PERATURAN BUPATI MA Nomor 46 Tahun 2015 tentang STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 (berlaku 30 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU UTARA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan maka perlu menyusun satuan biaya perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Menetapkan :
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan dinas keluar dari tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan pelaksana perjalanan yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dinas ke tempat yang harus dikunjungi keluar negeri dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara/Daerah selama batas waktu yang ditentukan dalam surat perintah dinas.
5. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
7. Uang Harian adalah biaya perjalanan dinas yang diberikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / Perintah atasannya.
JENIS PERJALANAN DINAS
BAB II - JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 3
Perjalanan Dinas meliputi :
1. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten Mamuju Utara).
BAB II - JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 4
- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Pasangkayu) ke tempat yang dituju diluar Kabupaten Mamuju Utara dan akan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara, yang berjarak 5 (lima) kilo meter dari tempat kedudukan pelaksana perjalanan di dalam Daerah Kabupaten Mamuju utara dan akan kembali ke tempat kedudukan semula.
BIAYA PERJALANAN DINAS
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 5
- (1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 8 tingkatan yaitu :
- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Eselon II.a;
- d. Eselon II.b / Fungsional Pemeriksa Madya;
- e. Eselon III.a / Fungsional Pemeriksa Muda;
- f. Eselon III.b;
- g. Eselon IV.a / Fungsional Pemeriksa Pertama;
- h. Eselon IV.b;
- i. Eselon V Non Eselon, Golongan IV dan III;
- j. Non Eselon Golongan I &amp; II;
- k. Pegawai Tidak Tetap (Non PNSD).
- l. Sopir
- (2) Pegawai Negeri Sipil Non Eselon dan Pegawai Non PNSD hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas bagi yang memiliki keahlian/kemampuan khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 6
- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
- a. Biaya Transportasi Udara;
- b. Biaya Transportasi Darat/Bahan Bakar Mobil/Motor Dinas;
- c. Uang Harian :
1. Uang Saku;
2. Uang Penginapan.
- d. Biaya Transportasi;
- e. Biaya Transportasi Lokal;
- f. Sewa kendaraan
- g. Uang representasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Uang harian (khusus untuk uang penginapan) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya dari dan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
- b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
- c. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi hanya diberikan uang bahan bakar sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati dan dibayarkan sesuai biaya riil;
- (8) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara harus dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja, dan prinsip efisiensi anggaran;
- (9) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibayarkan dengan biaya riil/sesuai dengan harga;
- (10) Rincian biaya - biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal Pejabat atau staf dalam melaksanakan perjalanan dinas untuk mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/workshop yang membebankan biaya konstribusi maka uang penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c tidak diberikan selama berlangsungnya kegiatan dimaksud, dan kepada pelaksana perjalanan dinas uang saku tetap dibayarkan.
- (2) Kepada Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat Pimpinan dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Prajabatan maka uang saku sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) .

## Pasal 8

- (1) Satuan biaya transportasi untuk Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a,

disesuaikan dengan harga tiket dari model transport yang digunakan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Satuan Uang Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, diberikan pada perjalanan dinas diluar daerah bagi Pejabat yang tanpa menggunakan kendaraan dinas;
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas membutuhkan bahan bakar melebihi satuan biaya perjalanan maka biaya bahan bahan bakar dihitung berdasarkan jarak antara tempat kedudukan dan tempat tujuan dengan memperhatikan harga BBM setempat

## Pasal 9

- (1) Satuan Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan kepada pejabat dan besarannya sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Uang Representasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan selama dalam perjalanan dinas yang bersangkutan dan dibayarkan secara lumpsum.

## Pasal 10

Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

## Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan, kecuali biaya uang harian (khusus uang penginapan), biaya transportasi udara, biaya transportasi, dan biaya transportasi lokal.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas tersebut selesai dilaksanakan.
- (3) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Asisten dan staf Ahli diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (5) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan/atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah sesuai jalur koordinasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal Sekretaris Daerah atas nama Bupati, Asisten atas nama Sekretaris Daerah berhalangan sehingga persetujuan/perintah perjalanan dinas tidak dapat diterbitkan, maka persetujuan/perintah perjalanan dinas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat meminta persetujuan/perintah Bupati/Wakil Bupati.
- (7) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon III, IV, V, Staf, dan Pegawai Non PNSD diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## Pasal 12

- (1) Ketentuan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Mamuju Utara.
- (2) Satuan biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua DPRD disetarakan dengan Bupati kecuali komponen biaya sewa kendaraan .
- (3) Satuan biaya Perjalanan Dinas bagi Wakil Ketua disetarakan dengan Wakil Bupati kecuali komponen biaya sewa kendaraan .
- (4) Satuan biaya Perjalanan Dinas bagi anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II.b.
- (5) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diterbitkan oleh pimpinan DPRD.

## Pasal 13

Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ajudan dan sopir Bupati/setara, Wakil Bupati/setara, dan Pejabat Eselon II.a, maka kepada yang bersangkutan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

## BAB IV

## TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

## Pasal 14

- (1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil, terlebih dahulu harus diterbitkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (4) Jika dikemudian ternyata bahwa jumlah hari sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPPD semula diluar kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan, menurut pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.

## Pasal 15

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam SPPD harus secara jelas dicatat :
- a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi ; dan,
- c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Perjalanan Dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya Perjalanan Dinas kepada pegawai bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban;
- (5) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disertakan bukti keberangkatan dalam bentuk tiket dan boarding pass yang telah dipergunakan dalam Perjalanan Dinas tersebut;
- (6) Setiap hasil perjalanan dinas Kepala Satuan Kerja harus dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretrais Daerah;
- (7) Setiap hasil Perjalanan Dinas Pejabat Eselon lll, IV, V dan Non Eselon harus dilaporkan kepada Pimpinan Satuan Kerja masing - masing dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas

dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

## Pasal 16

- (1) Dalam keadaan kondisi tertentu/keadaan mendesak/ darurat diperbolehkan mempergunakan tiket atas nama orang lain.
- (2) Kelas bisnis hanya bolehkan/dibenarkan digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II.a.

## Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati Mamuju Utara ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju utara.
- (2) Pejabat yang berwenang membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, Jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa ;
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; dan/atau;
- b. Hukuman Administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## BAB V

## PENUTUP

## Pasal 18

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Utara.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

## Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, dan ketetapan lain yang mengatur hal sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 30 Desember 2015 Pj. BUPATI MAMUJU UTARA, TTD H. M. NATSIR

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 30 Desember 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA,

TTD H. ABD. WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 46

Salinan Sesuai Aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM,

H. ANDI IQBAL, S. STP., M. Si PANGKAT : PEMBINA/IV.a NIP : 19780515 199810 1 001