Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN USAHATEMPATHIBURAN DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR, - a. bahwa pengembangan penyelenggaraan usaha hiburan merupakan salah satu potensi yang perkembangannya harus selaras dengan rencana tata ruang Kabupaten; - b. bahwa sebagai upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian· tempat penyelenggaraan usaha hiburan tersebut, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan. 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
"\_--"-,-\_.'--
----
. •
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN DAERAHKABUPATEN OGANKOMERINGILIR
NOMOR 5 TAHUN2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHATEMPATHIBURAN
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
- a. bahwa pengembangan penyelenggaraan usaha hiburan merupakan salah satu potensi yang perkembangannya harus selaras dengan rencana tata ruang Kabupaten;
- b. bahwa sebagai upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian· tempat penyelenggaraan usaha hiburan tersebut, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangun dang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah ...
----------~-
----
-~-----------
,
'
Menetapkan:
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659) ;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.9IjHK.501jMKPj2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2007 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 tahun 2010 tentang penyelenggaraan ketertiban umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGANKOMERINGILIR
Dan
BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN:
PERATURANDAERAHTENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPATHIBURAN
Pasal 1
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penye1enggaraan Pernerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kepala Dinas ...
-------\_.\_-------------------------------
3
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diserahi tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan us aha tempat hiburan.
6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.
7. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan atau berada disuatu tempat usaha hiburan dan olahraga, dengan maksud melihat, mendengar dan atau menikmati hiburan dan olahraga yang diselenggarakan dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha hiburan dan olahraga, terkecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Zona adalah suatu wilayah usaha hiburan dan yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di wilayah kota tertentu dan atau di lingkungan tertentu yang bersifat tentatif dan tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 9. Lokasi Usaha Hiburan adalah suatu tempat tertentu dan atau wilayah khusus yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan usaha hiburan dan olahraga dengan sarana yang bersifat defenititf dan tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering llrr. 10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya. 11. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik untuk rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman. 12. Pub, cafe adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup. 13. Panti Mandi UapjSaunajSpa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap / sauna/ spa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan mmuman. 14. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaranjpertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan/ minuman. 15. Pertunjukan Show Biz merupakan kegiatan pertunjukan di tempattempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negara. 16. RUTRWadalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan KomeringIlir. 17. SIUadalah Surat Izin Usaha Hiburan Umum. BAB II... 4 ## BAB II IZINPENYELENGGARAAN USAHAHIBURAN ## Pasal 2

Penandatangan: - (1) Penyelenggaraan usaha hiburan harus mendapatkan izin dari Bupati tentang izin Tempat Usaha (SITU)dan Izin Operasional (SIU); - (2) Permohonan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilampiri dengan persyaratan yang te1ah ditentukan. - (3) Persetujuan dan mekanisme pengurusan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)akan diatur didalam Perda usaha hiburan ini. - (4) Izin Tempat Usaha (SITU)berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. - (5) Izin Usaha Operasional (SIU)berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. ## Pasal3

Penandatangan: - (1) Izin Usaha Hiburan dapat diselenggarakan dalam suatu Lokalisasi dan atau pada Zona tertentu yang pengaturannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah dan berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Ogan KomeringIlir. - (2) Lokalisasi dan atau Zona tertentu yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan usaha hiburan harus jauh dari Rumah Ibadah, Tempat Pendidikan, Pemukiman Penduduk dan Perkantoran serta Rumah sakit dan Puskesmas. - (3) Jenis-jenis Usaha Hiburan yang dimaksud antara lain: ## a. Karaoke Keluarga: Suatu usaha suatu usaha dan atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman ringan yang tidak mengandung alkohol dan tidak menyediakan-pramuria. ## b. Pub, Cafe: Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi music hidup, peralatan music hidup, pemain music, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pe1ayanan makanan dan minuman. ## c. Panti Mandi Uap: Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap / sauna/ spa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman. ## d. Pertunjukan Show biz: Merupakan kegiatan pertunjukan di tempat-tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negara. ## e. Karaoke VipRoomdan Hall: Suatu usaha dan atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan, minuman ringan dan beralkohol. f. Bioskof.. ,. 5 - f. Bioskop: f. Suatu us aha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan/rninuman. ## Pasal4

Penandatangan: Jenis usaha hiburan yang memberikan hadiah dan pertunjukan show biz sebagaimana dimaksud pasal (3) huruf (d) hanya dapat diselenggarakan dengan izin khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ## Pasal5 - (I) Jenis usaha hiburan barn dapat dibuka/ diselenggarakan sete1ah mendapatkan/memiliki rekomendasi dari Instansi Teknis; - (2) Rekomendasi darr/atau izin dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan setelah mendapat persetujuan tetangga yang diketuai LurahjKades dan Camat setempat. ## BAB II BENTUKUSAHADANPERMODALAN ## Pasal6 - (1) Usaha hiburan yang seluruh modal usahannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - (2) Segala bentuk usaha hiburan tidak diperkenankan untuk menjadi sarana perjudian, ajang kegiatan Asusila, peredaran Narkoba dan obat-obatan terlarang. - (3) Dalam hal minuman yang mengandung Alkohol disesuaikan dengan peraturan Pemerintah Daerah tentang minuman beralkohol. - (4) Usaha hiburan yang seluruh modalnya patungan (kongsi) an tara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan atau dengan Pemerintah Daerah, harus berbentuk badan hukum. - (5) Setiap usaha hiburan harus mempunyai kantor yang berdomisili di daerah dan pimpinan usahanya yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap usaha yang dilaksanakannya. ## BABIn ## KRITERIA DANPERSYARATAN FASILITAS JENIS USAHA HIBURAN Pasal 7 Kriteria dan persyaratan fasilitas jenis usaha hiburan sebagai berikut : - a. Persyaratan Umum: 2. Lokasi 3. Luas dan Penataan Ruangan 4. Luas dan Penataan Areal 5. Bangunan - Pintu Gerbang - Areal Parkir - Plang tanda izin dari Pemerintah Kota - b. Fasilitas yang harus tersedia : - Jasa Pelayanan Umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K,pos keamanan, tempat beribadah. - c. Instalasi Teknis - Tenaga Listrik - Air Bersih - Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran - Sistem Tata Suara - Sistem Pembuangan Limbah dan Drainase - Lampu Penerangan disekitar lokasi - d. Administrasi dan Pengelolaan - Waktu OperasionaI - Tenaga Kerja - Jam Kerja Karyawan - LaporanKeuangan - Laporan Kehadiran Pengunjung ## BABIV TEMPATPENYELENGGARAAN USAHAHIBURAN ## Pasa18

Penandatangan: - (1) Dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat diadakan tempat penyelenggaraan usaha hiburan dengan syarat wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah dan sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan dalam peraturan daerah. - (2) Izin Usaha Tempat Hiburan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. ## Pasal9 - (1) Usaha hiburan dapat diselenggarakan dalam suatu lokasi dan atau pada zona tertentu yang pengaturannya ditetapkan kemudian paling lama 3 tahun dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir. - (2) Lokasi dan atau zona tertentu yang diperuntukan bagi tempat penyelenggaraan usaha hiburan harus jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan, pemukiman penduduk dan perkantoran serta rumah sakit atau puskesmas dengan jarak minimal 300 meter. - (3) Rekomendasi dan atau izin usaha tempat hiburan diberikan setelah mendapat persetujuan warga sekitarnya. - (4) Setiap penyelengggaraan tempat hiburan dewasa dan malam yang melanggar ayat 2 pasal ini akan mendapatkan teguran dan memberikan batas waktu 1 tahun untuk pindah ke zonanisasi yang sudah ditentukan pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir. BABV... 6 7 ## BABV IZINPERLUASAN TEMPAT USAHA Pasal 10

Penandatangan: - (1) Setiap pembangunan untuk perluasan usaha tempat hiburan maka, pengusaha/pimpinan yang bersangkutan wajib dan harus mendapat izin Kepala Daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku. - (2) Izin pembangunanj'perluasan tempat usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan batal jika pembangunannya belum dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut. 1 ## BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN ## Pasal 11 - (1) Pengusaha atau pimpinan usaha hiburan wajib untuk:

Penetapan: - a. Memasang tanda dan nomor registarsi izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir untuk diketahui oleh khalayak umum. - b. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - c. Menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hak yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dan moral Pancasila. - d. Bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha hiburan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. - (2) Pengusaha atau pimpinan usaha hiburan harus dan wajib mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya dan menjaga harkat dan martabat ka:ryawan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. - (3) Pengusaha atau pimpinan usaha hiburan berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawannya sesuai fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

Penandatangan: - (4) Tempat usaha hiburan yang dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan wajib melaporkan serta mendapat izin dari Kepala Daerah.

Penandatangan: - (5) Pengusaha atau pimpinan usaha hiburan, wajib memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah dan dalam hal tertentu apabila dianggap perlu Kepala Daerah dapat meminta laporannya kepada pimpinan setiap jenis usaha hiburan. - (6) Pimpinan atau pengusaha wajib melaporkan kepada Aparat Keamanan (Kepolisian) bila mendapatkan atau mengetahui adanya peredaran dan pemakai Narkoba baik yang dilakukan oleh pengunjung maupun pengelola atau karyawannya sendiri. BAB VII... 8 ## BAB VII PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA HIBURAN ## Pasal12 - (1) Pimpinan penyelenggaraan Usaha tempat hiburan berkewajiban untuk: - a. Mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. a. - b. Mentaati ketentuan perizinan usaha Hiburan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. - c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan sesuai perundang-undangan yang berlaku. - d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha hiburan. d - e. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha. e - f. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran. f - g. Mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan pemakai obat terlarang serta barang/ minuman terlarang di tempat usahanya. g - h. Mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan prostitusi atau perbuatan lainnya yang mendekati perzinahan dan kegiatan asusila di tempat usahanya. h 1. Menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah. 1 - (2) Pimpinan penyelenggara usaha Hiburan dilarang : - a. Memakai tenaga kerja di bawah umur 18 tahun dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. a - b. Menerima pengunjung dibawah umur 18 tahun tanpa didampingi orang tua atau keluarga. b - c. Usaha tempat Hiburan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari- hari besar keagamaan. c. (1) i - (3) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat poin a, poin b, poin c, poin d, poin e, poin g, poin h dan poin ditetapkan sebagai berikut : - a. Panti Mandi Uap mulai pukul 10.00 Wib. dan berakhir pada pukul 22.00 Wib. a. - b. Pub, Cafe mulai Pukul 21.00 Wib. sarnpai dengan pukul 24.00 Wib. c. Karaoke VIPRoom &amp; Hall mulai Pukull0.00 Wib sid 24.00 Wib. b - d. Karaoke Keluarga mulai pukul 10.00 Wib. dan berakhir pukul 22.00 Wib. d. - f. Bioskop mulai pukul 10.00 Wib.dan berakhir pukul 23.00 Wib. f. ## BAB vnr PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

Penandatangan: - (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat usaha hiburan dilakukan oleh Bupati dan atau Instansi yang ditunjuk.

Penandatangan: - (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (I} Pasal ini Bupati dan atau Instansi yang ditunjuk bersama-sama Instansi lainnya untuk memberikan bimbingan baik teknis maupun operasional. (3)Dalarn rangka ... , 9

Penandatangan: - (3) Dalam rangka pengawasan tempat hiburan, Bupati dapat membentuk Tim yang unsur-unsurnya terdiri dari Instansi Teknis/Fungsional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Ogan KomeringIlir, komponen masyarakat dan unsur-unsur lainnya bilamana dianggap perlu dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ## BAB IX KETENTUAN PENYIDlKAN ## Pasal 14 - (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. - (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat .( 1)Pasal ini berwenang : - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. - c. Memerintahkan berhenti seorang saksi atau tersangka untuk tidak meninggalkan tempat dan memeriksa tanda pengenal diri saksi atau tersangka. - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka. e - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. f - g. Mendatangkan Orang Ahliyang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya 1. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 1 ## BAB X SANKSI ADMINISTRASI ## Pasal 15 Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa : - a. Teguran Lisan - b. Teguran Tertulis - c. Penghentian Tempat Usaha - d. Pencabutan Izin Usaha. BABXI. '"
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## RANCANGAN
## PERATURAN DAERAHKABUPATEN OGANKOMERINGILIR
## NOMOR TAHUN2016
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN USAHATEMPATHIBURAN
## 1. UMUM I
Bahwa tempat hiburan merupakan salah satu penopang perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karena itu sudah semestinya bila Pemerintah Daerah aktif berperan dalam pengaturan penyelenggaraannya. Selama ini di Kabupaten Ogan Komering Ilir, walaupun kegiatan Pariwisata khususnya usaha hiburan terus mengalami peningkatan, namun masih belum diimbangi dengan instrumen pengaturannya.
Dengan terbentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan mampu mengendalikan Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan di Kabupaten Ogan Komering llir, karena dengan pengelolaan penyelenggaraan usaha tempat hiburan dengan baik akan timbul iklim usaha yang kondusif dan akan berdampak pada tumbuhnya perekonomian di masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
## II. PASALDEMIPASAL
Pasall
Cukup jelas Pasa12 Cukupjelas Pasal3 Cukup jelas Pasa14 Cukupjelas Pasal5 Cukupjelas Pasal6 Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukupjelas Pasl:ll~8 Cukupjelas Pasa19 Cukupjelas Pasa110 Cukupjelas Pasal11 Cukup jelas Pasa112 Cukupjelas Pasa113 Cukupjelas Pasal14 Cukup jelas Pasal15 Cukupjelas Pasal16 Cukupjelas Pasa117 Cukupjelas Pasal 18 Cukupjelas 12 I , 10 ## BABXI KETENTUAN PIDANA ## Pasal16 - (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagimana dimaksud Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. ## BAB XII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal17 Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## Pasal18 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 11 Po pril 2017 ~\!~~i""~6~, K MERING ILIR, ;(;/ -'f;;~~'Jo~~~'! .'~ Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 11 }FTil 2017 H KABUPATEN OGAN KOMERING~iLIR~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 5 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR £