PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 9 Tahun 2005 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWE TAHUN 2005 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
l
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi lzin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu adanya suatu pengaturan terhadap Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai suatu sumber Penghasilan Asli Daerah;
- I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048];
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- YO et Perbendaharaan ma let bl Indonesia Tahun 2004 --Le bi ran Negara Republik Indonesia C C I C , 5 4355 L ; ··
- Urdang-Undang Nomotr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Du rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 iomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia iomor 4437);
- tu da a Umd IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Pen ma en du gundangan (Lembaran Negara Republik Tahu 2004 Norr 53, Tambahan Lembaran Negara epublk Ind ne Nomor 4389);
- 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 )
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN:
de rtapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama retribusi lzin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi izin mendirikan bangunan, digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA
Pasal 6
- (1) Tingkat penggunaan jasa perizinan mendirikan bangunan, diukur dengan rumus, yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut ;
fisien luas bansnan a). Koe
| NO | LUAS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|----------------------------------------|-------------|
| I. | Bangunan dengan luas s/d 100 m | 1 |
| 2. | Bangunan dengan luas s/d 250 m? | 1.5 |
| 3. | Bangunan dengan luas s/d 500 m | 2.5 |
| 4 | Bangunan dengan luas s/d 1000 m? | 3.5 |
| 5. | Bangunan dengan luas s/d 2000m | 4 |
| 6. | Bangunan dengan luas s/d 3000 m | 4.5 |
| 7. | Bangunan dengan luas lebih dari 3000 m | 5 |
fisten lantai/tingkat bangunan; b). Koe
| NO. | TINGKAT BANGUNAN | KOEFISIEN |
|-------|-----------------------------------|-------------|
| I. | Bangunan I (satu) lantai/tingkat | 1 |
| 2. | Bangunan 2 (satu) lantai/ tingkat | 1.5 |
| 3 | Bangunan 3 (satu) lantai/ tingkat | 2.5 |
| 4. | Bangunan 4 (satu) lantai/tingkat | 3 |
| 5. | Banunan 5 (satu) lantai/tingkat | 4 |
SIC un ba nunan; c). Koefie
| NO. | GUNA BANGUNAN | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|-------|-----------------|--------------------|-------------|
| I. | Bangunan | Sosial | 0.5 |
| 2. | Bangunan | Perumahan | 1 |
| 3. | Bangunan | Fasilitas Umum | 1 |
| 4 | Bangunan | Pendidikan | 1 |
| 5 | Bangunan | Kelembagaan Sosial | 1 |
| 6. | Bangunan | Perdagangan | 2 |
| 7. | Bangunan | Industri | 2 |
| 8. | Bangunan | Khusus | 2 |
| 9. | Bangunan | Campuran | 2 |
| 10. | Bansunan | Lain - lain | 3 |
fisien Jenis bansrunan d). Koe
.
| NO. | JENIS BANGUNAN | JENIS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|-------|------------------|------------------|-------------|
| I. | Bangunan | Semi Permanen | 0.75 |
| 2. | Bansunan | Permanen | 1.5 |
�
-
(4) Tingkat...
'
T At ,-a sebug ad d rug sbu g peril loefisien-koefisien, lad peayat6 pesad ini, hurufa sampai dengan d.
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI '
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI '
Pasal 7
- (l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, didasarkan pada tujuan, untuk menutup sebagian dan/atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini, meliputi biaya administrasi pengecekan dan pengukuran lokasi pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
'
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSL
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSL
Pasal 8
- ( Struktur ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 150.000 /izin (seratus Lima puluh ribu rupiah per izin).
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
BAB VII - CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9
Besarnya retribusi yang terhutang, dihitungkan dengan cara mengalikan tarif retribusi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dengan tingkat penggunaan jasa scbagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
- (I) Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terutang, dipungut di tempat izin mendirikan bangunan diberikan.
BIAYA OPERASIONAL
BAB IX - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 11
- (I) Kepada instansi pengelola dan pembantu pemungutan retribusi, di berikan Biaya Oprasional 5 %, dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke kas daerah.
ht cr per in, di tu pebryarn barya operasion.al di maksud pada ayat (l) Peraturn Bupati
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 bulan, atau ditetapkan lain oleh Bupati.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13
Saat terutang retribusi adalah, pada saat diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
BABXI
PENDAFTARAN RETRIBUSI
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14
- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagimana dimaksud pada ayat (l), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditanda-tangani oleh Wajib Retribsui atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD, scbagaimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (I) ## BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16
- (l) Permungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
'
SANKSI ADMINISTRASL
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASL
Pasal 17
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XVI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19
- (I) Retribusi terutang ## BAB XVII
KEBERATAN
BAB XVI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20
l
- (I) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan terhdap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau dokumen lain yang dipersamakan, kepada bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keberatan harus diajukan, paling lama I (satu) bulan, sejak SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa batas waktu dimaksud, tidak dapat dipenuhi diluar kekuasaannya.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran atau penagihan retribusi.
'
BAB XVI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 21
- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya atau sebagian.
- (3) Apabila jangka waktu, scbagaimana dimaksud pada ayat (l) terlampaui, dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan.
KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XVIII - KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22
- (I) Atas Kelebihan Pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Jangka waktu scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu I (satu) Bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi, mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya
SKRDLB, dan ape.bel jangla waktu tersebut terlampaui, Bupati membenikan imbalan bungan sebesar 2% (dua perseratus), untuk tiap bulan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XVIII - KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23
- (l) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi; b.masa Retribusi,
- c. besarnya Kelebihan Pembayaran;
- d.alasan dengan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dsampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerihaaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.
BAB XVIII - KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24
- (I) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran retribusi tersebut, diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, scbagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan, dan pemindah bukuan ini berlaku Juga sebagai bukti pembayaran.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI
BAB XIX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI
Pasal 25
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat () pasal ini, dengan ## BAB XX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI
Pasal 26
- (lHak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini tertangguh apabila, diterbitkan surat teguran, atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XXI..
l
- (1 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan, dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli, dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan pengeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang scbagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Memotret seseorang, yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- j. Menghentikan penyidikan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- e. Melakukan tindakan lain yang perlu, untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XXIII ••.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI
Pasal 28
- (1 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan, dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli, dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan pengeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang scbagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Memotret seseorang, yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- j. Menghentikan penyidikan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- e. Melakukan tindakan lain yang perlu, untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XXIII ••.
KETENTUAN PIDANA
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
PENYIDIKAN
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Hal-hal yang belum ukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 2G Desler 2005

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 5 J0NI 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAE! H KABUPATEN MELAWI, ## MARTIN LUTHER.D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR T
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2005
## TENTANG
## RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
## PENJELASAN UMUM.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat, maka Kabupaten Melawi telah diakui keberadaannya.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, telah mengatur Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200I tentang Retribusi Daerah telah diatur bahwa Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, merupakan bagian dari Restribusi Daerah untuk perizinan tertentu, dan sekahigus merupakan Kewenangan Daerah Kabupaten.
Memperhatikan Kabupaten Melawi sebagai Kabupaten yang baru terbentuk, maka perlu pengaturan terhadap pelayanan Penerbitan untuk lzin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Melawi, sekaligus pengaturan terhadap Pemungutan /Penarikan Retribusi Izin Pendirian Bangunan dimaksud, oleh karenanya dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah, yang didasarkan pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Penjelasan Pasal demi Pasal tidak Perlu karena dianggap sudah cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR IM