PERATURAN DAERAH PROVINSI BI Nomor 3 Tahun 2015 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI (berlaku 30 Juli 2015)
Pembukaan
Mengingat :
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
Menimbang
- a. bahwa untuk peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi perlu ditetapkan tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah dua kali dirubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5166);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan:
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5104).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi.
2. Pimpinan DRPD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.
3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Jambi yang diresmikan keanggotaannya setelah disumpah ## BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Acara Resmi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Tata Tempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tata Tempat Pirnpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- c. Setelah mengucapkan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi;
- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk di tempat yang telah disediakan.
Bagian Ketiga
Tata Upacara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Tata Penghormatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
- b. Tunjangan Keluarga
- a. Uang Representasi;
- c. Tunjangan Beras;
- e. Tunjangan Jabatan;
- d. Uang Paket;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;
- h. Tunjangan Badan Anggaran;
- g. Tujangan Komisi;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Selain penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Gubernur.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut:
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diikutsertakan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah suami atau istri beserta 3 (tiga) orang anak.
- (3) Besarnya iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibayarkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diikutsertakan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah suami atau istri beserta 3 (tiga) orang anak.
- (3) Besarnya iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibayarkan
- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapnnya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri dari:
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- e. Pakaian khusus dan hari-hari tertentu disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- d. Emblem emas murni 24 (dua puluh empat) karat disediakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Ketiga
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
Bagian Keempat
Uang Jasa Pengabdian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
- b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
- f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 27
- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 28
- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak Peraturan Daerah ini disahkan.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD, ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 29
- (1) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimasud Pasal 28 ## BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Bagian Pertama
Penganggaran
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 30
- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) , dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam pos APBD.
- a. Belanja Pegawai;
- c. Belanja Modal.
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 28 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara.
Bagian Kedua
Penggunaan dan Pertanggungjawaban
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 31
- (1) Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 28 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan dalam belanja pegawai, objek belanja operasional, dan rincian objek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Sekretariat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencarian BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu seperdua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (4) Sekretariat DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 32
- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 33
Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dinyatakan melanggar hukum.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 34
- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungiawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Pasal 35
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 30 Juli 2015

Penandatangan: GUBERNUR JAMBI HASAN BASRI AGUS

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 30 Juli 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI RIDHAM PRISKAP LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2015
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
## NOMOR 2 TAHUN 2015
## TENTANG
KEDUDUKANPROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan dan unsur pemerintahan daerah. Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.
Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungiawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
Pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- (2) Prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. Selain itu, beban tugas dan wewenang antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi tidak boleh
- (1) Prinsip kesetaraan, yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang Representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan gaji Gubernur sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRD selaku pimpinan lembaga legislasi sama dengan besarnya gaji Gubernur.
lebih tinggi dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR-RI. Dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap anggota DPRD lebih tinggi dari wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih tinggi dari Ketua DPRD.
- (3) Prinsip proporsional, yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan serta kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD juga memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan berlaku.
Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa bhaktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdi sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.
Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan berkuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban diperlakukan sama dengan perangkat daerah lainnya.
Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dapat dinyatakan melanggar hukum.
## II.
```
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Hurup a Acara resmi di Daerah adalah yang di Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Hurup b Cukup jelas Hurup c Cukup jelas Pasal 3 Huruf a Cukup Jelas Hurup b Yang dimaksud dengan instansi vertikal lainnya adalah Danrem, Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pejabar Eselon I lainnya yang ada di Daerah. Huruf c Satuan Kerja Daerah lainnya termasuk Kepala Kantor Wilayah. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas ``` ```
PENJELASAN
Pasal 8
``` ``` Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Yang dimaksud dengan alat perlengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 22
``` Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas ``` Ayat (4) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. <!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 30
Ayat (1) Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas ## Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'diuraikan ke dalam jenis belanja' adalah sebagai berikut: - b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/ pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan penerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general check-up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menjalankan tugasnya