PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 17 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PT . BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (berlaku 10 Juni 2013)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sehingga mampu menggerakan roda perekonomian masyarakat dan meraih laba yang dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
Mengingat
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4756 );
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Muaro Jambi serta meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang pembangunan daerah.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka penyertaan modal di laksanakan ## BAB III
PENYERTAAN MODAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan Tahun 2012 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp.10.165,000,000, (sepuluh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- (3) Penyertaan Modal yang tertanam pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi akan menganggarkan dana penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Penyelenggaraan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
- (3) Dengan ditetapkannya dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
DEVIDEN PENYERTAAN MODAL
BAB IV - DEVIDEN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Deviden yang di dapat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dari Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah setiap tahun dan menjadi hak daerah, disetorkan ke kas daerah serta dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ## BAB V
BAB IV - DEVIDEN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas umum daerah Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berhak menunda pencairan penyertaan modal apabila PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak memenuhi persyaratan bank sehat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berhak menarik seluruh modal yang telah disertakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, apabila PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak lagi memenuhi persyaratan bank sehat.
- (5) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkewajiban menyetorkan dana penyertaan modalnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi setelah disahkannya peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
LAPORAN TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
BAB VI
Pasal 7
- (1) Laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam setahun.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, terdiri dari para pemilik saham yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8
Pasal 8
- (6) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi , Bupati dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan/atau pengawasan.
- (7) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 10 Juni 2013

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, Dto BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 10 Juni 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Dto IMBANG JAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 17
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 17 TAHUN 2013
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PT . BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
## I. UMUM.
Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, penetapan peraturan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Dasar pembentukan peraturan daerah ini di samping atas dasar landasan yuridis juga dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perbankan yang sehat.
Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penyertaan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai produk hukum daerah dalam operasionalisasinya.
## ANII. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 06. 2010