PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 2005 tentang PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (berlaku 12 Oktober 2005)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
3. Prinsip Wadiah adalah suatu akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan uang (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa:
- a. Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank;
- b. Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di awal (in advance) namun hanya pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Penetapan: 4. Prinsip Mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana atau mudharib (bank) dimana pemilik dana menyerahkan uangnya kepada mudharib untuk dimanfaatkan atau dikelola, dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang ditetapkan di awal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. ## Pasal 2 Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, menjamin Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. ## Pasal 3 Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk: - a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah; - b. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah; - c. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; - d. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau - e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP. ## Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG
## PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
## UMUM
Usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah mengalami pertumbuhan yang pesat sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya sistem perbankan ganda ( dual bankinng system ). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Sesuai dengan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Berdasarkan ketentuan pasal ini, LPS menjamin Simpanan nasabah dari bank berdasarkan Prinsip Syariah, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Seperti halnya kantor cabang, UUS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bank induknya. Untuk itu, tidak ada persyaratan kepesertaan yang harus dipenuhi oleh UUS karena persyaratan kepesertaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bank konvensional yang menjadi induk dari UUS tersebut. Demikian pula apabila izin UUS dicabut oleh LPP, baik
PENJELASAN
Pasal 4
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS menjalankan fungsi untuk menjamin Simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 96 undang-undang tersebut, pelaksanaan fungsi LPS juga dilaksanakan bagi bank berdasarkan prinsip syariah, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi pelaksanaan fungsi LPS yang berkaitan dengan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan ini terutama berkaitan dengan perbedaan karakteristik simpanan pada perbankan syariah dan pada perbankan konvensional. Dengan demikian, pokok-pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah jenis simpanan yang dijamin. ## PASAL DEMI PASAL