KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO, PENGADILAN AGAMA SENGETI, PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU, PENGADILAN AGAMA DEPOK, PENGADILAN AGAMA CILEGON, PENGADILAN AGAMA BONTANG, PENGADILAN AGAMA SANGATTA, PENGADILAN AGAMA BUOL, PENGADILAN AGAMA BUNGKU, PENGADILAN AGAMA BANGGAI, DAN PENGADILAN AGAMA TILAMUTA (berlaku 28 Agustus 2002)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dipandang perlu membentuk Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, dan Pengadilan Agama Tilamuta;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, dan Pengadilan Agama Tilamuta;
Menetapkan
:
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO, PENGADILAN AGAMA SENGETI, PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU, PENGADILAN AGAMA DEPOK, PENGADILAN AGAMA CILEGON, PENGADILAN AGAMA BONTANG, PENGADILAN AGAMA SANGATTA, PENGADILAN AGAMA BUOL, PENGADILAN AGAMA BUNGKU, PENGADILAN AGAMA BANGGAI, DAN PENGADILAN AGAMA TILAMUTA.
Pasal 1
- (1) Membentuk Pengadilan Agama Muara Tebo, berkedudukan di Tebo.
- (2) Membentuk Pengadilan Agama Sengeti, berkedudukan di Muaro Jambi.
- (3) Membentuk Pengadilan Agama Gunung Sugih, berkedudukan di Lampung Tengah.
- (4) Membentuk Pengadilan Agama Blambangan Umpu, berkedudukan di Way Kanan.
- (5) Membentuk Pengadilan Agama Depok, berkedudukan di Depok.
- (6) Membentuk Pengadilan Agama Cilegon, berkedudukan di Cilegon.
- (7) Membentuk Pengadilan Agama Bontang, berkedudukan di Bontang.
- (8) Membentuk Pengadilan Agama Sangatta, berkedudukan di Kutai Timur.
- (9) Membentuk Pengadilan Agama Buol, berkedudukan di Buol.
- (10) Membentuk Pengadilan Agama Bungku, berkedudukan di Morowali.
- (11) Membentuk Pengadilan Agama Banggai, berkedudukan di Banggai Kepulauan.
- (12) Membentuk Pengadilan Agama Tilamuta, berkedudukan di Bualemo.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo meliputi wilayah Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Agama Sengeti meliputi wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih meliputi wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu meliputi wilayah Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung.
- (5) Daerah hukum Pengadilan Agama Depok meliputi wilayah Pemerintahan Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.
- (6) Daerah hukum Pengadilan Agama Cilegon meliputi wilayah Pemerintahan Kota Cilegon, Propinsi Banten.
- (7) Daerah hukum Pengadilan Agama Bontang meliputi wilayah Pemerintahan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur.
- (8) Daerah hukum Pengadilan Agama Sangatta meliputi wilayah Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur.
- (9) Daerah hukum Pengadilan Agama Buol meliputi wilayah Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah.
- (10) Daerah hukum Pengadilan Agama Bungku meliputi wilayah Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah.
- (11) Daerah hukum Pengadilan Agama Banggai meliputi wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah.
- (12) Daerah hukum Pengadilan Agama Tilamuta meliputi wilayah Kabupaten Bualemo, Propinsi Gorontalo.
Pasal 3
- (1) Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- (2) Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- (3) Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Cilegon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
- (4) Pengadilan Agama Bontang dan Pengadilan Agama Sangatta termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
- (5) Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, dan Pengadilan Agama Banggai, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu.
- (6) Pengadilan Agama Tilamuta termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado.
Pasal 4
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Muara Tebo maka Kabupaten Tebo dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sengeti maka Kabupaten Muaro Jambi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Muara Bungo.
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Gunung Sugih maka Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Metro.
- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Blambangan Umpu maka Kabupaten Way Kanan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Kota Bumi.
- (5) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Depok maka Kota Depok dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Cibinong.
- (6) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Cilegon maka Kota Cilegon dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Serang.
- (7) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Bontang maka Kota Bontang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Tenggarong.
- (8) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sangatta maka Kabupaten Kutai Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Tenggarong.
- (9) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Buol maka Kabupaten Buol dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Toli-Toli.
- (10) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Bungku maka Kabupaten Morowali dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Poso.
- (11) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Banggai maka Kabupaten Banggai Kepulauan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Luwuk.
- (12) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Tilamuta maka Kabupaten Bualemo dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Limboto.
Pasal 5
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Muara Tebo.
Pasal 6
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sengeti yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bungo, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bungo.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sengeti yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Muara Bungo, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Sengeti.
Pasal 7
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Metro, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Metro.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Metro, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih.
Pasal 8
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Kota Bumi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Bumi.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Kota Bumi, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu.
Pasal 9
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Depok yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Depok yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Cibinong, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Depok.
Pasal 10
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Cilegon yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Serang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Cilegon yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Serang, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Cilegon.
Pasal 11
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Bontang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Tenggarong, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tenggarong.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Bontang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Tenggarong, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Bontang.
Pasal 12
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sangatta yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Tenggarong, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tenggarong.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sangatta yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Tenggarong, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Sangatta.
Pasal 13
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Buol yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Toli-Toli, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Toli-Toli.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Buol yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Toli-Toli, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Buol.
Pasal 14
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Bungku yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Poso, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Poso.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Bungku yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Poso, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Bungku.
Pasal 15
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Banggai yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Luwuk, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Luwuk.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Banggai yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Luwuk, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Banggai.
Pasal 16
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Limboto, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Limboto.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Limboto, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Tilamuta.
Pasal 17
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai dan Pengadilan Agama Tilamuta, dibebankan pada Anggaran Departemen Agama.
Pasal 18
- (1) Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, dan Pengadilan Agama Tilamuta, ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, dan Pengadilan Agama Tilamuta, ditetapkan oleh Mahkamah Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 19
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI