Unknown PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA SEKRETARIAT DAERAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA Nomor 164 Tahun 2009 tentang JASA KETATAUSAHAAN (berlaku 5 Mei 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
&gt;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah · beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ,
3. 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. 83 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
.
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KETATAUSAHAAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Batu Bara 1 .
- 2 Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara. 4
- 5 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Dinas adalah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
- 8 Badan adalah Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
- 9 Kantor adalah Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Kecamatan adalah Kecamatan dalam daerah Kabupaten Batu Bara.
11. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Batu Bara.
k
12. Surat adalah semua surat berupa iain, surat keterangan . rekomendasi, gambar bangunan/peta advis bangunan, bestek, baik berupa foto copy maupun salinan yang ditandatangani maupun yang disahkan oleh Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah . Badan Daerah, Kantor di Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertika! lainnya yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Daerah.
13. Leges adalah legalisasi atau pengesahan dari Pejabat yang berwenang terhadap segala surat - surat tembusan dan atau salinan surat baik yang ditulis dengan tangan, diketik atau difoto coy untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
14. Jasa Ketatausahaan adalah pungutan uang yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan hukum, sebagai biaya pengantian ongkos cetak tulis dari setiap surat-surat penting maupun salinannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
BAB II - SUBYEK DAN OBYEK Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dengan nama Jasa Ketatausahaan, dipungut retribusi sebagai penggantian ongkos cetak tulis atas pemberian barang -barang cetakan atau dokumen-dokumen produk Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Jasa Ketatausahaan adalah barang-barang cetakan atau dokumen-dokumen produk Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Jasa Ketatausahaan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh barang-barang cetakan atau dokumen-dokumen Pemerintah Daerah.
LINGKUP BERLAKUNYA JASA KETATAUSAHAAN
BAB III - Pasal 3
Pasal 3
- (1) Penetapan Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku bagi Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal lainnya yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Daerah .
- (2) Penetapan Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku dalam pembuatan Akte dimana Camat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah.
BAB IV - BESAR JASA KETATAUSAHAAN Pasal 4
Pasal 4
Yang dikenakan Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), adalah jenis-jenis barang-barang cetakan dan dokumen-dokumen berupa:
- a. Surat Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang menyangkut kepentingan perusahaan/industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pelatihan, kursus-kursus maupun perorangan untuk asli kutipan ataupun salinan sebesar 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah); Rp.
- b. Surat Keterangan/Rekomendasi lainnya yang ditandatangani Kepala Daerah dan atau Pejabat yang dihunjuk yang berhubungan dengan kepentingan suatu urusan di daerah, untuk asli kutipan dan salinan dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000, - (Lima Ribu Rupiah);
- c. Peta dan atau gambar-gambar lainnya dalam hal menentukan situasi lokasi dan areal pembangunan untuk setiap lembarnya sebesar Rp. 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah);
- d. Surat- surat/bahan cetakan/dokumen lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dengan biaya pembuatan barang termaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
*
BAB IV - BESAR JASA KETATAUSAHAAN Pasal 4
Pasal 5
Bupati membebaskan penggunaan Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yaitu :
- a. Instansi Pemerintah;
- b. Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang sosial/ibadah.
BAB V - TATA ADMINISTRASI Pasal 6
Pasal 6
- (1) Jasa Ketatausahaan harus dibayar tunai.
- (2) Pada setiap surat yang dlkenakan Jasa Ketatausahaan, hams dibubuhkan leges dengan nilal yang telah ditentukan serta dibubuhkan Cap Instansi
- (3) Pengadaan Leges untuk semua instansi dilingkungan Pemerintahan Daerah dengan bentuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pungutan Jasa Ketatausahaan, dikenakan untuk setiap pengeluaran barang cetakan atau dokumen dan disetorkan ke Kas Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mula: berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 5 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI BATU BARA

Verifikasi: ttd. OK ARYA ZULKARNAIN

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 6 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA SOFYAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 23