PERATURAN BUPATI SANGGAU Nomor 16 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KABUPATEN SANGGAU TAHON 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KABUPATEN SANGGAU TAHON 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU,
- a. bahwa kebijakan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang diperuntukkan bagi masyarakt berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) daJam memenuhi kebutuhan pangan, disamping itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah daJam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai saJah satu hak dasamya ;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubemur KaJimantan Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 201 7 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairn.ana dimaksud daJam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Kabupaten Sanggau Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di KaJimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali an terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pend.irian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana d.iubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017 selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, merupakan petunjuk teknis bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.
BAB 11
PETUNJUK TEKNIS
Pasal 1
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam
Pasal 2
Petunjuk Teknis mengatur pengelolaan dan pengorganisasian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam :
- a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten;
- b. Tim Koordinasi Subsid.i Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan; dan
- c. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan.
Pasal 3
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Penetapan: Ditetapkan di Sanggau Pada tanggal, 13 Meret 2017

Penandatangan: BUPATI SANGGAU, PAOLUSHADI

Penetapan: Diundangkan di Sanggau pada tanggal 13 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU A.L. LEYSANDRI ## BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 16

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAG HUK M DAN HAM NIP 19 SHMH LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG

Penandatangan: PERATURAN BUPATI SANGGAU 16 TAHUN 2017 13 MARET 2017 PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 ## BAB I ## PENDAHULUAN ## A. Latar Belakang Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah pembangunan sektor pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Mental/ Karakter. Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam dalam pelaksanaan Rastra ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi

Penandatangan: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Social Protection), dimana Kebija.kan Program Rastra termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan Rastra. Kebijakan Program Rastra juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terka.it pangan, yaitu: Universal Declaration of Human Right /1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals {MDGs), dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Penandatangan: Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak. dalam berbaga.i aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komod.iti bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginst:ruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat Berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat Berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Dalam perkembangannya sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan. Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan electronic voucer (e-voucer) dalam bentuk. kartu, dan dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan pangan lainnya. Oleh karena itu pada tahun 2017 transformasi Program Rastra menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan di 44 kota terpilih, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih melaksanakan Program Rastra. Berbagai aspek strategis Program Rastra, tahapan pelaksanaan penyaluran Rastra serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Rastra (Pedum Rastra) dan Petunjuk Teknis Rastra (Juknis Rastra). ## B. Ketentuan Umum

Penandatangan: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : - I. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

Penandatangan: 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penandatangan: 3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

Penandatangan: 4. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi. 5. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomoclir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran. 6. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Rastra di desa/kelurahan. 7. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan 8. Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 8. Formulir Rakapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti basil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Distribusi: 9. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).

Penandatangan: 10. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.

Penandatangan: 11. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra. 12. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan Quantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung. 13. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.

Penandatangan: 14. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.

Penandatangan: 15. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan. 16. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.

Penandatangan: 17. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Tititik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah. 18. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasil­ kan KPM Rastrayang tepat dan dituangkan dalam DPM­1. 19. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra. 20. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah. 21. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu Keluarga yang terdapat dalam DPM­1 (Daftar Penerima Manfaat­1) Rastra.

Distribusi: 22. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditctapkan oleh Perum BULOG.

Penandatangan: 23. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra. 24. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.

Distribusi: 25. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat

Distribusi: 26. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang desepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.

Penandatangan: 27. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.

Verifikasi: 28. Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra) adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan Tingkat Kecamatan untuk menciptak.an harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan Program Sunbsidi Rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. 29. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). ## BAB II ## TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT ## A. Tujuan Tujuan Program Subsidi Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. ## B. Sasaran Sasaran Program Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Sanggau adalah berkurangnya beban pengeluaran 10.645 KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di TD. ## C. Manfaat Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut: - I. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM. 3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. 4. Stabilisasi harga beras dipasaran. 5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,-/kg, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan menjaga stok pangan nasional. 6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. ## BAB III ## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Penandatangan: Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di tingkat desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat. ## A. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Penandatangan: Bupati Sanggau bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagai berikut: ## 1. Kedudukan

Penandatangan: Tim Koordinasi Rastra Kabupaten adalah pelaksana Program Rastra di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sanggau. ## 2. Tugas Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan altematif pola penyaluran Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat) serta melaoprkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi. ## 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi: - a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten. - b. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan. - c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM. - d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di kabupaten. - e. Sosialisasi Program Rastra di wilayah kabupaten. - f. Perencanaan penyaluran Rastra. - g. Penyelesaian HTR dan administrasi. - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di kecamatan, desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat. - i. Penanganan Pengaduan di kabupaten.

Distribusi: - J. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat. - k. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi. ## 4. Struktur Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Penandatangan: Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sanggau. ## 5. Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Rastra Kabupaten beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota yang meliputi: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/ Badan/Dinas/SKPD yang membidangi urusan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat dan SKPD terkait. Disamping itu Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota juga melibatkan beberapa instansi vertikal terkait urusan statistik, BPS, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. ## B. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan Carnal bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan, sebagai berikut: ## 1. Kedudukan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. ## 2. Tugas Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu pendampingan pelaksanaan Program Rastra desa/kelurahan. oleh TKSK dalam di kecamatan dan ## 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi: - a. Perencanaan penyaluran Rastra di kecamatan. - b. Sosialisasi Rastra di wilayah kecamatan.

Distribusi: - c. Pendistribusian Rastra. - d. Penyelesaian HTR dan administrasi. - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat. - f. Pembinaan terhadap Pelaksanaan Rastra di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat. - g. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat

Distribusi: desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM. ## 4. Struktur Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Penandatangan: Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Penandatangan: Keanggotaan Tim Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepada Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

Distribusi: ## C. Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Penandatangan: Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra, sebagai berikut: ## 1. Kedudukan

Penandatangan: Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat. ## 2. Tugas

Distribusi: Pelaksana Distribusi Rastra Kecamatan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi. ## 3. Fungsi

Distribusi: Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi: - a. Pemerikasaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/ menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis)

Distribusi: - b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di titik Bagi (TB). - c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG. - d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD. - e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan. ## BAB IV ## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Penandatangan: Perencanaan dan penganggaran Program Rastra mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. Proses perencanaan dan penganggarannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan PertanggungJawaban Dana Subsidi Rastra. ## A. Perencanaan Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Juklak ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB. ## l. Kebijakan Penetapan KPM - a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra. - b. Pagu Subsidi Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Sanggau sebesar 10.645 KPM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.

Penandatangan: - c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Subsidi Rastra oleh Menteri Sosial, Gubemur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

Distribusi: ## 2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Penetapan: TD ditetapkan di kantor/balai desa/ kelurahan atau di lokasi lain alas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat. ## 3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Distribusi: TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat. ## B. Kebijakan Penganggaran Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut: 1. Anggaran subsidi pangan disediakan dalam APBN tahun berjalan, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.

Distribusi: 2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).

Penandatangan: 3. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Program Rastra di Daerah, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain: biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan atau pembebasan Harga Tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.

Distribusi: Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke TB (KPM), yang diatur di dalam Junkis masing-masing. ## BABV ## MEKANISME PELAKSANAAN ## A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Rastra Dalam pelaksanaan Program Rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Rastra. Panduan pelaksanaan Program Rastra terdiri dari Pedoman Umum Subsidi Rastra (Pedum Subsidi Rastra), Pedoman Khusus Program Rastra (Pedoman Khusus Subsidi Rastra), Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Subsidi Rastra) dan Petunjuk Teknis Subsidi Rastra (Juknis Subsidi Rastra).

Penandatangan: 1. Pembuatan Pedoman Umum Program Subsidi Rastra (Pedum Subsidi Rastra) adalah sebagai panduan pelaksanaan Subsidi Rastra untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Subsidi Rastra yang berlaku secara nasional. Pedum Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra Pusat dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Penandatangan: 2. Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Subsidi Rastra, maka Kementerian/Lembaga (K/L) terkait menyusun Pedoman Khusus Rastra sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Program Subsidi Rastra yang berisikan kebijakan sektoral yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Subsidi Rastra yang menjadi tanggungjawab K/L tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pedoman Khusus Subsidi Rastra dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Subsidi Rastra dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Distribusi: 3. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di tingkat provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Rastra, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Rastra (Juklak Subsidi Rastra). Ruang lingkup Juklak Subsidi Rastra masih berada dalam batasan-batasan Pedum Subsidi Rastra. Juklak Subsidi Rastra bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim, dan lain-lain. Juklak Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra Provinsi dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Juklak Subsidi Rastra disampaikan kepada Tim Koordinasi Subsidi Rastra Pusat. 4. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Rastra dan Juklak Subsidi Rastra yang disebut Petunjuk Teknis Program Subsidi Rastra (Juknis Subsidi Rastra). Juknis Subsidi Rastra bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing­ masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing­masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain­lain.

Distribusi: Juknis Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra Kabupaten/Kota dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Juknis Subsidi Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Rastra Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Rastra Pusat. ## B. Penetapan Pagu Rastra ## 1.Penetapan Pagu Rastra Nasional - a. Pagu Rastra nasional merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Subsidi Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra secara nasional. - b. Pagu Rastra Nasional merupakan basil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang­Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). - c. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah dapat menambah alokasi pagu Rastra Nasional.

Distribusi: - d. Apabila pagu Rastra di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2018. - e. Untuk wilayah tertentu, batas waktu tersebut sebagaimana huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah tertentu sampai dengan 24 Desember 2017 yang diatur dalam Juknis. - f. Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk penetapan pagu Rastra Tahun 2017 mengacu pada MFD (Master File Desa) bulan Juni tahun sebelumnya dari BPS.

Penandatangan: - g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dan/atau realokasi akibat kebijakan pemerintah dalam satu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, maka Gubemur, atau Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Rastra sesuai dengan alamat KPM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang. Hal terse but diatur dalam Juklak/ Juknis dan/ a tau Surat Keputusan Kepala Desa setempat. ## 2. Penetapan Pagu Rastra Provins!

Penandatangan: - a. Pagu Rastra Provinsi merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap provinsi. Pagu Rastra untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Sosial. - b. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan. ## 3. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten/Kota - a. Pagu Rastra Kabupaten/Kota merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menenma Rastra di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kabupaten/kota.

Penandatangan: - b. Pagu Rastra untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Rastra Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi. - c. Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan. ## 4. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan clan Desa/Kelurahan - a. Pagu Rastra kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Mnfaat (KPM) yang menerima Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Penandatangan: 2. dan oleh kecamatan ditetapkan setiap setingkat b. Pagu Rastra untuk desa/ kelurahan/ pemerintahan Bupati/Walikota - c. Pagu Rastra di suatu desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada prinsipnya tidak dapat direalokasi ke desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing desa/kelurahan/pemerintahan setingkat. ## C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Dal am rangka mengakomodasi adanya peru bahan karakteristik KPM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan perubahan DPM Rastra, dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau Pada tanggal, 13 Meret 2017

BUPATI SANGGAU,


PAOLUSHADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU


A.L. LEYSANDRI

## BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 16


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAG HUK M DAN HAM NIP 19 SHMH

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN BUPATI SANGGAU

16 TAHUN 2017

13 MARET 2017

PETUNJUK

TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS

SEJAHTERA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah pembangunan sektor pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Mental/ Karakter.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam dalam pelaksanaan Rastra ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Social Protection), dimana Kebija.kan Program Rastra termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan Rastra.

Kebijakan Program Rastra juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terka.it pangan, yaitu: Universal Declaration of Human Right /1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals {MDGs), dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak. dalam berbaga.i aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komod.iti bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginst:ruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat Berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat Berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Dalam perkembangannya sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan. Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan electronic voucer (e-voucer) dalam bentuk. kartu, dan dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan pangan lainnya. Oleh karena itu pada tahun 2017 transformasi Program Rastra menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan di 44 kota terpilih, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih melaksanakan Program Rastra.

Berbagai aspek strategis Program Rastra, tahapan pelaksanaan penyaluran Rastra serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Rastra (Pedum Rastra) dan Petunjuk Teknis Rastra (Juknis Rastra).

## B. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- I. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
5. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomoclir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
6. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Rastra di desa/kelurahan.
7. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan
8. Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
8. Formulir Rakapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti basil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
9. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
10. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
11. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
12. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan Quantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
13. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
14. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
15. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
17. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Tititik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
18. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasil­ kan KPM Rastrayang tepat dan dituangkan dalam DPM­1.
19. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra.
20. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
21. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu Keluarga yang terdapat dalam DPM­1 (Daftar Penerima Manfaat­1) Rastra.
22. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditctapkan oleh Perum BULOG.
23. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
24. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
25. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat
26. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang desepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
28. Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra) adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan Tingkat Kecamatan untuk menciptak.an harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan Program Sunbsidi Rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
29. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

## BAB II

## TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

## A. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

## B. Sasaran

Sasaran Program Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Sanggau adalah berkurangnya beban pengeluaran 10.645 KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di TD.

## C. Manfaat

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut:

- I. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras dipasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,-/kg, atau sesuai dengan

kebijakan Pemerintah Pusat dan menjaga stok pangan nasional.

6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

## BAB III

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di tingkat desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.

## A. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Bupati Sanggau bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagai berikut:

## 1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten adalah pelaksana Program Rastra di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sanggau.

## 2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan altematif pola penyaluran Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat) serta melaoprkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten.
- b. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di kabupaten.
- e. Sosialisasi Program Rastra di wilayah kabupaten.
- f. Perencanaan penyaluran Rastra.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di kecamatan, desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- i. Penanganan Pengaduan di kabupaten.
- J. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- k. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

## 4. Struktur Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sanggau.

## 5. Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota yang meliputi: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/ Badan/Dinas/SKPD yang membidangi urusan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat dan SKPD terkait. Disamping itu Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota juga melibatkan beberapa instansi vertikal terkait urusan statistik, BPS, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

## B. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Carnal bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan, sebagai berikut:

## 1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## 2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu pendampingan pelaksanaan Program Rastra desa/kelurahan. oleh TKSK dalam di kecamatan dan

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Rastra di kecamatan.
- b. Sosialisasi Rastra di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Rastra.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksanaan Rastra di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- g. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat

desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.

## 4. Struktur Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepada Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

## C. Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra, sebagai berikut:

## 1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat.

## 2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra Kecamatan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

## 3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemerikasaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/ menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis)
- b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

## BAB IV

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Rastra mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. Proses perencanaan dan penganggarannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan PertanggungJawaban Dana Subsidi Rastra.

## A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Juklak ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

## l. Kebijakan Penetapan KPM

- a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
- b. Pagu Subsidi Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Sanggau sebesar 10.645 KPM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Subsidi Rastra oleh Menteri Sosial, Gubemur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

## 2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di kantor/balai desa/ kelurahan atau di lokasi lain alas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat.

## 3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

## B. Kebijakan Penganggaran

Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi pangan disediakan dalam APBN tahun berjalan, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
3. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Program Rastra di Daerah, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain: biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan atau pembebasan Harga Tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke TB (KPM), yang diatur di dalam Junkis masing-masing.

## BABV

## MEKANISME PELAKSANAAN

## A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Rastra

Dalam pelaksanaan Program Rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Rastra. Panduan pelaksanaan Program Rastra terdiri dari Pedoman Umum Subsidi Rastra (Pedum Subsidi Rastra), Pedoman Khusus Program Rastra (Pedoman Khusus Subsidi Rastra), Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Subsidi Rastra) dan Petunjuk Teknis Subsidi Rastra (Juknis Subsidi Rastra).

1. Pembuatan Pedoman Umum Program Subsidi Rastra (Pedum Subsidi Rastra) adalah sebagai panduan pelaksanaan Subsidi Rastra untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Subsidi Rastra yang berlaku secara nasional. Pedum Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra Pusat dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
2. Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Subsidi Rastra, maka Kementerian/Lembaga (K/L) terkait menyusun Pedoman Khusus Rastra sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Program Subsidi Rastra yang berisikan kebijakan sektoral yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Subsidi Rastra yang menjadi tanggungjawab K/L tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pedoman Khusus Subsidi Rastra dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Subsidi Rastra dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
3. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di tingkat provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Rastra, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Rastra (Juklak Subsidi Rastra). Ruang lingkup Juklak Subsidi Rastra masih berada dalam batasan-batasan Pedum Subsidi Rastra. Juklak Subsidi Rastra bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim, dan lain-lain. Juklak Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra Provinsi dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Juklak Subsidi Rastra disampaikan kepada Tim Koordinasi Subsidi Rastra Pusat.
4. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Rastra dan Juklak Subsidi Rastra yang disebut Petunjuk Teknis Program Subsidi

Rastra (Juknis Subsidi Rastra). Juknis Subsidi Rastra bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing­ masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing­masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain­lain.

Juknis Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra Kabupaten/Kota dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Juknis Subsidi Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Rastra Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Rastra Pusat.

## B. Penetapan Pagu Rastra

## 1.Penetapan Pagu Rastra Nasional

- a. Pagu Rastra nasional merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Subsidi Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra secara nasional.
- b. Pagu Rastra Nasional merupakan basil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang­Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah dapat menambah alokasi pagu Rastra Nasional.
- d. Apabila pagu Rastra di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2018.
- e. Untuk wilayah tertentu, batas waktu tersebut sebagaimana huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah tertentu sampai dengan 24 Desember 2017 yang diatur dalam Juknis.
- f. Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk penetapan pagu Rastra Tahun 2017 mengacu pada MFD (Master File Desa) bulan Juni tahun sebelumnya dari BPS.
- g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dan/atau realokasi akibat kebijakan pemerintah dalam satu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, maka Gubemur, atau Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Rastra sesuai dengan alamat KPM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang. Hal terse but diatur dalam Juklak/ Juknis dan/ a tau Surat Keputusan Kepala Desa setempat.

## 2. Penetapan Pagu Rastra Provins!

- a. Pagu Rastra Provinsi merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap provinsi. Pagu Rastra untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- b. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

## 3. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten/Kota

- a. Pagu Rastra Kabupaten/Kota merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menenma Rastra di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kabupaten/kota.
- b. Pagu Rastra untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Rastra Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi.
- c. Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

## 4. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan clan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Rastra kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Mnfaat (KPM) yang menerima Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
2. dan oleh kecamatan ditetapkan setiap setingkat b. Pagu Rastra untuk desa/ kelurahan/ pemerintahan Bupati/Walikota
- c. Pagu Rastra di suatu desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada prinsipnya tidak dapat direalokasi ke desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

## C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dal am rangka mengakomodasi adanya peru bahan karakteristik KPM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan perubahan DPM Rastra, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/ pada tahun pelaksanaan Program Rastra.
2. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/ dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/ masuk ke dalam DPM.
3. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai layak sebagai penerima Rastra melalui proses Mudes/Muskel. KPM Rastra yang Kepala Keluarganya meninggal maka keluarga tersebut tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM pengganti untuk menggantikan KPM pada butir 4 (empat) diatas adalah di prioritaskan kepada keluarga m.iskin/kurang mampu dengan kriteria antar lain sebagai berikut : jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah,
6. lansia, penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak la yak huni, berpendapatan paling rendah dan/ a tau tiak tetap.
6. Daftar akhir KPM Rasta, termasuk perubahan bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan ditingkat Desa/Kelurahan, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.
8. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/ Pendaftaran Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/Kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Mudes/Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Format BA, FRP dan FPPDT-PFM terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Rastra 2017.
10. di tingkat FPPDT-PFM dapat diselenggarakan Muscaro serta FRP dan 9. Apabila diperlukan, Muscam Kecamatan dan dilengkapi BA sesuai hasil Muscam.
10. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, ke Kecamatan dan ke Kabupaten/Kota.
11. Berdasarkan Dokumen BA Medes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDTPFM dari Desa/Kelurahan yang diterima ditingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten/Kota tersebut.
12. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM disampaikan oleh Kabupaten/Kota kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang d.iterima oleh Gubernur dari Kabupaten/ Kota disampaikan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.
13. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Rastra diatur di dalam Juknis.

## D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra

- I. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan/atau menteri terkait malakukan peluncuran Pragram Rastra Nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Rastra Nasional dapat diikuti peluncuran Program Rastra di provinsi oleh Gubemur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu R