PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pernbentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tornohcn di Provinsi Sulawesi Utara [Lernbaran ;',l~gara Republik Indoneeia Tahun 2003 Nornor 30, Tnmbahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 1273); 2. ~Jndar.g·Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientang Pernerintaban Daerah (Le1n':laran Negara Tahun 2004 Noruor 125, Tarnbahan Lembaren Negara Nomor 4437), scbngtoi:111:uu, tefoh diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Numor 12 Tahun 2008 tcntang Perubahan Kedua atas Undnng-Undang Nornor 32 Tahun 2004 rcntang Pernerintahan Daerah (Lcrnburan Negara Tahun 2008 Nemer 59, Tambahan Lernbarcn Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004 ~entang Sistcrn ,;amine.n Sosial Nasional [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor J ?.6, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseaatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un ?.009 Nornor 14'1, 'Tambahar; Lernbaran Negara Reprrblik Indonesia Nornor 506:3); 5. Undung-Undang ~omor 12 Tahun 20 l.1 tcntang Pembentnkan Peraturan Perundang-Ur.dangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor ~'2. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indcnesia Nomor 52;'-l,4); Menctapkan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengclolaan Keuangan Daerah ll.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarn bal.an Lembaran Negara Republik Indonesia "fomor 457El/; 7. Peraturan Menteri Dalam Ncger: Nomor .13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pcngelolaan Keuangan Daerah scbagaimana tclah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Perubahan Kedua ,\ tas Peru l uran Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perlornan Pcngelolaen Keuangar, Daera h: 8. Pcraruran Mentcri Dalarn Ncgeri Nomo:: 54 Tahun 2009 tcntang Tata Naskah Dirias Di Lingkungan Pcmcrintah Daerah; 9. Perarnran Mcnteri Kcsehatan Rcpub.ik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 ten tang Pcdornan PelakRn.nna.n .Jaminan Kesehatnn Masyarakat; 10. Peraturan Daerah Kola Tornohon Nomor 8 Tahun 20 I 2 tcntang Retribusi Ja.sa Umum [Lembarari Daerah Kora Tomohcn Tahun 2012 Nomor 8); (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk mcningkatkan rm.tu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, :,1k.1!1~ab:litas, efektifitas dan cfisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan Pcraturan W;;likota tcnumg Tata cara Pernbagian Jaso. Pciayanan Pada Dinas Keschatan dan Sosial Kota Tomohon:
Undang-Undang Noznor l O Tr.bun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tornohcn di Provinsi Sulawesi Utara [Lernbaran ;',l~gara Republik Indoneeia Tahun 2003 Nornor 30, Tnmbahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 1273);
2. ~Jndar.g·Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientang Pernerintaban Daerah (Le1n':laran Negara Tahun 2004 Noruor 125, Tarnbahan Lembaren Negara Nomor 4437), scbngtoi:111:uu, tefoh diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Numor 12 Tahun 2008 tcntang Perubahan Kedua atas Undnng-Undang Nornor 32 Tahun 2004 rcntang Pernerintahan Daerah (Lcrnburan Negara Tahun 2008 Nemer 59, Tambahan Lernbarcn Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004 ~entang Sistcrn ,;amine.n Sosial Nasional [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor J ?.6, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseaatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un ?.009 Nornor 14'1, 'Tambahar; Lernbaran Negara Reprrblik Indonesia Nornor 506:3);
5. Undung-Undang ~omor 12 Tahun 20 l.1 tcntang Pembentnkan Peraturan Perundang-Ur.dangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor ~'2. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indcnesia Nomor 52;'-l,4);
Menctapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengclolaan Keuangan Daerah ll.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarn bal.an Lembaran Negara Republik Indonesia "fomor 457El/;
