PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO TENTANG Nomor 21 Tahun 2015 tentang STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 4 September 2015)
Pembukaan
Menimbang:
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
Pasal 10
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya berdasarkan standar biaya, untuk menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Pasal 39
bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal)
Pasal 41
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya berdasarkan standar biaya, untuk menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Pasal 89
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKASKPD mencakup dokumen sebagai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran surat edaran meliputi Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga, d.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas RKA-SKPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga, e.
- bahwa dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto serta rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disesuaikan dengan Standar Satuan Harga, £
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016. g
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423), 1
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893): 2
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), 3.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851): 4.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150): 5.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 6.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 7.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 8.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1): 9.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),
- 20, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738),
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219),
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 1 N
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- 33, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012,
39. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak,
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016,
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1),
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8),
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29),
41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28),
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4),
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6),
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9),
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15),
47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16),
48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17),
49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12):
50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23),
- S1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 24),
52. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10),
53. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11),
54. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13),
- S5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13),
56. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8),
57. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10):
- 58, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11):
- 59, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 27),
60. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16):
61. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36).









## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 2
1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- &amp; Daerah adalah Kota Sawahlunto.
- ? Walikota adalah Walikota Sawahlunto.

## Pasal 2

Standar Satuan Harga digunakan dalam perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD.

## Pasal 3

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya keluaran (output) suatu kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 4

- (1) Standar Satuan Harga berlaku untuk : a. Beberapa / seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah: atau
2. Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto berdasarkan usulan satuan kerja perangkat daerah dan telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (2)
- b. Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
4. Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : (3)
- b. Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- a. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik: dan

## Pasal 5

- Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga berfungsi sebagai batas tertinggi. | (1
- (2) Fungsi Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

## Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun RKASKPD menggunakan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan Satuan Harga lainnya yang antara lain didasarkan pada :
- a. Harga pasar yang telah dilakukan survey harga oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Standar Satuan Biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat negara, pegawai negeri dan non Pegawai Negeri yang dipekerjakan dalam rangka melaksanakan tugas rutin Satuan Kerja Perangkat Daerah. (3)
- b. Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah/instansi teknis yang berwenang.
- (4) Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Standar Satuan Harga sebagimana dimaksud pada ayat (2). (S5)
8. Pengawasan atas penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Standar Satuan Harga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7)
- (6) Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya dalam penyusunan RKASKPD disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

## Pasal 7

- Dalam rangka penyusunan rencana bisnis anggaran, pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Layanan Umum Daerah (SKPD-BLUD) mengusulkan Standar Satuan Harga kepada Walikota Sawahlunto melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penetapan. (l
- (2) Standar Satuan Harga biaya perjalanan dinas bagi SKPD Badan Layanan Umum Daerah (SKPD-BLUD) mengacu pada ketentuan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota/ Wakil Walikota Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Standar Satuan Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

1. Lampiran1 : Standar Biaya Gaji dan Tunjangan DPRD, Tambahan Penghasilan, Tim Kepanitiaan dan Honorarium
2. Lampiran II : Standar Honorarium Pengadaan Barang dan 2
3. Kegiatan
4. Lampiran III 3.
5. Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan dan Perencanaan Teknis
6. Lampiran IV 4,
7. : Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Honorarium Upah Harian dan Jasa Petugas Kebersihan

:

- 5.
- Lampiran V : vV
- Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa
- Penjelasan Standar Satuan Harga

## Pasal 9

Standar Satuan Harga yang diatur dalam Peraturan Walikota ini berlaku untuk penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 10

Peraturan Walikota Sawahlunto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.



Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 4

September 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal

4

September 2015

SEKRETARIS DAFKRAH KOTA SAWAHLUNTO,

RO

LY ABDAMS

21

1

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN |:

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR

:

21

TAHUN 2015

TANGGAL

:

4

SEPTEMBER 2015

TENTANG

:

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016

Standar Biaya Gaji dan Tunjangan DRD, Tambahan Penghasilan, Tim Kepanitiaan dan Honorarium Kegiatan

:

f

| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 : . | 1Gaji dan Tunjangan Ll Gaji Pokok / Uang Representasi ola. Gaji Pokok Wako/Wawako --- b. Gaji (PNS 1 P | Perbulan . | Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku |
| 1.2 - | Tunjangan Keluarga .a. Tunjangan Keluarga ( PNS) -b. Tunjangan Keluarga (DPRD ) I) Ketua DPRD' 2) Wakil Ketua DPRD | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 13 B | Tunjangan Jabatan a. Pegawai Negeri Sipil |)' b. Tunjangan Jabatan Walikota/Wakil Walikota c. Uang Jabatan DPRD h 1) Ketua DPRD : .. 2) Wakil Ketua DPRD' - 3) Anggota DPRD | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 14 | Tunjangan Fungsional F | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 1.5 | Tunjangan Fungsional Umum . | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 1.6 | Tunjangan Beras .a. Pegawai 1 | Perbulan/ Perjiwa/ Kg | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 1.7 | a. Pegawai Negeri Sipil - b. Walikota/ Wakil Walikota c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |

| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| '18 | Pembulatan Gaji | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| '1.9 | Iuran Asuransi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : a. Premi Asuransi 1) Asuransi Kesehatan 2) luran Kematian 3) Iuran Kecelakaan Kerja | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku BPJS Kesehatan BPJS BPJS |
| 1.10 | b. General Cek Up Paket | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 1.11 | 'Uang a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD Tunjangan Panitia Musyawarah ca. Ketua DPRD' : - b. Wakil Ketua DPRD 6. Sekretaris 0. d. Anggota DPRD K n | | Berdasarkan Peraturan vang berlaku Berdasarkan Peraturan berlaku |
| 1.12 | Tunjangan Komisi .a. Ketua DPRD . b. Wakil Ketua DPRD c. Sekretaris d. Anggota DPRD Tunjangan Panitia Anggaran a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Sekretaris d.Anggota DPRD n | | yang Berdasarkan Peraturan yang berlaku yang |
| 1.13 | Tunjangan Badan Kehormatan a. Ketua DPRD . b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya n | | Berdasarkan Peraturan berlaku |
| | | | Peraturan berlaku |
| 1.14 | | | Berdasarkan yang |
| 1.15 | | | Berdasarkan Peraturan vang berlaku |

2.

0

| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 0 - | a. Ketua DPRD . b. Wakil Ketua DPRD C. Anggota DPRD na | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 | Uang Jasa Pengabian . a | | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan |
| Na TG Un Ke) : 1 ke | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD . Ta 0 INN - Ketua DPRD' | | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang |
| (Ia. . 2 | . b. Wakil Ketua DPRD Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 | . | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku |
| (Tambahan 2.1 - . -. d. e. f. | Pejabat Struktural 2. Eselonll/a aa ob. EselonI/b . €£. Eselon Ili/a BN Hn Eselonlll/b Eselon IV/a Eselon IV/b | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 |
| 22 't Cc. . d. Goll | Pegawai Fungsional Umum (PNS dan CPNS) 02. Gl IV 0 aa b. Gol III GolTl Pn . n | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan bulan 'b | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 |
| 2.3 2.4 Pegawai | Guru, PengawasSekolah, Penilik dan Pamong Belajar yang bersertifikasi Fungsional (Guru PNS dan CPNS) | orang/ bulan | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| . | yang tidak bersertifikasi . . .a. GollV b. Gol III c. Gal' : : | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 |
| 2.5 | Pengawas Sekolah yang tidak bersertifikasi GAVW 00000000 b. Gal | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 |
| 000... | 000 Gan PE yang tidak bersertifikasi | orang/ bulan bulan | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 2.6 | | orang/ | | | | | | | | | | | | |
| | a. | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| | GolIV | | | | | | | | | | | | | |
| | Gol III | | | | | | | | | | | | | |
| | Penilik | orang/ bulan 1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| b. | Pa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| | c. Gol | | | | | | | | | | | | | |

| No | Uraian | Satuan | Harg Satuan (Rp.| |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | 3 | |
| 2.7 | Pamong Belajar yang tidak berertifikasi k | | 2 |
| | .a. GolV Ka | orang/ bulan | 600,000 |
| | 'b. Gol III NN . | orang/ bulan | 50,000 |
| | c. ol Il : . | - orang/bulan | 400000 |
| 2.8 | edis dan Para Medis Dinas Kesehatan dan Sosial n | | | | |
| 00 - | GM | orang/bulan | 650,000 |
| | 00 bd. Gol 1 0 NN | orang/ bulan | 550,000 |
| | c. Gol 1 : | orang/ bulan | 450,000 |
| | d. Gol 1 an ' | orang/ bulan | 400,000 |
| 2.9 | Meis dan Para Medis Rumah Sakit Umum | | |
| | Daerah ca. GollV 000000 | orang/ bulan | 600,000 |
| | b. Gol Ho . . . . | orang/ bulan | 500,000 |
| | c. Gol II | orang/ bulan 'b | 400,000 |
| | d. Goll | orang/ bulan | 350,000 |
| 210 | Pegawai Penyuluh Lapangan (KB) n | | |
| : | a. GolV 0 | orang/bulan | 600,000 |
| 0 | d0. Gam | orang/ bulan | 500,000 |
| 00006 | Pa Gol PN 0 | orang/bulan | 450,000 |
| 2.11 | Pegawai Penyuluh Lapangan (Pertanian) | | |
| | a. GollIVv | orang/ bulan | 600,600 |
| | bd. Gol 0. PE 0 | orang/ bulan | 500,000 |
| | ce. Gol Hn . | orang/ bulan | 400,000 |
| 2.12 | Auditor an | | | |
| | .a. Auditor ahli Utama | orang/ bulan | 2,500,000 |
| | b. Auditor ahli Madya | orang/ bulan | 2,250,000 |
| c. | Auditor ahli Muda 0 | orang/bulan | 1,500,000 |
| | | d. Auditor ahli F Pertama . ' | orang/bulan | 1,000,000 |
| 2.13 | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah | | |
| 0 | (P2UPD) | | |
| | a. Pengawas Pemerintahan Madya | orang/bulan | 2,250,000 |
| b. | Pengawas 3s Pemerintahan Muda ' 1 | orang/ bulan orang/ | 1,500,000 |
| . | c. Pengawas Pemerintahan han Pertama Tn | orang/bulan | 1,000,000 |
| 12.14 | AnalisKepegawaian | 0 | |
| | aa 2. Analis Kepegawaian Madya | . orang/ bulan | 2,250,000 |
| c. | b. Analis Kepegawaian Muda | orang/ bulan | 1,500,000 |
| | Analis Kepegawaian Pertama | orang/ bulan | 1,000,000 |
| 2.15 | Inspektur Tambang Pertama Kan | orang/ bulan | 1,000,000 |
| Insentif 3 | Na | - | |
| a. b. | Insentif Sespri Walikota/ Ketua DPRD | orang/ bulan | 906,000 |
| c. | Insentif Ajudan Walikota | orang/ bulan | 900,000 |
| | Insentif Ajudan Wakil Walikota/ Ketua DPRD | orang/ bulan | 850,000 |
| 4. | / oo | p | | |
| | Insentif Ajudan Se an Sekretaris aris Daerah - Adm.Surat f | orang/ bulan | 850,000 |
| e. | Insentif Pengelola Walikota / Waki