UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang NARKOTIKA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka merwujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan disisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika gelap narkotika;
- c. bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e serta pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Narkotika;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
2. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah Pabean.
5. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
6. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.
7. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan mengekspor narkotika.
8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.
9. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.
10. Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.
11. Transito narkotika adalah pengakutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgal di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
12. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
15. Rehabilitasi media adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
16. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Permufakatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya.
18. Korporasi...
-6 - kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan nerkotika.
- (2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi :
- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.
- (3) Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 3
Pengaturan narkotika bertujuan untuk :
- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. memberantas peredaran gelap narkotika.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 4
Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 5
Narkotika Golongan I hanya dapay digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.
Bagian Pertama
Rencana Kebutuhan Tahunan
BAB III - PENGADAAN
Pasal 6
- (1) Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Untuk keperluan tersedianya narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyusun rencana kebutuhan narkotika setiap tahun.
Rencana...
- (2) menjadi pedoman pengadaan, pengendalian dan pengawasan narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.
BAB III - PENGADAAN
Pasal 7
- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Narkotika yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengendalian, pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan.
Bagian Kedua
Produksi
BAB III - PENGADAAN
Pasal 8
- (1) Menteri Kesehatan memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
- (2) Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendidi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku narkotika, dan hasil akhir dari proses produksi narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan
-9 - pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
BAB III - PENGADAAN
Pasal 9
- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yan ketat dari Menteri Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Bagian Ketiga
Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan
BAB III - PENGADAAN
Pasal 10
- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
Ketentuan...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Bagian Keempat Penyimpanan dan Pelaporan
BAB III - PENGADAAN
Pasal 11
- (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara khusus.
- (2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan penyimpanan dimaksud dalam ayat (2) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan berupa :
- b. peringatan;
- c. denda administratif;
- d. penghentian sementara kegiatan; atau
- e. pencabutan izin.
IMPOR DAN EKSPOR
Bagian Pertama Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 12
- (1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negeri yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.
- (1) Importir narkotika harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan impor narkotika dari Menteri Kesehatan.
- (2) Surat persetujuan impor narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemerintah dengan pengekspor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 14
Pelaksana impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 15
- (1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 16
- (1) Eksportir narkotika harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan.
- (2) Untuk memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika harus dilampiri dengan surat persetujuan dari negara pengimpor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 17
Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 18
Impor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Bagian...
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 20
Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang, tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini atau diatur kemudian
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 21
- (1) Setiap pengangkutan impor narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan surat persetujuan impor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Setiap pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 22
Penanggungjawab pengangkut impor narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 23
- (1) Eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kepada penanggung jawab pengangkutan.
- (3) Penanggungjawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 24
- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau ditempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang diangkut.
- (3) Nakhoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan, wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat.
- (4) Pembongkaran matan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (5) Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuat berita acara melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan nakhoda tersebut kepada pihak yang berwenang.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 25
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.
Bagian Ketiga Transito
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 26
- (1) Transito narkotika harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
- (2) Dokumen persetujuan ekspor narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan:
- a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkotika;
- b. jenis, bentuk dan jumlah narkotika; dan
- c. negara tujuan ekspor narkotika.
Setiap perusahaan negara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari :
- a. pemerintah negara pengekspor narkotika;
- b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 28
Pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito narkotika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat Pemeriksaan
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 30
Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau transito narkotika.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 31
- (1) Importir narkotika memeriksa narkotika yang diimpornya dan wajib
-18 - melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya narkotika di perusahaan.
- (2) ## BAB V PEREDARAN
Bagian Pertama Umum
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 32
Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 33
- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
- (2) Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintetis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan
Menteri Kesehatan.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 34
Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.
Bagian Kedua Penyaluran
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 35
- (1) Importir, ekspor, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 36
- (1) Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.
- (2) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
- a. eksportir;
- b. pedagang besar farmasi tertentu;
- c. apotek;
- d. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
- e. rumah sakit; dan
- f. lembaga ilmu pengetahuan tertentu.
- (3) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
- a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
- b. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
- c. rumah sakit; dan
- d. lembaga ilmu pengetahuan tertentu.
- f. eksportir.
- (4) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya
- a. rumah sakit pemerintah;
- b. puskesmas; dan
- c. balai pengobatan pemerintah tertentu.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 37
Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Bagian Ketiga Penyerahan
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 39
- (1) Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. puskesmas;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada :
- a. rumah sakit;
- b. puskesmas;
- c. apotek lainnya;
- d. balai pengobatan;
- e. dokter; dan
- f. pasien.
- (3) Rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
LABEL DAN PUBLIKASI
BAB IV - LABEL DAN PUBLIKASI
Pasal 41
- (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika.
- (2) Label pada kemasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan atau merupakan bagian dari wadah dan/atau keemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.
BAB IV - LABEL DAN PUBLIKASI
Pasal 42
Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
BAB IV - LABEL DAN PUBLIKASI
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara publikasi dan pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
PENGOBATAN DAN REHABILITASI
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 44
- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika.
- (2) Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 45
Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 46
- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur
-24 - wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 47
- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 48
- (1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan fasilitas rehabilatasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 49
- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
- (3) Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 50
Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 51
- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Keputusan Menteri Sosial.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 52
- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya:
- a. memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah dan memberantasan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. mencegah pelibatan anak di bawah umum dalam penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika;
- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. meningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 53
Pemerintah mengupayakan kerja sama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai
-27 - dengan kepentingan nasional.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 54
- (1) Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Ketentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan tata kerja badan kerja badan narkotika nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 55
- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 56
- (1) Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan
-28 - pengawasan terhadap importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan rehabilitasi medis.
- (2) Petugas yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan surat tugas.
- (3) Dalam hal diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau ## BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Pemerintah wajib memberikan jamin keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 58
Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 59
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
PEMUSNAHAN
BAB X - PEMUSNAHAN
Pasal 60
Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal :
- a. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi;
- b. kadaluarsa;
- c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. berkaitan dengan tindak pidana.
BAB X - PEMUSNAHAN
Pasal 61
- (1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, b, dan c dilaksanakan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri Kesehatan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. keterangan tempat, jam hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan; dan
- c. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara RI dan disaksikan oleh Pejabat yang mewakili Kejaksaan Departemen Kesehatan, dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan;
- b. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.
- (2) Apabila dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan narkotika dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara tindak pidana tersebut.
- (3) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemusnahan berita acara sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. keterangan tempat, jam, hari tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi pemusnahan narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 63
Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 64
Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukaan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 65
- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas
-33 - dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika;
- e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;
- f. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika; dan
- g. menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 66
- (1) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan.
- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga kerjasama membicarakan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.
- (3) Tindak penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 67
- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 68
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 69
- (1) Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika atau yang mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. keterangan tempat, jam, hari tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang melakukan penyitaan.
- (2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selabat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
- (5) Untuk keperluan penyelidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (6) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 70
- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan
-37 - pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (3) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 71
- (1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yang diketemukan selambat-lambatnya 24 (dua puuh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan,
-38 - penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Pemusnahan dan penyitaan sebagainan tanaman narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun diketemukan dan dilakukan pemusnahan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak-pihak lain yang menyaksikan pemusnahan.
- (3) Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian atau diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 72
Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 73
- (1) Apabila di kemudian hari terbukti
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 74
Untuk kepentingan penyidik atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 75
Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan seyiap orang ketua badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 76
- (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau ha-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 77
- (1) Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Narkotika yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk penetingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Dalam hal alat yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- (4) Tata cara pemusnahan dan pemanfaatan narkotika, alat dan hasil dari tindak pidana narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-undangan ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 78
- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
- b. memiliki, menyimpanan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima tuja rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas0 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 79
- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta);
- b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga mulyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu mulyar rupiah);
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 80
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. memproduksi, mengolah, mengekstaksi, mengkonvensi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. memproduksi, mengolah, mengkonvensi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. memproduksi, mengolah, mengkonvensik, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
- 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua puluh mulyar);
- b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
<!-- formula-not-decoded -->
- c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 81
- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara lama 12 (dua belas) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana lama 9 (sembilan) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
<!-- formula-not-decoded -->
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81 dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-padal tersebut.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 84
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 85
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. menggunakan narkotika Golongan I bagi sendiri, dipidana dengan
-50 - pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. menggunakan narkotika Golongan I bagi sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 86
- (1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimaana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 87
Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
-51 - sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 88
- (1) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 89
Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dirampas untuk negara.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 91
Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam Undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 92
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh kita rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 93
Nahkoda atau kapten penerbang yang hak dan kewajiban hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 94
-53 - tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasla 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negeri Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 95
Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 96
Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
Barang siapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dan Pasal 87 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-undang ini.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 98
- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 99
Dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi :
- a. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk
-55 - kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 100
Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 101
- (1) Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan Pemerintah.
- (2) Prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tata cara penggunaan dan pengawasan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undangan Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) pada saat Undang-undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru ## BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 103
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 104
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1997

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR22 TAHUN 1997
## TENTANG
## NARKOTIKA
## UMUM
Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang teroganisasi secara mantap, rapih, dan sangat rahasia.
Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.
Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-2 - mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikemanusiaan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memperbaharui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dengan membentuk undang-undang baru.
Undang-undang baru tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebahai sarana efektif dan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimun, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.
Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara laib Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Kesehatan, Kepabeanan, Psikotropika dan Pertahanan Keamanan.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud : - a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; - b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan olmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan; - c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan" adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga digunakan untuk kepentingan rehabilitasi.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan", termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian dan pengembangan. Dalam rangka penelitian, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terb
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

## A. GOLONGAN I

1. Tanaman Papaver Somiferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah membeku sendiri, diperoleh dari buah tananam Papever Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkut tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon termasuh buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk sebuak dari kelaurga Erythroxylaceae termasuk tanaman genus Erythroxylon yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil eter-1-bensoil eksgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman termasuk biji, biah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kiminya.
10. Tetra 9 tetrahycannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-0 acetiltetrahidro-7 alfha-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil-alfa metilfetanil : H-(1-(alpha-metilfenetil)-4-piperidil) asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1-(alpha-metilfenetil)-4-piperidil]propionalida.
14. Alfa-metilofentanil : H-[1-)1-metil-2 (2-tienil) etil-4 piperidil] propionalida.
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionalida.
16. Beta-hidroksi-3-metil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] propio-nanilida.
17. Desomorfina : dihidrodeosimorfina.

18.

Etorfina...


18. Etorfina : tetrahidro-7 14-endoeteno-oripavina.

alpha-1(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,

19. Heroina : diacetilmorfina.
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina.
21. 2-metilfentanil : N-3 (-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionalidina.
22. 3-metiltiofentanil : N-(3-metil-1[2-tienil\_ etil]-4 piperidil] propionalidina.
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester).
24. Para-fluorofentanil : 4-fluora-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionalidina.
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester).
26. Tiofentanil : N-[1-[2-tienil) etil]-4-piperidil] propionalidina.

## B. GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4-, 4--difenilheptana.
2. Alfameprodina : Alfa-3-1-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
3. Alfametadol : Alfa-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol.
4. Alfaprodina : Alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4, 5-dihidro-5-okso-1H-tetranol-1-il) etil]-4, (metroksimetil)-4-piperidini)-N-fenilpropanamida.
6. Allilprodina 3-allil-1-metil-1-metil-4-fenil-4-fenilpiperridina-4)-4-karboksilat etil ester.

:

7. Anilerdina : asam 1-para-aminofenitil-4-fenilpiperridina)-4-karboksilat etil ester.
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziniloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
10. Benzilforfina : 3-benzilforfina.
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-1-propionoksipiperidina.
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol.
13. Betaprodina : beta-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiperidina.
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
15. Beztramida : -(3-siano-3, 3-difinilprofil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolini)-piperidina.
16. Dekstromoramida : (1)-4-[2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4(1-pirolidinil) butil)-morfilina.


17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-profil propionalida.
18. Dietiliambutena : 3-dietilamino-1, 1-di-(2-tienil)-1-butena.
3. 19.
4. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3, 3-difenilprofil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3, 3-difenilpropil)-4-fenilisonipekorik.
21. Dihidromorfina
22. Dimefeptanol : 6-dimetliamino-4, 4-difenil-3-heptanol.
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1, 1-difenilasetat.
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1, 1-di(2-tienil)-1-butena.
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat.
26. Dipipanona : 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona.
27. Drotebanol : 3-4-dimetoksi-17-metilmorfina-6 beta, 14-diol.
28. Ekgonia, termasuk dan derivatnya yang setara dengan eksgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2-tienil)-1-butena.
30. Etokseridina : asam 1-(2-hidrosietoksi)-etil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimedazo)1.
32. Furetidina : asam-1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karbosilat etil ester).
33. Hidrokodona : dihidrokokeinona.
34. Hidroksipetidina

:

4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-kkarboksilat etil ester).

35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina.
36. Hidromorfona : dihidromorfina.
37. Isometadona : 6-dietilamino-5-metil-4, 4-difenil-3-heksanona.
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona.
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionalidina.
40. Fenazosina : 2-hidroksi-5, 9-dimetil-2-fenetil-6, 7-benzomorfan.
41. Fenomorfon : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan.
42. Fenoperidina
9. : 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
43. Fentanil : 1-renetil-4-N-propionalinilinipiperidina.

asam asam


44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-3-nitrobenzimidazol.
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-kaboksimetiloksima.
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan.
47. Levomoramida : (-)-4[2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4-(1-(pirolidinil)-butil] morfolina.
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfan.
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan.
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona.
51. Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana.
52. Metazosina : 2-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan.
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-6-deoksimorfan.
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina.
55. Metopon : 5-metildihidromorfina.
56. Mirofina : miristilbenzilmorfina.
57. Moramida intermediat : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1-difenilpropana karboksilat.
58. Morferidinaa : asam-1 (2-morfolinoetil)-4-feneilpiperidina-4-karboksilat etilester.
59. Morfina-N-oksida.
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida.
61. Morfina.
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina.
20. 63.
21. Norasimetadol : (lk.)-alfa-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan.
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heksanona.
66. Normofina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina.
67. Norpopinona : 4,4-difenil-piperidino-3-heksanona.
68. Oksikodono: 14-hidroksidihidrokodeinona.
69. Oksimorfona : 14-hidrosidihidromorfinona.
70. Opium
71. Petidina intermediat A : 4-soano-1-metil-4-fenilpiperidina.
72. Petidina intermediat B : asam 4-fenilpiperina-4-karboksilat etil ester.



73. Petidina intermediat C : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat.
74. Petidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
75. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilminipropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester.
76. Piritramida : asam 1(-3 siano-3, 3-difenilpropil-4-(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida.
77. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propiooksiazasikloheptana.
78. Properidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester.
79. Rasemetorfan : (lk)-3-metoksi-N-metilmorfinan.
80. Rasemoramida

:

- 3-difenil-4-(1-pirolidini)-butil-morfolina.
81. Rasemorfan : (lk)-3-dihidroksi-N-metilmorfinan.
82. Sufentanil : propionanilida.

N-[4-metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperdil]

83. Tebaina
84. Tebakon : asetildihidrokedeinona.
85. Tilidina : (lk)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat.
86. Trimeperidina : 12,5-trimetil-4-fenil-4-propioniksipiperidina.
87. Garam-garam dari Narkotika dalam Golongan tersebut di atas.

## C. GOLONGAN III

1. Asetildihidrokodeina.
2. Dekstropropoksifena
3. : alfa-(+)-4-dimetilamino-1, 2-difenil-3-metil-2-butanol propionat.
3. Dihidrokodeina.
4. Etilmorfina : 3-etil morfina.
5. Kodeina : 3-etil morfina.
7. 6.

Nikodikedina : 6-6-nikotinilkodeina.

7. Nikokodina : N-6-demetilkodeina.
8. Norkodeina : N-demetilkodeina.
9. Polkodina : morfoliniletilmorfina.
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamoda.

11.

11. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

(lk)-4-[2-metil-4-okso-3,

Garam...


12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika.
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SOEHARTO