PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 31/E Tahun 2010 tentang PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2011 (berlaku 11 Oktober 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
32. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
Menetapkan
:
38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 66);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2011.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Malang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
6. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan berada di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah status Pegawai Negeri Sipil yang masih dalam masa percobaan.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
10. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
11. Musyawarah Pimpinan Daerah Plus selanjutnya disebut Muspida Plus adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Walikota dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Kota Malang dan sekitarnya.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Kota Malang.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
16. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
20. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
24. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
29. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
32. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KU-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
35. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
38. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
39. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
40. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
41. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
42. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
43. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
44. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
45. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
46. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
47. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
48. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
49. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
50. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
51. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya bab lainnya yang sah.
53. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
54. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
57. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPASKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
58. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
59. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
60. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
61. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
62. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
63. SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
64. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
65. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD ## BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup pedoman kerja dan penekanan tugas ini, meliputi :
- a. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- c. penatausahaan keuangan daerah;
- d. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- e. pengelolaan barang milik daerah;
- f. penyelenggaraan pembangunan.
AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan ## BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5
- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah;
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin TAPD;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6
- (1) Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
4
- j. melakukan pembayaran
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7
PPKD dapat melimpahkan kepada Pejabat lainnya di lingkungan Bagian Keuangan untuk melaksanakan tugas-tugas, sebagai berikut :
- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. menyajikan informasi keuangan daerah;
- f. penyiapan anggaran kas;
- g. penerbitan SPD;
- h. penerbitan SP2D.
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8
Kepala SKPD selaku Pejabat PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. menandatangani SPM;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- k. melaksanakan tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9
Pejabat PA pada Dinas Pendapatan selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga melaksanakan pemungutan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10
- (1) Pejabat PA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja dilingkungannya selaku KPA.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota atas usul Pejabat PA.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas kuasa pengguna anggaran lainnya
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11
- (1) Pejabat PA atau KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12
Penunjukan Pejabat Fungsional Umum selaku PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila sudah tidak ada lagi pejabat struktural yang dapat ditunjuk;
- b. serendah-rendahnya menduduki golongan III/a;
- c. diutamakan yang menguasai pengetahuan dibidang pengelolaan keuangan dan teknis kegiatan;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13
- (1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas mencakup :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
- (2) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD;
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD yang dapat ditunjuk, antara lain :
- a. Kepala Subbagian Keuangan pada Inspektorat/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kecamatan;
- b. Kepala Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah/Kantor;
- d. Sekretaris Kelurahan.
- (4) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara dan/atau PPTK.
Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Walikota atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Bendahara penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara penerimaan SKPD berwenang :
- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. menyimpan seluruh penerimaan;
- c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- (3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis, sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Bendahara pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran SKPD berwenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran.
- (4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara pengeluaran pembantu berwewenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
10. e.
11. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu Kebijakan Umum
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 18
- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (3) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 19
Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), didasarkan pada KU-APBD dengan
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai dari suatu kegiatan atau program yang dianggarkan.
- (2) Mekanisme penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 21
- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 22
- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 23
Penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 24
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagian Kedua Struktur APBD
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 25
- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan, terdiri dari :
- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 26
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak-hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dikelompokkan atas :
- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (4) Penganggaran dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana darurat, dan sumbangan pihak ketiga, dianggarkan pada Sekretariat Daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 27
Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, disusun sistem dan prosedur tetap penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Belanja Daerah
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 28
- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 29
Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan pemerintahan.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 30
- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung; dan
- b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 31
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dibagi menurut jenis belanja terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 32
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 33
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 34
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :
- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan badan musyawarah;
- g. tunjangan komisi;
- h. tunjangan badan anggaran;
- i. tunjangan badan kehormatan; dan
- j. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 35
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dianggarkan dalam belanja pegawai.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 36
- (1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 37
- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 38
- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan, sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 39
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang ( principal outstanding )
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 40
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 41
Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 42
- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 43
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada daerah atau pendapatan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 44
Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada daerah atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 45
- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 46
Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2009 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2011.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 47
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, hanya dapat dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah.
Paragraf 2 Belanja Langsung
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 48
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dibagi menurut jenis belanja terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 49
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 50
- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. belanja barang pakai habis;
- b. bahan/material;
- c. jasa kantor;
- d. premi asuransi;
- e. perawatan kendaraan bermotor;
- f. cetak/penggandaan;
- g. sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
- h. sewa sarana mobilitas;
- i. sewa alat berat;
- j. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- k. makanan dan minuman;
- l. pakaian dinas dan atributnya;
- m. pakaian kerja;
- n. pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
- o. perjalanan dinas;
- p. perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai;
- q. pemeliharaan;
- r. jasa konsultansi;
- s. lain-lain pengadaan barang/jasa; dan
- t. belanja lainnya yang sejenis.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 51
Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 52
- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Walikota menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal dan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 53
Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 54
- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam RKA-SKPD Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.
Paragraf 3 Batas Tahapan Pencairan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 55
- (1) Batas tahapan pencairan belanja tidak langsung per triwulan bagi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah dalam satu DPA-SKPD.
- (2) Pencairan belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan per bulan sesuai kebutuhan SKPD setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 56
- (1) Batas tahapan pencairan belanja langsung per triwulan bagi setiap SKPD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu anggaran dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pencairan belanja langsung sebagimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan setelah mendapat persetujuan Walikota.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 57
Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56, dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.
Bagian Kelima Pembiayaan Daerah
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 58
- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
Bagian Keenam Surplus/(Defisit) APBD
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 59
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 60
- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
BAB V - KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 61
- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
BAB VI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 62
- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
BAB VI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 63
- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan :
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD;
- h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh Walikota kepada Kepala SKPD.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup :
- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti pemungutan pendapatan daerah;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
- e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
BAB VI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 64
- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
BAB VI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 65
Penunjukan bendahara, bendahara pembantu dan pembantu bendahara perlu
BAB VI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 66
- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah Bagian Keuangan menerima nota kredit atau laporan dari bank.
- (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD.
BAB VI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 67
Penatausahaan bendahara penerimaan diatur tersendiri melalui Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Tetap Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah.
Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran
Paragraf 1 Penyediaan Dana
BAB VI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 68
- (1) Setelah penetapan anggaran kas, Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan
Pasal 93
- b. bahwa ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Malang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
6. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan berada di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah status Pegawai Negeri Sipil yang masih dalam masa percobaan.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
10. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
11. Musyawarah Pimpinan Daerah Plus selanjutnya disebut Muspida Plus adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Walikota dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Kota Malang dan sekitarnya.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Kota Malang.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
16. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
20. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
24. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
29. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
32. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KU-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
35. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
38. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
39. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
40. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
41. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
42. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
43. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
44. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
45. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
46. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
47. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
48. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
49. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
50. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
51. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya bab lainnya yang sah.
53. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
54. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
57. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPASKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
58. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
59. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
60. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
61. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
62. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
63. SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
64. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
65. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD ## BAB II RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pedoman kerja dan penekanan tugas ini, meliputi :
- a. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- c. penatausahaan keuangan daerah;
- d. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- e. pengelolaan barang milik daerah;
- f. penyelenggaraan pembangunan.
AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan ## BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- (1) Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah;
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin TAPD;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
- (1) Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
4
- j. melakukan pembayaran
PPKD dapat melimpahkan kepada Pejabat lainnya di lingkungan Bagian Keuangan untuk melaksanakan tugas-tugas, sebagai berikut :
- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. menyajikan informasi keuangan daerah;
- f. penyiapan anggaran kas;
- g. penerbitan SPD;
- h. penerbitan SP2D.
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran
Kepala SKPD selaku Pejabat PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. menandatangani SPM;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- k. melaksanakan tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
Pejabat PA pada Dinas Pendapatan selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga melaksanakan pemungutan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
- (1) Pejabat PA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja dilingkungannya selaku KPA.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota atas usul Pejabat PA.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas kuasa pengguna anggaran lainnya
- (1) Pejabat PA atau KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penunjukan Pejabat Fungsional Umum selaku PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila sudah tidak ada lagi pejabat struktural yang dapat ditunjuk;
- b. serendah-rendahnya menduduki golongan III/a;
- c. diutamakan yang menguasai pengetahuan dibidang pengelolaan keuangan dan teknis kegiatan;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- (1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas mencakup :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
- (2) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD;
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD yang dapat ditunjuk, antara lain :
- a. Kepala Subbagian Keuangan pada Inspektorat/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kecamatan;
- b. Kepala Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah/Kantor;
- d. Sekretaris Kelurahan.
- (4) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara dan/atau PPTK.
Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
- (1) Walikota atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (1) Bendahara penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara penerimaan SKPD berwenang :
- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. menyimpan seluruh penerimaan;
- c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- (3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis, sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
- (1) Bendahara pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran SKPD berwenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran.
- (4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara pengeluaran pembantu berwewenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
10. e.
11. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu Kebijakan Umum
- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (3) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), didasarkan pada KU-APBD dengan
- (1) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai dari suatu kegiatan atau program yang dianggarkan.
- (2) Mekanisme penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.
- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagian Kedua Struktur APBD
- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan, terdiri dari :
- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak-hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dikelompokkan atas :
- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (4) Penganggaran dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana darurat, dan sumbangan pihak ketiga, dianggarkan pada Sekretariat Daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, disusun sistem dan prosedur tetap penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Belanja Daerah
- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan pemerintahan.
- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung; dan
- b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dibagi menurut jenis belanja terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :
- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan badan musyawarah;
- g. tunjangan komisi;
- h. tunjangan badan anggaran;
- i. tunjangan badan kehormatan; dan
- j. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dianggarkan dalam belanja pegawai.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan, sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang ( principal outstanding )
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dal
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran lain yang diperlukan.

## Pasal 71

- (1) Penerbitan atau pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-GU;
- b. ringkasan SPP-GU;
- c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
- d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
- e. salinan SPD;
- f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D;
- g. laporan pengesahan pertanggungjawaban penggunaan UP/GU;
- h. lampiran lain yang diperlukan.

## Pasal 72

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambah uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-TU;
- b. ringkasan SPP-TU;
- c. rincian rencana penggunaan TU;
- d. salinan SPD;
- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D;
- f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
- g. lampiran lainnya.

- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sedangkan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan dari Walikota dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan untuk :
- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

## Pasal 73

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1), digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

## Pasal 74

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian/kontrak atau surat perintah kerja lainnya, pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS; dan
- d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup :
- a. pembayaran gaji induk;
- b. gaji susulan;
- c. kekurangan gaji;
- d. gaji terusan;
- e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;

- f. SK CPNS;
- g. SK PNS;
- h. SK kenaikan pangkat;
- i. SK jabatan;
- j. kenaikan gaji berkala;
- k. surat pernyataan pelantikan;
- l. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
- m. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- n. daftar keluarga (KP4);
- o. fotokopi surat nikah;
- p. fotokopi akte kelahiran;
- q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
- r. daftar potongan sewa rumah dinas;
- s. surat keterangan masih sekolah/kuliah;
- t. surat pindah;
- u. surat kematian;
- v. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21;
- w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Kelengkapan lampiran SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

## Pasal 75

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS; dan
- d. lampiran dokumen SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup :
- a. salinan SPD;
- b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- c. Surat Setoran Pajak disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

- d. surat perjanjian/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
- f. berita acara serah terima barang dan jasa;
- g. berita acara pembayaran;
- h. kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
- k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- l. khusus untuk pekerjaan konstruksi dilampiri dengan Sertifikat Bulanan ( Monthly Certifficate /MC) dan Berita Acara kemajuan fisik;
- m. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- n. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- o. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
- p. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);
- q. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil ( billing rate ), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

## Pasal 76

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPPUP/ GU/TU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

## Pasal 77

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan.

## Pasal 78

Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :

- a. buku kas umum;
- b. buku simpanan/bank;
- c. buku pajak;
- d. buku panjar;
- e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
- f. register SPP-UP/GU/TU/LS.

## Bagian Kelima Perubahan APBD

## Pasal 79

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KU-APBD;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat;
- e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

## Pasal 80

- (1) Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan diformulasikan dalam format Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
- (3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

## Bagian Keenam Pergeseran Anggaran

## Pasal 81

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

## Bagian Ketujuh Dana Pendamping

## Pasal 82

- (1) Penyediaan dana pendamping untuk proyek-proyek daerah yang bersumber dari APBD yang mendapat bantuan ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan pembangunan lainnya, baik yang sedang ditangani maupun yang dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

- (2) Penyediaan dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya disediakan bagi bantuan luar negeri yang jelas dan alokasinya telah tercantum dalam surat pengesahan anggaran bantuan pembangunan (SPABP) dan DPA-SKPD yang digunakan untuk membiayai proyek daerah.
- (3) Penyediaan dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya disediakan untuk pembiayaan proyek dan/atau paket proyek yang telah disetujui dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (4) Penyediaan dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan sebagai pengganti dari dana pendamping bantuan luar negeri untuk proyek-proyek sektoral departemen.
- (5) Penyediaan dana pendamping untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sudah jelas peruntukannya dianggarkan dalam APBD, sedangkan untuk kegiatan yang masih dalam proses perencanaan dianggarkan dalam Perubahan APBD.

## Bagian Kedelapan Dana Transfer

## Pasal 83

- (1) Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :
- a. menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya.

## BAB VII

## PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

## Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Gaji

## Pasal 84

- (1) Pencairan belanja gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Pembantu bendahara pengeluaran yang mengelola gaji mengirimkan SPJ gaji Pegawai Negeri Sipil bulan yang lalu kepada Walikota melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.
- (3) Pencairan belanja gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan dengan melampirkan :
- a. tembusan/lembar ke-2 dari buku kas umum (BKU);
- b. daftar gaji yang telah ditandatangani oleh masing-masing yang berhak/bersangkutan;
- c. tembusan SPM gaji lembar ke-3;
- d. SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
- e. rekapitulasi daftar Pegawai Negeri Sipil;
- f. rekapitulasi daftar gaji per golongan; dan
- g. Pertanggungjawaban Gaji I dan Pertanggungjawaban Gaji II yang telah disahkan oleh Pejabat yang menangani fungsi perbendaharaan dari Bagian Keuangan dalam rangkap 3 (tiga).

## Pasal 85

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang belum berumur 21 tahun dan tidak/belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan dan menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, tetapi masih melanjutkan pendidikan formal, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta dan belum menikah.
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 86

- (1) Anak kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), merupakan anak yang dilahirkan oleh ibu yang terikat pernikahan antara suami/istri.
- (2) Anak tiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), merupakan anak yang dibawa oleh suami/istri dari pernikahan terdahulu.
- (3) Anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), merupakan anak orang lain yang telah diangkat oleh Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Pengadilan Negeri.

## Bagian Kedua

## Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

## Pasal 87

- (1) Untuk pertanggungjawaban belanja tidak langsung dan belanja langsung selambatlambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, bendahara pengeluaran mengirimkan SPJ kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) Apabila tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPJ belum diterima oleh PPKD, maka tanggal 11 (sebelas) dikirimkan Surat Peringatan I (pertama).
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setelah Surat Peringatan I (pertama), SPJ juga belum dikirimkan pada PPKD, maka dibuat Surat Peringatan II (kedua).
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 27 (dua puluh tujuh) setelah Surat Peringatan II (kedua), SPJ juga belum dikirimkan pada PPKD tanpa ada penjelasan dari SKPD bersangkutan, maka PPKD dapat melaporkan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat untuk meminta penjelasan dan pemeriksaan berkas.
- (5) Apabila SPJ dalam suatu kegiatan belum dikirimkan pada PPKD, maka tidak dapat dilakukan pencairan pada kegiatan dimaksud.

