UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 32 Tahun 1950 tentang PERUBAHAN "TARIEFORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1910 NO. 628 JO. STAATSBLAD 1934 NO. 471) (berlaku 21 Oktober 1950)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa guna kepentingan penyelenggaraan pemberantasan yang sempurna terhadap penyelundupan, sebaiknya pulau Weh dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia;
Menimbang pula : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak pemasukan tersebut perlu segera ditetapkan;
Mengingat
: Pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN "TARIEFORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1910 No. 628 jo STAATSBLAD 1934 No. 471).
Pasal 2
Dari apa yang ditetapkan pada 1, ke-1, Pasal 2 Ordonansi 7 Desember 1910 (Staatsblad No. 628), sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tanggal 26 Juli 1934 (Staatsblad No. 471) dihapuskan tambahannya :
Pasal 96
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN "TARIEFORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1910 No. 628 jo STAATSBLAD 1934 No. 471).
Pasal I.
Dari apa yang ditetapkan pada 1, ke-1, Pasal 2 Ordonansi 7 Desember 1910 (Staatsblad No. 628), sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tanggal 26 Juli 1934 (Staatsblad No. 471) dihapuskan tambahannya :
"(met uitzondering van het eiland We)".
Pasal II.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari yang ketigapuluh sesudah diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA. Sebagian mungkin telah diketahui, baik pulau weh maupun kepulauan Riau letaknya di luar daerah pabean. Meskipun pemasukan daerah-daerah ini amat diharapkan jika dihubungkan dengan pemberantasan penyelundupan, hal tersebut, mengenai kepulauan Riau, menemui banyak kesukaran dan keberatan mengingat mengadakan penjagaan yang sempurna dan yang bermanfa'at atas kepulauan yang bentuknya demikian susah dipandang dari sudut ilmu bumi. Lebih mudah letaknya hal ini terhadap pulau Weh, di mana dengan penempatan jumlah pegawai douane yang kecil diperoleh penjagaan yang cukup. Pulau tersebut, yang pelabuhannya Sabang sejak dahulu, keliru, dimaksudkan sebagai persaingan pelabuhan-bebas Singapore, senantiasa mempunyai arti sebagai pusat penyelundupan. Sebelum perang dunia yang terakhir terus menerus dijalankan penyelundupan ke daerah pabean Indonesia dari pulau Weh. Pada dewasa ini - walaupun tidak begitu luas - pulau ini dipakai sebagai stasiun perantaraan untuk penyelundupan dari Sumatera Utara ke luar. Oleh karena letaknya serta perlengkapannya, maka Sabang merupakan tempat yang terbaik sebagai pelabuhan pemeriksaan pelayaran dari dan ke Sumatera Utara. Di dalam peraturan pelayaran (scheepvaartregiem) sekarang, pelabuhan ini ditunjuk sebagai pelabuhan laut (zeehaven), sedang dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh hanya satu -yakni Lhokseumawe - ditunjuk sebagai pelabuhan laut. Dengan pemasukan Pulau Weh ke dalam daerah pabean dimaksudkan : - a. meniadakan arti pulau ini sebagai tempat timbunan barang-barang penyelundupan; - b. memasukkan pelabuhan Sabang sebagai pusat pemeriksaan atas perdagangan ke dan dari Sumatera Utara. Pemasukan daerah Aceh ke dalam daerah pabean dahulu diselenggarakan berdasarkan Pasal 9 "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No. 487) dan dengan ketetapan bahwa pulau Weh dikecualikan dari pada itu. Pasal I Undang-undang darurat ini bermaksud menghapuskan perkecualian tadi hingga dengan sendirinya pulau tersebut masuk ke dalam daerah pabean.