Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUP.11.TI TENTANG NOMOR 1.2. TAHUN 2016 RENCANA KERJA PEMERJNTAH DAERAH (KKPD) KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 DENGAN RAHMATTUHAN YA'lG MAHA ESA BUPATI BUTON, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 2 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang :
PROVINSISUl..AWESITENGGARA
PERATURAN BUP.11.TI
TENTANG
NOMOR
1.2.
TAHUN 2016
RENCANA KERJA PEMERJNTAH DAERAH (KKPD) KABUPATEN BUTON TAHUN 2017
DENGAN RAHMATTUHAN YA'lG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Jliomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2013-2017, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pernerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2017 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2017;
- b. bahwa berdasa.rkan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan deerah, seba.gaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahn 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2017;
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Daerah-Uaerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggara Nega.rct yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};
4. Undang-Undllng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcntang Pemeriksaaan Pengclolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pcrcncanaan Peaibangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomur 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atae Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerir.tah Nomor 20 Tahun 2004 tcntang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraruran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 'raoun 2005 xomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pcnyusunan, Pengendalian dan Bvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pcrnbangunan Jangka Mencngah Nasional Tahun 20152019;
Menetapkan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Butou Scbagai Daerah Otonom;
20. Peraruran Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangk:a Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rut.on 2013-2017;
MEMUTUSKAN:
KERJA BUTON TEJ\1ANG RENCANA (RKPD) KA.BUPATEN BUPATI DAERAH PERATURAN PEMERINTAH TAHUN2017.
BABl
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang mejadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupaci adalab Dupati Euton.
4. Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5. Kepala Badari Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerab Kabupaten Buton.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Saluan Kerja Perangkar Daerah Kabupaten Buton.
7. Rencana Kerja Pemerintab Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017, ysmg selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Buton Tahun 2017, adalah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton untuk periode 1 (saru) tahun yairu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal l Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
8. Rencana Kerja clan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daer-db, yang sclanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja clan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalch Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkai Daerah Kabupaten Bu ton Tahun Anggaran 2017.
RUANG LINGKUP DAN TWUAN BAB II
Bagian Kesa.tu
Ruang Lingkup
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RKPD Kabupaten Buton Tahun 2017 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2013-2017 yang memuat evaluasi pembangunan tahun sebelurnnya, perrnasalahan pembangunan tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2017, arah kebijakan umum keuangan daerah tahun 2017, tema pembangunan tahun 2017, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017, serta rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2017 beserta kaidah pelaksanaan dan pembiayaannya.
Pasal 3
RKPD sebagaimana dima.ksud dalaro Pasal 2, terdiri atas:
PENUTUP
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
SAS ARAN PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNY A DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
RANCANGAN KERANOKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
PENDAHULUAN
BAB VI
BAB V
BAB IV
DAD III
BAB Il
BAB
I
eebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

Tujua.n

## Pasal 4

Penyusunan tlan Peuetapan RKPD Kabupaten Butun Tahuu 2017 bertujuan untuk memberikan kerangka acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun Anggaran 2017.

## BAB Ill

## fi'UNGSI

## Pasal 5

RKPD Kabupaten Buton Tahun 2017 menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membahas Kebijakan Urnum dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

## BAB IV

## RENCANAKERJAANGGARAN

## SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## Pasal 6

- (1) Saruan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menggunakan RKPO Kabupaten Buton Tahun 2017 dalam menyusun dan membahas Rencana Kerja dan Anggaran Saruan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Hasil penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meniadi kebijakan umum yang dilcngkapi denga.n prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## BABV

## LAPORAN SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH

## Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi tentang keluaran dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagairoana pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas] hari kerja setelah berakhimya triwulan bersangkutan.
- (3) Laporari kinerja sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melalcuknn analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Oaerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Auggaran Satuan Kcrja Perangkat Daerah Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 8

Dalam haJ Pemerintah Daerah telah menyusun Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5, temyata pada saat pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kesepa.katan yang berbeda, maka Pemerint.ah Daerah menggunakan nPA-SKPD Kabupaten Buton Tahun 2016 hasil yang dieepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB Vll

## KETENTUAN PENUTl..'P

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaicn Buton.

pada tanggal, .2. .1w 1 2016

Ditetapkan di Pasarwajo



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

## BAB VII

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BUTON, ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN


Plt. SEKRETARIS #RAH KABUPATEN BUTUN

pada tanggal 2 Juni 2016

Diundangkan di Pasarwajo

KASIM, SH

SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .!.C?i.