PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 11 Tahun 2017 tentang AH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA (berlaku 7 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha serta peningkatan investasi guna pertumbuhan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa pertumbuhan perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicapai melalui kemitraan yang harmonis dan sinergis antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pengembangan Dunia Usaha;
- 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi Kalimantan Tengah.
8. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di di Indonesia khususnya Kalimantan Tengah.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakuan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di daerah provinsi, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan atau ciri-ciri alamiah tertentu.
12. Organisasi perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.
13. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingn dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah.
Bagian Kesatu Maksud
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Maksud dari pengembangan dunia usaha adalah untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha serta penciptaan peningkatan investasi guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah provinsi.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
Tujuan pengembangan dunia usaha adalah:
- a. membina dan mengembangkan kemampuan kegiatan dan kepentingan pelaku usaha di daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi guna mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib; dan
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha serta efektif dalam pembangunan daerah, nasional serta internasional.
Bagian Ketiga Sasaran
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4
Sasaran pengembangan dunia usaha adalah sinergitas multi pihak dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan dunia usaha guna menciptakan pertumbuhan perekonomian yang tinggi.
PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
BAB III - PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pasal 5
Pengembangan dunia usaha dilaksanakan ## BAB IV
ARAH PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pasal 6
Arah pengembangan Dunia Usaha yaitu:
- a. pencetakan wirausaha baru;
- b. inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagai bahan penyusunan rencana induk ( masterplan ) potensi pelaku usaha dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha;
- c. percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Usaha Besar;
- d. fasilitas kemitraan usaha antara para pelaku usaha di berbagai jenis, strata usaha dan tingkat wilayah;
- e. peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. peningkatan fungsi setiap organisasi pengusaha organisasi perusahaan dan pelaku usaha dalam mendorong terciptanya pengusaha besar untuk melaksanakan usahanya pada lingkup internasional dan terdepan dalam pembangunan strategis.
Bagian Kedua
Penciptaan Wirausaha Baru
BAB III - PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, Kadin Provinsi, organisasi pengusaha, organisasi perusahaan dan pelaku usaha berkoordinasi untuk pencetakan wirausaha baru.
- (2) Pencetakan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan wirausaha baru.
- (3) Pencetakan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakanan
BAB III - PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pasal 8
Kadin Provinsi memfasilitasi akses permodalan melalui lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank dalam pelaksanaan penciptaan wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Bagian Ketiga
Inventarisasi dan Pendataan Unit Usaha
BAB III - PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pasal 9
- (1) Setiap organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha melaksanakan inventarisasi dan pendataan unit usaha yang keanggotaannya sesuai bidang organisasi tersebut.
- (2) Hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan kepada Kadin Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada Kadin Provinsi untuk dikelola dan dikendalikan dalam rangka tertib administrasi.
- (3) Inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dilakukan oleh Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota untuk dikelola dan dikendalikan dalam rangka penyusunan data base sebagai bahan untuk rencana induk ( masterplan ) potensi pelaku usaha di DaerahProvinsi.
- (4) Hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
- (5) Pemutakhiran data hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
BAB III - PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pasal 10
Pelaku usaha, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan di Daerah Provinsi wajib menjadi anggota pada Kadin Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di wilayah masingmasing Kadin Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam pengurusan perizinan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
Bagian Keempat
Percepatan Pengembangan Sektor Riil, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar
BAB III - PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pasal 11
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kadin Provinsi berkoordinasi dalam percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar, meliputi:
- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar; dan
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan dan pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar yang melibatkan daerah kabupaten / Kota.
Bagian Kelima Fasilitasi Kemitraan Usaha antara Pelaku Usaha di Berbagai Jenis, Strata Usaha dan Tingkat Wilayah
BAB III - PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pasal 12
- (1) Fasilitasi Kemitraan usaha antara pelaku usaha berbagai jenis, strata usaha dan tingkat wilayah dilaksanakan Kadin Provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sasaran fasilitasi kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perorangan;
- b. Firma;
- c. Persekutuan Komanditer;
- d. Perseroan Terbatas;
- e. Badan Usaha Milik Negara;
- f. Perusahaan Asing; dan
- g. Koperasi.
- (3) Implementasi fasilitas kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Bimbingan terdiri atas:
1. Bimbingan langsung diberikan melalui hubungan antara Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dengan calon pelaku usaha berupa:
- a) ceramah berupa materi bimbingan usaha;
- b) tanya jawab dalam penyampaian materi bimbingan usaha dengan komunikasi dilakukan dua arah antara Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dengan calon pelaku usaha sebagai peserta bimbingan;
- c) pemberian materi latihan dapat digabung dengan pengguna metode ceramah yang diberikan secara formal; dan
- d) keterampilan informasi suatu pengenalan singkat terhadap keterampilan pelacakan atau penelusuran informasi yang dapat memantau untuk menemukan, mengevaluasi serta menggunakan informasi usaha.
2. Bimbingan tidak langsung disampaikan kepada calon pelaku usaha dengan menggunakan media tertentu, yaitu:
- a) Internet;
- b) Display;
- c) Penerbit buku;
- d) Buku pegangan; dan
- e) Leaflet atau penerbitan lainnya.
- b. Konsultasi, dilaksanakan secara tertulis dan atau tidak tertulis disampaikan kepada Kadin Provinsi dan /atau Kadin Kabupaten/Kota;
- c. Advokasi, berupa saran dan pendampingan Kadin Provinsi dan/atau Kadin Kabupaten/Kota atas permasalahan dan perselisihan pelaku usaha/organisasi pengusaha/ organisasi perusahaan di tingkat litigasi atau non litigasi;
- d. Analisis minat usaha;
- e. Pameran untuk promosi usaha yang bertujuan:
1. Menampilkan dan menawarkan bidang dan jenis yang dapat dipasarkan kepada calon penanam modal potensial; dan
2. Memberikan informasi usaha.
- f. Temu usaha, bertujuan untuk mempertemukan antara pelaku usaha yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
- g. Kerja sama dapat berupa metode pengembangan bisnis internasional, pemberian lisensi, franchising dan akuisisi perusahaan;
- h. Seminar usaha / investasi diberikan untuk pembekalan usaha / investasi kepada pelaku usaha;
- i. Fasilitasi misi usaha, berupa studi banding, publikasi untuk menggalakan investasi, sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk fasilitasi usaha; dan
- j. Penyebarluasan informasi usaha dilaksanakan melalui media elektronik dan / atau media cetak.
BAB III - PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pasal 13
- (1) Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota dapat mengusulkan fasilitasi temu usaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Kadin Provinsi memfasilitasi para pelaku usaha yang melakukan kerja sama antar dunia usaha.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi bersama Kadin Provinsi dapat memfasilitasi misi usaha untuk dalam negeri dan luar negeri.
BAB III - PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pasal 14
- (1) Penyebaraluasan informasi usaha melalui media cetak yang dikoordinasikan oleh Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten / Kota.
- (2) Informasi usaha melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi kriteria:
- a. mudah diakses;
- b. menjangkau semua Kabupaten/Kota; dan
- c. informasi yang disajikan merupakan informasi real time dan akurat.
Bagian Keenam Peningkatan Koordinasi
BAB III - PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pasal 15
Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten / Kota dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha Nasional dan Internasional.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 7 April 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SYAHRIN DAULAY BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 11

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003 ## BAB V PEMBIAYAAN ## Pasal 16 Kegiatan pengembangan dunia usaha dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BAB VI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT ## Pasal 17

Penandatangan: - (1) Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan dunia usaha dilaporkan oleh Kadin Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. - (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan telaahan untuk rancangan rekomendasi kebijakan. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 18

Penandatangan: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penetapan: Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 7 April 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN