PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 7 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA (berlaku 1 April 2016)
Pembukaan
Menimbang:bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan dana desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa setiap tahun anggaran.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
- b penetapan rincian Dana Desa;
- c tahapan dan mekanisme penyaluran Dana Desa;
- d prioritas penggunaan Dana Desa;
- e biaya umum belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan masyarakat;
- f laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- g pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan
- h pemantauan dan evaluasi silpa Dana Desa.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 4
Pasal 4
## TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 4
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 4
Pasal 5
Rincian Dana Desa setiap Desa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
TAHAPAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA DESA
BAB VI - Pasal 6
Pasal 6
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan Dana Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa telah dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan telah disesuaikan dengan hasil evaluasi;
- b. salinan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. foto copy Rekening Kas Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebelumnya.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip- prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedabedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
2. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
3. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

## Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa Pasal 10

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

## Bagian Ketiga

## Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa ( Community Centre );

- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## BAB VIII BIAYA UMUM BELANJA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 12

- (1) Belanja umum belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan masyarakat paling tinggi sebesar 5% (lima per seratus) dari total anggaran yang dialokasikan di masingmasing Desa.
- (2) Belanja umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut antara lain:
- a. belanja Alat Tulis Kantor (ATK);
- b. belanja pengisian tinta dan penggantian pita computer;
- c. belanja cetak, penggandaan dan penjilidan;
- d. biaya perencanaan kegiatan;
- e. belanja makan dan minum rapat;
- f. biaya perjalanan dinas;
- g. belanja pembuatan papan nama kegiatan; dan
- h. biaya honorarium panitia.

## BAB IX

## LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 13

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

- (1) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Camat setempat.

## BAB X

## PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 15

- (1) Setiap penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti-bukti fisik, administrasi dan keuangan.
- (2) Setiap bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan dan dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya serta diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran.
- (3) Bendahara Desa wajib menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA DANA DESA Pasal 16

- (1) Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (4) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 28); dan
- b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perubahan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 1 April 2016

BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

## LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN ...

PEMERINTAH DESA...KECAMATAN...

KABUPATEN TRENGGALEK

Pagu Desa : Rp.

| KODE | | TANGGAL PENYALURAN KE REKENING | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) | JUMLAH PENGELUARAN | SALDO | SALDO | KET (PROSENTASE PENGELUARAN) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------|--------------------------------|
| REKENING | URAIAN | KAS DESA | | (KREDIT) | REKENING | TUNAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | | | |
| 1.1 | Pendapatan Transfer | | | | | | |
| 2 | BELANJA BANTUAN KE DESA... Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan... | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | | | |
| 2.1.2 | Kegiatan... | | | | | | |
| 2.1.3 | Dst... | | | | | | |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | | |
| 2.2.1 | Perbaikan Saluran Irigasi | | | | | | |
| 2.2.2 | Pengaspalan Jalan Desa | | | | | | |
| 2.2.3 | Dst... | | | | | | |
| 2.3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | |
| 2.3.1 | Kegiatan... | | | | | | |
| 2.3.2 | Kegiatan... | | | | | | |
| 2.3.3 | Dst... | | | | | | |

| 2.4 | Bidang Pembinaan |
|-------|-----------------------------------------|
| | Masyarakat |
| 2.4.1 | Kegiatan... |
| 2.4.2 | Kegiatan... |
| 2.4.3 | Dst... |
| | JUMLAH |

Disetujui oleh,

KEPALA DESA...

( (...)

BENDAHARA DESA

(...)

BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

## CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN TIPOLOGI DESA CONTOH MODEL : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

Kabupaten : ________________

Kecamatan

: ________________

Desa

: ________________

## Tipologi: Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrasruktur/sarana- prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman. | 1.Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut. |  Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai;  Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai;  Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai. |
| Pembangunan, pengembangan pemeliharaan sarana prasarana | 2.Rehabilitasi Pemeliharaan jogging- path track wisatawan. |  Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur;  Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian Desa. |
| 2. dan dan kesehatan masyarakat. | 1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu). |  Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan;  Menyiapkan unit untuk penanganan darurat. |
| | 2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik. |  Memberikan kenyamanan fasilitas publik; |

| | |  Mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes. ( | Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan medicalrescue ). |
| 3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan. | 1. Membangun amphitheater di ruang publik pantai. | Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai. |
| | 2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut. | Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lain nya terkait paket wisata pantai dan laut. |
| | 3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi 'sedekah laut'.  | Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata;  Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap |
| 4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi. | 1. Membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ seareef . |  Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan;  Tempat konservasi dan fasilitas paket wisata;  Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes. |
| | 2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu. |  Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan;  Meningkatkan pelayanan wisata memancing;  Mendorong meningkatnya PADes. |

| | 3. Rehab pasar ikan. |  Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;  Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar;  Mendorong meningkatnya PADes. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Pembangunan dan pengembangan sarana- prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. | 1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ coral - seareef . |  Melestarikan terumbu karang;  Meningkatkan kemanfaatan ekologis aset Desa;  Paket wisata dan PADes. |
| | 2. Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau. |  Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami;  Paket wisata dan PADes. |
| | 3. Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata. |  Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga;  Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain. |
| 6. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa. | | |
| B.Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| 1. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. | 1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut danbakau. |  Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi;  Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi. |
| | 2. Kursus/pelatihan kerajinan |  Meningkatkan nilai |

| | tangan ( handycraft ) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut). | ekonomi bahan baku lokal;  Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata. | Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata. |
| 2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya. | 1. Pelatihan kewirausahaan Desa untukpemuda. | Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa. |
| | 2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Antar Desa. | Perangkat Desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUM Desa dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa. |
| 3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa. | Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | Merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa. |
| 4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa. | 1. Pelatihan paralegalDesa. | Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan |
| | 2. Pelatihan Penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa. | Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa. |
| 5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat. | 1. Festival makanan laut higienis 'Pesisir Laut'. |  Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut;  Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal;  Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir. |
| | 2. Lomba melukis/menulis |  Mengenalkan pola |

| | | keindahan alam dan hidup bersi dan sehat 'anak pantai'. | hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua;  Mencari bakat anak- anak pantai;  Paket wisata |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa. | 1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap. | Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan. |
| | | 2. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi. | Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut- pantai. |
| 7. | Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup. | | |
| 8. | Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. | | |

## CONTOH MODEL: PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

Kabupaten : ________________

Kecamatan

: ________________

Desa

: ________________

## Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Industri &amp; Perkebunan, Berkembang

| Bidang | Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Pelaksanaan Desa | Pembangunan | | |
| 1. Pembangunan, dan infrastruktur/sarana- prasarana fisik penghidupan dan pemukiman. | pengembangan pemeliharaan untuk 1. Pembangunan beton/pengerasan Desa. | rabat jalan  jalan  distribusi | Meningkatkan kualitas Desa; Memudahkan akses hasil |
| | 2.Pemeliharaan saluran tersier. | perkebunan. irigasi  Menjamin pasokan perkebunan;  Menjaga bangunan | kelancaran air ke area kualitas |
| | 3.Pembangunan pembibitan Desa. | pusat  pusat  kepada | saluran irigasi. Mendorong pengembangan pembibitan Desa; Mengurangi ketergantungan petani bibit pabrikan. |
| | 4. Pembangunan room /wisma pamer desa | show produk Menyediakan untuk para Desa. | ruang pamer pelaku industri |
| 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. | 1. Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes. |  Pengadaan baru/pemeliharaan poskesdes/polindes;  Mendekatkan kesehatan masyarakat. | gedung layanan kepada |

