PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 2005 tentang PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (berlaku 21 Maret 2005)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
Mengingat : 1 Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
- 2 -
2. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
4. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi.
5. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
6. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
8. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
9. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
10. Pelanggan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 -
10. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara.
11. Tempat pembuangan akhir sampah yang selanjutnya disebut TPA adalah lokasi beserta prasarana fisiknya yang telah ditetapkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan dan pembuangan akhir sampah.
12. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
13. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
14. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
15. Badan usaha swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 -
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengaturan pengembangan SPAM diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang berkaitan dengan air minum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengembangan SPAM diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengaturan pengembangan SPAM bertujuan untuk:
- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
- c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 5
- (1) SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (2) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
SPAM ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 -
- (3) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.
- (4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan teknis mengenai SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
BAB II - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 6
- (1) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas
BAB II - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 7
- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
- 6 -
BAB II - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 8
- (1) Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antardaerah.
- (4) Penggunaan air baku untuk keperluan pengusahaan air minum wajib
BAB II - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 9
- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 -
- (3) Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka.
Bagian Keempat
Unit Distribusi
BAB II - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 10
- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
- (2) Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.
- (3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari.
Bagian Kelima
Unit Pelayanan
BAB II - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 11
- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- (2) Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air.
- (3) Untuk menjamin keakurasiannya, meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Bagian Keenam
Unit Pengelolaan
BAB II - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 12
- (1) Unit pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan nonteknis.
- (2) Pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi.
- (3) Pengelolaan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari administrasi dan pelayanan.
BAB II - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 13
Ketentuan teknis mengenai unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
PERLINDUNGAN AIR BAKU
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 14
- (1) Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi.
- (2) Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan.
- (3) Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan:
- a. keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan air;
- b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- 9 -
- c. pemenuhan standar pelayanan; dan
- d. tidak menimbulkan dampak sosial.
Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Air Limbah
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 15
- (1) PS Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
- (4) Dalam hal PS Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku.
- (5) Dalam hal PS Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 16
- (1) Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 17
- (1) Hasil pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bentuk cairan dan padatan.
- (2) Kualitas hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 18
- (1) Pemilihan lokasi instalasi pengolahan air limbah harus
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 19
- (1) PS Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir, yang dilakukan secara terpadu.
- (2) Pelayanan minimal PS Persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu.
- (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat dilarang membuang sampah ke sumber air baku.
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 20
- (1) Proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah dari sumber sampai ke TPA dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 21
- (1) Lokasi tempat pengumpulan dan pengolahan sampah serta TPA, wajib
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 22
Proses pengolahan air limbah dan sampah wajib dilakukan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri dengan ## BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 23
- (1) Penyelenggaraan pengembangan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 13 -
- (2) Keterpaduan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan.
- (3) Apabila penyelenggaraan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara terpadu pada semua tahapan, keterpaduan penyelenggaraan pengembangan sekurangkurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.
- (4) Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/atau Prasarana dan Sarana Sanitasi Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antardaerah.
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 24
- (1) Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
- (2) Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 25
- (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat:
- a. tujuan dan sasaran pengembangan;
- b. dasar kebijakan;
- c. pendekatan penanganan;
- d. prioritas pengembangan;
- e. konsepsi kebijakan operasional; dan
- f. rencana strategis dan program pengembangan SPAM.
- (2) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM merupakan arah pengembangan SPAM beserta strategi pencapaiannya.
Bagian Kedua
Perencanaan
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 26
- (1) Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan/atau perencanaan teknis terinci.
- (2) Rencana induk pengembangan SPAM disusun dengan
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 27
Rencana induk pengembangan SPAM paling sedikit memuat:
- a. rencana umum;
- b. rencana jaringan;
- c. program dan kegiatan pengembangan;
- d. kriteria dan standar pelayanan;
- e. rencana alokasi air baku;
- f. keterpaduan dengan PS Sanitasi;
- g. indikasi pembiayaan dan pola investasi; serta
- h. rencana pengembangan kelembagaan.
- 16 -
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 28
- (1) Studi kelayakan pengembangan SPAM disusun
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 29
- (1) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 30
- (1) Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara atau penyedia jasa perencanaan konstruksi yang ditunjuk.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 17 -
- (2) Penyelenggara dan penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi.
- (3) Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 31
- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAM meliputi kegiatan pembangunan konstruksi fisik dan uji coba.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 32
- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilaksanakan oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi melalui proses pelelangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri, penyelenggara harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 18 -
- (3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, penyedia jasa dimaksud harus memiliki izin usaha jasa konstruksi dan memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
- (1) Kegiatan pengelolaan SPAM meliputi:
- a. pengoperasian dan pemanfaatan;
- b. administrasi dan kelembagaan.
