KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 2016 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 (berlaku 30 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 26
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016.
:
Menetapkan 196 (seratus sembilan puluh enam) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: ## KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penandatangan: LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 ## I. LUNCURAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015 | NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA | |------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Penandatangan: | 1 | RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1. Syarat pemberian izin; 2. Tata cara pemberian izin; 3. Pemberian pemberian izin; 4. Pencabutan pemberian izin; 5. Jangka waktu pemberian izin; 6. Luasan izin; 7. Berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan. | UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22C, Pasal 71 | Kementerian Kelautan Dan Perikanan |

Penandatangan: | 2 | RPP tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara | Tata cara pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum di bidang perikanan dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan. | UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 76C ayat (4) | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | | NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA | |------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Penandatangan: | 3 | RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan | 1. Ketentuan mengenai penyampaian laporan tentang jumlah energi yang diproduksi oleh badan usaha; 2. Ketentuan dan tata cara jual beli energi dan/ atau energi terbarukan oleh badan usaha; 3. Penetapan feed-in tarif listrik dari pembangkit listrik energi baru dan/atau energi terbarukan; 4. Pembinaan dan pengawasan; 5. Tata cara pengenaan sanksi administratif. | UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral |

Penandatangan: | 4 | RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan | 1. Perubahan Pasal 12 yang mengatur penyiapan wilayah pertambangan; 2. Perubahan Pasal 14 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan; 3. Perubahan Pasal 20 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan; 4. Perubahan Pasal 21 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan; 5. Perubahan Pasal 22 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan; 6. Ketentuan Penutup. | UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89 | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | | NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA | |------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Penandatangan: | 5 | RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi | Pengaturan dan pengawasan keselamatan di bidang minyak dan gas bumi untuk mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi dan lingkungan, yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum. | UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43 | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral |

Penandatangan: | 6 | RPP tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung | 1. Survei pendahuluan atau eksplorasi dan tata cara penugasan; 2. Tata cara, syarat penawaran, prosedur, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan lelang; 3. Luas wilayah kerja; 4. Tata cara penetapan harga panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung; 5. Izin Panas Bumi; 6. Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi; 7. Tata cara pengenaan sanksi administratif; 8. Penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi; 9. Pembinaan dan pengawasan. | UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 17 ayat (5) Pasal 18 ayat (2) Pasal 19 ayat (2) Pasal 22 ayat (2) Pasal 39 Pasal 40 ayat (3) Pasal 52 ayat (2) Pasal 53 ayat (2) Pasal 56 ayat (3) Pasal 58 Pasal 64 | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | | NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA | |------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

Penandatangan: | 7 | RPP tentang Pemeriksa Kecelakaan Kapal | 1. Laporan kecelakaan kapal; 2. Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal; 3. Evaluasi dan proses tindak lanjut berkas pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal; 4. Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal; 5. Mahkamah Pelayaran; 6. Tata cara persidangan Mahkamah Pelayaran; 7. Putusan Mahkamah Pelayaran. | UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 255 | Kementerian Perhubungan |

Penandatangan: | 8 | RPP tentang Ganti Kerugian Perusahaan Angkutan Umum | Ganti kerugian angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan asuransi. | UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 9 ayat (5) | Kementerian Perhubungan |

Penandatangan: | 9 | RPP tentang Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan | 1. Standar keamanan dan keselamatan angkutan jalan; 2. Penegakan aturan yang menunjang keamanan dan keselamatan angkutan jalan. | UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Kementerian Perhubungan |

Penandatangan: | 10 | RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian | Usulan metode proses terkait Pasal 306 yang mengatur menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum. 1. Proses pelelangan, yang didukung pemerintah/pemda dalam bentuk finansial/keuangan dan/atau lahan; | UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 12, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 66, | Kementerian Perhubungan | | NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA | |------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------| | | | 2. Proses seleksi,jika terdapat beberapa badan usaha yang akan berminat pada infrastruktur yang dikehendaki; 3. Tanpa proses pelelangan apabila infrastruktur yang dikehendaki dibiayai sepenuhnya oleh badan usaha yang bersangkutan; 4. Jika terdapat infrastruktur yang potensial dan menguntungkan, pemerintah berhak mendapatkan kompensasi dari pendapatan infrastruktur tersebut dengan tetap memperhatikan batas waktu konsesi. | Pasal 83, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 174 | |

