PERATURAN BUPATI MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA/NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI LIMA PULUH KOTA, (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari, a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017. b.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12), 1 .
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 2
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), 3
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), 4.
Menetapkan
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97): 5.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478), 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093): 7.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 8.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2), 9.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA/NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batasbatas fungsional adat.
5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Alokasi dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah nagari sebagaimana telah ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W -(0,25 " Z1) # (0,35 ' Z2) # (0,10 ' Z3) # (0,30 ' Z4) " (DDkab/rota -ADkap/kota)

## Keterangan:

W Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

- Z2 S rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z1 -rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- Z3 5 rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- DDkav/kota F pagu Dana Desa kabupaten/kota
- Z4 -rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa
- ADkab/kota ? besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

## Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa/Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60' (enam puluh per seratus), dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 4076 (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
- a. Peraturan Nagari mengenai APBNagari kepada Bupati, dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
9. (S) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50'6 (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli. I

## BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman,
- b. Pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat,
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan,
- d. Pengambangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi,
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup,
- f. Peningkatan investasi ekonomi nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan,
- g. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMNag atau BUMNag bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat nagari lainnya,
- h. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari:
- i. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat nagari, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat nagari (KPMN) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di nagari (community centre),
- j. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesri, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di nagari:
- k. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan:
13. Il. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup:
- m. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan nagari dan telah ditetapkan dalam musyawarah nagari.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (Ii) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. .
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA Pasal 11

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI SANKSI Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen APB Nagari dan/laporan realisasi penggunaan dana nagari semester sebelumnya,
- b. Terdapat Sisa Dana Nagari di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 3046 (tiga puluh persen):
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Nagari tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 304p (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 306 (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

## Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam B

hal:

- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima, dan
- b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
3. (2)Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
4. (3)Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambatlambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Nagari disetiap Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dengan Penenmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

(UNDANRGKANI DI: SARILAMAK

BAKWAN DO Lan 1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE PULUH KOTA

Apa TANGGAL L

:

L/

YENDRNTOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN... 2017 OMOR: E 4


Ditetapkan di Sarilamak

Pada

tahggal

3

Januari 2017

|,

B

aa

LIMA PULUH

KOTAU

1

/

ja

-

7 ,w IRFENDI ARBI

Tg

I

|

S5 TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM

:

4»

OR

(

LAMPIRAN

:

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

1

TAHUN 2017

3

JANUARI 2017

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DISETIAP DESA/NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | NAMA DESA/ NAGARI | Alokasi Dasar | Alokasi Berdasarkan | Pagu Dana Nagari |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | (2) | (90 Yo) | Formula (10 'o) | per-Nagari |
| 1) I | Kecamatan Suliki | (3) 4.322.652.000 | (4) 489.341,594 | (5) 4.811.993,594 |
| 1|KURAI | | 720.442.000 | 89.887,221 | 810.329,221 |
| 2 SUNGAI | RIMBANG | 720.442.000 | 76.614,302 | 797.056,302 |
| 3ITANJUANG | BUNGO | 720.442.000 | 79.614,901 | 800.056,901 |
| 4|SULIKI | | 720.442.000 | 72.368,031 | 792.810,031 |
| 5SILIMBANANG | | 720.442.000 | 89.421,676 | 809.863,676 |
| 6! ANDIANG | | 720.442.000 | 81.435,462 | 801.877,462 |
| 1 Kecamatan Guguak | | 3.602.210.000 | 702.630,608 | 41.304.840,608 |
| 1|GUGUAK VIII KOTO | | 720.442.000 | 218.346,770 | 938.788,770 |
| 2|VII KOTO | TALAGO | 720.442.000 | 152.248,047 | 872.690,047 |
| 3! | SUNGAI TALANG | 720.442.000 | 114.225,980 | 834.667,980 |
| 4|KUBANG | | 720.442.000 | 138.999,181 | 859.441,181 |
| SISIMPANG SUGIRAN | | 720.442.000 | 78.810,630 | 799.252,630 |
| III Kecamatan Payakumbuh | | 5.043.094.000 | 905.204,522 | 5.948.298,522 |
| | KOTO BARU SIMALANGGANG | 720.442.000 | 157.603,923 | 878.045,923 |
| 1|TAEH | BUKIK | 720.442.000 | 137.036,224 | 857.478,224 |
| 2| | SIMALANGGANG | 720.442.000 | 149.859,365 | 870.301,365 |
| 3ISUNGAI BERINGIN | | 720.442.000 | 88.577,081 | 809.019,081 |
| 4|PIOBANG | | 720.442.000 | 106.816,445 | 827.258,445 |
| SITAEH BARUAH 6|KOTO TANGAH | | 720.442.000 | 175.628,661 | 896.070,661 |
| SIMALANGGANG IV Kecamatan Luak | 720.442.000 | 2.881.768.000 | 89.682,822 614.793,572 | 810.124,322 3.496.561,572 |
| 1 (TJ. HARO SIKABU-KABU PD. | 720.442.000 | | | |
| 2|IMUNGO | PANJANG | | 164.128,288 | 884.570,288 |
| 3ISUNGAI | KAMUYANG | 720.442.000 720.442.000 | 204.119,336 139.566,329 | 924.561,336 860.008,329 |
| 4|/ANDALEH | | 720.442.000 | 106.979,619 | 827.421,619 |
| v Kecamatan Harau | | 7.924.862.000 | 1.516.351,182 | 9.441.213,182 |
| 1|/TARAM | | 720.442.000 | 164.405,597 | 884.847,597 |
| 21SOLOK BIO BIO | 720.442.000 | | 115.703,877 | 836.145,877 |
| 3|TARANTANG | | 720.442.000 | 90.944,117 | 811.386,117 |
| 4|BUKIK LIMBUKU | | 720.442.000 | 77.242,571 | 797.684,571 |
| SIHARAU | | 720.442.000 | 145.117,982 | 865.559,982 |
| 6IBATU BALANG | | 720.442.000 | 169.965,629 | 890.407,629 |
| 7 | SARILAMAK 8IGURUN | | 720.442.000 | 346.938,602 | 1.067.380,602 |
| | | 720.442.000 | 85.543,396 | 805.985,396 |
| 9|LUBUAK BATINGKOK | | 720.442.000 | 101.089,327 | 821.531,327 |
| 10IKOTO TUO 11|PILUBANG | 720.442.000 720.442.000 | | 124.498,184 94.901,900 | 844.940,184 815.343,900 |
| VI Kecamatan Pangkalan Koto Baru | 4.322.652.000 | | 1.074.046,894 | 5.396.698,894 |
| 1/)MANGGILANG | | 720.442.000 | 194.684,223 | 915.126,223 |
| 2)TANJUANG | BALIK | | | |
| 3|GUNUANG MALINTANG | 720.442.000 720.442.000 | | 118.267,851 | 838.709,351 |
| 4IPANGKALAN | 720.442.000 | | 255.514,175 269.979,407 | 975.956,175 990.421,407 |
| 5J/KOTO ALAM | 720.442.000 | | 119.393,483 | 839.835,483 |
| 6ITANJUNG PAUH | 720.442.000 | | 116.207,755 | 836.649,755 |
| VII Kecamatan Kapur IX | 5.043.094.000 | | 1.090.187,552 | 6.133.281,552 |
| 1|MUARO PAITI | 720.442.000 | | 162.050,851 | 882.492,851 |
| 21KOTO | | 720.442.000 | | 846.028,041 |
| BANGUN 3ILUBUAK ALAI | | | 125.586,041 | 835.717,739 |
| 4|IKOTO LAMO | 720.442.000 720.442.000 | | 115.275,739 137.111,158 | 857.553,158 |
| 5IDURIAN TINGGI | | | 125.102,932 | 845.544,932 |
| 6! SIALANG | 720.442.000 | | 229.455,486 | 949.897 ,486 |
| T7| GALUGUA | 720.442.000 720.442.000 | | | |
| | | | 195.605,345 | 916.047,345 |
| VIII Kecamatan Gunuang Omeh | 2.161.326.000 | | 497.525,311 | 2.658.851,311 |
| 1|IPANDAM GADANG 21KOTO TINGGI | 720.442.000 720.442.000 | | 167.775,728 238.378,982 | 888.217,728 958.820,982 |
| 3ITALANG ANAU | 720.442.000 | | 91.370,601 | 811.812,601 |

| NO | NAMA DESA/ NAGARI | Alokasi Dasar (90 Yo) | Alokasi Berdasarkan Formula (10 Yo) | Pagu Dana Nagari per-Nagari |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| IX | Kecamatan Lareh Sago Halahan | 5.763.536.000 | 1.130.331,115 | 6.893.867,115 |
| 1 ILABUAH GUNUANG | 1 ILABUAH GUNUANG | 720.442.000 | 125.376,371 | 845.818,371 |
| 2IBATU PAYUANG | 2IBATU PAYUANG | 720.442.000 | 138.387,366 | 858.829,366 |
| 3JAMPALU | 3JAMPALU | 720.442.000 | 189.475,840 | 909.917,840 |
| 4|BUKIK SIKUMPA | 4|BUKIK SIKUMPA | 720.442.000 | 92.643,862 | 813.085,862 |
| 5|BALAI PANJANG | 5|BALAI PANJANG | 720.442.000 | 156.379,978 | 876.821,978 |
| 6 |HALABAN | 6 |HALABAN | 720.442.000 | 142.168.841 | 862.610,841 |
| 7|TANJUANG GADANG | 7|TANJUANG GADANG | 720.442.000 | 140.240,152 | 860.682,152 |
| 8|SITANANG | 8|SITANANG | 720.442.000 | 145.658,705 | 866.100,705 |
| x Kecamatan Situjuah Limo Nagari | x Kecamatan Situjuah Limo Nagari | 3.602.210.000 | 653.332,950 | 4.255.542,950 |
| 1 |SITUJUAH BATUA | 1 |SITUJUAH BATUA | 720.442.000 | 137.542,334 | 857.984,334 |
| 2|SITUJUAH LADANG LAWEH | 2|SITUJUAH LADANG LAWEH | 720.442.000 | 96.666,793 | 817.108,798 |
| 3|TUNGKA | 3|TUNGKA | 720.442.000 | 137.180,229 | 857.622,229 |
| 4| SITUJUAH BANDA DALAM | 4| SITUJUAH BANDA DALAM | 720.442.000 | 128.290,780 | 848.732,780 |
| SISITUJUAH GADANG | SISITUJUAH GADANG | 720.442.000 | 153.652,809 | 874.094,809 |
| XI Kecamatan Mungka | XI Kecamatan Mungka | 3.602.210.000 | 653.700,473 | 4.255.910,473 |
| 1) JOPANG MANGANTI | 1) JOPANG MANGANTI | 720.442.000 | 84.480,852 | 804.922,352 |
| 2|SIMPANG KAPUAK | 2|SIMPANG KAPUAK | 720.442.000 | 155.845,116 | 876.287,116 |
| 3|MUNGKA | 3|MUNGKA | 720.442.000 | 148.200,994 | 868.642,994 |
| 4|TALANG MAUR | 4|TALANG MAUR | 720.442.000 | 130.819,354 | 851.261,354 |
| 5I SUNGAI ANTUAN | 5I SUNGAI ANTUAN | 720.442.000 | 134.354,156 | 854.796,156 |
| XII Kecamatan Bukik Barisan | XII Kecamatan Bukik Barisan | 3.602.210.000 | 744.300,144 | 4.346.510,144 |
| 1|MAEK | 1|MAEK | 720.442.000 | 227.041,709 | 947.483,709 |
| 2|BANJA LOWEH | 2|BANJA LOWEH | 720.442.000 | 132.634,621 | 853.076,621 |
| 3IBARUAH GUNUANG | 3IBARUAH GUNUANG | 720.442.000 | 129.126,573 | 849.568,573 |
| 4| SUNGAI NANIANG | 4| SUNGAI NANIANG | 720.442.000 | 144.045,642 | 864.487,642 |
| 5|KOTO TANGAH | 5|KOTO TANGAH | 720.442.000 | 111.451,599 | 831.893,599 |
| XJII Kecamatan Akabiluru | XJII Kecamatan Akabiluru | 5.043.094.000 | 884.454,084 | 5.927.548,084 |
| 1 | SARIAK LAWEH | 1 | SARIAK LAWEH | 720.442.000 | 184.360,654 | 904.302,654 |
| 2|KOTO TANGAH BATU AMPA | 2|KOTO TANGAH BATU AMPA | 720.442.000 | 197.301,925 | 917.743,925 |
| 3IBATUHAMPAR | 3IBATUHAMPAR | 720.442.000 | 127.739,137 | 848.181,137 |
| 4|SUAYAN | 4|SUAYAN | 720.442.000 | 146.943,305 | 867.385,305 |
| 5ISUNGAI BALANTIAK | 5ISUNGAI BALANTIAK | 720.442.000 | 77.546,049 | 797.988,049 |
| 6 |PAUH SANGIK | 6 |PAUH SANGIK | 720.442.000 | 78.744,151 | 799.186,151 |
| 7 | DURIAN GADANG | 7 | DURIAN GADANG | 720.442.000 | 71.818,863 | 792.260,863 |
| Total | Total | 56.914.918.000 | 10.956.200,000 | 67.871.113,000 |

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal

3

Januari 2017

L

'

BUP LIMA PULUH KOTA

V,

IRFENDI ARBI Pe


- TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM

Ti

I

Oi

|

4