Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hulrum, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasiterhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dan Penerima Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati, sehingga dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPAT' MUS' BANYUAS\N PROVlNSl SUMATERA SELATAN
PERA'l'URAN BUPA'l'1 MUSI BANYUASIN NOMOR l 9 'l'AHUN 2017
'l'ENTANG
TATA CARA VERIFIKASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM SEBAGAl PEMBER! BANTUAN HUKUM DAN FAKIR MISKIN SEBAGAl PENERlMA BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hulrum, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasiterhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dan Penerima Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan Fakir Miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Menetapkan
2. Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor9);
MEMUTUSKAN :
PERATURANBUPATI TENTANG TATA CARA VERIFIKASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM SEBAGAI PEMBERI BANTUANHUKUMDANFAKIRMISKINSEBAGAIPENERIMA BANTUAN HUKUM.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten MusiBanyuasin.
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia ProvinsiSumatera Selatan.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten MusiBanyuasin.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MusiBanyuasin.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Panitia Verifikasidan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. 10.0rganisasi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan pemberi layanan Bantuan Hukum yang terdaftar dan terakreditasi pada KementerianHukum dan HakAsasi Manusia.
11. Penerima Bantuan Hukum adalah Fakir Miskin yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Panitia Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Fakir Miskin adalah adalah orang yang sarna sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian tien] atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan /atau keluarganya.
13. Verifikasiadalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Organisasi Bantuan Hukum dan Fakir Miskin.
14. Panitia Verifikasi adalah Pantia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memeriksa kebenaran administrasi dan faktual terhadap pengajuan permohonan Organisasi Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan pengajuan permohonan Fakir Miskin sebagai Penerlma Bantuan Hukum.
15. Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan.
BABII PANITIA VERIFlKASI
Pasal2
- (1) Bupati membentuk Panitia Verifikasi dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan proses verifikasiterhadap:
- a. Organisasi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. Fakir Miskin yang mengajukan permohonan sebagai Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti dan memeriksa administrasi dan faktual Organisasi Bantuan Hukum dan Fakir Miskin serta menetapkan Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
Pasal3
Susunan keanggotaan Panitia Verifikasisebagaimana dimaksud pada Pasal2 terdiri atas:
- a. Asisten Bidang Administrasi Umum selaku ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Bagian Hukum selaku sekretaris merangkap anggota;
- c. Kepala Badan Perencanaan Perrrbsarrgtaraam Daerah selaku anggota;
- d. Kepala Dinas Sosial selaku anggota;
- e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku anggota;
- f. 1 (satu) orang unsur akademisi selaku anggota;
- g. 2 (dua) orang unsur tokoh masyarakat selaku anggota;
- h. 1 (satu) orang unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku anggota;
1. 1 (satu) orang unsur Organisasi Bantuan Hukum selaku anggota.
Pasa14
- (1) Panitia Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk dalam Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi kepada Panitia Verifikasi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
Pasal5
Susunan keanggotaan sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal4 terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Subbagian Bantuan Hukum;
- b. 2 (dua) orang urusan dukungan teknis;
- c. 2 (dua) orang urusan dukungan operasional; dan
- d. 2 (dua) orang urusan dukungan administrasi.
BABIII
TATACARAVERIFIKASI
Bagian Kesatu
Verifikasi Terhadap Organisasi Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum
Pasal6
- (1)Tahapan verifikasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum, meliputi:
- a. pengumuman;
- b. permohonan;
- c. pemeriksaan administrasi dan faktual;
- d. pengklasifikasian PemberiBantuan Hukum; dan
- e. penetapan PemberiBantuan Hukum.
- (2)Jangka waktu pelaksanaan tahapan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman.
Paragraf 1 Pengumuman
Pasal 7
- (1) Bupati mengumumkan pelaksanaan verifikasi bagi Organisasi Bantuan Hukum yang berminat menjadi PemberiBantuan Hukum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimuat dalam website resmi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh Organisasi Bantuan Hukum; dan
- c. waktu pelaksanaan verifikasi.
Paragraf2
Permohonan
Pasal 8
Organisasi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan verifikasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
- a. berbadan hukum;
