PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 16 Tahun 2017 tentang PERATURAN INTERNAL ( HOSPITAL BY LAWS ) RUMAH SAKIT UMUM KARSA HUSADA BATU (berlaku 24 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN INTERNAL ( HOSPITAL BY LAWS ) RUMAH SAKIT UMUM KARSA HUSADA BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal (Hosital By Laws) Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu.
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/ I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/ PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49/MENKES/PER/VII/2013 tentang Komite Keperawatan di Rumah Sakit;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III /2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital by Laws );
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK /X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada BLUD Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL ( HOSPITAL BY LAWS ) RUMAH SAKIT UMUM KARSA HUSADA BATU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu yang merupakan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
7. Direktur adalah Kepala UPT Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu sekaligus Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
9. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur Rumah Sakit Umum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Seksi Pelayanan Medis.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Peraturan Internal ( Hospital Bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi peraturan Internal korporasi, peraturan Internal staf medis dan peraturan Internal staf Keperawatan.
12. Peraturan Internal korporasi ( corporate bylaws ) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi ( corporate governance ) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di Rumah Sakit.
13. Peraturan Internal staf medis ( medicalstaff bylaws ) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga Profesionalisme Staf Medis di Rumah Sakit.
14. Peraturan Internal staf Keperawatan ( Nursing staff bylaws ) adalah aturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Keperawatan di Rumah Sakit.
15. Dewan Pengawas adalah suatu organ yang melakukan pengawasan terhadap operasional Rumah Sakit yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atas usulan Direktur Rumah Sakit.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
17. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
18. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap Kinerja Operasional BLUD yang terdiri dari Direktur, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
19. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis ( clinical governance ) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
20. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
21. Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah wadah non struktural Rumah Sakit yang membantu direktur dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga kesehatan lain serta pengembangan profesi.
22. Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medik/keperawatan/Tenaga Kesehatan Lain yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari staf medis/keperawatan dan tenaga profesi lainnya secara ex officio .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Tata Kelola (Hospital By Law s) Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu terdiri dari Tata Kelola Korporasi, Tata Kelola Staf Medis dan Tata Kelola Keperawatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan Rumah Sakit.
- (2) Tata Kelola (Hospital By Law s) Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan internal, yang didalamnya memuat:
- a. struktur organisasi;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan tugas dan fungsi-fungsi logis;
- d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (4) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan kesehatan dan fungsi penunjang yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapai tujuan organisasi.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitas dan kompetensi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tata Kelola (Hospital By Law s) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, yang secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengelolaan organisasi yang diwujudkan dalam perencanaan, pelaksanaan, laporan/ pertanggung jawaban, monitoring dan evaluasi dalam sistem pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan aset dan pelayanan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat sesuai dengan perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bisnis yang sehat.
TATA KELOLA KORPORASI
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
BAB III
Pasal 4
- (1) Tata Kelola Korporasi Rumah Sakit dimaksudkan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Tata Kelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. tercapainya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola, dan Staf Medis.
memacu
- b. memacu profesionalisme dengan tanggung jawab terhadap mutu layanan Rumah Sakit
- c. memaksimalkan kinerja organisasi guna mewujudkan pelayanan prima yang profesional, beretika, dan berorentasi pada pelanggan dengan prinsip transparansi akutabilitas, dapat dipercaya dan memiliki daya saing yang kuat baik regional maupun nasional.
- d. mendorong pengelolaan Rumah Sakit yang profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian.
Bagian Kedua
Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis
Nilai-Nilai Dasar, Identitas dan Lambang
BAB III
Pasal 5
- (1) Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal dan profesional, Rumah Sakit mempunyai falsafah 'Rumah Sakit yang selalu memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk publik'.
- (2) Untuk mewujudkan falsafah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit mempunyai visi 'Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat'.
- (3) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit mempunyai misi:
- a. mewujudkan pelayanan kesehatan aman, ramah, dan berkualitas;
- b. mewujudkan pelayanan unggulan respirasi paripurna;
- c. mengembangkan manajemen dan sumberdaya berbasis teknologi informasi/ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan wisata ( hospital tourism )
- d. menyelenggarakan penelitian pengembangan, pendidikan dan pelatihan dibidang pelayanan kesehatan
- e. meningkatkan kesejahteraan karyawan berdasarkan profesionalisme dan kepuasan pelanggan.
- (4) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan mengembangkan nilai-nilai dasar sebagai berikut :
kejujuran
- a. kejujuran, yaitu segala proses administrasi dan keuangan dilaksanakan secara tertib dan transparan;
- b. keberanian, yaitu berani dalam mengambil keputusan/tindakan dengan selalu mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. kebersaamaan, yaitu adanya ikatan komitmen seluruh insan Rumah Sakit dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. profesional, yaitu adanya keyakinan terhadap tatanan dalam memberikan pelayanan yang berlandaskan kepada kaidah ilmiah dan profesi serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat; dan
- e. integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai - nilai luhur dan keyakinan.
- (5) Identitas dan Logo Rumah Sakit Karsa Husada Batu sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

## Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit

## Pasal 6

- (1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai UPT Dinas Kesehatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan dengan tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara optimal dengan mengacu pada program kesehatan secara nasional maupun regional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan ketatausahaan;
- c. pengawasan dan pengendalian operasional Rumah Sakit;

d. pelayanan

- d. pelayanan medis Penyakit;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, ilmu pengetahuan dan teknologi dan program;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan Rumah Sakit;
- j. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
- l. pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis;
- m. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat didalam gedung maupun diluar gedung di wilayah kerjannya; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Keempat

## Kedudukan Dinas

## Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai Pembina Rumah Sakit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Pembina berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit;

c. melaporkan

- c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja Rumah Sakit.
- d. menyetujui dan menetapkan Visi dan Misi Rumah Sakit;
- e. memberikan nasihat kepada Pengelola Rumah Sakit dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
- f. melakukan pengawasan terhadap program mutu keselamatan pasien;
- g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan kinerja; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- j. memberi nasehat kepada pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit.
- (3) Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pembina berwenang :
- a. memeriksa buku-buku, surat-surat, dan dokumendokumen;
- b. meminta penjelasan pejabat pengelola;
- c. meminta pejabat pengelola dan/atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat dalam rangka pembinaan;
- d. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas pembinaan; dan
- e. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.

## Bagian Kelima

## Kedudukan Pemerintah Daerah

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

(2) Pemerintah

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan peraturan Interval Rumah Sakit dan Sistem Pelayanan Minimal Rumah Sakit beserta perubahannya;
- b. membentuk dan menetapkan pejabat pengelola Rumah Sakit dan Dewan Pengawas;
- c. memberhentikan pejabat pengelola Rumah Sakit karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
- d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran serta Rencana Strategis Bisnis;
- e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
- f. menyetujui anggaran modal operasional Rumah Sakit.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.

Bagian Keenam Pejabat Pengelola Paragraf 1

Susunan Pejabat Pengelola

## Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri atas:
- a. Direktur;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan; dan
- d. Kepala Seksi Pelayanan Medik.
- (2) Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (3) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2

## Paragraf 2 Direktur

Pasal 10

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan terhadap operasional dan keuangan Rumah Sakit secara umum dan keseluruhan, yang meliputi:
- a. kebenaran kebijakan Rumah Sakit;
- b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit;
- c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
- d. meningkatkan akses, keterjangkuan dan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. memimpin dan membina serta mengurus Rumah Sakit sesuai dengan tujuan Rumah Sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna hasil guna;
- b. mengkoordinasikan dan memelihara serta mengelola kekayaan Rumah Sakit;
- c. mewakili Rumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan;
- d. mengawasi dan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memperhatikan pengelolaan Rumah Sakit dengan berwawasan lingkungan;
- f. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit;
- g. melakukan sosialisasi dan mengumumkan visi dan misi ke publik;
- h. melakukan review berkala terhadap visi dan misi;
- i. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
- k. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- b. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi program Rumah Sakit;
- c. pelayanan kesehatan umum, medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan non medis, asuhan keperawatan, rujukan pasien, specimen dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan;
- e. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengembangan;
- f. pengelolaan akutansi dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan ketatausahaan, pengawasan dan pengendalian operasional Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. memberikan perlindungan kepada dokter dalam menjalankan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- b. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
- c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Rumah Sakit;
- d. menyetujui kebijakan dan prosedur Rumah Sakit;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan penghargaan pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi kepada Gubernur;
- j. mendatangkan tenaga ahli, profesional konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan;
- k. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- l. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- m. mendelegasikan

- m. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- n. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola dibawah koordinasinya.

## Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan Pejabat Struktural yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Keuangan, Ketatausahaan dan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan surat menyurat, urusan keuangan, urusan rumah tangga, kehumasan dan protokol, kearsipan serta perpustakaan.
- b. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi administrasi kepegawaian serta pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi administrasi dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan.
- d. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perlengkapan peralatan kantor dan aset.
- e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan, tata laksana dan tata kelola organisasi, peraturan perundang-undangan serta perizinan operasional serta peralatan penunjang medis dan non medis.;
- f. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan Instalasi Pemeliharaan Sarana serta Loundri/linen, gudang, pengelolaan gas medik, penanggulangan kebakaran, teknik dan pemeliharaan fasilitas serta pengelolaan air bersih, dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 12

## Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh koordinator, yang terdiri dari:

- a. Koordinator Administrasi Manajemen dan Rumah Tangga;
- b. Koordinator Keuangan; dan
- c. Koordinator Kepegawaian

## Pasal 13

Koordinator Administrasi, Manajemen dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan,
- b. protokoler dan kearsipan Rumah Sakit;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan di bidang perlengkapan kantor/peralatan Rumah Sakit dan asset;
- d. melaksanakan pengelolaan dan tata laksana perundangundangan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## Pasal 14

Koordinator Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan sesuai dengan sistem administrasi keuangan yang berlaku;
- b. membuat neraca keuangan;
- c. membuat laporan rutin dan berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## Pasal 15

Koordinator Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan di bidang kepegawaian
- b. melaksanakan tata tertib administrasi pengelolaan pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

## c. melaksanakan

- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## Paragraf 4

Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan

## Pasal 16

- (1) Kepala Seksi UKM dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan Pejabat Struktural yang bertanggung jawab terhadap penyusunan program, promosi kesehatan dan penelitian dan pengembangan
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi UKM dan Litbang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang program kesehatan;
- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tekhnologi informasi/manajemen Rumah Sakit;
- d. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang promosi kesehatan;
- e. pengoorganisasian penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
- f. penyiapan daftar pelaksanaan anggaran; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kesehatan sesuai dengan program prioritas;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah binaan;

c. mengkoordinasikan

- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan serta memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan.
- d. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program;
- e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang yang meliputi Instalasi Pengelolaan dan Pembuangan Limbah dan pengelolaan lingkungan, serta Upaya Kesehatan Masyarakat.
- f. melaksanakan dan mengkoordinasi Survey Kepuasan Masyarakat;
- g. mengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- h. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan program dan pelayanan Rumah Sakit;
- i. menyusun dan menganalisa program kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan SDM.
- j. menyusun dan menganalisa laporan bulanan, tribulan, tahunan serta profil Rumah Sakit;
- k. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program promosi serta pelayanan publik Rumah Sakit; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit.

## Pasal 17

Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 di bantu oleh koordinator, yang terdiri dari:

- a. Koordinator Program Kesehatan, Penelitian dan pengembangan diklat;
- b. Koordinator Penyusunan Program dan Anggaran;
- c. Koordinator Analisis Data dan Pelaporan; dan
- d. Koordinator Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

## Pasal 18

Koordinator Program Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dan program kesehatan;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait dengan kebutuhan sarana/prasarana;

c. menyusun

- c. menyusun rencana dan pengembangan pendidikan dan latihan;
- d. melakukan promosi kesehatan dan penyuluhan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan.

## Pasal 19

Koordinator Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan dan membuat perencanaan anggaran Rumah Sakit;
- b. melaksanakan sistem/siklus perencanaan Rumah Sakit secara optimal; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan.

## Pasal 20

Koordinator Analisa data dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen/data laporan dari seluruh unit kerja;
- b. melakukan analisis data dan evaluasi kinerja Rumah Sakit;
- c. menyusun laporan kinerja Rumah Sakit secara periodik; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan.

## Pasal 21

Koordinator Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun kajian program sistem informasi Rumah Sakit;
- b. melaksanakan program informasi secara online;
- c. memantau, mengawasi dan mengendalikan program aplikasi secara kontinyu; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 22

## Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis.
- (2) Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan medis;
- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan keperawatan;
- c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan penunjang; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 23

Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- b. mengelola kegiatan pelayanan medis yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
- c. mengelola kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan dalam pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kamar operasi serta pelayanan keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
- d. mengelola kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi penunjang medis dan penunjang klinis yang terdiri dari rawat intensif, farmasi, radiologi, laboratorium, sanitasi, bagian pusat pelayanan sterilisasi ( central sterilization services department) , rekam medis, rehabilitasi medis, gizi dan jasa boga, permulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;

e. mengelola

- e. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- f. mengkoordinasi kegiatan peningkatan mutu pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan penunjang; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

## Pasal 24

Seksi Pelayanan Medis dibantu oleh:

- a. Koordinator Pelayanan Medik;
- b. Koordinator Pelayanan Keperawatan; dan
- c. Koordinator Pelayanan Penunjang Medis.

## Pasal 25

Koordinator Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnik, pembinaan, pengoorganisasian, pelaksanaan pelayanan medis, pengendalian dan pelaporan di bidang Pelayanan Medis;
- b. menginventarisasi permasalahan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang pelayanan medis serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
- c. memberikan bimbingan di bidang pelayanan medis;
- d. melaporkan tugasnya secara berkala secara bulanan, tribulan dan/atau tahunan atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Direktur melalui Kepala Seksi Pelayanan Medis; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis.

## Pasal 26

Koordinator Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dan membuat perencanaan di bidang keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan;
- b. melaksanakan pengawasan serta pengendalian mutu asuhan keperawatan;
- c. membina, mengatur, memantau, mengendalikan kegiatan penyediaan pemenuhan sarana dan tenaga keperawatan serta penyelenggaraan pembinaan etik mutu dan asuhan keperawatan;

d. melaporkan

- d. melaporkan tugasnya secara berkala secara bulanan, tribulan dan/atau tahunan atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Direktur melalui Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Pelayanan Medis.

## Pasal 27

Koordinator Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pelayanan medis meliputi laboratorium, farmasi, gizi, rekam medis;
- b. mengkoordinasikan penyediaan logistik serta pemeliharaan dan pendistribusian fasilitas penunjang medis dan non medis;
- c. melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan penunjang medis secara berkala dan melaporkan kepada Direktur melalui Kepala Seksi Pelayanan Medis;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala secara bulanan, tribulan dan/atau tahunan atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Direktur melalui Kepala Seksi Pelayanan Medis; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Pelayanan Medis.

## Paragraf 2

Pengangkatan Pejabat Pengelola

## Pasal 28

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (4) Pejabat Pengelola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 29

## Pasal 29

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 17 dan Pasal 24 merupakan Jabatan Fungsional/Pejabat Teknis non struktural diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

## Paragraf 3 Persyaratan Pejabat pengelola

## Pasal 30

Syarat untuk menjadi Direktur Rumah Sakit adalah :

- a. seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan.
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit ;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit ;
- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit.

