PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 8 Tahun 2011 tentang PAJAK AIR TANAH BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN MELA WI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH (berlaku 1 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah bahwa Pajak Air Tanah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan clan pembangunan daerah melalui pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a dan hurufb perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak AirTanah.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN :
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak daerah.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah perrnukaan tanah.
9. Sumber air adalah tempat dan wadah air yang terdapat di atas dan di bawah perrnukaan tanah, terrnasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, danau, rawa, situ, waduk, dan muara.
10. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ..
12. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar/penyetor/pihak ketiga ke Bendahara penerimaan .
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnyajumlah pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakkan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN W AJIB PAJAK
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN W AJIB PAJAK
Pasal 2
- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN W AJIB PAJAK
Pasal 3
- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan a1r.
- (3) Nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan Bupati secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BABIV CARA PERHITUNGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6
- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5 dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).
- (2) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.
BABV SURAT PEMBERITAHUAN
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 7
- (1) Orang pribadi atau badan yang mengarnbil dan atau pemanfaatan air tanah wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat lengkap orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan;
- b. jenis usaha;
- c. sumber air yang diambil dan atau dirnanfaatkan;
- d. lokasi air;
- e. tanggal, bulan dan tahun pengambilan dan pemanfaatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-larnbatnya disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 8
- (1) Laporan yang telah diterima sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring.
- (2) Apabila ## BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERIT AHUAN PAJAK DAERAH
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 9
Masa pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah secara terns menerus, masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.
- b. Terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang tidak dilakukan secara terus menerus (insidentil), masa pajak ditetapkan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 10
Pajak terhutang terjadi pada saat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 11
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data objek dan subjek pajak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. ( 4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - TATACARAPEMUNGUTANDANPENETAPANPAJAK
Pasal 12
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2)
BAB VII - TATACARAPEMUNGUTANDANPENETAPANPAJAK
Pasal 13
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif bcrupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SK.PD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SK.PD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Pajak yang terutang
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
BABIX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANK.SI ADMINISTRASI
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SK.PD, STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.
Bupati dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang teru.tang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPD;
- b. SKPDLB;
- c. Potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
- () Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21
- (1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. masa Pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlarnbatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 23
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau;
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalarn hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB XIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 26
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran ornzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuk.i tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Pereraturan Bupati.
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 28
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXV KETENTUAN KHUSUS
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagairnana diarnksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagairnana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakirn sesuai dengan Hukurn Acara Pidana dan Hukurn Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintan hakim sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 30
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling ban yak 2 ( dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 ( empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
Tindak pidana di bidang perpajakan daeah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XVIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 40
Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yang dipandang belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal - 2011

Penandatangan: -� --� A&amp;Ai4 · SEKRETARIS' KABUPATEN MELAWI, /st \ t"- LEMBARAN DAE KABUP A TEN MELA WI T AHUN 2011 NO MOR 8
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
## NOMOR $ T AHUN 2011
## TENTANG
## PAJAK AIR TANAH
## I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak, maka peraturan yang meyangkut bidang pajak perlu untuk disempurnakan kembali.
Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan perturnbuhan perekonomian daerah, diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat.
Upaya penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan perombakan jenis pajak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu danjenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya.
Sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, peraturanperaturan daerah terdahulu tentang Pajak Air Tanah perlu disempurnakan kembali dan menjadi Pajak Air Tanah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
## II. PENJELASAN P ASAL DEMI P ASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukun ielas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (2) Cukup jelas. Besarnya Pokok Pajak Terutang: - Untuk Air Tanah: Tarif Pajak x NPA atau 20% x NPA - Untuk Air Tanah : 10% x NP A Cara Perhitungan : - NPA: Volume x HAD (Harga dasar Air) - Volume x {(Faktor Nilai Air) x (Harga Air Beku)} Untuk memperoleh Harga Air Beku, dipergunakan perhitungan dengan memasukan antara lain komponen unsur produksi, biaya penerapan, biaya pengolahan.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (2) hurufb
PENJELASAN
Pasal 18
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 25
Ayat (1) Cukup jelas. Saat kedaluwarsa penagihan pajak ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak terutang pajak tersebut tidaklah dapat ditagih kembali. Ayat (2) Cukup jelas. Dalam hal disebutkan surat teguran dan surat paksa kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 32
... i 4
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR @!]