PERATURAN BUPATI MA Nomor D Tahun 2017 tentang ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS DI KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR D 8 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS DI KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG, bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat guna mempersiapkan sumber daya manusia Kabupaten Tabalong yang cerdas dan berakhlak, memiliki kecakapan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di era perkembangan global, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, perlu menetapkan Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis di Kabupaten Tabalong dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
A
2
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten
3
Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN SANGGAR KEGIATAN PENDIDIKAN
BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI BELAJAR MENJADI SATUAN NONFORMAL SEJENIS DI KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
- 2 Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut
- 3 Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- 4 Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu pada
- 5 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 6 Silabus adalah rencana pembelajaran suatu dan/atau kelompok mata pelajaran / tema tertentu yang mencakup standar kepentensi, kopetensi dasar, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dana, sumber / bahan / alat belajar. pada
- 7 Bupati adalah Bupati Tabalong
- 8 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
- 9 Pamong Belajar adalah pendidik SKB , sebagai pendidik profesional mendidik; membimbing; mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran jalur pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal (Paud dan Dimas) . pada pada
- 10 Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan SKB di Kabupaten Tabalong dilaksanakan oleh SKB dengan lingkup wilayah kerja di Kabupaten Tabalong.
- (2) Pembentukan SKB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 3
Dengan Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) diubah fungsinya menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
Pasal 4
- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tabalong:
- (2) SKB berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas berbentuk Satuan PNF Sejenis, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
Pasal 5
Dalam melaksanakan program PNF , SKB menyelenggarakan fungsi
a Pelayanan Pendidikan Nonformal
- 1 Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan dan percontohan program pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal lainnya;
- 2 Menghimpun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan SKB;
- Melaksanakan pelatihan dan fasilitasi pengembangan model pembelajaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat; pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan, dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal lainnya; pada
- Penyelenggaraan dan membuat percontohan program pendidikan pendidikan kesetaraan,
- 4 masyarakat, kursus dan pelatihan, dan pendidikan anak usia dini; dan pendidikan nonformal lainnya; dan Pengadaan sarana dan fasilitas belajar mengajar program pendidikan masyarakat; pendidikan
- 5 kesetaraan, kursus dan pelatihan, dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan nonformal lainnya.
- b Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orangtua peserta didik dalam rangka pendidikan keluarga, dan kerjasama dengan masyarakat; dan
- Pelaksanaan administrasi SKB. pada
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
2. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
4. C Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (4) Bagan Susunan Organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## Pasal 7

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sarana dan prasarana yang ada SKB haruslah memenuhi kriteria standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pada

## Pasal 8

SKB sebagai Satuan PNF Sejenis berhak:

- memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- C. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan /atau uji kompetensi peserta didik program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundangundangan

## Pasal 9

Kepala Dinas melalui unsur pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan standar pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 47) yang mengatur tentang UPT Sanggar Kegiatan Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pada

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:


Ditetapkan di Tabalong pada tanggal 09 Mel 2017

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tabalong tanggal 09 pada

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR .98