PP RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
J&amp;qtnpt;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama clan Pemerintahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerint.ah Nomor 79 Tahun 2005 tenta.ng Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent.ang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecarnatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Presiden Nomor l Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
3
15. Peraturan Daerah Ka.bupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (1MB) (Lembaran Oaerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7).
JIBIIQflJSKAN:
Menetaplaul : PBRATURAR BUPAfl TENTAIIG PEI.IIIPAIL\1' SBBAG.IAII KmlfANOAR BUPAfl KBPADA CAIIAT DI LIIIOKUIIGAJI PEMERDITAH KABUPATU SITUBOl!IDO
BABI
KETEifTUAR UIIUII
Pual 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Carnat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Cam.at di wilayah Kabupaten Situbondo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Situbondo.
7. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang memperbolehkan perbuatan hukum oeh seseoran atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah dokumen dan legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau kelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan Iainnya yang merupakan bukti Iegalitas. menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melalrukan usaha atau kegiatan tertentu.
4
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMBj adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerint.ah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Izin Gangguan adalah pemberian lZln tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak tennasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat at.au Pemerintah Daerah.
12. Surat Izin Tempat Usaha {SITU) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemamya lingkungan.
13. Izin Penggunanaan Jalan Selain Untuk Kepentigan Lalu adalah izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan sebagian dan atau seluruh jalan untuk kepentingan tertentu.
14. Salon Kecantikan/Pangkas Rarnbut adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operasi.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
16. Reklame Papan (Billboard} adalah Reklame yang diselenggarakan dengan kayu, kertas, plastic, vinil, fiberglass, mika plastic kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
17. Reklame melekat ( stiker / poster dan pengecatan) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dan atau pengecatan yang diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan dan/ atau pengecatan yang peruntukannya dapat dipasang, digantungkan, di cat pada satu benda milik pribadi atau prasarana umum.
18. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, tidak dilekatkan, tidak dipasang, tidak digantungkan pada suatu benda lain.
5
19. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah Penyelanggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari ta.hap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
BABB
PBUIIP~ SEBAGIAII WEWEl'fARG BUPATI KEPADACAIIAT
Pasal2
Sebagfan wewenang yang dilimpahkan meliputi;
- a. Pelayanan Perizinan; dan
- b. Pelayanan Non Perizinan.
Pasal 2
1. Izin Mendirikan Bangunan (1MB), kriteria :
- a. luas tan.ah terba.ngun sampai dengan 60 M2;
- b. ba.ngunan tidak bertingkat; dan
- c. bukan merupakan komplek perumahan.
2. Izin Gangguan (HO), kriteria:
- a. luas sampai dengan 200 M 2 ;
- b. tenaga kerja maksimal 25 Orang;
- c. bentuk usaha perorangan tidak Pr atau CV;
- d. tidak menggunakan bahan kimia;
- e. tidak ada kegiatan finishing meubel.
3. Izin Pendirian Salon Kecantikan/Pangkas Rambut, kriteria:
- a. tenaga kerja maksimal 3 Orang;
- b. jumlah kursi maksimal 3 buah.
4. Surat lzin Tempat Usaha (SITU) untuk:
- a. Warung Makan, kriteria:
- 1) Tenaga Kerja maksimal 5 Orang
- 2) Kaplsiras/cfaya ~~maksimal20aang
- b. Pendirian Warung Internet (WARNET) dengan kreteria 5 unit komputer;
- c. Home Industri Non Makanan dan Minuman;
- d. Petemakan Rakyat, laiteria:
21. 1 J Ternak besar, dengan jwnlah ternak maksimaJ 10 ekor yang bera.da dalam satu tempat.
22. 2} Temak kecil, dengan jumlah ternak maksimal 20 ekor yang berada dalarn satu tempat.
- 3) Temak unggas, dengan jumlah ternak maksimal 50 ekor yang berada dalam satu tempat.
5. Surat Izin Reklame, kriteria :
- a. pemasangan di atas toko atau halaman / pekarangan dengan ukuran maksimal 6 M 2 ;
6
- b. iokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan.
6. Ijin Usaha Pennainan Ketangkasan dan Olah Raga, kriteria tenaga kerja maksimal 3 orang;
7. Izin Usaha Pariwisata Kolam Pancing;
8. Izin Usaha Perikanan Budi Daya dan Pemindangan Ilcan, kriteria:
- a. Tenaga Kerja maksimal 3 Orang;
- b. Nilai Investasi maksimal 15 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan).
9. Izin Pendirian Pasar Desa.
BABIV
PELAYAlfA1' NON PERIZUfAN
Pasal4
Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
1. Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam wilayah Kabupaten;
2. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi:
- a. Proposal Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah;
- b. Proposal Bantuan Keagamaan;
- c. Proposal Bantuan Pembangu.nan;
- d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- e. Proposal Bantuan Modal Usaha.
3. Surat Keterangan Tidak Mampu;
4. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
5. Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian;
6. Pengantar/Rekomendasi Izin Keramaian;
7. Pengantar keterangan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk);
8. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Huku.m serta lembaga nirlaba lainnya;
9. Surat Keterangan Waris;
10. Surat Keterangan Boro Kerja;
11. Pengantar izin galian batuan bukan mineral;
12. Pengantar angkut kayu/pas;
13. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni
14. Pengantar potong hewan untuk hajatan dan hari-hari besar keagamaan;
15. Pengantar kartu tanda pencari kerja (AK-I);
16. Surat keterangan melakukan perjalanan ke luar kota.
PasalS
Pasal 3
Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, penandatanganan perizinan dan non perizinan dilak.sanakan ## BAB VI
Pasal 4
Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
1. Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam wilayah Kabupaten;
2. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi:
- a. Proposal Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah;
- b. Proposal Bantuan Keagamaan;
- c. Proposal Bantuan Pembangu.nan;
- d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- e. Proposal Bantuan Modal Usaha.
3. Surat Keterangan Tidak Mampu;
4. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
5. Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian;
6. Pengantar/Rekomendasi Izin Keramaian;
7. Pengantar keterangan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk);
8. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Huku.m serta lembaga nirlaba lainnya;
9. Surat Keterangan Waris;
10. Surat Keterangan Boro Kerja;
11. Pengantar izin galian batuan bukan mineral;
12. Pengantar angkut kayu/pas;
13. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni
14. Pengantar potong hewan untuk hajatan dan hari-hari besar keagamaan;
15. Pengantar kartu tanda pencari kerja (AK-I);
16. Surat keterangan melakukan perjalanan ke luar kota.
PasalS
Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, penandatanganan perizinan dan non perizinan dilak.sanakan ## BAB VI
PBIIBDIAAIII, PBNGAWASAlf DAIi EVALUASI
Pasal 7
- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Cam.at dilakukan oleh Bupa.ti melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat { l ) ## BAB IX
KBTBNTOAN PENUTUP
Pua110
Peraturan ini mulai berlaku pada tangga.l cliundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penandatangan: Di,tapkan di Situbondo pa tangga1 ~1 O OCT 2012 BUPATI SITUBOIIDO,

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 Q Q ~¥' 012 SBKRETARIS D RAB KABUPATBlf SI lfDO, v1 ## HADI WIJOIIO LEIIBARAll DAERAH KABUPATEII SITUBOIIDO T'AR'iJtf ~Of2 " ■OMOR '!9