PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 19 Tahun 2013 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA (berlaku 3 Desember 2013)
Pembukaan
Mengingat :
GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU UTARA,
Menimbang :
a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara, maka dipandang perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara; unan dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -Undang Dasar
2. Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Urusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008
Menetapkan
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
- f. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi mengkoordinasi dan merumuskan kebijakan pelaksanaan serta pelayanan masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- g. Kepala Badan / Kantor adalah Kepala Badan / Kantor pada Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas tertentu yang wilayah kerjanya meliputi lebih dari satu Kabupaten / Kota;
- i. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu serta tanggung jawab dengan fungsi dan keahliannya.
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN Bagian Pertama KEPALA BADAN
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN Bagian Pertama KEPALA BADAN
Pasal 2
- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Pelaksanaan kegiatan
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN Bagian Pertama KEPALA BADAN
Pasal 7
- (1) Bidang Pengembangan Nilai -Nilai Kebangsaan dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Pengembangan Nilai -Nilai Kebangsaan dan Penanganan Konflik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- b. Penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan Penanganan Konflik dengan instansi terkait;
- d. Penyelenggaraan Sosialisasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang berkenaan di bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN Bagian Pertama KEPALA BADAN
Pasal 10
- (1) Bidang Fasilitas Organisasi Politik, Kemasyarakatan, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik sesuai dengan ketentuan dan perundangan - undang yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan,
Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik mempunyai tugas :
- a. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik;
- b. Pelaksanaan program kerja di Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik;
- c. Pengkoordinasian dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN Bagian Pertama KEPALA BADAN
Pasal 19
- (1) Pembantu Pimpinan (Staf Golongan III) mempunyai tugas pokok :
- a. Membantu Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang dalam menghimpun bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja;
- b. Membantu Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Membantu Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang dalam penyusunan konsep surat, telaahan staf, nota dinas, laporan dan produk administrasi lainnya sesuai disposisi atasan;
- d. Membantu Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang dalam penyusunan konsep surat, telaahan staf, nota dinas, laporan dan produk administrasi lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan secara berjenjang kepada Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, Sekretaris/Kepala Bidang dan Kepala Badan baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pelaksana (Staf Golongan II) mempunyai tugas pokok :
- a. Mengetik surat, telaahan staf, nota dinas, laporan dan produk administrasi lainnya yang telah dikonsep atasan, baik oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, maupun Kepala Sub Bidang;
- b. Menyampaikan naskah surat, telaahan staf, nota dinas, laporan dan produk administrasi lainnya yang telah diketik secara berjenjang kepada atasan untuk dikoreksi dan di paraf /ditandatangani;
- c. Memperbaiki kesalahan pengetikan hasil koreksi atasan;
- d. Membubuhi cap/mengcopy naskah dinas sesuai dengan kebutuhan badan;
- e. Mengetik nomor naskah dinas kedalam sampul (amplop) sehingga siap untuk di distribusikan;
- f. Mendistribusikan naskah dinas (surat -surat keluar) kepada alamat yang dituju;
- g. Mencatat, memberi lembaran disposisi pada naskah dinas masuk (surat - surat masuk) guna disampaikan kepada Kepala Badan;
- h. Mendistribusikan naskah dinas yang telah di disposisi atasan kepada bawahan sesuai isi disposisi;
- i. Menghimpun dan mengarsipkan naskah dinas, baik surat - surat masuk maupun copy surat - surat keluar secara tertib sehingga mudah ditemukan kembali apabila diperlukan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan secara berjenjang kepada Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, Sekretaris/Kepala Bidang dan Kepala Badan baik secara lisan maupun tertulis.
Bagian ketujuh
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN Bagian Pertama KEPALA BADAN
Pasal 20
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian masing - masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior Selaku Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 21
Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan ini maka, Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pasal 22
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 3 Desember 2013

Penandatangan: PJ. GUBERNUR MALUKU UTARA A. TANRIBALI LAMO