Unknown Unknown Nomor PENUNJANG Tahun 2017 tentang BESARANTUNJANGANKOMUNIKASIINTENSIF BAGI PIMPINAN DANANGGOTADEWANPER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa berda.sarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 10 A dan Pasal 24 A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan;
- b. bahwa tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir; b
2. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan (Lembaran Tambahan
3. Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 1
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 3 .
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4
5.Undang- Undang ...
2
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan kedua at as Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 7
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 Nomor 1); 9
4
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 119);
MEMUTUSKAN ...
----------~---~------
3
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG BESARANTUNJANGANKOMUNIKASIINTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENOGAN KOMERING ILIRTAHUNANGGARAN2017 Menetapkan
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 21
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan terhii llng mulai Januari 2017 sampai dengan Desember 2017.
BABIV
BELANJA PENUNJANGOPERASIONALPIM i!( ;\IAN
Pasa14
- (1) Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penuui.mg Operasional Pimpinan.
- (2) Besar Belanja Penunjang Operasional mpinan yang dimaksud pada ayat disediakan kepada ketua DPRD denga 1: hcsaran empat kali uang Representasi Ketua DPRD, yaitu 1 orang x 6 x 2.100.000 = Rp. 12.600.000,(Dua belasjuta enam ratus ribu rup.ah).
=
- (3) Besar Belanja Penunjang Opera sioial Pimpinan yang dimaksud pada ayat (l) disediakan kepada Wakil-wai.i: -.ctua dr-rigan besaran dua setengah kali jumlah uang representasi wakil ketua DPFi J, yaitu 3 orang x 4 x l.680.000 Rp. 20.160.000,(Dua puluh juta serutus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pili'! ,inan disediakan terhitung bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 20 '
BABV...
5
BABV
PENGANGGARAN DANPERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJAPENUNJANGOPERASIONAL PIMPINAN
Pasa15
- (1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasa14 dipergunakan untuk :
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, rnelaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRDkepada seluruh Anggota DPRD. a
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan kearnanan dan transportasi. b
- c. kebutuhan lain, antara lain untuk rnengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pirnpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, rnenjadi juru bicara DPRDdan pemberian bantuan kepada masyarakaty kelornpok masyarakat yang sifatnya insidental. c
Pasa16
- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna AnggaranjPengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan Belanja Perrunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRDsebesar 1/12 ( satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Urnurn Daerah dengan melampirkan :
- a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ; dan
- b. fakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang rnenjelaskan pengguna dana akan sesuai dengan peruntukannya. b
- (2) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterirna telah dipertanggung jawabkan.
Pasa17
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pirnpinan DPRD, Pirnpinan DPRD wajib rnenandatangani pakta integritas yang rnenjelaskan antara lain bahan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pirnpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
- (5) Rincian penggunaan Biaya Penunjang Operasional Pirnpinan DPRD sebagairnan dirnaksud pada ayat (2) rnernuat kegiatan, tujuan, penerirna (maeyarakatykelompok rnasyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pirnpinan DPRD.
Bukti ...
6
- (6) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaiman dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasa18
Dengan ditetapkannya Peraturan tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasa19
Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 berlaku sejak diundangkan.
-
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 37 Febrvar) 2017

Penetapan: Diundangkan di Kayuagung pada tanggal ;;"7 ft\,rwn 2017 TENOGANKOMERINGILIR, ,1'IV: ,~iK~E;~A.R\S DAERAH KABU BERITADAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIRTABUN2016 NOMOR: BPKAD KAB. OK1,Server, Public 2017 .:1