Unknown Unknown Nomor 110 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN WALlKOTA BIMA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALlKOTA BIMA NOMOR 110 TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bi.ma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang P-embentukan Kota Bima di Provirrsi Nu-sa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ten-tang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2-011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494J;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 i 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor i 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 'fahun 2-015 Nomor 2036);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendaiian Penduduk dan Keiuarga Berencana;
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA. Menetapkan
'
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Wahkota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelak:sanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah K-0ta Bima,
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelak:sanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayak:an, dan menyejahterak:an masyarak:at.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masingmasing ## BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- ( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber KB.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Bali ta, Anak clan Lansia; dan
3. Seksi Ketahanan Remaja.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Keiompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.


## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. {2} Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendaiian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB /Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
- g. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan Pelayanan KB;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayarran, pembinaan kesertaan ber KB, Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- J. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. pembinaan kelompokjabatan fungsional; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 5

- ( 1} Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

## Paragraf

1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
7. negara; e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan


h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- I. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- j. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Ketiga Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

## Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuiuhan dan penggerakan.
2. Penggerakan mempunyai fungsi: (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
3. bidarrg keluarga, bi dang a. perumusan Kebijakan teknis daerah di pengendalian penduduk, sistem informasi penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berancana;
- c. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem mformasi kelurarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berancana;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta orgarrisasi kemasyarakatan di tingkat daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, sistem mformasi keiuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
13. Penggerakan, membawahi: dan Penyuluhan penduduk, Pengendalian (3) Bidang
- a. Seksi advokasi dan penggerakan;
- b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan leader KB;dan
- c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.


## Paragraf 1 SeksiAdvokasidanPenggerakan

## Pasal 9

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.

## Paragraf 2 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan

PLKB dan Kader KB

## Pasal 10

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan clan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

Paragraf 3 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

## Pasal 11

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

## Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana

## Pasal 12

- ( 1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana.
- {2) Untuk rnenyeienggarakan tugas .sebagatmana dimaksud 'pada ayat ( 1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keiuarga Berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan Pelayanan KB;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
- a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
- b. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
- c. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.


Paragraf 1 Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi

## Pasal 13

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi.

## Paragraf 2 Seksi .Jaminan Peiayanan Keluarga Berencarra

## Pasal 14

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mernpunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana.


## Paragraf 3 Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan BerKeluarga Berencana

## Pasal 15

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan BerKeluarga Berencana mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur clan kriteria serta pemantauan clan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB.

Bagian Kelima Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## Pasal 16

- ( 1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas meiaksakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. peiaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak clan Lansia;
- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.


## Paragraf I Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

## Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.

## Paragraf 2 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

## Pasal 18

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kri:teria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia.

## Paragraf 3 Seksi Bina Ketahanan Remaja

## Pasal 19

Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbirrgan dan pefaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 20

UP'f adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas rneiaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah -sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. ·(2j Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.


## BABV TATAKERJA

## Pasal 22

- ( I] Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas rnasing-rnasing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perurrdang-urrdarrgan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- ( 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.


## BABVl

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Pada saat Peraturan Waiikota Bima fni rnulai beriaku, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal \3 Ptre1Y1foer 2016

MUKHTAR

~

M. QURAfS H. ABIDIN

. - f. WALIKOTA BIMA, ~

Ditetapk-an di Kota Bima pada tanggal \? De.s-eMber

2 0 16


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 3fJt


LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BIMA

TAHUN

2016

TENTA.NG

NOMOR L.10

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASl, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA