PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 3 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 30 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Menetapkan :
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
- h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- i. Tunjangan Reses.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Pajak penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurud h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, dan badan kehormatan berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. untuk jabatan ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. untuk jabatan wakil ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. untuk jabatan sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
- d. untuk jabatan anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
Bagian Ketujuh Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
- (2) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lain dan diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- (1) TKI diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
- (1) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
- (1) Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan ketentuan:
- a. dalam hal kemampuan keuangan Daerah masuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, TKI diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
- b. dalam hal kemampuan keuangan Daerah masuk dalam kelompok sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, TKI diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD; atau
- c. dalam hal kemampuan keuangan Daerah masuk dalam kelompok rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, TKI diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
Bagian Kesembilan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Tunjangan Reses.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 16
- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
- a. Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
- b. Tunjangan Transportasi.
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 17
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 18
- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 20
- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 21
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya dan
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 22
- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 23
- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan Rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 24
- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 25
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 26
- (1) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 27
Rumah Negara dan perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) serta Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 28
- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 29
Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 30
- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pasal 32
Pasal 32
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan dari Uang Representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan dari Uang Representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan dari Uang Representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan dari Uang Representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan dari Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pasal 32
Pasal 33
- (1) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, maka tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 34
- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. program;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 35
- e. belanja sekretariat fraksi.
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 36
- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-
hari, Pimpinan DPRD diberikan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.
- (2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 37
- (1) Penganggaran DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
10. dari Uang Representasi wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum ; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
- c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah pimpinan Daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 38
Pimpinan DPRD dilarang menggunakan DO untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
Bagian Keempat
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 39
- (1) Untuk menunjang pelaksaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 40
- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 41
- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 42
- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan kompensasi dengan ## BAB VI
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 44
Dalam rangka pertanggungjawaban TKI dan Tunjangan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 45
- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 46
Pasal 46
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 47
Pasal 47
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 47
Pasal 48
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 47
Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 Agustus 2017

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Agustus 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 267-3/2017

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2017
## TENTANG
## PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.
Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.
Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD
dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
## I. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD tidak berlaku surut.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Yang dimaksud dengan 'tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD secara bersamaan' adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Ayat (1) Cukup jelas. Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'representasi' antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD. Yang dimaksud dengan 'pelayanan' antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Yang dimaksud dengan 'kebutuhan lain' antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 80