Unknown WALIKOTA MANADO Nomor 41 Tahun 1959 tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA UTARA SULAWESI MANADO PROVINSI
PERATURAN 2014 WALIKOTA MANADO NOMOR 41 TAHUN
TENT ANG
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
0 WALIKOTA MANADO,
Menimbang
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan;
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan;
0
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
0
0
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Manado
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Manado
3. W alikota adalah W alikota Manado
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
5. Dinas adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
6. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
7. Badan adalan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
8. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun Negara.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya rnasyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur
13. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan
14. Sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia
15. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah, yang telah membayar iuran.
0
0
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP196/MEN/ 1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;
17. Instruksi Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
..
0
16. Manfaat adalah faedah jarninan sosial yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau penyelenggara negara
18. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalarn maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat
19. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghetikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disarnpaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
20. Surat permintaan pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
21. Surat permintaan pembayaran langsung, yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Tujuan Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- b. memberikan manfaat kepada tenaga kerja; dan
- c. menjarnin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
- 0 Sasaran Peraturan Walikota ini adalah setiap orang atau perusahaan yang memperkerjakan tenaga keria di daerah
KEPESERTMN BPJS KETENAGAKERJMN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
BAB III - KEPESERTMN BPJS KETENAGAKERJMN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 4
- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintahan daerah wajib melarnpirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintahan daerah wajib melarnpirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor.
..
0
0
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan:
- a. bukti kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
- b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
BAB IV - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 5
- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu
- a. perizinan terkait usaha;
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana ayat 1 meliputi:
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- d. izin perusahaan penyediajasa pekerja/buruh; atau
- e. izin Mendirikan Bangunan (IMB)
BABV
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
BAB IV - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 6
- ( 1) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang beranggotakan BPJS Ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang akan dibentuk kemudian
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7
Setiap orang atau perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Kepala SKPD yang memberikan pelayanan perizinan atau Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara.
Ci
0
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan W alikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Manado, | Pejabat | Paraf | |--------------------------------|-----------------------|

Penandatangan: | Walikota | Moh on Ditandatan ani |

Penandatangan: | Wakil Walikota | |

Penandatangan: | Sekretaris Daerah Kota | | | Asisten Pemerintahan dan Kesra | |

Penandatangan: | Kepala Dinas Tena a Ke ta | |

Penandatangan: | Kepala Bagian Hukum | |

Penandatangan: | Sekretaris Dinas Tena a Ke ·a | |

Penandatangan: | Kepala Bidang Hubinsyaker | | BE.RITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR

Penetapan: Ditetapkan di Kota Manado pada tanggal J B Af u.s-tvi a DI '1

Penandatangan: WALIKOTA MANADO