PERATURAN BUPATI MA Nomor 20 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT (berlaku 10 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE
: a.
bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu membentuk Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Majene dalam rangka pembinaan untuk pengelolaan yang lebih profesional, akuntabel dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 38).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang selanjutnya adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene.
6. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
8. Zakat Mal adalah harta bagian yang di sisihkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang di miliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan Agama untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya
9. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan pokok makanan yang dikeluarkan pada bulan suci ramadhan oleh setiap orang Muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
10. Zakat Pendapatan dan Jasa adalah zakat yang di keluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil Profesi pada saat menerima pembayaran.
11. Zakat Rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
12. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
14. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk Masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
15. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Munfiq adalah orang atau badan usaha yang memberi infaq.
17. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
18. Mutashaddiq adalah orang atau badan usaha yang memberi shadaqah.
19. Hibah adalah pemberian umum atau barang oleh seseorang atau badan usaha yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kabupaten.
20. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah
diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada.
21. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, BAZNAS, LAZ, dan UPZ.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengelolaan zakat bertujuan :
- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
BAB III - SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH
Pasal 4
- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
- a. milik penuh;
- b. halal;
- c. cukup nisab;dan
- d. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
- a. beragama Islam;
- b. hidup pada saat bulan ramadhan;
- c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.
BAB III - SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH
Pasal 5
- (1) Zakat mal meliputi:
- a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
- c. zakat perniagaan;
- d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. zakat peternakan dan perikanan;
- f. zakat pertambangan;
- g. zakat perindustrian;
- h. zakat pendapatan dan jasa;dan
- i. zakat rikaz.
- (2) Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.
Bagian Kesatu Tata Cara Perhitungan Zakat Mal
Paragraf 1 Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia lainnya
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 6
- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5 %.
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki Muzakki melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari emas yang dimiliki.
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 7
- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5 %.
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki Muzakki melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar 2,5 % dari perak yang dimiliki.
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 8
- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5 %.
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki Muzakki melebihi nizab, maka zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari logam mulia lainnya yang dimiliki.
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 9
- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat
2. resmi.
- (2) Muzakki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.
Paragraf 2 Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 10
- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5 %.
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki Muzakki melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari uang yang dimiliki.
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 11
- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5 %.
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki Muzakki melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar 2,5 % dari nilai surat berharga yang dimiliki.
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 12
- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.
- (2) Muzakki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.
Paragraf 3 Zakat Perniagaan
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 13
- (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5 %.
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 14
- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul;
- c. menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul;
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 15
Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.
Paragraf 4 Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 16
- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 10 % jika tadah hujan atau 5 % jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh Muzakki melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar sebesar 10 % jika tadah hujan atau 5 % jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 17
Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
Paragraf 5 Zakat Peternakan dan Perikanan
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 18
- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.
BAB IV - TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Pasal 19
- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi, sapi, kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak, sapi, kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tercapai dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.

## Pasal 21

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5 %.

## Pasal 22

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.

## Paragraf 6 Zakat Pertambangan

## Pasal 23

- (1) Nilai zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5 %.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

## Pasal 24

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.

## Paragraf 7 Zakat Perindustrian

## Pasal 25

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5 %.

## Pasal 26

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.

## Pasal 27

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.

## Paragraf 8 Zakat Pendapatan dan Jasa

## Pasal 28

- (1) Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.
- (3) Nisab, kadar dan tatacara pembayaran zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan BAZNAS Kab. Majene.
- (2) Zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

## Paragraf 9 Zakat Rikaz

## Pasal 29

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20 %.

## Pasal 30

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian Kedua Tata cara Perhitungan Zakat Fitrah

## Pasal 31

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

## Pasal 32

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

(2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat idul fitri.

## BAB V

## BAZNAS KABUPATEN MAJENE

## Bagian Kesatu BAZNAS Kabupaten Majene

Paragraf 1 Kedudukan Tugas dan Fungsi

## Pasal 33

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

## Pasal 34

BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

## Pasal 35

BAZNAS Kabupaten Majene mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten Majene.

## Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, BAZNAS kabupaten Majene menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Majene;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Majene;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Majene;
- d. pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedeqah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati.
- e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ di Kabupaten.

## Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten Majene wajib:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Majene;

- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ di Kabupaten Majene.
- (2) BAZNAS Kabupaten Majene melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (1).

