Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW XVIII (PENATARAN ANGKATAN LAUT) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW. XVIII (Penataran Angkatan Laut) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

MENTERI PERTAHANAN, ttd DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 142 TAHUN 1957



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

SOEKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia untuk dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

MENTERI PERINDUSTRIAN, ttd F.J. INKIRIWANG

LEMBARAN NEGARA NOMOR 137 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang AMNESTI DAN ABOLISI (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti dengan ketentuan tersebut perlu diadakan peraturan tentang amnesti dan abolisi;
Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
: pasal 96 dan 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI
Pasal 1
Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.
Pasal 2
Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.
Pasal 3
Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung.
Pasal 4
Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orangorang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan.
Pasal 5
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 27 Desember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO.

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO. Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954.

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN, DJODY GONDOKUSUMO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 146 TAHUN 1954

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
Undang-undang Darurat ini dibuat untuk melaksanakan
PENJELASAN
Pasal 107
ayat 3 Undangundang Dasar Sememtara Republik Indonesia. Ayat 3 pasal itu menentukan bahwa anmesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan Undang-undang ataupun
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 40 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian XII, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Sosial ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XII
KEMENTERIAN SOSIAL
BAB I (Pengeluaran).
| 12.1 | Kementerian dan pengeluaran umum ...8.900.000 |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 12.2 | Kantor Urusan Perumahan ... 7.500.000 |
| 12.3 | Balai Persiapan Pekerjaan Sosial ... 1.400.000 |
| 12.4 | Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial ...78.870.000 |
12.5 Jawatan ...
- 12.5
- Jawatan Transmigrasi ... 64.000.000
- 12.6 Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacad ... 3.000.000
- 12.6a Kantor Urusan Korban Perang ...
16.934.800
- 12.7 Biaya guna pemberian bantuan kepada Yaya- san Pembukaan Tanah Transmigrasi ... 9.200.000
- 12.8 Biaya guna usaha transmigrasi dan orang-
- orang bekas tahanan yang berhubungan
dengan keamanan perlu mendapat penghi-
- dupan dilain tempat ... 5.000.000
- 12.9 Pengeluaran-pengeluaran guna usaha
transmigrasi yang keuangannya didapat
- dari Yayasan Kopra ...
500.000
- 12.10 Pengeluaran-pengeluaran untuk pekerja-
an-pekerjaan yang oleh Staf "K" Pusat
ditugaskan kepada Kementerian Sosial ... Memori
- 12.11
- Pengeluaran tak tersangka ...
500.000
Jumlah
...
195.804.800
(Seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
Pasal 2
Bagian XII, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Sosial diuraikan sebagai berikut:
12.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 12.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 12.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna pengangkutan barang-barang.
- 4 Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dari tempat beristirahat.
12.2 KANTOR URUSAN PERUMAHAN.
- 12.2.1 Urusan Perumahan.
- 12.2.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penerimaan dari pengusahaan rumah-rumah penginapan dan badan-badan.
- 3 Penerimaan
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara-Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO. Diundangkan, pada tanggal 17 Juli 1958,

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM.

Penandatangan: Menteri Sosial, ttd MULJADI DJOJOMARTONO. ## CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (berlaku 10 Agustus 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dengan terjadinya perubahan Kementerian-kementerian, perlu diadakan penggantian mengenai keanggotaan wakil Kementerian Perekonomian dan Kementerian Perhubungan dalam Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/Daerah,
Mengingat
:
a. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
b. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN.
Pasal 1
Pada Pasal 5 ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-undang Nomor 22 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 42), perkataan "seorang wakil Kementerian Perekonomian" diubah menjadi "seorang wakil Kementerian Perindustrian" dan perkataan "seorang wakil Kementerian Perhubungan" diubah menjadi "seorang wakil Kementerian Perhubungan atau Kementerian Pelajaran".
Pasal 2
Pada Pasal 5 ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-undang Nomor 22 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 42), perkataan "seorang wakil Kementerian Perekonomian" diubah menjadi "seorang wakil Kementerian Perindustrian" dan perkataan "seorang wakil Kementerian Perhubungan" diubah menjadi "seorang wakil Kementerian Perhubungan atau Kementerian Pelajaran".
Pasal 5
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

Penandatangan: MENTERI PERBURUHAN, ttd SAMYONO LEMBARAN NEGARA NOMOR 72 TAHUN 1957
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2014 tentang HARI VETERAN NASIONAL (berlaku 10 Agustus 2014)
Pembukaan
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG HARI VETERAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- Menimbang : bahwa untuk mengingat jasa dan pengorbanan Veteran Republik Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik perdamaian
- a. Indonesia dan/atau ikut melaksanakan dunia, perlu ditetapkan Hari Veteran Nasional;
- b. bahwa peringatan Hari Veteran Nasional dimaksudkan untuk mengenang gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1949 setelah para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia melawan Tentara Belanda di Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI VETERAN NASIONAL.
KESATU :
Menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional.
KEDUA :
Tanggal 10 Agustus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bukan Hari Libur.
KETIGA: ________________
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2012 tentang PENUGASAN (berlaku 14 Juni 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Amerika Serikat, Meksiko, Brazil dan Ekuador pada tanggal 15 Juni sampai dengan 26 Juni 2012 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
Bistok Simbolon
KEDUA
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1957 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (berlaku 30 Januari 1957)
Pembukaan
Menimbang
: 1. bahwa
perlu mengubah ketentuan dalam Pasal 8 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 untuk memungkinkan seorang penduduk Kotapraja yang dilingkari oleh suatu Daerah Swatantra tingkat ke II lainnya, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Swatantra itu;
- 2.bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak perubahan tersebut perlu segera diadakan;
Mengingat
:
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam Rapatnya yang ke 53 pada tanggal 15 Januari 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957).
Pasal 1
- b. bertempat tinggal pokok dalam wilayah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan yang terakhir, atau bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra tingkat ke II, dapat juga bertempat tinggal pokok sedikitnya enam bulan yang terakhir dalam Kotapraja yang dilingkari oleh daerah Swatantra tingkat ke II tersebut;
Pasal 8
sub b Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 96
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam Rapatnya yang ke 53 pada tanggal 15 Januari 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957).
- b. bertempat tinggal pokok dalam wilayah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan yang terakhir, atau bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra tingkat ke II, dapat juga bertempat tinggal pokok sedikitnya enam bulan yang terakhir dalam Kotapraja yang dilingkari oleh daerah Swatantra tingkat ke II tersebut;
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ttd SUNARJO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 4 Pebruari 1957. MENTERI KEHAKIMAN a. i., ttd SUNARJO LEMBARAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1952 tentang PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN UNTUK TAHUN 1952 (berlaku 21 Maret 1952)
Pembukaan
Menimbang
- Bahwa untuk tahun 1952 dianggap perlu memungut tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
- Pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
- Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-66, pada tanggal 1 Pebruari 1952;
Memutuskan:
Menetapkan
:
- Undang-undang Darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan untuk tahun 1952.
Pasal 1
Dipungut tambahan pokok pajak seratus perseratus (100%) dari ketetapan pajak kekayaan untuk tahun 1952.
Pasal 2
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan berlaku surut hingga 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Maret 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1952 TENTANG
PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN UNTUK TAHUN 1952
Pungutan tambahan pokok pajak untuk tahun 1951 mengenai pajak kekayaan ditetapkan dengan Undang-undang Darurat No. 35 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 77).
Tambahan pokok pajak itu ialah :
100% (seratus perseratus) dari ketetapan pajak.
Undang-undang Darurat untuk tahun 1952 termaksud bertujuan pelanjutan pungutan tambahan pokok pajak itu bagi tahun 1952.
LN 1952/29; TLN NO. 216
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PERSETUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGARAN DASAR DARI BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL (berlaku 22 Juli 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa perlu persetujuan Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom International disetujui dengan Undang-undang;
Mengingat
:
a. Pasal XXI ayat B Anggaran Dasar tersebut;
b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TERHADAP ANGGARAN DASAR DARI
: BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL.
Pasal 1
Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional tertanggal 26 Oktober 1956, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui, yang berarti, bahwa Indonesia menjadi anggota dari Badan Tenaga Atom Internasional sesuai dengan syarat-syarat tersebut dalam Pasal IV dan Pasal XXI ayat B dari Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional.
Pasal 2
Anggaran Dasar tersebut di atas mulai berlaku jika 18 negara adalah menyerahkan alat-alat ratifikasi sesuai dengan Pasal XXI ayat B dan ayat E Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional, dengan syarat bahwa dalam 18 negara tersebut termasuk paling sedikit tiga dari negaranegara berikut:
Kanada, Perancis, Uni Republik Sovyet Sosialis, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat. Piagam ratifikasi dan piagam-piagam penerimaan Anggaran Dasar yang diserahkan sesudahnya akan berlaku pada tanggal diterimanya oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai negara penyimpan.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 22 Juli 1957. MENTERI KEHAKIMAN. ttd G.A. MAENGKOM

Penandatangan: MENTERI LUAR NEGERI, ttd SUBANDRIO LEMBARAN NEGARA NOMOR 66
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW XVI (JAWATAN KERETA API) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

MENTERI PERHUBUNGAN, ttd SUKARDAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 140 TAHUN1 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian VI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 45 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 116), perlu diubah dan ditambah;
Mengingat
:
Pasal 1
Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 45 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 116) diubah dan ditambah sebagai berikut:
- 6.1 Kementerian dan pengeluaran umum,
dikurangkan dengan...
Rp. 7.294.000,-
- 6.1A Missi Militer Belanda, dikurangkan
dengan ...
Rp. 6.424.000,-
- 6.2
- Angkatan Darat, ditambah dengan ..
Rp.593.715.000,-
- 6.2A C.T.N., dikurangi dengan ...
Rp. 5.029.000,-
- 6.2B Demoblisian Pelajar, dikurangkan
dengan ...
Rp. 9.143.000,-
- 6.3 Angkatan Laut, ditambah dengan ...
Rp. 24.499.000,-
- 6.4 Angkatan Udara, dikurangi dengan..
Rp. 35.357.000,-
- 6.5 Pengeluaran tak tersangka dikurangi
dengan ...
Rp. 45.769.000,-
Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd
SUNARJO
PERDANA MENTERI ttd ALI SASTROAMIDJOJO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 31 TAHUN 1957
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 45 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 116) diubah dan ditambah sebagai berikut:
- 6.1 Kementerian dan pengeluaran umum,
dikurangkan dengan...
Rp. 7.294.000,-
- 6.1A Missi Militer Belanda, dikurangkan
dengan ...
Rp. 6.424.000,-
- 6.2
- Angkatan Darat, ditambah dengan ..
Rp.593.715.000,-
- 6.2A C.T.N., dikurangi dengan ...
Rp. 5.029.000,-
- 6.2B Demoblisian Pelajar, dikurangkan
dengan ...
Rp. 9.143.000,-
- 6.3 Angkatan Laut, ditambah dengan ...
Rp. 24.499.000,-
- 6.4 Angkatan Udara, dikurangi dengan..
Rp. 35.357.000,-
- 6.5 Pengeluaran tak tersangka dikurangi
dengan ...
Rp. 45.769.000,-
Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd
SUNARJO
PERDANA MENTERI ttd ALI SASTROAMIDJOJO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 31 TAHUN 1957
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1963 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1963 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963:
Mengingat
:
1. pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal-pasal 7,8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/'MPRS/1960 tanggal 3 Desember:
3. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara,
4. Undang-undang No.21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia,
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan
Menetapkan
:
- Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963.
Pasal 1
- (1) Pendapatan Negara tahun 1963 menurut perkiraan berjumlah Rp. 271.030.413.700,- terdiri atas:.
- a. penerimaan biasa Rp. 212.863.998.700,- dan
- b. penerimaan luar biasa Rp. 59.166,415.000,-.
- (2) Perincian penerimaan-penerimaan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Gabungan I dan II kolom 3, 4 dan Undang-undang ini.

## Pasal 2.

- (1) Belanja Negara tahun 1963 menurut perkiraan berjumlah Rp. 305.624.769.400,- terdiri atas :
- a. pengeluaran routine sebesar Rp. 216.461.494.700,- dan
- b. pengeluuaran pembangunan sebesar Rp. 79.162.274.700,-.
- (2) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran Gabungan IV kolom 4, 5 dan 6 Undang-undang ini.

## Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang, bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

## Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan Mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1963. Sekretaris Negara, TTD

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 91



Agar supaya setiap orang, dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1963. Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.
Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2013 tentang PENUGASANWAKlL PRESIDENMELAKSANAKANTUGAS PRESIDEN DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PRESIDENREPUBLrKfNDONESlA, ,. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja danl atau kenegaraan Presiden ke Tokyo, Jepang pada tanggal 12 sampai dengan 15 Desernber 2013, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan (berlaku 10 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
Negara Republik
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tabun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tabun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Tokyo, Jepang pada tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 2013 atau rpai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA
2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2013 PRESrDEN REPUBUK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT (berlaku 10 Agustus 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Pembentukan-Daerah Otonom Propinsi Irian Barat, distrik Maba dalam Kawedanan Weda tidak dimasukkan dalam wilayah Daerah Otonom Propinsi Irian Barat,
- b. bahwa berhubung dengan tugas utama dari Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undangundang tersebut, distrik Maba mempunyai kedudukan yang panting, sehingga distrik itu perlu dimasukkan dalam wilayah Daerah Otonom Propinsi Irian Barat dan Undang-undang yang bersangkutan perlu diubah karenanya,
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, perubahan Undang-undang itu perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat,
1. Pasal 96 dan Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik
4. Mengingat : Indonesia,
2. Undang-undang No. 15 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (LN No. 33 tahun 1956),
Mendengar Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 7 Agustus 1957,
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN "UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
: PROPINSI IRIAN BARAT".
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 2
- "2. a) Kewedanaan Tidore yang meliputi distrik-distrik Tidore, Oba dan Wasile, dan
- b) Kewedanaan Weda yang meliputi distrik-distrik Weda, Maba dan Patani/Gebe, yang sekarang termasuk lingkungan Daerah Maluku-Utara".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 16 Agustus 1956.
Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd (G.A. MAENGKOM)
LEMBARAN NEGARA NOMOR 76 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SOEKARNO)

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ttd (SANOESI HARJADINATA)

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1957 TENTANG
## PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT
Undang-undang Darurat ini tidak perlu disertai penjelasan karena sudah cukup jelas maksudnya maupun perumusannya.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1360
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1954 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN III DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian III dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 40, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 111), perlu diubah dan ditambah;
Mengingat
:
Pasal 1
MEMUTUSKAN :
Pasal 2
Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954-Nomor 40, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 111) diubah dan ditambah sebagai berikut:
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954-Nomor 40, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 111) diubah dan ditambah sebagai berikut:
- 3.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan ...
Rp. 11.834.000,-
- 3.3. Pengeluaran khusus berhubung dengan
- penyelenggaraan tatapradja, ditambah dengan ...
Rp. 10.256.000,-
- 3.6. Daerah Otonom, ditambah dengan ...
Rp.594.255.000,-
- 3.7. Daerah Swapradja, ditambah dengan ..
Rp. 23.851.000,-
Diundangkan pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO
MENTERI DALAM NEGERI, ttd SUNARJO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 26 TAHUN 1957
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2013 tentang PENUGASAN (berlaku 24 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Swedia dan Amerika Serikat pada tanggal 27 Mei sampai dengan 2 Juni 2013, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Swedia dan Amerika Serikat pada tanggal 27 Mei sampai dengan 2 Juni 2013 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG RI Nomor 52 Tahun 1960 tentang PERUBAHAN (berlaku 29 Desember 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa menurut pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) Departemen Kehakiman diserahi kewajiban mengurus tempat-tempat yang ditunjuk oleh Penguasa Perang sebagai tempat berdiam untuk sementara bagi orang yang dianggap membahayakan keamanan (tawanan Penguasa Perang);
- b. bahwa pengurusan tempat-tempat tersebut pada dasarnya adalah termasuk tugas pemeliharaan keamanan;
- c. bahwa dalam kenyataannya pengurusan tempat tersebut dari dahulu selalu diselenggarakan dibawah bidang keamanan; bahwa oleh karena itu ketentuan pasal 43 ayat (5) tersebut diatas perlu diubah:
- d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
Pasal 22
Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Pasal 43
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang keadaan bahaya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960 Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 170. ## Pasal I. Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19) tentang keadaan bahaya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penandatangan: "(5) Tempat-tempat yang ditunjuk sebagai tempat berdiam berdasarkan ayat (1) pasal ini ada di bawah pengurusan Menteri Keamanan Nasional". ## Pasal II. Peraturan ini mulai berlaku hari diundangkan dan berlaku surut hingga 16 Desember 1959.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 52 TAHUN 1960
tentang
## PERUBAHAN
PENJELASAN
Pasal 43
Hingga sekarang ini Jawatan Kepenjaraan telah diserahi tugas pelaksanaan pengurusan sehari-hari bagi orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan (tawanan Penguasa Perang). Rumah-rumah Penjara sekedar ada tempatnya, memang dapat dipergunakan untuk menampung para tawanan Penguasa Perang. Akan tetapi Jawatan Kepenjaraan pada umumnya ditugaskan untuk merawat para tahanan kriminil dan orang-orang hukuman yaitu orang-orang yang statusnya berlainan dari pada tawanan Penguasa Perang. Berhubung dengan itu maka tugas untuk mengurus prawatan tempat-tempat berdiam bagi tawanan Penguasa Perang seyogyanya diserahkan kepada instansi yang ada dibidang keamanan sekalipun orang-orangnya tetap ditampung dalam rumah-rumah penjara. Penyerahan tugas pengurusan tempat-tempat bagi orang-orang tawanan tersebut kepada instansi dari bidang keamanan nasional ini telah tepat, karena perawatan para tawanan itu mengandung segi-segi atau unsur-unsur keamanan. Sesungguhnya pengurusan tempat yang dimaksudkan di
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 2013 tentang HARI MUSIK NASIONAL (berlaku 9 Maret 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multi dimensional yang merepresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional;
- b. bahwa para insan musik Indonesia bersama masyarakat selama ini memeringati tanggal 9 Maret sebagai hari musik nasional;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut dan dalam upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik Indonesia, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para insan musik Indonesia, serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat musik Indonesia secara nasional, regional dan internasional, perlu menetapkan
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI MUSIK NASIONAL.
PERTAMA
: Menetapkan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional.
KEDUA
: Hari Musik Nasional bukan merupakan hari libur.
KETIGA
: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2013

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Verifikasi: Sekretariat Kabinet, ttd. Siswanto Roesyidi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 42 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian XIV, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agama ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XIV
KEMENTERIAN AGAMA.
BAB I (Pengeluaran).
- 14.1 Kementerian dan pengeluaran umum ... 8.528.900
- 14.2 Biro Peradilan Agama ...
6.438.900
- 14.3 Jawatan Urusan Agama ...
60.066.000
- 14.4 Jawatan Penerangan Agama ...
5.334.100
- 14.5 Jawatan Pendidikan Agama ...
14.664.200
- 14.6 Pendidikan Agama ...
12.250.400
- 14.7 Pendidikan Agama pada Sekolah Rakyat/-
- Lanjutan Negeri/Partikelir (Umum dan Vak) 24.211.300
- 14.8 Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-lain
tunjangan ...
23.579.000
- 14.9 Pengeluaran tidak tersangka ...
Memori
Jumlah ...
155.073.000
(Seratus lima puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
Pasal 2
Bagian XIV, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agama ditetapkan sebagai berikut:
BAB II (Penerimaan).
- 14.1 KEMENTERIAN.
- 14.1.1 Kementerian Pusat.
- 14.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.
- 14.2 PENGADILAN AGAMA DAN KEMESJIDAN.
- 14.2.1 Ongkos-ongkos perkara dalam hal perkawinan, perceraian, nikah dan rujuk.
- 14.2.2 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.
- 14.2.2. 1 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.
- 14.3 PENDIDIKAN AGAMA.
- 14.3.1 Pendidikan Agama.
- 14.3.1. 1 Penerimaan uang kuliah.
- 2 Penerimaan uang sekolah.
- 3 Penerimaan uang ujian.
- 4 Penerimaan uang asrama.
- 5 Penerimaan kembali tunjangan belajar.
14.4 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 14.4.1 Penerimaan berhubung dengan penjualan buku-buku dan sebagainya.
- 14.4.1. 1
- Penjualan buku-buku brochure-brochure dari penerangan.
- 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan tak dapat dipergunakan lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM.

Penandatangan: Menteri Agama, ttd K.H. ILJAS. ## CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XVI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa Bagian XVI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 56, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 127) perlu diubah dan ditambah;
Mengingat
:
Pasal 1
MEMUTUSKAN:
Pasal 2
Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas undang-undang tahun 1954 Nomor 56, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 127), diubah dan ditambah sebagai berikut:
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas undang-undang tahun 1954 Nomor 56, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 127), diubah dan ditambah sebagai berikut:
| 16.1. | Kementerian dan Pengeluaran umum, ditambah dengan ... | Rp. 1.247.000,- |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 16.1A. | Balai Pendidikan Pegawai, dikurang- kan dengan... | Rp. 106.000,- |
| 16.2. | Balai alat-alat Besar dan perleng- kapan, ditambah dengan ... | Rp.15.860.500,- |
| 16.3. | Balai Penyelidikan Teknik, ditambah dengan ... | Rp. 990.000,- |
| 16.4. | Balai Planologi, ditambah dengan | Rp. 270.000,- |
| 16.5. | Jawatan Pengairan, dikurangkan de- ngan ... | Rp. 3.481.500,- |
| 16.6. | Jawatan Gedung-gedung Negeri, ditam- bah dengan ... | Rp.85.674.800,- |
| 16.7. | Jawatan jalan-jalan, jembatan dan konstruksi, ditambah dengan ... | Rp.32.806.000,- |
| 16.8. | Jawatan Tenaga, ditambah dengan .. | Rp. 4.060.000,- |
| 16.9. | Jawatan Perumahan Rakyat, ditambah dengan ... | Rp. 2.643.000,- |
| 16.10. | Jawatan Teknik Penyehatan, ditambah dengan ... | Rp. 8.862.700,- |
| 16.11. | Organisasi-organisasi tersendiri menurut keperluan dan yang menger- jakan khusus dikurangkan dengan .. | Rp. 1.791.800,- |
| 16.12. dengan | Pengeluaran tak tersangka, ditambah ...Rp.21.143.500,- | |
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut mulai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

Penandatangan: MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA ttd PANGERAN MOHAMMAD NOOR LEMBARAN NEGARA NOMOR 40 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1961 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DANMEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR17 TAHUN 1961 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT
DANMEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa berhubung dengan pembentukan MPRS. dan badan-badan perlengkapannya serta pembentukan DPR. Gotong-Royong, Undangundang Nomor 21 tahun 1952 tentang Hak mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1957 (LembaranNegar a tahun 1952 Nomor 78 jo. Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 100), perlu diubah;
- a. Pasal-pasal 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Penetapan Presiden Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 1959 dan Penetapan Presiden Nomor 3 dan 4 tahun 1960;
- c. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 1960;
- d. Keputusan Presiden Nomor 292 tahun 1960;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal 1
Pada huruf c dari pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 78 jo. Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 100), ditambah kata "Ketua" di muka kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat".
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1961. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN Huruf g dari pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 78 jo. Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 100) dicabut dan diganti dengan huruf g baru yang berbunyi sebagai berikut: - g. "Ketua/Pejabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara: yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Majelis itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas". Pasal 3. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya-surut sampai tanggal 1 Pebruari 1961.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1961 Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1961 TENTANG
## PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
UMUM.
PENJELASAN
Pasal 1
Karena Undang-undang Nomor 21 tahun 1952 didasarkan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA NO.4 TAHUN 1956) (berlaku 4 Oktober 1956)
Pembukaan
Menimbang : tahun 1956;
a. bahwa pembentukan Konstituante dapat dipercepat dengan mengadakan perubahan seperlunya terhadap Undang-undang No. 2
- b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.
Mengingat : pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Memutuskan:
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang No. 2 tahun 1956.
Pasal 1
- "1. Pasal 107 ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi:
- (4) Dalam tempo tujuh hari sesudah Panitia Pemeriksaan Menerima surat-surat tersebut dalam ayat 1. Panitia tersebut harus sudah selesai dengan pekerjaannya dan melaporkan hasil- hasilnya kepada Pemerintah.
Jika menurut laporan itu, jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah berjumlah dua ratus, atau yang diterima sebagai anggota Konstituante sudah berjumlah empat ratus, maka Dewan Perwakilan Rakyat atau Konstituante dapat dilantik oleh Presiden."
Pasal 107
- (4) Dalam tempo tujuh hari sesudah Panitia Pemeriksaan Menerima surat-surat tersebut dalam ayat 1. Panitia tersebut harus sudah selesai dengan pekerjaannya dan melaporkan hasil- hasilnya kepada Pemerintah.
Jika menurut laporan itu, jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah berjumlah dua ratus, atau yang diterima sebagai anggota Konstituante sudah berjumlah empat ratus, maka Dewan Perwakilan Rakyat atau Konstituante dapat dilantik oleh Presiden."
Undang-undang Darurat ini berlaku sejak diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1956. Wakil Presiden Republik Indonesia ttd MUHAMMAD HATTA

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd. (MOELJATNO)

Penandatangan: Menteri Dalam Negeri, ttd. (SOENARJO)

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 4 Oktober 1956. Menteri Kehakiman, ttd. (MOELJATNO) LEMBARAN NEGARA NOMOR 46 TAHUN 1956

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
Dengan Undang-undang No.2 tahun 1956
PENJELASAN
Pasal 107
Undang- undang No.7 tahun 1953 telah ditambah dengan sebuah ayat. Dalam alinea kedua ayat yang ditambah itu terdapat ketentuan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sudah dapat dilantik, jika jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota sudah dua ratus. Agar Konstituante juga telah dapat hendaknya dilantik apabila jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota telah mencapai suatu jumlah tertentu, maka Pasal I sub 1 dari Undang-undang No.2 tahun 1956 tersebut ditambah dengan suatu ketentuan bahwa Konstituante dapat dilantik, jika jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota telah sebanyak empat ratus orang. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1061