PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 42 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dan berdasarkan evaluasi terhadap penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahuri 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
3
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pembinaan dan pengevaluasian penyelenggaraan pembinaan administrasi perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, pertanian dan sumber daya alam.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, pembinaan dan pengevaluasian kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. penyusunan program, pembinaan dan pengevaluasian kegiatan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. penyusunan program, pembinaan dan pengevaluasian kegiatan teknis administrasi pertanian dan sumber daya alam.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi:
- a. Sub Bagian Bina Administrasi, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- b. Sub Bagian Bina Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Sub Bagian Bina Administrasi Pertanian dan Sumber Daya Alam.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
- (1) Sub Bagian Bina Administrasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan serta petunjuk teknis pembinaan dan koordinasi kegiatan perindustrian, perdagangan, pengelolaan pertambangan dan energi;
- (2) Sub Bagian Bina Administrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan serta petunjuk teknis pembinaan dan koordinasi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- (3) Sub Bagian Bina Administrasi Pertanian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan serta petunjuk teknis pembinaan dan koordinasi administrasi pertanian dan sumber daya alam.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013

Penandatangan: WALIKOTA BANJARBARU, H.M. RUZAIDIN NOOR H. SY11HRIANI BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR