Unknown Unknown Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo, perlu diatur pengembangan Kata Kedua (Second City) di wilayah Kabupaten Situbondo; - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d konsideran ini, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d konsideran ini, perlu menetapkan Pengembangan Kota Kedua (Second City) di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 · Nomor 19, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita
2
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Men.etapkan
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 310;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
IIEIIUTUSKA1' :
PERATURAlf BUPATI TENTAIIG PERGEIIBAIIGAN' KOTA
KEDUA (SECOND CITY) DI KABUPATEJf SITDBOJIDO.
BABI
KETENTUAII U1IUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Wilayah adalah rnang yang mernpakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/ atau aspek fungsional.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fu.ngsi utama lindung dan/ atau budidaya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pem.anfaatan ruang.
4
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang da1am suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam. lingkup Kabupaten terhadap ekonom.i, social, budaya dan/ atau lingkungan.
10. Kota Kedua (Second City) adalah pusat kegiatan lokal yang dipromosikan (PKLp) di Kabupaten Situbondo yang memiliki skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan.
11. Rencana lnduk adalah rencana pengembangan kawasan strategis di daerah kabupaten, yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tinda.k.
12. Rencana Tindak adalah rencana implernentasi pengembangan kawasan strategis di daerah kabupaten yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan 1ima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/ pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indicator keberhasilan.
13. Kawasan adalah wilayah dengan funsi utama lindung atau budidaya;
14. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi Uta.ma untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan pot.ensi sumberdaya alam, sumberd.aya manusia dan sumberdaya buatan.
15. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya a1am dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permuk:iman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonom.i.
5
17. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang tercliri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya a1am tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
18. Kawasan Strategi.s Nasional, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ek.onomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditet.apkan sebagai warisan dunia.
19. Kawasan Strategis Daerah, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaru.h sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan;
BABD
PRIRSIP DAIi TUJUAII PBlfGEIIBAIIGAll KOTA KEDUA (SBCOIID CITY)
Begien Kesatu Prinaip
Pual.2
Prinsip Pengembangan Kota Kedua (Second City) di Kabupaten Situbondo meliputi:
- a. Pengemba.ngan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung pelayanan dasar masyarakat, perkembangan industri, dan pertanian;
- b. Sebagai pusat pelayanan umum selain Kota Situbondo bagi kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya.
Bagiaa Keclua
T1tjaan
Pual3
Tujuan Pengembangan Kota Kedua (Second City) di Kabupaten Situbondo adalah:
- a. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan an tar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relative sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitamya da1am. suatu keterpaduan sistem wilayah pembangunan;
6
- b. Mengoptimalkan pengeloJaan potensi sumberdaya spesiflk daerah kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang beJWawasan kelestarian lingkungan; dan
- c. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan Jreserasian pertumbuhan antar wilayah.
BABM
PEIIILIIL\ll, PEIIETAPAII DAIi PEIIOBNBAJJGAJI KOTA KEDUA (SBCOND Cffrl
Pual4
Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi wilayah di sekitamya sebagai penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dalaJn lingkup Kabupaten Situbondo dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tum.huh daerah.
Pual5
Pengembangan Kota Kedua (Second City) di Kabupaten Situbondo ditetapkan berdasarkan:
- a. Faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- b. Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, maupun harus memi]iki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang jelas;
- d. Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi barbagai kegiatan ekonomi;
- e. Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya a1am dan/ atau teknologi tinggi. di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten;
- f. Untuk: mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
Pasal 6
Pembagian dan penetapan Pengembangan Kota Kedua (Second City) di Kabupaten Situbondo adalah Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Besuki
BABIV
ARAIIAJf PEIIGEMBAKGAR
Bagian Kesatu JangkallaJI Pela'J'1UUl,D Wila:,ah
Allembagu
Pual7
Jangkauan pelayanan wilayah Asembagus, meliputi Kecarnatan Arjasa, Kecamatan Jangkar, Kecamatan Asembagus, dan Kecamatan Banyuputih.
BagianKedua
Araha.n PengeD1banpu Kecamatan Aaembagua
PaaaJ.8
- ( 1) Pengembangan kegiat.an pelayanan umum yang meliputi:
- a. Pusat pemerintahan kecamatan;
- b. Sarana dan prasarana pendukung perkotaan;
- c. Peningkatan fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat di sektor Pendidikan clan Kesehatan;
- d. Sebagai pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya.
- (2) Pengembangan Kegiatan Pertanian dan Perkebunan.
- (3) Pengembangan Kehutanan.
- (4) Pengembangan kegiatan budidaya rumput laut.
- (5) Pengembangan kegiatan industri pembuatan kapal kayu.
- (6) Pengembangan pusat perikanan tangkap.
Baglan Ketip Janglrawm Pelayanan Wilayah Beauld
Pual9
Jangkauan pelayanan wilayah Besuki meliputi, Kecamatan Banyuglugur, Keca.matan Jatibanteng, Kecamatan Besuki, Kecamatan Sumbennalang, Kecamatan Suboh, Kecaroatan Mlandingan, dan Kecarnatan Bungatan
Baglan Keempat Arahan Pengembanpn Kecamatan Besuld
Pasa.110
- ( 1) Pengembangan kegiatan pelayanan umum yang meliputi:
- a. Pusat pemerintahan Kecamatan;
- b. Sarana dan prasarana pendukung perkotaan;
8
- c. Peningkatan fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
- d. Seba.gai pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi basil-basil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya;
- (3) Pengembangan kcgiatan pariwisata alam pantai dan sarana / prasarana penunjangnya.
- (4) Pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perikanan.
5. (5} Pengembangan perikanan 1aut.
- (6) Pengembangan kehutanan.
- (7) Pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan (tembakau, kopi dan tanaman boltikultura).
Paul 11
Pengemba.ngan Kota Kedua (Second City) di Kabupaten Situbondo sebagai bahan perencanaan satuan kerja terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BABIV KBTEIITUAII n:,-... u-T ... o-p
Pual 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bu pa.ti uu denga.n penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Situbondo. ~