PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 19 Tahun 2007 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI (berlaku 2 Oktober 2007)
Pembukaan
Menimbang a bahwa berdasarkan 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubalan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten; pasal pada
- b bahwa untuk pemungutan Retribusi Sebagaimana dimaksud huruf a diatas, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi. pada perlu
Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 8 Talun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684 ) ;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7 . Undang
- Penbentukan Peraturan Perurdarg-undargan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8 Undang-Undang Nonor 8 Tahun 2005 , tentang Penetapan Peraturan Penerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentarg Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalamn Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAHKABUPATEN MELAWI
Pasal ]
- Kabupaten Melawi;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- Bupati adalah Bupati Melawi;
- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi- Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Badan adalah sualu benluk badan usaha yang meliputi perseroan terba perseroan komanditer , perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan Organisasi yang sejenis, dana Pensiun, benluk usaha serla bentuk badan usaha lainnya; tas, tetap
- Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Melawi yang selanjutnya disingkat RSUD;
- 7 Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Melawi adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan olel Tenaga Medis, Tenaga Paramedis , dan Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan; perawatan, pemulihan kesehatan, can rehabitasi dari sakit dan akibat-akibatnya;
- 8 Daerah seba imbalan atas Umum Daerah Kabupaten Melawi; 'gai
- 9 Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau unluk menanggulangi resiko kematian atau cacat;
10. Akut atau Cyto adalah suatu keadaan pasien yang membutuhkan perawatan atau tindakan medik sesegera mungkin guna mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat fisik sementara atau permanen.
11. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik (dokter);
- 12 Tinclakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum alau pembiusan local atau tanpa pembiusan;
- diagnosis dan terapi;
14. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pclayanan medik;
- Pemerintah Dacrah unluk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati olel orang pribadi atau badan;
- dringkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan kekurangan etas jumlah yang telah ditetapkan;
- MSurar Ketetapan Retribusi Daerah SXRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran atas retribusi terutang karena kredit retribusi lebil besar dari retribusi terutang;
- Entuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau
- 2Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati; Yang
- 2 Jasa Pelayanan adalah jasa/ dan non medis atas pelayanan yang diberikan kepada dalam rangka observasi, konsultasi, visite; rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit. pasien
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dacrah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
25. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olel Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat orang yang terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan; dipungut Retribusi untuk pelayanan kesehatan di RSUDsetiap
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Objek Retribusi pelayanan Keselatan di RSUD, meliputi :
- b. Rawat dan rawat khusus; Inap
2. Rawat jalan dan Rawat Darurat;
3. Tindakan Medik dan terapi non operatif;
4. Tindakan Medik gigi dan mulut;
- d. Tindakan Medik dan tcrapi operatif;
- Radiolog;
- Rehabilitasi M edik;
- Pelayanan Farmasi;
- Femulasaran Jenazah;
- Mobil Ambulan dan mobil jenazal;
- Pket rawat inap; pasien
- Pelayanan Jasa Loundry;
- Surat Keterangan Medik;
- Administrasi Rawat Inap
Pasa] 4
Subjek rctribusi adalah Orang atau pribadi, yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. sctiap
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
Wajib retribusi adalah orang atau badan hukum atau penjamin yang melakukan Pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. pribadi
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi pelayanan keselatan di Rumah Sakit termasuk golongan retribusi jasa umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan keschatan di Rumah Sakit didasarkan pada
- b. jenis alat yang digunakan;
- a. jenis pelayanan yang diperoleh;
- C. tingkat kesulitan;
- d. kelas perawatan.
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif rctribusi, didasarkan pertimbangan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan keadilan yang dijabarkan dalam komponen retribusi. aspek
- (2) Komponen retribusi terdiri dari
- b. jasa pelayanan dan atau;
- a. jasa sarana;
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
- digolongkan ## BAB VII
CARA PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
Besarnya retribusi yang terhitung dihitungkan dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dinaksud dalam 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal
Semua Melawi dimaksud Pasal 9 ayat (2), disetor ke kas daerah. Pada
PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN
Jasa pelayanan yang telah disetor ke kas daerah scbagaimana dimaksud 11 dikembalikan Rumah Sakit Umum Daerah Melawi yang besarnya sesuai dengan Jasa Pelayanan yang dimaksud 9 Ayat (2). Pasal Pada pasal pada
Tindakan medis dan atau perawatan yang bersifat akut untuk alokasi pcngcmbalian Jasa Pelayanan sebesar 30 di kembalikan seluruhnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Melawi.
