PERATURAN BUPATI MA Nomor I4 Tahun 2016 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR I4 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI RASKIN/RASTRA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa Program Subsidi Berpendapatan Rendah Beras Bagi (Raskin/ Rastra) Masyarakat adalah merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras bagi masyarakat miskin dengan harga yang terjangkau, untuk itu perlu mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah daerah; b. bahwa dukungan pendanaan untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyara.kat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) tersebut dima.ksudkan untuk menjamin terwujudnya pencapaian sasaran pelaksanaan Program Raskin yakni, tepat harga, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu untuk rumah tangga miskin dari titik distribusi kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Dana. Operasional Program Raskin Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016;
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 60 tahun 1958 tentang
4. Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 1 1 1 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645 );
t
%
&gt;
.
l
'
.
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang­ Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di u bah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
,
,
'
.
,
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabu paten/ Kota;
2. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 179);
17. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 ten tang Penetapan Rincian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 218);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA RASKIN/RASTRA KABUPATEN
OPERASIONAL DISTRIBUSI MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Beras Miskin atau Beras Sejahtera yang selanjutnya dise but Raskin/ Rastra adalah beras yang disu bsidi oleh Pemerintah sebagai sebuah program bantuan pangan bersyarat berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada masyarakat berpendapatan rendah (penerima manfaat) dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran.
5. Program Raskin/Rastra adalah Program Bantuan Beras bersubsidi yang diberikan Pemerintah kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RST-PM) Raskin/Rastra yang berpendapatan rendah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga Desa/ Kelurahan yang berhak menerima Beras Miskin sesuai data yang diterbitkan oleh Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenkokesra RI dan data rumah tangga hasil pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
10. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
2. 1 1 . Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum Bulog kepada pelaksana distribusi Raskin ditingkat kecamatan dan/atau negeri/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah kabupaten dengan Perum Bulog.
12. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari pelaksana distribusi Raskin kepada RTS-PM.
13. Kualitas Beras Miskin adalah beras medium kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres kebijakan perberasan yang berlaku.
14. Kemasan beras miskin adalah kemasan berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
15. Harga Tebus Raskin (HTR) adalah harga tebus beras miskin di Titik Distribusi yang ditetapkan pemerintah.
16. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial .tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
8. 1 7. SPA adalah Surat Permin taan Alokasi yang dibuat oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
DAN SASARAN
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Tujuan Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra Kabupaten Maluku Tengah adalah:
- a. Untuk membiayai Operasional Distribusi Raskin/Rastra dari Titik Distribusi ke Titik Bagi atau dari Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Untuk mengurangi beban masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
6
BAB II - TUJUAN
Pasal 3
Sasaran Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra adalah:
- a. Dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.
- b. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan program Raskin/Rastra Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016.
MEKANISME PENETAPAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI RASKIN /RASTRA
BAB III
Pasal 4
- ( 1 ) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengalokasikan Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra dari Titik Distribusi ke Titik Bagi atau dari Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.
- (2) Bantuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB III
Pasal 5
- ( 1 ) Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra sebagaimana tersebut dalam pasal 4 bersumber dari pos belanja Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.809.297.900,- (Satu Millar Delapan Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (2) Bantuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk biaya: transportasi dari Titik Distribusi ke Titik Bagi atau RTS-PM, biaya buruh, gudang dan insentif bagi petugas pengelola ditingkat negeri/kelurahan/RT.
- (3) Bantuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing kecamatan adalah sebagaimana terlampir dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


- ( 1 ) Khusus biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) tidak tennasuk untuk kecamatan Salahutu, kecamatan Leihitu dan kecamatan Leihitu Barat.
- (2) Biaya transportasi untu.k ketiga kecamatan tersebut telah menjadi tanggung jawab pihak Perum BULOG Divre Maluku.

## BAB IV

## PENYALURAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI RASKIN/RASTRA

## Pasal 7

- ( 1 ) Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra bagi masyarakat berpendapatan rendah disalurkan kepada masing-masing Camat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri.
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri menyampaikan usulan permintaan pencairan Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mentransfer bantuan tersebut dari RKUD ke Rekening Kas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri.

## Pasal 8

- ( 1 ) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri menyalurkan Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra kepada masing­ masing Camat dan atau pejabat yang ditunjuk/ penerima bantuan berdasarkan pennintaan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pennintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Camat setelah mendapat pemberitahuan jadwal penyaluran Raskin/Rastra dari Perum BULOG Divre Maluku.


8

- ( 1) Penyaluran Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra dapat dilalrukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS) dan atau melalui transfer rekening masing­ masing kecamatan sesuai permintaan Camat dan atau pejabat yang ditunjuk/ penerima bantuan.
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalrukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I, dilalrukan setelah Camat dan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan usulan permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat ( 1).
- b. Tahap II, dilalrukan setelah Camat dan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra tahap I dan usulan permintaan bantuan tahap II.
- c. Tahap III, dilalrukan setelah Camat dan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra tahap II dan usulan pennintaan bantuan tahap III.
- (3) Camat dan atau pejabat yang ditunjuk/penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## BABV

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI RASKIN /RASTRA

## Pasal 10

- (1) Camat dan atau pejabat yang ditunjuk/penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri dengan tembusannya kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Camat dan atau pejabat yang ditunjuk/ penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra yang diterimanya.
- (3) Camat dan atau pejabat yang ditunjuk/penerima bantuan tidak dibenarkan menggunakan Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra diluar peruntukannya.

}4


9

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra meliputi:
- a. Laporan penggunaan Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra.
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan permintaan bantuan.
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan proses usulan permintaan tahap selanjutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Camat dan atau pejabat yang ditunjuk/penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

- ( 1 ) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 13

Dalam hal terjadinya perubahan kebijakan oleh Pemerintah maka Peraturan Bupati ini akan dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan sebagaimana mestinya.


%

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati · ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.


UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 93 6

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NO MOR

TAHUN 2016

TANGGAL

FEBRUARI 2016

TENTANG

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI RASKIN /RASTRA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

I. BESAR

BANTUAN

BIAYA

OPERASIONAL

RASKIN /RASTRA PER KECAMATAN

DISTRIBUSI

| NO | TINGKAT KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH | KECAMATAN | BESAR BANTUAN DANA OPERASIONAL/KG | BESARPAGU 1 TAHUN/KG (JAN-DES) | TOTALBIAYA DISTRIBUSI (RP) |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | WILAYAH KESULITAN I (RP/KG) | 1 SERAM UTARA | RP. 395/KG | 327.420 | 129.330.900 |
| 1. | WILAYAH KESULITAN I (RP/KG) | 2 BANDA | RP. 395/KG | 226.800 | 89.586.000 |
| 1. | WILAYAH KESULITAN I (RP/KG) | 3 SERAM UTARA TIMUR KOBI | RP. 395/KG | 350.460 | 138.431.700 |
| 1. | WILAYAH KESULITAN I (RP/KG) | 4 NUSALAUT | RP. 395/KG | 151.740 | 59.937.300 |
| 2. | WILAYAH KESULITAN II (RP/KG) | 1 SERAM UTARA TIMUR SETI | RP. 370/KG | 233.460 | 86.380.200 |
| 2. | WILAYAH KESULITAN II (RP/KG) | 2 TELUTIH | RP. 370/KG | 231.300 | 85.581.000 |
| 2. | WILAYAH KESULITAN II (RP/KG) | 3 TEHORU | RP. 370/KG | 394.020 | 145.787.400 |
| 2. | WILAYAH KESULITAN II (RP/KG) | 4 SERAM UTARA BARAT | RP. 370/KG | 243.540 | 90.109.800 |
| 2. | WILAYAH KESULITAN II (RP/KG) | 5 PULAU HARUKU | RP. 370/KG | 500.580 | 185.214.600 |
| 2. | WILAYAH KESULITAN II (RP/KG) | 6 TELUK ELPAPUTIH | RP. 370/KG | 113.940 | 42.157.800 |
| 3. | WILAYAH KESULITAN Ill (RP/KG) | 1 SAPARUA | RP. 320/KG | 277.020 | 88.646.400 |
| 3. | WILAYAH KESULITAN Ill (RP/KG) | 2 SAPARUA TIMUR | RP. 320/KG | 345.780 | 110.649.600 |
| 3. | WILAYAH KESULITAN Ill (RP/KG) | 3 AMAHAI | RP. 320/KG | 742.320 | 237.542.400 |
| 3. | WILAYAH KESULITAN Ill (RP/KG) | 4 TNS | RP. 320/KG | 274.320 | 87.782.400 |
| 4. | WILAYAH KESULITAN IV (RP/KG) | 1 KOTA MASOHI | RP. 260/KG | 153.540 | 39.920.400 |
| 4. | WILAYAH KESULITAN IV (RP/KG) | 2 SALAHUTU | | 351.540 | 56.246.400 |
| 4. | WILAYAH KESULITAN IV (RP/KG) | 3 LEIHITU | RP. 160/KG | 599.400 | 95.904.000 |
| 4. | WILAYAH KESULITAN IV (RP/KG) | 4 LEIHITU BARAT | RP. 160/KG | 250.560 | 40.089.600 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | 5.767.740 | 1.809.297.900 |

## II. RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI RASKIN/ RASTRA

## I. Tingkat Kesulitan I :

- Transportasi dari Kecamatan ke Negeri dan

- Kelurahan/RT/Dusun

- Rp 200

- Biaya Buruh

Rp

95

- Biaya Gudang

- Rp 50

- Insentif Petugas Pengelola di tingkat

- Rp 50

- Negeri/Kelurahan/RT

Jumlah biaya per Kg

- Rp 395

## 2. Tingkat Kesulitan II :

- Transportasi dari Kecamatan ke Negeri dan

- Kelurahan/RT /Dusun

- Rp 175

- BiayaBuruh

Rp

95

- Biaya Gudang

- Rp 50

- Insentif Petugas Pengelola di tingkat

Rp 50

- Negeri/Kelurahan/RT

Jumlah biaya per Kg

Rp 370

## 3. Tingkat Kesulitan III :

- Transportasi dari Kecamatan ke Negeri dan

Kelurahan/RT/Dusun

Rp

125

- Biaya Buruh

Rp

95

- Biaya Gudang

- Rp 50

- Insentif Petugas Pengelola di tingkat

- Rp 50

- Negeri/ Kelurahan/ Rf

- Jumlah biaya per Kg

Rp 320

## 4. Tingkat Kesulitan IV. a :

- Transportasi dari Kecamatan ke Negeri dan

- Kelurahan/RT /Dusun Rp 100

- BiayaBuruh

Rp

60

- Biaya Gudang

Rp 50

- Insentif Petugas Pengelola di tingkat

Rp 50

- Negeri/ Kelurahan/ RT

Jumlah biaya per Kg

Rp 260

y

'

#

·

•

e

!

t .

## Tingkat Kesulitan IV. b :

- Transportasi dari Kecamatan ke Negeri dan Kelurahan/RT /Dusun

- BiayaBuruh

- Biaya Gudang

- Insentif Petugas Pengelola di tingkat

- Negeri/Kelurahan/RT

Jumlah biaya per Kg

Rp

Rp 60

Rp 50

Rp 50

Rp 160