PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, dimana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Bupati melimpahkan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada kepala unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu (berlaku 28 April 2017)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2017
T E N T A N G
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Bupati melimpahkan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada kepala unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285 );
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan :
- 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18 Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 21 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
M E M U T U S K A N
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adala Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati Adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatangannya oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.
AZAZ PELAYANAN
BAB III - AZAZ PELAYANAN
Pasal 3
Azas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:
- a. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan serta mudah di mengerti;
- b. Akuntabel, yaitu dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan ## BAB IV
RUANG LINGKUP
BAB III - AZAZ PELAYANAN
Pasal 4
Ruang lingkup pendelegasian wewenang Bupati ini mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BAB V - PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 5
- (1) Bupati mendelegasikan wewenang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
- a. Pelayanan Perizinan, meliputi :
1. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Hunian;
2. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Usaha;
3. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Khusus;
4. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Keagamaan;
5. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya;
6. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Baru;
7. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Perpanjangan;
8. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Alamat Perusahaan;
9. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Data Direksi Pengurus Badan Usaha;
10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Nama Perusahaan;
11. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Data Nilai Kontrak Pekerjaan;
12. Surat Izin Jasa Konstruksi Mengganti Klasifikasi/Kualifikasi;
13. Izin lokasi;
14. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan;
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Perubahan;
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Yang Hilang;
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Yang Rusak;
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
23. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
24. Izin Usaha Toko Modern;
25. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk PT;
26. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Koperasi;
27. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk CV;
28. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Firma;
29. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Badan Usaha Lain;
30. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;
31. Tanda Daftar Perusahaan Pendaftaran Ulang;
32. Tanda Daftar Perusahaan Pembukaan Kantor Cabang;
33. Tanda Daftar Perusahaan Perubahan;
34. Tanda Daftar Perusahaan Penggantian Yang Hilang;
35. Tanda Daftar Perusahaan Penggantian Yang Rusak;
36. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
37. Izin Usaha Industri Kecil;
38. Izin Usaha Industri Menengah;
39. Tanda Daftar Gudang;
40. Izin Usaha Angkutan Barang;
41. Izin Trayek Angkutan Pedesaan;
42. Izin Pas Kecil dibawah 7 GT;
43. Izin Usaha Jasa Layanan Internet/Warnet;
44. Izin Usaha Jasa Multimedia;
45. Izin Usaha Jasa Layanan Wi-Fi Hotspot dan RT/RW net;
46. Izin Usaha Penggilingan Padi/Huller;
47. Izin Usaha Pabrik Pengolahan;
48. Izin Usaha Perkebunan Budi Daya;
49. Izin Usaha Tanda Daftar Perkebunan Budidaya;
50. Izin Usaha Peternakan Komersil Sapi Potong dan Sapi Bibit;
51. Izin Usaha Peternakan Komersil Ayam Pedaging Kemitraan antara Inti dengan Plasma;
52. Izin Usaha Peternakan Rakyat Sapi Potong dan Sapi Bibit;
53. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (Toko/Depo/Kios);
54. Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Petelur dan Ayam Potong;
55. Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Pedaging Kemitraan Antara Inti dan Plasma;
56. Izin Praktek Medis/Para Medis (Dokter Hewan);
57. Surat Izin Pembudidayaan Ikan;
58. Tanda Daftar Usaha Jasa PerjalananWisata;
59. Tanda Daftar Usaha Jasa Akomodasi;
60. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
61. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
62. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
63. Tanda Daftar Usaha Jasa Daya Tarik Wisata;
64. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
65. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramu Wisata;
66. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelengaraan Pertemuan , Perjalanan Insentif, Konfersi dan Pameran.
67. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Wisata.
68. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
69. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.
70. Tanda Daftar Usaha SPA.
71. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
72. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tetap.
73. Izin Operasional Rumah Sakit.
74. Izin Operasional Klinik.
75. Izin Klinik Bersalin.
76. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.
77. Izin Operasional Puskesmas.
78. Izin Kerja Dokter /dr. Gigi.
79. Izin Praktek Dokter /dr. Gigi.
80. Izin Kerja Bidan.
81. Izin Praktek Bidan.
82. Izin Kerja Perawat.
83. Izin Praktek Perawat.
84. Izin Kerja Perawat Gigi.
85. Izin Praktek Perawat Gigi.
86. Izin Kerja Tenaga Gizi.
87. Izin Kerja Teknologi Laboratorium.
88. Izin Tukang Gigi.
89. Surat Izin Kerja Apoteker.
90. Surat Izin Praktek Apoteker.
91. Izin Apotik.
92. Izin Kerja Refraksionis Optisien.
93. Izin Optikal.
94. Izin Toko Obat.
95. Izin Pengobatan Tradisional.
96. Izin Praktek Fisioterapis.
97. Izin Kerja Fisioterapis.
98. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
99. Izin Tenaga Kerja Sanitarian.
100. Izin Kerja Radiografer.
101. Izin Gangguan.
102. Izin Pemasangan Papan Reklame.
103. Izin Operasional Organisasi Sosial.
104. Tanda Pendaftaran Orsos .
105. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta.
106. Izin Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta.
107. Izin Penambahan Program Pelatihhan Kerja.
108. Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan Ketrampilan.
109. Izin Lingkungan.
110. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air.
111. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
112. Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Informal.
113. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Informal.
114. Izin Prinsip Penanaman Modal
115. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
116. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
117. Izin Usaha Penanaman Modal.
118. Izin Usaha Perluasan Penanamann modal.
119. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
120. Izin usaha Penggabungan Penanaman Modal.
- b. Pelayanan Non Perizinan, meliputi :
1. Layanan Informasi dan Pengaduan; dan
2. Non Perizinan lainnya.
8. (2). Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan dan non perizinan serta penarikan retribusi.
9. (3). Persyaratan perizinan dan non perizinan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. (4). Bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN
BAB VI - PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 6
- (1) Proses Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
BAB VI - PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 7
- (1) OPD Teknis menempatkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan di bawah Koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) Tim teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari OPD teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- (4) Tim teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BAB VII - PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 8
- (1). Perizinan dan Non Perizinan dimaksud Pasal 5 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2). Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan setelah adanya Berita Acara dari Tim Teknis/Rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait (apabila disyaratkan).
- (3). Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
PEMBINAAN
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 9
- (1) Pembinaan penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kewenangan pengurusannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh OPD yang secara teknis terkait melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaran penerbitan izin dan non izin berlangsung sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Pembinaan terhadap perizinan dan non perizinan yang ditelah diterbitkan dilakukan oleh OPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada pejabat dan petugas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Kabupaten Pesisir Selatan.
PENGADUAN
BAB IX - PENGADUAN
Pasal 10
- (1) Masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat melakukan pengaduan baik secara langsung (melalui petugas loket pengaduan, telepon dan lain-lain) maupun secara tidak langsung (pengaduan tertulis melalui kotak pengaduan, media cetak dan media elektronik).
- (2) ## BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB IX - PENGADUAN
Pasal 11
- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap izin yang telah diterbitkan dilaksanakan oleh OPD teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan ini terhadap penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Terhadap terjadinya penyimpangan dalam penerapan peraturan ini, Bupati memberikan teguran dan sanksi kepada penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PELAPORAN
Pasal 12
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyampaikan laporan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati secara berkala setiap bulannya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Painan pada tanggal 28 April 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto ## E R I Z O N BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 7 ## Pasal 14

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Painan pada tanggal 28 April 2017

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN , dto ## HENDRAJONI