PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 2 Tahun 2012 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HULU KAPUAS DAN KECAMATAN DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 30 Juli 2012)
Pembukaan
Menimbang
:
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HULU KAPUAS DAN KECAMATAN DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa berdasarkan aspirasi dari masyarakat Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa dalam rangka tertibnya tata wilayah administrasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menekankan Penghapusan dan Penggabungan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas Hulu dan Kecamatan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
6. Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerinatahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HULU KAPUAS DAN KECAMATAN DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU.
Pasal 1
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu ( Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 30 Juli 2012

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, A. M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 30 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, Ir. H. M. SUKRI Pembina Utama Madya NIP. 19590922 198903 1 004 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 NOMOR 8
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
## PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HULU KAPUAS DAN KECAMATAN DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU
## I. UMUM
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan masyarakat setempat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara structural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2006 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum, melakukan pemekaran kecamatan. Maksud ini sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mempermudah pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang mengisyaratkan Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum layak untuk dimekarkan.
Seiring dengan perjalanan waktu bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum tidak dapat direalisasikan. Sehingga wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara De Jure terdiri dari 25 Kecamatan dan secara De Facto 23 (dua puluh tiga) Kecamatan. Hal ini membuat administrasi pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di 2 (dua) Kecamatan tersebut tidak tertata sebagaimana mestinya. Disamping itu banyaknya aspirasi masyarakat di 2 (dua) Kecamatan tersebut yang berkembang yakni di Kecamatan Danau Sentarum adanya aspirasi untuk bergabung kembali dengan Kecamatan Selimbau, Kecamatan Hulu Kapuas adanya keinginan Desa-desa menjadi Ibu Kota Kecamatan yang tidak menemui kata sepakat tentang desa untuk menjadi Ibu Kota Kecamatan.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu berupaya untuk mendengarkan, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka tertib tata wilayah dan administrasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Suatu Wilayah kecamatan dapat dihapus atau digabungkan kembali dengan wilayah kecamatan lain yang bersanding dengan memperhatikan berbagai aspek dimana aspek utama yang menjadi perhatian yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang optimal.
Setelah melakukan kajian dan di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomr 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berinisiatif untuk melakukan peninjauan kembali yaitu mengembalikan Kecamatan Hulu Kapuas ke Kecamatan Putussibau Selatan, Kecamatan Danau Sentarum ke Kecamatan Selimbau melalui Penetapan Peraturan Daerah. Sehingga jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 23 (dua puluh tiga) Kecamatan.
II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas Pasal 2 Cukup jelas.