PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL (berlaku 8 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
- a. bahwa kewenangan ketertiban sosial yang melekat pada kabupaten dilaksanakan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
- b. bahwa saat ini di Kabupaten Pamekasan makin marak terjadi aktifitas yang mengganggu tertib sosial di masyarakat yang dilakukan di tempat umum dan aktifitas sumbangan sosial yang tidak terkordinasi dan tidak memiliki izin sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat;
- c. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2237);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Ketertiban Sosial adalah suatu keadaan yang terbebas dari aktifitas gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen dan pelaku asusila serta aktifitas sumbangan sosial yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah sehingga memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dengan tenang, aman dan tentram.
7. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum.
8. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
9. Anak Jalanan adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kebawah yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di tempat umum.
10. Pengamen adalah orang-orang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah di tempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan sehingga meresahkan masyarakat.
11. Pelaku Asusila adalah orang yang melakukan perbuatan asusila.
12. Badan adalah sekumpulan orang yang tergabung dalam wadah organisasi atau wadah usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan aktifitas/kegiatannya di wilayah hukum Republik Indonesia.
13. Perbuatan Asusila tindakan atau tingkah laku yang dilakukan oleh setiap orang yang menyimpang dari nilai-nilai agama, adat istiadat, kesusilaan, kesopanan serta peraturan perundang-undangan, seperti: mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, pornoaksi dan pornografi, serta transaksi seks komersial yang dilakukan di tempat umum.
14. Tempat umum adalah seluruh fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
15. Sumbangan Sosial adalah setiap usaha untuk mengumpulkan uang dan/atau barang dalam bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan dan/atau kebudayaan.
16. Usaha Preventif adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah, menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen dan pelaku asusila di masyarakat.
17. Usaha represif adalah operasi penindakan dan penertiban terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen dan pelaku asusila yang dilakukan oleh Satpol PP.
18. Usaha Rehabilitatif adalah upaya yang dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta fisik, mental, dan rohani para gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen dan pelaku asusila agar dapat kembali dan diterima masyarakat.
19. Perlindungan adalah suatu upaya yang dilaksanakan sebagai wujud jaminan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara dari tindak kekerasan dan/atau perlakuan salah sesuai harkat dan martabat manusia.
20. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL
BAB II - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL
Pasal 2
Penyelenggaraan ketertiban sosial dilaksanakan ## BAB III RUANG LINGKUP
BAB II - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL
Pasal 3
Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. Larangan sebagai gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila;
2. Penyelenggaraan sumbangan sosial;
3. Usaha preventif, represif, dan rehabilitatif; dan
4. Hak dan Kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah.
LARANGAN SEBAGAI GELANDANGAN, PENGEMIS, ANAK JALANAN, PENGAMEN, DAN PELAKU ASUSILA
BAB IV - LARANGAN SEBAGAI GELANDANGAN, PENGEMIS, ANAK JALANAN, PENGAMEN, DAN PELAKU ASUSILA
Pasal 4
Setiap orang dilarang melakukan aktifitas sebagai gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan/atau pelaku asusila di tempat umum.
BAB IV - LARANGAN SEBAGAI GELANDANGAN, PENGEMIS, ANAK JALANAN, PENGAMEN, DAN PELAKU ASUSILA
Pasal 5
Setiap orang dilarang memberikan sumbangan dalam bentuk uang, barang dan/atau dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan/atau pengamen di tempat umum.
BAB IV - LARANGAN SEBAGAI GELANDANGAN, PENGEMIS, ANAK JALANAN, PENGAMEN, DAN PELAKU ASUSILA
Pasal 6
- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk, atau mengorganisir gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan/atau pelaku asusila dengan tujuan untuk mengeksploitasi serta mencari keuntungan dan/atau kesenangan;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat/bangunan/rumah/pertokoan/perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan/atau pelaku asusila dengan tujuan untuk mengeksploitasi serta mencari keuntungan dan/atau kesenangan.
BAB IV - LARANGAN SEBAGAI GELANDANGAN, PENGEMIS, ANAK JALANAN, PENGAMEN, DAN PELAKU ASUSILA
Pasal 7
- (1) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan terjadinya perbuatan asusila dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan/atau kesenangan.
- (3) Setiap orang dilarang untuk menyuruh, memberi kesempatan, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila di tempat umum.
- (4) Setiap orang pemilik rumah, gedung, hotel, wisma, penginapan, rumah kos, tempat hiburan dan/atau tempat-tempat usaha dilarang menjadikan tempatnya sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila.
PENYELENGGARAAN SUMBANGAN SOSIAL
BAB V - PENYELENGGARAAN SUMBANGAN SOSIAL
Pasal 8
- (1) Setiap lembaga atau badan dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan sumbangan sosial.
- (2) Setiap lembaga atau badan yang akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sumbangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PENYELENGGARAAN SUMBANGAN SOSIAL
Pasal 9
Tujuan penyelenggaraan sumbangan sosial adalah untuk:
- a. sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. olah raga;
- e. agama/kerohanian;
- f. kebudayaan; dan/atau
- g. bidang kesejahteraan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.
BAB V - PENYELENGGARAAN SUMBANGAN SOSIAL
Pasal 10
Penyelenggara sumbangan sosial berkewajiban:
- a. melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel;
- b. didasarkan pada prinsip sukarela, keikhlasan, serta tanpa ikatan apapun;
- c. memberikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Dinas terkait; dan
- d. mengumumkan hasil kegiatan, perolehan sumbangan, serta peruntukan sumbangan melalui media cetak dan/atau elektronik;
BAB V - PENYELENGGARAAN SUMBANGAN SOSIAL
Pasal 11
- (1) Penyelenggaraan sumbangan sosial dapat melalui:
- a. pertunjukkan tertutup atau terbuka;
- b. bazaar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangko amal;
- f. pengedaran daftar (list) derma;
- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
- i. penjualan barang atau bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi dari harga yang sebenarnya;
- j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
- k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (2) Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
- (3) Hasil pendapatan dari penyelenggaraan sumbangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dari pajak, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai pembebasan dari pajak, retribusi, dan/atau pungutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENYELENGGARAAN SUMBANGAN SOSIAL
Pasal 12
Penyelenggaraan sumbangan sosial dapat dilakukan tanpa izin dari Bupati dalam hal:
- a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
- b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah; atau
- c. dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya sendiri.
BAB V - PENYELENGGARAAN SUMBANGAN SOSIAL
Pasal 13
Dalam keadaan yang mendesak, masyarakat dapat mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam sebelum mendapatkan izin dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. 3 (tiga) hari setelah kegiatan pengumpulan sumbangan dimulai, wajib mengajukan izin kepada Bupati;
- b. paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pengumpulan sumbangan dilakukan, penyelenggara berkewajiban memberikan laporan kepada Bupati melalui Dinas terkait mengenai pengumpulan sumbangan yang diterima, pengelolaan, dan penyalurannya; dan
- c. pembiayaan untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana alam dan penyalurannya tidak diperbolehkan menggunakan dana dari hasil kegiatan pengumpulan sumbangan.
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - USAHA PREVENTIF, REPRESIF, DAN REHABILITATIF
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan usaha preventif, represif, dan rehabilitatif terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila.
- (2) Pelaksanaan tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mencegah agar tidak terjadi lagi aktifitas gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila;
- b. mencegah meluasnya pengaruh akibat dari adanya aktifitas gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila di dalam masyarakat;
- c. memberdayakan kembali para gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia; dan
- d. memasyarakatkan kembali gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila menjadi anggota masyarakat yang baik, punya harga diri, dan berguna bagi masyarakat.
Bagian Kedua Usaha Preventif
BAB VI - USAHA PREVENTIF, REPRESIF, DAN REHABILITATIF
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan usaha preventif dalam rangka mencegah berkembangnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pembinaan sosial;
- c. bantuan sosial;
- d. perluasan kesempatan kerja;
- e. pemukiman lokal; dan/atau
- f. peningkatan derajat kesehatan.
Bagian Kedua Usaha Represif
BAB VI - USAHA PREVENTIF, REPRESIF, DAN REHABILITATIF
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan usaha represif terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila yang beraktifitas di tempat umum.
- (2) Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk operasi penindakan dan penertiban, baik atas inisiatif sendiri maupun
BAB VI - USAHA PREVENTIF, REPRESIF, DAN REHABILITATIF
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan usaha rehabilitatif terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila yang terjaring dalam operasi penindakan dan penertiban.
- (2) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bimbingan fisik;
- b. bimbingan mental;
- c. bimbingan sosial;
- d. bimbingan keterampilan; dan
- e. pemberian jaminan sosial.
- (3) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem panti sosial dan non panti sosial.
BAB VI - USAHA PREVENTIF, REPRESIF, DAN REHABILITATIF
Pasal 18
- (1) Terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila yang berasal dari luar daerah dilakukan pendataan dan dikembalikan ke daerah asal.
- (2) Biaya pengembalian ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
BAB VI - USAHA PREVENTIF, REPRESIF, DAN REHABILITATIF
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha preventif, represif, dan rehabilitatif terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 20
- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan kepada Satpol PP apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban sosial.
- (3) Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Satpol PP jika ada indikasi dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal dan/atau tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban sosial.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan kerahasiaan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21
- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 13.
- (2) Sanksi administratif sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pencabutan izin.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI - PENUTUP
Pasal 24
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 8 Juni 2017

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN, ttd ACHMAD SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan Pada tanggal 8 Juni 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, ttd MOHAMAD ALWI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 461/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
## NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
## PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL
## I. UMUM
Salah satu kewenangan yang diatur dan melekat pada daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum, yang dalam hal ini lebih dikhususkan berkaitan dengan ketertiban sosial. Penyelenggaraan ketertiban sosial dimaksudkan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Sejalan dengan pesatnya laju pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di satu sisi memang memberikan manfaat, akan tetapi di sisi lain ternyata juga memicu terjadinya permasalahan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan ketidaktentraman dan ketidaknyamanan warga masyarakat dalam menjalankan aktifitas seharihari, seperti maraknya praktek gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, bahkan pelaku asusila yang terjadi di tempat umum. Selain itu maraknya aktifitas sumbangan sosial yang tidak terkordinasi dan tidak berizin sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.
Oleh karena itu, dalam upaya untuk menegakkan sekaligus menjaga ketertiban masyarakat, dibutuhkan pengaturan tentang penyelenggaran ketertiban sosial dalam Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan prinsip kemanusian adalah bahwa dalam menyelenggarakan ketertiban sosial harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang didasarkan pada penghormatan