| | 2. | Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.  |  | Memenuhi kebutuhan peraga pembelajaran kesehatan; Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan. | 1. | Pembangunan PAUD/TK. | gedung | Desa. Memenuhi kebutuhan pendidikan untuk balita/usia dini. | dasar anak | dasar anak | dasar anak | dasar anak | dasar anak | dasar anak | dasar anak | dasar anak | dasar anak | dasar anak | dasar anak |
| | 2. 3. | Pembangunan belajar/perpustakaan anak dan remaja. | sanggar untuk seni/musium | Mencukupi informasi dan anak dan remaja Menggerakkan | kebutuhan pengetahuan Desa. kembali Desa; pelestarian rakyat dan | kebutuhan pengetahuan Desa. kembali Desa; pelestarian rakyat dan | kebutuhan pengetahuan Desa. kembali Desa; pelestarian rakyat dan | kebutuhan pengetahuan Desa. kembali Desa; pelestarian rakyat dan | kebutuhan pengetahuan Desa. kembali Desa; pelestarian rakyat dan | kebutuhan pengetahuan Desa. kembali Desa; pelestarian rakyat dan | kebutuhan pengetahuan Desa. kembali Desa; pelestarian rakyat dan | kebutuhan pengetahuan Desa. kembali Desa; pelestarian rakyat dan | kebutuhan pengetahuan Desa. kembali Desa; pelestarian rakyat dan | kebutuhan pengetahuan Desa. kembali Desa; pelestarian rakyat dan | kebutuhan pengetahuan Desa. kembali Desa; pelestarian rakyat dan |
| | 4. | Desa. Rehab/renovasi cagar budaya punden, candi, dll). |  bangunan (misalnya | Memfasilitasi seni tradisi peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah. situs- | | | | | | | | | | | |
| | | | sarkofagus, | budaya. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Melestarikan | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| usaha | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | rintisan pusat | | | | | | | | | | | | |
| | | | penggilingan hasil pertanian | Memudahkan | | | | | | | | | | | |
| | | | | pusat padi/jagung; | | | | | | | | | | | |
| masyarakat, pembangunan | meliputi dan | membangun layanan | | | | | | | | | | | | | |
| pemeliharaan | sarana | Desa. | | Mengurangi | | | | | | | | | | | |
| prasarana | dan | |  | | | | | | | | | | | | |
| | | | | produksi | | | | | | | | | | | |
| distribusi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | pengolahan | | | | | | | | | | | |
| | | | kompos/pupuk | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Pengadaan | | pertanian. | | | | | | | | | | | |
| | | kandang. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | pupuk kandang; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | bidang | bidang | bidang | bidang | bidang | bidang | bidang | bidang | bidang | bidang | bidang |
| | | | | Mendorong | | | | | | | | | | | |
| | | | | petani | | | | | | | | | | | |
| | | | | antardesa | | | | | | | | | | | |
| | | | | | di | di | di | di | di | di | di | di | di | di | di |
| | | | | | | kerjasama | kerjasama | kerjasama | kerjasama | kerjasama | kerjasama | kerjasama | kerjasama | kerjasama | kerjasama |
| | | | | Memperkuat | | | | | | | | | | | |

| 5. dan sarana- baru kegiatan hidup. | Pembangunan pengembangan prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan | 1.Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari. | Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa. | Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2. | Membangun sumur resapan/embung.  | Menjaga keberlanjutan air permukaan; Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah. | Menjaga keberlanjutan air permukaan; Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah. |
| | 3. Pengadaan prasarana sampahDesa. | sarana daur ulang   | Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah Desa; Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga. | Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah Desa; Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga. |
| 6. Program kegiatan lainya sesuai dengan kondisi dan telah diputuskan Musyawarah Desa. | yang desa dalam | | | |
| Perencanaan B. Pemberdayaan | | | | |
| Desa | | | | |
| Masyarakat Peningkatan investasi ekonomi | | | | |
| | pelatihan | kelapa, | | |
| | | kayu, dll). tambah ekonomi | | |
| | | bambu/daun | | |
| pengadaan, | desa melalui pengembangan produksi, | barang kerajinan berbahan lokal (sabut kelapa, keterampilan bidang kerajinan | | |
| | bantuan baku | | | |
| | atau | | | |
| 1. 1. | | Pelatihan membuat barang-  Meningkatkan | | |
| alat- alat | | tempurung topeng/ukiran  | Meningkatkan | Meningkatkan |
| permodalan, dan peningkatan | | | nilai komiditas | nilai komiditas |
| | | | lokal. | lokal. |
| | | anyaman | | |
| kapasitas melalui | | | | |
| | | tentang hak-hak | | |
| | | Pelatihan | | |
| | | kerjasama Desa | | |
| dan pemagangan. | | perburuhan dengan | meningkatnya buruh dari | meningkatnya buruh dari |
| | | perusahaan. | | |
| | 2. | | | |
| | | BusinessPlan. | | |
| Dukungan kegiatan | | | | |
| baik yang dikembangkan | | | | |
| 2. BUM Desa-BUM Antar | 1. | | | |
| | oleh | | | |
| maupun oleh kelompok | | | | |
| | Desa, | | | |
| | dan | | | |
| lembaga ekonomi | | | | |
| | masyarakat | | | |
| Desa lainnya. | | | | |
| Woskhop | | Mendorong | | |
| | ekonomi | ekonomi | ekonomi | ekonomi |

| | | 2. Investasi melalui Desa. | usaha kerjasama | ekonomi BUM  | Meningkatkan sumber penerimaan dengan mengembangkan kerjasama antar Desa;  Mengembangkan layanan usaha | sumber- desa BUM luas |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa. | | 1. | Musyawarah/rembug untuk menfungsikan kembali tradisi padi/hasil pertanian lainnya. | warga lumbung lumbung | Merevitalisasi padi Desa. | tradisi |
| | | 2. | Pelatihan pemasaran | pengolahan dan hasil pertanian. | Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan pengolahan hasil pertanian. | cara |
| 4. Pengorganisasian fasilitasi, masyarakat paralegal di | masyarakat, bantuanhukum dan pelatihan Desa. | 1. | Pelatihan | paralegal Desa. | Melatih keterampilan memetakan masalah penyelesaiannya di peradilan. | warga dan luar |
| | | 2. | Pelatihan mediasi kayu atau rumah | penyelesaian sengketa tanah, kekerasan dalam tangga. | Melatih keterampilan warga tentang penyelesaian sengketa aset di Desa. | bagi |
| 5. Promosi kesehatan gerakan hidup sehat. | dan edukasi masyarakat bersih | serta dan 1. | Sosialisasi penyakit bagi desa yang rokok. | ancaman ISPA khususnya buruh/karyawan dari bekerja di pabrik | Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja perusahaan rokok ancaman penyakit pernafasan. | di tentang saluran |
| | | 2. | Bazar rumah | produk kerajinan tangan/produk industri tangga. | Mengenalkan kerajinan dan rumah tangga pasar. | produk industri kepada |
| | | 3. | Pelatihan pembuatan pelaku tangga. | e-marketing dan website untuk industri rumah | Memperkuat kapasitas strategi pemasaran lokal Desa. | produk |
| 6. Peningkatan kelompok energi pelestarian | kapasitas masyarakat untuk terbarukan dan lingkungan hidup. | 1. untuk | Pelatihan limbah tangga | pemanfaatan organik rumah dan perkebunan bio-massa energi. | Pengembangan alternatif untuk rumah tangga. | energi industri |
| | | 2. | Percontohan pusat/ruang | instalasi dan belajar teknologi tepat guna. | Percontohan dan belajar serta pengembangan teknologi tepat guna. | tempat |

| Program kegiatan lainya yang sesuaidengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah | | 7. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| | Desa. | |

## CONTOH MODEL: PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

Kabupaten : ________________

Kecamatan

: ________________

Desa

: ________________

## Tipologi: Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal

| Bidang | Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Pelaksanaan Desa | Pembangunan | | |
| 1. Pembangunan, dan infrastruktur/sar prasarana penghidupan | pengembangan pemeliharaan ana- fisik untuk dan pemukiman. 1. | Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.   | Memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa; Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan. |
| | | 2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.   | Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga; Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk. |
| 2. Pembangunan, pengembangan pemeliharaan sarana prasarana masyarakat. | dan dan kesehatan 1. | Pembangunan balai posyandu.   | Pengadaan gedung baru balai posyandu; Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu. |
| | | 2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu.   | Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat |

| | 3.Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll). | Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------