PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 54 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BANYUWANGI SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tangal 23 Desember 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 32).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran romawi IX. Kebijakan Akuntasi Aset Tetap, Huruf C Pengukuran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

## C. PENGUKURAN

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap berdasarkan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Penatausahaan atas aset-aset tersebut diperlakukan seperti persediaan/aset lainnya dengan justifikasi non aset.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

| NO. | JENIS ASET | NILAI (Rp) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Alat angkutan dan alat berat | 500,000.00 |
| 2 | Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat | 300,000.00 |
| 3 | Gedung dan bangunan | 3,000,000.00 |
| 4 | Jalan dan jembatan | 5,000,000.00 |
| 5 | Instalasi dan jaringan | 500,000.00 |
| 6 | Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan | 300,000.00 |
| 7 | Aset tetap lainnya berupa buku- buku perpustakaan | 100,000.00 |

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap diperlakukan sebagai belanja/beban.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah.

Pengukuran Aset tetap meliputi:

## 1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Demikian pula biaya permulaan ( start-up cost ) dan praproduksi serupa tidakmerupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

## 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

## 3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

## 4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat ( carrying amount ) atas aset yang dilepas.

## 5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

## 6. Aset Bersejarah

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi disajikan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

## 7. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang dapat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja,

overhaul dan renovasi,ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

8. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

## PENYUSUTAN

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan ( depreciable assets ) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus ( straight line method ).

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan masingmasing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

| NO. | JENIS ASET | Umur Ekonomis (Tahun) |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Peralatan dan mesin berupa alat angkutan dan alat berat | 5 |
| 2 | Peralatan dan mesin lainnya | 5 |
| 3 | Alat-alat kedokteran dan alat-alat laboratorium | 4 |
| 4 | Gedung dan bangunan | 25 |
| 5 | Jalan | 5 |
| 6 | Jembatan, Irigasi dan Jaringan | 10 |
| 7 | Aset tetap lainnya | 5 |

Perbaikan/pemeliharaan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut

mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Biaya perbaikan/pemeliharaan aset tetap dipilah dalam 4 (Empat) Jenis Pemeliharaan, yaitu pemeliharaan ringan, sedang, berat dan pemeliharaan yang tidak menambah umur ekonomis aset.

1. Pemeliharaan Ringan adalah biaya pemeliharaan sebesar &lt;30% (kurang dari tiga puluh persen) dari akumulasi harga perolehannya.
2. Pemeliharaan Sedang adalah biaya pemeliharaan sebesar 30%-50% (tiga puluh persen sampai dengan lima puluh persen) dari akumulasi harga perolehannya.
3. Pemeliharaan Berat adalah biaya pemeliharaan sebesar &gt;50% (lebih dari lima puluh persen) dari akumulasi harga perolehannya.
4. Pemeliharaan yang tidak menambah umur ekonomis aset tetap diberlakukan pada pemeliharaan yang secara teknis tidak secara langsung menambah masa manfaat suatu aset. Namun nilai pengeluarannya tetap dapat dikapitasasi tanpah menambah umur ekonomis aset tetap yang bersangkutan.

TAMBAHAN UMUR EKONOMIS DARI PEMELIHARAAN PER JENIS ASET TETAP

| NO. | JENIS ASET | Pemel. Ringan (tahun) | Pemel. Sedang (tahun) | Pemel. Berat (tahun) |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Peralatan dan mesin berupa alat angkutan dan alat berat | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Peralatan dan Mesin Lainnya | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Alat-alat kedokteran dan alat-alat laboratorium | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Gedung dan bangunan | 3 | 5 | 7 |
| 5 | Jalan | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Jembatan, Irigasi dan Jaringan | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Aset tetap lainnya | 2 | 3 | 4 |

Perbaikan/pemeliharaan set tetap yang secara teknis tidak terkait dengan penambahan masa manfaat suatu aset, maka nilai perolehannya tetap dapat dikapitalisasi tanpa menambah umur ekonomis aset tetap yang bersangkutan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan

penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap yang dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap dan ekuitas dana investasidiinvestasikan dalam aset tetap.

## Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas dilakukan eliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 29-12-2015

Pj. BUPATI BANYUWANGI,


Z A R K A S I

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 29-12-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,


Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 54