Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2017 tentang ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desadan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalamKabupaten Batang HariTahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Peraturan....
SALINAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESADAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DALAMKABUPATEN BATANG HARITAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupatiyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKDadalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
7. Kecamatan adalah wilayah kerjaCamat di Kabupaten Batang Hari.
8. Camat adalah pimpinan kecamatansebagai unsur Perangkat Daerah.
9. Desa adalah Desa dalam Kabupaten BatangHari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, serta kepada pemerintah Desa dalam penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel, serta sejalan dengan amanah peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup pengaturan ADD dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. pengalokasian dan penyaluran ADD ke setiap Desa dalam kabupaten.
- b. penggunaan ADD setiap Desa;
- c. pelaporan, pembinaan, danpengawasan ADD; dan
- d. sanksi bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran ADD.
- (2) Ruang lingkup pengaturan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa;
- b. penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;dan
- c. pelaporan, pembinaan, danpengawasan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Rincian ADD Setiap Desa
BAB III - ALOKASI DANA DESA
Pasal 5
ADD Tahun Anggaran 2017 berjumlah sebesar Rp. 76.523.587.824,- (tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
BAB III - ALOKASI DANA DESA
Pasal 6
- (1) Besaran ADDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan ke setiap Desadengan terlebih dahulu menetapkan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa ditetapkan dengan cara menghitungjumlah kebutuhan belanja Desa di masing-masing Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kebutuhanbelanja Desadi masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Anggota BPD;
- c. biaya operasional kantor Desa;
- d. biaya operasional BPD;
- e. iuran BPJS;
- f. insentif-insentif;dan
- g. kebutuhan lain dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa.
- (4) Rincian ADD setiap Desa tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Mekanisme Penyaluran ADD

## Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa dilakukan oleh BKD pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuandariRKUDkeRKD.
- (2) Prosedur pemindahbukuan dari RKUD ke RKDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran ADDke setiap Desa,terdiri dari:
- a. penyaluran ADD secara bulanan;
- b. penyaluran ADD secara bertahap; dan
- c. penyaluran ADD secara khusus.
- (2) Penyaluran ADDsecara bulanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penyaluran ADD yang dilakukan pada setiap bulan dalam1 (satu) tahun anggaran guna memenuhi kebutuhan belanja Desa sebagai berikut:
- a. penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan BPD; dan
- c. insentif-insentif.


- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. penyaluran Iuran BPJS ; dan
- b. penyaluran kebutuhan belanja Desa selain dari belanja Desa yang diperuntukkan melalui penyaluran ADD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa.
- (4) Penyaluran ADD secara bertahap untuk Iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu penyaluran tahap I pada bulan Maret 2017 untuk membiayai iuran BPJS bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 dan penyaluran tahap II pada bulan Juli 2017untuk membiayai iuran BPJS bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.
- (5) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. tahap I, disalurkandalam kurun waktu bulan Januari sampai Maret, yaitu paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus)dari pagu ADD setiapDesa setelah dikurangi kebutuhan belanja Desayang disalurkan setiap bulan.
- b. tahap II, disalurkandalamkurun waktu sampai bulan Juni, yaitupaling banyak sebesar 55% (lima puluh lima perseratus)dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan belanja Desa yang disalurkan setiap bulan;
- c. tahap III, disalurkandalam kurun waktu sampai bulan September, yaitupaling banyak sebesar 80% (delapan puluh per seratus)dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan belanja Desa yang disalurkan setiap bulan; dan
- d. tahap IV, disalurkan dalam kurun waktu sampai bulan Desember, yaitu paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan belanja Desa yang disalurkan setiap bulan.
- (6) Penyaluran ADD secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kebutuhan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa yang dilakukan 1 (satu) kali penyaluran.

## Bagian Ketiga Persyaratan Penyaluran Pasal 9

- (1) Persyaratan penyaluran ADD terdiri dari:
- a. persyaratan penyaluran ADD secarabulanan;
- b. persyaratan penyaluran ADD secara bertahap; dan
- c. persyaratan penyaluran ADD secara khusus.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD secara bulananadalah sebagai berikut:
- a. penyaluranpertama:
1. PeraturanDesatentangAPBDesatahunberjalanatauPeraturanKepalaDe satentangPenetapan Pengeluaran Belanja Mendahului APBDesa;
2. surat permohonan penyaluran ADDuntuk kebutuhan belanja Desabulan berjalan; dan
3. surat rekomendasi dari Camat.
- b. penyaluranberikutnya:
1. PeraturanDesatentangAPBDesa tahun berjalan;

2. laporanrealisasiatas penggunaanbelanja Desabulansebelumnya;
3. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Desa bulan berjalan; dan
4. surat rekomendasi dari Camat.
- (3) Persyaratan penyaluran ADD untuk Iuran BPJS secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf aadalah sebagai berikut:
- a. persyaratan penyaluran Iuran BPJS tahap I, yaitu:
1. PeraturanDesatentangAPBDesatahunberjalanatauPeraturanKepalaDe satentangPenetapan Pengeluaran Belanja Mendahului APBDesa;
2. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Iuran BPJS Tahap I tahun berjalan; dan
3. surat rekomendasi dari Camat.
- b. persyaratan penyaluran Iuran BPJS tahapII, yaitu:
1. PeraturanDesatentangAPBDesatahunberjalanatauPeraturanKepalaDe satentangPenetapan Pengeluaran Belanja Mendahului APBDesa;
2. laporan realisasi penggunaan Iuran BPJS tahap I, yang dilengkapi dengan Bukti pembayaran Iuran BPJS dan Daftar Nama Peserta BPJS;
3. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Iuran BPJS Tahap II tahun berjalan; dan
4. surat rekomendasi dari Camat.
- (4) Persyaratan penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf badalah sebagai berikut:
- a. persyaratan penyaluran ADD tahap I, yaitu:
1. PeraturanDesa tentang APBD Desa tahun berjalanatau Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Mendahului APB Desa;
2. rekapitulasi laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
3. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Desatahap I tahun berjalan; dan
4. surat rekomendasi dari Camat.
- b. persyaratan penyaluran ADD tahapII, yaitu:
1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
2. laporanrealisasipenggunaanADD tahap I yang menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus) telah digunakan;
3. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Desa Tahap II tahun berjalan; dan
4. surat rekomendasi dari Camat.
- c. persyaratan penyaluran ADD tahap III, yaitu:
1. laporan realisasi total penggunaan ADD tahap I dan tahap II yang menunjukkan paling kurang 75 % (tujuh puluh lima per seratus) telah digunakan;
2. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Desatahap III tahun berjalan;
3. surat rekomendasi dari Camat.


- d. persyaratan penyaluran ADD tahap IV, yaitu:
1. laporan realisasi total penggunaan ADD tahap I, tahap II dan tahap III yang menunjukkan paling kurang 75 % (tujuh puluh lima per seratus) telah digunakan;
2. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Desa tahap IV tahun berjalan; dan
3. surat rekomendasi dari Camat.
- (5) Persyaratan penyaluran ADD secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) adalahsebagai berikut :
- a. peraturanDesatentangAPBDesatahunberjalanatauPeraturanKepalaDesat entangPenetapan Pengeluaran Belanja Mendahului APBDesa;
- b. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa; dan
- c. surat rekomendasi dari Camat.
- (6) Surat rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),ayat (4) dan ayat (5) ditujukan kepada KepalaBKD.
- (7) Rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dalam rangka memastikan kelengkapan persyaratan penyaluran ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala BKD melalui Camat.

## Pasal 10

- (1) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2),ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BKD melalui Camat.
- (2) Jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD secara bulanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- b. jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD tahapan ditetapkan sebagai berikut :
1. jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD untuk Iuran BPJS secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf aadalah sebagai berikut:
- a) tahap I, disampaikan paling lambat awal Maret tahun berjalan; dan
- b) tahap II, disampaikan paling lambat akhir Juli tahun berjalan.
2. jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
- a) tahap I, disampaikan paling lambat Februari tahun berjalan;
- b) tahap II, disampaikan paling lambat April tahun berjalan;
- c) tahap III, disampaikan paling lambat Juli tahun berjalan; dan
- d) tahap IV, disampaikan paling lambat Oktober tahun berjalan.
- c. jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD secara khusus adalah saat pengajuan pertama kali.

## Bagian Keempat

## Penggunaan ADD

## Pasal 11

- (1) ADD digunakan untuk membiayai belanja Desa, sebagai berikut :


- a. penghasilan tetap, tunjangandan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan BPD;
- c. operasional kantor Desa danoperasional BPD;
- d. pembayaran insentif Rukun Tetangga (RT);
- e. kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa;
- f. kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
- h. kegiatan pengelolaan informasi Desa;
- i. kegiatan pengisian perangkat desa;
- j. tunjangan kesehatan;
- k. penyediaan jasa administrasi perkantoran;
- l. kegiatan pengadaan kendaraan dinas Kepala Desa dan BPD;
- m. kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Desa;dan
- n. perjalanan dinas.
- o. kegiatan pemuda dan olah raga;
- p. kegiatan organisasi perempuan/PKK;
- q. kegiatan keagamaan;
- r. kegiatan lembaga adat Desa;
- s. kegiatan pembinaan PAUD;
- t. kegiatan peningkatan kapasitas iman dan takwa;
- u. kegiatan pembinaan KPMD;
- v. kegiatan kader kesehatan masyarakat Desa;
- w. kegiatan penguatan ekonomi Desa;
- x. kegiatan industri kreatif;
- y. kegiatan kelompok tani; dan
- z. kegiatan kesenian dan sosial budaya.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- b. penghasilan tetap perangkat Desa:
1. Sekretaris Desa sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Kepala Seksi (Kasi) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
3. Kepala Urusan (Kaur) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
4. Kepala Dusun (Kadus) sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
5. penghasilan tetap staf urusan keuangan sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- c. tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- d. tunjangan Perangkat Desa:
1. Sekretaris Desa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

2. Kepala Seksi (Kasi) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
3. Kepala Urusan (Kaur) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
4. StafUrusanKeuangan sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- e. tambahan penghasilan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Staf Urusan Keuangan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)/Hari dan diberikan selama 20 (dua puluh) hari setiap bulannya.
- f. dalam hal terdapat Kepala Desa dan Perangkat Desayang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dan kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain-lain yang sah.
- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pembayaran tunjangan sebagai berikut:
1. Ketua BPD sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
2. Wakil Ketua BPD sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Sekretaris BPD sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
4. Angggota BPD sebesar Rp.708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Operasional kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk kebutuhan:
- a. belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, biaya perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan bahan habis pakai lainnya; dan
- b. belanja modal, seperti kipas angin, laptop, proyektor, meja, kursi dan peralatan sejenis lainnya, pemeliharaangedungdanperalatankantor yang dibutuhkan oleh pemerintah Desa, kecuali yang berbentuk bangunan, seperti pembangunan/rehab kantor Desa, pagar kantor dan sejenisnya.
- (5) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas, biaya perjalanan dinas dan bahan habis pakai sejenis lainnya.
- (6) Insentif Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pembayaran insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (7) Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa, kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, penyusunan perencanaan pembangunan Desa dan pengelolaan informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf gdan huruf h digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa seperti, alat tulis kantor, honor panitia, honor tim penyusun, biaya makan minum musyawarah/rapat, uang transportasi peserta musyawarah dan sejenisnya.
- (8) Kegiatan pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf idianggarkan sebesar Rp.1.425.000,- dan digunakan untuk belanja:
- a. Honor Tim Pengisian Perangkat Desa, terdiri dari :
1. Ketua sebesar Rp.250.000,- (1 (satu) kali);
2. Sekretaris sebesar Rp.225.000,- (1 (satu) kali); dan


3. Anggota sebesar Rp.200.000,- (1 (satu) kali);
- b. Makan Minum Rapat sebesar Rp.500.000,-
- c. Alat Tulis Kantor sebesar Rp.150.000,-
- d. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.100.000,-
- (9) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, digunakan untuk pembayaran iuran BPJS dengan ketentuan :
- a. Kepala Desa beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Perangkat Desadan Staf Urusan Keuangan beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
- d. Kepala Dusun beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
- e. KPMD, Guru DTA, Guru PAMI, dan Pegawai Syara´ masing-masing sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan.
- (10) Penyediaan jasa administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, digunakan untuk pembayaran honor PKPKDesa dan PTPKDesa, dengan rincian:
- a. honor PKPKDesa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. honor PTPKDesa:
1. koordinator sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. pelaksana kegiatan sebesar Rp.225.000,- (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
3. bendahara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (11) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, digunakan untuk pembelian kendaraan roda 2 (dua), khusus bagi Desa yang belum/tidak lagi memiliki kendaraan dinas roda 2 (dua), dengan pagu anggaran sebesar maksimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unit.
- (12) Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m digunakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran ADD masing-masing Desa.
- (13) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, digunakan sesuai ketersediaan anggaran ADD masing-masing Desa dan hanya dipergunakan untuk :
- a. perjalanan dinas dalam daerah (dalam wilayah Kabupaten Batang Hari), antara lain :
1. menghadiri undangan acara pemerintah Kecamatan/Kabupaten.
2. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek atau yang sejenisnya yang diselenggarakan pihak Kecamatan/ Kabupaten.
3. melakukan konsultasi.
- b. perjalanan dinas luar daerah (luar wilayah Kabupaten Batang Hari), antara lain :
1. menghadiri undangan acara pemerintah provinsi/pemerintah pusat.

2.mengikuti ...

2. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek atau yang sejenisnya yang diselenggarakan pemerintah provinsi/ pemerintah pusat.
- (14) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, sesuai standarisasi biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran dan digunakan untuk keperluan:
- a. pendirian dan pengembangan organisasi karang taruna Desa; dan
- b. pemenuhan kebutuhan peralatan/kelengkapan olah raga dan kegiatan kepemudaan lainnya sesuai potensi dan kondisi Desa.
- (16) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran dan digunakan untuk keperluan:
- a. pembayaran insentif pengurus Tim Penggerak PKK Desa:
1. Ketua sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Sekretaris sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
3. Bendahara sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- b. biaya administrasi PKK dan pelaksanaan kegiatan POKJA (Kelompok Kerja) I, II, III dan IV Tim Penggerak PKK Desa sesuai kebutuhan.
- (17) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dianggarkan maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun anggaran dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan MTQ (Musyabaqoh Tilawatil Qur'an) sesuai kebutuhan masing-masing Desa.
- (18) Kegiatan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, digunakan untuk keperluan:
- a. pembayaran insentif pengurus Lembaga Adat Desa:
1. Ketua sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Sekretaris Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
3. Bendahara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Kegiatan Sidang adat (LID) dianggarkansebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun, denganketentuandibayarkansebesar Rp.75.000,-/orang/sidang.
- (19) Kegiatan pembinaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
- a. pembayaran Insentif Guru TK (Taman Kanak-kanak), masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- b. pembayaran Insentif Guru Kelompok Bermain, masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- c. pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b jika Guru TK atau Guru Kelompok Bermain merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah maka diberikan tambahan insentif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan jika hanya menjabat sebagai Kepala Sekolah maka diberikan insentif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;


- d. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dibayarkan kepada Guru TK (Taman Kanak-kanak) dan Guru Kelompok Bermain berdasarkanKeputusan Kepala Desa.
- (20) Kegiatan peningkatan kapasitas iman dan takwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
- a. pembayaran insentif Guru PAMI, masing-masing sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. pembayaran insentif Guru DTA, masing-masing sebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- c. pembayaran insentif Pegawai Syara', masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- d. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dibayarkan kepada guru PAMI. Guru DTA dan pengawai Syara' sesuai nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (21) Kegiatan pembinaan KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u, digunakan untuk pembayaran insentif 2 (dua) orang KPMD, yaitu masingmasing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (22) Kegiatan pembinaan kader kesehatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, digunakan untuk keperluan yang diatur sebagai berikut:
- a. pembayaran insentif Kader POSYANDU, masing-masing sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulan;
- b. pembayaran insentif Kader POSKESDES. masing-masing sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- c. pembayaran insentif KPPKBD, masing-masing sebesar Rp.35.000,(tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- d. pembayaran insentif Sub KPPKBD, masing-masing sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- e. pembayaran insentif BKB, masing-masing sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- f. pembayaran insentif BKR, masing-masing sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- g. pembayaran insentif BKL, masing-masing sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
- h. pembayaran insentif PKDRT, masing-masing sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- i. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dibayarkan kepada,Kader POSYANDU, Kader POSKESDES, KPPBD, Sub KPPBD, BKB, BKR, BKL dan PKDRT sesuai nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Kepala Desa.
- (23) Penguatan Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufw, dianggarkan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran dan digunakan untuk keperluanantara lain:
- a. pendirianusahakecildan/atau lembaga ekonomi Desa;
- b. pengembangan usaha kecil dan/atau lembaga ekonomi Desa;
- c. pengurusanmerekdagang/hakataskekayaanintelektual;
- d. pengurusansertifikasi halal;
- e. pengurusanlisensidansertifikasidari BPOM; dan
- f. hal-hal lain yang berkaitandenganusaha.


- (24) Kegiatan pembinaan industri kreatif, pembinaan kelompok tani, dan pembinaan kesenian dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x, huruf ydan huruf z digunakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran ADD masing-masing Desa.
- (25) ADD dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain sesuai kebutuhan Desa setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi.

## Pasal 12

- (1) Penggunaaan ADD dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
- (2) ADD digunakan dan dikelola melaluimekanisme APBDesadan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (25) dianggarkan berdasarkan klasifikasi kelompok belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

## Pasal 13

Khusus untuk penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. penggunaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa pada bulan Januari, Februari dan Maret 2017, berpedoman kepada susunan organisasi perangkat Desa sebelumnya.
- b. penggunaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa terhitung pada bulan April 2017, berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

## BAB IV

## DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## Bagian Kesatu

## Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

## Pasal 14

- (1) DBH Pajak dan Retribusi Daerahberjumlah sebesar Rp. 2.353.311.183,30 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Rupiah).
- (2) DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari:
- a. 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah tahun berjalan; dan
- b. 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun berjalan.

## Pasal 15

- (1) Besaran DBH Pajak dan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dialokasikan ke setiap Desa dengan terlebih dahulu menetapkan rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerahsetiap Desa.
- (2) Penetapan rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional.


- (3) Rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerahsebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Penggunaan Dana Bagi Hasil

## Pajak Dan Retribusi Daerah

## Pasal 16

- (1) DBH Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk belanja operasional kantor Desa,menunjang Penyelenggaraan PemerintahanDesadisesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa.
- (2) Penggunaaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
- (3) DBH Pajak dan Retribusi Daerah digunakan dan dikelola melalui mekanisme APBDesa dan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa

## Bagian Ketiga

## Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah

## Pasal 17

- (1) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tahap I, disalurkanpada bulanMaret tahun berjalansesuai realisasi penerimaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. tahap II, disalurkanpada bulan Juni tahun berjalan sesuai realisasi penerimaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. tahap III, disalurkanpada bulan September tahun berjalan sesuai realisasi penerimaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- d. tahap IV, disalurkanpada bulan November tahun berjalan sesuai realisasi penerimaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

## BAB V

## PELAPORAN

## Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepadaBKD melalui Camat:
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD setiapbulan;
- b. laporan realisasi penggunaan ADD untuk Iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a setiap tahap;
- c. laporan realisasi penggunaan ADDsebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsetiap tahap; dan
- d. laporan rekapitulasi realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahtahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD setiapbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalahlaporanrealisasiatas penggunaanbelanja Desa yang disalurkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).


- (4) Laporanrealisasipenggunaan ADD setiapbulansebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikanoleh Kepala Desa kepada Kepala BKD melalui Camat, paling lambattanggal 10 bulanberikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsetiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD untuk Iuran BPJS tahap I; dan
- b. laporan realisasi penggunaan ADD untuk Iuran BPJS tahap II;
- (6) Laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsetiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahtahap I;
- b. laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahtahap II;
- c. laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahtahap III; dan
- d. laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahtahap IV;
- (7) Laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BKD melalui Camat:
- a. tahap I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun berjalan;
- b. tahap II, paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya;
- (8) Laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desakepada BKD melalui Camat:
- c. tahap I, paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan
- d. tahap II, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan;
- e. tahap III, paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun berjalan; dan
- f. tahap IV, paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (9) Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahtahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (10) Contoh format laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVPeraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 19

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penyusunanPeraturan Desa tentang APBDesa;
- b. penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Desa;
- c. penatausahaan keuangan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah; dan


- e. sisa dana ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahdi Rekening Kas Desa.

## Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunanPeraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penarikan ADD dari Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan mekanisme penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan sesuai dengan penatausahaan keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan ADD dan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penatausahaan keuangan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap sisa dana ADD di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk memastikan sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahpada akhir tahun anggaran tercatat dalam Rekening Kas Desa.

## BAB VII

## SANKSI

## Pasal 21

- (1) BKD dapat menunda penyaluran ADD, dalamhal :
- a. KepalaDesatidakmenyampaikanpersyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
- b. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat.
- (2) Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlakuPasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 huruf b, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 69)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di

: Muara Bulian

Pada tanggal

: 14 Februari 2017

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di

: Muara Bulian

Pada tanggal

: 14 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

S

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017

NOMOR: 11

S

Y

A

H

I

R

S

A

H

S

Y

.

B

U

P

A

T

I

B

A

T

A

N

G