PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS  PATI Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA DI KABUPATEN PATI (berlaku 20 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa di Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa di Kabupaten Pati;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang tentang dalam
3. Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
Menetapkan :
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA DI KABUPATEN PATI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 19), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 21, dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kerja Daerah.
8. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 6
- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan:
- a. tahap I pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- c. tahap III pada Bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
Pasal 8
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan Maret;
- b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati, paling lambat minggu kedua bulan Juli;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf b, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- d. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati, paling lambat minggu kedua bulan September:
- e. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf d, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
Pasal 9
- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sepenuhnya dilaksanakan oleh TPK.
- (2) Dana Desa digunakan untuk :
- a. Bidang Pembangunan Desa;
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk Prioritas Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (4) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Anggaran Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
5. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
TIM FASILITASI KABUPATEN, TIM PENDAMPING KECAMATAN DAN PTPKD
BAB VIII
Pasal 13
- (1) Dalam rangka pendampingan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, Camat membentuk Tim pendamping Kecamatan yang terdiri :
- a. Camat selaku yang bertanggung jawab;
- b. Sekretaris Camat sebagai wakil yang bertanggung jawab;
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa selaku ketua;
- d. Kepala seksi tata pemerintahan sebagai anggota; dan
- e. Staf pada seksi terkait sebagai anggota.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi PTPKD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimksud pada ayat (1) Tim Pendamping Kecamatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pendampingannya termasuk hasil fasilitasi pemecahan masalah yang muncul dalam pengelolaan Dana Desa di wilayahnya melalui Camat kepada Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
BAB VIII
Pasal 14
- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa membentuk PTPKD yang terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (3) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- b. melaksanakan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. menyusun Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APB Desa.
- (4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan didalam APB Desa; - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja kegiatan; - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Penandatangan: - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. - (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan. - (7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanan APB Desa. 8. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB XA SANKSI ## Pasal 17A

Penandatangan: - (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I dalam hal:

Penandatangan: - a. Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. - (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya. - (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, Penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan. - (4) Penundaan Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaanya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. - (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penytaluran Dana Desa tahap II. ## Pasal 17B

Penandatangan: - (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap II dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

Penandatangan: - (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap III dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c. ## Pasal 17C

Penandatangan: - (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 17A dan Pasal 17B, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 oleh Bupati.

Penandatangan: - (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penandatangan: - (3) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Penandatangan: - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya. ## Pasal 17D

Penandatangan: - (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus). - (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

Penandatangan: - (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Penetapan: Ditetapkan di Pati pada tanggal 20 Januari 2016 BUPATI PATI,

Verifikasi: ttd. HARYANTO

Penetapan: Diundangkan di Pati pada tanggal 20 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Verifikasi: ttd. DESMON HASTIONO BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 3

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SITISUBIATL SH MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010