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten Majene terdiri atas:
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum;dan
- g. Satuan Audit Internal.
- (2) Struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 39

- (1) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Majene.
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Majene.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi wakil ketua.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

## Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

## Paragraf 1 Ketua dan Wakil Ketua

## Pasal 40

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten Majene.

## Pasal 41

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

## Paragraf 2 Bidang Pengumpulan

## Pasal 42

Bidang Pengumpulan dan bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

## Pasal 43

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

## Pasal 44

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki;
- c. pelaksanaan kampanye zakat;
- d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. pelaksanaan pelayanan Muzakki;
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan Muzakki; dan
- i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten Majene.

## Paragraf 3 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

## Pasal 45

Bidang Pendisribusian dan Pendayagunaan dan bidang pendistribusian dan pemberdayaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua II.

## Pasal 46

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

## Pasal 47

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;dan
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten Majene.

Paragraf 4 Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

## Pasal 48

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

## Pasal 49

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Majene;
- b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Majene;
- c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Majene;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Majene;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Majene;
- f. pelaksanaan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Majene;
- g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Majene.

## Paragraf 5 Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

## Pasal 50

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Majene, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

## Pasal 51

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, umum dan pemberian rekomendasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
- d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;
- f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten.
- i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.

## Paragraf 6 Satuan Audit Internal

## Pasal 52

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Majene.

## Pasal 53

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit Syariah, Audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Majene.

## Pasal 54

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program audit;
- b. pelaksanaan audit;
- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS;
- d. penyusunan laporan hasil audit;
- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

## BAB VI

## AMIL BAZNAS KABUPATEN DAN AMIL ZAKAT PERSEORANGAN ATAU PERKUMPULAN ORANG DALAM MASYARAKAT

Bagian Kesatu Amil BAZNAS Kabupaten Majene

## Pasal 55

- (1) Amil BAZNAS Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Majene.
- (2) Amil BAZNAS Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Majene.
- (3) Hak keuangan Amil BAZNAS Kabupaten Majene dibebankan pada Hak Amil.

Bagian Kedua Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat

## Pasal 56

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS Kabupaten Majene dan LAZ Kabupaten Majene kegiatan pengelolaan Zakat dapat dilakukan perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/ta'mir masjid/mushollah sebagai amil zakat
- (2) Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

## BAB VII

## TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BAZNAS KABUPATEN MAJENE

Bagian Kesatu Tata Cara Pengangkatan Pimpinan dan Anggota BAZNAS Kabupaten Majene

## Pasal 57

- (1) BAZNAS Kabupaten Majene dibentuk oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Pengurus BAZNAS Kabupaten Majene disesuaikan dengan kebutuhan yang diambil dari unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

- (3) Pengurus BAZNAS Kabupaten Majene harus memiliki sifat amanah, tidak cacat moral, memiliki visi dan misi, dedikasi, profesional, transparansi dan bertanggungjawab.
- (4) Tata cara Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Majene, mengacu kepada aturan PerundangUndangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pemberhentian Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Majene

## Pasal 58

Tata cara pemberhentian Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Majene mengacu kepada aturan perundang -undangan yang berlaku.

BAB VIII ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS KABUPATEN MAJENE

Bagian Kesatu Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten Majene

## Pasal 59

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten Majene mengacu kepada aturan yang berlaku.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Sekretariat BAZNAS Kabupaten Majene

## Pasal 60

Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Sekretariat BAZNAS Kabupaten Majene mengacu kepada aturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten Majene

## Pasal 61

Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten Majene mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

## Pasal 62

- (1) BAZNAS Kabupaten Majene berkewenangan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.

- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
- a. Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Instansi Vertikal;
- c. BUMD dan BUMN;
- d. Perusahaan;
- e. Masjid, Mushallah, Langgar;
- f. Sekolah/Madrasah dan Lembaga Pendidikan lainnya;
- g. Kecamatan;
- h. Kelurahan dan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPZ akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan BAZNAS Kabupaten Majene.

## Pasal 63

Pembayaran zakat dilakukan melalui BAZNAS Kabupaten Majene dan/atau UPZ di lingkungan BAZNAS Kabupaten Majene, baik secara langsung, pemotongan gaji atau transfer melalui rekening bank.

## BAB X

## PERIZINAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN LAZ

Bagian Kesatu Persyaaratan Organisasi

## Pasal 64

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat membentuk LAZ.

## Pasal 65

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 wajib mendapat izin menteri/pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengolah bidang pendidikan, dakwah dan sosial/lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

## Bagian Kedua

## Mekanisme Perizinan

## Pasal 66

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
- a. Anggaran dasar organisasi;
- b. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- c. Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM;
- d. Surat rekomendasi baznas;
- e. Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
- f. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala;
- g. Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

## Pasal 67

Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementrian agama provinsi.

## Pasal 68

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 ( lima belas ) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan terulis diterima

Bagian Ketiga Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang Dalam Masyarakat

## Pasal 69

- (1) Dalam hal disuatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholah sebagai amil zakat
- (2) Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

## BAB XI

## PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BAZNAS DAN LAZ KABUPATEN MAJENE

## Pasal 70

BAZNAS Kabupaten Majene menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

## Pasal 71

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun

## Pasal 72

- (2) Audit syariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di maksud dalam pasal 70 dan pasal 71 harus di audit syariat dan keuangan.
- (3) Audit keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh satuan audit yang telah dibentuk.
- (4) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) di sampaikan kepada BAZNAS.

## Pasal 73

Laporan sebagaimana di maksud dalam pasal 70, pasal 71, dan pasal 72 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

## BAB XII

## PEMBIAYAAN BAZNAS KABUPATEN MAJENE DAN HAK AMIL

## Pasal 74

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten Majene di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan hak amil.
- (2) Besaran hak amil yang dapat di gunakan untuk biaya operasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

## Pasal 75

- (2) Anggota BAZNAS dan Pimpinan BAZNAS kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang
- (1) Anggota BAZNAS dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Majene diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (4) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS kabupaten Majene di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota BAZNAS Kabupaten Majene di atur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten Majene.

## Pasal 76

- (1) Biaya operasional BAZNAS kabupaten di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS kabupaten yang di bebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi :
- a. Hak keuangan pimpinan BAZNAS kabupaten
- b. Biaya administrasi umum
- c. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten dengan LAZ Kabupaten
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana di maksud pada ayat 2 di bebankan kepada hak amil
- (4) Besaran hak amil yang dapat di gunakan untuk biaya operasional sebagaimana di maksud pada ayat 2 di tetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (5) Penggunaan besaran hak amil sebagaimana di maksud pada ayat 3 di cantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang di susun oleh BAZNAS kabupaten Majene dan di sahkan oleh BAZNAS.

## Pasal 77

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota apabila pembiayaan opersional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

## BAB XIII PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

## Pasal 78

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

## Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS Kabupaten Majene

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 80

BAZNAS Kabupaten Majene atau LAZ Kabupaten Majene dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. Tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap Muzakki sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; dan/atau
- c. Tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## Pasal 81

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif .
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila :
- a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
- b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

## Pasal 82

LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. atau pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

## Pasal 83

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

## Pasal 84

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 atau pasal 82.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten atau LAZ kabupaten telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) atau pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- (4) Dalam hal LAZ Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional
- (5) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.

## Pasal 85

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten dan LAZ Kabupaten diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan dengan mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

## Pasal 86

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Amil zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.

- (4) Dalam hal Amil zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Zakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 10 April 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 20.

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR :

20 TAHUN 2017

TANGGAL

:

10 APRIL 2017

## TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT

## NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK

## 1. Sapi/Lembu

| NISHAB (EKOR) | ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 30-59 | 1 ekor anak sapi betina |
| 60-69 | 2 ekor anak sapi jantan |
| 70-79 | 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor sapi jantan |
| 80-89 | 2 ekor anak sapi betina |
| 90-99 | 3 ekor anak sapi jantan |
| 110-119 | 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan |
| > 120 | 3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan |

## 2. Kuda

| NISHAB (EKOR) | ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 30-59 | 1 ekor anak kuda betina |
| 60-69 | 2 ekor anak kuda jantan |
| 70-79 | 1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor sapi jantan |
| 80-89 | 2 ekor anak kuda betina |
| 90-99 | 3 ekor anak kuda jantan |
| 100-109 | 1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan |
| 110-119 | 2 ekor anak kuda betina atau 1 ekor anak kuda jantan |
| > 120 | 3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan |

## 3. Kambing

| NISHAB (EKOR) | ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN |
|-----------------|--------------------------------|
| 5-9 | 1 ekor kambing |
| 10-14 | 2 ekor kambing |
| 15-19 | 3 ekor kambing |
| 20-24 | 4 ekor kambing |

BUPATI MAJENE,

## H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR

: 20 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 APRIL 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT


BUPATI MAJENE

## H. FAHMI MASSIARA