Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYERAHAN PASAR DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITUBAN
PROVINS! JAWA TIMUR PERATURANBUPATITUBAN NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYERAHAN PASAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
a.
- bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan perlu meningkatkan pendapatan asli desa melalui optimalisasi kekayaan desa yang berupa pasar desa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, maka perlu menyusun Pedoman Pengelolaan dan Penyerahan Pasar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyerahan Pasar Desa;
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan, keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
12. Peraturan Menteri DAG/Per/ 12/2008 Perdagangan Nomor tentang Pedoman Penataan 53/M› Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tardisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan;
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYERAHAN PASAR DESA.
Pasal 1
Dalam Peratu.ran Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
- ( 1) Pasar Desa dapat dibentuk di setiap Desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas
- a. Pasar Desa;
- b. Pasar Antar Desa;
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlangsung sesuai kesepakatan antar Desa.
- (5) Lokasi pendirian Pasar Desa baru wajib mengacu pada RTRW Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.
- (6) Pendirian Pasar Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional/Pasar Desa, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta U saha Kecil, termasuk Koperasi yang ada di wilayah bersangkutan.
- b. menyediakan areal parkir sesuai kebutuhan pasar desa; dan
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Desa yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
Pasal 3
- ( 1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan masukan baik tertulis maupun lisan.
- (3) Mekanisme pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pasar Desa yang telah ada dan pembentukannya tidak/belum ditetapkan dengan Peraturan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pengembangan dan peningkatan pasar desa. kelembagaan
- (4) Pasar Desa yang telah ada dan pembentukannya tidak/belum ditetapkan dengan Peraturan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pengembangan dan peningkatan kelembagaan pasar desa.
Pasal 4
- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
- a. memasarkan hasil produksi Pedesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat Pedesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil;
- g. memprioritaskan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa.
PEMBANGUNAN DANPENGEMBANGAN
BAB III - PEMBANGUNAN DANPENGEMBANGAN
Pasal 5
Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dibiayai dari
- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. APB Desa:
- c. pinjaman Desa;
- d. bantuan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/ Kota;
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB III - PEMBANGUNAN DANPENGEMBANGAN
Pasal 6
- (1) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkaan atas prinsip-prinsip:
- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset Desa;
- d. menciptakan rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai› nilai masyarakat setempat,
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dapat berbentuk :
- a. pembangunan baru yaitu pembangunan Pasar yang semula belum ada bangunan fisiknya, namun sudah ada kegiatan pemasaran produk masyarakat;
- b. rehabilitasi yaitu membangun atau memperbaiki kembali Pasar yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan;
- c. pemugaran atau renovasi yaitu melakukan perbaikan terhadap bangunan Pasar yang sudah ada;
- d. perluasan yaitu menambah atau memperluas bangunan pasar yang sudah ada sesuai rencana dan kebutuhan;
- e. pengembangan Pasar Desa tidak boleh mengurangi eksistensi pasar sebagai kekayaan/ aset Pemerintah Desa.
PENGELOLAAN
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 7
- ( 1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.
- (4) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi.
- (5) Pembukuan keuangan Pasar Desa dicatat dalam buku keuangan Pasar Desa.
- (6) Hasil pendapatan Pasar Desa setelah dikurangi biaya operasional disetor ke Kas Desa.
- (7) Pengelola Pasar Desa mendapatkan upah/ gaji sesuai dengan kemampuan Pasar Desa yang bersangkutan.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 8
Pengelola Pasar Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, keamanan dan ketertiban, kebersihan, administrasi, pungutan dan pelaporan.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 9
- ( 1) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai wewenang :
- a. mengembangkan Pasar Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes);
- b. melaksanakan pungutan dan mengelola hasil pendapatan dari Pasar Desa sebagai salah satu Unit usaha Desa yang dipisahkan pengelolaannya dengan Pemerintahan Desa;
- c. bersama dengan Pemerintah Desa melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil produksi masyarakat dan produk unggulan Desa.
- (2) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai kewajiban :
- a. melaksakan tugas pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pasar Desa secara berkala;
- c. menyetorkan hasil pengelolaan Pasar Desa ke Kas desa.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 10
- ( 1) Susunan Organisasi Pengelola Pasar Desa atau Pasar an tar Desa terdiri atas:
- a. Kepala Pasar;
- b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban;
- c. Kepala Urusan administrasi dan Keuangan
- (2) Susunan Organisasi pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Pasar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
~ti,
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Pasar antar Desa Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Kepala Desa.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 11
- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lain.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pungutan Pasar Desa;
- b. pungutan parkir kendaraan dalam lokasi Pasar Desa;
- c. pungutan kebersihan Pasar Desa;
- d. pungutan penggunaan tempat mandi, cuci dan kakus di pasar desa.
- (3) Jenis dan besamya tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (4) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los dan tenda.
- (5) Bukti pembayaran pungutan Pasar Desa berbentuk Karcis yang didalamnya mencantumkan nama Pemerintah Desa, nomor, tanggal dan besamya tarif.
- (6) Bukti pembayaran sewa toko, kios, los dan tenda pada Pasar Desa dapat berbentuk Surat Tanda Bukti Pembayaran.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 12
- (1) Penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa dicatat dalam buku keuangan pengelola Pasar Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) setelah dikurangi biaya operasional Pasar Desa disetor ke Kas Desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.
KERJASAMA
BAB VI - KERJASAMA
Pasal 13
- ( 1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa.
BAB VI - KERJASAMA
Pasal 14
- ( 1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan pasar desa meliputi penyerahan kepemilikan, penguasaan aset dan pengelolaan pasar desa serta aset lainnya terkait dengan pasar desa termasuk tanah dan bangunan lainnya kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penyerahan pasar desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa.
- (4) Pasar Desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepad~=~~~ Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dapat ~ebagai Badan Usaha Milik Desa.
1
..
..
- (5) Tata cara penyerahan pasar desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ?
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
- ( 1) Pembinaan terhadap Pasar Desa dilakukan oleh SKPD terkait dan Camat.
- (2) Pembinaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. melakukan langkah-langkah upaya pengembangan Pasar Desa;
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- c. melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Desa;
- d. melakukan fasilitasi Pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
- a. melakukan fasilitasi pembentukan Pasar antar Desa;
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan Pasar Desa.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar Eletiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ., Kabupaten Tuban.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tuban

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 18 Ja.nua:t":i 2e16 SEKRETARIS DAERAH, BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERIE NOMOR E&gt;