Unknown PEMERINTAH Nomor 35 Tahun 2012 tentang STANDAROPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATENMUSI BANYUASIN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, a. - bahwa ketentuan Peraturan Menteri sesuai Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran pada bab II huruf D, huruf d, Kepala Daerah (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran pada bab II huruf D, huruf d, Kepala Daerah menetapkan Dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, harus menyusun Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;


Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang- Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintab sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1111);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);



Menetapkan

12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 66);

## MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINTENTANGSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA BARANGjJASA PEMERINTAH KABU PATEN MUSI BANYUASIN

## Pasal1 1

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemilihan Penyedia Barangj Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedomanj acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin.

## Pasa12

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemilihan Penyedia BarangjJasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam :

- a. Larnpiran I

Standar Operasional Prosedur Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan;

- b. Lampiran II

Standar Operasional Prosedur Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan;

- c. Lampiran III

Standar Operasional Prosedur Pengumuman Prakualifikasi dan Penerimaan Dokumen Kualifikasi J asa Konsultansi (Metode Prakualif dengan Dua Sampul);

| d. | Lampiran IV | Standar Operasional Prosedur Undangan Pemasukan dan Penerimaan Dokumen Penawaran J asa J asa Konsultansi (Metode Prakualifikasi dengan Dua Sampul); |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e. | Lampiran V | Standar Operasional Prosedur Pengumuman dan Penerimaan Dokumen Penawaran Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi/ Jasa Lainnya (Metode Pascakualifikasi dengan Satu Sampul); |
| f. | Lampiran VI | Standar Operasional Prosedur Evaluasi Prakualifikasi J asa Konsultansi (Metode Prakualifikasi dengan Dua Sampul); |
| g. | Lampiran VII | Standar Operasional Prosedur Evaluasi Pemilihan Penyedia J asa Konsultansi (Metode Prakualifikasi dengan Dua Sampul); |
| h. | Lampiran VIII: | Standar Operasional Prosedur Evaluasi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (Metode Pascakualifikasi dengan Satu Sampul); |
| 1. | Lampiran IX | Standar Operasional Prosedur Evaluasi Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi/ Jasa Lainnya (Metode Pascakualifikasi dengan Satu Sampul); |
| J. | Lampiran X | Standar Operasional Prosedur Lelang/Beleksi Gagal dan Tindak Lanjut Lelang/ Seleksi Gagal; |
| k. | Lampiran XI | Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi tentang Pemilihan Penyedia Barang/ J asa; |

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemilihan Penyedia Barang/Uasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasa14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggaI ditetapkan. Agar setiap orang mengetah uinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal Januari 2017

21

PIt. BUPATIMUSI BANYUASIN,

/

DAVIDBJ SIREGAR

Diundangkan di Sekayu,

Pada Tanggal

;21 Januari 2017

PIt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATE

MUSIBANYUASIN,

H.

APRIYADI


BERITA DAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR Lj