PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 49 Tahun 2013 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
2
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penbentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Unit Kerja adalah bagian pada SKPD Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai;
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
12. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
4
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
14. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB II - KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok jabatan managerial dan kelompok jabatan fungsional umum berdasarkan bobot (point/grade) jabatan masing-masing PNS;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan dapat diberikan kepada PNS kelompok jabatan fungsional tertentu dengan ketentuan bobot (point/grade) jabatannya disesuaikan dengan kelompok jabatan fungsional umum yang mempunyai kemiripan karakteristik tugas dan fungsi jabatan;
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan tidak diberikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan tidak diberikan bagi PNS yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu :
- a. Para Guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK), atau yang sederajat;
- b. Para Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan dan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

## Pasal 3

- (1) Kelompok jabatan managerial merupakan kelompok jabatan struktural yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas-tugas bersifat manajemen strategik;
- (2) Kelompok jabatan fungsional umum merupakan kelompok jabatan fungsional yang menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) Kelompok jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Jabatan klerikal;
- b. Jabatan teknis;
- c. Jabatan administratif.
- (4) Kelompok jabatan fungsional tertentu merupakan kelompok jabatan fungsional yang mempunyai dan melaksanakan sebagian tugas SKPD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

## Pasal 4

- (1) Jabatan klerikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan suatu jabatan pendukung pekerjaan rutin operasional dan administrasi perkantoran, yang terdiri dari :
- a. Pembantu umum;
- b. Pengadministrasi umum (Pengadministrasian 2);
- c. Pengadministrasi tertentu (Pengadministrasian 1).
- (2) Jabatan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan suatu jabatan pendukung pekerjaan profesional dan pekerjaan administratif yang melaksanakan pekerjaan teknis dari tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja, yang terdiri dari:
- a. Petugas operasional;
- b. Penyelia teknis;
- c. Perencana Teknis;
- d. Protokol Pimpinan.
- (3) Jabatan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan suatu jabatan yang membutuhkan kemampuan analisa, pertimbangan, dan tanggung jawab pegawai dalam penerapan prinsip dan konsep pengetahuan yang dapat diterapkan pada bidang pekerjaan administratif atau manajemen, yang terdiri dari :
- a. Tenaga verifikator;
- b. Tenaga analis.

6

## Pasal 5

- (1) Pembantu umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan suatu jabatan yang tugasnya bersifat rutin dan memfasilitasi operasional perkantoran.
- (2) Pengadministrasi umum (pengadministrasian 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan suatu jabatan penatausahaan dan pengelolaan administrasi perkantoran.
- (3) Pengadministrasi tertentu (pengadministrasian 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan suatu jabatan penatausahaan dan pengelolaan administrasi perkantoran yang bersifat khusus karena memerlukan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan instansi pemerintah.
- (4) Petugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan suatu jabatan sebagai pelaksana teknis/lapangan atas tugas dan fungsi SKPD.
- (5) Penyelia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan suatu jabatan yang bertugas sebagai koordinator dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap petugas operasional.
- (6) Perencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan suatu jabatan yang bertugas menyiapkan rancangan pelaksanaan teknis pekerjaan dan operasional atas tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja.
- (7) Protokol Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan suatu jabatan yang bertugas mendampingi dan melayani dalam setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah serta mengatur dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
- (8) Tenaga verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan suatu jabatan yang bertugas melakukan pengecekan, pembuktian/ konfirmasi terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dari petugas.
- (9) Tenaga analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan suatu jabatan yang bertugas menyusun rumusan bahan kebijakan pejabat struktural diatasnya dan menganalisis data pelaksanaan pekerjaan.

## Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menunjuk/menetapkan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu melalui Keputusan Kepala SKPD;
- (2) Penunjukkan/penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Analisis Jabatan;
- (3) Penunjukkan/penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Kementerian Terkait.

.

## BAB III

## PENGHITUNGAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 7

- (1) Penghitungan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan yang diterima oleh PNS setiap bulan diperoleh dari hasil pengalian antara point jabatan dengan besaran harga untuk setiap satuan point jabatan yang telah ditetapkan;
- (2) Besaran harga untuk setiap point jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Banyuwangi.

