PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH Nomor 8 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun angaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
- 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4502) ;
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
- 22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5) ;
- 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 27.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 2)
28.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03 ) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
29.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04 ) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
30.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
31.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
- 32.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15) ;
- 33.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 3);
- 34.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13).
- 35.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11);
36.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH. DAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula Rp. 836.595.428.077,berkurang Rp. 47.416.277.365,sehingga menjadi Rp. 789.179.150.712,-, dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 764.279.917.067,-
- b. Berkurang
Rp. (42.741.508.932),-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 721.538.408.135,-
2. Belanja
- a. Semula
Rp. 836.595.428.077,-
- b. Berkurang
Rp. (51.016.277.365),-
Jumlah belanja setelah perubahan
Rp. 785.579.150.712,-
Surplus / (defisit) setelah perubahan
Rp. (64.040.742.577,-)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1). Semula
Rp.
72.315.511.010,-
- 2). Berkurang Jumlah penerimaan Setelah perubahan
Rp (4.674.768.433) ,-
Rp. 67.640.742.577,-
- b. Pengeluaran
- 1). Semula
Rp 0,-
- 2). Bertambah
Rp 3.600.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Rp. 3.600.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
Rp. 64.040.742.577,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-
Pasal 2
. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- 1). Semula
Rp. 96.784.744.067,-
- 2). Berkurang
Rp. (8.307.886.191),-
Jumlah PAD setelah Perubahan
Rp. 88.476.857.876,-
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
- 1). Semula
Rp. 645.928.032.000,-
- 2). Berkurang
Rp. (41.349.182.219),-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 604.578.849.781,-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1). Semula
Rp.
21.567.141.000,-
- 2). Bertambah
Rp.
6.915.559.478,-
Jumlah setelah perubahan
Rp.
28.482.700.478,-
. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a.Pajak Daerah
- (4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- 1). Semula
- 2). Bertambah
- 1). Semula
Rp. 11.168.600.000,-
- 2). Bertambah
Rp. 803.407.692,-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 11.972.007.692,-
Retribusi Daerah
- 1). Semula
Rp. 7.909.914.600,-
- 2). Berkurang
Rp.(1.327.715.105),-
Jumlah setelah perubahan
Rp 6.582.199.495,-
- c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1). Semula
Rp. 11.700.000.000,-
- 2). Berkurang
Rp. (2.167.202.851),-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 9.532.797.149,-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1). Semula
Rp. 66.006.229.467,-
- 2). Berkurang
Rp. (5.616.375.927),-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 60.389.853.540,-
- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak
- 1). Semula
Rp. 14.192.088.000,-
- 2). Berkurang
Rp. (1.762.401.809),-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 12.429.686.191,-
- b. Dana Alokasi Umum
- 1). Semula
Rp. 445.523.347.000,-
- 2). Bertambah
Rp. 0,-
Jumlah DAU setelah perubahan Rp. 445.523.347.000,-
Dana Alokasi Khusus
- 1). Semula
Rp. 181.212.597.000,-
- 2). Berkurang
Rp. (39.586.780.410),-
Jumlah DAK setelah perubahan
Rp. 141.625.816.590,-
- d.Dana Insentif Daerah
- 1). Semula
Rp. 5.000.000.000,-
- 2). Bertambah
Rp. 0,-
Jumlah DID setelah perubahan
Rp. 5.000.000.000,-
Jumlah setelah perubahan
- b. Dana Darurat
2. 1). Semula
Rp. 0,-
Rp. 3.600.000.000,-
Rp. 3.600.000.000,-
Rp. 0
- 2). Bertambah
Rp. 0,-
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,-
- c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
- 1). Semula
- 2). Bertambah
Jumlah setelah perubahan
- d. Dana Penyesuaian
2. 1). Semula
3. 2). Berkurang
Jumlah setelah perubahan
- e. Dana Bantuan dari Provinsi
2. 1). Semula
Rp. 21.567.141.000,-
Rp. 1.345.527.478,-
Rp. 22.912.668.478,-
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp. 0,-
- 2). Bertambah
Rp. 1.970.032.000-
Jumlah dana penyesuaian setelah perubahan Rp. 1.970.032.000,-
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
3. 1). Semula
4. 2). Berkurang
Jumlah setelah perubahan
- b. Belanja Langsung
2. 1). Semula
3. 2). Berkurang
Rp. 392.339.116.367,-
Rp . (10.469.471.452),-
Rp. 381.869.644.915,-
Rp. 444.256.311.710,-
Rp. (40.546.805.913),-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 403.709.505.797,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
4. dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 386.329.905.158,-
- 2) Berkurang
Rp. (20.768.471.502),-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 365.561.433.656,-
- b. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp. 5.000.000.000,-
- 2) Bertambah
Rp 10.649.000.050,-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 15.649.000.050,-
- c. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp. 0,-
- 2) Berkurang
Rp. 0,-
- Jumlah setelah perubahan
Rp. 0,-
- d. Belanja Bagi Hasil
- 1) Semula
Rp. 0,-
- 2) Bertambah Jumlah setelah perubahan
Rp. 0,-
Rp. 0,-
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula
Rp. 559.211.209,-
- 2) Bertambah Jumlah setelah perubahan
Rp. 0,-
Rp.
559.211.209,-
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp. 450.000.000,-
- 2) Berkurang
Rp.(350.000.000),-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 100.000.000,-
- 1) Semula
Rp. 37.038.981.437,-
- 2) Berkurang
Rp. (64.495.128),-
Jumlah setelah perubahan
Rp.36.974.486.309,-
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
Rp. 217.079.397.660,-
- 2) Berkurang
Rp. (20.738.104.069),-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 196.341.293.591,-
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp. 190.137.932.613,-
- 2) Berkurang
Rp. (19.744.206.716),-
Jumlah perubahan
Rp. 170.393.725.897,-
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
6. b.Pencairan Dana Cadangan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
- 1) Semula
Rp. 72.315.511.010,-
- 2) Berkurang
Rp. (4.674.768.433),-
- Jumlah setelah perubahan
Rp. 67.640.742.577,-
- 1) Semula
Rp. 0,-
- 2) Bertambah
Rp. 3.600.000.000,-
- Jumlah setelah perubahan
Rp. 3.600.000.000,-
- 1) Semula
Rp. 72.315.511.010,-
- 2) Berkurang
Rp. (4.674.768.433),-
Jumlah SILPA setelah perubahan
Rp. 67.640.742.577,-
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 0,-
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 0,-
- 2) Bertambah
Jumlah setelah perubahan
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 0,-
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- 1) Semula
Rp. 0,-
- 2) Bertambah
Jumlah setelah perubahan
- f. Penerimaan Piutang Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertamba
Rp. 0,-
Rp.0,-
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan
Rp.0,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah setelah perubahan
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp.0,-
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula
Rp. 0,-
- 2) Bertambah
Rp. 3.600.000.000,-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 3.600.000.000,-
- c. Pembayaran Pokok Utang
- 1) Semula
Rp. 0,-
- 2) Bertamba
Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 0,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Semula
Rp. 0,-
- 2) Bertambah
Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan
Rp. 0,-
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

2. Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organsisasi

SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah

## Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

- (1). Dalam Keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum disediakan anggaranya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagaimana berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3). Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4). Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. Mengunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;dan/atau
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6). Kriterian belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggaranya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. Keperluan mendesak lainya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang kebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7). Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a di formulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8). Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD
- (9). Belanja Kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (10). Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evaluasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (11). Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan APBD, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

## Pasal 8

Apabila ada program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, bantuan keuangan dari Provinsi untuk Kota Payakumbuh yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan memberitahukan kepada DPRD.

## Pasal 9

Apabila program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 8, terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah daerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA ).

## Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Di tetapkan di Payakumbuh Pada tanggal 27 Oktober 2016 WALIKOTA PAYAKUMBUH, dto

## RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 27 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dto

## BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 18 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROPINSI

SUMATERA BARAT : 18/2016