PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI TUBAN (berlaku 2 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa dengan telah terbentuknya Staf Ahli Bupati sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban maka perlu mengatur uraian tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli Bupati dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Norn~ Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis . Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 05);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG 1JRAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI TUBAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Staf Ahli Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan untuk memberikan telaahan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
KEDUDUKAN,
BAB II - KEDUDUKAN,
Pasal 2
- ( 1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur Staf Bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan jabatan struktural dengan eselon II b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli Bupati adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah.
BAB II - KEDUDUKAN,
Pasal 3
- (1) Staf Ahli Bupati di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bidang Hukum dan Politik;
- b. Bidang Pemerintahan;
- c. Bidang Pembangunan;
- d. Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; dan
- e. Bidang Ekonomi dan Keuangan.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Staf Ahli Bupati
Biclang Hukum clan Politik
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas mengkaji dan menganalis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah, mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa yang berkaitan dengan Bidang Hukum dan Politik dan memberikan saran pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Hukum dan Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisisan bahan penyusunan kebijakan di Bidang Hukum dan Politik;
- b. pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Hukum dan Politik;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Daerah di Bidang Hukum dan Politik; dan
- d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Hukum dan Politik.
Bagian Kedua
Staf Ahli Bupati
Biclang Pemerintahan
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas mengkaji dan menganalisa bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah, mengkaji dan menganalisa masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanakan pengkajian dan penganalisa bahan penyusunan kebijakan di Bidang Pemerintahan;
- b. pelaksanaan pemberiaan saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Pemerintahan;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Daerah di Bidang Pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Pemerintahan.
Ba.gta.n Kettga. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6
- ( 1) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai tugas mengkaji dan menganalis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah, mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanakan pengkajian dan penganalisa bahan penyusunan kebijakan di Bidang Pembangunan;
- b. pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Pembangunan;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan; dan
- d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Pembangunan.
Ba.gian Keempat
Staf Ahli Bupati
Bidang Kemasyarakatan clan Sumberdaya Manusia
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7
- ( 1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia niempunyai tu.gas mengkaji dan menganalis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah, mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan sumberdaya manusia dan memberikan saran pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanakan pengkajian dan penganalisa bahan penyusunan kebijakan di Bidang Kemasyarakatan dan sumberdaya manusia ;
- b. pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Kemasyarakatan dan sumberdaya manusia;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan sumberdaya manusia; dan
- d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.
Ba.gian Kelima
Staf Ahli Bupati
Bidang Ekonomi clan Keuangan
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8
- ( 1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas mengkaji dan menganalis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah, mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanakan pengkajian dan penganalisa bahan penyusunan kebijakan di Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
- d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Ekonomi dan Keuangan.
BABIV TATAKERJA
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9
- ( 1) Dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan teknis tugas Staf Ahli Bupati wajib mengacu pada Program Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Tahunan dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Staf Ahli melaksanakan tugas memberikan telaahan kepada Bupati baik atas permintaan Bupati maupun atas prakarsa sendiri mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli Bupati wajib · menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Staf Ahli Bupati dibina serta bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli Bupati dapat dibantu staf.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 2 Maret 2015 -t j 4 B. FAT

Penandatangan: BUPATI UBAN,

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 2 1iaret 2015

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH, 1 'BUBANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI D NOMOR 14