PERATURAN BUPATI MA Nomor 71 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 22 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna anggaran/barang.
13. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKAPPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Tanah Laut.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Tanah Laut yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
23. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
26. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
27. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
28. Rehabilitasi Sosial adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
29. Perlindungan Sosial adalah untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
30. Pemberdayaan Sosial adalah untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
31. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
32. Penanggulangan Kemiskinan adalah merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
33. Penanggulangan Bencana adalah merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
34. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya;
- b. hewan dan tumbuhan; dan
- c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
Bagian Kesatu Umum
BAB III - HIBAH
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan
- dan kemasyarakatan dengan
BAB III - HIBAH
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada :
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
BAB III - HIBAH
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
BAB III - HIBAH
Pasal 7
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Tanah Laut;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;
- b. organisasi penerima hibah yang dokumen pendiriannya merupakan bagian dari organisasi pusat, maka dokumen terdaftarnya ikut pada organisasi induk;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut; dan
- d. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Pemberian Hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Hibah
BAB III - HIBAH
Pasal 8
- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati
q. Kepala SKPD Teknis Berkenaan.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
- a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;
- b. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain bagi badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan diketahui Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat.
BAB III - HIBAH
Pasal 9
- (1) Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. surat pengesahan badan hukum organisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk yayasan atau Ormas berbadan hukum atau SKT yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Surat Keterangan Terdaftar untuk Badan dan Lembaga atau Penetapan atau pengesahan dari Kepala SKPD/Kepala Instansi Vertikal untuk kelompok masyarakat/kelompok masyarakat adat.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk yayasan atau ormas berbadan hukum;
- c. surat keterangan domisili lembaga dari desa atau kelurahan setempat; dan
- d. salinan/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain.
BAB III - HIBAH
Pasal 10
- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Teknis Berkenaan, dan untuk bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan maka usulan hibah tersebut diusulkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lain.
- (2) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada SKPD
Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melakukan evaluasi permohonan dan verifikasi proposal hibah.
- (4) SKPD Teknis Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon penerima Hibah, meliputi:
- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau sebutan lainnya;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan atau sebutan lainnya;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau sebutan lainnya;
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau sebutan lainnya;
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau sebutan lainnya;
- f. Urusan Pemerintahan Keagamaan, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya;
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau sebutan lainnya;
- h. Urusan Politik Dalam Negeri dan Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya;
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataann Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan atau sebutan lainnya;
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau sebutan lainnya;
- k. Urusan Pemerintahan Bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau sebutan lainnya;
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan atau sebutan lainnya;
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan atau sebutan lainnya;
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lainnya;
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau sebutan lainnya;
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata atau sebutan lainnya;
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau sebutan lainnya;
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya;
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau sebutan lainnya;
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan atau sebutan lainnya;
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan atau sebutan lainnya;
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan BidangPersandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau sebutan lainnya;
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau sebutan lainnya; dan
- x. Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf w, maka akan dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon Penerima Hibah.
Bagian Ketiga
Evaluasi Permohonan
BAB III - HIBAH
Pasal 11
- (1) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lainnya membentuk Tim Evaluasi Hibah yang bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah atas surat permohonan, proposal,
- persyaratan administasi dan kesesuaian substansi dokumen teknis hibah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan verifikasi lapangan terhadap hibah sarana dan prasarana.
- (2) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi belaja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).
- (3) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Pengarah
- b. Ketua
- c. Wakil Ketua
- d. Sekretaris
- e. Anggota
- (4) Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menyampaikan rekomendasi penilaian kepada Kepala SKPD atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lain.
- (5) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lain menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lain selaku pemberi/penerbit rekomendasi bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan kepada TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH).
- (8) Berdasarkan rekomendasi SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya dan dengan memperhatikan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH).
- (9) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampir dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 22 Juni 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 22 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT ## H. SYAHRIAN NURDIN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Bagian keempat

## Penganggaran

## Pasal 12

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan

PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Hibah berupa uang pertimbangannya dikoordinasikan dengan BPKAD dan Hibah barang/jasa dikoordinasikan dengan BAPPEDA.
- (4) Penambahan permohonan hibah sebelum persetujuan rancangan KUA/PPAS menjadi KUA/PPAS dapat dilakukan sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 untuk kemudian dicantumkan dalam lampiran Berita Acara Kesepakatan KUA dan PPAS, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KUA dan PPAS.

## Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek hibah dan rincian obyek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga danOrganisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakatpada SKPD.

## Pasal 15

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD.

## Bagian kelima

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Pejabat lain yang ditunjuk atas nama Bupati, dengan Keputusan Pelimpahan kewenangan penandatanganan NPHD.
- (4) Penandatangan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Kepala SKPD Teknis Berkenaanatau Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala SKPD sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (6) Penyusunan NPHD dilakukan oleh Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya dengan mendapatkan penelitian dan koreksi materi serta format hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (7) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya bertanggung jawab penuh atas substansi NPHD.

## Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Dokumen Pencairan dilengkapi dengan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dari SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya sebagai pemberi rekomendasi.
- (5) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima Hibah dan Hasil Penelitian Kelengkapan dokumen, Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya membuat surat pengantar permohonan pencairan belanja Hibah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.
- (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (7) Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya sebagai Juru Bayar dan tidak bertanggungjawab terhadap substansi dokumen yang disampaikan.
- (8) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap sesuai dengan NPHD.
- (9) Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme transfer/pemindahbukuan rekening dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah ke rekening penerima Hibah, kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui Kantor Pos setempat.
- (10) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.
- (11) Pencairan dapat direalisasikan sepanjang persyaratan yang menjadi lampiran saat evaluasi masih berlaku dan dana yang di hibahkan dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

## Pasal 19

Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) terdiri dari :

1. Surat permohonan pencairan belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja Hibah yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara.
2. NPHD.
3. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
4. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal.
5. Fotokopi KTP/tanda pengenal yang masih berlaku.
6. Fotokopi buku rekening Bank Kalsel atau Bank lainnya atas nama penerima Hibah (rekening aktif).

## Pasal 20

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD Teknis Berkenaan dan Inspektorat.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD Teknis Berkenaan dan Inspektorat.

## Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis Berkenaan.

## Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD untuk hibah berupa uang dengan tembusan SKPD Teknis Berkenaan dan Inspektorat, sedangkan hibah berupa barang disampaikan kepada SKPD Teknis Berkenaan dan Inspektorat, pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran V dan lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 26

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB IV

## BANTUAN SOSIAL

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan

daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:

- (1) individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisissosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- (2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya hanya dapat dianggarkan apabila bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan dianggarkan.
- (5) Pagu alokasi anggaran bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

## Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

- ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Pasal 32

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, serta kondisi lainnya dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampudan bantuan bagi masyarakat lainnya dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial.

## Bagian Kedua

## Pengajuan Permohonan Bantuan Sosial

## Pasal 33

- (1) Anggota/Kelompok masyarakat mengajukan permohonan bantuan sosial tertulis kepada Bupati c.q. Kepala SKPD Teknis Berkenaan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh kelompok masyarakat, dilaksanakan dengan ketentuan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya yang diketahui kepala desa/lurah dan/atau camat, dengan kewajiban melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Surat pernyataan tanggung jawab;
- b. Surat keterangan domisili lembaga dari desa atau kelurahan setempat;
- c. Salinan/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan
- d. Salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus bantuan sosial.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan oleh anggota masyarakat/individu,

wajib melampirkan persyaratan administrasi.

- (5) Persyaratan administrasi pada ayat (4) meliputi :
- a. surat pernyataan tanggung jawab;
- b. salinan/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama pemohon; dan
- c. salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama pemohon/penerima kuasa.
- (6) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagi anggota masyarakat/individu, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat.
- (7) Apabila anggota masyarakat/individu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental untuk memproses pencairan bantuan sosial dapat mengkuasakan pengurusannya kepada orang lain, dengan membawa surat kuasa dari pemohon.
- (8) Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lainnya.
- (9) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (8) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi bantuan sosial kepada Bupati.
- (10) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lainnya untuk melakukan evaluasi permohonan dan dokumen proposal bantuan sosial.
- (11) SKPD Teknis Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi bantuan sosial yang diusulkan oleh calon penerima bantuan sosial, meliputi:
- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau sebutan lainnya;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan atau sebutan lainnya;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau sebutan lainnya;
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau sebutan lainnya;
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas

Sosial atau sebutan lainnya;

- f. Urusan Pemerintahan Keagamaan, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya;
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau sebutan lainnya;
- h. Urusan Politik Dalam Negeri dan Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya;
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataann Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan atau sebutan lainnya;
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau sebutan lainnya;
- k. Urusan Pemerintahan Bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau sebutan lainnya;
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan atau sebutan lainnya;
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan atau sebutan lainnya;
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lainnya;
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau sebutan lainnya;
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata atau sebutan lainnya;
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau sebutan lainnya;
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya;
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau sebutan lainnya;
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan atau sebutan

lainnya;

- u. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan atau sebutan lainnya;
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau sebutan lainnya;
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau sebutan lainnya; dan
- x. Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf w, maka akan dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Bantuan Sosial yang diusulkan oleh calon Penerima Bantuan Sosial.

## Bagian Ketiga

## Evaluasi Permohonan

## Pasal 34

- (1) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (11) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bantuan sosial.
- (2) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lainnya membentuk Tim Evaluasi Bantuan Sosial yang bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bantuan sosial atas surat permohonan, proposal, persyaratan administasi dan kesesuaian substansi dokumen teknis bantuan sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan verifikasi lapangan terhadap bantuan sosial sarana dan prasarana.
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya, akumulasi belanja bantuan sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.
- (5) Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan rekomendasi penilaian kepada Kepala SKPD atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya.

- (6) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penilaian kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lain selaku pemberi/penerbit rekomendasi bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan kepada TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).
- (9) Berdasarkan rekomendasi penilaian SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat dan dengan memperhatikan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).

## Bagian keempat

## Penganggaran

## Pasal 35

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (9) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Sosial (DNC-PBS) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa berupa uang dan/atau barang.
- (3) Bantuan Sosial berupa uang pertimbangannya dikoordinasikan dengan BPKAD dan Bantuan Sosial barang/jasa dikoordinasikan dengan BAPPEDA.
- (4) Penambahan permohonan bantuan sosial sebelum persetujuan rancangan KUA/PPAS menjadi KUA/PPAS dapat dilakukan sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 untuk kemudian dicantumkan dalam lampiran Berita Acara Kesepakatan KUA dan PPAS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KUA dan PPAS.

## Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD

sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

## Pasal 38

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 39

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial

- kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Dokumen Pencairan dilengkapi dengan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dari SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya sebagai pemberi rekomendasi.
- (4) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima bantuan sosial dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen, Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya membuat surat pengantar permohonan pencairan belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (5) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau Camat setempat serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD Teknis Berkenaan.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (7) Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana ayat (6) hanya sebagai Juru Bayar dan tidak bertanggungjawab terhadap substansi dokumen yang disampaikan.
- (8) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (9) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

## Pasal 41

Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) terdiri dari:

1. Surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja bantuan sosial yang di tandatangani pemohon.
2. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
3. Fotokopi KTP/tanda pengenal yang masih berlaku.
4. Fotokopi buku rekening Bank Kalsel atau Bank lainnya atas nama penerima bantuan sosial (rekening aktif).
5. Fotocopi Kartu Keluarga.
6. 6 Surat keterangan lainnya, apabila diperlukan.

## Pasal 42

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD Teknis Berkenaan.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD Teknis Berkenaan.

## Pasal 44

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis Berkenaan.

## Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan social meliputi:

- a