PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; (berlaku 26 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Jember perlu pemberian dana bagi program Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin;
- b. bahwa agar penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember berjalan efektif, transparan dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang Dijamin Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
3. Mengingat : 1.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
15. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
Menetapkan :
16. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 B/MENKES/PER /II/1988 tentang fungsi Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009 -2014;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ( Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 45);
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2010-2015 ( Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 Nomor 33);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN YANG DIJAMIN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimasud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Bupati adalah Bupati Jember.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Jember.
7. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut RSD adalah Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk bagi masyarakat maskin (Maskin) Non Kuota yang dijamin oleh yang dijamin Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjut disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Lingkup Kabupaten Jember.
10. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember.
TUJUAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
BAB II - TUJUAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 2
Tujuan program pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dijamin Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah untuk meningkatkan cakupan Masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun di RSD Kabupaten.
BAB II - TUJUAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3
- (1) Jumlah penerima Jamkesda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerima Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
BAB III - RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dimakud dalam Pasal 2 adalah:
- a. rawat jalan tingkat pertama meliputi;
1. retribusi;
2. konseling dan pemeriksaan dokter umum dan spesialis;
3. pemeriksaan laboratorium sederhana; dan
4. pemberian obat.
- b. rawat jalan tingkat lanjutan meliputi;
1. retribusi;
2. konseling dan pemeriksaan dokter umum dan spesialis; dan
3. pemeriksaan laboratorium sederhana.
- c. rawat inap tingkat lanjutan (RITL) yang diberi keringanan pembiayaannya pada Ruang perawatan kelas III RSD Kabupaten meliputi :
1. retribusi rawat inap;
2. kamar rawat inap; dan
3. tindakan medis operatif dan non operatif sederhana.
- (2) Pemberian Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan obat generik ;
- b. pemberian obat untuk pasien rawat jalan tingkat lanjutan diberikan selama 3 (tiga) hari kecuali penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 3 (tiga) hari sesuai dengan kebutuhan medis paling lama 1 (satu) bulan; dan
- c. pemberian obat untuk pasien rawat inap menerapkan prinsip One Day Dose Dispensing.
- (3) Pemberian rujukan meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan kelas III di RSD Kabupaten, RSD Provinsi dan BP4, kecuali BKMM bisa bersifat pasif dan aktif;
- b. pelayanan obat-obatan dan alat/bahan pakai habis; dan
- c. transportasi rujukan ke RSD Kabupaten tidak ditanggung oleh Jamkesda.
BAB IV - TARIF PELAYANAN Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 5
Pelayanan Rawat Jalan disesuaikan dangan tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah.
BAB IV - TARIF PELAYANAN Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 6
- (1) Pelayanan rawat Inap di Puskesmas bagi pasien miskin disediakan dana sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per hari .
- (2) Pelayanan Rawat Inap di RSD bagi pasien miskin disediakan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang per tahun.
- (3) Kelebihan besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila sudah dipakai oleh pasien, kekurangannya dibebankan pada pasien yang bersangkutan, tetapi apabila betul-betul tidak mampu membayar kekurangan biaya RSD maka yang bersangkutan harus mengajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk diberi rekomendasi kekurangannya.
- (4) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk kunjungan kedua dan seterusnya sampai mencapai batas biaya paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Apabila telah mencapai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kunjungan berikutnya pasien tidak dijamin dalam Jamkesda atau pasien harus membayar sendiri.
BAB IV - TARIF PELAYANAN Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 7
- (1) Bagi pasien miskin yang harus menjalani operasi disediakan dana bantuan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang per tahun.
- (2) Kelebihan besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kekurangannya dibebankan pada pasien yang bersangkutan.
- (3) Apabila telah mencapai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kunjungan berikutnya pasien tidak dijamin dalam Jamkesda atau pasien harus membayar sendiri.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
- (1). Sistem Prosedur dan petunjuk teknis Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin non kuota yang dijamin Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Sistem Prosedur dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota.

## Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember

Ditetapkan di Jember

pada tanggal 26 Maret 2012

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 26 - 3 - 2012 NOMOR 20

BUPATI JEMBER,

MZA DJALAL