UNDANG-UNDANG RI Nomor 9 Tahun 1962 tentang PENGENDALIAN HARGA (berlaku 3 Agustus 1962)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan untuk mencegah adanya kenaikan harga yang sewenang-wenang perlu ditetapkan peraturan tentang pengendalian harga, yang sesuai dengan keadaan dewasa ini;
2. bahwa "Undang-undang Pengendalian Harga 1948" (LembaranNegara tahun 1948 No. 295) tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka Undang-undang tersebut perlu (dicabut;
3. bahwa karena keadaan memaksa hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketentuan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi. Ekonomi No. 2/Ko. T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;
4. Undang-undang No. 7/Drt 1955 sebagaimana telah ditambah dan dirobah;
5. Undang-undang Pengendalian Harga 1948 (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 295);
Memutuskan :
Pertama
- Mencabut "Undang-undang Pengendalian Harga 1948" (Lembaran- Negara tahun 1948 No. 295);
Kedua
- Menetapkan :
"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pengendalian Harga".
Pasal 1
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa harga atau penggantian dalam bentuk apapun juga yang diminta atau yang diperhitungkan untuk barang-barang, jasa-jasa atau sewa-sewa, yang ditunjuk dengan atau
Pasal 2
Dengan Peraturan Pemerintah untuk kepentingan langsung pengendalian harga dapat diadakan peraturan-peraturan, antara lain :
- a. Agar supaya diketahui oleh umum harga-harga atau penggantianpenggantian, yang diperhitungkan dalam menjalankan suatu perusahaan atau mata-pencaharian;
- b. Untuk mencegah penahanan barang-barang yang diperuntukkan buat dijual, dan penolakan memberikan jasa dan penolakan sewa, sepanjang tindakan-tindakan itu dilakukan pada waktu penyelenggaraan suatu perusahaan atau matapencaharian.
- c. Untuk mencegah perdagangan berantai.
Pasal 3
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan-peraturan guna kepentingan penerapan, pelaksanaan, penegakan dan penataan ketentuanketentuan, yang ditetapkan dengan atau
Pasal 4
Peraturan-peraturan harga, yang ditetapkan
Pasal 5
Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam atau
Pasal 6
Segala peraturan yang ditetapkan
Pasal 7
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinamakan: "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pengendalian Harga 1962".
Pasal 8
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962, Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 43
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 9 TAHUN 1962
tentang
## PENGENDALIAN HARGA.
## PENJELASAN UMUM.
Untuk mewujudkan front ekonomi yang kuat, sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 2/Ko. T.O.E. berlandaskan Amanat Presiden tentang garis-garis besar ekonomi nasional yang terpimpin tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat, maka penting sekali perhatian Pemerintah ditujukan kepada pengendalian dan pengawasan harga barang-barang essensiil yang penting untuk kebutuhan masyarakat.
Dalam hal ini adalah sewajarnya apabila diadakan penegasan mengenai wewenang untuk mengatur urusan harga barang-barang, sesuai dengan maksud diadakannya regrouping Kabinet Kerja baru-baru ini.
Undang-undang Pengendalian Harga 1948 (L.N. 1948 No. 295) yang ditetapkan dalam jaman penjajahan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan iklim sekarang ini, maka dianggap perlu Undang-undang tersebut ditarik kembali dan diganti dengan peraturan baru serta menjamin tercapainya maksud untuk melindungi konsumen dan mencegah kenaikan harga barang-barang dengan sewenang-wenang.
Karena keadaan memaksa, maka peraturan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Dalam pasal ini dinyatakan, bahwa tidak saja dilarang menjual dengan harga atau memperoleh penggantian jasa atau sewa yang lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan, akan tetapi meminta atau menawarkan harga/jasa/sewa yang lebih tinggipun dilarang. Maksimum yang ditetapkan itu dapat berlaku untuk suatu jenis barang, jasa atau sewa, akan tetapi dapat pula berlaku untuk masing-masing barang, jasa atau sewa itu secara khusus. Lagi pula ketentuan maksimum tersebut dapat berlaku untuk seluruh Indonesia atau untuk sebagian saja dari wilayah Indonesia, segala sesuatu dengan mengingat banyak dan tidaknya barangbarang, jasa-jasa dan sewa-sewa didaerah-daerah yang bersangkutan. Juga dinyatakan disini, bahwa kepada Pemerintah/Penguasa diberi kemungkinan untuk memberi pembebasan berhubungan dengan keadaan tertentu