PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 11 Tahun 2013 tentang SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES/POSKESDES BAGI PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU (berlaku 12 Juni 2013)
Pembukaan
Mengingat
- di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskedes perlu mem berikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu Dan Polindes/Poskesdes Bagi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.
1. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah
- 3 ­
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 1 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4 ­
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. 1 0 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. 1 1 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Ka bu paten/ Kota;
5. 1 2 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
'
/
- 1 3 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1 3 1 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/11/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 33 Seri A Nomor 33);
- 1 6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2 0 1 3 ten tang Tari f Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Tahun 2013 Nomor 05).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES/POSKESDES BAGI PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Sadan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
23. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mem pergunakan / pemakaian o bat-oba tan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga makan dan mmnum.
24. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
25. Penjamin adalah orang atau Sadan Hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
26. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas Rawat Inap.
27. Jasa Tindakan Medis adalah Jasa yang diberikan oleh tenaga puskesmas, pustu dan polindes/poskesdes untuk melaksanakan pelayanan medis penderita.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 1
Bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang tidak dapat menunjukkan kartu bukti kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 maka dikenakan biaya pelayanan sesuai perda yang berlaku.
BAB II - NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 2
Dengan nama Subsidi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes bagi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.
BAB II - NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 3
Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diberikan kepada Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.
BAB II - NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 4
Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes yang ada di Kabupaten Labuhan batu.
BAB II - NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 5
Dana Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Dinas Kesehatan dengan Kode Rekening 1.02.01. 1 6 . 1 6 .
BAB II - NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 6
Untuk mendukung pelaksanaan Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan penyaluran logistik berupa obat-obatan dan barang habis pakai yang dilakukan secara tertib setiap 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan.
BAB II - NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 7
Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam satu tahun kalender mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
BAB III - WILAYAH PELAYANAN Pasal 8
Pasal 8
- ( 1 ) Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes se­ Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Bagi penderita yang menjalani pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di rujuk ke rumah sakit umum, subsidi pelayanan kesehatannya hanya dapat dilaksanakan di RSUD Rantauprapat.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 9
Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes memberikan pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan rawat inap secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerja masing-masing.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 10
Pelayanan kesehatan yang tidak mendapatkan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain:
- b. biaya proses persalinan anak keempat dan seterusnya bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu.
- a. peserta Askes, Asabri, Jamkesmas dan Jamsostek beserta keluarganya.
- c. beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat bukan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.
,
.;,
- d. beban jasa Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Labuhanbatu yang tidak dapat memperlihatkan bukti kependudukan.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 11
Penduduk Kabupatcn Labuhanbatu yang hendak mendapatkan subsidi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesedes wajib memperlihatkan bukti kependudukan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga maupun identitas resmi lain.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 12
Bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang tidak dapat menunjukkan kartu bukti kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 maka dikenakan biaya pelayanan sesuai perda yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 13
Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 14
- ( 1 ) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes meliputi pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
- a. pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dilaksanakan di seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes / Poskedes.
- b. penderita masuk rawat inap di puskesmas rawat inap
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 15
- ( 1 ) Penderita atau keluarga rawat jalan atau rawat inap di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes dilarang membawa barang-barang yang dapat menimbulkan gangguan dan bahaya.
- (2) Penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang- barang miiiknya.
- (3) Apabila penderita meninggal dunia, maka :
- a. keluarga atau penjaminnya harus membawanya pulang 2 (dua) jam atau paling lama 2 x 24 jam jam setelah pemberitahuan dari Kepala Puskesmas diterima pihak keluarga atau penjamin.
- b. guna kepentingan pemeriksaan, Kepala Puskesmas dengan sepengetahuan Kepala Dinas dapat menentukan lain dari apa yang dimaksud pada huruf a.
- c. apabila keluarga atau penjamin tidak
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 16
Jenis pelayanan kesehatan dan besaran subsidi sesuai dengan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17

- ( 1 ) Penyaluran dana subsidi pelayanan kesehatan dilakukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan kepada Pengelola Subsidi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes yang dibantu oleh Unit Managemen Pelayanan Kesehatan Gratis pada Dinas Kesehatan.
- (2) Besarnya dana subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan berdasarkan jumlah kunjungan pasien di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/ Poskesdes yang dilakukan dengan sistem klaim.
- (3) Pengelola Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertugas membuat laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskedes.
- (4) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan kolektif setiap akhir bulan kepada Unit Managemen Pelayanan Kesehatan Gratis pada Dinas Kesehatan guna pemeriksaan keabsahan dokumen klaim dana subsidi.
- (5) Prosedur pencairan dana subsidi pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui tata cara pembayaran Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan

- dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang syah sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan satu kali dalam satu bulan.

## BABVI PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18

- ( 1 ) Untuk melaksanakan penyaluran dana subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Unit Managemen Pelayanan Kesehatan Gratis pada Dinas Kesehatan, Pengelola Subsidi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Penetapan Penempatan personil tenaga kesehatan pada Polindes/Poskesdes yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan penyaluran dana subsidi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas sesuai wilayah kerjanya.

## Pasal 19

Kepala Dinas melakukan pernbinaan dan pengawasan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan subsidi pelayanan kesehatan dan wajib menerbitkan laporan yang ditujukan kepada Bupati pada setiap bulan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 39 Tahun 2011 ten tang Subsidi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Puskesmas

Pembantu Dan Polindes/Poskesdes Bagi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak Peraturan Bupati Labuhanbatu mengenai Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 12 Juni 2013

BUPATILABUHANBATU, dto TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 1 1 Tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013