PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 84 Tahun 2000 tentang PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (berlaku 25 September 2000)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi perangkat Daerah dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
PEMERINTAH
TENTANG
PEDOMAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepala Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah;
- e. Etonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Organisasi Perangkat Daerah dibentuk ## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROPINSI
Bagian Pertama Sekretariat Daerah Propinsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
-4 - dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Propinsi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah Propinsi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Dinas Propinsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Dinas Propinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Propinsi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugassnya;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Lembaga Terknis Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dapat berbentuk Badan dan atau Kantor.
Bagian Pertama Sekretariat Daerah Kabupataen/Kota
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 7
- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, adminsitrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bagian Ketiga ...
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.
Bagian Kedua Dinas Kabupaten/Kota
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 8
- (1) Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugs desentralisasi.
- (3) Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.
- (4) Pada Dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (5) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 9
- (1) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidangnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 10
Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dapat berbentuk Badan dan atau Kantor.
Bagian Pertama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
BAB V - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 11
- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.
- (2) Sekretaris DPRD Propinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Propinsi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai fungsi :
- a. fasilitasi rapat anggota DPRD Propinsi;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Propinsi;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD Propinsi.
Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
BAB V - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 12
-8 - disebut Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
- a. fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten/Kota.
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama Perangkat Daerah Propinsi
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13
- (1) Sekretariat Daerah Propinsi terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Biro, Biro terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.
- (2) Dinas terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian, dan Sub Dinas terdiri dari Seksi.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari Sekretariat dan Bidang, Sekretariat terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang terdiri dari Sub Bidang.
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.
Bagian Kedua
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14
- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.
- (2) Dinas terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian, dan Sub Dinas terdiri dari Seksi.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari Sekretariat dan Bidang, Sekretariat terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang terdiri dari
SUb Bidang.
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15
- (1) Sekretariat DPRD Propinsi terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.
Bagian Keempat Kecamatan dan Kelurahan
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Bagian Pertama Eselon Perangkat Daerah Propinsi
BAB VII - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PMBERHENTIAN
Pasal 17
- (1) Sekretaris Daerah Propinsi adalah jabatan Eselon I b.
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Sekretaris DPRD Propinsi, adalah jabatan Eselon II a.
- (3) Kepala Biro dan Wakil Kepala Dinas di Propinsi adalah jabatan Eselon II b.
- (4) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Propinsi adalah jabatan Eselon III a.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi di Propinsi adalah jabatan Eselon IV a.
Bagian Kedua Eselon Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
BAB VII - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PMBERHENTIAN
Pasal 18
- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon II a.
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota, adalah jabatan Eselon II b.
- (3) Wakil Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bidang di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon III a.
- (4) Camat adalah jabatan Eselon III b.
- (5) Kepala Sub Bagian, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Cabang Dinas Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IV a.
- (6) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IV b.
Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB VII - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PMBERHENTIAN
Pasal 19
- (1) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :
- a. Gubernur menyampaikan Calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada Fraksi dan/atau Anggota DPRD;
- c. Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Gubernur
BAB VII - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PMBERHENTIAN
Pasal 20
- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten/kota diangkat oleh Bupati/Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :
- a. Bupati/Walikota menyampaikan Calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada Fraksi dan/atau Anggota DPRD;
- c. Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Bupati/Walikota
BAB VII - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PMBERHENTIAN
Pasal 21
dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22
Nomenklatur, jenis dan jumlah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Menteri yang bertanggung jawab di bidang politik dalam negeri dan otonomi Daerah serta pendayagunaan aparatur negara melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah daerah.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Eselonering di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah tetap berlaku sepanjang belum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Pemangku Jabatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang belum memenuhi persyaratan jabatan tetap menjalankan jabatannya sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
- (1) Peraturan perundang-undangan mengenai perangkat Daerah masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dilakukan penyesuaian.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 165. ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID