PERATURAN WALIKOTA LAMPIRAN I :  SUNGAI PENUH Nomor 13 Tahun 2017 tentang PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2017 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Prioritas dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengaturan prioritas pengunaan dana desa bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa; dan
- b. sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan penggunaan dana desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal;dan
- f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 4
- (1) Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMdesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.
- (4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 5
Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, antara lain :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar, untuk memenuhi kebutuhan :
1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi.:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 6
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 7
Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi, antara lain :
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
- d. pengembangan sistem informasi desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa ## BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9
Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan desa yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional.
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10
- (1) Penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif dana desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
Pemerintah Daerah mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana desa.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa, dibahas dalam musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku, secara berkala.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Walikota dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 13
- (1) Kepala desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan dana desa setiap desa kepada Walikota c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah APB Desa ditetapkan.

## BAB VII

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 14

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan dana desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah ( crisis center ) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa terhadap proses penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya DesaDesa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 16

Apabila ada peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilakukan Musyawarah Desa.

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,


PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 13

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 10 April 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH


H. ASAFRI JAYA BAKRI

## LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 13 TAHUN 2017 TANGGAL 10 APRIL 2017

## PENGATURAN DANA DESA

- I. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dapat dibiayai dana desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) selokan;
- c) gerobak sampah;
- d) motor pengangkut sampah;
- e) mesin pengolah sampah; dan
- f) sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi meliputi :
- a) jalan pemukiman;
- b) jalan poros Desa;
- c) jalan ke wilayah pertanian/jalan usaha tani;
- d) jalan ke lokasi wisata;
- e) jembatan Desa;
- f) gorong-gorong; dan
- g) sarana dan prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi meliputi :
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) pembangkit listrik tenaga matahari;
- c) pembangkit listrik tenaga diesel;
- d) instalasi biogas;
- e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- f) sarana dan prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi meliputi :
- a) jaringan internet untuk warga desa;
- b) website Desa;
- c) peralatan pengeras suara;
- d) radio Single Side Band (SSB); dan
- e) sarana dan prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan meliputi:
- a) air bersih berskala Desa;
- b) sanitasi lingkungan;
- c) jambanisasi;
- d) mandi, cuci, kakus (MCK);
- e) alat bantu penyandang disabilitas;
- f) balai pengobatan;
- g) posyandu;dan
- h) sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:
- a) taman bacaan masyarakat;
- b) bangunan PAUD;
- c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d) wahana permainan anak di PAUD;
- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan desa;
- g) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- h) sanggar seni;
- i) peralatan kesenian; dan
- j) sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
- b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
- c) irigasi desa;
- d) percetakan lahan pertanian;
- e) kolam ikan;
- f) kandang ternak;
- g) mesin pakan ternak;
- h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian; dan
- i) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;
- b) lumbung desa;
- c) gudang pendingan (cold storage); dan
- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu Produk Unggulan antara lain:
- a) mesin jahit;
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c) mesin bubut untuk mebeler; dan
- d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan antara lain:
- a) pasar desa;
- b) pasar sayur;
- c) gudang barang; dan
- d) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) kios cendera mata;
- b) wahana permainan anak;

c)

taman rekreasi;

- d) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu desa produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pompa air;
- g) traktor mini; dan
- h) sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan, antara lain :
1. pembuatan terasering;
2. kolam untuk mata air;
3. pelesengan sungai; dan
4. sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
2. Sarana dan prasarana untuk penaggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

## II. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
- a) penyediaan air bersih
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) perawatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- e) pengobatan untuk lansia;
- f) fasilitasi keluarga berencana;
- g) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- h) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD (milik desa);
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan/Honor guru ngaji;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; dan
- f) kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia:
1. Pengelolaan perumahan desa, antara lain:
- a) pengolahan sampah berskala rumah tangga; dan
- b) kegiatan pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; dan
- c) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi desa;
- b) website Desa;dan
- c) pengelolaan informasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan dan hortikultura;
- b) pembibitan tanaman keras;
- c) pengadaan pupuk;
- d) pembenihan ikan tawar;
- e) pengadaan bibit/induk ternak;
- f) pengadaan pakan ternak; dan
- g) sarana prasaran produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu Produk ungulan, antara lain:
- b) tepung tapioka;
- c) kerupuk;
- d) keripik;
- e) kopi;
- f) abon sapi;
- g) coklat; dan
- h) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah.
3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) meubelair;
- b) alat-alat rumah tangga;
- c) pakaian jadi/konveksi;
- d) kain tenun;
- e) kain batik;
- f) bengkel kendaraan bermotor;
- g) pedagang pengepul; dan
- h) pengolahan hasil jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah.
4. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
- b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama; dan
- c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
5. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang difokuskan pada kebijakan satu produk ungulan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan desa;
- b) industri air minum;
- c) industri pariwisata;
- d) industri pengolahan ikan; dan
- e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah.
6. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang difokuskan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
- b) pengadaan dan penyewaaan peralatan pesta; dan
- c) pengadaan atau sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah.
7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
- c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah.
8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
- b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
- c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa industri kecil; dan
- d) pengembangan TTG lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar:
- b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- c) kerjasama perdagangan antar desa;
- d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
2. pembersihan daerah aliran sungai; dan
3. kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis:
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan membangun Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem informasi Desa;
- b) pengembangan pusat kemasyarakatan balai rakyat; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang duputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa, antara lain:
- b) penyusunan arah pengembangan desa;
- c) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Menyususn perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokas, antara lain:
- a) pendataan potensi dan aset desa;
- b) penyusunan profil desa/data desa;
- c) penyusunan peta aset desa; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang duputuskan dalam musyawarah desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana desa;
- b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
- c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang duputuskan dalam musyawarah desa.
5. Mengembangkan sistem transparasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
- b) pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
- c) pengembangan sistem informasi desa; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang duputuskan dalam musyawarah desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyrakatan desa dan/atau lembaga adat:
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat;
- b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat;
- c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang duputuskan dalam musyawarah desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijkan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain:
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
- b) penyelenggaraan musyawarah desa; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang duputuskan dalam musyawarah desa.
8. Melakukan pendampingan mesyarakat desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
- b) Pembentukan kader masyarakat desa;
- c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang duputuskan dalam musyawarah desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa

yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain:

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- b) pelatihan teknologi tepat guna;
- c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
- d) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa, antara lain:
- 1) warga desa pengelola usaha ekonomi produktif;
- 2) tenaga kerja usia produktif;
- 3) kelompok usaha ekonomi produktif;
- 4) kelompok perempuan;
- 5) kelompok pemuda;
- 6) kelompok tani;
- 7) kelompok pengrajin; dan
- 8) warga desa dan/atau kelompok lainnya sesuai kondisi desa.
- e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya unuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
10. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara pastisipatif oleh masyarakat desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
- b) pengembangan unit pengaduan di desa;
- c) pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
- d) penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
- e) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang duputuskan dalam musyawarah desa.

## III. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah sebagai berikut: a. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana desa dalam hal pembagunan desa dan beberapa hal lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

## b. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah desa berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP desa khususnya terkait penggunaan dana desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

1. pagu indikatif dana desa; dan

Berdasarkan pagu indikatif dana desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan dana desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat desa serta peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.
2. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh Desa A :

tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan-

campuran-tertinggal dan sangat tertinggal

Desa B :

tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial- berkembang

Desa C :

tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan dana desa Tahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Peraturan Walikota ini.

## c. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

## d. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Walikota menetapkan peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB

Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Walikota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

## e. Tahap Review Rancangan APB Desa

Walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut :

1. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
2. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundangundangan termasuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

## IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## a. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## b. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota meliputi :
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
- b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
- a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
- c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

## V. PELAPORAN

## 1. Pelaporan dari Desa kepada Walikota

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Walikota sebagaimana Format terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

## 2. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada

## VI. KETENTUAN PENUTUP

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP Desa) Tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2017 dan dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa.

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

## LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 13 TAHUN 2017 TANGGAL 10 APRIL 2017

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi :

Kota

:

Kecamatan :

Desa

:

Tipologi

: Desa Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian Pangan,

Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

| BIDANG | KEGIATAN | TUJUAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | a.Pembangunan/Pengadaa n tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air. |  memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa;  membangun/pengadaa n baru untuk bak penampung air hujan |
| | b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk. |  mencegah kerusakan saluran air bersih  menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk |
| 2.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi | a.pembangunan jalan poros Desa |  meningkatkan kualitas jalan poros Desa;  memudahkan distribusi hasil pertanian. |
| | b. pembangunan jalan lingkungan Desa |  meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa;  memudahkan transportasi hasil pertanian. |
| 3.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi. | membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas |  memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa.  memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak. |
| 4.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi. | Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa | Mewujudkan e- government di Desa. |
| 5.pembangunan, pengembangan dan | a.Pembangunan poskesdes, polindes dan balai | mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan |

| pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat | posyandu. | kesehatan masyarakat. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes | Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat De