PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 17 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITUBAN PROVINSt JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN,
a.
bahwa kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia dan membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup guna peruntukan pemakaman di Kabupaten Tuban sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada;
- b. bahwa mengingat semakin terbatasnya lahan, keberadaan areal pemakaman selain·&gt;~~bagai tern.pat mengebumikan atau menyemayamkan jenazalf'perlu dioptimalkan fungsinya sebagai ruang terbukh. hijau kawasan perkotaan untuk menambah keindahan, daerah resapan air dan fungsi pelestarian/pelindung lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
Mengingat 1. Undang Undang Dasar Negara j.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemakaman di Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
I
Pengelolaan taman pemakaman didasarkan pada asas:
- a. kemanusiaan;
t
- b. keadilan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keberlanjutan.
Pasal 3
- ( 1) Pengaturan dimaksudkan pengelolaan Taman sebagai landasan Pemakaman yuridis dalam penyediaan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan TPU, TPBU dan TPK.
- (2) Pengaturan pengelolaan Taman Pemakaman bertujuan untuk:
- a. menyediakan fasilitas TPU, TPBU dan TPK bagi masyarakat secara terencana, tertib dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan;
- b. memperjelas tugas dan tanggung jawab pengelolaan TPU, TPBU dan TPK; dan
- c. menata keberadaan TPU, TPBU dan TPK sebagai RTHKP.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Taman Pemakaman meliputi:
- a. penggolongan taman pemakaman;
- b. TPU;
- c. TPBU;
- d. TPK;
- e. tata tertib pemakaman;
- f. pemeliharaan dan pelestarian;
- g. penutupan dan/atau pemindahan taman pemakaman;
- h. krematorium;
- i. usaha jasa pelayanan pemakaman;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
1. pembiayaan.
BABIV
PENGGOLONGANTAMANPEMAKAMAN
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Taman Pemakaman digolongkan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6
Penggolongan Taman Pemakaman
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7
Penggolongan Taman Pemakaman
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 8
- ( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pemeliharaan penyediaan, pengelolaan dan TPU berpedoman pada rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi I pemakaman.
' -9-
,
Bagian Kedua
Perencanaan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 9
- ( 1) Perencanaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
- a. penetapan capaian pemenuhan ketersediaan lahan TPU dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. inventarisasi lahan sesuai kriteria yang akan digunakan sebagai TPU; dan
- c. perencanaan kebutuhan anggaran, personel dan sarana prasarana pendukung.
- (2) Kriteria TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
- b. menghindari penggunaan tanah produktif;
- c.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 10
:
- b. syarat-syarat : kesehatan lingkungan, ketertiban dan keamanan umum.;
- c. penyediaan tempat peristirahatan yang nyaman, tertata rapi dan kemanfaatan;
- d. mendukung keindahan Daerah; dan
- e. menciptakan lingkungan makam sebagai salah satu daerah tangkapan dan resapan air.
- (3) Tata cara penunjukan lokasi, pengadaan tanah dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah atau tanah milik Pemerintah Desa untuk penyediaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pengelolaan
Paragraf 1
Umum
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 11
Pengelolaan TPU terdiri atas:
- a. penataan areal makam;
- b. pelayanan pemakaman; dan
- c. hak pemakaian tanah makam.
Paragraf 2
Penataan Areal Makam
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 12
Penataan areal makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 11 huruf a meliputi:
- a. penataan blok dan petak makam;
- b. penggunaan tanali makam; dan
- c. pemakaman dengan sistem tumpang atau makam tumpang.
i-11-
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 13
- ( 1) Penataan blok dan Petak makam pada areal TPU dapat dibagi wilayah makam untuk ummat Islam dan wilayah makam untuk ummat non-Islam.
- (2) Setiap areal TPU terdiri atas blok-blok makam, masing› masing blok makam terdiri atas petak-petak makam.
- (3) Penataan blok dan petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap blok makam diberi tanda angka romawi;
- b. setiap petak makam diberi tanda huruf abjad; dan
- c. setiap petak makam harus dipasang plakat sebagai nisan bertuliskan identitas jenazah dan tidak dikijing dan/atau tidak dipagar.
- (4) Jarak antar blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selebar 4 (empat) meter.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan areal pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 14
Penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pemakaman jenazah atau kerangka jenazah dengan luas paling banyak 2,5 M (dua koma Hrna meter} x 1,5 M (satu koma lima meter) dengan kedalaman paling sedikit 1,5 M (satu koma lima meter) dengan jarak antar makam selebar 0,5 M (nol koma lima meter);
- b. letak tanah makam berjajar boleh dipesan apabila salah satu telah meninggal dunia dan calon penghuni lainnya telah berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. pemesanan tanah makam atau pamijen sebagaimana dimaksud pada puruf b paling banyak berjumlah 2 (dua) petak makain.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 15
- ( 1) Pemakaman dengan sistem tum pang atau makam tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang akan ditumpangi;
- b. apabila di antara jenazah terdapat hubungan keluarga, maka jenazah yang akan ditumpangi telah dimakamkan paling singkat selama 5 (lima) tahun; dan
- c. apabila di antara jenazah tidak terdapat hubungan keluarga, dapat dilakukan untuk tanah makam yang tidak dilakukan daftar ulang ijin.
- (2) Setiap pemakaman dengan sistem tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.
Paragraf 3
Pelayanan Pemakaman
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 16
- ( 1) Pelayanan pemakaman di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. sewa tanah makam;
- b. pemesanan tanah makam;
- c. pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan kembali;
- d. pemeliharaan areal pemakaman;
- e. pemindahan makam; dan
- f. penggantian penyediaan fasilitas pemakaman bagi pengembang perumahan.
- (2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan , orang asing, diprioritaskan bagi penduduk yang berdomisili di Daerah.
,-13-
1
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa dan pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan · Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Prppinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tan.ah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
Menetapkan
' -4-
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau KawasanPerkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLMN TAMAN PEMAKAMAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemakaman di Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
I
Pengelolaan taman pemakaman didasarkan pada asas:
- a. kemanusiaan;
t
- b. keadilan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keberlanjutan.
- ( 1) Pengaturan dimaksudkan pengelolaan Taman sebagai landasan Pemakaman yuridis dalam penyediaan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan TPU, TPBU dan TPK.
- (2) Pengaturan pengelolaan Taman Pemakaman bertujuan untuk:
- a. menyediakan fasilitas TPU, TPBU dan TPK bagi masyarakat secara terencana, tertib dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan;
- b. memperjelas tugas dan tanggung jawab pengelolaan TPU, TPBU dan TPK; dan
- c. menata keberadaan TPU, TPBU dan TPK sebagai RTHKP.
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Taman Pemakaman meliputi:
- a. penggolongan taman pemakaman;
- b. TPU;
- c. TPBU;
- d. TPK;
- e. tata tertib pemakaman;
- f. pemeliharaan dan pelestarian;
- g. penutupan dan/atau pemindahan taman pemakaman;
- h. krematorium;
- i. usaha jasa pelayanan pemakaman;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
1. pembiayaan.
BABIV
PENGGOLONGANTAMANPEMAKAMAN
Taman Pemakaman digolongkan
Penggolongan Taman Pemakaman
Penggolongan Taman Pemakaman
- ( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pemeliharaan penyediaan, pengelolaan dan TPU berpedoman pada rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi I pemakaman.
' -9-
,
Bagian Kedua
Perencanaan
- ( 1) Perencanaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
- a. penetapan capaian pemenuhan ketersediaan lahan TPU dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. inventarisasi lahan sesuai kriteria yang akan digunakan sebagai TPU; dan
- c. perencanaan kebutuhan anggaran, personel dan sarana prasarana pendukung.
- (2) Kriteria TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
- b. menghindari penggunaan tanah produktif;
- c.
:
- b. syarat-syarat : kesehatan lingkungan, ketertiban dan keamanan umum.;
- c. penyediaan tempat peristirahatan yang nyaman, tertata rapi dan kemanfaatan;
- d. mendukung keindahan Daerah; dan
- e. menciptakan lingkungan makam sebagai salah satu daerah tangkapan dan resapan air.
- (3) Tata cara penunjukan lokasi, pengadaan tanah dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah atau tanah milik Pemerintah Desa untuk penyediaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pengelolaan
Paragraf 1
Umum
Pengelolaan TPU terdiri atas:
- a. penataan areal makam;
- b. pelayanan pemakaman; dan
- c. hak pemakaian tanah makam.
Paragraf 2
Penataan Areal Makam
Penataan areal makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 11 huruf a meliputi:
- a. penataan blok dan petak makam;
- b. penggunaan tanali makam; dan
- c. pemakaman dengan sistem tumpang atau makam tumpang.
i-11-
- ( 1) Penataan blok dan Petak makam pada areal TPU dapat dibagi wilayah makam untuk ummat Islam dan wilayah makam untuk ummat non-Islam.
- (2) Setiap areal TPU terdiri atas blok-blok makam, masing› masing blok makam terdiri atas petak-petak makam.
- (3) Penataan blok dan petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap blok makam diberi tanda angka romawi;
- b. setiap petak makam diberi tanda huruf abjad; dan
- c. setiap petak makam harus dipasang plakat sebagai nisan bertuliskan identitas jenazah dan tidak dikijing dan/atau tidak dipagar.
- (4) Jarak antar blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selebar 4 (empat) meter.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan areal pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.
Penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pemakaman jenazah atau kerangka jenazah dengan luas paling banyak 2,5 M (dua koma Hrna meter} x 1,5 M (satu koma lima meter) dengan kedalaman paling sedikit 1,5 M (satu koma lima meter) dengan jarak antar makam selebar 0,5 M (nol koma lima meter);
- b. letak tanah makam berjajar boleh dipesan apabila salah satu telah meninggal dunia dan calon penghuni lainnya telah berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. pemesanan tanah makam atau pamijen sebagaimana dimaksud pada puruf b paling banyak berjumlah 2 (dua) petak makain.
- ( 1) Pemakaman dengan sistem tum pang atau makam tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang akan ditumpangi;
- b. apabila di antara jenazah terdapat hubungan keluarga, maka jenazah yang akan ditumpangi telah dimakamkan paling singkat selama 5 (lima) tahun; dan
- c. apabila di antara jenazah tidak terdapat hubungan keluarga, dapat dilakukan untuk tanah makam yang tidak dilakukan daftar ulang ijin.
- (2) Setiap pemakaman dengan sistem tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.
Paragraf 3
Pelayanan Pemakaman
- ( 1) Pelayanan pemakaman di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. sewa tanah makam;
- b. pemesanan tanah makam;
- c. pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan kembali;
- d. pemeliharaan areal pemakaman;
- e. pemindahan makam; dan
- f. penggantian penyediaan fasilitas pemakaman bagi pengembang perumahan.
- (2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan , orang asing, diprioritaskan bagi penduduk yang berdomisili di Daerah.
,-13-
1
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa dan pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendapatkan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib memiliki ijin pemakaman yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan prosedur penyelenggaraan : ijin, Bupati dapat mendelegasikan wewenang penerbitan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada SKPD yang membidangi pemakaman, perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu atau Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian ijin pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.
- ( 1) Setiap pengembang perumahan wajib menyediakan fasilitas pemakaman bagi calon penghuni perumahan dengan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 19
- ( 1). Biaya pelayanan pemakaman di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 20
TPU diberikan hak pakai atas tanah dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk keperluan tempat pemakaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 21
- (1) Hak pemakaian tanah makam untuk pemakaman jenazah berlaku selama 5 (lima) tahun
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 22
- ( 1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku ijin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1) belum dilakukan daftar u1ang, maka Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengalihkan hak pemakaian tanah makam kepada pihak lain untuk keperluan pemakaman;
- b. menggunakari tanah makam tersebut dengan sistem tumpang; atau
- c. melakukan pembongkaran tanah makam untuk pembangun~ bagi kepentingan umum.
