PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 33 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 dipandang perlu melimpahkan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
2. 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat; Tugas
MEMUTUSKAN
SELURUH KFWENANGAN PENERBITAN DAN NON FERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
- Dengan Ferauran Bupati ini, Bupati melimpahkan seluruh non perizinan kepada Dias Modal dan Felayanan Terpadu
- ayat (1) terdiri dari pada
- 4
- b Izin Perluasaan Usaha Industri
- d Izin Us ha Perdagangan (IUP)
- Zain Tanda Daftar Gudang (TDG)
- 1 Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR)
- 3 Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
- Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
- 4 lzin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Ternak
- Surat Izin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK)
- Izin Usuha Huller Padi/ Kopi
- L Izin Usaha Angkutan Umum
- k Izin Rartu Pengawasan Izin Usaha
- Lzin Usaha Perfilman, Tanda Pendaftaran dan Media
- L Izin Reklaune
- Izin Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Izin Usaha Usaha Jasa Hiburan dan Rekreasi
- Izin Usaha Hotel, Losmen dan Kos-kosan
- 4 Izin Usaha Makanan dan Minuman
- Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak uncuk Umum (SPBU/ SPBE)
- Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair
- Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM untuk SPBU
- Izin Distribusi dan Penjualan BBM untuk Agen Penyalur
- U. Izin Penyimpanan dan Penjualan LPG untuk Pangkalan
- Izin Penyimpanan Penjualan BBM untuk Pangkalan
- Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
- Izin Usaha Perkebunan (IUP)
- 2 Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan
- ba. Izin Pendirian Depot Kayu/ Panglong
- Izin Usaha Industri Pabrik (IUIP)
- Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Rotan / Damar
1. Izin Prinsip Perumahan di atas 30 (tiga puluh) rumah
- da. Izin Prinsip
- 2 Izin Prinsip Pembangunan Pabrik yang berbadan hukun
- 3 . Izin Prinsip Pembangunan Waterboom, Taman Rekreesi
- 4 Izin Prinsip Hotel, Losmen, Penginapan
- 6 Izin Prinsip Pembangunan Pasar Modern
- 5 Izin Prinsip Pembangunan Sarana Kesehatan (Klinik)
- 7 Izin Prinsip Usaha Mini Market yang berbadan hukum
- 8 Izin Prinsip Sarana Olahraga (Outbond), Sirkuit Motor
10. Izin Prinsip
- 9 Izin Prinsip Pembangunan PLTA, PLTM, PLTU, Migas
11. Pembangunan Tower SUTET, Tower TV
- 12.Izin Prinsip Pembangunan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta
- ea. Izin Lokasi
- fa. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- ha. Izin tempat Usaha dan Izin Gangguan HO
- ga. Izin Mendirikan Bangunan Tower Seluler , Tower Transmisi (SUTET) , Tower TV Swasta
- ia Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
- Izin Praktik Bidan ka
- ja. Izin Praktik Dokter Umum Dokter Gigi, Dokter Spesialis
- la. Izin Praktik Perawat
- na. Izin Kerja Asisten Apoteker
- ma. Izin Praktik Apoteker
- 0a. Surat Izin Kerja (SIK) selaku Refraktionis Optisien
- qa. Izin Toko Obat
- pa. Izin Apotik
- ra. Izin Optik
- sa. Izin Balai Pengobatan, Ruang Bersalin dan Klinik Kesehatan
- ta. Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Non Pangan
- va. Izin Usaha Air Minum Isi Ulang
- ua. Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis
- wa. Izin Praktik Hyproterapy Fisioterapy
- ya. Izin Usaha Perekaman Medis
- xa. Izin Usaha Radiologi Diagnostik
- Za. Izin Kerja Praktik Tenaga Gizi
- bb. Izin Pendirian dan Operasional Unit Sekolah Baru
- ab Izin Praktik Pengobatan alternatif Izin Kerja Analis Kesehatan
- cb. Izin Pendirian Khusus Pendidikan Non Formal
- db. Izin Pendirian PAUD dan TK
- fb Izin Penanaman Modal
- eb. Izin Pendirian Lembaga Swasta
- 1 Pendaftaran Penanaman Modal
- 2 Izin Prinsip Penanaman Modal
- 4 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
5. Izin Usaha
6. Izin Usaha Perluasan
- Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
- hb Izin TPS Limbah B3
- gb Surat Izin Pemakaian Tempat (SIPT) Ruko / Kios / Los
- ib Izin Lingkungan
- (3) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- b rekomendasi izin pemanfaatan air permukaan;
- a rekomendasi izin pemanfaatan air tanah;
- rekomendasi izin pengeboran air tanah /sumur bor;
- e rekomendasi IUIPHK sampai dengan 6.000 m3 / tahun;
- d rekomendasi izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- rekomendasi izin usaha perkebunan lintas Kabupaten;
- h rekomendasi izin ketenagalistrikan.
- g. rekomendasi izin usaha industri.
Pasal 1
Pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan sebagimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, dan/atau penarikan retribusi.
Pasal 2
Pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan sebagimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, dan/atau penarikan retribusi.
Pasal 3
- (1) Sebelum izin di terbitkan, khusus untuk perizinan tertentu harus mendapat persetujuan Bupati terlebih dahulu.
- (2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud (3) meliputi pada ayat
3. b Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) dan SPBE.
4. Izin Lokasi diatas 2 (dua) hektar.
5. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
6. e Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah B3.
7. d Izin Prinsip.
- f. Izin Lingkungan.
Pasal 4
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada (1) beranggotakan dari Unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ayat
- (1) Khusus untuk perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan
Pasal 5
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 6
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan MnuBupatikiniddenganipenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan TELAH DITELITI / DIKOORDINASIKAN DNG BAGIAN HUKUM RECISTER No. TANGGAL 12 ABI SYAHMORA sk.MT NIP 19700714 200003'1 009

Penetapan: Diundangkan di Lahat tanggal pada Plt. SEKRET S DAERAH KABUPATEN LAHAT,

Penandatangan: KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH H. HARYANTO RERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 84