PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 36 Tahun 2001 tentang IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (berlaku 11 September 2001)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 36 TAHUN 2001
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat2 Undang-undang Namor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota adalah Bidang Industri dan perdagangan;
- b. bahwa untuk percepatan fungsi pelayanan dan pembinaan serta pengendalian terhadap sektor usaha industri dan perdagangan agar tumbuh dan berkembang, serasi dengan pertumbuhan pembangunan sektor agroindustri dan agrobisnis;
- b. bahwa untuk mewujudkan point a dan b diatas perlu menetapkan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
: 1.
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Industri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Muaro Jambi;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang berkedudukan di Sengeti;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas adalah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Izin usaha industri adalah, legalitas kegiatan usaha produktif dengan proses akhir (Vinising produk out put) yang berupa jasa, ataupun benda tertentu;
- g. Tanda Daftar Industri adalah merupakan bukti perusahaan industri telah memenuhi registrasi (terdaftar) dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
- h. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
- i. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri;
- j. Cabang Industri adalah suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses industri;
- k. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- l. Bahan Mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumebr daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut;
- m. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- n. Bahan Baku Industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri;
- o. Tatanan Industri adalah terbit susunan dan pengaturan dalam arti seluasluasnya bagi industri.
JENIS-JENIS USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
BAB II - JENIS-JENIS USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 2
Jenis-jenis perusahaan atau industri yang wajib memperoleh izin usaha industri dan tanda daftar industri berdasarkan uraian klasifikasi dalam kelompok bidang usaha pokok adalah sebagaimana tercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 11 September 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO H.AHMAD RIPIN

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO DRS. MUCHTAR MUIS. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 36 SERI D TANGGAL 17 SEPTEMBER 2001
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Daerah ini.

## BAB III

## PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

## Pasal 3

- (1). Setiap pendirian perusahaan industri baru, perluasan, pemindahan lokasi, menambah kapasitas produksinya melebihi 20 % (dua puluh persen) dari kapasitas izin yang sudah dikeluarkan dan atau memindahkan manajemen perusahaan kepada orang lain, wajib memperoleh izin usaha industri (IUI). Selanjutnya setelah memperoleh izin usaha industri, wajib didaftarkan untuk memperoleh tanda daftar industri (TDI).
- (2). Pemberian izin usaha industri (IUI) dan tanda daftar industri (TDI) terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembagan industri.
- (3). Kewajiban memperoleh izin usaha industri dan tanda daftar industri (TDI) dapat diberlakukan kepada setiap kegiatan perorangan, badan hukum/ koperasi, perusahaan dan BUMN maupun BUMD.

## BAB IV

## WILAYAH INDUSTRI

## Pasal 4

- (1). Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dapat menetapkan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri serta lokasi bagi pembangunan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
- (2). Ketetapan yang mengatur tentang pusat pertumbuhan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) diatas akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;
- (3). Ketentuan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) diatas adalah aturan dengan suatu ketentuan yang berorientasi pada kondisi dan kepentingan masyarakat secara universal.

## BAB V

## TATA CARA DAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

## Pasal 5

- (1). Permohonan memperoleh izin usaha industri (IUI) dan tanda daftar industri (TDI) diajukan oleh permohonan kepada Bupati Muaro Jambi Cq. Kepala Dinas Koperas, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi;
- (2) Bentuk permohonan yang diajukan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) diatas adalah seperti tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3). Setiap permohonan yang diajukan sebagaimana Pasal 5 ayat (2) diatas dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan melampirkan sebagai berikut :
1. Photo copy akte notaries pendirian perusahaan.
2. Photo copy KTP
3. Photo copy kartu NPWPD.
4. Photo copy SITU
5. Photo copy dokumen UKL dan UPL dan atau amdal, bagi yang wajib UKL dan UPL dan atau amdal serta Izin Undang-Undang Gangguan.
6. Pas photo ukuran (3X4) = 3 lembar.
- (4). Pemberian atau penolakan industri diberikan oleh Kepala Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (5). Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada permohonan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

## BAB VI

## KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

## Pasal 6

- (1). Agar usaha industri tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan, diperlukan pembinaan pengendalian dan pengawasan dari Dinas Instansi teknis.
- (2). Pembinaan, pengendalian dan pengawasan seperti dimaksud Pasal 6 ayat (1) diatas, maka setiap izin yang diterbitkan dikenakan kewajiban yang akan diatur dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.

## Pasal 7

- (1). Wewenang penandatanganan izin usaha industri dan tanda daftar industri yang nilai investasinya 1 milyar keatas tidak termasuk tanah dan bangunan diterbitkan oleh Bupati dalam bentuk Keputusan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2). Wewenang penandatanganan izin usaha industri dan tanda daftar industri yang nilai investasinya dibawah 1 milyar dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

## Pasal 8

- (1). Setiap perusahaan industri yang telah memiliki izin usaha industri (IUI) dan tanda daftar industri (TDI) yang melakukan perluasan, pemindahan lokasi, menambah kapasitas produksinya melebihi 20 % (dua puluh persen), dan atau memindahkan manajemen perusahaan kepada pihak lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Instansi teknis yang memberikan izin usaha industri dan tanda daftar industri.
- (2). Perubahan terhadap izin usaha industri dan tanda daftar industri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) diatas harus mengajukan permohonan izin baru kepada Dinas Instansi teknis.
- (3). Pengajuan permohonan baru atas perubahan izin usaha industri dan tanda daftar industri tersebut dengan melampirkan jenis data/daftar perusahaan dan asli izin usaha industri dan tanda daftar industri yang telah diterbitkan.

## BAB VII

## BENTUK SURAT IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

## Pasal 9

- (1). Bentuk izin usaha industri dan tanda daftar industri yang diterbitkan oleh Bupati Muaro Jambi dan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tertera pada lampiran III, IV, V dan VI Peraturan Daerah ini.
- (2). Izin usaha industri (IUI) diberikan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal penetapan dan tanda daftar industri (TDI) berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi.
- (3). Jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) untuk izin usaha industri dapat diperpanjang kembali dengan jangka waktu yang sama jika perusahaan masih beroperasi dan untuk tanda daftar industri (TDI) sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) jangka waktunya dinyatakan batal apabila perusahaan melakukan perluasan, penambahan kapasitas produksi melebihi 20 %, pemindahan lokasi dan atau memindahtangankan manajemen perusahaan kepada pihak lain.
- (4). Perpanjangan izin usaha industri dapat diberikan dengan mengembalikan asli izin usaha industri yang dimiliki dan untuk tanda daftar industri perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) diatas wajib melaporkan kepada Instansi teknis yang mengeluarkan perizinan dengan melampirkan jenis data atau daftar perubahan serta asli tanda daftar industri yang dimiliki.
- (5). Apabila pengisian data atau daftar perubahan serta mengembalikan asli tanda daftar industri (TDI) telah dipenuhi, Instansi teknis yang mengeluarkan perizinan akan mengeluarkan Tanda Daftar Industri (TDI) baru dengan jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).

## BAB VIII

## KETENTUAN BAGI PEMILIK IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

## Pasal 10

Usaha, perusahaan atau industri yang telah mendapatkan izin usaha industri (IUI) dan tanda daftar industri (TDI) diwajibkan untuk :

1. Memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada izin usaha industri dan tanda daftar industri yang diberikan;
2. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya berkaitan dengan izin usaha industri dan tanda daftar industri;
3. Mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan serta wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam;
4. Perusahaan industri wajib melaksanakan segala ketentuan Peraturan tentang ketenaga kerjaan;
5. Perusahaan industri wajib menyampaikan impormasi industri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada instansi teknis yang mengeluarkan perizinan.

## BAB IX

## SANKSI-SANKSI

Pasal 11

- (1). Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (3), serta Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat mengakibatkan dicabutnya izin usaha industri (IUI) dan tanda daftar industri (TDI) yang bersangkutan.
- (2). Pencabutan IUI dan TDI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
- (3). Apabila peringatan sebagaimana dalam ayat (2) tidak diindahkan maka dapat dilanjutkan dengan pencabutan izin usaha industri dan tanda daftar industri.
- (4). Terhadap perusahaan industri yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan akan dikenakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup.

## BAB X

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 12

- (1). Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran..

## BAB XI

## PENYIDIKAN

## Pasal 13

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Usaha industri perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di sektor industri dan perdagangan;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang tanda daftar industri;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana disektor industri dan perdagangan;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana disektor industri dan perdagangan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti disektor industri dan perdagangan;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana disektor industri dan perdagangan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana disektor industri dan perdagangan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui kordinasi penyidik Polri.

## BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

Izin usaha industri (IUI) dan tanda daftar industri (TDI) yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini harus diperbaharui kembali tanpa dikenal biaya kecuali untuk ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 11 September 2001

BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H.AHMAD RIPIN

DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO

DRS. MUCHTAR MUIS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2001 NOMOR 36 SERI D TANGGAL 17 SEPTEMBER 2001

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

## NOMOR 18 TAHUN 2001

## TENTANG

## RETRIBUSI IZIN TRAYEK

## 1. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga Negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditegaskan bahwa retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, yang aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah.

Dalam penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan Pembentukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur pemungutannya.

Walaupun pada hakekatnya retribusi atas kayu rakyat produksi hutan rakyat/tanah milik merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

```
Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas
```