Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Perbendaharaan Nomor Negara 1 Tahun (Lembaran 2004 Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 13. 1 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR ! TAHUN 2012
TENT ANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Perturan Daerah Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tenlang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Perbendaharaan Nomor Negara 1 Tahun (Lembaran 2004 Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
13. 1 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Plmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
1 -
18. Peraturan Pemerintah Namer 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namer 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraluran Pemerintah Namer 56 Tahun 2005 lenlang Sislem lnformasi Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Namer 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5155);
19. Peraluran Pemerinlah Namer 58 Tahun 2005 tentang Penqelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4578);
20. Peraturan Pemerintah Namer 65 Tahun 2005 tenlang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namer 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Alas Penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namer 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4592);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Namer 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Namer 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraluran Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4).
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Dan
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
MEMUTUSKAN :
1
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
7 '
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.404.040.909.014,00 bertambah sejumlah Rp.45.778.973.630,91 sehingga menjadi Rp 449.819.882.644,91 dengan rincian sebagai berikut
I. Pendapatan
- a. Semula
- b. Bertambah/(berkurang)
J umlah Pendapatan sctelah perubahan
2. Belanja
- a. Semula
Rp. 360.873.080.806,00
Rp.
19.275.126.384,00
Rp.
404.040.909.014,00
Rp.
380.148.207.J 90,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja sctelah Perubahan
Surplus I (Defisit) setelah perubahan
Rp.
45. 778.973.630,91
Rp. 449.819.882.644,91
Rp. (69.671.675.454,91)
3. Pembiayaan
- a. Pcnerimaan
- \) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 43.527.828.208,00
Rp.
28. \ 58.847.246,91
Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp.
7 J .686.675.454,9 J
Pengeluaran
- I) Semula
Rp. 360.000.000,00
- 2) Bertambah/berkurang
Rp.
1.655.000.000,00
JumJah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pcmbiayaan ncto sctelah perubahan
Jumlah Pcmbiayaan .sctclah pcrubahan
Rp.
2.015.000.000,00
Rp.
69.671.675.454,91
Rp.
0,00
Pasal 2
. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Oaerah
- l) Semula
Rp.
9.739.666.500,00
- 2) Bertambahl(berkurang)
Rp.
2.261. 718.326,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp.
12.001.384.826,00
Dana Perimbangan
- I) Semula
Rp. 346.450.857.810,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 1.685.161.523,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp. 348.136.019.333,00
Lain-lain Pendapatan Oaerah yang Sah
- I)
Semula Rp. 4.682.556.496,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 15.328.246.535,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
setelah perubahan
Rp. 20.010.803.031,00
1.343.132.000,00
256.868.000,00
Rp.
Rp.
- 2) Bertambahl(berkurang)
. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pcndapatan:
- a. Pajak Daerah
- I) Semula
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
Rp.
600.000.000,00
Rctribusi Daerah
- I) Semula
- 2) Bertambahl(berkurnng)
Rp. 2.996.534.500,00
Rp.
198.552.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahaan
Rp.
3.195.086.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang dipisahkan
- I) Semula
Rp.
300.000.000,00
- 2) Bertarnbahl(berkurang)
Rp.
0,00
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan setelah pe�bahan
Rp.
300.000.000,00
d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- I) Semula
Rp.
5.100.000.000,00
- 2) Bertambahl(berkurang)
Rp.
1.806.298.326,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah Perubahan
