PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang DANA REBOISASI (berlaku 8 Juni 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR35 TAHUN 2002 TENTANG
DANA REBOISASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Reboisasi;
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA REBOISASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- a. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
- b. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- c. Daerah Aliran Sungai adalah suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah tersebut yang fungsinya untuk menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut secara alamiah untuk kelestarian daerah tersebut.
- d. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
- e. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis diluar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
- f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari hutan alam adalah izin untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
- g. Hutan alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
- h. Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah dokumen yang disahkan petugas kehutanan yang berwenang yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi dan taksiran volume kayu dari hasil cruising di areal yang telah ditetapkan.
- i. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan.
- j. Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.
- k. Laporan Hasil Penebangan (LHP) kayu adalah dokumen yang disahkan oleh instansi kehutanan yang memuat nomor batang, jenis, diameter, panjang, dan volume hasil penebangan di areal yang telah ditetapkan.
- l. Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPPDR) adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.
- m. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah bukti pembayaran kewajiban Wajib Bayar kepada negara ke Kas Negara antara lain Dana Reboisasi.
- n. Wajib Bayar adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang mempunyai kewajiban membayar Dana Reboisasi kepada pemerintah atas sejumlah kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang diproduksi dari hutan alam negara.
- o. Rekening Pembangunan Hutan adalah rekening penampungan Dana Reboisasi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.
- p. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- q. Menteri Teknis adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- r. Departemen Teknis adalah instansi pusat yang menangani bidang kehutanan.
- s. Dinas Teknis adalah instansi yang menangani bidang kehutanan di Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota.
TATACARA PENGENAAN
BAB II - TATACARA PENGENAAN
Pasal 2
Seluruh potensi kayu dari blok tebangan hutan alam yang dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK dikenakan Dana Reboisasi.
BAB II - TATACARA PENGENAAN
Pasal 3
- (1) Pengenaan Dana Reboisasi dengan sistem silvikultur TPTI
BAB II - TATACARA PENGENAAN
Pasal 4
- (1) Setiap pemegang IUPHHK wajib melaporkan LHC kepada Bupati/Walikota penghasil paling lambat bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum penebangan.
- (2) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan Dinas Teknis melaksanakan checking cruising dengan intensitas 10% (sepuluh persen)
BAB II - TATACARA PENGENAAN
Pasal 5
- (1) Setiap pemegang IUPHHK yang melaksanakan tebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib membuat dan mengusulkan LHP kepada Bupati/Walikota penghasil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemegang izin lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib membuat dan mengusulkan LHP kepada Bupati/Walikota penghasil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Dinas Teknis melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu dari usulan LHP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengesahan usulan LHP dilaksanakan oleh pejabat kehutanan yang berwenang.
BAB II - TATACARA PENGENAAN
Pasal 6
- (1) Dana Reboisasi yang harus dibayar Wajib Bayar dihitung dengan cara :
- a. Mengalikan volume kayu yang akan ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir a, butir b dan butir c dengan tarif Dana Reboisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengalikan volume kayu hasil penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan tarif Dana Reboisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) ## BAB III TATACARA PEMBAYARAN
BAB II - TATACARA PENGENAAN
Pasal 8
- (1) Perhitungan Daftar Gabungan Laporan Hasil Penebangan (DGLHP) dari hasil penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibandingkan dengan rekapitulasi LHC pada tahun yang sama dilakukan bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal DGLHP lebih besar dari rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka terhadap kekurangan Dana Reboisasi Dinas Teknis menerbitkan SPPDR.
- (3) Wajib Bayar melunasi kekurangan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah SPPDR diterbitkan.
- (4) Dalam hal DGLHP lebih kecil dari rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembayaran lebih Dana Reboisasi tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran.
BAB II - TATACARA PENGENAAN
Pasal 9
- (1) Wajib Bayar melaporkan pembayaran Dana Reboisasi kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan melampirkan foto copy SPPDR dan SSBP yang telah dilegalisir oleh Bank/Kantor Pos penerima setoran.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan realisasi setoran Dana Reboisasi kepada Propinsi daerah penghasil dan instansi Direktorat Jenderal Anggaran di daerah.
