PERATURAN BUPATI BI Nomor 21 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Air Minum, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada APBD Tahun Anggaran 2012 menyertakan modal investasi kepada Perusahaan Daerah AirMinum;
Mengingat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 IO ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2009 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor l);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 13;
22. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 51 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 56 Tahun 2011 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56).
MEMUTUSKAl'f :
PERATURAN BUPATl KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.
BABI KETENTUAII' UlllUM
Paaal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. urusan
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Penyertaan Modal adalah perbuatan menyertakan kekayaan daerah baik dalam bentuk uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.
7. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Namer 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebesar Rp.360.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
BAB III - PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang­ undangan.
BASIL PENYERTAAN MODAL
BAB IV - BASIL PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Laba bersih PDAM yang dimuat dalam Laporan Keuangan setiap tahun pelaporan merupakan Hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM;
- (2) Hasil Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berukut :
- a. 40 (empat puluh) persen dari Laba Bersih merupakan Bagian Laba Pemerintah Daerah disetor oleh PDAM kc Kas Daerah sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- b. 60 (enam puluh) persen dari Laba Bersih merupakan Laba ditahan untuk disertakan kembali menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - BASIL PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan fasilit.asi pelaksanaan Pcraturan Bupati ini;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi, sosialisasi dan memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan serta penyempurnaan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - BASIL PENYERTAAN MODAL
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - BASIL PENYERTAAN MODAL
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya dan pengundangan dengan penempatannya dalam Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. memerintahkan Berita Daerah

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal, . 1 0 SEPTmr.BEB 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, � r-- - �.-- BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2012 NOMOR