PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor TIRTA Tahun 2016 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI (berlaku 28 November 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja dan kemampuan usaha pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari Kabupaten Batang Hari dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Batang Hari serta untuk meningkatkan potensi dan pendapatan hasil daerah, maka perlu membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana dalam bentuk penguatan permodalannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
SALINAN
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK.OI/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanagan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Batang Hari.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari Kabupaten Batang Hari.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal Daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud Penambahan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Penambahan Penyertaan modal daerah kepada PDAM bertujuan untuk:
- a. penyelesaian hutang PDAM Non Tunai kepada pemerintah pusat; dan
- b. pengelolaan pengembangan pelayanan dan hibah air minum Tahun 2017.
SUMBER DANA DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL
BAB III - SUMBER DANA DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Sumber dana penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
BAB III - SUMBER DANA DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Besaran penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 6.825.474.000,00,- (enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (2) Besaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui:
- a. APBDP Tahun 2016 sebesar Rp. 1.825.474.000,00,(satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
- b. APBD Tahun 2017 akan dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
BAB III - SUMBER DANA DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
Pengelolaan penyertaan modal daerah kepada PDAM, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 28-11- 2016

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI,

Verifikasi: ## Cap ttd SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 28-11- 2016

Penandatangan: Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Verifikasi: ## Cap ttd BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR :

Penandatangan: salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum MULA P. RAMBE S.Sos., MH Pembina TK I NIP. 196909291994031005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : ( 22), ( 22 ) /2016; 5
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR: 22 TAHUN 2016 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI
## I. UMUM
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa seiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. bahwa untuk menunjang kinerja dan kemampuan usaha pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari. Kabupaten Batang Hari dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Batang Hari serta untuk meningkatkan potensi dan pendapatan hasil daerah, maka perlu membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana dalam bentuk penguatan permodalannya. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi mengenai penetapan jumlah besaran modal Pemerintah Kabupaten yang disertakan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.