Unknown Unknown Nomor 31 Tahun 2017 tentang PENJABARAN PERTANG9UNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2016 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, bahwa memenuhi ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERASELATAN
PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN PERTANG9UNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2016
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan KotC3,Prabumulih (Lembaran Negara Republik IndoneeiaTahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang . Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
5. Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 'Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan ~euangan ~Bynpinan dan Anggota Dew~n Perwakilan Rakyati.Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran -Negara Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan dan . Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umurn,... pan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembararl..'~egara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 5950);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah . Kota Prabumulih Nomor Tahun 4 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor '" );
27. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 79);
28. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2015 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 23);
29. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 39);
MEMUTU,SKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUNANGGARAN2016
Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas :
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Jumlah Pendapatan
Rp 86.253.193.266,64
Rp 735.605.657.838,00
Rp 118.878.509.545,10
Rp 940.737.360.649,74
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1)Belanja Pegawai
- 2) Belanja Hibah
- 3) Belanja Bantuan Sosial
- 4) Belanja Bantuan Keuangan
- 5) Belanja Tidak Terduga
Rp 365.744.841.040,00
Rp 4.726.361.608,00
Rp
150.000.000,00
RP 13.377.681.484,00
Rp
365.330.000,00
Rp 384.364.214.132,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
Jumlah Belanja Total
Rp 18.339.871.900,00
Rp 260.317.937.549,00
Rp 228.274.659.622,30
Rp 506.932.469.071,30
Rp 891.296.683.203,30
Surplus/ (Defisit)
Rp 49.440.677.446,44
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan'
- b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp 1.548.326.075,30
Rp 46.191.652.863,58
Rp (44.643.326.788,28)
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan ~.
'J .i. •. '
Rp 4.797.350.658,16
Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota Prabumulih ini.

## Pasa13

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Prabumulih ini.

## Pasa15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Prabumulih ini.

## Pasal6

Peraturan Walikota Prabumulih im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

H. M. K0 WI



BERITADAERAHKOTAPRABUMULIH TAHUN2017 NOMOR -5J'.