PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor - Tahun 1959 tentang Pajak Reklame. - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan pengawasan, pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; - l. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198t tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 2 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 3. 8. Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraTahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtur 1999 Npmor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):-f 6 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
'j
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
13. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2007 tentang Pembenhrkan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4737);
11. I 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 | Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lernbaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sisdur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan lainJain;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Bentuk Lambang, Motto, Mars, Hymne, Hari Ulang Tahun dan Nama Panggilan Kesayangan Putra Putri Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor I, Tambalgm Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor I ):7
Menetapkan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow lJtara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang M-*ongondow Utara llembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongoidow Ulara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIiAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MOI.IGONDOW UTARA TENTANG PAJAK REKLAME.
xnrnxiflarluMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. pemerintah Daerah adalatr KepuliDue.ah bes"rtu perangkat daerah otonom dan sebagai badan eksekutif daerah;
2. ,. 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow utaral
3. K.;;b;rah adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utga;
5. Pejabat adalah Pegawarl-g aiU"ti.*t"t l:111t3.jtbidang perpajakan daerah sesuai a.ng- pttui*ui perundang-undangan yang berlaku;
- i. ;#ff;;o*r"n "ai"rr penyeienggraan pemerintahan daerah otonom -ffi;;;"h oaeratr oan opnb menurut asas Desentralisasi;
6. Badan adalah sekumputJ"***g-ot*g aan atau -13iat vang merupakan kesatuan baik yang rnetutt''tuo t'-'anu -u'p* yang tidak melakukan usaha yang meliputi p€rseroan terbatas' perseroan komanditer dan perseroan lairmya" Badan u'urtu tifit ttg"L "t"" daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun' r"-a'-t"gii' koperasi'dana-,p^:tttioo' persekutuan' perkumpulan, yaya:an: organisasi masa' organisasi social politik dan atau organisasi y*g '"r"o", iEi'.t-ugi t""tt'n ituttu tetap' dan bentuk badan
- t. f:il#" adalah benda' alat, perbuatan atau m*a yans menurut hntuk dan corak ragamnya ffihru1u* to-t-ttiur' -diplgunakan untuk memperkenalkan, *ngui.i"J* :": td1|T^juatu barang' jasa atau orang ataupun untur menerik perhatian umum kepada suatu barang' jasa atau orang vung ait"tiuit*'* v*g o?o1l -9lttl"t dibaca' dan atau didengar dari suatu tilfat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh
8. oemerintah; *. fi;iT;i adalah orang pribadi atau,badan -vang menurut ketentuan peraturan p.*o*g-*dL!* perpajakan daerah diwajibkan untur melakukan p".uuy-u"- p4t ytig itrut*g' termasuk pemungutan atau
- r. tJHHT?frii1lXh *** v*c l3'*Ii'Tl dengan I GatulburT takwin atxu .i*grtu *ut''iin-v'*Jait"opiu" dengan keputusan kepala daerah; 'f
10. Surat pemberitahuan pajak daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah;
11. I 1. Surat setoran pajak daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah;
12. Surat ketetapan pajak daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak;
13. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, yang dapat disingkat SKPDI(B' adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak' besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutarg atau tidak seharusnya terutang;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN' adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Pembukuan adalah suatu proses penataan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi hart'a' kewajiban, modal, penghasilan dan biay4 serta jumlah harga perolehan dan penyirahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan L"u ng* berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhimya;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untk mencari,mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk- menguji kepatuhan pemJnuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam ia"gka melaksanakarr ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
20. 20.Penyidiktindakpidanadibidangperpajakandaerah.adalahserangkaian tindakan yung diluk tk* oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil' yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari lerta qengumpulkan bukti yang"dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya'
BAB II - NAMA. OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
- (l) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan reklamel
- (2) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
- i:i rm"t teimasuk obyek pajak reklarne adalah penyelenggaraan reklame melalui intemet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan' warta bulanan dan sejenisnYa.
BAB II - NAMA. OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 3
- (l) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi dan atau badan yang ' -menyelenggmkan atau melakukan pemasangan reklame;+
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan reklame.
DASAR PENGENAAI\ TARIF PAJAKDA}I CARA PENGHITUNGAII PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAI\ TARIF PAJAKDA}I CARA PENGHITUNGAII PAJAK
Pasal 4
- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame;
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalun ayat (1) diperhitungkan
BAB III - DASAR PENGENAAI\ TARIF PAJAKDA}I CARA PENGHITUNGAII PAJAK
Pasal 5
Tarif pajak reklame ditetapkan seb esat 25 Yo (dua puluh lima persen)'
BAB III - DASAR PENGENAAI\ TARIF PAJAKDA}I CARA PENGHITUNGAII PAJAK
Pasal 6
Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dilitune dengan .cara .""giif*tarif pa;at sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4'
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7
Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan'
BABV
MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemasangan reklame.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Pajak terutang dalam asa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame'
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
- ( I ) Setiap waiib paiak mengisi SPTPD;
- ;i ;;ilD H*uitn*u imaksud pada avat (l) harus diisi -dengan jelas' ' ' benar dan lenlkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya7
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksudbpada ayat (1) harus disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh bupati.
BAB \T
TATA CARA PERIIITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
- (1)
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
- (1) Wajib pajak yang mengisi sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan wrtuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah srurt terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- b. SK?DKBT;
- a. SKPDKB;
- c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. Apabila
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13
- (l) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SI(PD' SKPDKB, SI(PDI(BT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14
- ( I ) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan btnga 2o/o (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan p€rsetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah;
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 15
- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentui, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan tanda buku ' -penerirnaan pajak sebagaimana dimaksud pasa ayat (l)' ditetapkan oleh Kepala Daerah;
TATA CARA PENAGIHAN
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
- (l) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tinJakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat janrh temPo PembaYaran;
- p) -Surat t"gffi surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat'
- (2) Datam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal lu.at teguran atau surat peringatan-atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak waktu sebagaimana dtentukan dalam surat teguran atau atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dilunasi dalam jangka surat peringatan dibayar ditagih dengan surat paksa;
2. 1Z) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) ' frarl sejalotanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejerusAJ2
(
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paks4 pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan unirk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAI{ PAJAK
Pasal 22
- (1) Kepala Daerah ## BAB X
TATA cARA PEMBB+3IIN, PEMBATALAII, PENGURANGA}{ KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANSI ADMINISTRASI
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAI{ PAJAK
Pasal 23
- (l ) Kepala Daerah karena jabatannya dan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- a. Membetulkan SKPD dan atau SKpDKB dan atau SKPDKBT dan atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
- c. Mengurangkan dan atau menghapuskan ,*t i *i berupa bung4 denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajik dan atau bukan karena kesalahannya.
- b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; 'uA-ioirt
- [2) Permohonan pembetuarL pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan dan atau penguangan sanksi -admilistrasi atas sKpD, SKPDKR, SKPDKBT, dan SipD sebagaimana dimaksud pada ayat (j harus disampaikan secara terfulis oleh iajib pu;ut [[uOu kepala daerah dan atau pejabat selambat:lyb"gl3\_1g tiigu'p"foti-' f,u.i ,":ut tuneeal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBi. d;.=Jou STPD d"ng* .-. memberikan alas an yang jelas;
- (3) Kepala daeran \_dan atai pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebaeaimana dimuL.ua pJau uvu,iz)'iit.r\_a. sudah harus memberikan kepunrsan:J
t
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan' permohonan pembehrlan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan'
KEBERArA9lflD.ff BAB XI
"o,ror*.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAI{ PAJAK
Pasal 24
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah dan atau pejabat, atas suatu :
- a. SKPD;
- c. SKPDKBT;
- b. SKPDI(B;
5. d, SKPDLB;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud $alam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dilam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB' dan SI(PDN diterima oleh waiiU pa3at&lt;, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjuk bahwa jangka waktu iu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- e. SKPDN.
- (3) Kepala daeiah dan atau pejabat dalam jangka waktu, paling lama 12 (dua ' ' beias) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah membedkan keputusan;
9. (t'P;G;j""" keberatan tetagiioa"u dimaksud pada avat (l) tidak menunda kewajiban membaYar Pajak.
- (4) Apabila s"telah i"*at *aktu l2(dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ' ' pJa ayat (3) kepala daerah dan atau penjabat tidak memberikan keputusan' permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAI{ PAJAK
Pasal 25
- tl) Waiib paiak dapat mengaj ukan banding kepada badan penyelesaian '^';;;'JJ-;;J"k iurutn j*igr.u waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanva keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membaYar Pajak'
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAI{ PAJAK
Pasal 26
Apabiala pengajuan keberatan sebagaimana -d-i1*:"d., dd* pasal 24 atau f-iJitg tit"g.i-ana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian dan atau seluruhya, kelebihan pembayaran pajak ditcemUatikan dengan ditambah il;;;;*g" sebesar 2 Z' 1a* pttt"nl sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh emPat) bulan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan '" o.ilUuvll pa;at t.paaa'nepala daerah atau pejabat secara tertulis dengan menvebutkan sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat wajib Pajak;
- c. Besamya kelebihanpembayaran pajak;
- b. Masa Pajak;
- d. Alasan Yang jelasf
- (2) Kepala daerah dan atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh kepala daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama I (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainny4 kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMIQ);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SI(PDLB, kepala Daerah dan atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 28
Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan uang pajak lainny4 sebagaimana dimaksud dalam pas al 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - KADALUARSA
Pasal 29
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 30
- (1) Wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (2) Kriteria wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur oleh kepala daerah.
- (1) Kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
- a. BAB XV
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 32
Dalam hal wajib pajak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa buna sebesar 2 % (dv persen) setiap bulan kelambatan dari pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.
xrrnxB#livJloANA' BAB XVI
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 33
- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau ' ' ."igiti a.ni*- tidak benar ata; tidak lengkap atau melampirkan I"i"i"e* yirg tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat ilid-; d";c; piaar,u tot"ngu" liri"g tutu I (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak.yang terutang:
- (2) "w;tfi puiuk vang d"ngan s"ngalu tidak menvampaikan SPTPD atau '-' ;;;lti 'J;ngun -tlduk -u"t* iti" tidak lengkap atau melampirkan il.;g; yirg tidak benar sehingga merugikan \euangan daerah dapat dioidana dengan pidana p"qitt" pAlig Urna 1 tAual tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terurang
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 34
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 tidak dituntut setelah ;;'I.-d;Fck *;rt" ro tt"ptrtrtl tahun sejak saat terutansnva pajak'
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 35
- (1) Pejabat pegawar negeri sipil tertentu . dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang *u'u"!iagui penyidik untuk melakukan penyidikan iinJak pidana di lidang perpajak-.f"St 'il;;;;;nviail'
- (2) siu'aeaimana dimaksud pada avat (l) adalah :
- b. Meneliti, rnttt"-i,"aln'rn"nJ*"puit* keieranean mengenai orang pribadi atau b"d*?t;;itt*t*, p"'uou:t* v*g dilakukan sehubungan dengan tindak pidanl q'er.naiakan daerah;
- a. Menerima, t""";:;;;"-pYlry. d*,meneliti keterangan atau laporan berkenaan d"ng*ii"duf.. pidana' dibidang pajak daerah agar i..i".-g* utau faporan"terseUut menjadl lengkap dan jelas;
- c. Meminta ret"rung;;;il;;d,t du.i or*g pribadi dan atau badan sehubungan deng* ti"A"t pia*" di bidang perpaiakan daerah;
- e. Melakukan p"tgs;i;;;;;t* 'e1gna*u" Dencatatan d- d;'il;;-d"kumen lain serta melakukan penyitaan terhadaP alat bukti tersebut;
- d. Memeriksa b'kJJiil;;;:;; i"i'-i3i'-"n-a'kumen lain berkenaan dengan ii"a"l pia*" ai bidang perpajakan daerah; alat bukti pembukuan'
- f. Meminta t*to*--i"nugu ahli dalam. rangka wlaksanaan tugas ' piwrJrk- trndak pidanaii bidang perpajakan daerah;
- h. Memotret '"'"tt";-;;; u"tr"i* dengan tindak pidana di bidang PerPajakan daerah;)
- g. Menyuruh b"th#;*;-^ "t"t lti"r*-*g seseorang meninggalkan nungan atau ttrnp* puau saat lemeriksaan-sedang berlangtTf^'::l memeriksa ioent'G' orang dan atau dokumen yang dlbawan seUagaimana aimaksud Pada huruf e:
9:
a
l,
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan ruttttk tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum dan bertanggung jawab.
- j. Menghentikanpenyelidikan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara republik lndonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 1 tentang hukum acara Pidana.
BABXVIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 36
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati'
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 37
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya" memerintahkan pengundangan Peraturan Dlerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Disahkan di HAMDAN DATTJNSOLAI{G Boroko Pada tanggal 22 2008

Penetapan: Diundangkan di KABUPA TEN BOLAANG MONGONDO ,-'1

Penandatangan: WUTARA SEKRETARIS DAERAH ,// // (/, Drs REKY POSUMAH PEMBINA UTAMA MUDA nIP. 131 843 684 : Boroko :1L 2008 Pada tanggal LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHLJN 2OO8 NOMOR 51. rit
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAAI\G MONGONDOW UTARA NOMOR: 31 TAHUN 2OO8
## TANTANG
## PAJAK REKLAME
## UMUM
Bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah, Pembangunan Daerah dan Pembinaan kemasyarakatan untuk me'mantapkan Otonomi Daerah.
-Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan penerimaan daerah- dispktor pajak Rekleire akan dapat ditingkatkan, sehingga akan memberi kontribusi yang lebih besar daiam men rnjang pembiayaan Pimbangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara-
Dalam iangka penyempuma:m sistem Perpajakan Daerah yang tetap mengarah pada sistem yang sederhan4 adil, efektif dan efisien' yang dapat menggerakkan' -peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka telah ditetapkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
## PASAL DEMI PASAL IL
Pasd 1 Yd
PENJELASAN
Pasal 2
aYat (l) : CukuP Jelas. Past2 ayal (2) yang &lt;timaksud penyelenggaraan Reklame, antara lain : 1. Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron; 2. Reklame Kain; 3. Reklame Melekat (Stiker); 4. Reklame Selebaran; 5. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan; 6. Reklame Udara; 7. Reklame Suara; 8. Reklame Film / Slide; 9. Reklame Peragaan' i Pasal 2 ayat (3) Vd Pasal 3 aYat (l ) Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Dalam hal reklame diselenggarakan lengsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri' maka *ujib pajJ reklame adalah orang pribadi atau badan tersebul Apabila p"ny"Lneg-u- reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga' misalnya p"-rut ^ j*u periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame'
PENJELASAN
Pasal 4
s/d Pasal 37 : Hiburan berupa kesenian dikenakan tarif yang lebih rendah dari hiburan IainnYa' TAMBAHAN LEMBARAN DAERAII KABI.JPATEN BOLAANG MONC,ONDOW UTARAT NoMoR: 61.