PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI (berlaku 15 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
- a. bahwa ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu menunaikannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Daerah menetapkan penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
SALINAN
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENMAROS dan BUPATIMAROS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Jemaah Haji adalah warga Kabupaten Maros yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji meliputi pelayanan dan perlindungan jemaah haji.
6. Biaya transportasi adalah biaya pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan bagi Jemaah Haji.
7. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan pesawat terbang.
8. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jamaah Haji dari pesawat terbang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Instansi terkait adalah Lembaga/instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, TNI dan/atau Polri.
11. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas pemandu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan dan pemanduan kepada jemaah haji di kloter.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji di kloter.
14. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Asas penyelenggaraan ibadah haji daerah adalah keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan ibadah haji daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.
Bagian Kesatu Umum
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
- b. Pembiayaan transportasi, operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah; dan
- c. Biaya operasional TPHD dan TKHD dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Ibu Kota Kabupaten Maros.
Bagian Kedua
Penyelenggara Ibadah Haji Daerah
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
- a. Bupati selaku Koordinator Penyelenggara Ibadah Haji Daerah menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Ketua Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
- b. Dalam hal kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah denganmelibatkan unsur dari SKPD dan/atau Instansi terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Bupati
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Biaya transportasi dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji daerah dikelola oleh PPIHD;
- b. biaya transportasi PPIHD dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah;
- c. pemberian pelayanan pada saat prosesi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji daerah; dan
- d. pemberian pelayanan pengawalan jemaah haji dari embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah.
- (2) Besaran dan rincian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7
- (1) Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 8
Biaya operasional TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi;
- a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); dan
- b. Pemberian honorarium.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 9
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan pembiayaan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMaros.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan pembiayaan transportasi jamaah haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupatenMaros.

Penetapan: Ditetapkan di Maros pada tanggal 15 April 2015

Penandatangan: BUPATI MAROS, M. HATTA RAHMAN

Penetapan: Diundangkan di Maros pada tanggal

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH, ## BAHARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR 1

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001 ## NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN : 3/2015