## Pasal 88

Pengiriman SPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), melampirkan :

- a. surat pengantar;
- b. tembusan BKU lembar 2 (kedua) dan lembar 3 (ketiga);
- c. daftar penerimaan dan pengeluaran per kode rekening;
- d. daftar penerimaan dan pengeluaran uang untuk dipertanggungjawabkan;
- e. laporan keadaan kas belanja tidak langsung atau belanja langsung tabel 1 (pertama) dan tabel 2 (kedua);
- f. register penutupan kas setiap 1 (satu) bulan sekali;
- g. fotokopi SPM-LS, UP, GU dan TU;
- h. fotokopi rekening koran dari bank yang ditunjuk (bila ada);

- i. daftar perincian penerimaan dan pengeluaran pajak;
- j. bukti setor PPN/PPh : 21, 22 dan 23 (fotokopi SSP);
- k. daftar realisasi penerimaan dan pengeluaran pajak; dan
- l. bukti pengeluaran asli dan lembar II (kedua) beserta dengan bukti pendukung lainnya, disusun per digit/komponen.

## Pasal 89

- (1) Bukti pengeluaran asli dan lembar II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf l, untuk pembelian sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan melampirkan bukti pembelian.
- (2) Bukti pengeluaran asli dan lembar II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf l, untuk pembelian di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mencakup :
- a. bukti pembelian;
- b. kwitansi pengeluaran dilengkapi dengan materai.
- (3) Bukti pengeluaran asli dan lembar II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf l, untuk pembelian di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mencakup :
- a. surat penawaran;
- b. surat perintah kerja (SPK);
- c. kwitansi pengeluaran;
- d. bukti pembelian;
- e. berita acara pemeriksaan barang;
- f. berita acara serah terima/penyelesaian pekerjaan.
- (4) Untuk kegiatan rapat/mengadakan rapat-rapat kegiatan, disamping hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), juga melampirkan :
- a. daftar hadir rapat; dan
- b. notulen hasil rapat.
- (5) Bukti pengeluaran asli dan lembar II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf l, untuk sewa kendaraan dilampiri dengan :
- a. bukti foto copy surat tanda nomor kendaraan (STNK); dan
- b. kwitansi pembayaran.
- (6) Bukti pengeluaran asli dan lembar II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf l, untuk sewa ruangan dan gedung pertemuan dilampiri :
- a. kwitansi pembayaran; dan
- b. bukti pembayaran.

## Pasal 90

Bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf l, merupakan bukti telah melaksanakan perjalanan dinas, mencakup :

- a. bukti pengeluaran uang;
- b. Surat Perintah Tugas (SPT);
- c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I (pertama) dan lembar II (kedua); dan
- d. laporan hasil perjalanan dinas.

## Pasal 91

- (1) Pembelian konsumsi untuk kegiatan rapat/mengadakan rapat-rapat kegiatan, dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Rp. 1,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 tidak dikenakan pajak;
- b. Diatas Rp. 2.000.000,00 sampai dengan &lt; Rp. 5.000.000,00 dikenakan PPh Pasal 22;
- c. Rp. 5.000.000,00 sampai dengan &lt; Rp. 50.000.000,00 dikenakan PPh 22 dan PPN;
- d. Rp. 50.000.000,00 sampai dengan &lt; Rp. 100.000.000,00 dikenakan PPh 22 dan PPN;
- e. Rp. 100.000.000,00 ke atas dikenakan PPh 22 dan PPN.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

## Pasal 92

Dalam rangka menghindari pengenaan Pajak berganda terhadap obyek-obyek pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, yang sudah dikenakan Pajak Daerah, dikecualikan dari pengenaan PPN seperti makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa boga atau katering.

