PERATURAN BUPATI RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar serta guna meningkatkan pelayanan, daya guna dan basil guna pemungut.an Retribusi Pe\ayanan Pasar, perlu membentuk Peraturan Bupati Situbondo tcnt.ang Petunjuk Pelaksanaan Pemungut.an Retribusi Pela.yanan - X.a!ebe,w : Pasar. . · 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten da]ero Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik lndonesJB Tahun 1950 Nomor 19, T.ambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahl.lll 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undaog-Undaog Hukurn Acara. Pidana (Lembaran. Nepra. Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan Negara. yang Bersih dan Beba.s dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahuo 2004 teota.ng Pemerintahan Daerah (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.cpub\ik \ndoncaia. Nom.or '\42.7) M.beignnana tel.ah ruubah ~ber.apa Jaw, terakrur dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \Lembaran 1iegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub;ik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara P-emerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran1 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t:entang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndone$la Tahun 2009 N·omor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indlonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarun Negara Republik 't'rRRJr~ l}~ttJI ~'l~, 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Peruhahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 5. §. Peta1umn Pemerin1ah Nomor 27 1'sh1m 1983 ten.tang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembanut N&lt;:gara Republik Indonesia Nomor 3525/; 6. I 0. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peratw-an Pcmerintah Nam.or 19 Tahun .2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran. Negara Republik \ndtmema "\'ahun 2005 Nomor 165, laml:iman Lem1&gt;Man Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tent.ang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 t.entang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 U:ntang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repub"!ik lndonesia 1'omor 4855); 13. Peratur-an Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nam.ot25, 'ram.bah.an lembara.n ~ Republik. Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerint.sh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi~ clan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota \l,em'oaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4 738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Th.ta Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 4. J 7. Peraturan Pre.!uden NomoT 112 Tahun 2007 tentan&amp; Penataan dan Pembinaan Pa.sar Traclisional, Pusat Perbelanjaan, clan Toko Modem; 18. Peraturan Menteri Dalam 'Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 6. 19; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan. PeTat\.uan Mentt.rl D-alm-n ~rl Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan M~~~ri Q~ N~~ri ~o.~&lt;?r !~ 'f~~ ~.QQf? t~~\_g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 rentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri N-omor 53 Tahun 2011 reatang Amlbentubut Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 10. 23\_ Jfeputusan Menteri DaJam .Negeri Nomar l ?5 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 25. Peraturan Daerah Kabupa.ten S.itubondo Nomor 13 'l'abuo 2008 t.entant. Polmk-palmk. Pengelolsan Kenanpn Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 26. Peraturan .Oaerah .Kabupaten S,itubondo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sit:ubondo Tahun 2011 Nomor 24). JIBIIDTIJSKAll-- lleaetaplraa : PBRATURAII BIJPATI TBlft'AllG PETUlllJUK PBLAKSAIIAAJI PDIQIIOOTAH mr:ntl1WS. l'BAYO&amp;ll PAUdl. BAIi] .KBIDTUAII Ull1JII Pual 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang climaksud dengan : 1. Daerah ada.ta.h Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebutDPKD adalah DPKD Kabupaten Situbondo. 5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas ~rtentu di bidang ~ da.ttah ~ den.ga.n peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Kepala DPKD adalah Kepala DPKD Kabupaten Situbondo. 7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang m~rn~ kesatuan, ~ yang m~~ u8'a3ha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan t.erbatas, perseroan komandit.er, perseroan lainnya, ba.dan usaha milik neg&amp;Fa (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, ruma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perselrutuan, perkumpulan, yayasan, o.1pJll881Ji ma.ssa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investa.si kolektif dan 'oentuk usaha tetap. 9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumJah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya, termasuk di dalamnya paws~- 10. Pedagang pasar adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan jual beli Barang atau jasa di pasar dan memiliki Surat Penggunaan Fasilitas Pasar yang selanjutnya disebut SPFP. 11. Kio&amp; ada1ah be.ngunan di paaar 'Yang bet'atap clan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunalam untuk usaha berjwwm. · · 12. Los adalah bangunan di pasa.r yang beratap tidak dipisahka.n dengan dinding pemisah satu dengan yang lainnya mulai dari lantai sampai dengan langit-Jangit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 13. Surat Penggun.aan Fasilit.as P.asar yang selanjutnya disebut SPFP adalah bukti diri bagi orang pribadi atau badan hukum yang diberi hale penggunaan lahan berupa kios, los dan hrruurian pada pasar. · · 14. Halaman/pelataran adaJah bagian dari pasar yang berfungsi scbagai salah satu fasilita.s pelayanan pasar. 15. Tambe.tan temak adalah tempat menempatkan hewan temak yang beratap ataupun tidak beratap dipisahkan dengan pagar besi. · · · 16. