PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 23 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 4 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
2. Mengingat Republik
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diu
Pasal 1
- ( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp. 2.183.545.377.123,84
- b. Belanja
Defisit
Rp. 2.219.079.048.791,19
Rp.
(35.533.671.667,35)
- c Pembiayaan
- Penerimaan
Rp. 296.698.141.810,45
- Pengeluaran
Rp. 2.970.000.000,00
Pembiayaan Netto
Rp. 293. 728.141.810,45
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana Pasal 2 sebagai berikut: dimaksud dalam
- ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi Rp. (9.820.052.845,27) dengan rincian pendapatan sejumlah sebagai berikut :
2.193.365.429.969,l 1 Rp.
- a. Anggaran
- b. Realisasi
Selisih Lebih
- (2) Selisih anggaran
dengan
Rp. 268.756.635.331,40 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran
- b. Realisasi
Rp. 2.183.545.377.123.84
Rp. (9.820.052.845,27)
realisasi
belanja sejumlah
Rp. 2.487.835.684.122,59
Rp. 2.219.079.048.791,19
Selisih Kurang
Rp.
268.756.635.331,40
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 258.936.582.486,13 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Defisit Anggaran Rp.
(294.470.254.153,48)
- b. Defisit Realisasi
Selisih Lebih
Rp.
(35.533.671.667,35)
Rp. (258.936.582.486,13)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 772.112.343,03 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp.
297.4 70.254.153,48
- b. Realisasi
Selisih Kurang
Rp. 296.698.141.810,45
Rp.
772.112.343,03
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 30.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
Rp. 3.000.000.000,00
- b. Realisssi
Rp. 2.970.000.000,00
Selisih Kurang
Rp.
30.000.000,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 742.112.343,03 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan netto
- b. Realisssi
Selisih Lebih
Rp. 294.470.254.153,48
Rp. 293.728.141.810,45
Rp.
742.112.343,03
Pasal 5
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan SAL sehagai penerimaan Rp. 294.018.836.475,48
- pembiayaan tahun berjalan
- c. Siss Lebih/Kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
- d. Saldo anggaran lebih akhir
Rp. 294.018.836.475,48
Rp. 258.194.470.143,10
Rp. 258.194.470.143,10
Pasal 6
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Jumlah aset
Rp. 4.494.105.925.602,75
- b. Jumlah kewajiban
Rp.
35.276.260.650,42
- c. Jumlah ekuitas
Rp. 4.458.829.664.952,33
Pasal 7
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Pendapatan laporan operasional
Rp. 2.334.297.685.062,21
- b. Beban laporan operasional
Rp. 2.498.371.913.178,05
- C.
- Surplus/(defisit) kegiatan operasional Rp. (164.074.228.115,84)
- d. Surplus/(defisit) kegiatan non-
Operasional
Rp.
(15.386.351.888,36)
- e. Pos luar biasa
Rp.
(4.463.052.399,00)
- f. Surplus/(defisit) laporan operasional
Rp. (183.923.632.403,20)
•
•
Pasal 8
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Saldo awal kas 1 Januari Tahun 2016 Rp.
294.018.836.475,48
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 428.078.959.103,97
- c. Arus kas dari non - keuangan
- aktivitas investasi aset Rp. (463.612.630.771,32)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp. (290.694.665,03)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp.
- f. Saldo akhir kas di BUD /Kas Daerah
Rp. 243.073.781.035,47
- g. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran
Rp.
- h.
- Saldo akhir kas di Bendahara Rp. 14.134.507, 77 Penerimaan
- i. Saldo akhir kas di BLUD
Rp.
- 3.894.143.225,63
- i. Saldo akhir kas di Bendahara JKN
Rp. 11.226.545.882,00
- j. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016
- Rp. 258.208.604.650,87
Pasal 9
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Ekuitas awal Rp. 4.443.659.076.051,35
- b.
Surplus/(defisit) laporan operasional Rp. (183.923.632.403,20)
- c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
Rp. 199.094.221.304, 17
- d. Ekuitas akhir
Rp. 4.458.829.664.952,32
Pasal 10
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.
•
•
•
Pasal 11
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

| a. | Lampiran | I • | Laporan realisasi APBD; |
|----------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran | I. 1 | • | Ringkasan laporan realisasi anggaran m.enurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran | 1.2 | • | Rincian laporan realisa.si anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, |
| Lampiran | I.3 | | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan |
| Lampiran | 1.4 | • | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan |
| Lampiran | 1.5 | • | Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan |
| Lampiran | 1.6 | • | Daftar piutang daerah; |
| Lampiran | I. 7 | • | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| Lampiran | 1.8 | | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| Lampiran | I. 9 | . | Daftar perkiraan penambaban dar pengurangan aset lainnya; |
| Lampiran | I. 10 | • | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun |
| Lampiran | I. 11 | • | Daftar dana cadangan daerah; |

•

•

•

•

| b. | Lampiran | II | . | Neraca daerah |
|------|------------|------|-----|----------------------------------------------------|
| c. | Lampiran | III | . . | Laporan arus kas |
| d. | Lampiran | IV | . . | Laporan operasional |
| e. | Lampiran | V | . | Laporan perubahan saldo anggaran lebih |
| f. | Lampiran | VI | . | Laporan perubahan ekuitas |
| g. | Lampiran | Vil | . . | Catatan atas Japoran keuangan |
| h. | Lampiran | VIII | . . | lkhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah |

## Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban pada 14 Agustus 2017 • BUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 14 AgUStus 2917

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,


B6ANA