| | | RP 2,448 | RP 9,791 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 40,odo |
| | Rp 34 239 | | RP 27,391 |
| | Rp 34 239 | Rp 6.848 | Rp 27,391 |
| TINDAKAN MEDIK DIRUANGAN | TINDAKAN MEDIK DIRUANGAN | TINDAKAN MEDIK DIRUANGAN | TINDAKAN MEDIK DIRUANGAN |
| Parus Normal | Ep | Rp | RP |
| 2 Partus Abnormal | R | | |
| Curetase | 700,OOO | Rp140.000 | |
| Tubektomy | Rp | Rp | 560,Doo |
| Anuscopy | 40,00o | RP 6,000 | Rp |
| 6 Punksi Acites | | Rp 50 DDD | |
| Punksi Pleurea | | Rp | RP |
| PEMERIKSAAN PENUNJANG ELEKTROMEDIK | PEMERIKSAAN PENUNJANG ELEKTROMEDIK | PEMERIKSAAN PENUNJANG ELEKTROMEDIK | PEMERIKSAAN PENUNJANG ELEKTROMEDIK |
| EcG | RP | Rp 6 OOD | RP |
| 2 EEG | Rp | Rp | Rp |
| 3 USG | | Rp | 48,DOO |
| USG Doppler | | RP | RP |
| 5 Foto Thorax | Re | | 28,800 |
| Foto Abdomen | RP | Rp: 7,200 | RP 28,800 |
| | | | Rp |
| 8 Foto Abdomen 3 Resisi | | RP 20,0oo | |
| Foto Rontgen Posisi Lain | RP. | 7,200 | RP |
CARA PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
Besarnya retribusi yang terhitung dihitungkan dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dinaksud dalam 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam 7 pasal pasal
BAB VIII - PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN
Pasal 12
Jasa pelayanan yang telah disetor ke kas daerah scbagaimana dimaksud 11 dikembalikan Rumah Sakit Umum Daerah Melawi yang besarnya sesuai dengan Jasa Pelayanan yang dimaksud 9 Ayat (2). Pasal Pada pasal pada
BAB VIII - PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN
Pasal 13
Tindakan medis dan atau perawatan yang bersifat akut untuk alokasi pcngcmbalian Jasa Pelayanan sebesar 30 di kembalikan seluruhnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Melawi.
| | | RP 2,448 | RP 9,791 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 40,odo |
| | Rp 34 239 | | RP 27,391 |
| | Rp 34 239 | Rp 6.848 | Rp 27,391 |
| TINDAKAN MEDIK DIRUANGAN | TINDAKAN MEDIK DIRUANGAN | TINDAKAN MEDIK DIRUANGAN | TINDAKAN MEDIK DIRUANGAN |
| Parus Normal | Ep | Rp | RP |
| 2 Partus Abnormal | R | | |
| Curetase | 700,OOO | Rp140.000 | |
| Tubektomy | Rp | Rp | 560,Doo |
| Anuscopy | 40,00o | RP 6,000 | Rp |
| 6 Punksi Acites | | Rp 50 DDD | |
| Punksi Pleurea | | Rp | RP |
| PEMERIKSAAN PENUNJANG ELEKTROMEDIK | PEMERIKSAAN PENUNJANG ELEKTROMEDIK | PEMERIKSAAN PENUNJANG ELEKTROMEDIK | PEMERIKSAAN PENUNJANG ELEKTROMEDIK |
| EcG | RP | Rp 6 OOD | RP |
| 2 EEG | Rp | Rp | Rp |
| 3 USG | | Rp | 48,DOO |
| USG Doppler | | RP | RP |
| 5 Foto Thorax | Re | | 28,800 |
| Foto Abdomen | RP | Rp: 7,200 | RP 28,800 |
| | | | Rp |
| 8 Foto Abdomen 3 Resisi | | RP 20,0oo | |
| Foto Rontgen Posisi Lain | RP. | 7,200 | RP |
CARA PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
Besarnya retribusi yang terhitung dihitungkan dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dinaksud dalam 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam 7 pasal pasal
Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi dimaksud Pasal 9 ayat (2), disetor ke kas daerah. Pada
PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN
Jasa pelayanan yang telah disetor ke kas dimaksud 11 dikembalikan Rumah Sakit Umum Daerah Melawi yang besarnya sesuai dengan Jasa Pelayanan yang dimaksud pada 9 Ayat (2). pasal Pada pasal
Pelayanan sebesar 30 di kembalikan seluruhnya ke Rumal Sakit Umum Daerah Melawi.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IX - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14
- () Retribusi di pungut di wilayal Kabupaten Melawi.
- Retribusi yang terutang dipungut di tempat Pelayanan Kesehatan:
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 16
Saat retribusi terhutang adalah saat ditetapkan atau diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. pada
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17
- Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD. Pada setiap
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Tata cara Peraturan Bupati.
- (2) Retribusi dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan:
BAB XIV
IATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
- Retribusi terutang ## BAB XV
KEBERATAN
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan terhdap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau dokumen lain yang dipersamakan, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keberatan harus 1 SKRD, SKRDKBI, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan diterbitkan; kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa batas waktu dimaksud, tidak dapat dipenuhi diluar kekuasaannya.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran atau penagihan retribusi.
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22
- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan alas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu, sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampaui, dan Bupati tidak memberikan keputusan; maka keberatan dianggap dikabulkan. pada
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya atau sebagian
KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XVI - KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23
- (1) Atas Kelebihan Pembayaran; Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling Iama 3 (tiga) bulan; sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
4. Apabila Wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi, mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ini, langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi hutang retribusi tersebut; pasal
Pengembalian \_
- ayat (1), dilakvkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB, dan apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Bupati memberikan imbalan bungan bulan keterlambatan pembayaran kelebihan Fetribusi pada tiap
BAB XVI - KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24
- (1) Permohonan pengemabalian kelebihan pembayaran retribusi , diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
2. masa retribusi;
3. 2 nama dan alamat wajib retribusi;
4. besarnya kelebihan pemnbayaran;
- d. alasan dengan singkat dan jelas.
6. Permohoran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaaan oleh pejabat atau bukti pcngiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.
BAB XVI - KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Rctribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran retribusi tersebut, diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4) pembayaran sebagai bukti pembayaran. Pada
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 26
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan; keringanan dan peenghapusan retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan; atau keringanan retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini, dengan ## BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila, diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib rctribusi baik langsung maupun tidak langsung pada
KETENTUAN PIDANA
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 28
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan 6 {enam) bulan banyak 4 (empat) kali retribusi terutang
2. Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. pada
PENYIDIKAN
BAB XX - PENYIDIKAN
Pasal 29
- (1) Pejabat wai Ncgeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daeral. Pega
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
3. b badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daeral;
4. mnencrima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daeral agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lcngkap dan jelas;
5. c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
6. ( mnelakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
8. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
10. g menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud huruf e; Pada pada
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
12. k melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah n1enurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan: Perlu
13. menghentikan penyidikan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pada pasal
BABA XXI
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini, scpanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Bupati. cukup
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Pada setiap orang dapat mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 2 Oktober 2007 pada BUPAT MELAWI, 1 AANSUMIAN KURIK

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh tanggal 3 Oktober 2007 Pada LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 19
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 19 TAHUN 2007
## TENTANG
## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI
## 1, PENJELASAN UMUM.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat, maka Kabupaten Melawi telah diakui keberadaannya.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dacrah telah diatur bahwa Retribusi Pelayanan Keschatan, merupakan Restribusi Daerah, dan sekaligus Merupakan Kewenangan Daerah Kabupaten baru terbentuk, maka perlu pengaturan terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pelayanan Kesehatan dimaksud, oleh karenanya diatur melalui Peraturan Daerah, dengan berdasarkan Feraturan Perundang-undangan yang berlaku. perlu pada
## II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Penjelasan Pasal demi Pasal tidak Perlu karena dianggap sudah jelas. cukup
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 45