Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 2016 tentang PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (berlaku 17 November 2016)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: DITETAPKAN DI : TAHUN 2016 : MUARA BULIAN TANGGAL : 2016

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI

Penandatangan: ## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI SYAHIRSAH SY PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR: 21 TAHUN 2016 ## TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Penandatangan: ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

Penandatangan: - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika. - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 5.Undang-Undang. . . . . . . . . . Menimbang Mengingat

Distribusi: SALINAN 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

Penandatangan: 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);

Penandatangan: 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); ## Dengan Persetujuan Bersama

Penandatangan: ## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan

Penandatangan: ## BUPATI BATANG HARI ## MEMUTUSKAN : ## Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. ## BAB I KETENTUAN UMUM ## Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

Penandatangan: 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Dewan. . . . . . . . . .

Penandatangan: 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Penandatangan: 4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

Penandatangan: 5. Gubernur adalah Provinsi Jambi. 6. Institusi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Penandatangan: 8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kabupaten Batang Hari. 9. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas,fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. 10. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten. 11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
13. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. 17.Pencegahan. . . . . . . . . .

17. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

18. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/ pecandu narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.

19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

21. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

22. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.

23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.

24. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

25. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari.

26. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari.

27. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari.

28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.

29. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam prosses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.

30.Anak . . . . . . . . . .

30. Anak didik adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang masih mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan informal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

## BAB III

## ANTISIPASI DINI

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;

b.ikut. . . . . . . . . .

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. Kepala Desa/Lurah dalam mengeluarkan N1,N2, N3 dan N4 Wajib meminta kepada pemohon untuk melampirkan surat keterangan hasil tes narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah;
- e. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
- f. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Bersama Bupati dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.

## BAB IV PENCEGAHAN

## Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pencegahan primer;
- b. pencegahan sekunder; dan
- c. pencegahan tersier.

## Pasal 6

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini;
- b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika; dan

c.advokasi. . . . . . . . . .

- c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan. keagamaan dan kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

Sasaran

## Pasal 9

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. rumah ibadah.


## Bagian Ketiga Pencegahan melalui keluarga

## Pasal 10

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- e. membawa pecandu narkotika ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk.

## Bagian Keempat

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

## Pasal 11

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkotika berbasis masyarakat;
- b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika;
- c. membawa pecandu narkotika ke IPWL; dan
- d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika.

## Bagian kelima

Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

## Pasal 12

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan narkotika ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;

- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika di satuan pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan narkotika;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, SKPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkotika lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.

## Pasal 13

- (1) SKPD yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf d dan huruf e disatuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dilingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

## Pasal 14

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 15

- (1) Apabila anak didik terlibat penyalahgunaan narkotika satuan pendidikan berhak dan bertanggungjawab untuk memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal anak didik menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi haknya untuk mengikuti kegiatan belajar.

## Pasal 16

- (1) Apabila anak didik terbukti mengedarkan narkotika penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal anak didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali anak didik tersebut.

## Bagian Keenam

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

## Pasal 17

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, antara lain :
- a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika; dan
- b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

## Pasal 18

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan berhak dan bertanggungjawab segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika dilingkungannya.

Bagian Ketujuh Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD


## Pasal 19

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berhak dan bertanggungjawab untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah berhak dan bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi pegawai;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes narkotika sewaktu-waktu.

## Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit milik pemerintah daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang meyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika; dan
- c. melaksanakan tes narkotika sewaktu-waktu.


## Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD berhak dan bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes narkotika sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

## Pasal 23

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika antara lain :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.


## Bagian Kesembilan

## Pencegahan melalui Pemondokan dan/atau Asrama

## Pasal 24

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

## Bagian Kesepuluh

Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

## Pasal 25

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, berhak dan bertanggungjawab untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.


## Bagian Kesebelas Pencegahan melalui Tempat Ibadah

## Pasal 26

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur narkotika dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

## BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 27

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta prekursor narkotika.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika;
- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika serta prekursor narkotika.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 28

Bupati melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan kewenangannya masingmasing.


## BAB VII PENDANAAN

## Pasal 29

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan

- c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

## BAB XI PELAPORAN

## Pasal 30

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika lingkup Kabupaten Kepada Gubernur.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB VIII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 31

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;

- d. denda administratif; dan

- e. pencabutan izin usaha.

- (3) Dalam proses penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan e dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.


## BAB VIX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian pada tanggal : 17 -11- 2016 BUPATI BATANG HARI,


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian pada tanggal : 17 -11- 2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : ( 21 ), ( 21 ) /2016;

salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd

MULA P. RAMBE S.Sos., MH

Pembina TK I NIP. 196909291994031005

a

.

n

.