PERATURAN BUPATI MA Nomor O4 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang . bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa: a.
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017: b.
Mengingat
- . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429): 1
- -Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 2.
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 4.
»
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor S7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253):
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093):
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478):
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3):
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 6):
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67),
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 68).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar: dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.
Pasal 3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagimana telah ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

## Pasal4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung Berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal S5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W-/(0,25 x Z1)4(0,35 x Z2)#(O,10 x Z3)#(0,30 x Z4)| x (DDkab/kota - ADkab/kota)

## Keterangan:

- Z1 -rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa nasional .
- W -Dana desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan,luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota
- Z2 » rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 « rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin nasional
- Z4 s rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
- DDkab/kota » pagu Dana Desa kabupaten/kota
- ADkab/kota « besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten/kota.

## Pasal 6

Indeks kesulitan gcografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.


rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten | Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 sebagairnanamh barapa lampiran I yang merupakan bagian yang sahkan dari Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini. Penetapan

## BAB III PENYALURAN DANA DESA Pasal 8

- 1.Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum
3. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap:
- desa. 2. Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di rekening kas umum daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- a. Tahap I pada bulan maret sebesar 60' (enam puluh per seratus): dan
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40Yo (empat puluh per seratus)
4. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati, dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Kepada bupati paling lambat minggu kedua februari.
5. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 yang menunjukan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50' (lima puluh per seratus) kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.

## BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 9

1. Dana Desa diprioritaskan antara lain untuk :
- 1) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar. dan
- a. Membiayai pembangunan desa yang meliputi :
- 2) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sosial.
- 4) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan.
- 3) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Ekonomi.

dan

- 5) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana lainnya yang sesuai dengan Kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
2. . , arakat yang meliputi : b. Membiayai pemberdayaan AA dalam
- 2) Pengembangan kapasitas masyar akat desa.
4. asyar akat proses, 1) Peningkatan isipasi ngawasan perencanaan, pa Pelaksanaan dan pena pembangunan desa.
- 3) Pengembangan ketahan masyarakat desa.
- 4) Pengembangan sistem informasi desa.
- 6) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi ole masyarakat, koperasi dan/atau lembaga masyarakat desa lainnya. h kelompok ekonomi
- 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayan an sosial dasar di Perempuan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembedayaan anggota dan Anak, serta pemberdayaan marginal dan masyarakat desa penyandang disabilitas.
- 7) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga: dan . desa
- 8) Bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kabutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.
2. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
3. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

## Pasal 10

1. Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
3. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA Pasal 11

1. Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
2. Penyampainaan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan: dan
- b. Laporan realisasi penggunaan penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.


## BAB VI SANKSI Pasal 12

- . Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal : 1
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11:
- C. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 3006 (tiga puluh persen) dan/atau:
- . Penundaan penyaluran Dana Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terdapat penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya. 2.
- -Dalam hal sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan. 3.
- Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 300 (tiga puluh persen) dari Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya. 4.
- . Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 3046 (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II. 5.

## Pasal 13

- . Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 1
- a. Dokumen sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima, dan
- b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- . Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 berlangsung sampai dengan bulan November Tahun Anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD. 2.
3. Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selambatlambatnya akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal 10 Januari 2017

1.'

MUSI RAWAS UTARA

4 X la. M. SYARIF HIDAYAT PGA

Diundangkan di Muaya Rupit uari 2017 pada tanggal


es

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR OS