Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 1950 tentang Penyelenggara€ur Pendidikan Kabupaten Situbondo, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan hasil seleksi tim.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri dari :
- a. unsur Dinas Pendidikan;
- b. unsur Perguruan TinggrllPMP/Lembaga yang berwenang;
- c. unsur Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - RUAITG TINGKI'P PEIYGAWASAN
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup pengawasan pada satuan pendidikan meliputi :
- a. pelaksanaan supervisi manajerial;
- b. pelaksanaan supenrisi akademik.
4. {21 Pelaksanaan supenrisi manajerial dan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. pengawas Taman Kanak-kanak (TK);
- b. pengawas Sekolah Dasar (SD);
- c. pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMp);
- d. pengawas Sekolah Menengah Atas (SMA);
- e. pengawas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- f. pengawas Pendidikan Luar Biasa (pLB).
BAB II - RUAITG TINGKI'P PEIYGAWASAN
Pasal 3
- (1) Pelaksanaan supervisi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menitikberatkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran.
2. (21 Pelaksanaan supervisi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b menitikberatkan pada pengamatan kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 4
Pengawasan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penilaian terhadap penyelenggara€rn satuan pendidikan.
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 5
- Pengawas sekolah mempunyai tugas dan fungsi memant&amp;u, menilai dan membina penyelenggaraan satuan pendidikan negeri maupun swasta yang menjadi tanggungiawabnya sesuai dengan peraturan perundangundangan ytrLgberlaku. (1)
- Pemantauan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (21
- a. memantau penerimaan peserta didik baru;
- b. memantau pelaksanaan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP);
- c. memantau pelaksanaan Kurikulum Tatrun 2aL3;
- e. mem€u1tau proses pembelajaran dan hasil belajar;
- d. memantau penyusunan perencanaan pembelajaran;
- f. memantau pelaksanaan bimbingan konseling peserta didik;
- memantau pelaksanaan ujian baik nasional maupun sekolah; g.
- memantau penjaminan standar mutu pendidikan; h.
- memantau kinerja kepala sekolah; i.
- j. memantau kinerja pendidik dan kependidikan; tenaga
- k. memantau penggunaan sarana dan prasarana;
- l. mem€ultau hubungan sekolah dan masyarakat;
- m. memantau data stastistik kemajuan sekolah;
- n. memantau kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program-program pengembangan sekolah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 akan digunakan untuk dasar penilaian.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meUputi :
- a. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- b. keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- c. keterlaksanaan Kurikulum Tahun 2OLS;
- d. penyusunan perencanaan pembelajaran;
- e. proses pembelajaran dan hasil belajar;
- f. pelaksanaan bimbingan konseling peserta didik;
14. pelaksanaan ujian baik nasional maupun sekolah; g.
15. pelaksanaan penjaminan standar mutu pendidikan; h.
- j. kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. kinerja kepala sekolah;
- k. penggunaan sarana dan prasarana;
- l. hubungan sekolah dan masyarakat;
- m. data stastistik kemajuan sekolah;
- n. kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program-program pengembangan sekolah termasuk Rencana Keq'a sekolah (RKS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS).
22. Analisis terhadap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara komprehensif. (s)
23. Hasil analisis penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan serta inovasi pendidikan di satuan pendidikan yang menjadi binaannya. (6)
24. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meUputi: (7t
- a. pembinaan dan pengembangan pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelaJararL/ bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belqiar/ bimbingan siswa;
- c. memberikan suritauladan pelaksanaan tugas pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran/ bimbingan peserta didik;
- b. pembinaan pendidik dalam pengembangan profesi;
7
- d. pembinaan dan pengembangan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolatr (RKS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- e. pembinaan dan pengembangan dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah antara lain pengelolaan kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, saranaprasarana, anggaran, dan hubungan kerja satuan pendidikan dengan unsurunsur terkait;
- f. pembinaan terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah binaannya;
- g. pembinaan terhadap pengembangan inovasi sekolah;
- h. pembinaan dan pengembangan terhadap sekolah dalam akreditasi sekolah.
BAB TV REKRIIITMEIY PENGAWAS SEKOLAII
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 6
- (U Untuk dapat diangkat menjadi pengawas sekolah, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (21 Ikiteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (U meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan NKRI;
- c. memiliki kompetensi, loyalitas, dedikasi, disiplin, dan tidak tercela;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat;
- e. pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c;
- f. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
- g. pernah menjadi kepala sekolah atau pendidik berprestasi untuk semua jenjang minimal di tingkat Kabupaten;
- h. pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tidak merangkap sebagai kepala sekolah, guru, atau jabatan lainnya, baik di pemerintah maupun swasta;
- i. tidak sedang tugas belqfar atau studi lanjut, kecuali atas pertimbangan khusus;
- j. memenuhi kompetensi pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;
- k. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan;
- l. memiliki Nilai Prestasi Kerja dalam satu tahun terakhir minimal baik;
- m. memiliki sertifikat profesi pendidik.
Krit€ria khusus se@airnana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pengawas TK :
1. berlatar belakang pendidikan S- 1 Kependidikan/Akta IV, dengan keahlian Pendidikan PAUD;
2. pendidik TK bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
3. Kepala TK bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
Pengawas SD :
1. berlatar belakang pendidikan S- 1 Kependidikan/Akta IV, dengan keahlian pendidikan sekolah dasar;
2. Pendidik SD bersertifikasi profesi dengan pengalaman ke{a minimal 8 (delapan) tahun;
3. Kepala SD bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
Pengawas SMP:
1. berlatar belakang pendidikan minimal S-2 Kependidikan dengan berbasis S- 1 Kependidikan, S- 1 Non Kependidikan plus Akta IV dalam rumpun mata pelqiaran MIPA, IPS, Bahasa, Olatr Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama dan Bimbingan Konselitg;
2. pendidik SMP bersertifikat profesi dengan pengalaman kery'a minimal 8 (delapan) tahun;
3. Kepala SMP bersertifikat profesi dengan pengalarnan kerja minimal 4 (empat) tahun.
Pengawas satuan pendidikan SMA :
1. berlatar belakang pendidikan minimal S-2 kependidikan dengan berbasis S- L Kependidikan, S- 1 Non Kependidikan plus Akta IV dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama dan Bimbingan Konselirg;
2. pendidik SMA bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
3. Kepala SMA bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
- e. Pengawas PLB :
1. berlatar belakang pendidikan S- 1 Kependidikan/Akta IV, dengan keahlian rumpun mata pelajaran khusus;
2. pendidik PLB bersertilikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (detapan) tahun; Kepala PLB bersertifikasi profesi dengan pengalarnan kerja minimal 4 (empat) tahun.
- f. Pengawas SMK :
1. berlatar belakang pendidikan minimal S-2 Kependidikan dengan berbasis S- 1 Kependidikan, S-1 Non Kependidikan plus Akta IV dalam rumpun pertanian dan kehutanan, telarologi dan industri, bisnis dan manajemen, kesejatrteraan masyar:akat, pariwisata, rumpun seni dan kerqiinan, mata pehiaran MIPA, IPS, Batrasa, Olah Raga Kesehatan, Agama dan Bimbingan Konseling;
2. pendidik SMK bersertifikat profesi dengan pengalaman keda minimal 8 (delapan) tahun;
3. Kepala SMK bersertifikat profesi dengan pengalaman ke{a minimal 4 (empat) tahun.
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 7
- (U Pengangkatan pengawas sekolah dilakukan melalui seleksi.
- (21 Pelaksanaan seleksi sebagai dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
- a. seleksi administratif;
- b. tes tertulis;
- c. tes penampilan (performarrcel;dan
- d. psikotes.
- (3) selain tatrapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]l, penentuan kelulusan dapat ditunjang dengan pelilaian portofolio.
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 8
- (U Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ijasah;
- b. surat Keputusan Pengangkatan pertama;
- c. surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- d. nilai prestasi keq'a 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal baik;
- e. surat keputusan pengangkatan Kepala Sekolah (bagr yang memiliki);
- f. surat keterangxt/piagam sebagai pendidik/kepala sekolah berprestasi;
- g. sertifikat profesi pendidik;
4. . h. surat keterangan sehat dari dokter;
- i. makalah tentang kepengawasan.
6. (21 Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. tes kemampuan akademik ;
- b. tes kecerdasan emosional (EQ);
- c. tes penguasaan kepengawasan satuan pendidikan;
- d. tes kreativitas dan motivasi.
- (3) Tes penampilan (performancel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi : a. presentasi makalah kepengawasan; b. wawalrcara berkaitan dengan kepengawasan.
- (4) Psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf d dilakukan untuk menemukan potensi, bakat, kecakapan, sikap dan kepribadian serta minat kepengawasan.
- (5) Portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
- a. penilaian terhadap karya tulis ilmiah yang pernah dihasilkan oleh calon pengawas sekolah;
- b. bukti fisik keikutsertaan calon pengawas sekolah dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan.
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 9
- (1) Penentuan kelulusan menggunakan sistem gugur, dengan tahapan apabila tes tertulis tidak lulus maka tidak dapat mengikuti tes berikutnya.
2. (21 Penentuan kelulusan ditetapkan oleh Kepala Dinas ## BAB V
KOORI'IITATOR PENGAWAS STKOLAH
- (U Guna mengoptimalkan kineg'a pengawas sekolah dibentuk Koordinator Pengawas Sekolah.
- (21 Koordinator Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis oleh seluruh pengawas sekolah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Koordinator Pengawas Sekolah dibantu oleh MKPS.
- (4) Masa penugasan Koordinator Pengawas Sekolah adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa penugasan berikutnya.
- (5) Pemilihan dan penetapan Ketua MKPS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 10
- (U T\rgas Koordinator sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 11
- (U T\rgas Koordinator sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :
- a. melakukan pengaturErn tugas Pengawas Sekolah;
- b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawas Sekolah;
- c. mengusulkan penetapan angka kredit pengawas Sekolah;
- d. melaporkan kegiatan pengawas Sekolah;
- e. memberikan penilaian pelaksan€an pekedaan kepada para Pengawas Sekolah.
- {21 Ttrgas Ketua MKPS adalah :
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan MKKS dan MGMP;
- a. menyusun pembagian sekolah binaan;
- c. menghadiri pertemuan rutin MKKS dan menginformasikan kepada pengawas;
- d. menghimpun hasil temuan pembinaan dilapangan untuk disampaikan kepada Koordinator pengawas Sekolah;
- e. membantu meningkatkan kompetensi pengawas;
- f. menghadiri undangan yang terkait dengan jenjang pendidikan;
- g. menyusun pemetaan sekolah.
BAB VI - PENGAITGKATAN DAIT PEMBTRIIEITTIAIY KOORDINATOR PEITGAITAS SEKOLAII Pasal 12
Pasal 12
- (U Pengangkatan Koordinator Pengawas Sekolah dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pengawas sekolah memilih calon koordinator pengawas sekolah yang memenuhi kriteria untuk diajukan kepada Kepala Dinas dan dilakukan secara rahasia dengan cara setiap pengawas sekolah memilih dua orang calon secara tertulis;
- c. Kepala Dinas melakukan sidang pemilihan calon;
- b. seleksi calon didasarkan pada aspek kompetensi, loyalitas, dedikasi, disiplin, dan tidak tercela, serta tidak pernah diiatuhi hukuman disiptin tingkat sedang atau berat;
- d. hasil pemilihan diurutkan sesuai dengan jumlah perolehan suara;
- f. pemilihan dapat juga dilakukan dengan cara musyawarah para pengawas sekolah dan perwakilan Kepala Sekolatr pada setiap jenjang.
- e. Kepala Dinas menetapkan koordinator pengawas sekolah di antara peringkat satu atau peringkat dua;
- Koordinator pengawas sekorah dapat diberhentikan karena salah satu sebab, antara lain : (21
- a. dibebaskanldiberhentikan dari jabatan pengawas sekolah;
- b. telah 2 (dua) kali masa tugas sebagai koordinator pengawas sekolah;
- c. menduduki jabatan lain di luar jabatan penga,ras sekolah;
- d. mengundurkan diri;
- f. berhenti sebagai pegawai negeri sipil;
- e. pindah Dinas ke kabupaten /kotaatau provinsi rain;
- diiatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g.
- tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal S ayat (1); h.
- diberhentikan sebagai Koordinator pengawas sekolah karena pengangkatannya tidak sesuai prosedur. i.
Diundangkan {i Situbondo pada tanggal 0 S t{AY 2015 SIKRBTARIS DATRAH KABT'PATTTT SITUBOIYDO,
W
BTRITA DATRAH KABUPATEIT SITUBOITIX) TAHI'IT 2015 ITOMOR Ib
BAB VII - PELAPORAN Pasal 13
Pasal 13
- (1) Pengawas sekolah melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasannya.
2. (21 Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir semester melalui koordinator pengau/as sekolah.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
BAB VIII - KEirENTUAN PIITUTIIP Pasal 14
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di\_Situbondo pada tanggal -0 I lilAY 2015 BI'PATI SITI'BOIIDO,