Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2015 tentang AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KOTA JAMBI TAHUN 2015 (berlaku 23 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, dipandang perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Jambi Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Jambi tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK) Kota Jambi Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Kota Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
SALINAN
Memperhatikan
Menetapkan
:
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 20152018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KOTA JAMBI TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Jambi Tahun 2015, selanjutnya disebut AD-PPK Kota Jambi Tahun 2015 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Jambi Tahun 2015;
4. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Jambi, selanjutnya disebut TK-PPK Kota Jambi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kota Jambi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Jambi;
5. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan selanjutnya disebut UKP-PPP
6. B03 adalah bulan ketiga pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. B06 adalah bulan keenam pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. B09 adalah bulan kesembilan pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. B12 adalah bulan kedua belas pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kota Jambi Tahun 2015 merupakan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dijalankan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Kota Jambi.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, AD-PPK Kota Jambi tahun 2015 memuat 6 (enam) aksi yang terdiri dari :
- a. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
- b. Melakukan penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu maupun prosedur dengan tersedianya SOP perizinan;
- c. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
- d. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa;
- f. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pembantu.
PELAPORAN
BAB III - PELAPORAN
Pasal 4
- (1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Gubernur Jambi.
- (2) Penjabaran pelaporan AD-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

- (1) Penyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan AD-PPK dilakukan setiap triwulan melalui website http://serambi.ukp.go.id.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari SKPD terkait kepada Bappeda Kota Jambi dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :
- a. Pelaporan B03, paling lambat tanggal 27 April 2015;
- b. Pelaporan B06, paling lambat tanggal 27 Juni 2015;
- c. Pelaporan B09, paling lambat tanggal 27 September 2015; dan
- d. Pelaporan B12, paling lambat tanggal 27 Desember 2015.
- (3) Penyampaian laporan oleh Bappeda Kota Jambi ke dalam sistem monitoring UKP-PPP dengan jadwal sebagai berikut :
- a. Pelaporan B03, dibuka tanggal 28 April 2015 dan ditutup tanggal 5 Mei 2015 pada pukul 23.59 WIB;
- b. Pelaporan B06, dibuka tanggal 28 Juni 2015 dan ditutup tanggal 5 Juli 2015 pada pukul 23.59 WIB;
- c. Pelaporan B09, dibuka tanggal 28 September 2015 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2015 pada pukul 23.59 WIB;
- d. Pelaporan B12, dibuka tanggal 28 Desember 2015 ditutup tanggal 5 Januari 2016 pada pukul 23.59 WIB.

## Pasal 6

Koordinasi pelaksanaan dan pelaporan AD-PPK Kota Jambi Tahun 2015 dilakukan melalui Tim Koordinasi dan Pelaporan Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (TK-PPK) yang dibentuk dengan keputusan Walikota Jambi.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 23 Maret 2015

WALIKOTA JAMBI,


SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI


## DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI


## EDRIANSYAH, SH.MM

Pembina

NIP.19720614 199803 1 005