PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK Nomor 2 Tahun 2015 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (berlaku 31 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka setiap orang berhak atas perlakukan yang sama dihadapan hukum pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan budaya hukum masyarakat dengan tujuan terciptanya kepatuhan hukum, maka dipandang
perlu adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Solok.
6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sesuai dengan database pemerintah
Kota Solok yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota .
7. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
9. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang merupakan masyarakat miskin.
10. Litigasi adalah proses penangangan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penangangan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD, untuk membiayai penyelenggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Bantuan hukum dilaksanakan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:
- a. menjamin dan memenuhi hak bagi orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (4) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 5
- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6
- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Walikota dapat menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan syarat teknis kerja sama ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 7
- (1) Walikota dapat mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan
dalam melakukan bantuan hukum litigasi di seluruh Kota Solok.
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat nonlitigasi, Walikota dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau organisasi kemasyarakatan.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Penerima bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Penerima bantuan hukum wajib :
- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10
Pemberi bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
- 1.kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- 2.kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum;
- 3.keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11
Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang harus ditaatinya dan/atau peraturan perundang-undangan.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12
Pemberi bantuan hukum wajib:
- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- c. setiap 4 (empat) bulan sekali dan menjelang akhir masa kerja sama, melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota; dan
- d. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.
TATA KERJA
Bagian Kesatu
BAB VI - SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN
Pasal 13
- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan pemohon bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
- a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
- b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah dimana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sesuai dengan database Kota Solok;
- c. uraian atau
PENJELASAN
Pembukaan
yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
## Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum
##
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Permohonan batuan hukum diajukan kepada pemberi bantuan hukum. - (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau di wakili oleh keluarganya. - (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
PENJELASAN
Pasal 15
- (1) Permohonan yang diajukan secara lisan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi meterai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon. - (2) Pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila yang diajukan dinilai belum lengkap. - (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi permintaan tersebut. - (4) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan tersebut dapat ditolak. ## Bagian Ketiga Tata Kerja Pasal 16 Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.
PENJELASAN
Pasal 17
- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum. - (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama. - (3) Pemberi bantuan hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum. ## BAB VII LARANGAN Pasal 18 Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya. ## BAB VIII ## PENDANAAN
PENJELASAN
Pasal 19
Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD.
PENJELASAN
Pasal 20
- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dianggarkan pada tiap tahun anggaran. - (2) Biaya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Solok kepada pemberi bantuan hukum, dilakukan melalui Pos Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum. - (3) Prosedur pelaksanaaan pengajuan bantuan dan pertanggungjawaban penerimaan bantuan dana berpedoman pada prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PENJELASAN
Pasal 21
- (1) Pemberi bantuan hukum sebagai penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan - (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota oleh pemberi bantuan hukum pada akhir tahun anggaran dan/atau setelah perkara selesai.
PENJELASAN
Pasal 22
Apabila selama 1 (satu) tahun anggaran, tidak ada masyarakat miskin yang memohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, maka dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dikembalikan oleh pemberi bantuan hukum dengan cara menyetorkan dana tersebut ke kas daerah setelah dikurangi biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota. ## BAB IX ## SANKSI ADMINISTRASI
PENJELASAN
Pasal 23
- (1) Pelanggaran