## BAB IV

## PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (poin/grade) jabatan yang diterima PNS dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai;
- (2) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi:
- a. Keterlambatan masuk kerja;
- b. Kepulangan mendahului jam kerja;
- c. Ketidakhadiran kerja karena cuti;
- d. Ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (3) Skor kehadiran pegawai setiap bulan dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik/barcode;

8

- (4) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran pegawai dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

## Pasal 9

- (1) Metode penghitungan skor kehadiran pegawai yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik/barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
- a. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- 1) Terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit tanpa keterangan yang sah:
4. Skor 1 = 100-(2 x jumlah hari keterlambatan)
- 2) Terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam tanpa keterangan yang sah: Skor 2 = 100-(2,5 x jumlah hari keterlambatan)
- 3) Terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam tanpa keterangan yang sah: Skor 3 = 100-(3 x jumlah hari keterlambatan)
- 4) Terlambat lebih dari 2 (dua) jam tanpa keterangan yang sah:
8. Skor 4 = 100-(3,5 x jumlah hari keterlambatan)
- b. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
10. Skor 5 = 100-(2,75 x hari pulang cepat)
- c. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- 1) Tidak hadir kerja karena cuti sakit:
13. Skor 6 = 100-(0,5 x jumlah hari ketidakhadiran)
- 2) Tidak hadir kerja karena cuti diluar tanggungan negara:
15. Skor 7 = 100-(1 per jumlah hari kerja x 100 x jumlah hari ketidakhadiran)
- 3) Tidak hadir kerja karena cuti selain cuti sakit dan cuti diluar tanggungan negara:
17. Skor 8 =100-(3 x jumlah hari ketidakhadiran)

- d. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- 1) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah: Skor 9 =100-(4,4 per jumlah hari kerja x 100 x
3. jumlah hari ketidakhadiran)
- 2) Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah:

Skor 10 =100-(3,5 x jumlah hari ketidakhadiran)

- (2) Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut:
2. Skor prestasi kehadiran = 100-{1000-(Skor 1 + Skor 2 +

Skor 3 + Skor 4 + Skor 5 + Skor 6 +

Skor 7+Skor 8 + Skor 9 + Skor 10)}

- (3) Apabila hasil penjumlahan Skor 1 sampai dengan skor 10 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sama dengan 900 atau kurang, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).
- (4) Besaran tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada pegawai dirumuskan sebagai berikut:
3. TPP = (Skor prestasi kehadiran/100) x point bobot jabatan x harga satuan point bobot jabatan

## Pasal 10

- (1) Tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1), 2), 3) dan angka 4), huruf b dan huruf d angka 1) adalah tidak membuat surat keterangan (izin/ Pemberitahuan) dan tidak mendapat persetujuan pimpinan atas keterlambatan masuk kerja atau kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat);
- (2) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 adalah surat keterangan yang dibuat secara tertulis oleh pegawai yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pimpinan.
- (3) Tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) tidak termasuk tidak hadir kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

## Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, setiap SKPD/Unit Kerja mempersiapkan/menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik/barcode;
- (2) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik/barcode terjadi kendala/tidak dapat dioperasionalkan karena eror sistem/eror perangkat atau karena listrik mati maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 12

Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD berikut perubahannya.

## Pasal 13

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 14

- (1) Bagi PNS yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang pada SKPD mendapat tambahan poin yang besarnya setengah dari poin yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, karena memiliki tanggung jawab khusus dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan ketersediaan dalam APBD;
- (2) PNS yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Belanja Tidak Langsung SKPD;
- (3) PNS yang bertugas melakukan pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengurus dan Penyimpan Barang SKPD;
- (4) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja yang lebih berat.

## Pasal 15

- (1) PNS melaksanakan presensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku;
- (2) PNS melaksanakan presensi pulang kerja setelah jam pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku;
- (3) PNS yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja tanpa keterangan yang sah dianggap terlambat masuk kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a;

- (4) PNS yang melaksanakan presensi pulang kerja sebelum jam pulang kerja tanpa keterangan yang sah dianggap pulang mendahului jam kerja, dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;
- (5) Pelaksanaan presensi masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh PNS lainnya;
- (6) PNS yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan tambahan penghasilan PNS (TPP) untuk bulan berkenaan (TPP akan disetorkan kembali ke Kas Daerah).

Pasal 16

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan dibayarkan terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2014.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 49

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR

: 49 TAHUN 2013

TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

## POIN DAN GRADE JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

## 1. SEKRETARIAT DAERAH

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| Sekretaris Daerah | 7000 | 15c |
| Asisten Sekda | 6250 | 13d |
| Staf Ahli Bupati | 5100 | 11a |
| Kepala Bagian Hukum | 4925 | 10d |
| Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan | 3500 | 7b |
| Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum | 3500 | 7b |
| Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi | 3500 | 7b |
| Kepala Bagian Pemerintahan | 4925 | 10d |
| Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum | 3500 | 7b |
| Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Tugas Pembantuan | 3500 | 7b |
| Kepala Bagian Organisasi | 4925 | 10d |
| Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kinerja | 3500 | 7b |
| Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan | 3500 | 7b |
| Kepala Bagian Perekonomian | 4925 | 10d |
| Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi | 3500 | 7b |
| Kepala Sub Bagian Pengendalian Ekonomi | 3500 | 7b |
| Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | 4925 | 10d |
| Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan | 3500 | 7b |
| Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial | 3500 | 7b |
| Kepala Bagian Pembangunan | 4925 | 10d |
| Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan | 3500 | 7b |
| Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan | 3500 | 7b |
| Kepala Bagian Perlengkapan | 4925 | 10d |
| Kepala Sub Bagian Pengadaan Kebutuhan | 3500 | 7b |
| Kepala Sub Bagian Analisa dan Distribusi | 3500 | 7b |
| Kepala Bagian Umum | 4925 | 10d |
| Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Sandi | 3500 | 7b |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | 3500 | 7b |
| Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan | 3500 | 7b |
| Kepala Bagian Humas dan Protokol | 4925 | 10d |
| Kepala Sub Bagian Protokol | 3500 | 7b |
| Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Pengolahan Informasi | 3500 | 7b |
| Protokol Pimpinan (Ajudan Bupati) | 3000 | 6a |
| Protokol Pimpinan (Ajudan Wakil Bupati) | 2950 | 6a |

| Protokol Pimpinan (Ajudan Sekretaris Daerah) | 2900 | 5d |
|------------------------------------------------|--------|------|
| Analis | 2750 | 5c |
| Verifikator | 2700 | 5c |
| Perencana Teknis | 2650 | 5b |
| Penyelia Teknis | 2600 | 5b |
| Petugas Operasional | 2550 | 5a |
| Pengadministrasian 1 | 2500 | 5a |
| Pengadministrasian 2 | 2250 | 4b |
| Pembantu umum | 2000 | 3d |

## 2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Bappeda | 6000 | 13b |
| Sekretaris | 4750 | 10b |
| Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 3300 | 6d |
| Kepala Bidang Data & Pengendalian Pembangunan | 4500 | 9d |
| Kepala Sub Bidang Data, Penelitian dan Pelaporan | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan | 3300 | 6d |
| Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat & Pemerintahan | 4500 | 9d |
| Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya | 3300 | 6d |
| Kepala Bidang Ekonomi | 4500 | 9d |
| Kepala Sub Bidang Kerjasama Ekonomi & Investasi | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM | 3300 | 6d |
| Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 4500 | 9d |
| Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup | 3300 | 6d |
| Kepala Bidang Fisik dan Prasarana | 4500 | 9d |
| Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan | 3300 | 6d |
| Analis | 3000 | 6a |
| Verifikator | 2950 | 6a |
| Perencana Teknis | 2900 | 5d |
| Penyelia Teknis | 2850 | 5d |
| Petugas Operasional | 2800 | 5c |
| Pengadministrasian 1 | 2750 | 5c |
| Pengadministrasian 2 | 2500 | 5a |
| Pembantu umum | 2250 | 4b |
| Kepala Seksi Pemanfaatan & Pengelolaan Aset | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Kerjasama & Pemberdayaan Masyarakat | 2750 | 5c |
| Kepala UPTD | 2750 | 5c |
| Analis | 2300 | 4c |
| Verifikator | 2250 | 4b |

| Perencana Teknis | 2200 | 4b |
|----------------------|--------|------|
| Penyelia Teknis | 2150 | 4a |
| Petugas Operasional | 2100 | 4a |
| Pengadministrasian 1 | 2000 | 3d |
| Pengadministrasian 2 | 1750 | 3b |
| Pembantu umum | 1500 | 3c |