- (2) Pengambilalihan, atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu diberitahukan kepada ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam pembongkaran makam terdapat tulang› tulang dan/ atau sisa-sisa lainnya dari jenazah, maka akan dikumpulkan dalam suatu peti dan ditanam kembali dibawah pengawasan SKPD yang membidangi pemakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan dan pembongkaran tanah makam diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pemeliharaan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 23
Pemeliharaan dan perawatan taman pemakaman umum dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemakaman.
BAB VI
TPBU
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 24
- ( 1) Setiap kelompok masyarakat a tau badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU wajib mendaftarkan pacta Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangii Pemakaman.
i-16-
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) TPBU yang tidak dikelola lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemakaman di TPBU dapat dikenakan pungutan dengan nilai waja, dan terjangkau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran TPBU serta pengambilalihan TPBU oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
TPK
BAB VII - TPK
Pasal 25
- ( 1) Setiap anggota masyarakat yang menyelenggarakan pengelolaan TPK wajib mendaftarkan pada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Pemakaman.
- (2) Pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran TPK diatur dalam Peraturan Bupati.
TATA TERTIB PEMAKAMAN
BAB VIII - TATA TERTIB PEMAKAMAN
Pasal 26
- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di taman pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia dapat dimakamkan di TPU atau TPBU atau TPK, setelah memperoleh ijin atau persetujuan penggunaan tanah makam dari pejabat yang berwenang atau pengelola.
- (3) Tata upacara 'pemakaman jenazah disesuaikan menurut agama atau kepercayaan masing-masing.
i
BAB VIII - TATA TERTIB PEMAKAMAN
Pasal 27
- (1) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah dari atau ke TPU harus mendapatkan ijin dari Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi pemakaman.
- (2) Pemindahan jenazah dan/ atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila:
- a. terdapat permintaan dari ahli waris atau keluarganya; atau
- b. tanah makam akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum.
- c. jenazah telah dimakamkan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dan/ atau kerangka jenazah yang bermasalah harus dilakukan penelitian terlebih dahulu.
BAB VIII - TATA TERTIB PEMAKAMAN
Pasal 28
- (1) Penggalian jenaza.h di TPU dan TPK untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan ahli waris atau keluarganya dan Kepala SKPD yang membidangi pemakaman atau·Kepala SKPD terkait.
- (2) Penggalian jenazah di TPBU untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan ahli waris atau keluarganya dan diketahui oleh pengelola dan Kepala Desa/Lurah.
BAB IX - PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN
Pasal 29
- ( 1) Setiap pengelola TPU, TPBU dan TPK wajib melaksanakan 1!J.paya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungap Taman Pemakaman sebagai RTHKP.
'-18-
- (2) Pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) dengan cara:
- a. mengatur tanah mak.am menurut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan kode areal mak.am;
- b. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan taman pemakaman;
4. c .. menjaga keamanan dan ketertiban taman pemak.aman.
- (3) Untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan TPU sebagai RTHKP sebagaimana dimak.sud pada ayat (1), setiap orang dilarang membangun kijing dan/ atau pagar mak.am.
- (4) Untuk menjaga kelestarian situs TPK Mak.am Sunan Bonang, setiap orang tidak. diperbolehkan merubah, merusak., membongkar dan memindahkan serta memak.amkan jenazah pada areal TPK Makam Sunan Bonang.
BABX
PENUTUPAN DAN/ ATAU PEMINDAHAN TAMAN PEMAKAMAN
BAB IX - PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN
Pasal 30
- (1) Penutupan dan/atau pemindahan TPU, TPBU, TPK atau Krematodµm dilakukan apabila lokasi yang digunak.an tid~ sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan, atau alih fungsi penggunaan taman pemak.aman untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penutupan dan/ atau pemindahan sebagaimana dimak.sud pada ayat ( 1) dapat dilakukan secara bertahap ke lokasi baru yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Alih fungsi penggunaan pemak.aman untuk kepentingan umum sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) diganti rugi :dalam bentuk uang dan/atau tanah pengganti dalatji wilayah desa/kelurahan setempat sesuai dengan R~ncana Tata Ruang Wilayah.
I
/ t
- (4) Dalam hal di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia lahan, maka lahan pengganti dapat di lokasi desa/kelurahan yang terdekat.
- (5) Pembiayaan atas penutupan dan/ atau pemindahan sebagaimana diinaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, kecuali bagi pemindahan yang dilakukan oleh ahli waris yang' bersangkutan ke lokasi di luar yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Penyediaan tanah pengganti, pembongkaran taman pemakaman termasuk pemindahan jenazah/kerangka jenazah jika terjadi alih fungsi penggunaan pemakaman untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi/ pihak yang memerlukan tanah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan/ atau pemindahan tanah pemakaman dan krematorium diatur dalam Peraturan Bupati.
BABXI
KREMATORIUM
BAB IX - PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah, Badan Sosial dan/atau Keagamaan, atau kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Sosial dan/atau Keagamaan dapat membangun dan mengelola Krematorium untuk pembakaran jenazah dan/ atau kerangka jenazah.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa krematorium wajib memperoleh ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Ketentuan lebih 'lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendirian Krematorium diatur dalam Peraturan Bupati.
j-20-
BAB XII - USAHA JASA PELAYANAN PEMAKAMAN Pasal 32
Pasal 32
- ( 1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa pelayanan pemakaman wajib mendapatkan ijin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis usaha jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. pengelolaan rumah duka;
- b. pelayanan jasa pengurusan jenazah;
- c. angkutan jenazah;
- d. jasa pemakaman;
- e. jasa perawatan makam;
- f. pengabuan itau kremasi;
- g. tempat penyimpanan abu jenazah; dan
- h. jasa lainnya yang kegiatan pokok atau penunjang usaha berkaitan dengan pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian ijin usaha jasa pelayanan pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33
Dalam pengelolaan tam.an pemakaman, masyarakat dapat berperan serta dengan cara:
- a. menyampaikan "4SUl, saran masukan dan pendapat mengenai kebijakan pengelolaan taman pemakaman;
- b. mewakafkan tanah yang dimiliki untuk pemakaman;
- c. kegiatan pengelolaan taman pemakaman sesuai dengan kearifan lokal dart rencana tata ruang;
- d. kegiatan menjaga dan memelihara kelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkota~n;
- e. kegiatan usaha jf3.sa yang produktif yang mendukung upaya pelestarian. fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hija.u kawasan perkotaan; dan
!-21-
- f. bantuan dan pendampingan dalam penyediaan lahan, penataan dan pemeliharaan areal taman pemakaman.
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34
Pasal 34
- ( 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengeiolaan taman pemakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian 'pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk dalam pengelolaan taman pemakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman;
- b. penyusunan · rencana induk pengelolaan taman pemakaman;
- c. penyusunan dan pengembangan database pengelolaan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman;
- d. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, supervisi dan konsultasi;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama daerah;
- f. pemberian penghargaan bagi orang atau badan yang berjasa dalam mendukung program pengelolaan dan penataan taman pemakaman;
- g. penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu; dan
- h. pelaksanaan. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peninjauan lapangan untuk mengetahui pengelolaan kepatuhan penerapan ketentuan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman;
- b. tindak lanjut pelanggaran pemakaman: ! pemakaman .· atas laporan adanya dugaan ketentuan pengelolaan taman dan usaha jasa pelayanan
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34
Pasal 35
- (1) Untuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibentuk Tim yang beranggotakan SK.PD yang membidangi pemakaman, tata ruang, pelayanan perijinan terpadu, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan serta unsur SKPD atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34
Pasal 36
- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Sumber pendanaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, hasil kerja sama Daerah dan bentuk pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABXVI
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34
Pasal 37
Setiap pengembang 'perumahan yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman bagi calon penghuni perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
- b. penangguhan (1MB); perilberian Ijin Mendirikan Bangunan ! !
- c. pembatasan atau penutupan kegiatan pembangunan; dan/atau
- d. denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34
Pasal 38
Setiap pengembang . perumahan yang tidak memberikan salinan ijin pemakaman kepada penghuni perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
- b. dimasukan dalam daftar hitam (black list) pengembang; dan/atau
- c. denda paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah)
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34
Pasal 39
Setiap kelompok, atiggota masyarakat atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU atau TPK yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau Pasal ~4 dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran;
- b. denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34
Pasal 40
Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan krematorium atau usaha jasa pelayanan yang tidak memiliki ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) a tau Pasal 31 ayat ( 1) dikenakan sanksi administrasi berupa: ·
- a. teguran;
- b. denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
'-24-
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34
Pasal 41
- { 1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan:
- a. Pasal 29 ayat (3) yaitu membangun kijing dan/ atau pagar makam di TPU; a tau
- b. Pasal 29 ayat (4) yaitu memakamkan jenazah di areal situs TPK Makam Sunan Bonang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administr~tif sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) berupa:
- a. teguran;
- b. pembongkaran paksa; dan/ atau
- c. denda paling banyak Rp. 25.000.000,{dua puluh lima juta rupiah).
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42
Terhadap TPU yang selama ini digunakan hanya untuk warga yang beragama Islam, dapat digunakan oleh warga non bergama Islam dengan ketentuan:
- a. jenazah merupakan warga setempat; dan
- b. mendapat persetujuan masyarakat setempat.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
Setiap pengelola TPBU, TPK dan usaha jasa pelayanan pemakaman yang belum terdaftar atau belum memiliki ijin usaha sebagaimana diwajibkan
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pemakaman yang dikelola oleh keluarga harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) Tahun.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Peraturan pelaksariaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah memerintahkan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 4 N·pember 2,n6

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 4 N•pemloer 2916

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERJB NOMOR 52 NOREG PERATURAN DAERAB KABUPATEN TUBAN NOMOR 356-22/2016 1 ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS NOMOR 17 TAHUN 2016
## TENTANG
## PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN
## I. UMUM
Pemerintah Daerah berqasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas kehidupannya. Salah satu bentuk layanan Pemerintahan Daerah yaitu ketersediaan ruang atau lahan yang memadai dan seimbang dengan perkembangan jumlah penduduk. Kondisi di Kabupaten Tuban menggambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk (termasuk lingkungan pemukiman), namun belum didukung dengan ketersediaan dan keseimbangan lahan atau ruang untuk tempat (taman) pemakaman, baik umum maupun bukan umum.
Dalam kerangka itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur dan bertanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan lahan atau ruang untuk taman pemakaman, agar tercipta keteraturan, ketertiban, keindahan di lingkungan masyarakat Kabupaten Tuban, utamanya berkenaan dengan aktivitas pemakaman (baik umum, bukan umum, khusus). Salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Tuban yang harus dilaksanakan dalam kaitan ini yaitu dengan menetapkan regulasi yang dapat dijadikan landasan dan panduan dalam · pengelolaan pemakaman dan pelayanan pemakaman. Regulasi dimaksud berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penggolongan taman pemakaman, TPU, TPBU, TPK, tata tertib pemakaman, pemeliharaan dan pelestarian, penutupan dan/atau pemindahan taman pemakaman, krematorium, usaha jasa pelayanan pemakaman, peran serta masyarakat pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 2
## Hurufa Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa dalam layanan pemakaman memberikan perlindungan serta penghormatan