PERATURAN BUPATI PAMEKASAN Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEITDELEGASIAITT SEBAGIAIT WEWENAITG BUPATI KEPADA CAI}TAT BIDAITG PELAYANAJT ADMIITISTRASI TERPADU I{E|CAMATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2OLO tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2O16 tentang Konlirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian l.ayanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}tl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ILz, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15a);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAt 4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sa94l;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor I Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Menetapkan :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oos tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan PenyelengaraErn Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 1.65, Tambahan lembaran Negara Nomor aSSS);
8. Peraturan Presiden Nomor 8T Tahun zol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor l, Tahun 2}ll tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan;
3. 7- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2o16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubfi[ Indonesia Tahun 2A16 Nomor Il4, famLahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor SggZ);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor gO Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36);
6. 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2T Tahun 2OOg tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20lS Nomor 6T3l;
7. 13- Peraturan Daerah Kabupaten pameka$an Nomor 23 Tahun 2OO8 tentang penyelenggaraan pelayanan Publik Daerah {Iembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2AAg Nomor I Seri E);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor L26l;
14. Peraturan Daerah Kabupaten pamekasan Nomor 6 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 1O);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT BIDANG PEI.AYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.
BAB I - KETEIVTUAil T'UIIM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
MAI{SUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Maksud
BAB II - MAI{SUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Dinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Bagian Kedua TuJuan
BAB II - MAI{SUD DAN TUJUAN
Pasal 3
T\uan Peraturan Bupati ini adalah:
- b. meningkatnya kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- a. terwujudnya fungsi pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan.
BAB III - PENDELEGASIAN KT\PTNANGAN
Pasal 4
Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat bidang PATEN meliputi:
- b. rekomendasi.
- a. perizinan; dan
BAB III - PERIZIIYAN
Pasal 5
- (1) Pefizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- b. izin usaha industri kecil;
- a. izin mendirikan bangunan sampai dengan 1OO meter persegi, bukan bangunan bertingkat, dan bukan perumahan;
- c. izin usaha perdagangan kecil; dan
- d. tanda daftar perusahaan kecil.
- (21 Camat diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Teknis pelaksanaan layanan penzinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi.

## BAB TV

## REKOMEITDASI

Pasal 6

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan;
- b. surat keterangan pindah antar Kecamatan;
- d. izin mendirikan bangunan diatas 100 meter persegi, bangunan bertingkat, dan perumahan;
- c. surat keterangan catatan kepolisian;
- e. izin gangguan (HO);
- g. kelayakan usaha untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perrrsahaan, Tanda Daftar Gudang, dan Tanda Daftar Industri, masing-masing dalam kategori menengah dan besar;
- f. izin pertarnbangan rakyat;
- h. pendaftaran yayasan yatim piatu dan organisasi sosial;
- j. penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan;
- i. permohonan perubahan data objek pajak bumi dan bangunan;
- k. pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum;
1. surat keterangan model C (tunjangan keluarga);
- m. surat keterangan tidak mampu;
- o. surat pernyataan waris;
- n. surat keterangan domisili perusahaan;
- p. surat keterangan bepergian;
- r. proposal; dan
- q. peralihan hak atas tanah;
- s. hiburan.
21. (21 Camat diberikan wewenang untuk menandatangani rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

- (3) Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 12) setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi.

## BAB V PERSYARATAN TEKNIS PATEI{

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis PATEN meliputi:
- a. sarana dan prasarana; dan
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyelenggaraan PATEN, yang terdiri atas:
- b. pelaksana teknis.
- a. loket dan meja pendaftaran;
- c. tempat pembayaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- g. kotak saran;
- h. ruang tunggu;
- j. SMS Centre; dan
- i. tempat piket;
- k. perangkat pendukung lainnya.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf b terdiri atas:
- a. petugas informasi;
- b. petugas loket/penerima berkas;
- d. pemegang kas; dan
- c. operator komputer;
- e. petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.

## BAB VT PE ABAT PEIfYELENGGARA

Pasal 8

Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas:

- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- a. Camat;
- c. Kepala Seksi Pelayanan.

## Pasal 9

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN yang mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN ;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;

- c. menetapkan pelaksana teknis; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 10

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungiawab kepada Camat.
3. l2l Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanggung jawab kesekretariatan/ ketatausahaan administrasi PATEN.

## Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
2. (21 Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN DAIT PENERIMAAN

## Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

## Baglan Kedua Penerlmaan

Pasal 13

- (1) Penerimaan dari penyelenggaraan PATEN, wajib disetor ke kas daerah.
2. (2| Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu I x 24 (satu kali dua puluh empat)jam.

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 21 Februari2OlT


BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OL7 NOMOR 7

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 21 Februari2OIT

BUPATI PAMEKASAN,


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 7 TAHUN 2OL7 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

## TEKNIS PELAKSANAAN LAYANAN PERIZIITAN

## A. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pengertian

Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud dalam hal ini adalah terhadap bangunan sampai dengan 100 meter persegi, tidak bertingkat, dan tidak menjadi bagian dari Perumahan. Mengenai persyaratan teknis, ukuran bangunan sampai dengan 70 meter persegi diberikan fleksibilitas dalam penyusunan gambar yang dapat hanya berupa denah ruangan, bentuk depan dan belakang, serta susunan dasar bangunan (konstruksi bangunan). Sedangkan terhadap bangunan dengan ukuran lebih dari 70 meter persegi sampai dengan 1OO meter persegi menggunakan gambar teknis.

## Standar Pelayanan

- a. Setiap pendirian bangunan baru, perbaikan/renovasi bangunan, dan/atau pemugaran bangunan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin;
1. Prosedur
3. b, lzin diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari yang bersangkutan;
- c. Setiap permohonan harus mengisi formulir dan dilampiri:
5. f . identitas pemohon;
2. status, letak dan luas tanah yang dibangun;
3. jenis bangunan; dan
4. gambar rencana bangunan secara terinci beserta konstruksi dan bahan yang digunakan.
- e. Rapat Koordinasi;
- d. Berkas diterima dan dipelajari sesuai dengan ketentuan;
- f. Mengadakan peninjauan/survey;
- g. Diterbitkanlzin atau ditolak:

Permohonan lzin dapat ditolak jika:

1. dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketentraman atau kepentingan umurn dan/atau tempat sekitar;
2. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan.

## 2. Besaran Retribusi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu vakni S TLZLTLAIL n

| NO. | JENIS BANGUNAN | SATUAN | TARIF |
|-------|---------------------------------|----------|---------------|
| 1. | Bangunan gedung | rn2 | Rp. 2.7OO.00 |
| 2. | Prasarana bangunan gedung | | |
| | a. konstruksi pembatas/pengaman | mt | Rp.450,00/4m' |
| | b. konstruksi penanda masuk | m2 | Rp. 450.00 |
| | c. konstruksi perkerasuul | m2 | Ro. 45O.OO |

## 3. Jangka Waktu

Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak adanya pertimbangan dan persetujuan dari tim teknis bangunan.

## 4. Persyaratan

- b. mengisi blanko lzin;
- a. foto copy identitas pemohon;
- a. foto copy status tanah;
- c. denah gambar;
- b. bukti lunas PBB dan BPHTB;

## 5. Spesifikasi Produk/Hasil

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

## 6. Pemberian Kompensasi

Jika terjadi keterlambatan dalam proses penerbitan lzin atau melampaui jangka waktu, maka IMB harus diantarkan langsung ke rumah/tempat domisili pemohon.

## B. IZIN USAHA INDUSTRI KECIL

## Pengertian

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Surat Izin Usaha Industri adalah dokumen perizinan yang diberikan kepada setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha industri.

Izin Usaha Industri kecil adalah jenis kegiatan usaha industri yang mempunyai nilai investasi (nilai peralatan dan bahan baku selama 3bulan,tidaktermasuktanahdanbangunan)sebesar&lt; 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Rp.

## Standar Pelayanan

1. Persyaratan
- a. fotocopy KTP dan NPWP'
- c. bukti lunas PBB dan BPHTB;
- b. izingangguan (HO), U.gi irraustri rokok lintingan;
- d. surat keterangan Kepala Desa;
- f. surat pernyataan kepemilikan tanah/SPPT/Sertifikat;
- e. surat pernyataan lingkungan, yang dilengkapi dengan foto copy KTP warga sekitar;
- g. mengisi formulir model Pm-lI (sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 1 /M-IND /PE,P.I 6 I 2OO8.
2. Besarnya tarif/biaya

Gratis.

3. Jangka Waktu

5 (lima) hari.

## 4. Prosedur

- a. Pengajuan berkas permohonan;
- b. Berkas diterima dan dipel4iari;
- d. Pengajuan pengesahan;
- c. Koordinasi dan survey;
- e. Diterbitkan Surat lzin.

## 5. Spesifikasi Produk/Hasil

Surat Izin Usaha Industri (lUI) kecil

6. Pemberian Kompensasi

Jika terjadi keterlambatan, maka Surat lzin harus diantarkan langsung ke rumah/ tempat domisili pemohon.

## C. IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL

## Pengertian

Surat lzin Usaha Perdagangan adalah dokumen perizinan yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dapat dijadikan legalitas untuk menjalankan usaha perdagangan.

Izin Usaha Perdagangan Kecil meliputi segala jenis usaha perdagangan skala mikro (kecil) yang tidak berbentuk CV, UD, koperasi, dan PT.

## Standar Pelayanan

1. Persyaratan
- a. foto copy KTP dan NPWP;
- c. bukti lunas PBB dan BPHTB;
- b. surat keterangan domisili;
- d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6;
- e. materai 6.000.
2. Besaran TariflBiaya

Gratis.

3. Jangka Waktu

5 (lima) hari.

## 4. Prosedur

- a. Pengajuan berkas permohonan;
- b. Berkas diterima dan dipelajari;
- f. Pengajuan pengesahan;
- c. Koordinasi dan survey;
- g. Diterbitkan Surat lzin.

## 5. Spesifikasi Produk/Hasil

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

## 6. Pemberian Kompensasi

Jika terjadi keterlambatan, maka SIUP harus diantarkan langsung ke rumah/tempat domisili pemohon.

## D. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KECIL

Pengertian

Tanda Daftar Perusahaan adalah suatu legalisasi atau pengakuan bahwa suatu melakukan waj ib daftar. dokumen sebagai perusahaan sudah

Tanda Daftar Perusahaan Kecil meliputi perdagangan skala mikro (kecil) yang tidak koperasi, dan PT. segala jenis usaha berbentuk CV, UD,

## Standar Pelayanan

1. Persyaratan
- a. foto copy KTP dan NPWP;
- c. bukti lunas PBB dan BPHTB;
- b. surat keterangan domisili;
- d. materai 6.000.
2. Besaran Tarif/Biaya

Gratis.

3. Jangka Waktu
2. 5 (lima) hari.

## 4. Prosedur

- a. Pengajuan berkas permohonan;
- b. Berkas diterima dan dipelajari;
- c. Koordinasi dan survey;
- d. Pengajuan pengesahan;
- e. Diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan.
5. Spesifikasi Produk/ Hasil

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

6. Pemberian Kompensasi

Jika terjadi keterlambatan, maka TDP harus diantarkan langsung ke rumah/ tempat domisili pemohon.

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII