PERATURAN GUBERNUR RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA (berlaku 19 Januari 2016)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

: 2 (dua).

## GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka terciptanya keseragaman penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, namun sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang menghendaki agar semua Pegawai Negeri Sipil wanita mengenakan pakaian dinas harian berupa baju lengan pendek dan celana panjang, maka perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.


## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Provinsi Papua.
3. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
4. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki,sepatu dan topi beserta atributnya.

## BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap; dan
- g. Pakaian Dinas Batik Papua.

## Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

## Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH Pria :
- 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) celana panjang warna khaki;
- 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
- 4) topi warna coklat.


- b. PDH Wanita :
- 1) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) celana panjang warna khaki;
- 3) sepatu pantovel warna hitam; dan
- 4) topi warna coklat.
- c. PDH Pria Warna Putih terdiri dari :
- 1) PDH warna putih untuk Pejabat Eselon II,dan III Pria :
- a. baju model lengan panjang ;
- b. celana panjang semata kaki warna hitam;
- c. sepatu kulit warna hitam; dan
- d. baju model lengan pendek untuk Pejabat Eselon IV dan staf fungsional umum.
- 2) PDH Wanita Warna Putih untuk Pejabat Eselon II dan III wanita:
- a. baju model lengan panjang;
- b. celana panjang semata kaki warna hitam/rok warna hitam 15 cm dibawah lutut;
- c. sepatu kulit warna hitam; dan
- d. baju model lengan pendek untuk Pejabat Eselon IV dan staf fungsional umum.
- (3) PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

## Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. kerah rebah;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.


## Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu pusat dan tamu-tamu luar negeri serta dipakai pada acara di malam hari.
- (2) PSR Pria :
- a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
- a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. kerah rebah;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. kancing lima buah.
- (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacaraupacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Pria :
- a. jas warna gelap;
- b. celana panjang warna sama; dan
- c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
- a. jas warna gelap;
- b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
- c. kemeja dengan dasi.
- (4) PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
- b. celana panjang semata kaki warna khaki;
- c. sepatu kulit warna hitam dan;
- d. topi warna coklat.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.


## Bagian Ketujuh Pakaian Batik Papua Pasal 9

- (1) Pakaian Batik Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai untuk bekerja setiap hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Pakaian Batik Papua untuk Pejabat Eselon II, III dan IV Pria :
- a. baju model lengan panjang berlidah bahu;
- b. celana Panjang semata kaki warna hitam; dan
- c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Batik Papua untuk Pejabat Eselon II, III dan IV wanita :
- a. baju model lengan panjang berlidah bahu;
- b. celana panjang semata kaki warna hitam; dan
- c. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) Pakaian Batik Papua untuk staf pria :
- a. baju model lengan pendek berlidah bahu;
- b. celana panjang semata kaki warna hitam; dan
- c. sepatu kulit warna hitam.
- (5) Pakaian Batik Papua untuk staf wanita :
- a. baju model lengan pendek berlidah bahu;
- b. celana panjang semata kaki warna hitam, dan
- c. sepatu pantovel warna hitam.
- (6) Pakaian Batik Papua wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (7) Pakaian batik Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

## Pasal 10

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Lencana KORPRI;
- c. Tanda Jasa;
- d. Papan Nama;
- e. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- f. Nama Pemerintah Provinsi;
- g. Lambang Kementerian Dalam Negeri;
- h. Lambang Daerah Provinsi; dan
- i. Tanda Pengenal.


## Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 12

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- b. Mitz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

## Bagian Ketiga Lencana KORPRI Pasal 13

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

## Bagian Keempat Tanda Jasa Pasal 14

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pita Tanda Jasa; dan b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

## Bagian Kelima Papan Nama Pasal 15

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH; dan
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.


## Bagian Keenam Nama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Pasal 16

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Kementerian Dalam Negeri ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi Papua ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

## Bagian Ketujuh Pemerintah Provinsi Pasal 17

- (1) Lambang Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f menggambarkan landasan filosofi dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g menggambarkan landasan filosofi daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Provinsi.
- (3) Lambang Daerah Provinsi Papua dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (4) Lambang Daerah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Bahan Dasar Lambang Daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

## Bagian Kedelapan

## Tanda Pengenal Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dikantong/saku baju sebelah kiri di bawah Lencana KORPRI.

## Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
- a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
- b. plastik laminating dengan ukuran 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.


## Pasal 20

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
- 1) Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
- 2) Lambang Daerah;
- 3) Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
- 4) Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang :
- 1) Nama pegawai;
- 2) Nomor Induk Pegawai (NIP);
- 3) Eselon jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- 4) Golongan darah;
- 5) Alamat kantor;
- 6) Tanggal dikeluarkan;
- 7) Pejabat yang mengeluarkan;
- 8) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
- 9) Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

## Pasal 21

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari warna :
- a. coklat untuk pejabat eselon I;
- b. merah untuk pejabat eselon II;
- c. biru untuk pejabat eselon III;
- d. hijau untuk pejabat eselon IV;
- e. orange untuk pegawai non eselon; dan
- f. abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

## Pasal 22

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 23

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari nama dan lambang daerah Provinsi Papua, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PSH terdiri dari papan nama, Lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari nama dan lambang daerah Provinsi Papua, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.


## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan oleh Pimpinan SKPD atas nama Gubernur Papua.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian KORPRI dipakai sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penggunaan pakaian khas Daerah Papua diatur oleh Gubernur.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 19 Januari 2016

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 20 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

NIP. 19661202 198603 1 002

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua

Nomor : 10 Tahun 2016

Tanggal :

19 Januari 2016

## MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

## A. PAKAIAN DINAS HARIAN (Warna Khaki)

## 1. PDH PRIA


## Keterangan :

- a. lidah baju;
- b. kancing baju;
- c. papan nama;
- d. saku baju;
- e. ikat pinggang;
- f. saku;
- g. kerah baju;
- h. Lencana KORPRI;
- i. nama Pemda;
- j. lambang daerah Provinsi;
- k. tanda pengenal;
- l. sambungan bahu;
- m. lengan panjang; dan
- n. saku belakang.

## 2. PDH WANITA


## Keterangan :

- a. lidah baju;
- b. kancing baju;
- c. papan nama;
- d. saku baju;
- e. kerah rebah;
- f. Lencana KORPRI;
- g. nama Pemda;
- h. lambang daerah Provinsi;
- i. tanda pengenal;
- j. flui depan; dan
- k. flui belakang.

## 3. PDH WANITA BERJILBAB


## Keterangan :

- a. papan nama;
- b. kancing baju;
- c. kerudung sesuai dengan warna pakaian;
- d. kerah rebah;
- e. Lencana KORPRI;
- f. nama Pemda;
- g. lambang daerah Provinsi;
- h. tanda pengenal;
- i. saku baju depan;
- j. flui depan; dan
- k. flui belakang.

## 4. PDH WANITA HAMIL


## Keterangan :

- a. papan nama;
- b. kancing baju;
- c. flui depan;
- d. celana panjang;
- e. kerah rebah;
- f. Lencana KORPRI;
- g. nama Pemda;
- h. lambang daerah Provinsi;
- i. tanda pengenal; dan
- j. flui belakang.

## B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

## 1. PSH PRIA


## Keterangan :

- a. kerah berdiri ;
- b. Lencana KORPRI;
- c. saku baju depan;
- d. tanda pengenal;
- e. saku bawah dengan tutup;
- f. kancing; dan
- g. papan nama.

## 2. PSH WANITA


## Keterangan :

- a. kerah rebah
- b. Lencana KORPRI;
- c. saku naju depan;
- d. tanda pengenal;
- e. saku bawah dengan tutup;
- f. kancing; dan
- g. papan nama.

## 3. PSH WANITA BERJILBAB


## Keterangan :

- a. kerah rebah;
- b. Lencana KORPRI;
- c. saku baju depan;
- d. tanda pengenal;
- e. saku bawah dengan tutup;
- f. kancing; dan
- g. papan nama.

## 4. PSH WANITA HAMIL


## Keterangan :

- a. kerah rebah;
- b. Lencana KORPRI;
- c. saku baju depan;
- d. tanda pengenal;
- e. kancing;
- f. papan nama.

## C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

## 1. PSR PRIA


## Keterangan :

- a. kerah berdiri ;
- b. Lencana KORPRI;
- c. saku baju depan;
- d. tanda pengenal;
- e. saku bawah dengan tutup;
- f. kancing; dan
- g. Papan nama.

## 2. PSR WANITA


## Keterangan :

- a. kerah rebah;
- b. Lencana KORPRI;
- c. saku baju atas;
- d. tanda pengenal;
- e. saku bawah dengan tutup;
- f. kancing; dan
- g. papan nama.

## 3. PSR WANITA BERJILBAB


## Keterangan :

- a. kerah rebah;
- b. Lencana KORPRI;
- c. saku baju atas;
- d. tanda pengenal;
- e. saku bawah dengan tutup;
- f. kancing; dan
- g. papan nama.

## 4. PSR WANITA HAMIL


## Keterangan :

- a. kerah rebah;
- b. Lencana KORPRI;
- c. saku baju atas;
- d. tanda pengenal;
- e. saku bawah dengan tutup;
- f. kancing;
- g. papan nama.

## D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

## 1. PSL PRIA


## Keterangan :

- a. kemeja warna putih;
- b. dasi;
- c. lengan panjang;
- d. saku atas jas;
- e. saku bawa jas dengan tutup; dan
- f. kancing.

## 2. PSL WANITA


## Keterangan :

- a. kemeja warna putih;
- b. dasi;
- c. lengan panjang;
- d. saku atas jas;
- e. saku bawah jas dengan tutup; dan
- f. kancing.

## 3. PSL WANITA BERJILBAB


## Keterangan :

- a. kemeja warna putih;
- b. dasi;
- c. lengan panjang;
- d. saku atas jas;
- e. saku bawah jas dengan tutup; dan
- f. kancing.

## 4. PSL WANITA HAMIL


## Keterangan :

- a. kemeja warna putih;
- b. dasi;
- c. lengan panjang; dan
- d. kancing.

## E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

## 1. PDL PRIA


## Keterangan :

- a. lidah baju;
- b. kancing baju;
- c. papan nama;
- d. saku baju;
- e. ikat pinggang;
- f. saku samping;
- g. kerah baju;
- h. lencana Korpri;
- i. nama Pemda;
- j. lambang daerah Provinsi;
- k. tanda pengenal;
- l. sambungan baju; dan
- m. saku belakang.

## 2. PDL WANITA


## Keterangan :

- a. lidah baju;
- b. kancing baju;
- c. papan nama;
- d. saku baju;
- e. kerah rebah;
- f. Lencana KORPRI;
- g. nama Pemda;
- h. lambang daerah Provinsi; dan
- i. tanda pengenal.

## F. PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH, CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP

## 1. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH


## Keterangan :

- a. Lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal.

## 2. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH


## Keterangan :

- a. Lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal.

## G. PAKAIAN BATIK PAPUA

## 1. PAKAIAN BATIK PAPUA UNTUK PRIA, PEJABAT ESELON II, III, DAN IV


## Keterangan :

- a. kerah berdiri;
- b. kancing baju;
- c. saku baju;
- d. belahan samping;
- e. celana panjang hitam.

## 2. PAKAIAN BATIK PAPUA UNTUK STAF PRIA LENGAN PENDEK


Keterangan :

- a. Kerah berdiri;
- b. kancing baju;
- c. saku baju;
- d. belahan samping
- e. celana panjang hitam

## 3. PAKAIAN BATIK PAPUA WANITA, PEJABAT ESELON II, III, DAN IV


## Keterangan :

- a. kerah rebah
- b. kancing baju;
- c. lengan panjang
- d. saku baju;
- e. flui depan; dan
- f. flui belakang.

## 4. PAKAIAN BATIK PAPUA UNTUK STAF WANITA LENGAN PENDEK


## Keterangan :

- a. kerah rebah
- b. kancing baju;
- c. lengan pendek
- d. saku baju;
- e. flui depan; dan
- f. flui belakang;
- g. celana panjang hitam.

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002

## 1. MUTZ.

## DARI DEPAN


## MUTZ PAMONG DARI SAMPING


## MUTZ PAMONG DARI SAMPING


## 2. KOPIAH

Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos


Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua

Nomor : 10 Tahun 2016

Tanggal :

19 Januari 2016

## ATRIBUT PAKAIAN DINAS

## 3. LENCANA KORPRI


## 4. PAPAN NAMA


## 5. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH

1,5 cm

6 cm


## 6. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Arti Logo :

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya KORPRI, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.


## WARNA :

## ARTI WARNA :

Dasar Logo

Kapas

Daun Kapas

Butir Padi dan Daun

Pita

Tulisan

: Biru Tua

: Putih

: Hijau

: Kuning Emas

: Kuning Emas

: Putih

Putih

Biru Tua

Kuning Emas

Hijau

: Suci

: Kesetiaan

: Kejayaan

: Kemakmuran/ Kesuburan

## 7. LAMBANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

## CONTOH :


## 8. TANDA PENGENAL


GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002