Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan antara lain analisis standar belanja, yaitu untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam suatu kegiatan; - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dipandang perlu (berlaku 1 Januari 2011)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI LABlTHANBATU SEIATAN
PEMTURAN BUPATI LABUH.ANBATU SELATAN ~-,. ~ NOMOR ,\_gtp-:. TAHUN 2011
TENT ANG
SJ,~~,DAR'·BXA'l~~ij~~-l!IM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Menimbang
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan antara lain analisis standar belanja, yaitu untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam suatu kegiatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan.
1. Undanq-undarq Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provirisi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lerribaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 5 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir · dengan UdangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ka bu paten. Labuhanbatu Selatan di Provlnsl Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 44503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja oaerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAVA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
Menetapkan : SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
.
0
(
1,
'
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disinqkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD da!am bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan rnenqqunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan surnber dava baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk pera!atan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam bentuk barang/jasa;
10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
11. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut standar Biaya Umum, adalah berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
12. Harga Saluan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen rnasukan kegiatan;
13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentul&lt;an pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
14. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya kornponen masukan kegiatan ;
15. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
Pasal 2
## Pasal2
Pasal 93
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan antara lain analisis standar belanja, yaitu untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam suatu kegiatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan.
1. Undanq-undarq Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provirisi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lerribaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 5 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir · dengan UdangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ka bu paten. Labuhanbatu Selatan di Provlnsl Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 44503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja oaerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAVA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
Menetapkan : SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
.
0
(
1,
'
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disinqkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD da!am bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan rnenqqunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan surnber dava baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk pera!atan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam bentuk barang/jasa;
10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
11. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut standar Biaya Umum, adalah berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
12. Harga Saluan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen rnasukan kegiatan;
13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentul&lt;an pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
14. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya kornponen masukan kegiatan ;
15. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
Pasal2
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :
- a. Rincian harga/tarif /indeks per jenis belanja sebagaimana tercantum dalam Lampi ran I.
- b.
PENJELASAN
Pembukaan
maksud dan ketentuan jenis belanja sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II.

## BAB II STANDAR BIAVA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011 Pasal3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimakasud dalam pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatari dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja tahun anggaran 2011.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai batas tertinggi belanja dalam rangka pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

~

I

~ : .

'

.

:

.

,

,·

r

•.,

...

J

Diundangkan di Kotapinang pada tanggal: O?. ~\l\u~...,~

2011.

SEKRETARIS DAERAH LABUHANBATU SELATAN

KABUPATEN

Dr · BO. RAJAB PASARIBU, MM PEMB A UTAMA MADYA NIP. 19590812 1986011 007~


BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

## BAB III PENUTUP

## KETENTUAN

## Pasal4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Kemudian apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memetintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di

: Kotapinang

Pada Tanggal :

o3 ~V\vrur-i

2011.

Pj.BUPATI LABUHANBATU SELATAN


r

'·

TAHUN

2011.

2011.

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN.

NO MOR

TAl\lGGAL.

:

## STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011

rr rT

| URAIAN | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|
| PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | | |
| PEJABAT KUASA PENGGUNAANGGARAN a. Kuasa Pengguna Anggaran | OB | 500,000 | 1.1. |
| 1.2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KELJANGAN | | | |
| a. Pejabat Penatausahaan Keuangan | OB | 400,000 | |
| 1.3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN | | | |
| a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. | OB | 350,000 | |
| 1.4. STAF PENGELOLA | | | |
| a. Stat Pengelola | OB | 100,000 | |
| PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG/JASA | | | 2 |
| 2.1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | | | |
| a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp. 100 juta | OB | 300,000 | |
| b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta | OB | 360,000 | |
| C. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | OB | 420,000 | |
| d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. ·500 juta sd. Rp. 1 miliar | OB | 480,000 | |
| e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | OB | 605,000 | |
| f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.5 miliar sd. Rp. 5 miliar | OB | 665,000 | |
| g. pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. | OB | 725,000 | |
| Nilai 1 O miliar h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar | OB | 905,000 | |
| i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | OB | 965,000 | |
| PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA a. Pejabat pengadaan barang dan jasa | | | 2.2. |
| | OB | 300,000 | |
| PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) | | | 2.3. |
| a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta | OP | 365,000 | |
| b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta | OP | 545,000 | |
| c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | OP | 655,000 | |
| d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | OP | 805,000 | |
| e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | OP | 1,020,000 | |
| f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.5 miliar sd. Rp. 5 miliar OP | | 1, 170,000 | |
| g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar | OP | 1,315,000 | |
| | | | 2.4. |
| PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta | OP | 310,000 | |
| b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta | OP | 435,000 | |
| c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | OP | 560,000 | |
| d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | OP | 685,000 | |
| e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | OP | 870,000 | |
| f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | OP | 995,000 | |
| | | | 2.5. |
| PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) | | | |
| a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. ·100 juta | OP | 260,000 | |
| b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta | OP | 365,000 | |
| C. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | OP | 475,000 | |
| d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | OP | 570,000 | |
| e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | OP | 730,000 | |
| f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | OP | 835,000 | |

[

·T

0

.r

0

\:

| No. | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----|
| | PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA | | | 3 |
| | 3.1. Pantia Pemeriksa/Penerima Barang | | | |
| | a. Pengadaan barang Rp. 50 juta sd. Rp. 500juta atau | OP | 260,000 | |
| | b. Pengadaan barang Rp. 500 juta ke atas | OP | 390,000 | |
| | 3.2. Panitia Perneriksa/Penerima Jasa. | | | |
| | a. Pengadaan Jasa Konsultan Rp. 50 juta sd. Rp. 200juta atau | OP | 260,000 | |
| | b. Pengadaan Jasa Konsultan Rp. 500juta ke atas | OP | 390,000 | |
| | 3.3. Tim Pengawas Lapangan I Pengawas Proyek | | | |
| | a. Pengawas Lapangan (PNS) | OB | 500,000 | |
| | b. Petugas Laboratorium. (PNS) | OB | 500,000 | |
| | c. Asisten Pengawas (PNS) | OB | 400,000 | |
| | d. Pembantu Pengawas ( Non PNS ) | OB | 350,000 | |
| | HONORARIUM NON PNS I PEGAWAITIDAKTETAP | | | 4 |
| | 4.1. Tenaga Guru SMA | OJP | 45,000 | |
| | 4.2. Tenaga Guru SMP | OJP | 35,000 | |
| | 4.3. Tenaga Guru SD | OB | 800,000 | |
| | 4.4. Tenaga Para Medis (PerawaUBidan/Apoteker) · | 08 | 800,000 | |
| | 4.5. Tenaga Medis (Dokter) | OB | 1,500,000 | |
| | 4.6. Tenaga Administrasi | OB | 800,000 | |
| | Operator Komputer | OB | 900,000 | |
| | 4.7. 4.8. Operator Komputer aplikasi SIAK/SIMDA/GAJI | OB | 1,000,000 | |
| | 4.9. Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja | OB | 800,000 | |
| | 4.10. Anggota Linrnas/Penanqqulanqan | OB | 800,000 | |
| | Bencana 4.11. Danru Linmas/Penanggulangan Bencana | OB | 900,000 | |
| | 4.12. Petugas Pemungut Pajak | OB | 800,000 | |
| | 4.13. Petugas Jaga Malam | OB | 850,000 | |
| | 4. 14. Petugas Kebersihan | OB | 700,000 | |
| | 4.15. Supir Bupati/Ketua DPRD | OB | 1,250,000 | |
| | 4.16. Supir Eselon 11/Wakil Ketua DPRD | OB | 1,000,000 | |
| | 4. 17. Supir Truk/Alat Berat | OB | 800,000 | |
| | 4.18 Supir Pemadam Kebakaran | OB | 800,000 | |
| | 4.19 SupirAmbulance | ·oB | 800,000 | |
| | 4.20 Supir Mobil Laboratorium I Perpustakaan Keliling. | OB | 800,000 | |
| | 4.21 Supir Truk Sampah. | OH | 50,000 | |
| | 4.22 Kernet Truk Sampah. | OH | 40,000 | |
| | NARASUMBER/TENAGAAHLI/INSTRUKTUR DALAMRANGKA | | | 5 |
| | SEMINAR/RAKOR/PELATIHAN/BINTEK/SOSIALISASI,DLL. 5.1. Narasumber/Tenaga Ahli/lnstruktur dalam Kabupaten | | | |
| | a. Bupati/Wakil Bupati | OH | 1,500,000 | |
| | b. Eselon II | OH | 1,000,000 | |
| | C. Eselon 111/Gol. | OH | 700,000 | |
| | IV d. Praktisi/1 nstruktur | OH | 500,000 | |
| | 5.2. Narasumber/Tenaga Ahli/lnstruktur dalam Dalam Provinsi | | | |
| | a. PNS dan Non PNS | OH | 1,750,000, | |
| | 5.4. Narasumber/Tenaga Ahli Dokter I Petugas Operasi. | OH | 6,000,000 | |
| | a. Dokter Bedah. | OK | 6,000,00(} | |
| | b. Dokter Mata | OK | 6,000,000 | |
| | c. Dokter Umum | OK | 2,000,000 | |
| | d. Anestesi e. Petugas Operasi/Perawat. | OK OK | 2,000,000 750,000 | |

