PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Tahun 2013 dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Gedung Kantor Tahun 2013 dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015, maka perlu adanya ketersediaan dana yang memadai guna membiayai berbagai kegiatan dalam proses Pembangunan Gedung DPRD dan Gedung SKPD Tahun 2013 dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015;
- b. bahwa dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka perlu mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 sebagai dana Cadangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Tahun 2013 dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6); ·
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHUN 2013 DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015.
Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD.
7. Dana Cadangan adalah Dana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB Ill - PENGANGGARAN DANA CADANGAN Pasal3
Pasal 5
- (1) Dana Cadangan untuk pembangunan Gedung DPRD dan Gedung SKPD digunakan untuk Pembangunan Gedung DPRD dan Gedung SKPD pada Tahun 2013.
- (2) Dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah diperuntukan bagi kegiatan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015.
BABVI PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN Pasal6
- (1) Pada saat Pengisian Dana Cadangan, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Kepala Dinas PPKAD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).
- (2) Pengisian Dana Cadangan Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan dalam Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah-Obyek Transfer ke Dana Cadangan.
- (3) Pada saat Dana Cadangan digunakan, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Kerja yang kegiatannya dibiayai dari Dana Cadangan dimaksud.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada Kelompok Penerimaan Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah-Obyek Transfer dari Dana Cadangan.
Dana Cadangan ditempatkan pada Bank Pemerintah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pada saat Pengisian Dana Cadangan, Pemegang Kas Daerah harus mengirimkan rekening koran kepada Bupati sebagai bukti telah dilakukan transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Kepala Dinas PPKAD membuat laporan pengisian Dana Cadangan setiap tahunnya kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (3) Pada saat Dana Cadangan digunakan, maka Kepala Satuan Kerja yang kegiatannya menggunakan Dana Cadangan dimaksud harus mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Diundangkan di Seba Pada tanggal 1 Oktober 2012 Ka LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2012 NOMOR 3
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHUN 2013 DAN
## PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015.
Pembangunan Gedung DPRD dan Gedung SKPD merupakan kebutuhan bagi Kabupaten Sabu Raijua sebagai kabupaten baru dalam menata infrastruktur daerah bagi kepentingan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Di samping itu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah dalam memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya pembangunan Gedung DPRD dan Gedung SKPD serta terselenggaranya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 secara efektif, efisien dan demokratis, maka dituntut untuk mempersiapkan pelaksanaannya secara baik dan komprehensif, termasuk dari aspek pembiayaannya.
Secara normatif, pembiayaan dalam rangka pembangunan Gedung DPRD dan Gedung SKPD serta pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada APBD. Atas dasar itu maka Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan dana yang memadai guna membiayai berbagai kegiatan terse but.
Kenyataan menunjukan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua, sehingga untuk menjamin efektifnya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana yang besar dan tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung DPRD dan Gedung SKPD Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal2 Cukup jelas. Pasal3 Cukup jelas. Pasal4 Cukup jelas. Pasal5 Cukup jelas. Pasal6 Cukup jelas. Pasal7 Cukup jelas. Pasal8 Cukup jelas. Pasal9 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 3