- (2) Pengelolaan SPAM dilaksanakan dengan mengutamakan asas keadilan dan kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan air minum serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 33
Bagian Keempat Pengelolaan Pasal 33
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 34
- (1) Kegiatan pengelolaan SPAM dilakukan penyelenggara dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengelolaan SPAM wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pedoman teknis dan tata cara pengelolaan SPAM ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 35
- (1) Penyelenggara SPAM wajib melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi.
Pemeliharaan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 19 -
- (2) Pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.
- (3) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian dan/atau keseluruhan.
- (4) Pedoman teknis dan tata cara pemeliharaan dan rehabilitasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan data kinerja pelayanan air minum.
- (2) Penyelenggara pengembangan SPAM wajib menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna keperluan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Penyelenggara pengembangan SPAM wajib memberikan data yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pedoman teknis dan tata cara pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi
BAB III - PERLINDUNGAN AIR BAKU
Pasal 36
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Umum
BAB V
Pasal 37
- (1) Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 20 -
mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal seharihari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan SPAM.
- (3) Dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, BUMN atau BUMD atas persetujuan dewan pengawas/komisaris dapat mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan di wilayah pelayanannya.
- (4) Dalam hal pelayanan air minum yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diwujudkan oleh BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membangun sebagian atau seluruh PS SPAM yang selanjutnya dioperasikan oleh BUMN atau BUMD.
Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah
BAB V
Pasal 38
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional;
- b. menetapkan norma, standar, pedoman dan manual;
- c. membentuk BUMN penyelenggara SPAM;
- d. memfasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional;
- e. memberikan bantuan teknis dan melakukan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan atas penyelenggaraan;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 21 -
- f. memberikan izin penyelenggaraan lintas provinsi;
- g. penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan hak guna usaha air yang ditetapkan; dan
- h. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
BAB V
Pasal 39
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:
- a. menyusun kebijakan dan strategi pengembangan di wilayahnya
BAB V
Pasal 40
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:
- a. menyusun kebijakan dan strategi di daerahnya
BAB V
Pasal 41
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:
- a. memfasilitasi dan memberikan izin peran serta masyarakat di tingkat kelompok/komunitas di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- b. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber air untuk penyediaan air minum di tingkat kelompok/komunitas masyarakat; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemanfaatan sumber air untuk penyediaan air minum di wilayahnya kepada pemerintah kabupaten/kota.
BAB VI
BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SPAM
Bagian Kesatu
Status dan Kedudukan
BAB V
Pasal 42
Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang untuk selanjutnya disebut dengan BPP SPAM.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 24 -
BAB V
Pasal 43
BPP SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan badan non struktural yang dibentuk oleh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
BAB V
Pasal 44
BPP SPAM berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
BAB V
Pasal 45
BPP SPAM bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
BAB V
Pasal 46
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, BPP SPAM mempunyai fungsi:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan strategi;
- b. membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penerapan norma, standar, pedoman, dan manual oleh penyelenggara dan masyarakat;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM;
- d. memberikan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 25 -
- e. mendukung dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM oleh koperasi dan badan usaha swasta;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan masyarakat.
BAB V
Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas BPP SPAM ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
BAB V
Pasal 48
Keanggotaan BPP SPAM terdiri atas unsur Pemerintah, unsur penyelenggara dan unsur masyarakat.
BAB V
Pasal 49
- (1) Susunan keanggotaan BPP SPAM terdiri dari Ketua BPP SPAM yang merangkap anggota dan beberapa anggota.
- (2) Ketua BPP SPAM ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Anggota BPP SPAM berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang.
BAB V
Pasal 50
- (1) Dalam hal anggota BPP SPAM berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota BPP SPAM tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 26 -
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 51
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPP SPAM, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
- e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
- f. mempunyai kualifikasi kemampuan, pengetahuan dan pengalaman di bidang air minum dan/atau sanitasi yang menguasi keahlian di bidang teknik, ekonomi, keuangan, hukum dan kelembagaan, serta pengusahaan;
- g. tidak merangkap pekerjaan pada kegiatan usaha pengembangan SPAM serta usaha lain yang terkait;
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- j. tidak merangkap jabatan sebagai direksi/komisaris atau pegawai pada badan usaha; dan
- k. tidak menjadi pengurus partai politik.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 27 -
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota BPP SPAM, setiap calon anggota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri.
BAB V
Pasal 52
Anggota BPP SPAM diberhentikan dalam hal:
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;
- c. dianggap tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- d. tidak menjalankan tugas sebagai anggota BPP SPAM selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan BPP SPAM;
- f. melakukan tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan negara;
- g. cacat fisik atau mental sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya melebihi dari 3 (tiga) bulan;
- h. dipidana karena melakukan kejahatan;
- i. melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPP SPAM.