Penandatangan: | 11. | RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | 1. Menyisipkan Pasal 150A dan Pasal 150B di antara Pasal 150 dan Pasal 151 yang berbunyi sebagai berikut: - Pasal 150A: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib menjamin terlaksananya angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150. - Pasal 150B (1) Untuk menjamin terlaksananya angkutan | UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 126, Pasal 129, Pasal 138, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 156, Pasal 160, Pasal 163, Pasal 165, dan Pasal 171 | Kementerian Perhubungan | | NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA | |------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Penandatangan: | | | pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150A serta untuk menjamin tersedianya sarana perkeretaapian kelas ekonomi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya harus menyediakan atau mengadakan sarana perkeretaapian untuk pelayanan kelas ekonomi dan/atau angkutan perintis; (2) Penyediaan atau pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Menyisipkan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.




KEDUA

- Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA

- Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dari Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Presiden.

KELIMA

- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

## KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016

## I. LUNCURAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015

| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1. Syarat pemberian izin; 2. Tata cara pemberian izin; 3. Pemberian pemberian izin; 4. Pencabutan pemberian izin; 5. Jangka waktu pemberian izin; 6. Luasan izin; 7. Berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan. | UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22C, Pasal 71 | Kementerian Kelautan Dan Perikanan |
| 2 | RPP tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara | Tata cara pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum di bidang perikanan dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan. | UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 76C ayat (4) | Kementerian Kelautan Dan Perikanan |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3 | RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan | 1. Ketentuan mengenai penyampaian laporan tentang jumlah energi yang diproduksi oleh badan usaha; 2. Ketentuan dan tata cara jual beli energi dan/ atau energi terbarukan oleh badan usaha; 3. Penetapan feed-in tarif listrik dari pembangkit listrik energi baru dan/atau energi terbarukan; 4. Pembinaan dan pengawasan; 5. Tata cara pengenaan sanksi administratif. | UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 4 | RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan | 1. Perubahan Pasal 12 yang mengatur penyiapan wilayah pertambangan; 2. Perubahan Pasal 14 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan; 3. Perubahan Pasal 20 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan; 4. Perubahan Pasal 21 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan; 5. Perubahan Pasal 22 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan; 6. Ketentuan Penutup. | UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89 | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5 | RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi | Pengaturan dan pengawasan keselamatan di bidang minyak dan gas bumi untuk mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi dan lingkungan, yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum. | UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43 | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 6 | RPP tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung | 1. Survei pendahuluan atau eksplorasi dan tata cara penugasan; 2. Tata cara, syarat penawaran, prosedur, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan lelang; 3. Luas wilayah kerja; 4. Tata cara penetapan harga panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung; 5. Izin Panas Bumi; 6. Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi; 7. Tata cara pengenaan sanksi administratif; 8. Penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi; 9. Pembinaan dan pengawasan. | UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 17 ayat (5) Pasal 18 ayat (2) Pasal 19 ayat (2) Pasal 22 ayat (2) Pasal 39 Pasal 40 ayat (3) Pasal 52 ayat (2) Pasal 53 ayat (2) Pasal 56 ayat (3) Pasal 58 Pasal 64 | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7 | RPP tentang Pemeriksa Kecelakaan Kapal | 1. Laporan kecelakaan kapal; 2. Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal; 3. Evaluasi dan proses tindak lanjut berkas pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal; 4. Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal; 5. Mahkamah Pelayaran; 6. Tata cara persidangan Mahkamah Pelayaran; 7. Putusan Mahkamah Pelayaran. | UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 255 | Kementerian Perhubungan |
| 8 | RPP tentang Ganti Kerugian Perusahaan Angkutan Umum | Ganti kerugian angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan asuransi. | UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 9 ayat (5) | Kementerian Perhubungan |
| 9 | RPP tentang Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan | 1. Standar keamanan dan keselamatan angkutan jalan; 2. Penegakan aturan yang menunjang keamanan dan keselamatan angkutan jalan. | UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Kementerian Perhubungan |
| 10 | RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian | Usulan metode proses terkait Pasal 306 yang mengatur menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum. 1. Proses pelelangan, yang didukung pemerintah/pemda dalam bentuk finansial/keuangan dan/atau lahan; | UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 12, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 66, | Kementerian Perhubungan |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | 2. Proses seleksi,jika terdapat beberapa badan usaha yang akan berminat pada infrastruktur yang dikehendaki; 3. Tanpa proses pelelangan apabila infrastruktur yang dikehendaki dibiayai sepenuhnya oleh badan usaha yang bersangkutan; 4. Jika terdapat infrastruktur yang potensial dan menguntungkan, pemerintah berhak mendapatkan kompensasi dari pendapatan infrastruktur tersebut dengan tetap memperhatikan batas waktu konsesi. | Pasal 83, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 174 | |
| 11. | RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | 1. Menyisipkan Pasal 150A dan Pasal 150B di antara Pasal 150 dan Pasal 151 yang berbunyi sebagai berikut: - Pasal 150A: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib menjamin terlaksananya angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150. - Pasal 150B (1) Untuk menjamin terlaksananya angkutan | UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 126, Pasal 129, Pasal 138, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 156, Pasal 160, Pasal 163, Pasal 165, dan Pasal 171 | Kementerian Perhubungan |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150A serta untuk menjamin tersedianya sarana perkeretaapian kelas ekonomi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya harus menyediakan atau mengadakan sarana perkeretaapian untuk pelayanan kelas ekonomi dan/atau angkutan perintis; (2) Penyediaan atau pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Menyisipkan penjelasan Pasal 150A dan Pasal 150B diantara penjelasan Pasal 150 dan Pasal 151, yaitu berbunyi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan ini. | | |
| 12. | RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Besaran Denda Administrasi | 1. Pengenaan sanksi administratif; 2. Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pelaku kegiatan perfilman; | UU Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 79 ayat (2) | Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | Perfilman (Sanksi Administrasi Perfilman) | 3. Tata cara penanganan pelanggaran; 4. Pendelegasian pengenaan sanksi administratif. | | |
| 13. | RPP tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan | 1. Pelaksanaan uji coba terhadap manusia; 2. Pengembangan teknologi; 3. Syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh; 4. Syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan; 5. Syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi; 6. Reproduksi dengan bantuan; 7. Tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional; 8. Persyaratan kehamilan di luar cara alamiah; 9. Lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi. | UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 42 Pasal 43 ayat (2) Pasal 44 Pasal 45 | Kementerian Kesehatan |
| 14. | RPP tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1. Jenis, tingkatan dan bentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan; | UU Nomor 36 Tahun 2009 Ttentang Kesehatan | Kementerian Kesehatan |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | 2. Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 4. Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 5. Pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 6. Pencatatan dan pelaporan; 7. Pembinaan dan pengawasan. | Pasal 35 ayat (5) | |
| 15. | RPP tentang Kesehatan Kerja | 1. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah; 2. Upaya kesehatan kerja; 3. Pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja; 4. Promosi kesehatan di tempat kerja; 5. Pencegahan penyakit; 6. Pemeriksaan kesehatan pekerja; 7. Penanganan penyakit di tempat kerja; 8. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi kerja bagi pekerja; 9. Gizi pekerja; 10. Kesehatan reproduksi di tempat pekerja; 11. Kesehatan jiwa pekerja; 12. Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja bagi | UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 164 ayat (5) | Kementerian Kesehatan |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | pekerja; 13. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan kerja bagi pekerja; 14. Penelitian dan pengembangan kesehatan kerja; 15. Penyelenggaraan kesehatan kerja; 16. Sistem informasi kesehatan kerja; 17. Pencatatan dan pelaporan; 18. Pembiayaan; 19. Pembinaan dan pengawasan. | | |
| 16. | RPP tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit | Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran Pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, susbsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang- undangan. | UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 48 ayat (2) | Kementerian Kesehatan |
| 17. | RPP tentang Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, serta Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan | 1. Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah; 2. Perencanaan tenaga kesehatan; 3. Pengadaan tenaga kesehatan termasuk penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dan pengawasan pendidikan kesehatan; 4. Pendayagunaan tenaga kesehatan termasuk | - UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 82 ayat (5) - UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan | Kementerian Kesehatan |


| NO | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| | tenaga kesehatan WNA; 5. Penempatan tenaga kesehatan termasuk seleksi; 6. Masa bakti; 7. Penugasan khusus; 8. Internship; 9. Pemindahtugasan kesehatan termasuk perpindahan pegawai tidak tetap; 10. Pengiriman tenaga kesehatan ke luar negeri; 11.Hak dan kewajiban tenaga kesehatan; 12. Penugasan tenaga kesehatan dalam keadaan tertentu; 13. Pelatihan tenaga kesehatan; 14. Jenis pelatihan; 15. Tata kelola pelatihan; 16. Tugas dan wewenang penyelenggara pelatihan; 17. Akreditasi dan sertifikasi; 18. Pembinaan dan pengawasan; 19. Kewajiban dan larangan tenaga kesehatan; 20. Pelanggaran terhadap kewajiban; 21. Pelanggaran terhadap larangan; 22. Pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga | Pasal 58 | |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | kesehatan WNA; 23. Jenis sanksi administratif; 24. Laporan dugaan pelanggaran; 25. Pemeriksaan; 26. Tata cara penjtuhan sanksi administratif; 27. Pejabat pemberi sanksi administratif. | | |
| 18. | RPP tentang Transplantasi organ dan/atau Jaringan Tubuh | 1. Penyelenggaraan transplantasi; 2. Pengelolaan donor; 3. Persyaratan penyelenggaraan transplantasi organ, jaringan, dan sel; 4. Persyaratan menjadi donor bagi orang lain; 5. Mekanisme pelaksanaan transplantasi; 6. Bank Jaringan dan atau sel. | UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 65 ayat 3 | Kementerian Kesehatan |
| 19. | RPP tentang Pelaksana atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran | 1. Mengenai Program Dokter Layanan Primer dan Program Internsip; 2. Mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran; 3. Mengenai sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi didasarkan pada Etika Profesi Kedokteran; 4. Kerja sama. | UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 6 ayat (6) Pasal 7 ayat (9) Pasal 21 ayat (4) Pasal 37 ayat (2) Pasal 45 | Kementerian Ristek Dan Pendidikan Tinggi |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 20 | RPP tentang Pelaksana atas UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran | 1. Registrasi Insinyur dan tata cara pengenaan sanksi administratif; 2. Program Profesi Insinyur; 3. Insinyur Asing dan tata cara pengenaan sanksi administratif; 4. Pembinaan Keinsinyuran. | UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 5 ayat (3) Pasal 8 ayat (3) Pasal 17, Pasal 22, Pasal 49 | Kementerian Riset Dan Pendidikan Tinggi |
| 21 | RPP tentang Penyelenggaraan Produk Halal | 1. Kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; 2. Lembaga Produk Halal; 3. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal; 4. Biaya sertifikasi halal; 5. Kerja sama JPH; 6. Tata cara registrasi sertifikasi produk halal; 7. Pengawasan; 8. Produk yang bersertifikat halal secara bertahap. | UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 11 Pasal 16 Pasal 21 ayat (3) Pasal 44 ayat (3) Pasal 46 ayat (3) Pasal 47 ayat (4) Pasal 52 Pasal 67 ayat (3) | Kementerian Agama |
| 22 | RPP tentang Pelaksana atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keuangan Haji | 1. Pengaturan mengenai penerimaan, pengeluaran dan kekayaan keuangan haji; 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji; 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara | UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keuangan Haji Pasal 19 Pasal 48 ayat (3) | Kementerian Agama |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | pengelolaan keuangan haji. | Pasal 51 | |
| 23. | RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian | Pengaturan tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian. | UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 34 ayat (2) | Kementerian Pertanian |
| 24. | RPP tentang Pemberdayaan Industri | 1. Pengaturan mengenai IKM: a. Penguatan kapasitas kelembagaan IKM yang meliputi: peningkatan kompetensi SDM, pengembangan hubungan bisnis, pengembangan dan penerapan teknologi; b. Penguatan kapasitas kelembagaan pembina IKM yang meliputi: peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kerjasama lembaga Pembina IKM dan peningkatan sarana dan prasarana; c. Pemberian fasilitas yang meliputi: fasilitas pembiayaan, fasilitas non pembiayaan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, bantuan penelitian dan pengembangan teknologi, pelatihan dan bimbingan teknis, penyediaan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin | UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 76 Pasal 83 Pasal 84 ayat (9) Pasal 86 ayat (3) Pasal 90 Pasal 95 Pasal 99 | Kementerian Perindustrian |


| NO | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| | dan/atau peralatan, bantuan restrukturisasi mesin dan peralatan, pengembangan produk IKM, standardisasi produk IKM, HKI, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup bagi IKM untuk mewujudkan industri hijau, akses pembiayaan bagi IKM, penyediaan kawasan industri khusus bagi IKM,bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran; d. Perlindungan IKM. 2. Pengaturan mengenai Industri Hijau: a. Pembangunan, pengembangan dan pengaturan industri hijau; b. Standar industri hijau; c. Sertifikasi industri hijau; d. Pemberian insentif dan sanksi; e. Pembinaan dan pengawasan. 3. Pengaturan mengenai Industri strategis oleh negara, antara lain memuat: Penguasaan Industri Strategis oleh Negara mengatur: (1) kepemilikan oleh Pemerintah, usaha patungan pemerintah dan swasta dan | | |


| NO | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| | pembatasan kepemilikan oleh asing; (2) penetapan kebijakan industri strategis terkait dengan jenis industri, pemberian fasilitas dan kompensasi kerugian; (3) pemberian perizinan; (4) proses penetapan jumlah produksi, distribusi dan harga industri strategis berdasarkan jenis industri dan; (5) pengawasan terhadap industri strategis. 4. Pengaturan mengenai penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain memuat: a. Ruang lingkup; b. Pengutamaan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah; c. Preferensi harga; d. Penentuan harga evaluasi akhir; e. Pelaporan kepada Timnas P3DN; f. Insentif dan penghargaan; dan g. Sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan P3DN. | | |


| NO | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| | 5. Pengaturan mengenai kerja sama internasional industri, antara lain memuat: a. Ruang lingkup kerja sama internasional industry; b. Tujuan kerja sama internasional industri; c. Proses pengambilan keputusan; d. Fasilitasi peningkatan akses pasar; e. Fasilitasi pembukaan akses sumber daya industri; f. Fasilitasi membangun jaringan rantai suplai global; g. Fasilitasi peningkatan investasi; h. Penetapan dan kriteria negara potensial; i. Tata cara penempatan pejabat perindustrian di LN; j. Tugas pokok dan fungsi pejabat perindustrian di LN; k. Tata cara dan isi pelaporan oleh pejabat perindustrian di LN; l. Penugasan kepala Perwakilan RI; m. Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kerja sama internasional | | |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | Industri. | | |
| 25. | RPP tentang Perwilayahan Industri | 1. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri; 2. Pengembangan kawasan peruntukkan industri; 3. Pembangunan kawasan industri; 4. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah. | UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 14 | Kementerian Perindustrian |
| 26. | RPP tentang Kewenangan Pengaturan Bidang Industri Tertentu | 1. Kewenangan Menteri Perindustrian dalam melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta kewenangan pengaturan yang bersifat teknis oleh menteri terkait; 2. Ruang lingkup pengaturan; 3. Penetapan jenis industri tertentu yang memerlukan pengaturan teknis; 4. Koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri; 5. Kriteria pengaturan yang bersifat teknis untuk industri tertentu; 6. Penetapan kewenangan pengaturan bidang industri tertentu. | UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 6 ayat (2) | Kementerian Perindustrian |


| NO | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN | AMANAT UNDANG-UNDANG | PEMRAKARSA |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------