Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Rebublik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijelaskan dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.
- b. bahwa sehubungan telah dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka diperlukan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
SALINAN
Memperhatikan
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
7. : Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 43);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ## BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah, murah dan pasti.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan yang diterimanya, Kepala DPMPTSP berkewajiban :
- a. berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati dan tembusan kepada lembaga SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah SKPD yang ditunjuk sebagai penyelenggara PTSP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Lingkup tugas DPMPTSP selaku penyelenggara PTSP adalah meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Bupati, kecuali di tentukan oleh peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dalam mengelola administrasi perizinan dan non perizinan, DPMPTSP mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

## BAB III

## TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

## Pasal 8

- (1) Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

## Pasal 9

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

## BAB IV PEMBINAAN

## Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kewenangan pengurusannya kepada DPMPTSP.
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), secara teknis dibantu oleh satuan kerja terkait melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan penerbitan izin dan non izin berlangsung sesuai dengan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

## BAB V PENGADUAN

## Pasal 11

- (1) Masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan DPMPTSP dapat melakukan pengaduan baik secara langsung melalui petugas loket pengaduan, telepon dan lain-lain maupun secara tidak langsung pengaduan tertulis melalui kotak pengaduan, media cetak dan media elektronik.
- (2) Berdasarkan tingkatnya pengaduan dibagi atas :
- a. pengaduan ringan yaitu pengaduan oleh orang atau badan usaha berkaitan dengan prosedur dan proses perizinan;
- b. pengaduan sedang yaitu pengaduan oleh sesorang atau badan usaha berkaitan dengan penolakan atas perizinan dan non perizinan yang dimohonkan; dan
- c. pengaduan berat yaitu pengaduan oleh orang atau badan usaha berkaitan dengan permasalahan yang muncul atas izin dan non izin yang telah diterbitkan.
- (3) Penanganan dan tindak lanjut pengaduan berdasarkan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
- a. jenis pengaduan ringan dapat dijawab oleh petugas/seksi informasi, pengaduan, pemantauan dan evaluasi pada DPMPTSP;

- b. jenis pengaduan sedang dapat dilakukan oleh Kepala DPMPTSP setelah melakukan koordinasi dengan tim teknis perizinan/SKPD terkait; dan
- c. jenis pengaduan berat dapat dilakukan melalui rapat tim teknis perizinan.

## BAB VI

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 12

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap izin yang telah diterbitkan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan pelaksanaannya oleh Kepala Satuan Kerja sesuai dengan bidang urusan dan kewenangannya.
- (2) Terhadap terjadinya penyimpangan dalam penerapan peraturan ini, Bupati memberikan teguran dan sanksi kepada penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd

## ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 17 Februari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,


## ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 8.

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR

: 8 TAHUN 2017

TANGGAL

: 17 FEBRUARI 2017

## DAFTAR JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## A. PERIZINAN

## 1. Perizinan Penanaman Modal

- a. izin prinsip Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- d. Izin Usaha Penanaman Modal;
- e. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- f. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- g. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
- h. Izin Usaha Kawasan Industri; dan
- i. Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri.

## 2. Perizinan Dasar

- a. Izin Lokasi/ Penetapan lokasi;
- b. Izin Mendirikan Bangunan di atas 50 m2;
- c. Izin Gangguan diatas intensitas sedang; dan
- d. Izin Lingkungan.

## 3. Perizinan Usaha / Perekonomian

- a. Surat Izin Usaha perdagangan ( SIUP) dengan nilai modal diatas; Rp. 50.000.000 , - (Lima puluh juta rupiah);
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- c. Izin Usaha Industri (IUI);
- d. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- e. Izin Usaha Bidang Pertanian;
- f. Izin Usaha Angkutan;
- g. Izin Usaha Simpan Pinjam;
- h. Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan dibawah GT 5;
- i. Izin Perbengkelan;
- j. Izin Ruang Pamer (Showroom);
- k. Izin Pembukaan Kantor Cabang Kopersai;
- l. Izin Usaha Toko Swalayan;
- m. Izin Pangkalan Gas;dan
- n. Izin Usaha Jasa Tenaga Listrik.

## 4. Perizinan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

- a. Izin Usaha Penggiling Gabah;
- b. Izin Pengeluaran Ternak;
- c. Izin Pemotongan Ternak;dan
- d. Izin Usaha Budidaya Ikan.

## 5. Perizinan Kesehatan

- a. Izin Praktek Dokter
- 1) umum;
- 2) gigi; dan
- 3) spesialis.
- b. Izin Praktek Bidan;
- c. Izin Praktek Perawat;
- d. Izin Praktek Apoteker;
- e. Izin Pendirian Toko Obat;
- f. Izin Pendirian Apotek;
- g. Izin Pendirian Optikal;
- h. Izin Pendirian Klinik;
- i. Izin Operasional Klinik;
- j. Izin Pendirian Rumah Sakit;
- k. Izin Operasional Rumah Sakit;
- l. Izin Pendirian Puskesmas;
- m. Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D;
- n. Izin Air Minum Dalam Kemasan;
- o. Izin Air Minum Isi Ulang;
- p. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
- q. Izin Analisis Kesehatan;
- r. Izin Usaha Produksi Industri Rumah Tangga Pangan;dan
- s. Izin Kerja Perawat

## 6. Perizinan Pendidikan

- a. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- b. Izin Operasional Lembaga PAUD;
- c. Izin Operasional TK;
- d. Izin Operasional PKBM, LKP, dan TBM;dan
- e. Izin Operasional SD dan SMP Tingkat Negeri.

## 7. Perizinan Sosial dan Ketenagakerjaan

- a. Izin Orang Tua Angkat;
- b. Izin Pendirian Panti Asuhan;
- c. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
- d. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);dan
- e. Izin Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia dan Swasta.

## 8 . Perizinan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

- a. Izin Trayek;
- b. Izin Pelataran Reklame;
- c. Izin Pelataran Keramaian;
- d. Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal; dan
- e. Izin Menara Telekomunikasi.

## 9. Lain-Lain

- a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;dan
- b. Izin Penelitian.

## B. NON PERIZINAN

1. Tanda Daftar Industri;
2. Tanda Daftar Perusahaan Dengan Nilai Modal diatas Rp. 50.000.000; (Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Tanda Daftar Gudang Yang Menggunakan UPL/UKL;
4. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kepariwisataan meliputi :
- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha jasa transportasi;
- d. usaha perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konfrensi dan pameran;
- i. usaha wisata tirta;
- j. usaha jasa informasi pariwisata;
- k. usaha jasa konsultan pariwisata;
16. l.
17. m.
18. usaha jasa pramuwisata;dan spa.
5. Penerbitan Kartu Pencari Kerja;dan
6. Kartu Pengawasan Kendaraan.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR