PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 21 Tahun 2015 tentang RUMAH SUSUN DI KOTA PONTIANAK (berlaku 23 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
RUMAH SUSUN DI KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa diantara urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah perencanaan pengendalian pembangunan, pengendalian lingkungan hidup, serta perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan dan dalam upaya peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pengadaan bangunan dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pontianak yang berpenduduk padat tetapi dengan lahan/tanah yang terbatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada bangunan bertingkat atau rumah susun;
- c. bahwa setiap orang dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal melalui pembangunan rumah susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau secara mandiri, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rumah Susun di Kota Pontianak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, DaerahTingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong denganMengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5252);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Menetapkan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan yang Ada Diatasnya Serta Penertiban Sertifikat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hakatas Tanah yang dipunyai Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian pada Bangunan Bertingkat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/PU/2006 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
22. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 19);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RUMAH SUSUN DI KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuansatuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
5. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang di selenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
7. Rumah Susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan /atau pegawai negeri.
8. Rumah Susun Komersil adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
9. Penyelenggara Pembangunan adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau daerah, koperasi dan badan usaha milik swasta atau perorangan yang bergerak dalam bidang pembangunan rumah susun.
10. Akta pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuansatuan rumah susun bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak, Investor dan masyarakat umum dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan rumah susun di Kota Pontianak.
- (2) Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk :
- a. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan ## BAB III
PENGATURAN DAN PEMBINAAN RUMAH SUSUN
Bagian Kesatu
Arah Kebijakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pengaturan dan pembinaan pembangunan rumah susun diarahkan untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna lahan atau tanah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pengaturan dan pembinaan rumah susun dimaksudkan untuk :
- a. mendukung konsepsi tata ruang yang dikaitkan dengan pengembangan pembangunan daerah perkotaan ke arah bangunan vertikal;
- b. meningkatkan penggunaan sumber daya tanah perkotaan secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
- c. memenuhi kebutuhan yang dapat menunjang sarana hunian dan akomodasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengaturan dan pembinaan rumah susun meliputi ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan rumah susun laik fungsi, pemilikan satuan rumah susun, pengelolaan dan tata cara pengawasannya.
Bagian Kedua
Bentuk dan Ketinggian Rumah Susun
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Bentuk rumah susun didasarkan pada bentuk bangunan serta sarana dan prasarana yang ada pada bangunan tersebut yang mencerminkan arsitektur Kalimantan Barat dan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pembangunan rumah susun disesuaikan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.
- (2) Tata cara perhitungan ketinggian bangunan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 7
Di dalam perencanaan pembangunan rumah susun harus dapat dengan jelas ditentukan dan dipisahkan masing-masing satuan rumah susun serta nilai perbandingan proporsionalnya.
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 8
Rencana yang menunjukkan satuan rumah susun, harus berisi rencana tapak beserta denah dan potongan yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dan satuan rumah susun yang dimaksud.
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 9
Batas pemilikan bersama harus digambarkan secara jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak dan ditunjukkan dengan gambar dan uraian tertulis yang terperinci.
Bagian Kedua
Persyaratan Administratif
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 10
- (1) Rumah susun dan lingkungannya harus dibangun dan dilaksanakan
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 11
Penyelenggara pembangunan wajib meminta pengesahan dari Walikota atas pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya, setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 12
Setiap perubahan rencana peruntukkan dan pemanfaatan rumah susun baik pada tahap pelaksanaan pembangunan maupun setelah selesai atau perubahan, perubahan rencana peruntukan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung bertingkat menjadi rumah susun, harus mendapat izin dari Walikota.
Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis
Paragraf 1
Ruang
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 13
Semua ruang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan pencahayaan langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Paragraf 2
Struktur, Komponen, dan Bahan Bangunan
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 14
Rumah susun harus direncanakan dan dibangun dengan struktur, komponen, dan penggunaan bahan bangunan dengan
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 15
- (1) Struktur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus merupakan satu kesatuan sistem konstruksi bangunan atas maupun struktur bangunan bawah tidak diperbolehkan diubah.
- (2) Komponen dan bahan bangunan yang berfungsi sebagai struktur harus merupakan satu kesatuan konstruksi baik komponen dan bahan bangunan atas maupun komponen dan bahan bangunan bawah tidak diperbolehkan untuk diubah.
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 16
Komponen dan bahan bangunan, dalam memenuhi fungsinya harus dapat menjamin keamanan bangunan.
Paragraf 3
Kelengkapan Rumah Susun
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 17
Rumah susun harus dilengkapi dengan :
- a. jaringan air bersih yang memenuhi persyaratan mengenai persiapan dan perlengkapannya termasuk meter air, pengatur tekanan air, dan tangki air dalam bangunan;
- b. jaringan listrik yang memenuhi persyaratan mengenai kabel dan perlengkapannya, termasuk meter listrik dan pembatas arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan;
- c. saluran pembuangan air hujan yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan pemasangan;
- d. saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, pemasangan, saluran dan/atau tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan terhadap kebersihan, kesehatan, dan kemudahan;
- e. tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya;
- f. alat transportasi yang berupa tangga, lift atau eskalator sesuai dengan tingkat keperluan dan persyaratan yang berlaku;
- g. pintu dan tangga darurat kebakaran;
- h. laundry;
- i. CCTV;
- j. alat pemadam kebakaran dan Hydrant;
- k. penangkal petir;
- l. alat/sistem alarm;
- m. generator listrik disediakan untuk yang menggunakan lift;
- n. pos petugas pengamanan dan ketertiban;dan
- o. kantor pengelola.
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 18
Bagian-bagian dari kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang merupakan hak bersama harus ditempatkan dan dilindungi untuk menjamin fungsinya sebagai bagian bersama dan mudah dikelola.
Paragraf 4
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 19
Satuan rumah susun harus mempunyai ukuran standar yang dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi persyaratan sehubungan dengan fungsi dan penggunaannya serta harus disusun, diatur, dan dikoordinasikan untuk dapat mewujudkan suatu keadaan yang dapat menunjang kesehatan, kenyamanan, dan kelancaran bagi penghuni dalam menjalankan kegiatan seharihari untuk hubungan ke dalam maupun ke luar.
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 20
Satuan rumah susun dapat berada pada permukaan tanah, di atas atau di bawah permukaan tanah, atau sebagian di bawah dan sebagian di atas permukaan tanah, merupakan dimensi dan volume ruang tertentu sesuai dengan yang telah direncanakan.
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 21
- (1) Batas pemilikan satuan rumah susun harus dinyatakan secara jelas dalam rancang bangun dan gambar pelaksanaan yang berupa denah, tampak, dan potongan untuk setiap satuan rumah susun dengan uraian tertulis.
- (2) Gambar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan posisi setiap satuan rumah susun terhadap :
- a. satuan rumah susun lainnya;
- b. ruang-ruang lain di luarnya dan di dalam bangunan rumah susun; dan
- c. tanah bersama dan atau lingkungan.
Paragraf 5
Bagian Bersama dan Benda Bersama
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 22
Bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, lift, selasar, harus mempunyai ukuran yang memenuhi persyaratan yang diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan kemudahan bagi pemilik/penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam hubungan sesama pemilik/penghuni, maupun dengan pihak-pihak lain, dengan
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 23
Benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan keserasian lingkungan guna menjamin keamanan dan kenyamanan para pemilik/penghuni maupun pihak-pihak lain, dengan
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 25
Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus memperhitungkan dapat dicapai daya guna dan hasil guna tanah sesuai dengan fungsinya, dengan
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 26
- (1) Tata letak bangunan harus memenuhi kelancaran kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, keterpaduan.
- (2) Tata letak bangunan harus
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 27
- (1) Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan sehari-hari bagi pemilik/penghuni, baik ke dalam maupun ke luar dengan penyediaan jalan setapak, jalan kendaraan dan tempat parkir.
- (2) Penyediaan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mempertimbangkan kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari dan pengamanan bila terjadi hal-hal yang membahayakan, serta struktur, ukuran dan kekuatan yang cukup sesuai dengan fungsi dan penggunaan jalan tersebut.
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 28
Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan utilitas umum yang sifatnya menunjang fungsi lainnya dalam rumah susun yang bersangkutan, meliputi:
- a. jaringan distribusi air bersih, gas dan listrik dengan segala kelengkapannya termasuk kemungkinan diperlukannya tangki air, pompa air, tangki gas dan gardu-gardu listrik;
- b. saluran pembuangan air hujan yang menghubungkan pembuangan air hujan ke sistem pembuangan air kota;
- c. saluran pembuangan air limbah dan atau tangki septik yang menghubungkan pembuangan air limbah dari rumah susunke sistem jaringan air limbah kota, atau penampungan air limbah tersebut ke dalam tangki septik dalam lingkungan;
- d. tempat pembuangan sampah yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah dari rumah susun untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sampah kota, dengan
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 29
Dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan ruang-ruang dan atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakukan kegiatan kemasyarakatan tempat bermain bagi anak, dan kontak sosial lainnya sesuai dengan standar yang berlaku.
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 30
Dalam lingkungan rumah susunyang sebagian atau seluruhnya digunakan sebagai hunian untuk jumlah satuan hunian tertentu, selain penyediaan ruang dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, harus disediakan pula ruangan dan atau bangunan untuk pelayanan kebutuhan sehari-hari sesuai dengan standar yang berlaku.
BAB V - SERTIFIKAT LAIK FUNGSI IZIN OPERASIONAL
Pasal 31
- (1) Penyelenggara pembangunan rumah susun wajib mengajukan pemohonan kelaikan fungsi rumah susun kepada Walikota setelah menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan perizinan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan menyerahkan gambar-gambar dan ketentuan teknis yang terperinci.
- (2) Pemberian sertifikat laik fungsi diterbitkan setelah diadakan pemeriksaan terhadap rumah susun yang telah selesai dibangun
BAB V - SERTIFIKAT LAIK FUNGSI IZIN OPERASIONAL
Pasal 32
- (1) Seluruh bangunan rumah susun digunausahakan sebagai sarana hunian.
- (2) Kegiatan operasional rumah susun harus memenuhi perizinan yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Bagian Kesatu
Pemisahan Hak Atas Satuan-Satuan Rumah Susun
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 33
- (1) Hak atas tanah dari suatu lingkungan dimana rumah susun akan dibangun dapat berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan.
- (2) Dalam hal rumah susun yang bersangkutan dibangun diatas suatu lingkungan dimana tanah yang dikuasai tersebut berstatus hak pengelolaan, penyelenggara pembangunan wajib melaksanakan status hak guna bangunan diatas hak pengelolaan baik sebagian maupun keseluruhannya untuk menentukan batas tanah bersama.
- (3) Pemberian status hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum satuan-satuan rumah susun/sarusun bersangkutan dijual.
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 34
- (1) Penyelenggara pembangunan wajib memisahkan rumah susun atau satuansatuan rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan penyesuaian seperlunya sesuai kenyataan yang dilakukan dengan pembuatan akta pemisahan.
- (2) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan satuan-satuan yang terjadi karena pemisahan rumah susun menjadi hak milik atas satuan-satuan rumah susun, mempunyai nilai perbandingan proporsional yang sama, kecuali ditentukan lain yang dipakai sebagai dasar untuk mengadakan pemisahan dan penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.
- (3) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota dilampiri gambar, uraian, dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (4) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan oleh penyelenggara pembangunan pada instansi terkait yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pertanahan dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah, beserta warkah-warkah lainnya.
- (5) Hak milik atas satuan rumah susun terjadi sejak didaftarkannya akta pemisahan dengan dibuatkannya Buku Tanah untuk setiap satuan rumah susun/sarusun yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Batas Pemilikan Satuan Rumah Susun
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 35
- (1) Milik atas satuan rumah susun meliputi hak pemilikan perseorangan yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian bangunan, hak bersama atas benda dan hak bersama atas tanah, semuanya merupakan hak yang secara fungsional tidak terpisah.
- (2) Hak pemilikan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang dalam bentuk geometrik 3 (tiga) dimensi yang tidak selalu dibatasi oleh dinding.
- (3) Dalam hal ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi dinding, permukaan bagian dalam dari dinding pemisah, permukaan bagian bawah dari langit-langit struktur, permukaan bagian atas dari lantai struktur, merupakan batas kepemilikannya.
- (4) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian tidak dibatasi dinding atau batas permukaan dinding bagian luar yang berhubungan langsung dengan udara luar yang ditarik secara vertikal merupakan pemilikannya.
- (5) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keseluruhannya tidak dibatasi dinding, garis batas yang ditentukan dan ditarik secara vertikal yang penggunaannya sesuai dengan peruntukkannya, merupakan batas pemilikannya.
Bagian Ketiga
Peralihan, Pembebanan, dan Pendaftaran
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 36
- (1) Pemindahan hak milik atas satuan rumah susun dan pendaftaran peralihan haknya dengan menyampaikan :
- a. akta pejabat pembuat akta tanah atau berita acara lelang;
- b. sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan penghuni; dan
- d. surat-surat lainnya yang diperlukan untuk pemindahan hak.
- (2) Pewarisan hak milik atas satuan pendaftaran peralihan haknya dengan menyampaikan :
- a. sertifikat hak milik atas satuan rumah susun;
- b. surat keterangan kematian pewaris, surat wasiat atau surat keterangan waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. bukti kewarganegaraan ahli waris;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan penghuni; dan
- e. surat wasiat lainnya yang diperlukan untuk pewarisan.
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 37
Dalam hal terjadi pembebanan atas rumah susun, pendaftaran hak tanggungan atau fidusia yang bersangkutan dilakukan dengan menyampaikan :
- a. sertifikat hak milik atas satuan rumah susun bersangkutan, akta pembebanan, hak tanggungan atau fidusia; dan
- b. surat-surat lainnya yang diperlukan untuk pembebanan.
Bagian Keempat
Perubahan Bentuk Fisik dan Penghapusan Hak Milik
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 38
Pembangunan beberapa rumah susun yang direncanakan pada sebidang tanah dengan sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama, dan telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat dilaksanakan secara bertahap, sepanjang tidak mengubah nilai perbandingan proporsionalnya.
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 39
- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk tahap berikutnya, yang mengakibatkan kenaikan nilai perbandingan proporsionalnya, perubahan tersebut oleh penyelenggara pembangunan harus diberitahukan kepada pemilik atau perhimpunan pemilik, dan dalam hal tersebut diadakan perhitungan kembali.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penurunan nilai perbandingan proporsionalnya, perubahan tersebut oleh penyelenggara pembangunan harus dimintakan persetujuan kepada pemilik atau perhimpunan pemilik, dan dalam hal tersebut diadakan perhitungan kembali.
- (3) Perubahan nilai perbandingan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disahkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dan didaftarkan menurut ketentuan Pasal 21.
- (4) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak jadi dilaksanakan penyelenggara pembangunan wajib memperhitungkan kembali nilai perbandingan proporsionalnya sebagaimana semula dan dimintakan pengesahan serta didaftarkan kembali.
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 40
- (1) Dalam hal terjadi rencana perubahan fisik rumah susun yang mengakibatkan perubahan nilai perbandingan proporsional harus mendapat persetujuan dari pemilik atau perhimpunan pemilik.
- (2) Persetujuan pemilik atau perhimpunan pemilik dipergunakan sebagai dasar di dalam membuat akta perubahan pemisahan.
- (3) Akta perubahan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perubahan-perubahan di dalam pertelaan yang mengandung perubahan nilai perbandingan proporsional
- (4) Akta perubahan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didaftarkan pada instansi terkait yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pertanahan untuk dijadikan dasar di dalam mengadakan perubahan pada buku tanah dan sertifikat-sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan.
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 41
Dalam hal terjadi perubahan atas satuan rumah susun yang dimiliki oleh perseorangan secara terpisah, perubahan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pemilik lainnya.
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 42
Hak atas satuan rumah susun hapus karena :
- a. hak atas tanahnya hapus menurut peraturan perundang-undangan;
- b. tanah dan bangunannya musnah;
- c. terpenuhinya syarat batal; dan
- d. pelepasan hak secara sukarela.
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 43
Dalam hal hak milik atas satuan rumah susun hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b, setiap pemilik hak atas satuan rumah susun berhak memperoleh bagian atas milik bersama terhadap bagian bersama benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan nilai perbandingan proporsionalnya dengan melihat kenyataan yang ada.
BAB VI - PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 44
Sebelum hak guna bangunan atau hak pengelola yang diatasnya berdiri rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 haknya berakhir, para pemilik melalui perhimpunan pemilik mengajukan permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGGELOLAAN RUMAH SUSUN
Bagian Kesatu
Pemilik Rumah Susun
BAB VII - PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGGELOLAAN RUMAH SUSUN
Pasal 45
- (1) Setiap pemilik dalam suatu lingkungan rumah susun wajib membentuk perhimpunan pemilik untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama.
- (2) Perhimpunan pemilik dapat mewakili para pemilik dalammelakukan perbuatan hukum baik kedalam maupun keluar pengadilan.
BAB VII - PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGGELOLAAN RUMAH SUSUN
Pasal 46
- (1) Yang menjadi anggota perhimpunan pemilik adalah subyek hukum yang memiliki, atau memakai, atau menyewakan, atau menyewa beli atau yang memanfaatkan suatu rumah susun bersangkutan yang berkedudukan sebagai pemilik.
- (2) Dalam hal perhimpunan pemilik, memutuskan sesuatu yang menyangkut pemilikan dan pengelolaan rumah susun, setiap pemilik hak atas satuan rumah susun mempunyai suara yang sama dengan nilai perbandingan proporsional.
- (3) Dalam hal perhimpunan pemilik memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan penyewa rumah susun setiap pemilik hak atas rumah susun diwakili oleh satu suara.
BAB VII - PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGGELOLAAN RUMAH SUSUN
Pasal 47
Perhimpunan pemilik mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. membina terciptanya kehidupan lingkungan sehat, tertib, dan aman;
- b. mengatur dan membina kepentingan penyewa; dan
- c. mengelola rumah susun dan lingkungannya.
BAB VII - PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGGELOLAAN RUMAH SUSUN
Pasal 48
- (1) Pengurus perhimpunan pemilik, dipilih
BAB VII - PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGGELOLAAN RUMAH SUSUN
Pasal 49
- (1) Dalam hal pemilik menyerahkan penggunaan satuan rumah susun baik sebagian maupun seluruhnya pada pihak lain
BAB VII - PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGGELOLAAN RUMAH SUSUN
Pasal 50
Perhimpunan pemilik mempunyai tugas pokok:
- a. mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun oleh pengurus dalam rapat umum perhimpunan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
- b. mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. menunjukkan atau membentuk dan mengawasi badan pengelola dalam pengelolaan rumah susun dan lingkungannya; dan
- d. menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
BAB VII - PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGGELOLAAN RUMAH SUSUN
Pasal 51
Tata tertib penghunian rumah susun disusun
BAB VII - PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGGELOLAAN RUMAH SUSUN
Pasal 52
- (1) Pengelolaan rumah susun dilakukan oleh Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai status badan hukum dan professional.
- (3) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan-kegiatan operasional yang berupa layanan administrasi, pemeliharaan, perbaikan, pengamanan, pembinaan, dan pembangunan prasarana lingkungan rumah susun.
BAB VII - PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGGELOLAAN RUMAH SUSUN
Pasal 53
Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan administrasi rutin pengelola rumah susun;
- b. melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan, kebersihan, dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya pada bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama;
- c. menjaga dan mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. secara berkala memberikan laporan kepada pemilik atau perhimpunan penghuni disertai permasalahan dan usul pemecahannya.
BAB VII - PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGGELOLAAN RUMAH SUSUN
Pasal 54
Pengelola wajib mengasuransikan rumah susun terhadap kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 55
- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peraturan Walikota ini dilakukan oleh instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 56
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan dan atau pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. pemanggilan;
- b. pemberian peringatan tertulis pertama;
- c. pemberian peringatan tertulis kedua disertai pemanggilan;
- d. pemberian peringatan tertulis ketiga; dan
- e. penindakan atau pelaksanaan sanksi pembatalan dan atau pencabutan izin.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 57
Pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58
Rumah susun yang sudah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan ini paling lambat 2(dua) tahun sejak penetapan Peraturan ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 23 Maret 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 21

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kepala Bagian Hukum, ZETMAWATI, SH,MH Pembina ( IV/b) NIP.19620811 198607 2 002 ## BAB XI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 59

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 23 Maret 2015

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI