Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHANATASPERATURANDAERAH KABUPATENTABALONGNOMOR 16 TAHUN2011 TENTANG PENGATURANPENGGUNAANJALAN UMUM DANJALAN KHUSUS UNTUKANGKUTANHASILTAMBANGDANHASIL PERKEBUNAN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan perlu dilakukan perubahan, dan dengan mencermati terhadap objekobjek pengaturan yang ada maka dipandang perlu untuk me1kukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam perairan daerah dimaksud; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATITABALONG
PROVINSI KALIMANTANSELATAN
PERATURANDAERAH KABUPATENTABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANDAERAH KABUPATENTABALONGNOMOR 16 TAHUN2011 TENTANG PENGATURANPENGGUNAANJALAN UMUM DANJALAN KHUSUS UNTUKANGKUTANHASILTAMBANGDANHASIL PERKEBUNAN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan perlu dilakukan perubahan, dan dengan mencermati terhadap objekobjek pengaturan yang ada maka dipandang perlu untuk me1kukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam perairan daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
~J:..
.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 seri C Nomor Seri I);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TABALONG
dan
Menetapkan
BUPATI TABALONG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTANHASIL TAMBANG DAN HASIL PERKEBUNAN.
Pasal I
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 8 diubah dan ditambahkan angka 10, 11 dan angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, terrnasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada diperrnukaan tanah, diatas perrnukaan air, dibawah permukaan tanah dan/ atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum pada Jalan Kabupaten.
7. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instan si, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menu rut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar.
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
10. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Perkebunan rakyat perseorangan adalah seseorang yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit secara individu yang luasnya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar danfatau individu yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi pekebunan.
12. Industri lokal adalah industri setempat yang dalam proses produksi intinya memakai/ menggunakan bahan dalam jumlah terbatas.
Pasal 3
Pasal3
- (1) Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewatijalan umum.
- (2) Setiap hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah batubara dan bijih besi.
- (4) Hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tandan Buah Segar (TBS)kelapa sawit.
- (5) Setiap perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dengan luas areal kebun lebih dari 3.200 Ha wajib membangun jalan khusus dan pabrik kelapa sawit (PKS).
Pasal 4
Pasal4
- (1) Hasil tambang batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang dapat diangkut melalui jalan umum adalah hasil tambang untuk keperluan industri lokal dengan pembatasan tonase.
- (2) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum.
- (3) Angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan:
- a. sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan.
- b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan) me1akukan pengangkutan ; dan
- c. menaati pengaturan pengelompokkan wilayah (rayonisasi).
- (4) Angkutan Tandan Buah Segar (TBS)hasil perusahaan perkebunan yang arealnya berdekatan dan menyeberang jalan umum (crossing) dan Tandan Buah Segar (TBS) hasil perkebunan rakyat perorangan dari kebun ke tempat pengumpul yang diangkut dengan mobiljenis pick up dapat diangkut melalui jalan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan jarak areal perusahaan perkebunan yang berdekatan, pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanaakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 8
Pasal8
- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah In!.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda darr/ atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Pasal 9
Pasal9
- (1) Setiap orang yang mengangkut hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dengan menggunakan jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penenmaan daerah.
Pasal 10
- (1) Terhadap angkutan hasil perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah daerah dan yang berasal dari luar daerah dalam satu grup perusahaan diberikan dispensasi untuk menggunakan jalan umum selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan:
- a. sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
- b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan melakukan pengangkutan; dan
- c. menaati pengaturan pengelompokan wilayah atau rayonisasi.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud:
- a. melakukan pengelornpokan wilayah (rayonisasi) perkebunan dengan pabrik kelapa sawit;
- b. perusahaan perkebunan membangun pabrik kelapa sawit; dan
- c. rnemberikan batas waktu kepada perusahaan perkebunan untuk membuat jalan khusus baik secara perorangan dan/ atau bekerja sarna dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pemberian dispensasi serta pengelornpokan wilayah (rayonisasi) sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)dan ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Di antara BABVI dan BABVIIdisisipkan 1 (satu) BABdan 1 Pasal, yakni BABVIAdan Pasal lOA,sehingga berbunyi sebagai berikut:
8
BABVI A STIKER
Pasal10A
- (1) Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 10 yang menggunakan jalan umum wajib dilengkapi dengan stiker.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan design, bentuk, ukuran dan warn a stiker diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal II
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 30 De .ernb er- 2016 BUPA~' H. ANANGSYAKHFIANI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 30 De s emb er- 2 16

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KAj3UPATENTABALONG, H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2016 NOMOR 10 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONGPROVINSI KALIMANTAN SELATAN(211/2016)