Unknown Unknown Nomor KEPADAKEPALA Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG D1BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADAKEPALA DINAH PENANAMAN MODAL DAN PELAY.!\NANTERP!\DU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING IUR BUPATI OGAN·KO~{ERlNG fLIR, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perIu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering 1\it.
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat H dan Kotapraja cit Sumatera Se1atan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor25 Tabun 2007 tentang Penanaman Moda.l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724); .
3. Undang-Undang Nornor25iahun 2\)\)9 'tentang Pe\ayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112$ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sl"P\\ Negara (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 20~4 Nornor 6,. Tarnbahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nornor 5494};
5. Undang-Undang Nctuor 23 Tahun 2014 temeng Pemerintahan Daerah [Lembaran Nega.r:a RepubHk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetspen Peraruran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah MenjaQl Undang-Undang {tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24t Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5657);
6. Peraturan ...
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Pemerintah NomOI" 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran NegaTa Republik In-donesia Nomor 5357~;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 2211;
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha MOOo dan Kecil (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2014 NomOI"222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Teriun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kaoupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2J;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG nr BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA REPALA D1NAS PENANJL~ MODAL DAN PELAYANAl'\l TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING lUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (2) Proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat \2) dan (3) wajib rnemperhatikan Standar Pelayanan lSP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasa14
- {l\ Oikecualikan dan. ketentuan Pasal 2 ayat (1\ diatas adalah perizinan untuk usaha mikro dan keeil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang ... undangan yang berlaku.
- (2} Pe1aksana perizinan untuk usaaa mikro den kecil sebagaimana. dimeksud pada ayat (1) adalah Camat setelah mendapatkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
Pasal, ...
--------
Pasa15
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pdayanan Terpa.duSam Pintu wajih menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan SKPDyang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
KETENTUANPERALIHAN
Pasa16
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penandatangan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk olen Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitifKepalaDinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BABIV PENUTUP
ulENTUAN
Pasa17
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Bupati Ogan Kome'!;:ing Ilir Nomor 345 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanarnan Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir [Berita Daerah Kabupaten Og;an Komering Ilk Tahun 2015 Nomor 342} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 362 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 345 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Badan Perizinan dan Penenaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2015 Nomor362);
- b. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 356 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenat"1g Pernberian Izin Prrrrsip Penana:man. Mooal dan lzin Usaha Kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor356);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal...
•
I
..
P-asa18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga13 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2017

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 3 JOf'X)lll')

Penetapan: Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 3 Januar) 2017 gÉIRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, BERITADAERAHKABUPATEN OGANKOMERINGILIRTAHUN2017 NOMOR.~... . -------------------------- ----- ---------------\_.