PERATURAN DAERAH KOTA PERUBAHAN KEDUA  TOMOHON Nomor 2 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
DAERAH KOTA TOMOHON PERATURAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENT ANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKO TA TOMOHON ,
- a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan beban tugas yang semakin dinamis dan dalam rangka meman tapkan serta meningkatkan penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintahan di bidang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, disamping pertimbangan efektifitas dan optimalisasi peran Bidang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bagi upaya untuk meningkatkan keunggulan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pelayanan secara optimal sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Kota Tomohon, kemudian menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);17
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. ' 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blin Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor ' 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaiat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kata Tomohon (Berita Daerah Kata Tomohon Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 3 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2009 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON Dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
NOMOR 3 TAHUN 2008 SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA TO MO HON
Pasal 7
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari;
1. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi
:
- a) Sub Dagian Pemerintahan dan Kerjasama;
- b) Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana; I
- c) Sub Bagian Kependudukan dan Agraria.
4. '.2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
- a) Sub Bagian Pendidikan, Sosial dan Agama;
- b) Sub Bagian Kesehatan dan Tenaga Kerja;
- c) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
3. Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokol,membawahi:
- a) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga;
- b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
- c) Sub Bagian Protokol.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan , terdiri dari
:
1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi
:
- a) Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b) Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah;
- c) Sub Bagian Pengendalian Usaha Perekonomian Daerah.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
- a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Statistik;
- b) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Tata Kota;
- c) Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata.
3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi
:
- a) Sub Bagian Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
- b) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
- c) Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
4. Bagian Administrasi Data Elektronik, membawahi:
- a) Sub Bagian Aplikasi dan Jaringan;
- b) Sub Bagian Pengolahan dan Verifikasi Data;
- c) Sub Bagian E-Government.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Organisasi, membawahi
:
- a) Sub Bagian Kelembagaan;
- b) Sub Bagian Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Akuntabilitas;
- c) Sub Bagian Aparatur, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
2. Bagian Administrasi Umum, membawahi
:
- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam.
3. Bagian Administrasi Hukum, membawahi
:
- a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) Sub Bagian Jaringan dan Dokumentasi Hukum.~
4. Bagian Administrasi Perlengkapan, membawahi:
- a) Sub Bagian Inventarisasi dan Penyimpanan;
- b) Sub Bagian Pengelolaan Gedung dan Rumah Dinas;
- c) Sub Bagian pemeliharaan dan Pengamanan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi yang dimaksud ayat ( 1) diu bah dan rrienjadi sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini. I

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Tomohon;,17


Ditetapkan di Tomohon pada Tanggal 7 M .. ret 2012

Pit. WALIKOTA TOMOHON WAKIL

JIMMY EIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon padatanggal 9 Maret 2012

SEKRETARIS

DAERAH


Drs. ARNOLD POLI , SH, MAP. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2m12 NOMOR 2

1

{

1

{

z

0

0

=

0

::s f,,,


1

1

I

...

,..