PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 81 Tahun 2016 tentang PEMBINAAN DAN PEN GAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG DENGAN RAHM AT TU HAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG, (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pem bangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan, perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif melalui kegiatan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 dan 24 ayat (l) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan
Mengingat
- oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singka wang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab un 2003 N omor 4 7 Tam bahan Lombaran Negara Nomor 1286);
3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penga wasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
6. I 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lem:baran Dacrah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 42);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unit penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Inspektorat Daerah adalah Jnspektorat Daerah Kota Singkawang yang merupakan unsur Pengawas Pemerintahan Kota Singkawang
6. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu Organisasi Pemerintahan.
9. Jabatan Fungsional khusus pada Inspektorat Kota Singkawang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
10. Pemeriksa/Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pada satuan organisasi perangkat daerah/ instansi pemerintah dan instansi swasta yang terkait dengan tugas pemerintah.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Singkawang.
13. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
14. Penyelenggaraan pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Walikota, dilaksanakan secara rutin setiap tahun, serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, program kerja, jumlah obrik, Jumlah Anggota dalam Tim Pemeriksa, besaran biaya dan jumlah laporan.
16. Pimpinan Tinggi Organisasi yang selanjutnya disingkat PTO, adalah Walikota Singkawang dan W akil W alikota Singkawang;
17. Pimpinan Aparat Pengawas Intern Pernerintah yang selanjutnya di singkat Pimpinan APIP adalah Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu.
BAB [I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud penyusunan Peraturan ini adalah sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat Kota Singkawang dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan ini adalah meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah Kota Singkawang.
Pasal 2
- (1) Maksud penyusunan Peraturan ini adalah sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat Kota Singkawang dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan ini adalah meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah Kota Singkawang.
KRITERIA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasa.13
- (1) Kegiatan pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah yang dilaksanakan oleh Pimpinan Tinggi Organisasi, Pimpinan APIP dan Staf Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa arahan, bimbingan, supervisi dan konsultasi.
BAB lII - KRITERIA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4
- (1) Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. dilaksanakan secara rutin tiap tahun;
- b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Hasil Monitoring (LHM) dan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan;
- c. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
- d. kegiatan tersebut berada pada tata.ran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Daerah; dan
- e. bersifat khusus/ spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemeriksaan reguler;
- b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- c. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Evaluasi Sistm Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
- g. Reviu Laporan Keuangan;
- h. Pemeriksaan Khusus/ Kasus atas pengaduan Masyarakat;
1. Reviu Aset;
- j. Reviu Dokumen Perencanaan;
- k. Monitoring dan;
1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangandan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
BAB IV - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
Pasal 5
- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai PKPT Inspektorat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan W alikota.
- (2) Kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Kegiatan pemeriksaan
BAB IV - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
Pasal 6
- (1) Surat Perintah Tu.gas pemeriksaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b memuat susunan Tim Pemeriksa dan jumlah hari pemeriksaan.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. W akil Penanggung Jawab;
- b. Ketua Tim; dan
- c. Anggota/ Staf Pemeriksa.
- (3) Jumlah hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) hari kerja.
BABV BIAYA KHUSUS
BAB IV - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
Pasal 7
- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat diberikan biaya khusus dengan
BAB IV - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
Pasal 8
- (1) Biaya khusus Pembinaan dan Pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Singkawang pada belanja honorarium dan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan W alikota Singkawang.
..
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 70

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, YASMALIZAR, S. Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004 ## BAB VI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG AWANG ISHAK