Unknown BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 68 Tahun 2015 tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban, maka perlu mengatur uraian tugas fungsi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 723);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 48).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
- c. Bupati adalah Bupati Tuban.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- ( 1) BPBD Ka bu paten Tu ban merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
1
- (2) BPBD Kabupaten Tuban mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- ( 1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri
atas:
- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah terdiri dari:
- 1) lnstansi
- 2) Profesional / Ahli
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari
- 1) Kepala Pelaksana;
- 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
- a. Seksi Pemadam Kebakaran dan Pencegahan Bencana; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi logistik.
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekonstruksi.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
BABIV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Unsur Pengarah
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran keii ;pa)a BPBD daJam peTlangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Instasi dan Profesional/ Ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD; dan
2. Anggota Unsur Pengarah berasal dari
- a. lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
- b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana tersebut pada ayat (2) angka 2 berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- ( 1) Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah BPBD dilakukan sebagai berikut:
- a. penetapan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- b. anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
- (1) Pengangkatan anggota unsur perigarah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilalrukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
\
l
- (3) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
- ( 1) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari lembaga/ instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- ( 1) Pergantian an tar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut:
- a. meninggal dunia;
- b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri;
- c. tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan;
- d. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
- e. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/ atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Calon pengganti anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakili;
- b. Calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.
Bagi.an Kedua Unsur Pelaksana
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.
- (3) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah yang terkena bencana;
- b. membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasional termasuk Satuan Tugas Reaksi Cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelematan/pertolongan) dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- c. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Kepala Pelaksana membawahkan dan mengkoordinasikan:
- a. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.
Paragrap 1 Sekretariat Unsur Pelaksana
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
- ( 1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama disamping itu juga menyelenggarakan tugas administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program, perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan yang ada di wilayahnya;
- e. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- g. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Pelaksana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana membawahkan dan mengkoordinasikan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha dan penyimpanan, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- d. pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Badan;
- e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- ( 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyediaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta :=bahan anggaran pendapatanf an belanja;
- c. pelaksanaan tatausaha keuangan dan anggaran belanja;
- d. pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- e. pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan;
- f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
- ( 1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagaian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyediaan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik dalam mendukung perencanaan pembanguan daerah;
- b. penyediaan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, statistik sektoral dan pengembangan jejaring statistik khusus;
- c. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan program;
- d. penyediaan bahan koordinasi rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
- f. penyediaan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP);
- g. penyusunan data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan;
- h. penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;
- i. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf2 Bidang Pencegahan clan Kesiapsiagaan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
- ( 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pemadam kebakaran dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada prabencana serta pengurangan resiko bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan resiko bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan resiko bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. merumuskan dan menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- f. menyusun rencana kontijensi, mitigasi, operasi dan rencana rekonstruksi dan rehabilitasi di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pencegahan resiko bencana;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Pelaksana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
- ( 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan dan mengkoordinasikan :
- a. Seksi Pemadam Kebakaran dan Pencegahan Bencana; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing› masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
- ( 1) Seksi Pemadam Kebakaran dan Pencegahan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pemadam Kebakaran dan Pencegahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemadam Kebakaran dan Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan bencana saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
- b. menyiapkan penyusunan strategi operasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan SOP di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan Bencana saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan bencana pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan bencana saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan bencana saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan bencana saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
- h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang pemadam kebakaran dan pencegahan bencana saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
- i. menyiapkan bahan panduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- j. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan teknis, simulasi dan gladi;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan teknis terhadap gedung/kantor, pertokoan, pabrik dan perusahaan industri yang memasang dan menggunakan alat pemadam kebakaran;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instasi terkait dalam rangka pencegahan penanggulangan bencana dan membantu melaksanakan penyelidikan sebab-sebab bencana;
- m. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
- ( 1) Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan SOP di bidang kesiapsiagaan bencana pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- c. menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan bencana pada prabencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- d. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan bencana pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang kesiapsiagaan bencana pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan bencana pada / t:a bencana, peringatan dini dan rtigasi bencana;
- g. menyiapkan bahan evaluasi di bidang kesiapsiagaan bencana pada pra bencana peringatan dini dan mitigasi bencana;
- h. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- ( 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) di bidang penanggulangan bencana pada saat penanganan pengungsi dan dukungan logistik; tanggap darurat,
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban Pelaksana; dan kepada Kepala
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan dan mengkoordinasikan :
- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
- ( 1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman tektis dan SOP di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- d. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- g. menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
- ( 1) Seksi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang logistik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan SOP di bidang logistik;
- c. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang logistik;
- d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang logistik;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporang di bidang logistik;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang logistik;
- g. menyiapkan bahan evaluasai di bidang logistik;
- h. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragrap 4
Bidang Rehabilitasi clan Rekonstruksi
Pasa1 25
- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah pada pascabencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Pelaksana; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
- (1) Bidang Rehabilitasi mengkoordinasikan: dan Rekontruksi, membawahkan dan
- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing› masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
- ( 1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi i ~ pascabencana; \
/
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan SOP di bidang rehabilitasi pascabencana;
- c. menyiapkan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pascabencana;
- d. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi pascabencana;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang rehabilitasi pascabencana;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pascabencana;
- g. menyiapkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pascabencana;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
- ( 1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan SOP di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- c. menyiapkan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- d. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- g. menyiapkan bahan evaluasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya
BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
- ( 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30
- ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
KETENTUANPENUTUP
BAB VII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 31
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Tuban dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
BAB VII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 32
Susunan organisasi BPBD Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ~eraturan Bupati ini.

## Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan

di Tuban

pada tanggal '"'1 Desember 201~

BUPAT


Diundangkan di Tuban pada tanggal 31 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH,


J

::~::: jUPATEN TUBAN TAHUN 201~ SEru D NOMOR 66

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

~8

TAHUN 201$

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB.TUBAN

## SUSUNAN ORGANISASI

## BADA?i PENANGGULA?fGAN BE?ICANA DURAii KABUPATEH TJJBAN