Unknown Unknown Nomor 40 Tahun 2003 tentang PEMBENTUKAN, PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI (berlaku 28 Juli 2003)
Pembukaan
Mengingat
:
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 40 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 05
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 06 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, bentuk usaha yang sesuai untuk itu adalah Koperasi, sebagai Badan Usaha Koperasi diharapkan dapat berperan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peran koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu adanya pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pembentukan, pembubaran maupun perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut perlu mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.
- c. bahwa untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ada Peraturan yang mengatur tentang itu
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Pembentukan, pembubaran dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
7. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI Nomor 36/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi;
8. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah Nomor 05/KEP/Meneg/I/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produkproduk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06).
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Leges (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 09).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jambi.
5. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jambi.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya ## BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN KOPERASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Sekelompok orang dapat membentuk Koperasi primer dan beberapa Koperasi Primer dapat membentuk Koperasi Sekunder.
- (2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.
- (3) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Akta Pendirian Koperasi.
- b. Berita Acara Rapat Pembentukan.
- c. Kuasa Rapat permintaan pengesahan.
- d. Surat Bukti setoran modal sekurang-kurangnya sebesar Simpanan Pokok.
- e. Khusus untuk unit Simpanan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam melampirkan bukti setoran modal pada Bank Pemerintah Minimal Rp. 15.000.000,-
- f. Rencana awal kegiatan.
- g. Daftar hadir Rapat Pembentukan.
- h. Photo Copy KTP dari masing-masing pendiri Koperasi Primer dan surat kuasa dari masing-masing Koperasi primer untuk koperasi sekunder.
- i. Keanggotaan koperasi primer sekurang-kurangnya 20 orang, sedangkan untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi primer.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Setiap Koperasi dapat membentuk Kantor Cabang.
- (2) Pembentukan Kantor Cabang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Photo copy Anggaran Dasar yang telah dilegalisir oleh Instansi yang mengeluarkan Badan Hukum Koperasi tersebut.
- b. Surat Kuasa untuk membuka Kantor Cabang.
- c. Photo copy IMB dari rencana Kantor Cabang.
- d. Alamat Kantor Cabang yang jelas.
- e. Daftar sarana kerja.
- f. Nama dan riwayat hidup pengelola Kantor Cabang.
- g. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Rencana kerja kantor cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- i. Bukti setoran modal kerja yang disediakan untuk kantor cabang.
- j. Anggota yang dilayani paling sedikit 20 orang.
- k. Khusus KSP dan USP harus menyediakan modal sendiri atau modal tetap untuk investasi dan modal sendiri atau modal tetap untuk investasi dan modal kerja awal sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- l. Layak berusaha secara ekonomi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) dilakukan penelitian lokasi.
- (2) Hasil penelitian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah dalam pengesahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dalam rangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak didaftarkan berkas dan syarat-syarat dinyatakan lengkap, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi akan diberikan jawaban tertulis mengenai dikabulkan disempurnakan atau ditolaknya permohonan tersebut.
- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan alasan penolakan atau penyempurnaan.
- (3) Apabila dalam rangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap, tidak ada jawaban tertulis mengenai, dikabulkan, ditolak atau disempurnakannya permohonnya oleh Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi, maka permohonan dinyatakan dikabulkan.
- (4) Akta Pengesahan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonannya dinyatakan dikabulkan.
- (5) Apabila dalam rangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, Akta pengesahan tidak diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, maka pemohon dianggap telah memiliki Akta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Akta Pengesahan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Setiap Keputusan pendirian Koperasi yang dikeluarkan, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam Berita Daerah dengan mencantumkan Nama, Alamat, Nomor, Tanggal pengesahan Akta Pendirian serta tanggal dan Nomor Surat Keputusan Pendirian.
PEMBUBARAN KOPERASI
BAB III - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 8
- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan
BAB III - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 9
Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dengan melampirkan :
- a. Notulen Keputusan Rapat Anggota Pembubaran.
- b. Daftar Hadir.
- c. Berita Acara Penyelesaian beserta neraca terakhir, rugi laba dan laporan kelembagaan.
- d. Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga yang asli.
- e. Surat Kuasa kepada beberapa anggota sebagai Tim penyelesaian.
BAB III - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 10
Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dilakukan apabila :
- a. Bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
- b. Koperasi dinyatakan pailit oleh Keputusan Pengadilan.
- c. Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB III - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 11
Apabila hasil penelitian Koperasi tersebut memenuhi salah satu saja dari unsur Pasal 10, maka Kepala Daerah menyampaikan rencana pembubaran kepada pengurus koperasi yang masih ada atau kepada Anggota jika pengurus sudah tidak ada atau mengumumkannya di Kantor Camat/Lurah jika dalam hal Alamat anggota tidak jelas.
BAB III - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 12
- (1) Pengurus atau Anggota dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan alasan yang jelas paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rencana pembubaran oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal keberatan disampaikan oleh Anggota, maka Anggota tersebut harus mendapat persetujuan dari Anggota lain.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kepala Daerah harus memberikan Keputusan untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB III - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 13
- (1) Keputusan pembubaran disampaikan kepada pengurus, apabila pengurus sudah tidak ada maka disampaikan kepada Anggota atau diumumkan di Kantor Camat atau Lurah dimana Koperasi tersebut beralamat, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya keputusan pembubaran.
- (2) Untuk melindungi kepentingan kreditur, maka selama pemberitahuan tersebut belum diterima oleh kreditur, maka keputusan pembubaran yang telah dikeluarkan belum berlaku baginya.
- (3) Semua kreditur dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.
BAB III - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelesaian pembubaran koperasi dapat membentuk Tim penyelesai.
- (2) Tim penyelesai keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinir oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dengan melibatkan Instansi terkait dan ditambah anggota yang belum pernah menjadi pengurus.
BAB III - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 15
- (1) Setiap surat keputusan pembubaran koperasi yang dikeluarkan, harus diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat Nama, Alamat, Nomor tanggal pengesahan Akta Pendirian dan Tanggal serta Nomor Surat Keputusan pembubaran.
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
BAB IV - PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Pasal 16
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Pengakuan serta tertulis atas perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
BAB IV - PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Pasal 17
Setiap koperasi yang akan melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.
BAB IV - PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Pasal 18
- (1) Untuk mendapatkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut bidang usaha, harus melampirkan :
- a. Anggaran Dasar Koperasi yang asli.
- b. Anggaran Dasar Koperasi yang telah dirubah.
- c. Berita Acara Rapat Anggota.
- d. Daftar Hadir Rapat Anggota.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut penggabungan atau pembagian koperasi harus melampirkan :
- a. Anggaran Dasar Koperasi yang asli.
- b. Anggaran Dasar Koperasi yang telah dirubah.
- c. Berita Acara Rapat Anggota.
- d. Daftar Hadir Rapat Anggota.
- e. Neraca Akhir dari masing-masing Koperasi.
- f. Neraca Penggabungan atau neraca pembagian.
BAB IV - PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Pasal 19
- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) atau ayat (2) dilakukan penelitian lokasi.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah.
BAB IV - PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Pasal 20
- (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak didaftarkan berkas dan syarat-syarat dinyatakan lengkap, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi akan memberikan jawaban mengenai dikabulkan, disempurnakan atau ditolaknya permohonan tersebut.
- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan alasan penolakan atau penyempurnaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap, tidak ada pernyataan penolakan atau penyempurnaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi maka permohonan dinyatakan dikabulkan.
- (4) Akta Pengesahan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan dikabulkan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, Akta pengesahan tidak diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, maka permohonan dianggap telah memiliki Akta.
BAB IV - PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Pasal 21
- (1) Akta pengesahan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Pajabat yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB IV - PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Pasal 22
- (1) Setiap surat keputusan pendirian koperasi yang dikeluarkan, harus diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat Nama, Alamat, Nomor tanggal pengesahan Akta Pendirian serta tanggal dan Nomor Surat Keputusan Pendirian.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap keberadaan Koperasi dalam Wilayah Kota Jambi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi serta bekerja sama dengan Instansi terkait.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :
- a. Pelatihan.
- b. Penyuluhan.
- c. Bantuan Permodalan.
- d. Pendamping.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 meliputi :
- a. Penertiban.
- b. Pengendalian.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB VI - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 25
Setiap Koperasi diwajibkan :
- a. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan tentang kelembagaan dan usaha Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jambi.
- b. Mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- c. Menjalankan Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar.
BAB VI - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 26
Setiap pengurus Koperasi dilarang :
- a. Merangkap jabatan yang sama pada Koperasi lain.
- b. Mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah dan sumenda sampai derajad ketiga.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27
Badan Hukum Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Penghentian kegiatan sementara waktu menjelang adanya penyelesaian.
- b. Diwajibkan untuk mengurus pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Denda sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28
Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan pengesahan.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c disetorkan ke Kas Daerah.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Bagi Koperasi yang telah memperoleh pengesahan pada saat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 28 Juli 2003.

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI Dto ## ARIFIEN MANAP

Penandatangan: Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Nomor : 09 Tahun 2003. Tanggal : 28 Juli 2003. Tentang : Persetujuan 10 (Sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi menjadi Peraturan Daerah. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. Nomor : 40 Tahun 2003. Seri : E Nomor 05 Tanggal : 06 Agustus 2003

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI Dto Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 430004914