PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 5 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sintang, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 050/38/Bappeda/2016, 12/TNP2K/11/2016 dan 36932/B/KS/2016 tentang Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka optimalisasi dan kepastian hukum Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja Dan Akuntabilitas Guru Kabupaten Sintang Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Sintang;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 20162021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 8).
11. Peraturan ...
MEMUTUSKAN :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
4. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TNP2K, adalah lembaga yang dibentuk ## BAB II TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan Peraturan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)
RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN
BAB III - RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN
Pasal 3
Ruang Lingkup Pelaksanaan Program Rintisan meliputi :
- a. Pelaksanaan kajian pelayanan pendidikan sekolah dasar.
- b. Komponen Pemberdayaan masyarakat yang membagi Sekolah Peserta menjadi sekolah Kelompok Kontrol dan sekolah Kelompok Pendekatan dengan 3 (tiga) macam Kelompok Pendekatan :
1. Kelompok Pendekatan 1, dimana masyarakat akan dilibatkan dalam upaya peningkatan layanan pendidikan di Sekolah Peserta, selanjutnya disebut Komponen Pemberdayaan Masyarakat;
2. Kelompok Pendekatan 2, dimana dilakukan Komponen Pemberdayaan Masyarakat, dan Tunjangan yang dibayarkan ## BAB IV
PELAKSANAAN DAN MEKANISME PROGRAM RINTISAN
Bagian Kesatu
Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program Rintisan
BAB III - RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN
Pasal 4
- (1) Program Rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada 66 (enam puluh enam) sekolah dasar, yang berada di Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu.
- (2) Sekolah dasar yang dipilih sebagai Sekolah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang guru yang menerima Tunjangan Khusus di tahun 2017.
- (3) Sekolah Peserta dibagi secara acak ke dalam Kelompok Kontrol dan 3 (tiga) Kelompok Pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (4) Mekanisme penetapan Sekolah Peserta dilakukan secara acak dan tertutup ke dalam Kelompok Kontrol dan 3 (tiga) Kelompok Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memperhitungkan jumlah guru yang memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), jumlah murid, dan nilai ujian nasional tahun 2015/2016 di tiap sekolah.
- (5) Hasil penentuan Sekolah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Mutasi masuk maupun mutasi keluar terhadap guru dan kepala sekolah di Sekolah Peserta tidak dapat dilakukan selama Program Rintisan ini masih berjalan dengan berpedoman sesuai peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua Kajian Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar
BAB III - RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN
Pasal 5
- (1) Kajian pelayanan pendidikan sekolah dasar dilakukan dengan pelaksanaan survei sekolah dan masyarakat, dan penilaian kemampuan dasar murid pada semua Sekolah Peserta.
- (2) Survei sekolah dan masyarakat dilakukan di awal dan akhir program.
- (3) Penilaian kemampuan dasar murid dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir program.
Bagian Ketiga
Komponen Pemberdayaan Masyarakat
BAB III - RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN
Pasal 6
- (1) Komponen Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dilaksanakan pada Sekolah Peserta Kelompok Pendekatan 1, Kelompok Pendekatan 2 dan Kelompok Pendekatan 3 dengan cara, sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pembuatan kesepakatan layanan antara Penyelenggara Layanan dengan Masyarakat Pengguna Layanan pada Sekolah Peserta;
- b. memfasilitasi pembuatan Formulir Layanan Guru, yang akan digunakan oleh Kelompok Pengguna Layanan untuk memberikan penilaian bulanan terhadap keberadaan dan kualitas layanan masingmasing guru dan kepala sekolah pada Sekolah Peserta;
- c. membentuk Kelompok Pengguna Layanan yang mewakili Masyarakat Pengguna Layanan, untuk memberikan dukungan dan penilaian bagi pelaksanaan layanan pendidikan pada Sekolah Peserta;
- d. memfasilitasi pertemuan bulanan Kelompok Pengguna Layanan dengan orang tua untuk melakukan penilaian layanan menggunakan Formulir Layanan Guru dan mendiskusikan hasil penilaian dengan Penyelenggara Layanan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Pengguna Layanan, pembuatan kesepakatan layanan, pembuatan Formulir Layanan Guru, mekanisme pertemuan bulanan, dan tata cara penilaian dan pengumuman maupun pengiriman hasil penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Keempat
Komponen Pembayaran
BAB III - RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN
Pasal 7
- (1) Komponen Pembayaran
BAB III - RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN
Pasal 8
- (1) Komponen Pembayaran
BAB III - RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN
Pasal 9
- (1) Mengirimkan hasil penilaian Formulir Layanan Guru dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 ke Dinas bagi sekolah yang berada di kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu dan di kirimkan ke Kepala Cabang Dinas Sepauk bagi sekolah yang berada di Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak dan Kepala Cabang Dinas Sintang, bagi sekolah yang berada di Kecamatan Ketungau Hilir
- (2) Pengiriman hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Kepala Sekolah bersamaan dengan pengiriman laporan bulanan dan DAPODIK pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya
Bagian Ketujuh Kader Desa
BAB III - RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN
Pasal 10
- (1) Desa memilih dan menetapkan Kader Desa yang melaksanakan Komponen Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Proses pemilihan Kader Desa adalah sebagai berikut :
- a. Pemerintah desa mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya kebutuhan Kader Desa.
- b. Calon Kader Desa yang berminat, mengisi surat lamaran dan menyerahkan isian formulir tersebut kepada Kepala Desa.
- c. Pemerintah Desa bersama dengan fasilitator masyarakat melakukan seleksi dan menyetujui pelamar sebagai Kader Desa.
- (3) Kader desa ditetapkan melalui keputusan kepala desa.
- (4) Jumlah kader desa adalah sebanyak 1 orang di masing-masing sekolah.
- (5) Tugas kader desa adalah mendampingi proses fasilitasi pertemuanpertemuan di tingkat desa.
Bagian Kedelapan Kelompok Pengguna Layanan
BAB III - RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN
Pasal 11
- (1) Kelompok Pengguna Layanan sifatnya sukarela dan dipilih dari perwakilan orang tua dan masyarakat dengan cara musyawarah mufakat
- (2) Kelompok Pengguna Layanan ditetapkan melalui keputusan kepala desa
- (3) Jumlah anggota Kelompok Pengguna Layanan berjumlah minimal 9 (sembilan) orang
PERHITUNGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
Bagian Kesatu Pembayaran Tunjangan Khusus untuk Kelompok Pendekatan 1
BAB V - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 12
- (1) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan untuk Kelompok Pendekatan 1 dihitung setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan
Bagian Kedua
Pembayaran Tunjangan Khusus Kelompok Pendekatan 2
BAB V - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 13
- (1) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan untuk Kelompok Pendekatan 2 dihitung setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB V - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 14
- (1) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan untuk Kelompok Pendekatan 3 dihitung setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB V - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis melalui Peraturan Bupati dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Sisa Tunjangan Khusus yang Tidak Dibayarkan
BAB V - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 16
- (1) Sisa Tunjangan Khusus yang tidak dibayarkan karena kehadiran atau kualitas layanan Guru Peserta tidak memenuhi standar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 di Sekolah Peserta Kelompok Perlakuan 2 dan 3 akan dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Besaran sisa Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi dan/atau penghargaan kepada Sekolah Peserta dan/atau guru-guru di Sekolah Peserta, serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Sekolah Peserta.
- (3) Sanksi dan mekanisme pemberian sanksi dan/atau penghargaan kepada Sekolah Peserta dan/atau guru-guru di Sekolah Peserta Guru Peserta ## BAB VI
PERHITUNGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
BAB V - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 17
- (1) Besaran Tunjangan Profesi yang dibayarkan dihitung setiap bulan untuk kelompok pendekatan 1, kelompok pendekatan 2, dan kelompok pendekatan 3.
- (2) Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Teknis tata cara perhitungan besaran Tunjangan Profesi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan mekanisme pembayaran dan pertanggungjawabannya akan diterbitkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
TIM KOORDINASI DAERAH
BAB VII - TIM KOORDINASI DAERAH
Pasal 18
- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Dalam melaksanakan Program Rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Daerah mendapat dukungan teknis dari TNP2K.
PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 19
- (1) Anggaran untuk pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan alokasi anggaran Tunjangan Khusus guru pegawai negeri sipil daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2017.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anggaran Tunjangan Khusus guru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017 yang dialokasikan untuk Kabupaten Sintang melalui dana transfer daerah
- (3) Anggaran untuk pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan alokasi anggaran Tunjangan Khusus guru bukan pegawai negeri sipil daerah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk Tunjangan Khusus guru bukan pegawai negeri sipil daerah yang bekerja pada Sekolah Peserta di Kabupaten Sintang.
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 20
Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang tahun berkenaan
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 21
Pembiayaan operasional pelaksanaan kegiatan kelompok pengguna layanan (KPL) dan kader desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN
Pasal 22
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan keseluruhan ruang lingkup Program Rintisan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 2017

Penandatangan: BUPATI SINTANG, JAROT WINARNO

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 1 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR