UNDANG-UNDANG RI Nomor 6 Tahun 1962 tentang POKOK-POKOK PERUMAHAN (berlaku 3 Agustus 1962)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk mencukupi kebutuhan pokok akan perumahan perlu
- a. diadakan pembangunan perumahan secara meluas;
- b. bahwa karena keadaan yang mendesak soal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Mengingat
Mendengar
- 1.
- pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
3. Pasal-pasal 3, 7, 8 dan 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960;
- Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial;
Memutuskan :
Dengan mencabut Undang-undang No.3 Drt. tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.43) dan Undang-undang No. 25 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 73) serta membatalkan segala peraturan perumahan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini;
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pokok-
- pokok Perumahan.
Pasal 1
- (1) Setiap warga negara dan badan-badan swasta dapat dengan bebas membangun perumahan dan menetapkan penggunaannya baik untuk dipakai sendiri ataupun disewakan.
- (2) Perwakilan negara asing dan warga negara asing dapat membangun perumahan untuk keperluannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Pemerintah.
Pasal 2
- (1) Pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila memperoleh persetujuan pemilik.
- (2) Hubungan sewa-menyewa yang mengandung perlindungan bagi pemilik dan penyewa serta pedoman harga sewa yang layak diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 3
- (1) Urusan perumahan diatur oleh Menteri Sosial, kecuali yang termasuk bidang Departemen lain.
- (2) Ketentuan-ketentuan pidana yang diperlukan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan tersendiri dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya.
Pasal 4
- (1) Semua peraturan yang dapat menghambat pembangunan perumahan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN - (2) Pelaksanaan serta semua akibat hukum yang timbul karena dicabutnya atau dibatalkannya peraturan-peraturan perumahan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan memperhatikan keadaan khusus dalam masa peralihan. ## Pasal 5. - (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan. - (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG tentang
## POKOK-POKOK PERUMAHAN.
## UMUM.
Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, terutama dalam bidang perumahan seperti apa yang dicita-citakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam ketetapanannya No. II/MPRS/1960 § 385, maka sewajarnyalah kalau Pemerintah mengikut-sertakan rakyat untuk segera mulai mengusahakan terwujudnya kesejahteraan tersebut.
Kebutuhan pokok akan perumahan yang terasa sangat mendesak pada dewasa ini, yang diantaranya menurut perhitungan Dewan Perancang Nasional pada akhir tahun 1960 terdapat sebanyak lebih-kurang 4.000.000 buah dan setiap tahunnya akan meningkat 1.000.000 buah sesuai dengan pertambahannya penduduk (Buku I § 382), sedang perumahan yang ada pun tidak/belum memenuhi syarat-syarat perumahan yang kita citacitakan ialah perumahan yang sehat, nikmat, tahan lama, murah harga dan sewanya, serta memenuhi norma-norma kesusilaan.
Untuk mengatasi kesulitan akan perumahan tersebut tidaklah dapat diatasi hanya dengan membagi perumahan yang ada serta menunjuk pemakaiannya yang sangat membutuhkan, melainkan harus diatasi dengan menambah jumlah dan membangun perumahan sebanyak-banyaknya.
Oleh karena itu dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang berwenang pantas dibenarkan kebebasan untuk membangun dan menetapkan penggunaannya kepada rakyat dan badan-badan sewasta yang ingin membangun perumahan untuk mencukupi kebutuhannya, baik untuk dirinya sendiri, buruh dan pegawainya ataupun untuk orang lain, disamping usaha-usaha Pemerintah sendiri untuk mencukupi kebutuhan akan perumahan.
Adapun peraturan-peraturan perumahan yang kini berlaku, antara lain Undangundang No. 3 Drt tahun 1958 jo. Undang-undang No. 25 Prp tahun 1960 dan peraturanperaturan daerah lainnya, ternyata tidak/kurang mencerminkan usaha terwujudnya maksud tersebut, maka oleh karenanya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dewasa ini.
Akibat peninjauan kembali peraturan-peraturan tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri yang antara lain berisi : Wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah dalam urusan perumahan yang telah diserahkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini (berdasarkan P.P. No. 6 tahun 1958, Lembaran Negara tahun 1958 No. 10), berlaku S.I.P. selama masa peralihan, dan lain-lain.
Oleh karena itu masalah perumahan ini merupakan hajat hidup rakyat yang sangat mendesak, maka Pemerintah mengundangkan peraturan ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Kekurangan perumahan hanya dapat di