PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (berlaku 15 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf k UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan merupakan Pajak Daerah, dan pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang potensial bagi pembangunan daerah guna melaksanakan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggungjawab dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang - Undang (Lembran Negara Republik
9. Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987 );
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
20. 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99 ).
.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DAN
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan dan kelurahan.
6. Pejabat adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
7. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II NAMA, OBJEK,DAN SUBJEK PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemindahan hak karena :
- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) hibah wasiat;
- 5) waris;
- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
- 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9) pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) peleburan usaha;
- 11) pemekaran usaha; atau
- 12) hadiah;
- b. pemberian hak baru karena:
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
- 2) diluar pelepasan hak;
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun;
- f. hak pengelolaan;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Subjek Pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Wajib Pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak .
- (2) Nilai perolehan sebagaimana dimakud pada ayat (1) meliputi hal -hal sebagai berikut:
- a. Jual beli adalah harga transaksi;
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. Hibah adalah nilai pasar;
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. Waris adalah nilai pasar;
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. Pemisahan hak yang mengkibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
15. m.Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. Hadiah adalah nilai pasar; dan atau
- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sementara.
- (6) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Kabupaten Seram Bagian Barat
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 8
- (1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri NOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 9
Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5 % ( lima perseratus ).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 10
Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2)
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang terutang dipungut diwilayah daerah tanah dan atau bangunan berada.
BAB V - SAAT TERUTANGNYA PAJAK
Pasal 12
- (1) Saat terutangnya Pajak ditetapkan untuk :
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta ;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta ;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta ;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan, haknya ke instansi dibidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkan surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta ;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta ;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta ;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta ; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB VI - KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 13
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani pelayanan lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak Atas Tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
BAB VI - KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 14
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolahan hak atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 15
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan
- (3) Kepala Kantor Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesatu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
BAB VII - PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Pembayaran Pajak terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh setiap wajib pajak.
- (3) SSPD sebagaimana diamaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD
Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Pajak
BAB VII - PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan
- (2) Setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang dan membayar sendiri dengan menggunakan SSPD.
BAB VII - PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 18
- (1) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB apabila:
- 1)
BAB VII - PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 19
Tata cara pengisian dan penerbitan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan , dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Wajib Pajak dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21
- (1) Pajak yang terutang
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 23
- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila;
- a. Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Pertama
Keberatan
BAB IX - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Pasal 24
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang atas suatu :
- a. SPTPD
- b. SKPD
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN; dan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaannya atau overmacht
- (4) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bukan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Tanda Penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk atau tanda penerimaan Surat Keberatan melalui Pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak
- (7) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis terhadap hal-hal yang menjadi dasar pengenaan Pajak.
BAB IX - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Pasal 25
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang telah diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Bagian Kedua
Banding
BAB IX - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Pasal 26
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak hanya terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan menyertakan alasan -alasan dan disampaikan selambat - lambatnya 3 ( tiga ) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding dapat menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 ( satu ) bulan setelah dikeluarkannya putusan banding.
BAB IX - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Pasal 27
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % ( dua perseratus ) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % ( lima puluh perseratus ) dari jumlah pajak
BAB IX - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Pasal 28
- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas hari) sejak tanggal penagihan
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat,
- (4) Jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasan penggugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasan penggugat
- (6) Terhadap 1 (satu), pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) gugatan.
BAB IX - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Pasal 29
Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 30
- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatanya, Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat melakukan pembetulan terhadap, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat salah tulis dan/atau salah hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat:
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang dihitung menurut peraturan perundang -undangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan wajib pajak;
- b. Mengurangkan atau membatalkan, SSPD,SKPDKB,SKPDKBT, atau SKPDN, atau SKPDLB yang salah;
- c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak menurut tata cara yang ditentukan; dan
- d. Mengurangkan ketetapan pajak yang terutang ## BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN
BAB X - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31
- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang
- (3) Bupati setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :
- a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang;
- b. SKPDN, apabila jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.
BAB X - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :
- b. masa pajak
- a. nama dan alamat wajib pajak
- c. alasan yang jelas
- (3) bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (2) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat
BAB X - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33
- (1) atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan
- (2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan Kantor dan/atau pemeriksaan lapangan.
KADALUWARSA
BAB XII - KADALUWARSA
Pasal 34
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima ) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan .
- a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
BAB XII - KADALUWARSA
Pasal 35
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XIII - PEMERIKSAAN
Pasal 36
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan pihak - pihak yang terkait mengenai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak atau pihak - pihak terkait yang diperiksa mempunyai kewajiban:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan pemeriksaan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 37
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB XV - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 38
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam melaksanakan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan terhadap wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata itu dengan keterangan yang diminta.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 39
- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perpajakan daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun dan/atau denda paling banyak 2 ( dua ) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
Tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 ( lima ) tahun sejak saat terutangnya pajak.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban untuk merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu ) tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) dan
3. ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan dan/atau pidana denda sebanyak Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Daerah,.
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XVIII - PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 44
- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
Pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) sampai dengan Peraturan Daerah ini berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Piru pada tanggal 15 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

Verifikasi: Ttd MANSUR TUHAREA

Distribusi: SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Penandatangan: Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seram Bagian Barat ## BAB XX KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 46

Penandatangan: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. ## Pasal 47

Penandatangan: Bupati atau Pejabat yang berwenang berkewajiban melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, dan/atau pimpinan instansi yang membidangi pelayanan lelang Negara dan/atau pimpinan instansi yang melaksanakan tugas dibidang pertanahan, dan/atau pihak - pihak lain yang terkait untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini. ## Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Piru pada tanggal 15 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN BARAT , JACOBUS F. PUTTILEIHALAT ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 114
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011
## TENTANG
## BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
## I. UMUM
Dalam melaksanakan otonomi daerah, tiap - tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu didalam upaya mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upaya - upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan asli daerah, sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat.
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah telah diberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak Daerah, diantaranya kewenangan terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
Ketentuan peralihan dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan ketentuan yang lama yaitu Undang -undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2000, diberikan batas waktu sampai dengan paling lama 1 ( satu ) tahun sejak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi, atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2010. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu segera ditetapkan.
Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah terutama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, kewajiban dan hak pihak -pihak yang berkepentingan dalam pemungutan pajak, serta sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pihak - pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Hal ini dimaksud agar dengan berakhirnya pengelolaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Pengelolaannya lebih berdayaguna dan berhasil guna, sehingga dapat mendukung visi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Sejahtera, Demokratis dan Religius.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Angka 1) Cukup jelas Angka 2) Cukup jelas Angka 3) Cukup jelas Angka 4) Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak