PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN KOTA MEDAN (berlaku 22 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERIHTAH KOTA MEDAn SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis Ho. 2 Telepon : 4512412 MEDAN - 2 0 1 1 2
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN KOTA MEDAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang : Sistem Kesehatan Kota Medan telah bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Medan, berdasarkan Keputusan Bersama Nomor 188.342 / 1934 / Kep-DPRD / 2012 dan Nomor 188.342 / 3156 tanggal 23 Februari 2012; disetujui
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Periindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
t
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hale Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang - Undang Nomor ' 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
14. Undang-Lhidang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nompr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
'
T
!
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
20. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
21. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
25. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Salcit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
26. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
r
?
!
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi ' Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota / Kota ( Lerubaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); '
34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478 / 1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;
38. Peraturan 512 / Menkes / PER / IV / 2007 Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Menteri Kesehatan tentang Izin Praktik Nomor dan
39. Peraturan Menteri Kesehatan 741 / Menkes / PER / VII / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota; Nomor
11. Menteri 307 / Menkes / PER / V / 2009 tentang Program Bantuan Sosial dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; 40. Peraturan Kesehatan Nomor
41. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162 / Menkes / PB / I / 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
42. Peraturan Menteri HK.02.02 / Menkes / 068 / I / 2010 Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah; Kesehatan Nomor Kewajiban tentang
*
*
r
•
i
- Nomor Izin dan Kesehatan tentang Menteri 43. Peraturan HK.02.02 / Menkes / 148 / III / 2010 penyelenggaraan Praktik Perawat;
- Kesehatan tentang Nomor Izin dan HK.02.02 / Menkes / 149 / III / 2010
- Menteri Penyelenggaraan Praktik Bidan; 44. Peraturan
- Nomor Kesehatan 492 / Menkes / PER / IV / 2010 Tentang Kualitas Air Minum; Menteri 45. Peraturan
- Nomor Pedoman Peraturan Kesehatan Menteri 46. Peraturan 755 / Menkes / PER / IV / 2011 . tentang Internal Staf Medis di Rumah Salcit;
- Kesehatan Nomor Menteri 622/ Menkes / SK / VII / 1992 tentang kewajiban pemeriksaan HIV (Human Immunodefisiency Virus) pada donor darah; 47. Keputusan
- Kesehatan Nomor Menteri 48. Keputusan 364 / Menkes / SK / III / 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
- Kesehatan tentang Pedoman Nomor Peraturan Menteri 49. Keputusan 631 / Menkes / SK / IV / 2005 Internal Staf Medis { Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
50. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
51. Keputusan Menteri Kesehatan. Republik Indonesia Nomor 374 / Menkes / SK / V / 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
52. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01 / Menkes / 159 / 1 / 2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengguriaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
53. Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ibu . Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kota Medan;
55. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Medan;
56. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang ' Sistem Kesehatan Kota Medan.
MEMUTUSKAN
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Medan pada tanggal 22 Maret 2012 SEKRETA: LH KOTA MEDAN BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 1 5 ## Pasal 1 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan ini diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan. ## Pasal 2

Penandatangan: Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 3

Penandatangan: - (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penandatangan: - (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Penetapan: Ditetapkan di Medan pada tanggal 22 Maret 2012

Penandatangan: WALIKOTA MEDAN

Verifikasi: ttd. Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM