PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH Nomor 8 Tahun 2012 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TEN TANG ' KABUPATENTAPANULITENGAH PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN I TAPANULI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS Ii)AERAH (berlaku 10 Juli 2012)
Pembukaan
Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATENTAPANULITENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2012
TEN TANG
' KABUPATENTAPANULITENGAH PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN I TAPANULI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS Ii)AERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITAPANULITENGAH ,
a.
berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian h u bungan antara tingkatan dari/ a tau susunan pemerintahan, maka perlu melakukan penataan dan penyesuaian kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah; pemerintahan urusan pembagian bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan antara Pemerin tahan Urusan Pembagian bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang melakukan perubahan, penataan dan penyesuaian perlu maka Kabupaten/Kota, Pemerintah penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, simplikasi dan hubungan komunikasi kelembagaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan peningkatan upaya berdasarkan b. bahwa
""'
Mengingat kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. bah wa berdasarkan Pasal 2 aya t ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daefah , ditegaskan, bahwa Pembentukan Organisasi I Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pernerintah , maka perlu melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
3. Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Ka bu patenOtonom Dae rah Pembentukan 1. Undang - Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependud ukan, di Kabupaten Tapanuli Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas -Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No.6 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No.26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 25 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI
TENG AH
dan
BUPATITAPANULITENGAH
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 26 T~UN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA ~EJ'.WA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI T\_ENGAH Menetapka n
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. Dinas Pertanian dan Peternakan;
9. · Dinas Kehutanan dan Perkebunan
10. Dinas Pekerjaan Umum;
11. Dinas Pertambangan dan Energi;
12. Dinas Perdagangan, Koperasi, Industri dan Penanaman Modal;
13. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran;
14. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Dinas Pertanahan.
Pasal 6
<!-- formula-not-decoded -->
- ( 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rnempunyai fungsi;
- .a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan,
- b. Penyelenggaraan urusan pernerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pem binaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
Pasal 7
- ( 1) Organisasi Din as Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program.
- c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk;
2. Seksi Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penduduk.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Pencatatan Sipil;
2. Seksi Pencatatan Akta.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
- l . Seksi Operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pelayanan Informasi Data dan Teknologi Kependudukan.
- I. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing jabatan diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Dengan berubahnya ketentuan dalam Pasal 3 angka 2, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil,dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 7 I ayat ( 1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 beserta Bagan Organieasi pada Lampiran II .

dangkan di Pandan tanggal 10 Juli 2012 padal

DAHRAH KABUPATEN

~•c::r. ·

DIN

IK

MB".,uµN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI D

## Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat me~7-?\_3.h1\_~inya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan pada tanggal 10 Juli 2012

BUPATITAPANULITENGAH


RAJA BONARAN SITUMEANG