PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 28 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PELA YANAN PERSAMPAHAN/KEBERSUIAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan SM)Bgaimana dimaksud dalmn hWllf a, maka pedu menctapkan Peratunm Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahao/Kebersiban.
- I. Undang-Undaftg Nomot 12 Tahuii l9SO tmtang Pembentukan Daerah-daerah K.abupaten dalam Lingkungan Propimi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indo~ia Tahun 19S0 Nomor 19, Tambaban Lembaran Negara Rq,ublik Indonesia Nomor 9 den Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) r.bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196S Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undaag-Undang Nomor 28 Tahun 1999 1fflCMlg ~ Negara yang Bersih dan Bebas dari ~ Kolusi clan Nepodsme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tmtang Pembentukan Peraturan Penmdang11 odangan (Lembanm Negara Republik Indonesia Talmo 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahtm 2004 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IDdooesia Nomor 4437) ~gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcotang Perubahao ~ A1as Undang-Undaog Nomor 32 Tahun 2004 tentaDg Pemerintaban Daerah (Lembanm Negam R.epublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Ondang-Undang Nomor 18 Tab\Dl 2008 tentmg Pengelolaan ~pih (Lembaran Nepra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4851 );
..
•
..
..
2
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembanm Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49S3);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Uodang Nomor 32 Tahwi 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tah1m 1972 tentang Perubahao Nama dan Pemindahan Tempal Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahmi 200S tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NODlOr 165, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S93);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentaDg Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4737);
13. Peraturen Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatao Insentif Pemungutan Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tmnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tabun 2008 tenting Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
15. Pemturan Daerah K.abupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 ten1ang SUSUD811 Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah K.abupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahon 2008 tentang Pokok-pokok PengeJolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
Denpn Penetu.juan Benama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Du
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSI&lt;AN :
Meaetapkan : PERATURAN DAERAH TENf ANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMP AHAN/KEBERSlllAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deogan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pcmerintah Daerah adahm Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjotnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
- S. Dinas Cipta K.arya adalab Oinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo.
6. Bamm Ddalab sekum.pulan orang dan/atau modal yang merupakao kesatuan baik yang mel.akuk.an usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pension. Persekutuan. Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dao bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adaJab Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Penmdang-widangan yang berlaku.
8. Sampah ialah limbah yang bersif.at padat dan dianggap tidak berguoa lagi yang biasanya dibuang. baik yang berasal dari orang pribadi dan/atau badan, termasuk didalamnya adalah kotoran hewan. rontokan dari tumbuh-tumbuhan dan/atau benda-benda sena mt lainnya yang mengganggu k.ebersihan dan kesebatan masyarakat.
9. Tempat Pemhuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang di.sedialam oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sementara.
10. Tempat Pemhnangan Akhir Sampah, yang selaojutn)'tl disingkat TPA ialah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mcnampung atau memusnahkan sampah.
11. K.as Daerah Kas Daerah K.abupaten Sitabondo.
12. Retribusi adatab pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus (liwliakau dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atm· Badao
13. Jasa Umum adalab jasa yang d.isediakan atau diberikm oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalab orang pribadi atau bedan yang menurut peraturan penmdang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adaJah suatu jangka waktu tertentu yang merupekan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tcrtcntu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Re1ribusi Daerab, yang selanjumya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan meoggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas dacrah melalui tcmpat pemhayanm yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah. yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jmnlah pokok retribusi yang terutang.
..
'
.
4
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapaa. retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retnl&gt;usi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau sebarusoya tidak terutang.
19. Surat Tagihan R.etribusi daerab, yang selaojutnya disingk:at STRD, adalah surat untuk melakuk.an tagiban retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengbimpun dan mengolah ci. ~ danfatau bukti yang dilaksaoakan secara objektif dan professional
Pasal 5
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan Retribusi JasaUmum.
BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa d.iukur berdasarkan lokasi pengambilan, volume dan jangka waktu pelayanan.
BABV
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalmn penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penycdiaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan ~ aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sehagaimana dirnakS11d pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemel~ pengangkutan, penamp~ dan pemusnahan/daur ulang.
BABVI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasa18
- Struktur dan besamya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratwlm Damm ini.

## BABVII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

## BABVIIl MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## PasallO

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/K.ebersihan terutang adalah jangka waktu yang lamanya l (satu) bulan blender.

6

## Pasalll

Saat Retribusi Pelayanan Persampahan/K.ebersihan terutang terjadi pada saat diterbitkannya SK.RD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

## PEMUNGUf AN RETRIBUSI Bapm.Kesatll Tata Cara Pemanptan

## Pual 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamalcan
- (2) Dokumcn lain yang dipersama.kan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) berupakarcis.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tenrtang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagiban Retribusi terutang sehagairnana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelak.qoaao pemuogutan retribusi ditetapbn dengao Pentunm Bupati.

## Bagian-.cedaa

## Tata Cara Pembayaran

## Pual 13

- (1) Pembayaran Retribusi tenrtang barns dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat·lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakuk.an di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayarao retribusi diberikao tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalmn buku penerimaan Retribusi Daerah.
- (5) Dalmn hal pembayaran dilakukao di tempat pelayanan., maka seluruh basil pencriman n,trlbusi harus disetor di Ku Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.

## BagianKedp Tata Cara Penagihan

## Pual 14

- (1) Dalmn hal 7 (tujuh) bari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar re1ribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi msib belum memenuhi kewajibennya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sehagairnana dimaksud dalam ayat (2) berisi tentang pokok retribusi den sanksi admioistratif berupa bunga 2% (dua persen) per buian dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarbn olcb Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

.

'

.

## BABX

## INSTANSI PEMUNGUT

## Pasal lS

Menunjuk Dinas Cipta Katya sebagai instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayaoan Persampshan/Kebihan di Kabupaten Situbondo.

## BABXI PEMANFAA TAN

## Pual16

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebe diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Situbondo.

## BABXII .KEBERATAN

## Pual17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang dituajuk atas SKRD atau dok:umen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalaJn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak taoggal SKRD diterbitkan. kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapet menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena ~eodeao di luar kekua.wmnya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimaoa dimaksud pada ayat (3) adaJah suatu l.ceadaao yang terjadi di luar kehendak atau kekua,aan Wajib Retribusi.
5. (S) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan peosgiban Retribusi.

## Pasalll

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggaJ Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan ysng diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sa,agian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalamjangka waktn sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak: mem.beri suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pual 19

- ( 1) Jilca pengajuan kebel atan dikabulkan sehagian atau selmubnya, kelebiban pembayaran Retribusi dik.eJnbalikan dengan ditambah imhalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebu1an untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BABXIIl

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETIUBUSI

## Pual20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringaoan atau pembebasan R.etribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana diroaksud pada ayat (l) dilalrukan dengan roelihat kemampnan Wajib Ret:ribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibcrikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
4. ( 4) Tat.a cara pemberian pengurangan. keringanan atau pembebasan retribusi diatur dcngan Peratunm Bupati.

## BABXIV

## PENGEMBALIAN KEl,EBIBAN PEMBA V ARAN RETRIBUSI

## Pualll

- (l) Atas k.elebihan pembayarao Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalmn jangka waktu paliug lama 6 (enam) bu1an, sejak diterimaoya pennohooan pengembaliao k.elebihan pembayaran Retribusi sehagaimana dimaksud pada ayat ( l ), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalaro jangka waktu sehagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu k~ pennohooan pengembalian pembayaran R.etribusi diaoggap dikabulbn dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mcmpmiyai utang Retribusi lainoya, kclebihan pembayaran Retribusi rbagaimana dimaksud pada ayat (I) langsung diperhltimgkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Peogembalian k.elebihan pembayaran Retnl&gt;usi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jib pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaknkao setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbelan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran keJebiban pembayaran Relribmi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksnd pada ayat ( 1) diatur dengao Peraturan Bupati.

## BABXV

## KEDALUWARSA PENAGIBAN

## Pualll

- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan lletribusi menjadi kedaluwarsa setelah meJampui waktu 3 (tiga) tahun t.erhitung sejak: saat terutangnya ~ b:cuali jib Wajib Retribusi melabbo tindak pidaoa di bidang Retribusi.

9

- (2) KedaJuwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tertangguh apabila:
- a. diterbitlcan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribus4 baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ~ kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal. diterimanya surat tegurantersebut
5. ( 4) Pengakuan utang retribusi scan hmgsung sebagairnana dimaksud pada ayat (2) buruf b adalah Wajib Retribusi deogao. kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belwn melunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak 1angsung sel&gt;Rgaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsunm atau penundaan pembayanm dan pennohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasa123

- (I) Piutang Retribusi yang tidak mungldn ditagih 1agi karena bale untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan..
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Pengbapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sehagaimaoa dimaksud pada ayat (1 ).
- (3) Tata cam penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dolgaIJ. Peraturan Bupati.

## BAB XVI

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pual24

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepeda insmnsi yang IDC!Jsksaoakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal t 5 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan rnelalui Anggaran Pf!Odaprtan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimumJd pada ayat (1) diatur lebih lanjut denpo l?eraturan Bupati.

## BABXVD

## PENYIDIKAN

## Pua125

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang .khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sd,agaimaoa dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pem.erintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai d.engan ket.entuan peraturan perundang-undangao

.

.

- (3) Wewcnang Penyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (l) adalab ;
- a. ~ mencari. mengumpu1kan dan meneliti keteraogan atau laporan bcrkenaan dengan tindak pidana di bidana Retribusi agar ketenmgan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan. jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sebubuogan denpn tindak pldana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 8adan sehubungan dengan tindak pidana bidang Rettibusi;
- d. memeriksa ~ catafan, dan dokumen lain bcrkenaan dengan tindak pidaoa di bidang Retribusi;
- e. melalrukan penggeledafvm untuk lllf!Ddapatlcao baban bukti pembukuan, penc-atatan, dan dokumen lain, serta melakubn penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli daJmn rangka pelaksanaan tugas penyidilam. tindak pidaDa di bidang Retribusi;
- g. mcnyuruh berhenti atau melarang seseonmg meoinggplkan ruaogan atau tempat pada saat pemcriksaan secfang berlangsung dan mcmerilcsa idcntitas orang. benda, dan/atau dolrumcn yang dtl&gt;ewa;
- h. memotret seseorang yang berlcaitan dengan tindak pidaoa Reml,usi;
1. r:nemanggil orang untuk dideogar ketenmgannya clan diperiksa sebagai tersangka 8W1 saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakubn tindabn lain yang perlu untuk kelancaran penyidibn tindak pidana dibidang Rettibusi sesuai ketentuan peratunm penmdang-uodangan-
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikaonya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik lndone.1ia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undaog Hukum Acara Pidana.

## BABXVID

## KETENTIJAN PIDANA

## PMal2'

- (1) Wajib Retribusi yang tidak. melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuaogan Daerah diancam pidana kunmgao paling lama 3 (tiga) buJan atau pidana deoda paling banyak 3 (tiga) bli jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pual ini adalab pelanggaran.

## Paall7

Denda sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) rnerupakan peoerimaan negara.

..

...

## BABXIX KETENTUAN PENUTUP

## Pua.Ill

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peratumn Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 47 Tahun 2001 tentang Recribusi Pelayanan Kebersihan dicabut dan dinywkao tidak berlalru.

## Pual29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinY' memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.


LEMBARAN DAERAH KABUPA TEN SITUBONDO TAHON 2011 NOMOR 5'