UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang KETENAGAKERJAAN (berlaku 1 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.
- c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan;
- e. bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.
4. Pengusaha adalah:
- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
6. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
7. Hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja ## BAB II LANDASAN, ATAS, DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal;
- b. menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional;
- c. memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- d. meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN SAMA
BAB III - KESEMPATAN DAN PERLAKUAN SAMA
Pasal 5
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan.
BAB III - KESEMPATAN DAN PERLAKUAN SAMA
Pasal 6
Pengusaha wajib memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada pekerja.
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
BAB IV - PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 7
- (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja.
- (2) Perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
BAB IV - PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 8
- (1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan.
- (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. penduduk dan tenaga kerja;
- b. kesempatan kerja;
- c. pelatihan kerja;
- d. produktivitas tenaga kerja;
- e. hubungan industrial;
- f. kondisi lingkungan kerja;
- g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.
- (3) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik dari instansi pemerintah maupun instansi swasta.
BAB IV - PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 9
Tata cara memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 10
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 11
- (1) Perjanjian kerja dibuat secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 12
- (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
- a. kemauan bebas kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- d. pekerjaan yang diperjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak, yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dibatalkan.
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak, yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d batal demi hukum.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 13
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 14
- (1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan:
- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama dan alamat pekerja;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja;
- e. besarnya upah dan cara pembayaran;
- f. tempat pekerjaan;
- g. mulai berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- I. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, pekerja dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 15
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 16
Perjanjian kerja dibuat:
- a. untuk waktu tertentu, bagi hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu;
- b. untuk waktu tidak tertentu, bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 17
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 18
- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan yang disyaratkan batal demi hukum.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 19
Jenis/sifat pekerjaan, jangka waktu berlakunya, syarat perpanjangan, dan syarat pembaharuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 20
- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Selama masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah pekerjaannya di bawah upah minimum yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 21
- (1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
- a. pekerja meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja; dan
- e. keadaan memaksa.
- (2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha dan/atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, dan hibah.
- (3) Dalam hal pengusaha meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja.
- (4) Dalam hal pekerja meninggal dunia, ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan kerja bersama.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 22
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 23
- (1) Dalam hal perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan.
- (2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan:
- a. nama dan alamat pekerja;
- b. tanggal mulai bekerja;
- c. jenis pekerjaan;
- d. besarnya upah.
HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 24
- (1) Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yaitu pekerja, pengusaha, dan Pemerintah.
- (2) Hubungan industrial dilaksanakan dalam wujud Hubungan Industrial Pancasila.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 25
- (1) Hubungan Industrial Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis atas dasar kemitraan yang sejajar dan terpadu diantara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila setiap pekerja diarahkan untuk mempunyai sikap merasa ikut memiliki serta mengembangkan sikap memelihara dan mempertahankan kelangsungan usaha.
- (3) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila, setiap pengusaha mengembangkan sikap memperlakukan pekerja sebagai manusia atas dasar kemitraan yang sejajar sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, dan harga diri, serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 26
Hubungan Industrial Pancasila dilaksanakan melalui sarana:
- a. serikat pekerja;
- b. organisasi pengusaha;
- c. lembaga kerjasama bipartit;
- d. lembaga kerjasama tripartit;
- e. peraturan perusahaan;
- f. kesepakatan kerja bersama;
- g. penyelesaian perselisihan industrial; dan
- h. penyuluhan dan pemasyarakatan Hubungan Industrial Pancasila.
Bagian Kedua
Serikat Pekerja
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 27
- (1) Setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
- (2) Serikat pekerja dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja secara demokratis.
- (3) Serikat pekerja merupakan organisasi yang bersifat mandiri, demokratis, bebas, dan tanggung jawab.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 28
Serikat pekerja pada perusahaan dibentuk secara demokratis melalui musyawarah para pekerja di perusahaan.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 29
- (1) Serikat pekerja di tiap-tiap perusahaan dibentuk
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 30
Pengusaha dilarang menghalang-halangi pekerjanya untuk membentuk dan menjadi pengurus atau anggota serikat pekerja pada perusahaan dan/atau untuk membentuk dan menjadi anggota gabungan serikat pekerja sesuai dengan sektor usaha.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 31
Pekerja yang menduduki jabatan tertentu dan/atau yang tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja dan/atau posisinya mewakili kepentingan pengusaha tidak dapat menjadi pengurus serikat pekerja.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 32
Serikat pekerja berhak:
- a. melakukan perundingan dalam pembuatan kesepakatan kerja bersama; dan
- b. sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 33
- (1) Serikat pekerja pada perusahaan dan gabungan serikat pekerja harus terdaftar pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah menetapkan tata cara pendaftaran serikat pekerja dan gabungan serikat pekerja.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 34
Tanggal 20 Pebruari ditetapkan sebagai Hari Pekerja Indonesia.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 35
Ketentuan mengenai serikat pekerja diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Bagian Ketiga
Organisasi Pengusaha
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 36
- (1) Setiap pengusaha berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha yang khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila.
- (2) Pembentukan organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Lembaga Kerjasama Bipartit
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 37
- (1) Setiap pengusaha yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja atau lebih membentuk lembaga kerjasama bipartit.
- (2) Lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah dalam memecahkan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan pada perusahaan guna kepentingan pengusaha dan pekerja.
- (3) Susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pengusaha dan pekerja yang ditunjuk oleh pekerja untuk mewakili kepentingan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Bagian Kelima
Lembaga Kerjasama Tripartit
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 38
- (1) Lembaga kerjasama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila serta pemecahan masalah ketenagakerjaan.
- (2) Lembaga kerjasama tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. lembaga kerjasama tripartit tingkat nasional; dan
- b. lembaga kerjasama tripartit daerah.
- (3) Susunan keanggotaan lembaga kerjasama tripartit terdiri dari unsur Pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja lembaga kerjasama tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Peraturan Perusahaan
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 39
- (1) Setiap perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Kewajiban memiliki peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki kesepakatan kerja bersama.
- (3) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima.
- (4) Apabila waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan tersebut dapat diberlakukan.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 40
Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 41
- (1) Peraturan perusahaan disusun dengan
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 42
- (1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
- a. hak dan kewajiban pengusaha;
- b. hak dan kewajiban pekerja;
- c. syarat kerja;
- d. tata tertib perusahaan;
- e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
- (2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 43
Peraturan perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 44
- (1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja.
- (2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 45
Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan peraturan perusahaan kepada pekerja perusahaan yang bersangkutan.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 46
- (1) Pengusaha dilarang mengganti kesepakatan kerja bersama dengan peraturan perusahaan, sepanjang di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja.
- (2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja dan kesepakatan kerja bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam kesepakatan kerja bersama.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 47
Ketentuan mengenai penahapan perusahaan yang wajib membuat peraturan perusahaan serta tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Bagian Ketujuh Kesepakatan Kerja Bersama
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 48
- (1) Kesepakatan kerja bersama disusun oleh pengusaha dan serikat pekerja yang telah terdaftar.
- (2) Penyusunan kesepakatan kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 49
Kesepakatan kerja bersama hanya dapat dirundingkan dan disusun oleh serikat pekerja yang didukung oleh sebagian besar pekerja di perusahaan yang bersangkutan.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 50
- (1) Masa berlakunya kesepakatan kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan kesepakatan kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui secara tertulis oleh pengusaha dan serikat pekerja.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 51
- (1) Kesepakatan kerja bersama sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
- a. hak dan kewajiban pengusaha;
- b. hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja;
- c. tata tertib perusahaan;
- d. jangka waktu berlakunya kesepakatan kerja bersama;
- e. tanggal mulai berlakunya kesepakatankerja bersama;
- f. tanda tangan para pihak pembuat kesepakatan kerja bersama.
- (2) Ketentuan dalam kesepakatan kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 52
- (1) Dalam hal salah satu pihak ingin mengadakan perubahan sebagian isi kesepakatan kerja bersama, maka keinginan tersebut harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasannya.
- (2) Perubahan kesepakatan kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 53
Pengusaha dan serikat pekerja dan/atau pekerja berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam kesepakatan kerja bersama.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 54
Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan serta perpanjangan dan perubahan kesepakatan kerja bersama diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Bagian Kedelapan Penyelesaian Perselisihan Industrial Paragraf Kesatu Umum
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 55
- 1) Perselisihan industrial dapat terjadi antara pihak:
- a. pengusaha dan pekerja;
- b. pengusaha atau gabungan pengusaha dan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja.
- 2) Perselisihan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perselisihan:
- a. pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan;
- b. pelaksanaan norma kerja di perusahaan;
- c. hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; dan
- d. kondisi kerja di perusahaan.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 56
Setiap perselisihan industrial diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Setiap pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja bersama-sama melakukan upaya untuk mencapai penyelesaian perselisihan industrial melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 57
Dalam hal upaya yang dilakukan melalui perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak mencapai kesepakatan, pihak yang berselisih dapat menempuh jalan penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalur di luar pengadilan.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 58
Jalur di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dapat ditempuh melalui arbitrasi atau mediasi.
Paragraf Kedua
Arbitrasi
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 59
- (1) Penyelesaian perselisihan industrial oleh arbitrasi hanya dapat dilakukan atas dasar kehendak dan kesepakatan para pihak yang berselisih.
- (2) Kehendak dan kesepakatan para pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian.
- (3) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat keterangan:
- a. nama dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
- b. pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbitrasi untuk diselesaikan dan diambil keputusan;
- c. nama dan alamat arbiter anggota sidang arbitrasi yang ditunjuk;
- d. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrasi;
- e. pernyataan penyerahan sepenuhnya kepada arbiter untuk menentukan proses atau tata cara kerja arbitrasi dalam penyelesaian tugasnya;
- f. tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 60
Penunjukan arbiter anggota sidang arbitrasi dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 61
Surat perjanjian yang diajukan oleh para pihak yang berselisih tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan setelah dimulainya sidang arbitrasi.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 62
Keputusan arbitrasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan keputusan yang bersifat akhir dan tetap.
BAB VI - HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Pasal 63
- (1) Keputusan arbitrasi memuat:
- a. kepala keputusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian yang diajukan oleh para pihak yang berselisih;
- c. ikhtisar dari tuntutan, jawaban, dan
PENJELASAN
Pembukaan
lebih lanjut para pihak yang berselisih;
- d. pertimbangan yang menjadi dasar keputusan; dan
- e. pokok putusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi keterangan tentang tempat keputusan diambil, tanggal, nama, dan ditandatangani oleh arbiter anggota sidang arbitrasi.
##
PENJELASAN
Pasal 64
Pengambilan keputusan oleh sidang arbitrasi dilaksanakan berdasarkan hukum, keadilan, kebiasaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 65
Ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi arbiter, tata cara penunjukan arbiter, dan biaya arbitrasi diatur oleh Menteri. Paragraf Ketiga Mediasi
PENJELASAN
Pasal 66
- (1) Apabila para pihak yang berselisih tidak berkehendak dan bersepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrasi, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi. - (2) Penyelesaian perselisihan industrial melalui mediasi dilakukan