Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN MERANGIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN MERANGIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin kepada masyarakat diperlukan organisasi yang
- mampu bekerja secara efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya kurang optimal untuk memenuhi tuntutan beban kerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TK II Kabupaten Sarolangun Bangko dan Daerah Tk II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387),
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saraolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Repeublik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN MERANGIN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2006 Nomor 6) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin milik Pemerintah Kabupaten Merangin.
2. Ketentuan Pasal I angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas perusahaan air minum tirta merangin Kabupaten Merangin
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), diantara angka 2 dan 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Dewan Pengawas
2. Direktur
8. 2a. Staf Ahli
3. Kepala Bagian
4. Pasal 9 diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Pengawas
Pasal 9
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.
5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 15
- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa setiap bulan sebesar 45% (Empat Puluh Lima Persen) dari perhitungan besarnya gaji Direktur;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa setiap bulan sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa setiap bulan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari perhitungan besarnya gaji Direktur.
Pasal 20
- a. Mempunyai pendidikan Sarjana (SI) sesuai dengan kompetensi dibidangnya;
- b. Mempunyai pengalaman kerja 10 Tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja 15 Tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan dengan penilaian baik;
- c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direktur dan Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Pasal 31
Bagian Ketujuh Tugas dan Fungsi Staf Ahli Pasal 31a
Staf Ahli mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Memberi telaahan mengenai penyelenggaraan kegiatan kepada Direktur;
- b. Memberi masukan dalam pengambilan kebijakan bidang tugas kepada Direktur; dan/atau
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal II
Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Penetapan: Disahkan di Bangko pada tanggal 27 Desember 2010

Penandatangan: BUPATI MERANGIN, ttd N A L I M

Penetapan: Diundangkan di Bangko pada tanggal 28 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN H. A. KHAFID MOEN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610619 198403 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2010 NOMOR.11