PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Nomor 22 Tahun 2013 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat serta dalam upaya tertib pengelolaan sistem administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, perlu mengatur Standar Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe; a
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat penyelenggara pelayanan berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. C.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propvinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691); 1
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 2.
Undang-Undang.
2
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
Menetapkan
:
3
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip qtonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Repubiik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan"administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public;
6. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut SPP adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
7. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korperasi, lembaga independent yang dibentuk ## BAB II MAKSUD DAN TUGAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1)Satuan Pelayanan Publik (SPP) yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
Standar
Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bertujuan agar setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan
BAB III - PRINSIP DAN KOMPONEN SPP
Pasal 3
Prinsip-prinsip SPP meliputi:
- a. sederhana artinya mudah dipahami dan mudah dilaksanakan,baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat;
- b. konkrit artinya bersifat nyata dan jelas untuk dilaksanakan;
- c. terbuka artinya terbuka mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat untuk penyempumaan;
- d. terjangkau artinya dapat dilaksanakan secara benar baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat pengguna layanan;
- e. dapat di pertanggungjawabkan artinya hal-hal yang diatur dapat dipertanggungjawabkan secara nyata kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- f. mempunyai batas waktu penyelesaian artinya memberikan ketepatan waktu bagi masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam standar pelayanan;
- g. berkesinambungan artinya dapat terus menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan;
BAB III - PRINSIP DAN KOMPONEN SPP
Pasal 4
Komponen SPP meliputi:
- a. jenis pelayanan yaitu pelayanan-pelayanan yang dihasilkan oleh unit pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan yaitu syarat-syaratyang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
- c. waktu penyelesaian pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- d. biaya pelayanan yaitu besaran biaya yang harus dibayarkan oleh penerima layanan;
- e. sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan, termasuk fasilitas bagi penyandang cacat.
JENIS DAN STANDAR PELAYANAN
BAB IV - JENIS DAN STANDAR PELAYANAN
Pasal 5
- (1) Jenis Pelayanan meliputi:
pelayanan perizinan; b.pelayanan nonperizinan
Pelak5anaan,''
5
- (2) Pelaksanaan Pelayanan dilakukan pada : a.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; b.Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

## Pasal 6

- (1) Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan Publik ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Sangihe sesuai dengan Ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) Mekanisme Pelayanan, pemberian informasi, pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ditetapkan oleh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah;

## Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dilakukan oleh pengawas fungsional dan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah selaku Pembina sesuai ketentuan Peraturan perundangundangan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

Pada tanggal 5 ?ebruari 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


Diundangkan di Tahuna

Pada tanggal

5 ^ebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERTTA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHETAHUN 2013 NOMOR 22