Unknown PEMERINTAH KOTA BIMA Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Probity Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kata Sima Perihal /Judul Naskah Dinas 2016 DIAJUKAN PADA TANGGAL 1. Dikerjakan oleh lnspektorat 6. Diketik oleh lnspektorat 2. Diperiksa oleh Bagian Hukum 7. Dita'lik/dikaji oleh Bagian Hukum 3. Diedarkan oleh lnspektorat 8. Diterima di penerimaan surat lnspektorat 4. Diterima di penerimaan surat Bagian Hukum 9. Dikirim oleh lnspektorat 5. Dinomori aleh Bagian Hukum - 10 Verbal dan pertinggal Bagian Hukum disimpan oleh 2016 Kata Bima, | NO | JABATAN | PARAF | TANGGAL | |------|-----------------------------|---------|-----------| | 1 | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR O~ TAHUN 2016 -------
TENTANG
PELAKSANAAN PROBITY AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta untuk mendorong peran dan fungsi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dalam Pervent, Dater dan Detect sebagai Early Warning System atas proses pengadaaan barang/ jasa, dipandang perlu dilaksanakan Probity Audit Atas Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Probity Audit Atas Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah Kota Bima;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROBITY AUDIT DALAM PENGADAAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KOTA BIMA. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Probity Audit adalah kegiatan penilaian (Independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/ jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakkan integritas, kebenaran, kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dan sektor publik.
2. lnspektorat Kota Bima adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
3. Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.
4. Probity Auditor adalah seseorang atau kelompok orang (independen) yang melakukan audit atau proses pengadaan barang/ jasa dengan pendekatan probity.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota 1n1 adalah sebagai dasar pelaksanaan Probity Audit di wilayah Kota Bima.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kota Bima berjalan dengan lebih efisien, efektif, transparan, mendorong persaingan sehat dan akuntabel.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah pelaksanaan Probity Audit di lingkungan Kota Bima.
.
...--.
PRINSIP PROBITY
BAB III - PRINSIP PROBITY
Pasal 4
Probity audit harus dilakukan sesuai dengan prinsip Probity, yaitu :
- a. Efisien clan efektif sehingga belanja pengadaan barang/jasa dapat memaksimalkan nilai uang (best value for public money).
- b. Transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif dan bersaing
- c. Akuntabel yaitu seluruh proses pengadaan barang/jasa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Be bas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
BAB IV - PELAKSANA PROBITY AUDIT Pasal 5
Pasal 5
- (1) Unit yang ditunjuk clan bertanggung jawab melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kota Bima adalah Inspektorat Kota Bima.
- (2) Inspektorat Kota Bima dapat meminta bantuan/ asistensi BPKP (baik BPKP Pusat maupun Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat) untuk melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/ jasa pemerintah. Bantuan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk Quality Anssurance atau penugasan bersama antara lnspektorat Kota Bima dengan BPKP (baik BPKP Pusat maupun Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat).
- (3) Walikota Bima dapat meminta langsung kepada BPKP (baik BPKP pusat maupun perwakilan BPKP Nusa Tenggara Barat) untuk melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah secara mendiri jika dirasa perlu.
- (4) Untuk mempercepat pelaksanaan probity audit di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Inspektorat Kota Bima dapat menjalin kerjasama atau meminta bantuan BPKP (Pusat atau perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat) dalam pelaksanaan probity audit.
BABV KRITERIA PROBITY AUDIT
BAB IV - PELAKSANA PROBITY AUDIT Pasal 5
Pasal 6
BABV KRITERIA PROBITY AUDIT
BAB IV - PELAKSANA PROBITY AUDIT Pasal 5
Pasal 7
Biaya sehubungan dengan pelaksanaan probity audit dianggarkan dalam dokumen anggaran unit kerja yang melakukan probity audit atau dokumen anggaran instansi yang melaksanakan fungsi pengawasan intern ( Inspektorat Kota Bima ).
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8
Pasal 8
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka sebagian dan/atau seluruh proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPD Kota Bima yang bersifat strategis dan memenuhi kriteria probity audit harus dilakukan probity audit oleh Inspektorat Kota Bima.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8
Pasal 9
Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Penetapan: Ditetapkan di Kata Bima pada tanggal 29 f]ahuovii 2016 -~M. QURAIS H. ABIDIN .

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ~ '(}O/n1J1Ar·1 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,