PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 19 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG (berlaku 20 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA BITUNG,
a.
bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 904);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG Dan WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bitung.
5. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Perdagangan dan jasa adalah kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
15. Izin Prinsip adalah salah satu dokumen perizinan yang diterbitkan pada tahap awal kepada setiap orang/badan usaha yang berencana memanfaatkan ruang kota.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Setiap orang atau Badan yang akan memanfaatkan ruang, wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Kota.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Izin Pemanfaatan Ruang diberikan untuk tujuan sebagai berikut :
- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang tata ruang;
- b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Izin pemanfaatan ruang berupa :
- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
- e. izin-izin lainnya yang berkaitan.
Bagian Kesatu
Izin Prinsip
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Izin Prinsip berisi pernyataan tentang rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang secara prinsip telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah oleh karenanya diperkenankan.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk permohonan izin lokasi.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6
Kegiatan yang memerlukan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah minimal memenuhi salah satu kriteria berikut ini :
- a. kegiatan yang berdampak minimal pada fungsi pelayanan kota sesuai rencana tata ruang;
- b. kegiatan yang memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan;
- c. kegiatan yang berdampak terhadap aktifitas perkotaan secara luas meliputi lalu lintas, estetika kota, lingkungan hidup, sosial budaya, keamanan dan ketertiban atau aktifitas perkotaan lainnya; dan
- d. kegiatan dengan luasan lahan minimal 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi.
Bagian Kedua Izin Lokasi
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7
- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tanah atau melakukan pembebasan tanah untuk penanaman modal, wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Tanah yang diberikan Izin Lokasi adalah tanah yang peruntukannya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Izin Lokasi diberikan oleh Walikota setelah mendapat Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kota Bitung.
- (4) Izin Lokasi tidak dapat di pindahtangankan kepada orang lain tanpa seizin Walikota.
- (5) Persyaratan dan ketentuan mengenai Izin Lokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 8
Izin Lokasi dinyatakan tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
- a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan ( inberng ) dari para pemegang saham;
- b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagai atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka menjalankan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
- d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan rencana pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin tanah tersebut berbatasan dengan lokasi yang bersangkutan;
- f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk usaha bukan pertanian; dan
- g. tanah yang dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi ruang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 9
- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diberikan kepada orang pribadi atau Badan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 10
- (1) Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin operasional pelaksanaan pemanfaatan ruang khususnya tahap dimulainya pekerjaan fisik atas tanah yang dikuasai hingga selesai.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan bertujuan untuk :
- a. pedoman teknis dalam mendirikan bangunan agar desain, pelaksanaan pembangunan, serta bangunannya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, seperti Garis Sempadan (GS), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 11
Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bitung.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 12
Ketentuan tentang Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN PERSYARATAN UMUM
Pasal 13
- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan perumahan, industri, perdagangan dan jasa, yaitu :
1. Izin Prinsip;
2. Izin Lokasi;
3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; dan
4. Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Pemanfaatan Rumah Tinggal, yaitu :
1. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; dan
2. Izin Mendirikan Bangunan.
- c. Pemanfaatan ruang lainnya yang berupa bangunan bukan hunian (reklame, gapura, monumen, dan lain-lain), yaitu :
1. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; dan
2. Izin Mendirikan Bangunan.
- d. Pemanfaatan ruang untuk penggunaan bangunan khusus atau spesifik (pendidikan, kesehatan, keagamaan) sebelum diterbitkannya izin pemanfaatan ruang terlebih dahulu harus memenuhi pertimbangan dari instansi terkait sebelum diterbitkannya Izin Prinsip.
- (2) Persyaratan umum administrasi untuk izin pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
- a. salinan tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
- b. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
- c. data pemilik bangunan;
- d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa; dan
- e. persyaratan lainya akan diatur dalam Peraturan Wallikota.
KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu Tujuan
BAB V - KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 14
- (1) Insentif dan Disinsentif mempunyai tujuan :
- a. mendorong pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- b. membatasi dan mengendalikan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pertimbangan dalam pemberian insentif dan disinsentif :
- a. pergeseran tatanan ruang tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan wilayah;
- b. tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara; dan
- c.
BAB V - KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 15
- (1) Insentif diberikan kepada orang atau badan yang akan melakukan pemanfaatan ruang dengan kriteria, meliputi :
- a. menyediakan lahan terbuka hijau yang melebihi dari batasan minimal yang dipersyaratkan;
- b. menyerahkan lahan dan/atau bangunan untuk kepentingan umum diluar kewajiban yang telah ditentukan;
- c. menyediakan prasarana lingkungan untuk kepentingan umum diluar kewajiban yang telah ditentukan; dan
- d. kegiatan pembangunan yang dimohon mendorong percepatan perkembangan wilayah.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (1) Bentuk insentif dapat berupa :
- a. keringanan retribusi;
- b. pemberian kompensasi besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
- c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur pendukung;
- d. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- e. pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta.
- (2) Khusus pemberian insentif kompensasi besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditetapkan Kepala Dinas setelah melalui kajian teknis.
Bagian Ketiga Disinsentif
- (1) Disinsentif diberikan kepada orang atau badan yang akan melakukan pemanfaatan ruang dengan kriteria :
- a. membangun tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
- b. pembangunan yang dilakukan memberikan dampak negatif bagi perkembangan kota.
- (2) Pemberian disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Bentuk disinsentif dapat berupa :
- a. Pembatasan penyediaan infrastruktur pendukung;
- b. Pengenaan kompensasi berupa penyediaan pencadangan lahan ( land banking system ) dan/atau pembangunan prasarana kota; dan
- c. Pengenaan sanksi atau denda.
Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
PENGAWASAN
Pengawasan terhadap Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan, dilaksanakan oleh dinas/instansi sesuai dengan kewenangannya.
SANKSI ADMINISTRASI
- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
BAB V - KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 17
- (1) Disinsentif diberikan kepada orang atau badan yang akan melakukan pemanfaatan ruang dengan kriteria :
- a. membangun tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
- b. pembangunan yang dilakukan memberikan dampak negatif bagi perkembangan kota.
- (2) Pemberian disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB V - KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 18
Bentuk disinsentif dapat berupa :
- a. Pembatasan penyediaan infrastruktur pendukung;
- b. Pengenaan kompensasi berupa penyediaan pencadangan lahan ( land banking system ) dan/atau pembangunan prasarana kota; dan
- c. Pengenaan sanksi atau denda.
BAB V - KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 19
Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
PENGAWASAN
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 20
Pengawasan terhadap Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan, dilaksanakan oleh dinas/instansi sesuai dengan kewenangannya.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21
- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pencabutan izin;
- e. pembatalan izin;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan
- g. denda administratif.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Penataan Ruang.
- (2) Pejabat berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangundangan Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Penataan Ruang.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Izin-izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. PARAF HIERARKHI

Penandatangan: Wakil Walikota

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kota Asisten Administrasi Umum

Penandatangan: Kepala Bagian Hukum Kasubag. Perundang-undangan Staf Pengelola PARAF KOORDINASI Kadis Tata Ruang ## HANNY SONDAKH

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA, Drs. EDISON HUMIANG,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016 LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 40

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd ## Pasal 2 ## Pasal 3
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 19 TAHUN 2013
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG
## I. UMUM
Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan mahkluk lainnya hidup melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
Penataan Ruang Kota Bitung adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota di wilayah yang menjadi kewenangannya, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bitung.
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.
Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Huruf a Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Standar pelayanan minimal bidang tata ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang tata ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Garis Sempadan (GS) adalah garis b