PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 38 Tahun 1962 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, - a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugastugas operasional dan optimalisasi pelayanan dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan; - b. bahwa penataan kembali kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; - C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan; 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2901); 2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265); 6. 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 32,rambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4377); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4490); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2oo7 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 11. Keputusan Menteri Negara otonomi Daerah Nomor B Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 9. l2.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2oo7 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah KabuPaten Balangan Nomor 39); 10. l3.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ltembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 40)' 14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43). (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 38 TAHUN 2O1O
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugastugas operasional dan optimalisasi pelayanan dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
- b. bahwa penataan kembali kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265);
6. 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
.]
4. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 32,rambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4377);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2oo7 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara otonomi Daerah Nomor B Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. l2.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2oo7 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah KabuPaten Balangan Nomor 39);
10. l3.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ltembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 40)'
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43).
MEMUTUSKAN :
MenetapKan :PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MI NUM KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah BuPati Balangan.
4. perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Balangan.
6. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Balangan'
7. Bagian adalah Bagian pada PDAM Kabupaten Balangan.
8. Seksi adalah Seksi pada PDAM Kabupaten Balangan'
- g. Unit adalah satuan kerja pada PDAM Kabupaten Balangan, yang merupakan unsur pelaksana sebagian tugas pokok PDAM dan dibentuk pada setiap wilayah kerja kecamatan.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) pDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) pDAM bertempat di Paringin yang lingkup kerjanya meliputi seluruh daerah pelayanan.
Bagian Ketiga Tugas Pokok
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.
Bagian Keempat Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM mempunyai fungsi :
- a. Pelayanan umum/pemberi jasa kepada masyarakat konsumen dalam penyediaan air bersih.
- b. Penyelenggaraan pemanfaatan umum dan menambah pendapatan daerah untuk memOiayii-kelangdungan hidup perusahaan dan pembangunan daerah.
ORGANISASI
Bagian Pertama Susunan Organisasi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :
- a. Direktur;
- b. Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
2. Seksi Umum dan KePegawaian;
1. Seksi Keuangan;
3. Seksi Pelayanan Langganan dan Humas.
- c. Bagian Teknik terdiri dari :
2. Seksi Perawatan;
1. -Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
3. Seksi Transmisi Distribusi;
4. Seksi Produksi dan Laboratorium.
- d. Unit.
- (2) Bagan Struktur Organisas.iPDAM sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Direktur
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengawasi, . mengkoordinir dan mempertanggur{gjawabkan-pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dlrektur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Bagian Administrasi dan Keuangan, dan Bagian Teknik.
Bagian Ketiga Bagian dan Seksi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Memimpin semua kegiatan mengenai penambahan, pengurangan, dan keamanan aktiva maupun Pasiva Perusahaan;
- b. Menetapkan kebijakan mengenai pelayanan langganan dan kebutuhan bidang administrasi dan keuangan;
- a. Memberikan keputusan untuk menyelesaikan soal prinsipil dalam bidang administrasi dan keuangan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9
- (.,1)Seksi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengatur tata usaha, ketertiban umum, kepegawaian, penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana dari seluruh kantor.
- (2) Seksi Keuangan mempunyai tugas mengelola data lengkap tentang keuangan perusahaan ylng disusun menjadi laporan keuangan serta memberi saran tentang penggunaan-dana dan mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan.
- (3) Seksi Pelayanan Langganan dan Humas mempunyai tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat mengenai kebenaran/akurasi pencatatan meter dan perhitungan rekening air serta memberikan informasi yang diperlukan pelanggan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10
Bagian Teknik mempunyai tugas :
- a. Memimpin semua kegiatan dan perencanaan mengenai pengolahan dan distribusi, pemeliharaan sumber-sumber dan distribusi air;
- b. Menyetujui rencana kerja masing-masing seksi yang dibawahinya dan menetapkan kegiatan dalam bidangnYa;
- c. Memberikan keputusan untuk menyelesaikan soal prinsipil dalam bidang teknik.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengembangan penyediaan dan penyaluran air minum serta mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dari segi teknik'
- (2) Seksi Perawatan mempunyai tugas mengatur seluruh kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan pada instalasi mesin, perpompaan, kelistrikan, dan perlengkapan pengolahan air.
- (3) Seksi Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas mengatur seluruh kegiatan transmisi dan distribusi dari jaringan perpipaan, meter air, dan kelancaran sistem distribusi air.
- (4) Seksi Produksi dan Laboratorium mempunyai tugas mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan air dari sumber sampai ke reservoar distribusi serta melakukan analisa terhadap air yang diproses dan memberikan laporan atas hasil analisa.
Bagian Keempat
Unit
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Unit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Unit dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Tugas Kepala Unit dan Stafnya diatur dan ditetapkan oleh Direktur.
TATA KERJA
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 13
Dalam metaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PDAM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain di luar perusahaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PDAM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunYa.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yag berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan digunakan sebagai 6ahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18
Direktur wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara tertib dan berkala.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 19
pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Seksi pada pDA:M d'ilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 20
Jenjang pangkat jabatan Direktur, Kepala Bagian dan Kepala seksi pada PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Balangan Nomgr 0gg Tahun 2OO4 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tang gal 27 Desember 2010

Penandatangan: KABUPAT LANGAN, SEKRETARIS DAERAH H. M. RIDUAN DARLAN ## o cr cuo (f) N C &lt;oe b (s:-O mx E Ee0) (tr=u) o-= o) 383 coN gc")6 EEP (l)0(g ?.2 r