PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 6 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 26 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung;
- c. bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Bangunan Gedung;
Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
3. Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara R.I. Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 54);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara R.I. Tahun 1987 Nomor 12);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4532);
12. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara R.I.Nomor 3957);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 21, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/ PRT/1993, tentang Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri dalam Rangka Penanaman Modal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/ M/ 2006, tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/ KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/ KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/ KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/ M/ 2006, tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 14 );
34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2014 Nomor 2 );
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG BANGUNAN GEDUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Kepala Dearah adalah Bupati Halmahera Selatan.
1. Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Halamahera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
8. Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
10. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
12. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
14. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
13. Kapling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
15. Merobohkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
16. Garis sempadan ialah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun bangunan.
17. Koefisien dasar bangunan (KDB) adalah bilangan pokok perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
19. Koefisien daerah hijau (KDH) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kapling/pekarangan.
18. Koefesien lantai bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling /pekarangan.
20. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
21. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Fungsi Bangunan Gedung
- (1) Fungsi bangunan gedung di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, digolongkan dalam fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
- (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.
- (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
- (4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
- (6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh Menteri
- (5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan, kesehatan, laboratorium, Gelanggang Olah Raga dan pelayanan umum.
- (7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
- (9) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan.
- (8) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Halmahera Selatan.
- (10) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh pemerintah daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Menurut fungsinya, bangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Bangunan rumah tinggal dan sejenisnya;
- c. Bangunan perdagangan dan jasa;
- b. Bangunan keagamaan;
- d. Bangunan industri;
- f. Bangunan perkantoran;
- e. Bangunan pergudangan;
- g. Bangunan transportasi;
- i. Bangunan khusus; dan
- h. Bangunan pelayanan umum;
- j. Bangunan Bersejarah.
- (2) Menurut umurnya, bangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan diklasifikasikan sebagai berikut :
- b. Bangunan semi permanen;
- a. Bangunan permanen;
- c. Bangunan sementara;
- a. Bangunan di kota klasifikasi I;
- (3) Menurut wilayahnya, bangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan diklasifikasikan sebagai berikut:
- b. Bangunan di kota klasifikasi II;
- d. Bangunan di kawasan khusus/tertentu;
- c. Bangunan di kota klasifikasi III;
- e. Bangunan di pedesaan. (klasifikasi I, II, III dapat didasarkan pada radius terhadap pusat kota, atau ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan, dan/atau dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan gedung, yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya, termasuk pedoman dan standar teknisnya;
- (3) Setiap bangunan gedung harus memenuhui persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan gedung, agar bangunan gedung laik fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- (2) Setiap bangunan gedung harus memenuhui persyaratan administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
- (4) Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, dan tingkat permanensi bangunan gedung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang meliputi;
- b. Status kepemilikan bangunan gedung; dan
- a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
- c. Izin mendirikan bangunan gedung;
- (3) Pemerintah daerah melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfatan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a. adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/ kepemilikan tanah, seperti hak milik, HGB, HGU, HPL, dan hak pakai, atau status hak atas tanah lainnya yang berupa girik, pethuk akta jual beli, dan akta/bukti ke-pemilikan lainnya.
- (2) Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a. pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan bangunan gedung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Status kepemilikan atas gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b. merupakan surat keterangan bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c adalah surat dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai dengan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Orang, badan/lembaga sebelum mendirikan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan , diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan IMB.
- (2) IMB dimaksud untuk mengendalikan pembangunan dan pemanfatan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan , dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib bangunan;
Bagian ketiga
Persyaratan Tata Bangunan Paragraf 1 Peruntukan dan Intensitas Bangunan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pembangunan dan pemanfatan bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur di dalam:
- b. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Halmahera Selatan
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
- c. Rencana Tata Ruang bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan;
- (3) Setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya, dapat memperolehnya secara cuma-cuma pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selata n dan atau unit lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang agar berkonsultasi dengan BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan dan atau unit lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Untuk membangun di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasana jaringan kota, atau di bawah/di atas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan bangunan yang diatur dalam Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau yang diatur dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang sudah memilikinya, atau sesuai dengan ketentuan peratuan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan;
- (4) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60%.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum;
- (2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Koefisien daerah Hijau (KDH) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah.
