PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a bahwa menindaklanjuti adanya perubahan susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Lahat, maka susunan dan keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah perlu diubah;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Lahat
- 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4761);
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 6 Peraturan Bupati Lahat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Lahat.
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
PASAL [
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 12) diubah sebagaí berikut
- 1 Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah schingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut
Pasal 9
- (1) Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan kerja Saina daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
3. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/ potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- C. Memberikan saran terhadap proses pemilihan Dacrah dan Pihak Ketiga;
- d. Menyiapkan kerangka acuan / proposal objek kerja samna daerah;
7. e Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan
- f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
- g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) TKKSD sebaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
- a. Ketua
12. Sekretaris Daerah
- b. Wakil Ketua I
14. C Wakil Ketua II
15. d.
16. Sekretaris
- e. Anggota tetap
- f. Anggota tidak tetap:
19. Asisten [ Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
20. Kepala Bappeda
21. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah
22. 1 Kepala Bagian Hukum
23. 2 Kepala Bagian Pemerintahan
24. Kepala Badan Keuangan Daerah
25. 1 Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama-
26. 2 Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama\_
27. 3 Pakar / tenaga ahli.
Pasal 25
Bupati mclalui Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Otonomi dacrah Sekretariat Dacrah Kabupaten Lahat bertanggung jawab
- b. Menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja
2. Menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Lahat tanggar) 6 BUPATI VAHXT) pada H. SMFUDIN ASWARI RIVAT

Penetapan: Diundangkan di Lahat tanggal Maret 9017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT pada BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR (3