PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 18 April 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEEROM,
a.
bahwa dengan adanya perubahan tahapan penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka untuk kelancaran pelaksanaan tahapan penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas kampung, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Keerom Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan. Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan. Lembaran Negara. Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan. Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan. dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Menetapkan :
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pengunaan Dana Desa 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2006 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Keerom Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2015 Nomor 23);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Pembagian Kepada Setiap Kampung Tahun Anggran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2016 Nomor 24), diubah sebagai berikut:
Pasal 4
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
2. Alokasi dasar per kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari total dana desa yang diterima Kabupaten setelah dibagi jumlah kampung.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf c dan huruf d diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- c. Dihapus.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
- a. peraturan Kampung mengenai APB Kampung kepada bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- d. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- c. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dihapus.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB-Kampung.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
2. Alokasi dasar per kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari total dana desa yang diterima Kabupaten setelah dibagi jumlah kampung.
Pasal 4
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
2. Alokasi dasar per kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari total dana desa yang diterima Kabupaten setelah dibagi jumlah kampung.
Pasal 8
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- c. Dihapus.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
- a. peraturan Kampung mengenai APB Kampung kepada bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- d. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- c. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dihapus.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB-Kampung.
Pasal 15
- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Penetapan: Ditetapkan di Arso pada tanggal 18 April 2016

Penandatangan: BUPATI KEEROM, CAP/TTD CELSIUS WATAE

Penetapan: Diundangkan di Arso pada tanggal 19 April 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM CAP/TTD PETRUS SOLOSSA BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2016 NOMOR 26

Distribusi: Salinan yang sah sesuai aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RULLY I RIRIMASE, M.H. Nip. 197309152005021001