PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA Nomor 8 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (berlaku 23 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,
:
:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan pengendalian pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Blora, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
Menetapkan
:
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, dan Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual secara eceran di supermarket dan hipermarket dalam bentuk kemasan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan tempat penjualan Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat berdekatan dengan tempat yang berdekatan dengan:
- a. gelanggang olah raga, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kondisi daerah.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, dan Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual secara eceran di supermarket dan hipermarket dalam bentuk kemasan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan tempat penjualan Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 7
Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat berdekatan dengan tempat yang berdekatan dengan:
- a. gelanggang olah raga, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, dengan
- (1) Penjual Langsung wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol.
- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. jumlah;
- b. jenis;
- c. merk;
- d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
- e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
- f. asal barang; dan
- g. tujuan pengeluaran.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Setiap Pengecer atau Penjual Langsung wajib:
- a. mengajukan permohonan perizinan perdagangan/peredaran Minuman Beralkohol sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
- c. menegur dan melarang pembeli yang meminum langsung Minuman Beralkohol di lokasi penjualan, khusus bagi Pengecer;
- d. memberikan perlakuan khusus pada pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen dengan hanya dapat dilayani oleh petugas / pramuniaga;
- e. meminta pembeli untuk menunjukan kartu identitas dalam setiap transaksi;
Pasal 8
- f. mematuhi ketentuan waktu Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
Pasal 15
- (1) Penjual Langsung wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol.
- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. jumlah;
- b. jenis;
- c. merk;
- d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
- e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
- f. asal barang; dan
- g. tujuan pengeluaran.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
Pasal 17
Setiap Pengecer atau Penjual Langsung wajib:
- a. mengajukan permohonan perizinan perdagangan/peredaran Minuman Beralkohol sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
- c. menegur dan melarang pembeli yang meminum langsung Minuman Beralkohol di lokasi penjualan, khusus bagi Pengecer;
- d. memberikan perlakuan khusus pada pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen dengan hanya dapat dilayani oleh petugas / pramuniaga;
- e. meminta pembeli untuk menunjukan kartu identitas dalam setiap transaksi;
- f. mematuhi ketentuan waktu Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- g. berperan serta aktif dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol; dan
- h. memasang ITP-MB dan SIUP-MB di tempat usaha.
Pasal 20
Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media reklame dalam bentuk apapun.
6. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
Pasal 25
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
- b. penyusunan dan penerapan standar pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
- a. peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol yang belum atau sudah berizin;
- b. pengkajian data, informasi dan laporan kegiatan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
- c. tindak lanjut atas dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
- d. dihapus.
Pasal 29
- (1) Setiap Distributor, Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Penetapan: Ditetapkan di Blora pada tanggal 23 Maret 2017 BUPATI BLORA,

Verifikasi: Cap Ttd DJOKO NUGROHO

Penetapan: Diundangkan di Blora pada tanggal 23 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Verifikasi: Cap Ttd. ## BONDAN SUKARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 8 /2017)

Penandatangan: Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8 TAHUN 2017
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya memberi kewenangan kepada Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan seluas-luasnya kecuali urusan yang ditetapkan menjadi urusan pemerintah. Semangat untuk mengelola daerah sendiri juga dilakukan dalam rangka membangun manusia yang berakhlak mulia serta mengendalikan dan mengantisipasi gangguan ketertiban serta gangguan kesehatan manusia yang salah satunya disebabkan oleh pengaruh buruk minuman beralkohol.
Upaya melindungi masyarakat dari pengaruh buruk minuman beralkohol telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dengan ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain terkait hasil klarifikasi dari Gubernur untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, terkait dengan pengenaan sanksi pidana disesuaikan dengan efektivitas di lapangan, sehingga pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Blora dapat lebih optimal.
Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
Pasal I Angka 1
PENJELASAN
Pasal 6
``` Cukup jelas. Angka 2 Pasal 7 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 15 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 17 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan 'kartu identitas' adalah kartu yang memberikan petunjuk usia seseorang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Angka 5 Pasal 20 Larangan untuk mengiklankan Minuman Beralkohol dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat pada umumnya serta anak dan perempuan khususnya dari pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi mengkonsumsi Minuman Beralkohol. Angka 6 Pasal 25 Cukup jelas. Angka 7
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8