PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 5 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA TAHUN PAJAK 2016 (berlaku 11 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang :a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu pendapatan daerah dari kelompok pendapatan asli daerah, jenis pajak daerah yang mempunyai peranan strategis dan perlu dioptimalkan pemungutannya;
- b. bahwa desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga perlu diberikan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Prestasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa Tahun Pajak 2016;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 118 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 15 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 118 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 77);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 47);
25. Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA TAHUN PAJAK 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa tahun pajak 2016.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa tahun pajak 2016; dan
- b. terlaksananya prosedur yang benar dalam pemberian penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa tahun pajak 2016.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. umum;
- b. tujuan pemberian penghargaan;
- c. bentuk penghargaan;
- d. indikator Prestasi; dan
- e. besarnya penghargaan.
BAB IV - UMUM Pasal 4
Pasal 4
- (1) PBB P2 merupakan salah satu pendapatan Daerah yang sebagian hasilnya dibagihasilkan kepada Desa dan dalam proses pemungutannya melibatkan pemerintah Desa.
- (2) Dalam mengoptimalkan proses pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Desa perlu melakukan upaya intensifikasi penagihannya kepada wajib pajak dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Untuk memotivasi upaya intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Desa diberikan penghargaan.
BAB V - TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 5
Pasal 5
Pemberian penghargaan bertujuan untuk:
- a. mendorong Desa menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum berakhirnya jatuh tempo tahun pajak 2016; dan
- b. memberikan apresiasi atas Prestasi Desa dalam upaya intensifikasi pemungutan PBB P2 tahun pajak 2016 hingga selesai pokok ketetapan PBB P2 terutang.
BAB VI - BENTUK PENGHARGAAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB P2 yang diberikan kepada Desa berupa uang.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke
rekening Desa sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima Desa digunakan untuk mendukung kegiatan intensifikasi pemungutan PBB P2 di Desa yang bersangkutan pada tahun pajak berjalan atau tahun pajak berikutnya.
INDIKATOR PRESTASI
BAB VII - Pasal 7
Pasal 7
- (1) Desa dinyatakan berprestasi dalam pemungutan PBB P2 apabila Desa dapat menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum jatuh tempo dan/atau tahun pajak 2016 berakhir.
- (2) Besaran ketetapan PBB P2 yang dipungut adalah sebesar jumlah pokok ketetapan PBB P2 dalam wilayah Desa yang bersangkutan tidak termasuk obyek pajak menara telekomunikasi.
- (3) Tanda bukti yang digunakan Desa yang menyatakan bahwa Desa yang bersangkutan telah dapat menyelesaikan pemungutan PBB P2 dalam wilayahnya adalah bukti setoran petugas pungut Desa kepada petugas penerima setoran di Kecamatan atau tempat pembayaran Bank Jatim Cabang Trenggalek dan Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) yang telah divalidasi oleh bank tempat pembayaran.
- (4) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat keterangan sudah tidak ada lagi sisa pokok ketetapan pajak dan/atau sanksi administratif yang harus dipungut lagi oleh Desa yang bersangkutan.
BAB VIII - BESARAN PENGHARGAAN Pasal 8
Pasal 8
- (1) Besaran penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa tahun pajak 2016 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kepada Desa sebesar 100% (seratus persen) apabila Desa dapat menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum jatuh tempo pembayaran atau paling lambat pada tanggal 30 September 2016.
- (3) Besaran penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Desa yang menyelesaikan pemungutan PBB P2 setelah jatuh tempo pembayaran atau setelah tanggal 30 September 2016 diatur sebagai berikut:
- a. untuk pelunasan selama bulan Oktober 2016 atau paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2016 besaran penghargaan diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. untuk pelunasan selama bulan Nopember 2016 atau paling lambat pada tanggal 30 Nopember 2016 besaran penghargaan diberikan sebesar 80% ( delapan puluh persen) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. untuk pelunasan selama bulan Desember 2016 atau paling lambat pada tanggal 16 Desember 2015 besaran penghargaan diberikan sebesar 70% (tujuh puluh

persen) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 11 Maret 2016

BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 11 Maret 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI


Nip . 19650919 199602 2 001