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, ata:u Pf!mberian izin ten;~ntu yang kh\l~Us disediaka.n dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Priba.di atau Badan. 5. \ 7. Jasa Ummn ada1ah jasa -yang disediakan ats:u m'oeman oleh Pemerint.ah Daerah untuk tuJuan kepentingan dan kemanfaatan umum sert.a dapat dinikmati oleh Orang Pribacti atau Bad.an. 18. Wajib Retribusi adaJah Orang Pribadi atau Badan yang menurut pera.turan pero.nda.ng-undangan ~ diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bcrsangkutan. 20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingbt SSRD, adalah bukti. pembayanm atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 21. Surat Ketetapan Retribuai Daerah, YaJ&gt;B selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB1 acialah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jurnlah kredit retribusi kbih ~ daripada. N.tribu\\l. yang tuuta.ng a.tau seharusnya tidak: terutang. 23. Surat Tagihan Retribusi daerah, yang selaajutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi a dministratif berupa bwp/ dend~. 24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulbm bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah clan retribus:i yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 25. Penyidjk P~wai Neg.ri 8'pil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang cliberi wewcnang kbusus · · o1eh undang-undang untuk me1akukan penyidikan terhadap pelanggaran P,eraturan Daerah. BABD KETBliTUAII PBIIOOUIIAO l'ASILITAS PASAR Pual2 Orang Pribadi atau Badan Hukum dapat mengajukan pet nrohonan penggunaan fa.silitas pasar berupa kios, ]os dan ha la man kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pua1 3 - (1) Persetujuan penggunaan faslitas pasar sebagaimana dimakffld dak«ar -Pasa1 2, J«:pada yang· benra.ngkutan diberikan SPFP sesuai dengan persyaratan yang mwmplfii. - (2) Masa berlaku SPFP ditetapkan selalma 2 (dua) tahun. - (3) Apabila masa berlaku SPFP berakhir, atas persetujuan Bupa.ti atau PejalJat yang ditunjuk, kepada yang bersangkutan dapat mengaJukan permohonan . ke 1-.. ... 1: perpanJangan ... m~. - (4) Pennohonan perpanjangan sebagiamana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hi:1,l?i~ m~~ 'berlakunya SPFP . Pual4 - ( 1) SPFP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. - (2) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada a.fat (lJ SPFP dapat diatbut sccar.a sepillak al.eh Bupati atau Pejabat yang clitunjuk. PualS - ( 1} Sela.ma jangka waktu SPFP masi h ber-laku, Pedagang dapat melakukan perubahan dan/atau membangun sendiri toko, kios clan los di dalam/pelataran pasar ~ bi.a.ya $et\diri baik. beNpa bangunan permaIVm maupun semi permanen dengan menyampaikan usulan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. - (2) Terhadap bangunan sebagaimana diroaksud pada ayat (1 ), secara otomatis menjadi milik Pemerintah Daerah. JUBD KETBIITUAR RBTRIBUSI (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa denpn tlit.etapkannya Peraturan Daerah K.abupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar serta guna meningkatkan pelayanan, daya guna dan basil guna pemungut.an Retribusi Pe\ayanan Pasar, perlu membentuk Peraturan Bupati Situbondo tcnt.ang Petunjuk Pelaksanaan Pemungut.an Retribusi Pela.yanan
- X.a!ebe,w : Pasar.
. ·
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten da]ero Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik lndonesJB Tahun 1950 Nomor 19, T.ambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahl.lll 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undaog-Undaog Hukurn Acara. Pidana (Lembaran. Nepra. Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan Negara. yang Bersih dan Beba.s dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahuo 2004 teota.ng Pemerintahan Daerah (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.cpub\ik \ndoncaia. Nom.or '\42.7) M.beignnana
2
tel.ah ruubah ~ber.apa Jaw, terakrur dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \Lembaran 1iegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub;ik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara P-emerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran1 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t:entang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndone$la Tahun 2009 N·omor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indlonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarun Negara Republik 't'rRRJr~ l}~ttJI ~'l~,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Peruhahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
5. §. Peta1umn Pemerin1ah Nomor 27 1'sh1m 1983 ten.tang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembanut N&lt;:gara Republik Indonesia Nomor 3525/;
6. I 0. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peratw-an Pcmerintah Nam.or 19 Tahun .2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran. Negara Republik \ndtmema "\'ahun 2005 Nomor 165, laml:iman Lem1&gt;Man Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tent.ang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 t.entang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 U:ntang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repub"!ik lndonesia 1'omor 4855);
13. Peratur-an Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nam.ot25, 'ram.bah.an lembara.n ~ Republik. Indonesia Nomor 4614);
3
14. Peraturan Pemerint.sh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi~ clan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota \l,em'oaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4 738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Th.ta Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. J 7. Peraturan Pre.!uden NomoT 112 Tahun 2007 tentan&amp; Penataan dan Pembinaan Pa.sar Traclisional, Pusat Perbelanjaan, clan Toko Modem;
18. Peraturan Menteri Dalam 'Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. 19; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan. PeTat\.uan Mentt.rl D-alm-n ~rl Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan M~~~ri Q~ N~~ri ~o.~&lt;?r !~ 'f~~ ~.QQf? t~~\_g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 rentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri N-omor 53 Tahun 2011 reatang Amlbentubut Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. 23\_ Jfeputusan Menteri DaJam .Negeri Nomar l ?5 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kabupa.ten S.itubondo Nomor 13 'l'abuo 2008 t.entant. Polmk-palmk. Pengelolsan Kenanpn Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan .Oaerah .Kabupaten S,itubondo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sit:ubondo Tahun 2011 Nomor 24).
4
JIBIIDTIJSKAll--
:
lleaetaplraa : PBRATURAII BIJPATI TBlft'AllG PETUlllJUK PBLAKSAIIAAJI PDIQIIOOTAH mr:ntl1WS. l'BAYO&amp;ll PAUdl.
BAIi]
.KBIDTUAII Ull1JII
Pual 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang climaksud dengan :
1. Daerah ada.ta.h Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebutDPKD adalah DPKD Kabupaten Situbondo.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas ~rtentu di bidang ~ da.ttah ~ den.ga.n peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kepala DPKD adalah Kepala DPKD Kabupaten Situbondo.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang m~rn~ kesatuan, ~ yang m~~ u8'a3ha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan t.erbatas, perseroan komandit.er, perseroan lainnya, ba.dan usaha milik neg&amp;Fa (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, ruma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perselrutuan, perkumpulan, yayasan, o.1pJll881Ji ma.ssa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investa.si kolektif dan 'oentuk usaha tetap.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumJah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya, termasuk di dalamnya paws~-
10. Pedagang pasar adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan jual beli Barang atau jasa di pasar dan memiliki Surat Penggunaan Fasilitas Pasar yang selanjutnya disebut SPFP.
11. Kio&amp; ada1ah be.ngunan di paaar 'Yang bet'atap clan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunalam untuk usaha berjwwm. · ·
12. Los adalah bangunan di pasa.r yang beratap tidak dipisahka.n dengan dinding pemisah satu dengan yang lainnya mulai dari lantai sampai dengan langit-Jangit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
5
13. Surat Penggun.aan Fasilit.as P.asar yang selanjutnya disebut SPFP adalah bukti diri bagi orang pribadi atau badan hukum yang diberi hale penggunaan lahan berupa kios, los dan hrruurian pada pasar. · ·
14. Halaman/pelataran adaJah bagian dari pasar yang berfungsi scbagai salah satu fasilita.s pelayanan pasar.
15. Tambe.tan temak adalah tempat menempatkan hewan temak yang beratap ataupun tidak beratap dipisahkan dengan pagar besi. · · ·
16. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, ata:u Pf!mberian izin ten;~ntu yang kh\l~Us disediaka.n dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Priba.di atau Badan.
5. \ 7. Jasa Ummn ada1ah jasa -yang disediakan ats:u m'oeman oleh Pemerint.ah Daerah untuk tuJuan kepentingan dan kemanfaatan umum sert.a dapat dinikmati oleh Orang Pribacti atau Bad.an.
18. Wajib Retribusi adaJah Orang Pribadi atau Badan yang menurut pera.turan pero.nda.ng-undangan ~ diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bcrsangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingbt SSRD, adalah bukti. pembayanm atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribuai Daerah, YaJ&gt;B selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB1 acialah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jurnlah kredit retribusi kbih ~ daripada. N.tribu\\l. yang tuuta.ng a.tau seharusnya tidak: terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi daerah, yang selaajutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi a dministratif berupa bwp/ dend~.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulbm bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah clan retribus:i yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
6
25. Penyidjk P~wai Neg.ri 8'pil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang cliberi wewcnang kbusus · · o1eh undang-undang untuk me1akukan penyidikan terhadap pelanggaran P,eraturan Daerah.
Pasal 6
- ( 1) Pedagang yang melakukan aktifitas pada pagi hari, siang hari, sore hari, at:au ma.lam hari dikena.kan i:etibusi yang dipungut secara harian.
- (2\ Br.otuk~ m.i.. dan wama, bu-cis diteuq,~ cl.enwm keputusan Kepala DPKD.
- (3) Bagi pedagang yang menempati tempat permanen (Kios clan Los) 'yarig .. tidak berjualan secara ·. berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari dan masih menempatkan barang dagangannya, dikenakan R-etribusi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tarif yang telah ditetapkati. ·.
- (4) :Qagi pedag~g yang m~n~mpat:i tempat y~g t:id~ permanen/Iesehan, tidak berjualan secara berturut› turut selama 7 (tujuh) hari dan masih menempatkan barang daganganya, dikenakan Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tarif yang telah ditetapkan.
- (?} A~bila .R~tribu~· aw.am wajqµ y;~g telah ~:Ut~mp:tqm dimaksud ayat (2) dan ayat (3) masih belum clilunasi, maka dalam waktu 1 x 24 jam sete:lah lewat batas waktu yang ditentukan, maka SPFP dinya.takan tidak heI'lalru.
- (6) Apabila dalam waktu yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dimaksud ~~t ($} pe~g yElllg l&gt;e~~µlll masih menempati/menempatkan barang · dagangannya, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat secara. paksa mengosongkan tempat dagangan ter-sebut dan ha.rang dagangan yang ditinggalkan menjadi milik Pemerintah Daerah. ## BABm ## TATA CARA PEJIUlllGUTAII :RETRIBU8I ## Paul ,, - ( 1) Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan dalam SKRD at.au dokumen · lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis.

Penandatangan: - (2\ Tat.a cara. penr.ta:pan bentuk. dan isi SlfRf&gt; atau dp]Qn:nen. lain yang dipersamakan sebagaimana diIIlaksud pada a:yat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD. ## Pasal8 - (1) Pembayaran retribusi dila.kukan oleh Wajib Retribusi denga:ri mcnggunakan Surat Scloran Retnmm Daerah (SSRD) at.au dokumen lain yang dipersamakan yaitu bernpa karcif:l. - (2) Keterlambatan atas pembayaran Retribusi dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari nilai Retribusi. 8 - (3) Pmnbayaran Ratribum diJaJrukan pada SKPD atau tempat lain yang ditet.apkan oleh Kcepala SKPD. - (4) Pener-imaan pembayar-an retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan seluruhnya kepada Bendahara Peneriroaan DPKD dalam jangka waktu 1 x 24.jsvn~ - (5) Bendahara Penerima DPKD \_ selanjutnya menyetor seluruh penerimaan ke Kas Daerah. setiap hari keqa. ## BABIV ## TATA CARA PEBAGIBAII ## Pual 9 Kepa1a DPKD menagih retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRt5 ~ 1Saat ten.rta:ng·n:mbum.~ -.. ## PaMllQ - ( 1) Surat teguran a tau surat peringatan a tau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retrib1,1.~i l~~~AA W~iil? R~1;tib'4~i W~tbi~ 7 (b.!i~l hari sejak saaljatuh tempo pembayaran. · · -· · - - (2) Palam. jangka waktu 7 (tuJuh} hari ~telah t:mlggfl] ~'Qrnt teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterima, Wajib R-etribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Penandatangan: - (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang s\_ejenis ~e~a, cU,nialcsitq pa,dti a,ya,t (il di~rpi$ln oleh Kepala DPKD. ## BABV ## PElfGEMBALIAII KELEBIIIAlf PEMBAYARAJI ## Pasal 11 Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan pcrinobonan pengembalian kepada Kepa\a DPKD dengan persyaratan: - a nama daD a)EJD;Jat Waj.ib Retribusi; - b. masa retribusi; - c . bu.am-ya kelehihat'l. ~ba,aran~ - d. alasan-alasan yang jelas; - e. melampirkan SKRD dan SSRD. ## ~li - (1) Pengembalian kelebihan pembayaran ret.ribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang k~p~&lt;:fa\_ W~ljiJ~ R~tribu~t 9 - /2} Tat:;i cars. pelaksanaan pe,ngembalian ~ pembayaran retribusi dan penerbit.a.n Surat Perintah Membayar Uang sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) diatur 1ebm 1anjut o\eh Kepa\a DPKD. . ## BABVI ## TATA CARA PBIIGAJUAR UBERATAR ## Pual 13

Penandatangan: - (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya h:pa.da Bupati at.au Pejabat yang ditunjuk at.as diterbitkannya SKRD atau dcokumen lain yang dipe~. - (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalatn Bahasa Indonesia dengan disertai alasan·alasan yang jelas. 3. {81 Kebera.ta.n harus diajukan dalam ja.ngka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusl tertentlu dapat menunj,~kkan. bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Verifikasi: 4. {41 Kettdaan di luar ke.kuasaannya sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) adalah suatu keaclaan yang terjadi di luar keh~c!M at:~:µ kc!~ W ajib Rt!tribu~i. - (5) Pengajuan keberat.a.n tidak menunda kewajiban membayar Ret:ribusi dan pelaksanaan penagihan Retrib\.lsi, ## Pual 14

Penandatangan: - (1) Bupati dalam jangka waktu paling: lama 6 (enam) bulan M:jak tanggal Burin Keberatim dnerima ru.rrus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Penandatangan: - (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menf.llllbah ~~ya, Re.t:rib~~i y~ ~rµta.ng~ - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1} telah l~t (i@ au~ti Qd~ memheri suatu keputu.san, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. ## Paul 15 - (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau selwuhriya, -inaka terhadap ke'lebihan pembayara.n Retribusi dikembalikan dengan dita.mbah imbalan bunga se~$a.f 2% (dua per$en) setiap bulan Pllt:uk pali.ng lama 12 (dua belas) bulan. · - (2) Imbalan bunga sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) dirutungscjak bulitn pclwutsaa sampai dcft8i!UJ diterbitkannya SKRDLB. ## &amp;IBVD ## TATA CARA PBIIOURAIIGAII, KBJUJIGAIIAR, ## Pual 16

Penandatangan: - fl) Bupati .berdasar:kan permabonan Wajjb Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringaman, clan pembeba.san retribusi. - \2) Femberian pengurangan dan keringanan sebegaimana dimaksud ayat (1), memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. retribusi dengan - (3) Pembebesan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi ape.bila terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial aehingga fasilitas pasar tidak dapat berfungsi clan tidak tersedia tempat penampungan clan/ atau adanya relokasi atau re~ totaJ sarana dan pnuarana pasar at.au penyebab lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinamika pasar.

Penandatangan: - (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retn'busi dtoerikan, sete1ah Bupati. menerima pennohonan dari Wajib Retribusi yang selanjutnya dilakaukan verifikasi terhadap ol!jek retribusi.

Penandatangan: - (5) Dalam pe1.aksanaan verifikasi, dapat dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keput:usa.m Kepala SKPD yang mem~.

Penandatangan: - (6) Hasil verifikasi dari Tim sebagaiman.a ayat (5), seJanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan rekomendasi yang kemudian dijadikan dasar oleh Bupati untuk membuat penetapan tentang bcsamya tarif retribusi yang akan ditetapkan kepada Wajib Retribusi. ## BAB VDI ## DTBIITUAJI LARABGAR DMI 8A1IK8I ## Pual 17 - ( 1) Kewajiban bagi pedagang yang memakai tempat berjualan di Pasar adalah : - a. MemeJibara. kebeTsiban dan kerapjan tempat berjualan; - b. Menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tidak mengganggu aktif1tas di Pasar; - c. Mencegah timbulnya bahaya kebakaran. - 12) Larangan bagi pedagangyang memakai tempat berjualan di Pasar adalah : - a. Berjualan dijalan masuk dan Jlceluar dan/atau jalan penghubung di da1am Pasar; - b. Berjualan dan/ atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah c:lisediakan; - c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan› hsngnnan yang da93t men@Blnggu a.tan. mengbaJaugi aktifitas di dalam Pasar; - d . .Memasukkan sepeda, bec.ak, sepeda motor (kecuali petugas), temak (kecuali pasar hewan) dan lain-lain yang secara prinsip mengganggu aktifitas di Pasar;

Penandatangan: - e. Mempergunakan tempat di dalam Pasar untulc tidur atau menginap pada saat Pasar tutup, tanpa seijin Bupati atau Pejaba.t yang ditunJuk; - f. Dilarang minum minuman keras dan/ atau main judi di da]arn Pasar yang secara prinsip mengganggu moralitas masyarakat; - g. Memasukkan atau mengelu.arkan barang ke dalam Pasar t:anpa me1a1ui. jalan atau pintu yang ditetapkan; - h. Melakukan suatu perbuatan di dalam Pasar yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum ;

Penandatangan: - i. Menyimpan suatu barang dalam Pasar lebih dari 1 (satu) ton dengan maksud menimbun, kecuali seijin Bupati at.au Pejabat yang ditunjiuk; - j. Mcmpergunakan ~ gudang menimbun barang; atau tcmpat

Penandatangan: - k. Memperdagangkan barang-barang di dalaln Pasar yang mudah menimbulkan kebakaran scrta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan banmg tanpa &amp;.ijin Bupati a1au ~bat -yang ditunjuk; 1. Memakai tempat di dalem pasar melebihi dari batas areal yang ditetapkan; - m. Menempatkan ha.rang dsgangan, kendaraan, binatang, muatan/ tunggangan, temak besar /kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak m,..makai temp.at serta melakukan pekerjaan at.au usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar butup kecuali ada ijin de.ri petugav. -pa~, - n. Pedagang asongan dilarang menjajakan atau menawarkan barang dagangan atau pencahariannya di dalam pasar tanpa memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan ket.entuan yang berlaku·, - o. Menolak petunjuk petugas Pasar demi ketertiban dan kerapihan dalam pasar. - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, dan at.au pencabutan SPFP serta pengosongan secara paksa tanpa ganti rugi. - (41 St:tiap kegia.tan diluar aktilit.as jual bdi harus nwndapat persetujuan Bupa.ti atau Pejabat yang ditunjuk. ## B.IBV ## KBTBlfTOAll PE1'OT1J:P ## Pual9

Penandatangan: Dengan bcrlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutarn Retribusi Pelayanan Pasar beserta. seluruh peraturan pelaksananya dicabut dan din~taksm tidak. bedaku. ## Pual 10

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku sejak tangga1 d.itetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuimya, memerint.ahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya da1am Berita Daerah Kabupaten Situbondo. ~

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pa.da tanggal O / ; . . ' ' 1 ;7 1 3 I •.' ~ ~ •• U '• ## BUPAT'J SITUBOifDO, r::\_r - DADAIIG WIGIARTO

Penetapan: Diundangkan di Situbondo d ggal O /. J I ' ' - ·. , ·, ~ pa a tan .\_;. LJ:-; L-·: 1 SEKRBTARIS DABRAII KABUPATD SITUBOKDO, BBRJTA DAERAB KABUPATB:N SITUBOIO&gt;O TAIIUII 2013 :NO■OR Ii - - . - -- ..

Penandatangan: ## LAIIPIRAlf Peraturan Bupati Situbondo , ... , "n11 ggal Tan : O - !,; ''., i. Nomor : \i Tahun 2012

Penandatangan: Dinas Pengdolaan ~ Deerah ~ Situlxnb Cq ~ Kepala Pasar ... . FORMl Situbondo,Tgl ... . Kepada Perihal : Permohonan Ijin Berjualan Yth. Sdr. KepaJa di Pasar... di-

Verifikasi: Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jenis kelamin Tempat / Tgl lahir Alamat . . •••••••••••••-•••••••••••••••• ... . . . . ... . . . ...•. ••.•...

Penandatangan: Dengan ini mengajukan permohonan/ljin untuk berjualan di Pasar ... berupa ... , selanjutnya kami sanggup untuk mcmatuhi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Peraturan Bupati No ... Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar serta pcraturan perundangan- yang berlaku. Df!mikiari atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini disampajkari. te:rimakasih. . . ...•...• Tgl. ••••••.• • 20 ... . . Pemohon (------) FORM2 ## ' :• I .• • ◄ I Llll KABIJPATZII Mi OilOIIDO ... ,. HIHP'lffl-44■ IDUAIIGAB' DABRAB PASAlt. •..••.•...•.•...•... Kepada

Penandatangan: vth. Sdr. Kepala Dinas PengeJolaan Keuangm Ilafrah Kabipm,, Situlxnb di- SITUBOllDO

Penandatangan: ## REKOMENDASI KEPALA PASAR ... vuuu Nomor : ________________ . Memperhatikan surat saudara ... Tgl, ... Perihal Permohonan ljin Pemakaian Fasilitas Pasar atas nama : Nama Alamat Umur . . •••••••••••••••••••••••••••••••• . . •-••••••••-----------••••••••••• . •••••••••••••••••••••••••••••••• Setelah dilakukan survey lokasi dan kelayakan usaha, bersama ini merekomendasikan untuk mcndapatkan Surat Penggumaan Fasilitas Pasar dengan pertimbangan sebagai berikut : a ... . b ... ... , ... . c ... . d ... .

Penandatangan: KEPALA PASAR ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) Situbondo, FORM3 Situbondo, Tgl ... . Kepada Periha1 ; Permohonan Ijin Merubah Tempat Dagangan Yth. Sdr. KepaJa Dinas Pengelolaan ~ Deemh Kablplffn SitJubni:&gt; Cq\_. Kq:sJa Paser ... di- SITUBOIIDO

Verifikasi: Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jenis kelamin Tempat / Tgl 1ahir NomorSPFP - - Blok Alamat . . . ... . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-----• . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••• ... . : ________________ Ki.08 ... . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••• Dengan ini mengajukan permohonan untuk merubah tempat dagangan / berjualan di Pasar ... , dengan rincian sebagai berikut: 1 ... . 2 ... ... . 3 ... . Selanjutnya basil dari renovasi tersebut kami hibahkan kepada Pemerintah Kabupa.ten Situbondo menjadi aset Pemerintah Kabupaten Situbondo Cq. Aset Pasar ... .

Distribusi: Demikian atas perhatian dan dikabulkannya pennohonan ini disampaikan terimakasih. Pemohon ( FORM4 ## BERITA ACARA SERAH TERIMA RENOVASI TEMPAT DAGANGAN DARI PEDAGANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO ## llomor :030/ /431.214,512013 Pada hari ini, ••••••••••• tanggal ... bulan ... tahun ... , kami ini : yang bert.anda tangan di bawah - I. N - a m a ... . Pekerjaan : Pedaganag Pasar ... . Alamat . . ...•... Dalam hal ini bertindak untulc dan atas nama ... selanjutnya disebut sebagai ... M ... . PIRAK KBBATU - Il. N ama Jabatan Alamat : ... / ... .

Penandatangan: : Bupati/Pejabat yang ditunjuk . . ...•... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P•emerintah Kabupaten Situbondo selanjutnya disebut sebagai ... . PIIL\K KBDUA PIHAK KESATU clan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut KEDUA BELAH PIHAK, melaksanakan serah terima ... sehagaimana ketentuan berikut: - 1. PIHAK. KESATU menyerahkan ... PIHAIC KEDUA, yang terdiri dari sebagai berilrut : a. . ... . b. .. ... .. - c. dst 2. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA menerima penyerahan ... .

Verifikasi: 3. Dengaxl telah dilaksanakannya serah terilna dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA terhitung sejak ditandatanganinya Serita Acara Serah Terima ini, maka asset terse but menjadi tanggung jawabPIHAK KEDUA. 4. Apab.ila m kemutlian Jui1i terdapat kekelinMm daJam Berit.a Acara mi, akan diadakan pembetulan SP.bagaimana mestinya. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk dapat dipergunakan seperlunya. PIHAKKEDUA Yang Menerima

Penandatangan: ## BUPATI/PEJABATYANG DITUNJUK Situbondo•, ... . PIHAK KESATU Yang Menyerahkan FORMS ## .· I · · ◄ I ml VBUPATDI &amp;IUilOIIMIIO DIPIS ff \P"H41AA■ KWQ.f.llQAP DAPPAB PASAR ························· Situbondo, ... ~••••••••• ••• • Kepada

Penandatangan: Yth. Sdr. Kepala. Dinas Fmgelolaan ~ Daerah Kablpm21 ~ Cq. Kepm.Rlser ... di-

Penandatangan: REKOMENDASI KEPALA PASAR ... .. Nomor : ________________ . Menindak lanjuti permohonan ijin untuk merubah / merenovasi tempat berjualan di Pasar ... atas nama : Nama AJamat Umur . . ••••••••• •• •• •••• •••••••• •• ••• . . •••••••••••••••••••••••••••••••• . . ... ...•. ...••... Bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut : Memberikan ijin / tidak memberikan ijin dengan pertimbangan sebagai berikut: a ... . b ... I ... . c ..•.••..••••.•..•...• .. •... ...••••... •... .. ♦ •• •• • •

Penandatangan: KEPALA PASAR ••••••• •• ••••)

Penandatangan: BUPATI lllTVB01'DO, C: c§ ~ mADAIIO WIOIARTO d..- K DPrd