PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 16 Tahun 2014 tentang PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG (berlaku 4 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa dalam rangka menindaklanjutf Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Singkawang menyusun visi, misi dan tujuan serta kewenangan dan tanggungjawab untuk diketahui oleh seluruh jajaran auditee;
- b. bahwa agar kewenangan dan tanggungjawab aparat · Pengawasan Intern Pemerintah Kota Singkawang memiliki landasan yuridis, perlu adanya Piagam Audit Internal;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam . Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
Mengingat 1.
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ·
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 ·Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembenttikan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara· Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5234);
8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 . Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor · 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor · PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern·Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendall MutU Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota · Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH SINGKAWANG. AUDIT KOTA
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas› luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Singkawang.
5. Inspektorat adalah lnspektorat Kota Singkawang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Singkawang.
•
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab , serta hak dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan.
8. Auditi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperiksa oleh Inspektorat.
9. Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
13. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi · dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam meWtijudkan tata kepemerintahan yang baik
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Piagam Audit Internal merupakan pedoman yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan · tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manaJemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Audit Internal adalah :
- a. memberikan penegasan dan komitmen dari Walikota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
BAB III - PIAGAM AUDIT INTERNAL Pasal 3
Pasal 3
- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi Dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Singkawang, Kode Etik Dan. Standar Pengawasan APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala;
- (2) Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini;
- (3) Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah bagian seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang wajib bekerjasama dan mendukung Inspektorat Kota Singkawang dengan memberikan akses seluruh informasi, aset dan personil dalam pelaksanaan pengawasan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di

pada tanggal

Singkawang 4 Agustus 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,


AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH,


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


LAMPIRAN

: PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

: 16 TAHUN 2014

TANGGAL

: 4 AGUSTUS 2014

## PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

## 1. KEDUDUKAN DAN PERAN

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah di daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

## 2. VISI DAN MISI

## a. Visi:

Transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik serta tuntutan peningkatan kinerja birokrasi aparatur dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi yang harus menjadi perhatian dan fokus yang senus, ditengah banyaknya permasalahan di dalam birokrasi.

Adapun tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur ' pemerintah yang efektif dan efisien serta terbebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga birokrasi pemerintah mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik yang prima. Adapun strategi reformasi birokrasi adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik, mempercepat upaya pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja aparatur serta upaya lainnya dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Kata Singkawang dan tuntutan profesionalisme birokrasi, dikaitkan dengan kedudukan Inspektorat Ko ta Singkawang sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka guna mendukung visi

Kota Singkawang Tahun 2013-2017. yakni "SINGKAWANG AMAN, NYAMAN, MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS JASA, PERDAGANGAN DAN AGRO INDUSTRI", maka visi Inspektorat adalah sebagai berikut: "Menjadi pengawas internal pemerintah kota singkawang yang profesional menuju pemerintahan yang bersih (clean govennent) dan tata pemerintahan yang baik (good governance)". .

## b. Misi

Misi merupakan pemyataan yang menunjukan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi. Misi pada prinsipnya lebih bersifat tujuan jangka panjang dari suatu organisasi dan.Adapun misi lnspektorat Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Mencegah sedini . mungkin terjadinya pemborosan, kerugian, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas.
3. Mendorong terwujudnya LKPD yang sesuai dengan SAP
4. Mendorong meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kota Singkawang

## 3. TUJUAN DAN SASARAN

## a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan misi yang akan · dicapai atau dihasilkan dalam kUrun waktu tertentu umumnya 1 (satu} sampai 5 (lima} tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka lnspektorat Kota Singkawang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang.dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis JUga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan . berdasarkan visi dan misi sebagaimana tertera dalam Rencana strategi lnspektorat Kota singkawang, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
4. Meningkatnya kinerja pengawasan.

## b. Sasaran

Sasaran Strategis yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan clalam 5 (lima) periocle secara tahunan melalui serangkaian program. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pacla penyusunan program dan alokasi sumber daya yang tercermin dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun.

Sasaran strategis ini merupakan bagian · integral clalam proses perencanaan strategis clan merupakan clasar yang kuat untuk mengenclalikan clan\ memantau pencapaian kinerja. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang clitetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Adapun Sasaran Strategis yang ingin clicapai Inspektorat Kota Singkawang, sesuai misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:.

1. Berkurangnya jumlah kerugian daerah.
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang› undangan yang berlaku.
3. Berkurangnya kasus pengaduan masyarakat ..
4. Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan kualitas · pengelolaan keuangan.
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.

## 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan . melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Inspektorat Kata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah;
- b. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah I, II dan III;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan serta kasus pengaduan di Wilayah I, II dan III; tu gas dan
- d. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kata Singkawang;
- e. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD dilingkungan Pemerintah Kata Singkawang;
- f. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Inspektorat Kata;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh W alikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

- 1) Menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan (PKPf);
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di secara berkalan dan komprehensif terhadap Kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah · dann urusan pemerintahan;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;
- 6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya;
- 8) Melakukan reviu atas laporan keuarigan Pemerintah Daerah;
- 9) Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD; dan
- 10) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

## 5. KEWENANGAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan Iingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, · dan personil yang diperlukan sehubungan dei1gan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota. dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota serta inenetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan unttik memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Mernin ta dan memperoleh dukungan dan/ atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

## 6. TANGGUNG JAWAB

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota · bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar -audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota.

## 7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

- a. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota adalah:
- a. Agar· Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dapat berjalan Efisien, Efektif dan ekonomis;
- b. Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang--undangan;
- c. Meningkatnya opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang;
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

## b. Sasaran Pengawasan

Berdasarkan ruang lingkup pengawasan, maka sasaran pengawasan dalam PKPI' Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2014 ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan berkurangnya potensi kerugian negara/ daerah dalam pengelolaan keuangan.
- 2) Terlaksananya inventarisasi terhadap tindaklanjut hasil pengawasan APIP dan BPK-RI.
- 3) Mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang melalui reviu Laporan Keuangan.
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah pada 9 SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang
- 5) Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Singkawang .
- 6) Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan marnpu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

## c. Ruang Lingkup Pengawasan

- Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektarat Kata Singkawang· meliputi:
- 1) Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kata Singkawang
- 2) Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Singkawang;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kata Singkawang, seperti reviu atas laparan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kata Singkawang;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Singkawang, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekansentrasi/Tugas Pembantuan;
- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, clan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan lnspektarat Kata Singkawang adalah :

1. Inventarisasi temuan pengawasan

L

2. Pemeriksaan Reguler
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
4. Pemeriksaan Kasus/Khusus (Non PKPT)
5. Evaluasi LAKIP
6. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
7. Koordinasi Monitoring Evaluasi Percepatan · Pemberantasan Korupsi
8. Penyusunan Statistik Pengawasan
9. Koordinasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan.

## 8. KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP. Sedangkan Standar Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Singkawang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,. dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

## 9. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT KOTA;

Persyaratan auditor intern yang duduk. dalam Inspektorat Kota Singkawang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor atau P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP; .
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; ·dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## 10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau · terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural~

## 11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Singkawang · perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), APIP lainnya , Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

,\_

## INSPEKTORAT KOTA DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Singkawang dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Singkawang dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap . rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Singkawang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KOTA DAN APARATUR NEGARA DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN REFORMASI BIROKRASI SERTA

- a. Inspektorat Kota Singkawang harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dan RB serta Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Singkawang ..
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan perseps1 mengenai kebijakan pengawasan · nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, .baik yang bersifat laporan periodik maupun · laporan hasil pengawasan.

.

,

## INSPEKTORAT KOTA SINGKAWANG DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Kota menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kota dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan lnspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang. disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan . pengawasan bagi Inspektorat Kota terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Kota menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ..

## INSPEKTORAT KOTA DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

- a. lnspektorat Kota menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
- I) pen era pan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- 2) sosialisasi SPIP;
- 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
- 4) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
- 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Kota membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan µieningkatkan kualitas LKPD.

r

'

- c. Inspektorat Kota harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## 12. PENILAIAN BERKALA

•

- a. Inspektorat Kota secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern· sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan · dengan Walikota.

WALIKOTA SINGKAWANG,

TI'D

AWANGISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGA