PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 02 Tahun 2015 tentang /iJudul Naskah Dinas PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BIMA. 2016 Kota Bima, | No | Jabatan | Paraf | Paraf | Tanggal | |------|----------------------------------|---------|---------|-----------| | 1 | Plt. (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima;
Mengingat
bahwa dalam Peraturan W alikota Bima Nomor 02 Tahun Pemerintahan Kota Bima masih terdapat kekurangan serta belum dapat menampung kebutuhan tertib Administrasi Daerah yang akuntabel sehingga perlu dilakukan perubahan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44378);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. 1 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 090-1 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD/PNS/Tokoh Masyarakat/ Anggota Masyarakat dan Pegawai Tidak Tetap;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BIMA.
Pasall
Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 213) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
Pasal 4
- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas luar daerah untuk:
- a. Di luar Provinsi NTB paling lama 4 (empat) hari.
- b. Ibu kota Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok jika menggunakan transportasi udara untuk masing-masing jenis kegiatan:
1. Penyampaian dokumen paling lama 2 (dua) hari;
2. Koordinasi/konsultasi/fasilitasi paling lama 3 (tiga) hari;
3. Evaluasi dokumen paling lama 3 (tiga) hari; dan
4. Menghadiri kegiatan/undangan paling lama disesuaikan dengan jadwal undangan.
- c. Ketentuan mengenai lama perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku secara mutatis mutandis bagi perjalanan yang menggunakan transportasi darat, kecuali untuk perjalanan dinas penyampaian dokumen paling lama 3 hari.
- d. Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Perjalanan Dinas dalam daerah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dengan ketentuan:
- a. Perjalanan dinas dilakukan dalam Kota; dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam.
v
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima. \M. QURAIS H. ABIDIN

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal J.J- o.esemw 2016

Penandatangan: t·WALIKOTABIMA, ~

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal :J-2 D~S.-el\1ber- 2016

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ?&gt;a-'J