## Pasal 93

Pengadaan barang/jasa selain konsumsi yang dikenakan Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, sebagai berikut :

- a. fotocopy dengan nilai &gt; Rp. 2.000.000,00 dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN;
- b. sewa kendaraan dikenakan PPh Pasal 23;
- c. jasa konsultasi selain konsultansi konstruksi dikenakan PPh Pasal 23;
- d. jasa penelitian dikenakan PPh Pasal 23;
- e. jasa kebersihan dikenakan PPh Pasal 23;
- f. jasa katering atau jasa boga dikenakan PPh Pasal 23.

## Pasal 94

Besarnya tarif pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan Pasal 93 huruf a, terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan pajak lebih tinggi 100 % (seratus persen) dari pada wajib pajak yang dapat menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak.

## Paragraf 1 Standar Harga Satuan Tertinggi Belanja Barang

## Pasal 95

- (1) Dalam rangka standarisasi harga satuan belanja barang untuk pelaksanaan kegiatan supaya mengikuti ketentuan standar harga, volume dan lain-lain yang telah disusun dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengadaan barang/jasa ditetapkan secara berkala berdasarkan harga pasar dan merupakan patokan tertinggi serta dapat dinegosiasi berdasarkan harga yang dikalkulasikan menurut keahlian, sehingga menguntungkan bagi daerah.

## Pasal 96

Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan/atau Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) maupun pemeliharaan/perawatan yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTPBU).

## Pasal 97

- (1) Untuk barang-barang yang diperlukan oleh unit kerja dan/atau SKPD harus berdasarkan patokan satuan harga barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
- (2) Patokan satuan harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD yang menjadi dasar penetapan DPA-SKPD.

## Pasal 98

- (1) Dalam hal standar harga barang yang belum tercantum dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), maka dilakukan perubahan Peraturan Walikota tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada usulan dari SKPD.

## Paragraf 2 Standar Harga Satuan Tertinggi Belanja Pegawai

## Pasal 99

- (1) Standar harga satuan tertinggi belanja pegawai merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.
- (2) Standar biaya makan dan minum sebagai salah satu komponen belanja barang dan jasa merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.
- (3) Standar harga satuan tertinggi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. honorarium;
- b. upah/ongkos.
- (4) Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan standar harga satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 100

- (1) Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a, mencakup :
- a. standar honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah;
- b. standar honorarium kegiatan pendidikan/pelatihan;
- c. standar honorarium kegiatan non pendidikan/pelatihan; dan
- d. standar honorarium lainnya.
- (2) Standar honorarium yang belum ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 101

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. kegiatan tersebut memerlukan suatu kompetensi dari personil yang ada; dan
- b. kegiatan tersebut memerlukan tanggung jawab sebagai institusi karena jabatannya.

## Pasal 102

- (1) Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, diberikan untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan paling banyak selama 9 (sembilan) bulan, kecuali untuk kegiatan tertentu diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Honorarium kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 15, yang dianggarkan pada kode rekening kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- b. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing;
- c. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Dewan Pembina Intelijen Daerah (DP KOMINDA);
- d. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB);
- e. Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB);
- f. Tim penyelesaian masalah peradilan pada Badan Peradilan (Tim Bantuan Hukum);
- g. Tim pelaksana kegiatan penyusunan dan penetapan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- h. Tim pelaksana lapangan pada kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan;
- i. Kegiatan yang memerlukan penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA/KPA, menurut contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.
- (4) Khusus untuk kegiatan pada program administrasi perkantoran pada SKPD pemberian honorarium kepada PPTK dibatasi maksimal 4 (empat) kegiatan.

## Pasal 103

- (1) Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim/Panitia yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota, maka kedudukan Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sebagai fungsi pengarah, serta kedudukan Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi penanggungjawab.
- (2) Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim/Panitia yang ditetapkan atas dasar Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, maka kedudukan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi pengarah.

## Pasal 104

- (1) Bagi Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pengawas Fungsional Auditor serta Pejabat Struktural yang melaksanakan fungsi pengawasan pada kegiatan Pengawasan Reguler, Monitoring/Evaluasi dan Pengawasan Khusus pada obyek pemeriksaan diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan dan diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kegiatan per obyek pemeriksaan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melaksanakan Uji Pelaksanaan Kegiatan diberikan honorarium per orang per pelaksanaan Uji sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

## Pasal 105

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di bidang Persandian diberikan honorarium sebagai tunjangan kompensasi kerja setinggi-tingginya sebesar Rp. 200.000,00 per bulan yang dianggarkan pada kegiatan SKPD berkenaan.

## Pasal 106

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 102, Pasal 104 dan Pasal 105, merupakan patokan harga satuan tertinggi dan dikenakan pajak PPh Pasal 21.

## Pasal 107

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) honorarium untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) honorarium dilengkapi dengan :

- a. daftar honorarium ditanda tangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran;
- b. honorarium kepanitiaan dilampiri Keputusan atau surat penugasan;
- c. pada awal daftar honorarium wajib dicantumkan nomor dan tanggal Keputusan atau surat penugasan;
- d. pada akhir daftar honorarium disamping mencantumkan nilai nominalnya juga menyebutkan nilai terbilangnya, berdasarkan jumlah nilai bruto (jumlah honorarium ditambah pajak);

21

- e. honorarium Pegawai Negeri Sipil golongan III dan IV dikenakan PPh Pasal sebesar 15%, sedangkan untuk honorarium Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak dikenakan pajak, kecuali untuk penerimaan insentif dan lain-lain dikenakan pajak 5%.

## Pasal 108

- (1) Standar upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b, untuk pekerja harian proyek harus dengan sistem kontrak tahunan.
- (2) Standar upah harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 109

Biaya ongkos jahit pakaian dinas diberikan setinggi-tingginya sebesar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 110

Bagi tamu yang diundang sebagai pengajar, pembicara dan lain-lain dapat disediakan penginapan dengan standar biaya penginapan per hari sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 111

Standar biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), merupakan harga satuan tertinggi dan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 3 Pemberian dan Pembayaran Uang Lembur

## Pasal 112

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas di luar jam kerja.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.
- (3) Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu saat Pegawai Negeri Sipil melakukan kerja lembur.
- (4) Surat Perintah Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat nama Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

## Pasal 113

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit satu jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (2) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.

- (3) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (4) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

## Pasal 114

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menjalankan kerja lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturutturut.
- (2) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali.

## Pasal 115

- (1) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur dan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Uang lembur dibayarkan dalam batas pagu yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

## Pasal 116

Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kerja lembur diberikan uang lembur dan uang makan lembur setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

## Pasal 117

Pembayaran uang lembur dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah dan Pegawai Tidak Tetap tidak dikenakan pajak;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke atas dan Pimpinan/Anggota DPRD dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).

## Pasal 118

- (1) SPP-LS lembur untuk penerbitan SPM-LS uang lembur dilengkapi dengan :
- a. daftar pembayaran perhitungan uang lembur;
- b. surat perintah kerja lembur;
- c. daftar hadir kerja lembur;
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) SPM-LS uang lembur dibuat rangkap 3 (tiga) :
- a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Bagian Keuangan;
- b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan.

- (3) Bentuk daftar pembayaran perhitungan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

## Pasal 119

SPM-LS lembur diajukan ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D dengan dilampiri :

- a. daftar pembayaran perhitungan uang lembur;
- b. surat perintah kerja lembur;
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

## Paragraf 4 Pemberian Uang Makan

## Pasal 120

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan Uang Makan.
- (2) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan Uang Makan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sebanyak jumlah hari kerja pad