PERATURAN BUPATI MA Nomor 24 Tahun 2017 tentang . \_PERUBAHAN KE~UA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALU~O-VN . NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNG~! QAN TATA KERJA PADA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMA.LUNGUN . I : ·;·J DENGAN RAHMAT TUlIAN YANG MAHA ESA BUPATI SIMALUNGUN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata; K¢rja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil l ~bu paten Bimalungun diatur dalam Peraturan Bupatl $~alu;:1gun I . Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian 'D,ug~s, Fungsi i . ·t: dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun; ic b .. bahwa mendasari Surat Menteri Dalam feg~ri Nomor 061/9934/DUKCAPIL tanggal 21 Beptember 2016 \ "t Perihal Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupateni / · l{ota dan "-...S,urat . Menteri Dalam Nege1 . : } Nomor 821.22/ 12205/DUKCAPIL tanggal 16 Nolf'e\_ nµp. er 2016 Perihal M~kanisme Pengisian Jabatan PFja~at Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas I p~~a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prqvµisi dan .. Kabupat~n / Kata, perl~ d~akukan I penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Simalunguri Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fun~$i:fdan:Tata K~rja . pada Organisasi Dinas-Dinas Daerf ~~bupaten Bimalungunj , · . l
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan si\_ b~\_:\_.-.\_~.- aimana dimaksud pada hu.ruf a dan huruf b, !m.*a perlu membentuk P~raturan Bupati Simal:E.gut}· , ::;\_· tentan~ Perubahan Kedua atas Peratur · j Bupati Simalupgun Nomor 24 Tahun 2016 te 1 tan,g Rincian Tugas, .· Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi DinasDinas Daerah Kabupaten Simalungun. 1 · )
'}
-
I
. I
,~ .
.
j-j\_
1. Undang- Undang Nomor 7 Darurat Tahun i19&amp;;6 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenl .:. ~bupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Suqia.teta Utara . .. . . ~ (Lembaran Negara Republik Indonesia ffahjun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara ';i,Republik Indonesia Nomor 1092); . .
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun zooa tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara ·i Republik Indonesia Tahun·2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); i · · T
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2p04[ tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah . ·~sat dan . Pemerintah ·· Daerah (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,: 1)unbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ·4,438};
4. Undang-Undang Nomor ·23 Tahun 2006) tentang Administrasi Kependudukan (Lembar~L Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1~4, .i~bahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah cliubah dengan uriian,lg-Undang I ' Nomor .24 Tahun 2013 (Lembaran Neg~a. Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232) ·' 'f.a.mbahan LembaranNegara Republik Indonesia No~br ~475);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2P07: tentang Penanggulangan Bencana (Letnbaran Ne~ara} Republik Indonesia Tahun 200'7 Nomor 66, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); I '
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2~&gt;1 i.f tentang Pembentukan Peraturan ' Perunc;larg~.Yndangan [Lembaran Negara Republik Indonesia IT~:un 2011 Nomor . 82, Tambahan Lembaran Negfa ::; Republik Indonesia Nomor 5234); · 1· , :.::
7. Undang-Un~~g Nomor 5 Tahun 2p 1~-; ten~g Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negar~lRepubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tamb~an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); : · . T
8. Undang-Undang Nomor 23 'l'ahun 201°4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran · Negara . Republik Indonesia Tahun 2014 Namor 244, · .. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka.l.i' terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia , Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neg~~·: Republik Indonesia Nomor 5679); , . .
9.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun ~014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran. Ne~ar~ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292~ .. ;i;pambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior.9601);· ·. .i
'
i
I.
·::,'.:,'
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun ~004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 4449); · ,
2. 11- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun ;2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negaraj Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); : . i
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun ~00~ tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200$ Nbmot 42, ·Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); :
4. .13~ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun ~OQ~ tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Petnerintahan Daerah (Lembaran Negf"a ; Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165f -Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No~or 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun !2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); :
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun :20i'2 tentang Kawasan Otonomi Khusus Sei Mangkei [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201i Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ~016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~887);
8. 1 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia' N.omor 154 Tahun 2014 ten tang Keleinbagaan . P~nyuluhan ' . ~ . ' Pertanian, Perikanan dan Keh ti ta.nan [Lembaran Negara . . I:~ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31il); :
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan ·Per.$gl{.:at Daerah . i . \ (Lembaran Daerah J{abupaten Simalun~ Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4); . · ":!
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik "Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Peng~gl,{atan. dan Pemberhentian Pejabat pada Unit 1 ,I&lt;~pa yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota; T,
:'(
I•
.
: !
,l
'l
,
: L
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Noµior 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perrujigk4t Daerah Bidang .Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak; 21. Peraturan Menteri Komunikasi dan : Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun ~OlQ tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika; : 1 22. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanari ; Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentsng Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Uni~ ~erja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan : di. Bidang Kelautan dan Perikanan; . ,. 23. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Togas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaterr/Kota; 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 · Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; ; 25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup . dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 201(5 tentang Ii :·. Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah l Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; 26. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ... :;:Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perarigkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian; 27. Peraturan . Kepala . Perpustakaan Nasional ;· Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentangrPedoman ' ·it· Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah; · · ·. · : ' '~ '\ii:· 28. Peraturan Kepala · Badan Kependudukan nan. Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2oi 1 (&gt; tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan F:ungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di ·\ r Provinsi, Kabupaten dan Kota; · ' 29. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 27 Ta$un 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Si~alungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi I . , ' dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-lpiri~s Daerah Kabupaten Simalungun. ' :')(
.
Menetapkan ·
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN : 'TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURiAN :: BUPATI . I . . SIMALUNGUN NOMOR 24 TAHUN 2016 TEN*NO RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADAI ORGANISASI I ·:· . ) . . DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Pasal 1
.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24·.·T~un 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja. pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah ~84 Tahun 2016) diubah sebagai berikut: ·
Ketentuan Bab II Bagian Ketujuh, Paragraf 1, Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi :
i
.;
.:
Bagian Kesatu
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : Paragraf 1
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
,
I
.
Pasal 2
- ( 1) . Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan,' mengevaluasi dan ·melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. ,·: '·.:.
- ·/ ·: .. i. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1 (2)
- a. perumusan kebijakan · teknis dalam rangka mendukung ; kelancaran tugas-tugas Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi;I Kabupaten Simalungun;
- b. penyusunan program kerja, kegiatan, laporan ; kitj~rja dan ! . pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan program ·kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- e .. pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta ~erigembangan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; ! ·
- d. penyelenggaraan tugas dan memberikan pelayanan' administrasi kepada bidang yang menjadi wewenang dari'tanggungiawabnya;
- f. penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta : penanganan pengaduan di bidang · pelayanan kependudukan dan peneatatan sipil;
- g. penyelenggaraan kesekretariat.an meliputi. pengelolaan '*°-sari umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pe~nc~aan· . dan pelaporan; ' ·· '
- h. pelaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi ' \ii bidang ' ' kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan:
---
-~--------
i
!
I
- dan I kependudukan I . l· . ·'! i, · pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pencatatan sipil dan kesekretariatan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas; j.
- pelaksanakart fu.ngsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. ..,,i · k.
,
I
Paragraf2
Sekretariat
Pasal 3
- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang 1ipiwpin oleh · seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. i
2. -;. (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rnernimpin Sekretariat, mengkoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas t -, di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, perencanaan, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keprotokolan dan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bldang-bidang.
'
r
I
~:·
- (3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ;Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : ·
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalatn rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan ~ang meliputi . penyusunan program kerja, penyelenggaran urujsap.: umum, , . I . kepegawaian, rumah tangga, perlengka.pan, pengelolaan keuangan, . ·. koordinasi penyusunan program dan pelaporan; l !
- I . b. pengkoordina~i~ penyelengga.ra:m tugas Dinas Kep~~p.ud··.·.·~an. dan Pencatatan Bipil dan memberikan pelayanan adminif trE:t:~1 kepada bidang-bidang lain di lingk.ungan Dinas Kependudukan d,m ~encatatan S .pil. i ' 1 ' i ,,
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; I · : ,
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di . bidang ~epeµdudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i ' e .. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, '. rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, asset ~ ljngktr.ngan I . ' ,.. . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 1 '::
- f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang k(ep~hdudukan dan pencatatan sipil; '. · · · 1 ·
- g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan : pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; · · ,. . .
- h, penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Ke~elq¢tariatan;
- ' :1·1 i. pelaksanaan tu.gas lain yang diberikan oleh Kepala :Dm?-s sesuai dengan tugas dan fungsinya; : 1 ''
.,
.,
',·'-~)
- (4) Penjabaran tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan ·1a anggaran ! . ' . Dlnas; . . .
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan adminiatrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keruµ1$:tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;"
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana ~~ '.I
- d. mengoordinasikan dan penyusunan produk hukum qi bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai d~ngan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan 1 ;i pelaksanaan advokasi hukum; ·
- e. inenyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah '. dan layanan pengadaan barang/ jasa; · · ·.
- f. mengoordinasi dan pengelolaan data dan informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas; : · . I
- g. tnenyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Reneana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggwfµl (RKA), Dokumen Pelaksanaan · Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan r : capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. .mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
10. dan 1. tn,engoordinasilou\ pengelolaan . arsip, dokuf11etj, barang/perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD); !
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaanpegawai;
- k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawabannya;
- l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; ·
- m. melakukan monitoring dan evaluasi k:inerja kesekretariatan;
. .,
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
Pasal 4
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dart Kepegawalan mempunyai tugas : -,~.
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; .
- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja; '
- c. rnenghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan:, pemberhentian, kenaikan pang}tat/ kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
·
- e. mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restituei pengobatan, taspen datflait,l~i?-in; · . I .I!; . . ,. .
- f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan manusia;
- g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
'
, ·-~~:
:';
- sumber daya · r
- h. mengendalikan arsip aktif;
,
·
- i. melaksanakan kegiatan pengetikan dan peiiggandaan surat; : ··
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub 'a&amp;\~ Umum dan Kepegawaian; dan i '.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan . . I. 1 tugas dan fungsinya. ·
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaandan Keuangan mempunyai tdgas .. :
- a. · menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program 'kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; : ,
- b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data ~ntv,k . bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaari tugas · pada Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil ; :
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian,: date. dan Informasi serta menganalisis data la~oran pelaksanaan ~egia.tan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengcordinasian penyusunan dokumen perencanaan; · ·
- e. melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan RKA· ; , . . . '
- f. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DP~);
- g. ,tnenghimpun dan menyiapkan bahan analisis, · evaluasi ·· serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan .. pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; . , ',
- h. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintasbidang dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas 14.ep~ndudukan dan Pencatatan Sipil ; l " ', .. ,.
- i. menyusun rancangan laporan capaian kinerja l!&gt;m,;man : dan semesteran dan tahunan dinas;
- j. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAiqP)~ -: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dinas; 1. ''
- k. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
.
1. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sestiai dengan ketentuan yang berlaku; . . a r:t
- m. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menJiap~an bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang b~rl~;
- n. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; · · ·\J:
- o. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan k~u~gan · rutin seeuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertan~~~waban;
- p. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); : :, 1·1
- q. menyusun laporan · pelaksanaan tugas dan kegiatan, . Bub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan it I'
'
I
!
;1
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. . ,
Paragraf 3
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pasal 5
- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Dalarn melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. · perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan . pembinaan dan koordinasi pelaksanaan :pelayanan pendaftaran penduduk; ·
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pendokumentasian basil pelayanan p~ndaftaran penduduk;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk: dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya, sesuai dengan bidang tugasnya,
Pasal 6
- (1) Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas:
2. . a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 'pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan infonnasi yang menyangkut dokumen pendaftaran penduduk; .
- d. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dalarn sistem administrasi kependudukan; · .; . · r· 1·
- e. melakukan verifikasi dan validasi berkas untuk pengajuan dokumen identitas penduduk; · · .. .
- f. melakukan verifikasi kelengkapan data untuk penerbitan identitas penduduk; . .
- g. menyiapkan bahan untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan formulir · dan blangko Kartu Tanda Pendµduk {KTP);
10. i, menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Identitas Penduduk; . .
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Identita.s Pen,ki"Q.4uk; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ~es-'4ai dengan bidang tugasnya. I ; ·
.
I,)
..
,
·
- (2) Seksi Pindah Datang PendudUk mempunyai tugas :·
.
.,,
- a. menyiapkan bahan · perencanaan, perumusan kebijakan teknis, P.embinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan . dokurnen kepindahan dan kedatangan penduduk; ,;,
- b. menyusun rencana, program kerja, .. kegiata.n, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan -pelayanan informasi yang: menyangkut pengajuan dokumen kedatangan dan kepindahan penduduk; ·
- d. melakukan verifikasl kelengkapan data untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang;
- e. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Pindah;
- f. membantu · pelaksanaan pemuktahiran database kepeadudukan melalui pengawasan/pemantauan terhadap kepindahan penduduk: I\_ · ·
- g. menyiapkan bahan untuk penandatanganan dokumen mutasi penduduk;
- h. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan . dengan pelaksanaan tugas seksi; '
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pindah Datang Penduduk;
- J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang tugasnya.
Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan . teknis, ,~eril.binaan dan koordinasi di Seksi Pendaftaran Penduduk; ·
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan , pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ,,; ' · . '
- c. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk; · ·,;
- d. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pendaftaratj penduduk;
- e. ~~nyiapkan bahan pel~s~aan kegiatan pend~tar:n1 pep dBpuk;
- f. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penyelenggaraan pendaftaran penduduk; · 1 .
- g. menyelenggaraan pendaftaran penduduk;
;
.
- h. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta . ! . ·I penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); :
- i. menyia.pkan bahan untuk penerbitan Kartu Keluarga {KK);
: "
- j. melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan ;fo~ulir' dan blangko Kartu Keluarga (KK); [ . . i k. mela.ksanakan administrasi kependudukan; ·
- I. melaksanakan pemantauan terhadap kepemilikan identitas penduduk;
!
- m. melaksanakan pengawasan terhadap orang asing;
.
- ; '·. ,. n. melaksana.kan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan tekriis;" advokasi, supervisi, dart konsultasi pelaksanaan pendaftaran pend~dt1k;
- o. menyiapkan bahan pengeridalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendaftaran penduduk;
- p. melaksartakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk; \,·
- q, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ,:;.
•
Paragraf 4 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
.
·r\·
Pasal 8
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalatn rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan ~ang meliputi . penyusunan program kerja, penyelenggaran urujsap.: umum, , . I . kepegawaian, rumah tangga, perlengka.pan, pengelolaan keuangan, . ·. koordinasi penyusunan program dan pelaporan; l !
- I . b. pengkoordina~i~ penyelengga.ra:m tugas Dinas Kep~~p.ud··.·.·~an. dan Pencatatan Bipil dan memberikan pelayanan adminif trE:t:~1 kepada bidang-bidang lain di lingk.ungan Dinas Kependudukan d,m ~encatatan S .pil. i ' 1 ' i ,,
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; I · : ,
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di . bidang ~epeµdudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i ' e .. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, '. rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, asset ~ ljngktr.ngan I . ' ,.. . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 1 '::
- f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang k(ep~hdudukan dan pencatatan sipil; '. · · · 1 ·
- g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan : pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; · · ,. . .
- h, penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Ke~elq¢tariatan;
- ' :1·1 i. pelaksanaan tu.gas lain yang diberikan oleh Kepala :Dm?-s sesuai dengan tugas dan fungsinya; : 1 ''
.,
.,
',·'-~)
- (4) Penjabaran tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan ·1a anggaran ! . ' . Dlnas; . . .
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan adminiatrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keruµ1$:tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;"
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana ~~ '.I
- d. mengoordinasikan dan penyusunan produk hukum qi bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai d~ngan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan 1 ;i pelaksanaan advokasi hukum; ·
- e. inenyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah '. dan layanan pengadaan barang/ jasa; · · ·.
- f. mengoordinasi dan pengelolaan data dan informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas; : · . I
- g. tnenyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Reneana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggwfµl (RKA), Dokumen Pelaksanaan · Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan r : capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. .mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
10. dan 1. tn,engoordinasilou\ pengelolaan . arsip, dokuf11etj, barang/perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD); !
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaanpegawai;
- k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawabannya;
- l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; ·
- m. melakukan monitoring dan evaluasi k:inerja kesekretariatan;
. .,
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dart Kepegawalan mempunyai tugas : -,~.
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; .
- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja; '
- c. rnenghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan:, pemberhentian, kenaikan pang}tat/ kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
·
- e. mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restituei pengobatan, taspen datflait,l~i?-in; · . I .I!; . . ,. .
- f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan manusia;
- g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
'
, ·-~~:
:';
- sumber daya · r
- h. mengendalikan arsip aktif;
,
·
- i. melaksanakan kegiatan pengetikan dan peiiggandaan surat; : ··
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub 'a&amp;\~ Umum dan Kepegawaian; dan i '.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan . . I. 1 tugas dan fungsinya. ·
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaandan Keuangan mempunyai tdgas .. :
- a. · menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program 'kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; : ,
- b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data ~ntv,k . bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaari tugas · pada Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil ; :
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian,: date. dan Informasi serta menganalisis data la~oran pelaksanaan ~egia.tan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengcordinasian penyusunan dokumen perencanaan; · ·
- e. melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan RKA· ; , . . . '
- f. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DP~);
- g. ,tnenghimpun dan menyiapkan bahan analisis, · evaluasi ·· serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan .. pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; . , ',
- h. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintasbidang dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas 14.ep~ndudukan dan Pencatatan Sipil ; l " ', .. ,.
- i. menyusun rancangan laporan capaian kinerja l!&gt;m,;man : dan semesteran dan tahunan dinas;
- j. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAiqP)~ -: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dinas; 1. ''
- k. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
.
1. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sestiai dengan ketentuan yang berlaku; . . a r:t
- m. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menJiap~an bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang b~rl~;
- n. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; · · ·\J:
- o. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan k~u~gan · rutin seeuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertan~~~waban;
- p. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); : :, 1·1
- q. menyusun laporan · pelaksanaan tugas dan kegiatan, . Bub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan it I'
'
I
!
;1
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. . ,
Paragraf 3
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Dalarn melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. · perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan . pembinaan dan koordinasi pelaksanaan :pelayanan pendaftaran penduduk; ·
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pendokumentasian basil pelayanan p~ndaftaran penduduk;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk: dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya, sesuai dengan bidang tugasnya,
- (1) Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas:
2. . a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 'pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan infonnasi yang menyangkut dokumen pendaftaran penduduk; .
- d. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dalarn sistem administrasi kependudukan; · .; . · r· 1·
- e. melakukan verifikasi dan validasi berkas untuk pengajuan dokumen identitas penduduk; · · .. .
- f. melakukan verifikasi kelengkapan data untuk penerbitan identitas penduduk; . .
- g. menyiapkan bahan untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan formulir · dan blangko Kartu Tanda Pendµduk {KTP);
10. i, menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Identitas Penduduk; . .
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Identita.s Pen,ki"Q.4uk; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ~es-'4ai dengan bidang tugasnya. I ; ·
.
I,)
..
,
·
- (2) Seksi Pindah Datang PendudUk mempunyai tugas :·
.
.,,
- a. menyiapkan bahan · perencanaan, perumusan kebijakan teknis, P.embinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan . dokurnen kepindahan dan kedatangan penduduk; ,;,
- b. menyusun rencana, program kerja, .. kegiata.n, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan -pelayanan informasi yang: menyangkut pengajuan dokumen kedatangan dan kepindahan penduduk; ·
- d. melakukan verifikasl kelengkapan data untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang;
- e. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Pindah;
- f. membantu · pelaksanaan pemuktahiran database kepeadudukan melalui pengawasan/pemantauan terhadap kepindahan penduduk: I\_ · ·
- g. menyiapkan bahan untuk penandatanganan dokumen mutasi penduduk;
- h. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan . dengan pelaksanaan tugas seksi; '
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pindah Datang Penduduk;
- J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang tugasnya.
Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan . teknis, ,~eril.binaan dan koordinasi di Seksi Pendaftaran Penduduk; ·
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan , pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ,,; ' · . '
- c. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk; · ·,;
- d. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pendaftaratj penduduk;
- e. ~~nyiapkan bahan pel~s~aan kegiatan pend~tar:n1 pep dBpuk;
- f. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penyelenggaraan pendaftaran penduduk; · 1 .
- g. menyelenggaraan pendaftaran penduduk;
;
.
- h. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta . ! . ·I penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); :
- i. menyia.pkan bahan untuk penerbitan Kartu Keluarga {KK);
: "
- j. melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan ;fo~ulir' dan blangko Kartu Keluarga (KK); [ . . i k. mela.ksanakan administrasi kependudukan; ·
- I. melaksanakan pemantauan terhadap kepemilikan identitas penduduk;
!
- m. melaksanakan pengawasan terhadap orang asing;
.
- ; '·. ,. n. melaksana.kan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan tekriis;" advokasi, supervisi, dart konsultasi pelaksanaan pendaftaran pend~dt1k;
- o. menyiapkan bahan pengeridalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendaftaran penduduk;
- p. melaksartakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk; \,·
- q, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ,:;.
•
Paragraf 4 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
.
·r\·
- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala :Biqang 'yang . . I . mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pencata.tan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas; Kepala Bidang Pelayanan · Pencatatan Sipil mem.punyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan pelayanan pencata.tan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
.
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; ·
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pedokumentasian basil pelayanan pencatatan sipil;
1
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang dan tugasnya,
I
i
i
i
·. Seksi Kelahiran mempunyai tugas :
- a. . · inenyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pemblnaan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatafn \_pencatatan dan penerbitan dokumen kelahiran; . i
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan ! kinerja, dan I pe:rtailggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan pencatatan kelahiran; ' · · ··
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran;
- e. melakukan verifikasi dan · pemeriksaan berkas kelengkapan untuk pengajuan dokumen kelahiran;
- f. menyiapkan bahan untuk penerbitan dokumen kelahiran; .' , ·;
- g. melaksanakan penatausahaan dokumen kelahiran;
·
·
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi.Kelahiran;
'
'.·
·1:!
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan "pelaporan k~giatan Seksi Kelahiran; dan ,, ,&lt;·:
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya : . . ..
Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas :
.
1
:
- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebij~~ teknis, pembiiiaan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan pencatatan I dan penerbitan dokumen perkawinan dan perceraian;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan' kiperja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; . · ·· j ·
- c. menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian: . ;
'
•.i
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- e. melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas kelengkapan untuk pengajuan dokumen perkawinan dan perceraian; . · {
- f. menyiapkan bahan untuk penerbitan dokumen perkawinan dan perceraian; .
- g. melaksanakan penatausahaan dokumen perkawinan dan perceraian;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ~esufil dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian rnempunyai i ,. tugas: i . . , I . . .
- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebij~an teknis, pembinaan dan koordinasi untuk 'pelaksanaan kegiatan pencatatan dan penerbitan dokumen .Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan · kinerjadan pertanggungjawaban. pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan pencatatan perubahan status anak, ~ewarganegaraan dan kematian;
- d. inenyiapkan bahan untuk penerbitan dokumen perubahan status ~ak, pewarganegeraan dan kematian; ·
13. . e. melaksanakan penatausahaart dokumen perubahan · status anak, pewarganegaraan dan kematian; .
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; ·, ,
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan '.Seksi Perubahan Status. Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan
- h. melaksanakan tugas 1~ yang diberikan oleh atasan ~esuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 5
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
·
Pasal 9
'·
- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Di~as dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. (1)
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan · Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :
- informasi adminlstrasi informasi ' admirristrasi I· l ·' pemanfaatan data :·: ·r -, a. penyusunan perencanaan pengelolaan . kependudukan yang meliputi sistem kependudukan, pengolahan, penyajian dan
--
--
--'---~---~---- b,
kependudukan, tata kelola dan sumber daya. manusia '. teknologi I ' informasi dan komunikasi, kerja sama serta inovasi pelayanan ! ; . adminlatrasi kependu,dukan;
perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi : administrasi kependudukan yang meliputi sistem infonnasi i · .administrasi kependudukan, pengolahan, penyajian dan pematjiaatan · data kependudukan, tata kelola clan sumber daya manusia · · teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama serta inova~i pelayarian administraai kependudukan; ; ·
- pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi keperidudukan yang meliputi sistem '. informasi administrasi kependudukan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan · data kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama l,serta Inovaai pelayarian adminiatrasi kependudukan; .
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; I .
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan · informasi administrasikependudukan;dan
- f. ·.t,pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang dan tugasnya . .!
Pasal 65
i
.;
.:
Bagian Kesatu
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : Paragraf 1
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
,
I
.
- ( 1) . Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan,' mengevaluasi dan ·melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. ,·: '·.:.
- ·/ ·: .. i. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1 (2)
- a. perumusan kebijakan · teknis dalam rangka mendukung ; kelancaran tugas-tugas Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi;I Kabupaten Simalungun;
- b. penyusunan program kerja, kegiatan, laporan ; kitj~rja dan ! . pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan program ·kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- e .. pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta ~erigembangan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; ! ·
- d. penyelenggaraan tugas dan memberikan pelayanan' administrasi kepada bidang yang menjadi wewenang dari'tanggungiawabnya;
- f. penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta : penanganan pengaduan di bidang · pelayanan kependudukan dan peneatatan sipil;
- g. penyelenggaraan kesekretariat.an meliputi. pengelolaan '*°-sari umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pe~nc~aan· . dan pelaporan; ' ·· '
- h. pelaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi ' \ii bidang ' ' kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan:
---
-~--------
i
!
I
- dan I kependudukan I . l· . ·'! i, · pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pencatatan sipil dan kesekretariatan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas; j.
- pelaksanakart fu.ngsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. ..,,i · k.
,
I
Paragraf2
Sekretariat
- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang 1ipiwpin oleh · seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. i
2. -;. (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rnernimpin Sekretariat, mengkoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas t -, di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, perencanaan, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keprotokolan dan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bldang-bidang.
'
r
I
~:·
- (3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ;Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : ·
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalatn rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan ~ang meliputi . penyusunan program kerja, penyelenggaran urujsap.: umum, , . I . kepegawaian, rumah tangga, perlengka.pan, pengelolaan keuangan, . ·. koordinasi penyusunan program dan pelaporan; l !
- I . b. pengkoordina~i~ penyelengga.ra:m tugas Dinas Kep~~p.ud··.·.·~an. dan Pencatatan Bipil dan memberikan pelayanan adminif trE:t:~1 kepada bidang-bidang lain di lingk.ungan Dinas Kependudukan d,m ~encatatan S .pil. i ' 1 ' i ,,
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; I · : ,
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di . bidang ~epeµdudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i ' e .. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, '. rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, asset ~ ljngktr.ngan I . ' ,.. . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 1 '::
- f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang k(ep~hdudukan dan pencatatan sipil; '. · · · 1 ·
- g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan : pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; · · ,. . .
- h, penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Ke~elq¢tariatan;
- ' :1·1 i. pelaksanaan tu.gas lain yang diberikan oleh Kepala :Dm?-s sesuai dengan tugas dan fungsinya; : 1 ''
.,
.,
',·'-~)
- (4) Penjabaran tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan ·1a anggaran ! . ' . Dlnas; . . .
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan adminiatrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keruµ1$:tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;"
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana ~~ '.I
- d. mengoordinasikan dan penyusunan produk hukum qi bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai d~ngan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan 1 ;i pelaksanaan advokasi hukum; ·
- e. inenyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah '. dan layanan pengadaan barang/ jasa; · · ·.
- f. mengoordinasi dan pengelolaan data dan informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas; : · . I
- g. tnenyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Reneana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggwfµl (RKA), Dokumen Pelaksanaan · Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan r : capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. .mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
10. dan 1. tn,engoordinasilou\ pengelolaan . arsip, dokuf11etj, barang/perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD); !
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaanpegawai;
- k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawabannya;
- l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; ·
- m. melakukan monitoring dan evaluasi k:inerja kesekretariatan;
. .,
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dart Kepegawalan mempunyai tugas : -,~.
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; .
- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja; '
- c. rnenghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan:, pemberhentian, kenaikan pang}tat/ kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
·
- e. mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restituei pengobatan, taspen datflait,l~i?-in; · . I .I!; . . ,. .
- f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan manusia;
- g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
'
, ·-~~:
:';
- sumber daya · r
- h. mengendalikan arsip aktif;
,
·
- i. melaksanakan kegiatan pengetikan dan peiiggandaan surat; : ··
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub 'a&amp;\~ Umum dan Kepegawaian; dan i '.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan . . I. 1 tugas dan fungsinya. ·
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaandan Keuangan mempunyai tdgas .. :
- a. · menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program 'kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; : ,
- b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data ~ntv,k . bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaari tugas · pada Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil ; :
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian,: date. dan Informasi serta menganalisis data la~oran pelaksanaan ~egia.tan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengcordinasian penyusunan dokumen perencanaan; · ·
- e. melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan RKA· ; , . . . '
- f. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DP~);
- g. ,tnenghimpun dan menyiapkan bahan analisis, · evaluasi ·· serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan .. pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; . , ',
- h. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintasbidang dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas 14.ep~ndudukan dan Pencatatan Sipil ; l " ', .. ,.
- i. menyusun rancangan laporan capaian kinerja l!&gt;m,;man : dan semesteran dan tahunan dinas;
- j. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAiqP)~ -: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dinas; 1. ''
- k. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
.
1. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sestiai dengan ketentuan yang berlaku; . . a r:t
- m. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menJiap~an bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang b~rl~;
- n. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; · · ·\J:
- o. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan k~u~gan · rutin seeuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertan~~~waban;
- p. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); : :, 1·1
- q. menyusun laporan · pelaksanaan tugas dan kegiatan, . Bub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan it I'
'
I
!
;1
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. . ,
Paragraf 3
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Dalarn melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. · perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan . pembinaan dan koordinasi pelaksanaan :pelayanan pendaftaran penduduk; ·
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pendokumentasian basil pelayanan p~ndaftaran penduduk;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk: dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya, sesuai dengan bidang tugasnya,
- (1) Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas:
2. . a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 'pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan infonnasi yang menyangkut dokumen pendaftaran penduduk; .
- d. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dalarn sistem administrasi kependudukan; · .; . · r· 1·
- e. melakukan verifikasi dan validasi berkas untuk pengajuan dokumen identitas penduduk; · · .. .
- f. melakukan verifikasi kelengkapan data untuk penerbitan identitas penduduk; . .
- g. menyiapkan bahan untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan formulir · dan blangko Kartu Tanda Pendµduk {KTP);
10. i, menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Identitas Penduduk; . .
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Identita.s Pen,ki"Q.4uk; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ~es-'4ai dengan bidang tugasnya. I ; ·
.
I,)
..
,
·
- (2) Seksi Pindah Datang PendudUk mempunyai tugas :·
.
.,,
- a. menyiapkan bahan · perencanaan, perumusan kebijakan teknis, P.embinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan . dokurnen kepindahan dan kedatangan penduduk; ,;,
- b. menyusun rencana, program kerja, .. kegiata.n, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan -pelayanan informasi yang: menyangkut pengajuan dokumen kedatangan dan kepindahan penduduk; ·
- d. melakukan verifikasl kelengkapan data untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang;
- e. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Pindah;
- f. membantu · pelaksanaan pemuktahiran database kepeadudukan melalui pengawasan/pemantauan terhadap kepindahan penduduk: I\_ · ·
- g. menyiapkan bahan untuk penandatanganan dokumen mutasi penduduk;
- h. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan . dengan pelaksanaan tugas seksi; '
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pindah Datang Penduduk;
- J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang tugasnya.
Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan . teknis, ,~eril.binaan dan koordinasi di Seksi Pendaftaran Penduduk; ·
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan , pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ,,; ' · . '
- c. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk; · ·,;
- d. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pendaftaratj penduduk;
- e. ~~nyiapkan bahan pel~s~aan kegiatan pend~tar:n1 pep dBpuk;
- f. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penyelenggaraan pendaftaran penduduk; · 1 .
- g. menyelenggaraan pendaftaran penduduk;
;
.
- h. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta . ! . ·I penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); :
- i. menyia.pkan bahan untuk penerbitan Kartu Keluarga {KK);
: "
- j. melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan ;fo~ulir' dan blangko Kartu Keluarga (KK); [ . . i k. mela.ksanakan administrasi kependudukan; ·
- I. melaksanakan pemantauan terhadap kepemilikan identitas penduduk;
!
- m. melaksanakan pengawasan terhadap orang asing;
.
- ; '·. ,. n. melaksana.kan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan tekriis;" advokasi, supervisi, dart konsultasi pelaksanaan pendaftaran pend~dt1k;
- o. menyiapkan bahan pengeridalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendaftaran penduduk;
- p. melaksartakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk; \,·
- q, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ,:;.
•
Paragraf 4 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
.
·r\·
- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala :Biqang 'yang . . I . mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pencata.tan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas; Kepala Bidang Pelayanan · Pencatatan Sipil mem.punyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan pelayanan pencata.tan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
.
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; ·
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pedokumentasian basil pelayanan pencatatan sipil;
1
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang dan tugasnya,
I
i
i
i
·. Seksi Kelahiran mempunyai tugas :
- a. . · inenyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pemblnaan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatafn \_pencatatan dan penerbitan dokumen kelahiran; . i
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan ! kinerja, dan I pe:rtailggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan pencatatan kelahiran; ' · · ··
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran;
- e. melakukan verifikasi dan · pemeriksaan berkas kelengkapan untuk pengajuan dokumen kelahiran;
- f. menyiapkan bahan untuk penerbitan dokumen kelahiran; .' , ·;
- g. melaksanakan penatausahaan dokumen kelahiran;
·
·
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi.Kelahiran;
'
'.·
·1:!
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan "pelaporan k~giatan Seksi Kelahiran; dan ,, ,&lt;·:
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya : . . ..
Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas :
.
1
:
- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebij~~ teknis, pembiiiaan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan pencatatan I dan penerbitan dokumen perkawinan dan perceraian;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan' kiperja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; . · ·· j ·
- c. menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian: . ;
'
•.i
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- e. melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas kelengkapan untuk pengajuan dokumen perkawinan dan perceraian; . · {
- f. menyiapkan bahan untuk penerbitan dokumen perkawinan dan perceraian; .
- g. melaksanakan penatausahaan dokumen perkawinan dan perceraian;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ~esufil dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian rnempunyai i ,. tugas: i . . , I . . .
- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebij~an teknis, pembinaan dan koordinasi untuk 'pelaksanaan kegiatan pencatatan dan penerbitan dokumen .Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan · kinerjadan pertanggungjawaban. pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan pencatatan perubahan status anak, ~ewarganegaraan dan kematian;
- d. inenyiapkan bahan untuk penerbitan dokumen perubahan status ~ak, pewarganegeraan dan kematian; ·
13. . e. melaksanakan penatausahaart dokumen perubahan · status anak, pewarganegaraan dan kematian; .
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; ·, ,
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan '.Seksi Perubahan Status. Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan
- h. melaksanakan tugas 1~ yang diberikan oleh atasan ~esuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 5
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
·
'·
- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Di~as dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. (1)
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan · Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :
- informasi adminlstrasi informasi ' admirristrasi I· l ·' pemanfaatan data :·: ·r -, a. penyusunan perencanaan pengelolaan . kependudukan yang meliputi sistem kependudukan, pengolahan, penyajian dan
--
--
--'---~---~---- b,
kependudukan, tata kelola dan sumber daya. manusia '. teknologi I ' informasi dan komunikasi, kerja sama serta inovasi pelayanan ! ; . adminlatrasi kependu,dukan;
perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi : administrasi kependudukan yang meliputi sistem infonnasi i · .administrasi kependudukan, pengolahan, penyajian dan pematjiaatan · data kependudukan, tata kelola clan sumber daya manusia · · teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama serta inova~i pelayarian administraai kependudukan; ; ·
- pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi keperidudukan yang meliputi sistem '. informasi administrasi kependudukan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan · data kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama l,serta Inovaai pelayarian adminiatrasi kependudukan; .
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; I .
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan · informasi administrasikependudukan;dan
- f. ·.t,pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang dan tugasnya . .!
- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (S~ mempunyai tugas: (1)
- '··:. a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasl urttuk . Sistem lnformasi · Administrasi . ' ! , .. ,11~.1, . Kependudukan(SIAK.);
- b. menyusun rencaria, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; : .·.·· ·
- c. melaksanakan pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi;
- d. mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan '(SIAK), dan . ! , I-~ ,i pusat Data Kependudukan beserta fasilitas keamanan data;' · ::
- e. melaksanakan pembangunan dan pengembangan jaringan informasi i. .,.·r . dan komunikasi data; · · · . · ·
- f. melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran.penduduk . dan pencatatan sipil serta pemutak.hiran data penduduk flle~ggunakan . ' . .J' sistem informasi administrasi kependudukan; . : .
- g. melaksanakan pengawasan atas pengelolaan informasl administrasi I . I . kependudukan; -, ·
- h. melaksanakan pemelihara.an terhadap perangkat keras, ·.perangkat I I, ; hmak dan jaringan komunikasi yang digunakan 'tllwk Sjstem lnformasi Administrasi Kependudukan; ;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Sis4eml. Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
..
!
;'i t:
.. I
l
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan (SIAK); da,n) · , ; \ j.
.
'
- k. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kerjasama dan bahan fasilitasi pengkajian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pihak Ketiga; ' .
1. menghiinpun informasi kegiatan, selunih kelengkapan; administrasi yang berkaitan kerjasama yang dilakukan antara Dinas ~epeµdudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pihak Ketiga;
3. dengan pelaksanaan Kependudukan. dan m. memberikan layanan informasi yang berkaitan dan pengembangan kerjasa.ma pada Dinas Pencatatan Sipil ; clan ·
- n. melaksanakan tugas lain yang cliberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebij~~ teknis, pembinaan dan koordinasi yang berhubungan dengan pengolahan dan · penyajian data kependudukan; . ·:'. .
- b. menyusun rencana, petunjuk teknis, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertartggungjawaban pelaksanaan tugas; . :;
8. c, mengumpulkan dan mengolah data kependudukan dan pencatatan sipil; .
- d. melaksanakan penyajian dan diseminasi informasi administrasi kependudukan; '. ·. ·\ :, '~ :
10. . . e. mengumpulkan, melaksanakan pencatatan, mengolah dan menyiapkan ~ata kependudukan melalui database kependudukan; · ·· ,: '!
- f. menyiapkan bahan untuk pemberian layanan akses dataj .
..,;;
- g. melaksanakan pemantauan, pendokumentasian terhadap pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; : ', -:i
- h. menyiapkan data untuk penyusunan laporan kependud$0A dan profil ''· ,,\_ . kependudukan; : · :·
- i. mendokumentasikan dan melaksanakan penjajiap data . I r, kependudukan serta membuat perkiraan perkembangan penduduk;
4. j.. menyiapkan data untuk pelayanan komunikasi informasi kependudukan l}lelalui media elektronik dan media cetakj; ' .
5. k, memfasilitasi kegiatan sinkronisasi data kependudukan;
;
·
'· '(
.
1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan \dani Penyajian Data; , :· . ,.
2. m, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ~egi~tan Seksi ' . t Pengolahan dan Penyajian Data; ! · . .'
- n. melaksanakan tugas . lain yang diberikan oleh atasan ~es1,1ai . dengan bidang tugasnya, 1 · ·i
4. .. .. ·(3) Seksi Tata Ketola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikaei mempunyai tugas : :. t·· \_
- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan · kebijak~ teknis, pembinaan dan koordinasi yang berkaitan dengan ~ta 'kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; 1 ,: ' '
·
.
\
.
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan · pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; . . '· c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; , d. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi infonnasi dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e. menyusun perencanaan pendidikan dan pelatihan bagi · sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. memetakan kebutuhan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi Bidang Pengelolaan Informasi Adminiatrasi Kependud'ukan dan mendistribusikannya sesuai dengan analisa beban kerja;. g. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pelatihan bagi tenaga teknologi informasi dan komunikasi Administrasi Bidang Administrasi Kependudukan; h. menyiapkan bahan untuk pernbinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi Bidang . P~ngelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; · · i. memfasilitasi sosialisasi bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi Sistem Administrasi Kependudukan; · · J. melakukan analisa tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengembangkan inovasi . : yang dapat diimplementasikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; I . k. menyiapkan bahan untuk melakukan pengembangan inovasi pelayanan; : 1. melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan dan pengembangan inovasi pelayanan; i ... m. mendokum,entasikan seluruh pelaksanaan pengemb~gan inovasi pelayanan yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; . n. mengcordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya.Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi; o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatanBeksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan ·, 1· p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
2. bidang tugasnya.
I::)
:o
•
t
•
,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pamatang Raya 2017 KABOPATEN SIMALUNGON pada KABUPATEN SIMALUNGUN NOMO~ l6} ## BAB III ## TATAKERJA ## Pasal 11 - (i) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langlah-langkah yang I "' . diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ; ,:; - (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dengan 1 rnemberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; · · ' - (3) Setiap pimpinan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan' bertanggung I jawab kepada atasan rnasing-masing dan menyiapkan laporan' berkala tepat pada wak.tunya; ' : - (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib .diolah da.n dipergunakan sebagai ~ahEµl untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya; ! · .i

Distribusi: - (5) Dalam penyampaian laporan . masing-masing kepada atasan, :tembusan Iaporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi Iain! yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; I. : . , I · - (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisa~i dibawahnya dart dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajibmengadakan rapat berkala;. : i - (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan :;kelo'.:npok ,t tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip ,·, koordinasi, · integrasi dan , einkranisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun r antar satuan organisasi di lingkungan pemerintahan daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas masing-mas~g. · ## BAB IV ## KETENTUAN PENUTUP •• 1.;; ## Pasal 12

Penandatangan: - (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala , $atuan Kerja Perangkat Daerah; . . . I ,

Penandatangan: 2. {'.2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan d~ berlaku I ' surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. j•"I

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempa,tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun. :

Penetapan: Ditetapkan di I / pada tanggal Pamatang Rara II ,-.; uJ-J/. ·:; ,

Penandatangan: BUPATI SDlALUNGUN, 1 . r-1 ·. ,J.: ,·1, :,J dto J.R. SARAGm TAHUN 2017. .. -·· -, · f;\_ ... ·~i-.:\_-~ ·-- ... .., ;•.• ·. '
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN:

•

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN .KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 24 TAHON 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

## SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

## SIPD.. KABUPATEN SIMALUNGUN

\_\_


Ditetapkan di Pamatang

Raya pada tanggal

I

I

Aul ~'1-

0\_\_

\_\_

..

. BUPATl\_SJMALtniQ:.UB,\_.\_,\_

'dto

,,

-J.R..'SARAGIH

\_

\_

·,·.-

..

...