Unknown Unknown Nomor 59 Tahun 2007 tentang NAMA DAN KODE REKENING PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN ·usuNAN l)APATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG :, · p! � N DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA L1UP/\TI SINTANG, - a. bahwa se suai dengan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
l'l � l&lt;/\TUl � /\N UUl'/\TI SINT/\NC NOMOR fl/ TAHUN2012 TENTANG
NAMA DAN KODE REKENING PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN ·usuNAN l)APATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG :, · p! � N
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA
L1UP/\TI SINTANG,
- a. bahwa se suai dengan ketentuan Pasal 77 ayat ( 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun nama dan kode rekening yang sesuai dengan kebutuhan obyektif dan nyata sesuai karakteristik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu ctitetapkan dengan Peraturan Bu pati Sintang;
- t. l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 Y74 Nomor 55, Tarnbahan l.cmbaran Negara Rcpuulik Indonesia Nornor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun I Y&lt;J9 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Ppajak Bumi Dan Bangunan (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1985 Nomor u8, Tc11111J,tlrnn Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3312) sclmg:1i111an;1 tclah diu huh dcngan Untlang-Undang Nornor 12 Tahun I 994 [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- s. unctang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 'J\i111ln-1han Lembaran Negara I � epubl.k I d · 4355)· , 1 n onesia Nomor ,
2. U 1 &lt;1·111g-U11d:1ng No111or I � Tah '2 . (&gt;. 1 · , , · c un 004 tent.ing Pemcnksuan, Pengclulm-11i Dun I anggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara l � epubll � &lt; l'.1doncsia Tahun '2004 Nomor 66, Tambahan 1,cm1J;1ran Negara 1,cpubllk Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana � ,n Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia I ahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara J&lt;epulJlik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Und,'.ng Nomor 32 Tahun '.2004 tcntang Pcmcrintahan Oaerah [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor !25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. (). Undang-Unclang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Aruara Pcrncrintah Pu sat Dan Pcmcrintahan Daerah (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahu n '.2004 Nomor 126, Tambahan Lcmharan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Unclang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Unclang-Uhclang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraruran Perncrintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kcdudu kan Keuungan Kcpala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (l.cmburan Nl'g,1r;1 l � l'publik Indonesia Tahun '2000 Nomor 210, Tarnbahan Lcmburun Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. l S. Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfornrnsi Keuungan Daer8h (Lcmllaran Negara Republik lnclo1l&lt;'si.1 Tuhun 200S Nomor 138, T;irniJahan l.cmbnr.m Neguru l � cpu hlik lnrloru-siu Noruor 0 1 S7(&gt;);
V
00277
- 16 \_ pcraturan Pemcrintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcunngan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 4 0, 'J\mliJahan Lcmbaran Negara l&lt;epLtblik Jndonesia Nomor 4578);
- J7. reraturan Pemerintah Nomor 79 Tahu n 2005 tenrang Pedoman rernbinaan Dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- IH. l'cr;itur:111 l'c11wrint,tl1 No111or 8 '1'.tl1u11 :.WO(, tcJJt.111 g Laporan 1,cu,111ga11 l).111 JJe11g,1wasa11 Atas Penyctcnggaraun l'cmerintahan 1)&lt;1cr.ill (Lc111IJarw1 Negara Rcpu blik Indonesia Tahun '.20Uu Noruor 25, Taml.&gt;ahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614);
- \9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi Dan· Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernilaran Negara l � cpublik lndonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organ isasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara f&lt;epublik Indonesia Tahun 2007 Nornor 8&lt;J, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4741);
- 21.Peraturan Pernerintah NomorYl Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Perncrintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2010 Nomor I '.23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 l (J5);
22. Pcraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pcrubahan Kctiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2005 tentang Kedudu kan Protokolcr Dan Kcuangan Pirnpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan LemlJaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
25. Pera tu ran Dacruh 1..;; rhu pat en Sin Ul nµ, Noiuor 2 Tahu n '.2008 tentang Su sunan Organisasi Perungkat Daeruh Kauup,1tcn Sinlang (Lernbarun Daerah Kal.Jupatcn Sintang Tahun '.2008 Nonior 2, Tarnbahan l.ernbaran Oaerah Kabupaten Sintang Nomor '.2);
Menctapka
26. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Peclornan Pengelolaan Keuangan O ah . 1 h . J aer , sebagairnana te a diubah dengan I eraturan Menteri DaJam N . N -g Tahun 7 c egeri omor o 200;
Ml � MUTUSMN:
J'J·;F � /\'J'Ul � /\N IJUl'/\TI SINT/\NU TENT/\NG SUSUNAN N·\MA D:\N J,ODE i&lt;EKl � NJNG l'J·:NGI\NGGl\i � I\N DAl,1\M � N-GGARAN pENDI\PI\TI\N DI\N BELI\NJA DAER.AH MBUPI\TEN SINTANG
13AE3 I KETENTUAN UMUM Pasal 1
J)almn J'craturnn Jlup,11i ini, yang dimaksud dengan:
1. Ducrah ad.rlah l,abup:11en Sintang.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang .
4. .J. Sek rct aris Dacrah adalah Sck reta ris Daerah Kabupaten Sintang.
5. Kcuangan Durruh urlalah scrnua huk dun kcwajibnn ducrnh dularu rangku pcnyrknggnrunn pcmcrintahan dacrah yang dapat dinilai clcngan uang tcrrnasuk clidalamnya segala bent uk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but.
6. Pcngclolaan Kcuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi percncanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjuwaban, clan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pcndupatan dun Belanja Daerah, sclanjutnya disingkai APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas clan clisetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, mel,1yani, mr-mbcrdayakan clan mcnsejahterakan masvarakat.
9. Organisasi adulah unsur pcmerintahan daeruh vung tcrdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, clan Saluan Kerja Perangkat Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD actalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggu na anggaran / barang.
11. Program � d � ah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya Yang bensi satu atau lebih kegiata d ak . . n engan menggun an sumbcr daya yangd � s:diakan untuk mcncapai hasil yang terukur sesua1 dengan mrsi SKPD.
12. Kegiatan\_ act al ah bagian clari program yang dilaksanukan oleh satu atau lebih unit \_ke\_rJa pacla SKPD scbagai bagian dari pencapaian sasaran reru kur pada suatu program dan terdiri dari sckumpulan tindakan pengerahan. sumber daya baik yang berupa personal (sumber. daya mariusia], bai:ang modal terrnasuk peralatan dan telmolog1, dana, atau kombmasi dari beberapa atau ke semua jenis su mber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (outµut) dalam bentuk barang/jasa.
13. Pcncrima;111 Dacruh adulah uang yang masuk ke Kas Dae rah.
14. Pcngl'luaran Dacrah udalah uung y,1ng kcluar clari Kas Daerah.
5. J 5. Pendapatan Due rah adalah hak pcmerintah daerah yang diakui scbagai pcnambah nilai kekayaan bersih.
16. Belnnja Daerah adalah kewajiban pemcrintah daerah yang diakui scb,1gai pcngurangan nilai kekayaan bersih.
17. Pcm!Jiayaan Ducruh adalah scmua pencrimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kcmbali, baik pada tahun anggaran yang bcrsangkutan maupun pada tahu n-tuhun anggaran berikut nya.
BAB II - SUSUNAN NAMA DAN KODE REKENING
Pasal 2
- (1) Su su nan klasilik,1si pcnganggaran /\1'131) tcrdiri duri :
- a. Uru san Pcmcrimahun;
- b. Organiasi;
- c. Program clan Kegiatan;
- d. /\kun Keuangan;
- e. Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek.
- (2) Susunan Klasifikasi penganggaran APBD sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) Pasal ini, clihimpun menjadi satu kesatuan nama dun kodc .anggaran yang clisebut narna clan kode rekening.
BAB II - SUSUNAN NAMA DAN KODE REKENING
Pasal 3
- (1) Rincian nama dan kode rekening dalam APBD memuat susunan sebagai berikut : .
- b. Belanja Daerah, dirinci menurut urusan pemerintahan cl · l&lt;.L'loii 1 pok, jcnis, obyek , clan rincian obvek aerah, org,111isas1, bclanja;
- a. Pendapatan Daerah, dirinci menurut urusan p � m � rmtahan ctaerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan nncian obyek pendapatan;
Pembiayaan ...
Ditet"pk
"
an,,.
Pad
t
a tangga1
o:
�
o
Stl&lt;R
�
IS
�
ut ·
tntang
r
2012
"L •• -
•
"'M'\I
O,
DAERAH KABUPATEN SINTANG,
Ii,\
FL1
RP.RITA
�
JI AlIMAD
R
�
H
l&lt;ABUPATEN SINTANG TA HUN 2012 NOMOI
- c. Pembiayaan Daerah, dirinci rnenurut urusan pemerintahan dacrnh, orgarusasi, kclompok, jenis, obyek, dan riruiun ohy&lt;'k pcm biayna n;
2. ( 2 ) susunan narna dan kode rckcning scbagairnana dirnuk sud p;nl;i ayat ( 1) Pasal mt, sebagaimana tercanturn dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan ini yang mcrupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. (JI SKPIJ clapat mcngusulkan nama dan kodc rckcning kepada Tim /\nggnran Pcmcriruub Dauruh (Tl\l'D) d ilu.u' numu cl,in kodc n:kcning ya11g uluh cliut u r dul.uu l,a111pira11 l'n; 1 1ur.111 l suput i ini sepanjang dibutuhkan dalam pcnyusunan l � K/\-SKl'IJ.
4. ( 4) Penambahan nama clan kode rckcning dilakukan dengan menambah kodc rekcning sclanjutnya dan tidak diperkenankan mengganti narna dan kode rekening yang telah ada.

## Pa sal 4

l);darn rnngk.i sin k rou isu s! n;11TH1 cl:111 koclc rcken ing pcngangguran witarH l'c111eri111:i11 d,111 l'1·rncri11t:i11 Ducruh sclJagaim.ina t crcantum clalam Larnpiran l'crntur.in l Ju put i ini, akun dilaku kan penycmpurnaan sccara bcrkala scsuui kcbu tu han ,

B/\B Ill KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

l'cratu ran Bu pat.iini rnu lai bcrlaku scjak diundungkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Pcraturan Bupat i ini dcngan pcnempatannya dalam Benta Daerah Kabupatcn Sintang.

t

2012 Ditetapkan di Sintang pada tanggal ,2o l'!AA,,,.At'

BUPATI SINTANG,

��

·n

t

/

{ MILTON CROSBY

�

I

l5

l