PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 7 Tahun 2017 tentang FASILITASI REHABILITASI MASYARAKAT PECANDU NARKOBA DI KOTA BINJAI DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BINJAI, (berlaku 13 Maret 2017)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
FASILITASI REHABILITASI MASYARAKAT PECANDU NARKOBA DI KOTA BINJAI
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,
Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Instruksi Walikota Binjai Nomor 354-508 / INS / 2013 tentang Rencana Aksi Walikota Binjai di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015, khususnya dibidang Rehabilitasi, perlu adanya upaya pemiilihan kondisi fisik dan mental spiritual warga masyarakat pecandu narkoba yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung fasilitasi Pemerintah Daerah, bagi masyarakat di Kota Binjai dalam upaya menjauhkan dan melepaskan diri dari ketergantungan Narkoba yang dampaknya berpotensi merusak masa depan, mental, moral, dan menimbulkan kerusakan di dalam keluarga serta kehidupan bermasyarakat di Kota Binjai diperlukan komitmen, sinergitas dan keijasama Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitasi Rehabilitasi Masyarakat Pecandu Narkoba di Kota Binjai;
3. : 1 . Undang - Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
SALINAN
c
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
3. 5.Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITASI REHABILITASI MASYARAKAT PECANDU NARKOBA DI KOTA BINJAI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
5. Badan Narkotika Nasional Kota yang selanjutnya disebut BNN Kota adalah Badan Narkotika Kota Binjai.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
8. Kecamatan adalah Kecamatan se - Kota Binjai.
9. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kota Binjai.
10. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daii tanaman atau bukan tanaman, balk sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
:
(
12. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Bahan Adiktif lainnya adalah bahan lain bukan Narkoba atau Psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.
14. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terns menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Pencegahan adalah usaha untuk menghilangkan faktor penyabab pengedaran, penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya pada kalangan tertentu atau masyarakat pada umumnya.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan secara medik dan sosial dari penyalahgunaan narkotika serta mengembalikan kondisi fisik dan psikis serta sosial.
18. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerimamanfaat fasilitasi.
19. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dalarri penyalahgunaan narkoba.
20. Pengiriman adalah kegiatan mengantarkan Residen / Pecandu Narkoba yang secara sadar, sukarela dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Penerima Residen Narkoba untuk mengikuti program rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehablitasi Pecandu Narkoba Nasional.
21. Pemulangan adalah kegiatan memfasilitasi penjemputan residen / pecandu narkoba yang telah selesai mengikuti Program Rehabilitasi yang dilaksanakan Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga.
22. Residen adalah korban / pecandu narkoba yang mengikuti program rehabilitasi di Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional.
23. Pengantar Residen adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan badan Kesbangpol yang bertugas menjaga / mengantar Residen, serta mengurus Residen selama peijalanan, dan melengkapi administrasi residen agar diterima di Balai Besar Rehabilitasi Pecandu Narkoba Nasional Lido Provinsi Jawa Barat.
24. Pendamping Wajib Residen adalah keluarga dekat residen (orang tua / wali) yang berfungsi untuk mendampingi residen selama peijalanan ke Balai Besar Rehabilitasi Pecandu Narkoba Nasional Lido Provinsi Jawa Barat.
25. Pencandu Narkoba adalah seseorang yang secara terns menerus menggunakan / mengkonsumsi Narkoba dengan takaran yang terns meningkat yang apabila penggunaannya dikurangi / dihentikan secara tibatiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas pada orang tersebut.
;
c
W'
Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2
Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman teknis dalam rangka penanganan dan memfasilitasi para pecandu narkoba yang secara sadar, sukarela dan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program rehabilitasi di Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Nasional secara gratis.
Pasal 3
Fasilitasi Rehabilitasi bagi masyarakat Pecandu Narkoba meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan komprehensif yang optimal bagi warga masyarakat pecandu narkoba yang sadar diri untuk mau berupaya menghindari dan memulihkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. memperkuat ketahanan masyarakat dan warga masyarakat di Kota Binjai agar aktif berpartisipasi dan memberdayakan diri sehingga muncul keberanian untuk melaporkan adanya lokasi dan warga penyalur narkoba dan berani berperan aktif menghimbau para pecandu narkoba agar bersedia mengikuti program rehabilitasi narkoba gratis yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
BAB II - PERAN SERTA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSITERKAIT Pasal 4
Pasal 4
- Untuk mendukung Fasilitasi Rehabilitasi kepada masyarakat Pecandu Narkoba di Kota Binjai, diperlukan peran serta SKPD dan instansi terkait. (1)
- SKPD dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: (2)
- a. Kelurahan;
- b. Kecamatan;
- c. RSUD;
- d. Badan Kesbangpol; dan
- e. BNN Kota.
- Peran serta SKPD dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan rincian tugas sebagai berikut: (3)
- a. Kelurahan:
1. Memerintahkan Kepala Lingkungan menyebarluaskan:
- a) Instruksi Walikota Binjai Nomor 354-508 / INS / 2013 tentang Rencana Aksi Walikota Binjai di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 2011 - 2015;
- b) Surat Edaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai Nomor 460-480 tanggal 10 April 2015 Perihal Penyampaian Stiker Rehabilitasi Gratis bagi Pecandu Narkoba;
- c) Surat Edaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai Nomor 457-758 tanggal 18 Mei 2015 Perihal Penyampaian Baleho Rehabilitasi Gratis bagi Pecandu Narkoba;
- d) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor 337-3333 tanggal 15 Juni 2015 Perihal Penyampaian Stiker Rehabilitasi Gratis bagi Pecandu Narkoba ke 5 (lima) Kecamatan se-Kota Binjai untuk diteruskan ke Kelurahan se-Kota Binjai dan seterusnya untuk disebarluaskan.
W
2. membantu menunjukkan lokasi strategis pemasangan Baleho tentang Pemberitahuan Rehabilitasi gratis dari Pemerintah Daerah bagi Pecandu Narkoba yang secara sukarela bersedia direhabilitasi di Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional;
3. memonitor warga di lingkungannya untuk mendapatkan informasi faktual lokasi tempat tinggal warga pecandu narkoba;
4. melakukan pendekatan kepada keluarga, masyarakat pecandu narkoba untuk memastikan warga masyarakat pecandu narkoba bersedia secara sukarela untuk di rehabilitasi di Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional;
5. memerintahkan Kepala Lingkungan mendampingi warga masyarakat pecandu narkoba beserta keluarganya untuk pemeriksaan fisik dan psikis ke RSUD;
6. melaporkan hasil monitoring dan data keberadaan warga masyarakat pecandu narkoba kepada Camat baik data lokasi tempat peredaran narkoba maupun data warga masyarakat yang sudah di data bersedia secara sukarela untuk direhabilitasi di Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional; dan
7. membuat Surat Keterangan bagi warga masyarakat pencandu narkoba untuk mendapat Fasilitas Rehabilitasi dengan memprioritaskan keluarga kurang mampu.
Kecamatan:
1. menyebarluaskan kepada Lurah di wilayahnya:
- a) Instruksi Walikota Binjai nomor 354-508 / INS / 2013 tentang Rencana Aksi Walikota Binjai di Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 2011-2015;
- b) Surat Edaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai Nomor 460-480 tanggal 10 April 2015 Perihal Penyampaian Stiker Rehabilitasi Gratis bagi Pecandu Narkoba;
- c) Surat Edaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai Nomor 457-758 tanggal 18 Mei 2015 Perihal Penyampaian Baleho Rehabilitasi Gratis bagi Pecandu Narkoba;
- d) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor 337-3333 tanggal 15 Juni 2015 Perihal Penyampaian Stiker Rehabilitasi Gratis bagi Pecandu Narkoba ke 5pmas}) Keearaaitf untuk diteruskan ke Kelurahan se-KsSa Rresjas dan scterasma untuk disebarluaskan.
2. membantu Tneminjnkkan lokasi strategis pRTTKtsgtngan Baldtn tentang Pemberitahuan Rehabilitasi gratis dari Pemerintah Kota Binjai bag ! Pecandu Narkoba yang secara sukarela bersedia direhabilitasi di Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional;
3. memerintahkan Lurah dan Kepala Lingkungan memasang Baleho dan menempelkan stiker tempat-tempat strategis agar stiker yang berisi Pemberitahuan Rehabilitasi gratis bagi Pecandu narkoba dapat dilihat dan dibaca serta dapat dipahami masyarakat luas di wilayah keijanya;
4. memonitor dan melakukan evaluasi atas tindak lanjut penyampaian informasi Instruksi Walikota Binjai dan Surat Edaran Bakesbangpol dan Linmas tentang Pemasangan Baleho, penyebarluasan stiker yang berisi Pemberitahuan Rehabilitasi Gratis bagi pecandu narkoba diwilayahnya untuk memastikan agar warga dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota Binjai.
G
L
RSUD:
1. Unit Laboratorium RSUD menerima dan meneliti keabsahan Surat Keterangan Lurah sebagai dasar acuan melakukan pemeriksaan tentang fisik dan psikis bagi warga masyarakat Pecandu Narkoba yang secara sukarela bersedia direhabilitasi;
2. Unit Laboratorium RSUD atas dasar Surat Keterangan Lurah melakukan pemeriksaan Fisik dan psikis bagi warga masyarakat Pecandu Narkoba sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan RSUD;
4. Unit Laboratorium RSUD mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada warga masyarakat Pencandu Narkoba yang menyatakan Pecandu Narkoba tersebut perlu direhabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis.
3. Unit laboratorium RSUD mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Fisik dan Psikis kepada warga masyarakat pencandu narkoba;
Badan Kesbangpol:
1. membentuk Institusi Penanganan Wajib Lapor Pecandu Narkoba (IPWL) Kota Binjai untuk menampung informasi dari SKPD se-Kota Binjai, masyarakat luas terkait hal-hal yang berhubungan dengan upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN) Kota Binjai;
2. membentuk Posko IPWL di Badan Kesbangpol;
3. mepersiapkan buku Agenda untuk mencatat setiap informasi dari SKPD se-Kota Binjai dan warga masyarakat yang ingin melaporkan diri terkait Fasilitasi Pengiriman Gratis pecandu narkoba untuk mengikuti Program Rehabilitasi di Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional;
4. bersama SKPD terkait mempersiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memperjelas dan mempertegas Alur Penanganan Rehabilitasi Gratis bagi Pecandu Narkoba Kota Binjai;
5. menyebarluaskan SOP Alur Penanganan Rehabilitasi Gratis bagi Pecandu Narkoba ke seluruh SKPD se -Kota Binjai dan Intansi terkait yang dianggap punya kopetensi dalam rangka P4GN;
6. mencetak Stiker dan Baleho yang inti isinya berisikan Pemberitahuan Rehabilitasi Gratis bagi Pecandu Narkoba penduduk Kota Binjai yang secara sukarela bersedia di Rehabilitasi secara gratis di Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional di Lido Provinsi Jawa Barat;
7. menyebarluaskan Stiker dan Baleho yang berisikan Pemberitahuan Rehabilitasi Gratis bagi pecandu Narkoba penduduk Kota Binjai melalui Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Binjai maupun secara langsung menyebarluaskannya ke masyarakat serta memasang, menempatkan Baleho di lokasi strategis di masing-masing Wilayah Kecamatan se-Kota Binjai agar inti informasi Rehabilitasi Gratis bagi pecandu narkoba dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas;
8. menyebarluaskan SOP Alur Penanganan Rehabilitasi Gratis bagi Pecandu Narkoba Kota Binjai ke seluruh SKPD se-Kota Binjai dan Intansi terkait yang dianggap punya kompetensi dalam rangka P4GN;
9. mempersiapkan administrasi dan akomodasi yang diperlukan bagi Residen yang akan diberangkatkan ke Panti Rehabilitasi dan Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional;
10. meneliti berkas administrasi persyaratan yang telah ditetapkan instansi Panti Rehabilitasi dan Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional penerima Residen;
C
11. memonitor / mewawancarai calon Residen untuk melihat tingkat kestabilan fisik dan Kejiwaan Residen sebelum diberangkatkan ke Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional di Lido Provinsi Jawa Barat;
12. memfasilitasi Residen Pecandu Narkoba dan salah seorang perwakilan Keluarga sebagai pendamping wajib Residen yang akan direhabilitasi untuk sama-sama diberangkatkan ke Panti Rehabilitasi / Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional dan sekaligus menjemput Residen Narkoba yang telah selesai mengikuti Program Rehabilitasi.
13. melakukan pembinaan bagi warga masyarakat Pencandu Narkoba yang telah direhabilitasi sebelum dikembalikan ke lingkungan masyarakat.
- e. BNN Kota berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol dalam rangka upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), terkait Fasilitasi Rehabilitasi Masyarakat Pencandu Narkoba.
BAB IV - PROSES FASILITASI REHABILITASI
Pasal 5
Untuk mendapatkan Fasilitasi Rehabilitasi, Calon Residen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Rekomendasi dari RSUD dengan melampirkan Surat Hasil Pemeriksaan Unit Laboratorium RSUD;
- b. foto kopi KTP Calon Residen;
- c. foto kopi KTP orang tua / wali Calon Residen;
- d. pas foto Calon Residen ukuran 4 x 6; dan
- e. foto kopi Kartu Keluarga.
BAB IV - PROSES FASILITASI REHABILITASI
Pasal 6
- ( 1 ) Calon Residen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan direhabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Pecandu Narkoba Nasional Lido Provinsi Jawa Barat.
- Calon Residen yang akan direhabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh 1 (satu) orang Pendamping Wajib Residen dan Pengantar Residen. ( 2 )
- Jumlah Pengantar Residen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah Calon Residen yang akan direhabilitasi. (3)
BAB V - PENDANAAN Pasal 7
Pasal 7
- (1) Pembiayaan dalam rangka Fasilitasi Rehabilitasi Masyarakat Pecandu Narkoba di Kota Binjai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai.
2. Pengelolaan anggaran kegiatan dalam rangka Fasilitasi Rehabilitasi Masyarakat Pecandu Narkoba di Kota Binjai dilaksanakan berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Walikota dan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2)
3. Khusus untuk biaya akomodasi peijalanan pengiriman dan pemulangan Residen dan Pendamping Wajib Residen, mengesampingkan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ( 3 )
r
t
!' W
- (4) Rincian biaya akomodasi peijalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. biaya transport;
- c. biaya makan.
- b. biaya penginapan; dan
- (5) Pertanggungjawaban biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pembayaran.
- (6) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

SaUnan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

Ditetapkan di Binjai pada tanggal 13 Maret 2017


OTTO HARIANTO, SH NIP. 19621229 1985031006

Diundangkan di Binjai pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 7

WALIKOTA BINJAI, ttd

MUHAMMAD IDAHAM

.

4

•

r

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI REHABILITASI MASYARAKAT PECANDU NARKOBA DI KOTA BINJAI

## BESARAN BIAYA AKOMODASI PERJALANAN PENGIRIMAN DAN PEMULANGAN RESIDEN DAN PENDAMPING WAJIB RESIDEN KE BALAI BESAR REHABILITASI BNN LIDO BOGOR

| NO | Rincian Biaya | Kategori / Biaya | Keterangan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Biaya Transport: a . Pesawat Udara b . Biaya Taksi - Binjai-Kuala Namu International Airport - Bandara Soekamo Cengkareng-Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional Lido Bogor - Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Hatta Nasional Lido Bogor-Bandara Soekamo Hatta Cengkareng - Kuala Namu International Airport - Binjai | Ekonomi Rp. 400.000,- Rp . 700.000, - Rp. 700.000, - Rp. 400.000,- | Dibuktikan dengan kuitansi pembayaran |
| 2 | Biaya Penginapan | Standar tarif hotel Pejabat Eselon IV / PNS golongan III | |
| 3 | Biaya Makan | Standar makan minum/ kotak | |

w

Salinan sesuai dengan asllnya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI r


OTTO HARIANTO, SH NIP. 19621229 1985031006

WALIKOTA BINJAI, ttd

MUHAMMAD IDAHAM

i

i