- (3) Bupati/Walikota daerah penghasil wajib melaporkan rekapitulasi penerimaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya kepada Menteri Teknis dan Menteri.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 10
- (1) Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan:
- a. 40% (empat puluh persen) untuk daerah penghasil.
- b. 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Pusat.
- (2) Bagian daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dialokasikan ke Departemen Teknis dan sisanya dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 11
Setiap tahun Pemerintah Daerah Propinsi penghasil mengkoordinasikan pengusulan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari Kabupaten/Kota kepada Menteri untuk mendapatkan alokasi Dana Reboisasi dari bagian yang 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 12
- (1) Pengelolaan Dana Reboisasi yang dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a. Rekening Pembangunan Hutan ditempatkan pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. Pendapatan jasa giro atau bunga yang langsung diperoleh dari pengelolaan Dana Reboisasi pada Rekening Pembangunan Hutan disetor ke Kas Negara dan digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukungnya.
- c. Posisi Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan disampaikan secara berkala kepada Menteri Teknis.
- (3) Dana Reboisasi yang ada di dalam Rekening Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan dan digunakan untuk reboisasi dan rehabilitasi lahan melalui skema pinjaman dan merupakan dana bergulir.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 13
- (1) Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dialokasikan dalam Rekening Pembangunan Hutan atas nama Bupati/Walikota dan dokumen anggaran Kabupaten/Kota.
- (2) Penggunaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib berpedoman pada rencana rehabilitasi hutan dan lahan yang telah disepakati para pihak terkait di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Dana dalam Rekening Pembangunan Hutan Kabupaten/Kota disalurkan melalui Bank yang ditunjuk dalam bentuk pinjaman, kepada badan usaha berbadan hukum, kelompok tani hutan dan koperasi.
- (4) Dana dalam Rekening Pembangunan Hutan Kabupaten/Kota tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung rehabilitasi.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 14
- (1) Prosedur penggunaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Menteri Teknis bersama Menteri menyusun program rehabilitasi hutan dan lahan 5 (lima) tahunan.
- b. Menteri mengalokasikan Dana Reboisasi untuk pembiayaan kegiatan program rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam butir a.
- c. Menteri Teknis mengusulkan penyaluran Dana Reboisasi untuk pinjaman dan untuk kegiatan pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Reboisasi dari Rekening Pembangunan Hutan sesuai usulan Menteri Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disalurkan melalui Bank dan atau lembaga keuangan non-Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (3) Pinjaman disalurkan kepada koperasi, badan usaha berbadan hukum dan kelompok tani hutan.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekening Pembangunan Hutan dan pemberian pinjaman serta badan usaha berbadan hukum, kelompok tani hutan dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Keputusan Bersama antara Menteri dan Menteri Teknis.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 16
- (1) Dana Reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.
- (2) Penggunaan Dana Reboisasi bagian Pemerintah Pusat diutamakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan di luar daerah penghasil Dana Reboisasi.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 17
- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui kegiatan:
- a. Reboisasi;
- b. Penghijauan;
- c. Pemeliharaan;
- d. Pengayaan tanaman; atau
- e. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Reboisasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan di hutan produksi, hutan lindung dan atau hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.
- (3) Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b melalui kegiatan:
- a. Pembangunan hutan hak atau hutan milik;
- b. Pembangunan usaha kehutanan yang terkait dengan kelestarian hutan;
- c. Pembangunan usaha tani konservasi Daerah Aliran Sungai.
- (4) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi.
- (5) Kegiatan pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui kegiatan:
- a. Perlindungan hutan;
- b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
- c. Penataan batas kawasan;
- d. Pengawasan dan pengendalian, pengenaan, penerimaan dan penggunaan Dana Reboisasi;
- e. Pengembangan perbenihan;
- f. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 18
- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibiayai Dana Reboisasi melalui skema pinjaman.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang tidak layak dibiayai dengan skema pinjaman dapat menggunakan Dana Reboisasi melalui dokumen anggaran.
- (3) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dibiayai Dana Reboisasi bagian Pemerintah Pusat melalui dokumen anggaran.
TATACARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB VI - TATACARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19
- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap operasional pengenaan, pemungutan dan pembayaran Dana Reboisasi dari Wajib Bayar serta penggunaan Dana Reboisasi yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang dilakukan didaerahnya.
- (2) Menteri, Menteri Teknis dan Gubernur menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengenaan, pemungutan, pembayaran, pengelolaan dan penggunaan Dana Reboisasi.
- (3) Dalam hal volume kayu pada LHP lebih besar dari LHC dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - SANKSI
Pasal 20
- (1) Dalam hal hasil pengawasan setiap akhir tahun ditemukan kesengajaan tidak melaporkan seluruh hasil produksi kayu dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal volume pada LHP lebih besar dari LHC dan terjadi pelanggaran sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi dan denda administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi kewajiban pembayaran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
BAB VII - SANKSI
Pasal 21
- (1) Terhadap pemegang IUPHHK dan pemegang izin lainnya yang pada saat jatuh tempo tidak melunasi Dana Reboisasi dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah Dana Reboisasi yang harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (2) Terhadap pemegang IUPHHK dan pemegang izin lainnya yang belum melunasi tunggakan Dana Reboisasi setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
- (1) Dana Reboisasi yang harus dibayar dan belum dilunasi sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, penyetorannya dilaksanakan
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
- (1) Rencana penggunaan Dana Reboisasi untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri dengan pola patungan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah maupun pinjaman yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, apabila
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
- (1) Pemungutan Dana Reboisasi Tahun 2002
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
- (1) Terhadap Badan Usaha Milik Negara yang telah diberikan penugasan khusus sebagai pengelola hutan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang belum berakhir masa berlakunya ditetapkan sebagai Wajib Bayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 26
Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu ditetapkan sebagai Wajib Bayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 27
Ketentuan mengenai Dana Reboisasi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 67.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG DANA REBOISASI
## UMUM
Sumber daya hutan sebagai salah satu penyangga sistem kehidupan perlu dikelola secara lestari untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Dalam rangka menunjang pembangunan nasional sumber daya hutan sebagai salah satu potensi ekonomi nasional perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, terhadap setiap hasil hutan kayu yang ditebang dari hutan negara dikenakan pungutan negara antara lain Dana Reboisasi.
Penerimaan Dana Reboisasi memberi arti yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kehutanan dalam rangka pelestarian sumber daya alam hutan.
Kerusakan hutan dan timbulnya lahan kritis terus berlangsung, sementara upaya rehabilitasi lamban dengan keberhasilan umumnya rendah. Dengan demikian posisi sumber Dana Reboisasi untuk merehabilitasi kerusakan sumber alam ini makin penting dan menjadi andalan untuk masa yang akan datang. Karena itu pengelolaan Dana Reboisasi untuk selanjutnya, yang meliputi pengenaan, pembayaran, penggunaan dan pengawasannya perlu diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi. Dengan pengaturan ini diharapkan sumber Dana Reboisasi dapat menjadi sumber pembiayaan yang berkesinambungan guna mendukung upaya pemulihan hutan rusak dan lahan kritis yang cukup luas.
Sehubungan dengan upaya pelestarian sumber daya alam hutan tersebut, maka diperlukan upaya optimalisasi penerimaan negara berupa Dana Reboisasi serta pemanfaatannya untuk pembangunan kehutanan. Guna mewujudkan kelancaran penerimaan dan pemanfaatannya dipandang perlu mengatur Dana Reboisasi dengan Peraturan Pemerintah.
## PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Izin Pemanfaatan Kayu yang diberikan dalam rangka konversi hutan alam, izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin sah lainnya dipersamakan dengan IUPHHK dalam hal kewajiban pembayaran Dana Reboisasi.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Dana Reboisasi dikenakan