KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2012 tentang SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI (berlaku 24 Februari 2012)
Pembukaan
Menimbang
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Presiden telah menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI.
:
Membentuk Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas.
- Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas :
- a. Melanjutkan pemberian advokasi dan bantuan hukum serta memantau hasilnya sehingga Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati mendapat bantuan dan pendampingan hukum secara maksimal.
Menyusun ...
KETIGA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
- b. Menyusun Standar Operasi Prosedur atau mekanisme penanganan kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati.
- c. Menyusun rekomendasi penyempurnaan proses penyediaan, penempatan, dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
- d. Memberikan informasi yang efektif dan edukatif kepada masyarakat luas tentang penanganan Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati.
4. : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas :
- a. Pengarah
:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Dr. Maftuh Basyuni, S.H..
1. Jenderal Pol. (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M.;
2. Muchtar Arifin, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Alwi Shihab.
- d. Sekretaris ...
- b. Ketua :
11. c.
12. Wakil Ketua :
- 4 -
- d. Sekretaris : Sutiyono, S.H..
- e. Wakil Sekretaris
:
Ahmad Rifai, S.H., M.H..
- f.
- Anggota :
1. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M;
2. Dra. Yuli Mumpuni Widarso;
3. Drs. Tatang B. Razak, M.B.A.;
4. Dr. Ir. Lisna Yoeliani Poeloengan, M.S.,M.M.;
5. Dr. Siti Muti'ah Setiawati, M.A.;
6. Drs. Syachwien Adenan;
7. K.H.M. Muzamil Basyuni;
8. K.H. Anang Rizka Masyhadi;
9. Munarso, S.H., M.H., C.N.;
10. Drs. Abdul Wahid Maktub;
11. Fadhly Ahmad Bachmid, M.A.;
12. Ahmad Fauzi Arifin Al-Abbasy;
13. Hindun Anisah, S.H.;
14. Dra. Tati Krisnawaty;
15. dr. Ramon Andrias;
16. Jamaludin;
17. Darwin Aritonang, S.H., M.H.;
18. H. Agus Dwi Handoko, Lc., M.Si.;
19. Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H.;
20. Ir. Arini Rahyuwati, M.M.
KEEMPAT ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
KEEMPAT
: Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Ketua Satgas.
KELIMA :
Tata kerja Satgas diatur lebih lanjut oleh Ketua Satgas.
KEENAM
: Satgas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan/atau melalui Menteri terkait.
KETUJUH :
Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
KEDELAPAN
:
Satgas bertugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa tugas Satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011.
KESEMBILAN :
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
KESEPULUH : ________________
KESEPULUH
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Februari 2012

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. BAMBANG SUSILO YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon