PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG Nomor 27 Tahun 2016 tentang PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 (berlaku 27 Juli 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a tersebut di atas dan dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan peningkatan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, dan konseling.
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi di sekolah
11. Sekolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama Negeri.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk Bupati sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Pendidikan Menengah Tingkat Pertama adalah Pendidikan yang dilaksanakan setelah Lulusan Pendidikan Dasar.
16. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkalit secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. 21.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. 22.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- 23.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan ## BAB II PENDIRIAN SEKOLAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Latar belakang didirikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah guna mengembangkan lembaga pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta sebagai upaya peningkatan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri bertujuan :
- a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Dasar guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pendirian Sekolah menengah Tingkat Pertama Negeri dengan Nama Sekolah dan lokasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah/sederajat.

## Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3, sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.


- (2) Pimpinan Sekolah Menengah Tingkat Pertama terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Pertama Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaanya pada Sekolah Menengah Pertama Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

## BAB III

## RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

## Pasal 8

- (1) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Pendidikan Bahasa;
- d. Pendidikan Matematika
- e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
- f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
- i. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- j. Muatan Lokal.
- (3) Melaksakanan kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri.


- (4) Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

## Pasal 9

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama seseorang harus :
- a. Tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat;
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri melalui Dinas.

## Pasal 10

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- e. pindah ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah Pertama yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati tenaga pendidik;
- d. menghormati tenaga kependidikan;
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB IV PENILAIAN

## Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Menengah Pertama sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

## Pasal 12

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk :
- a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
- b. penyempurnaan kurikulum, pengelolaan program pendidikan guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas.

## BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Dengan telah dilakukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Lampiran II, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
- b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. biaya perluasan dan pengembangan;
- d. biaya Pendidikan dan Pengajaran.

## BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Tingkat Pertama dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh pengawas Sekolah Menengah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di sintang pada tanggal 27 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: TAHUN 2016

TANGGAL

: 2016

TENTANG :

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG


BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: TAHUN 2016

TANGGAL

: 2016

TENTANG

: PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

## DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

| NO | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | ALAMAT | KETERANGAN |
|------|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SMP Negeri 9 Kayan Hilir | Kayan Hilir | Desa Kerapa Sepan | Tahun Operasional 2016/2017 |
| 2 | SMP Negeri 10 Kayan Hilir | Kayan Hilir | Desa Nanga Tikan | Tahun Operasional 2016/2017 |
| 3 | SMP Negeri 12 Sepauk | Sepauk | Desa Sinar Harapan | Tahun Operasional 2016/2017 |

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO