Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Perundangundangan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pemberian tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mcningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
1.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembcntukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Kelas Jabatan diLingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomot 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 29).
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai Lainnya yang ## BAB II
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemberian Tambahan Penghasilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup Tambahan Penghasilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan ## BAB III
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) PNS yang telah melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan tambahan penghasilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Besaran bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) bagi masing-masing Pegawai Negeri Sipil ditentukan dengan rumusan sebagai berikut :
Bobot Jabatan = Nilai Jabatan x Skor Tertinggi Urusan SKPD
Keterangan :
Skor tertinggi urusan SKPD =
.
- Jumlah klasifikasi pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dan variabel teknis (Merupakan hasil pemetaan kelembagaan ## BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Tambahan Penghasilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Bobot jabatan untuk masing-masing jabatan dan besaran harga untuk harga satuan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan ## BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Tambahan Penghasilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Terhadap pengurangan penerimaan insentif akibat tingkat kehadiran pegawai, dana tersebut akan diberikan kepada PNS/CPNS yang beban kerjanya tinggi.
- (2) Tata cara pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Bagian Kedua
Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Perubahan terhadap besaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Bagi Pegawaï Negeri Sipil dapat diberikan tambahan berupa insentif atau sebutan lainnya diluar yang diatur dalam Peraturan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan peraturan lainnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan ke-13 (tiga belas) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Ketentuan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Negeri dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Menggala pada tanggal IS 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTULANG BAWANG, ttd SOBRI BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 45

Penandatangan: SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALABAGIANHUKUMDAN PERUNDANG · UNDANGAN, SAUT SINURAT, SH PEMBINA TK 1/ IV.B NIP 19690110 199403 1 007 ## Pasal 17

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak januari 2017. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Penetapan: Ditetapkan di Menggala pada tanggal ( 5 Mqfel 2017

Penandatangan: BUPATI TULANG BAWANG, ttd HANAN A. ROZAK