PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 24 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 0B Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.
Mengingat :
1.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a265);
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a265); 2.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a1a\; 3.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 4.
- Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 5.
6. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa;
- l0.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa;
- ll.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- l2.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
- l3.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, PENYALURAN DAN PERTANGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik tndonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
4. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
5. Bupati adalah Bupati Balangan.
6. Dewan Penryakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Balangan.
9. lnspektorat Kabupaten adalah lnspektorat Kabupaten Balangan.
10. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Alokasi Dana Desa yang merupakan dana perimbangan dari pemerintah Kabupaten Balangan kepada pemerintah desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk :
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat desa.
Bagian Ketiga
Sasaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Sasaran utama Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
- a. meningkatnya kinerja aparat pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat desa;
- b. meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
- c. meningkatnya peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BpD) sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- d. meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) lndikator keberhasilan tercapainya sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. meningkatnya pengetahuan aparat pemerintahan desa dan masyarakat tentang alokasi dana desa serta terciptanya administrasi yang baik;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
- c. terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa;
- d. meningkatnya swadaya masyarakat desa;
- e. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pambangunan desa;
- f. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- g. terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.
SUMBER PENDAPATAN DESA
BAB III - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 5
- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
- a. pendapatan asli desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten;
- d. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui Buku Kas yang dituangkan dalam APB Desa.
BAB III - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 6
Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan desa;
- d. tambatan perahu desa dan atau sejenisnya;
- e. bangunan milik desa;
- f. hasil usaha milik desa;
- g. lain-lain kekayaan milik desa.
BAB III - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 7
- (1) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Desa dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan.
- (2) Bantuan dari Pemerintah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tunjangan penghasilan kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.
BAB III - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 8
- (1) Pemberian hibah dan sumbangan yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) hurup e kepada Desa yang berbentuk barang bergerak / barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Hibah dan sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.
ALOKASI DANA DESA
BAB III - ALOKASI DANA DESA
Pasal 9
Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurup b dan c merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi dana APBD Kabupaten dalam Alokasi Dana Desa (ADD).
BAB III - ALOKASI DANA DESA
Pasal 10
Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dengan besaran prosentasi sebagai berikut:
- a. 10% (Sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. 10% (Sepuluh perseratus) dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten.
BAB III - ALOKASI DANA DESA
Pasal 11
Bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
- a. Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Pegawai.
BAB III - ALOKASI DANA DESA
Pasal 12
Alokasi Dana Desa diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD;
- b. 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
BAB III - ALOKASI DANA DESA
Pasal 13
Alokasi Dana Desa yang tersedia dalam APBD setiap tahun dialokasikan kepada Desa dengan prosentasi sebagai berikut :
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi rata setiap Desa;
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
BAB IV - PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 14
- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalan, APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan semua unsur Pemerintahan Desa yang terkait.
- (3) Semua kegiatan yang dibiayai dengan dana Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum yang berlaku.
- (4) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsif tanggung jawab, efisien, efektif, transparan dan terkendali.
ORGANISASI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA
BAB V - ORGANISASI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA
Pasal 15
- (1) Pada tingkat Kabupaten pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
- b. menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa
BAB V - ORGANISASI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA
Pasal 16
- (1) Pada tingkat kecamatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Camat dan Perangkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Camat dan Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan pembinaan atas seluruh pelaksanaan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya;
- b. memfasilitasi Pelatihan/bimbingan teknis secara luas tentang informasi pelaksanaan ADD;
- c. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;
- d. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana kegiatan lainnya yang sudah ditetapkan untuk dicek silang dengan APB Desa agat tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- e. membantu Petaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
- f. memfasilitasi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
- g. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
- h. merekomendasi usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati;
- i. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
12. j menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD.
BAB V - ORGANISASI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA
Pasal 17
- (1) Pada tingkat desa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebagai Penanggung jawab;
- b. Sekretaris Desa sebagai Verifikasi;
- c. Kepala Urusan Pemerintahan sebagai Ketua;
- d. Bendaharawan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Bendaharawan Desa;
- e. Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Padang, Kepala Keamanan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai anggota.
- (3) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) mempunyaitugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. menyusun jadwal rencana pencarian dana dan mengadministrasikan keuangan serta membuat surat pertanggungjawaban dan menyampaikan ke Kabupaten sesuai waktu yang ditentukan;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam APB Desa;
- d. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Camat dengan tembusan Bupati Balangan Up. Kepala SKPD yang menangani Pemerintahan Desa.
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
BAB VI - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 18
- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I kepada Camat dengan melampirkan :
- a. Surat pertanggungjawaban (SPj) Tahap ll tahun yang lalu dengan melampirkan data dukung dan bukti-bukti yang sah;
- b. Buku kas umum (BKU);
- c. Realisasi dana belanja Desa;
- d. Register penutupan kas;
- e. Bukti Surat Setoran Pajak PPh dan PPn (apabila pembelian barang yang kena pajak);
- f. Undangan Rapat;
- g. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- h. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bendaharawan Desa;
- i. Surat permintaan pembayaran dari Kepala Desa Kepada Camat;
11. j Surat permintaan pembayaran dari Camat kepada Bupati;
- k. Berita acara musyawarah desa dan daftar hadir peserta rapat;
- l. fotocopy rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kas Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap ll kepada Camat dengan melampirkan :
- a. Surat Pertanggungjawaban (SPj) sesuai dana yang diterima pada Tahap I dilampiri dengan data dukung dan bukti\_bukti yang sah;
- b. Buku kas umum (BKU);
- c. Realisasi dana belanja Desa;
- d. Register penutupan kas;
- e. Bukti Surat Setoran Pajak PPh dan PPn (apabila pembelian barang yang kena pajak);
7. f' Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bendaharawan Desa;
- g. surat permintaan pembayaran dari Kepala Desa Kepada camat;
- h. surat permintaan pembayaran dari camat kepada Bupati;
- i. fotocopy rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kas pemerintahan Desa.
- (3) Berkas kelengkapan yang diterima Camat sebelum disampaikan kepada Bupati terlebih dahulu diteliti kebenarannya.
- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang diterima Camat setiap lembar kwitansi diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian diverifikasi oleh Camat, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan, apabila sudah benar dibuatkan Surat Pengantar Camat untuk diteruskan kepada Bupati.
- (5) Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang tidak sesuai dengan ketentuan agar dikembalikan untuk diperbaiki.
TARIF BIAYA DAN PENANDATANGANAN PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB VII - TARIF BIAYA DAN PENANDATANGANAN PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 19
- (1) Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan
BAB VII - TARIF BIAYA DAN PENANDATANGANAN PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 20
- ('l) Tarif Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) keluar daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tarit Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam wilayah Kabupaten Balangan ke pusat Pemerintah Kecamatan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
BAB IX - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Pasal 21
- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan Bendaharawan Desa.
- (2) Penetapan Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya Tahun Anggaran bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa.
Bagian Pertama
Penatausahaan Penerimaan
BAB IX - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Pasal 22
- (1) Penatausahaan Penerimaan keuangan Desa wajib dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan :
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- c. buku kas harian pembantu.
- (3) Bendaharawan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan :
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
Bagian Kedua
Penatausahaan Pengel uaran
BAB IX - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Pasal 23
- (1) Penatausahaan Pengeluaran keuangan Desa wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2)
3. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi : (3)
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian objek pengeluaran;
- c. buku kas harian pembantu.
- (4) Setiap kwitansi pedanggungjawaban wajib dibubuhi materai Rp. 3000,- untuk nilai Rp. 250.000 s/d 1.000.000,- atau materai Rp. 6.000,- untuk nilai Rp. 1.000.000,- keatas.
Bagian Ketiga
Pertanggungiawaban Penggunaan Dana
BAB IX - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Pasal 24
- Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa pada tahap I dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang disampaikan ke Kabupaten paling lambat akhir bulan Juni, dan surat pertangggungjawaban (SPj) Tahap ll disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran bersangkutan. (1)
- Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dariADD harus melampirkan : (2)
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah;
- c. bukti atas penyetoran PPn dan PPh ke Kas Negara.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA
Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
BAB X - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 25
- Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (1)
- Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD. (2)
- (3)
BAB X - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 26
- ('t) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
BAB XI - PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 27
- (1) Dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan ADD, Kepala Desa wajib membuatkan Laporan Penggunaan ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
- b. masalah yang dihadapi;
- c. hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Teknis Pengeloaan Keuangan Desa (PTPKD) diketahui oleh Kepala Desa disampaikan kepada Camat melalui Kasi Pemerintahan.
- (4) Camat melalui Kasi Pemerintahan membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkannya kepada Bupati Cq. Tim Verifikasi tingkat Kabupaten.
- (5) Kepala Desa menyediakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kantor Kepala Desa agar dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28
Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29
Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten Balangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
- (1) Kepala Desa melakukan pengawasan intern secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dituangkan dalam laporan penutupan kas bulanan.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31
Dalam rangka paftisifasi masyarakat terhadap pembangunan Desa, masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa,
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32
Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran berikutnya.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33
- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari dana ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
KETENTUAN LAIN.LAIN
BAB XIV - KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 34
Ketentuan mengenai bentuk APB Desa, Surat Keputusan Kepala Desa, kwitansi pertanggungjawaban ADD, Berita Acara Musyawarah, Daftar hadir peserta rapat,sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupatitersendiri.

## Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.


Diundangkan di Paringin

Pada tanggal 21 Juni2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENBALANGAN,

A M. RIDUAN DARLAN

Lampiran I :

Peraturan Bupati Balangan Nomor 24Tahnn2}l} r-xcdAJw:A!9

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

## DESA... KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

| Nomor Urut | Uraian | TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN | KET. | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|-------|-----|----------------|
| 1. | PENDAPATAN | | | | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | |
| 1,1.1.1 | Hasil Usaha Desa Dst... | | | | | | |
| | Desa | | | | | | |
| 1.t.2 1.1.2.1 | Hasil Penqelolaan Kekayaan (x | | | | | | |
| t.t.2.t | Tanah Kas Desa : Tanah Desa | | | | | | |
| L.t.2.L.2 | Dst... | | | | | | |
| 1,1,2,2 | Pasar Desa | | | | | | |
| t.1.2.3 | Pasar Hewan | | | | | | |
| t.1.2.4 | Tambatan Perahu | | | | | | |
| | Banqunan Desa | | | | | | |
| 1.1.2.5 | yanq | | | | | | |
| 1.t.2.6 | Pelelanqan Ikan dikelola Desa | | | | | | |
| 1.L.2.7 | Lain-lain Kekayaan Milik Desa | | | | | | |
| 1.1.2.8 | ust..., | | | | | | |
| 1.1.3 | Hasil Swadaya dan PartisiDasi | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Dst-.-..-...-... | | | | | | |
| 1.1.4 | lasil Gotonq Royonq | | | | | | |
| .1.4.1 | )st... | | | | | | |
| 1.5 | -ain-lain Pendapatan yanq sah | | | | | | |
| 1.1.5.1 | Jst..., | | | | | | |
| 1.2 | Baoi Hasil Paiak : 3aqi hasil paiak kabupaten/kota | | | | | | |
| t.2.1 1.2.2 | Saqi Hasil PBB | | | | | | |
| L.2.3 | Dst... | | | | | | |
| | Baoi Hasil Retribusi Dst.. | | | | | | |
| | Eaoian Dana Perimbanoan Keuanqan Pusat dan Daerah | | | | | | |
| | ADD | | | | | | |
| | Dst... | | | | | | |
| 1.5.1 | Bantuan Keuanqan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Bantuan Keuanqan Pemerintah : | | | | | | |
| | Dst. | | | | | | |
| 1.5.1.1 | | | | | | | |
| | Bantuan Keuanqan Pemerintah Dst... | | | | | | |
| t.5.2 1.5.2.1 | Provinsi | | | | | | |
| 1.5,3 | Bantuan Keuanqan Pemerintah Kabupaten/Kota Dana Tambahan oenqhasilan tetap Keoala Desa dan | | | | | | |
| 1.5.3.1 | | | | | | | Peranqkat Desa |
| 1.5.3.2 | )st. -... -.. -... -... | | | | | | |
| 1.5.4 1,5.4.1 | Santuan Keuanqan Desa lainnya : )st... | | | | | | |
| 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 | Hibah libah dari Demerintah Hibah dari pemerintah provinsi Hibah dari oemerintah kabuoaten/kota Hibah dari badan/lembaqa/orqanisasi swasta | | | | | | |
| 1.6.5 1.6.6 | Dst... | | | | | | |
| | Hibah dari kelompok masyarat(at/perorangan | | | | | | |
| | Sumbanqan Pihak Ketiga | | | | | | |
| f.i | Sumbanqan dari | | | | | | |
| t.7.t | | | | | | | |
| L.7.2 | Dst... | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 | | | | | | | |
| | Asli Desa | | | | | | |
| | | | | | 1.4.2 | 1.5 | |
| | | | | | | | & Desa |

| 2 | BELANJA | |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1 Belania Lanqsunq | 2.1 Belania Lanqsunq | 2.1 Belania Lanqsunq |
| 2.t.7 | Belania Peoawai/Honorarium : | |
| 2.t.1.1 | lonor tim/panitia | |
| 1.1.2 | )st... | |
| 2.1.2 | 3elania Baranq/Jasa : | |
| 2,L.2,L | lelania oerialanan dinas | |
| 2.L.2.2 | lelania bahan/material | |
| 2.t.2.3 | )st... | |
| 2.L.3 | 3elania Modal | |
| 1.3.1 2.L.3.2 | lelania Modal Tanah 3elania Modal iarinqan | |
| 2.1.3.3 | Dst... | |
| 2.2 | Belania Tidak Langsung Tetap | |
| )_.2.L | Belania Peqawai/Penqhasilan | |
| )_.2.1.1 | Dst... | |
| 2.2.3 | Belania Hibah | |
| 2.2.3.t | Dst... | |
| 2.2.4 | Belania Bantuan Sosial : | |
| 2.2.4.1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| 2.2.4.2 | Dst... | |
| 2.2.5 | lelania Bantuan Keuangan | |
| 2.2.5.1 | )st... | |
| 2.2.6 | 3elania tak terduqa (eadaan darurat | |
| 2.2.6.1 2.2.6.2 | Bencana Alam | |
| 2.2.6.3 | | |
| | Dst... | |
| | JUMLAH BELANJA | |
| 3.1.2 | lasil oeniualan kekavaan yanq dipisahkan' | |
| | Desa >enerimaan Piniaman | |
| 1.3 | | |
| 3.2 3.2.1 3.2,2 | Penqeluaran Pembiayaan | |
| 3.2.3 | rembentukan Dana Cadanqan )envertaan Modal Desa | |
| | )embavaran utanq | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN | |

Mengetahui :

Camat ...,...

Disetujui oleh :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa ...,...,...,..

Ketua,

tanggal

Kepala Desa


Lampiran II : Peraturan Bupati Balangan

Nomor 24Tahtn2010 Tanggal 21 Juni 2010


Menimbang :

Mengingat

a.

b.

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor...Tahun...tentang...;

2. Peraturan Pemerintah Nomor...Tahun... tentang

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor... Tahun ... tentang ...;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahun ...tentang...;

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

## TENTANG

KEPALA DESA

...;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Desa

Pada tanggal

Kepala Desa

Tembusan disampaikan :

- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Um Setda Kab. 1. Bupati Balangan Up.
- Balangan.
2. Camat


['

Tahun Anggaran

Lampiran III : Peraturan Bupati Balangan

Nomor 24TahunZ}l} Tanggal 2l Jurri2}l}


No. BK :

Tgl.

:

KR.

:

## KWITANSI

Sudah Terima Dari

Uang Sejumlah

Terbilang

Untuk Pembayaran

Bendaharawan Desa ...

Rp.

Setuju dibayar,

Diverifikasi

Tanggal:

Nomor :

Paraf

:

PTPKD

Mengetahui/menyetuj ui, Kepala Desa ...

/\

t

...

)

Yang Menerima,

Lunas dibayar oleh, Bendaharawan Desa


f

Lampiran lV : Peraturan Bupati Balangan

Nomor 24 Tahun 2010 Tanssal 21 Juni2010

## BERITA AGARA

RAPAT BAPERDES DESA

KECAMATAN

## KABUPATEN BALANGAN


Pada hari ini...Tan99a1...8uIan..

...Tahun...,.bertempat di

Kantor Kepala Desa.. ...Kecamatan.. ...Kabupaten Balangan

telahdiadakan Rapat Baperdes dalam rangka membahas masalah :

1

. ...

2. ...

3. ...

Rapat Baperdes dihadiri o|eh...

Sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Baperdes tersebut telah memperoleh kata sepakat mengenai pokok -

pokok hasil pembicaraan para pesefta rapat sebagai berikut :

1

. ...

2. ...

3. ...

Dst...

Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

1.

2.

Demikian Berita Acara Rapat Baperdes mestinya. dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

Ditetapkan

di : ________________

Pada Tanggal : ________________

PIMPINAN RAPAT

1...)

BUPATIIB

NGeJy

SEFEK

L;

FENDTE/

Lampiran

V : Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 21 Juni2010

## DAFTAR HADIR RAPAT

DESA

KECAMATAN ... KABUPATEN BALANGAN

Tanggal :

Tempat :