PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN Nomor 19 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS (berlaku 23 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
a. bahwa Retribusi Penyedotan Kakus adalah salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ,Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyedotan Kakus tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyedian dan/atau Penyedotan Kakus;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN Dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturah daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Bupati adalah Bupati Tabanan
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
5. Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran yang diterima atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat swasta atas ijin Pemerintah Daerah untuk menampung, memproses dan memusnahkan tinja.
11. Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah kegiatan penyediaan dan/atau penyedotan pada kakus/jamban yaitu tempat pembuangan kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol,yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
12. Limbah adalah hasil akhir proses produksi yang tidak digunakan yang berbentuk benda padat, cair, gas, dan lain-lain yang dapat menimbulkan dampak dan atau pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.
13. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ketempat pengolahan air buangan tanpa melalui roil.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagiahn retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan,dimiliki dan /atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Penyediaan Dan /Atau Penyedotan Kakus termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum .
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dihitung ## BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan ## BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 8
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 9
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan ## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 10
Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,kupon,dan kartu langganan,
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12
- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB X - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran
- (2) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dengan peringatan / surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XI - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran; dan
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi
BAB XI - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan ; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1),dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyedotan kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2007 nomor 4 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan

Penetapan: Ditetapkan di Tabanan Pada tanggal 23 Desember 2011 BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Penetapan: Diundangkan di Tabanan Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NENGAH JUDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 4
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
## NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
## RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kuangan dan menyelenggarakan jalannya Pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan di bidang kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah.
Bahwa dengan semakin pesatnya jumlah penduduk dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup terutama yang berhubungan dengan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja maka perlu upaya dari Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
Bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pembebanan retribusi penyediaan dan /atau penyedotan kakus di Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
## II. PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR