Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku 1 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Seluma.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
TAHAPAN PERSIAPAN
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 3
- (1) Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebeIum berakhir masa jabatan;
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Laporan akhir masa jabatan, Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- (5) Persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 4
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 5
Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Penanggung jawab, Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 6
- (1) Panitia Penanggung jawab Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab;
- b. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai Ketua I;
- c. Kepala BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma/Kepala SKPD yang membidangi Pilkades sebagai Ketua II;
- d. Sekretaris BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma/Sekretaris SKPD yang membidangi Pilkades sebagai Wakil Ketua ;
- e. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma sebagai Sekretaris;
- f. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma sebagai Wakil Sekretaris;
- g. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Seluma, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma, Kepala Bidang Peberdayaan masyarakat Kepala Sub Bagian PerundangUndangan Setda Kabupaten Seluma, Kepala Sub Bidang Pembangunan Desa BPMPD, PP dan KB dan 10 (sepuluh) orang staf BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma sebagai anggota;
- (3) Panitia Penanggung jawab mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan pedoman pemilihan calon Kepala Desa;
- b. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang persetujuan dan pengesahan Kepala Desa terpilih;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilihan;
- d. Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan;
- e. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Menyiapkan kotak dan surat suara untuk pemilihan;
- (4) Panitia Penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
Bagian Kedua
Panitia Pengawas
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 7
- (1) Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya terdiri dari
3. :
- a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;
- d. TNI dan Polri sebagai anggota;
- e.Inspektorat, Satpol PP, Kesbanglimas dan Instansi terkait lainnya sebagai anggota;
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Memberi petunjuk pelaksanaan p8enjaringan dan penyaringan bakal calon kepada Panitia Pemilihan;
- b. Memeriksa daftar nama penduduk Desa yang berhak memilih dan menyelesaikan masalah daftar nama pemilih;
- c. Memeriksa persiapan pelaksanaan pemilihan;
- d. Mengawasi pelaksanaan pemilihan;
- e. Mengetahui pengesahan berita acara pemilihan;
- f. Menyampaikan laporan dan Berita Acara pemilihan kepada Bupati melalui Panitia Penanggung jawab;
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 8
Apabila diantara anggota Panitia Pengawas ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pengawas digantikan oleh Pejabat lainnya atas usul Camat selaku Ketua Panitia Pengawas.
Bagian Ketiga Panitia Pemilihan
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 9
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotannya terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kaur Pemerintahan Desa sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. Sekretaris PKK sebagai anggota;
- d. Ketua Karang Taruna Desa sebagai anggota;
- e. 1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat Desa sebagai anggota;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;dan
- m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 10
Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, keanggotannya digantikan oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa lainnya, yang diusulkan oleh Sekretaris Desa selaku Ketua Panitia Pemilihan.
Persyaratan Pemilih
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 11
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 12
- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3)
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 13
- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan Oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 14
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemilih atau Anggata Keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya;
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau Anggota Keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdamisili di desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga,dan/Kadus;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 16
- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempattempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 17
Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 18
- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 19
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 20
Rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 21
Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 22
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh Lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahu sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 23
- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 24
- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 25
- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kurang dari 2 (dua orang bakal calon), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 26
- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,tingkat pendidikan, dan usia;
- (2) Panitia melakukan seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yakni:
- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yakni pernah menjadi Perangkat Desa, dan/Anggota BPD, dan/ sebutan lainnya;
- b. Tingkat pendidikan yang terendah dari bakal calon yang digugurkan;
- c. Usia bakal calon yang tertua yang digugurkan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 27
- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomar urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Undian nomar urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Para Calon;
- (3) Nomar urut dan nama Calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa; - (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan; - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Penandatangan: ## Bagian kelima Kampanye Calon Kepala Desa ## Pasal 28 - (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesual dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa; - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang; - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. ## Pasal 29

Penandatangan: - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa;

Penandatangan: - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa; - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. ## Pasal 30 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka; - c. dialog; - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ## Pasal 31 - (1) Pelaksana Kampanye dilarang: - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau calon yang lain; - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon yang lain; - g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut Calon lain selain dari gambar dan atau atribut Calon yang bersangkutan; dan - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. - (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

Penandatangan: - a. Kepala Desa; - b. Perangkat Desa; - c. Anggota Badan permusyaratan Desa; - d. Panitia Pelaksana Pemilihan. ## Pasal 32 Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi: - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. ## Pasal 33 - (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

Penandatangan: - (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. ## BAB V ## TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ## Bagian Kesatu Pemungutan dan Penghitungan Suara ## Pasal 34 - (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon; - (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. ## Pasal 35 - (1) Bentuk dan model surat suara secara umum berupa kertas berwarna dengan ukuran 14 cm x 21,5 cm yang di dalamnya tercantum nomor, foto dan nama calon yang berhak dipilih dalam garis kotak dengan ukuran 3,5 cm x 6 cm untuk setiap tanda gambar. - (2) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan oleh Panitia Penanggung Jawab; - (3) Surat suara yang dimaksud ayat 1 (satu) adalah yang berisi nomor, foto dan nama calon yang bersangkutan. ## Pasal 36 - (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan; - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; - (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. ## Pasal 37 - (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih; - (2) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. ## Pasal 38 Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus. ## Pasal 39 - (1) Sebelum, melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan : - a. pembukaan kotak suara; - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. - (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat;

Verifikasi: - (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) angota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. ## Pasal 40 - (1) Setelah, melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), panitia memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara;
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- (4) Apabila, terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
##
PENJELASAN
Pasal 41
Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan gambar yang telah ditentukan; atau - d. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan gambar; atau - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan gambar.
PENJELASAN
Pasal 42
- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir. - (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung: - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; - b. jumlah pemilih dari TPS lain; - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. - (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat; - (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia; - (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon; - (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum; - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel; - (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara;
PENJELASAN
Pasal 43
- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih; - (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak; - (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
PENJELASAN
Pasal 44
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan dikantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya. ## BAB VI ## TAHAPAN PENETAPAN
PENJELASAN
Pasal 45
- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih dan didepan para saksi; - (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh para calon, para saksi, ketua, dan anggota panitia pemilihan pada saat itu juga, serta menyerahkan kepada BPD. Dalam hal calon tidak mau menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara cukup ditandatangani oleh Para Saksi, Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan serta tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan; - (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih, memberikan kesempatan kepada Panitia Pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan; - (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang terpilih dan menyatakan sah; - (5) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemilihan; - (6) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa; - (7) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan bupati. ## BAB VII ## PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI
PENJELASAN
Pasal 46
- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh BPD berdasarkan masukan dari Panitia Pemilihan; - (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran