PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA Nomor / Tahun 2012 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : /1/
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR / 4 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,
:
a.
- bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada daerah diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
SERI : B
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah ' diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
126, . ' Nomor 4438); · Pembentukan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 8 .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 9.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PEDOMAN
PEMBENTUKAN
DAN
MEKANISME
PENYUSUNAN
PERATURAN DESA.
;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim -dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias ' Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah ' Kabupaten.
7.
- Carnat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai .Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
8.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
ASAS PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pembentukan Peraturan Desa harus ## BAB III
PERENCANAAN PENYUSUNAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Peraturan Desa dibentuk dalam Pemerintahan Desa. rangka penyelenggaraan
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa. Kepala Desa menetapkan. Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa. -
- a. Peraturan Desa;
- (3) Jenis Peraturan pada tingkat desa meliputi :
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
.
MATERI MUATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah- seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintalian Desa, pembangunati desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
'
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 7
Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 8
Rancangan Peraturan. Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 9
- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. pungutaii, penataan ruang dan Peraturan Desa lainnya yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Anggaran Pandapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa) menjadi Peraturan Desa.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 10
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ' pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 11
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut. ' . .
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 12
Peraturan Desa wajib mencantumkan pelaksanaan.· batas waktu penetapan
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 13
- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinvatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana - dimaksud pada ayat ( 1) tidak boleh berlaku surut.
- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
TEKNIK PENYUSUNAN
BAB VI - TEKNIK PENYUSUNAN
Pasal 15
- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Lotu pada tanggal 5 Desfcryibtr 2012

Penandatangan: BUPATI NIAS UTARA, ttd . EDWARD ZEGA

Penetapan: Diundangkan di Lotu pada tanggal S Oescnife ^ r 2012 /\ y t \

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARATAHUN 2012 NOMOR Of SERI £ .
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

## PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

## Pasal 16

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

## BAB VIII PENYEBARLUASAN

## Pasal 17

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

,

## BAB IX

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak ' memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),.dapat dilakukan dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana.dimaksud dalam ayat (1) ' terdiri atas :

a.

- pemerintah Desa dan / atau BPD dapat juga melaksanakan sosialisasd Rancangan Peraturan Desa dengarf mengadakan pertemuan-pertemuan dengam masyarakat Desa untuk menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan materi Peraturan Desa;

b.

c.

- pertemuan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mengundang Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka .masyarakat lainnya;
- aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi bahan pertimbangan / masukan pada pembahasan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis ' pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

°

## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai beflaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap \_ orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu pada tanggal 5 Desfcryibtr 2012

BUPATI NIAS UTARA, ttd .

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu pada tanggal S Oescnife ^ r 2012

/\

y

t

\

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARATAHUN 2012 NOMOR Of SERI £

.

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR ^ TAHUN 2012

## TENTANG

## PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

## PENJELASAN UMUM

Berkaitan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 200 sampai. 216 mengatur tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang Desa.

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat setempat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah D.esa dapat menyusun Peraturan Desa. Sedangkan yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaannya, Kepala Desa menyusun Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

· Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. \_ Untuk itu perlu adanya pedoman pem-bentukan dan mekanisme penyusunan serta standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di Kabupaten Nias Utara.

## Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan asas 'kejelasah tujuan' adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai,

## Huruf b

Yang dimaksud dengan asas 'kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat' adalah bahwa setiap jenis Peraturan Desa harus dibuat oleh lembaga / pejabat yang berwenang. Peraturan Desa dapat dibatalkan . atau batal demi hukum, apabila dibuat. oleh lembaga / pejabat yang tidak berwenang. Dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah dari unsur Pemerintah Desa dan BPD.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan asas 'kesesuaian antara jenis dan materi muatan' adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturannya.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan asas 'dapat dilaksanakan' adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Desa harus memperhitungkan efektifitas. Peraturan Desa tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

## Huruf e

'

Yang dimaksud dengan asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' adalah bahwa setiap Peraturan Desa dibuat karena memang benarbenar .dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan asas 'kejelasan rumusan' adalah bahwa setiap Peraturan Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Desa, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas ' keterbukaan ' adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan-pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Desa.

Pasal 2

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukupjelas.

Cukup jelas

- Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

## Pasal 9

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ' evaluasi' dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

## Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

## Pasal 10

Cukupjelas

## Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Ayat (1)

Berlakunya Peraturan Desa yang tidak sama dengan tanggal Peraturan Desa tersebut ditetapkan, dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur - pelaksana Peraturan Desa tersebut.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal .8

•

Cukupjelas

## Pasal 15

Ayat (1)

Dengan diundangkan / dimuatnya dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah, maka setiap arang dianggap telah mengetahui.

Ayat (2)

Cukupjelas

## Pasal 16

Cukupjelas

## Pasal 17

Cukupjelas

## Pasal 18

Yang diinaksud dengan 'menyebarluaskan' adalah agar khalayak mengetahui Peraturan Desa tersebut dan mengerti / memahami isi serta maksud-maksud yang tertampung didalamnya. Penyebarluasan Peraturan Desa tersebut dilakukan misalnya dengan melalui media elektronik seperti radio-radio Republik Indonesia, media cetak atau menempelkan di papan pengumuman Desa sehingga bisa dibaca oleh seluruh warga Desa. Pemerintahan Desa dapat juga melaksanakan sosialisasi Peraturan Desa dimaksud melalui musyawarah Desa.

## Pasal 19

Ayat (1)

•

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukupjeias

## Huruf b

Rancangan Peraturan Desa disebarluaskan misalnya melalui media elektronik seperti radio Republik Indonesia, surat kabar, edaran yang ditempelkan di ' papan pengumuman desa sehingga masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Desa yang sedang disusun oleh Pemerintahan Desa. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

*

Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

/&lt; v

TAHUN 2012

5

OCVjmbt.r

2012

PEDOMAN

PEMBENTUKAN

MEKANISME

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

DAN

PENYUSUNAN

PERATURAN

DESA DI NIAS UTARA.

KABUPATEN

## TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA,

## PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

## I. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka Struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

- A; Penamaan / Judul;
- B. Pembukaan;
- C. BatangTubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

## A. Penamaan / Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan / judul.
2. Penamaan / judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan . Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh penulisan Penamaan / Judul :

- a. Jems Peraturan Desa

PERATURAN DESA AVORE NOM.OR 13 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1 A ,

## b. Jenis Peraturan Kepala Desa

## PERATURAN KEPALA DESA AVORE NOMOR 22 TAHUN 2006

## TENTANG

## IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

## c. Jenis Keputusan Kepala Desa

## KEPUTUSAN KEPALA DESA AVORE

## NOMOR 44 TAHUN 2006 TENTANG

## PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 61

## B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
- a. Frasa 'Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa';
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;

.

- e.
- Frasa 'Dengan persetujuan . bersama Badan
- Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa';
- f. . Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.
2. · Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari :
- a. Frasa ' Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa';
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
- a. Frasa ' Dengan R ' ahmat Tuhan Yang Maha Esa'; b. Jabatan \_ pembentuk Keputusan Kepala Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Memutuskan.

## PENJELASAN

- a.
- Frasa * Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa'; Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa' merupakan kata yang hams ditulis dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca. Contoh :

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## b. Jabatan

'

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh : .

## KEPALA DESA AVORE,

## c. Konsiderans

Konsiderans hams diawali dengan kata ' 'Menimbang ® yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dimmuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan humf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;}.

Contoh :

Menimbang :

- a. bahwa

- b. bahwa

- c. bahwa

;

## d. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum diawali dengan kata ' MengingaC yang hams memuat dasar hukum bagi pembentukan.produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan pemndang-un ' dangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
2. Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :
- a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- b. Landasan yuridis materi yang diatur.

Catatan :

3. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-midangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

4.

5.

Keputusan yang bersifat, penetapan, Intruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila perundang-undangan · tersebut peraturan tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundangundangan tersebut dibe ' ntuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang - undangan tersebut. sama

6.

Penulisan dasar hukum dalam Peraturan Desa dan Peraturan -Kepala Desa harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lemabaran Daerah ( kalau add).

Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundangundangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) ·

Contoh penulisan Dasar Hukum :

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 53, Tambahan

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546).

3. Peraturan Menteri ... Nomor ... Tahun ... tentang ... ;
4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ...(Lembaran Daerah Tahun ...

Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) ;

5. Keputusan Bupati ... Nomor tentang Tahun
- e. - Frasa 'Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa'
3. Kata frasa yang berbunyi 'Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa', merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan.cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
1. Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
2. Kata 'Dengan Persetujuan Bersama', hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapitai;
3. Kata "antara' serta 'dan', semua ditulis dengan huruf kecil; dan
4. Kata 'Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa' seluruhnya ditulis dengan huruf kapitai. o Contoh : .

## Dengan Persetujuan Bersama

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AVORE dan

## KEPALA DESA AVORE

## f. 9 Memutuskan :

- Kata 'Memutuskan' ditulis dengan huruf Kapitai, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.
- g. Menetapkan

Kata 'Menetapkan:' dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata 'Menimbang' dan 'Mengingat'. Huruf awal kata "Menetapkan' ditulis dengan huruf kapitai dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) ·

Contoh :

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan' dan cara penulisannya adalah :

.

- » Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul:
- » Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- » ' Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata 'MEMUTUSKAN' dicantumkan frasa : .

Dengan Persetujuan Bersama

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AVORE dan

## KEPALA DESA AVORE.

## Contoh :

## a) Jenis Peraturan Desa"

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DESA AVORE TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA AVORE

## b) Jenis Peraturan Kepala Desa

## MEMUTUSKAN :

.

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA AVORE TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH

## c) Jenis Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

KEDUA

Catatan :

Contoh pembentukan Peraturan Desa. Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

## a. Peraturan Desa

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA AVORE. .

Menimbang

:

- a. bahwa

- b. bahwa

- c. bahwa

Mengingat

2

.

3

.

dst ;

1

Dengan persetujuan bersama

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AVORE

dan

## KEPALA DESA AVORE

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA AVORE TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA AVORE.

Menetapkan :

- b. Peraturan Kepala Desa

Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan bersama tidak usah diketik.

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA AVORE,

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN ' SAMPAH.

KEPALA DESA AVORE TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG

## Keputusan Kepala Desa

## KEPALA DESA AVORE,

Menimbang

:

a. bahwa b. bahwa

c.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan ;

Mengingat

:

1.

2 .

3.

dst ;

Menetapkan

:

KESATU

- KEDUA

:

KETIGA

:

dst

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal - pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan . dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Beschikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

## C BatangTubuh

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai beikut :

## 1. BatangTubuh Peraturan Desa

- a. Batang Tubuh Peraturan Desa
- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur; o
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan . Desa mempunyai materi yang ruang iingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.

Pengelompokkan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal pasal.

'

.

- b.

J ?

- c. Tata cara penulisan Bab. Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan.judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital. Contoh :

## BAB I KETENTUAN UMUM

- 2 ) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

## BAB II

JUDUL BAB

)

## Bagian Kedua

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
2. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf
3. lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua

..Judul Bagian.

Paragraf Kesatu

.

•

(Judul Paragraf)

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

## Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannnya diberi nomor urut dengan angka arab di
2. antara tandda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca.
3. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

## Pasal 21

| (1) |
|---------|
| ( 2 ) |
| (3) ~ , |

Jika satu pasal atau ayat yang memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan bentuk tabulasi.

## Contoh :

## Pasal ...

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya haras memuat nama pedagang, jenis dagangan, besafnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya haras memuat :

- a. namapedagang;
- b. jenis dagangan; .
- c. besamya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam memuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi. . hendaknya diperhatikan hal- hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut;
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma

?

- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (;);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapan pasal. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka . perlu ditambahkan kata 'dan' di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(3)

; dan

a.

b.

( 4)

a.

b.

c.

1 .

2 .

3.

a.

b.

c.

.

.

1

.

2

; dan

; dan

; dan

; dan

3.

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

KETENTUAN UMUM

BAB 1 Pasal 1

( Isi Pasal 1)

- (1) (Isi ayat);.
- (2) (Isi ayat);

Princian ayat :

a.

b.

## BAB II (Judul Bab)

Pasal ...

(Isi Pasal)

## BAB III (Judul Bab)

Bagian Kesatu (Judul Bagian)

Paragraf Kesatu (Judul Paragraf)

Pasal .

1. Isi Sub ayat;

2

.

3.

dan

- a) (Perincian sub ayat);
2. b)
3. c)

?

- 1) (perincian mendetail dari sub ayat);

2

)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

- a. Ketentuan Umum

Ketentuan umu diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama. jika tidak ada pengelompokan dalam Bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal - pasal berikutnya.

.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengerdan dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik ( .) .

Contoh :

## Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.

2

.

3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab. Ketentuan Umum hendaknyamengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam . materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. 2: Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.
3. b.. Ketentuan Materi yang akan diatur
4. Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematik sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan Materi dipergunakan. diatur harus yang memperhatikan dasar- dasar dan kaidah-kaidah yang ada yang seperti :
- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya " dalam menyusun materi. . Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
7. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama. 3)
8. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah- tengah masyarakat. 4)
- 5) Tata cara penulisan ' materi yang diatur adalah :
- a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umumjika tidak ada pegelompokkan dalam bah.
- b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain -lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-

c.

lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan Bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab

Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Peralihan Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum. baru

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian ketentuan peralihan berfungsi :

1. M ' enghindari - kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).
2. Menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid)
3. Perlindungan hukum (Rechtsbescherming). bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasamya, Ketentuan Peralihan merupakan 'penyimpangan' terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari ((Necessary evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat ' tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan yang baru.

## d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian akhif Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
- a. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menujuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
3. b; . Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).

## Nama singkatan (Citeer Titel).

Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
- b. Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbedd).

4.

Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

## 2. BatangTubuh Peraturan Kepala Desa

- a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat mengatur (Regelling).
1. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
2. Pengelompokkan dalam batang tubuh terdiri atas :
- a. Ketentuan Umum;

•

- b. Materi yang diatur;
- c. Ketentuan Peralihan (kalau ada) ;
- d. Ketentuan Penutup.
3. Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
4. Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

2.

3.

D.

.

- b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Beschiking).
1. Batang txibuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dinj.mu.skan dalam diktumdiktum.
2. Pengelompokkan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akari diatur.

Contoh :

- KESATU

:

KEDUA :

:

3. Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Keterituan Peralihah tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat; *
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa. Contoh :

## BAB

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Hal-hal yang beium cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya dengan Keputusan / Peraturan Bupati.

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nias.

.

E.

,

Diundangkan di pada tanggal

20 . . .

SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

## LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARATAHUN

NOMOR :

Penjelasan

'

-

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum . maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalama batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

- 1 . Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumeritasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan . Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interprestasi:
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama - sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
- Judul penjelasan Sama dengan judul Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan. 5.
- Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi. 6 .
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta

Ditetapkan di

pada tanggal

20...

## KEPALA DESA,

,

II .

pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

8.

- Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jikabal itu lebih memberikan kejelasan.
- 9 . Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipi ' sahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

## PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

- 1 . Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempumakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

2.

- Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut ;

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali Contoh perubahan yang pertama kali :

e.

f.

g.

h.

## PERUBAHAN ATAS

## PERATURAN DESA AVORE NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA '

Contoh perubahan selanjutnya :