PERATURAN BUPATI MA Nomor 95 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH (berlaku 31 Oktober 2017)
Pembukaan
Mengingat
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 95 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 476 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka tertib penatausahaan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, perlu dilaksanakan kegiatan sensus barang milik daerah;
- c. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan sensus barang milik daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagai pegangan bagi pelaksana sensus barang milik daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Tanah Laut selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengelola barang milik daerah.
8. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut sebagai pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten tanah Laut selaku pejabat penatausahaan barang milik daerah.
10. Pejabat penatausahaan barang milik daerah yang selanjutnya disebut pejabat penatausahaan barang adalah pejabat yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna barang.
12. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
13. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
15. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku kuasa pengguna barang.
16. Tim koordinator sensus barang milik daerah adalah tim sensus barang daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari unsurunsur SKPD dan di bentuk oleh Bupati Tanah Laut.
17. Tim kelompok kerja pelaksana Sensus Barang Milik Daerah pada SKPD adalah petugas yang melaksanakan Sensus Barang dalam Unit Kerja masing-masing.
18. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
19. Pengurus barang milik daerah selanjutnya disebut pengurus barang adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang.
20. Daftar barang milik daerah yang selanjutnya disingkat DBMD atau dengan sebutan Buku Induk Inventaris adalah daftar barang yang memuat seluruh barang milik daerah.
21. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP atau dengan sebutan Buku Inventaris pengguna barang adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
22. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP atau dengan sebutan buku inventaris kuasa pengguna barang adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masingmasing kuasa pengguna barang.
23. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
24. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume , kapasitas, merk , type , nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain yang dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
25. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
26. Sensus Barang Milik Daerah adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat.
27. Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
28. Kode lokasi adalah kode yang menggambarkan/ menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten, Kota, bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang.
29. Kode barang adalah kode yang menggambarkan kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok dan kode sub-sub kelompok barang milik daerah.
30. Nomor register adalah nomor urut pencatatan dari setiap barang inventaris.
31. Laporan Barang Pengguna Semesteran yang selanjutnya disingkat LBPS adalah laporan semester barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan oleh pengguna barang meliputi laporan bertambah dan/atau berkurang kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang.
32. Laporan Barang Pengguna Tahunan yang selanjutnya disingkat LPBT adalah laporan tahunan barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan oleh pengguna barang meliputi laporan bertambah dan berkurang kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang.
BAB II - BARANG MILIK DAERAH
Pasal 2
- (1) Barang milik daerah meliputi:
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh ## BAB III
AZAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BAB II - BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3
Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan
BAB II - BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4
Sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat.
MAKSUD DAN TUJUAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5
Sensus barang milik daerah dilaksanakan dengan maksud dan tujuan:
- a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- b. memperoleh data jumlah barang milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan/pemanfaatan dan pengamanan; dan
- d. mengetahui secara pasti status kepemilikan dan penggunaan barang milik daerah.
OBYEK SENSUS BARANG
BAB V - OBYEK SENSUS BARANG
Pasal 6
- (1) Obyek sensus barang adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah sampai dengan posisi per 31 Desember pada Tahun Anggaran sebelum Tahun Anggaran berjalan yang merupakan barang milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada pada SKPD.
- (2) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
BAB VI - PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7
Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Tim Sensus Barang Daerah, yang terdiri dari unsur pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang atau petugas yang ditunjuk pada setiap SKPD.
BAB VI - PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8
Pelaksanaan kegiatan sensus barang daerah, dilakukan 2 (dua) tahap kegiatan sebagai berikut:
Tahap Persiapan :
- a. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
- b. pembentukan Tim Koordinator Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Lintas SKPD dan Tim Kelompok kerja Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah pada SKPD;
- c. memberikan sosialisasi kepada Petugas Pelaksana Sensus Barang; dan
- d. menyediakan Formulir penatausahaan barang milik daerah yang dibutuhkan serta peralatan yang diperlukan.
Tahap Pelaksanaan :
- a. penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja terendah;
- b. melaksanakan sensus barang daerah yang masing-masing di SKPD/wilayah dengan mengisi BI, KIB dan KIR;
- c. mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus barang dalam SKPD/wilayah masing-masing;
- d. membuat Buku Induk Inventaris Daerah;
- e. pembuatan Daftar Rekapitulasi Hasil Sensus Barang Daerah oleh SKPD/unit kerja;
- f. penyelesaian hasil sensus barang milik daerah dengan menyampaikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada atasan; dan
- g. melaporkan hasil sensus barang Kabupaten kepada Bupati dan Menteri Dalam Negeri.
KELOMPOK BARANG MILIK DAERAH
BAB VII - KELOMPOK BARANG MILIK DAERAH
Pasal 9
Barang milik daerah dikelompokan ke dalam 6 (enam) kelompok yaitu:
- 1) Tanah yang terbagi ke dalam sub kelompok :
- a. tanah perkampungan;
- b. tanah pertanian;
- c. tanah perkebunan;
- d. kebun campur;
- e. hutan;
- f. kolam ikan;
- g. danau/rawa;
- h. tanah tandus/rusak;
- i. alang-alang dan padang rumput;
- j. tanah pengguna lain;
- k. tanah untuk bangunan gedung;
- l. tanah pertambangan; dan
- m. tanah untuk bangunan bukan gedung dan lain-lain sejenisnya.
Peralatan dan Mesin, terbagi ke dalam sub kelompok:
- a. alat-alat besar, terdiri dari Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung, Alat-alat Bantu dan lain-lain sejenisnya;
- b. alat-alat angkutan, terdiri dari Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lainlainnya sejenisnya;
- c. alat-alat bengkel dan alat ukur, terdiri dari Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain sejenisnya;
- d. alat-alat pertanian/peternakan, terdiri dari Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman/Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya;
- e. alat-alat kantor dan rumah tangga, terdiri dari Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya;
- f. alat studio dan alat komunikasi, terdiri dari Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya;
- g. alat-alat kedokteran, terdiri dari Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen , Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya;
- h. alat-alat laboratorium, terdiri dari Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain sejenisnya; dan
- i. alat-alat keamanan, terdiri dari Senjata Api, Persenjatan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lain-lain sejenisnya.
Gedung dan bangunan, teridiri dari :
- a. bangunan gedung, meliputi Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Instalansi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung lainnya yang sejenis; dan b. bangunan monumen, meliputi Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan, dan lain-lain sejenisnya.
Jalan, irigasi dan jaringan, terdiri dari:
- a. jalan dan jembatan, meliputi Jalan, Jembatan, terowongan dan lainlain jenisnya;
- b. bangunan air/irigasi, meliputi Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Pasang, Bangunan Air Pengembangan Rawa dan Polde, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul, Bangunan Air Minum, Bangunan Air Kotor dan Bangunan Air lain yang sejenis;
- c. Instalasi, meliputi Instalasi Air Minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya; dan
- d. Jaringan, meliputi Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.
Aset tetap lainnya, terdiri dari:
- a. buku dan perpustakaan, meliputi Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan
Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis. Arsitektur, Kesenian, Olah raga Geografi, Biografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya;
- b. barang bercorak kesenian/kebudayaan, meliputi Barang Bercorak Kesenian, Kebudayan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olah Raga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya; dan
- c. hewan/ternak dan tumbuhan, meliputi Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya, dan tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.
- 6) Kontruksi dalam pengerjaan.
TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH
BAB VIII - TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH
Pasal 10
- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan sensus barang daerah terdiri dari :
- a. Buku Inventaris;
- b. Kartu Inventaris Barang; dan
- c. Kartu Inventaris Ruangan.
- (2) Buku inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah buku yang memuat daftar barang inventaris yang berada dan dalam penguasaan pengguna barang yang terdiri dari Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Kartu Inventaris Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kartu untuk mencatat barang inventaris yang berisi data asal, volume , kapasitas, merk , type , nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
- (4) Kartu Inventaris Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kartu untuk mencatat barang- barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
- (5) Kartu Inventaris Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Kartu Inventaris Barang (Tanah);
- b. Kartu Inventaris Barang (Mesin dan Peralatan);
- c. Kartu Inventaris Barang (Gedung dan Bangunan);
- d. Kartu Inventaris Barang (Jalan, Irigasi dan Jaringan);
- e. Kartu Inventaris Barang (Aset Tetap Lainnya); dan
- f. Kartu Inventaris Konstruksi dalam Pengerjaan.
BAB VIII - TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH
Pasal 11
- (1) Kuasa pengguna barang pada kuasa pengguna barang mengisi formulir sensus barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengguna barang.
- (2) Pengguna barang pada pengguna barang mengisi formulir sensus barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengelola barang termasuk barang yang berada dalam kuasa pengguna barang.
- (3) Pejabat penatausahaan barang merekapitulasi laporan yang berasal dari pengguna barang.
- (4) Hasil rekapitulasi pejabat penatausahaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya melalui pengelola barang dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya pelaksanaan sensus barang daerah.
BAB VIII - TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH
Pasal 12
Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan sensus barang daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 95