BAB V
Pasal 53
Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPP SPAM dilakukan dengan Keputusan Menteri.
BAB V
Pasal 54
- (1) Untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas BPP SPAM dibentuk Sekretariat BPP SPAM yang berada di lingkungan Menteri.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan beberapa unit kerja sesuai dengan kebutuhan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 28 -
- (3) Sekretariat BPP SPAM dipimpin oleh Sekretaris BPP SPAM yang bertanggungjawab kepada Ketua BPP SPAM.
- (4) Sekretaris BPP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Ketua BPP SPAM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi dan tugas serta tatakerja sekretariat BPP SPAM ditetapkan dengan keputusan Menteri, setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB V
Pasal 55
Masa kerja anggota BPP SPAM adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
BAB V
Pasal 56
- (1) Anggaran untuk pelaksanaan tugas BPP SPAM diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Sistem penggajian anggota BPP SPAM disesuaikan dengan beban tugas dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
PEMBIAYAAN DAN TARIF
Bagian Kesatu Pembiayaan
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 57
- (1) Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 29 -
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
- a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. BUMN atau BUMD;
- c. koperasi;
- d. badan usaha swasta;
- e. dana masyarakat; dan/atau
- f. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 58
- (1) Pembiayaan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) menjadi kewajiban pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melaksanakan pengembangan SPAM, Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang dibutuhkan secara bertahap.
- (3) Bantuan Pemerintah yang dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin pada wilayah di luar jangkauan pelayanan BUMD.
- (4) Untuk daerah yang sudah terjangkau pelayanan BUMD, bantuan pendanaan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
- (5) Tata cara penyaluran bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 59
- (1) Dalam hal pembiayaan pengembangan SPAM dilakukan oleh koperasi dan badan usaha swasta, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 30 -
- a. dapat menyusun prastudi kelayakan;
- b. memberikan kemudahan perizinan;
- c. memberikan konsultasi dan fasilitasi;
- d. memfasilitasi ketersediaan air baku.
- (2) Pemerintah dapat mengatur sistem pembiayaan dan pola investasi untuk terwujudnya iklim investasi yang kondusif.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pendanaan atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMN/BUMD penyelenggara dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tarif dan Retribusi
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 60
- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum dan pelayanan air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Penyelenggara.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.
- (3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 31 -
- b. biaya depresiasi/amortisasi;
- c. biaya bunga pinjaman;
- d. biaya-biaya lain; dan
- e. keuntungan yang wajar.
- (4) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (5) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (6) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh kepala daerah
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 61
- (1) Dalam hal jasa pelayanan air limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggan dapat dikenakan pungutan daerah dalam bentuk retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 32 -
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 62
- (1) Dalam hal jasa pelayanan dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota kelompok masyarakat dapat dikenakan iuran ## BAB VIII
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PERAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab BUMN/BUMD
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 63
Dalam menjalankan lingkup tugas dan tanggung jawab BUMN/BUMD:
- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang ditetapkan;
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya, serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat luas.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 33 -
Bagian Kedua Peran Serta Koperasi,
Badan Usaha Swasta, dan Masyarakat
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 64
- (1) Koperasi dan/atau badan usaha swasta dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN.
- (2) Koperasi dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk khusus untuk usaha di bidang penyediaan SPAM.
- (3) Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 65
- (1) Koperasi, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan teknik dan nonteknik serta perlindungan aset dari pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan oleh koperasi dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 66
Dalam melakukan pengembangan SPAM, koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) wajib:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 35 -
- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan monitoring evaluasi mengikuti ketentuan Peraturan Menteri;
- b. memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. dalam keadaan tertentu dapat membantu dan memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan minimal akan air.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pelanggan
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 67
- (1) Setiap pelanggan air minum berhak:
- a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- c. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan;
- d. mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan; dan
- e. memperoleh pelayanan pembuangan air limbah atau penyedotan lumpur tinja.
- (2) Setiap pelanggan air minum berkewajiban:
- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
- b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 36 -
- d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan
- e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.
- (3) Bagi masyarakat bukan pelanggan air minum, disediakan pelayanan pemeriksaan kualitas air baku secara berkala oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Penyelenggara
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 68
- (1) Setiap penyelenggara berhak:
- a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif/retribusi jasa pelayanan;
- c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- d. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah didapat;
- e. memutus sambungan langganan kepada para pemakai/ pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- f. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pelayanan.
- (2) Setiap penyelenggara berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 37 -
- b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
- c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure);
- d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita;
- f. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
- g. berperanserta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
- (3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diupayakan ## BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 69
- (1) Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi:
- a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 38 -
- b. pemberian norma, standar, pedoman, manual;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
- d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan terhadap BUMN atau BUMD, koperasi, badan usaha swasta, dan kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:
- a. pemberian norma, standar, pedoman, manual;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan;
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengambilalih tanggungjawab penyelenggaraan sementara dengan menunjuk unit pengelola dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM bila penyelenggara tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pedoman teknis dan tata cara pembinaan penyelenggaraan pengembangan SPAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dan pencemaran/pembuangan hasil pengolahan air limbah dan sampah dilaksanakan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN TARIF
Pasal 70
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 39 -
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau BPP SPAM.
- (5) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau BPP SPAM sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (6) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI
BAB X - GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI
Pasal 71
Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI
Pasal 72
- (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi SPAM.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 40 -
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya air;
- b. memcantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 73
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara pengembangan SPAM, yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 74
- (1) BUMN/BUMD yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4), (5) dan (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 63 huruf d, Pasal 68 ayat (2) huruf a, c dan g, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) BUMN/BUMD yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara penyelenggaraan pengembangan SPAM.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 75
- (1) Koperasi dan badan usaha swasta yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 68 ayat (2) huruf a, c dan g, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 41 -
- (2) Koperasi dan badan usaha swasta yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa denda administrasi.
- (3) Koperasi dan badan usaha swasta yang telah diberikan sanksi berupa denda administrasi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturutturut dan tidak melakukan perbaikan pelayanan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan air minum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 77
Perjanjian penyelenggaraan dan perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian penyelenggaraan atau perizinan tersebut.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 42 -
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78
- (1) Penyelenggara SPAM yang berada di kota metropolitan atau kotakota yang memiliki kepadatan yang tinggi yang belum memiliki rencana induk sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pembuangan air limbah secara terpusat dan sistem pengelolaan persampahan wajib melengkapinya dalam jangka waktu paling lambat 1 Januari 2010.
- (2) Penyelenggara SPAM yang berada di kota selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki rencana induk sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pembuangan air limbah dan sistem pengelolaan persampahan wajib melengkapinya dalam jangka waktu paling lambat 1 Januari 2010.
- (3) Penyelenggara SPAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 1 Januari 2008.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 43 -
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. Dr. HAMID AWALUDIN

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V.Nahattands
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG
## PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
## UMUM
1. Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam
PENJELASAN
Pasal 40
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 2. Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas. 3. Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi. 4. Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi meliputi prasarana dan sarana (PS) air limbah dan persampahan. Sistem ini dikembangkan untuk pemenuhan standar pelayanan sanitasi masyarakat guna ikut menjaga perlindungan air baku. Penyediaan PS air limbah dapat dilakukan melalui sistem setempat dan/atau terpusat. Penyediaan PS persampahan dikembangkan dengan prinsip pendekatan ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA - 2 - sampah sebagai sumber daya dan penanganan sampah sedekat mungkin dengan sumber timbulan sampah. Sebagai sumber daya, metode penanganan persampahan perlu dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah. Upaya ini perlu didukung juga dengan upaya pemilahan sampah sedini mungkin. Pemilihan jenis sistem dan teknologi dalam pengumpulan, pengolahan, serta pembuangan air limbah dan persampahan perlu mempertimbangkan aspek ruang, daya dukung lahan, sistem penyediaan air minum, serta aspek sosial ekonomi masyarakat. 5. Penyelenggaraan pengembangan SPAM melibatkan berbagai unsur yaitu BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha, dan masyarakat. Agar diperoleh suatu hasil penanganan sistem yang memberikan pelayanan optimal, diperlukan penyelenggaraan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah, serta masyarakat, termasuk dunia usaha. 6. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM perlu didorong dalam rangka perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal. 7. Penyelenggaraan pengembangan SPAM didasarkan pada kebijakan dan strategi nasional sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi daerah, terutama dalam mendorong efisiensi penyediaan pelayanan air minum dan/atau prasarana dan sarana sanitasi serta penggunaan sumber daya air dan melindungi kepentingan konsumen. 8. Selain melibatkan unsur Pemerintah dan masyarakat, pengembangan SPAM ini juga melibatkan Badan Pendukung Pengembangan SPAM yang diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan pengembangan SPAM serta dapat meningkatkan iklim investasi yang lebih baik. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 9. Pembiayaan pengembangan SPAM diperlukan untuk membangun, memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik yang sumber dananya diperoleh dari berbagai unsur yaitu Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai timbal balik