PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 1./ Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1./ TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
a.
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini merupakan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat pada Sadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja se bagai bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
..
.
2
- 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerin tahan Daerah (Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
r,.,
Menetapkan
4
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4 7 41);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENSITUBONDO
dan
BUPATI SITUB0ND0
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUB0NDO N0M0R 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN 0RGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SITUB0ND0
PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lcmbaga Teknis Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaran Dacrah Tahun 2008 Nomor 04) diubah scbagai bcrikut :
- a). Ketcntuan Pasal 2 Angka 3 dan Angka 7 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupatcn Situbondo, tcrdiri atas:
1. Sadan Perencanaan Pcmbangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
4. Badan Pembcrdayaan Masyarakat dan Perempuan;
5. Sadan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
8. Kantor Lingkungan Hidup; dan
9. Kantor Keluarga Bcrencana.
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, se bagai beriku t :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah~ tcrdiri atas :
1. Kepala Sadan;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang, terdiri atas :
6. a). Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan;
7. b). Bidang Ekonomi;
- c). Bidang Sosial Budaya;
- d). Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah.
4. Sub-sub Bagian, terdiri dari:
- a). Sub Bagian Umum;
- b). Sub Bagian Keuangan;
- c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Sub-sub Bidang, terdiri dari:
- a). Sub Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Analisa Data;
- b). Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Dokumentasi;
- c). Sub Bidang Pertanian;
- d). Sub Bidang Perekonomian, Pertambangan dan Energi;
- e). Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
- f). Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial;
- g). Sub Bidang Pekerjaan Umum;
- h). Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Perhubungan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Sadan.
Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bi dang-bidang, terdiri dari :
4. a). Bidang Pengembangan dan Mutasi;
5. b). Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian;
6. c). Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
4. Sub-sub Bagian, terdiri dari :
8. a). Sub Bagian Umum;
9. b). Sub Bagian Keuangan;
10. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Sub-sub Bidang, terdiri dari:
2. a). Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Mutasi;
3. b). Sub Bidang Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun;
4. c). Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
5. d). Sub Bidang Data dan Dokumentasi;
6. e). Sub Bidang Penjenjangan;
- D. Sub Bidang Teknis dan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- c. Badan Kesatuan Bangsa clan Politik, terdiri atas :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang, terdiri dari:
14. a). Bidang Hubungan Lembaga; Antar
15. b). Bidang Integrasi Bangsa;
16. c). Bidang Kewaspadaan.
4. Sub-sub Bagian, terdiri dari :
18. a). Sub Bidang Lembaga politik;
19. b). Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan;
20. c). Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
21. d). Sub Bidang Kerukunan dan Pembauran;
22. e). Sub Bidang Pencegahan Konflik;
23. f). Sub Bidang Penanganan Konflik dan HAM.
5. Sub-sub Bidang, terdiri dari :
25. a). Sub Bagian Umum;
26. b). Sub Bagian Keuangan;
27. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, terdiri atas :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang, terdiri dari:
4. a). Bidang Keswadayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana;
5. b). Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat;
6. c). Bidang Pemberdayaan Perempuan.
4. Sub-sub Bagian, terdiri dari:
8. a). Sub Bagian Umum;
9. b). Sub Bagian Keuangan;
10. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Sub-sub Bidang, terdiri dari:
12. a). Sub Bidang Keswadayaan Masyarakat;
13. b). Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana;
14. c). Sub Bidang Ekonomi Pembangunan;
15. d). Sub Bidang Teknologi Tepat Guna dan Usaha Informal;
16. e). Sub Bidang Peranserta Perempuan;
17. f). Sub Bidang Keadilan dan Kesetaraan Gender.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
Badan Ketabanan Pangan clan Pelaksana
Penyuluban, terdiri atas:
1. Kepala Sadan;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang, terdiri dari:
4. a). Bidang Ketahanan Pangan;
5. b). Bidang Kajian dan Sumberdaya Manusia;
,...
- c). Bidang Pelaksana Penyuluhan.
4. Sub-sub Bagian, terdiri dari :
- a). Sub Bagian Umum;
- b). Sub Bagian Keuangan;
- c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Sub-sub Bidang, terdiri dari :
- a). Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b). Sub Bidang Konsumsi dan Pengendalian Pangan;
- c). Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- d). Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- e). Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;
- t). Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu,
terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata U saha;
3. Seksi-seksi, terdiri dari ;
4. a). Seksi Perijinan Jasa Usaha;
5. b). Seksi Perijinan Tertentu;
6. c). Seksi Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah,
terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi-seksi, terdiri dari :
4. a). Seksi Pembinaan dan Pelayanan Bahan Pustaka;
5. b). Seksi Pengembagan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
- c). Seksi Kearsipan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi-seksi, terdiri dari:
4. a). Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5. b). Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
6. c). Seksi Pemulihan Lingkungan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kantor Keluarga Berencana, terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi-seksi, terdiri dari:
4. a). Seksi Perencanaan;
5. b). Seksi Keluarga Berencana;
6. c). Seksi Keluarga Sejahtera.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah 1n1.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi masing› masing Lembaga Teknis Daerah dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
10. c). Pasal 10 dihapus.
11. d). Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah m1 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.


,

I""'. - r'\

Diundangkan di Situbondo

d

1

0

0

fti'I

--~H

pa a tangga

..;

\_

~

. ,

~

\_

1

lt

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR /ff


## Pasalll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 3 'l I i, !•; ~ ~• M

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGJARTO

LAMPIRAN

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Tanggal

:

3 0 ,\_; .~. :

; , \_• ]

...

Nomor

: &lt;/ Tahun 2014

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SITUBONDO

-