PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 40 Tahun 2011 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTABANJARMASIN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dengan belum tersedianya rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dipandang perlu memberikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin ;
- b. bahwa perlu menetapkan besarnya tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
f*S
^
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemparan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
6. lO.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. ll.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
^&gt;
- r&gt;
- 13.Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 14.Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- lS.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
- 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 20.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) ;
- 21.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmsin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;
- 22.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
r^
r^
23.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
MEMUTUSKAN :
WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yangdimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnyadisingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan ## BAB II
BESARAN DAN CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
- a. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD adalah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan.
- b. Tunjangan Perumahan untuk setiap Wakil Ketua DPRD adalah sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) perbulan.
- c. Tunjangan Perumahan untuk setiap Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
r^
^
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjarmasin yang menerima Tunjangan Perumahan diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan Tunjangan Perumahan sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembayaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 dan diberikan dalam bentuk uang serta dibayarkan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2011.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang baru dilantik karena Pengganti Antar Waktu (PAW), Tunjangan Perumahan dibayarkan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (3) Untuk Tahun Anggaran 2011, Pembayaran Tunjangan Perumahan ## BAB III PENUTUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin melalui DPA. DPRD Kota Banjarmasin.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2008 tentang Standarisasi Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.