Unknown Unknown Nomor 30 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TANGERANG SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16a/LHP/XVII.SRG/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 mengenai belum optimalnya pengelolaan pajak air tanah antara lain disebabkan adanya peraturan yang bersifat tumpang tindih terkait fungsi pengawasan, pengambilan/pemakaian air tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selaan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kata Tangerang Selatan;
PARAF HIERARKI
4 0
Asisten Tata Pemerintahan dan KESRA
I
:
I
(
M
Kepala Bagian Hukum SETDA
I
:
I
l
PARAF HIERARKI
W akil Walikota
Sekretaris Daerah
PARAF KOORDINASI
Kepala Bagian Organisasi SETDA
/
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
| PARAFHIERARKI |
|-------------------------------------|
| Asisten Tata Pemerintahan dan KESRA |
| Kepala Bagian Hukum SETDA |
KOORDINASI
Ke anisasi SETDA
I
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 741);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
PARAF HIERARKI
Asisten Tata Pemerintahan dan KESRA
Kepala Bagian Hukum SETDA
PARAF KOORDINASI
Menetapkan
- 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 1 1 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TANGERANG SELATAN.
Pasal 9
Pasal9
- ( 1 ) Seksi Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian dibidang pertambangan, energi, kelistrikan dan sumber daya mineral;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Seksi Energi dan Sumberdaya Mineral menyelenggarakan fungsi :
| PARAF HIERARKI | e l |
|-------------------------------------|-----------|
| Asisten Tata Pemerintahan dan KESRA | I · T / y |
| Kepala Bagian Hukum SETDA | I : I |
PARAF KOORDINASI
Kepala Bagian Organisasi SETDA
- a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan penyusunan program pengelolaan energi, kelistrikan, sumberdaya mineral/ air tanah, pertambangan, minyak dan gas bumi;
- c. pelaksanaan pengumpulan data bahan penyusunan program pengelolaan kelistrikan, sumberdaya mineral/ air tanah, pertambangan, minyak dan gas bumi;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan pengelolaan energi, kelistrikan, sumberdaya mineral/ air tanah, pertambangan, minyak dan gas bumi;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya, terkait pengelolaan energi, kelistrikan, sumberdaya mineral/air tanah, pertambangan, minyak dan gas bumi;
- f. pemberian fasilitasi, rekomendasi, perijinan dibidang pengelolaan dan pemanfaatan energi, kelistrikan, sumberdaya mineral/ air tanah, pertambangan, minyak dan gas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
- h. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
1. Pelaksanaan pencatatan meter air dengan menetapkan NilaiPengambila Air (NPA) untuk jenis besaran harga air yang diambil kedalam satuan meter kubik; dan
10. J . pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
| PARAF HIERARKI |
|-------------------------------------|
| Asisten Tata Pemerintahan dan KESRA |
| Kepala Bagian Hukum SETDA |
I
PARAF KOORDINASI
Kepala Bagian Organisasi SETDA
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tangerang Selatan.

Penandatangan: pada tanggal 22 November 2 0 1 3 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, R' BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 30 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. padatanggal22 November 2 0 1 3 6