## 3. DINAS PENDAPATAN

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Dinas Pendapatan | 5550 | 12a |
| Sekretaris | 4500 | 9d |
| Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 3200 | 6c |
| Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan | 3200 | 6c |
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 3200 | 6c |
| Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan | 4000 | 8c |
| Kepala Seksi Pendataan | 3200 | 6c |
| Kepala Seksi Penetapan | 3200 | 6c |
| Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian, dan Pelaporan | 4000 | 8c |
| Kepala Seksi Penagihan | 3200 | 6c |
| Kepala Seksi Pengendalian Operasional | 3200 | 6c |
| Kepala Seksi Pelaporan | 3200 | 6c |
| Kepala Bidang PBB dan BPHTB | 4000 | 8c |
| Kepala Seksi PBB | 3200 | 6c |
| Kepala Seksi BPHTB | 3200 | 6c |
| Kepala Bidang Pengelolaan Pasar | 4000 | 8c |
| Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan | 3200 | 6c |
| Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan, dan Ketertiban | 3200 | 6c |
| Kepala UPTD | 3200 | 6c |
| Analis | 2500 | 5a |
| Verifikator | 2450 | 4d |
| Perencana Teknis | 2400 | 4d |
| Penyelia Teknis | 2350 | 4c |
| Petugas Operasional | 2300 | 4c |
| Pengadministrasian 1 | 2250 | 4b |
| Pengadministrasian 2 | 2000 | 3d |
| Pembantu umum | 1750 | 3b |

## 4. DINAS PENDIDIKAN

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|--------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Dinas Pendidikan | 5300 | 11c |
| Sekretaris | 4250 | 9a |
| Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bagian Keuangan | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Pendidikan TK & SD | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Pendidikan TK | 2750 | 5c |

| Kepala Seksi Pendidikan SD | 2750 | 5c |
|--------------------------------------------------|--------|------|
| Kepala Bidang Pendidikan Menengah | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Pendidikan SMP | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Pendidikan SMA/SMK | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Sarana Prasarana | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Perlengkapan | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal dan Informal | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi PAUD Non-Formal | 2750 | 5c |
| Kepala UPTD | 2750 | 5c |
| Analis | 2300 | 4c |
| Verifikator | 2250 | 4b |
| Perencana Teknis | 2200 | 4b |
| Penyelia Teknis | 2150 | 4a |
| Petugas Operasional | 2100 | 4a |
| Pengadministrasian 1 | 2000 | 3d |
| Pengadministrasian 2 | 1750 | 3b |
| Pembantu umum | 1500 | 3c |

## 5. DINAS KESEHATAN

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Dinas Kesehatan | 5250 | 11c |
| Sekretaris | 4250 | 9a |
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Pencegahan Penyakit | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan & Farmasi | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Bina Penyehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat, dan SDM Kesehatan | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Kesehatan | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Bina Kesehatan Keluarga | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Kesehatan Ibu, Anak, dan Reproduksi | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat | 2750 | 5c |
| Kepala UPTD | 2750 | 5c |
| Analis | 2300 | 4c |
| Verifikator | 2250 | 4b |
| Perencana Teknis | 2200 | 4b |
| Penyelia Teknis | 2150 | 4a |
| Petugas Operasional | 2100 | 4a |

| Pengadministrasian 1 | 2000 | 3d |
|------------------------|--------|------|
| Pengadministrasian 2 | 1750 | 3b |
| Pembantu umum | 1500 | 2c |

## 6. DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang | 5300 | 11c |
| Sekretaris | 4250 | 9a |
| Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Bina Marga | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Laborat dan Leger Jalan | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Tata Bangunan | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Tata Ruang | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Pemukiman | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Air Bersih | 2750 | 5c |
| Kepala UPTD | 2750 | 5c |
| Analis | 2300 | 4c |
| Verifikator | 2250 | 4b |
| Perencana Teknis | 2200 | 4b |
| Penyelia Teknis | 2150 | 4a |
| Petugas Operasional | 2100 | 4a |
| Pengadministrasian 1 | 2000 | 3d |
| Pengadministrasian 2 | 1750 | 3b |
| Pembantu umum | 1500 | 2c |

## 7. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan | 5300 | 11c |
| Sekretaris | 4250 | 9a |
| Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Pembangunan & Pengembangan | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Pembangunan & Pengembangan Sumber Daya Air | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Pembangunan & Pengembangan Irigasi | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Operasi & Pemeliharaan | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Operasi | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Pemeliharaan | 2750 | 5c |

| Kepala Bidang Bina Manfaat & Kemitraan | 3750 | 7d |
|--------------------------------------------------|--------|------|
| Kepala Seksi Pemanfaatan & Pengelolaan Aset | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Kerjasama & Pemberdayaan Masyarakat | 2750 | 5c |
| Kepala UPTD | 2750 | 5c |
| Analis | 2300 | 4c |
| Verifikator | 2250 | 4b |
| Perencana Teknis | 2200 | 4b |
| Penyelia Teknis | 2150 | 4a |
| Petugas Operasional | 2100 | 4a |
| Pengadministrasian 1 | 2000 | 3d |
| Pengadministrasian 2 | 1750 | 3b |
| Pembantu umum | 1500 | 3c |

## 8. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|----------------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat | 5300 | 11c |
| Sekretaris | 4250 | 9a |
| Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Pengadaan & Mutasi Pegawai | 3750 | 7d |
| Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Pengendalian & Pengolahan Data | 3750 | 7d |
| Kepala Sub Bidang Pengendalian | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bidang Pengolahan | 2750 | 5c |
| Kapala Bidang Pendidikan & Pelatihan | 3750 | 7d |
| Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan | 2750 | 5c |
| Analis | 2300 | 4c |
| Verifikator | 2250 | 4b |
| Perencana Teknis | 2200 | 4b |
| Penyelia Teknis | 2150 | 4a |
| Petugas Operasional | 2100 | 4a |
| Pengadministrasian 1 | 2000 | 3d |
| Pengadministrasian 2 | 1750 | 3b |
| Pembantu umum | 1500 | 3c |

## 9. INSPEKTORAT

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|------------------------------------------|--------|---------|
| Inspektur | 5300 | 11c |
| Sekretaris | 4500 | 9d |
| Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | 3000 | 6a |
| Kepala Sub Bagian Perencanaan | 3000 | 6a |
| Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum | 3000 | 6a |
| Inspektur Pembantu Wilayah I | 4000 | 8c |

| Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan | 3000 | 6a |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan | 3000 | 6a |
| Inspektur Pembantu Wilayah II | 4000 | 8c |
| Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan | 3000 | 6a |
| Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan | 3000 | 6a |
| Inspektur Pembantu Wilayah III | 4000 | 8c |
| Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan | 3000 | 6a |
| Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan | 3000 | 6a |
| Analis | 2500 | 5a |
| Verifikator | 2450 | 4d |
| Perencana Teknis | 2400 | 4d |
| Penyelia Teknis | 2350 | 4c |
| Petugas Operasional | 2300 | 4c |
| Pengadministrasian 1 | 2250 | 4b |
| Pengadministrasian 2 | 2000 | 3d |
| Pembantu umum | 1750 | 3b |

## 10. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan | 5295 | 11c |
| Sekretaris | 4250 | 9a |
| Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan | 2750 | 5c |
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Program | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Kebersihan | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Kebersihan | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Normalisasi Saluran dan Pembuangan Air Kotor | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Pertamanan | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Pertamanan | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Pemakaman | 2750 | 5c |
| Kepala Bidang Penerangan Jalan | 3750 | 7d |
| Kepala Seksi Pemeliharaan LPJU | 2750 | 5c |
| Kepala Seksi Pembangunan LPJU | 2750 | 5c |
| Kepala UPTD | 2750 | 5c |
| Analis | 2300 | 4c |
| Verifikator | 2250 | 4b |
| Perencana Teknis | 2200 | 4b |
| Penyelia Teknis | 2150 | 4a |
| Petugas Operasional | 2100 | 4a |
| Pengadministrasian 1 | 2000 | 3d |
| Pengadministrasian 2 | 1750 | 3b |
| Pembantu umum | 1500 | 3c |

## 11. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 6000 | 13b |
| Sekretaris | 4750 | 11a |
| Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 3300 | 6d |
| Kepala Bidang Anggaran | 4500 | 9d |
| Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran | 3300 | 6d |
| Kepala Bidang Akuntansi | 4500 | 9d |
| Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja | 3300 | 6d |
| Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan | 4500 | 9d |
| Kepala Sub Bidang Penerimaan Keuangan | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bidang Pengeluaran Keuangan | 3300 | 6d |
| Kepala Bidang Aset | 4500 | 9d |
| Kepala Sub Bidang Inventarisasi | 3300 | 6d |
| Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan | 3300 | 6d |
| Analis | 3000 | 6a |
| Verifikator | 2950 | 6a |
| Perencana Teknis | 2900 | 5d |
| Penyelia Teknis | 2850 | 5d |
| Petugas Operasional | 2800 | 5c |
| Pengadministrasian 1 | 2750 | 5c |
| Pengadministrasian 2 | 2500 | 5a |
| Pembantu umum | 2250 | 4b |

## 12. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 5150 | 11b |
| Sekretaris | 4100 | 8d |
| Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan | 2600 | 5b |
| Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 2600 | 5b |
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 2600 | 5b |
| Kepala Bidang Perhubungan Darat | 3400 | 7a |
| Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan | 2600 | 5b |
| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana | 2600 | 5b |
| Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara | 3400 | 7a |
| Kepala Seksi Perhubungan Laut | 2600 | 5b |
| Kepala Seksi Perhubungan Udara | 2600 | 5b |
| Kepala Bidang Komunikasi | 3400 | 7a |
| Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat | 2600 | 5b |
| Kepala Seksi Komunikasi | 2600 | 5b |
| Kepala Bidang Informatika dan Data | 3400 | 7a |

| Kepala Seksi PDE | 2600 | 5b |
|----------------------------------|--------|------|
| Kepala Seksi Teknologi Informasi | 2600 | 5b |
| Kepala UPTD | 2600 | 5b |
| Analis | 2200 | 4b |
| Verifikator | 2150 | 4a |
| Perencana Teknis | 2100 | 4a |
| Penyelia Teknis | 2050 | 3d |
| Petugas Operasional | 2000 | 3d |
| Pengadministrasian 1 | 1950 | 3c |
| Pengadministrasian 2 | 1700 | 3a |
| Pembantu umum | 1450 | 2c |

## 13. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Dinas Koperasi dan UMKM | 5000 | 10d |
| Sekretaris | 3900 | 8b |
| Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan | 2500 | 5a |
| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2500 | 5a |
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 2500 | 5a |
| Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 3400 | 7a |
| Kepala Seksi Pengembangan Kerja UMKM | 2500 | 5a |
| Kepala Seksi Pengembangan Informasi Bisnis dan Pemasaran | 2500 | 5a |
| Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi | 3400 | 7a |
| Kepala Seksi Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Koperasi | 2500 | 5a |
| Kepala Seksi Penyuluhan, Mediasi, dan Advokasi Koperasi | 2500 | 5a |
| Kepala Bidang Usaha Koperasi | 3400 | 7a |
| Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam Koperasi | 2500 | 5a |
| Kepala Seksi Aneka Usaha Koperasi | 2500 | 5a |
| Kepala UPTD | 2500 | 5a |
| Analis | 2100 | 4a |
| Verifikator | 2050 | 3d |
| Perencana Teknis | 2000 | 3d |
| Penyelia Teknis | 1950 | 3c |
| Petugas Operasional | 1900 | 3c |
| Pengadministrasian 1 | 1850 | 3c |
| Pengadministrasian 2 | 1600 | 2d |
| Pembantu umum | 1350 | 2b |

## 14. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN PERTAMBANGAN

| NAMA JABATAN | POIN | GRADE |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Pertambangan | 5000 | 10d |
| Sekretaris | 3900 | 8b |
| Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 2500 | 5a |

| Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan | 2500 | 5a |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 2500 | 5a |
| Kepala Bidang Perdagangan | 34