PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 9 Tahun 2016 tentang PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 10 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
a
bahwa alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Perintahan Nagari Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ( belum diubah)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
Menetapkan :
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah kabupaten/kota penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari penerima dana bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Daerah penerima adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menerima dana bantuan yang bersifat khusus.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah,yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kabupaten/Kota yang secara teknis terkait dengan kegiatan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 adalah bagian dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari atau nama lain yang dipersamakan dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
13. Pergeseran anggaran adalah pergeseran anggaran yang dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan adalah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala daerah dan wali nagari, yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2015 adalah laporan yang ditanda tangani oleh kepala daerah dan wali nagari, yang menyatakan capaian kinerja keuangan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
BAB II - ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 2
- (1) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus yaitu alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota dan pemerintahan nagari tertentu.
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bidang pembangunan infrastruktur pada pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk membantu dan mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan menjadi prioritas daerah penerima bantuan.
- (3) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintahan nagari digunakan dalam rangka percepatan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangan nagari.
BAB II - ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 3
- (1) Daerah penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib dilaksanakan sesuai dengan peruntukkan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus. yang telah ditetapkan.
- (2) Daerah penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan pergeseran alokasi anggaran antar bidang dan kegiatan.
BAB II - ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 4
- (1) Nagari penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan bidang pembangunan infrastruktur dan operasional penyelenggaraan pemerintahan nagari yang menjadi kewenangan dan menjadi prioritas nagari.
- (2) Nagari penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan pergeseran alokasi anggaran antar bidang dan kegiatan.
BAB II - ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 5
Daerah/nagari penerima dan besaran alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Bagian Kesatu Mekanisme Penganggaran
BAB III - MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 6
- (1) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
- (2) Pendapatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- (3) Belanja daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk kegiatan pada masing-masing SKPD di kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB III - MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 7
- (1) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan bagian dari pendapatan dan belanja nagari dan dianggarkan dalam APB Nagari atau Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2015.
- (2) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- (3) Belanja nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat nagari sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 8
- (1) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dengan cara :
- a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.
- (2) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APB Nagari, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dengan cara:
- a. menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran APB Nagari dan memberitahukan kepada Pimpinan Badan Musyawarah Nagari atau nama lain yang dipersamakan;
- b. menyusun RKA-Perangkat Nagari dan mengesahkan DPA-Perangkat Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- c. ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila nagari telah menetapkan Perubahan APB Nagari atau tidak melakukan Perubahan APB Nagari.
BAB III - MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 9
Dana sisa bantuan keuangan bersifat khusus yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran 2015 dengan ketentuan:
- a. apabila terdapat sisa tender pada kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2015, harus digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam rangka menambah volume/target capaian program dan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud; dan
- b. bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dan kegiatan belum terlaksana pada tahun anggaran 2015, maka program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dengan berpedoman pada petunjuk teknis tahun anggaran 2015.
Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan
Paragraf 1 Bentuk Kegiatan
BAB III - MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 10
- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam PSl 2 ayat (2) diprioritaskan untuk membantu kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran pembangunan/peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
- (2) Arah kebijakan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
- a. pembangunan sub-bidang jalan dan jembatan dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri dan pariwisata sehingga memperlancar pertumbuhan ekonomi regional;
- b. pembangunan sub-bidang irigasi dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan membangun prasarana irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan; dan
- c. pembangunan sub-bidang prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dalam rangka mengoptimalkan infrastruktur permukiman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang peningkatan kualitas permukiman masyarakat.
- (3) Lingkup kegiatan infrastruktur permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. jalan lingkungan perumahan, jalan produksi pertanian;
- b. bangunan prasarana kabupaten/kota dan nagari seperti kantor, pasar, balai pertemuan; dan
- c. sarana dan prasarana penyehatan masyarakat.
- (4) Pembangunan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui instansi teknis dan/atau SKPD terkait di kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan infrastruktur bagi pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintahan Nagari digunakan untuk membantu nagari dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pencapaian sasaran pembangunan/peningkatan bidang infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
- (2) Lingkup penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan nagari dalam rangka:
- a. meningkatkan operasional penyelenggaraan pemerintahan nagari; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Lingkup pembangunan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III - MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 11
- (3) Lingkup pembangunan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III - MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 12
dialokasikan untuk :
- a. pembangunan gedung kantor wali nagari;
- b. pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan
- c. pembangunan fasilitas umum;
- (1) Pembangunan di bidang infrastruktur untuk spesifikasi teknis konstruksi harus mengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan
BAB III - MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 13
- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota dan Kas Umum Nagari
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yang terdiri dari:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB III - MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
Pasal 14
- (1) Penyaluran dana bantuan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah pemerintah kabupaten/kota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota; dan
- b. surat pernyataan tanggung jawab kesanggupan mengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Penyaluran dana bantuan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huuf a dilaksanakan setelah pemerintahan nagari menyampaikan Peraturan Nagari
tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2015 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukannya yang ditanda tangani oleh Wali Nagari; dan
- b. surat Pernyataan Tanggung Jawab kesanggupan mengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur c/q DPKD paling lambat diterima pada akhir bulan Mei 2015.

## Pasal 15

- (1) Penyaluran dana bantuan Tahap II dilaksanakan setelah laporan realisasi penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahap sebelumnya diterima oleh Gubernur c.q. DPKD.
- (2) Penyaluran dana bantuan Tahap III dilaksanakan setelah laporan realisasi penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahap sebelumnya diterima oleh Gubernur c.q. DPKD.
- (3) Apabila sampai batas akhir penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni sampai awal bulan Desember tahun berjalan, pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan baru mencapai 75%, maka dapat disalurkan bantuan keuangan sampai 100% dari pagu anggaran yang tersedia.

## BAB IV

## PELAPORAN

## Pasal 16

- (1) Laporan Realisasi Penyerapan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus;
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pemerintahan nagari disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku pada masingmasing nagari.
- (3) Format laporan penyerapan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 17

- (5) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota.
- (6) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahap I atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1), diterima paling lambat akhir bulan Agustus 2014.
- (7) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diterima paling lambat awal bulan Desember 2014.

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 30 November 2015.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 19

- (1) Daerah/nagari penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterima.
- (2) Optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan pada bidang yang sama.
- (3) Dalam hal dana bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran 2015, maka pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APBD Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal dana bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran 2015, maka pemerintahan nagari wajib mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APB Nagari pada tahun anggaran berikutnya.

Diundangkan di Padang Pada tanggal 10 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 9

## BAB V

## PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan teknis terhadap kegiatan dan pengalokasian keuangan bersifat khusus dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Pengawasan fungsional pemeriksa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 10 Maret 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN I

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR

: TAHUN 2015

TANGGAl

:

TENTANG

:

PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2015

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota/Wali Nagari *) Kabupaten/Kota/Nagari ... ( diisi nama daerah/nagari )... menyatakan akan mencantumkan Dana Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Tahun Anggaran 2015 dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2015/ Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2015 dan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2015 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima dana transfer bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Terlampir disampaikan jadwal (time schedule) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2015.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2015.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Bupati/Walikota/Wali Nagari *)...

(Cap dan tanda tangan)

( Materai Rp. 6.000,-)

Nama...

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

## IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TAHUN 2015

TANGGA

:

TENTANG : PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2015.

## LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota/Wali Nagari *) ... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2015 Tahap ... sebagai berikut : Penerimaan dari Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat :

Tahap I

Rp. ...

Tahap II

Tahap III


Rp. ...

Total

Rp. ...

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap ini

Rp. ...

Kumulatif s/d tahap ini

Sisa dana di R/K Kas Daerah


Rp. ...

Persentase sisa dana

: %

| NO | BIDANG | PAGU | REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUMDAERAH (MELALUI SP2D DAERAH) | REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUMDAERAH (MELALUI SP2D DAERAH) | REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUMDAERAH (MELALUI SP2D DAERAH) | SISA PAGU |
|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NO | BIDANG | PAGU | TAHAP SEBELUMNYA | TAHAP INI | KUMULATIF S/D TAHAP INI | SISA PAGU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4+5) | 7=(3-6) |
| JUMLAH | JUMLAH | | | | | |


Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Bupati/Walikota/Wali Nagari *)...

( Cap dan Tanda tangan )

Nama ...

## Keterangan :

- *) coret yang tidak perlu

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TAHUN 2015

TANGGA

:

TENTANG : PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2015.

## KOP SURAT

## REKAPITULASI SP2D YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA ALOKASI BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS TAHAP I/II/III *) TAHUN ANGGARAN 2015

| NO | SP2D | SP2D | JUMLAH ALOKASI DANA BANTUAN | JUMLAH ALOKASI DANA BANTUAN | JUMLAH ALOKASI DANA BANTUAN | KET |
|--------|--------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1 | NOMOR | TANGGAL | KEGIATAN **) | JUMLAH | % | |
| JUMLAH | JUMLAH | | | | | |

## Catatan :

- *) diisi sesuai dengan tahapan yang dilaporkan
- **) disesuaikan dengan realisasi kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran
- ***) coret yang tidak perlu

Tempat, tgl. Bln thn

Bupati/Walikota/Wali Nagari ***)


( Nama...)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

## IRWAN PRAYITNO

## N O T A D I N A S

UNTUK

: YTH. BAPAK GUBERNUR

MELALUI

: YTH. BAPAK SEKRETARIS DAERAH

DARI

: KEPALA DPKD PROV. SUMATERA BARAT

TANGGAL

: 10 MEI 2013

PERIHAL

: RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG /KOTA TAHUN 2013

BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN

## I S I :

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 yang telah diperbaiki oleh Biro Hukun melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 180/564/Huk-2013 tanggal 9 April 2013 Perihal penelitian Ulang Draft Peraturan Gubernur, untuk dapat Bapak tanda tangani.

Dapat diinformasikan kepada Bapak, bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 .

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon keputusan Bapak lebih lanjut

## DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPALA,

## ZAENUDDIN, SE.MM

Pembina Utama Muda. NIP 19621025 198503 1 002

Padang, Maret 2014

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Koreksi Legal Drafting

K e p a d a

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kab/Kota/Nagari

Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Di

Tempat

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari perlu dilakukan koreksi terhadap legal drafting yang sesuai dengan format dan teknis yang diamanatkan dalam ketentuan yang berlaku , sebelum disampaikan kepada Bapak Gubernur untuk ditanda tangani.

Demikianlah disampaikan, diharapkan koreksi dimaksud dapat dilakukan dalam waktu yang tidak begitu lama. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

## DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kepala

## ZAENUDDIN, SE. MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19621025 198503 1 002

## N O T A D I N A S

UNTUK

: YTH. BAPAK GUBERNUR

MELALUI

: YTH. BAPAK SEKRETARIS DAERAH

DARI

: KEPALA DPKD PROV. SUMATERA BARAT

TANGGAL

: 26 FEBRUARI 2013

PERIHAL

: RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUANKEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN /KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI/DESA TAHUN 2013

## I S I :

Bersama ini disampaikan kepada Bapak,Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Nagari/DesaTahun Anggaran 2013 yang telah diperbaiki oleh Biro Hukun melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/301/Huk-2013 Perihal Draf Peraturan Gubernur, tanggal 26 Februari 2013 sebagaimana terlampir, untuk dapat Bapak tanda tangani.

Dapat diinformasikan kepada Bapak, bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari/DesaTahun Anggaran 2013 merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun Anggaran 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 .

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon keputusan Bapak lebih lanjut

## Plh. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MEWAKILI,

## DESI YULTINI , SE Akt

Pembina Tk.I. NIP 19621208 199003 2 002

## N O T A D I N A S

UNTUK

: YTH. SDR. KEPALA BIRO HUKUM

DARI

: KEPALA DPKD PROV. SUMATERA BARAT

TANGGAL

: 24 MARET 2014

PERIHAL

: RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADAKABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2014

## I S I :

Menindak lanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/249/Huk-2013 tanggal 18 Februari 2013 Perihal yang sama pada pokok surat diatas, bersama ini disampaikan kembali kepada SaudaraRancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Nagari /Desa yang telah diperbaiki sesuai dengan format dan teknis hasil koreksi dari Saudara .

Dapat diinformasikan kepada Saudara, bahwa dalam perbaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa ini ada perubahan pada lampiran VI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari peraturan gubernur dimaksud, sehingga diperlukan koreksi kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah disampaikan, atasperhatiandankerjasamaSaudaradiucapkanterimakasih.

## Plh. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Mewakili

## DESI YULTINI, SE, Akt

Pembina Tk.I. NIP. 19621208 199003 2 002

## N O T A D I N A S

UNTUK

: YTH. BAPAK GUBERNUR

MELALUI

: YTH. BAPAK SEKRETARIS DAERAH

DARI

: KEPALA DPKD PROV. SUMATERA BARAT

TANGGAL

: 4 FEBRUARI 2013

PERIHAL

: RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUANKEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADAKABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2013

## I S I :

Bersama ini disampaikan kepada Bapak,Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Nagari Tahun Anggaran 2013 yang telah diperbaiki oleh Biro Hukun sesuai dengan format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat diinformasikan kepada Bapak, bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Nagari Tahun Anggaran 2013 merupakan penjabaran dari Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.

Demikianlah disampaikan, atasperhatiandankerjasamaSaudaradiucapkanterimakasih.

## DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kepala

## ZAENUDDIN, SE. MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19621025 198503 1 002

## N O T A D I N A S

UNTUK

: YTH. SDR. KEPALA BIRO HUKUM

DARI

: KEPALA DPKD PROV. SUMATERA BARAT

TANGGAL

: 6FEBRUARI 2013

PERIHAL

: RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADAKABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2013

## I S I :

Menindak lanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/84/Huk-2013 tanggal 11 Januari 2013 Perihal yang sama pada pokok surat diatas, bersama ini disampaikan kembali kepada SaudaraRancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Nagari yang telah diperbaiki sesuai dengan format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat diinformasikan kepada Saudara, bahwa lampiran I s/d VI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari peraturan gubernur dimaksud, sehingga diperlukan koreksi kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah disampaikan, atasperhatiandankerjasamaSaudaradiucapkanterimakasih.

## DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kepala

ZAENUDDIN, SE. MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19621025 198503 1 002

## N O T A D I N A S

UNTUK

: YTH. BAPAK GUBERNUR

MELALUI

: YTH. BAPAK Plt. SEKRETARIS DAERAH

DARI

: KEPALA DPKD PROV. SUMATERA BARAT

TANGGAL

: JANUARI 2013

PERIHAL

: RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN BERSIFATKHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2013

## I S I :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1081 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, terdapat beberapa kegiatanyang harus dipindahkan menjadi bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota dan nagari sesuai dengan kewenangannya ( Surat Mendagri terlampir )
2. Dalam rangka memberikan pedoman umum dan alokasi dana bantuan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Nagari
3. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Nagari sebagaimana terlampir telah diteliti sesuai dengan format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan oleh Biro Hukum.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan kepada Bapak Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari untuk diteruskan kepada bapak Gubernur untuk dapat tanda tangani.

Demikianlah disampaikan, mohon keputusan Bapak.

## DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

## Kepala

ZAENUDDIN, SE. MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19621025 198503 1 002


## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2013

## TENTANG

## PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI/DESA TAHUN ANGGARAN 2013

## PROVINSI SUMATERA BARAT