PERATURAN BUPATI RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BIDAN, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS KABUPATEN BANJAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BIDAN, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam rangka Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan dan rencana Strategis Dinas Kesehatan, maka perlu diberikan tunjangan bagi pelayanan kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil yang berada di Kategori Perkotaan, Pedesaan, Terpencil dan Sangat Terpencil ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar ;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23, tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Rebulik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01,Tambahan lembaran Daerah Daerah Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri C Nomor Seri 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERETURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BIDAN, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS KABUPATEN BANJAR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Buapati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Tenaga Kesehatan Non PNS adalah tenaga Kesehatan yang pengangkatan melalui Pegawai Tidak Tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berkerja di lingkungan Kabupaten Banjar.
6. Tunjangan penghasilan bagi Non PNS adalah Tunjangan yang diberikan ## BAB II
TEMPAT TUGAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kepada Non PNS untuk Bidan, Dokter Umum, Dokter Gigi yang bertugas di Puskesmas yang tempat pelaksanaan tugasnya berada pada daerah kategori perkotaan, perdesaan, terpencil dan sangat terpencil diberikan tunjangan.
TUNJANGAN PENGHASILAN
BAB III - TUNJANGAN PENGHASILAN
Pasal 3
Pemberian tunjangan penghasilan bagi Non PNS untuk Bidan, Dokter Umum dan Dokter Gigi Yang bertugas di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan diberikan setiap bulan pada tahun berjalan.
BAB III - TUNJANGAN PENGHASILAN
Pasal 4
- (1) Tunjangan penghasilan diberikan
BAB III - TUNJANGAN PENGHASILAN
Pasal 5
Untuk persyaratan proses administrasi pembayaran tunjangan penghasilan bagi Non PNS untuk Bidan, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas di daerah kategori Pedesaan, Perkotaan, Terpencil dan Sangat Terpencil diharuskan Dinas Kesehatan agar
BAB III - TUNJANGAN PENGHASILAN
Pasal 6
Bagi tenaga kesehatan Non PNS untuk Bidan, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang tidak melaksanakan pekerjaan tampa alasan yang syah dikenakan sanksi berupa pemotongan Tunjangan Penghasilan sebesar 1%(satu persen) perhari dari besaran tunjangan yang diterima.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 342 tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Besarnya Tunjangan untuk Dokter Umum,Dokter Gigi dan Paramedis Non PNS Se Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati Banjar ini belaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. Di tetapkan di Martapura. pada tanggal 11 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. KHALILURRAHMAN Di undangkan di Martapura pada tanggal 11 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 19