PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU Nomor 6 Tahun 2014 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (berlaku 13 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa berdasarkan amanat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi menyatakan bahwa Badan Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya; yang Usaha
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 2 .
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Daerah Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Indonesia Nomor 4437) 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59,
- 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara tentang Usaha dan Peran
3955) diubah dengan Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 5.
- 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); Konstruksi (Lembaran Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pemerintahan Pemerintahan Daerah Propinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, dan Nomor 82, Tambahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8 .
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 / PRT / M / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 9.
- 10 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU dan BUPATI LABUHANBATU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daearah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
7. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa
Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebahagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Perencanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa w konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.
13. Domisili adalah tempat pendirian dan / atau kedudukan / alamat badan usaha yang tetap dalam
melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi yaitu Kabupaten Labuhanbatu.
14. Sertifikat adalah:
- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha;
- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan / atau keterampilan tertentu dan / atau kefungsian dan / atau keahlian tertentu.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan pengelolaan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan / atau keterampilan tertentu dan / atau kefungsian dan / atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yan dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Pendaftaran ulang Izin adalah pendaftaran kembali atas izin yang telah diterbitkan yang dilaksanakan setiap tahun.
19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
20. Badan adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Commanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah --' dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi dan Badan Usaha lainnya.
21. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan Usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
22. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi.
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur pelaksanaan pemberian IUJK.
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundangundangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jasa konstruksi.
BAB III - USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 5
Pasal 5
- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
7. f 4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud w pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bidang Usaha Perencanaan;
- b. bidang Usaha Pelaksanaan; dan
- c. bidang Usaha Pengawasan.
12. ( 6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 6
Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :
- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 7
- (1) Setiap Badan yang melaksanakan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Kerja / Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 8
IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 9
- ' ' U IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) w diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara pemberian nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 10
Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Unit Kerja / Instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 11
- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Tata cara pemberian dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 12
- (1) Bupati atau Unit Kerja / Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 14
- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu wajib memiliki klasifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh unit kerja / instansi pemberi IUJK.
BAB V - MASA BERLAKU IUJK Pasal 15
Pasal 15
- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pemah mendapatkan pekerjaan.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK Pasal 16
Pasal 16
Pemegang IUJK berhak:
- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK Pasal 16
Pasal 17
- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturaan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk-produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja / Instansi Pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
- perusahaan yang nama c. memasang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK papan berdomisili.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK Pasal 16
Pasal 18
- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. institusi / lembaga pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/ INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK Pasal 19
Pasal 19
- (1) Unit Kerja / Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang bersangkutan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. daftar pemberian IUJK;
- b. daftar perpanjangan IUJK;
- c. daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perseorangan;
- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
6. pemberian dan laporan laporan (4) Format pertanggungjawaban IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENERBITAN IUJK Bagian Kesatu Pengawasan Paragrap 1
Pasal 20
Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat / Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:
- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundangundangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan terhadap pemanfaatan jasa konstruksi.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENERBITAN IUJK Bagian Kesatu Pengawasan Paragrap 1
Pasal 21
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari Pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENERBITAN IUJK Bagian Kesatu Pengawasan Paragrap 1
Pasal 22
Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat / Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap usaha orang perseorangan.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENERBITAN IUJK Bagian Kesatu Pengawasan Paragrap 1
Pasal 23
- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENERBITAN IUJK Bagian Kesatu Pengawasan Paragrap 1
Pasal 24
- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN Pasal 25
Pasal 25
- (1) Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja / Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan dan format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 26
Pasal 26
Pelanggaran terhadap Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi.
BAB X - SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 26
Pasal 28
Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 28 sebagai berikut:
BAB X - SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 26
Pasal 29
Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 28 sebagai berikut:
- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja / Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja / Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.
BAB X - SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 26
Pasal 30
IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB X - SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 26
Pasal 31
Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut:
- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja / instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja / instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja / instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja / instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan / atau papan pengumuman di unit kerja / instansi penerbit IUJK.
BAB X - SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 26
Pasal 32
BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:
- ' - a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. selagi menjalani sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan / atau kegagalan bangunan.
BAB X - SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 26
Pasal 33
Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
BAB XI - SISTEM INFORMASI Pasal 34
Pasal 34
- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya (www.jasakonstruksi.net) meliputi:
- a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
- b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
- c. Status berlaku IUJK; dan
- d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) Unit kerja / instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 35
Pasal 35
Unit kerja / instansi pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36
Pasal 36
- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal Sertifikat Keahlian dan / atau Sertifikat Keterampilan dan / atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan :
- a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga / institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
- b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan berkompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 37
Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur izin usaha jasa konstruksi sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 37
Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Penetapan: Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 13 Oktober 2014

Penandatangan: BUPATI LABUHANBATU, ttd TIGOR PANUSUNAN SIREGAR Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2014 Tanggal 13 Oktober 2014 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU : (5 / 2014)