PERATURAN BUPATI AGAM Nomor 1 Tahun 2015 tentang STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011-2015 (berlaku 5 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
013BUPATI AGAM
PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Agam, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Agam Tahun 2011-2015;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Menetapkan :
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 8);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011-2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Agam.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Agam 2010-2015, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam selanjutnya disebut RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Agam Tahun 20112015, selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
SPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target penurunan setengah jumlah penduduk miskin pada Millenium Development Goals dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Maksud penyusunan SPKD adalah untuk:
- a. memperluas kesempatan dan keterlibatan stakeholders dalam perencanaan program baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. memperkaya analisis dan pemahaman terhadap permasalahan kemiskinan serta potensi-potensi yang ada dengan melibatkan seluruh stakeholders ;
- c. mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki kemampuan penyusunan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin ( pro poor );
- d. mendorong kemandirian Pemerintah Daerah dalam menerapkan pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Tujuan penyusunan SPKD adalah sebagai pedoman dalam:
- a. menegaskan komiten dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah;
- b. membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan;
- c. menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium ( Millenium Development Goals /MDG's) terutama tujuan penangulangan kemiskinan;
- d. sebagai dasar kebijakan dalam penanganan kemiskinan di daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah, didayagunakan untuk menyusun langkah (rencana aksi) yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui serangkaian program dan kegiatan dalam satu wadah koordinasi yang lebih mantap, komprehensif, akseleratif dan berkelanjutan;
- e. terintegrasinya SPKD Kabupaten Agam ke dalam RKPD dan RAPBD secara bertahap dan berkelanjutan.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) SPKD memuat profil Kemiskinan wilayah, profil kemiskinan sektoral, Kaji ulang kelembagaan, isu strategis dan Rencana Aksi Daerah SPKD serta Sistem Monitoring SPKD.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2015.
SISTEMATIKA
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 6
- (1) SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II KONDISI UMUM DAERAH
- c. BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH
- d. BAB IV PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN
- e. BAB IV RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS APBD
- f. BAB VI KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
- g. BAB VII ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
- h. BAB VIII RENCANA SISTEM MONITORING
- i. BAB IX PENUTUP
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat acuan kebijakan, pendekatan kebijakan nasional, pokok strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang terdiri dari maksud dan tujuan penyusunan SPKD, kerangka kerja penyusunan SPKD dan sistematika penulisan SPKD.
- (3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi Geografi dan Demografi Wilayah, Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah, Inflasi dan Administrasi Wilayah.
- (4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat Konsep Kemiskinan dan Kondisi Umum Kemiskinan Daerah.
- (5) Konsep Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. Pengertian Kemiskinan;
- b. Metode Pengukuran Kemiskinan di Indonesia; dan
- c. Pendekatan Karakteristik Rumah Tangga.
- (6) Kondisi Umum Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. Karakteristik Kemiskinan Wilayah; dan
- b. Karakteristik Penduduk Miskin.
- (7) Prioritas Intervensi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat analisis penanggulangan kemiskinan untuk menentukan rumusan permasalahan, penyebab masalah serta prioritas intervensi masalah di masing-masing bidang kemiskinan yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur Dasar, Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan serta Bidang Ketahanan Pangan;
- (8) Relevansi dan Efektifitas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat Evaluasi APBD, Evaluasi Anggaran Pendapatan, Evaluasi Anggaran Belanja yang terdiri dari :
- a. Evaluasi Anggaran Belanja Menurut Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. Evaluasi Anggaran Belanja Program Menurut Bidang Intervensi Prioritas.
- (9) Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan, Kaji Ulang Kebijakan Menurut Bidang/Sektor dan Kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
- (10) Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat Isu Strategis dan Rencana Aksi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Prasarana Dasar, Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, Bidang Ketahanan pangan,dan Rencana Aksi Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan serta Alur Pola Pikir Penanggulangan Kemiskinan;
- (11) Rencana Sistem Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat Rencana sistem monitoring penangulangan kemiskinan tingkat makro/daerah, meso/sektoral dan mikro/rumah tangga/individu;
- (12) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di Daerah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Sumatera Barat.

Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 5 Januari 2015


BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2015 NOMOR 1

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 5 Januari 2015