PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 10 Tahun 2016 tentang /Judul Naskah Dinas - Peraturan Walikata Sima tentang Pedaman Peran Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Sencana. | NO | JASATAN | PJ RAF | TANGGAL | |------|------------------------------------------------------|----------|-----------| | 1 | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
Menimbang :
a.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 8234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per05/MBU /2007 tentang Program Kemitraan dan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-20/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per 05/MBU /2007 tentang Program Kemitraan dan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 77);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemeritahan daerah Kota Bima.
3. W alikota adalah Walikota Bima.
4. Wakil W alikota adalah W akil W alikota Bima.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.
9. Bencana adalah peristiwa a tau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan timbulnya korban jiwa manusia , kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan danpak psikologis.
10. Dunia Usaha adalah pelaku usaha yang terdiri dari Pengusaha perorangan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, BUMN, danBUMD.
11. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha baik sebagai kantor pusat/induk baik sebagai kantor cabang maupun anak perusahaan.
12. Peran Dunia Usaha adalah Peranserta dunia usaha yang memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok masyarakat dalam bentuk bantuan program maupun bantuan barang sebelum, saat dan pasca bencana alam terjadi.
13. Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggungjawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
14. TJSP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan baik bidang social maupun lingkungan, dalam rangka mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.
15. Laba usaha dan/atau korporasi adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan.
16. Sumbangan perseorangan adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
18. Pengurangan Risiko Bencana atau yang selanjutnya disingkat PRB adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarkat dalam menghadapi bencana.
19. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
BAB II - TU JUAN
Pasal 2
Peraturan tentang Pedoman Peran dunia usaha dalam Penanggulangan Bencana bertujuan untuk mengatur mekanisme pemberian bantuan dunia usaha dalam penanggulangan Bencana sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi:
- a. Peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
- b. Mekanisme Pemberian dan Penyaluran Bantuan;
- c. Sumber pembiayaan bantuan;
- d. Pembinaan dan pengawasan.
BAB IV - PERAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 4
- (1) Peran Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana meliputi:
- a. Prabencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana.
- (2) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Membangun kesiapsiagaan intemal lembaga usaha;
- b. Membantu kesiapsiagaan masyarakat;
- c. Melakukan upaya pencegahan dan mitigasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB;
- e. Bekerjasama dengan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini; dan
- f. Bersinergi dengan Pemerintah daerah dan masyarakat mewujudkan Kelurahan Tangguh Bencana.
- (3) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Melakukan respon tanggap darurat;
- b. Membantu mengerahkan relawan dan sumberdaya yang dimiliki;
- c. Memberikan dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan; dan
- d. Membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Terlibat dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- c. Membantu membangun sistemjaringan pengaman ekonomi.
BABV MEKANISME PEMBERIAN DAN PENY ALURAN BANTU AN
Paragraf 1 Prabencana
BAB IV - PERAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 5
- (1) Pemberian bantuan oleh Dunia Usaha dalam prabencana/kondisi normal, meliputi:
- a. inisiatif langsung dari Dunia U saha;
- b. Permohonan bantuan yang diajukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Menentukan langsung program dan/ atau barang yang akan diberikan serta kelompok sasaran yang akan diberi bantuan;
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap obyek yang akan diberi bantuan.
- (3) Mekanisme permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mengajukan proposal kepada dunia usaha melalui tim verifikasi;
- b. Proposal yang dapat diajukan kepada dunia usaha adalah proposal yang telah lolos verifikasi dan mendapatkan rekomendasi;
- c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, berkedudukan di BPBD dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- d. Keanggotaan Tim Verifikasi sekurang-kurangnya terdiri atas:
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Melakukan verifikasi faktual terhadap proposal yang masuk baik dari masyarakat, Ormas, LSM, maupun Pemerintah Kelurahan;
- b. Memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota. terhadap sejumlah proposal yang telah diverifikasi;
- c. Melaporkan hasil verifikasi kepada Walikota.
- (5) Hasil pekerjaan Tim dilaporkan Kepada Walikota.
| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAMTIM | KET. |
|------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | Walikota Bima | Pembina | |
| 2 | Wakil Walikota Bima | Wakil Pembina | |
| 3 | Sekretaris Daerah | Pengarah | |
| 4 | Staf Ahli Walikota Bidang Pembanzunan | Pengarah | |
| 5 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima | Ketua | |
| 6 | Kepala Bappeda Kota Bima | Wakil Ketua | |
| 7 | Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima | Sekretaris | |
| 8 | SKPD Teknis terkait | Anggota | Sesuai kebutuhan |
| 9 | Unsur BPBD, Bappeda dan DPPKAD | Tenaga Sekretariat | Sesuai kebutuhan |
BAB IV - PERAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 6
Proposal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf a sekurangkurangnya memuat:
- a. dasar pemikiran;
- b. tujuan;
- c. identifikasi masalah;
- d. rencana kegiatan dan anggaran; dan
- e. dokumen lain yang dibutuhkan.
Paragraf 2 Saat Tanggap Darurat
BAB IV - PERAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 7
- (1) Pemberian bantuan oleh Dunia Usaha pada Saat Tanggap Darurat, melalui:
- a. Inisiatif langsung dari Dunia U saha;
- b. Perrnohonan bantuan yang diajukan oleh masyarakat, Orrnas, LSM, Pemerintah Kelurahan dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Dunia Usaha yang akan memberikan bantuan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah melalui BPBD tentangjenis dan obyek bantuan yang akan diberikan;
- b. Dalam hal penyaluran bantuan setelah berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dunia usaha dapat menyalurkan langsung bantuan ke korban bencana dan/atau menyalurkan melalui BPBD.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan melalui perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. masyarakat, Ormas, LSM, Pemerintah Kelurahan dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan perrnohonan bantuan kepada dunia usaha baik secara tertulis maupun secara lisan;
- b. Dalam hal penyaluran bantuan, pihak pemberi bantuan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui BPBD tentang jenis dan obyek yang akan diberikan bantuan;
- c. Dalam hal penyaluran bantuan setelah berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dunia usaha dapat menyalurkan langsung bantuan ke korban bencana dan/atau menyalurkan melalui BPBD.
Paragraf 3 Paska Bencana
BAB IV - PERAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 8
Pemberian bantuan oleh Dunia Usaha pada paska bencana, mengikuti mekanisme pengajuan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 peraturan Walikota ini.
BAB IV - SUMBER PEMBIAYAAN BANTUAN
Pasal 9
Sumber Pembiayaan bantuan dunia usaha dalam penanggulangan bencana, berasal dari:
- a. TJSP;
- b. laba usaha; dan
- c. laba usaha korporasi.
BABV MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV - SUMBER PEMBIAYAAN BANTUAN
Pasal 10
Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Peran Dunia U saha dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Sosialisasi;
- c. Pertemuan rutin dan berkala; dan
- d. Pemberian penghargaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 0-r (}Ul111 2016

Penandatangan: , WALIKOTA BIMA, J e

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ~ £11.tn·J 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR a.11 v