PERATURAN BUPATI RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir serta untuk mencapai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persalinan diharuskan pada fasilitas kesehatan maka Kementerian Kesehatan mengambil suatu kebijakan nasional berupa Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa untuk mendukung dan melaksanakan Program Jampersal dimaksud, perlu diatur mengenai pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Batang Hari Tahun 2017.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-Undang...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266); 11.Undang-Undang...
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 10);
18.Peraturan Daerah...
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 Nomor 73).
3. Memperhatikan : 1. Nomor Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan serta jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk elakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK I).
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disebut RSUD HAMBA adalah sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (PPK II).
10. Direktur adalah Direktur RSUD HAMBA Kabupaten Batang Hari.
11. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).
12. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Kabupaten dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
13. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dalam penyelenggaraan Jaminan Persalinan yang meliputi PPK I (Puskesmas PONED), PPK II (Rumah Sakit Umum Daerah HAMBA Kabupaten Batang Hari), dan PPK III (Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi).
14. Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
15. Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi komprehensif.
16. Peserta Program Jaminan Persalinan adalah setiap ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, atau jaminan kesehatan lainnya.
17. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah suatu tempat atau ruangan yang berada didekat fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.
BAB II - MAKSUD ,TUJUAN ,DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Jampersal di Kabupaten Batang Hari.
- b. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- c. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- d. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil dan nifas serta bayi baru lahir.
BAB II - MAKSUD ,TUJUAN ,DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. pelayanan Jaminan Persalinan;
- b. sumber dan Pengelolaan Dana Jampersal;
- c. penggunaan dan Pemanfaatan Dana Jampersal;
- d. prosedur dan Syarat Pelayanan;
- e. pertanggungjawaban; dan
- f. monitoring dan Evaluasi.
.
BAB III - PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Jampersal pada prinsipnya diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (2) Pelayanan Jampersal meliputi :
- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan), pelayanan KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
- d. Ketentuan pelayanan Jampersal sebagai berikut :
- a. Pelayanan Jampersal diberikan oleh Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK kepada ibu hamil miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan lain;
- b. Penerima bantuan hanya berlaku diperawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas; dan
- c. Pelayanan rujukan dimulai pada tingkat desa ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang dibentuk, kemudian ke Puskesmas dan Rumah Sakit.
SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN Bagian Kesatu
Sumber Dana Jaminan Persalinan
BAB IV - SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN Bagian Kesatu
Pasal 5
- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke Dinas Kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.
Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan
BAB IV - SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada Dinas melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jaminan Persalinan.
- (3) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN
Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Jampersal
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 7
Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi :
- (1) Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
- a. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- (2) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
- a. Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
- b. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
- (3) Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- (4) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir (BBL).
- (5) Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak Rumah Tunggu Kelahiran, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Penggunaan Jampersal
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 8
- a. Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- b. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan Dana Jampersal
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 9
Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup : sewa rumah, makan dan minum ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, listrik, dan kebersihan;
- d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. honor PNS dan non PNS;
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai; dan
- h. belanja pencetakan dan penggandaan.
PROSEDUR DAN SYARAT PELAYANAN Pasal 9
- (1) Prosedur pelayanan Jampersal dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur.
- (2) Pelayanan berjenjang dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dimulai dari Puskesmas Non PONED ke Puskesmas PONED, RSUD HAMBA, dan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi.
- (3) Bagi ibu hamil/bersalin yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan Jampersal harus menunjukkan surat keterangan miskin dan tidak mampu, dan menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun dari Kepala Desa.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan berupa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) sama dengan fasilitas peserta Jaminjan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III.
- (5) Bagi peserta yang memilih fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas lebih tinggi, maka secara otomatis yang bersangkutan keluar dari program Jampersal.
BAB VII - PERSYARATAN KLAIM PELAYANAN
Pasal 10
Persyaratan klaim pelayanan yang harus dipenuhi oleh peserta Jampersal adalah :
1. Pelayanan pada PPK I (Puskesmas PONED) :
- a) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- b) Foto copy KTP, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa/Lurah;
- c) Foto copy Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- d) Surat Tagihan pengklaiman; dan
- e) Rincian biaya perorangan dan rekapitulasinya per bulan;
2. Pelayanan pada PPK II :
- a) Surat Rujukan dari PPK I;
- b) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- c) Foto copy KTP, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa/Lurah;
- d) Foto copy Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- e) Resume Medis;
- f) Surat Tagihan pengklaiman; dan
- g) Rincian dan rekapitulasi biaya perawatan per bulan;
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11
- (1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran dokumen klaim pelayanan Jampersal yang disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas realisasi dana klaim pelayanan Jampersal.
- (3) Pencairan dana klaim pelayanan diajukan sesuai dengan realisasi pelayanan yang diberikan.
- (4) Pencairan dana klaim pelayanan Jampersal tahap berikutnya dapat diajukan jika dana klaim tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi dana klaim setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati Badan Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI Pasal 12
Pasal 12
- a. Kepala Dinas secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jamkesda dipelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.
- b. Kepala Dinas wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara periodik kepada Bupati Batang Hari.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI Pasal 12
Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI Pasal 12
Pasal 14
Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 05 Maret 2017

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 05 Maret 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 27