PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Sadan Usaha Milik Daerah; 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi NTT ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148); 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia~ 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan T anggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang -Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 13. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 T ahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah; 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal PT. Bank NTI; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 1 Seri A); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 35 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah lta Esa (Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 035 seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 039); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Oaerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075); 25. Peraturan Daer ah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 T ahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004 T ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 10 TAHUN 2011
TENT ANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA SADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah serta Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan berbagai upaya penyertaan modal daerah kepada Sadan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Sadan Usaha Milik Daerah;
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi NTT ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia~
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan T anggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang -Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
13. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 T ahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal PT. Bank NTI;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 35 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah lta Esa (Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 035 seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 039);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Oaerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
25. Peraturan Daer ah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 T ahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004 T ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO
MEMUTUSKAN:
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyan disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Kabupaten Rote Ndao;
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa Uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah, dan/ atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu;
8. Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah;
9. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha dan I atau perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, usaha koperasi, swasta nasional dan I atau swasta asing yang tunduk pada hukum indonesia;
10. Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 yang beberapa kali menga\ami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Oaerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999;
11. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
12. Perusahaan Daerah lta Esa yang selanjutnya disebut PD lta Esa adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 35 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah lta Esa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- Penyertaan Modal Oaerah pada SUMO dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. ( 1)
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan oerekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan
\_y
~
4R,
BAB Ill - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan
BAB Ill - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa uang dan I atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang;
BAB Ill - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa uang dan I atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang;
- (2) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham;
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB Ill - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal daerah, terlebih dahulu dilakukan kajian atas :
- a. Kemampuan keuangan daerah, BUMD;
- b. Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- c. Kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
- d. Kelayakan penyertaan modal dengan ## BAB VI TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB Ill - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 8
- (1) Penyertaan modal daerah datam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim terhadap proposal yang disampaikan oleh pihak ketiga;
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan I atau peningkatan pendapatan daerah;
- (3) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada pihak ketiga;
4. ( 4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saharn pada pihak ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB Ill - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 9
- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha
BAB Ill - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 10
- ( 1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah berbentuk barang sebagai modal dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 perlu dilaksanakan penelitian dan I atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain;
- (3) Untuk penelitian dan I atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Bupati membentuk tim yang terdiri dari unsur-unsur:
- b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Bagian Administrasi Perekonomian;
- d. Kantor Pertanahan.
- ( 4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan perencanaan ~ dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal pada BUMD dalam ~
BABVI HASIL USAHA
BAB Ill - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 11
- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah setelah diaudit oleh Akuntan Publik dan/ atau Akuntan Negara disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui kas daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Laba hak pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian \aba sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan peraturan Bupati.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima penyertaan modal daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
- (1) BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
BAB VIII - PEMERIKSAAN
Pasal 14
- (1) Bupati melalui lnspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/ atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban BUMD;
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), disampaikan kepada Bupati melalui lnspektorat.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Semua penyertaan modal daerah pada BUMD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. ~

Penetapan: Diundangkan di Ba'a pada t~ngg\_al, 26 Nopember 2011 / (\- ~~;~fAt~~H KABUPATEN ROTE NDAO.f' r . - 1~~µ~~~Q~~~j~~:i~'/b~E~R~U~--- \ c- ·- ±:.;\_;.;,, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2011 NOMOR 010
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR iO TAHUN 2011
## TENT ANG
## PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
## I. UMUM :
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 157
Undang-undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa surnber-surnber Pendapatan Daerah terdiri