Unknown Unknown Nomor 01 Tahun 2011 tentang PENETAPA.I'. BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) UANG F'ERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAGI BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Batasan Pagu Jum1ah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang persediaan (TU); |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. | bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi : SPP- UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasan jumlah dimaksud sebagai landasan operasional pelaksanaan pengeluaran anggaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); |
| | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dcngan Peraturan Bupati Tabalong; |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah !aut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ; |
| | 2. | Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( lembaran Negara Repnblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. llndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent:cmg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Amara Pemerintah Pusat dan Peme· rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah\m 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahw1 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Unisan Pemerintahan Daerah Kabupat:en Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Taba1ong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Taba1ong Nomor 03);
11/. Peraturan Daerah .. . ... .. . ... ... .. .
Mcnetapkan
- II. Pcraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 0 Tahun 2007 tcntang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong ( Lcmbaran Daerah Kabupatcn Tabalong Tahun 2007 omor I O ,Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Tabalong omor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 201 0 tcntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tamhahan Lembaran Daerah kabupaten Tabalong Nomor 01 );
13. Pcraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nom or 18 Tahun 201 0 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 20 I 0 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 201 0 ten tang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 20 II (Berita Daerah Kabupatcn Tabalong Tahun 20 I 0 Nomor 28);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JlJMLAH SUI{AT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU ) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ( TU ) BAGI BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Dalarn rangka pcngelolaan pengeluaran keuangan secara effektif dan effisien oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu ditetapkan batasanjumlahnya.
Pasal 2
Batasan jumlah untuk SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak te.rpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Bendahara Pcngeluaran pada SKPD dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam bentuk SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4 ... . ... . ... . ... .

Selanjutnya pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada BUD diiakukan apabila SPP \_UP telah terpakaidan telah disahkan pertanggungjawabannya oleh Pejabat yang berwenang minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah dana yang telah dirnintakan.

## Pasal 5

· · Pengajuan SPP-GU oleh Btindahara Pengeluaran SKPD dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah SPD-SKPDyang bersangkutan dan telah mempertanggungjawabkan SPJ pada SPP-GU yang telah dirnintakan sebelumnya minimal 75 % (tujuh puluh lima persen).

## Pasal 6

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disesuaikan dengan jumlah SPJ yang telah disampaikan dengan batas minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).

## Pasal 7

Dalam hal pengajuan jumlah dana oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ticlak mencukupi pada SPP-UP dan I atau SPP-GU, maka Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU guna mencukupi pengeluaran pa.da SKPD-nya.

## Pasal 8

- (1). Apabila ju..-nlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah;
- (2). Batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk ;
- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
- b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan: yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendal i Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

9 ... .

## Pasal 9

Pengajuan SPP-lJP, SPP-GU dan SPP-TU olch Bcndahara Pengeluaran SKPD digunaktm dalam rangka pclaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 10

Pcraturan Bupati ini bcrlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2011.

Agar sctiap orang mcngctahui, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Diundangkan di Tanjung


pada tanggy


BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 NOMOR 01