PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 13 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (berlaku 2 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31, Pasal 33, Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 46, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui:
- a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di Daerah.
- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu setiap gelombang paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Apabila karena sesuatu hal Desa yang tergabung dalam satu gelombang pemilihan Kepala Desa serentak tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
Pemilihan Kepala Desanya ditunda dan diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (6) Selama penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (7) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan apabila Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diselenggarakan melalui musyawarah Desa.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu ditetapkan dengan keputusan ketua BPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. penyusunan program, kegiatan dan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
- e. pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- f. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- g. penyusunan DPS.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon;
- c. penetapan calon Kepala Desa;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
- f. masa kampanye; dan
- g. masa tenang.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan Panitia Pemilihan kepada BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih;
- b. laporan BPD kepada Bupati mengenai calon Kepala Desa terpilih;
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- c. penetapan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih; dan
- d. pelantikan Kepala Desa terpilih.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD yang dihadiri perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa dengan persyaratan antara lain:
- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. tidak berstatus sebagai penjabat Kepala Desa;
- c. tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan
- d. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu calon Kepala Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris, bendahara, dan anggota dengan jumlah kepanitiaan sesuai kebutuhan dan kondisi di Desa.
- (5) Panitia Pemilihan bertugas dan berwenang:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan DPS, DPTambahan, dan DPT;
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- d. melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- e. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
- f. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah bakal calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
- g. menetapkan bakal calon Kepala Desa memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa;
- h. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa;
- i. melakukan undian nomor urut calon Kepala Desa;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. menetapkan lokasi TPS dan perlengkapan TPS;
- l. melaksanakan pemungutan suara;
- m. melaksanakan penghitungan suara;
- n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- o. menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- p. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan
- q. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan dilantik oleh pimpinan BPD.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengucapkan kata-kata sumpah/janji sebagai berikut:
3. 'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji); bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selalu berpedoman pada
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; bahwa saya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, akan bekerja dengan cermat, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan'.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Tim Pemantau Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pemantau Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
Penyusunan Daftar Pemilih
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- (1) Penduduk Desa yang dapat menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, penduduk Desa harus memenuhi syarat antara lain:
- a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
- (1) Daftar pemilih pada saat Pemilihan Umum terakhir di Desa oleh Panitia Pemilihan digunakan sebagai data bahan penyusunan DPS.
- (2)
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai DPS, DP Tambahan dan DPT diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan surat permohonan pencalonan dengan melampirkan antara lain:
1. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- d. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- e. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- f. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
- g. akan berhenti sementara dari keanggotaan BPD, bagi anggota BPD;
- h. akan melaksanakan cuti, bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- i. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Panitia Pemilihan.
2. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus melengkapi dengan surat ijin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus melengkapi:
- a. surat ijin tertulis dari Bupati; dan
- b. surat keterangan tidak pernah menunggak kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. surat keterangan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus melengkapi :
- a. surat ijin tertulis dari atasan yang berwenang;
- b. bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a), bagi TNI serendah-rendahnya berpangkat sersan dua dan bagi POLRI serendahrendahnya berpangkat brigadir dua dengan melampirkan copy Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
- c. untuk calon Kepala Desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 16
- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mendapatkan izin dari Bupati dan bagi Pegawai Negeri Sipil dari luar lingkup Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari pejabat atasannya yang berwenang.
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- (2) Permohonan izin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa diajukan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dengan dilampiri:
- a. copy ijazah terakhir;
- b. copy Surat Keputusan pangkat terakhir;
- c. copy Surat Keputusan jabatan terakhir; dan
- d. copy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun terakhir.
- (3) Pemrosesan izin Bupati untuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Bupati dapat membentuk tim untuk mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- b. unsur Badan Kepegawaian Daerah;
- c. unsur Inspektorat; dan
- d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 17
- (1) Izin cuti bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) angka 1 huruf h diberikan oleh Bupati sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Izin cuti bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Segera setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, Perangkat Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti, maka Camat memberi surat izin cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- (5) Selama melaksanakan cuti, Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa sama-sama mencalonkan diri, maka Bupati menugaskan Pegawai Negeri Sipil dari Kecamatan melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, dan Camat menugaskan Perangkat Desa lain melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 19
- (1) Untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dengan ketentuan jumlah bakal calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran setelah masa pendaftaran berakhir dan dituangkan dalam berita acara.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 20
- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa yang mendaftar selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (3) BPD
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 22
Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 23
- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (3) BPD melaporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 24
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia sebagai kriteria yang bersifat kumulatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 26
- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- (2) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa dilaksanakan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri para calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Tata cara pengundian nomor urut ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan hasil pengundian nomor urut dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil pengundian nomor urut diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat strategis untuk diketahui masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 27
- (1) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri setelah :
- a. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih; dan
- b. dilakukan pengundian nomor urut.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.
- (3) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengganti semua biaya administrasi yang telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bendahara Desa diketahui oleh Kepala Desa dan Panitia Pemilihan dan dimasukkan dalam APBDesa.
- (1) Dalam melakukan kampanye calon Kepala Desa harus menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat.
- (2) Kampanye calon Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat Desa;
Paragraf 6
Kampanye
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 28
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh seluruh calon Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 29
Dalam kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon Kepala Desa lain;
- d. menghasut atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa lain;
- g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali atas persetujuan seluruh calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lain;
- i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 30
- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sampai dengan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g sampai dengan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dapat dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh Desa apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menimbulkan konflik.
- (3) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi tidak diperkenankan melaksanakan kampanye selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 31
- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang seluruh calon Kepala Desa wajib membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
Perlengkapan Pemilihan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 32
- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara dan kelengkapan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 33
- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan TPS antara lain:
- a. tempat Panitia Pemilihan;
- b. tempat duduk calon Kepala Desa;
- c. photo masing-masing calon Kepala Desa;
- d. tempat duduk saksi calon Kepala Desa;
- e. ruang tunggu pemilih;
- f. kertas dan alat penghitungan suara;
- g. bilik suara;
- h. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e-Voting bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting ;
- i. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting ;
- j. Surat suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto calon pada perangkat alat e-Voting ; dan
- k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara.
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- (2) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan di wilayah Desa yang bersangkutan pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 34
- (1) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah DPT ditambah dengan 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah DPT sebagai cadangan.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih, surat suara rusak, dan untuk pemilih tambahan.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan dan pencetakan surat suara tambahan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 36
- (1) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Sortir dan pelipatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa berhalangan hadir wajib memberitahukan alasan ketidakhadirannya secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- (4) Sebelum rapat Panitia Pemilihan dimulai, ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan sudah menandatangani semua surat suara dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan.
- (5) Oleh Panitia Pemilihan, satu per satu lembar surat suara yang sudah ditandatangani dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan ditunjukkan kepada calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan yang hadir untuk mengetahui keabsahan surat suara.
- (6) Setiap surat suara yang dinyatakan sah dilipat sesuai ketentuan melipat surat suara oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Terhadap surat suara tambahan, oleh Panitia Pemilihan dilakukan penghitungan sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah DPT dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat tambahan diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir.
- (8) Masing-masing surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dimasukkan ke dalam amplop besar dan diberi tulisan menurut jenis dan jumlah surat suara didalamnya kemudian ditutup dan disegel.
- (9) Masing-masing amplop yang sudah ditutup dan disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta kelengkapan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel.
- (10) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 37
- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
- a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- b. penandatanganan surat undangan oleh ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
- a. didampingi oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga atau Perangkat Desa; dan
- b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah diterima oleh pemilih dan/atau keluarga pemilih.
- (4) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih membawa surat undangan ke TPS dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 38
- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) TPS atau lebih.
- (2) Lokasi penghitungan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di salah satu TPS yang disepakati.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setiap TPS dan hasil tiap-tiap TPS dijumlahkan untuk menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Penambahan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 39
- (1) Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Saksi berasal dari unsur pemilih yang dilengkapi dengan surat kuasa dari calon Kepala Desa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
PARAF KOORDINASI
Drs. SAMSURI, M.Si.
ANIK SUWARNI,
SH.M.Si
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN
HUKUM
Paragraf 9 Pelaksanaan Pemungutan Suara
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 40
- (1) Pemungutan suara dilaksanakan melalui rapat pemungutan suara yang dipandu oleh ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan ditutup paling lambat pukul 13.00 WIB.
- (3) Rapat pemungutan suara dilakukan dengan susunan acara:
- a. pembukaan rapat pemungutan suara;
- b. penyampaian
PENJELASAN
Pembukaan
paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
1. nama-nama calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut;
2. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara; dan
3. tata cara pemungutan suara.
- c. pelaksanaan pemungutan suara; dan
- d. penutup.
- (4) Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, pemungutan suara dapat dilanjutkan sampai pemilih selesai memberikan suara.
##
PENJELASAN
Pasal 41
- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengatur penempatan anggota Panitia Pemilihan sesuai dengan pembagian tugasnya. - (2) Panitia Pemilihan mengatur tempat duduk pemilih, saksi, dancalon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut. - (3) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, calon Kepala Desa dapat berada di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. - (4) Dalam hal calon Kepala Desa berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat digantikan dengan foto calon Kepala Desa dan ditempatkan di