Unknown BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2015 tentang PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (berlaku 12 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
2. Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;
- b. bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk di : dalamnya keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah;
4. penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan; pertanggungjawaban menyampaikan wajib Politik Partai Politik, laporan Partai tentang c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor2 Tahun 2008
- d. bahwa ketentuan Pasal 12A ayat (4) Peraturan Pernerintah Nomor83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPKdan tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik diatur dengan Peraturan BPK;
Mengingat
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan BPK tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor85, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4654);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telab diu
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan BPKini yang dimaksud dengan:
1. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah orgarusasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
- a. Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK;
- b. Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh BPK;dan
- c. Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada Parpol.
4
BABIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasa13
Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. LaporanPertanggungjawabanDPP;
- b. LaporanPertanggungjawabanDPD;dan
- c. LaporanPertanggungjawabanDPC.
Pasa14
- (1) Setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan LaporanPertanggungjawabankepada BPK.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)jPemerintah Daerah (Pemda) ProvinsijKabupatenjKota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum NegarajRekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol.
- (3) RekeningParpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan.
Pasa15
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
BABIV
PENYERAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PARPOL KEPADABPK
Pasa16
- (1) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN dilakukan oleh DPPatau sebutan lain kepada Kemendagridan BPKPusat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibuktikan dengan tanda terima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lain kepada Pemda ProvinsijKabupaten/Kota dan BPK Perwakilan sesuar dengan kewenangannya.
- (2) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibuktikan dengan tanda terima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPKterdiri atas:
- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Parpol dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (Representation Letter, yang ditandatangani Ketua DPPjDPDjDPC.
- (3) Jenis serta format Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BABV

## PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BPK

## Pasa19

- (1) BPK melakukan Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk masing-masing Parpol.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang telah diterima oleh BPKpaling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## Pasall0

- (1) Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan di kantor BPK,kantor Kemendagri, kantor Pemda Provinai/Kabupaterr/Kota, darr/atau kantor Parpol yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar dokumen yang diterima BPKdari Parpol.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, BPKdapat meminta Parpol untuk melengkapi dokumen.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPK dapat melakukan konfirmasi atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan oleh BPK.

## Pasalll

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh BPK.
- (2) BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Parpol sebagaimana dimaksud dalarn Pasa13.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK atau BPK Perwakilan kepada Kernendagri, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPP/DPD/DPC Parpol yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

## BABVI

## PENYERAHAN LAPORAN BASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PARPOL

## Pasal12

- (1) BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dati APBN kepada DPP atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

## Pasa113

- (1) BPK Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBDkepada DPD/DPC atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Gubernury Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

## Pasal14

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diserahkan pula kepada DPR/DPD/DPRD Provinei/Kabupaterr/Kota, bersamaan dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal15

- (1) DPP/DPD /DPC atau sebutan lain wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangannya.
2. {2} DPP/DPD/DPC atau sebutan lain wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPKatas Laporan Pertanggungjawaban.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

## BAB VII PARTAI POLITIK LOKAL

## Pasal16

Ketentuan dalam Peraturan BPK ini berlaku pula bagi Parpol Lokal, dengan melakukan penyesuaian berdasarkan struktur organisasi Parpol Lokal.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

## Pasal17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban atas Bantuan Keuangan Partai Politik diatur dengan Keputusan BPK.

## BABIX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, rnulai berlaku pada tahun 2017.

## Pasal19

Peraturan BPKini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPKini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd

HARRY AZHAR AZIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal12 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, ttd

YASONNA H. LAOLY


Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,


LAMPIRAN PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

(REPRESENTATION LETTER)

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPP/DPD/DPC*) Partai Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tahun 20XXyang bersumber dari APBN/APBD*l, yang terdiri atas:

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan

- b. Rekapitulasi barang inventarisj modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan:

Kepada Yth.

[Ketua BPK/ Kepala Perwakilan

Prov ... J

Badan Pemeriksa Keuangan RI

Jl.

:

.

Nomor

Lampiran

Perihal

: Surat Representasi Manajemen

...

,

20 .

## [Kop Partai Politik]

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI.
3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBN j APBD*l telah dicatat dan dilaporkan dalam LaporanPertanggungjawaban.
4. DPPjDPDjDPC*lPartai ProvinsijKabupatenjKota*l memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimilikisendiri maupun yang disewauntuk operasionalpartai politik.
5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPPjDPDjDPC*J Partai ... ProvinsijKabupatenjKota*J... dipergunakan untuk pengeluaran PendidikanPartai Politikdan OperasionalSekretariat.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam LaporanPertanggungjawabankami.
7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban).
8. Kamitelah menilai efektifitassistem pengendalianintem dalam hal:
- a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawabansesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
- b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-trarisaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap LaporanPertanggungjawaban.
9. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- *) coret yang tidak perlu

(

)

DPPjDPDjDPC*) Partai

.

ProvinsijKabupatenjKota*)

.

Ketua,

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RIatas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBN j APBD*).

KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

. ttd

HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemerfksaan Keuangan Negara,

C\_------~