KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 73 Tahun 1998 tentang TIM EVALUASI DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SERTA PROYEK DAN KEGIATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DI BIDANG INFRASTRUKTUR (berlaku 6 Mei 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa anggaran Pemerintah maupun badan usaha memegang peran yang penting dalam upaya mencapai sasaran dan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa pelaksanaan anggaran Pemerintah dan keikutsertaan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditempuh secara efisien, transparan, dan non-diskriminasi
- c. bahwa untuk pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran Pemerintah, perlu dioptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, pemanfaatan rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta pemberian kesempatan bagi usaha kecil dan menengah termasuk koperasi;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, perlu disempurnakan tatacara pengadaan proyek dan kegiatan serta barang dan jasa Pemerintah dengan membentuk Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Proyek dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di bidang Infrastruktur;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan :
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM EVALUASI DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SERTA PROYEK DAN KEGIATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DI BIDANG INFRASTRUKTUR.
Pasal 1
Membentuk Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Proyek dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di bidang Infrastruktur, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Evaluasi Pengadaan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua
- Menteri Negara Koordinator Bidang pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Apartur Negara.
Wakil Ketua I :
Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
Wakil Ketua II,
merangkap anggota :
Seorang pejabat Eselon I yang ditunjuk MENKO WASBANGPAN;
Pelaksana Harian,
merangkap anggota :
Seorang pejabat Eselon I yang ditunjuk MENKO WASBANGPAN;
Anggota
:
1. Seorang pejabat Eselon I yang ditunjuk MENKO WASBANGPAN;
2. Seorang pejabat Eselon I yang ditunjuk MENKO EKUIN;
3. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Asisten Menteri Negara Sekretaris Negara Urusan LPND;
6. Deputi Kepala BAPPENAS Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan;
7. Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Industri;
8. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengeluaran Pusat dan Daerah.
Pasal 2
Tim Evaluasi Pengadaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
Tim Evaluasi Pengadaan berfungsi:
- a. melakukan penelitian, penilaian dan memutuskan penetapan pemenang pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pemilihan langsung dengan nilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;
- b. melakukan pengkajian, penelaahan, serta pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden ini;
- c. melakukan penelitian, penilaian dan memutuskan penetapan peserta penawaran yang lulus prakualifikasi, termasuk peserta yang didiskualifikasi penanggung jawab dan yang mengajukan keberatan, untuk proyek dengan penawaran terbuka, dengan nilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih, sebagaimana
- 5 - dimaksud ...
dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
- d. melakukan penelitian, penilaian dan memutuskan penetapan pemenang pelelangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
- e. melakukan pengkajian, penelaahan, serta pemantauan terhadap pelaksanaan penawaran, kualifikasi, dan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur dan Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
- (1) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, Tim Evaluasi Pengadaan bertugas:
- a. mengevaluasi ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, dan kesesuaiannya terhadap tujuan proyek dan sasaran pembangunan nasional;
- b. meneliti ketersediaan sumber dana dan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa yang dimintakan persetujuan penetapannya;
- 6 - c. menilai ...
- c. menilai kesesuaian proses pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku dari segi teknis, admiistratif dan prosedur serta harga, sehingga diperoleh hasil yang paling menguntungkan bagi negara;
- d. menelaah aspek pembangunan teknologi, rancang bangun, dan perekayasaan serta pelaksanaan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri;
- e. menelaah kewajiban kerjasama dalam rangka pemberian kesempatan berusaha kepada usaha kecil, menengah atau koperasi, terutama pelaku kegiatan usaha setempat;
- f. memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaanketentuan pengadaan barang dan jasa bersama instansi terkait;
- g. melakukan pengkajian dan penyempurnaan kebijaksanaan dan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- h. melakukan pembinaan administrasi dan dokumentasi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana pemerintah lainnya.
Pasal 5
- (1) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, Tim Evaluasi Pengadaan bertugas:
- 7 - a. mengevaluasi ...
- a. mengevaluasi urgensi dan prioritas rencana proyek kerjsama dengan swasta dalam bidang infrastruktur dan kesesuaiannya dengan kepentingan dan sasaran pembangunan nasional;
- b. mengevaluasi kesesuaian penanggung jawab kerjasama, diantara Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. meneliti ketetapan bentuk rencana kerjsama beserta kaitannya dengan beban biaya termasuk pinjaman, tarif/harga, jangka waktu kerjasama, kepemilikan proyek termasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan keuntungan terbaik bagi perekonomian dan pembangunan nasional;
- d. meneliti kesesuaian pelaksanaan tatacara dan persyaratan penawaran serta penetapan peserta yang lulus prakualifikasi, termasuk menilai dan memutuskan permohonan keberatan dari peserta yang didiskualifikasi penanggung jawab proyek;
- e. meneliti laporan evaluasi dan rekomendasi penangungjawab atas pelaksanaan pelelangan, serta konsep perjanjian dengan calon pemenang, untuk selanjutnya menetapkan persetujuan
Pasal 6
Tata Kerja Tim Evaluasi Pengadaan:
- (1) Dalam hal menyangkut proyek kerjasama dalam bidang infrastruktur dengan badan usaha swasta, penanggung jawab proyek menyampaikan daftar semua peserta prakualifikasi berikut permohonan keberatan dari peserta yang didiskualifikasi penanggung jawab proyek, kepada Ketua Tim Pengadaan untuk memperoleh persetujuan, dengan tembusan surat yang disertai dokumen-dokumen penunjang kepada Pelaksana Harian.
- (2) Dalam hal menyangkut proyek/kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah maupun kerjsama dalam bidang infrastruktur dengan badan usaha swasta, penanggung jawab proyek menyampaikan surat permintaan persetujuan penetapan pemenang, pelelangan/pemilihan langsung kepada Ketua Tim Evaluasi Pengadaan, dengan tembusan surat yang disertai dokumen-dokumen penunjang kepada Pelaksana Harian.
- (3) Pelaksana Harian melakukan penelaahan, penelitian, dan penilaian atas permintaan persetjuan peserta prakualifikasi/permohonan keberatan/penetapan pemenang pelelangan/pemilihan langsung dan melaporkan hasilnya dalam rapat Tim Evaluasi Pengadaan untuk memperoleh keputusan.
- (4)
Pasal 7
Untuk kelancaran pelaksanana tugasnya, Ketua Tim Evaluasi Pengadaan dapat membentuk Sekretaris Tim.
Pasal 8
- (1) Kegiatan sehari-hari Tim Evaluasi Pengadaan dilaksanakan oleh Pelaksana Harian.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pelaksana Harian dibantu oleh Sekretaris dan Sekretaris Pelaksana Harian.
- (3) Apabila diperlukan, Pelaksana Harian dapat dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis yang terdiri dari para pejabat dan ahli dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, maupun dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kerjasama Pemerintah dengan swasta di bidang infrastruktur.
Pasal 9
Ketua Tim Evaluasi Pengadaan secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengadaan kepada Presiden.
Pasal 10
Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Evaluasi Pengadaan dapat menghubungi dan meminta segala keterangan yang dibutuhkan dari semua Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta yang terkait dan pihak lain yang dipandang perlu.
Pasal 11
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Pengadaan dibebankan pada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Kordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 12
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 13
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO