PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 25 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pasal 311
- Menimbang:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahyang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal30 Nopember2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
Mengingat : 1.
-
PENJELASAN
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomKabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3.Undang-Undang... 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;

2. Lampiran II : Ringkasan dan

APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi

Penegasan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;



5. Lampiran V : Rekapitulasi dan dalam

Belanja Daerah untuk Keselarasan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : DaftarJumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar

Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI : Daftar

Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;

12. LampiranXII : Daftar Dana CadanganDaerah; dan

13. LampiranXIII :Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal3

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan : di Muara Bulian pada tanggal : 22 - Desember - 2016 BUPATI BATANG HARI,

## Cap ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan : di Muara Bulian

pada tanggal : 22 - Desember - 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

## Cap ttd

BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : ( 25 ), ( 25 ) /2016;

salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

MULA P. RAMBE S.Sos., MH Pembina TK I (IV/b) NIP. 196909291994031005

a

.

n

.