PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 12 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (berlaku 31 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, BUMD, Pemerintahan Desa, Lembaga Pendidikan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan dan Perseorangan telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan pengelola kearsipan serta dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang penyelenggaraan kearsipan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
3. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931);
12. Peraturan pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikro Film atau media lainnya dengan legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
3. 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 13 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 13 Seri E), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 19, dan angka 30 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, BAPPEDA, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
5. Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan yang selanjutnya disingkat menjadi Badan PDK adalah Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung.
7. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga Pemerintah nonkementrian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di Ibukota Negara.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Tulungagung.
9. 9 . Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
Pasal 3
Penyelenggaraaan kearsipan dilaksanakan berasaskan:
- a. kepastian hukum;
- b. keautentikan dan keterpercayaan;
- c. keutuhan;
- d. asal-usul (principle of provenance);
- e. aturan asli (principle of original order);
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. keprofesionalan;
- h. keresponsifan;
1. keantisipatifan;
- j. kepartisipatifan;
- k. akuntabilitas;
1. kemanfaatan;
- m. aksesibilitas;
- n. kepentingan umum; dan
- o. kearifan lokal.
3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh Pencipta Arsip yang meliputi:
- a. SKPD, BUMD, Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, dan Perusahaan yang kegiatannya didanai dengan APBD dan/ atau bantuan luar negeri;
- b. Pihak ketiga yang menerima pekerjaan dari SKPD, BUMD, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi
- ( 1) Biaya penyelenggaraan kearsipan berasal dari APBN, APBD dan/ atau APBDes serta sumber dana lain yang sah.
Pasal 22
- (2) Biaya perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang terjadi di Daerah yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Pasal 26
- ( 1) Pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh Pencipta Arsip yang meliputi:
- a. SKPD, BUMD, Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, dan Perusahaan yang kegiatannya didanai dengan APBD dan/ atau bantuan luar negeri;
- b. Pihak ketiga yang menerima pekerjaan dari SKPD, BUMD, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi
Pasal 60
- ( 1) Biaya penyelenggaraan kearsipan berasal dari APBN, APBD dan/ atau APBDes serta sumber dana lain yang sah.
- (2) Biaya perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang terjadi di Daerah yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) SKPD, BUMD, dan Pemerintahan Desa wajib merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan dan mengendalikan anggaran penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan.
Pasal 62
Pasa162
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat ( 1), Pasal 44 ayat ( 1), dan Pasal 60 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. penundaan kenaikan gaji berkala; dan
- c. penundaan kenaikan pangkat bagi Pencipta Arsip dari unsur SKPD.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bu pati.
Pasal 70
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
- a. semua frasa "Kantor PAD" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus dimaknai "Badan PDK";
- b. semua frasa "Kepala Kantor" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
.,.-----\_,\_
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus dimaknai "Kepala Badan".
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 31 Agustus 2015 BUPAT TULUNGAGUNG,/J SYAHRI WMULYO

Penetapan: Diundangkan di Tulungagung pada tan al 1 Maret 2016 SEKRE S DAERAH Y Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 259-12/2015 ,.,---\_ ,.,---\_
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 12 TAHUN 2015
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
## I. PENJELASAN UMUM
Penyelenggaraan administrasi dalam suatu organisasi baik di lingkup Pemerintah Daerah, BUMD, Pemerintahan Desa, dan organisasi lainnya perlu dilakukan secara tertib. Dalam hal ini keberadaan arsip memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan administrasi, sehingga perlu adanya jaminan bahwa ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sangat dibutuhkan.
Mengingat pentingnya arsip, maka di Kabupaten Tulungagung telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Namun demikian, sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan pada penyelenggara kearsipan dan dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang penyelenggaraan kearsipan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Dearah dimaksud.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasall
Angka 1
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Angka 2 Pasal3 Huruf a Yang dimaksud dengan azas "kepastian hukum" adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan,kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara.Hal ini memenuhi penerapan azas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hurufb Yang dimaksud dengan azas "keotentikan dan keterpercayaan " adalah penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada azas menjaga keaslian (keotentikan) dan kepercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti bahan akuntabilitas. Huruf c adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip pengubahan mengganggu Yang dimaksud dengan azas "keu tuhan" dari upaya pengurangan,penambahan, dan informasi maupun fisiknya yang didapat keautentikan dan kepercayaan arsip. ,,,---...\_ Huruf d Yang dimaksud dengan azas "asal usul" adalah azas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip (provenence), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain,sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya. Huruf e Yang dimaksud dengan azas " aturan asli" adalah azas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengatuaran aslinya (original order) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksaaan kegiatan pencipta arsip. Huruf f Yang dimaksud dengan azas "keamanan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalah gunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. Yang dimaksud dengan azas "keselamatan" adalah bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia. Huruf g Yang dimaksud dengan azas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan Hurufh Yang dimaksud dengan azas "keresponsifan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus tanggap