PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 2 Tahun 2012 tentang PAJAK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah tidak sesuai lagi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf , dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O0S L. 3
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
-2- tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9991;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg7 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20OO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Ig99 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3SS1); 5.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a1S9); 6.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik 1 Indonesia Nomor a8afl; 7.
fb
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OOZ tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46g6);
9. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2O09 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor t3O. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 1O. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang\_undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. I l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 20OS tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0S Nomor f 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTZ) ;
12. Peraturan pemerintah Nomor 5g Pengelolaan Keuangal Daerah Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara 2005 Nomor l4O, Republik Indonesia
13. Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan falah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor g2: iamuahan , -kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 ld"-" 2OOZ tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun ZOOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OIO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2OlO tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51791;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20lt tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OII Nomor 69fl;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH b.
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
-J-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraart pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, sekretariat DpRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
4. Bupati adalah Kepara Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. 6- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tenitang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
JENIS PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Padak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan t ogam dan Batuan;
- h. Pajak Air Tanah; dan
- g. Pajak Parkir;
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
PAJAK HOTEL
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 3
Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 4
- Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyarnanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (1)
- Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, Laundry, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. (21
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan , oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (3)
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
2. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan d.
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. e.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 5
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar IOo/o (sepuluh persen).
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 8
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
PAJAK RESTORAN
Bagian Kesatu I Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak tr
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 9
Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan n€una Pajak Restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 10
- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk katering dan jasa boga.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.25O.0OO/bulan (dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan).
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 12
Dasar pengenaan pembayaran yang diterima restoran. Pajak Restoran adalah jumlah diterima atau yang seharusnya
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 13
Tarif Pqjak Restoran ditetapkan sebesar 100/o (sepuluh persen).
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 14
A^'
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
1
PAJAK HIBURAN
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 15
Setiap penyelenggaraan bayaran, maka dipungut Hiburan. hiburan dengan dipungut pajak dengan nama Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 16
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- a. tontonan film;
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- d. pameran;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
7. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; e.
8. sirkus, akrobat, dan sulap; f.
9. permainan bilyar dan boling; g.
10. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; h.
- j. pertandinganolahraga.
- i. panti prjat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness centefl; dan
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian ral&lt;yatltradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religiusl.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 17
- Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. (1)
- Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan fi yang menyelenggarakan hibgran. '\ ' (21
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
-L4-
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 18
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- a) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket curna-curna diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 19
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- b. Kontes kecantikan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen);
- a. Pagelaran busana tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25%o (dua puluh lima persen);
- c. Diskotik tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 307o (tiga puluh persen);
- e. Permainan ketangkasan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 5Oo/o (lima puluh persen);
- d. Karaoke tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen);
- f. Panti prjat tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- h. Pagelaran kesenian, musik, dan tari tarif pajak hiburan ditetapkan 25o/o (dua puluh lima persen);
- g. Tontonan film tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen);
- i. Binaraga, dan sejenisnya tarif pajak hiburan ditetapkan 25o/o (dua puluh lima persen);
- k. Klab malam dan sejenisnya tarif pajak hiburan ditetapkan 3Oo/o (tiga puluh persen);
- j. Pameran tarif pajak hiburan ditetapkan 25o/o (dua puluh lima persen);
1. Sirkus, akrobat, dan sulap tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen)
13. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center) tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 3oo/o (tiga puluh persen); dan n.
14. Permainan bilyar dan boling tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen); m.
- o. Pertandingan olahraga tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10% (tiga puluh persen).
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 20
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.
PasaI 22
- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara€ul reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. reklame kain;
- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- c. reklame melekat, stiker;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- d. reklame selebaran;
- f. reklame udara;
- h. reklame suara;
- g. reklame apung;
- i. reklame film/ slide; dan
- j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta ; bulanan dan sejenisnya;
- label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; b.
- nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan C.
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 23
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah or€rng pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib pajak Reklame.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 24
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 25
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 2s%o (dua puluh lima persen).
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 26
Besarnya pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal . 2s. dengan !asa1--;;;;;;"" pEak sebagaimana dimaksud a"*am pasal 24-;;:;16)
pAJAK """uffiXtloN rALAN
Bagian Kesatu Nama , Objek, Subjek aan W4ib pajak
PasaI 2Z
setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumberj"il;ipii*, pajak qengan nama pajak penerangan Jalan.
BAB VII - pAJAK """uffiXtloN rALAN
Pasal 28
- (1) Objek pajak penerangan Jalan\_\_adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendi.i \_"rorn yang diperoleh dari sumder hin. ----- 'rqquu"
L
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
\_18\_
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan :z;in dan instansi teknis terkait; dan
- d. penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.
BAB VII - pAJAK """uffiXtloN rALAN
Pasal 29
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai JuaI Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
- Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar lOo/o (sepuluh persen). (1)
- Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3%o (tiga persen). (2)
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar l,5o/o (satu koma lima persen). (3)
BAB VII - pAJAK """uffiXtloN rALAN
Pasal 31
- Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (1)
BAB VII - pAJAK """uffiXtloN rALAN
Pasal 32
- Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (1)
- Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. (21
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 33
Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 34
- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam adalah kegiatan pengambilan Mineral dan Batuan yang meliputi : dan Batuan Bukan Logam
2. asbes; a.
3. batu tulis; b.
4. batu setengah permata; c.
5. batu kapur; d.
6. batu apung; e.
7. batu permata; f.
L.
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- k. grafit;
- j. garam batu {halite);
- l. granitf andesit;
- m. gips;
8. kalsit; n.
9. kaolin; o.
10. leusit; p
11. magnesit; 9
12. mika; r.
13. marTner;
14. nitrat; t.
15. opsidien; u
16. oker; V .
17. pasir dan kerikil; W
18. pasir kuarsa;
- z. phospat;
- y. perlit;
21. aa. talk;
22. bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
25. ee. tawas (alum);
26. ff. tras;
27. gg. yarosif;
28. hh.zeolit;
29. jj. trakkit; dan
- ii. basal;
31. kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanarnan kabel listrik/telepon, penanaman pipa airlgas; I dan '-r---, F---------------r-f --t o ,
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
-2r-
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 35
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 36
- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah harga rata-rata yang berlaku di Daerah.
4. ftl Dalarn hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 37
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25%o (dua puluh lima per seratus).
BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 38
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan L,ogam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal gr dengan a."", pengenaan pqiak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. l.
PAJAK PARKIR
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 39
Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan narna Pajak Parkir.
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 40
- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk kar5rawannya sendiri; dan
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan .perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- (1) subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan y"lg melakukan parkir kendaraair bermotor
- (2) wajib pajak parkir adalah o.""J ptbadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
Dasar pengenaar,, r*lltlrn3lH".nghitungan pajak L
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 42
- (1) Dasar pengena€m pajak parkir adarah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibay., il.f"a. penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah , yang ".h"rl"rry" dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iermasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang aiuerit&lt;in t.p.a" penerima jasa parkrr.
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 43
Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 2o%o (dua puluh persen).
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 44
Besarnya pokok pajak\_ parkil yang terutang dihitung dengan :.r"-mengalikll\_ tari{ sebagaimana dimaksud dalam pasal +s"- Jensan dasar -f.'g.r-* pajak sebagaimana dimat "ua-aat"* p""J +Zf
PAJAK AIR TANAH
Nama, o o:.ult*,lX?.f : ::,J raj i b paj ak
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 45
Setiap pengambilan O.r{1,T . pemanfaatan air tanah orpungut pajak 0."g"" i;\_a pajak Air Tanah.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 46
- (2) Dikecr,S:g o.r,*.#t'f^1n .dari objek Pajak Air r.p..rqlLl'il 1:" tatau' n.- #ffi ,#'",I1lah. adarah $$ft:-1,ffi*tr.{#iFl:,,'',1 o":h ;;;; serta p.,i;;;;;ff o"tJ"'i.i" i#;:jffiffi?,
2. (t) objek pemant fajak Air Tanah *t l;;;. adalah pengamb ilan dan/atau
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 47
- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi a-tau Badan yang melakukan pengambilan danlatau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 48
- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nlilai Perolehan Air Tanah.
- a. jenis sumber air;
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- b. lokasi sumber air;
- d. volume air yang diambil danf atau dimanfaatkan;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- e. kualitas air; dan
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih larrjut dengan Peraturan BuPati.
- f. tingkat kerusakan lingkungarl yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air'
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 49
Tarif PqiakAirTanah ditetapkan sebesar 2U/o (&amp;npuluh perser$.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 50
Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara -..rg"lik".t tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak t
a
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 51
Setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengan nanrcr P4jak Sarang Burung Walet.
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 52
- Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. (1)
- Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (21
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 53
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 54
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 55
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%o (sepuluh persen).
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 56
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan najak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
I
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB XII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 57
Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
MASA PAJAK, SAAT TERUTANGI{YA PAJAK
BAB XIII - MASA PAJAK, SAAT TERUTANGI{YA PAJAK
Pasal 58
- (1) Masa Pajak yang jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan adalah untuk:
- b. Pajak Restoran;
- a. Pajak Hotel;
- c. Pajak Hiburan;
- e. Pajak Mineral Bukan l.ogam dan Batuan; dan
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Air Tanah.
- (2) Masa Pajak yang jangka waktunya 3 (tiga) bulan adalah untuk Pajak Reklame yang bersifat tetap.
- (3) Masa Pajak Reklame yang bersifat insidentil adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan per penyelenggaraan.
BAB XIII - MASA PAJAK, SAAT TERUTANGI{YA PAJAK
Pasal 59
Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan reklame, penggunaan tenaga listrik, pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pelayanan penyelenggaraan tempat parkir, pengambilan air tanah, dan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
BAB XIV PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPIPD) ,l*
BAB XIII - MASA PAJAK, SAAT TERUTANGI{YA PAJAK
Pasal 60
- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan penetapan Bupati wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaien Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Boroko Pada tanggat L lVOVeUBer- &amp;op ONDOW UTARA, ## HAMDAN DATUNSOLANG