Rp.
6.906.298.326,00
. Dana Perimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b tcrdiri dari jenis pcndapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
- 1) Semula
Rp.
13.107.194.810.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
1.685.161.523,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan
Rp. 14. 792.356.333,00
Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp.
294.321.073.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setclah Perubahan
Rp. 294.321.073.000,00
Dana Alokasi K.husus
- 1) Semula
Rp.
39.022.590.000,00
- 2) Bertarnbah/(berkurang)
Rp.
0.00
Jumlah Dana AJokasi Khusus setelah perubahan
Rp. 39.022.590.000,00
. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- I)
- Scmula Rp.
- 2) Bertarnbah/(berkurang)
Jumlah Hibah setelah perubahan
Dana Darurat
- 1 ) Semula
- 2) Dertambah/(berkurang)
Rp.
Rp.
Rp.
0,00
0,00
0,00
0,00
Rp.
0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
Rp.
0,00
Dana Bagi Hasil Pajak
- I) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Rp.
4.682.556.496,00
(690.079.465.00)
Jumlah Dana Bagi 1-lasil Pajak setelah perubahan
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Scmula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
16.018.326.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan
Rp.
Rp. 16.018.326.000,00
3.992.477.031,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Dacrah Lainnya
- I) Semula
Rp.
0.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau
dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
Rp.
0,00
Pasal 3
. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
Belanja-belanja Tidak Langsung
- I) Semula
- 2)
- Bertambah/berkurang Rp. l 1.006.699.067,91
Rp. 186.493.944.177,00
Jumlah Belanja-belanja Tidak Langsung
perubahan
Rp. 197.500.643.244,91
Belanja-Belanja Langsung
- I) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Rp. 217.546.964.837,00
Rp.
34. 772.274.563,00
Jumlah Belanja-Bclanja Langsung setelah Perubahan
Rp. 252.319.239.400,00
. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- e. Belanja Bantuan Sosial
- I) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 164.412.194.177,00
Rp.
10.694.884.067,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 175.107.078.244,00
- b. Bclanja Bunga
- I) Semula
Rp.
0,00
- 2) Benambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan
Rp.
0,00
- c. Belanja Subsidi
- I) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Hasil Belanja Subsidi setelah perubahan
Rp.
0,00
Belanja Hibah
- I) Semula
Rp.
3.990.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
472.500.000,00
Jumlah Belanja 1-libah setclah Perubahan
Rp.
4.462.500.000,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Rp.
I . 791. 750.000,00
147.500.000,00
Jumlah Be\anja Bantuan Sosial setelah Perubahan
f . Belanja Bagi Hasil
- 1 ) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
- g. Bclanja Bantuan Kcuangan
- 1) Semula
Rp.
15.300.000.000,00
- 2) Bertam bah/(berkurang)
Rp.
0.00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
Bclanja Tidak Terduga
- I ) Semula
Rp.
1.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(308.184.999,09)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setclah Perubahan
Rp.
691.815.000,91
. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. 13elanja Pcgawai
- 1) Semula
Rp.
18.461.416.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(762.635.000,00)
.lumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp.
17.698. 781.500,00
Belanja-belanja Barang dan Jasa
- I ) Semula
Rp.
75.415. 704.565,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja-belanja Barang dan Jasa
2.132.197.325,00
setelah Perubahan
Rp.
77 .547.901.890,00
Belanja Modal
- 1) Semula
Rp. 123.669.843. 772,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
33.402. 712.238,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
Rp. 157.072.556.0JO,OO
0,00
0,00
Rp.
Rp.
Rp.
1.939.250.000,00
0,00
15.300.000.000,00
Pasal 4
(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
| Pcnerimaan sejumlah Rp.71.686.675.454,91 | Pcnerimaan sejumlah Rp.71.686.675.454,91 | Pcnerimaan sejumlah Rp.71.686.675.454,91 | Pcnerimaan sejumlah Rp.71.686.675.454,91 | Pcnerimaan sejumlah Rp.71.686.675.454,91 | Pcnerimaan sejumlah Rp.71.686.675.454,91 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. Rp. | 43.527.828.208,00 28.158.847.246.91 | | | |
| Jumlah Penerimaan setelah pcrubahan | Jumlah Penerimaan setelah pcrubahan | Jumlah Penerimaan setelah pcrubahan | | | |
| Pcngcluaran scjumlah Rp. 2.0\5.000.000,00 | Pcngcluaran scjumlah Rp. 2.0\5.000.000,00 | Pcngcluaran scjumlah Rp. 2.0\5.000.000,00 | Pcngcluaran scjumlah Rp. 2.0\5.000.000,00 | Pcngcluaran scjumlah Rp. 2.0\5.000.000,00 | Pcngcluaran scjumlah Rp. 2.0\5.000.000,00 |
| 1) Semula | Rp. | 360.000.000.00 | | | |
| 2) Bcrtambah/(bcrkurang) | Rp. Perubahan | 1.655.000.000,00 | | | |
| Jumlah Pengeluaran setelah | | | | | |
| Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: |
| Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 71.669.675.454,91 | Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 71.669.675.454,91 | Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 71.669.675.454,91 | Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 71.669.675.454,91 | Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 71.669.675.454,91 | Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 71.669.675.454,91 |
| I) Semula | Rp. | 43.527.828.208,00 | | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 28.141.847.246,91 | | | |
| Jumlah Silpa Tahun Anggaran scbelumnya | Jumlah Silpa Tahun Anggaran scbelumnya | Jumlah Silpa Tahun Anggaran scbelumnya | | | |
| setelah perubahan | | | | | |
| Pencairan Dana Cadangan | Pencairan Dana Cadangan | Pencairan Dana Cadangan | b. | b. | |
| I) Scmula | Rp. | 0,00 | | | |
| 2) Bcrtambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | | | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | c. | c. | |
| 3) Semula | Rp. | 0,00 | | | |
| 4) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0.00 | | | |
| Jumlah Hasil Penjualan | | | | | |
| Kekayaan Daerah | Kekayaan Daerah | Kekayaan Daerah | | | |
| yang dipisahkan sctelah perubahan | | | | | |
| Penerirnaan Pinjaman Oaerah | Penerirnaan Pinjaman Oaerah | Penerirnaan Pinjaman Oaerah | d. | d. | |
| I) Semula | Rp. | 0,00 | | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | | | |
| Jumlah Pcnc::rimaan Pinjaman | Daerah setclah | Perubahan | | | |
| Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | | | |
| pinjaman setelah Pcrubahan | | 17.000.000,00 | | | |
| Jumlah Pencrimaan kembali | | | | | |
| | Rp. | | | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | | | | |
| | | 0,00 | | | |
| I) Semula | | | | | |
| | | Rp. | | | |
| | pcmberian | | | | |
f . Penerimaan Piutang Daerah
- !) Semula
- 2) Bertambah/(bcrkurang)
Rp.
Rp.
0,00
0,00
Jumlah Pcnerimaan Piutang Daerah
setclah Perubahan
Rp. 0,00
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pcmbentukkan Dana Cadangan
- !) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(bcrkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Pcmbentukkan Dana Cadangan
- sete\ah pcrubahan
Rp.
0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- I) Semula
Rp.
360.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
1.250.000.000,00
Jum.Jah Penyertaan Modal (lnvestasi)
Pemerintah Daerah setelah Perubahan
Rp.
J .610.000.000,00
- c. Pembayaran Pokok Utang
- I) Semula Rp.
0,00
- 2) Bertambah/berkurang
Rp.
405.000.000,00
- Jumlah Pembayaran Pokok Utang
- setelah perubahan
Rp.
405.000.000,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- !) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/berkurang
Rp.
0.00
Jum.lah Pemberian Pinjaman Daerah
- setelah perubahan
Rp.
0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran Ill 3.

- Lampiran IV 4.

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBO menurut Urusan Pemerintahan Oaerah, Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Oaerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Oaerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

- 1 1 . Lampiran XI

12. Lampiran XII

- 13.

- Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini:

Daftar Dana Cadangan Daerah, dan

## Pasal6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan.

## Pasal7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


BUPATI KEP!,IL�U�IAU TAG�LANDANG BIARO,

;

'


,·i./ \_\_ \_ - �� ONI SUPIT �

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2012 NOMOR