(,•

0

r·

(',

| | 5.5. Narasumber /lnstruktur Pelatihan Keterampilan | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| | a. lnstruktur Dalam Kabupaten | OH | 400,000 | |
| | b. lnstruktur Luar Kabupaten | OH | 750,000 | |
| 6 | TIM PELAKSANAKEGIATAN | | | |
| | 6.1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). a. Pengarah | OB | 2,500,000 | |
| | b. Ketua | OB | 2,000,000 | |
| | c. Wakil Ketua | OB | 1,700,000 | |
| | d. Sekretaris | 08 | 1,600,000 | |
| | e. Wakil Sekretaris | OB | 1,500,000 | |
| | f. Anggota | OB | 1,200,000 | |
| | Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Bupati dengan Cakupan Kegiatan Lintas SKPD | | | 6.2. |
| | a. Pengarah | OB | 1,500,000 | |
| | b. Penanggung jawab | OB | 1,200,000 | |
| | c. Ketua | OB | 1,000,000 | |
| | d. Wakil Ketua e. | OB | 750,000 | |
| | Sekretaris | OB | 600,000 | |
| | f. Anggota | OB | 450,000 | |
| | Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Bupati dan Cakupan Lintas SKPD (lama kegiatan minimal 2 hari) | | | 6.3. |
| | Kegiatan a. Ketua. | OK | 500,000 | |
| | b. Wakil Ketua. c. | OK | 400,000 | |
| | Sekretaris. | OK | 350,000 | |
| | d. Anggota. | | | |
| | | OK | 250,000 | |
| | Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Kepala SKPD (lama Pelaksanaan Kegiatan minimal 1 bulan) | | | 6.4. |
| | a. Ketua. | OB | 1,000,000 | |
| | b. Wakil Ketua. | OB | 800,000 | |
| | c. Sekretaris. | OB | 750,000 | |
| | d. Anggota. | OB | 500,000 | |
| | Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Kepala SKPD (Lama Minimal 2 Hari) | | | 6.5. |
| | Pelaksanaan Pekerjaan a. Ketua. | OK | 400,000 | |
| | Wakil Ketua. | OK | 350,000 | |
| | b. Sekretaris. | OK | 250,000 | |
| | C. d. Anggota. | OK | 150,000 | |
| 7 | TIM PELAKSANALAPANGAN. | | | |
| | a. | OK | 500,000 | |
| | Ketua b. Wakil Ketua | OK | 400,000 | |
| | C. Sekretaris | OK | 350,000 | |
| | d. Anggota | OK | 300,000 | |
| | HONORARIUM PENELITI I PENDATA | | | 8 |
| | Sampel Penyakit Menular | Ssp | 5,000 | 8.1. |
| | Petugas Pendata | Objek | 2,000 | 8.2. |
| | HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE | | | 9 |
| | WebAdmin | | | |
| | | OB | | 9.2. |
| | Operator Admin | | 350,000 | |
| | Administrator SIMDA | OB | 500,000 | 9.1. |
| 10 | HONORARIUM TIM PENGELOLA SIMDA | | | |
| | 10.1. | OB | 1,500,000 | |
| | 10.2. Supervisor SIMDA | OB | 1,000,000 | |

r'

0'

| URAIAN | | | | | | | | No. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------|-----------------------------|---------|
| ·- - ... -·· | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENYELENGGARAAN UJIAN. 11.1. Setingkat Pendidikan Dasar. | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ujian. Ujian. Ujian. Ujian. a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian. b. Pemeriksaan Hasil Ujian c. Pengawas Ujian. SATUAN BIAYA LIANGLEMBUR DAN BELANJA MAKAN 12.1. UANG LEMBUR ( pada hari kerja I maks 3 jam a. Golongan IV b. Golongan 111 c. Golongan II d. Golongan I I Non PNS UANG LEMBUR ( diluar jam kerja ). a. Golongan IV | Naskah/P S/M Ujian OH | 50,000 1,200 50,000 65,000 1,200 50,000 75,000 1,200 50,000 100,000 1,200 100,000 100,000 1,500 100,000 13,000 11,000 9,000 7,000 | | a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. | | Setingkat Setingkat Pedidikan Pedidikan | 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. | 12 | Ujian Ujian Ujian Ujian | Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan | Hasil Hasil Hasil Pelatihan Hasil Pelatihan | Penyusunan/Pembuatan Penyusunan/Pembuatan Penyusunan/Pembuatan Penyusunan/Pembuatan | dan dan | Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas | LEMBUR ). | Atas. | Pegawai. Masyarakat. | · | Menengah. | Naskah/P Ujian OH Naskah/P Ujian OH Naskah/P Org/M OH Naskah/P Org/M OH OJ OJ OJ OJ | Bahan Bahan Bahan Bahan | sehari | Pedidikan Pedidikan | Ujian. Ujian. Ujian. Ujian. | SIM S/M |
| 12.2. b. Golongan Ill c. Golongan II d. Golongan I I Non PNS | OJ OJ OJ OJ | 18,000 16,000 14,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2. BELANJA MAKAN LEMBUR. a. Belanja Makan (Minimal 6 jam kerja b. Belanja Snack (Minimal 3 jam | Ok Ok Ruang Kmr | 17,500 7,500 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | rnenerus). menerus). | | | | | | | | | | |
| secara terus kerja secara terus SEWA RUANGAN/TEMPAT. 13.1. Sewa Ruang Pertemuan (Dalam Kabupaten) | | 150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 13.2. Sewa Penginapan/Kamar (Dalama 13.3. Tempat Pameran dalam Provinsi | Stand Stand | 25,000,000 50,000,000 | menyesuaikan menyesuaikan menyesuaikan menyesuaikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten) 13.4. Tempat Pameran Luar Provinsi | | 17,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAKAN DAN MINUM RAPAT. 14.1. Makan Rapat/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan, dll. 14.2. Snack Rapat/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan, dll. | OK OH OH | 7,500 30,000 20,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 15 SATUAN BIAVA MAKAN PASUKAN DAN PASIEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. Makan Anggota Pasukan Linmas dan Pemadam 15.2. Makan Pasien Rumah Sakit/Puskesmas Rawat lnap | | | Menyesuaikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAWAT Kebakaran | OK | | | | | | | | | | | | | | !NAP. | | | | | | | | | | |
| DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 minggu). | | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. Diklat Pimpinan Tk. Ill (Lama Diklat 7 minggu). 16.3. Diklat Pimpinan TK. IV (Lama Diklat 6 minggu). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500;000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peserta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peserta | | | Menyesuaikan Menyesuaikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peserta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

'·"

'

.

rl

0

| | URAIAN | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 17 | DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL | | | |
| | 17.1. Uang Kontrubis Diklat Teknis/FungsionalDalam Provinsi. 17.2. Uang Kontrubis Diklat Teknis/Fungsional Luar Provinsi. | Peserta Peserta | 3,500,000 5;000,000 | Menyesuaikan Menyesuaikan |
| | LATlHAN PRAJABATAN | | | |
| | 18.1. Golongan Ill. | | | |
| 18 | | | | |
| | a. CPNS Reguler | Peserta | 3,500,000 | Menyesuaikan |
| | b. CPNS Eks Honorer. | Peserta | 3,500,000 | Menyesuaikan |
| | 18.2. Golongan I & II. | | | |
| | a. CPNS Reguler | Peserta | 2,500,000 | Menyesuaikan |
| | b. CPNS Eks Honorer. | Peserta | 2,500,000 | Menyesuaikan |
| 19 | DIKLAT FORMAL KEDINASAN I FUNGSIONAL | | | |
| | 19.1 Uang Harian Diklat Formal /Funsional Kedinasan( maks 30 hari) | OH | 100,000 | |
| | 19.2 Uang Harian Diklat Formal /Funsional Kedinasan ( diatas 30 hari) | OH | 50,000 | |
| | 19.3 Uang Kontrubisi Diklat Formal Kedinasan/FungsionalAuditor | Peserta | 10;000,000 | |
| | 19.4 Uang Kontrubisi Diklat Formal Kedinasan/FungsionalPPNS PK Uang Kontrubisi Diklat Formal Kedinasan/Fungsional Penera | Peserta | 25;000,000 | |
| | 19.5 Alat UTTP. | Peserta | | |
| 20 | TUNJANGAN TUGAS BELAJARJBEASISWA PROGRAM NON GELARJGELAR DALAM NEGERI. | | | |
| | 20.1. TempatPendidikanDi Sumatera a. D Ill. | OT | 5,000,000 | |
| | b. DIV I S1. | OT | 7,500,000 | |
| | c. S2 Fakultas Umum. | OT | 15,000,000 | |
| | d. S2 Fakultas Kedokteran Spesialis. | OT | 45,000,000 | |
| | 20.2. Tempat Pendidikan di Jawa. | | | |
| | a. | OT | 10,000,000 | |
| | S1. b. S2 Fakultas Umum. | OT | 20,000,000 | |
| | c. S2 Fakultas Kedokteran Spesialis. | OT | 50,000,000 | |
| | 20.3. Penyusunan Riset/Skripsi/Tesis. | | | |
| | a. Jenjang Pendidikan D Ill | Orang | 4,000,000 | |
| | b. Jenjang Pendidikan D IV/S1. | Orang | 5,500,000 | |
| | c. Jenjang Pendidikan S2 | Orang | 6,500,000 | |
| 21 | SATUAN BIAVA PEMELIHARAAN DAN OPERASINAL KENDERAAN | | | |
| | 21.1. Satuan Biaya Operasinal Kenderaan Dinas roda empat ke atas: a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD. Ketua DPRD. | Ltr/Hr | 20 15 | HET HET |
| | b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil | Ltr/Hr Ltr/Hr | 8 | |
| | DINAS | | | |
| | d. Mobil Dinas Pool Kantor. | Ltr/Hr | 8 | HET |
| | Dinas, Badandan Kantor. | | | |
| | c. Mobil Dinas Eselon 11/Kepala | | | HET |
| | e. Ambulance. Sampah. | Ltr/Hr Ltr/Hr | 8 | menyesuaikan |
| | f. Truk Pengangkut g. Mobil Pemadam | | 30 | HET |
| | h. Alat-Alat Berat. | Ur/Hr | 30 | menyesuaikan |
| | Kebakaran. | Ltribln | 25 | menyesuaikan |
| | i. Kenderaan Dinas Operasional Sepeda Motor. | Ur/Hr | 2 | HET |
| | 21.2. Satuan Biaya Service/ Kehderaan Dinas : | | | |
| | a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD. | Unit/Thn | 12,000,000 | |
| | b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD. | Unit/Thn | 9,000,000 | |
| | d. Mobil Dinas Pool Kantor. e. | Unit/Thn | 7,020,000 4,800,000 | |
| | Ambulance. | Unit/Thn | 4,800,000 | |
| | f. Truk Pengangkut Sampah. | Unit/Thn | 9,000,000 | |
| | g. Mobil Pemadam Kebakaran. | Unit/Thn | 6,000,000 | |
| | h. Alat-Alat Berat. | Unit/Thn | 6,000,000 | |
| | i. Kenderaan Dinas Operasional Sepeda Motor. | Unit/Thn | 780,000 | |

,I

,

•

({

| URAIAN | | | No. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| 21.3. Satuan Biaya Penggantian Suku Cadang/Kenderaan | | | |
| Dinas : a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD. | I · Unit/Thn | 15,000,000 | |
| b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD. | Unit/Thn | 10,000,000 | |
| c. Mobil Dinas Eselon 11/Kepala Dinas, Sadan dan Kantor. | Unit/Thn | 9,000,000 | |
| d. Mobil Dinas Pool Kantor. | Unit/Thn | 7,000,000 | |
| e. Ambulance. | Unit/Thn | 7,000,000. | |
| f. Truk Pengangkut Sampah. | Unit/Thn | 10,000,000 | |
| g. Mobil Pemadam Kebakaran. | Unitffhn | 8,000,000 | |
| h. Alat-Alat Berat. | Unit/Thn | 8,000,000 | |
| i. Kenderaan Dinas Operasional Sepeda Motor. | Unit/Thn | 1,000,000 | |
| SATUAN BIAVAPEMELIHARAAN PERALATANKANTOR | | | 22 |
| 22.1. Pemeliharaan Komputer P/C. | Unit/Thn | 300,000 | |
| 22.2. Pemeliharaan Komputer Note Book. | Unit/Thn | 300,000 | |
| 22.3. Pemeliharaan Mesin Tik | Unit/Thn | 250,000 | |
| SATUAN BIAVA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR | | | 23 |
| 23.1. Satuan Biaya Operasional Perlengkapan Kantor | | | |
| a. Bahan Bakar Mesin Genset | Tahun | 2,430,000 | |
| 23.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor | | | |
| a. Pemeliharaan AC | Unit/Thn | 365,000 | |
| b. Pemeliharaan Mesin Perporasi | Unit/Thn | 300,000 | |
| c. Pemeliharaan Mesin Genset Kapasitas s/d 5 KW | Unit/Thn | 2,250,000 | |
| d. Pemeliharaan Mesin Genset diatas 5 KW | Unit/Thn | 4,500,000 | |
| 23.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | |
| a. Pemeliharaan Komputer | Unit/Thn | 350,000 | |
| b. Pemeliharaan Mesin Tik | Unit/Thn | 150,000 | |
| c. Pemeliharaan Note Book | Unit/Thn | 500,000 | |
| d. Pemeliharaan Mesin Printer lnjeck | Unit/Thn | 150,000 | |
| SATUAN BIAVA PENVEDIAAN DINAS/KERJA | | | 24 |
| 24.1. Pakaian Dinas/Kerja KDH.dan WKDH. | | | |
| a. Fulldress | SteI | 3,000,000 | |
| b. Jas Mini | SteI | 3,000,000 | |
| C. Pakaian Dinas Harian (PDH) | SteI | 1,500,000 | |
| d. Pakaian Dinas Upacara (POU) | Ste I | 4,000,000 | |
| e. Hansip f. Pramuka | Ste I | 1,500,000 | |
| 24.2. Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD | SteI | 1,000,000 | |
| Pakaian Sipil Harian (PSH) (Sudah termasuk atribut dan a. kelengkapannya) | Org/Stell | 2,275,000 | |
| b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) | Org/Stell | 1,950,000 | |
| c. Pakaian Kerja Lapangan (PKL) | Org/Stell | 1,875,000 | |
| | Org/Stell | | |
| 24.3. Pakaian Dinas I Kerja PNS a. Pakaian Dinas Harian (PDH) b. Pakaian Olah Raga | Org/Stell | 400,000 250,000 | |

~',I

•,

..

':

I

,;

,

| | URAIAN | |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 25 | SATUANBIAVA PERENCANAANTEKHNIS | |
| | 25.1. Perencanaan I Perancangan | |
| | a. Nilai Fisik s.d Rp. 1 Milyar | 2,5% Pkt |
| | b. Nilai Fisik lebih dari Rp. 1 Milyar | 2,0% Pkt |
| 26 | SATUAN BIAVA PENGAWASAN(SUPERVISI)YANG DIKONTRAKKAN | |
| | 26.1. Pengawasan (Supervisi) | |
| | a. Nilai Fisik s.d Rp. 1 Milyar | 2,0% Pkt Pkt |
| | b. Nilai Fisik lebih dari Rp. 1 Milyar | 1,5 % |


.

;

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NO MOR

TANGGAL.

## PENJELASA N STANDAR BIAVA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010

| No | URAIAN | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang. Sedangkanyang diangkat menjadi pejabat | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang. Sedangkanyang diangkat menjadi pejabat | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang. Sedangkanyang diangkat menjadi pejabat | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang. Sedangkanyang diangkat menjadi pejabat | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang. Sedangkanyang diangkat menjadi pejabat | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang. Sedangkanyang diangkat menjadi pejabat | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang. Sedangkanyang diangkat menjadi pejabat | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang. Sedangkanyang diangkat menjadi pejabat | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang. Sedangkanyang diangkat menjadi pejabat | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang. Sedangkanyang diangkat menjadi pejabat |
| | Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa. | Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa. | Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa. | Penanggung Jawab Pengadaan Barang/J