Penetapan: Diundangkan di Boroko Pada tanggal t VOrcMeeg Jo(:\_ SEKRETABJ,Sd H KABUPATEN eoLA4"NCr4o ONDOW UTARA REKY POSUMAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOI.AANG MONGONDOW Ury4Pq TAHUN 2012 NOMOR 2 ## PEMERINTAH
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

## Pasal 61

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
2. (21 Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3)
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

## Pasal 62

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Bupati adalah sebagai berikut :
- b. Pajak Reklame.
- a. Pajak Air Tanah; dan
- (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
- b. Pajak Restoran; ,
- a. Pajak Hotel;
- c. Pajak Hiburan; lL'




- Paj ak Penerangan Jalan; d.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; e.
- Pajak Parkir; dan f.
- Pajak Sarang Burung Walet. g.

## Pasal 63

- Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: (1)
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- a. SKPDKB dalam hal:
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terunglap yang menyebabkan penambahan jumlah pqiak yangterutang; dan
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan'
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak'
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan IOOo/o (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling larrla 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak. (2)
- (3) tidak (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat dikenakan jika wajib pajak melaporkan sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan' ".t.ttt /L,




- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## Pasal 64

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaiart, penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, ^sptpn, SKPDKB, dan sKPDKBT akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BuPati.

Bagian Ketiga

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

## Pasal 65

- (1) Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibaYar;
3. b.darihasilpenelitianSPTPDterdapatkekurangan pembayaransebagaiakibatsalahtulisdan/atau salah hitung; dan
- (2) Jumlah-kekurangan pajak yang terutang- dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurul b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dia persen) setiap bulan untuk jangla waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnYa Pajak.
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) SKPD yang iiaat"1".' kurang dibayar setelah jatuh tempopembayarandikenakansanksiadministratif ber-upa bunga- sebesar 2o/o (dua persen) sebulan d* ditagih melalui STPD.


'u'



## BAB XV

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

## Pasal 66

- (1) Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan-
- (3) Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 67

- Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa. (1)
- Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (21

## BAB XVI KEBERATAN DAN BANDING

## Pasal 68

- Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: (1)


l\_



- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN; dan
- f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpaj akan daerah.
7. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (21
8. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (3)
9. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. (41
10. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (s)
11. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. (6)

## Pasal 69

- Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (1)
- Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. (2)
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut, dianggap dikabulkan. (3)




## Pasal 70

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
2. (21 Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan seca-ra tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka wakhr 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
3. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. (3)

## Pasal 71

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2oh (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (2)
3. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (3)
4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. (4)
5. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1O0% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak Yang r telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (s)

(^.



## BAB XVII

## PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

## PasaI 72

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengllrangan dan keringanan pajak, dalam hal :
- b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
- a. terjadi suatu bencana;
- c. usaha pengentasan kemiskinan;
- e. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungj awabkan.
- d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
7. o' ;i'il " mJ" fr :,:J'i"'. il,Tffit":. l;L 5:'l"1xHl Bupati.

## BAB XVIII

## PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 73

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundan g- undan gan perpaj akan daerah.
- (2) Bupati atau pejabat dapat :
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang- undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;




- mengurangkan atau membatalkan STPD; c.
- membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan d.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. e.

## BAB XIX

## KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

## Pasal74

- Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (1)
- Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : (21
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
- Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (3)
- Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (41
- Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. (s)

f, .



## Pasal 75

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
2. {2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX

## PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

## Pasal 76

- Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.3OO.OOO.OOO,0O (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. (1)
- Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (21

## Pasal 77

- Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku. (1)
- Fembukuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menglritung besarnya pqiak terutang. al

## Pasal 78

- Bupati melalui pejabat yang berwenang melala-rkan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewqiiban perpqjakan daerah dalam rang[&lt;a melaksanakan peraturan perundang-undangan perpqiakan daetrah. (1)
- Wajib Pajak yang diperiksa wajib: (2)
- a. memperlihatkan danf atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan denSanl^, objek Pajak yang terutang;



- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan latau
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BuPati. (3)
- c. memberikan keterangan yang diperlukan'

## BAB XXI

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 79

- Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan p"J"f.?"pat diberikln insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (1)
- Tata l"r" p"-berian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
- Pem6erian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat itt ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (21

## BAB XXII KETENTUAN KHUSUS

## Pasal 8O

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak fain segala sesuatu .yang diketahrri atau diberitahukan i.padanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan PerPajakan daerah'
2. (21 Larangan ""U"g"i*"t" dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh ild,i " rintuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah -

1

'{r'



- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
4. Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk' (4)
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama iergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta'
6. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi rnn terfulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan i..r.g" ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), .rnt tk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya' (s)

## BAB XXIII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 81

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana' (1)
- Fenyidik seUagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Fejabat pegiwai Negeri Sipil tertentu di linglungan Pemerintah oaerarr yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai; dengan ketentuan peraturan pertmdang-r-rndangan' /\' al



- Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (3)
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; a.
- meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; b.
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; c.
- memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d.
- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e.
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; f.
- menJruruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda danf atau dokumen yang dibawa; g
- memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; h.
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i.
- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. k.
- menghentikan penyidikan; dan/ atau j.
- (a) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang , diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. L




## BAB XXIV

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 82

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

## Pasal 83

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

## Pasal 84

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8O ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan r tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana In.


## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

\_44\_

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.00O.OOO,O0 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannnya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
3. (s) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 85

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

## BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 86

Ketentuan pelaksanaan untuk masing-masing Pajak Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum I diberlakukan.

'L'


## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

-4r-

## Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaien Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko

Pada tanggat L lVOVeUBer- &amp;op

ONDOW UTARA,


## HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko Pada tanggal t VOrcMeeg Jo(:\_

SEKRETABJ,Sd H

KABUPATEN eoLA4"NCr4o

ONDOW UTARA

REKY POSUMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOI.AANG MONGONDOW Ury4Pq


TAHUN 2012 NOMOR 2

## PEMERINTAH



## PENJELASAN

ATAS 'ERAT'RANDAERAHfi At-H$1"**"?jt#ilcMoNGoNDowurARA MONGONDOW UTARA

## TENTANG

## PAJAK DAERAH

## I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan meng'."* sendiri u1lsan pemerintahannya untuk rneningkatkan Efisiensi dan efektivitas penyelenggararm pemerintahan dan pelavanan kepada masyarakat. lttntuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber p.,,'ui"yiln -r* sah sesuai trfrHTJf;-0"'g-undangan vans berlaku. perpqiakan ;.b"?, salah satu perundan- ;:nH;;tr- fl?iff perru -."v..i,1*"i^#;L peraturan

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 2g Tahun 2.'gtentang Pajak Daerah d.an netio.iJ6u.r"h, m"li. ""Lr. p"raturan baerah yang F"$-f, il' J.?lli.fr ' fl,Ht " m enve su ai kan d en gan -,.r,,al' g- un dan g pedoman d"l-;-fi;;1"#L tentang Pajak Daerali irt *"i"" mer{adi meningk",u""i.T.ffi J#Tf;ril-HiJ*::Hf, ;*#tr"?trT:.#; penting untuk-. -g"J*"rrl' , p.-uarrgurrrr, . daerah, mlningkatkan ffH1:"tS:,#"* dalam'"is5" "" l;-k-k"^"13 "n*..., d* kemakmuran ff ili-tr'"u.1'Jo.gTu"l"i,;ff l;f ;tffi"Lg.ffi ,"r\_:T##

## II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas ,t.




## Pasal 4

Objek yang dimaksud adalah objek dalam satu kesatuan n€urra badan.r""h. walaupun tempat usaha berada ditempat berbeda.

Ayat (1)

Yang dimaksud Fasilitas olahraga dan hiburan adalah fasiiitas yang disediakan oleh hotel yang masih menjunjung nilai-nilai sosial dan budaYa'

Ayat (2)

yang dimaksud fasilitas jenis lainnya adalah.fasilitas yang diseiiakan/dikelola hotel sesuai dengan klasifikasinya dan meruPakan objek Pajak hotel'

Ayat (3)

Huruf a

CukuP jelas

Huruf b

Pengecualianapartemen,kondominium'dansejenrsnya didasarkan atas izin usahanya'

Huruf c

CukuP jelas

Huruf d

CukuP jelas

Huruf e

CukuP jelas

Pasal 5

CukuP jelas

Pasal 6

CukuP jelas

Pasal 7

CukuP jelas

Pasal 8

CukuP jelas

Pasal 9

CukuP jelas

Pasal 1O

CukuP jelas

Pasal 1 1

|

CukuP jelas [.,



Pasal 12

CukuP jelas

Pasal 13 CukuP jelas

Pasal 14 CukuP jelas

Pasal 15 CukuP jelas

Pasal 16

Ayat (1)

CukuP jelas

AYat (2)

Yangdimaksudpantiprjatpadahurufiadalahsuatuusaha yang dilakukan dalam upaya untuk mengembalikan kesehatantubuhataumeningt&lt;atkankesegaranjasmani Seseorangdengancaramemijatleluruhanggotatubuhatau bagian-bagiantertentudarianggotatubuhSeseorang.Bukan panti prjat v""g f.rkaitan -clengan kegiatan prostitusi terselubung'

AYat (3)

Yangdimaksuddengankesenianra}&lt;yatltradisionaladalah hiburan kesenian- r]t&lt;Vatl tradisional y"ttg dipandang perlu untukdilestarikandandiselenggarakanditempatyang a"p"iaifttnjungi oleh semua lapisan masyarakat'

Pasal 17 CukuP jelas

Pasal 18

CukuP jelas

Pasal 19 CukuP jelas

Pasal 20 CukuP jelas


Pasal 21

r

CukuP jelas lt-


## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

45-

## PasaI22

Ayat (1)

CukuP jelas

AYat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud ieklame videotron/megatron dan sejeiisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komPonen elektronik Yang pemasan g niy^ berdiri sendiri' menempel tang,rrr"rr/di atas bangunan dengan konstruksi tetaP dan bersifat Permanen'

Yang dimaksud reklame papan/billboard dan sejeiisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari ka5ru, logarn' fiber' glas=/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai d.ttgu,.t perkembangan jaman' yang pemasang.nty. berdiri sendiri' menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat Peffnanen'

## Huruf b

Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul' bannner' rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangJ;; berdiri send'iri' menempel bangunan/di atas bangunan' dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen'

## Huruf c

Yang dimaksud reklame melekat' stiker adalah reklame terbentuk bidang d'engan bahan kertas' plastik, logam dan sejenisnya' yang pemasangannya d.rrg* cara ditempel dan bersifat perrnanen'

## Huruf d

Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran d'engan bahan kertas' pt.=1it dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan "",. aitttpelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi Permanen'

## Huruf e

Yang dimaksud reklame berjalan' terrlasuk pada kendaraan adalah reklame yang dihrlis atau ditempeikan (dipasang) pada kendaraan' antara lain kendaraan roda empat atau lebih' roda tiga' roda dua, beclk, Jot* atau kendaraarrlain yang sejenis'




Huruf f

Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.

Huruf g

Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi perrnanen

Huruf h

Yang dimaksud reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.

Huruf i

Huruf j

Yang dimaksud reklame film/ slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam rLlang€rn maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.

Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yarrg berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

PasaI24 Cukup jelas

Pasal 25 | Cukup jelas L.



Pasal 26 Cukup jelas

Pasal27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40


Pasal 40

Cukup jelas {[-




Pasal 4 1

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (21

Pengambilan air untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

|

Cukup jelas f^"




Pasal 54 Cukup jelas

Pasal 55 Cukup jelas

Pasal 56 Cukup jelas

Pasal 57 Cukup jelas

Pasal 58 Cukup jelas

Pasal 59 Cukup jelas

Pasal 60 Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62 Cukup jelas

Pasal 63 Cukup jelas

Pasal 64 Cukup jelas

Pasal 65 Cukup jelas

Pasal 66 Cukup jelas

Pasal 67 Cukup jelas

Pasal 68 Cukup jelas t-



Pasal 69 Cukup jelas

Pasal 70 Cukup jelas

Pasal 71 Cukup jelas

Pasal72 Cukup jelas

Pasal 73 Cukup jelas

Pasal74 Cukup jelas

Pasal 75 Cukup jelas

Pasal 76 Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79 Cukup jelas

Pasal 80 Cukup jelas

Pasal 81 Cukup jelas

Pasal 82 Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas t.

I



Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85 Cukup jelas

Pasal 86 Cukup jelas

Pasal 87 Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOI,AANG MONGONDOW UTARA NOMOR 6KT