- b. memilikikantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memilikipengurus;
- d. memilikiprogram Bantuan Hukum;
- e. memiliki advokat yang terdaftar pada Organisasi Bantuan Hukum; dan
- f. telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 9
- (1)Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia.
- (2)Bagi Organisasi Bantuan Hukum yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan atau Organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Organisasi Bantuan Hulrum dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum.
Pasal 10
- (1)Permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan kepada Bupati secara:
- a. elektronik;atau b. nonelektronik.
- (2)Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui alamat email resmi Bagian Hukum;
- (3)Permohonan secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui KepalaBagian Hukum.
Pasal 11
Permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan melampirkan kelengkapan syarat:
- a. fotokopi salinan akta pendirian Organisasi Bantuan Hukum;
- b. fotokopianggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. fotokopiakta pengurus Organisasi Bantuan Hukum;
- d. fotokopisurat penunjukan sebagai advokat pada Organisasi Bantuan Hukum;
- e. fotokopi surat 1Z1n beracara sebagai advokat yang masih berlaku;
- f. fotokopi dokumen mengenai status kantor Organisasi Bantuan Hulrum;
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Organisasi Bantuan Hukum;
"
- h. laporan pengelolaan keuangan; dan
- i. rencana program Bantuan Hukum.
Pasal 12
Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik, Organisasi Bantuan Hukum juga harus menyampaikan permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 kepada Panitia.
Pasal 13
- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap dilakukan verifikasi.
- (2) Pemberitahuan pelaksanaan verifikasi disampaikan secara tertulis kepada Organisasi Bantuan Hukum mengenai waktu verifikasi.
Pasa114
- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum lengkap, Panitia memberitahukan secara tertulis kepada Organisasi Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan.
2. (2)Organisasi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan, harus melengkapi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal Organisasi Bantuan Hukum tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan verifikasi dinyatakan ditolak.
Paragraf 3
Pemeriksaan Administrasi dan Faktual
Pasal 15
- (1) Pemeriksaan atas fotokopi akta pendirian Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan mencocokkan akta yang asli dengan fotokopi akta yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli.
Dalam hal instan si atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak mempunyai kantor di kota/kabupaten setempat, legalisir dilakukan pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat.
Pasal 16
Pemeriksaan atas dokumen anggaran dasar clan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan mencocokkan dokumen asli dengan melampirkan fotokopi dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dilegalisir.
Pasal 17
Pemeriksaan atas Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan mencocokkan akta pengurus Organisasi Bantuan Hukum yang asli dengan fotokopiakta pengurus yang telah dilegalisir.
Pasa118
Pemeriksaan atas legalitas advokat pada Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mencocokan surat penunjukan sebagai advokat pada Organisasi Bantuan Hukum yang asli dengan fotokopi surat penunjukan yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembagayang mengesahkan.
Pasal 19
Pemeriksaan atas surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan mencocokan surat izin beracara yang asli dengan fotokopi surat izin beracara yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembagayang mengesahkan.
Pasal 20
Pemeriksaan atas dokumen mengenai status kantor Organisasi Bantuan Hukum sebagaima dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan dengan pengecekan langsung ke alamat kantor dan dokumen status kantor.
I
1
Pasal 21
Pemeriksaan atas fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilakukan dengan cara pengecekan langsung ke kantor pajak setempat untuk mengetahui Organisasi Bantuan Hukum telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Pasal 22
Pemeriksaan atas laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h dilakukan dengan melaporkan pengelolaan keuangan Organisasi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum secara berkala.
Pasal 23
- (1)Pemeriksaan atas rencana program yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dilakukan untuk mengetahui Organisasi Bantuan Hukum telah menyusun rencana program Bantuan Hukum dalam pemberian Bantuan Hukum.
- (2)Organisasi Bantuan Hukum wajib melaporkan hibah, sumbangan danj atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang telah dimiliki pada saat permohonan verifikasi.
- (3) Hibah, sumbangan danjatau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang dimiliki oleh Organisasi Bantuan Hukum wajib dilaporkan pada saat permohonan verifikasi dan dicantumkan dalam rencana program Bantuan Hukum.
- (4)Format rencana program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal24

- (1)Panitia berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menyatakan Organisasi Bantuan Hukum lulus atau tidak verifikasi yang dituangkan dalam berita acara;
- (2)Pemeriksaan sebagaimana dixnaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalarn jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3)Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.
- (4)Hasil pelaksanaan verifikasi disarnpaikan kepada Bupati dengan disertai saran dan pertimbangan paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja oleh Panitia.
- (5)Hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati dalam penetapan pemberi bantuan hukum;


## Pasal25

- (1) Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi diberikan klasifikasi berdasarkan nilai akreditasi dari KementerianHukum dan HakAsasi Manusia;
- (2) Nilai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar besaran dana bantuan hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum;

## Pasal26

- (1) Panitia dalarn memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasidengan melaksanakan rapat.
- (2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalarn hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diambil berdasarkan suara terbanyak.

## Paragraf4

## Penetapan Pemberian Bantuan Hukum

## Pasal27

- (1) Bupati menetapkan Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasisebagai PemberiBantuan Hukum.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalarn Keputusan Bupati.

- (3) Penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Penetapan Pemberi Bantuan Hukum diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten.

## Bagian Kedua VerifikasiTerhadap Fakir Miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum

## Pasal28

- (1)Tahapan dalam melakukan verifikasi Penerima Bantuan Hukum dilakukan dengan cara:
- a. pengumuman;
- b. permohonan;
- c. pemeriksaan administrasi dan faktual; dan
- d. penetapan Penerima Bantuan Hukum.
- (2)Jangka waktu pelaksanaan tahapan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal proposal diterima oleh Bagian Hukum.

## Paragraf 1 Pengumuman

## Pasal29

- (1)Bupati mengumumkari pelaksanaan verifikasi bagi Fakir Miskin yang benninat menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- (2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam website resmi Pemerintah Kabupaten.
- (3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. waktu dimulai dan berakhimya pendaftaran;
- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh Fakir Miskin;dan
- c. waktu pelaksanaan verifikasi.

## Paragraf 2

## Permohonan

## Pasal30

Verifikasi terhadap Fakir Miskin yang mengajukan permohonan sebagai Penerima Bantuan Hukum harus memenu hi syarat:

- a. mempunyai permasalahan hukum;
- b. terdaftar dalam administrasi kependudukan daerah; dan
- c. terdaftar sebagai Fakir Miskin.

## Pasa131

- (1)Syarat mempunyai permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dibuktikan dengan surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desai Lurah setempat.
- (2)Syarat terdaftar dalam kependudukan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Syarat terdaftar sebagai Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf c dibuktikan dengan terdaftar dalam Kelompok Desil 1 Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- (4) Selain syarat terdaftar pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pemohon dapat diberikan Bantuan Hukum dengan menggunakan Surat Keterangan Fakir Miskin dari Luralr/Kepala Desa setempat.

## Pasa132

- (1) Permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diajukan kepada Bupati melalui Pemberi Bantuan Hukum secara:
- a. elektronik; atau
- b. nonelektronik.
4. (2)Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui alamat email resmi Bagian Hukum;
5. (3)Permohonan secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui Kepala Bagian Hukum.

Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik, Organisasi Bantuan Hukum juga harus menyampaikan permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 kepada Panitia.

## Pasal34

- (1)Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap dilakukan verifikasi.
- (2)Pemberitahuan pelaksanaan verifikasi disampaikan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum mengenai waktu verifikasi.

## Pasal35

- (1)Dalam hal kelengkapan persy¥atan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 belum lengkap, Panitia memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melengkapipersyaratan.
- (2)Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan, harus melengkapi kelengkapan persyaratan.
- (3)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),permohonan verifikasidinyatakan ditolak.

## Paragraf 3

## Pemeriksaan Administrasidan Faktual

## Pasal36

Pemeriksaan atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan dengan mencocokkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluargayang asli dengan fotokopiKartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluargayang telah dilegalisiroleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Pemeriksaan Faktual atas permohonan Fakir Miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum, dilakukan dengan pengecekan langsung ke alamat rumah pemohon.

## Pasal38

- (1)Panitia berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menyatakan Fakir Miskin lulus atau tidak verifikasi yang dituangkan dalam berita acara;
- (2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3)Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan kepada Pemberi Bantuan Hukum secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.
- (4)Hasil pelaksanaan verifikasi disampaikan kepada Bupati dengan disertai saran dan pertimbangan 'paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Panitia.
- (5)Hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati dalam penetapan pemberibantuan hukum;

## Pasal39

- (1) Panitia dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai Fakir Miskin yang telah terverifikasi dengan melaksanakan rapat.
- (2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diambilberdasarkan suara terbanyak.

## Pasal40

- (1) Bupati menetapkan Fakir Miskin yang telah terverifikasi sebagai PenerimaBantuan Hukum.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan sebagai Penerima Barrruarr Hukutn berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan bantuan hukum dalam i (satu) tahun anggaran.
- (4) Penetapan Penerima Bantuan Hukum diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten.


## BABIV

## PENDANMN

## Pasal41

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Verifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dari/ atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Diundangkan di Sekayu pada tanggal ~3 AY!2-1L

2017

PIt. SEKRETA S DAERAH ~UPATEN USI BANYUASINf

MH APRIYADI

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 13 AP~ll

2017

f

£1. BUPATIMUSIB~NYUASI1

H. YUSNIN



BERITADAERAHKABUPATEN MUSIBANYUASIN TAHUN2017 NOMOR 19

Lampiran

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor t9 Tahun 2017

Tanggal

13 Ap\2.\L 2017

Tentang

Tata Cara Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan Fakir Miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum

## FORMAT FORMULIR BANTUAN HUKUM

## A. FORMULIR RENCANA PROGRAM ORGANISASI BANTUAN HUKUM

## (terlampir)

## B. FORMULIR RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA

(terlampir)

## C. FORMULIR MATRIK TARGET PROGRAM BANTUAN HUKUM

(terlampir)

f


fj.

BUPATI MUSI BANYUASINI

H. YUSNIN


A.

FORMULIR

RENCANA PROGRAM ORGANISASI

BANTU

AN

HUKUM

Rencana Program Organisasi Bantuan Hukum

1. Nama Organisasi Bantuan Hukum
2. Nama Pimpinan
3. Alamat Organisasi Bantuan Hukum
4. Tahun Berdiri Organisasi Bantuan Hukum
5. Sumber Pendanaan
- a. Hibah
- 1) Sumber
- 2) Jumlah
- b. Sumber Dana Lain yang
- 1) Sumber
- 2) Jumlah
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
13. Jumlah
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jumlah
6. Program/Kegiatan
- a. Latar belakang;
- b. Penerima manfaat;
- c. Strategi pencapaian program;
- 1) Metode pelaksanaan; dan
- 2) Tahapan dan waktu pelaksanaan (dalam tabel terlampir).
- d. Waktu pencapaian program;
- e. Biaya yang diperlukan;
- f. Rincian biaya (tedampir); dan
- g. Matrik target program bantuan hukum (terlampir).

(*) coret yang tidak perlu

- Litigasi/Non Litigasi (*)

Penanggung Jawab,

(NamaTerang)


## B. FORMULIR RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA

KEGIATAN...

Alat tulis kantor

Biaya dokumentasi

Biaya fotokopi

Biaya pembuatan laporan akhir

Transport

Pengiriman surat

Penanggung Jawab,

(Nama Terang)

## MATRIK TARGET PROGRAM BANTUAN HUJKUM NAMA ORGANISASI BANTUAN HUKUM:

| No | ProgramjKegiatan | Output | Indikator | Target | Target | Target | Keterangan |
|------|--------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|--------------|
| No | ProgramjKegiatan | Output | Indikator | 2017 | 2018 | 2019 | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Penanggung Jawab,

(Nama Terang