7. Peraturan Menteri Dalam Ncger: Nomor .13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pcngelolaan Keuangan Daerah scbagaimana tclah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Perubahan Kedua ,\ tas Peru l uran Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perlornan Pcngelolaen Keuangar, Daera h:
8. Pcraruran Mentcri Dalarn Ncgeri Nomo:: 54 Tahun 2009 tcntang Tata Naskah Dirias Di Lingkungan Pcmcrintah Daerah;
9. Perarnran Mcnteri Kcsehatan Rcpub.ik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 ten tang Pcdornan PelakRn.nna.n .Jaminan Kesehatnn Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kola Tornohon Nomor 8 Tahun 20 I 2 tcntang Retribusi Ja.sa Umum [Lembarari Daerah Kora Tomohcn Tahun 2012 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN ,vALtKOTA TENTANG TATA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA KESEHATAN DAN SOSIAL ROTA TOMOHON. CARA DIN AS
BAB I - Ketentuan Umu:rn Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dcngan :
- l. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tornohon;
3. Kepala Dinas Keschatan dan Sosial acalah Kepala Dinas Kcsehatar dan Sosial Kota Tornohon;
4. Pusat Keschatan Masvaraxat, yang selanjutnya disebut Puskesrnas adalah Unit Pelaksuna Teknis pada Dinas Keschatan clan Sosia. Kora Tomohon;
5. f&gt;. Pelayanan kescbatan adalah pelayanan kcsehalan perorangan di puskesrnas dengan jaringanya,
BAB I - Ketentuan Umu:rn Pasal 1
Pasal 2
Pernanfaatan jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari retribusi pelayanan kcsehatan dipergunakan untuk pcningkatan mutu dan kinerja pelayanan keschatan di lingkungar; UP1'D Dinas Keschatan dan Sosial.
- (I) .Jasa peiayanan diberika . .n kcpada sctiap karyawan yang bckerja di puskesmas yang berhak rnendapatkan pcmbagian ,JR.SH l'elay-anan scstrai kriteriu yang ditctapkan;
- (2) Juiia peluyanun sebagaimana dirnnksud pada ayat (ll. melipui i:
- a. Tenaga Mcdik dan Tenaga Keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan;
- b. Tim Kcpcrawatan atau Tirn Keschatan la.nnya [Analis Mectis, Radiographer, Fisiotcrapi, Ahli Gizi, Farmasist, Pcrekum Keschatan) yang kinerjanya tidak bias dinilai sccara individu.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) .Sc1.iap kornponcn jasa pclayanan dari scrnua jcnis pelyanan diatur pole, pcrnbagian jasa pelayanannya unruk pcmbcri pelavanan tangsung sebagai berikut: ·1-: i --:""~ ,;n,,-- ··r P:~~::~ 0
'
I
I
I
J
I
- L I\_.-· ·---\_I\_\_ -'---.-.J (2) Dasar perhitungan pernbagian jasa pelayanan mgnggunakan sistem jasa pelayanan indeksing yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial.
- ('l) SctiH.p penerirna jasa pelayanan wajib di porong pajak sesuai dengun pcrundang- .mdangan yang berlaku,
- (3} Untuk -Jasa Pelayanan Pasien l!mum dibayarkan setetan dipotong PAD scbesar 50%
13AF3 !!I
MONITORING D/\'i EVALlJASl
Pasal ~
(l) Kepal~· Puskeamas cvaluasi periodic wajib rnelakukari pelaksanaan ,' implementasi
- ~Cfl.TC\ monitoring dan pcrnbagian jasa Pelayanari;
- (:?.) Kepa'a Puskcsrnas mclakukan pengukuran inde ks Kepuasan K;,1rynwan (lKKj dun lndeks Kcpuasan Masyarakat (IKM) scbagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan pcrnbagian jasa pelayanan dan indikator kinerja pelayanan kescharan yang bermutu.
BAB I - Ketentuan Umu:rn Pasal 1
Pasal 6
Pcraturan Wnlikota ini berlaku pada pembagian jasa pelayanan pada pencrimaan retribusi pelayanan keschatan Tahun .I\ n 1;gi1nu: 2014.
BAB I - Ketentuan Umu:rn Pasal 1
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orar.g mengetahuinya .mcmerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penernparannya dalam Bcritz, Daerah Kora Tomohon. tJ.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 3 ,Tanu-.iri 20t'4 Diundungkart di Tornchon pada tangga: 3 /!:;i,.n.t li.'. .X'.i 2:~J1:1i, SEK.RETARJS DAERAH, c\_- \_ ## ARNOLD POLI l3r:RI'i'A Dt\ER,\H KOT!\ TOMOHON T!\HUN 2014 NOMOR ,H