PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 03.A Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 03.A TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan Pelayanan Publik serta memperhatikan karakteristik pekerjaan dan beban tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah ,maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Pegawai Negeri Sipil.Dan Pegawai Tidak tetap Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu untuk diadakan perubahan kembali karena ada ketentuan dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
o
^
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerinatahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
^
^
Menetapkan
:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah daerah dan Pimpinan Serta Anggota DPRD;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01 /PM/2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25 );
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18):
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25).
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.
^
O
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Pegawai negeri Sipil, Dan Pengawai TidakTetap Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin ( Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 35 ) diubah sebagai berikut:
1. KETENTUAN UMUM pada Pasal 1 ditambah (5) Lima angka yang semula (13) tiga belas angka menjadi 18 (delapan belas ) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil.dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara,Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Anggota DPRD Kota Banjarmasin;
6. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Tidak Tetap atau pejabat lainnya yang disamakan baik secara perseorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ketempat yang dituju;
7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerahKabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota ketempat kedudukan;
8. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
9. Ad Cost (Biaya Riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
10. Lumsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya;
11. Datasering adalah penugasan sementara waktu;
12. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke kota tujuan;
13. Perjalanan Dinas Khusus Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kota Banjarmasin;
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik;
15. 15.Surat Izin Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas keluar negeri;
16. Izin adalah izin pemerintah terkait perjalanan dinas ke luar negeri;
17. 17.Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri yang selanjutnya disebut paspor dinas adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat pemerintah daerah yang berangkat keluar negeri dalam rangka tugas resmi yang bersifat diplomatik;
18. Exit Permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas;
19. ^
r^
- 19.Visa adalah dokumen pemberian izin masuk suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuantertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
Pasal 2
- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagaimana ayat (1) hurup c dilakukan dalam rangka:
- a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Studi banding;
- d. Seminar/lokakarya/konferensi;
- e. Promosi potansi daerah;
- f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- g. Pertemuan internasional; dan/atau
- h. Penandatanganan perjanjian internasional.
Pasal 14
- (1) Tarif biaya transport pesawat udara pulang pergi (PP) untuk Perjalanan Dinas ke luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD disediakan biaya tarif tiket kelas bisnis, sedangkan bagi Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT)dan pejabat lainnya disediakan biaya tariftiket kelas ekonomi.
- (2) Tarif Perjalanan Dinas dengan pesawat udara untuk Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD dengan biaya tarif tiket kelas bisnis disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggung jawaban hams melampirkan tiket, kuitansi pembelian tiket, boarding pass keberangkatan, kedatangan transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit
3. (3)Tarif Perjalanan Dinas dengan pesawat udara untuk Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Pejabat Eselon, Staf dan PTT dengan biaya tarif tiket kelas ekonomi disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggung jawaban hams melampirkan tiket, kuitansi pembelian tiket, boarding pass keberangkatan, kedatangan transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.
- (4) Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Asisten, StafAhli, Pejabat Eselon dapat menggunakan tiket pesawat udara kelas bisnis apabila keadaan pada saat itu dianggap mendesak.
- (5) Daerah tujuan Perjalanan Dinas dengan menggunakan pesawat udara adalah sebagaimanateriampir dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini.

o

4. Ketentuan pada BAB VI Pasal 20 ditambahkan satu (1) Pasal sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20A

Perjalanan Dinas Luar Negeri khusus Walikota disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5. Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2010 kolom 5 dihapus dan dirubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| | | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | |
|----|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| NO | URAIAN | WALI/ WAWALI | PIMP.DPRD | SEKDA/ ANGGOTA DPRD/ ESELON II | ESELON III | ESELON IV | STAF/PTT | KET |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | (Jang Harian | 900.000,- | 900.000,- | 700.000,- | 500.000,- | 400.000,- | 400.000,- | |
| 2. | Transport Lokal | 150.000,- | 150.000,- | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- | (H-2T/ orang |
| 3. | Transport Bandara | 500.000,- | 500.000,- | 400.000,- | 400.000,- | 400.000,- | 400.000,- | Per orang sesuai |
| 4. | Tiket Pesawat Udara (PP) | - | - | - | - | - | - | Lampiran III |
| 5. | AirPort Tax | 80.000,- | 80.000,- | 80.000,- | 80.000,- | 80.000,- | 80.000,- | |
| 6. | Uang Penginapan | 1.100.000,- | 1.100.000,- | 950.000,- | 600.000,- | 500.000,- | 400.000,- | (H-I)T |

6. Lampiran III Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2010 dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengn ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

/I


Ditetapkan diBanjarmasin

Pada tanggal 27 Januari eloi 1

.

WALIKOTA BANJARMASIN,^

at. UHIDIN

*r

"


0&gt;

Diundangkan diBanjarmasin Pada tanggal 28 Januari 2011

^SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, /



BERITA DAERAH KOTABANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 3.A

r^

r\

## RUTE PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK SEKRETARIS DAERAH, ANGGOTADPRD, ASISTEN, STAF AHLI, PEJABATESELON, STAF DAN PTT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

| NO. | KOTA | TRANSIT | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 1 | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Banjarmasin - Jakarta | - | Berlaku juga untuk rute Bjm Botabek |
| 2 | Banjarmasin - Surabaya | - | Berlaku juga untuk rute Bjm-Semarang/Solo |
| 3 | Banjarmasin - Jogjakarta | - | Berlaku juga untuk rute Bjm - Samarinda |
| 4 | Banjarmasin - Balikpapan | - | |
| 5 | Banjarmasin - Palangkaraya | | |
| 6 | Banjarmasin - Denpasar | Transit | |
| 7 | Banjarmasin - Makasar | Transit | |
| 8 | Banjarmasin - Mataram | Transit | |
| 9 | Banjarmasin - Kupang | Transit | |
| 10 | Jakarta - Pontianak | Transit | |
| 11 | Jakarta - Bandung | Transit | |
| 12 | Jakarta - Banda Aceh | Transit | |
| 13 | Jakarta - Medan | Transit | |
| 14 | Jakarta - Pekan Baru | Transit | |
| 15 | Jakarta - Padang | Transit | |
| 16 | Jakarta - Palembang | Transit | |
| 17 | Jakarta - Bengkulu | Transit | |
| 18 | Jakarta - Bandar Lmpung | Transit | |
| 19 | Jakarta - Batam | Transit | |
| 20 | Jakarta - Dumai | Transit | |
| 21 | Jakarta - Bangka Belitung | Transit | |
| 22 | Jakarta - Jambi | Transit | |
| 23 | Banjarmasin - Manado | Transit | |
| 24 | Banjarmasin - Gorontalo | Transit | |
| 25 | Banjarmasin - Kendari | Transit | |
| 26 | Banjarmasin - Jayapura | Transit | |
| 27 | Banjarmasin - Timika | Transit | |
| 28 | Banjarmasin - Manokwari (Papua Barat) | Transit | |
| 29 | Banjarmasin - Ternate (Maluku Utara) | Transit | |
| 30 | Banjarmasin - Ambon | Transit | |
| 31 | Banjarmasin - Mamuju (Sulawesi Barat) | Transit | |
| 32 | Banjarmasin - Palu (Sulawesi Tengah) | Transit | |


WALIKOTA BANJARMASIN,

r

H. MUHIDIN

n

n

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

:

03.A Tahun 2011

TANGGAL

: 27 Januari 2011

## RUTE PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA

| NO. | KOTA | TRANSIT | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 1 | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Banjarmasin - Jakarta | - | Berlaku juga untuk rute Bjm Botabek |
| 2 | Banjarmasin - Surabaya | - | Berlaku juga untuk rute Bjm-Semarang/Solo |
| 3 | Banjarmasin - Jogjakarta | - | Berlaku juga untuk rute Bjm - Samarinda |
| 4 | Banjarmasin - Balikpapan | - | |
| 5 | Banjarmasin - Palangkaraya | | |
| 6 | Banjarmasin - Denpasar | Transit | |
| 7 | Banjarmasin - Makasar | Transit | |
| 8 | Banjarmasin - Mataram | Transit | |
| 9 | Banjarmasin - Kupang | Transit | |
| 10 | Jakarta - Pontianak | - | |
| 11 | Jakarta - Bandung | - | |
| 12 | Jakarta - Banda Aceh | - | |
| 13 | Jakarta - Medan | - | |
| 14 | Jakarta - Pekan Baru | - | |
| 15 | Jakarta - Padang | - | |
| 16 | Jakarta - Palembang | - | |
| 17 | Jakarta - Bengkulu | - | |
| 18 | Jakarta - Bandar Lampung | - | |
| 19 | Jakarta - Batam | - | |
| 20 | Jakarta - Dumai | - | |
| 21 | Jakarta - Bangka Belitung | - | |
| 22 | Jakarta - Jambi | - | |
| 23 | Banjarmasin - Manado | - | |
| 24 | Banjarmasin - Gorontalo | - | |
| 25 | Banjarmasin - Kendari | - | |
| 26 | Banjarmasin - Jayapura | - | |
| 27 | Banjarmasin - Timika | - | |
| 28 | Banjarmasin - Manokwari (Papua Barat) | - | |
| 29 | Banjarmasin - Temate (Maluku Utara) | - | |
| 30 | Banjarmasin - Ambon | - | |
| 31 | Banjarmasin - Mamuju (Sulawesi Barat) | - | |
| 32 | Banjarmasin - Palu (Sulawesi Tengah) | - | |


WALIKOTA BANJARMASIN,

MUHIDIN