UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 1962 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH. (berlaku 16 Agustus 1962)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa untuk mempercepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan yang merata diseluruh Indonesia perlu adanya pengerahan modal dan potensi didaerah-daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah;
- b. bahwa pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah sebaiknya dijalankan sedemikian rupa, sehingga modal pembelanjaannya dapat diperoleh dari hasil proyek-proyek pembangunan tersebut;
- c. bahwa karena itu perlu mempertinggi daya-usaha didaerah untuk membangun antaranya dengan jalan memberikan kemungkinan mendirikan bank-bank didaerah-daerah yang tidak menjalankan usaha-usaha bank umum dan bertugas mengerahkan modal dan potensi didaerah-daerah dengan mengikut sertakan pihak swasta nasional progresip untuk mengusahakan pembiayaan proyekproyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana;
- d. bahwa berhubung dengan itu dan untuk mencapai keseragaman perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai funksi, lapangan kerja, cara mengurus dan cara menguasai serta bentuk hukum dari bank-bank dimaksud dalam rangka ekonomi terpimpin;
Mengingat
:
Pasal 5 ayat I dan pasal 20 ayat 1 Undang- undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan :
Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah.
Pasal 1
- (1) Di Daerah Swatantra Tingkat I dan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Bank Pembangunan Daerah bertempat kedudukan di Ibu-Kota Daerah-daerah dimaksudkan pada ayat (1) yang bersangkutan.
- (3) Daerah usahanya terbatas pada wilayah Daerah-daerah dimaksudkan pada ayat (1) dimana Bank Pembangunan Daerah itu didirikan.
- (4) Bank Pembangunan Daerah adalah badan hukum
Pasal 2
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :
- a. "Bank"
2. -ialah Bank Pembangunan Daerah;
- b. "Direksi"
4. -ialah Direksi Bank Pembangunan Daerah;
- c. "Badan Pengawas" -ialah Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
- d. "Daswati I" -ialah Daerah Swatantra Tingkat I, Daerahdaerah Swatantra yang disamakan dengan Daerah Swatantra Tingkat I dan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya.
Pasal 3
- (1) Bank didirikan dengan Peraturan Daerah Daswati I yang bersangkutan atas kuasa Undang-undang ini.
- (2) Bank tidak dapat mulai dengan usahanya-sebelum mendapat izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral. Sebelum memberi izin usaha Menteri Urusan Bank Sentral mendengar pendapat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- (3) Peraturan Daerah Daswati I tersebut pada ayat (1) dan izin usaha sebagai dimaksudkan pada ayat (2) diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia dan diundangkan dalam Lembaran-Daerah Daswati I yang bersangkutan.
- (4) Jika tidak ada Lembaran-Daerah disebut pada ayat (3) maka pengumuman dalam Berita-Negara Republik Indonesia berlaku sebagai pengundangan Peraturan Daerah dimaksudkan pada ayat (1).
BAB II.
MAKSUD DAN USAHA.
Pasal 5
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan :
Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah.
BAB I.
KETENTUAN UMUM.
- (1) Di Daerah Swatantra Tingkat I dan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Bank Pembangunan Daerah bertempat kedudukan di Ibu-Kota Daerah-daerah dimaksudkan pada ayat (1) yang bersangkutan.
- (3) Daerah usahanya terbatas pada wilayah Daerah-daerah dimaksudkan pada ayat (1) dimana Bank Pembangunan Daerah itu didirikan.
- (4) Bank Pembangunan Daerah adalah badan hukum
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :
- a. "Bank"
2. -ialah Bank Pembangunan Daerah;
- b. "Direksi"
4. -ialah Direksi Bank Pembangunan Daerah;
- c. "Badan Pengawas" -ialah Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
- d. "Daswati I" -ialah Daerah Swatantra Tingkat I, Daerahdaerah Swatantra yang disamakan dengan Daerah Swatantra Tingkat I dan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya.
- (1) Bank didirikan dengan Peraturan Daerah Daswati I yang bersangkutan atas kuasa Undang-undang ini.
- (2) Bank tidak dapat mulai dengan usahanya-sebelum mendapat izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral. Sebelum memberi izin usaha Menteri Urusan Bank Sentral mendengar pendapat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- (3) Peraturan Daerah Daswati I tersebut pada ayat (1) dan izin usaha sebagai dimaksudkan pada ayat (2) diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia dan diundangkan dalam Lembaran-Daerah Daswati I yang bersangkutan.
- (4) Jika tidak ada Lembaran-Daerah disebut pada ayat (3) maka pengumuman dalam Berita-Negara Republik Indonesia berlaku sebagai pengundangan Peraturan Daerah dimaksudkan pada ayat (1).
BAB II.
MAKSUD DAN USAHA.
Bank didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
- (1) a. Untuk melaksanakan maksud tersebut dalam pasal 4, Bank memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan proyek-proyek pembangunan daerah didaerah yang bersangkutan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh Perusahaanperusahaan campuran antara Pemerintah Daerah dan Swasta.
- b. Dalam hal-hal tertentu dan dengan persetujuan Menteri Urusan Bank Sentral, Bank dapat memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan perusahaan-perusahaan swasta yang merupakan proyek-proyek pembangunan daerah.
- c. Bank tidak ikut serta dalam modal usaha-usaha tersebut
- d. Dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Bank bertindak sebagai saluran kredit untuk proyek-proyek Pemerintah Daerah.
- (2) Bank dapat memberikan pinjaman untuk modal kerja pertama sebagai pinjaman lanjutan pada pinjaman investasi yang diberikan menurut ayat (1) huruf a.
- (3) Bank tidak memberikan pinjaman untuk keperluan lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 6
- (1) Bank dapat menerima uang dari pihak ketiga sebagai deposito.
- (2) Bank tidak menerima uang giro dan tidak menjalankan tugas-tugas bank umum.
- (3) Bank adalah bukan bank-devisen.
- (4) Bank tidak boleh menyimpan alat likwidenya pada bank lainnya kecuali Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
BAB III.
MODAL, SAHAM-SAHAM DAN SUMBER KEUANGAN LAIN
Pasal 7
- (1) a. Besarnya modal Bank ditetapkan dalam peraturan pendirian Bank dengan ketentuan, bahwa modal yang disetor harus berjumlah paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Pasal 8
- (2) Modal Bank terdiri atas :
- a. Penyertaan Daswati I yang bersangkutan;
- b. Penyertaan golongan Swasta, baik perseorangan warga-negara Indonesia maupun badan-badan hukum yang didirikan
- (1) Saham-saham Bank terdiri atas saham-saham prioritet dan sahamsaham biasa.
- (2) Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daswati I yang bersangkutan dan Daerah-daerah Swatantra tingkat lainnya dalam wilayah Daswati I tersebut.
- (3) Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, warganegara Indonesia atau badan hukum yang didirikan
Pasal 9
- (1) Bank dapat mengeluarkan obligasi dan mengadakan pinjamanpinjaman lainnya kecuali pinjaman-pinjaman luar negeri yang memerlukan izin terlebih dahulu dari dan pengawasan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bank mempergunakan sumber-sumber pembiayaan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 10
Penyertaan dalam Bank tidak akan dijadikan alasan oleh Instansi-instansi Pemerintah yang bertugas dibidang fiskal atau pidana untuk mengadakan sesuatu pertanyaan penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal-usul dan lain-lainnya dari uang yang disertakan.
BAB IV.
PENGGUNAAN DAN CARA MENGURUS.
Pasal 11
- (1) Bank sehari-hari dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pimpinan umum suatu Badan Pengawas.
- (2) Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 orang. Apabila Direksi terdiri atas lebih dari seorang, maka seorang diantaranya mereka mengetuai Direksi sebagai Presiden-Direktur.
- (3) Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.
- (4) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan untuk selama-lamanya 4 tahun; setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
Pasal 12
- (1) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini Kepala Daerah Daswati I dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu sebagai disebut dalam pasal 11 ayat (4) belum habis;
- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena melakukan tindakan yang merugikan Bank;
- c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.
- (2) Atas usul Badan Pengawas, Kepala Daerah Daswati I dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan termasuk pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan dari tugasnya.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Daerah Daswati I kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (4) a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan, untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahu tentang pemberhentian sementaranya.
