UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1960 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pertambahan jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak seimbang, baik dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia maupun dengan potensi kekayaan alam Indonesia perlu diselenggarakan transmigrasi yang merupakan tanggung-jawab Nasional, sebagai salah satu jalan untuk suksesnya Pembangunan, Ketahanan dan Persatuan Nasional.
- b. bahwa untuk menyelenggarakan transmigrasi diperlukan ketentuan-ketentuan pokok yang sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk Undang-undang;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi, Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pembangunan Nasional serta Regional dan oleh karena itu perlu segera dicabut.
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan dalam bidang Pertahanan Keamanan;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXVIII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
MEMUTUSKAN :
Mencabut
Menetapkan
- 1. Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokokpokok Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 86) jo. Undangundang Nomor 1 Tahun 1961 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 Tentang Gerakan Nasional Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 33) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.
: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- a. Transmigrasi adalah pemindahan dan/atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan Pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini : - b. Transmigran ialah setiap warga negara Republik Indonesia, yang secara sukarela dipindahkan atau pindah menurut pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a Pasal ini; - c. Daerah Transmigrasi adalah daerah yang ditetapkan untuk penempatan transmigran ; - d. Daerah Asal adalah daerah yang ditetapkan darimana calon transmigran dipindahkan atau berpindah ; - e. Proyek Transmigrasi adalah keseluruhan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi.

Penandatangan: - f. Menteri ialah Menteri yang diserahi urusan penyelenggaraan transmigrasi. ## BAB II ## KEBIJAKSANAAN UMUM TRANSMIGRASI ## Pasal 2 Sasaran kebijaksanaan umum transmigrasi ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi Swakarsa (spontaan) yang teratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk mencapai : - a. peningkatan taraf hidup; - b. pembangunan daerah; - c. keseimbangan penyebaran penduduk; - d. pembangunan yang merata di seluruh Indonesia; - e. pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia; - f. kesatuan dan persatuan bangsa : - g. memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. ## Pasal 3 - (1) Penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan mengingat segisegi : - a. kemanusiaan; - b. keadilan; - c. kekeluargaan; - d. swadaya, swakarya dan swa-sembada masyarakat. - (2) Penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan ketentuanketentuan dalam Undang-undang ini. ## BAB III ## ORGANISASI ## Pasal 4 Susunan, tugas, wewenang dan tanggung-jawab organisasi penyelenggaraan transmigrasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. ## Pasal 5

Penandatangan: - (1) Pelaksanaan transmigrasi oleh Instansi Pemerintah di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Penandatangan: - (2) Pelaksanaan transmigrasi di luar sebagaimana yang disebut pada ayat (1) Pasal ini harus memiliki surat ijin dari Menteri. ## BAB IV PEMBIAYAAN ## Pasal 6 - (1) Biaya penyelenggaraan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada dasarnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : - (2) Pembiayaan penyelenggaraan transmigrasi disesuaikan dengan jenis-jenis transmigrasi. ## BAB V ## HAK HAK DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN ## Pasal 7 Transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak-hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. ## Pasal 8 Hak-hak transmigran untuk mendapatkan bantuan, bimbingan dan pembinaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. ## Pasal 9 Transmigran wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku bagi penyelenggaraan transmigrasi. ## BAB VI ## DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI ## Pasal 10

Penandatangan: Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dipindahkan penduduknya, dapat ditetapkan sebagai Daerah Asal dengan Keputusan Presiden. ## Pasal 11

Penandatangan: - (1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan, serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran, dapat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden.

Penandatangan: - (2) Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang diserahi urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri. - (3) Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA ## Pasal 12 - (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1) Pasal 11 Undang-undang ini harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi. - (2) Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. ## Pasal 13 Kepada penduduk setempat diberikan kesempatan untuk dengan sukarela berpisah ke Daerah Transmigrasi dan pada prinsipnya diperlakukan sebagai transmigran. ## Pasal 14 Pembinaan dan pengembangan masyarakat Daerah Transmigrasi diselaraskan dengan Pola Pembangunan Masyarakat Desa : - a. Di bidang ekonomi dijuruskan ke arah tercapainya tingkatan swa-sembada berdasarkan azas-azas perkoperasian ; - b. Di bidang sosial budaya dijuruskan ke arah tercapainya asimilasi dan integrasi yang menyeluruh. - c. Di bidang mental spiritual dijuruskan ke arah pembinaan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA ## Pasal 15

Penandatangan: - (1) Dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi masyarakat Daerah Transmigrasi dan memperhatikan pula pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat penempatan, Menteri menyerahkan pengurusan seluruh atau sebagian Proyek Transmigrasi kepada Menteri Dalam Negeri. - (2) Sejak penyerahan Proyek Transmigrasi tersebut ayat (1), Pasal ini status transmigran dan Proyek Transmigrasi hapus. ## BAB VII ## KETENTUAN PIDANA ## Pasal 16

Penandatangan: Barang siapa melaksanakan transmigrasi tanpa ijin/persetujuan Menteri, dihukum : 1. dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- 2. dengan hukuman kurungan selama-lamanya 9 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,apabila perbuatan tersebut juga tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-undang ini. ## Pasal 17 Barang siapa memiliki atau atas dasar ijin/persetujuan untuk melaksanakan transmigrasi, dengan sengaja tidak memberikan tanah pekarangan atau tanah pertanian atau tidak memberikan bantuan atau bimbingan atau hak-hak lainnya menurut ketentuanketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 300.000,- ## Pasal 18 Barang siapa dengan sengaja menghambat penyelenggaraan transmigrasi yang mengakibatkan kerugian-kerugian bagi pelaksana atau transmigran dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 300.000,- ## Pasal 19 Barang siapa karena kekhilapannya menyebabkan tidak tenteram atau sengsaranya transmigran beserta keluarganya, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- ## Pasal 20 Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 16, 17, 18 dan 19 Undang-undang ini dilakukan oleh badan hukum, hukuman dijatuhkan kepada anggota pengurus. ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA ## Pasal 21 Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman kurungan selamalamanya 1 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- ## Pasal 22 Tindak pidana tersebut dalam Pasal 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 adalah dianggap sebagai kejahatan. ## BAB VIII ## KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 23 Selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini. ## Pasal 24 Transmigrasi yang sedang dilaksanakan oleh instansi, lembaga swasta dan perorangan pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. ## Pasal 25 Persoalan-persoalan yang ada mengenai tanah dan ganti rugi pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan musyawarah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undangundang ini. ## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan. ## Pasal 27 Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Transmigrasi dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO JENDERAL T.N.I. pada tanggal 28 Juli 1972

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penandatangan: SUDHARMONO S.H. MAYOR JENDERAL T.N.I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1972
TENTANG
## KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI
## I. PENJELASAN UMUM.
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka dan berdaulat, terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, mempunyai wilayah yang luas dan potensi alam yang besar.
2. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia, menurut ketentuan
PENJELASAN
Pasal 33
2. Adalah suatu kenyataan, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat luas dan memiliki kekayaan alam yang besar itu, berpenduduk besar jumlahnya, akan tetapi tidak seimbang penyebarannya. Adalah suatu kenyataan pula, bahwa meningkatnya jumlah penduduk terutama di Jawa, Madura dan Bali, tidak seimbang dengan tersedianya lapangan kerja. Hal-hal tersebut di