PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 9 Tahun 2016 tentang KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (berlaku 23 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Pembangunan Desa, Kelembagaan Masyarakat serta untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertib, transparan, dan akuntabel, perlu diberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan huruf b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
kewenangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Kewenangan Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kriteria :
- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan / atau
- f. perusahaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Kewenangan berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Kewenangan berskala lokal desa di Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi :
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- 1) musyawarah pembahasan batas desa;
- 2) pemasangan patok tapal batas desa;
- 3) pembangunan gerbang desa;
- 4) penyelesaian okupasi lahan desa ( And reform );
- 5) pembuatan tanda batas RT/Dusun; dan/atau
- 6) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa;
- b. Pendataan desa;
- 1) Profil desa (prodeskel);
- 2) Penomoran rumah;
- 3) pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- 4) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor nun pertanian;
- 5) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 6) pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; dan/atau
- 7) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- c. penyusunan tata ruang desa;
- 1) program sertifikasi kepemilikan lahan (prona);
- 2) pembuatan peta sosial desa; dan/atau
- 3) pembuatan peta tata ruang desa;
- d. Penyelenggaraan musyawarah desa;
- 1) musyawarah identifikasi kewenanangan desa;
- 2) musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa;
- 3) musyawarah penyusunan rancangan RKP Desa;
- 4) musyawarah penetapan Perdes APBDes;
- 5) musyawarah terkait penambahan dan pengurangan aset desa;
- 6) musyawarah terkait investasi yang masuk ke desa;
- 7) musyawarah tentang kerjasama desa;
- 8) musyawarah pembahasan dan penetapan peraturan-peraturan desa;
- 9) musyawarah pembentukan panitia hari besar keagamaan;
- 10) musyawarah pembentukan kelembagaan desa;dan/atau
- 11) sidang paripurna BPD;
- e. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- 1) pengadaan papan informasi desa dan dusun;
- 2) pengadaan plang kantor dan kelembagaan desa;
- 3) pengadaan internet desa;dan
- 4) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- f. Penyelenggaraan perencanaan desa;
- 1) Penyusunan daftar kewenangan desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
- b. pembangunanan, pemanfaatan dan pemeliharaan dan prasarana kesehatan;
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemmeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
- e. pemanfaatan, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Kewenangan lokal berskala Desa di sub bidang pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:
- a. pembangunan tambatan perahu atau steigher ;
- b. pembangunan gorong-gorong;
- c. pembangunan atau rehab titian kayu;
- d. Pembangunan atau rehab jembatan kayu;
- e. Pembangunan jembatan beton;
- f. Pembangunan jembatan box colve ;
- g. Pembangunan jembatan gantung;
- h. Pembangunan turap kayu;
- i. Penambahan jaringan listrik;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- 1) Pengerasan jalan;
- 2) pelebaran jalan;
- 3) penimbunan jalan;
- 4) pembangunan jalan pemukiman atau jalan gang;
- k. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- l. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- m. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- n. pengelolaan pemakaman Desa;
- o. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- p. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- q. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- r. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- s. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
- t. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- u. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya;
- v. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, bendung Desa, dan Check-dam ; dan/atau
- w. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunanan, pemanfaatan dan pemeliharaan dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi:
- a. Pembangunan bak penampung air bersih berskala desa;
- 1) pembangunan sumur pompa;
- 2) pengadaan penampungan air hujan;
- 3) pembuatan sumur bor;dan/atau
- 4) kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa
- b. Pembangunan sanitasi lingkungan;
- 1) Pembangunan mandi cuci kakus umum;
- 2) Pengadaan closet bagi masyarakat kurang mampu;
- 3) Deklarasi desa open defecation free (bebas buang air sembarangan);dan/atau
- 4) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- c. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- 1) pengadaan perlengkapan medis;
- 2) pembangunan puskesmas pembantu;
- 3) rehab WC puskesmas pembantu;
- 4) penampungan air bersih puskesmas pembantu;
- 5) pagar polindes;
- 6) rehab polindes;dan/atau
- 7) kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- d. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- 1) pelatihan kader posyandu;
- 2) studi banding tenaga kesehatan;dan/atau
- 3) kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- e. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
- 1) pengadaan alat peraga kesehatan posyandu;
- 2) pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll);
- 3) layanan gizi untuk balita;
- 4) pemeriksaan ibu hamil;
- 5) pemberian makanan tambahan;
- 6) penyuluhan kesehatan;
- 7) gerakan hidup bersih dan sehat;
- 8) penimbangan bayi;
- 9) gerakan sehat untuk lanjut usia;
- 10) Kepersertaan BPJS kader kesehatan;
- 11) insentif kader kesehatan Desa;
- 12) insentif tim peduli kesehatan ibu/anak;
- 13) insentif kelompok kerja posyandu;
- 14) biaya operasional rumah tunggu persalinan des a; dan/atau
- 15) kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- f. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- 1) Penguatan kemitraan bidan dan dukun beranak;
- 2) Insentif dukun beranak;
- 3) Kepersertaan dukun BPJS dukun beranakyang bermitra;dan/atau
- 4) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- g. Kepersertaan BPJS perangkat desa dan BPD;
- h. Penguatan desa siaga aktif;
- 1) Bantuan persalinan bagi keluarga kurang mampu;
- 2) Pengadaan ambulance desa;dan/atau
- 3) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- i. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunanan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi:
- a. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- 1) penyediaan lahan/lokasi;
- 2) pembangunan gedung
- 3) insentif pengelola dan tenaga pendidik;
- 4) penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE);
- 5) penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak;dan/atau
- 6) kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- b. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar;
- c. pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya;dan
- 1) pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya rebana dan lain-lain);dan/atau
- 2) kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- d. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
- 1) pengadaan buku;
- 2) insentif penjaga perpustakaan;
- 3) gerakan membaca untuk masyarakat;dan/atau
- 4) kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- e. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- f. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;dan/atau
- g. sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara
lain meliputi:
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembukaan lahan pertanian;
- 1) pembuatan petak sawah;
- 2) pembukaan lahan penanaman jagung;dan/atau
- 3) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- g. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- 1) pembangunan lumbung padi;dan/atau
- 2) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- h. pembangunan dan pengelolaan penggilingan pangan Desa;
- 1) pembangunan rintisan pusat layanan penggilingan jagung/padi;
- 2) pembangunan lantai pengering atau penjemuran jagung/padi; dan/atau
- 3) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- i. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- j. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- k. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- l. pengembangan dan pembibitan tanaman pangan/benih lokal;
- m. pengembangan ternak secara kolektif;
- n. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- o. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- 1) musyawarah inisiatif pembentukan BUM Desa;
- 2) musyawarah perumusan AD/ART;dan/atau
- 3) musyawarah pembahasan dan penetapan Perdes tentang BUM Desa;
- p. penguatan permodalan BUM Desa;
- 1) penguatan permodalan usaha BUM Desa;dan/atau
- 2) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- q. pengelolaan padang gembala;
- r. pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- 1) pembangunan kandang ternak;
- 2) pembangunan kandang ternak kumunal;dan/atau
- 3) kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- s. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- t. pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
- 1) pengadaan kolam terpal;
- 2) pengadaan bibit ikan air tawar;dan/atau
- 3) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- u. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- v. sarana dan prasarana usaha kecil dan menengah;
- 1) pengadaan mesin pengelolaan pakan ternak;
- 2) pengadaan mesin tepung;
- 3) pengadaan mesin penggiling rempah;dan/atau
- 4) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- w. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan/atau
- x. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemanfaatan, pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf e antara lain meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam antara lain:
- 1) zirkon;
- 2) kaolin;
- 3) zeolit;
- 4) bentonit;
- 5) felspar; dan/atau
- 6) intan.
- b. Komoditas tambang batuan, antara lain:
- 1) onik;
- 2) opal;
- 3) giok;
- 4) agat;
- 5) topas;
- 6) perlit;
- 7) toseki;
- 8) batu sabak;
- 9) marmer;
- 10) granit;
- 11) kalsedon;
- 12) rijang (chert);
- 13) jasper;
- 14) krisopras;
- 15) garnet; dan/atau
- 16) potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Penghijauan dan konservasi tanah;
- 1) Penanaman hutan gundul;
- 2) Penghijauan kawasan DAS;
- 3) Pengembangan hutan kemasyarakatan;
- 4) Pengembangan hutan masyarakat adat;
- 5) Pembangunan kebun pembibitan hutan rakyat;dan/atau
- 6) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- d. pembuatan terasering;
- e. pengelolaan usaha hutan Desa;
- 1) pembuatan dan pemelihraan tikung lebah;
- 2) pengadaan bibit hutan produksi;
- 3) pelestarian pohon langka;
- 4) penanaman kembali hutan gundul;dan/atau
- 5) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa;
- f. pengelolaan persampahan Desa;
- 1) pengadaan prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tanggal;
- 2) gerakan hari bersih sampah;
- 3) pengadaan sarana dan prasarana daur ulang sampah desa;
- 4) pembuatan tempat pembuangan akhir sampah skala desa;dan
- 5) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- g. perlindungan mata air desa;
- 1) rehabilitasi sumber air baku;dan/atau
- 2) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- h. Pembangunan rintisan listrik desa tenaga matahari;
- i. pembersihan daerah aliran sungai;
- 1) normalisasi sungai;
- 2) rehabilitasi dan pemeliharaan aliran sungai;
- 3) rehabilitasi jaringan sungai dan rawa;dan
- 4) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- j. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi: a. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan;
- 1) pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) pembinaan RT/RW;
- 3) pembinaan PKK;
- 4) pembinaan karang taruna;
- 5) pembinaan LPM;dan/atau
- 6) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- b. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- 1) pembinaan linmas (trantibmas);
- 2) gerakan desa masyarakat sadar hukum;
- 3) pembangunan poskamling;dan/atau
- 4) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- c. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- 1) pembinaan da'i desa;
- 2) pembinaan guru ngaji;
- 3) pembinaan amil;
- 4) pembinaan fardu kifayah;
- 5) pembinaan taman baca Al-Qur'an;
- 6) pembinaan kegiatan hari besar keagaaman;
- 7) pembinaan kegiatan sekolah minggu;
- 8) pembinaan remaja masjid;
- 9) pembinaan Orang Muda Katolik;
- 10) pembinaan LPTQ;dan/atau
- 11) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- 1) pengadaan sarana dan prasarana sepak bola;
- 2) pengadaan sarana dan prasarana volly ball;
- 3) pengadaan sarana dan prasarana badminton;
- 4) pekan olah raga masyarakat;
- 5) kompetisi olah raga tahunan desa;
- 6) pembinaan dan peningkatan insan olah raga desa;
- 7) pembinaan olah raga tradisional (gansing dan lain-lain);dan/atau
- 8) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- 1) pengadaan pakaian adat;
- 2) pengadaan peralatan perkawinan adat;
- 3) pembinaan kesenian tradisional;
- 4) pengadaan alat kesenian tradisional;
- 5) pembinaan siswa berprestasi;
- 6) pembinaan keluarga kurang mampu;
- 7) pembinaan penyandang masalah sosial;dan/atau
- 8) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- g. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- h. pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
- 1) pembinaan kelompok muda kreatif dan produktif;
- 2) pembinaan kewirausahaan pemuda perdesaan;
- 3) pembentukan kader kepemimpinan pemuda desa;dan
- 4) gerakan aksi bhakti pemuda pembangun desa;
- i. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;dan/atau
- j. kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan:
- 1) pelatihan pertanian;
- 2) pelatihan perikanan;
- 3) pelatihan perdagangan; dan/atau
- 4) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pengembangan seni budaya lokal;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- e. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
1. kelompok tani;
2. kelompok nelayan;
3. kelompok seni budaya; dan/atau
4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- f. Pelatihan dan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa:
- 1) pelatihan paralegal desa;
- 2) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah,kayu atau kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga
18. desa; dan/atau
- 4) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa:
- 1) Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan tata kelola BUMDes;
- 2) Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal;
- 3) Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- 4) Peningkatan kapasitas industri rumah tangga;dan/atau
- 5) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- k. Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan;
- 1) Peningkatan kapasitas Tim Penyusun Dokumen RPJMDes;
- 2) Peningkatan kapasitas Tim Penyusun RKPDes;
- 3) Peningkatan kapasitas Tim Penyusun APBDes;
- 4) Peningkatan kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);dan/atau
- 5) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- l. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa:
- 1) Pelatihan Kepala Desa dan aparatur desa tentang tata kelola desa yang baik;
- 2) Pelatihan Komputer dan internet Kepala Desa dan aparatur desa;
- 3) Pelatihan peningkatan kapasitas Badan Pemusyawaratan Desa;
- 4) Study Banding bagi kepala Desa dan aparatur Desa;
- 5) Study Banding bagi kepala Desa dan aparatur Desa;dan/atau
- 6) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- m. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan/atau
- n. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
- 1) karang taruna Desa;
- 2) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- 3) kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 4) kader Bina Keluarga Balita (BKB);
- 5) kader Keluarga Berencana (KB);
- 6) kelompok usaha ekonomi produktif;
- 7) kelompok perempuan;
- 8) kelompok tani;
- 9) kelompok masyarakat miskin;
- 10) kelompok nelayan;
- 11) kelompok pengrajin;
- 12) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 13) kelompok pemuda; dan
- 14) kelompok/sanggar seni budaya lokal;
- 15) kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat /PKBM); dan/atau
- 16) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
BAB III - PENETAPAN KEWENANGAN DESA Pasal 16
Pasal 16
- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal;
- (2) memilih dari daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;
- (3) format Berita Acara sebagaimana maksud ayat (1) tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (4) hasil dari memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Berskala Lokal;
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

## BAB IV PUNGUTAN DESA

## Pasal 17

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pengantar;
- b. surat rekomendasi; dan
- c. surat keterangan.

## Pasal 18

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

## BAB V PENUTUP Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 9