PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 75 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat; pada
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemparan Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun Tamhahan | emharan Nepara RI Nomnr 56791:
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
- 7 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Bupati Lahat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. LHKPN adalah Daftar seluruh (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang dltetapkan oleh Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
2. Pejabat LHKPN Pemerintah Kabupaten Lahat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN. wajib
PENYAMPAIAN LHKPN
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2
Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:
- Bupati Lahat;
- b. Wakil Bupati Lahat;
- C. Pejabat Eselon Il atau yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon Ill atau yang disamakan;
- Auditor;
- Bendahara Pengeluaran yang mengelola anggaran dengan nilai Rp. (Lima Ratus Juta Rupiah) ke atas.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3
LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Lahat.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4
Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:
- pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara saat pertama kali menjabat; pada
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- C. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5
Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan Yang diperoleh sejak Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail) , jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 7
Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten Lahat. pada
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 8
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.
UNIT PENGELOLA LHKPN
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 9
- (1) Untuk mengelola dan mengkoodinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: pada
3. Koordinator LHKPN 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat
4. 2 Inspektur Kabupaten Lahat
- b. Admln Instansi
Kepala Sub Bldang Data Informasl dan Perundang-undangan ASN Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Manusia Kabupaten Lahat Daya
- C. Admin Unit Kerja
Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lahat.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: pada
2. Koordinator LHKPN:
1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN
- c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.
7. 2 ## BAB IV
PENGAWASAN
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 10
- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Kabupaten Lahat merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 11
Inspektur Kabupaten Lahat bertugas;
- memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a; pada
- menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
- 1 data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2 hasil pemeriksaan LHKPN; dan
- hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN .
- d Menyampaikan laporan setiap lahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Lahat dengan memberikan lembusan kepada Menleri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi , dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
BAB V
SANKSI
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 12
- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampalkan LHKPN, sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
- b. Pembebasan dari jabatan.
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 13
- (1) Sebelum Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
2. Diberikan peringatan secara tertulis sebayak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
- b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Lahat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
KETENTUAN KhUSUS
BAB VII - KETENTUAN KhUSUS
Pasal 14
Pada sazt Perzturan Bupati ini mulai berlaku:
- Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B, serta;
- 1 Mengalami perubahar jebatan; atau
- 2 Mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN;
3. Tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017.
- b. Untuk menyampaikan LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat targgal 31 Maret 2018. pada
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati Lahat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ager setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Lahat ~8-3017

Penandatangan: Plt.\_SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT H. HARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR.36