Unknown Unknown Nomor 04. Tahun 2016 tentang PERTANGGUNOJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PElfDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647), perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2015;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Neraga Republik Mengingat
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetap Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentan Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkung Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108);
3. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569);
4. &lt;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang . Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3851);
5. Undangndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
.
,
.
,,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Ak:untansi Pemerintahan ( Lembar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
3. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pencrapan Standar Pclayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun '.2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anta.ra Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerinta.han Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 4 737};
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51610};
25. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Ak:untansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5065);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang engelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Norn.or 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Prociuk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2016 te tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 21);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksana APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas; dan
- f. Laporan Perubahan Equitas.
- (2) La.poran Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampir dengan La.poran Kinerja dan ikhtisar La.poran Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
Rp 67.699.117.482,63
Rp 7.917.399.616,02
Rp 59.781.717.866,61
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran Surflus/ defisit
Rp 973.570.323.578,95
Rp 917.987.295.512,29
Rp 55.583.028.066,66
- a. Pendapatan
- b. Belanja dan Transfer
Surflus/ defisit
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 8.473.775.187,37
- (1) dengan rincian sebagai berikut:
Rp 973.570.323.578,95
Rp 8.473.775.187,37
- b. Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
Rp 982.044.098. 766,32
- a. Anggaran pendapatan Setelah perubahan
Rp 59.781.515.401,61
Rp 59.781.717.866,61
Rp (202.465,00)
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah peru bahan
- b. Realisasi
Selisih lebih/ {kurang)
Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (202.465,00) dengan rincian sebagai nberikut:
Rp 7.917.399.616,02
Rp 202.465,00
- a. Anggaran pembiayaan
perubahan
- b. Realisasi
Selisih lebih/ {kurang)
pengeluaran
Rp 7.917.602.081,02
Setelah
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 202.465,00 dengan rincian sebagai berikut:
Rp 67.699.117.482,63
Rp 0,00
- b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)
- a. Anggaran
penerimaan
Rp 67.699.117.482,63
Pembiayaan Setelah perubahan
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
Rp. 55.583.028.066,66
Rp (4.198.487.334,95)
Setelah Rp (59.781.515.401,61)
- a. Surflus/ defisit perubahan
- b. Realisasi
Selisih lebih / (kurang)
sejumlah
- (3) Selisih anggaran
dengan
realisasi
surflus/ defisit
Rp (4.198.487.334,95) dengan rincian sebagai berikut:
Rp 822.862.482.669,24
Rp 109.539.864.498,69
Rp 932.402.347.167,93
- a. Anggaran belanja Setelah peru bah an
- b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 109.534.864.468,69 dengan rincian sebagai berikut:
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- a. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 'Pembiayaan Tahun Berjalan
Rp 67.699.117.482,63
- b. Sub Total
Rp 115.364.745.933,27
- c. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp 115.364.745.933,27
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 se bagai beriku t:
Rp 1.370.463.408.844,56
Rp 25.302.405.631,69
Rp l.345.161.003.212,87
- a. Jumlah asset
- b. Jumlah kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- a. Jurn.lah Pendapatan Asli Daerah - Rp 74.417.048.523,05 to
- b. Jurn.lah Pendapatan Transfer - LO
Rp 880.052.489.564,00
- c. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - W
Rp 52.176.477.485,00
- d. Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Operasional - W
Rp 1.006.646.015.572,05
- e. Jumlah Be ban dari Kegiatan Operasional
Rp
893.995.889.998,88
- f. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional
Rp 112.650.125.573,
17
- g. Surplus/Defisit non Operasional
Rp 4.105.114.851,50
- h. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa
RP 0,00
- i. Surplus/Defisit- LO
Rp 116.755.240.424,67
(
),
1-
1
I
I
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
Rp 115.364.745.933,27
- a. Saldo awal
Rp 61.354.046.603,99
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp 236.049.522.764,31
- c. Arus kas dari aktivitas investasi Aset non keuangan
Rp (183.340.022.249,00)
- d. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan
Rp (25.399.616,02)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp (149.520.024,00)
- f. Saldo akhir per 31 Desember 2015
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- a. Ekuitas Awal
Rp 1.128. 705.152.865,96
- b. Surplus/Defisit- W
Rp 116.755.240.424,67
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar
Rp 99.700.609.922,24
- d. Ekuitas Akhir
Rp l.345.161.003.212,87
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam La.mpiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I.3

: Ringkasan laporan realisasi aggaran menurut urusan daerah dan organisasi;

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.1 pemerintahan

Lampiran I.2

- a.

- Lampiran I

: Laporan realisasi aggaran

I

.

I

,.

1'

!

I

.

I.

I

i

I

I

I

I

| | Lampiran I .4 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lampiran I:5 | : Daftar piutang daerah; |
| | Lampiran 1.6 | : Daftar penyertaan modal (investasi)daerah; |
| | Lampiran I. 7 | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| | Lampiran I. 8 | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lain ya; |
| | Lampiran I.9 | : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| b. | Lampiran I. 10 | : Daftar dana cadangan daerah; |
| c. | Lampiran I.11 | : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. |
| ·d. | Lampiran '11 | :Neraca |
| e. | Lampiran II | : Laporan Operasional |
| f. | Lampiran III | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih |
| g. | LampiranIV | : Laporan Perubahan Ekuitas |
| h. | Lampiran V | : Laporan Arus Kas |
| 1. | Lampiran VI | : Catatan atas Laporan Keuangan |

## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1

I

·

\

I

l

I

I

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn . m baran Daerah Kabu n ten Kerinci

Ditetapkan di Sun gai Pen uh pad~alJ.f or.l 2016 ~AT.JscRvnrr

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 2016

---DIM'ARJS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINS! JAMBI: 4/2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR 4