PERATURAN BUPATI · ·  TABALONG Nomor OR Tahun 1965 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pcgawai Ncgcri Sipil, maka dcmi kclancaran dan kepentingan manajemen Pcgawai Ncgcri Sipil scrta tcrtib administrasi dalam pembcrian izin bclajar tcrhadap Pcgawai Ncgeri Sipil pada Perguruan Tinggi atau Lcmbaga Pcndidikan formal lainnya yang tcrakreditasi dan bcrkualitas, dipandang pcrlu mcngatur kembali Tata Cara dan Persyaratan izin bclajar Pcgawai Ncgeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten | |-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | b. | Tabalong; | | Mcngingat | 1. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dacral1 Tingkat II Tanah Laut, Dacrah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tarnbahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 2756); | | | 2. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok-pokok Kcpcgawaian scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tcntang pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Talmn 1974 tcntang Pokok-Pokok Kcpcgawaian (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 3890); | | | 3. | Ondang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tcntang Sistem Pendidikan Nasional (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4301); | | | 4. | Undang-Un~ang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pembcntukan Pc'raturan Perundangan-undangan (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tan1bahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4389); | 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrnh (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubaJ:an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4844); - · 6. Pcraturan Pcmerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pcgawai Ncgcri Sipil (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lemberan Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4017) scbagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2002 tcntang Pcrubahan atas Pcraturan Pcmcrintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kcnaikan Pangkat Pegawai Ncgeri Sipil (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 7. Peraturan Pcmerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pcngangkatan Pegawai Ncgeri Sipil Dalan1 Jabatan Struktural (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4018), scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan Pcmcrintah Nomor 13 Tahun 2002 tcntang Perubahan atas Pcraturan Pcmerintah Nomor I 00 Tal1Un 2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Ncgcri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4194 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 ten tang Pendidikan dan Pclatihan Jabatan Pcgawai Ncgcri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tan1bahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 9. Peraturan Pcmerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewcnang Pcngangkatan, Pcmindahan dan Pcmberhentian Pegawai Negeri Sipil (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lcmberan . Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4263); 6. 10 Pcraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nom or 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pcmerintah Dacrah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembcran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03); 7. 11 Pcraturan Dacrah Kabupaten Tabalong Nomor I 0 Tahun 2007 tentang Organisasi Pcrangkat Dacrah Kabupatcn Tabalong (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tan1bahan Lembcran Dacrah Kabupatcn Tabalong Nomor 04). (berlaku 09 Januari 1990)
Pembukaan
Menimbang | a. bahwa | dalam rangka peningkatan profcsionalismc dan kinerja bagi Pegawai Ncgcri Sipil, Pcmcrintah Kabupatcn Tabalong mcndorong terhadap setiap Pcgawai Ncgcri Sipil untuk mcnan1bah dan mcningkatkan pcngctahuannya dcngan mcmbcri kcscmpatan mcncmpuh pcndidikan yang lebih tinggi dcngan pcmbcrian izin bclajar; • • bahwa untuk maksud terscbut huruf a dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892/303/SJ tanggal 09 Januari 1990 perihal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pcgawai Ncgcri Sipil, maka dcmi kclancaran dan kepentingan manajemen Pcgawai Ncgcri Sipil scrta tcrtib administrasi dalam pembcrian izin bclajar tcrhadap Pcgawai Ncgeri Sipil pada Perguruan Tinggi atau Lcmbaga Pcndidikan formal lainnya yang tcrakreditasi dan bcrkualitas, dipandang pcrlu mcngatur kembali Tata Cara dan Persyaratan izin bclajar Pcgawai Ncgeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. | Tabalong; |
| Mcngingat | 1. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dacral1 Tingkat II Tanah Laut, Dacrah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tarnbahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 2756); |
| | 2. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok-pokok Kcpcgawaian scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tcntang pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Talmn 1974 tcntang Pokok-Pokok Kcpcgawaian (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 3890); |
| | 3. | Ondang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tcntang Sistem Pendidikan Nasional (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4301); |
| | 4. | Undang-Un~ang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pembcntukan Pc'raturan Perundangan-undangan (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tan1bahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4389); |
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrnh (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubaJ:an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4844);
- · 6. Pcraturan Pcmerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pcgawai Ncgcri Sipil (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lemberan Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4017) scbagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2002 tcntang Pcrubahan atas Pcraturan Pcmcrintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kcnaikan Pangkat Pegawai Ncgeri Sipil (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pcmerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pcngangkatan Pegawai Ncgeri Sipil Dalan1 Jabatan Struktural (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4018), scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan Pcmcrintah Nomor 13 Tahun 2002 tcntang Perubahan atas Pcraturan Pcmerintah Nomor I 00 Tal1Un 2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Ncgcri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4194 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 ten tang Pendidikan dan Pclatihan Jabatan Pcgawai Ncgcri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tan1bahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pcmerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewcnang Pcngangkatan, Pcmindahan dan Pcmberhentian Pegawai Negeri Sipil (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lcmberan . Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4263);
6. 10 Pcraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nom or 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pcmerintah Dacrah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembcran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
7. 11 Pcraturan Dacrah Kabupaten Tabalong Nomor I 0 Tahun 2007 tentang Organisasi Pcrangkat Dacrah Kabupatcn Tabalong (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tan1bahan Lembcran Dacrah Kabupatcn Tabalong Nomor 04).
MEMUTUSKAN :
- Mcnctapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- l. Dacrah adalah Kabupatcn Tabalong;
2. Pcmcrintah Dacrah adalah Dupati dan Pcrangkat Dacrah scbagai unsur pcnyel~nggara Pemcrintahan Dacrah;
3. Bupati adalah Bupati Tabalong;
4. Pcjabat Pembina Kepcgawaian Daerah Kabupatcn Tabalong adalah Bupati Tabalong;
5. Pcgawai Ncgeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah scbagaimana dimaksud dalam Undang› Undang Nomor 8 Tahun 1974 scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun I 999 tcntang Pokok-Pokok Kcpcgawaian;
6. Pegawai Ncgcri Sipil Daerah sclanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Ncgeri Sipil Daerah Kabupatcn Tabalong yang gajinya dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Tabalong dan bekerja pada Pemerintah Kabupatcn Tabalong;
7. lzin Prinsip adalah izin yang diberikan kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang akan mengikuti pcndidikan dcngan status izin bclajar scbclum yang bcrsangkutan tcrdaftar pada Icmbaga pcndidikan;
8. lzin bclajar adalah izin yang dibcrikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupatcn Tabalong yang bcrkeinginan mengikuti pendidikan pada Pcrguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya diluar jam kcrja alas biaya sendiri dan tctap melaksanakan kcwajiban scbagai Pcgawai Ncgcri Sipil;
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat scorang PNS dalarn rangkaian susunan kcpcgawaian yang digunakan sebagai dasar pcnggajian;
10. Jabatan Strukhrral adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wcwenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi Pemerintah Dacrah;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang mcnunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak scorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pc1 aksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau kctcran1pilan tcrtcntu scrta bcrsifat mancliri;
9. ' 12. Pcjabat adalah Pcjabat yang bcrwcnang dalam pcngangkatan, pcmindahan dan pcmbcrhcntian baik dalan1 jabatan struktural/fungsional, pcmbcrian izin belajar, kcnaikan pangkat scrta pcmindahan/pemberhcntian scbagai PNS, dalan1 hal ini adalal1 Bupati ataupun Pcjabat lain yang ditunjuk; ...
13. Akreditasi dari lembaga yang berkompeten adalah rckomcndasi atau izin dari Direktorat Jcndcral Pcndidikan Tinggi (Dirjcn Dikti) Dcpartcmcn Pcndidikan Nasional (Depdiknas) dan Badan Akrcditasi Nasional Pcrguruan Tinggi (BAN-PT) maupun oleh Koordinator Perguruan TinggiSwasta Wilayah XI (Kalimantan) tcrhadap Jcmbaga pcndidikan yang beroperasi dilingkungan wilayahnya;
14. Badan Kcpcgawaian Daerah sclanjutnya disingkat BKD adalal1 Lcmbaga Tcknis Dacrah yang mengclola manajcmen bidang kcpegawaian di jajaran Pcrangkat Dacral1 KabupatcnTabalong.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (I) Dalam rangka mcningkatkan pcngctahuan dan kcmarnpuan sumbcr daya aparatur di daerah, Bupati Tabalong dapat membcrikan izin belajar kepada Pegawai Ncgcri Sipil Dacrah untuk mcngikuti pcndidikan pada Pcrguruan Tinggi atau Lcmbaga Pcndidikan Formal lainnya yang tcrakrcditasi dan atau izin pcnyclcnggaraan dari Dirjcn Dikti telah Mc1alui Evaluasi Program Studi Bcrbasis Evaluasi Diri (EPSBED).
Izin Belajar bcrtujuan :
- a. Mcningkatkan pcngctahua.n dan pcndidikan formal PNSD kejenjang yang lcbih tinggi sccara mandiri;
- b. Mcningkatkan profcsionalismc PNSD di bidang tugasnya;
- c. Mcnciptakan PNSD yang mampu berpcran sebagai pembaharu dan perekat pcrsatuan dan kcsatuan bangsa;
- d. Tcrwujudnya PNSD yang mcmiliki kompctcnsi akademis dalam mcndukung pcnyclcnggaraan pcmerintahun di dacrah.
Bi\BIII
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
lzin bclajar untuk mengikuti pendidikan tcrtcntu dapat dibcrikan kepada PNSD dcngan kctentuan :
- a. Bcrstatus Pcgawai Ncgeri Sipil.
- b. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja.
- c. Jcnis dan ?tau Tingkat/Strata Pcndidikan scsuai dcngan kompetcnsi yang dibutuhkan oleh Satuan KerJa Pcrangkat Daerah (SKPD) I Unit Kcrja.
- d. Biaya yang berkaitan dcngan pcndidikan yang ditcmpuh ditanggung scndiri olch Pegawai Ncgeri Sipil yang bcrsangkutan.
- e. Tidak mengganggu kclancaran pclaksanaan tugas kcdinasan
- f. Perguruan Tinggi yang akan dipilih oleh PNSD yang mcngikuti Izin Belajar adalah Perguruan Tinggi Negcri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang sudah tcrakrcditasi dan atau izin pcnyelenggaraan dari Dirjen Dikti tclah melalui Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).
- g. PNSD dapat mengikuti pendidikan di dalam maupun di luar Dacrah apabila jenis dan atau tingkat!strata pendidikan di dalam Daeral1 tidak ada.
Pas~l 4
- (1) PNSD yahg akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Bclajar harus memcnuhi persyaratan kcpangkatan dan pcrsyaratan administrnsi.
- (2) Pcrsyaratan kcpangkatan dan administrasi untuk program pendidikan
- a. Program Doktor (S-3)
1. Berusia maksimal 52 Tahw1.
2. Pangkat Minimal Penata Tingkat I (III/d).
3. Masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 8 tahun.
4. Tclal1 mengabdi 3 (tiga) tahun, sctelah mcnyclcsaikan program S-2.
- b. Program Pascasarjana (S-2)
- I. Bcrusia maksimal 52 Tahun.
2. Pangkat Minimal Penata Tingkat I (III/b).
3. Masa pengabdian pada Pemcrintah Kabupatcn Tabalong minimal 4 tahun.
4. Tclah mcngabdi 3 (tiga) tahun, sctelah menyclcsaikan program S-1/ Akta IV.
- c. Program Sarjana (S- 1 ).
- I. Berusia maksimal 50 Tahun.
2. Pangkat Minimal Pengatur Muda Tingkat I (11/b) dcngan masa kcrja golongan 2 (dua) Tahun.
3. Masa pcngabdian di Pemerintah Kab. Tabalong minimal 4 (em pat) tahun.
4. Tclal1 mengabdi 5 (lima) talmn, sctclah mcnyclcsaikan pendidikan SLT A/scderajat atau 2 (dua) tahun bagi program Diploma II/III.
- d. Program Diploma II/III
- I. Bcrusia maksimal 50 Tahun.
2. Pangkat Minimal Pengatur Muda (lila) dgn masa kcrja golongan 3 (tiga) Tahun ..
3. Tclal1 mcngabdi 3 (tiga) tahun, setclah mcnyclcsaikan pcndidikan SL TA/scderajat.
- c. Tingkat Sckolah Lanjutan Atas (SLT A)/Scdcrajat.
- I. 13erusia maksimal 50 Tahun.
2. Pangkat Minimal Juru (Jic) dgn masa kerja golongan 3 Tahun.
- (3) Dalam pcmberian izin belajar bagi scorang PNSD untuk mcngikuti pcndidikan harus dipcrtimbangkan keterkaitan pcndidikan yang ditcmpuh dcngan kcbutuhan formasi dan misi organisasi yang bcrsangkutan.
- (4) Izin Bclajar yang diterbitkan seba,gai salah satu pcrsyaratan dalan1 usul pcnycsuaian Ijazah dan kepangkatan tctapi buk.an jaminan kcpastian, kccuali apabila formasi memungkinkan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
PNSD yang mcngikuti pendidikan dcngan status Izin Bclajar tidak bolch meningoalkan pekcrjaan schari-hari yang clitugaskan kepadanya. 0
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
PNSD yang akan meningkatkan kcmampuan dan kctrampilannya melalui jcnjang pendidikan formal, maka dalam rangka tertib administrasi izin bclajar diberikan sccara berjenjang sesuai dcngan pangkat. dan ijazah yang dimiliki dan tclah dicantumkan/diakui dalam data kepcgawaiannya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
PNSD yang akan mcngikuti pcndidikan dengan status izin bclajar harus mendapat izin prinsip/pcrsctujua~ Dupati sebclum yang bcrsangkutan mendaftarkan diri pada Jembaga pendidikan dan selanjutnya bam dapat diberikan Izin Bclajar.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 8
Proscdur usul pcn~ajuan izin prinsip/pcrsetujuan Bupati adalah scbagai bcrikut :
- a. Penyampaian usul izin prinsip adalah sesuai dcngan kalcnder semester umum Icmbaga pendidikan pada tahun akademik yang bersangkutan. Untuk semester ganjil, usul sudah harus ditcrima selambatnya 1 April dan untuk semester gcnap sclambatnya 1 Oktobcr tahun akadcmik yang bersangkuan pada BKD Kabupatcn Tabalong.
- b. Tcrhadap usul yang mclcwati batas waktu yang tclah ditentukan, maka usul tcrscbut tidak akan dipcrtimbangkan dan harus melalui usul baru untuk semester bcrikutnya tahun akademik yang bcrsangkutan.
- c. Pcngusulan baru bagi PNSD yang bclum mcndapat Izin Prinsip Bupati adalah dengan mcnyan1paikan surat kctcrangan lcmbaga pcndidikan yang mcnyatakan bahwa PNSD yang bcrsangkutan bcnar-bcnar tcrdaftar pada semester awal tahun akademik yang bcrsangkutan scsuai usul waktu mcmohon untuk mcndapatkan Izin Prinsip awal.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 9
PNSD yang mcngikuti pcndidikan atas kcmauan scndiri diluar jam kcrja dan tanpa ada Izin I3clajar · dari Bupati, tidak akan dibcrikan Civil Effect kcpcgawaian tcrhadap ijazah yang diperolchnya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 10
PNSD yang mcngikuti pendidikan dcngan status izin belajar pada perguruan tinggi atau l~m~aga pcndidikan formal harus mcndapat rekomendasi Pimpinan Unuit kerja/SKPD sccara bcrJCnJang untuk ditcruskan kepada Bupati.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 11
Usul scbagaimana dimaksud dalam Pasal I 0 harus mclampirkan
- a. Surat perrnohonan kcpada Bupati up. Kepala BKD Kabupaten Tabalong yang dirckomendasi olch Pimpinan Unit kcrja.
- b. Fotocopy sah surat kcputusan pangkat akhir.
- c. Fotocopy sah DP3 dalam 2 tahun tcrakhir dcngan nilai sctiap unsumya rata-rata baik.
- d. Fotocopy sah Ijazah tcrakhir.
- c. Uraian tugas jabatan PNSD yang bcrsangkutan yang disahkan olch Pimpinan Unit kcrja.
- r. Duftar Riwayat llidup.
- g. Surat pcmyataan PNSD yang bcrsangkutan yang mcnyatakan sanggup unt~k. mcny~Iasai~an pendidikan dalam batas waktu yang tclah di tcntukan, mclaksanakan pend1d1kan dlluar Jan1 kcrja dan tidak mcnuntut pernyesuaian ijazah kccuali bila fonnasi mcmungkinkan (
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Ia, lb dan lc).
- h. Surat pcmyataan tidak pcrnah dijatuhi hukuman dan atau scdang mcnjalani hukuman tlisiplin tingkat scdang sampai dcngan tingkat bcrat (lampiran II).

## Pasal 12

PNSD dapa~ mc~gi~uti pendidikan dengan perkuliahanjarakjauh melalui Universitas Terbuka atau Pergu~an tmgg1 !run sepanjang lcmbaga pcndidikan terscbut tclah mcndapat akreditasi, kecuali perkuhahan kclas Jauh tidak diperkenankan.

,. •'

## Pasal 13

- (l)PNSD yang mengikuti pendidika? ?an telah mei?iliki Surat Izin Belajar dapat dipertimbangkan untuk transfer ke lembaga pcnd1d1kan yang lam sepanjang tctap dalam program studi yang sam a.
- (2) Untuk hal dimaksud akan dibcrikan kern bali Surat Kctcrangan dari Bupati sebagai kcterangan tan1bahan atas Surat fzin Belajar yang terdahulu.
- (3)Bagi PNSD yang mutasi dari luar Pcmcrintah Kabupaten Tabalong dan telah memiliki Izin Bcla~ar dari .instansi asal: maka Izin Bclajar tcrscbut dapat dibcrikan Surat Pengukuhan Izin BelaJar apabi!a memcnuh1 pcrsyaratan Pcraturan Bupati dan ketentuan Iainnya.

## BABIV

## BATAS WAKTU PENDIDIKAN

## Pasal 14

Batas waktu maksimal pcndidikan untuk PNSD yang mcngikuti pcndidikan dengan status Izin Belajar scbagai bcrikut :

- a. Jenjang pendidikan D II batas waktu maksimal 3 tahun.
- b. Jcnjang pendidikan D III batas waktu maksimal 4 tahun.
- c. Jcnjang pcndidikan D IV batas waktu maksimal 5 tahun.
- d. Jcnjang pcndidikan S-1/AKTA IV batas waktu maksimal 5 tahun. ·
- c. Jcnjang pendidikan S-2 batas waktu maksimal 3 tahun.
- f. Jenjang pcndidikan S-3 batas waktu maksimal 4 tahun.
- g. Jcnjang pendidikan D II sampai dengan S-1 khusus dari dasar pendidikan SLT A atau sederajat yang dimiliki.
- h. Jenjang pendidikan S-2 dan S-3 dari dasar pendidikan S-1 dan D IV yang dimiliki.

## Pasal 15

Bagi PNSD yang melanggar kctcntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 14, maka tcrhadap Surat Izin Bclajar yang tclah dibcrikan akan ditinjau kcmbali.

## BABY PE.MBIA Y AAN

## Pasal 16

- (l)Biaya yang bcrkaitan dcngan pcndidikan yang ditempuh ditanggung olch PNSD yang bcrsangkutan kccuali untuk biaya pcnyusunan Skripsi, Thesis, Discrtasi dan Wisuda dapat diberikan bantuan yang besaranya diatur dalam Keputusan Bupati Tabalong.
- (2)Bantuan biaya dimaksud ayat (1) diatas diberikan pada PNSD yang masih aktif dan mcmcnuhi persyaratan izin bclajar yang diatur dalam Keputusan Bupati Tabalong.
- (3)Biaya pcndidikan dalam rangka penyetaraan tingkat pendidikan tertentu PNSD dengan bidang tugas scsuai yang dicmban, maka dapat dibcrikan bantuan tambahan sctclah mcndapatkan pcrtimbangan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

Bagi PNSD yang telah mengajukan permohonan izin belajar sebclum Pcraturan ini diberlakukan, tctap bcrlaku sampai berakhimya Izin Bclajar dimaksud.

Lampiran II

Nom or

Tanggal

Peraturan Bupati Tabalong

07 • A

Tahun 2010

20 Maret 2010

## KOP SURAT DINAS

• '

.

## SURATPERNYATAAN TIDAK PERNAJ-I DpATUHI HUKUMAN DISIPLIN DAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a: ..

N I

P

Pangkat /Gol. Ruang

Jabatan

Satuan Kerja

Dcngan ini menyatakan bahwa

N a, m a

N I P

Pangkat /Gol. Ruang

Jabatan

Satuan Kerja

Pcgawai Negcri Sipil yang bcrsangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pcgawai bcrdasarkan kctcntuan Peraturan Pemcrintah Nomor 30 Tahun 1980 tcntang Pcraturan Disiplin Pcgawai, serta yang bersangkutan menunjukan loyalitas dan prcstasi kcrja yang baik.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tmtuk dikctahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, ... ... .

Pimpinan I Kepala SKPD


Lampiran Ic

Nomor

Tanggal

Peraturan Bupati Tabalong

07 • A

Tahun 2010

20 Maret 2010

## SURATPERNYATAAN

Saya yang bcrtanda tangan di bnwah ini

Nama

N I

P

Tempat, tanggal Iahir

Pangkat IGol. Ruang

Jnbatan

Satuan Keija

Untuk Bclajar Pada

Program Studi I Jurusan

Tahun tcrdafiar I Akadcmik:

Dengan ini menyatakan bahwa setclah sclcsai mengikuti pendidikan dengan Status Ijin Bclajar

Program... .. .. ... . ... pada ... ... ... ... ... . ... ... ... . saya tidak akan mcnuntut pcnycsuaian ljazah, kecuali apabila fonnasi mcmungkinkan ..

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mcstinya, dan jika saya mclanggar maka surat Ijin Bclajar yang telah ditcrbitkan dapat dicabutldibatalkan.

Tanjung,

Mengetahui Kepala SKPD Kabupaten Tabalong,

Yang membuat pernyataan,

Nama Lcngkap Pangkat Nip

}It

BUP

~

H CHMAN RAMSYI


Nama Lengkap Pangkat NIP

"--'

Lampiran Ib

Nomor

Tanggal

Peraturan Bupati Tabalong

07 • A

Tahun 2010

20 Maret 2010

## SURATPERNYATAAN SANGGUP MENANGGUNG BIA Y A PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

N I P

Tempat, tanggal J.&lt;1hir

Pangkat /Go!. Ruang

Jabatan

Satuan Kerja

Untuk Belajar Pada

Program Studi I Jurusan

T ahun tcrdaftar I Akademik :

Dcngan ini mcnyatakan bahwa saya sanggup menanggung sendiri biaya pendidikan selama mengikuti perkuliahan Program D.III I D.IV I S 1 I ~ Pascasarjana Jurusan ... .. . . ... ... Pad a Universitas ... ... ... .. ... . ... sampai sclesai pendidikan, sesuai dengan batas waktu yang tclah ditetapkan Lembaga Pcndidikan.

Dcmikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipcrgunakan sebagaimana mestinya

Tanjung,

Mengetahui Kcpala SKPD . Kabupaten Tabalong,

Nama Lengkap Pangkat Nip

Yang membuat pcrnyataan,

Matcrai Rp. 6.000,-

Nama Lcngkap Pangkat NIP

BUPAT TABALONG,

H.RACHMAN RAMSYI


Lampiran Ia

Nomor

Tanggal

Peraturan Bupati Tabalong

07. A Tahun2010

20 Maret 2010

## SURA T PERNY AT AAN

## MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DILUAR JAM KERJA ,

Saya yang bcrtanda tangan di bawah ini

Nama

N I P

Tcmpat, tangga11ahir

Pangkat /Gol. Ruang

Jabatan

Satuan Kerja

Untuk Bclajar Pada

Program Studi I

Jurusan

Talmn terdaftar I Akademik:

Schubungan dcngan permohonan saya untuk mclanjutkan pcndidikan dcngan stz maka dcngan ini mcnyatakan bahwa saya :

- I. Bcrscdia mclaksanakan pcndidikan diluar jam kerja yang tclah ditentukan scbagai PNSO
2. Sanggup menanggung semua biaya pcndidikan san1pai sclcsai.
3. Mclaksanakan pendidikan tidak mcngganggu kclancaran tugas-tugas dinas.
4. Tidak mcnuntut pcnycsuaian ijazah apabila fom1asi tidak mcmungkinkan.

Dcmikian S4rat Pcmyataan ini saya buat untuk dikctahui dan dipcrgunakan scbagaimana mcstinya~ dan jika saya melanggar maka surat Ijin Bclajar yang tclah diterbitkan dapat dicabut/dibatalkan.

Tanjung,

Mengetahui Kcpala SKPD Kabupatcn Tabalong,

Yang membuat pcmyataan,

Nama Lengkap Pangkat Nip

MSYI

M

BUPAYTABALONG,


Nama Lengkap Pangkat NIP

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (l)Kctentuan Iebih lanjut mengcnai haJ:.hal yang bclum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengcnai teknis pelaksanaannya ditctapkan dcngan Keputusan Bupati.
- (2)Dengan bcrlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2008 tcntang Tata Cara dan Pcrsayaratan Tugas Belajar Dan Pcmbcrian Ijin Belajar Bagi Pcgawai Ncgeri Sipil Dan Pcjabat Di Lingkungan Pemcrint:.th Kabupatcn Tabalong dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.

Pasal 19

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Pcraturan Bupati m1 dengan pcncmpatannya dalam Berita Dacrah Kabupatcn Tabalong.