02 | | Perguruan tinggi |
| 1 | 3 | 1 | 02 | 04 | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| 1 | 3 | 1 1 | 02 02 | 05 06 | Lembaga Donor |
| 1 1 | 3 3 | 1 | | | Perusahaan ...dst |
| | | | 03 | | |
| 1 1 | 3 | 2 | | | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
| 1 | 3 3 | 2 2 | 01 02 | | Hasil kerjasama dengan pihak ketiga Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa |
| 1 | 3 | | 03 | | ...dst |
| | | 2 | | | |

## C. Kode Rekening Belanja

1. Kode Rekening Kegiatan

| | KODE | REKENING | | URAIAN |
|-----|--------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 01 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: |
| 2 2 | 1 | 01 01 | X | Operasional Pemerintahan Desa; Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 2 | 1 | 01 | X | Desa; |
| 2 | 1 1 | 02 01 03 | | Operasional Pemerintahan |
| 2 | 1 -- | 01 04 .__ ---• | X X .., __ | Tunjangan dan Operasional BPD; ___,.,Qpe~io~~~Td~!!BW.__________________________________ |
| 2 | 1 | 02 | | Peninakatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa; |
| 2 | 1 | 02 01 | X | Pengadaan peralatan kantor; |
| 2 | 1 | 02 02 | X | Pengadaan komputer, |
| 2 | 1 | 02 03 | X | Pengadaan perlengkapan kantor; |
| 2 | 1 | 02 04 | X | Pengadaan tanah; |
| 2 | 1 | 02 05 06 | X | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor; |
| 2 | 1 | 02 | X | Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor; |
| 2 2 | 1 | 02 07 | X | Pengadaan alat-alat angkutan perairan bermotor; |
| 2 | 1 | 02 08 09 | X | Pengadaan alat-alat angkutan perairan tidak bermotor; |
| 2 | 1 | 02 02 | X | Pengadaan meubelair; |
| 2 | 1 | 10 | X | Pengadaan peralatan dapur; |
| 2 | 1 1 | 02 11 12 | X X | Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas kades; |
| 2 | 1 | 02 02 | X | Rehab ringan gedung kantor desa; |
| 2 | | 13 14 | | |
| 2 | 1 | 02 | X | Rehab ringan rumah dinas kepala desa; |
| 2 | 1 | 02 15 | X | Pembangunan gedung rumah dinas Kades; |
| 2 | 1 | 02 16 17 | X | Pembangunan taman/pagar kantor; Pembangunan kamar mandi dan WC kantor; |
| 2 | 1 1 | 02 02 18 | X X | Pembangunan tempat parkir; |
| 2 | 1 | 02 19 | X | Pengadaan alat-alat studio; |
| 2 | 1 | 02 20 | X | Pengadaan alat komunikasi; |
| 2 | 1 | 02 21 | X | Pengadaan penghias ruangan rumah tangga; dan |
| 2 | | 02 22 | | Dst... |
| | 1 | | | |
| | 1 | 03 03 | X | |
| 2 2 | 1 | 01 03 | X | Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa; penyusunan pengembangan tata ruang dan sosial desa; |
| 2 2 | 1 1 | 02 03 03 | X X | pendataan potensi desa (profit desa dan monografi desa); pendataan pengklasifikasian tenaga kerja desa; |
| 2 | 1 1 | 03 04 | X | pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor |
| 2 | | 03 05 | X | non pertanian; pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; |
| 2 | 1 1 | 03 06 03 07 | X X | pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan; |
| 2 2 | | 03 08 | X | pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri; pengelolaan arsip Desa; |
| 2 | 1 1 | 03 09 | | pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan informasi Desa; dan |
| | | | X | |
| 2 | 1 | 03 10 | X | Ost... |
| 2 | 1 1 | 04 | | |
| 2 | 1 | 04 01 04 | X | Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa; penetapan dan penegasan batas Desa; penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa (nomenklatur}; |
| 2 2 | | 02 03 04 | X X | penetapan Perangkat Desa; |
| 2 | 1 1 | 04 04 | X | |
| 2 | 1 1 | 05 06 | X | penetapan rancangan Peraturan Desa dan penetapan Peraturan Desa; pembahasan RAPBDes dan penetapan APBDes; |
| 2 | | 04 04 | X | penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antarDesa; |
| | | | | (LPPD)penetapan kerjasama |
| 2 | | 04 | X | |
| | 1 | 07 | | penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ} Kepala Desa; |


| 2 | 1 | 04 | 08 | X | penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oesa (RPJMOes); |
|-----|-----|-------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 04 | 09 X | | penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Oesa (RKPOes); |
| 2 | 1 | 04 | 10 X | | penyelenggaraan Musdes; |
| 2 | 1 | 04 | 11 | X | penyampaian LKPJ Kepala Desa; desa; |
| 2 | 1 | 04 | 12 | X | penetapan kerjasama antar |
| 2 | 1 | 04 | 13 | X | penetapan BUMOes; |
| 2 | 1 | 04 | 14 | X | penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam |
| 2 | 1 | 04 | 15 | X | penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Oesa; |
| 2 | 1 | 04 | 16 | X | penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; |
| 2 | 1 | 04 | 17 | X | pengisian lowongan Perangkat Oesa; |
| 2 | 1 | 04 | 18 | | pengisian staf perangkat Desa |
| 2 2 | 1 | 04 | 19 | X | penggabunaan atau pemekaran Dusun; |
| 2 | 1 | 04 | 20 | X | penggabungan atau pemekaran RT/RW; |
| 2 | 1 | 04 | 21 | X | belanja sertifikasi; |
| 2 | 1 | 04 | 22 | X | monitoring, evaluasi dan pelaporan; |
| | 1 | 04 | | X | rapat koordinasi antar Kepala Desa, dan lintas desa;dan |
| 2 | 1 | 04 | 23 | X | Ost.. |
| 2 | 1 | 05 | 24 | | Pembentukan BPO, KelembaQaan Masvarakat Oesa, KPMO, BKO dan/atau BKAO |
| 2 | 1 | 05 | 01 | X | pembentukan Badan Permusyawaratan Oesa; |
| 2 | 1 | 05 | 02 | X | pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMO, PKK, Karangtaruna, Pokja Nangkis dll); |
| 2 | 1 | 05 | 03 | X | Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Oesa (KPMO); |
| 2 | 1 | 05 | 04 |