Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN Nomor 6 Tahun 2017 tentang PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku 5 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, meningkatkan perekonomian Desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa agar pendirian Badan Usaha Milik Desa berdaya guna dan berhasil guna perlu Pedoman Tata cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
Pendirian BUM Desa bertujuan :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- f. membuka lapangan kerja;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
BUM Desa dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. organisasi pengelola BUM Desa;
- c. modal usaha BUM Desa; dan
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- a. Pemerintah Desa;
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari :
- b. anggota BPD;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) BUM Desa berkedudukan di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, tempat usaha dan wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi di luar Desa yang bersangkutan, dengan ## BAB II
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa paling sedikit sebesar 60 % (enam puluh per seratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
- b. Pelaksana Operasional; dan
- a. Penasihat;
- c. Dewan Pengawas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
##
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban : - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; - d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Desa atau media lainnya paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. - c. membuat Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan seluruh unit-unit usaha BUM Desa; dan - (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai; - a. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya; - c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN :

PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TANGGAL 5 JANUARI 2017 TENTANG

## PERATURAN DESA ... Nomor...Tahun

## Tentang

## PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PETINGGI DESA ...

:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Daerah Halmahera Selatan Nomor..... Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa .....

- 1. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
2. Paraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
5. Peraturan Kepala Daerah Halmahera Selatan Nomor .. Tahun.. Tentang PedomanPembentukan Badan Usaha Milik Desa .

Menimbang

Mengingat

## Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .... DAN PETINGGI DESA .....

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK

DESA ....

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan;
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Desa adalah Desa ....?;
5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan AsalUsul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan di dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan Usaha Yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Desa baik barang Bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMDes;
10. Usaha Desa adalah Jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, Usaha jasa,Penyaluran sembilan Bahan Pokok, Perdagangan hasil pertanian, serta industri kerajinan rakyat;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Des adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD ,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau Pihak Swasta / Pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMDes;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Kepengurusan BUMDes adalah Pengelolan BUMDes yang terdiri dari Pembina ,Pengurus dan Badan Pemeriksa;
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan.
15. Pelaksana adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional desa;

## BAB II ASAS PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

## Pasal 2

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan :Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kehati-hatian

Pengayoman ; Pemberdayaan ;Keterbukaan.

## Pasal 3

- (1) BUMDes dibentuk berupa Perusahaan Desa ( PERUSDES ).
- (2) Kegiataan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan .

## Pasal 4.

Tujuan Pembentukan BUMDes, antara lain :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat .
2. mendorong tumbuhnya Usaha Perekoniman Masyarakat Desa secara Keseluruhan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan .
- b. Mengembangkan Potensi Perekonomian di Wilayah Pedesaan untuk
- c. Menciptakan Lapangan Kerja ,Penyediaan dan jaminan Sosial .

## BAB III JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

## Pasal 5

Jenis Usaha BUMDes meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain :

- (1) Pelayanan Jasa yang meliputi: Simpan Pinjam, Perkreditan, Transportasi Darat dan air, Listrik Desa dan lain yang sejenis.
- (3) Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
- (2) Perdagangan sarana produksi dan produksi pertanian dalam arti luas yang meliputi : Produksi tanaman pangan, perkebunan, Peternakan dan perikanan.
- (4) Pertambangan dan Energi khusus untuk pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dengan luas dibawah satu hektar tanpa menggunakan alat berat.
- (6) Pariwisata meliputi : pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata, pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa.
- (5) Perindustrian meliputi : pengelolaan tanaman hutan, Home Industry dan pemasaran hasil industri, pengembangan hasil industri, dan pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan.
- (7) Perhubungan meliputi : Pengelolaan Parkir/pemangkalan kendaraan di Pasar, tempat Wisata dan lokasi lainnya yang ada dalam desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pengelolaan terminal angkutan desa.
- (9) Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan Potensi dan kemampuan yang ada.
- (8) Pekerjaan Umum meliputi : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ada di Desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran, irigasi Desa meliputi Pembangunan, Pengawasan dan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan air bersih, dan pengelolaanpemeliharaan pompanisasi yang ada di desa.

## BAB IV

Pasal 6

## TEMPAT KEDUDUKAN

Kantor BUMDes berkedudukan di Pusat pemerintahan Desa, atau tempat lainnya di Wilayah desa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

## BAB V PERMODALAN

Pasal 7

Sumber-sumber pembiayaan/Permodalan BUMDes dapat diperoleh dari :

- (1) Pemerintah Desa (Penyertaan Modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan);
- (3) Tabungan Masyarakat;
- (2) Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Desa;
- (4) Pinjaman;
- (6) Kerja Sama dengan Pihak Swasta/Pihak Tiga.
- (5) Bantuan atau Sumber lainnya yang sah;

## BAB VI PENDIRIAN BUMDes Pasal 8

- (1) BUMDes dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah Desa, BPD, LPM, dan Organisasi Lokal terkait yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan.
- (2) Hasil Musyawarah Desa dimaksud ayat (1), di tuangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan dimasukan dalam APBDes

## BAB VII ORGANISASI KEPENGURUSAN Pasal 9

- (1) Organisasi BUMDes berada diluar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
- b. Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan Hasil testing para pelamar dan ditetapkan dengan Peraturan Petinggi Desa.
- a. Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Masa Bakti Kepengurusan BUMDes sampai berumur 5 tahun
- a. Telah selesai masa bhaktinya;
- (3) Kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan apabila :
7. b.Meninggal Dunia;
8. d.Tidak dapat melaksanakan tugas dan Kewajiban dengan baik
- c. Mengundurkan diri;
- e. Dinyatakan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
- f. pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana Kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

## Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BUMDes terdiri dari : Penasihat, Pengurus ( Pelaksana Operasional ), dan Badan Pengawas ( Badan Pemeriksa ), Penasihat berkewajiban :
2. b.Mengawasi Pengelolaan BUMDes serta dapat memberikan saran dan pendapat .
3. a.Penasihat BUMDes dalam aspek Kelembagaan, Administrasi, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan;
- (2) Pengurus Berkewajiban :
- b. Membuat Laporan Tahunan Kepada Pemerintah Desa dan Pembina;
- a. Mengelola Keuangan dan Kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan Daya Guna dan Hasil Guna yang sebesarbesarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
- c. Menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
- a. Melaksanakan Pemengawasan terhadap Pengelolaan BUMDes termasuk pelaksanaan Rencanan Kerja, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- (3) Badan Pemeriksa berkewajiban :
- b. Menyampaikan Laporan Hasil pengawasan atau Pemeriksaan kepada Pemerintah Desa dan Pembina secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.
- c. Susunan Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Petinggi desa.

## Pasal 11

- (1) Persyaratan Pengurusan BUMDes, sebagai berikut :
2. b.Mempunyai Pengetahuan, kecakapan yang cukup di bidang pengelolaan badan usaha;
- a. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian, dan mempunyai komitmen Moral yang tinggi terhadap perekonomian Desa.

## Pasal 12

- (1) Organisasi dan Kepengurusan BUMDes masa bakti ... -.... sebagai berikut :
2. b.Pengawas/pemeriksa;
- a. Pembina;
- c. Pengurus
5. d.Ketua

- e. Sekretaris
- g. Manager Unit Usaha (sesuai kebutuhan)
- f. Bendahara

## BAB VIII PENGELOLAAN BARANG DAN MODAL

## Pasal 13

Perencanaan Kebutuhan, Tata Cara Pengadaan, Pendistribusian, Penyimpanan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Perubahan Status Hukum Barang BUMDes ditetapkan oleh Pengurus BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina.

## Pasal 14

## (1) Pendapatan :

- b. dalam hal BUMDes menderita kerugian ditanggung pemilik sesuai dengan bagian Modal yang dimiliki masing-masing.
- a. dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa Desa atau Pihak Swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Penggunaan Dana :
- b. Penggunaan Keuntungan dari BUMDes dianggarkan melalui APB Des setiap Tahun Anggaran.
- a. Hasil penyisihan bagian keuntungan untuk Kas Desa dari BUMDes di Setor ke Kas Desa sebagai Penerima yang sah;

## BAB IX PEMBAGIAN HASIL USAHA

## Pasal 15

Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pada prinsipnya distribusi hasil usaha harus memperhatikan komponen komponen: bagian yang dialokasikan untuk Kas Desa, Jasa Pengurus, bagian untuk anggota, Cadangan Modal, Jaminan Sosial.

## BAB X KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

- (1) dalam mengelola asset BUMDes dapat bekeja sama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Desa.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

## BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pengurus BUMDes karena sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian dimaksud;

- (2) Tata Cara penyelesaian Ganti Rugi sebagaimana dimasud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB XII

## PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, berupa Pemberian Pedoman, Bimbingan, arahan Supervisi dan Pelatihan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ,akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes ,sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Diundangkan di Desa ... Pada tanggal

## SEKRETARIS DESA

Tembusan Ditetapkan di Desa Pada tanggal

BPD

KEPALA DESA



## BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .... DAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA .....

KEPALA DESA ....

KECAMATAN ... KABUPATEN

NOMOR: ________________

NOMOR: ________________

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA .....

