PERATURAN BUPATI MA Nomor 10 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1/C);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Persyaratan Penerapan dan Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 12/A);
11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 6/A);
12. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 7/A);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 8/C).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat UPT Pengelola Dana Bergulir merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh UPT Pengelola Dana Bergulir untuk kegiatan perkuatan permodalan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang berada di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelola Dana Bergulir pada Dinas.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) UPT Pengelola Dana Bergulir merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional bidang pelayanan pembiayaan permodalan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPT Pengelola Dana Bergulir dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Dana Bergulir terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelola Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Pengelola Dana Bergulir

## Pasal 5

UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas:

- a. mengelola dana bergulir;
- b. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;
- c. melaksanakan bimbingan tentang persyaratan dan tata cara pengajuan dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan teknis pengelolaan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;
- b. pengelolaan dan fasilitasi sesuai kewenangan di UPT Pengelola Dana Bergulir; dan
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan UPT Pengelola Dana Bergulir.

Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas;

- b. memberikan bimbingan teknis pengelolaan permodalan, peningkatan kemampuan akses terhadap sumber-sumber permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. melaksanakan dan mengelola dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- b. menyelenggarakan, perencanaan dan pengadaan peralatan serta perlengkapan UPT Pengelola Dana Bergulir;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan palaksanaan kegiatan UPT Pengelola Dana Bergulir; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengelola Dana Bergulir sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pelaksana Urusan

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan;
- (2) Pelaksana Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan;
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh di rangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Pengelola Dana Bergulir yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Pembiayaan UPT Pengelola Dana Bergulir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 50/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 10 Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO


ttd.

H. RENDRA KRESNA