PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 52 Tahun 2015 tentang / Judul Naskah Dinas PERATURAN W ALIKOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA Kota Bima, 2016 | NO | JABATAN | PARAF | TANGGAL | |------|-----------------------------------------|---------|---------------| | 1 | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 0l TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
: a.
- b. bahwa ketentuan mengenai syarat dan pelaksanaan pengisian jabatan tinggi pratama Daerah Kota Bima sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Seleksi Terbuka;
bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
1.
Mengingat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56901);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
,,-----.
Menetapkan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Eselon II dilingkungan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dilingkungan lnstansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SIMA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sima (Serita Daerah Kota Sima Tahun 2015 Nomor 254) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima, sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS Pemerintah Kota Sima, dan PNS kabupaten/kota lain se Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon II. b yang berbeda untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, dan pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon III yang berbeda untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II. b;
- b. Pangkat/Golongan Ruang paling kurang Pembina Tingkat I (IV /b) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, dan Pembina Golongan Ruang IV/ a untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II. b. Khusus untuk pelamar dari jabatan fungsional tertentu sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional ahli madya;
r'
- d. Telah lulus diklat kepemimpinan tingkat II atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, clan diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b;
2. Sekurang-kurangnya memiliki ijazah strata satu (Sl); e.
3. Pada saat mendaftar berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; f.
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g.
5. Telah melaporkan SPT tahun terakhir; h.
6. Telah melaporkan LHKPN tahun terakhir; 1.
7. Mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian; J.
8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; k.
9. Sehat jasmani clan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah. m.
10. Bebas dari narkoba; clan 1.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- ( 1) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 7
- ( 1) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Diumumkan secara terbuka, melalui papan pengumuman clan/ atau media cetak, media elektronik;
- b. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaanlamaran.
- (2) Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:
- a. Nama jabatan yang akan diisi;
- b. Melengkapi persyaratan administrasi, meliputi berkas se bagai berikut:
1. Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar clan bermeterai;
2. Fotokopi sah SK kepangkatan terakhir serendah-rendahnya Pembina Tingkat I (IV /b) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, clan Pembina IV/ a untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b;
3. Fotokopi sah SK pengangkatan 2 (dua) jabatan struktural Eselon 11.b yang berbeda untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, clan 2 (dua) jabatan struktural Eselon III yang berbeda untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II. b;
I.--...
4. Fotokopi sah sertifikat diklat kepemimpinan tingkat II atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, dan sertifikat diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II. b;
5. Fotokopi sah ijazah terakhir sekurangkurangnya berijazah strata satu (Sl) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
6. Fotokopi sah hasil penilaian prestasi kerja 2 (tahun) terakhir;
8. Fotokopi sah bukti penyerahan LHKPN tahun terakhir;
7. Fotokopi sah tanda bukti setor SPT tahun terakhir;
9. Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima;
11. Surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah sekurangkurangnya 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
10. Surat keterangan tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung;
12. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- c. Persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
13. Riwayat hidup (CV) lengkap.
- d. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- f. Alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
- e. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
- g. Prosedur lain yang diperlukan;
- i. Pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar;
- h. Persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
- J. Lamaran ditujukan kepada panitia seleksi yang disampaikan kepada sekretariat panitia seleksi;dan
- k. Pengumuman ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima. ~ M. QURAIS H. ABIDIN

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 1. t)vli 2016

Penandatangan: f , WALIKOTA BIMA, ft, ...

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal .t 'OVli 2016 BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ~f9 UHAMADRUM

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,