PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 14 Tahun 2006 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusaan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2004 Seri C Nomor 3 ), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Objek Retribusi adalah Pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana pembangunan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien)
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. Koefisien Lantai Bangunan
| No. | Luas Bangunan | Koefisien |
|-------|---------------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan dengan luas s/d 100 M 2 | 1,00 |
| 2 | Bangunan dengan luas 101 M 2 s/d 200 M 2 | 1,50 |
| 3 | Bangunan dengan luas 201 M 2 s/d 500 M 2 | 2,50 |
| 4 | Bangunan dengan luas 501 M 2 s/d 1000 M 2 | 3,50 |
| 5 | Bangunan dengan luas 1.001 M 2 s/d 2000 M 2 | 4,00 |
| 6 | Bangunan dengan luas 2.001 M 2 s/d 3000 M 2 | 4,50 |
| 7 | Bangunan dengan luas diatas 3.001 M 2 | 5,00 |
b. Koefisien Tingkat Bangunan
| No. | Tingkat Bangunan | Koefisien |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | Bangunan satu Lantai | 1,00 |
| 2 | Bangunan dua Lantai | 1,50 |
| 3 | Bangunan tiga Lantai | 2,50 |
| 4 | Bangunan empat Lantai | 3,50 |
| 5 | Bangunan lima Lantai | 4,00 |
c. Koefisien Guna Bangunan
| No. | Guna Bangunan | Koefisien |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Bangunan Sosial Bangunan Perumahan Bangunan Fasilitas umum Bangunan Pendidikan Bangunan Bangunan Perdagangan dan Bangunan Industri Bangunan Khusus Bangunan Campuran Bangunan Lain-lain | 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,50 2,75 3,00 |
| | Kelembagaan/Kantor | |
| | jasa | |
| 10. | | |
- (4) Tingkat Penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a sampai dengan c
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengadaan blanko/formulir, Pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
4. Ketentuan BAB VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9
Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa (Koefisien Lantai Bangunan X Koefisien Tingkat Bangunan X Koefisien Guna Bangunan ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh PadaTanggal

Penandatangan: BUPATI KERINCI Dto H. FAUZI SIIN