Unknown PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA Nomor 8 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH (SKPD) Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI MINAHASA UTARA, - a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu diberikan Uang Persediaan (UP) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR: 8 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH (SKPD) Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
BUPATI MINAHASA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu diberikan Uang Persediaan (UP) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Uang Persediaan (UP) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahj^
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
12. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 31A Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara; ,,,.., A1 »
3. 11 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN
Pasal I
Memberikan Uang Persediaan (UP) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;
Pasal 2
Jumlah Uang Persediaan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah pembayaran dengan UP/GU pada SKPD;
Pasal 3
Uang Persediaan (UP) hanya diberikan satu kali dalam setahun di awal Tahun Anggaran;
Pasal 4
Yang dapat diberikan Uang Persediaan (UP) adalah belanja Langsung SKPD yang bukan merupakan Belanja Tidak Langsung (Gaji) dan Pembayaran tidak dilaksanakan dengan cara LS;
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara &lt;V

Penetapan: Ditetapkan di : Airmadidi Pada tanggal : &gt; Januari 2014 /UIj&gt;

Penandatangan: BUPATI MINAHASA UTARA jSL SOMPIE $ SINGAL

Penetapan: Diundangkan di; Airmadidi Pada tanggal : } Januari 2014 Drs. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19541110 197603 1 011 BERlTA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014 NOMOR :8