PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK DAERAH  MINAHASA UTARA Nomor TAHUN Tahun 2012 tentang PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR TAHUN 2012 80 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH BUPÀTI MINAHASA UTARA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. perlu
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Menetapkan
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang' Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
2. 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
- 3 Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta segenap perangkat otonom daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4 Dinas adalah Dinas Pendapatan; Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan; Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Minasahasa Utara;
- 7 Petugas adalah Petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Utara;
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Pajak Daerah; yang selanjutnya disebut Pajak; adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamnya kemakmuran rakyat.
- 9 Pajak Hotel adalah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel; pajak
- 1l. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya;
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapanlperistirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran; yang mencakup juga motel, losmen; gubuk; pariwisata; wisma pariwisata; pesanggrahan; rumah penginapan: dan sejenisnya, serta . termasuk rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh) kamar;
- danl atau minuman dengan di warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
14. Hiburan adalah semua danlatau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya;
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
16. Reklame atau media yang bentuk corak ragamnya. dirancang untuk tujuan komersial dengan cara memperkenalkan; menganjurkan; mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap ~
atau badan yang dapat dilihat; dibaca; didengar; dirasakan;
- lamanya 1 tidak sama dengan kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tahun kalender.
barang, jasa; orang; dan atau dinikmati oleh umum; LCD TV yang ada di pasaranljalanan umum, 17. Videotron adalah menggunakan ukuran lebih besar. Megatron adalah sejenis Videotron tapi mempunyai dihasilkan jalan adalah penggunaan listrik, baik yang 18. Pajak Penerangan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain; adalah PT. (PERSERO) Wilayah Suluttenggo Cabang Manado; 19. PLN dan batuan adalah atas kegiatan 20. Pajak Mineral Bukan Logam bahan mineral bukan logam pengambilan dan permukaan bumi untuk di manfaaatkan; sumber alam didalam dan atau dan batuan dan Batuan adalah mineral bukan logam 21. Mineral Bukan Logam perundang-undangan di bidang sebagaimana dimaksud di dalam mineral batubara; danlatau pengusahaan 22. Pajak Sarang Walet adalah atas collocalia burung walet yang termasuk marga collocalia sarang collolia esculenta dan collolia linchi; fuchiaphaga; collolia maxima; danlatau pemanfaatan air 23. Pajak Air Tanah adalah atas tanah; atau batuan di bawah tanah; atas hak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 25. Bea atas adalah perbuatan atas 26. Perolehan Hak atas Tanah danlatau Bangunan danlatau bangunan oleh hukum mengakibatkan diperolehnya hak atas orang atau Badan Hukum; Perkotaanadalah Pajak atas bumi 27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan atau kawasan yang digunakan dimiliki, dikuasai; danlatau danlatau bangunan yang perhutanan dan pertambangan; untuk kegiatan usaha perkebunan; Badan yang dapat dikenakan pajak; 28. Subjek Pajak adalah orang atau Badan; meliputi pembayar pajak, atau 29. Wajib Pajak adalah orang hak dan mempunyai pemotong dan pemungut yang mempunyai Perundangperpajakansesuai dengan ketentuan Peraturan hak dan kewajiban Undangan Perpajakan daerah; bulan kalender atau jangka waktu 30. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) 3 (tiga) bulan kalender; diatur dengan Bupati paling lama dan lain yang Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor yang menjadi dasar bagi melaporkan terutang; (satu) Tahun kalender, 31.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang pajak pajak pengelohan peraturan pengambilan pajak yaitu pengambilan pajak tanah permukaan perolehan pajak tanah peristiwa tanah pribadi pribadi pribadi pajak pajak; peraturan pajak
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
2. adalah surat yang digunakan oeh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;
34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah;
5. (SKPDKB) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah besarnya sanksi administrasi jumlah yang masih harus pajak pajak dibayar;
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat (SKPDN) adalah dengan jumlah kredit pajak, atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; pajak
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat (SKPDLB) adalah surat Keputusan yang menentuakn jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan bunga dan atau denda;
41. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Lebih Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagian Pajak Daerah; Bayar, Bayar,
42. Kantor Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL)
43. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Minahasa Utara; k
JENIS PAJAK
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 2
- (I)Jenis Pajak Daerah yang di atur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas
- a Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e Pajak Penerangan jalan
- Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h Pajak sarang Burung Walet;
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Bagian Pertama PAJAK HOTEL
KEWENANGAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 3
- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Hotel di Daerah adalah Dinas:
- (2) Penagihan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman undangundang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi daerah. pada pajak
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 4
- (1) Untuk mendapatkan data wajib hotel dilaksanakan pendaftaran wajib pajak pajak terhadap ~
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak. dengan
- (4) Petugas mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas; lengkap dan benar selanjutnya mengembalikan kepada petugas.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan setiap dokumen perpajakan daerah . pada
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada

## Pasal 5

- (1) Kegiatan pendataan dilakukan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak lama.
- (3) Jadwal kegiatan pendataan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendataan wajib pajak lama dilakukan untuk mengetahui perkembangan usahanya.
- (4) Data yang diperoleh dimasukan dalam kartu data Bidang Pajak. pada
- (5) Kartu data digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak.

## Pasal 6

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD pajak hotel.
- (3) Khusus SPTPD hotel untuk memudahkan dalam perhitungan dan penetapan terutang terlampir dengan Bukti Pembayaran yang diperforasi disahkan oleh Dinas. pajak
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ini harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan Kepada Kepala Dinas dalam hal ini Bidang Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari; setelah berakhirnya 'masa pajak pasal
- (4) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Hotel sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada

## DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

## Pasal 7

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Tarif pajak (10%) kali dasar pengenaan pajak

## SAAT PAJAK TERUTANG

## Pasal 9

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat pelayanan di hotel.
- (2) Tanggal jatuh tempo terhitung 30 (tiga puluh hari) hari setelah saat terutangnya pajak

## TATA CARA PENETAPAN PAJAK

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Bupati Cq: Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Hotel.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD. bunga
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada

## Pasal 1l

- pasal 6 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan ke Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD. \_ 0
- (2) Wajib pajak kemudian menghitung jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPD nya.

## Bagian Kedua

## PAJAK RESTORAN

## KEWENANGAN Pasal 12

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Hotel di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Dinas; berpedoman undangundang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah. pada

## TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

## Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan data wajib restoran dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. pajak
- (3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas; lengkap dan benar selanjutnya mengembalikan kepada petugas:.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
- 4) Petugas mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor sebagai NPWPD. pajak
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan setiap dokumen perpajakan daerah. pada
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (20 ini tercantum lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pasal pada

## Pasal 14

- 1) Kegiatan pendataan dilakukan terhadap wajib baru dan wajib pajak lama. pajak
- (2) Pendataan wajib lama dilakukan untuk mengetahui perkembangan usahanya. pajak
- (4) Data yang diperoleh dimasukkan dalam kartu data Bidang Pajak Kartu data digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak: 6 pada
- (3) Jadwal kegiatan pendataan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD Pajak Restoran. setiap
- (3) Khusus SPTPD pajak restoran untuk memudahkan dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang dilampiri dengan bukti pembayaran yang diperforasi disahkan oleh Dinas.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini harus diisi jelas,lengkap dan :benar oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada kepala Dinas dalam hal ini Bidang Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari, setelah berakhirnya masa pajak dengan
- (4) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Restoran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada

## DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

## Pasal 16

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

## Pasal 17

Tarif pajak (10%) kali dasar pengenaan pajak.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal pungutan dilakukan dengan menggunakan nota pembayaran (Bill) harus diperforasi disahkan oleh Dinas.
- (3) Untuk menghitung besarnya pajak restoran berdasarkan penetapan jabatan adalah melalui uji petik
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
- 4) Dalam rangka pengawasan objek pajak maka untuk restoran, rumah makan dan rumah kopi akan dilakukan uji petik secara berkala.
- (5) Teknis pelaksanaan uji sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini akan diatur oleh Kepala Dinas. petik

## Pasal 19

Perhitungan pajak restoran dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- (1) Berdasarkan Self Assesment (wajib pajak menghitung sendiri) berdasarkan nota pembayaran.
- (2) Berdasarkan Official Assesment (penetapan jabatan)

## SAAT PAJAK TERUTANG

## Pasal 20

- (1) Pajak terutang terjadi saat pelayanan direstoran. pada
- (2) Tanggal jatuh tempo terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.

## TATACARA PENETAPATAN PAJAK

## Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPTPD Pajak Restoran sebagaimana dimaksud 15 ayat (1) Kepala Daerah cq Kepala Dinas menetapkan terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Restoran. pasal pajak
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
- 2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD. pasal

## Pasal 22

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 4 (1) digunakan untuk menghitung; memperhitungkan dan menetapkan sendiri yang terutang pasal ayat pajak
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari , sejak diterimanya SPTPD
- (2) Wajib pajak kemudian menghitung jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPD-nya.

## Bagian Ketiga

## PAJAK HIBURAN

## KEWENANGAN Pasal 23

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Hiburan di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi daerah. pada pajak

## Pasal 24

Untuk penyelenggaraan Pertunjukan keramaian dalam Daerah dipungut Pajak Hiburan. setiap.

## Pasal 25

- Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 24 diatas disetor oleh Penyelenggara ke Dinas:.

## Pasal 26

Ijin dan Tata Cara Memperoleh Ijin

1. Setiap Usaha penyelenggaraan Pertunjukan atau Keramaian terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Bupati
- a. Nama dan Alamat pemohon / penyelenggara
2. Permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada Bupati dan jelas dicantumkan
- b. Tempat Lokasi Penyelenggara Keramaian
- c. Jenis Hiburan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
7. Berapa lama ijin itu diperlukan
- e. Surat Keterangan Lunas Pajak Daerah

## DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

## Pasal 27

- a Harga Tanda Masuk penyelenggaraan pertunjukkan keramaian untuk pertunjukan khusus (Gala Primer, Midnight Show dan sebagainya) dapat dinaikkan sebesar 15 % dari Harga Tanda Masuk maksimal bagi pertunjukkan biasa dan hanya berlaku diluar Malam dan Hari Besar. Minggu

Untuk penyelenggaraan pertunjukkan keramaian kegiatannya wajib menggunakan Tanda Masuk (HTM) dengan ketentuan sebagai berikut Harga

- b Pertunjukkan untuk anak-anak termasuk pertunjukkan Matine dapat diberi Tanda Masuk minimal bagi pertunjukan biasa. Harga
- Tanda Masuk pertunjukan keramaian ijin harus menempatkannya didepan Tiket Bak sehingga penonton dapat mengetahui dan melihat dengan jelas. Harga
- Penentuan Harga Tanda Masuk untuk jenis-jenis pertunjukkan huruf () dan (c) diatas yang menyimpang dari standarisasi HTM tersebut huruf (a) harus mendapat Ijin dari Bupati. pada pada
- e. Pengadaan Tanda Masuk (Karcis) Pertunjukan Keramaian serta penentuan bentuk dan nomor dilaksanakan oleh Dinas.

- f. Penyelenggara Pertunjukkan diwajibkan mengadakan Tanda Masuk untuk penonton.
2. Tanda Masuk harus diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas beserta tanda-tanda lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pertunjukkan diselenggarakan. Pada Tanda Masuk harus jelas disebut Kelas; Besamnya Tanda Masuk dan lain-lain yang dianggap perlu.
3. h Pemberian Tanda Masuk penonton dilakukan waktu Pembayaran harganya. pada pada

## Pasal 28

Penyelenggaraan hiburan yang sifatnya kepanitiaan penyelenggaraan pertandingan Olahraga dan Kesenian dan Sejenisnya:

- a. Pengadaan Tanda Masuk oleh Panitia dan penggunaannya disahkan lebih dahulu oleh Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hiburan dilaksanakan.
- b. Pada Karcis Tanda Masuk harus jelas Kelas; Besarnya Tanda Masuk dan lainlain yang dianggap perlu.
3. Pemberian Tanda Masuk Kepada Penonton dilakukan saat pembayaran harganyà. pada

## Pasal 29

Untuk Permainan Bilyar yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) pajaknya dipungut berdasarkan pembayaran setiap kali permainan.

## Pasal 30

Untuk tempat hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) seperti Disko Bar, Karaoke; Klab Malam dan Spa, pajaknya dipungut berdasarkan besarnya jumlah yang dibayar oleh pengunjung:

## Pasal 31

Bentuk dan Isi Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV peraturan ini.

## Pasal 32

Bupati mendelegasikan kepada Dinas untuk menanda tangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Derah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Teguran; Surat Peringatan dan Surat-surat sejenisnya.

## TATA CARA PENETAPAN PAJAK

## Pasal 33

- (1) Berdasarkan HTM dan Pajak Hiburan Bupati Cq: Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Hiburan.
2. dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 34

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) digunakan untuk menghitung memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang:
2. berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPD nya.
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan ke Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD.

## Bagian Keempat

## PAJAK REKLAME

## KEWENANGAN

## Pasal 35

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Reklame di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Reklame yang dilakukan undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi daerah. pada pajak

## DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

## Pasal 36

Pemungutan Pajak Reklame adalah atas objek Pajak Reklame sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 meliputi yaitu

- a Reklame Papan Billboard Megatron (bersinar)
- b. Reklame Kain h

- C Reklame Melekat / Tempel
- e: Reklame Berjalan; termasuk pada kendaraan
- d. Reklame Selebaran
- f. Reklame Udara
- h. Reklame Film Slide
- i. Reklame Peragaan

## Pasal 37

Dikecualikan dari pengenaan Pajak Reklame adalah objek sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut

- a. Penyelenggaraan reklame melalui intemet; televisi; radio; warta harian, warta mingguan; warta bulanan; dan sejenisnya;
2. berfungsi membedakan dari produk sejenis lainnya; yang
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- C. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada tempat usaha atau profesi diselenggarakan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi perspektif agenda politik; pada
6. f Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan keagamaan; sosial, budaya dan pendidikan.

## Pasal 38

- Dasar perhitungan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- a. Lokasi
- 2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan atas
- b. Luas reklame
- C. Sudut pandang reklame
- d. Kelas jalan

## Pasal 39

Nilai jual objek Pajak Reklame dan nilai strategi pemasangan reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran V peraturan ini.

## Pasal 40

- (1) Nilai jual objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini, dapat diadakan penyesuaian secara periodik.

PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK DAERAH

- (2) Nilai jual Objek Pajak Reklame untuk yang sudah terpasang di atas 3 (tiga) tahun dikenakan potongan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari tarif jual sebagaimana tersebut dalam Lampiran V peraturan ini. harga
- (3) Reklame yang terpasang lebih dari 5 (lima) tahun dikenakan tarif harga jual sebagaimana tersebut dalam Lampiran V peraturan ini.

## Pasal 41

- (1) Titik simpul 100 % ditetapkan dengan nilai titik sama dengan 5 (lima)
- (3) Harga titik ditetapkan sebesar Rp 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan khusus untuk papan nama ruko, kios atau warung ditetapkan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah).
- (2) Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan 100 %.
- (4) Nilai strategis titik-titik dihitung dengan cara mengalikan antara nilai titik-titik sebagaimana dimaksud ayat (2) diisi dengan titik simpul. lainnya pada harga pada

## Pasal 42

Tata cara perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI peraturan ini.

## Pasal 43

- (1) Khusus Reklame Tempel dan Reklame Selebaran perhitungan Pajak Reklame yang terutang langsung dilakukan atas 'dasar jumlah lembaran reklame serta nilai jual sebagaimana ditentukan dalam dictum keenam keputusan ini dikalikan dengan tarif Pajak Reklame.
- (3) Perhitungan Pajak Reklame untuk setiap jenis usaha yang tidak menggunakan merek jenis produk atau reklame papan; nama luar kota, langsung dikenakan penerapan sebagaimana Lampiran V.8-2 pada
- (2) Perhitungan Pajak Reklame yang terutang untuk reklame kendaraan langsung dari luas reklame dalam dictum keenam keputusan ini dikalikan dengan tarif Pajak Reklame. dihitung

## Pasal 44

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % dari nilai sewa reklame (Pasal 24/ Peraturan Daerah 2 Tahun 2011)

## TATA CARA PENETAPAN PAJAK REKLAME

## Pasal 45

- (1) Setiap wajib Pajak Reklame wajib Pajak Daerah (SPTPD).
- a. Nama dan alamat wajib pajak
- (2) SPTPD memuat data antara lain
4. b Jenis reklame yang akan diselenggarakan
- C. Judul / teks isi reklame
- d. Lama penyelenggaraan
- f. lokasi
- e. Luas dan ketinggian

## Pasal 46

- (1) Penetapan pajak dilakukan oleh Dinas atas dasar SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud' ayat (1) tidak atau dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa 2% sebulan yang ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kurang

## Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati Cq. Kepala Dinas dapat menerbitkan
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) .
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) .
- (2) SKPDKB dimaksud ayat (1.a) diterbitkan
5. b Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah diteguhkan secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. dibayar
6. à. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak uang terutang tidak atau kurang dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% setelah dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya bayar, berupa dibayar, pajak.
- c. dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa sebesar 25 % bunga

sebulan dihitung dari yang terutang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. pajak

(3) Penerbitan SKPDKBT dimaksud ayat (1.b) dictum ketiga belas Surat Keputusan ini tidak atau belum sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB dan SKPDKBT dimaksud oleh wajib pajak, maka diterbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebulan.

## Pasal 48

Pembayaran uang terutang dilakukan di kas daerah melalui Pemegang Kas (PK) Dinas atau petugas uang ditunjuk untuk itu. pajak

## Pasal 49

Bentuk dan isi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV peraturan ini.

## Bagian kelima

## PAJAK PENERANGAN JALAN

## KEWENANGAN

## Pasal 50

- 1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Penerangan Jalan di Daerah adalah Dinas melalui PLN dengan Perjanjian Kerjasama (MOU).
- (3) PLN wajib menyetor hasil pendapatan PPJ secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah bulan pemungutan dengan memperhatikan ketentuatuan Perjanjian Kerjasama MOU. pada
- (2) PLN berhak menerima pembayaran PPJ dari pelanggan PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

## Pasal 51

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik; baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Obyek pajak adalah penggunaan dengan listrik yang berasal dari generator, diesel, genset, capative power, turbin gas, atau sejenisnya milik sendiri atau berasal dari perusahaan lain selain PLN untuk keperluan industri dan niaga/ bisnis oleh orang ~

sudah tersambung maupun tidak/belum tersambung dengan PLN. daya

## Pasal 52

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari pembangkit milik sendiri atau dari perusahan lain selain PLN.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

## DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN

## Pasal 53

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik untuk penggunaan secara murni adalah besarnya biaya pemakaian; yang dihitung dalam rupiah.
2. '3) Jika Wajib Pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 satu) unit, maka nilai jual tenaga listrik dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit cadangan.
3. '2) Biaya Pemakaian dihitung berdasarkan kapasitas dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik daya
- (4) Harga Satuan listrik ditetapkan adalah sebagai berikut
- (5) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sewaktu-waktu dapat diubah oleh Bupati dengan mengacu kepada tarif dasar listrik yang berlakui bagi PLN

| NO | KELOMPOK | BATAS DAYA (Kva | TARIF BIAYA BEBAN |
|------|---------------|-----------------------|---------------------|
| | BISNISI NIAGA | 100 s.d 200 | 15.000,00 |
| 2 | BISNIS/ NIAGA | Diatas 200 | 14.250,00 |
| 3 | INDUSTRI | 100 s.d 200 | 15.750,00 |
| 4 | INDUSTRI | Diatas 200 s.d 29.999 | 15.000,00 |
| 5 | INDUSTRI | 30.000 keatas | 14.250,00 |

## Pasal 54

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah Kwh pemakaian tenaga listrik dengan harga satuan listrik. K

## Pasal 55

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan alat ukur, Perhitungan pemakaian ditetapkan dengan berikut: biaya

Pemakaian Biaya

- =kVA X FD X Nyala X RpkkWh

| kVA | = Kapasitas Daya |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FD | Faktor yakni tolak ukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan Alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tegangan Tegangan Daya, Yang |
| Jam Nyala | = Jam nyala penggunaan listrik per bulan berdasarkan Hasil pendataan (1 bulan dihitung 30 hari ); |
| RpkkWh | Harga satuan listrik per kWh Yang dihitung dalam rupiah |

## Pasal 56

- (1)Faktor (FD) untuk penggunaan tenaga listrik yang menggunakan alat ukur ditetapkan berdasarkan data yang tertera alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan rumus, sebagai berikut Daya pada

## FD=kWH Kapasitas\_

## Pasal 57

Bagi pengguna tenaga listrik yang keberatan atas perhitungan biaya pemakaian sebagaimana dimaksud pasal 6, maka wajib Pajak yang bersangkutan memasang alat ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PLN

## Pasal 58

Bagi pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai cadangan; nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas daya; faktor daya dan tarif biaya beban.


Tarif 'beban sebagaimana dimaksud dalam 9 ditetapkan sebagai berikut biaya pasal

| NO | KELOMPOK | BATAS DAYA (kVA) | TARIF BIAYA BEBAN |
|------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | BISNISINIAGA | 100 s.d 200 | 15.000,00 |
| | BISNISINIAGA | Diatas 200 | 14.250,00 |
| 3 | INDUSTRI | 1oo SD 200 | 15.750,00 |
| 4 | INDUSTRI | Diatas 200 s.d 29.999 | 15.000,00 |
| 5 | INDUSTRI | 30.000 keatas | 14.250,00 |

## Bagian Keenam

## PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

## KEWENANGAN

## Pasal 60

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah. pada
- (3) menjadi wajib pajak dalam peraturan setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan ekxpoitasi dan yang menggunakan hasil produksi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Yang

## DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN

## Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang adalah besarnya nilai jual hasil eksploitasi Balan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Penetapan besarnya Harga Pasar sebagaimanan dimaksud ayat (2) ini dihitung berdasarkan harga pasar rata-rata yang berlaku di lokasi setempat sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII peraturan ini &amp; pada
- (2) Untuk menghitung besarnya nilai jual hasil eksploisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian 'dengan harga pasar:. (M)= pada

- 1) Dasar pengenaan pajak Bahan Mineral Bukan dan terhutang olehkontraktor dari nilai Batuan yang Rencana harga yang tercantum dalam Anggaran Kerja Pemborongan suatu proyek. Logam dihitung Biaya
- (3) Apabila suatu proyek pembangunan tidak memiliki RAB atau Surat oleh Petugas Dinas Pertambangan dan Energi untuk menghitung jumlah penggunaan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. '2) Besamya Pajak Pengambilan Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Mineral Bukan Logam oleh adalah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Volume kontraktor RAB atau Nilai Kontrak yang tercantum Pekerjaan dibayar pada
- (4) Apabila yang tercantum dalam RABIM lebih besar dari sesuai tarif yang ditetapkan maka perhitungan pasar penetapan pajak disesuaikan dengan RAB. harga harga harga

## SAAT PAJAK TERUTANG

## Pasal 63

Dalam hal terjadi pengambilan dan pengolahan serta pemanfaatan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh perorangan atau badan hukum Batuan diwajibkan membayar pajak dan sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan sebagaimana dalam lampiran peraturan ini. dengan dihitung

## TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN

## Pasal 64

- (1) Para pengusaha atau kontraktor berkewajiban membayar pajak yang terhutang sekaligus lunas dengan menyetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam melalui Dinas.
- (3) Apabila pembayaran pajak tidak dilaksanakan dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (2) pasal ini terhadap pengusaha dan kontraktor dikenakan 2% (dua persen) bulan. bunga setiap
- (2) Pembayaran pajak termaksud ayat (1) pasal ini harus dilakukan bulan berikutnya. pada pada

## Pasal 65

Kewajiban untuk membayar pajak dari hasil produksi dilokasi pertambanganlpemurnian tidak dapat menunda atau membatalkan pembayaran

- (1)

## Pasal 66

- yang terakhir. harga
- Penetapan pasar tiap-tiap Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 2 Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun dan dapat dilakukan perubahan pasar sesuai perkembagan harga pada
- (2) Bilamana dalam masa 1 (satu) tahun tidaklbelum dapat dilakukan penyesuaian maka yang ada berlaku. harga, harga dianggap tetap

## TATA CARA PENETAPAN PAJAK

## Pasal 67

Untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang ditetapkan tarif pajak 20% (dua puluh persen) dari nilai jual hasil eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan danlatau dari jumlah volume penghasilan yang tercantum dalam RAB kontrak kerja pembangunan proyek.

## Bagian Ketujuh

## PAJAK AIR TANAH

## KEWENANGAN Pasal 68

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Air Tanah di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Dinas; berpedoman undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah. pada

## TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

## Pasal 69

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak air tanah dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak.
- (3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaraan dengan jelas;, lengkap dan benar selanjutnya mengembalikan kepada petugas Dinas .
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
- (4) Petugas mencatatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan setiap dokumen perpajakan daerah. ^ pada

- (6) Bentuk dan isi fommulir pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada

## Pasal 70

- (1) Kegiatan pendataan dilakukan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak lama.
- (3) Jadwal kegiatan pendataan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendataan wajib pajak lama dilakukan untuk mengetahui perkembangan usahanya. :
- 4) Data yang diperoleh dimasukan dalam kartu data Bidang Pajak. pada
- (5) Kartu data digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak.

## Pasal 71

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD pajak air tanah.
2. Bentuk dan isi SPTPD Pajak Air Tanah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas; lengkap dan benar oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan Kepada Kepala Dinas dalam hal ini Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari; setelah berakhirnya masa Bidang pajak.

## DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN

## Pasal 72

- (1) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Air Tanah dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) NPAT sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut: pada
- (2) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.
- a. Jenis sumber air;
5. b Lokasi sumber air;
- d. Volume air yang diambil danlatau pemanfaatan air;
7. C Tujuan pengambilan danlatau dimanfaatkan;
8. e Kualitas air; dan
- (4) NPAT dihitung dengan mengalihkan volume air yang diambil dengan HDA
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan danlatau pemanfaatan air.
- (5) HDA adalah perkalian dari FNA dengan HAB.

## Pasal 73

'volume pengambilan danlatau pemanfaatan air tanah diperoleh wajib Pajak danlatau pendataan dari dari hasil lapangan oleh petugas Besarnya laporan Dinas;

## Pasal 74

- (1) Klasifikasi pengambilan danfatau berdasarkan pemanfaatan air tanah dibedakan a. Non niaga
- C. Industri Kecil;
3. b Kecil; Niaga
- d. Besar; Niaga:
- 2) dimaksudkan dengan non adalah pemanfaatan air tanah oleh kegiatan pengambilan danlatau yang sejenis Yang niaga
- e. Industri Besar.
- (3) dimaksud kecil adalah air tanah oleh kegiatan pengambilan danlatau pemanfaatan pertokoan dan lain-lain kegiatan yang sejenis. Yang dengan niaga
- (5) dimaksud besar adalah pengambilan danatau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan perhotelan dan kegiatan yang sejenis. Yang dengan niaga
- (4) dimaksud dengan industri kecil adalah danlataupemanfaatan air tanah oleh kegiatan industri pengambilan pengolahan hasil pertanian dan lain-lain dan rumah tangga; kegiatan yang sejenis. Yang
- (6) dimaksud dengan industri besar adalah pengambilan pemanfaatan air tanah oleh perusahaan air minum danlatau (Non PDAM), dan lain-lain kegiatan yang sejenis. Yang
- (7) Apabila klasifikasi sebagaimana pada ayat (1) sulit diidentifkasi maka pula didasarkan omzet danlatau aset kegiatan usaha. dapat pada

## Pasal 75

Pengambilan danlatau pemanfaatan Air tanah dilakukan mendapatkan dengan terlebih dahulu persetujuan dari Instansi yang berwenang atau sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku dengan

## Pasal 76

Contoh penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah tercantum dalam Peraturan Bupati ini. Kecuali pengambilan danlatau Lampiran IX PDAM pemanfaatan Air Tanah oleh ditetapkan sebesar Rp.5o,- (lima puluh rupiah) untuk m' setiap

## Pasal 77

Nilai Perolehan Air ditetapkan oleh Dinas untuk bulan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. setiap

## SAAT PAJAK TERUTANG

## Pasal 78

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan danlatau pemafaatan air tanah.
- (2) Tanggal jatuh tempo terhitung 30 (tiga puluh hari) hari setelah saat terutangnya pajak.

## TATA CARA PENETAPAN PAJAK

## Pasal 79

- '1) Berdasarkan SPTPD Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Bupati Cq. Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Air Tanah.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD.

## Pasal 80

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (1) digunakan untuk menghitung memperhitungkan dan menetapkan sendiri yang terutang. ayat pajak
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD.
- (2) Wajib kemudian menghitung jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPDnya. pajak

## Bagian Kedelapan

## PAJAK SARANG BURUNG WALET

## KEWENANGAN Pasal 81

- '1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Sarang Burung Walet di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi daerah. pada pajak

## TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

## Pasal 82

- (1) Untuk mendapatkan walet dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak.
- (3) Wajib pajak mengisi