PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 3 Tahun 2017 tentang KAWASAN TANPA ROKOK (berlaku 2 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Jambi, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
SALINAN
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
9. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Jambi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Jambi.
14. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
15. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum , nicotiana rustica , dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
16. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
17. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
18. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
19. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
20. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
21. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
22. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
23. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
24. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
25. Kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
26. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anakanak.
27. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
28. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
30. pengawas atau penindakan dilakukan oleh instansi terkait dan Satpol PP.
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Asas
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:
- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. untuk mencegah perokok pemula.
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Perorangan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Setiap orang wajib tidak merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
Bagian Kedua Lembaga dan/atau Badan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan milik Swasta pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (4) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Peraturan Walikota.
- (5) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamphlet dan/atau audio visual di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Pimpinan lembaga dan/atau badan berhak untuk:
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-
tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 7
- (1) Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat umum;
- b. tempat kerja;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- e. kendaraan angkutan umum;
- f. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
- g. sarana kesehatan; dan
- h. sarana olahraga.
Bagian Kesatu
Tempat Umum
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 8
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a seperti pasar moderen, pasar tradisional,tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, , dan Bandar udara kecuali tempat-tempat khusus yang telah ditentukan
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin.
Bagian Kedua Tempat Kerja
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 9
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional
2. Indonesia(TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan industri.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI , perkantoran swasta, dan industri.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.
Bagian Ketiga Tempat Peribadatan
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 10
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola,gereja, vihara, klenteng, dan pura.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan,mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai dengan batas luar pagar area lingkungan peribadatan.
Bagian Keempat
Tempat Bermain dan/atau berkumpul anak-anak
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 11
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan,mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain,penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (3) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar
Bagian Kelima Kendaraan Umum
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 12
- (1) Setiap orang dilarang merokok di kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e seperti bus umum, kereta api,angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan,mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e seperti bus umum, , angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di dalam kendaraan angkutan umum.
Bagian Keenam
Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 13
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f seperti sekolah,perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja,bimbingan belajar, dan kursus.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan,mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.
Bagian Ketujuh Sarana Kesehatan
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 14
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan,mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik,puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (3) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana kesehatan.
Bagian Kedelapan Sarana Olahraga
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 15
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan,mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- (3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana olahraga.
- (4) Tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
- (5) Sarana olahraga dan tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan olah raga tingkat nasional, khusus untuk pemasangan iklan dan promosi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan umum atas:
- a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
- b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
- b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
- c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
- d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
- e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembagalembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 17
- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok;
- b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 18
- (1) untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan pembinaan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan lembaga dan/atau badan kecuali inspeksi mendadak.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19
- (1) Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 20
Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai kewenangannya.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 21
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 22
Peran masyarakat dapat dilakukan secara:
- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 23
Peran masyarakat diarahkan untuk:
- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain;dan
- b. ikut serta dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 24
Peran masyarakat dilaksanakan melalui:
- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. dapat
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 25
Pemerintah Daerah di semua tingkatan bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Pertama Umum
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26
- (1) Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 , Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2),Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
- b. denda adminsitratif;
- c. sanksi polisional
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah mendapat penetapan dari pengadilan.
- (4) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyegelan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi admistratif diatur dengan peraturan walikota.
Bagian Kedua Denda Administratif
Paragraf 1 Perorangan
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan denda administratif paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
Paragraf 2 Lembaga
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28
Setiap pimpinan lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (2), pasal 13 ayat (2), pasal 14 ayat (2), dan pasal 15 ayat (2), dikenakan denda administratif paling sedikit Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah) dan Paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
Paragraf 3 Badan
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 29
- (1) Setiap pimpinan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (2), pasal 13 ayat (2), pasal 14 ayat (2), dan pasal 15 ayat (2) dikenakan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perampasan barang bukti berupa alat promosi.
- (2) Barang bukti perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan.
Paragraf 4 Pembayaran Denda Administratif
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 2 Februari 2017

Penandatangan: ## WALIKOTA JAMBI, ## SYARIF FASHA

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal, 2 Februari 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ## DARU PRATOMO EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005 LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (3/2017)