KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 188 Tahun 1998 tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pada umumnya dan peningkatan hasil guna dalam penyiapan Rancangan Undang-undang pada khususnya, dipandang perlu menyempurnakan kembali tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970;
Mengingat
: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG.
BAB I - PRAKASA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Pasal 1
- (1) Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Departemen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Pimpinan Lembaga, dapat mengambil prakasa penyusunan Rancangan Undang-undang untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.
...
- (2) Prakasa penyusunan Rancangan Undang-undang wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden dengan disertai
PENJELASAN
Pembukaan
selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
##
PENJELASAN
Pasal 2
Dalam rangka pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman serta Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait.
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang, dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai Rancangan Undang-undang yang akan disusun. - (2) Penyusunan rancangan akademik dilakukan oleh Departemen atau Lembaga pemrakarsa bersama-sama dengan Departemen Kehakiman dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Untuk kelancaran pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Kehakiman mengkoordinasikan konsultasi diantara pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dan ahli hukum dari Departemen atau Lembaga pemrakarsa Rancangan Undang-undang, Sekretariat Negara dan Departemen, serta Lembaga lainnya yang terkait. - (2) Dalam hal Rancangan Undang-undang tersebut memerlukan rancangan akademik, maka rancangan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijadikan bahann pembahasan dalam forum konsultasi. - (3) Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya, sesuai dengan kebutuhan. - (4) Menteri Kehakiman menugaskan salah satu satuan kerja di lingkungan Departemen Kehakiman untuk fungsional bertindak sebagai penyelenggara forum konsultasi yang bersifat permanen antar Departemen atau Lembaga.
PENJELASAN
Pasal 5
Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang diarahkan pada perwujudkan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupi, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, Undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang tersebut.
PENJELASAN
Pasal 6
- (1) Apabila keharmonisasian, kebulatan dan pemantapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Kehakiman dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa bersama-sama Menteri Sekretaris Negara melaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan. - (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat atau pandangan yang ada. - (3) Keputusan yang diberikan oleh Presiden dalam masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekaligus merupakan persetujuan