PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 5 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 2 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa agar perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu disusun ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Memperhatikan
:
Menetapkan :
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per22/PB/2013 Tahun 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 57) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Diantara pasal 3 dan pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3A
- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota / Wakil Walikota
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II/ Pimpinan / Anggota DPRD
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III / Golongan IV/ Fungsional Golongan IV, Eselon IV / Golongan III/ Fungsional Golongan III, Golongan I/II, Fungsional Golongan II
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), huruf c digolongkan dalam 4(empat) Golongan, yaitu :
- a. Golongan A untuk Walikota / Wakil Walikota.
- b. Golongan B untuk Pejabat Eselon II/ Pimpinan / Anggota DPRD.
- c. Golongan C untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b hingga Golongan III/c.
- d. Golongan D untuk selain dimaksud pada Golongan A, B dan Golongan C.
2. Ketentuan Pasal 6 (Enam) diubah, sehingga Pasal 6 (Enam) berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- (1) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a harus mendapat SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c harus mendapat SPT dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dapat diterbitkan atas beberapa orang personil, sedangkan SPD berlaku atas 1 (satu) orang personil.
- (4) Pembuatan SPT dan SPD harus ditetapkan pada hari kerja.
- (5) Penandatanganan SPT dan SPD diatur sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan/atau Kepala SKPD, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka ST ditandatangani oleh pejabat yang mewakili;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Pejabat Eselon III yang bukan Kepala SKPD, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional, Staf, PTT, dan Tenaga Non PNS, maka SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili;
- c. Seluruh Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, dan seluruh Pejabat maupun staf, SPT ditandatangani oleh Walikota. Dalam hal Walikota berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Walikota dan dalam hal Wakil Walikota berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
- d. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua selaku pejabat yang mewakili, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
3. Ketentuan Pasal 7 (Tujuh) diubah, sehingga Pasal 7 (Tujuh) berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Perjalanan Dinas mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja.
- (2) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sosialisasi/ bimbingan teknis/ diseminasi/ workshop / Focus Group Discussion (FGD)/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan di luar kantor penyelenggara kegiatan.
- (3) Mengikuti Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:
- a. Surat undangan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya pejabat setingkat eselon II atau atas nama pejabat eselon II/Kepala satuan kerja/pimpinan lembaga lainnya;
- b. Surat Perintah Tugas;
- (4) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan output berupa laporan.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9
- (1) Besaran pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota, Luar Daerah dan Luar Negeri diberikan sesuai Peraturan Walikota ini.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
- b. uang transportasi lokal; dan
- c. uang saku.
- (3) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (6) Uang harian dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.
10. (6a) Uang harian diklat diberikan kepada peserta pendidikan/pelatihan dalam hal telah disediakan asrama/penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.
5. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (11a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
Pasal 3
- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota / Wakil Walikota
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II/ Pimpinan / Anggota DPRD
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III / Golongan IV/ Fungsional Golongan IV, Eselon IV / Golongan III/ Fungsional Golongan III, Golongan I/II, Fungsional Golongan II
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), huruf c digolongkan dalam 4(empat) Golongan, yaitu :
- a. Golongan A untuk Walikota / Wakil Walikota.
- b. Golongan B untuk Pejabat Eselon II/ Pimpinan / Anggota DPRD.
- c. Golongan C untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b hingga Golongan III/c.
- d. Golongan D untuk selain dimaksud pada Golongan A, B dan Golongan C.
Pasal 6
- (1) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a harus mendapat SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c harus mendapat SPT dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dapat diterbitkan atas beberapa orang personil, sedangkan SPD berlaku atas 1 (satu) orang personil.
- (4) Pembuatan SPT dan SPD harus ditetapkan pada hari kerja.
- (5) Penandatanganan SPT dan SPD diatur sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan/atau Kepala SKPD, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka ST ditandatangani oleh pejabat yang mewakili;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Pejabat Eselon III yang bukan Kepala SKPD, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional, Staf, PTT, dan Tenaga Non PNS, maka SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili;
- c. Seluruh Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, dan seluruh Pejabat maupun staf, SPT ditandatangani oleh Walikota. Dalam hal Walikota berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Walikota dan dalam hal Wakil Walikota berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
- d. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua selaku pejabat yang mewakili, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
Pasal 7
- (1) Perjalanan Dinas mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja.
- (2) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sosialisasi/ bimbingan teknis/ diseminasi/ workshop / Focus Group Discussion (FGD)/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan di luar kantor penyelenggara kegiatan.
- (3) Mengikuti Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:
- a. Surat undangan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya pejabat setingkat eselon II atau atas nama pejabat eselon II/Kepala satuan kerja/pimpinan lembaga lainnya;
- b. Surat Perintah Tugas;
- (4) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan output berupa laporan.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Besaran pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota, Luar Daerah dan Luar Negeri diberikan sesuai Peraturan Walikota ini.
Pasal 8
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :
Pasal 9
- (1) Besaran pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota, Luar Daerah dan Luar Negeri diberikan sesuai Peraturan Walikota ini.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
- b. uang transportasi lokal; dan
- c. uang saku.
- (3) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (6) Uang harian dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.
10. (6a) Uang harian diklat diberikan kepada peserta pendidikan/pelatihan dalam hal telah disediakan asrama/penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.
Pasal 10
- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. tiket pesawat dan/atau tiket bis pulang pergi;
- b. airport tax; dan
- c. biaya taksi bandara.
- (2) Biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dibayarkan untuk :
- a. perjalanan dinas dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam;
- b. perjalanan dinas dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau
- c. perjalanan dinas melewati batas Kota (luar daerah dan luar negeri).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Biaya taksi bandara pulang atau pergi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dibayarkan secara lumpsum .
- (5) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota hingga 8 (delapan) jam dan/atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan secara lumpsum . Pelaksana SPD pejalanan dinas dalam kota dibawah 8
(delapan) jam dan diatas 8 (delapan) jam berhak mendapatkan uang makan minum harian.
- (6) Sepanjang transportasi ke tempat tujuan tugas dapat ditempuh dengan perjalanan dinas langsung, tidak diperkenankan menggunakan jalur transit yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi.
- (7) Apabila pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai dengan jadwal penerbangan atau karena keadaan/alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilaksanakan dengan penerbangan transit.
- (8) Apabila harga tiket dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka pelaksana perjalanan dinas, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (9) Apabila harga tiket diatas harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan berhak menerima kekurangan biaya tiket sesuai dengan harga tiket riil.
- (10) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara, dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ke tempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara dan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas.
- (11) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang bersangkutan sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara, disertai bukti pengeluaran lainnya dengan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dan formulir surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas.
7. (11a) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota hingga 8 (delapan) jam dan/atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan sepanjang yang bersangkutan tidak menggunakan kendaraan dinas.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II, Huruf F diubah, sehingga berbunyi :
- F. Uang Representasi

| No. | Uraian | Luar Daerah | Dalam Kota Lebih Dari 8 (delapan) Jam |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1 | Walikota / Wakil Walikota | Rp. 250.000 | Rp. 125.000 |
| 2 | Pimpinan /Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II | Rp. 150.000 | Rp. 75.000 |

## 8. Lampiran IV, Huruf A diubah, sehingga berbunyi :

## A. Biaya Penginapan dan Uang Harian Perjalan Dinas Luar Daerah

| | | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| No. | Komponen Uang Harian / Tujuan | Tingkat A Walikota/ Wakil Walikota (Rp.) | Tingkat B Pimpinan/ Anggota DPRD /Eselon II (Rp.) | Eselon III /Golongan IV/ Fungsional | Tingkat C Eselon IV /Golongan III / Fungsional Golongan III | Golongan I/II /Fungsional Golongan II |
| 1 | 2 DKI Jakarta | 3 9.250.000 | 4 1.616.000 | 5 1.330.000 | 6 1.140.000 | 7 930.000 |
| 1 | - Penginapan | 8.720.000 | 1.086.000 | 800.000 | 610.000 | 400.000 |
| | - Uang Harian | | | | | |
| | | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 2 | Banten | 4.178.000 | 1.800.000 | 1.394.000 | 1.167.000 797.000 | 770.000 |
| | - Penginapan | 3.808.000 | 1.430.000 370.000 | 370.000 1.167.000 | 370.000 1.049.000 | 400.000 |
| | - Uang Harian | 370.000 | | 1.024.000 | | 370.000 |
| 3 | D.I Yogyakarta - Penginapan - Uang Harian | 5.040.000 4.620.000 420.000 | 2.183.000 1.753.000 430.000 | 1.379.000 949.000 430.000 | 945.000 515.000 430.000 | 881.000 461.000 |
| | | | 1.754.000 1.334.000 | 747.000 420.000 | | |
| | | 4.094.000 | 420.000 | | 629.000 420.000 | 420.000 |
| 4 | Jawa Barat - Penginapan - Uang Harian | 3.664.000 430.000 | | | | 893.000 463.000 |
| | | | | | | 430.000 |
| 5 | Jawa Timur | 4.810.000 | 1.769.000 | 1.251.000 | 909.000 | 793.000 |
| | - Penginapan | 4.400.000 | | 841.000 | 499.000 | 329.000 |
| | - Uang Harian | 410.000 | 1.359.000 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 6 | Jawa Tengah - Penginapan - Uang Harian | 4.516.000 4.146.000 370.000 | 1.848.000 1.478.000 | 1.394.000 1.024.000 370.000 | 867.000 497.000 370.000 | 720.000 350.000 370.000 |
| 7 | Bali - Penginapan | 5.361.000 | 370.000 | 1.784.000 1.304.000 | 1.384.000 | 1.138.000 |
| | - Uang Harian | 4.881.000 480.000 | 2.290.000 1.810.000 | | 904.000 480.000 | 658.000 |
| | | | 480.000 | 1.440.000 | | 480.000 |
| | | | | 480.000 | | |
| 8. | Nangreo Aceh Darussalam | 4.780.000 | 1.668.000 | | 770.000 | 730.000 |
| 9. | - Penginapan Uang Harian | 4.420.000 360.000 | 1.308.000 360.000 | 1.080.000 360.000 | 410.000 360.000 | 370.000 360.000 |
| | - | | | | | |
| | Sumatera Utara - Penginapan | 5.330.000 4.960.000 | 1.584.000 1.214.000 370.000 | 1.073.000 703.000 370.000 | 875.000 505.000 | 680.000 |
| 10 | - Uang Harian | 370.000 | | 712.000 | 370.000 | 310.000 370.000 |
| | Bengkulu | 1.680.000 | 1.170.000 | 1.092.000 | 599.000 | 890.000 510.000 |
| | - Penginapan | | | | 979.000 | |
| | | 1.300.000 | 790.000 | | 380.000 | |
| | - Uang Harian | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 872.000 | 380.000 |
| 11 | Kepulauan Riau Penginapan | 4.645.000 | 1.655.000 1.285.000 | 1.020.000 | | 650.000 280.000 |
| 12 | - - Uang Harian | 4.275.000 370.000 | 370.000 | 650.000 370.000 | 502.000 370.000 | |
| | Riau | 4.187.000 | 1.538.000 | | 820.000 | 370.000 |
| | - Penginapan - Uang Harian | 3.817.000 370.000 | 1.168.000 | 868.000 | 450.000 370.000 | 370.000 |
| | | | | 1.238.000 | | 750.000 380.000 |
| | | | 370.000 | 370.000 | | |
| 13 | Sumatera Barat | 4.620.000 | 1.535.000 | 1.264.000 | 827.000 | 750.000 |
| | - Penginapan | 4.240.000 | 1.155.000 | 884.000 | 447.000 | 370.000 |
| | - Uang Harian | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 14 | Sumatera Selatan - Penginapan | 5.060.000 4.680.000 | 1.608.000 1.228.000 | 985.000 605.000 | 894.000 514.000 | 690.000 310.000 |
| | | | 380.000 | | 380.000 | 380.000 |
| | - Uang Harian | 380.000 | | 380.000 | | |

| | | Besarnya Uang Harian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|-----|---------|----|---------------------|---------------|------|---------|
| No. Komponen Uang Harian / Tujuan Walikota/ Wakil Walikota | | Tingkat A | Tingkat B | | Tingkat C Eselon IV /Golongan III | Golongan I/II /Fungsional Golongan II | / | | Pimpinan/ | Fungsional | | /Eselon | Eselon | III | Anggota | II | | /Golongan IV/ | DPRD | |
| | | | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Bangka Belitung - Penginapan - Uang Harian | 3.745.000 3.335.000 | 1.720.000 1.310.000 | 1.260.000 850.000 410.000 | 943.000 | 714.000 304.000 | | 410.000 | | 533.000 410.000 | | | | | | | | | | 410.000 |
| 16 | Jambi - Penginapan | 4.000.000 370.000 | 1.679.000 | 1.067.000 697.000 370.000 | 752.000 382.000 370.000 | 410.000 660.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Uang Harian | 4.370.000 | 1.546.000 1.176.000 370.000 | | | 290.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Lampung - Penginapan - Uang Harian Papua - Penginapan - Uang Harian Papua Barat - Penginapan - Uang Harian Gorontalo | 4.340.000 3.960.000 380.000 | 1.299.000 380.000 2.248.000 1.668.000 580.000 1.962.000 1.482.000 | 1.170.000 790.000 380.000 1.334.000 754.000 580.000 | 754.000 374.000 380.000 1.040.000 460.000 580.000 | 370.000 | | 3.430.000 2.850.000 580.000 3.230.000 2.750.000 | | 1.278.000 798.000 | 850.000 370.000 | | | | | | | | | |
| 18 19 | - Penginapan - Uang Harian Selatan Penginapan Uang Harian Tengah Penginapan Uang Harian | 4.630.000 4.250.000 380.000 3.360.000 3.000.000 360.000 4.430.000 | 370.000 2.059.000 1.679.000 380.000 1.956.000 1.596.000 360.000 | 1.456.000 976.000 480.000 1.280.000 910.000 370.000 1.196.000 816.000 380.000 1.283.000 923.000 360.000 | 980.000 550.000 430.000 810.000 430.000 380.000 | 736.000 356.000 380.000 994.000 414.000 580.000 | | 480.000 1.690.000 1.320.000 370.000 | | 480.000 793.000 423.000 370.000 880.000 500.000 380.000 | 480.000 610.000 240.000 370.000 759.000 379.000 380.000 | | | | | | 1.504.000 1.134.000 | | | 480.000 |
| 21 | Timur | 4.000.000 430.000 | | 2.026.000 1.596.000 430.000 | | 361.000 380.000 794.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Kalimantan - - Kalimantan - - | | 3.451.000 3.021.000 430.000 3.451.000 3.021.000 430.000 1.510.000 | 2.026.000 1.596.000 430.000 | 925.000 | 796.000 436.000 360.000 880.000 450.000 430.000 880.000 450.000 430.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Kalimantan - Penginapan | | 1.130.000 380.000 | 1.246.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 558.000 360.000 980.000 | | | | | 918.000 | | | | | | | | | | |
| 23 | - Uang Harian | | | | 550.000 430.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Kalimantan Utara - Penginapan | 4.430.000 4.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Uang Harian | 430.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | 2.780.000 | | 380.000 | | 741.000 | | 2.400.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Kalimantan Barat - Penginapan | | | 866.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | - Uang Harian Maluku - Penginapan - Uang Harian | 380.000 3.380.000 3.000.000 380.000 | 1.030.000 380.000 | 1.060.000 680.000 380.000 | 908.000 478.000 430.000 | 414.000 380.000 | | | | | | | | | | | 1.410.000 | | | |
| 27 | - Uang Harian Sulawesi Tenggara | 2.230.000 1.850.000 | | 1.182.000 802.000 | 868.000 488.000 380.000 | 800.000 420.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Penginapan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 380.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian | | | | | 380.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 380.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 712.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 380.000 1.923.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.570.000 3.200.000 | 1.553.000 | | | 342.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 600.000 430.000 | | 380.000 430.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maluku Utara Penginapan | 3.110.000 430.000 | | 1.030.000 | 545.000 380.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | 810.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.540.000 | 1.942.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.512.000 430.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.450.000 1.070.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sulawesi Utara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | - Penginapan | | | 1.010.000 | 919.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 640.000 | 549.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Uang Harian | | | 370.000 | 370.000 | 370.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 370.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Tingkat A | Tingkat B | Tingkat C | Tingkat C | Tingkat C |
| No. | Komponen Uang Harian / Tujuan | Walikota/ Wakil Walikota (Rp.) | Pimpinan/ Anggota DPRD /Eselon II (Rp.) | Eselon III /Golongan IV/ Fungsional Golongan IV | Eselon IV /Golongan III / Fungsional Golongan III | Golongan I/II /Fungsional Golongan II |
| | | | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | Sulawesi Selatan | 5.250.000 | 2.342.000 | 1.398.000 | 969.000 | 808.000 |
| | - Penginapan | 4.820.000 | 1.912.000 | 968.000 | 539.000 | 378.000 |
| | - Uang Harian | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 31 | Sulawesi Tengah | 2.400.000 | 1.668.000 | 1.264.000 | 863.000 | 759.000 |
| | - Penginapan | 2.030.000 | 1.298.000 | 894.000 | 493.000 | 389.000 |
| | - Uang Harian | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 32 | Sulawesi Barat | 1.670.000 | 1.440.000 | 1.320.000 | 835.000 | 770.000 |
| | - Penginapan | 1.260.000 | 1.030.000 | 910.000 | 425.000 | 360.000 |
| | - Uang Harian | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 33 | NTB | 3.869.000 | 3.178.000 | 1.177.000 | 980.000 | 800.000 |
| | - Penginapan | 3.429.000 | 2.738.000 | 737.000 | 540.000 | 360.000 |
| | - Uang Harian | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 34 | NTT | 3.430.000 | 1.430.000 | 1.130.000 | 1.092.000 | 830.000 |
| | - Penginapan | 3.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 662.000 | 400.000 |
| | - Uang Harian | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |

9. Lampiran VI, diubah dan ditambah huruf E, sehingga berbunyi :
- E. Satuan Biaya Uang Harian (Uang Makan , Uang Saku Transportasi Lokal , dan Uang Penginapan ) Perjalanan Dinas Luar Negeri

## Dalam US dolar

| | | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH |
|-----|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | Golongan A | Golongan B | Golongan C | Golongan D |
| NO. | NEGARA | Walikota / Wakil Walikota | Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II | Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b hingga Golongan III/c | Selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AMERIKA UTARA | | | | |
| 1. | Amerika Serikat | 527 | 473 | 417 | 343 |
| 2. | Kanada | 447 | 404 | 368 | 307 |
| | AMERIKA SELATAN | | | | |
| 3. | Argentina | 395 | 277 | 242 | 241 |
| 4. | Venezuela | 464 | 323 | 287 | 286 |
| 5. | Brazil | 436 | 341 | 291 | 241 |
| 6. | Chile | 415 | 316 | 270 | 222 |
| 7. | Colombia | 386 | 281 | 240 | 221 |
| 8. | Peru | 383 | 277 | 237 | 221 |
| 9. | Suriname | 389 | 295 | 252 | 207 |
| 10. | Ekuador | 385 | 273 | 242 | 241 |
| | AMERIKA TENGAH | | | | |
| 11. | Mexico | 429 | 318 | 282 | 281 |
| 12. | Kuba | 406 | 305 | 261 | 221 |
| 13. | Panama | 414 | 307 | 272 | 271 |
| | EROPA BARAT | | | | |
| 14. | Australia | 504 | 453 | 318 | 317 |
| 15. | Belgia | 466 | 419 | 282 | 281 |

| | | Golongan A | JUMLAH | JUMLAH | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NO. | NEGARA | Walikota / Wakil Walikota | Golongan B Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II | Golongan C Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b hingga Golongan III/c | Golongan D Selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C | Golongan D Selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C |
| 1 | 2 Perancis | 3 | 4 464 | 5 382 | 381 | 381 |
| 16. 17. | Rep.Federasi Jerman | 512 443 | 411 | 282 | 281 | 281 |
| 18. | Belanda | | 416 | 272 | 271 | 271 |
| | | 463 | | | | |
| | Swiss | 509 | | 322 | 321 | 321 |
| 19. | | | 456 | | | |
| | EROPA UTARA | | | | | |
| 20. 21. | Denmark Finlandia Norwegia | 472 453 517 | 427 409 465 436 534 | 275 354 288 | 241 313 286 341 | 241 313 286 341 |
| 22. | Swedia | 466 | | | | |
| 23. 24. | Kerajaan Inggris | 587 | | 342 432 | 431 | 431 |
| | SELATAN | | | | | |
| 25. | EROPA Bosnia Herzegovia | | 420 | 334 | 333 | 333 |
| 26. | Kroasia Spanyol | 456 483 457 | 444 413 379 | 353 287 242 372 | 352 286 | 352 286 |
| 27. | | | | | | |
| 28. 29. | Yunani Italia | 422 520 | | | 241 371 | 241 371 |
| | | | 472 | | | |
| 30. | Portugal | 425 | 382 | 242 | 241 | 241 |
| 31. | Serbia | 401 | 361 | 313 | 277 | 277 |
| | EROPA TIMUR | | | | | |
| 32. 33. | Bulgaria Czech | 406 426 | 367 390 | 320 331 | 284 293 | 284 293 |
| 34. 35. | Hongaria | 421 | 381 | 339 | 300 | 300 |
| | Polandia | 401 | 361 | 313 313 | 277 | 277 |
| 36. | Rumania | 416 | 381 | 407 | 277 | 277 |
| 37. | Rusia | 556 | 512 | 335 | 406 | 406 |
| 38. | Slovakia | 429 | 387 | | 297 | 297 |
| | | | | 328 | | |
| 39. | Ukraina | 425 | 382 | | 290 | 290 |
| 40. | AFRIKA BARAT Nigeria | | | | | |
| 41. | Senegal | 361 334 | 313 276 | 292 206 | 291 201 | 291 201 |
| 42. | AFRIKA TIMUR | 312 | 257 | | | |
| 43. 44. | Ethiopia Kenya Madagaskar | 334 296 | 276 244 | 192 206 182 203 | 167 196 181 | 167 196 181 |
| 45. | Tanzania | 330 | 272 | | | |
| 46. | | 285 | 244 | 216 | 182 | 182 |
| | Zimbabwe | | | | 215 | 215 |
| 47. | Mozambique | 319 | 263 | 212 | 211 | 211 |
| | AFRIKA SELATAN | | 247 | 185 | 161 | 161 |
| 48. | Namibia | 300 | 251 | 202 | 201 | 201 |
| 49. | Afrika Selatan | 304 | | | | |
| | AFRIKA UTARA Aljazair | 342 368 | 308 273 251 | 287 212 192 | 286 190 191 186 | 286 190 191 186 |
| 50. 51. 52. | Mesir Maroko Tunisia Sudan | 293 342 | 241 282 | 187 210 | 184 | 184 |
| 53. 54. | Libya | 308 | 254 | 189 | 165 | 165 |
| 55. | | | | | | |
| | ASIA BARAT | | | | | |
| 56. 57. | Azerbaijan Bahrain | 498 405 | 459 286 | 365 222 | 364 208 | 364 208 |
| | | 304 | | | | |

| | | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH |
|---------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | Golongan A | Golongan B | Golongan C | Golongan D Selain yang |
| NO. | NEGARA | Walikota / Wakil Walikota | Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II | Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b hingga Golongan III/c | dimaksud pada Golongan B dan Golongan C |
| 1 58. | 2 Irak | 3 397 | 4 283 | 5 220 | 6 201 |
| 59. | Yordania | 365 | 254 | 197 | 196 |
| 60. | Kuwait | 406 | 283 | 257 | 256 |
| 61. | Libanon | 357 | 267 | 207 | 186 |
| 62. | Qatar | 386 | 276 | 215 | 196 |
| 63. | Arab Suriah | 358 | 257 | 200 | 196 |
| 64. | Turki | 365 | 270 | 210 | 188 |
| 65. | Pst.Arab Emirat | 459 | 323 | 302 | 301 |
| 66. | Yaman | 353 | 241 | 197 | 196 |
| 67. | Saudi Arabia | 391 | 276 | 215 | |
| | Kesultanan Oman | | | | 201 |
| 68. | | 359 | 254 | 197 | 185 |
| | ASIA TIMUR | | | | |
| 69. | Rep.Rakyat Cina | 378 | 238 | 207 | 206 |
| 70. | Hongkong | 472 | 320 | 287 | 286 |
| 71. | Jepang | 519 | 303 | 262 | 261 |
| 72. | Korea Selatan | 421 | 326 | 297 | 296 |
| 73. | Korea Utara | 395 | 238 | 207 | 206 |
| | ASIA SELATAN | | | | |
| 74. | Afganistan | 385 | 226 | 173 | 172 |
| 75. | Bangladesh | 339 | 196 | 167 | 166 |
| 76. | India | 352 | 263 | 242 | 241 |
| 77. | Pakistan | 343 | 203 | | 181 |
| 78. | Srilanka | 348 | 201 | | 166 |
| 79. | Iran | 351 | 260 | | 181 |
| | ASIA TENGAH | | | | |
| 80. | Uzbekistan | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 81. | Kazakhstan | 456 | 420 | 334 | 333 |
| | ASIA TENGGARA | | | | |
| 82. | Philipina | 412 | 278 | 222 | 221 |
| 83. | Singapura | 424 | 290 | 224 | 221 |
| 84. | Malaysia | 381 | 253 | 212 | 211 |
| 85. | Thailand | 392 | 275 | 211 | 201 |
| 86. | Myanmar | 368 | 250 | 197 | 196 |
| 87. | Laos | 380 | 262 | 202 | 196 |
| 88. | Vietnam | 383 | 265 | 204 | 196 |
| 89. | Brunei Darussalam | 374 | 256 | 197 | 196 |
| 90. 91. | Kamboja Timor Leste | 296 392 | 223 354 | 197 229 | 196 196 |
| | ASIA PASIFIK | | | | |
| 92. | | | | | 271 |
| | Australia | 439 | 403 | 272 | |
| 93. | Selandia Baru Kaledonia Baru | 392 425 | 246 | 222 276 | 221 224 |
| 94. 95. | Papua Nugini | 385 | 387 353 | 237 | 192 179 |
| 96. | Fiji | 363 | 329 | 221 | |

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN 2009 NOMOR

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum

ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tingkat I / (IVb) NIP. 19620811 198607 2 002

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI