PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 85 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Tabalong hingga di wilayah kecamatan;
- b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu mengatur tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkompimca) di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 4 . Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong:
- 6 DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong:
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 7 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 9 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus usrusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
- 10 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimca adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan\_
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
- 12 Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
13. Pimpinan Kepolisian di Daerah adalah Kepala Kepolisian Resort Tabalong:
14. Pimpinan Kejaksaan di Daerah adalah Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong:
- 15 Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah adalah Komandan Komando Distrik Militer 1008 Tanjung.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah. pada
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat
- 19 Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah\_
- 20 Pimpinan Kepolisian di Kecamatan adalah Kepala Kepolisian Sektor.
21. Pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan adalah Komandan Komando Rayon Militer.
- 22 Sekretariat Forum Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Forkopimda adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas administratif Forum Pimpinan di Daerah.
23. Sekretariat Forum Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekretariat Forkopimca adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas administratif Forum Pimpinan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- b. untuk melakukan deteksi dini dan analisis gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan;
4. a untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- C. untuk menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan/atau program pemerintah mewujudkan stabilitas nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa; dan guna
- d. untuk melaksanakan evaluasi perkembangan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Tabalong:
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 3
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah dan di kecamatan, maka dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
Bagian Kesatu Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Keanggotaan Forkopimda Kabupaten Tabalong terdiri atas
2. b Wakil Bupati Tabalong sebagai Wakil Ketua;
3. a Bupati Tabalong sebagai Ketua;
- C. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong sebagai Anggota;
- e. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong sebagai Anggota;
- d. Kepala Kepolisian Resort Tabalong sebagai Anggota;
- f. Komandan Distrik Militer 1008 Tanjung sebagai Anggota;
8. Kepala Pengadilan Negeri Tanjung sebagai Anggota.
- (2) Wakil Bupati karena Jabatannya sebagai Wakil Kepala Daerah bertindak sebagai Wakil Ketua.
- (3) Ketua Pengadilan Negeri sebagai anggota kehormatan Forkopimda.
- (4) Forkopimda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. pada
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Tugas dan fungsi Forkopimda meliputi
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
2. a Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- C. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. Pengembangan kehidupan demokrasi
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Sekretariat Forkopimda
- (2) Sekretariat Forkopimda bertugas membantu dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengadministrasian Forkopimda.
- (3) Dalam melaksanan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat Forkopimda bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. pada
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Pembentukan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
- (1) Keanggotaan Forkopimca terdiri atas
2. b Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota;
8. Camat sebagai Ketua;
PEMBIAYAAN
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 12
- (1) Biaya penyelenggaraan Forkopimda, Forkopimca, Sekretariat Forkopimda dan Sekretariat Forkopimca dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud (1) meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. pada ayat
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud (2) dalam menjalankan tugasnya, kepada Forkopimda dan Forkopimca dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada ayat
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud (2) dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Forkopimda dan Forkopimca dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada ayat
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan\_ pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 30 Desewben 2016

Penandatangan: BUPATI TABALONG, H. ANANG SYAKHFIANI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung tanggal 3 0 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 85