Unknown BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor - Tahun 2006 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/KlI-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, - a. bahwa dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nemer 3/K1I-XII1.2/7/2014 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan; - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nemer 3/K1I-XII1.21712014 perlu disesuaikan dengan perubahan Kementerian Negara/Lembaga pada Kabinet Kerja; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 3 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
I
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/KlI-XIII.2/2/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/KlI-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nemer 3/K1I-XII1.2/7/2014 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nemer 3/K1I-XII1.21712014 perlu disesuaikan dengan perubahan Kementerian Negara/Lembaga pada Kabinet Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nemer 3/K1I-XII1.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
Mengingat
Menetapkan
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SKlI-VII1.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 135);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/KlI-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
Pasal 332
"Pasa1332
AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, pembangunan manusia dan kebudayaan, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi."
Pasal 336
"Pasa1336
Auditorat III.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Taman Mini Indonesia Indah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta lembaga terkait di lingkungan entitas."
Pasal 340
"Pasa1340
Subauditorat 1I1.A.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Taman Mini Indonesia Indah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
3
------
------
------
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan
PENJELASAN
Pembukaan
kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasHpemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.A."
4. Ketentuan
PENJELASAN
Pasal 342
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ## "Pasa1342 Auditorat III.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, serta lembaga terkait di lingkungan entitas." ## 5. Ketentuan Pasal 345 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ## "Pasa1345 Subauditorat III.B.1 mempunyai tugas: - a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: 1. merumuskan rencana kegiatan; 2. mengusulkan tim pemeriksa; 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan; 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan