PERATURAN BUPATI BI Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR : 61 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KOMPETENSI AUDITOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI BUPATI WAKATOBI, (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Standar Kompetensi Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Hkmsetdawktb 013235
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8.9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 9.10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 10.11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008, Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- 11.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12.14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
- 13.15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 38);
- 14.16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
Hkmsetdawktb 013235
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI AUDITOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Wakatobi.
Formatted: Indonesian
- 6.7. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 7.8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
- 8.9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- 9.10. Standar Kompetensi Auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (k nowledge ), keterampilan/keahlian (s kill ), dan sikap perilaku ( attitude ) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik.
- 10.11. Kompetensi umum adalah kompetensi yang terkait dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor.
Hkmsetdawktb 013235
- 11.12. Kompetensi teknis pengawasan adalah kompetensi yang terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- 12.13. Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum, dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya.
- 13.14. Standar Kompetensi Auditor Terampil adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki jabatan auditor pelaksana, auditor pelaksana lanjutan, dan auditor penyelia.
- 14.15. Standar Kompetensi Auditor Ahli adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki jabatan auditor pertama, auditor muda, auditor madya, dan auditor utama.
Pasal 2
- (1) Standar Kompetensi Auditor terdiri atas :
- a. Bab 1 Pendahuluan;
- b. Bab 2 Prinsip-prinsip Dasar; dan
- c. Bab 3 Standar Kompetensi Auditor Ahli.
- (2) Standar Kompetensi Auditor Ahli meliputi Standar Kompetensi Auditor Pertama, Standar Kompetensi Auditor Muda, Standar Kompetensi Auditor Madya, dan Standar Kompetensi Auditor Utama.
- (3) Standar Kompetensi Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan di dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Penetapan: Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

Penandatangan: BUPATI WAKATOBI,

Verifikasi: TTD/CAP ARHAWI

Penetapan: Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

Penandatangan: ## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Verifikasi: ## TTD/CAP Hkmsetdawktb 013235 Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines ## JUHAIDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 61

Penandatangan: LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR : 61 TAHUN 2016 TANGGAL : 13-12- 2016 TENTANG : STANDAR KOMPETENSI AUDITOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI ## BAB 1 ## PENDAHULUAN ## 1.1. LATAR BELAKANG Berbagai perubahan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profesi auditor. Perkembangan teknologi, masyarakat pemakai jasa yang semakin sadar akan kepentingannya, serta peraturan pemerintah yang memberikan konsekuensi terhadap akuntabilitas publik telah banyak mengubah tujuan, fokus, serta pendekatan audit. Akibatnya, profesi audit kini tidak hanya sekedar melakukan audit ( doing auditing ), tetapi juga memberikan kepastian/penjaminan dan kegiatan konsultasi untuk penyelesaian masalah ( providing assurance and consulting activity ), dan dari sekedar berfokus pada pendekatan transaksi ( transaction-based approach ) menjadi lebih berfokus pada pendekatan berbasis risiko ( risk-based focus ). Perubahan ini memberikan pengaruh tidak hanya bagi auditor eksternal tetapi juga bagi auditor internal. Audit internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko ( the effectiveness of risk management, control, and governance processes ). Auditor selain bertanggung jawab kepada pimpinan instansi pengawasan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga memiliki tanggung jawab profesi dan kewajiban moral kepada masyarakat pemakai jasa sesuai standar yang berlaku umum. Untuk menghasilkan produk jasa yang sesuai dengan standar yang berlaku umum tersebut, auditor harus senantiasa menggunakan seluruh kompetensi yang dimilikinya dalam semua pelaksanaan tugasnya.

Penandatangan: Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab auditor secara professional maka diperlukan kualifikasi kompetensi auditor untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya. Kualifikasi kompetensi auditor tersebut perlu diatur dalam suatu Standar Kompetensi Auditor. Penyusunan Standar Kompetensi Auditor juga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ## 1.2. TUJUAN DAN FUNGSI STANDAR Tujuan Standar Kompetensi Auditor adalah untuk memastikan auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai auditor yang kompeten, profesional, efektif, dan efisien. Standar Kompetensi Auditor berfungsi sebagai dasar dalam pengangkatan; penyusunan/pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme auditor; penetapan pola sertifikasi auditor; pengembangan karier; penilaian kinerja; pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional Auditor; serta sebagai dasar penetapan remunerasi auditor. Gambar berikut menjelaskan fungsi Standar Kompetensi Auditor. ## 1.3. RUANG LINGKUP Standar Kompetensi Auditor menguraikan kompetensi bagi auditor untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Kompetensi yang dimaksud dalam standar ini meliputi kompetensi umum dan kompetensi teknis pengawasan. Kompetensi umum terkait dengan persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, terdiri dari persyaratan jasmani tertentu dan kompetensi dasar bersikap dan berperilaku. Kompetensi teknis pengawasan terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan Hkmsetdawktb 013235 sesuai dengan jenjang jabatannya. Kompetensi teknis pengawasan terdiri dari kompetensi inti, kompetensi pendukung, dan kompetensi manajerial, yang difokuskan pada pengetahuan profesional minimal, keterampilan/keahlian profesional minimal, dan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh auditor untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai jabatannya. Standar Kompetensi Auditor tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi secara menyeluruh yang diperlukan oleh suatu tim kegiatan pengawasan. Standar ini juga tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu penugasan pengawasan tertentu yang secara khusus memerlukan kompetensi yang relevan. Untuk dapat melaksanakan penugasan pada suatu area atau industri yang spesifik secara kompeten, auditor memerlukan pendidikan dan pelatihan yang lebih spesifik yaitu yang terkait dengan teknis substansi pengawasan tertentu dan teknis substansi spesifik karakteristik unit. Standar kompetensi spesialis teknis substansi pengawasan tertentu dan standar kompetensi spesialis teknis substansi spesifik karakteristik unit akan diterbitkan tersendiri oleh organisasi profesi auditor spesialis yang bersangkutan. Standar kompetensi ini berlaku bagi semua auditor di lingkungan APIP. Ruang lingkup Standar Kompetensi Auditor dapat digambarkan sebagai berikut : ## BAB 2 ## PRINSIP-PRINSIP DASAR ( Paragraf-paragraf berikut yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

.

## Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- (1) Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya.
- (2) Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi mereka melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan ( Continuing Professional Education ) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai

Hkmsetdawktb 013235

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan.

## Pasal 4

- (1) APIP wajib memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan tersebut.
2. (1)(2) APIP wajib meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.

## Pasal 375

- (1) Standar Kompetensi Auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan ( knowledge ), keterampilan/keahlian (s kill ), dan sikap perilaku (a ttitude ) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.
- (2) Untuk menjabat sebagai auditor, setiap PNS wajib memenuhi persyaratan jasmani tertentu dan wajib memiliki kompetensi dasar bersikap dan berperilaku yang akan menjamin bahwa auditor tersebut memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap penugasan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.
- (4) Kompetensi teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tujuh bidang kompetensi yaitu :
- a) Kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik;
- b) Kompetensi bidang strategi pengawasan;
- c) Kompetensi bidang pelaporan hasil pengawasan;
- d) Kompetensi bidang sikap profesional;
- e) Kompetensi bidang komunikasi;
- f) Kompetensi bidang lingkungan pemerintahan;
- g) Kompetensi bidang manajemen pengawasan
- (5) Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan di bawahnya ditambah dengan kompetensi spesifik di jabatannya.

Hkmsetdawktb 013235

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,79 cm, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: 0,79 cm, Left + Not at 0,63 cm

## Pasal 376

- (1) Standar Kompetensi Auditor tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu penugasan pengawasan tertentu yang secara khusus memerlukan kompetensi yang relevan.
- (2) Untuk dapat melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditor wajib memiliki kompetensi spesialis yaitu kompetensi yang terkait dengan teknis substansi pengawasan tertentu dan teknis substansi spesifik karakteristik unit.
- (3) Standar kompetensi spesialis teknis substansi pengawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tersendiri oleh organisasi profesi auditor spesialis yang bersangkutan.
- (4) Standar kompetensi spesialis teknis substansi spesifik karakteristik unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tersendiri oleh unit APIP yang terkait dengan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Auditor.

## Pasal 377

Standar Kompetensi Auditor berlaku bagi semua auditor di lingkungan APIP sesuai dengan jenjang jabatannya.

## Pasal 378

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi

pada tanggal 13-12-2016

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

## TTD/CAP

Hkmsetdawktb 013235

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

## JUHAIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 61

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR

: 61 TAHUN 2016

TANGGAL

: 13-12- 2016

TENTANG

: STANDAR KOMPETENSI AUDITOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

## BAB 1

## PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Berbagai perubahan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profesi auditor. Perkembangan teknologi, masyarakat pemakai jasa yang semakin sadar akan kepentingannya, serta peraturan pemerintah yang memberikan konsekuensi terhadap akuntabilitas publik telah banyak mengubah tujuan, fokus, serta pendekatan audit. Akibatnya, profesi audit kini tidak hanya sekedar melakukan audit ( doing auditing ), tetapi juga memberikan kepastian/penjaminan dan kegiatan konsultasi untuk penyelesaian masalah ( providing assurance and consulting activity ), dan dari sekedar berfokus pada pendekatan transaksi ( transaction-based approach ) menjadi lebih berfokus pada pendekatan berbasis risiko ( risk-based focus ). Perubahan ini memberikan pengaruh tidak hanya bagi auditor eksternal tetapi juga bagi auditor internal.

Audit internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko ( the effectiveness of risk management, control, and governance processes ). Auditor selain bertanggung jawab kepada pimpinan instansi pengawasan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga memiliki tanggung jawab profesi dan kewajiban moral kepada masyarakat pemakai jasa sesuai standar yang berlaku umum. Untuk menghasilkan produk jasa yang sesuai dengan standar yang berlaku umum tersebut, auditor harus senantiasa menggunakan seluruh kompetensi yang dimilikinya dalam semua pelaksanaan tugasnya.

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab auditor secara professional maka diperlukan kualifikasi kompetensi auditor untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya. Kualifikasi kompetensi auditor tersebut perlu diatur dalam suatu Standar Kompetensi Auditor. Penyusunan Standar Kompetensi Auditor juga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor


## 1.2. TUJUAN DAN FUNGSI STANDAR

Tujuan Standar Kompetensi Auditor adalah untuk memastikan auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai auditor yang kompeten, profesional, efektif, dan efisien.

Standar Kompetensi Auditor berfungsi sebagai dasar dalam pengangkatan; penyusunan/pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme auditor; penetapan pola sertifikasi auditor; pengembangan karier; penilaian kinerja; pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional Auditor; serta sebagai dasar penetapan remunerasi auditor. Gambar berikut menjelaskan fungsi Standar Kompetensi Auditor.


## 1.3. RUANG LINGKUP

Standar Kompetensi Auditor menguraikan kompetensi bagi auditor untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Kompetensi yang dimaksud dalam standar ini meliputi kompetensi umum dan kompetensi teknis pengawasan. Kompetensi umum terkait dengan persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, terdiri dari persyaratan jasmani tertentu dan kompetensi dasar bersikap dan berperilaku. Kompetensi teknis pengawasan terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan

Hkmsetdawktb 013235

sesuai dengan jenjang jabatannya. Kompetensi teknis pengawasan terdiri dari kompetensi inti, kompetensi pendukung, dan kompetensi manajerial, yang difokuskan pada pengetahuan profesional minimal, keterampilan/keahlian profesional minimal, dan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh auditor untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai jabatannya.

Standar Kompetensi Auditor tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi secara menyeluruh yang diperlukan oleh suatu tim kegiatan pengawasan. Standar ini juga tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu penugasan pengawasan tertentu yang secara khusus memerlukan kompetensi yang relevan. Untuk dapat melaksanakan penugasan pada suatu area atau industri yang spesifik secara kompeten, auditor memerlukan pendidikan dan pelatihan yang lebih spesifik yaitu yang terkait dengan teknis substansi pengawasan tertentu dan teknis substansi spesifik karakteristik unit. Standar kompetensi spesialis teknis substansi pengawasan tertentu dan standar kompetensi spesialis teknis substansi spesifik karakteristik unit akan diterbitkan tersendiri oleh organisasi profesi auditor spesialis yang bersangkutan.

Standar kompetensi ini berlaku bagi semua auditor di lingkungan APIP.

Ruang lingkup Standar Kompetensi Auditor dapat digambarkan sebagai berikut :


## BAB 2

## PRINSIP-PRINSIP DASAR

( Paragraf-paragraf berikut yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa .)

Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum, dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya.

Prinsip-prinsip dasar ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut :

## 1000 - KEWAJIBAN AUDITOR

1010 - Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan 1020 - Mempertahankan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan ( Continuing Professional Education ).

## 1000 - KEWAJIBAN APIP

- 1110 - Memastikan Setiap Penugasan Pengawasan Dilaksanakan oleh Tim yang Kompeten.
- 1120 - Meningkatkan Kompetensi Auditor sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Pengawasan.

1200 - Kerangka Konseptual Standar Kompetensi Auditor

- 1210 - Definisi Standar Kompetensi Auditor
- 1220 - Kompetensi Umum
- 1230 - Kompetensi Teknis Pengawasan
- 1240 - Kompetensi Kumulatif

## 1000 - KEWAJIBAN AUDITOR

## 1010 - Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan

Hkmsetdawktb 013235

Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya.

Auditor wajib memiliki kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan ( Knowledge ), keterampilan /keahlian ( Skill ), dan sikap perilaku ( Attitude ). Seiring perjalanan karir jenjang jabatannya, auditor dituntut untuk melaksanakan tugas pengawasan yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan kompetensi yang semakin tinggi pula.

Kompetensi yang wajib dimiliki auditor bergradasi sesuai dengan tugas ( tasks ) auditor pada setiap jenjang jabatan yang meliputi :

1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana oleh Auditor Pelaksana,
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah oleh Auditor Pelaksana Lanjutan,
3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang oleh Auditor Penyelia,
4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi oleh Auditor Pertama,
5. Memimpin pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Muda,
6. Mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Madya,
7. Mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Utama.

## 1020 - Mempertahankan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan ( Continuing Professional Education ).

Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi mereka melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan ( Continuing Professional Education ) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan.

Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan ( Continuing Professional Education ) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus menerus yang sangat penting bagi auditor dalam mempertahankan kompetensinya. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik audit. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang Pengawasan.

## 1000 - KEWAJIBAN APIP

## 1110 - Memastikan Setiap Penugasan Pengawasan Dilaksanakan oleh Tim yang Kompeten.

APIP wajib memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan

Hkmsetdawktb 013235

## oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Keberhasilan APIP dalam melaksanakan misinya tergantung dari apakah APIP tersebut memiliki staf yang kompeten dan terlatih atau tidak. APIP harus memastikan kompetensi secara kolektif dimiliki oleh tim dalam melaksanakan penugasan pengawasan, tetapi tidak mengharuskan setiap auditor memiliki kompetensi individu secara penuh dalam penugasan tersebut. APIP harus memiliki proses rekrutmen dan evaluasi untuk membantunya memastikan terpenuhinya sumber daya manusia dengan kompetensi yang cukup. Sifat dan formalitas proses tersebut tergantung dari beberapa faktor antara lain besar kecilnya organisasi, sifat pekerjaan, dan struktur organisasnya.

Dalam hal penugasan yang bersifat khusus/spesialis, pimpinan APIP wajib menetapkan kompetensi teknis apa saja yang diperlukan auditor untuk dapat secara kompeten melaksanakan penugasannya. APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan. Pimpinan APIP wajib menggunakan advis dan bantuan dari pihak yang berkompeten dalam hal auditor tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan. Tenaga ahli yang dimaksud dapat mencakup aktuaris, penilai, pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik, ahli geologi, dan profesi lainnya. Tenaga ahli tersebut boleh berasal dari dalam maupun dari luar organisasi.

## 1120 - Meningkatkan Kompetensi Auditor sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Pengawasan.

APIP wajib meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.

Pimpinan APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan guna memastikan auditor yang ditugaskan kompeten untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pengawasan. Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjangnya, pimpinan APIP mendasarkan keputusannya pada formasi yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi lainnya seperti kepangkatan dan pengumpulan angka kredit yang dimilikinya.

## 1200 - Kerangka Konseptual Standar Kompetensi Auditor

1210 - Definisi Standar Kompetensi Audito r

Standar Kompetensi Auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal

Hkmsetdawktb 013235

yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan ( knowledge ), keterampilan/keahlian (s kill ), dan sikap perilaku (a ttitude ) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik. Standar Kompetensi Auditor terdiri dari kompetensi umum dan kompetensi teknis pengawasan.

Standar Kompetensi Auditor adalah standar minimal dalam praktik internal audit di lingkungan APIP. Seluruh auditor didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya di atas standar ini, misalnya dengan memperoleh kompetensi spesialis melalui kualifikasi formal seperti mengikuti sertifikasi yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors ( IIA ) maupun organisasi profesi lainnya, termasuk memperoleh sertifikasi di bidang pengawasan yang bersifat khusus/spesialis melalui diklat teknis substansi pengawasan.

1220 - Kompetensi Umum

| No. Kompetensi Umum Level Kompetensi UmumAuditor Ahli 1. Dorongan untuk berprestasi Mampu membuat suatu perubahan spesifik dalam sistem atau metode kerja untuk meningkatkan prestasi kerja (bekerja dengan lebih efisien, efektif, dan inovatif). persyaratan jasmani tertentu dan wajib memiliki kompetensi dasar bersikap dan berperilaku yang akan menjamin bahwa auditor tersebut memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabnya. | No. Kompetensi Umum Level Kompetensi UmumAuditor Ahli 1. Dorongan untuk berprestasi Mampu membuat suatu perubahan spesifik dalam sistem atau metode kerja untuk meningkatkan prestasi kerja (bekerja dengan lebih efisien, efektif, dan inovatif). persyaratan jasmani tertentu dan wajib memiliki kompetensi dasar bersikap dan berperilaku yang akan menjamin bahwa auditor tersebut memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabnya. | No. Kompetensi Umum Level Kompetensi UmumAuditor Ahli 1. Dorongan untuk berprestasi Mampu membuat suatu perubahan spesifik dalam sistem atau metode kerja untuk meningkatkan prestasi kerja (bekerja dengan lebih efisien, efektif, dan inovatif). persyaratan jasmani tertentu dan wajib memiliki kompetensi dasar bersikap dan berperilaku yang akan menjamin bahwa auditor tersebut memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabnya. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. sebagai bersikap | Pemikiran Analitis Kompetensiumum auditor. dan | 1. Mampu membuat situasi atau ide yang kompleks menjadi jelas, sederhana, dan mudah dimengerti dengan menyusun suatu penjelasan yang berarti. 2. Mampu menyampaikan observasi atau pengetahuan yang ada dengan cara sederhana. 3. Mampu memadukan ide-ide dan informasi dan membuat gambaran yang lebih besar menjadi lebih lengkap dan jelas. terkait dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat Kompetensi umum yang merupakan kompetensi dasar berperilaku sebagai auditor dijabarkan sebagai berikut. |
| 3. | Orientasi Pengguna | Mempunyai inisiatif untuk mencari tahu kebutuhan jasa/pelayanan apa yang diinginkan dan bisa menyesuaikan jasa/pelayanan tersebut dengan kebutuhan pengguna. |
| 4. | Kerja sama | Memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas, permasalahan, dan kemajuan kelompok serta mengajak orang lain untuk terlibat di dalam kegiatan kelompok. |
| 5. | Manajemen stres | Mampu menangani pekerjaan sehari-hari dengan percaya diri, mudah beradaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan. Mampu menunjukkan kelenturan pada waktu dihadapkan pada tugas yang sulit atau berbeda pada saat yang bersamaan. Mampu menunjukkan kinerja dalam situasi yang mendesak (darurat, periode yang sangat sibuk, tenggat waktu). |
| 6. | Komitmen organisasi | Memiliki kemampuan dan kemauan untuk mendukung organisasi secara aktif serta berusaha menjaga dan menampilkan citra organisasi yang baik. |

## 1230 - Kompetensi Teknis Pengawasan

Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.

Kompetensi teknis pengawasan terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya. Kompetensi teknis pengawasan meliputi 7 bidang kompetensi yang dikategorikan dalam kompetensi inti, kompetensi pendukung, dan kompetensi manajerial.

Ketujuh bidang kompetensi yang dimaksud adalah:

1. Kompetensi Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik;
2. Kompetensi Bidang Strategi Pengawasan;
3. Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan;
4. Kompetensi Bidang Sikap Profesional;
5. Kompetensi Bidang Komunikasi;
6. Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan;
7. Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan

Audit internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko. Oleh karena itu sangat penting bagi auditor untuk memiliki kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik. Selanjutnya agar auditor dapat melaksanakan pengawasan secara profesional maka diperlukan kompetensi bidang strategi pengawasan, yaitu bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan, serta teknik dan metode pengawasan yang digunakan. Ini meliputi berbagai bentuk pengawasan sesuai PerMenPAN nomor: PER/220/M.PAN/7/2008. Pengawasan yang dilakukan tidak akan berarti apabila tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi pemerintah. Oleh karenanya kompetensi di bidang pelaporan hasil pengawasan penting untuk dimiliki auditor agar hasil penugasan pengawasan dapat mendorong perbaikan bagi auditan dalam mengelola organisasinya serta mengendalikan dan mengelola risiko di dalam organisasinya. Sementara itu, kompetensi bidang sikap profesional memastikan auditor berperilaku yang mencerminkan profesionalismenya, baik pada saat sedang melaksanakan penugasannya maupun di luar

Hkmsetdawktb 013235

penugasan pengawasan.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, kompetensi di bidang komunikasi akan membantu memberikan keyakinan bahwa komunikasi yang dilakukan jelas dan dapat dimengerti. Selain itu pemahaman auditor mengenai faktor-faktor tertentu dan isu-isu terkait pemerintahan yang terangkum dalam kompetensi bidang lingkungan pemerintahan akan mendukung hasil pengawasan yang realistis dan dapat diterima pihakpihak terkait.

Terakhir, kompetensi bidang manajemen pengawasan diperlukan agar pengawasan dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan pengawasan dapat dicapai.

Gambar berikut menunjukkan hubungan ketujuh bidang kompetensi yang dimaksud terhadap tujuan organisasi.


Setiap bidang kompetensi diuraikan unsur kompetensi dari aspek

Hkmsetdawktb 013235

pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan pengawasan pada setiap jenjang jabatan. Unsur kompetensi dikembangkan ke dalam tiga ranah dalam Taksonomi Bloom yaitu Kognitif, Psikomotor, dan Afektif ( Cognitive (C) , Psychomotor (P) , Affective (A)) dan terukur dengan menggunakan tingkat C, P, dan A dalam Taksonomi Bloom atau disebut tingkat kompetensi. Pengembangan kompetensi ke dalam Taksonomi Bloom digunakan sebagai alat untuk mengukur kompetensi auditor dan menentukan pola diklat auditor.

Ranah Kognitif disusun dalam enam tingkatan sesuai dengan kompleksitas proses kognitif, yaitu bergradasi mulai dari tingkat pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), evaluasi (C6). Ranah psikomotorik dikelompokkan dalam lima tingkatan yang bergradasi mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling tinggi, yaitu imitasi (P1), manipulasi (P2), presisi (P3), artikulasi (P4), dan naturalisasi (P5). Ranah afektif dikelompokkan dalam lima tingkatan yang bergradasi dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling tinggi, yaitu pengenalan (A1), pemberian respon (A2), penghargaan terhadap nilai (A3), pengorganisasian (A4), pengamalan (A5).

Kompetensi teknis pengawasan merupakan satu kesatuan antara semua unsur kompetensi pada suatu jenjang jabatan dengan gradasi kompetensinya. Beberapa jenjang jabatan sangat mungkin memiliki unsur kompetensi yang sama, akan tetapi tingkat kompetensi yang diinginkan akan bergradasi sesuai dengan kompleksitas dari tugas pengawasan di setiap jenjang.

## 1240 - Kompetensi Kumulatif

Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan di bawahnya ditambah dengan kompetensi spesifik di jabatannya.

Kompetensi teknis pengawasan disusun per jenjang jabatan auditor dan dibuat berdasarkan premis auditor pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi sudah memenuhi kompetensi kumulatif dari tingkat atau jenjang jabatan sebelumnya.

Kompetensi pada jenjang jabatan auditor muda merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pertama ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor muda tersebut. Kompetensi pada jenjang jabatan auditor madya merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pertama dan auditor muda ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor madya tersebut. Kompetensi pada jenjang jabatan auditor utama merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pertama, auditor muda, dan auditor madya ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor utama tersebut.

Gambar berikut menunjukkan kompetensi kumulatif jenjang jabatan auditor ahli.


Hkmsetdawktb 013235

## BAB III

## STANDAR KOMPETENSI AUDITOR AHLI

( Paragraf-paragraf berikut yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa .)

Standar kompetensi auditor ahli dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

## 3000 - Standar Kompetensi Auditor Pertama

- 3010 - Auditor pertama wajib memiliki kompetensi auditor pertama agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi.
- 3020 Kompetensi auditor pertama terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

## 3100 - Standar Kompetensi Auditor Muda

- 3110 - Auditor pertama wajib memiliki kompetensi auditor Muda agar dapat memimpin pelaksanaan pengawasan. 3120 - Kompetensi auditor Muda terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

## 3200 - Standar Kompetensi Auditor Madya

- 3210 - Auditor pertama wajib memiliki kompetensi auditor Madya agar dapat mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan.
- 3220 - Kompetensi auditor Madya terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

## 3300 - Standar Kompetensi Auditor Utama

- 3310 - Auditor pertama wajib memiliki kompetensi auditor utama agar dapat mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan. 3320 - Kompetensi auditor utama terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

Hkmsetdawktb 013235

## 3000 - Standar Kompetensi Auditor Pertama 3010 - Auditor pertama wajib memiliki kompetensi auditor pertama

agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi.

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dengan supervisi yang cukup ( general supervision ), antara lain mengumpulkan bahan, merekapitulasi, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menguji data, menganalisis dan menyimpulkan dalam rangka:

- -audit kinerja,
- -audit atas aspek keuangan tertentu,
- -audit untuk tujuan tertentu,
- -audit khusus / investigasi / berindikasi tindak pidana korupsi,
- -mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan,
- -kegiatan evaluasi,
- -kegiatan reviu,
- -kegiatan pemantauan,
- -kegiatan pengawasan lain,
- -membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

## 3020 -Kompetensi auditor pertama terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

| Unsur Kompetensi | Unsur Kompetensi | Unsur Kompetensi | Tingkat Kompetensi |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Kompetensi Inti | 1. Kompetensi Inti | 1. Kompetensi Inti | |
| | 1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik | 1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik | |
| | | Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi. | C4; P3; A3 |
| | | Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi. | C4; P3; A3 |
| | | Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi. | C4; P3; A3 |
| | | Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan | C4; P3; A3 |

operasional organisasi.

Hkmsetdawktb 013235

| 5 | Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko. | C4; P3; A3 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6 | Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik. | C4; P3; A3 |
| 7 | Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko. | C4; P3; A3 |

| Unsur Kompetensi | Unsur Kompetensi | Unsur Kompetensi | Tingkat Kompetensi |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 8 | Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait. | C4; P3; A3 |
| | 9 | Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi. | C4; P3; A3 |
| | 10 | Mampu melakukan reviu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi. | C4; P3; A3 |
| | 11 | Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reviu untuk menilai efektivitasnya. | C4; P3; A3 |
| | 12 | Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi . | C4; P3; A3 |
| | 13 | Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik ( best practice ) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik ( public governance ). | C4; P3; A3 |
| | 14 | Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi. | C4; P3; A3 |
| | 15 | Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. | C4; P3; A3 |
| | 16 | Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik. | C4; P3; A3 |
| | 17 | Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja. | C4; P3; A3 |
| | 18 | Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya. | C4; P3; A3 |
| | 19 | Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi . | C4; P3; A3 |
| | 20 | Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik. | C4; P3; A3 |
| | 21 | Mampu melakukan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi. | C4; P3; A3 |
| | 22 | Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko teknologi informasi dan