PERATURAN BUPATI MA Nomor 25 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 201 8 (berlaku 4 Januari 2017)
Pembukaan
Mengingat
BERITA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR : 12 TAHUN 201 7
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 201 8
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 201 7 dan agar pelaksanaannya terencana, terarah, te rpadu dan berkesinambungan, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pem erintah DaerahTahun 201 7;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Per encanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 201 6;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dimaksud huruf a dan b , perlu ditetapkan Pera tu n Bupati tentang Rencana Kerj a Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupa ten Halmahera Selatan Tahun 201 7;
- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, T ambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupa ten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
NOMOR :
Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undan g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 No. 66, Tambahan L embaran Negara R.I. Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 20 04 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undan g- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban K epala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uru san Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negar a R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara n Negara R.I. Nomor 4737);
9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organ isasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4262);
10. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(Lembaran Negara R . I . Tahun 2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran NegaraR .I. Nomor 4503 );
11. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R . I . Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran NegaraR.I. Nomor 4578 );
12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R . I . Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
Menetapkan :
- 15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 201 5 tentang Rencana Pembangunan Jan gka Menengah Nasional Tahun 201 5 -2019 ;
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (L embaran Negara R.I Tahun 2010 Nomor 517)
- 17.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 - 2019;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Halma hera Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupa ten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- 19.Peraturan Daerah Kab upaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembar an Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- 21.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 20 09 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera
- 22.Selatan Tahun 20 05- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 20 09 Nomor 5);
- 23.Peraturan Daerah Kabup aten Halmahera Selatan Nomor 17 Tahun 201 1 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 - 2 15 (Lembaran Daerah Kabupaten Halm ahera Selatan Tahun 201 1 Nomor 17);
- 24.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 201 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 201 2 Nomor 20);
- 25.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera selatan Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dae rah
- 26.PeraturanDaerah Halmahera Selatan Nomor9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 -2021;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI HALMAHERA S ELATA N TENTANG RENCANA KERJA PEM ERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 201 8.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Sela tan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggar pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daera h dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -nya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggun jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraa pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Din as Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai un staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabu paten Halmahera Selatan sebagai unsur pelayanan DPRD.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur pelaksan urusan pemerintahan daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan Kantor termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA, adalah BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas d fun gsi perencanaan pembangunan di daerah.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara da masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Selanjutnya disingkat RKPD adalah Perencanaan daerah Untuk Periode 1 ( satu ) tahun;
Dokumen
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )Kabupaten Halmahera Selatan ;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ha lmahera Selatan untuk Tahun 2017;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut:
2. (2)Uraian lebih lanjut materi pokok RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dala
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahk an pengundangan Peraturan Bupati in dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal24 Juni2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, ## HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, MM NIP. 19650621 198603 1 001 BERITA DAERAH KABUPA TEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 201 7 NOMOR 12 D itetapkan di Labuha pada tanggal24 Juni 2017

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, BAHRAIN KASUBA , SP.d
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

| BAB I | PENDAHULUAN |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB II | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN |
| BAB III | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH |
| BAB VI | PENUTUP |

## BAB II

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Hal- hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupatiini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri oleh Kepala Daerah

## Pasal 5

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahk an pengundangan Peraturan Bupati in dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Diundangkan di Labuha pada tanggal24 Juni2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

## HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, MM

NIP. 19650621 198603 1 001

BERITA DAERAH KABUPA TEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 201 7 NOMOR 12

D itetapkan di Labuha pada tanggal24 Juni 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA , SP.d

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 201 7 TENTANG

## RENCANA KERJA PEM ERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 201 8

## I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Per encanaan Pembangunan Nasional diamanatkan RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara umum dokumen RKPD mempunyai nilai strategis antara lain ;

- a. M erupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SKPD dan/ atau lintas SKPD;
- c. M ewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
- d. M enjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk meny usunRAPBD;
- e. M enjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan suatu rangkaian kegiatan penyusunan RKPD yang matang. Rangkaian penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Kemudian setelah melalui rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 201 6, perlu untu k menerbitkan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 201 6. Penerbitan RKPD ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasion al, Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 5 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah .

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perluada Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pem erintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 201 8.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 16


## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

## (RKPD)

## KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

TAHUN 2017


Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan


## BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi. RKPD memuat kerangka ekonomi dan pendanaan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2017 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2017, RPJP Provinsi Maluku Utara, RPJMD Provinsi Maluku Utara, dan juga RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan dan RTRW Kabupaten Halmahera Selatan, serta RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021, terutama dilihat dari keterkaitan dan kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 berorentasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021

RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kesebelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja (Renja SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2017.

Selain memperhatikan dokumen-dokumen tersebut sebagai acuan penyusunan RKPD Tahun 2017, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah hasil

I - 1


kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, permasalahan yang ada, isustrategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD dengan mempertimbangkan sinergitas antar sector dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun parapemangku kepentingan lainnya.

Permasalahan lain yang patut disikapi dengan bijak dalam RKPD Tahun 2017 adalah isu global tentang MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan perubahan iklim. Dengan diberlakukannya pasar bebas MEA mulai tahun 2015 maka peningkatan daya saing daerah menjadi mutlak termasuk Daya Saing Kabupaten Halmahera Selatan. Demikian pula tentang perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen menurunkan gas rumah kacase besar 26%, hal ini member konsukuensi setiap daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Halmahera Selatan harus memiliki kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Memperhatikan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021, tersirat dalam setiap tahapan pembangunan, tema sentral Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu tema RPJMD periode 2016-2021 adalah Peningkatan Daya Saing Daerah. Untuk itu dalam RKPD Tahun 2017 sebagai bagian dari RPJMD periode 2016-2021 akan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Selatan yang masih dibawah rata-rata Provinsi Maluku Utara atau Nasional termasuk pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemantapan Pelayanan Dasar, percepatan Pembangunan Infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi dan pemasaran komoditi unggulan Halmahera Selatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, dengan demikian diharapkan akan berdampak pada peningkatan Daya Saing Daerah.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

I - 2


Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan tahapan sebagai berikut: 1. PenyiapanRancanganAwal RKPD Bappeda menyusun rancangan awal RKPD berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2015, analisis kemampuan keuangan daerah (fiscal capacity), prakiraan maju rancangan Renja SKPD, RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016-2021dan RPJP Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2005-2025. 2. Penyiapan Rancangan Renja SKPD Rancangan Renja SKPD dibuatoleh SKPD yang bersangkutan yang berisi kebijakan, program dan kegiatan tahun 2017dan prakiraan maju anggaran tahun 2018. 3. Penyusunan Rancangan RKPD Rancangan RKPD merupakan integrasi rancangan awal RKPD, rancangan awalrenja SKPD dan hasil musrenbang RKPD tingkat kecamatan, yang disusun oleh Kepala Bappeda dan menjadi bahan utama dalamMusrenbang RKPD. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pendanaannya yang bersifat indikatif. RKPD berisi prioritas pembangunan daerah yang disusun untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah yang sudah terukur dan dapat dikenal iindikatornya. Penetapan prioritas pembangunan juga memperhatikan isu-isu strategis atas pengaruh internal dan eksternal. 4. Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk membahas prioritas pembangunan, rencana program dan kegiatan, mengalokasikan anggaran pada setiap rencana program dan kegiatan, lokasi kegiatan, dan SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Musrenbang RKPD dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Forum SKPD. Musrenbang RKPD juga menjadi wadah untuk membangun komitmen para pemangku kepentingan di Halmahera Selatan.

I - 3


5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Penyusunan rancangan akhir RKPD menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda. Rancangan Akhir RKPD merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang RKPD, rancangan RKPD provinsi Maluku Utara tahun 2017 dan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019, rancangan RKP tahun 2017 dan RPJMN tahun 2015-2019, yang selanjutnya dilakukan penajaman program dan kegiatan dengan memberikan penilaiaan (scoring) terhadap program dan kegiatan tersebut. Hasil penajaman program dan kegiatan ini dipergunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan rancangana khir RKPD ini, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 6. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD RKPD yang telah disempurnakan kemudian ditetapkan dalamPeraturan Kepala Daerah yang kemudian digunakan sebagai : a. Pedoman penyempurnaan Renja SKPD Tahun2017.

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasa rpenyusunan, sehingga menghasilkan program dan kegiatan prioritas yaitu:

b. Pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun2017. 7. Penetapan Renja SKPD Kepala SKPD menyesuaikan rancangan Renja SKPD dengan RKPD yang telah ditetapkkan, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD (diketahui oleh Bupati melalui KepalaBappeda)

- a. Kombinasi Top Down dan Bottom Up Planning: Penyusunan RKPD mengintegrasikan kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan
2. misi pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan melalui forum SKPD.

I - 4

- b. Kombinasi perencanaan teknokratis dan politis enyusunan RKPD tahun 2017 juga memperhatikan kaidah-kaidah ilmiahnya serta tinjauan politis termasuk aspirasi anggota DPRD. c. Keadilan dan Sinergitas


Penyusunan RKPD memperhatikan prinsip keadilan guna mengurangi kesenjangan baik antar sector maupun antar wilayah termasuk menciptakan sinergitas.

Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan prinsip perencanaan partisipatif yang melibatkan stakeholder pembangunan baik unsure pemerintah daerah maupun masyarakat melalui Musrenbang dari Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 ini adalah:

- d. Pertimbangan kemampuan fiscal daerah: Penyusunan RKPD mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan menggali potensi pendanaan dari masyarakat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan. e. Perencanaan partisipatif
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

I - 5

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencanaPembangunanJangkaMenengahNasionalTahun 2015-2019;

I - 6


23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang KeuanganDesa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 - 2019.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 20052025
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Halmahera Selatan Tahun 20122032.

I - 7


1.3. Hubungan Antar Dokumen Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 memperhatikan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan), yaitu sebagai berikut: 1.3.1. RPJM Nasional RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. RPJM Nasional menjadi rujukan penyusunan RancanganAwal RKPD Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan / regional. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 bahwa Sasaran Pokok Pembangunan Nasional meliputi : A. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, terdiri dari :

1.

KependudukandanKeluargaBerencana

2.

Pendidikan

3.

Kesehatan

B.

6.

Pembangunan Masyarakat

Sasaran Pembangunan SektorUnggulan, terdiridari :

C.

D.

4.

Kesetaraan Gender danPemberdayaanPerempuan

1.

5.

PerlindunganAnak

2.

KedaulatanPangan

Ketahanan Air, InfrastrukturDasardanKonektivitas

3.

KedaulatanEnergi

SasaranPemerataanPembangunan, terdiridari :

MaritimdanKelautan

1. PenurunanKemiskinandanPengangguran 2. PeningkatancakupanPelayananDasardanAksesterhadapekonomiproduk tifmasyarakatkurangmampu. Sasaran Pembangunan KewilayahandanAntarwilayah, terdiridari:

PariwisatadanIndustriManufaktur

Peran Wilayah dalamPembentukan PDB Nasional

I - 8

4.

5.

1.


2.

Pembangunan Perdesaan

6. Pembangunan KawasanPerkotaan E. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, sertaPertahanandanKeamanan, terdiridari: 1. PolitikdanDemokrasi

3.

PengembanganKawasanPerbatasan

4.

Pembangunan Daerah Tertinggal

5.

Pembangunan Pusat-PusatPertumbuhanEkonomi di LuarJawa

2.

PenegakanHukum

3.

Tata KeloladanReformasiBirokrasi

4.

Penguatan Tata KelolaPemerintahan Daerah

1.3.2. RPJM Daerah ProvinsiMaluku Utara RPJM Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015, diharapkan setiap kabupaten/kotadi Provinsi Maluku Utara dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2017 dan penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016 memperhatikan Tujuan, SasarandanArah Kebijakan Pembangunan Daerah Maluku Utara, sebagaimanadijabarkanpadaTabel 4.2.

5.

PertahanandanKeamanan

Terdapat lima prioritaspembangunanProvinsi Maluku Utara Tahun 20142019 sebagaiberikut : 1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan)

5)

2)

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

3)

Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis Tata Ruang

4)

Membangun kehidupan Agama dan Kebudayaan

1.3.3. RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 memuat visi, misi dan program prioritas Pembangunan Daerah untuk periode perencanaan 5 tahun kedepan.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

I - 9


1.3.4. RENJA - SKPD Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan Renja SKPD, sebagai berikut:

- b. Renstra SKPD Tahun 20162021, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju Renja SKPD Tahun 2018, berdasarkan program prioritas rancangan RKPD Tahun 2017.
- a. Rencana program-program prioritas rancangan RKPD Tahun 2017, digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja SKPD Tahun 2017.
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- e. Usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan kegiatan SKPD, dijadikan sebagai acuan perumusan kegiatan dalam Renja SKPD sebagaiupayamengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
- d. Renja SKPD memuat rumusan pemecahan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD Tahun 2017, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

1.3.5. RTRW Kabupaten Halmahera Selatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 20122032 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012, terdiri atas dua kebijakan utama yaitu Kebijakan tentang Penataan Struktur Ruang dan Kebijakan tentang Penataan Pola Ruang serta Peraturan Zonasi.

I - 10


## 1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017disusun dengan maksud menjadi pedoman penyempurnaan Renja SKPD 2017 dan pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD 2017. 1.4.2. Tujuan Tujuan Penyusunan RKPDKabupaten Halmahera Selatan adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi penggunaan alokasi sumber daya dalam rangka pencapaian sasaransasaranpembangunan daerah. 1.5. Sistematika DokumenRKPD RKPD Kabupaten Halmahera SelatanTahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN

1.2.

DasarHukumPenyusunan

1.3.

HubunganAntarDokumen

1.4.

MaksuddanTujuan

1.1.

LatarBelakang

1.5.

SistematikaDokumen RKPD

I - 11


## BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Visi dan Misi RPJMD

2.2.

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

2.3.

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015

## 2.4. Permasalahan Pembangunan BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

## BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

## BAB V

BAB VI

LAMP.

4.2.

Prioritas Pembangunan Daerah

## RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PENUTUP

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017

I - 12


## BAB II

## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2017 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan. Atas dasar tersebut beberapa komponen indikator menjadi alat ukur dalam melakukan evaluasi dimaksud. Evaluasi Kinerja Pembangunan ini dilakukan pada indikator makro, indikator sektoral, Realisasi Keuangan Daerah, dan indicator kinerja pembangunan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021.

## 2.1. Visi dan Misi RPJMD

2.1.1. Visi Visi adalah suatu rumusan pernyataan, mengandung cita-cita yang hendak diwujudkan di masa depan. Bertitik tolak pada pengalaman dan kondisi faktual serta potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Halmahera Selatan, maka visi pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan selama lima tahun kedepan (20102015) adalah ' Memantapkan pembangunan Halmahera Selatan sebagai kabupaten kepulauan yang sejahtera dan berdaya saing dalam kebersamaan yang adil pada tahun 2021'

2.1.2. Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah

II - 1


dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (2016-2021) adalah sebagai berikut :

2. Memantapkan Kehidupan Sosial Masyarakat yang harmonis dan religius berbasis revolusi mental.
1. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri
3. Memantapkan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bebas KKN, profesional dan melayani.
4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pembangunan daerah. 5. Membangun Ekonomi Daerah berbasis Kawasan Strategis

2.2. Gambaran Umum Kondisi Wilayah Karakteristik Wilayah, Kabupaten Halmahera Selatan secara astronomis terletak diantara 126º45'-129º30' BT dan 0º.30'LU - 2º.00' LS dan secara geografis dibatasi :

Penggunaan lahan ( landuse ) dapat diklasifikasikan kedalam 10 tipe penggunaan lahan yaitu hutan lahan kering primer, pertanian lahan kering dan

GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Sebelah Utara dengan Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Sebelah Selatan dengan Laut Seram GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Sebelah Timur dengan Laut Halmahera GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Sebelah Barat dengan Laut Maluku Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 40.263,72 Km 2 , terdiri dari luas lautan 31.484,40 Km 2 (78%) dan luas daratan 8.779, 32 Km 2 (22%), dan secara administratif terdiri dari 30 kecamatan dan 249 desa.Sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Selatan berada di Pulau Obi, Pulau Bacan, dan Bagian Selatan Pulau Halmahera.Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 371 pulau dan diantara pulau-pulau tersebut hanya 41 pulau yang berpenghuni.Sebagian besar masyarakat Halmahera Selatan berdiam di wilayah pantai/pesisir yakni sebanyak 95%, sedangkan 5% sisanya berdiam di daerah pedalaman.

II - 2


pertanian lahan kering bercampur, permukiman, transmigrasi, lahan terbuka, semak belukar, savana, danau, rawa dan mangrove. Penggunaan lahan terbesar adalah pertanian lahan kering bercampur, diikuti semak belukar serta mangrove sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah rawa.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan khususnya tiap Kecamatan secara umum terdiri dari :Jenis tanah Podsolik Merah Kuning terdapat di Obi Bagian Timur dan Pulau Kayoa; Jenis tanah Kompleks di Obi Bagian Tengah; Jenis Tanah Latosol terdapat di Gane Timur, Gane Barat, Bacan; Jenis Tanah Reguosol terdapat di Pulau Makian dan Pulau Obi di pesisir Utara; Jenis Tanah Alluvial terdapat Pulau Obi Bagian Barat.

Kondisi kemiringan lereng Kabupaten Halmahera Selatan digolongkan atas datar-landai (0-8%); 4.615,55 KM 2 , agak bergelombang (8-15%); 861,47 KM 2 , bergelombang (15-25%); 1.420,33 KM 2 , curam (25-40%); 956,80 KM 2 dan sangat curam (40%); 208,45 KM 2 .

Kondisi geologi dan jenis batuan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai komposisi yang sangat bervariasi, terdiri dari batuan beku, sediment dan metamorf , karakteristik dan persebaran batuannya tertentu sesuai dengan daerah pembentukannya seperti batuan beku di sebagian Pulau Makian sebagai hasil dari erupsi Gunung Kie Besi, Batuan Sedimen di Pulau Kayoa, Batuan Residual di sebagian Pulau Obi serta Batuan Skiss Metamorf di sebagian Pulau Bacan.

Iklim wilayah Kabupaten Halmahera Selatan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata antara 1.000 mm sampai dengan 2.000 mm. Curah hujan ini hampir merata di Pulau Bacan dan sekitarnya, Pulau Obi dan sekitarnya, dan Halmahera bagian Selatan. Adapun musim yang berpengaruh adalah Musim Utara dan Musim Selatan. Musim Utara pada bulan Oktober-Maret yang diselingi angin Barat dan Pancaroba pada bulan April. Musim Selatan pada bulan September diselingi angin Timur dan Pancaroba pada bulan Oktober.

Kondisi hidrologi (kondisi air permukaan dan air tanah) Kabupaten Halmahera Selatan dipengaruhi oleh iklim, curah hujan serta keberadaan sungai dan danau. Berdasarkan keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah teridentifikasi, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki 151 DAS dan 5 danau (dengan 4 danau besar yang terdapat di Gane Timur, Bacan Timur dan Obi).

II - 3


Potensi pengembangan wilayah, Halmahera Selatan dapat dikembangkan sebagai pusat kegiatan dan kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan, dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Sedangkan potensi pengembangan wilayah berdasarkan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas Kawasan hutan lindung, Kawasan resapan air, dan Kawasan suaka alam. Sedangkan Kawasan Budidaya terdiri atas Kawasan hutan produksi tetap, Kawasan hutan produksi terbatas, Kawasan pertanian lahan basah, Kawasan pertanian lahan kering, Kawasan perkebunan, Kawasan peternakan, Kawasan perikanan (minapolitan, perikanan tangkap, budidaya perikanan), Kawasan pertambangan, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, Kawasan pertambangan panas bumi, Kawasan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Kawasan peruntukan lainnya
1. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan struktur ruang meliputi : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan Labuha di Pulau Bacan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan Guruapin, Maffa, Saketa dan Babang. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kawasan perkotaan Laiwui, Loleo Jaya, Kukupang dan Waikyon. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di 21 kecamatan.

Wilayah Rawan Bencana, berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu : Kawasan rawan banjir terdapat di sebagian besar wilayah Halmahera Selatan; Kawasan rawan letusan gunung api berlokasi di Pulau Makian (Gunung Kie Besi);Kawasan rawan longsor berlokasi di Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Bacan Timur Tengah; danKawasan rawan gelombang pasang dan tsunami berlokasi di seluruh wilayah pesisir Halmahera Selatan.

II - 4

Demografi , indikator dari demografi adalah ukuran, struktur dan distribusi penduduk. Penduduk merupakan sumberdaya yang potensial bagi proses pembangunan daerah jika dimanfaatkan secara optimal bagi pelaksanaan


pembangunan, namun dapat pula menjadi beban jika tidak tertangani secara serius sehingga berimplikasi pada munculnya berbagai masalah sosial seiring dengan berkembangnya penduduk seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dalam proses pembangunan, penduduk berada pada dua sisi sebagai subjek atau pelaku pembangunan, sekaligus menjadi objek atau sasaran pembangunan itu sendiri.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, KK dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011-2015

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 sebanyak 219.836 jiwa, terdiri dari laki-laki 111.925 jiwa dan perempuan 107.911 jiwa. Luas wilayah daratan Halmahera Selatan adalah 8.779,32 km 2 sehingga kepadatan penduduk rata-rata hanya 25,04 jiwa per kilometer persegi. Angka yang sangat kecil dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kabupaten lain di Indonesia. Kepadatan penduduk di Halmahera Selatan tersebar tidak merata. Hal ini terlihat dari rentang kepadatan penduduk yang sangat jauh antar kecamatan. Kepadatan terendah yaitu 5,71 jiwa per kilometer persegi terdapat di Kecamatan Obi Timur dan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Kayoa Selatan yaitu 239,38 jiwa per kilometer persegi. Untuk itu perlu dirumuskan pembangunan wilayah kecamatan yang merata sehingga penduduk tidak terkonsentrasi dalam satu atau beberapa wilayah. Pengembangan kawasan-kawasan strategis seperti kawasan pertambangan dan industri di Obi, kawasan transmigrasi di Gane Timur, kawasan pertumbuhan baru Indari-Loleojaya, Makian-Kayao dan Seketa dapat menjadi alternatif kebijakan.

| No | | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |
|------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 203.822 | 207.728 | 211.682 | 215.791 | 219.836 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 41.016 | 43.421 | 45.170 | 48.232 | 51.797 |
| 3 | Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun ( %/ tahun ) | 2,22 | 1,55 | 2,32 | 1,94 | 1,87 |
| 4 | Rata-rata jum