PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN DESA KOTO SEKILAN AMBAI DAN DESA PENAWAR TINGGI DI KECAMATAN SITINJAU LAUT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politis, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru di Kecamatan Sitinjau Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Koto Sekilan Ambai dan Desa Penawar Tinggi di Kecamatan Sitinjau Laut;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisai, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisai, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KOTO SEKILAN AMBAI DAN DESA PENAWAR TINGGI DI KECAMATAN SITINJAU LAUT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Koto Sekilan Ambai dan Desa Penawar Tinggi di Kecamatan Sitinjau Laut.
Bagian Kedua Cakupan Wilayah
Pasal 3
- (1) Desa Koto Sekilan Ambai dengan jumlah penduduk 1.123 Jiwa (353 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Ambai Atas yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Ambai Bawah.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Cupak.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Betung Kuning.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Ambai Atas.
- (2) Desa Penawar Tinggi dengan jumlah penduduk 630 Jiwa (211 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Pendung Tengah yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Kemantan Hilir.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Angkasa Pura.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Koto Baru Hiang.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pendung Tengah.
Bagian Ketiga Luas Wilayah dan Batas Desa
Pasal 4
- (1) Batas desa dan Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas desa secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya desa yang baru dibentuk.

## BAB III

## PEMERINTAHAN DESA

## Peresmian Desa Baru dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian Desa dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat dan/atau staf Camat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa.

## BAB IV

## PEMBINAAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap desa yang baru dibentuk dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Bupati melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan peraturan kepala desa asal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah desa yang baru dibentuk.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal April 2012

BUPATI KERINCI, dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal April 2012

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 NOMOR 10