PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang PEMERINTAHAN NAGARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR :05 TAHUN 2009
TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 217 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Nagari, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman:
- kahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan Peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti: b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara RITahun 1956 Nomor 25):
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389), 2
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 3
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438): 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587): 6. Ig N
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perobahan Batas Wilayah Kota Madya Dati II Padang(Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3164): 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2097 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor82Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4737): 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826): 8.
10. Keputusan Mendagri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Kelurahan:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan: 9.
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Dan
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilingkungan Kabupaten Padang Pariaman.
1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. N n T
3. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Barat.
5. Bupatiadalah Bupati PadangPariaman.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 7.
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 8.
9. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. 9.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
11. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat Minangkabau ( Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuliah ) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
12. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
13. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
14. Sekretaris Nagari adalah unsur staf yang memimpin sekretariat pada Pemerintah Nagari.
15. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
17. Anak Nagari adalah warga masyarakatyang ada
18. di Nagari dan dirantau.
18. Korong adalah bagian dari Wilayah Nagari yang dipimpin oleh Wali Korong.
19. Wali Korong adalah unsur Perangkat Nagari yang merupakan perpanjangan tangan Wali Nagari di wilayah Korong.
20. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari. n|
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
22. Suku adalah himpunan beberapa kaum atau payung dalam sistem kekerabatan yang berlaku dan tumbuh dalam masyarakat.
23. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh BAMUS Nagari bersama Wali Nagari.
24. Keuangan Nagari adalah Keuangan Pemerintahan Nagari.
26. Alokasi Dana Nagari adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariamanuntuk Nagari.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Nagari bersama BAMUS Nagari,yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari. 25.
27. Kerjasama Nagari adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Nagari atau Nagari dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usahaguna mencapai tujuan tertentu.
28. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangkapenyelenggaraan Pemerintahan.
BABII
NAGARI, PEMBENTUKAN NAGARI, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN NAGARI
Bagian Pertama
Nagari
Pasal 2
Nagari berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai beberapa suku dan wilayah penyelenggaraan Pemerintahan terdepan di Daerah.
Pasal 3
Wilayah Nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berjalan secara turun temurun dan diakui oleh sepanjang adat.
Pasal 4
Setiap Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- I. Merupakankesatuan masyarakat Hukum adat:
2. Merupakan beberapa sukudan mempunyai KAN: 2
3. Mempunyai wilayah-wilayah dan batas-batas yang jelas:
4. Mempunyai harta kekayaan sendiri:dan 4.
5. Mempunyai sarana dan prasarana Pemerintahan 5.
Bagian Kedua
Pembentukan Nagari
Pasal 5
Nagari dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Nagari dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta mempunyai beberapa suku 1g dan batas wilayah yang jelas dan dapat dilakukan perubahan setelah mencapai usia penyelenggara pemerintahan nagari paling sedikit 5 tahun.
Pasal 6
Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksudpada Pasal 5 dapat berupa penggabungan beberapa Korong menjadi suatu Nagari yang mempunyai kesatuan adat istiadat, atau bagian Nagari yang bersandingan,atau pemekaran Nagari dari satu Nagari menjadi dua Nagari atau lebih, atau pembentukan Nagari diluar Nagari yang telah ada.
Pasal 7
Tata cara pembentukan Nagari adalah sebagai berikut:
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk nagari:
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Nagari kepada BAMUS Nagari dan Wali Nagari: d
- C. BAMUS Nagari mengadakan rapat bersama Wali Nagari untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Nagari dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BAMUS Nagari tentang pembentukan Nagari:
- d. Wali Nagari mengajukan usui pembentukan Nagari kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasi! Rapat BAMUS Nagari dan rencana wilayah administrasi Nagari yang akan dibentuk:
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Wali Nagari, Bupati menugaskan Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Nagari yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati:
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Nagari baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pem-bentukan Nagari:
9. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud huruf f, harus melibatkan Pemerintah Nagari,BAMUS Nagari
dan unsur masyarakat Nagari, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Nagari yang akan dibentuk:
- Bupati mengajukann Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari hasil pembahasan Pemerintahan Nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat Nagari kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD: hn
- DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat Nagari:
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada
- Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah:
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tetang Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama: k
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama, dan:
- . Dalam hal syahnya Rancangan Peraturan Daerah m. tentang Pembentukan Nagari yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf I, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.
Pasal 8
Pemekaran Nagari diluar Nagari yang telah ada, diusulkan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
Bagian Ketiga Pemekaran Nagari
Pasal 9
- (1) Untuk lebih efektif dan efisiennya penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Daerah, khususnya dibidang pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka terhadap wilayah Pemerintahan Nagari dapat dilakukan Pemekaran Nagari sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemekaran Nagari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pub!ik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Pasal 2
Nagari berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai beberapa suku dan wilayah penyelenggaraan Pemerintahan terdepan di Daerah.
Pasal 3
Wilayah Nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berjalan secara turun temurun dan diakui oleh sepanjang adat.
Pasal 4
Setiap Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- I. Merupakankesatuan masyarakat Hukum adat:
2. Merupakan beberapa sukudan mempunyai KAN: 2
3. Mempunyai wilayah-wilayah dan batas-batas yang jelas:
4. Mempunyai harta kekayaan sendiri:dan 4.
5. Mempunyai sarana dan prasarana Pemerintahan 5.
Bagian Kedua
Pembentukan Nagari
Pasal 5
Nagari dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
Pasal 6
Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksudpada Pasal 5 dapat berupa penggabungan beberapa Korong menjadi suatu Nagari yang mempunyai kesatuan adat istiadat, atau bagian Nagari yang bersandingan,atau pemekaran Nagari dari satu Nagari menjadi dua Nagari atau lebih, atau pembentukan Nagari diluar Nagari yang telah ada.
Pasal 7
Tata cara pembentukan Nagari adalah sebagai berikut:
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk nagari:
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Nagari kepada BAMUS Nagari dan Wali Nagari: d
- C. BAMUS Nagari mengadakan rapat bersama Wali Nagari untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Nagari dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BAMUS Nagari tentang pembentukan Nagari:
- d. Wali Nagari mengajukan usui pembentukan Nagari kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasi! Rapat BAMUS Nagari dan rencana wilayah administrasi Nagari yang akan dibentuk:
- e. Dengan
Pasal 8
Pemekaran Nagari diluar Nagari yang telah ada, diusulkan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
Bagian Ketiga Pemekaran Nagari
Pasal 9
- (1) Untuk lebih efektif dan efisiennya penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Daerah, khususnya dibidang pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka terhadap wilayah Pemerintahan Nagari dapat dilakukan Pemekaran Nagari sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemekaran Nagari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pub!ik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Pasal 10
- (7) Pemekaran Nagari dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan
Pasal 11
Pemekaran Nagari sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9ayat (1) tersebut diatas harus memenuhi syarat:
- ad, Jumlah penduduk paling sedikit berjumlah 2500 jiwa atau 500 KK, 0
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat:
- Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukukan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat: C
- Batas Nagari yang dinyatakan dalam bentuk Peta Nagariyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah: d.
- Potensi Nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, e,
- Wilayah Nagari Pemekaran minimal terdiri dari 4 tempat) Korong:
- Potensi ekonomi: 9
- Asetdan kekayaan yang dimiliki Nagari, h.
- Bagian wilayah kerja:
- Sarana dan prasarana Pemerintahan yaitu tersedianya k potensi infrastruktur Pemerintah Nagari dan perhubungan.
- Perangkat Nagari,dan, j
Pasal 12
- (1) Pemekaran Nagari dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
Pasal 13
Tata cara Pemekaran Nagari adalah :
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Nagari.
- b. Masyarakat mengajukan usul Pemekaran Nagari kepada BAMUS Nagari dan Wali Nagari,
3. BAMUS Nagari mengadakan rapat bersama Pemuka Masyarakat untuk membahas Pemekaran Nagari dan kesepakatan rapat dituang dalam Berita Acara Hasil Rapat BAMUS Nagari tentang Pemekaran Nagari,
- d. Keputusan hasil musyawarah BAMUS Nagari disampaikan kepada Wali Nagari Induk:
- e. Wali Nagari Induk menyetujui Keputusan BAMUS Nagari dengan menerbitkan Keputusan Wali Nagari:
- f. Wali Nagari menyampaikan usulan Pemekaran Nagari kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) disertai Berita Acara Hasil Rapat BAMUS Nagari dan rencana wilayah administrasi yang akan dimekarkan:
- g. Dengan
Pasal 15
- (1) Dalam wilayah Nagari dapat dibentuk Korong yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) Usulan pembentukan Korong yang ditambahkan diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Sebutan bagian wilayah kerja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
Pasal 16
Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dapat menerima dan/atau menolak usulan pembentukan/penggabungan dan/atau penghapusan Nagari ## BAB III
KEWENANGAN NAGARI
Pasal 17
Urusan Pemeriritahan yang menjadi kewenangan Nagari mencakup:
- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada
Pasal 18
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. n
Pasal 19
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b diatur dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan.
Pasal 20
- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf « disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana,serta sumber daya manusia. a
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nagari berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NAGARI
BABIV Bagian Pertama Umum
Pasal 21
- 1) Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.
- (2) Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat.
Susunan Organisasi Pemerintah Nagari
Pasal 22
- (1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya.
3. (3 Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiriatas:
- a. Sekretariat Nagari, yaitu Sekretaris Nagari besertastaf,
- b. PelaksanaTeknis Lapangan,yaitu Kepala Urusan:
6. «. Unsur Kewilayahan, yaitu Wali Korong yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah Korong yang ada di tiap Nagari.
- (4) Bagan struktur Organisasi Pemerintahan Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman. g Ditetapkandi : Pariaman PadaTanggal : Juni 2009

Penandatangan: BUPATI PADANG PARIAMAN, ## MUSLIM KASIM

Penetapan: Diundangkan di Pariaman Juni 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, ## H.YUEN KARNOVA,SE. Pembina Utama Muda, NIP 196301111988031003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN2009NOMOR 05
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 23

- (2) Perangkat Nagari membantu Wali Nagari dalam pelaksanaantugas dan kewajibannya.
- (1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) dipilih oleh Wali Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, kecuali Sekretaris Nagari yang diisi oleh PNS.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

## Paragraf 2

## Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Wali Nagari Pasal 24

- (1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS Nagari:
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Wali Nagari mempunyai wewenang:
- b. Mengajukanrancangan Peraturan Nagari:
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUSNagari:
- C. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUSNagari:
- e. Membina kehidupan masyarakat Nagari:
- f. Membina perekonomian Nagari,
- h. Mewakili Nagari di dalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:dan
- g. Mengoordinasikan Pembangunan Nagari secara partisipatif:
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.

- (3) dengan Peraturan Nagari,

Susunan organisasi, tugas dan wewenang Paga Nagari sebagaimana ayat (2) huruf d Pasal ini diatur

## Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Wali Nagari mempunyai kewajiban :
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: b.
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat:
5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, e.
6. Melaksanakan kehidupan Demokasi: d.
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari: f
8. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Nagari yang baik, h.
9. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan, 9.
10. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Nagari: 4.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari: k.
12. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari, i
13. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Nagari,
14. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosialbudaya dan adat istiadat, m.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari,
16. Oo. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintanan Nagari sebagaimana ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satutahun.
- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam Musyawarah BAMUS Nagari.
- (5) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Nagari, Radio Komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dansebagaibahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BAMUS Nagari.

## Pasal 26

Wali Nagari dilarang :

- a. Menjadi pengurus Partai Politik:
- b. Merangkapjabatan sebagai Ketua dan/atau

Anggota BAMUS Nagari, dan Kerapatan Adat Nagari di Nagari yang bersangkutan,

- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah:
2. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, p! C
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain:
4. fl Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya:
5. Menyaiahgunakan wewenang:dan
6. Melanggar sumpahj/janji jabatan. 7.

## Bagian Ketiga

## TATA CARA PEMILIHAN WALI NAGARI Pasal 27

Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Wali Nagari Paragraf 1

- (1) BAMUS Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan pelaksanaan teknis difasilitasi oleh Camat.
- (3) Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, BAMUS Nagari membentukPanitia Pemilihan yang
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Wali Nagari menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui Camat, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari.

terdiri dari unsur Perangkat Nagari, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

## Pasal 28

- (1) Pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan berhak membentuk Panitia Teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melakukan penjaringan Bakal Calon Wali Nagari dengan penyelenggaraan pemungutan suara.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung,umum,bebas,rahasia, jujur dan adil.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan 7 (tujuh)orang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil rapat dengan BAMUS Nagari.
- (5) Panitia Pemilihan dapat membentuk Panitia Teknis sebanyak minimal 3 fiiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.

## Pasal 29

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1),mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilihan:
2. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan,
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati,
4. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye,serta pemungutan suara Pemilihan: d.
5. Menerima dan meneliti administrasai Bakal Calon 'Wali Nagari sesuai dengan ketentuan persyaratan Wali Nagari, serta melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Wali Nagari tersebut berdasarkan persyaratanyang ditentukan: e.
- f. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan,
7. berhak h. Melaksanakan pendaftaran Pemilihan dan pengesahan daftar nama-nama penduduk Nagari yang berhak memilih:
- g. Mengumumkan nama Calon Wali Nagari yang dipilih: ki
- i. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi pelaksanaan Pemilihan dan tempat Pemilihan:
- k. Melaksanakan pemungutan suara dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara serta mengumumkan hasil Pemilihan:
- j. Menetapkan Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan:
12. I Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari kepada BAMUS Nagari.

## Pasal 30

Pemilih adalah penduduk Nagari Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hakmemilih.

## Pasal 31

- (1) Untuk dapat mengunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari, Anak Nagari yang ada di nagari harus terdaftar sebagai pemilih.
- a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syaratsebagai berikut:
- b. Terdaftar sebagai Penduduk Nagari yang bersangkutan secara syah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. 1
- c. Sudah mencapaiusia 17 (tujuh belas) tahun
6. pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah.
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkanputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. k 1g Mm
8. Bagi anak Nagari yang berada diluar wilayah Nagari atau perantau yang ikut memilih harus telah mendaftarkan diri paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan. e. 1

## Paragraf 2

## Tata Cara Pencalonan Pasal 32

- (1) Wali Nagari dipilih langsung oleh Penduduk Nagari dari calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui pencalonan dan pemilihan.
- (3) Pencalonan dan pernilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 33

- (1) Calon Wali Nagari adalah penduduk Nagari warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Bertagwa kepadaTuhan Yang Maha Esa,
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah:
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30 SPKI dan ataukegiatan organisasi terlarang lainnya. G
5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah d

## Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat:

- f. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dokter Pemerintah:
2. 2, Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun:
3. Bebas darinarkoba berdasarkan hasil tes urine:
4. ze Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari,
5. Penduduk Nagari setempat, yang dinyatakan dengan SuratTanda Penduduk,
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih: k. n
7. Memahami adat istiadat dalam Nagari yng bersangkutan: j.
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat,
9. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: m. n h
10. Belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masajabatan, n.
11. Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, selain syarat sebagaimana dimaksud huruf a sampai o harus mendapatkan /melampirkan izin tertulis dari atasannyayang berwenang: p.
12. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri,
- a. Tidak dalam status Penjabat Wali Nagari.
- (2) Bagi Calon Wali Nagari yang berkedudukan sebagai pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu
15. karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh KAN Nagari yang bersangkutan:
- k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:
17. IL Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari paling lama 2 (dua) kali masajabatan:
- n. Melampirkan surat rekomendasi dari atasan langsung bagi calon Wali Nagari yang PNS.
- m. Pas photo calon ukuran 4 x 6 cm berwarna masing-masing sebanyak 3 lembar.

## Pasal 35

- Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 diatas. (1
- (3) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan oleh panitia pemilihan diajukan kepada BAMUS Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang terpilih.
- Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. (2)
- (4) Penetapan atau penentuan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Paripurna BAMUS Nagari.
- (6) Apabila calon yang diusulkan oleh panitia berjumlah lebih dari 5 (lima) orang BAMUS Nagari berhak untuk melakukan seleksi terhadap calon sampai terpilih 5 (lima) orang.
- (5) Bakal calon yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari dengan jumlah calon sekurang-kurangnya 2 (dua)orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

## Pasal 36

- (1) BAMUS Nagari menyampaikan secara tertulis melalui Camat berkas dan kelengkapan Bakal Calon Wali Nagari yang telah lolos seleksi ditingkat Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan dari
2. Bupati. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan apabila -berkas para Bakal Calon Wali Nagari dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari yang akan dipilih.
- (4) Pengumuman sebagaiman dimaksud ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Panitia Pemilihan mengumumkan secara luas kepada masyarakat Nagari.
- (5) Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dan telah disyahkan oleh Bupati tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administrastif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (7) Atas pembatalan perolehan suara sebagaiman dimaksud pada ayat (2) maka calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (6) Apabila Calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaiman dimaksud ayat (1) dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal.

## Pasal 37

- (2) Kampanye dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Kampanyedapat dilaksanakan melalui:
- a. Pertemuan terbatas:
- b. Tatap muka dan dialog:.
- c. Penyebaran bahan kampanye,
- (4) Calon Wali Nagari menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis.
- d. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan:

## Pasal 38

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Wali Nagari dilarang : n'

- Menghina seseorang, menghasut, menggunakan kekerasan, mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. b.
- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 1945. T
- Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Cc is

## Paragraf 3 Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pasal 39

- Setelah mendapat persetujuan dari Bupati yang berhak dipilih, maka Panitia pemilihan melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan tempat pemilihan Wali Nagari.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya.
- (2) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada Masyarakat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud padaayat (1). ti

## Pasal 40

- (1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sebelum berakhirnya masa 3jabatan Wali Nagari.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi Nomor, foto dan namacalon.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 08.00dan berakhir pukul 14.00 setempat.

(4)

- Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos atau dengan ketentuan lain yang ditetapkan Panitia Pemilihan untuk memilih salahsatu pasangan calon dalam suratsuara.

## Pasal 41

- (1) JumlahTPSdisesuaikan dengan kebutuhan Nagari.

2)

- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan. T
2. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada pukul 14.00 sampai selesai.
- (3) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS, Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta 2 orang anggota Panitia Pemilihan. Si 21 n:
- (4) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaporkan hasil pemilihan Wali Nagari Kepada BAMUS Nagari.
- (6) Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari berdasarkan Laporan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
7. (? Calon Wali Nagari terpilih disampaikan oleh BAMUS Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Wali Nagari terpilih.

## Pasal 43

- (1) Apabila terjadi kecurangan atau sengketa dalam pelaksanaan pemungutan suara, diselesaikan oleh BAMUS Nagari dan difasilitasi oleh Camat.
- (2) Apabila persengketaan masih berlanjut maka penyelesaian masalah akan diteruskan kepada pihak penyidik.

## Tata Cara Pengangkatan Dan Pelantikan

## Paragraf 4 Pasal 44

- @) Pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari terpilih dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (4) Pelantikan Wali Nagari dapat dilaksanakan di Nagari bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (5) Wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah'/janji yang

dipandu oleh Pejabat yang melantik.

- (7) Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), memegang jabatan selama &amp; (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuksatu kali masajabatanlagi.
- (6) Sumpah/Janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ( Dua ) adalah sebagai Berikut: "Demi Allah (Tuhan). saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadiladilnya: bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara: dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## Pasal 45

- Wali Nagari terpilih dilantik oteh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna BAMUS Nagari. (1)
- (3) Pada acara pelantikan Wali Nagari, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan serah terima jabatan dilaksanakan.
- (2) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan di tempat yang layak dan telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

## Paragraf 5 Pemberhentian Wali Nagari Pasal 46

- (1) BAMUS Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya
2. masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum masajabatan.
- (2) Atas dasar Pemberitahuan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui
4. Camat.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelurn masa jabatan Wali Nagari, BAMUS Nagari segera memproses Pernilihan Wali Nagari yang baru.
- (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUSNagari.

## Pasal 47

- (1) Wali Nagari berhenti karena:
- a. Meninggal dunia: Cc
- b. Mengajukan permohonan berhenti, permintaan sendiri,
- c. Diberhentikan.
- a. Berakhir masajabatan dan telah dilantik pejabat yang baru,
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc diberhentikan karena:
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turutsecara 6 (enam) bulan,
- d. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan,
9. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari: n
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Wali Nagari dan/atau:
- (3) Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a,huruf b diusulkan oleh pimpinan BAMUS Nagari
- f. Melanggarlarangan bagi Wali Nagari.
13. kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BAMUS Nagari.
- (4) Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf edan huruf f disampaikan oleh BAMUS Nagari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BAMUS Nagari yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUS Nagari. Si
- (5) Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari. -V

## Pasal 48

- (1) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melaiui usulan BAMUS Nagari apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam ' dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap.

## Pasal 49

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi,tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara lainnya. a'

## Pasal 50

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 48 ayat (1) dan Pasal 49 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sampai dengan akhir masajabatan. -

- (2 Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Wali Nagari yang bersangkutan.

## Pasal 51

Apabila Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49, untuk pelaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari. |

## Pasal 52

- (1) Apabila Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (!) dan Pasal 49 maka Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap.
- (2) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Nagari yang bersangkutan atau pejabat di Kantor Camat setempat atas usul BAMUS Nagari.

## Pasal 53

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis

dari Bupati.

- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan:
3. 9g Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari setelah tindakan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini. (3
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

## Pasai 54

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Wali Nagari diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. (1
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sekurang-kurangnya memuat :
- a. Mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan:
- pb. Susunan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan,
- Hakmemilih dan dipilih:
- Penyaringan bakal calon:
- Persyaratan dan alat pembuktiannya, Penjaringan bakai calon: MD An
- Penetapan calon berhak dipilih: 9
- Kampanye calon,
- Pemungutan suara: Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah: TIrAa
- Penetapan calon terpilih, k
- I. Pengesahan pengangkatan:
- m. Pelantikan:
- n. Sanksi pelanggaran:
- o. Biaya pemilihan.

## Bagian Keenam Perangkat Nagari Pasal 55

- (1) Perangkat Nagari terdiri dari :
- a. Unsurstaf yaitu Sekretris Nagari.
3. bh. Unsur pelaksanayaitu Kepala Urusan.
- c. Unsur Wilayah h:yaitu Wali Korong.
- (2) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah maksimal 5 (lima) urusan yaitu: Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Umum dan Keuangan.

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 56

- (0) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Wali Nagari dan memimpin Sekretariat Nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari.
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan:
- b. Melaksanakan urusan keuangan,
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari
- c. Melaksanakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan,
8. apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya:
- (4) Wali Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksudkan ayat (2) dan (3), Sekretaris Nagari bertanggung jawab pada Wali Nagari.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Nagari. N

## Pasal 57

- (2) Wali Korong mempunyai tugas menjalankan kegiatan Wali Nagari dalam kepemimpinan Wali Nagari diwilayah kerjanya.
- (1) Wali Korong berkedudukan sebagai pelaksana tugas Wali Nagari dalam wilayah Korong.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Wali Korong mempunyai fungsi :
- b. Melaksanakan Keputusan Nagari di Wilayah kerjanya:
- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya:
- c. Melaksanakan kebijakan Wali Nagari.
- (5) Wali Korong diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari sesuai dengan usulan dan musyawarah pemuka masyarakat dalam wilayah Korong dengan persetujuan BAMUS Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagairnana dimaksud ayat (2) dan (3),Wali Korong bertanggungjawab pada Wali Nagari.

## Pasal 58

yang berada di bawah Sekretaris Nagari. Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Nagari sesuai dengan bidang urusannya.

Kepala Urusan berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam bidang tugasnya membantu Sekretaris Nagari

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kaur mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyaifungsi :

- melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat: 2.
- l. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan,
- melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/ keagrariaan sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku: 3
- membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang Pemerintahan, 5.
- membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan: 4.
- membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati. 6
1. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pembangunan:
- b. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:
- melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan, 2.
- membantu pembinaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan 4. memsgilihara sarana dan prasarana fisik dilingkungan Nagari:
- melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dan pelaksanaan pembangunan: 3.
- melakukan administrasi pembangunan di 5

## Nagari:

- mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pembangunan. 7.
- membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka persiapan musyawarah di Nagari, 6.
- Cc. Kepala Urusan Perekonomian mempunyai fungsi:
- melakukan kegiatan pembinaan terhadap perekonomian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat: 2
1. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian:
- melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian: 3
- melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian: 5
- membantu pembinaan dalam melakukan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan: 4
6. melakukan administrasi perekonomian di Nagari:
- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai funysi: d.
7. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian.
1. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat,
- melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat: 2.
- membantu mengumpulkan dan 3
- menyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya:
- membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).karang taruna, pramuka dan Organisasi kemasyarakatan lainnya: 4.
6. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat.
- 5, membina kegiatan pengumpulan zakat, infakdan shadagah:
- e. Kepala Urusan Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
2. menyiapkan dan mengatur acara rapat, pelantikan, diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari:
1. mengumpulkan, mencatat surat masuk dan keluar:
- membantu Sekretaris Nagari dalam bidang tugasnya, dibidang penyediaan alat perlengkapan kantordan perabot Nagari: 3 .
- membantu Sekretaris Nagari mengumpulkan data untuk monografi Nagari, 5.
- membantu Sekretaris Nagari dalam melayani tamu baik yang datang dari atas maupun dari masyarakat, 4
- membantu Sekretaris Nagari membuat catatan harian Wali Nagari: 6.
8. mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan Nagari.
7. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APB Nagari,

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Urusan bertanggung jawab pada Sekretaris Nagari.

## Pasal 59

- (1) Perangkat Nagari wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Nagari wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada manyarakat.

## Paragraf 2

## Persyaratan Sekretaris Nagari Pasal 60

- » Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS.
- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat,
- (2) Pengisian jabatan Sekretaris Nagari harus memenuhi persyaratan.yaitu:
- b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 4 Tahun khusus bagi pengisian jabatan Sekretaris Nagari Non PNS:
- Cc. Memahami sosial budaya masyarakat setempat, dar.
- d. Bersedia tinggal di Nagari yang bersangkutan.
- (3 Sekretaris Nagari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Wali Nagari.
- (4) Sekretaris Nagari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari.

## Paragraf 3 Persyaratan Wali Korong, Kepala Urusan dan Staf Pasal 61

Untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Nagari adalah Penduduk Nagari yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- b. Setia dan taat Kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
- a. Bertagwa kepada Tuhan Yang MahaEsa.
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat.
4. . Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 fenam puluh) tahun.
5. Sehatjasmani danrohani. e.
6. Berkelakuan baik,jujur dan nadil. 0
7. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya. f
8. Tp . Tidak pernah dihukum penjara paling lama 5 tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana.
9.