PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 16 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan
2. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, aka perlu dilakukan perubahan nomenklatur pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan sebagai konsekuensi perlu dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Bangkalan, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan dan perubahan nomenklatur, khususnya pada Dinas Sosial, Tenaga Ke~a dan Transmigrasi dan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 ,:,tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu diubah, yang diatur dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Sentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
\
Menetapkan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 21D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 21D), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
BAB II - PEMBENTUKAN Pasal2
Pasal 6
BABIV
SUSUNAN ORGANISASI Pasal6
- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah, sebagai berikul:
- a. Dinas Pendapalan, lerdiri alas:
1. Kepala Dinas;
2. Sekrelarial, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapalan Daerah, membawahi :
- a) Seksi Peningkalan dan Pengembangan Pendapalan Daerah;
- b) Seksi Pengkajian Pendapalan Dan PerundangUndangan;
- c) Seksi Pengendalian Operasional dan Pembinaan Tehnis Pemungulan.
4. Bidang Pendalaan dan Penelapan, membawahi :
- a) Seksi Pendalaan dan Pendaftaran;
- b) Seksi Perh~ungan dan Angsuran;
- c) Seksi Pemeriksaan dan Penerbilan Sural Kelelapan.
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan. membawahi :
- a) Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak dan Relribusi;
- b) Seksi Pembukuan Persediaan Benda Berharga;
- c) Seksi Pembukuan Penerimaan Pendapalan LainLain dan Pelaporan.
6. Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberalan, membawahi:
- a) Seksi Penagihan dan Keberalan;
- b) Seksi Pembinaan Pendapalan DesaiKelurahan;
- c) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber LainLain.
7. Kelompok Jabalan Fungsional.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
1. Kepala Dinas;
2. Sekrelarial, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembalan, membawahi :
- a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembalan;
- b) Seksi Peningkalan Jalan dan Jembalan.
4. Bidang Pemeliharaan, Rehabililasi Jalan dan Jembalan, membawahi :
- a) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan;
- b) Seksi Pemeliharaan dan Rehabililasi Jembalan.
4. Bidang lrigasi dan Pemanfaalan Air, membawahi : a) Seksi Bina Irigasi;
5. 5.
- b) Seksi Pemanfaalan Air.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabalan Fungsional.
- C. Dinas Pekerjaan Umum Cipla Karya dan Tala Ruang;
1. Kepala Dinas;
2. Sekrelarial, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Peningkalan Fisik Gedung dan Tala Ruang, membawahi:
- a) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Teknis;
- b) Seksi Tala Ruang.
4. Bidang Pemeliharaan dan Keselamalan Fisik Bangunan, membawahi :
- a) Seksi Pemeliharaan dan Pemadam Kebakaran;
- b) Seksi Pendalaan.
5. Bidang Perumahan, Penyehalan Lingkungan dan Air Bersih, membawahi :
- a) Seksi Perumahan dan Penyehalan Lingkungan;
- b) Seksi Air Bersih.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabalan Fungsional.
- d. Dinas Perinduslrian dan Perdagangan;
1. Kepala Dinas;
2. Sekrelarial, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Sarana dan Produksi Induslri, membawahi:
- a) Seksi Pembinaan, Pengembangan Peralalan. Mesin dan Produksi;
- b) Seksi Informasi Promosi Induslri.
4. Bidang Bina Usaha Induslri, membawahi :
- a) Seksi Bimbingan Usaha Induslri dan IKM;
- b) Seksi Penalaan Slruktur dan Kawasan Induslri.
5. Bidang Bina Usaha Perdagangan, membawahi :
- a) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
- b) Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan.
6. Bidang Perlindungan Usaha dan Konsumen, membawahi:
- a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Barang dan Jasa;
- b) Seksi Perlindungan Usaha dan Konsumen.
7. Kelompok Jabalan Fungsional.
- e. Dinas Kelaulan dan Pelikanan;
1. Kepala Dinas;
2. Sekrelalial, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Budidaya Pelikanan, membawahi :
- a) Seksi Budidaya dan Pembenihan;
- b) Seksi Pengendalian Lingkungan dan Penyakil Ikan.
4. Bidang Sumber Daya Kelaulan, membawahi :
- a) Seksi Eksplorasi, Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelaulan;
- b) Seksi Pendayagunaan dan Tehnologi Sumber Daya Kelaulan.
5. Bidang Usaha Pelikanan, membawahi :
- a) Seksi Pemasaran dan Inveslasi Usaha Pelikanan;
- b) Seksi Pengolahan dan Pengembangan Mulu.
6. Kelompok Jabalan Fungsional.
- f. Dinas Kesehalan;
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaliat, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya, membawahi :
- a) Seksi Promosi dan Peningkalan Mutu Kesehalan;
- b) Seksi Peran Serta Masyarakal;
- c) Seksi Penelitian dan Pengembangan Kesehalan.
4. Bidang Pelayanan Kesehalan, membawahi :
- a) Seksi Kesehatan Ibu dan Balila;
- b) Seksi Regislrasi dan Akreditasi;
- c) Seksi Kesehatan Khusus.
5. Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman, membawahi:
- a) Seksi Obal dan Zal Berbahaya;
- b) Seksi Alat Kesehalan;
- c) Seksi Makanan, Minuman dan Gizi.
6. Bidang Pencegahan, Pemberanlasan Penyakit dan Penyehalan Lingkungan, membawahi :
- a) Seksi Pencegahan Survilance Epidemilogi;
- b) Seksi Pemberanlasan Penyakil Menular;
- c) Seksi Penyehalan Lingkungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabalan Fungsional.
- g. Dinas Pendidikan;
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
- a) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
- b) Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan;
- c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
4. Bidang TKISD/SDLB, membawahi :
- a) Seksi Kurikulum;
- b) Seksi Kesiswaan;
- c) Seksi Pembinaan Kelembagaan.
5. Bidang SMP/SMAfSMK, membawahi :
- a) Seksi Kurikulum;
- b) Seksi Kesiswaan;
- c) Seksi Pembinaan Kelembagaan.
6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kesenian dan Olah Raga, membawahi :
- a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
- b) Seksi Seni dan Budaya;
- c) Seksi Olah Raga.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Sosial, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Swadaya Sosial;
- b) Seksi Rehabilitasi Sosial;
- c) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
4. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Ke~a , membawahi:
- a) Seksi Penempatan dan produktifrtas Tenaga Ke~a;
- b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja .
5. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
- a) Seksi Pengawasan Ketenagake~aan;
- b) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengupahan Ketenagake~aan;
- c) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
6. Bidang Transmigrasi, membawahi :
- a) Seksi Penyiapan Pelayanan dan Pengembangan;
- b) Seksi Penyuluhan Pendaftaran Seleksi dan Pemindahan Penduduk.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Sistem dan Teknologi Informasi, membawahi:
- a) Seksi Pengembangan Program Aplikasi;
- b) Seksi Pelayanan Media Elektronik;
- c) Seksi Pengembangan Infrastruktur.
4. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahi :
- a) Seksi Pelayanan dan Pendaftaran;
- b) Seksi Pengolahan Data Penduduk;
- c) Seksi Verifikasi Dokumen Penduduk.
5. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
- a) Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Pengesahan Anak;
17. b)" Seksi Perkawinan dan Perceraian.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- J. Dinas Pertanian dan Peternakan;
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
- a) Seksi Tanaman Pangan;
- b) Seksi Tanaman Hortikultura;
- c) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Bidang Sarana, Prasarana dan Agribisnis, membawahi:
- a) Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian;
- b) Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air;
- c) Seksi Pengembangan Usaha dan Agribisnis.
5. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Peternakan, membawahi :
- a) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengamatan Penyakit Hewan;
- b) Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan dan Residu;
- c) Seksi Pelayanan Peternakan dan Informasi.
6. Bidang Budidaya dan Pengembangan Agribisnis Peternakan, membawahi :
- a) Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Peternakan;
- b) Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan;
- c) Seksi Pembibitan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
7. Kelompok Jabalan Fungsional.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informalika;
1. Kepala Dinas;
2. Sekrelarial, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perhubungan Daral, membawahi :
- a) Seksi Lalu Linlas;
- b) Seksi Angkulan;
- c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermolor dan Keselamalan.
4. Bidang Perhubungan Laul, membawahi :
- a) Seksi Lalu Linlas Laul;
- b) Seksi Kepelabuhan;
- c) Seksi Keselamalan Lalu Linlas Laut.
5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
- a) Seksi Sarana Jalan;
- b) Seksi Terminal dan Parkir;
- c) Seksi Pemeliharaan dan Perawalan.
6. Bidang Komunikasi dan Informalika, membawahi :
- a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- b) Seksi Media Informasi dan Dokumenlasi;
- c) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Informasi.
7. Kelompok Jabalan Fungsional.
I. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisala;
1. Kepala Dinas;
2. Sekrelarial, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemuda, membawahi :
- a) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
- b) Seksi Pemberdayaan Pemuda.
4. Bidang Olah Raga, membawahi :
- a) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Olah Raga;
- b) Seksi Pembinaan AlIil dan Pelalih.
5. Bidang Kebudayaan, membawahi ;
- a) Seksi Pembinaan Seni dan Nilai-Nilai Tradisional;
- b) Seksi Musium dan Kepurbakalaan.
6. Bidang Pariwisata, membawahi :
- a) Seksi Objek Daya Tarik Wisala dan Sarana Prasarana;
- b) Seksi Usaha Pariwisala.
7. Kelompok Jabalan Fungsional.
- m. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kedl dan Menengah;
1. Kepala Dinas;
2. Sekrelarial, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kelembagaan, membawahi :
- a) Seksi Organisasi dan Tala Laksana;
- b) Seksi Hukum dan Advokasi.
4. Bidang Usaha Koperasi, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
- b) Seksi Pengembangan Usaha Simpan Pinjam.
5. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi:
- a) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b) Seksi Pengembangan Ke~asama dan Informasi Bisnis.
6. Kelompok Jabalan Fungsional.
Dinas Kehulanan dan Perl&lt;ebunan;
1. Kepala Dinas;
2. Sekrelarial, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pembenihan Tanaman, membawahi :
- a) Seksi Pembenihan dan Pengendalian Peredaran Benih Tanaman;
- b) Seksi Pengembangan Usaha Pembenihan Tanaman.
4. Bidang Pengembangan Produksi dan Peredaran Hasil, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Usaha Kehulanan dan Perkebunan;
- b) Seksi Peredaran Hasil.
5. Bidang Rehabilitasi Lahan, Konservasi Tanah dan Periindungan Tanaman, membawahi :
- a) Seksi Rehabililasi Lahan dan Konservasi Tanah;
- b) Seksi Periindungan Tanaman dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
6. Kelompok Jabalan Fungsional.
- o. Dinas Pertambangan dan Energi.
1. Kepala Dinas;
2. Sekrelarial, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi:
- a) Seksi Invenlarisasi, Pengusahaan Pertambangan dan Pengembangan Energi;
- b) Seksi
25. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi.
\_\_
4. Bidang Kelistrikan dan Migas, membawahi :
- a) Seksi Inventarisasi, Pengembangan Kelistrikan dan Migas;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kelistrikan dan Migas.
6. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahi :
- a) . Seksi Inventarisasi, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah;
- b) Seksi Mitigasi Bencana Geologi dan Pengembangan Wilayah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas dan fungsi masing-masing Dinas Daerah dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupali.
3. Pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 3 Nopember 2011 BUPATI BANGKALAN, R. FUAD AMIN

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 1Wopember 2011 ~'-,-(;~ ..

Penandatangan: SEKRETARIS'DAERAH KABUPATEN BANGKALAN (/i;J~' , ~--~&lt;?'A~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011 NOMOR 4/D
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

## Pasalll

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada lang9al diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 3 Nopember 2011 BUPATI BANGKALAN,

R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 1Wopember 2011


~'-,-(;~

..

SEKRETARIS'DAERAH KABUPATEN BANGKALAN (/i;J~' , ~--~&lt;?'A~


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011 NOMOR 4/D

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

## I. UMUM

Bahwa pembenlukan erganisasi dan lala kerja dinas-dinas di daerah lelah dialur dengan Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 3 Tahun 2008 lenlang Organisasi dan Tala Ke~a Dinas Daerah, yang didalamnya mengalur pembenlukan, slruklur erganisasi dan lala kerja Dinas Sesial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Dinas Kependudukan dan Calalan Sipi!.

Bahwa dengan lelah berdirinya Balai Lalihan Kerja dan penyesuaian dengan peraluran yang berkaitan dengan erganisasi dan lala kerja perangkal daerah, maka Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 3 Tahun 2008 lersebul perlu dilakukan perubahan pada 2 (dua) Dinas, yailu:

- a. Bahwa sesuai dengan kelenluan Pasal 27 ayal 1 Peraluran Pemerinlah Nemer 37 Tahun 2007 lenlang Adminislrasi Kependudukan, maka nemenklalur Dinas Kependudukan dan Calalan Sipil harus diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencalalan Sipil;
- b. Bahwa Dinas Sesial, Tenaga Ke~a dan Transmigrasi perlu dilakukan perubahan dalam rangka upaya peningkalan kine~a, khususnya dalam menangani pelalihan lenaga kerja dengan membenluk Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penyesuiaan dan penalaan Bidang Pelalihan dan Penempalan Ke~a.

Bahwa berdasarkan pertimbangan lersebuI, maka Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 3 Tahun 2008 lenlang Organisasi dan Tala Ke~a Dinas Daerah perlu diubah yang dialur dengan Peraluran Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasall

```
Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Pasalll Cukup jelas
```

LAMPI RAN VIII

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

BANG KALAN

NOMOR

16

TAHUN

2011

TANGGAL

:

3

Nopember

2011