PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 14 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR ,,i~TAHUN 2016 TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tu.gas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
1
i1
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan terkait bidang tugas dan Keahliannya.
BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bappeda dengan tipe A.
- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (5) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta fisik dan prasarana;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta fisik dan prasarana;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta fisik dan prasarana;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta fisik dan prasarana;
- e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Bappeda terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bidang Ekonomi;
- e. Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- ( 1) Sekretaris membawahkan dan mengoordinasikan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- ( 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
- ( 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan veriflkasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Badan serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
!
- C. pelaksanaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;
- d. pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- e. pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan program;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. penyiapan dan penyediaan bah.an terkait hukum dan ketatalaksanaan;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- ( 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan, pengelolaan data serta pengendalian, evalausi dan pelaporan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi, penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana serta pengendalian dan evaluasi;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi, penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana serta pengendalian dan evaluasi;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi, penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana serta pengendalian dan evaluasi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi, penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana serta pengendalian dan evaluasi;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan dan mengoordinasikan:
- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi;
- b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana; dan c. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- (2) Subbidangsebagaimanadimaksud padaayat (1) hurufa, hurufb dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
- ( 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas mengoordinasikan operasional penelitian dan pengembangan bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk bidang penelitian dan pengembangan sosial dan ekonomi;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
- ( 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengoordinasikan operasional penelitian dan pengembangan bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
..
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pengendalian dan evaluasi;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pengendalian dan evaluasi;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pengendalian dan evaluasi;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan evaluasi;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengendalian dan evaluasi;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan informasi penyebarluasan perencanaan pembangunan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- k. melaksanakan fungsi Iain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Bagian Ketiga
BIDANG EKONOMI
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
- ( 1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dan melaksanakan koordinasi, menyusun program dan petunjuk teknis, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyusunan program, petunjuk teknis perencanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, koperasi, usaha mikro dan kecil, perindustrian, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, koperasi, usaha mikro dan kecil, perindustrian, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, tenaga kerja, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. pembinaan perencanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, koperasi, usaha mikro dan kecil, perindustrian, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, koperasi, usaha mikro dan kecil, perindustrian, perdaga.ngan, pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. pemeliharaan dan pengamanan barang-barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawab Bidang Ekonomi;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- ( 1) Bidang Ekonomi membawahkan dan mengoordinasikan:
- a. Subbidang Koperasi, Industri dan Perdagangan;
- b. Subbidang Pertanian dan Perikanan; dan
- c. Subbidang Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
- (1) Subbidang Koperasi, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program, petunjuk teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Subbidang Koperasi, Industri dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan analisa data dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ekonomi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
- (1) Subbidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program, petunjuk teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, pangan, kelautan, perikanan, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan analisa data dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pertanian, pangan, perikanan dan petemakan serta energi dan sumber daya alam;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian, pangan, perikanan dan petemakan serta energi dan sumber daya alam;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang pertanian, pangan, perikanan dan petemakan serta energi dan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ekonomi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
- (1) Subbidang Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program, petunjuk teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pariwisata, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan analisa data dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- b. penyediaan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ekonomi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
BIDANG SOSIAL PEMERINTAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
- ( 1) Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dan melaksanakan koordinasi, menyusun program dan petunjuk teknis, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan, Pendidikan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyusunan program, petunjuk teknis perencanaan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, perpustakaan, kearsipan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepegawaian dan diklat, perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pengawasan;
-
.
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, perpustakaan, kearsipan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepegawaian dan diklat, perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pengawasan;
- c. pembinaan perencanaan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, perpustakaan, kearsipan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepegawaian dan diklat, perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pengawasan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, perpustakaan, kearsipan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepegawaian dan diklat, perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pengawasan;
- e. pemeliharaan dan pengamanan barang-barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawab Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
- ( 1) Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan membawahkan dan mengoordinasikan : Masyarakat
- a. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan;
•
- b. Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan; dan
- c. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- (1) Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program, petunjuk teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanaman modal, tenaga kerja dan kesahatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan analisa data dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyediaan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
"
i
•
•
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
- (1) Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan. bahan perencanaan penyusunan program, petunjuk teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan analisa data dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, perpustakaan dan kearsipan;
- b. penyediaan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan, perpustakaan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
- ( 1) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program, petunjuk teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, kepegawaian dan diklat, perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan analisa data dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, kepegawaian dan diklat, perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pengawasan;
..
-
- b. penyediaan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, kepegawaian dan diklat, perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pengawasan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, kepegawaian dan diklat, perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
BIDANG FISIK DAN PRASARANA
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
- ( 1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2} Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dan melaksanakan koordinasi, menyusun program dan petunjuk teknis, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyusunan program, petunjuk teknis perencanaan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perhubungan, lingkungan hidup, kebencanaan;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perhubungan, lingkungan hidup, kebencanaan;
jj
- c. pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perhubungan, lingkungan hidup, kebencanaan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perhubungan, lingkungan hidup, kebencanaan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Fisik dan Prasarana;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
- (1) Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan dan mengoordinasikan
- a. Subbidang Pengembangan Wilayah;
- b. Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah; dan
- c. Subbidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan;
- (2) Subbidangsebagaimanadimaksud padaayat(l) hurufa, hurufbdanhuruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
- (1) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program, petunjuk teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan analisa data dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang dan pertanahan;
- b. penyediaan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang dan pertanahan;
•
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
- (1) Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program, petunjuk teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan analisa data dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang perumahaan rakyat dan kawasan pemukiman serta perhubungan;
- b. penyediaan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perumahaan rakyat dan kawasan pemukiman serta perhubungan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang perumahaan rakyat dan kawasan pemukiman serta perhubungan;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
- ( 1) Subbidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program, petunjuk teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyediaan bahan analisa data dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kebencanaan;
,i
•
,
- b. penyediaan bah.an koordinasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kebencanaan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang lingkungan hidup dan kebencanaan;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bah.an pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
- ( 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati ## BAB VI
TATAKERJA
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30
- ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPrD dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
a
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Toban Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 33

Pelaksanaan Togas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban terhitung mulai tanggal 2 Januari 2017.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.

Ditetapkan di Toban pada tanggal Z1 Okte'ber 2016

BUPATI

IUBAN,

H. FATHUL HUDA



Diundangkan di Toban pada tanggal 2' Oktelter 2e16 SEKRETARIS DAERAH KABRTUBAN, BUDI W'IYANA

21

.,

,

.,1

--'.

..

,

..

)

)

~.