- b. Sidang dimaksud pada sub a dihadiri oleh Kepala Daerah Daswati I dan atas permintaan Kepala Daerah dapat pula dihadiri oleh anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dan/atau anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri dalam sidang khusus itu.
- d. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu juga menyampaikan secara resmi kepada Kepala Daerah.
- e. Selambat-selambatnya 14 hari sejak sidang itu berlalu Kepala Daerah tersebut memberitahukan keputusan yang diambilnya terhadap usul dimaksud pada sub d kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (6) a. Jikalau pemberitahuan Kepala Daerah pada ayat (4) sub e memuat keputusan pemberhentian, anggota Direksi yang bersangkutan dapat meminta bandingan secara tertulis disertai alasan-alasan terhadap keputusan itu dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan itu diterima kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang akan mengambil keputusan setelah mendengar Menteri Urusan Bank Sentral.
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mengambil keputusan terhadap bandingan itu dalam waktu dua bulan sejak surat bandingan diterimanya.
- b. Selama Menteri tersebut pada sub a belum mengambil keputusan terhadap bandingan yang diajukan pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan ditunda.
5. Putusan Menteri tersebut pada huruf a mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- (7) Pemberhentian sementara karena sebab-sebab tersebut pada ayat (1) sub b dan sub c, jika kemudian telah dibenarkan oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan merupakan suatu pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagai yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau dalam ketentuan pidana lainnya, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 13
- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
2. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan setelah mendengar Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap pekerjaan atau jabatan lain, tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah Daswati I.
Pasal 14
- (1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.
Pasal 15
- (1) Direksi melakukan kebijaksanaan Bank sehari-hari menurut kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
Pasal 16
Ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam peraturan pendirian Bank.
BAB V.
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.
Pasal 17
- (1) Presiden Direktur dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi serta semua pegawai Bank, yang karena tindakantindakan melawan hukum, peraturan Bank atau ketentuan-ketentuan Badan Pengawas, atau yang karena kelalaian kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Bank.
BAB VI. RAPAT PEMILIK SAHAM.
Pasal 18
- (1) Tata-tertib rapat pemilik saham biasa/saham prioritet dan rapat umum pemilik saham diatur dalam peraturan pendirian Bank dengan ## BAB VII. PENGAWASAN.
Pasal 19
- (1) Badan Pengawas menentukan garis besar kebijaksanaan Bank dan menjalankan pengawasan.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang cara menjalankan pekerjaan Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas dengan persetujuan Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan dengan
Pasal 20
- (1) Badan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang, diantaranya Ketua Badan Pengawasan.
- (2) Anggota Badan Pengawas adalah warganegara Indonesia.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Daswati I atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah yang memiliki saham prioritet.
Pengangkatan itu berlaku untuk selama-lamanya 3 tahun; setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
Pasal 21
Pengawas teknis perbankan dijalankan oleh Bank Indonesia dan pengawasan teknis-perusahaan dijalankan oleh Bank Pembangunan Indonesia.
BAB VIII.
KOORDINASI POLITIS-EKONOMIS.
Pasal 22
Koordinasi politis-ekonomis kegiatan Bank-bank Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar supaya usaha-usaha Bank tersebut dilaksanakan dalam rangka Pembangunan Nasional semesta Berencana.
BAB IX.
TAHUN BUKU,
Pasal 23
Tahun buku Bank adalah tahun takwim.
BAB X.
RENCANA KERJA TAHUNAN.
Pasal 24
- (1) Selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun buku baru mulai berjalan, Direksi menyampaikan sebuah rencana kerja tahunan kepada Badan Pengawas untuk disetujui.
- (2) a. Segala perobahan-perobahan atas rencana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diadakan oleh Badan Pengawas setelah dirundingkan dengan Direksi;
- b. Badan pengawas selekas mungkin memberikan persetujuannya atas rencana kerja tahunan dengan ketentuan, bahwa paling lambat sebulan sebelum tahun buku mulai berjalan rencana yang disetujuinya itu sudah sampai kepada Pemerintah Pusat untuk pengesahan.
- c. Kecuali apabila sebelum menginjak tahun buku baru Pemerintah Pusat mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam rencana kerja tahunan, rencana tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Rencana kerja tahunan tambahan atau perobahan- perobahannya yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas dan baru dapat dijalankan setelah disahkan oleh Pemerintah Pusat.
BAB XI.
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN BANK.
Pasal 25
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Bank dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas, Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan dan Pemerintah Pusat menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pendirian Bank.
BAB XII. PERHITUNGAN TAHUNAN.
Pasal 26
- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi, kepada Badan Pengawas, para pemilik saham prioritet, Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan dan Pemerintah Pusat menuxut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Bank.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Perhitungan tersebut disahkan oleh Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.
- (4) Jika dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Bank Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Direksi diwajibkan mengumumkan perhitungan tahunan Bank yang telah disahkan tersebut dalam Berita Daerah Daswati I yang bersangkutan dan sekurang-kurangnya dalam dua buah surat kabar yang mempunyai peredaran terbanyak dalam daerah usaha Bank yang bersangkutan.
BAB XIII.
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA.
Pasal 27
- (1) Penggunaan laba bersih, setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan-pengurangan lain yang wadjar dalam perusahaan Bank, ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk dana pembangunan Daswati I yang bersangkutan 15%;
- b. untuk para pemilik saham prioritet dan biasa 405 dibagi menurut perbandingan nilai nominal saham-saham;
- c. untuk cadangan umum 25%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, pendidikan dan jasa produksi yang jumlah persentasenya masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian Bank.
- (2) Laba dari saham prioritet dimasukkan dalam dana pembangunan Daerah yang memiliki saham prioritet.
- (3) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.
BAB XIV. PEMBUBARAN.
Pasal 28
- (1) Pembubaran Bank dan penunjukan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daswati I yang bersangkutan.
- (2) Sisa kekayaan Bank setelah diadakan likwidasi dibagikan kepada para pemilik saham prioritet dan saham biasa menurut perbandingan nilai nominal saham-saham.
- (3) Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwidatur.
BAB XV.
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN KHUSUS.
Pasal 29
- (1) Selambat-lambatnya setahun setelah Undang-undang ini berlaku, maka :
- a. tidak suatu badan perkreditanpun diperkenankan memakai nama "Bank Pembangunan Daerah", apabila pembentukannya tidak didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini;
- b. segenap Bank Pembangunan Daerah yang telah didirikan dan mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan Bab XII Aturan Bea Meterai 1921.
BAB XVI.
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 30
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.
Pasal 31
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bank Pembangunan Daerah 1962" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1962 Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 59
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1962
## TENTANG
## KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH.
## UMUM.
Tujuan Negara Pancasila Indonesia adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur; dengan demikian kebijaksanaan pembangunan haruslah ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang merata. Berhubung dengan itu maka segenap modal dan potensi yang ada perlu dimobilisasi guna kepentingan pembangunan, terutama dengan tujuan meninggikan produksi dan pendapatan nasional.
Pembangunan daerah akan berakibat bertambah tingginya taraf kemakmuran daerah, yang merupakan dorongan pula kearah otonomi yang luas bagi Daerah.
Sesuai dengan maksud itu pula, maka berdasarkan Undang- undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara Pemerintah Pusat akan menyerahkan perusahaanperusahaan regional tertentu kepada Daerah. Untuk mengembangkan daya produksi didaerah itu maka perlu segenap modal dan potensi dikerahkan; dalam pada itu pihak swasta harus pula diajak ikut-serta dengan aktip untuk bersama mengusahakan pembiayaan proyek-proyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
Perpaduan potensi Pemerintah Daerah dan Swasta itu terjelma dalam Bank-bank Pembangunan Daerah (selanjutnya dalam penjelasan ini disebut Bank) yang ketentuanketentuan pokoknya diatur dalam Undang-undang ini.
Maksud dan usaha Bank tersebut disimpul dalam
PENJELASAN
Pasal 4
dan 5. dari mana teranglah sudah bahwa disamping rencana pembangunan Daerah. Dengan demikian proyek-proyek pembangunan daerah adalah terutama bersifat komplementer