PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 31 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 680);
Menetapkan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan
BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 895.544.662.614,12
- b. Belanja
Rp. 893.360.816.779,95
Surplus/defisit
Rp. 2.183.845.834,17
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
Rp. 73.522.798.747,65
2. Pengeluaran
Rp. 2.183.729.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto
Rp. 71.339.069.747,65
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 21.691.146.360,12 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
Rp. 873.853.516.254,00
2. Realisasi
Rp. 895.544.662.614,12
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. 21.691.146.360,12
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (45.515.498.221,70) dengan rincian sebagai berikut :
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja setelah perubahan
Rp. 938.876.315.001,65
2. Realisasi
Rp. 893.360.816.779,95
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. (45.515.498.221,70)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 67.206.644.581,82 dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/defisit Setelah Perubahan
Rp. (65.022.798.747,65)
2. Realisasi
Rp. 2.183.845.834,17
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. 67.206.644.581,82
1. Anggaran Setelah Perubahan
Rp. 73.522.798.747,65
2. Realisasi
Rp. 73.522.798.747,65
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. 0,00
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (6.316.271.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Setelah Perubahan
Rp. 8.500.000.000,00
2. Realisasi
Rp. 2.183.729.000,00
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. (6.316.271.000,00)
Pasal 4
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp73.522.798.747,65
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiyaan
(Rp73.522.798.747,65)
- c. Sub Total
Rp
0,00
- d. SiLPA Tahun Berjalan
Rp73.522.915.581,82
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp73.522.915.581,82
Pasal 5
Rp.1.583.391.394.031,90
Rp. 2.969.588.044,06
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :
Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas
Rp.1.580.421.805.987,84
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a. Pendapatan Operasional
Rp906.753.524.300,08
- b. Beban Operasi
(Rp615.773.414.920,16)
- c. Beban Transfer
(Rp 69.046.681.733,00)
- d. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya (Rp 4.859.452,00)
- e. Beban Luar Biasa
(Rp 277.071.000,00)
Surplus/ (Defisit) Laporan Operasional
Rp221.651.497.194,92
Pasal 7
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a. Saldo Kas 1 Januari 2015
Rp. 73.536.711.057,65
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Rp. 300.761.070.532,17
- c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset
Rp. 8.573.735,11
Non Keuangan (Rp.302.606.112.518,00)
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Rp. (2.183.729.000,00)
- e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
- f. Saldo Kas akhir per tanggal 31 Desember 2015
Rp. 69.516.513.806,93
Pasal 8
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a. Ekuitas Awal
Rp1.891.072.095.963,22
- b. Surplus/ (Defisit) - LO
Rp 221.651.497.194,92
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
- Kesalahan Mendasar dan lain-lain
(Rp 532.301.787.170,30)
- d. Ekuitas Akhir
Rp1.580.421.805.987,84
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a.

| Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran; |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, dan Kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| Lampiran I.5 | : | Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan |
| Lampiran I.6 | : | Daftar piutang daerah; |
| Lampiran I.7 | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| Lampiran I.8 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; |
| Lampiran I.9 | : | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| Lampiran I.10 | : | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; |

Lampiran I.11 :

Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran I.12

:

Daftar pinjaman dan obligasi daerah.

- b. Lampiran II

:

Neraca

- c.

- Lampiran III :

Laporan Arus Kas

- d. Lampiran IV

:

Laporan Operasional

- e.

- Lampiran V :

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- f. Lampiran VI

:

Laporan Perubahan Ekuitas

- g. Lampiran VII

:

Catatan atas Laporan Keuangan

- h. Lampiran VIII

:

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah

- i.

- Lampiran IX :

Laporan Kinerja

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT, dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto

## NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 4 / LB / 2016