PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor I Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SWAHLUNTO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. Usaha Milik Badan Usaha Milik Daerah Kota Sawahlunto,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kota Sawahlunto.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59),
2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik
|
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
5. Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441),
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
f
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 4. Indonesia Nomor 4400):
- Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 5
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 6.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441), 7.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 8.
f
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16),
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6):
|
Menetapkan
:
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SWAHLUNTO
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Dalam melaksanakan tujuan usahanya, BUMD dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Swasta.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh Direksi.
2. (la) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
- (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD, kepentingan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-
|
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitasdan pertanggungjawaban serta kewajaran.
3. Ketentuan ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Pengawasan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan oleh Komisaris dan BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah dilakukan oleh Dewan Pengawas.
2. (la) Komisaris atau Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh atas pengawasan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1
Pasal 9
- (1) Direksi dan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS.
- (2) Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMD, selain penghasilan yang sah.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Dalam melaksanakan tujuan usahanya, BUMD dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Swasta.
Pasal 7
- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh Direksi.
2. (la) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
- (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD, kepentingan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-
|
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitasdan pertanggungjawaban serta kewajaran.
Pasal 8
- (1) Pengawasan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan oleh Komisaris dan BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah dilakukan oleh Dewan Pengawas.
2. (la) Komisaris atau Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh atas pengawasan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
Pasal 9
- (1) Direksi dan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS.
- (2) Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMD, selain penghasilan yang sah.
Pasal 10
- (1) Anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMD apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMD dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan,atau
- b. anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Yang berhak mewakili BUMD apabila terdapat keadaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Apabila dalam anggaran dasar BUMD tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero dan Walikota mengangkat1 (satu) 1 orang atau lebih untuk mewakili Perusda.
Pasal 18
- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Anggaran Dasar menyusun tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi.
- (4) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke DPRD.
Pasal 23
- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategi yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. |
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandantangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana Kerja Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disiapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan direksi. 3
- (4) Rencana Kerja Jangka Panjang yang telah disahkan oleh RUPS diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 24
- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang,
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan kepada RUPS dan sudah disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Rencana kerja tahunan yang telah disahkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditandatangani oleh direksi dan komisaris harus disampaikan kepada pemerintah daerah.
Pasal 25
- (1) Paling lambat waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan,
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris:
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana
|
dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
Pasal 30
- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya perusahaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat pada Direksi,
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
3. (2a) Dalam hal tertentu Dewan Komisaris dapat meminta perusahaan diaudit oleh auditor indenpenden.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri lebih satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan
Pasal 38
- (1) Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris independen dan 1 (satu) orang Komisaris utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
Pasal 58
- (1) Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusda serta memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Dalam hal tertentu dewan pengurus dapat meminta auditor indenpenden untuk mengaudit perusahaan.
Pasal 67
- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional,
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk :
- a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,
- b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara,
5. Cc. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, dan
- d. memudahkan pelaksanan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan / manfaat yang diperoleh.
- (4) Restrukturisasi dapat dilakukan melalui persetujuan RUPS.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Penetapan: ditetapkan di Sawahlunto 2014 pada tanggal I$ Agustus

Penandatangan: WALIKOTA SAWAHLUNTO, ALI YUSUF ni

Penetapan: Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 1$ Agustus 2014 SEKRETARIS DAE KOTA SAWAHLUNTO, / Z0 N SAYUTI LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2014 NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR I| TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SWAHLUNTO
## I. UMUM
Dalam rangka mengatur dan mengurus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mewujudkan prinsip Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab diperlukan upaya dan usaha untuk menggali Sumbersumber Pendapatan Asli Daerah dengan mendirikan usaha rekreasi di Kota Sawahlunto. Untuk kelancaran pelaksanaan usaha dimaksud diperlukan Penyertaan Modal Daerah untuk usaha tersebut dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Sawahlunto.
Dengan didirikannya BUMD ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian Daerah, membuka lapangan kerja, menciptakan peluang usaha sekaligus meningkatkan pendapatan asli Daerah.
Dengan memanfaatkan potensi dan kekayaan yang dimiliki Daerah khususnya dibidang jasa dan perdagangan. BUMD diharapkan dapat meningkatkan PAD, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, membuka lapangan kerja dan menciptakan peluang usaha, maka potensi tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya.
Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dari potensi tersebut, maka penanganannya harus dilakukan secara profesional dengan mendirikan BUMD yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 3
Cukupjelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukupjelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukupjelas Pasal 18 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 67
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3f