PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 36 Tahun 2017 tentang PENGHIMPUNAN DATA KRITERIA DAERAH PEDULI HAK ASASI MANUSIA (berlaku 2 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
PENGHIMPUNAN DATA KRITERIA DAERAH PEDULI HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa untuk meningkatkan upaya penghimpunan data kriteria daerah peduli hak asasi manusia di Kabupaten Balangan guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penghimpunan Data Kriteria Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
- 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHIMPUNAN DATA KRITERIA DAERAH PEDULI HAK ASASI MANUSIA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- 4 Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
6. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, Pemerintah; dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia pada
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan\_
- 7 Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah Kabupaten Kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan; penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Penghimpunan Data Kriteria daerah Peduli HAM bertujuan untuk:
- a memotivasi pemerintah daerah Kabupaten untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan; penegakan, dan pemajuan HAM;
- memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan; dan pemajuan HAM;
- b mengembangkan sinergitas Perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
BAB III - KRITERIA
Pasal 3
- (1) Kriteria Daerah Peduli HAM didasarkan terpenuhinya: pada
2. b hak atas pendidikan;
3. hak atas kesehatan;
4. C hak perempuan dan anak;
5. e hak atas pekerjaan;
- d. hak atas kependudukan;
- f. hak atas perumahan yang layak; dan
8. g hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
- (2) Penilaian Kriteria Daerah Peduli HAM sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil. pada
- (3) Penjabaran dan penilaian kriteria daerah Peduli HAM sebagaimana dimaksud (1) dan (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini ayat pada ayat

## Pasal 4

Syarat untuk Kriteria Daerah Kabupaten Peduli HAM adalah

- 1 Mengisi data penilaian kriteria Daerah Peduli HAM.
- 3 Data penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertakan dengan dokumen pendukung.
- 2 Data penilaian sebagaimana dimaksud (1)di isi oleh Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait serta atau Perusahaan Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati. pada ayat
- Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud (3) harus memperoleh pengesahan dari: pada ayat
- b Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Balangan; dan


- d. Pimpinan BUMN BUMD atau Perusahaan Daerah di Kabupaten Balangan.
5. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan dokumen capaian implementasi HAM di Kabupaten Balangan pada tahun sebelumnya. pada

## BAB IV

## PELAKSANAAN DATA PENILAIAN

## Pasal 6

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. a koreksi aritmatika;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi: ayat
4. b pemeriksaan keabsahan data lampiran yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait serta atau Perusahaan Daerah Kabupaten Balangan;
5. d pemeriksaan relevansi antara data penilaian dengan dokumen pendukung yang disampaikan.
6. c pemeriksaan keabsahan data penilaian dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan; dan
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait serta BUMN/BUMD atau Perusahaan Daerah Kabupaten Balangan.

## Pasal 7

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui Sekretaris Daerah melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah.

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghimpunan Data Kriteria Daerah Peduli Hak Asasi Manusia di Kabupaten Balangan dapat dibentuk Tim oleh Bupati Balangan.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan pengumpulan dan penyusunan Laporan, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Balangan. pada


Diundangkan di Paringin tanggal 2 Juni 2017 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd

## H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN


H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 36 TAHUN 2017

## BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin tanggal 2 Juni 2017 pada

BUPATI BALANGAN, ttd

H. ANSHARUDDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGHIMPUNAN DATA KRITERIA DAERAH HAK ASASI MANUSIA

## PEJABARAN DAN PENILAIAN KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

## HAK ATAS KESEHATAN

| INDIKATOR | | | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN | PEMILAIAN |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | IARGET HAM | FORMULASI | Capaian | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI |
| SIRUKTURAL | | | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mengenai Penyelenggaraan/ Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ada | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | Tdk ada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Prosentase Alokasi Anggaran Kesehatan dari Anggaran | 109 | | 2 10 % 2 5% < 10% 2 1% < 5% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pendapatan dan Belanja | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Daerah (APBD) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1% | | | | | | | | | | | | | |
| PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 | PROSES 30 |
| 3 Rasio Tenaga Dokter per | | 5 Penduduk | < 2.500 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| penduduk | | 5Tenaga Dokter | > 2.500 < 5.000 5.000 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 4 Rasio Tenaga Dokter Spesialis | | 5Penduduk | < 16.000 16.000 < 20.000 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| penduduk per | 1 : 1.000 | Tenaga Dokter | 20,000 < 1.000 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 5 Rasio Bidan terhadap penduduk | | | 1.500 < 855 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 6 | | 5 Penduduk | > 855 < 1.000 | | | | | | | | | | | | | |
| penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Rasio Perawat terhadap | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Rasio Puskesmas terhadap penduduk | | 5 Penduduk EPuskesmas | 5 Penduduk EPuskesmas | 16.000 16.000 < 20.000 20.000 | 2,75 1,75 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 8 Rasio Puskesmas Pembantu terhadap penduduk | 1 : 1.500 | 5Penduduk EPuskesmas Pembantu | 5Penduduk EPuskesmas Pembantu | 1.500 1.500 < 2.000 > 2.000 | 2,75 1,75 |
| 9 Tersedanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terakredtasi nasional | | | | > 1 Tidak ada | 2,5 0 |
| 10 Tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terakreditasi nasional (ANJdi tingkat kecamatan | | EKec. Yg neniliki Puskesmas AN X EKecamatan | 1oo | 1009 80% < 1009 80% | 2.75 1,75 |
| 11 Rasio ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit per satuan pnduduk | 1 : 1.000 | EPenduduk ETempat tidur RS | EPenduduk ETempat tidur RS | 5.000 | 2,75 1,75 0 |
| 12 Prosentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Bayi | 95% | | 100 | 95% > 709 < 95% < 70 % | 2,75 1,75 0 |
| 13 Prosentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 95% | Ekepsertaan JKN 5Penduduk | 100 | 959 70% | 2,75 1,75 |
| 60 HASL | 60 HASL | 60 HASL | 60 HASL | 60 HASL | 60 HASL |
| 14 Angka Kematian Bayi (AKABA) 1.000 Kelahiran Hidup pr | 32 | EKematian Bayi EKelahiran Hidup | 1.000 | < 32 > 32 < 45 > 45 < 50 > 50 | 20 10 5 0 |

| 15 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup | 306 | EKematian Ibu X Kelahiran Hidup | 100.000 | 306 306 < 340 340 < 400 400 | 20 10 5 |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 16 Prevelensi kekurangan gizi dan buruk Balita gizi pada | 10% | EBalita kurang Gizi + Gizi buruk X | 100 | 10% 10% < 20% 30 | 20 10 5 0 |

## HAK ATAS PENDIDIKAN

| | TARGET | | PENILAIAN | PENILAIAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| INDIKATOR | | FORI ULASI | Capaian | NILA |
| STRUKTURAL | | | | 1o |
| Produk Hukum Penerintah Daerah kabupaten /kota nengenai penyelenggaraan/ layanan pcndidikan | | | Ada Tdk ada | 5 0 |
| 2 Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) | 20% | | > 20 % 10% 5% < 100% 5% | 5 4 2 0 |
| PROSES | | | | 30 |
| 3 Tersedanya Pusat Kegiatan Belajar Masvarakat (PKBM) d tingkat kecamatan | 100% | 100 L Kecamatan | 100% 80% < 100% 70% < 80% 70% | 3 2 0 |
| Tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) d tingkat kabupaten /kota | | | > 1 Tidak ada | 3 0 |
| 5 Tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desa dan kelurahan tingkat | 1009 | EPAUD 100 | 709 | 3 2 1 0 |

| 6 Prosentase Sekolah Dasar (SD) terakreditasi minimal | | ESD akredtasi A, B, € | 100 | 100% > 90% < 100% > 80% < 909 | 3 2 1 0 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| Tersedianya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tcrakredtasi minimal € | 1009 | ESMP | 100 | 100% > 90% < 100% > 809 < 90% 80% | 3 2 1 0 |
| 8 Tersedianva Madrasah Ibtida 'iyah (MI) terakreditasi minimal C | | | 10o | 100% 90% < 1009 80% < 909 80% | 3 2 1 0 |
| Tersedianva Madrasah Tsanawiyyah (MTs) terakreditasi minimal € | 1009 | EMIs akredtasi A, B, C | 100 | 100% > 809 < 909 80% | 3 2 0 |
| 10 Rasio Ketersediaan Guru pendidikan dasar SD dan SMP berbanding murid | 1 : 20 | | | 20 < 30 20 / > 30 | 3 |
| 11 Rasio Ketersediaan Guru pendidikan dasar MI dan MTs berbanding murid | 1: 15 | 5Siswa MI, MTs EGuru MI, MTs | | > 15 < 20 15 / > 20 | |
| 12 Rasio Ketersediaan Guru PAUD berbanding murid | 1;15 | 5Guru PAUD | | > 15 < 20 15 / > 20 | |
| HASE 60 | HASE 60 | HASE 60 | HASE 60 | HASE 60 | HASE 60 |
| 13 Angka Putus Sekolah Usia pndidikan dasar | 1% | Siswa putus sekolah 7-12 th, 13-15 th X | 100 | 1% 1% < 2% 2% | 10 5 1 |
| 14 Angka Mclanjutkan MTs | 999 | ELulusan SD, MI yang nclanjutkan ESiswa lulus SD, MI | 100 | 90% < 99% 80% < 90% | 10 5 2 0 |

| 15 Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA / MA | 96% | ELulusan SMP , MTs yang melanjutkan X Siswa lulus SMP , MTs | 100 | 96% 90% < 96% 80% < 90% 80% | 10 5 2 0 |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------|
| 16 Angka Partisipasi Murni pendidikan Dasar | > 96% | 7-12 th, 13-15 th EPenduduk 7-12 th, 13-15 th ESiswa | | 96% 90% < 96% | 1o 5 2 0 |
| 17 Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar | 989 | EPenduduk 7-12 th, 13-15 th | 100 | 98% 90% < 98% 80% < 90% 809% | 10 5 2 0 |
| 18 Angka Melek Huruf | | EPenduduk Usia I5th dapat baca tulis X Penduduk Usia > 15th | 100 | 96% 90% < 96% 85% < 90% 85% | 10 5 2 0 |

## HAK PEREMPUAN DAN ANAK

| INDIKATOR | IARGET | | PENILAIAN | PENILAIAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | HAM | | Capaian | NILAI |
| | | | | 10 |
| STRUKTURAL | | | | |
| Produk hukum pemerintah daerah kabupaten /kota mengenai pemberdayaan anak | | | Ada | 5 |
| Produk hukum pemerintah daerah kabupaten /kota nengenai pencegahan usia anak pada | | | Tdk ada | 0 |
| 2 | | perempuan dan perlindungan | | |
| | Adal Tidak | | Ada | |
| perkavinan | | | Tdk ada | 0 |
| PROSES | | | | |
| | | | | 30 |
| Program penberdayaan | Ada / Tidak | | | 7,5 |
| terpadu perlindungan | | | Tidak ada | 0 |
| | | perempuan dan anak | | |
| | | 3 | Ada | |


| 4 Program konseling dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan atau kejahatan | Ada / Tidak | | | Ada Tidak ada | 7.5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----|-----------------------|---------|
| 5 Program pengawasan / penarikan pkerja anak | Ada / Tidak | | | Ada Tidak ada | 7.5 0 |
| 6 Tersedianya rehabilitasi sosial perempuan dan anak panti bagi | Ada / Tidak | | | Ada Tidak ada | 7.5 0 |
| | | | | | 60 |
| 7 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | | ERumah EKDRT Tangga | | > 10o 909 < 99.99% 90 | 30 15 0 |
| 8 Frosentase pekerja dbawah umur | 2% | | 100 | 1% 19 < 109 10% | 30 15 0 |


## HAK AIAS KEPENDUDUKAK

| IDIKATOR | TARGEI HAM | FORMULASI | PENEAAN | PENEAAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| IDIKATOR | TARGEI HAM | FORMULASI | Capaian | NLA |
| STRUKTURAL | | | | 10 |
| Produk hukum pemerintah daerah kabupaten /kota nengenai pencatatan sipil dan kependudukan | | | Ada Tdk ada | 10 |
| PROSES | | | | 30 |
| 2 Prosentase kepemnilikian KIP-el penduduk yang telah direkam | 98% | EKTP-el didistribusikan EPerekaman KTP-el | 98% 80 | 7.5 5.5 3.5 0 |
| 3 Prosentase penduduk usia 0 18 tahun yang telah nemperoleh akte kelahiran | 85% | 2 Penduduk usia 0-18th ber Akta Kelahiran X 5Penduduk usia 0 - 18th | 85% 80% <85% 75 | 5.5 3.5 0 |
| 4 Fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil | | | Ada Tidak ada | 7,5 |
| 5 Prosentase Pelayanan masyarakat dibidang kependudukan dan pncatatan sipil | 99% | Penohon layanan tertangani | 99% 909 < 99% 809 <909 80 | 7.5 5.5 3.5 0 |
| HASL | HASL | | | 60 |
| 6 prosentase pnduduk memilíki KTP-el per satuan penduduk | 99% | Ipnduduk usia > 17 th memiliki KTP-el Epnduduk usia > 17 th | 99% 909 < 99% 80% <90% 80 | 20 10 5 0 |

:.

| 7 Prosentase pembrian Kartu Identitas Anak {KIA) , Usia 0 17 tahun | 85% | X Epnduduk usia 0 - 17th | 100 | 85% 75% < 85% 65% < 75% 65 | 20 10 5 0 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|------------------------------|-------------|
| 8 Prosentase pasangan nikah berakte perkawinan | 98% | EPasangan berakte kawin Epasangan nikah | 100 | 98% 90% < 98% 80% <90% 80 | 20 10 5 |

## HAK ATAS PEKERJAAN

| INDIKATOR | IARGET HAM | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| INDIKATOR | | FORM ULASI | Capaian | NILAI |
| STRUKTURAL | | | | 10 |
| Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota mengenai ketenaga kerjaan | Ada Tidak | | Ada Tdk ada | 5 |
| 2 Produk Hukum Pcmcrintah Daerah Kabupaten / Kota mengenai Upah Minimum Kabupaten / Kota {UMK} | Ada Tidak | | Ada Tdk ada | 5 |
| PRCSES | | | | 30 |
| 3 Prosentase ketersediaan Balai Latihan Kerja | > 1% | Balai latihan kerja X ETenaga kerja | > 1% < 1% | 7.5 0 |
| Prosentase ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di bangunan kantor pemerintahan | 55% | EBangunan kantor pemerintah yang telah memiliki aksesibilitas | 55% > 50% <55% > 45% <50% < 45 | 5.5 3.5 |
| 5 Pencrimaan pcgawai dari penyandang disabilitas di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Ada / Tidak | | Ada Tdk ada | 7.5 |


| 6 Prosentase penanganan masalah hubungan industrial ditingkat bipartid | 60% | dtingkat bipartid | 100 | 60% 55% < 60% 50% <55% 50 | 7,5 5,5 3,5 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | 60 |
| 7 Prosentase Pengangguran Icrbuka | | EPengangguran Terbuka Epcnduduk usia kcrja | 10o | 20% 30 | 20 10 0 |
| 8 Angka partisipasi angkatan kerja | 85% | EAngkatan kerja usia 15th keatas ZPenduduk usia ISth keatas | 100 | > 85% > 70% <80% 70 | 20 10 5 0 |
| Prosentase tenaga kerja yang berasal dari penyandang dsabilitas & instansi Pemerintah Daerah | > 2% | ETenaga kerja penyandang Disabilitas d instansi pemerintah X 2tenaga kerja d instansi pemerintah | 100 | 2% 1% < 2% 1% | 20 10 0 |

## HAK ATAS PERUM AHAN

| INDIKATOR | TARGET HAM | FORMULASI | PENILAIAN | PENILAIAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Capaian | NILAI |
| STRUKTURAL | | | | 10 |
| Tersedianya hukum daerah yang memuat ketentuan tentang perumahan dan kawasan pemukiman produk | Ada / Tidak | | Ada Tdk ada | 10 0 |
| PROSES | | | | 30 |
| 2 Prosentase penanganan sampah | 85% | ZVolume Sampah tertangani X Evolume produksi sampah | 859 2 75% < 85% 75% | 4,25 2,25 |

| 3 Prosentase penduduk berakses air minum | > 82% | EPenduduk berakses air minum ~X Epnduduk | | 82% > 75% < 82% 65% < 75% 65 | 4,25 2,25 1,25 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------|
| Prosentase rumah tinggal bersanitasi | > 98% | ZRumah tinggal bersanitasi X ERumah tinggal | | 98% 78% <98% 58% | 4,25 2,25 1,25 |
| 5 Prosentase bangunan ber IMB per satuan bangunan | 95% | 2Bangunan | 100 | 95% > 809 < 959 65% < 80% 65% | 2,25 1,25 |
| 6 Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan listrik | 759 | Rumah tangga menggunakan listrik _ X 2Rumah tangga | 100 | 75% > 70% < 75% > 60% <70% 609 | 4,25 2,25 1,25 |
| Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih | 86% | Rumah tangga menggunakan air bers: X ERumah tangga | 100 | 86% 75% 86% 65% <75% 65% | 4,25 2,25 1,25 |
| 8 Program penyediaan rumah / tempat tinggal | ada /tidak | | | Ada Tidak ada | 4,5 |
| | | | | | 60 |
| 9 Prosentase Penduduk tinggal di rumah layak huni | 86% | rumah layak huni EPenduduk | 100 | 86% 75% < 86% 65% | 30 20 10 0 |
| 10 Rasio pemukiman layak huni | 80% | ELuas Pemukiman layak huni X ELuas Wilayah pemukiman | 100 | 80% 709 < 80% > 609 < 709 60% | 30 20 10 0 |

## HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

| | TARGET HAM | PENILAIAN | PENILAIAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| INDIKATOR | | Capaian | NILAI |
| STRUKTURAL | | | 10 |
| Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaaten / Kota mengenai | | | |
| Rencana Tata Ruang | Ada / Tidak | Ada Ada | 2 |
| Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Ada / Tidak Ada / Tidak | Ada | 2 2 |
| Pencemaran Udara Pemakaman | Ada / Tidak | Ada | 2 |
| | | Ada | |
| Lain-lain | Ada/ Tidak | | 2 |
| | | Tidak ada | 0 |
| PROSES | PROSES | | 30 |
| 2 Prosentase ketersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olah raga, dan taman sebesar 10% dari luas wilayah | | 109 5% < 109 > 2% 5% 2% | 3 1,5 1 0 |
| 3 Prosentase tempat pemakaman umum per satuan penduduk | 80% | 70% < 80% 609 < 709 | 3 1,5 1 0 |
| Frogram penerangan lampu jalan dan fasilitas umum | Ada / Tidak | Ada Tidak ada | 3 0 |
| 5 Program pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas | Ada/ Tidak | Ada Tidak ada | |
| Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat dapat berupa posko naupun meda online | Ada/ Tidak | Ada Tidak ada | |

| Progam olahraga masyarakat | Ada/ Tidak | | | Ada Tidak ada | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|-----------|
| Program gerakan penanaman phon | Ada Tidak | | | Ada Tidak ada | |
| 9 Program sampah berwawasan lingkungan | Ada Tidak | | | Ada Tidak ada | |
| 10 Program partisipasi masyarakat dalam pmbangunan | Ada / Tidak | | | Ada Tidak ada | |
| 11 Program pmbinaan forum komunikasi umat beragama | Ada / Tidak | | | Ada Tidak ada | |
| HASIL | HASIL | HASIL | HASIL | HASIL | HASIL |
| 12 Tingkat pencemaran udara berdasarkan index Standar Pencemaran Udara (ISPU) | 0 - 50 | | | 50 50 | 20 0 |
| 13 Prosentase ketersediaan Ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 309 dari luas wilayah kota / kawasan kota | 50% | ELuas Ruang terbuka hijau ELuas wilayah | 100 | 50% 30% < 409 309 | 20 10 5 0 |
| 14 Penurunan Angka kriminalitas | | | | Tetapl Turun Naik | 20 |

## RUMUS PENILAIAN DAERAH KABUPATEN / KOTA PEDULI HAM:

x= Ex / n

## Keterangan

x

- Nilai Rata Rata

X

- Jumlah Capaian seluruh Indikator

n

- Jumlah Kriteria

- 2 75 sampai dengan 100 untuk kriteria Peduli HAM
- 2 50 sampai dengan &lt; 65 untuk kriteria Mulai Peduli HAM
- 2 65 sampai dengan &lt; 75 untuk kriteria Cukup Peduli HAM
- 50 untuk kriteria Kurang Peduli HAM

## BUPATI BALANGAN,

## H ANSHARUDDIN

## Salinan sesuai dengan aslinya

## KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN


H. M. IWAN SETIADY, SH NIP 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGHIMPUNAN DATA KRITERIA DAERAH KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA

## FORMAT DATA PENILAIAN KRITERIA DAERAH KABUPATEN PEDULI HAM

## LAPORAN HAK ATAS KESEHATAN

- Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai penyelenggaraan/

- Layanan Kesehatan

Ada

Tidak Ada

beri tanda X kotak piiœ pada

- 2 Alokasi Anggaran Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):

- Jumlah APBD tahun plapran

Rp

- Jumlah Anggaran Kesehatan tahun pelaporan

Rp

- 3 Ketersediaan tenaga dokter per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Tenaga Dokter

- 4 Ketersediaan tenaga dokter spesialis per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Tenaga Dokter Spsialis

- 5 Ketersediaan Bidan per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Bidan

- Ketersediaan Perawat pr penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Perawat

- 7 Ketersediaan Puskesmas per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Puskesmas

- 8 Ketersediaan Puskesmas Pembantu per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Puskesmas Pembantu

- 9 Terse dianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terakreditasi nasional

- Jumlah RSUD terakreditasi nasional

- 10 Tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terakreditasi nasional (AN) di tingkat kecamatan

- Jumlah kecamatan yang memiliki Puskesmas terkareditasi nasional

- Jumlah kecamatan

- 11 Ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk

- Jumlah penduduk

- Jumlah tempat tidur

- 12 Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) bayi pada

- Jumlah bayi yang mendapatkan IDL

- Jumlah bayi

- 13 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- Jumlah Kepesertaan JKN

- Jumlah Penduduk

- 14 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran

- Angka Kematian Bayi

- Jumlah Kelahiran Hidup

- 15 Angka Kematian Ibu pr 100.000 kelahiran

- Angka Kematian Ibu

- Jumlah Kelahiran Hidup

- 16 Prevelensi kekurangan gizi dan gizi buruk pada balita

- Jumlah balita kurang gizi dan gizi buruk

- Jumlah balita

Demikian data capaian di bidang kesehatan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten /kota Peduli HAM

Ke Dinas 'pala

## LAPORAN HAK ATAS PENDIDIKAN

- Produk hukum pemerintah daerah kabupaten /kota mengenai penyelenggaraan / layanan pendidikan

Ada

Tidak Ada

beri tandaX kotak pilihan pada

- 2 Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Jumlah APBD di tahun plaporan

Rp

- Jumlah Anggaran Kesehatan di tahun pelapor

- 3 Tersedianya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat Kecamatan

- Jumlah Kecamatan yang memiliki PKBM

- Jumlah Kecamatan

- 4 Tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di tingkat kabupaten/kota

- Jumlah SKB

- 5 Tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat Desa dan Kelurahan

- Jumlah Desa dan Kelurahan

- Jumlah PAUD

- Tersedianya Sekolah Dasar Terakreditasi (minimal C)

- Jumlah SD terakreditasi A, B, dan €

- Jumlah seluruh SD

Rp.

- Tersedianya Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi (minimal C)

- Jumlah SMP terakreditasi A, B, dan €

- Jumlah seluruh SMP

- Tersedianya Madrasah Ibtida'iyah Terakreditasi (minimal C)

- Jumlah M terakreditasi A, B, dan €

- Jumlah seluruh M

- Tersedianya Madrasah Tsanawiyah Terakreditasi (minimal C)

- Jumlah MTs terakreditasi A, B, dan €

- Jumlah seluruh MTs

- 10 Ketersediaan Guru berbanding murid pendidikan dasar SD dan SMP pada

- Jumlah Siswa SD dan SMP

- Jumlah Guru SD dan SMP

- 11 Ketersediaan Guru MI dan MTs berbanding murid

- Jumlah Siswa M dan MTs

- Jumlah Guru M dan MTs

- 12 Ketersediaan Guru PAUD terbanding murid

- Jumlah Siswa PAUD

- Jumlah Guru PAUD

- 13 Angka Putus Sekolah usia pendidikan dasar

- Jumlah Siswa putus sekolah usia 7-12th dan 13-15th

- Jumlah Siswa usia 7-12th dan 13-15th

- 14 Angka melanjutkan sekolah SD/ MI ke SMP /MTs

- Jumlah lulusan SD dan M yang melanjutkan

- Jumlah seluruh siswa lulus SD dan MI

- 15 Angka melanjutkan sekolah SMP /MTs ke SMA / MA

- Jumlah lulusan SMP dan MTs yang melanjutkan

- Jumlah seluruh siswa lulus SMP dan MTs

- 16 Angka Partisiasi Murni Pendidikan Dasar

- Jumlah siswa usia 7-I2th dan 13-15th

- Jumlah pnduduk usia 7-l2th dan 13-15th

- Jumlah penduduk SD;, MI, SMP, MTs

- Jumlah penduduk usia 7-I2th dan 13-15th

## 18 Angka Melek Huruf

- Jumlah penduduk usia 15th keatas bisa baca tulis

- Jumlah penduduk usia 15th keatas

Demikian data capaian di bidang Pendidikan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

Kepala Dinas

## LAPORAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

- 1
- 2

- Produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Ada

Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

- Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak

Ada

Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada sebutkan jenis, nomor , tanggal pengesahan da judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- 3 Program pmberdayaan terpadu prlindungan perempuan dan anak

Ada

Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan beberapa jenis programn kegidtan yang dilakukan

- 4 Program konseling/ rehabilitasi bagi anak korban tindak kekerasan/

kejahatan

Ada

Tidak Ada

- #) beri tanda X pada kotak pilihcn

Jika ada, sebutkan beberapa jenis progran kegiatan yang dilakukan

Ada

Tidak Ada

beri tanda X pada kotak pilihan

- Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak

Ada

Tidak Ada

beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

- Rasio terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

- Jumlah rumah tangga

- Jumlah kekerasan dalam rumah tangga

- 8 Kasus pekerja di bawah umur

- Jumlah pekerja anak usia 5-14th

- Jumlah pekerja usia Sth keatas

Demikian data capaian di bidang perempuan dan anak ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

Kepala Dinas

- 7 Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) , Usia 0 - 17 tahun

- Jumlah penduduk usia 0 I7th memiliki KIA

- Jumlah penduduk usia 0 17th

- Pasangan nikah berakte perkawinan

- Jumlah pasangan nikah berakte kawin

- Jumlah pasangan nikah

Demikian data capaian di bidang kependudukan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten /kota Peduli HAM

Kepala Dinas

## LAPORAN HAK ATAS KEPENDUDUKAN

- Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota mengenai Pencatatan Sipil dan Kependudukan

Ada

Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak piliho

- 2 Prosentase kepemilikian KTP-el pnduduk yang telah direkam

- Jumlah KTP-el yang telah didistribusikan

- Jumlah KTP-el yang telah direkam

- 3 Prosentase pnduduk usia 0 18 tahun yang telah memperoleh akte kelahiran

- Jumlah penduduk usia 0-l8th yang memiliki akte

- Jumlah penduduk usia 0-l8th

- 4 Fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil

- Jumlah fasilitas layanan kependudukan dan capil

- 5 Pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

- Jumlah pemohon layanan yang tertangani

- Jumlah seluruh pemohon layanan

- Penduduk memiliki KTP-el per satuan penduduk

- Jumlah penduduk usia 17th ke atas memiliki KTP-el

- Jumlah penduduk usia 17th ke atas

## LAPORAN HAK ATAS PEKERJAAN

- 2

- 1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai ketenaga kerjaan

Ada

Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak piihan

- Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota mengenai Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK)

Ada

Tidak Ada

- 3 Ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK)

- Jumlah Balai Latihan Kerja

- Jumlah tenaga kerja

- 4 Ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bangunan kantor pemerintahan pada

- Jumlah bangunan kantor pemerintahan yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

- Jumlah bangunan kantor instansi pemerintah

- 5 Penerimaan pegawai dari penyandang disabilitas di Pemerintah Daerah

Kabupaten /Kota

Ada

Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak piliha

- 6 Penanganan masalah hubungan industrial di tingkat bipartid

- Jumlah masalah hubungan industrial di tingkat bipartid

- Jumlah seluruh masalah hubungan industrial

- Tingkat pengangguran terbuka

- Jumlah pngangguran terbuka

- Jumlah penduduk usia kerja

- 8 Angka partisipasi angkatan kerja

- Jumlah angkatan kerja usia lSth ke atas

- Jumlah penduduk usia 15th ke atas

- 9 Tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas di instansi Pemerintah Daerah

- Jumlah tenaga kerja pnyandang disabilitas instansi pemerintah daerah pada

- Jumlah tenaga kerja pada instansi pmerintah daerah kabupaten /kota

Demikian data capaian di bidang pkerjaan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

Kepala Dinas

(Nama

## LAPORAN HAK ATAS PERUMAHAN

- 1 Tersedianya produk hukum daerah yang memuat ketentuan tentang perumahan

Ada

Tidak Ada

- *) beri tandaX pada kotak piihan

- 2 Prosentase penanganan sampah

- Volume sampah yang tertangani

- Volume produksi sampah

- 3 Penduduk berakses air minum

- Jumlah penduduk berakses air minum

- Jumlah penduduk

- Prosentase rumah tinggal bersanitasi

- Jumlah rumah tinggal bersanitasi

- Jumlah rumah tinggal

- 5 Prosentase bangunan ber IMB per satuan bangunan

- Jumlah bangunan ber IMB

- Jumlah bangunan

- Prosentase rumah tangga menggunakan listri

- Jumlah rumah tangga menggunakan listrik

- Jumlah rumah tangga

- Prosentase rumah tangga menggunakan air bersih

- Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih

- Jumlah rumah tangga

- Program penyediaan rumah tempat tinggal

Ada

Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilina

Jika ada sebutka jenis program kegiatan yang dilakukan

- Rumah layak huni per satuan penduduk

- Jumlah rumah layak huni

- Jumlah keluarga

- 10 Pemukiman layak huni

- Jumlah pmukiman layak huni

- Jumlah wilayah pemukiman

Demikian data capaian di bidang prumahan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

Kepala Dinas

Tanda Tagan Stempel

(Nama

## LAPORAN HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

- 1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota mengenai

- Rencana tata ruang

Ada

Tidak Ada

- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Ada

Tidak Ada

- *) beri tanda X pada kotak pliha

Jika ada sebutkan jenis; nomor , taggal pengesaha da judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Pencemaran udara

Ada

Tidak Ada

- *) beri tæda X pada kotak pilihan

Jika ada sebutka jenis, nomor, tanggal pengesahan da1 judul produk hukum daerah yang diterbitka

- Pemakaman

Ada

Tidak Ada

Jika ada sebutkan jenis, nomor , tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Peraturan lain terkait lingkungan

Ada

Tidak Ada

- 2 Ketersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olah raga, dan taman sebesar 10% dari luas wilayah

- Luas fasilitas bermain; SOR, taman

- Luas wilayah

- 3 Tempat pemakaman umum pr satuan pnduduk

- Jumlah tampung TPU daya

- Jumlah penduduk

- Program penerangan lampu jalan dan fasilitas umum

Ada

Tidak Ada

beri tada X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan beberapa jenis programn kegiatai yaig dilakuka

- 5 Program pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Ada

Tidak Ada

*) beri tadaX pada kotak piihœ

- Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat dapat berupa maupun media posko

online

Ada

Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihcn

Jika ada sebutkan beberapa jenis fasilitas yang disediaka

7

- Program olah raga masyarakat

Ada

Tidak Ada

beri taida X kotak pilihan pada

Jika ada sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

- 8 Program pnanaman\_pohon

Ada

Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegictan yang dilakukan

- Program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan

Ada

Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pili