- (3) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDH minimum 30%.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Ketentuan bangunan ditentukan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang;
- (3) Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga.
- (2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh Kepala DPU dan KIMPRASWIL dengan pertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, serta keserasian dengan lingkungannya;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai/tepi pantai ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Garis Sempadan, pantai dan sungai
- (1) Garis sempadan untuk bangunan gedung yang dibangun di tepi pantai/ danau/ sungai, apabila tidak ditentukan lain adalah sebesar 100 m dari
garis pasang tertinggi untuk bangunan gedung di tepi pantai, dan 50 m untuk bangunan gedung di tepi danau / sungai.
- (2) Besarnya garis sempadan pantai / danau / sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan para ahli.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Jarak antara masa/blok bangunan satu lantai yang satu dengan lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 4 meter;
- (3) Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antara masa/blok bangunan yang dengan lainnya tambah dengan 0.5 meter.
- (2) Setiap bangunan harus mempunyai jarak masa/blok bangunan dengan bangunan di sekitarnya sekurang-kurangnya 6 (enam) meter dan 3 (tiga) meter dengan batas kapling;
- (4) Ketentuan lebih rinci tentang jarak antara bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan sebagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
- (3) Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan ciri khas arsitektur lokal khusus untuk bangunan pemerintah dan atau bangunan umum lainnya
- (2) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas;
- (3) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun/ berada diatas sungai/ saluran/ selokan/ parit pengairan;
- (2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan;
- (4) Khusus untuk daerah-derah tertentu, yang mempunyai sungai dengan lebar &gt; 50 m, pembangunan bangunan di atas sungai dimungkinkan dengan struktur bangunan khusus dan harus mendapat persetujuan dari Bupati setelah mendengar pendapat para ahli dengan tetap mempertimbangkan tidak mengganggu fungsi sungai dan merusak lingkungan.
Paragraf 3 Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
- (1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (2) Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, yang mempunyai jenis Usaha atau Kegiatan Bangunan arealnya sama atau lebih besar dari 5 (lima) hektar, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
sesuai dengan PP Nomor : 51 tahun 1993 pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 serta KC. 11/MENLH/3/94;
- (4) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ditangani oleh Instansi yang menangani masalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (3) Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan real-estate, pariwisata, pelabuhan, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 meter atau lebih, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (5) Bagi permohonan Izin Mendirikan Bangunan dalam mengajukan PIMB harus disertai Rekomendasi dari Instansi yang menangani masalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Izin Mendirikan Bangunannya dapat dicabut oleh Bupati.
Paragraf 4 Rencana tata bangunan dan lingkungan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Persyaratan tata bangunan untuk suatu kawasan lebih lanjut akan disusun dan ditetapkan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- (3) RTBL disusun
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (1) Setiap bangunan harus dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, kekakuan, dan kestabilan dari segi struktur;
- (3) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, dan getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku;
- (2) Peraturan/standar teknik yang harus dipakai ialah peraturan/standar teknik yang berlaku di Indonesia yang meliputi SNI tentang Tata Cara, Spesifikasi, dan Metode uji yang yang berkaitan dengan bangunan gedung;
- (4) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatkan mempunyai tingkat gaya angin gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku;
- (6) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/akan dibangun
- (5) Setiap bangunan bertingkat lebih dari dua lantai, dalam pengajuan perizinan mendirikan bangunannya harus menyertakan perhitungan strukturnya sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku;
baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, seperti bangunan peribadatan, bangunan perkantoran, bangunan pasar/pertokoan/mall, bangunan perhotelan, bangunan kesehatan, bangunan pendidikan, bangunan gedung pertemuan, bangunan pelayanan umum, dan bangunan industri, serta bangunan hunian susun harus mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem proteksi.
- (2) Pemenuhan persyaratan ketahanan terhadap bahaya kebakaran mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri/setempat, dengan kandungan lokal minimal 60%;
- (3) Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhui syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku;
- (2) Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya;
- (4) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari intansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya;
- (5) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
Paragraf 2
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) Jenis, mutu, sifat, bahan, dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku;
- (3) Pengadaan air minum diambil dari PDAM atau dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang;
- (2) Pemeliharaan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan;
- (4) Perencanaan dan instalasi jaringan air bersih mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota;
- (2) Jika hal dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mungkin, berhubungan belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan
- (3) Saluran air hujan:
- b. Saluran tersebut di atas harus mempunyai ukuran yang cukup besar dan kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik;
- a. Dalam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan;
- c. Air hujan yang jatuh di atas atap harus segera disalurkan ke saluran di atas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka;
- (4) Perencanaan dan instalasi jaringan air hujan mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC, dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (3) Jika dimaksud ayat (2) pasal ini tidak mungkin, berhubungan belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan ;
- (2) Pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dialirkan ke saluran umum kota;
- (4) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang disyaratkan/diakibatkan oleh suatu kondisi tanah;
- (5) Perencanaan dan instalasi jaringan air kotor mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
- (1) Setiap pembangunan baru/atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat kediaman diharuskan memperlengkapi dengan tempat/ kotak/ lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin;
- (3) Dalam hal jauh dari kotak sampah induk maka sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman atau dengan cara lainnya;
- (2) Dalam hal pada lingkungan di Daerah perkotan yang merupakan kotakkotak sampah induk, maka sampah dapat ditampung untuk diangkut oleh petugas Kebersihan;
- (4) Perencanaan dan instalasi tempat pembuangan sampah mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
Penghawaan Dalam Bangunan
- (1) Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/ buatan, sesuai dengan fungsinya;
- (3) Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis yang berlaku;
- (2) Kebutuhan ventilasi diperhitungkan untuk memenuhui kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang;
- (4) Ventilasi alami pada suatu ruangan dapat berasal dari jendela, bukaan, pintu ventilasi atau sarana lainnya dari ruangan yan bersebelahan;
- (5) Luas ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5% dari luas lantai ruangan yang berventilasi;
- (7) Penempatan fan sebagai ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sebaliknya;
- (6) Sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami yang ada tidak dapat memenuhui syarat;
- (8) Bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni;
- (9) Penggunaan ventilasi buatan, harus memperhitungkan besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedoman standar teknis yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- (1) Setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau buatan, sesuai dengan fungsinya;
- (3) Pemanfaatan cahaya alami harus diupayakan secara optimal pada bangunan gedung, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung;
- (2) Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan untuk ruangan di dalam bangunan, daerah luar bangunan, jalan, taman dan daerah bagian luar lainnya, termasuk daerah di udara terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan;
- (4) Pencahayaan buatan pada bangunan gedung harus dipilih secara fleksibel, efektif dan sesuai dengan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedung, dengan mempertimbangkan efisiensi dan konservasi energi yang digunakan;
- (5) Besarnya kebutuhan pencahayaan alami dan/ atau buatan dalam bangunan gedung dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
- (1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
- (1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.
- (3) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
- (2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
- (1) Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.
- (3) Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku.
- (2) Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
- (4) Bangunan gedung dengan jumlah lantai di atas 3 (tiga) harus dilengkapi dengan sarana trasportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.
- (5) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung sebaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
- (1) Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) harus disediakan didalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
- (2) Penyediaan akses evakuasi sebaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) merupkan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku
- (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
- (1) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (3) Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana tersebut harus memadai sesuai dengan fungsi bangunan umum tersebut.
- a. Sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
- c. Sarana transportasi vertikal;
- b. Tempat parkir;
- d. Sarana tata udara;
- e. Fasilitas penyandang cacat;
- f. Sarana penyelamatan.
Bagian Kelima
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 36
- (1) Setiap bangunan yang dibangun dapat mempertimbangkan faktor kenyamanan bagi pengguna/penghuni yang berada di dalam dan di sekitar bangunan;
- a. Kenyamanan ruang gerak;
- (2) Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung harus ## BAB III PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
- (3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.
- (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam bab III.
- (4) Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab III, tetap harus memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
- (1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya.
- (3) Pembangunan bangunan gedung di atas tanah pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 39
- (1) Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 m2 dapat dilakukan oleh orang yang ahli /berpengalaman.
- (2) Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapatkan surat izin bekerja dari Bupati;
- (3) Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum, atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan;
- (5) Perencana bangunan terdiri atas :
- (4) Perencana bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- a. Perencanaan arsitektur ;
- c. Perencanaan utilitas;
- b. Perencanaan konstruksi ;
7. yang disertai dengan rencana kerja dan Syarat- Syarat Pekerjaan (RKS)
- a. Bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan DPU;
- (6) Ketentuan ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan:
- b. Pekerjaan pemeliharaan /perbaikan bangunan, antara lain :
11. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan;
12. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi dan luas lantai bangunan;
13. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya;
14. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;
15. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Memperbaiki lobang cahaya/udara tidak lebih dari 1 m2;
16. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.
- (7) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli.
- (9) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) terdiri dari para ahli yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung.
- (8) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 40
- (1) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana perorangan yang ahli
- (2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m2 atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh pelaksana badan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 41
- (1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi.
- (3) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.
- (2) Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Bab III peraturan daerah ini.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secra berkala bangunan gedung mengikuti pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 42
- (1) Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.
- (3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran perlindungan serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/ atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.
- (2) Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah dengan ## BAB IV
Bagian Pertama
PERIZINAN BANGUNAN
Izin mendirikan/Mengubah Bangunan (IMB)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 45
- (1) Sebelum mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) pemohon harus minta keterangan tentang arahan perencanaan, secara Cuma-Cuma kepada dinas/instansi yang menangani perizinan kota/tata bangunan, tentang rencana-rencana mendirikan /mengubah bangunan yang meliputi:
- a. Jenis/peruntukan bangunan;
- b. Luas lantai bangunan yang diizinkan;
- d. Garis sempadan yang berlaku;
- c. Jumlah lantai/lapis bangunan di atas/di bawah permukaan tanah yang diizinkan;
- e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
- g. Koefisien Daerah Hijau (KDH)
- f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
- h. Persyaratan-persyaratan bangunan;
- j. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
- i. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan;
Paragraf 2
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 46
Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Mendirikan/ Mengubah Bangunan (PIMB)
- (1) Pengajuan IMB harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pengajuan IMB harus dilampiri dengan :
- (2) Lembar isian Pengajuan IMB tersebut ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati;
- a. Gambar Situasi
- c. Perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat ( lebih dari dua lantai);
- b. Gambar Rencana Bangunan
- d. Advice Camat yang bersangkutan;
- f. Persetujuan/izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan diatas tanah yang bukan miliknya.
- e. Salinan atau fotokopi bukti pemilikan tanah;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 47
- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan mengadakan Pemeriksaan Pengajuan IMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan dari peraturan, pedoman dan standar yang berlaku;
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan memberikan tanda terima Pengajuan IMB apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi;
- (2) Pemeriksaan terhadap Pengajuan IMB dan lampirannya diberikan secara cuma-cuma;
- (4) Dalam jangka waktu 2 sampai dengan 6 hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana tersebut dalam ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Halmahera Selatan menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayarkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 48
- (1) Izin Mendirikan Bangunan diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Surat Izin Sementara;
- (3) Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Surat Izin Mendirikan Bangunan ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;
- a. Pemohon yang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Izin Mendirikan Bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaannya maka Surat Izin Mendirikan Bangunan batal dengan sendirinya;
- (4) Izin Mendirikan Bangunan dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Bupati dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- b. Perubahan nama pada Surat Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 49
- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) ditolak apabila
- b. Karena persyaratan/ketentuan dimaksud pasal 38 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi;
- a. Apabila bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknik bangunan seperti diatur pada BAB IV;
- c. Bangunan yang akan didirikan di atas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
- e. Apabila bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada;
- d. Apabila bangunan menggangu atau memperburuk lingkungan sekitarnya;
- f. Apabila sifat bangunan tidak sesuai dengan sekitarnya;
- h. Apabila rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- g. Apabila tanah bangunan untuk kesehatan ( hygienic ) tidak mengizinkan;
- i. Apabila adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh pemerintah;
- k. Apabila bertentangan dengan undang-undang, Peraturan Daerah Tingkat I atau Peraturan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.
