PERATURAN BUPATI MA Nomor 58 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BUPATI BANYUASIN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR55TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BUPATI BANYUASIN,
Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, diperlukan penyusunan dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara lebih profesional, terbuka dan bertanggungjawab, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin. ·
I
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
C
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir d.engan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 t~ntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011;
C
c:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang/Milik dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 032); ·
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 052);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lemba.ran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
23. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Belanja Bersifat Mengikat dan Belanja Bersifat Wajib Serta Belanja Bersifat Tetap (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 871 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 586 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 63);
26.Peraturan ...
C
,...\_
l,,
26. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 856 Tahun 2011 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1041 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Nomor 82).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah clan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Banyuasin untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangku tan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya bab lainnya yang sah.
11 . Pengguna ...
C
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
2. 12.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
13. Perangkat Daerah Ka bu paten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. 14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran o!eh pengguna anggaran.
5. 15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
6. 16.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna Anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lan ju tan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
8. 18.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah, dalam hal PA belum menetapkan PPK maka KPA bertindak sebagai PPK.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. 22.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
C
C
- 23.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
26. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
- 27.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hal lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Belanja Langung.
28. Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah pembayaran uang mu ka yang diberikan kepada Bendahara untuk keputusan yang sangat mendesak.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. SPP Langsung selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung tagihan kepada penenma hak/ bendahara pengeluaran.
31. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
32. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- I 33. SPP Gan ti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPGU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
34. SPP Ganti Uang Persediaan Nihil yan g selanjutnya disingkat SPP-GU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk pertanggungjawaban UP.
35.SPP ...
35. SPP Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-TU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk pertanggungjawaban TU.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
37. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada Penerima Hak/Bendahara Pengeluaran.
38. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran u ntuk mencairkan UP.
4. C 39.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang yang pengguna
5. selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa anggaran untuk mencairkan TU.
40. Surat Perintah Membayar Gan ti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan membebani DPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
41. Surat Perintah Membayar Gan ti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DPA.
42. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-TU Nihil adalah doku men yang diterbitkan oleh pen gguna anggaran / kuasa pengguna anggaran sebagai pertanggungjawaban TU yang membebani DPA.
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan APBD Kabupaten Banyuasin ini mengatur mengenai :
- A. Azas Umum Pelaksanaan APBD;
- B. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD/ PPKD;
- C. Anggaran Kas OPD dan Pemerintah Daerah;
- D. Pelaksanaan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- E. Pelaksanaan Kebijakan Belanja Daerah;
- F. Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- G. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pedoman Pelaksanaan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan Pedoman ini harus dibaca bersamaan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Perundang› undangan lainnya yang terkait.

## Pasal 4

Format dokumen Anggaran Kas, Pelaksanaan Kebijakan Belanja Daerah, dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf C, huruf E, huruf F, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Bu pati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Di.tetapkan di Pan gkalan Balai pada tanggal J.3&gt; M ffl' fl 201 ·

Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal ~ .P Mt\ rt \:2017

WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,

\



BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ?.

'