PERATURAN BUPATI MA Nomor 63 Tahun 2015 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (berlaku 23 Desember 2015)
Pasal 17
- bahwa dalam rangka meninjaklanjuti ketentuan Pasal 17 dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran angka c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Penerapan Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaran Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualiatas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, system fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.

10. Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merabilitasi, uprating dan memperluas system fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningktakan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI-SPAM Daerah Kabupaten Banjar adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun)yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensidimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Banjar.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menyelesaikan permasalah dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Daerah;
- b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

## BAB III KSDP-SPAM DAERAH

## Pasal 3

- (1). KSDP-SPAM Daerah, ditetapkan sebagai dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM di dalam satu Daerah Adminstrasi.
- (2). KSDP-SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- b. Rencana Strategis Kabupaten Banjar;
- c. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar; dan

- e. Kondisi Kabupaten dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
2. (3). KSDP-SPAM Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dalam bentuk Peraturan Bupati melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. isu strategis, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- d. kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. rencana aksi percepatan investasi bidang air minum; dan
- f. penutup.

## Pasal 5

KSDP-SPAM yang ditetapkan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## MEKANISME PELAKSANAAN KSDP-SPAM

## Pasal 6

- (1) KSDP-SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan Skenario Penyelenggaraan SPAM yang telah disusun, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan SKPD terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN

## Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Diundangkan di Martapura pada tanggal 23 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 63

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 23 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd

H. RACHMADI KURDI

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 63 Tahun 2015

TANGGAL 23 Desember 2015

## BAB 1

## PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Millenium Development Goals (MDG's) merupakan komitmen Nasional dan Global dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan pelestarian lingkungan. Salah satu dalam target MDS's adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.

Namun hingga saat ini belum semua masyarakat mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Jumlah terbesar penduduk yang belum mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah masyrakat yang bermukim diperdesaan dan pinggiran kota. Masyarakat tersebut adalah masyrakat berpenghasilan rendah dengan lingkungan permukiman yang kurang sehat. Kelayakan air minum harus memenuhi kelayakan secara kualitas maupun kuantitas.

Pemerintah pusat telah mentargetkan sampai akhir tahun 2019 mencapai 100% penanganan air minum yang layak dan target standar pelayanan minimal sebesar 81,77% akses terhadap air minum yang aman.Dalam upaya pemenuhan layanan air minum secaran nasional, pemerintah pusat menyediaan perangkat kebijakan dan arahan serta program kepada daerah dalam upaya mendorong percepatan capaian pelayanan air minum masingmasing daerah. Selaras dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan dalam upaya percepatan layanan air minum dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menegaskan setiap daerah harus memiliki strategi pengembangan air minum. Keberadaan KSDP-SPAM merupakan arah pengembangan sistem penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan dan pengembangan SPAM sesuai amanat PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM

telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada)

Khusus untuk Kabupaten Banjar yang memiliki luas wilayah ± 4.688 km² yang merupakan wilayah terluas urutan ke tiga di Kalimantan Selatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 545.397 jiwa (sumber: BPS tahun 2015) dan angka pertumbuhan penduduk mencapai 2,11% pertahun. Kabupaten Banjar memiliki 20 Kecamatan dan 290 kelurahan/desa. Dari 20 kecamatan masih terdapat 13 kecamatan dengan 75 desa/kelurahan yang masih termasuk dalam kategori rawan terhadap akses air bersih.

Akses penduduk Kabupaten Banjar terhadap sumber air minum yang aman dan terlindungi pada tahun 2014 sebesar 50,16%, kondisi ini belum memenuhi target nasional dalam RPJMN 2010-2014 yaitu sebesar 70%. Akses penduduk terhadap sumber air minum tersebut sebagian besar terlayani oleh perpipaan sebesar 28,35% dan bukan jaringan perpipaan 21,81%.

Dalam visi pembangunan Kabupaten Banjar 2011-2015, yaitu visi ketiga 'Memantapkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Iklim Investasi'. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Banjar dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut diatas dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDPSPAM) Kabupaten Banjar yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM.

## MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten, Pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingtan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang berkualiatas.

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar ini bertujuan untuk:

Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM dan upaya pencapaian sasaran pengembangan SPAM yang ada di daerah;

Menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;

Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

## LANDASAN HUKUM

## UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

| Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Negara | Daya Air (Lembaran Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4377); |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undang-Undang No. 25 Tahun Pembangunan Nasional; | 2004 tentang Sistem Perencanaan |
| Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; | Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; |
| Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; | Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; |
| Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; | Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; |
| Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; | Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; |
| Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia No. 5063); | Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia No. 5063); |
| Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. | Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1982 Pengaturan Air; | tentang |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1990 Pengendalian Pencemaran Air; | tentang |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai; | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai; |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 tahun 2001 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; | tentang |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; | tentang |
| Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Pengembangan Penyediaan Air Minum; | Sistem |
| Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Penyediaan Air Minum, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25; | Sistem |
| Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah; | Keuangan |
| Peraturan Minimum; | Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan |
| Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Air; | Daya |

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014;

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

## KEPUTUSAN PRESIDEN

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

## PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 294 Tahun 2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaran Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya Pasal 4 dan Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya Pasal 4 dan Lampiran Peraturan Menteri tersebut.

## KEPUTUSAN MENTERI

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 35/MENLH/7 Tahun 1995 tentang Program kali Bersih;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 269 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 337 Tahun 1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;

Keputusan Menteri Kimpraswil No. 534 Tahun 2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/KPTS/M Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil;

Keputusan Menteri Kesehatan No. 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

## PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 200112015

RUANG LINGKUP

## PENGERTIAN

Masalah semua yang ada dalam Jakstranas

Corporate Social Responsibilities (CSR)

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemapuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap social/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan

Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha

Millenium Development Goals (MDG's)

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuanuntuk dicapai pada tahun 2015.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan

Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM

Studi untuk mengetahui tingka kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;

Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;

Kajian sumber pembiayaan.

Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan (KDSP) sistem penyediaan air minum (SPAM) Kabupaten Banjar berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan air minum Kabupaten Banjar berikut kebijakan dan strategistrategi pencapaiannya. Adapun ruang lingkun KDSP SPAM Kabupaten Banjar meliputi:

Tujuan dan sasaran pengembangan

Dasar kebijakan

Pendekatan penanganan

Prioritas pengembangan

Konsepsi kebijakan operasional, dan

Rencana strategis dan program pengembangan SPAM

## METODE PENYUSUNAN

## PERSIAPAN

Identifikasi dan analisis kondisi pelayanan penyediaan air minum pada saat ini;

Identifikasi target nasional dalam pengembangan SPAM;

Identifikasi dan analisis produk kebijakan yang telah ada, termasuk produk perencanaan jangka menengah;

Identifikasi peraturan perundang-undangan (aspek legal) terkait;

Identifikasi dan analisis struktur organisasi penyelenggara pengembangan SPAM, termasuk tugas dan fungsinya;

Inventarisasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis, penyusunan dan pengambilan keputusan selama proses penyusunan KSDPSPAM.

## PERUMUSAN VISI DAN MISI

Visi dari Jakstra Pengembangan SPAM pada dasarnya merupa-kan suatu rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan;

Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan SPAM (penyediaan air minum) selama 5 tahun mendatang di daerah yang bersangkutan.

Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;

Visi harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami;

Visi harus bersifat fleksibel, sehingga bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi;

Visi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah harus mendukung pencapaian visi daerah.

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Langkah ini merupakan langkah bagi Tim atau SKPD penyusun KSDP-SPAM untuk mengindentifikasi dan menganalisis isu, permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah yang sekiranya akan dihadapi dalam rangka implementasi KSDP-SPAM nantinya;

Analisis dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan-perubahan kebijakan yang akan terjadi, baik pada lingkungan internal organisasi, maupun eksternal organisasi;

Inti dari langkah ini adalah untuk menemukanisu strategis,akar permasalahan, dan tantanganyang sekiranya dihadapi dalam melaksanakan pengembangan SPAM di daerah yang bersangkutan.

## PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu artikulasi dari nilai-nilai yang dirumuskan dalam kaitannya dengan isu dan persoalan (permasalahan) yang diidentifikasikasi terhadap pencapaian hasil kebijakan dan keputusan yang ditentukan (Dickey).

Sasaran adalah suatu keinginan yang diharapkan untuk dicapai merupakan spesifikasi dari tujuan meskipun tidak selalu harus diungkapkan secara kuantitatif (Dusseldorp).

Dari pengertian tersebut, perumusan sasaran diharapkan dapat menghasilkan suatu pernyataan spesifik yang menyangkut pencapaian tujuan yang bersifat terukur dan mempunyai kerangka waktu dalam pencapaiannya.

Dalam penentuan Tujuan dapat digunakan kriteria sebagai berikut:

Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi, serta berlaku pada periode Jasktra Pengembangan SPAM (periode 5 tahun/jangka menengah).

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai paling kurang pada periode Jasktra Pengembangan SPAM.

Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki organisasi pelaksana Jakstra Pengembangan SPAM.

Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran, strategi dan kebijakan dalam rangka merealisasikan misi.

Pernyataan 'Tujuan' pada umumnya relatif tidak dapat ditarik kejelasan dan keterincian, oleh karena itu 'Sasaran' berfungsi untuk memperjelas maksud, rincian dan ukuran ketercapaian 'Tujuan'.

## PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Gambar 1.1 Metode Penyusunan KSDP-SPAM Kabupaten Banjar


Secara umum kebjakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakandalam kurun waktu jangka menengah serta mempunyai dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran.

Dengan demikian kebijakan dan strategi akan memuat langkah-langkah berupa penetapan program-program indikatifuntuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak tersebut, yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi pengembangan SPAM daerah.

## SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kebijakan dan Strategis Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini adalah sebagai berikut:

## BAB 1 PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi latar belakang disusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP-SPAM) Kabupaten Banjar, maksud dan tujuan, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan KSDP-SPAM, serta sistematika penulisannya.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Banjar.

## BAB 3 ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bab ini berisi tentang profil Kabupaten Banjar yang berhubungan dengan penyediaan air minum, Isu Strategis, Pemasalahan, dan Tantangan dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Banjar.

## BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bab ini berisi tentang scenario penyelenggaraan SPAM, serta kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Banjar.

- BAB 5 RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bab ini beisi tentang Rencana Aksi Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.

## BAB 6 PENUTUP

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

## VISI PENGEMBANGAN SPAM

Visi Kabupaten Banjar:

'Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri, dan Islami'

Visi Pengembangan SPAM:

'Terwujudnya Sistem Penyediaan Air Minum yang Andal, layak, dan Berkelanjutan menuju masyarakat Kabupaten Banjar yang Sehat,Sejahtera, Mandiri dan Islami'.

## MISI PENGEMBANGAN SPAM

Misi Penyediaan SPAM:

Pengelolaan dan perlindungan sumber air baku untuk kebutuhan air minum masyarakat.

Meningkatkan pengolahan kualitas air minum dan teknologi pengolahan air minum yang sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan.

Meningkatkan kemampuan managemen dan kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaran pengembangan SPAM.

Menyiapkan perangkat peraturan perundangan-undangan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPAM.

## TUJUAN PENGEMBANGAN SPAM

Tujuan Pengembangan SPAM:

Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dengan pengelolaan dan perlindungan sumber air baku yang berkualitas.

Terwujudnya kualitas air minum dan teknologi pengolahan air minum yang sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan.

Mewujudkan penambahan cakupan pelayanan air minum yang disesuaikan dengan pertambahan penduduk Kabupaten Banjar.

Terwujudnya manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya.

Terwuj