PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 32 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Bupati/Walikota menetapkan rincian dana Desa untuk setiap Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Menetapkan
:
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II RINCIAN DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

## Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = [(0,25 x Z1)+(0,35 x Z2)+(0,10 x Z3)+(0,30 x Z4)] x (DDkab-ADkab)

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Keterangan :

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten

## Pasal 7

Indeks tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengacu kepada data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## BAB III

## PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 8

Mekanisme pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana Desa mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi dana Desa.

## BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 9

Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul Desa di wilayah Kabupaten, dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 10

- (1) Penggunaan dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Rencana kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

## Pasal 11

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan;
- d. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 12

Prioritas penggunaan dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:

- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di Desa (Community Centre);
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

## BAB V PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA DESA

## Pasal 13

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 14

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan

dana Desa setiap tahap kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi dana Desa.

## Pasal 16

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (1) Bupati menunda penyaluran dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (5) Penggunaan dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) SiLPA dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari dana Desa yang diterima Desa.
- (6) Pengurangan dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Agar


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR

32 TAHUN 2015

TANGGAL

PERIHAL

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

## RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

| No. | | | Formula | Per Pagu |
|-------|------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | ALANG-ALANG | 565,640,0D0 | 79,724,452 | |
| | LAMBUR | | 146,359,867 | 711,999.867 |
| | | | | 719,608,076 |
| | LAMBUR ] | 565,640,000 | 61,965,282 | 627,605.282 |
| | | | | 688.235.849 |
| | KOTA RAJA | | 83,934.295 | 649.574.295 |
| | | | 91,829,191 | 657,469./91 |
| | SUNGAI ULAR | | 48,372,534 | |
| | KOTA HARAPAN | | 79.212.998 | 644,852.998 |
| [0 | KUALA SIMBUR | | 72,186.856 | 637,826.856 |
| | JUMLAFTOTHL | | | 6.596.549.700 |
| | SIMPANG JELITA | 565,6-0,000 | | 609.401 223 |
| | SIMPANG DATUK | | | 623.604.682 |
| | TELUK KIJING | | 56,709,056 | 622,349.056 |
| | SUNGAI RAYA | | 66,981.744 | 632.621.744 |
| | PEMUSIRAN | | 56,542,919 | 622.162.919 |
| | IsUNGAI TERING | | 60,017,900 | 625.657.900 |
| | SUNGAI JERUK | 585.640.000 | 66,862,125 | 632.502.125 |
| | BUNGA TANJUNG | | | 616,789.227 |
| | KECAMATAN MENDAHRA | | | |
| | PANGKAL DURI | | 125,208,777 | 690.848,777 |
| | MENDAHARA TENGAH | | 157,132,676 | 722.772.676 |
| | LAGAN ILIR | | 79.604.507 | 645.244.507 |
| | SINAR KALINANTAN | | 66.518.725 | 632.158.725 |
| | SUNGAI TAWAR | | 90.564,554 | 656.204.554 |
| | BAKTI IDAMAN | 565,.640,000 | 62.538.391 | 628.178.391 |
| | | | 125.092.449 | 690.732.449 |
| | PANGKAL DURI ILIR | | 79.226.50B | 644.866.50B |
| | | 4.525.120.000 | 785.886.587 | |
| IV | KECAMATAN RANTAU RASAU | | | |
| | RANTAU RASAU | | | 82.158.866 | 647.798.866 |
| 2 | RANTAU RASAU II | 565,640,000 | 54,168,588 | 619,808,588 |
| 2 | HARAPAN MAKMUR | | 70.583.130 | 636.223.130 |
| | BANGUN KARYA | | 68,344.859 | |
| | RANTAU JAYA | 565,640,000 | 58,992,950 | 624.632.950 |
| | SUNGAI DUSUN | | 38,306,415 | |
| | KARYA BAKTI | | 73.590.701 | 639.230.701 |
| | MARGA MULYA | | 52.803.030 | 618.443.030 |
| | PEMATANG MAYAN | | 61,465.082 | 627,105,082 |
| 10 | TRI MULYO | | 65,392,814 | |
| | JUMLAH TOTAL | | | |

| | | Formul | Per Dce |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 89,105,535 | 654 745.535 |
| | | 123.578.648 | 689 218.648 |
| sUNGAI JAMBAT | 565.640.000 | 139.169.796 | |
| | | 120.096.244 | |
| SUNGAI @ENUH | 565.640,O00 | 45.504.756 | 611.144.756 |
| SUNGAI CEMARA | | 49,402.730 | 615.042.730 |
| REMAU BAKU TVO | 565.640.0o0 | 78,903.683 | |
| | | 108.676.846 | 674,310,846 |
| | | 99,164,640 | 664,804,640 |
| KOTO KANDIS DENDANG | | 71,.680.124 | 637.320,124 |
| KOTO KANDIS | 565,640.000 | 212.738.210 | 778.378,210 |
| sID0 MUKTI | | | 660 890.346 |
| CATUR RAHAYU | 565,640,Do0 | | |
| | | | 623.515.614 |
| PEMATANG RAHIM | | 153.064,205 | 718,704,.205 |
| SUMGAI TOMAN | | | |
| BUKIT TEMIPURUNG | | | |
| SINAR WAJO | | 93.092.609 | 658.732,609 |
| SUNGAI BERAS | | | |
| MENCOLDK | | | |
| LAGAN ULU | | | |
| [PANDAN MAKMUR | | 53.754.236 | 619,394,236 |
| PANDAN Ligan | | 57,256 3j0 | 622.896,330 |
| SUKA MAJU | | | 628.546,948 |
| KOTA BARU | | 54.024.794 | |
| RANTAU KARYA | | | 608.091.631 |
| | 505,640.000 | 53.701.546 | 618.741.596 |
| | 565 640.000 | 106.172.282 | 671.812.282 |
| RANTAU MAKMUR | | 78.576.974 | |
| GUNGAI RAMBUT | | 38.875.055 | |
| | 565,040.OoD | 46,910,974 | 612.550.974 |
| | | 62,614.627 | |
| | 565.640.000 | 101,00+ 246 | 666.644.248 |
| KUALA LAGAX | | 58.626.525 | |
| MAJELS HIDAYAH | | | 656.147.115 |
| | | 49,017,357 | 614,657,357 |