Pada hari ini, .... Tanggal ... bulan ..... tahun .....

bertempat di Balai Desa ...., dalam Rapat Paripurna Badan

Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten

Halmahera Selatan

## MENYETUJUI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh

Halmahera Selatan tentang Badan Usaha Milik Desa ....(nama Bumdes)

Ketua Badan Permusyawaratan Desa .... Kecamatan .... Kabupaten

Halmahera Selatan

Halmahera Selatan dan Kepala Desa ..... Kecamatan .... Kabupaten

KETUA

BADAN

PERMUSYAWARATAN

DESA .....

.....

KEPALA DESA ...

.....

BUPATI HALMAHERA SELATAN

## BAHRAIN KASUBA

LAMPIRAN :

PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TANGGAL 5 JANUARI 2017 TENTANG

## PERATURAN DESA ... Nomor...Tahun

## Tentang

## PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PETINGGI DESA ...

:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Daerah Halmahera Selatan Nomor..... Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa .....

- 1. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
2. Paraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
5. Peraturan Kepala Daerah Halmahera Selatan Nomor .. Tahun.. Tentang PedomanPembentukan Badan Usaha Milik Desa .

Menimbang

Mengingat

## Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .... DAN PETINGGI DESA .....

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK

DESA ....

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan;
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Desa adalah Desa ....?;
5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan AsalUsul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan di dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan Usaha Yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Desa baik barang Bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMDes;
10. Usaha Desa adalah Jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, Usaha jasa,Penyaluran sembilan Bahan Pokok, Perdagangan hasil pertanian, serta industri kerajinan rakyat;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Des adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD ,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau Pihak Swasta / Pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMDes;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Kepengurusan BUMDes adalah Pengelolan BUMDes yang terdiri dari Pembina ,Pengurus dan Badan Pemeriksa;
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan.
15. Pelaksana adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional desa;

## BAB II ASAS PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

## Pasal 2

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan :Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kehati-hatian

Pengayoman ; Pemberdayaan ;Keterbukaan.

## Pasal 3

- (1) BUMDes dibentuk berupa Perusahaan Desa ( PERUSDES ).
- (2) Kegiataan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan .

## Pasal 4.

Tujuan Pembentukan BUMDes, antara lain :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat .
2. mendorong tumbuhnya Usaha Perekoniman Masyarakat Desa secara Keseluruhan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan .
- b. Mengembangkan Potensi Perekonomian di Wilayah Pedesaan untuk
- c. Menciptakan Lapangan Kerja ,Penyediaan dan jaminan Sosial .

## BAB III JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

## Pasal 5

Jenis Usaha BUMDes meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain :

- (1) Pelayanan Jasa yang meliputi: Simpan Pinjam, Perkreditan, Transportasi Darat dan air, Listrik Desa dan lain yang sejenis.
- (3) Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
- (2) Perdagangan sarana produksi dan produksi pertanian dalam arti luas yang meliputi : Produksi tanaman pangan, perkebunan, Peternakan dan perikanan.
- (4) Pertambangan dan Energi khusus untuk pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dengan luas dibawah satu hektar tanpa menggunakan alat berat.
- (6) Pariwisata meliputi : pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata, pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa.
- (5) Perindustrian meliputi : pengelolaan tanaman hutan, Home Industry dan pemasaran hasil industri, pengembangan hasil industri, dan pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan.
- (7) Perhubungan meliputi : Pengelolaan Parkir/pemangkalan kendaraan di Pasar, tempat Wisata dan lokasi lainnya yang ada dalam desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pengelolaan terminal angkutan desa.
- (9) Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan Potensi dan kemampuan yang ada.
- (8) Pekerjaan Umum meliputi : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ada di Desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran, irigasi Desa meliputi Pembangunan, Pengawasan dan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan air bersih, dan pengelolaanpemeliharaan pompanisasi yang ada di desa.

## BAB IV

Pasal 6

## TEMPAT KEDUDUKAN

Kantor BUMDes berkedudukan di Pusat pemerintahan Desa, atau tempat lainnya di Wilayah desa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

## BAB V PERMODALAN

Pasal 7

Sumber-sumber pembiayaan/Permodalan BUMDes dapat diperoleh dari :

- (1) Pemerintah Desa (Penyertaan Modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan);
- (3) Tabungan Masyarakat;
- (2) Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Desa;
- (4) Pinjaman;
- (6) Kerja Sama dengan Pihak Swasta/Pihak Tiga.
- (5) Bantuan atau Sumber lainnya yang sah;

## BAB VI PENDIRIAN BUMDes Pasal 8

- (1) BUMDes dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah Desa, BPD, LPM, dan Organisasi Lokal terkait yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan.
- (2) Hasil Musyawarah Desa dimaksud ayat (1), di tuangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan dimasukan dalam APBDes

## BAB VII ORGANISASI KEPENGURUSAN Pasal 9

- (1) Organisasi BUMDes berada diluar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
- b. Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan Hasil testing para pelamar dan ditetapkan dengan Peraturan Petinggi Desa.
- a. Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Masa Bakti Kepengurusan BUMDes sampai berumur 5 tahun
- a. Telah selesai masa bhaktinya;
- (3) Kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan apabila :
7. b.Meninggal Dunia;
8. d.Tidak dapat melaksanakan tugas dan Kewajiban dengan baik
- c. Mengundurkan diri;
- e. Dinyatakan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
- f. pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana Kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

## Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BUMDes terdiri dari : Penasihat, Pengurus ( Pelaksana Operasional ), dan Badan Pengawas ( Badan Pemeriksa ), Penasihat berkewajiban :
2. b.Mengawasi Pengelolaan BUMDes serta dapat memberikan saran dan pendapat .
3. a.Penasihat BUMDes dalam aspek Kelembagaan, Administrasi, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan;
- (2) Pengurus Berkewajiban :
- b. Membuat Laporan Tahunan Kepada Pemerintah Desa dan Pembina;
- a. Mengelola Keuangan dan Kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan Daya Guna dan Hasil Guna yang sebesarbesarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
- c. Menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
- a. Melaksanakan Pemengawasan terhadap Pengelolaan BUMDes termasuk pelaksanaan Rencanan Kerja, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- (3) Badan Pemeriksa berkewajiban :
- b. Menyampaikan Laporan Hasil pengawasan atau Pemeriksaan kepada Pemerintah Desa dan Pembina secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.
- c. Susunan Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Petinggi desa.

## Pasal 11

- (1) Persyaratan Pengurusan BUMDes, sebagai berikut :
2. b.Mempunyai Pengetahuan, kecakapan yang cukup di bidang pengelolaan badan usaha;
- a. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian, dan mempunyai komitmen Moral yang tinggi terhadap perekonomian Desa.

## Pasal 12

- (1) Organisasi dan Kepengurusan BUMDes masa bakti ... -.... sebagai berikut :
2. b.Pengawas/pemeriksa;
- a. Pembina;
- c. Pengurus
5. d.Ketua

- e. Sekretaris
- g. Manager Unit Usaha (sesuai kebutuhan)
- f. Bendahara

## BAB VIII PENGELOLAAN BARANG DAN MODAL

## Pasal 13

Perencanaan Kebutuhan, Tata Cara Pengadaan, Pendistribusian, Penyimpanan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Perubahan Status Hukum Barang BUMDes ditetapkan oleh Pengurus BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina.

## Pasal 14

## (1) Pendapatan :

- b. dalam hal BUMDes menderita kerugian ditanggung pemilik sesuai dengan bagian Modal yang dimiliki masing-masing.
- a. dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa Desa atau Pihak Swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Penggunaan Dana :
- b. Penggunaan Keuntungan dari BUMDes dianggarkan melalui APB Des setiap Tahun Anggaran.
- a. Hasil penyisihan bagian keuntungan untuk Kas Desa dari BUMDes di Setor ke Kas Desa sebagai Penerima yang sah;

## BAB IX PEMBAGIAN HASIL USAHA

## Pasal 15

Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pada prinsipnya distribusi hasil usaha harus memperhatikan komponen komponen: bagian yang dialokasikan untuk Kas Desa, Jasa Pengurus, bagian untuk anggota, Cadangan Modal, Jaminan Sosial.

## BAB X KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

- (1) dalam mengelola asset BUMDes dapat bekeja sama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Desa.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

## BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pengurus BUMDes karena sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian dimaksud;

- (2) Tata Cara penyelesaian Ganti Rugi sebagaimana dimasud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB XII

## PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, berupa Pemberian Pedoman, Bimbingan, arahan Supervisi dan Pelatihan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ,akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes ,sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Diundangkan di Desa ... Pada tanggal

## SEKRETARIS DESA

Tembusan Ditetapkan di Desa Pada tanggal

BPD

KEPALA DESA



## BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .... DAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA .....

KEPALA DESA ....

KECAMATAN ... KABUPATEN

NOMOR: ________________

NOMOR: ________________

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA .....

Pada hari ini, .... Tanggal ... bulan ..... tahun .....

bertempat di Balai Desa ...., dalam Rapat Paripurna Badan

Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten

Halmahera Selatan

## MENYETUJUI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh

Halmahera Selatan tentang Badan Usaha Milik Desa ....(nama Bumdes)

Ketua Badan Permusyawaratan Desa .... Kecamatan .... Kabupaten

Halmahera Selatan

Halmahera Selatan dan Kepala Desa ..... Kecamatan .... Kabupaten

KETUA

BADAN

PERMUSYAWARATAN

DESA .....

.....

KEPALA DESA ...

.....

BUPATI HALMAHERA SELATAN

## BAHRAIN KASUBA