PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (berlaku 20 Mei 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan :
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun perlu atas Jenis Penerimaan
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
Pasal 1
- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

Penandatangan: ## SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO - (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dari penyelenggaraan jasa pendidikan. - (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara yang belum tercakup dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. ## Pasal 2 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah. Pasal 3 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. ## Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IIB Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

## SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


BAMBANG KESOWO





- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dari penyelenggaraan jasa pendidikan.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara yang belum tercakup dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

## Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

## Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR32 TAHUN 2002 TENTANG

## TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

## UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara dengan Peraturan Pemerintah.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4204



LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32 TAHUN 2002 TANGGAL : 20 Mei 2002

## TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF

## I. SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

1. Pendaftaran calon mahasiswa baru

Per pendaftaran

Rp 100.000,00

2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan

Per mahasiswa

per tahun

Rp 600.000,00

3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan bagi mahasiswa cuti

Per mahasiswa

per semester

Rp 300.000,00

4. Ujian laporan penugasan (D-3)

- a. Ujian utama

Per mahasiswa

per semester

Rp 250.000,00

- b. Ujian ulangan

Per mahasiswa

per semester

Rp 150.000,00

5. Ujian skripsi Strata 1 (S-1)

- a. Ujian utama

Per mahasiswa

per semester

Rp 300.000,00

- b. Ujian ulangan

Per mahasiswa

per semester

Rp 200.000,00

6. Biaya Pendaftaran Program Pasca Sarjana

Per pendaftaran

Rp 200.000,00

7. Sumbangan Pembinaan Pendidikan ProgramPasca Sarjana

Per mahasiswa

per semester

Rp6.000.000,00

II. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA INGGRIS PADA PUSDIKLAT SESPANAS BIDANG TEKNIK MANAJEMEN DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Biaya ujian

Per peserta

Rp 25.000,00

2. Biaya Pendidikan

Per peserta

per triwulan

Rp 650.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI