Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN lNSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA lNSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat a.
bahwa insentif . pemungutan pajak dan retribusi diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, yang diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
b.
c.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Instansi-pelakaana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 8 Tahun 20 I 4 tentang Pemberian Inseotif Pemungutan kepada · lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, periu ditambah dan disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembetian Insentif Pemungutan Kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
I.
2.
Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 342 I);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tah.un 2008 tentang
:
4.
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeiintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 · Nemer 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2011 Nomor ·82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian . dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajal,t Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20 I 1 tentang Pembentukari Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah- (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bi tung Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor I Tahun
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nornor 19 Tahun 2008 . tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 20 I 2 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bi tung (Lembaran Daerah Kota Bi tung Tahun 2012 Nomor 19);
r
•
Menetapkan
2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2013 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kata Bitung Nornor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2011 Nomor 4,. Tambahan Lembaran Daerah Kota Bi tung Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomar 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor-23);
2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomar 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomar 3 Tahun 2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Biturig Nomor .5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah ',Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 24); 15. 14.
16.
Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110);
- Peraturan Walikota Bitung Nomor 22. Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bitung (Berita Daerah Kata Bitung Tahun 2013 Nomor 77);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PEMBERIAN INSENTJI' PEMUNGUTA.N KEPADA INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi Daerah. '
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada :
- a. Kepala Daerah dan Waki! Kepala Daerah sebagai. p � nanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) lnstansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarka1; setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya ## BAB III
,BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Besaran lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi 100% (seratus persen).
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah diatur dengan rincian prosentase per bulan sebagai bcrikut :
- (4) Besaran Insentif kepada .· Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut dan Pihak Lain yang membantu Instansi 'Pelaksana Pemungut ditetapkan . � ecara proporsional setelah dikurangi besaran Insentif untuk Kepala Daetah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi masing-masing.
- (5) Pembayaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan , dan Perkotaan kepada Camat dan Lurah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari capaian di masing-masing kecamatan dan -kelurahan, dengan tidak dikurangi besaran insentif untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Kepala Daerah
13 % (tigabelas persen)
Wakil Kepala Daerah
8 % (delapan persen)
Sekretaris Daerah
4 % (empat persen)
BAB IV - PERTANGGUNGjAWABAN
Pasal 6
Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
BAB IV - PERTANGGUNGjAWABAN
Pasal 7
Pertanggungjawaban terhadap insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABV KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PERTANGGUNGjAWABAN
Pasal 8
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian lnsentif Pemungutan kepada lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PERTANGGUNGjAWABAN
Pasal 9
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kota Bi tung.

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SETD w...UNG •. WEENAS CH.NOBEL:, SH,MH PEMBINA NIP: 19741118 2001121 003