Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN Nomor 1.A Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PER (berlaku 5 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR 1.A TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan atau pun masa nifas serta mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat miskin telah diselenggarakan program Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa agar program jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tepat sasaran, maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jampersal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan ;
- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5265);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/MENKES/PER/VII/2007 tentang kriteria sarana pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 004 / MENKES / SK / I / 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2017;
Memperhatikan :
Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 386/445/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 Perihal Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
BAB II
Pasal 2
Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :
Tujuan Umum :
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dana jampersal pada pelayanan kesehatan di daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
2. Sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan dalam pelayanan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, KB pasca persalinan serta perawatan bayi baru lahir dan rujukan komplikasi maternal dan neonatal.
Tujuan Khusus :
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
2. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
3. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
BAB II
Pasal 3
Ruang Lingkup Jampersal Yaitu :
1. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas kesehatan yang kompeten.
2. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
3. Pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
BAB III - KEBIJAKAN OPERASIONAL
Pasal 4
Kebijakan Operasional Jampersal :
1. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA).
2. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
3. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
4. Dana jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan / perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN / KIS atau jaminan kesehatan lainnya.
5. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan / pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
6. Dana jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana laiinya.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan menghitung kebutuhan pemanfaatan dana jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah puskesmas dan jaringannya sesuai dengan prioritas.
8. Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan system klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan.
9. Pembiayaan untuk pelayanan antenatal care (ANC) dan pelayanan ibu nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi atas indikasi medis perlu pelayanan / perawatan di fasilitas rujukan sekunder / tersier.
MEKASNISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Bagian kesatu
Pemanfaatan dana jampersal
BAB III - MEKASNISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Pasal 5
Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi :
1. Rujukan (Pergi dan Pulang) ibu hamil / bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai komptensi pertolongan persalinan meliputi :
- a. Rujukan ibu hamil / bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- b. Rujukan ibu hamil / bersalin resiko tinggi :
4. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder / tersier.
5. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atas indikasi medis.
2. Transport local atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader.
3. Sewa mobilitas / sarana transportasi rujukan.
4. Operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) mencakup :
- a. Sewa rumah
- b. Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang yang ada di RTK
- c. Langganan air, listrik, dan kebersihan (Cleaning Servise)
5. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan
6. Honor PNS dan non PNS
7. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi
8. Penyediaan barang habis pakai
9. Belanja pencetakan dan penggandaan
10. Belanja jasa pengiriman specimen
11. Dukungan manajemen / pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.
12. Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran / premi.
13. Pendamping pasien rujukan dari pustu, polindes, dan poskesdes ke puskesmas dan dari puskesmas ke rumah sakit maksimal melakukan perjalanan selama 5 hari.
Bagian Kedua
Pengajuan Pencairan Dana
BAB III - MEKASNISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Pasal 6
1. Dinas Kesehatan mengajukan pencairan dana jampersal kepada dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan.
2. Syarat pengajuan pencairan dana jampersal sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan anggaran Belanja Pendapatan Belanja Daerah.
BAB IV
PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL
Bagian kesatu
Tim Pengelola Jampersal
BAB III - MEKASNISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Pasal 7
1. Kepala Dinas Kesehatan membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Jampersal .
2. Tim Pengelola Jampersal mempunyai kewenangan untuk :
- a. Melakukan inventarisasi POA dan klaim yang diajukan oleh Puskesmas &amp; Jaringannya.
- b. Melakukan penilaian atau verifikasi POA dan klaim yang diajukan oleh puskesmas.
- c. Melakukan pembayaran klaim sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya berdasarka hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Jampersal.
3. Penilaian atau verikasi klaim yang dilakukan tim pengelola jampersal sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif yang digunakan disertai bukti pendukung.
- b. Pengecekan klaim dari fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jampersal beserta bukti pendukungnya.
- c. Bukti pendukung sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah laporan bulanan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA).
- d. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya.
BAB III - MEKASNISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Pasal 8
1. Tim pengelola jampersal memberikan laporan pengelolaan dana jampersal kepada kepala dinas setiap bulan.
2. Laporan dana jampersal sebaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan :
- a. Berkas hasil verifikasi POA dan klaim diajukan Puskesmas atau fasilitas kesehatan.
- b. Rekapitulasi penggunaan dana jampersal yang telah dibayarkan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan.
Bagian Kedua
Puskesmas
BAB III - MEKASNISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Pasal 9
1. Kepala Puskesmas membuat POA bulanan sebagai dasar penyaluran dana.
2. Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada POA dan klaim dari Puskesmas dan jaringannya.
BAB III - MEKASNISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Pasal 10
1. Besaran tariff klaim pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir maupun pelayanan rujukan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini.

## BAB V KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KLAIM Pasal 11

Kelengkapan klaim pertanggungjawaban pelayanan program Jampersal adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Persalinan, Kb pasca persalinan &amp; bayi baru lahir :
- a. Status pasien / lembar observasi
- b. Partograf
- c. Surat keterangan lahir
- d. Identitas Pasien (Fotocopy KTP / Kartu Keluarga / Surat Keterangan Berdomisili)
- e. Fotocopy Kartu Ibu
- f. Fotocopi kartu bayi
2. Rujukan :
- a. Surat Rujukan &amp; Umpan balik rujukan
- b. Surat Tugas &amp; SPPD (bagi pendamping)
- c. Bukti Transportasi (Kwitansi)
- d. Identitas pasien (Fotocopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Berdomisili)

## BAB VI

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian kesatu Pemantauan dan evaluasi Pasal 12

1. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuain antara rencana program (POA) dan pelaksanaan dilapangan sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat pencapaian indicator keberhasilan.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh dinas kesehatan melalui kegiatan pertemuan koordinasi, pengolahan dan analisa data serta supervise.

## Bagian kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

1. Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program jampersal lebih berdayaguna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya :

- a. Pembinaan dalam penyusunan POA
- b. Pembinaan dalam pertanggungjawaban dan tatalaksana, tatakelola keuangan serta pemanfaatan dana.
- c. Pembinaan dalam penyelenggaraan proses klaim
2. Pengawasan dilakukan secara melekat dan fungsional.

BAB VII

PENUTUP

## Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Tim Pengelola Jampersal sesuai bidang tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1.A

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008

PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN

TANGGAL 5 JANUARI

NOMOR 1.A TAHUN 2017

2017

## BESARAN TARIF KLAIM JASA PERSALINAN, RUJUKAN &amp; OPERASIONAL RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)

| NO | JENIS PELAYANAN | FREK | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jasa Persalinan + KB Pasca salin | 1 Kali | 300.000 | Untuk pembayaran jasa pelayanan persalinan + KB pasca salin di Fasyankes |
| 2. | Transport Rujukan | Setiap kali ( PP ) | Besaran biaya transport sesuai Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Kabupaten Halmahera Selatan. | Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien. |
| 3. | Operasional Rumah Tunggu Kelahiran ( RTK ): a. Sewa rumah | 1 Tahun | Besaran biaya berdasarkan keadaan wilayah setempat. | Biaya sewa RTK. |
| | b. Operasional listrik / lampu penerangan (genset) | 1 Tahun | Besaran biaya berdasarkan tarif pemakaian listrik/lampu penerangan(genset) | Biaya listrik/lampu penerangan (genset) RTK |
| | c. Operasional air | 1 Tahun | Besaran biaya air berdasarkan tariff pemakaian air. | Biaya air RTK |
| | d. Operasional cleaning servise | 1 Orang | Besaran biaya cleaning servise | Jasa cleaning servise RTK |

BUPATI HALMAHERA SELATAN

BAHRAIN KASUBA

## LAMPIRAN II: PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR 1.A TAHUN 2017 TANGGAL 5 JANUARI 2017

Format 1.

Puskesmas ... Kecamatan ... Kabupaten Halmahera Selatan

Daftar Sasaran Tahun 2017

Bulan :

| | | INDIKATOR SASARAN | INDIKATOR SASARAN | INDIKATOR SASARAN | INDIKATOR SASARAN | INDIKATOR SASARAN | INDIKATOR SASARAN | INDIKATOR SASARAN | INDIKATOR SASARAN | INDIKATOR SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|-----|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| N O | NAMADESA | BUMIL | BUMIL RISTI | BULIN | BUFAS | BAYI | BAYI RISTI | JMH KOMPLIKASI MATERNAL DITANGANI | JMH KOMPLIKASI MATERNAL DITANGANI | JMH KOMPLIKASI NEONATAL DITANGANI | JMH KOMPLIKASI NEONATAL DITANGANI |
| . | | | | | | | | BULAN INI | BULAN LALU | BULAN LALU | BULAN INI |
| | JUMLAH | | | | | | | | | | |

Mengetahui Kepala Puskesmas

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan

Bendahara Puskesmas

Jampersal

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

## LAMPIRAN III:PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR 1.A TAHUN 2017 TANGGAL 5 JANUARI 2017

## Format 2

Tagihan Klaim Pelayanan Jampersal

Puskesmas ... Kecamatan...

Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017

Bulan :

| N O . | NAMA PASIEN | ALAMAT | NAMA PETUGAS | TUJUAN | BIAYA BBM RUJUKAN ( PP ) | MAKAN MINUM (Pasien, Keluarga dan Petugas) | BIAYA PENGINAPAN | BIAYA PERJALANAN DINAS PETUGAS | TOTAL |
|---------|---------------|----------|----------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|
| Total | Total | Total | | | | | | | |

Mengetahui Kepala Puskesmas Jampersal

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan

Bendahara Puskesmas

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA