PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 15 Tahun 2016 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN SERTA GANTI RUGI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (berlaku 1 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan serta Ganti Rugi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN SERTA GANTI RUGI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
9. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
10. Lahan Pengganti adalah Lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau Lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
11. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan persyaratan serta Ganti Rugi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. tata cara dan persyaratan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. Ganti Rugi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
TATA CARA DAN PERSYARATAN
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Bagian Kesatu
BAB IV - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 4
Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
BAB IV - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 5
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan dalam rangka:
- a. untuk kepentingan umum; atau
- b. bencana alam.
BAB IV - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 6
Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan oleh pihak yang memerlukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
BAB IV - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 7
- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
- c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
- d. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pembangunan infrastruktur;
- e. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pertanahan; dan
- f. Badan Pertanahan Nasional.
BAB IV - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 8
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan Lahan Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.
Bagian Kedua
BAB IV - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 9
Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
BAB IV - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 10
Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
BAB IV - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 11
Rencana alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi Lahan Pengganti;
- d. jadwal penyediaan Lahan Pengganti; dan
- e. pemanfaatan Lahan Pengganti.
GANTI RUGI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
BAB V - GANTI RUGI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Pasal 12
- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan Pengganti.
- (4) Biaya Ganti Rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan Lahan Pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
- a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
- b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan Pengganti.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juni 2016

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK , TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 15

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001