PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 10 Tahun 2014 tentang PENANGGULANGANBENCANA (berlaku 11 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang
SALINAN
BUPATITUBAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGANBENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN,
a.
- bahwa upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak Setiap Orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa kondisi geografis Kabupaten Tuban termasuk daerah Rawan Bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa serta dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan Daerah;
- Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penanggulangan Bencana;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantu.an Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peratu.ran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Intemasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peratu.ran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peratu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentu.kan Peratu.ran Perundang-undangan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentu.kan Produk Hukum Daerah;
13. Peratu.ran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Seri E Nomor 3);
14. Peratu.ran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN clan BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
5. Bupati adalah Bupati Tuban.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modemisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beResiko timbulnya bencana, kegiatan Pencegahan Bencana , tanggap darurat dan Rehabilitasi.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Resiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilak.ukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
16. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Resiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evak.uasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan Pengungsi, penyelamatan, serta Pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan Pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
23. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.
25. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya, termasuk barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako, obat› obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (sleeping bag), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga seperti pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk dan lain-lain.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga atau organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
Pasal 3
Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya dan kearifan lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
BAB Ill - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 4
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
- a. pengalokasian dana Penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai untuk pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan pasca Bencana;
- b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan Daerah;
- c. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana; dan
- d. pengurangan Resiko Bencana dan pemaduan pengurangan Resiko Bencana dengan program pembangunan.
PasalS
Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
- a. penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat Tanggap Darurat dan pasca bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau dengan Pemerintah Daerah lain;
- d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. pengaturan dan pengendalian untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan.
BABIV
BAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
BAB Ill - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6
( 1) Setiap Orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penanggulangan Bencana oleh Pemerimtah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan, pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
- g. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/ atau teknologi.
- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
BAB Ill - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 7
Setiap Orang berkewajiban:
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan Bencana; dan
- c. melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana.
Bagian Ketiga
BAB Ill - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 8
Lembaga Kemasyarakatan berhak:
- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan Penanggulangan Bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan Penanggulangan Bencana.
BAB Ill - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 9
Lembaga Kemasyarakatan wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan Penanggulangan Bencana.
BAB Ill - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 10
Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL Bagian Kesatu
BABV Peran Lembaga Usaha
BAB Ill - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 11
Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
BAB Ill - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 12
- (1) Lembaga Usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Lembaga Usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam Penanggulangan Bencana.
- (3) Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Peran Lembaga Intemasional
BAB Ill - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 13
- (1) Lembaga Intemasional mewakili kepentingan masyarakat intemasional dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Intemasional dapat ikut serta dalam upaya Penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang› undangan.
- (3) Lembaga lnternasional dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana berhak mendapatkan akses yang aman kewilayah terkena bencana.
BAB Ill - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 14
- ( 1) Lembaga Internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam Penanggulangan Bencana dengan kebijakan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD.
- (2) Lembaga Internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD mengenai aset Penanggulangan Bencana yang digunakan.
- (3) Lembaga Internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang› undangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga Internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yangberkaitan dengan keamanan dan keselamatan.
BAB Ill - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 15
- (1) Lembaga Internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah serta BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
- (2) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana oleh Lembaga Internasional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 16
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 17
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:
- a. pra Bencana;
- b. saat Tanggap Darurat; dan
- c. pasca Bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 18
- ( 1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
- a. menetapkan kawasan Rawan Bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap Orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai kawasan terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pra Bencana Pasa119
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan Pra bencana meliputi:
- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.
Paragrar 1
Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana Pasal 20
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 19
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 20
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
- a. perencanaan Penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan Resiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Resiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 21
- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh BPBD. sebagaimana
- (3) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui penyusunan data ten tang Resiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 22
- (1) Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul,terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pemantauan Resiko Bencana;
- b. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana;dan
- e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam upaya pengurangan Resiko Bencana, BPBD menyusun Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) Daerah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan SKPD lain yang terkait, dengan mengacu pada RAD-PRB Pemerintah Provinsi dan Rencana Aksi Nasional› Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB).
- (4) RAD-PRB Kabupaten Tuban ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 23
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 24
Pemaduan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah Provinsi dan rencana pembangunan Daerah Kabupaten.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 25
- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di gunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan Kepala BNPB dan melalui penelitian serta pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 26
- ( 1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan secara berkala.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 27
- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 28
Persyaratan standart teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
Parangraf2
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 29
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 30
- ( 1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 31
- ( 1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengamatan gejala Bencana;
- b. analisis hasil pengamatan gejala Bencana;
- c. pengambilan keputusan oleh pihak yang beiwenang;
- d. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana; dan
- e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang beiwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 32
- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi Bencana, upaya antisipasi penanganannya dan mengurangi Resiko Bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan Rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan penataan ruang;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modem.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi
- b. jumlah penduduk Daerah;
- c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. jenis Bencana yang sering terjadi atau berulang;
- e. daerah Rawan Bencana dan Resiko Bencana;
- f. cakupan luas wilayah Rawan Bencana;
- g. jalur evakuasi;
- h. lokasi Pengungsian;
- i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
- j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (database) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak Penanggulangan Bencana;
- b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah Rawan Bencana;
- d. pengembangan sistem Peringatan Dini;
- e. mengetahui bahaya bencana, Resiko Bencana dan kerugian akibat bencana;dan
- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 33
Dalam rangka Mitigasi Bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 34
- ( 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan Kawasan Rawan Bencana pada setiap wilayah daratan, sungai, dan pantai, meliputi kawasan Rawan Bencana:
- a. banjir;
- b. kekeringan;
- c. erosi dan sedimentasi;
- d. gelombang ekstrim;
- e. abrasi;
- f. angin kencang/ puting beliung;
- g. longsor;
- h. penurunan tanah;
- i. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
- j. kepunahanjenis tumbuhan dan/atau satwa; dan
- k. wabah penyakit.
- (2) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona Rawan Bencana
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 35
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penetapan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 36
Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
- a. cakupanlokasiBencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 37
- ( 1) Dalam hal status keadaan Darurat Bencana, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan Logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/ jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan/ atau
- i. komando untuk memerintahkan sektor /lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 38
- (1) Penetapan status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan status keadaan Darurat Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 39
BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya:
- a. sumberdaya antar daerah;
- b. Lembaga Intemasional yang bertugas menangani bencana;
- c. Badan Search And Rescue Nasional (BASARNAS);
- d. Tentara Nasional Indonesia;
- e. Polisi Republik Indonesia;
- f. Palang Merah Indonesia;
- g. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- h. Lembaga Sosial dan Keagamaan; dan
- i. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 40
- ( 1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/ lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, Logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando.
- (3) Komandan penanganan keadaan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dengan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando Tanggap Darurat Bencana.
- (4) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (5) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan Tanggap Darurat Bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 41
- ( 1) Komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan Pengungsi, penyelamatan serta Pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasi penanganan Tanggap Darurat Bencana;
- b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana secara tepat, efisien dan efektif;
- d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
- e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian Bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 42
Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana yang terjadi pada suatu kawasan melalui upaya:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 43
- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi Korban Bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan Korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
- a. menyingkirkan dan/ atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
- b. menyingkirkan dan/ atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses' penyelamatan;
- c. memerintahkan orang untuk ke luar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
- e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihentikan dalam hal:
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
- b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 44
Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih;
- b. sanitasi;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial; dan
- g. penampungan dan tempat hunian sementara.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 45
- ( 1) Penanganan masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana dilakukan dengan kegiatan:
- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Ketentuan mengenai penanganan masyarakat dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 46
- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. orang sakit dan/ atau penyandang cacat; dan
- d. orang lanjut usia.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 47
Pemulihan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga/SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 48
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi;
Paragraf 1
Rehabilitasi
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 49
- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan kawasan Bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan Rehabilitasi adalah sebagai berikut:
- a. menempatkan masyarakat sebagai Korban Bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan Rehabilitasi;
- b. kegiatan Rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang tekait dan terpadu dengan kegiatan pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pemulihan segera serta kegiatan Rekonstruksi;
- c. Pemulihan segera dilakukan oleh Tim Penilai Cepat (Rapid Assessment Team) segera setelah terjadi bencana; dan
- d. program Rehabilitasi dimulai segera setelah masa Tanggap Darurat
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 50
- (1) Perbaikan lingkungan kawasan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi peryaratan teknis, sosial, ekonomi dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
- a. kawasan pemukiman;
- b. kawasan industri;
- c. kawasan usaha;
- d. kawasan penyangga; dan
- e. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan kawasan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis, yang paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
- b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;
- c. potensi sumber daya yang ada di kawasan Bencana;
- d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
- e. rencana program dan kegiatan;
- f. gambar desain;
- g. rencana anggaran;
- h. jadwal kegiatan; dan
- i. pedoman Rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan kawasan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing, bersama dengan masyarakat.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 51
- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud padaayat ( 1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. keselamatan;
- b. sistem sanitasi;
- c. penggunaan bahan bangunan; dan
- d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara gotong-royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 52
- ( 1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulus berupa bahan material, komponen rumah dan/ atau uang yang besamya ditetapkan
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 53
- ( 1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1) huruf d, ditujukan untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melalui upaya:
- a. intervensi psikologis;
- b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
- c. pendampingan Pemulihan trauma;
- d. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis; dan
- e. kegiatan psikososial;
- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui Puskesmas di Kecamatan yang terkena dampak bencana yang dilayani oleh ahli dan para medis.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 54
- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk membantu Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak Bencana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan dan/ atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
- a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami Iuka;
- b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
- c. menyediakan obat-obatan;
- d. menyediakan peralatan kesehatan;
- e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
- f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan;
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap desa yang terkena dampak bencana didirikan Pos Kesehatan Desa yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 55
- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1) huruf f ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 56
- ( 1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka pemulihan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui :
- a. layanan advokasi dan konseling;
- b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
- c. pelatihan.
Pasa157
- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di dearah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
- c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 58
- ( 1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf i, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah Bencana yang dilaksanakan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
- b. penyelamatan dan pengamanan dokumen Negara dan pemerintahan;
- c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
- d. Pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
- e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembagaterkait;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.
Pasa159
- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana, yang dilaksanakan melalui upaya:
- a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
- b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
- c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.
Paragraf2
Rekonstruksi
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 60
- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan Bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 61
- ( 1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dengan
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 63
- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat ( 1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan,
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 65
- ( 1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat ( 1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana, melalui upaya:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian pengembangan; dan
- b. menyesuaikan dengan tata ruang;
- c.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 67
Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/ atau barang; dan
- c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 68
Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat ( 1) huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah Bencana ke arah lebih baik melalui upaya:
- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik;dan
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
BAB VI - PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA Bagian Kesatu
Pasal 69
Peningkatan pelayanan utama bagi masyarakat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 60 ayat ( 1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Bagian Kesatu
Bencana Nonalam
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 70
Bencana Nonalam meliputi:
- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan hidup;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh ham.a penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
Paragraf 1
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 71
- ( 1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Bencana Nonalam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis Resiko Bencana Nonalam.
- (2) Analisis Resiko Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian Resiko;
- b. pengelolaan Resiko; dan/ atau
- c. komunikasi Resiko;
- (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh Bupati.
Paragraf2
Penanggulangan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 72
- (1) Setiap Orang wajib melakukan Penanggulangan Bencana Nonalam.
- (2) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan Bencana Nonalam kepada masyarakat;
- b. pengisolasian Bencana Nonalam;
- c. penghentian sumber Bencana Nonalam; dan/ atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 73
Dalam Penanggulangan Bencana Nonalam pada saat tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 48.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 74
- (1) Setiap Orang yang menyebabkan Bencana Nonalam wajib melakukan Pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. Rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/ atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya Pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 75
- ( 1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan sumberdaya alam;
- b. pengawetan sumberdaya alam;
- c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam; dan
- d. kegiatan lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Bencana Sosial meliputi:
- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
4. c.
5. teror.
- (2) Penanganan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing SK.PD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 1
Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat
- ( 1) Penyelenggaraan pengurangan resiko berbasis masyarakat di Daerah dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
- a. pembinaan perlindungan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana;
- b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat melalui upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini; dan
- c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan pengurangan resiko bencana.
- ( 1) Dalam rangka penyelenggaraan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, dibentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FPRB Daerah terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dan elemen masyarakat lainnya:
- (3) FPRB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi serta upaya-upaya membangun dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 76
## Bagian Kedua Bencana Sosial Pasal 76
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 77
- ( 1) Penyelenggaraan pengurangan resiko berbasis masyarakat di Daerah dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
- a. pembinaan perlindungan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana;
- b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat melalui upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini; dan
- c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan pengurangan resiko bencana.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 78
- ( 1) Dalam rangka penyelenggaraan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, dibentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FPRB Daerah terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dan elemen masyarakat lainnya:
- (3) FPRB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi serta upaya-upaya membangun dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
Bagian Kedua Bencana Sosial Pasal 76
- b. memberikan saran, masukan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana; dan
- c. bersama dengan masyarakat lainnya melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- (4) Pembentukan FPRB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan FPRB tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Camat.
- (6) Pembentukan FPRB tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
Paragraf2
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 79
- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di Kawasan Rawan Bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 80
- ( 1) Dalam rangka Pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak Bencana, maka Pemerintah Daerah melakukan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
- b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
- c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh instansi/lembaga/SKPD terkait berkoordinasi dengan BPBD.
Paragraf3
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 81
- ( 1) Dalam rangka Pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan danketertiban masyarakat di wilayah terkena dampak Bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban diwilayahBencana;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan danketertiban; dan
- c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga/SKPD yang berwenang dibidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/ lembaga/SKPD terkait berkoordinasi dengan BPBD.
PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 82
- (1) Dana operasional Penanggulangan Bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, yang terdiri dari:
- a. dana Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggung jawab bersamadan berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat untuk digunakan pada tahap pra Bencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan pasca Bencana;
- b. Dana Kontinjensi Bencana bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan Kesiapsiagaan pada tahap pra Bencana;
- c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada Status Keadaan Darurat; dan
- d. dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pasca Bencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD dan penempatannya dalam anggaran BPBD, serta harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada Status Keadaan Darurat.
- (3) Daerah dapat melakukan koordinasi pendanaan dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga dalam negeri.
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 83
- ( 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana yang memadai dalam APBD.
- (2) Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 84
- ( 1) Penggunaan dana Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak ada bencana meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan rencana Penanggulangan Bencana;
- b. program pengurangan Resiko Bencana;
- c. program Pencegahan Bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan Penanggulangan Bencana;
- e. penyusunan analisis Resiko Bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana;dan
- h. penyusunan standar teknis Penangulangan Bencana.
- (2) Penggunaan dana Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:
- a. kegiatan Kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem Peringatan Dini; dan
- c. kegiatan Mitigasi Bencana.
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 85
- (1) Pada Status Keadaan Darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c.
- (2) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 86
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan/atau barang dalam rangka Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengumpulan uang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan di BPBD.
Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 87
Pengelolaan bantuan bencana dikoordinasikan oleh BPBD yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap uang dan/ atau barang dan/ atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 88
- (1) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran bantuan bencana.
- (2) Bupati berwenang mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan kepada Korban Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIX
PENGAWASAN
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 89
- ( 1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap Penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasadan rancangan bangunan dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 90
- ( 1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2)
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 91
Apabila
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 92
Penyelesaian sengketa Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan ## BAB XI
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 93
Penyelesaian sengketa Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan ## BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 94
Program kegiatan berkaitan dengan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 6 Maret 2015 Pit. SEKRETARIS DAERAH, ttd. BUDIWIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINS! JAWA TIMUR 10/2014

Penandatangan: UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM ~1:::; ARIF BANDOYO, SB Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003 ## BABXII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 95

Penandatangan: Peratu.ran pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatu.r lebih lanjut dalam Peratu.ran Bupati paling lama 1 (satu) tahun setelah Peratu.ran Daerah ini diundangkan. ## Pasal 96 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 11 Desember 2014

Penandatangan: BUPATI TUBAN, ttd. ## H. FATHUL BUDA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
## NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
## PENANGGULANGANBENCANA
## I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alamyang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam,dan bencana sosial.
Bencana pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pengaturan penanggulangan bencana merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, sertaseluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (
PENJELASAN
Pasal 28
G ayat ( 1) dan Pasal 28 H ayat ( 1) UUD 1945). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada tanggal 26 April 2007 maka berarti sekarang tersedia dasar dan payung hukum untuk penanggulangan bencana yang mencerminkan perubahan fokus yang tadinya berorientasi respon menjadi pengurangan risiko. Dengan demikian sebagian besar pekerjaan penanggulangan bencana diselenggarakan , justru pada saat tidak terjadi bencana. Ini berupa dorongan perubahan cara hidup, budaya keselamatan, pengurangan perilaku berisiko bencana, kajian dan perencanaan,pelaksanaan sistem pengurangan risiko bencana,' kesiapsiagaan dan sebagainya sementara kapasitas untuk merespon kedaruratan juga terus menerus ditingkatkan. Kabupaten Tuban merupakan daerah rawan bencana. Sejumlah daerah di Tu ban dikategorikan sebagai daerah rawan tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Untuk itu perlu dibangun struktur manajemen bencana. Kematian, cidera dan kerugian materi, serta masalah lingkungan dan ekonomi dapat dikurangi apabila manajemen bencana telah dilakukan secara komprehensif yang mencakup pendekatan yang bersifat pencegahan (preventive), pengurangaan risiko (preparedness), tindakan tanggap