PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 18 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menegaskan Dana Alokasi Khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukkannya, dapat dilaksanakan mendahului peneetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah (APBD).
Bahwa sesuai Pasal 160 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'Tahun 2006 menegaskan bahwa Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan Pemerintah Kata Bitung kepada masyarakat dan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan serta kcgiatankegiatan yang sangat mendesak di Kata Bitung.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a), (b) dan (c) diatas perlu menetapkan
Pasal 160
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan Pemerintah Kata Bitung kepada masyarakat dan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan serta kcgiatankegiatan yang sangat mendesak di Kata Bitung.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a), (b) dan (c) diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Bitung Tahun Anggaran 2015.
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
.
3
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. ---- -----l.cnba.-a. � �� -a �� ;::.=2'.ic ::-.=c&lt;:"' � � .3,,,t2zt, r ' d '. . " - . - . . =-� -vn � ;.g· ... ::cang .,oc::c:-.t.. .a::"..!.:t ;\_ � , r.e: � � Perolehan Hak Aras 7a:-.a:: dan 3ar:g,.:::a..-z , � -a:: Sega..-a Republik Indonesia Tar.un : 99-� v � o=-.: ________________;, Ta:=.ba· ... a-: Lembaran Negara Republik Indonesia � omor3685} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 'comer 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844);
:::&gt;aera: � da1. � t:T.. � ..1:s::. � -ie:::. � '"2.n .,eg;:&lt;i * Indonesia Taaun 2(Jt09 � -0 � 0: :.3,. Ta.--=.bai:.an l.eobe.re\_-: Xegara Rept:biii&lt; lndone s.a Xor.:.:,: 50,,;:.51;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Undang-Undang Xomor 12 Tahun 2011 teruang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
� \_:a,:: � -=-= 7' C:::: ",: -� -:. !\ �� R-;7:::i-;;.-&lt; f I j; !\ Ta..'"-:';.!r:. 2005 . "o:nnr : 65, 7a.-r: � -:ar. � '3a.:a::. !-� \_.a a Repuohk Indonesia :'\'o:no:- ..!5931:
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Xomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentanng Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan APSD Tahun Anggaran 2015 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013
Menetapkan
PERTAMA
t
·· ?-a::=:z.:::t catc:ti::. � 3:::::::,g km � -. ::::0 -... 11::11111:\it �� ,.\_ :..c::.:e.:..-a � � '""; ! � 877'. � 7C :SJ:: � ueo � � . :a::: � ..ar. : ________________C-:::":Ja.-r. :n. �� � as ' 5i � o:::Jo:-· se!:::ragr-2--a ::.c � ah beberapa ka .. � d..-ubaJ': terakhir dengan ?&lt;e:a:-� --: Daerah Kora Birung Xornor 1 tahun 201...: : � :::a::g Pe-ubehen Kedua Aras ?e:-aturan Daerah Kora Bi tung xomor ...;. Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umurn {Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nemer l);
32. Peraturan Daerah Kota Bitung Nemer 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha {Lembaran Daerah Keta Bitung Tahun 2011 Nemer 5, Tambahan Lernbaran Daerah Keta Bi tung Nemer 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nemer 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha {Lembaran Daerah Keta Bitung Tahun 2014 Nemer 2);
33. Peraturan Daerah Keta Bitung Nemer 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kata Bitung Nemer 2011 Nemer 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nemer 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Bi tung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nemer 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu {Lembaran Daerah Keta Bitung Tahun 2013 Nemer 33);
34. Peraturan Daerah Keta Bitung Nemer 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Keta Bi tung Tahun 2013 Nemer 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nemer 117);
36. Peraturan Waliketa Bitung Nemer 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Keta Bitung Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nemer 167);
35. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 {Lembaran Daerah Kota Bi tung Tahun 2014 Nemer 11);
37. Peraturan Walikota Bitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
MEMUTUSKAN
Melakukan Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) Keta Bitung Tahun Anggaran 2015.
�� !5C.. � 'Se' eara = � g-..1brar. ?cra.n...-a.:t ti. � � -AZ !I'!:!:. � � .!.:lgga.-an Pendapatan Ca:: Be!a.. � ;a Daerah � l&gt; se?te:ga: dasar pelaksanaan. ur.ruk selanjutnva dianggarxan ca.arr; rancangan Peraturan Dae rah terrtang Perubahan Anggar-ar; Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDJ Kota Bitung Tahun Anggaran 2015.
KET!GA
- Peraturan mt berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pada Tanggal Bi tung 24 Pebruari 2015 WALI ITU NG, HANNY SONDAKH

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada Tanggal 24 Pebruari 2015 BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 18