- j. Apabila pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 50
Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan dalam hal:
- (2) Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas tidak membahayakan;
- (1) Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih 1 m2 dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- (3) Pemeliharaan/Perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat izin;
- (4) Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Ditempatkan di halaman belakang;
- (5) Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
- b. Luas tidak melebihi 10 (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter, sepanjang tidak bertentangan pasal 37 Peraturan Daerah ini;
- (6) Membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen;
- (8) Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh izin selama mendirikan suatu bangunan.
- (7) Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh Izin dari Bupati untuk paling lama satu (1) bulan ;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 51
Bagi siapapun dilarang mendirikan bangunan apabila :
- (2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau sayarat-syarat lebih lanjut dari Izin Mendirikan Bangunan;
- (1) Tidak mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan;
- (3) Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian Izin Mendirikan Bangunan
- (5) Mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah;
- (4) Menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan daerah lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 52
- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan apabila :
- b. Pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;
- a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan;
- c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru;
- (2) Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan diberikan dalam bentuk surat Keputusan Bupati kepada pemegang izin disertai dengan alasanalasannya;
- d. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan;
- (3) Sebelum keputusan dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan, Pemegang Izin terlebih dahulu diberitahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatankeberatannya.
Paragraf 4
Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan/Mengubah Bangunan
- (1) Pemohon IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Halmahera selatan tentang:
- b. Saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan, sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan;
- a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pekerjaan dimulai;
- c. Tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum bagian itu selesai dikerjakan;
- (2) Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat dimulai dikerjakan setelah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bagunan, serta ketinggian permukaan tanah pekarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IMB;
- (4) Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diajukan dan ditetapkan dalam IMB.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima pemberitahuan sebagaimana ayat (1) pasal ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paal ini, maka pemohon dapat memulai pekerjaannya;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 54
- (1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon IMB dapat diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi dengan pintu rapat;
- (2) Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan pemindahan/pengamanan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 55
- (1) Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku;
- (3) Pemegang izin mendirikan bangunan diwajibkan selalu berupaya menyediakan perlengkapan PPPK lengkap dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa didalam lingkungan pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan;
- (2) Pemegang izin mendirikan bangunan diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi kesehatan lingkungan tempat pekerjaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkannya;
- (4) Pemegang izin bangunan diwajibkan sedikit-sedikitnya menyediakan satu WC sementara bila pekerjaan sampai dengan 40 orang pekerja, untuk 40 orang ke 2, ketiga dan seterusnya disediakan tambahan masing-masing 1 WC lagi.
Paragraf 5 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 56
- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin;
- (3) Petugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan berwenang untuk :
- (2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar menempatkan salinan gambar IMB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas;
- a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja;
- c. Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat , demikian pula alat-alat yang diangkap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatn umum;
- b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS;
- d. Memerintahkan membongkar atau mnghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila:
2. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Peringatan terulis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Halmahera selatan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
3. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan;
Sertifikat Laik Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 57
- (1) Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
- b. Gambar yang sesuai dengan pelaksanaan ( as built drawings):
- a. Berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan):
- c. Foto kopi tanda pembayaran retribusi;
- (3) Jangka waktu penerbitan SLF dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 12 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan berita acara pemeriksaan;
- (2) Berdasarkn laporan dan berita acara sebagaimana dimksud dalam ayat (1), pasal ini kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Halmahera selatan atas nama Bupati menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 58
Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebgaimana yang telah ditetapkan dalam IMB, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan IPB yang baru kepada Bupati;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 59
- (1) Untuk bangunan yang telah ada, khususnya bangunan umum wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan fungsinya;
- (2) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tenaga/ konsultan ahli yang telah diakreditasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan mengadakan penelitian atas hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengenai syarat-syarat administrasi maupun teknis;
- (4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan memberikan sertifikat laik fungsi apabila bangunan yang diperiksa telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 60
- (1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Halmahera selatan dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan sertifikat laik fungsi beserta lampirannya;
- (2) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan SLF;
- (3) Dalam hal terjadi seperti pada ayat (2), maka setelah diberikan peringatan tertulis serta apabila dalam waktu yang ditetapkan pemilik tetap tidak memenuhi ketentuan seperti yang ditetapkan dalam SLF, Bupati akan mencabut IPB yang telah diterbitkan.
Bagian keempat Permahonon Mererobohkan Bangunan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 61
- (1) Bupati dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan yang dinyatakan :
- b. Membahayakan keselamatan umum;
- a. Rapuh;
- c. Tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan pemohon harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan yang meliputi;
- (2) Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunan;
- a. Tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
- c. Cara merobohkan bangunan;
- b. Persyaratan merobohkan bangunan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 62
Perencanaan Merobohkan Bangunan
- (1) Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencanaan bangunan;
- a. Bangunan sederhana;
- (2) Ketentuan ayat (1) ini tidak berlaku bagi :
- b. Bangunan tidak bertingkat.
- a. Sistem merobohkan bangunan;
- (3) Perencanaan merobohkan bangunan meliputi:
- b. Pengendalian pelaksanan merobohkan bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 63
Tata Cara Mengajukan Permohonan Merobohkan Bangunan (PMB)
- (2) Formulir isian tersebut dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.
- (1) PMB harus diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh perorangan atau badan/lembaga dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Halmahera Selatan;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 64
- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan mengadakan penelitian atas PMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat PMB diajukan;
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan memberikan rekomendasi aman atas
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan memberikan tanda terima PMB apabila persyaratan administrasi telah dipenuhi;
rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan telah memenuhui persyaratan keamanan teknis dan keselamtan lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 65
Pengawasan Pelaksanaan Merobohkan Bangunan
- (1) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik harus menempatkan salinan rekomendasi merobohkan bangunan beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas;
- (2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 66
Pengawasan Pelaksanaan Merobohkan Bangunan
- (1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik harus menempatkan salinan rekomendasi merobohkan bangunan beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas;
- a. Memasuki dan memeriksaan tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan;
- (2) Petugas berwenang:
- b. Pemeriksaan perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan sesuai dengan persyaratan yang disahkan rekomendasi;
- c. Melarang perlengkapan, peralatan, dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerjaan, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah disahkan dalam rekomendasi.
Bagian Pertama Umum
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 67
- (1) Sebelum memulai pekerjan, pemohon IMB wajib membayar retribusi terlebih dahulu;
- (3) Pembayaran retribusi IMB tersebut ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 15 hari kerja setelah surat pemberitahuan diterimah oleh pemohon;
- (2) Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis;
- (4) Retribusi yang telah dibayarkan tidak bisa diminta kembali;
- (5) Balik nama atas IMB dikenakan biaya retribusi sebesar 10% dari besarnya perhitungan kembali retribusi IMB yang bersangkutan.
- (1) Biaya IMB terdiri dari :
- b. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi arsitektur dan konstruksi;
- a. Biaya formolir pendaftaran;
- c. Biaya pengawasan;
Besarnya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- d. Biaya sempadan;
- (2) Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (1) ditetapkan ## BAB VI PENGAWASAN
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 68
Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 69
- (1) Disamping pemerintah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang berupa:
- b. Memberi masukan kepada pemerintah dan / atau pemerintah daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung;
- a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
- c. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung mengikuti ketentuan dari peraturan yang berlaku.
- d. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
BAB VII - SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
Pasal 70
Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
BAB VII - SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
Pasal 71
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dapat berupa :
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
- a. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- i. Perintah pembokaran bangunan gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
BAB VII - SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
Pasal 72
- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.
- (3) Setiap pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banayak 20% dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banya 15 % dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
- (4) Dalam proses peradilan atas tindakan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim
BAB VII - SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
Pasal 73
- (1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini sehingga mengakibatkan bangunan gedung tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.
- a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.
- (2) Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku .
- c. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan matinya orang lain.
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 74
- (1) Selain oleh Pejabat penyidik umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yangberlaku;
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- f. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
BAB IX - PERATURAN-PERALIHAN
Pasal 75
- (1) Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum peraturan Daerah telah memiliki Izin Bangunan ## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX - PERATURAN-PERALIHAN
Pasal 76
- (1) Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, dapat ditetapkan peraturan bangunan secara khusus oleh Bupati ## BAB XI KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - PERATURAN-PERALIHAN
Pasal 77
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 26 Oktober 2016 BUPATI HALMAHERA SELATAN, BAHRAIN KASUBA

Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE NIP. 19650621 198603 1001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM ILHAM ABUBAKAR Nip. 19690307 200212 1 008 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA ( NOMOR 4 TAHUN 2016 )

Penandatangan: ## BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2016
## TENTANG BANGUNAN GEDUNG
## I. UMUM
Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung adalah pada prinsipnya untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal,melakukan kegiatan sosial dan ibadah, aktifitas ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat yang berkualitas yakni sesuai dengan perncanaan, pemanfaatan, dan pengendalian bangunan gedung yang aman mudah digunakan, serta sehat secata fisik dan lingkungan
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Halmahera Selatan merupakan perangkat hukum yang sangat penting dilakukan mengingat amanat undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya guna tertibnya penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Halmahera Selatan yang sesuai fungsi dengan persyaratan dan standar teknis yang diisyaratkan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Pengklasifikasian bangunan gedung pada pasal yang dimaksudkan untuk kepentingan penerapan persyaratan administrasi dan/atau teknis bangunan gedung yang harus dipenuhi, dan dapat dikaitkan dengan besaran retribusi yang harus dibayar.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas | Pasal | 10 | |-------------------------|------| | Cukup Pasal 11 Cukup | | | Pasal 12 Cukup | | | Pasal 13 Cukup | | | Pasal 14 Cukup | | | Pasal 15 Cukup | | | Pasal 16 Cukup | | | Pasal 17 Cukup Pasal 18 | | | Cukup Pasal 19 | | | Cukup | | | Pasal 20 Cukup | | | Pasal 21 Cukup | | | Pasal 22 | | | Cukup Pasal 23 | | | Cukup Pasal 24 | | | Cukup Pasal 25 Cukup | | | Pasal 26 Cukup | | | Pasal 27 Cukup | | | Pasal 28 Cukup Pasal 29 | | | Cukup Pasal 30 | | | Cukup | | | Pasal 31 Cukup | | | Pasal 32 Cukup | | | Pasal 33 Cukup | | | Pasal 34 Cukup | | | Pasal 35 Cukup | | | Pasal 36 | | | Cukup Pasal 37 | | | Cukup Pasal 38 Cukup | | | Pasal | 39 | |---------------------|--------| | Cukup Pasal40 Cukup | | | Pasal 41 Cukup | | | Pasal 42 Cukup | | | Pasal 43 Cukup | | | Pasal 44 Cukup | | | Pasal 45 Cukup | | | Pasal 46 Cukup | | | Pasal 47 Cukup | | | Pasal 48 Cukup | | | Pasal 49 Cukup | | | Pasal 50 Cukup | | | Pasal 51 Cukup | | | Pasal 52 Cukup | | | Pasal 53 Cukup | | | Pasal 54 Cukup | | | Pasal 55 Cukup | | | Pasal 56 Cukup | | | Pasal 57 Cukup | jel as | | Pasal 58 Cukup | | | Pasal 59 Cukup | | | Pasal 60 Cukup | | | Pasal 61 Cukup | | | Pasal 62 Cukup | | | Pasal 63 Cukup | | | Pasal 64 Cukup | | | Pasal 65 Cukup | | | Pasal 66 Cuku p | | | Pasal 67 Cukup | | ```
PENJELASAN
Pasal 68
Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR ``` 6