## Pasal 31

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah :

- a. seorang Sarjana memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang administrasi umum, keuangan dan/atau akuntansi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. mampu memimpin, mengarahkan, melaksanakan koordinasi lingkup pelayanan umum dan keuangan Rumah Sakit.
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pengelola dan/atau penanggungjawab keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di Rumah Sakit;
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

## Pasal 32

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan adalah :

- a. seorang tenaga medis atau sarjana kesehatan memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang kesehatan utamanya di Rumah Sakit;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk mengembangkan program layanan di Rumah Sakit;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- d. mempunyai jiwa enterpreneurship;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

## Pasal 33

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Medis adalah :

- a. seorang tenaga medis yang memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di Rumah Sakit;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan;
- c. mampu memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan medis;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hokum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- g. bersedia membuat Surat Pernyataan kesanggupannya untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di rumah sakit.

Paragraf 4 Pemberhentian Pejabat Pengelola

## Pasal 34

Pejabat Pengelola dapat diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. memasuki usia pensiun;
- c. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;

e. melanggar

- e. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- f. mengundurkan diri karena alasan yang patut;
- g. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman hukuman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
- h. promosi dan/atau mutasi jabatan.

Bagian Keenam Dewan Pengawas Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 orang yag terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota.
- (3) Dalam hal ketua berhalangan tetap, maka Gubernur mengangkat salah satu anggota Dewan Pengawas untuk menjadi ketua hingga masa jabatan berakhir.
- (4) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

## Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai perwakilan pemilik ( Governing Body ) Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit, dan pembinaan serta pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pembinaaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran mengenai RBA yang diusulkan direktur;

b. mengikuti

- b. mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan pendapata serta saran kepada Gubernur terhadap setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit;
- c. melaporkan kepada Gubernur mengenai kinerja Rumah Sakit;
- d. memberikan pengarahan kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan sran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti pejabat Rumah Sakit;
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- h. melakukan pengawasan terhadap program mutu dan keselamatan pasien; dan
- i. menyetujui rencana tahunan Rumah Sakit.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:
- a. Pejabat Struktural dari Dinas;
- b. Pejabat yang memiliki kompetensi tentang pengelolaan keuangan BLUD dari Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi; dan
- c. Tenaga ahli yang memahami tentang Perumahsakitan.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas harus memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan Rumah Sakit serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan

Paragraf 3

Keanggotaan

Pasal 37

c. mempunyai

- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, SDM dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

## Paragraf 4 Masa Jabatan

Pasal 38

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatannya;
- c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan
- f. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 4 Pembiayaan

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium atau imbalan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas, serta sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit dan peraturan perundaag-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium anggota dibebankan pada Rumah Sakit dan dimuat dalam RBA.

Bagian ketujuh Organisasi Pendukung Paragraf 1 Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

Pasal 40

Guna membantu Direktur dalam bidang pengawasan Internal dan monitoring dibentuk Organisasi pendukung berupa Satuan Pemeriksa Internal.

Pasal 41

## Pasal 41

- (1) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap segala kegiatan di lingkungan Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
- c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pemeriksa Internal mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi pelaksanaan dan operasional Rumah Sakit;
- b. menilai pengendalian pengelolaan/pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit; dan
- c. memberikan saran perbaikan kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (4) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (1) Dalam rangka mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, perlu dibentuk komite-komite yang merupakan perangkat professional dan memiliki otoritas dalam organisasi.
- (2) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Tenaga Kesehatan Lain;
- d. Komite Etik;
- e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- f. Komite Farmasi dan Terapi;
- g. Komite Rekam Medis; dan
- h. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.
- (3) Komite-komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan badan non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.

## Paragraf Kedua

Komite

Pasal 42

Pasal 43

## Pasal 43

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dibentuk guna membantu Rumah Sakit dalam mengawal mutu layanan kesehatan berbasis keselamatan pasien.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya.
- (3) Komite Medik dibentuk dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun, berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.

## Pasal 44

Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. subkomite.

## Pasal 45

- (1) Ketua Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari