PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 77 Tahun 2001 tentang IRIGASI (berlaku 5 Desember 2001)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2001
TENTANG
IRIGASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi;
- b. bahwa kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah;
- c. sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang baru tentang irigasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam bidang penyelenggaraan irigasi;
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IRIGASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
2. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
3. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
4. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
5. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya;
6. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya;
7. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapnya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
8. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
9. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
10. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air per satuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
11. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
12. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter;
13. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;
14. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
15. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi;
16. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
17. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
18. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
19. Waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan;
20. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
21. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi;
22. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
23. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
24. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
25. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
26. Manajemen aset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi, dan evaluasi;
27. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi;
28. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah dan atau pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
-6 - menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
Untuk mencapai yang dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
BAB III - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 7
- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan
-7 - kewenangannya dalam perencanaan, pembangun-an, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati/Walikota membentuk komisi irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai fungsi membantu Bupati/Walikota dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.
BAB III - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 8
Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI
BAB IV - PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 9
- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.
BAB IV - PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 10
Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
BAB IV - PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 11
Apabila
BAB IV - PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 12
Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air melalui penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitasi kepada perkumpulan petani pemakai air, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan perkumpulan petani pemakai air yang menyebabkan tidak berfungsinya perkumpulan petani pemakai air sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian per-masalahan perkumpulan petani pemakai air tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Daerah ## BAB VI
POLA PENGATURAN AIR IRIGASI
Bagian Pertama Hak Guna Air Irigasi
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 14
Hak guna air irigasi diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya kepada perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.
Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 15
- (1) Hak guna air diberikan dalam bentuk izin pengambilan air.
- (2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
- (3) Pemegang izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 16
Pengaturan dan penetapan izin pengambilan air irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 17
- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 18
- (1) Perencanaan Tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh komisi irigasi
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 19
- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 20
Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 21
- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan
kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, perkumpulan petani pemakai air menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban perkumpulan petani pemakai air untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 22
- (1) Perkumpulan petani pemakai air bersama Pemerintah Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan perkumpulan petani pemakai air.
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 23
- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.
Bagian Keempat Penggunaan Air Irigasi
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 24
-13 - saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air menunjuk petugas pembagi air.
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 25
Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.
Bagian Kelima Drainase
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 26
- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu
BAB V - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 27
- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
BAB VII - PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 28
- (1) Rencana induk pengembangan irigasi Propinsi/Kabupaten/Kota disusun
BAB VII - PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 29
- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan
BAB VII - PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 30
Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya setelah memperoleh izin pengambilan air dari Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri.
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Pertama Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab
BAB VIII - OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 31
- (1) Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, perkumpulan petani pemakai air melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
-16 - pemakai air, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitasi yang diperlukan dengan
BAB VIII - OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 33
Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.
BAB VIII - OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 34
- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Untuk menghindari kehilangan air, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IX
REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN
- (1) Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitasi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ## BAB X INVENTARISASI DAERAH IRIGASI
BAB VIII - OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 36
- (1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/ pendataan fisik, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota bersama perkumpulan petani pemakai air melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) ## BAB XI AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI
BAB VIII - OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 37
-18 - untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah, dan didampingi oleh perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi.
MANAJEMEN ASET IRIGASI
BAB XII - MANAJEMEN ASET IRIGASI
Pasal 38
- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi, untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya
BAB XII - MANAJEMEN ASET IRIGASI
Pasal 39
- (1) Dalam rangka pemanfaatan aset jaringan irigasi, perkumpulan petani pemakai air bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan
BAB XII - MANAJEMEN ASET IRIGASI
Pasal 40
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan-nya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) ## BAB XIII
PEMBIAYAAN
BAB XII - MANAJEMEN ASET IRIGASI
Pasal 41
- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
BAB XII - MANAJEMEN ASET IRIGASI
Pasal 42
- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada komisi irigasi.
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota ditentukan oleh komisi irigasi ## BAB XIV
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI
BAB XII - MANAJEMEN ASET IRIGASI
Pasal 43
- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.
BAB XII - MANAJEMEN ASET IRIGASI
Pasal 44
- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB XII - MANAJEMEN ASET IRIGASI
Pasal 45
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.
BAB XII - MANAJEMEN ASET IRIGASI
Pasal 46
Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka izin penggunaan air irigasi dan hak guna air irigasi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2001 SEKRETARIS NEGARA ## BAB XVII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 48 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. ## Pasal 49 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 50 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Verifikasi: REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO ## UMUM

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG IRIGASI
Menyadari bahwa peran sektor pertanian dalam struktur dan perekonomian nasional sangat strategis dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peran yang sangat penting.
Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah ditetapkan Kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan tata pengaturan air, ialah kebijakan mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat.
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 10
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ditetapkan bahwa Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya. Ketentuan demikian berarti bahwa perlu diatur juga bidang irigasi dalam suatu Peraturan Pemerintah tersendiri. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan irigasi utamanya menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, memberikan kewenangan yang lebih kepada Propinsi sebagai daerah otonom untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, termasuk di dalamnya kegiatan keirigasian yang bersifat lintas. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi, dan penghormatan