Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 20 Juli 2017)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor, dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Tanda Nomor Polisi kendaraan, maka perlu dibentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional / Jabatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional / Jabatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );

Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

:

PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
9. Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan adalah Kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.
8. Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pimpinan DPRD dan Kepala SKPD / unit kerja dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

## Pasal 2

Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi kendaraan Bermotor Perorangan Dinas dan kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Dinas merupakan dasar penggunaan kendaraan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Kepala SKPD / Unit kerja dan kepentingan Dinas untuk menunjang kelancaran tugas - tugas pemerintah dan pembangunan di Daerah.

## Pasal 3

Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Daerah hanya digunakan untuk kepentingan Dinas.

## Pasal 4

- (1) Untuk operasional SKPD / unit kerja, dapat disediakan kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan dimasing - masing SKPD / unit kerja sesuai dengan kebutuhan SKPD / unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Penambahan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diberikan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati Halmahera Selatan

## Pasal 5

Penyediaan kendaraan operasional / lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang - undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 6

Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

## BAB II

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Kepala Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

Peraturan Kepala Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN

:

PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR : TAHUN 2016 TANGGAL : 2016

DAFTAR

:

NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN