Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 2002 tentang GARA BARAT PERATURAlf BUPATI BIMA NOMOR:!\3 TAHUN2017 TENTANG KABUA NCORE PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN MASYARAKAT DBBGAR RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA BUPATI BIMA, - a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/ atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Akta Kelahiran; b. bahwa eli Kabupaten Bima masih terdapat anak-anak yang a. 2. bagi anak melalui jalur pendidikan, kesehatan dan masyarakat diperlukan suatu pedoman yang memuat program ketja yang perlu dilaksanakan seluruh instansi terkait dan masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud C. 3. belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan karena berbagai kendala yang dapat berpengaruh pada masa depan anak ; c. bahwa untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran b. 4. dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAlf BUPATI BIMA NOMOR:!\3 TAHUN2017
TENTANG
KABUA NCORE
PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN MASYARAKAT
DBBGAR RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
BUPATI BIMA,
- a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/ atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Akta Kelahiran; b. bahwa eli Kabupaten Bima masih terdapat anak-anak yang a.
2. bagi anak melalui jalur pendidikan, kesehatan dan masyarakat diperlukan suatu pedoman yang memuat program ketja yang perlu dilaksanakan seluruh instansi terkait dan masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud C.
3. belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan karena berbagai kendala yang dapat berpengaruh pada masa depan anak ; c. bahwa untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran b.
4. dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pengurusan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat. d
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 1
6. Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 3
2. tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor325); Q~ P~r~t\.\r~ M~nt~ri Negara P~m.Q~rd.~Y~M P~r~mp\\~ dan 5.
3. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 4
4. Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor739); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 04 Tahun 2016
5. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata.Ketja Perangkat Daerah Kabupaten Bima. 8.
6. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima; 8. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang 7 .
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTAKELAHlRAN MELALUIKABUANCORE JALURPENDIDlKAN, KESEHATAN DANMASYARAKAT.
DAB I KETENTUAN UM11M Bagian Kesatu
Umum
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bima ;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 2
2. Pemerintahan Daerah adalah 1
- Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 3
6. Bupati adalah Bupati Bima; 5.
- Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. KepalaDaerah adalah Bupati Bima; 4
- 6
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 7
8. Dinas Pendiclikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut Dikbudpora adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; 8
9. PegawaiNegeriSipil selanjutnya disebut PNSadalah PegawaiNegeriSipil yang bertugas di Kabupaten Bima; 9
- 10.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga selanjutnya disebut UPT Dikbudpora adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga yang berada di Kecamatan;
- 11.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut UPTLayanan Dikmen PKPLKadalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Kabupaten Bima;
12. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kabupaten Bima;
- 13.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu Unit Pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh dan terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu;
- 14.Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat dalam pencapaian target derajat kesehatan diwilayah kerjanya yang meliputi satu sampai dua desa, dalam melaksanakan tugasnyabidan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas setempat dan bekerja sama dengan perangkat desa;
- 15.Bidan Praktek Mandiri adalah Bidan yang memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (register) diberi izin secara sah dan legal untuk menjalankan praktek kebidanan mandiri;
- 16.Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan / atau spesifistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
- 17.Kabua Ncore adalah gerakan bersama dalam pengurusan akta kelahiran dengan melakukan pencatatan dan tindakan terhadap masyarakat Kabupaten Bima yang belum memiliki Akta Kelahiran melalui jalur pendidikan, kesehatan dan masyarakat;
- 18.Anak adalah seseorangyang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 19.Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat, waktu kelahiran anak, nama anak, urutan anak (anak ke) dan status anak/ nama orang tua anak dan status kewarganegaraan anak;
20. Pemohon adalah masyarakat Kabupaten Bima yang mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran;
21. Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan agar semua anak di Kabupaten Bima memilikiAkta Kelahiran secara cepat dan menyeluruh tanpa dipungut biaya;
22. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register Akta Kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Kartu Keluargayang selanjutnya disingkat KKadalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
•
t
24. Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik yang
selanjutnya disebut
KTP-el adalah
- Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana; 25. Buku Nikah/ AIda Perkawinan adalah suatu buku/ akta yang berisikan
- catatan peristiwa penting kependudukan tentang pemikahan / perkawinan yaitu status hubungan sebagai pasangan suami isteri 26. Pelaporan Kelahiran tidak terlambat adalah pelaporan kelahiran yang
60
- dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat (enam puluh) han sejak kelahiran; 27. Pelaporan Kelahiran terlambat adalah pelaporan yang dilaporkan penduduk
- kepada instansi pelaksana setempat, melampaui batas waktu 60 (enam puluh hari sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat; 28. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang
- selanjutnya disebut dengan SPI'JM Kebenaran Data Kelahiran adalah pemyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali /pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang,dengan diketahui 2 (dua) orang sakai; 29. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan
- Suami Istri yang selanjutnya disebut SPI'JM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri adalah pemyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi; 30. Saksi dalam SPTJM adalah orang yang melihat atau mengetahui
- penandatanganan SPTJM. yang atau
Bagian Kedua
Prinsip dan Tujuan
Pasal2
Prinsip dalam upaya percepatan
kepemilikan Akta Kelahiran anak melalui Kabua
Ncore, yaitu : 1. Non diskriminasi, artinya percepatan pemberian Akta Kelahiran diberikan
- pelaporan, penulisan data pribadi kedalam Register Akta Kelahiran hingga penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi yang bersangkutan tidak dipungut biaya; 3. Sederhana dan mudah, artinya persyaratan dan prosedur yang ditetapkan 2.
- kepada anak Indonesia dengan tidak membedakan latar belakang agama, suku, ras. golongan, gender, status perkawinan orang tua dan status sosial; 2. Bebas biaya, artinya seluruh proses pencatatan kelahiran mulai dari 1
- mudah dipahami dan tidak sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat; 4. Cepat, artinya seluruh proses penerbitan Akta Kelahiran dilakukan dengan
- cara kepengurusan Akta Kelahiran dapat diketahui dengan jelas oleh masyarakat; dan 6. Nyaman, artinya bahwa layanan yang diberikan mampu mendorong 5.
- segera dengan tetap berpedoman pada tata cara dan persyaratan yang berlaku; 5. Transparan, artinya seluruh informasi mengenai persyaratan, waktu dan tata 4 tata cara yang pada
- masyarakat untuk menggali informasi dan menggunakan fasilitas yang tersedia tanpa keraguan. 6. yang
Pasal3
Tujuan percepatan
pengurusan kepemilikan
Akta
Kelahiran adalah
percepatan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas hukum dan menjamin status sipil seorang anak melalui gerakan Kabua Ncore.
. t
BAH II
RUANG LINGKUP
Pasal4
- (1) Ruang lingkup percepatan pengurusan Akta Kelahiran melalui Kabua Ncore meliputi seluruh proses pelayanan Akta Kelahiran yang dilaksanakan m.elalui jalur pendidikan, jalur kesehatan, dan jalur masyarakat dan desa. (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurusan
2. Aleta Kelahiran yang dilakukan dengan melibatkan satuan pendidikan negeri/ swasta mulai dari PAUO, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Bima; (3) Jalur kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurusan
3. Akta Kelahiran yang dilakukan dengan melibatkan RSUO,Puskesmas, Pustu , Posyandu dan Bidan Desa; (4) Jalur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurusan
4. Akta Kelahiran yang dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah desa.
BAS III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal5
(1)
Bupati bertugas
dan bertanggung
jawab dalam
pelaksanaan percepatan
- pengurusan penerbitan Akta Kelahiran melalui Kabua Neorejalur pendidikan, jalur kesehatan dan jalur masyarakat di Kabupaten Bima. (2) Tugas dan tanggung jawab melalui Kabua Neore jalur pendidikan
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Dikbudpora melalui satuan pendidikan negeri/swasta mulai dari PAUD,TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAdi Kabupaten Bima, yaitu sebagai berikut: a. melakukan sosialisasi kepada orang tua murid terhadap pentingnya Akta
- Kelahiran bagi anak; b. melakukan pendataan terhadap siswa atau siswa baru yang belum
- memiliki akta kelahiran; e. memfasilitasi siswa untuk pengumpulan dokumen persyaratan untuk yang
- menerbitkan Akta Kelahiran dan melakukan veriftkasi terhadap dokumen yang terkumpul; d. meneruskan berkas permohonan yang telah terkumpul dan terverifikasi
- kepada Disdukeapil; e. menerima kutipan-kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh d
- Disdukeapi1; dan f. mendistribusikan kutipan-kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud yang oleh
- dalam huruf e, kepada orang tua murid melalui Kepala Sekolah. f.
(3) Tugas dan tanggungjawab melalui Kabua Neorejalur
kesehatan sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh RSUD,yaitu sebagai berikut: a. menerima berkas permohonan Akta Kelahiran dari orang tua atau kuasa
- yang ditunjuk; b. melakukan verifikasi dan validasi data;
- e. menerbitkan Surat Keterangan Lahir;
- d. menyerahkan berkas permohonan
kepada
Disdukeapi1; dan
- e. menyerahkan kutipan Akta Kelahiran yang telah
diterbitkan
- pemohon. I e. yang
~I
kepada
..
- (4) Tugas dan tanggung jawab melalui Kabua Ncorejalur kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilaksanakan oleh RSUD, juga dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, Pustu, Posyandu dan Bidan Desa, yaitu sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi kepada Ibu Hamil terhadap pentingnya Akta Kelahiran bagi anak;
- b. melaporkan jumlah kelahiran kepada Kepala Desa; b.
- d. menerbitkan Surat Keterangan d.
- c. membantu menyiapkan kelengkapan persyaratan Akta Kelahiran; Lahir;
- e. membantu menyerahkan berkas permohonan ke Disdukcapil; e
- f. menerima kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil; dan f.
- g. menyerahkan kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan kepada orang tua.
- (5) Tugas dan tanggung jawab melalui Kabua Neore jalur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Delta melalui masyarakat, Pernerintah Desa dan Camat, yaitu sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi kepada orang tua terhadap pentingnya Akta Kelahiran bagi anak;
- b. membentuk kelompok kerja pendataan kepemilikan Akta Kelahiran pada tingkat Desa dan Keeamatan;
- e. Desa dan Kecamatan memfasilitasi masyarakat untuk pengumpulan dokumen persyaratan untuk menerbitkan Akta Kelahiran dan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang terkumpul; d. menunjuk operator Sistem Informasi Desa (SID) sebagai petugas input C.
- e. menyerahkan berkas permohonan e.
14. data Akta Kelahiran tingkat Desa dan Keeamatan; ke Disdukcapil; d.
- f. menerima Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Disdukeapil; dan g. mendistribusikan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan f.
16. Disdukcapil kepada pemohon; g
- h. dalam hal penyelenggaraan layanan keliling oleh Disdukcapil, Kecamatan memfasilitasi tempat untuk layanan di tingkat Kecamatan.
Pasal6
Pelaksanaan percepatan pengurusan penerbitan Akta Kelahiran melalui Kabua Ncore jalur pendidikan, jalur kesehatan dan jalur masyarakat, Disdukcapil memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melalrukan koordinasi/konsultasi dengan Dinas Dikbudpora, RSUD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Akta Kelahiran; 1
3. melakukan veriflkasi dan validasi data permohonan dan persyaratan; 3.
2. menerima dan meneliti berkas permohonan dan persyaratan 2
4. memasukkan data permohonan pencatatan kelahiran ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 4
5. mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 5.
Pasal7
- (1) Dalam hal percepatan penerbitan Akta Kelahiran bagi siswa RA, MI, MTs, MA Disdukcapil berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.
- (2) Dalam hal percepatan penerbitan Akta Kelahiran bagi siswa SMA/SMKdan SLB Negeri/ Swasta Disdukcapil berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi melalui UPf Layanan Dikmen PKPLK.
BABIV
PERCEPATAR PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN JALUR PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran di Lembaga Pendidikan PAUD,SD dan SMPNegeri/Swasta
Pasa18
- (1) Setiap lembaga pendidikan Negeri/Swasta dibawah Dinas Dikbudpora wajib mendukung program percepatan pengurusan Akta Kelahiran bagi. Anak didik/ siswa, melalui :
- a. kepala sekolah di setiap jenjang pendidikan mendata Anak didik/ siswa yang belum memiliki Akta Kelahiran;
- b. kepala sekolah mendata Anak didik/ siswa yang tidak dapat memiliki akta kelahiran karena orang tua yang tidak memiliki buku nikah, atau tidak diketahui asal-usulnya;
- c. data yang telah dikumpulkan beserta berkas permohonan penerbitan akta kelahiran selanjutnya disampaikan ke UPf Dikbudpora.
- (2) Untuk mendukung program percepatan pengurusan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)UPf Dikbudpora, bertugas :
- a. mengirimkan berkas pennohonan dan persyaratan Akta Kelahiran ke Disdukcapil;
- b. meneruskan berkas pennohonan dan persyaratan pengurusan akta kelahiran dari sekolah segera ke Disdukcapil.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala UPI'D Dikbudpora menunjuk PNS atau pegawai lainnya yang bertugas menghimpun permohonan pengurusan Akta Kelahiran;
Pasal9
- (1) Dalam hal pengisian formulir pennohonan dan formulir surat keterangan kelahiran yang disediakan oleh Disdukcapil pada UPI' Dikbudpora, orang tua atau keluarga atau kuasa yang ditunjuk yang mengajukan permohonan harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat keterangan lahir dari petugas kesehatan;
- b. fotokopi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
- c. fotokopi KTP-elorang tua;
- d. fotokopi KKorang tua; dan
- e. fotokopi KTP-eI2 (dua) orang saksi.
- (2) Berdasarkan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)petugas UPTDikbudpora melakukan :
- a. verifikasi fonnulir pelaporan kelahiran, berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran; dan
- b. mengmm berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran ke Disdukcapil secara langsung maupun tidak langsung melalui laman web atau surat elektronik.
- (3) Dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir dari dokterj'bidan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas kebenaran data kelahiran dengan diketahui 2 (dua) orang saksi;
- (4) Dalam hal persyaratan berupa Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPI'JM kebenaran sebagai pasangan suami isteri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas
,.
status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. 2
- (51 SPrJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.
PasallO
Setelah berkas pennohonan dan persyaratan Akta Kelahiran yang dikirim oleh petugas UPTDDikbudpora, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diterima dan dinyatakan lengkap oleh Disdukcapil, maka Didukcapil selambatlambatnya 4 x 24 jam menerbitkan Akta Kelahiran.
Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Lembaga Pendidikan SMA/SMKdan SLBNegeri/Swasta di
Pasal11
Setiap lembaga pendidikan Negeri/Swasta di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi wajib mendukung program percepatan pengurusan Akta Kelahiran bagi Anak didik/siswa, dengan cara sebagai berikut :
1. kepala sekolah di setiap jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB Negeri/Swasta mendata Anak didik/siswa yang belum memiliki Akta Kelahiran; 1
2. data yang telah dikumpulkan selanjutnya disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi melalui UPTLayanan Dikmen PKPLK;
3. kepala UPT Layanan Dikmen PK PLKmenunjuk PNS atau pegawai lainnya yang bertugas menghimpun permohonan pengurusan Akta Kelahiran; dan
4. mengirimkan Berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran ke Disdukcapil. 4
Pasal 12
- (1) Orang tua atau keluarga atau lruasa yang ditunjuk mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan dan formulir Surat Keterangan Kelahiran yang telah disediakan oleh Dinas pada UPT Layanan Dikmen PK PLK,dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan lahir dari dokter /bidan;
- b. fotokopi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
- c. fotokopi KTP-elorang tua;
- d. fotokopi KK asli orang tua; dan
- e. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi.
- (2)
Pasal 32
Orang tua atau
keluarga atau
kuasa yang ditunjuk mengajukan
permohonan
- dengan mengisi formulir pennohonan dan fonnulir Surat Keterangan Kelahiran yang telah disediakan oleh Disdukcapil pada Desa dengan melarnpirkan persyaratan sebagai berikut : a. surat keterangan lahir dari Dokter / Bidan; pada
- b. fotokopi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua;
- c. fotokopi KTP-elorang tua;
- d. fotokopi KK orang tua; dan C.
- e. fotokopi KTP-el2 (dua) orang saksi.
- (2) BAB VII
FORUM KOORDINASl
Pasal 34
dapat
- (1) Dalam rangka percepatan kepemilikan Akta Kelahiran, Bupati membentuk forum koordinasi kabupaten. (2) Forum koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat Akta
2. melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait dan Camat yang dikoordinir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (3) Tugas pokok forum koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
3. (1), yaitu : a. untuk menyusun rencana kerja tentang percepatan kepemilikan Akta pada
4. Kelahiran; dan b. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan percepatan a rencana Akta
5. kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka mengetahui perkembangan kemajuan dan hambatan yang ada. (4) Forum koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk
- melalui Keputusan Bupati; (5) Forum koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ayat
- mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Birna,
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasa135
- (1) Biaya yang timbul dalam percepatan pelayanan pencatatan kelahiran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. (2) Untuk mendukung percepatan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran dan
2. Akses terhadap Dokumen Kependudukan lainnya, Pemerintah Desa mengalokasikan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). (2) dan pada
Pasa136
(Gratis)
- hari tetap dilakukan di domisili penduduk setelah mendapat SK penetapan Kepala Disdukcapil dan tidak dikenakan denda administrasi (Gratis).
- (1) Pembuatan Akta Kelahiran tidak dikenakan denda administrasi (2) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh)
BAB IX
PELAPORAN
Pasa137
Bupati melaporkan data peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran secara kumulatif kepada Gubernur setiap bulan paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di : Birna BABX ## KETENTUAN PENUTUP Pasal38 Pasal 38 Peraturan

Penandatangan: Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Ditetapkan di: Bima Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima, 2017 pada tanggal : 22 ... ~". tanggal pada 22 2017

Penandatangan: BUPATI BIMA Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI pada tanggal : .2a,. /VU-L 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA Drs. H.M. TAUFIKHAK,M. Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631231198702 1 049 NIP BERITADAERAHKABUPATEN BIMATAHUN2017 NOMOR...~.9 6 BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR..