Unknown BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Nomor 109 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN1SASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 109 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN1SASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Ndjhior 5887);
Menetapkan
:
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1
- (1) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan, Pendayagunaan dan Bina Sosial, bidang Rehabilitasi, Pelayanan dan Bina Pemulihan Sosial, bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
Pasal 3
- (1) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
- 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Program Pelaporan;
- 3) Subbagian Umumdan Keuangan.
- b. Bidang Perlindungan, Pendayagunaan dan Bina Sosial membawahi :
- 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Seksi
9. Pendayagunaan Organisasi, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
- 3) Seksi Bina Sosial.
- c. Bidang Rehabilitasi, Pelayanan dan Bina Pemulihan Sosial membawahi :
- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial;
- 2) Seksi Pelayanan Sosial;
- 3) Seksi Bina Pemulihan Sosial.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi:
- 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
- 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi:
- 1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alokon;
- 2) Seksi Pembinaan Kesertaan KB dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- 3) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB III

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan, Pendayagunaan dan Bina Sosial, bidang Rehabilitasi, Pelayanan dan Bina Pemulihan Sosial, bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. memvalidasi setiap prosedur dan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya agar dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik;
- b. mempromosikan potensi sumber daya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya;
- c. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dan bidangbidang; dan
- e. menetapkan dan mensosialisasikan setiap kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya.


Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja), Program, dan Anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. mengoordinasikan pelaporan kinerja/LKIP, LPPD, dan pelaporan pelaksanaan lainnya sesuai tugas fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Pasal 5

Dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :


- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsipan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
- f. memfasilitasi pengajuan naskah dinas dalam bentuk produk hukum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

## Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Pasal 6

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LKIP, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan APBD yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.


## Paragraf 3

## Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

## Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor sekretariat Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acaraacara pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan, Pendayagunaan dan Bina Sosial Pasal 8

- (1) Bidang Perlindungan, Pendayagunaan dan Bina Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan, Pendayagunaan dan Bina Sosial mempunyai fungsi
3. mengkoordinasikan pelayanan administrasi Bidang Perlindungan, Pendayagunaan dan Bina Sosial;
- C. memverifikasi penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
5. b mengkoordinasikan pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
6. d mengevaluasi urusan perlindungan dan jaminan sosial, korban bencana, tindak kekerasan pekerja migran, pengumpulan uang atau barang dan rekomendasi izin;
- f. mengevaluasi urusan pembinaan dan penyuluhan sosial, bimbingan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
8. e mengevaluasi urusan karang taruna dan organisasi sosial, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
9. g mengkoordinasikan tugas lain yang diperintahkan atasan.


## Paragraf 1

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

## Pasal 9

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pembinaan perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi
3. mengkoordinasikan urusan perlindungan dan jaminan sosial;
4. b merencanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data bantuan perlindungan sosial;
5. C menyusun petunjuk teknis pemberian bantuan perlindungan sosial;
6. e pembinaan bantuan dan pemulihan pasca bencana;
7. d pembinaan bantuan sosial korban bencana;
- f. pembinaan dan bantuan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- h. pelayanan dan administrasi undian dan rekomendasi izin undian; dan
10. g pelayanan dan pengendalian administrasi pengumpulan uang atau barang untuk kepentingan sosial;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## Paragraf 2

Seksi Pendayagunaan Organisasi, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Pasal 10

- (1) Seksi Pendayagunaan Organisasi, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pembinaan Pendayagunaan Organisasi, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.


(1) Seksi ayat

pada

- a kesetiakawanan sosial; analisis data kepahlawanan dan dan mengkoordinasikan pengolahan pengumpulan,
- tugas sebagaimana dimaksueseaidaawanan Sosial (2) Dalam melaksanakan dan Pendayagunaan Organisasi, fungsi urusan pendayagunaan Kepahlawanan organisasi, mempunyai
- b. merencanakan kesetiakawanan sosial; kepahlawanan dan teknis organisasi
- karang taruna taruna; d pendataan
- petunjuk c menyusun sosial; dan sosial; organisasi
- f. pembinaan dan bimbingan kelembagaan; dan kemerdekaan; perintis
- dan bimbingan teknis karang dan kerjasama e teknis sosial pembinaan organisasi
- g pendataan keluarga pahlawan dan h. pemeliharaan / perawatan taman makam pehlawan nasional; pahlawan
- makam
- 1 bimbingan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

## Paragraf 3 Seksi Bina Sosial Pasal 11

- (1) Seksi Bina perencanaan, penyusunan dan pembinaan Sosial.
- a. mengkoordinasikan urusan bina sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bina Sosial ayat (1) Seksi mempunyai fungsi
- b. merencanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pembinaan sosial;
5. e melaksanakan pembinaan; penyuluhan dan bimbingan sosial; melaksanakan pembinaan sosial
6. C menyusun petunjuk teknis pembinaan d sosial;
7. swadaya
8. f melakukan pendataan masyarakat; kesejahteraan sosial pekerja sosial masyarakat dan wahana g melakukan berbasis masyarakat; pembinaan dan
9. h melakukan dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
11. masyarakat dan wahana teknis pekerja sosial Deesejahteraan sosial berbasis masyarakas; pembinaan penyandang masalah kesejahteraga bimbingan
12. i sosial;

Bagian Keempat Rehabilitasi; dan Bina Pemulihan Pasal 12 Sosial Bidang Pelayanan

Bidang pokok melaksanakan

Rehabilitasi;

sebagian dan Bina

Pelayanan


tugas

Dinas Sosial,

Pengendalian

Pemulihan Sosial mempunyai

(1)

tugas

Penduduk dan Keluarga Berencana dalam merumuskan dan mengkoordinasikan persiapan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi program di bidang Rehabilitasi; Pelayanan dan Bina Pemulihan Sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Sosial dan Bina Pemulihan Sosial.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi; Pelayanan dan Bina Pemulihan Sosial mempunyai fungsi
- a. mengkoordinasikan pelayanan administrasi bidang rehabilitasi, pelayanan dan bina pemulihan sosial;
3. memverifikasi penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
4. b mengkoordinasikan pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
5. d mengevaluasi urusan rehabilitasi, pelayanan dan bina pemulihan sosial bagi penyandang cacat, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa dan cacat ganda;
6. f mengkoordinasikan tugas lain yang diperintahkan atasan
7. e mengevaluasi urusan rehabilitasi, pelayanan dan bina pemulihan sosial bagi tuna susila, bekas narapidana dan korban penyalahgunaan napza; dan

## Paragraf 1 Seksi Rehabilitasi Sosial Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang ehabilitasi, Pelayanan dan Bina Pemulihan Sosial, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan kegiatan rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi
- b. merencanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data rehabilitasi sosial;
- a. mengkoordinasikan urusan rehabilitasi sosial;
5. menyusun petunjuk teknis rehabilitasi sosial;
6. e melakukan rehabilitasi sosial melalui loka bina karya berbasis masyarakat;
- d. melakukan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa dan cacat ganda;
- f. melakukan rehabilitasi tuna susila, bekas narapidana dan korban penyalahgunaan napza; dan
9. g mengkoordinasikan tugas lain yang diperintahkan atasan

Paragraf 2 Seksi Pelayanan Sosial Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Sosial dalam melaksanakan sebagian tugas bidang Rehabilitasi, Pelayanan dan Bina (Pemulihan Sosial, mempunyai tugas


pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan kegiatan pelayanan sosial.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Sosial mempunyai fungsi
2. mengkoordinasikan urusan pelayanan sosial;
3. b merencanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelayanan sosial;
4. C menyusun petunjuk teknis pelayanan sosial;
5. d melakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa dan cacat ganda;
6. e melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat;
7. g mengkoordinasikan tugas lain yang diperintahkan atasan
- f. melakukan pembinaan dan pelatihan untuk tuna susila, bekas narapidana dan korban penyalahgunaan napza; dan

## Paragraf 3 Seksi Bina Pemulihan Sosial Pasal 15

- (1) Seksi Bina Pemulihan Sosial dalam melaksanakan sebagian tugas bidang Rehabilitasi, Pelayanan dan Bina Pemulihan Sosial, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan kegiatan Bina Pemulihan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1) Seksi Bina Pemulihan Sosial mempunyai fungsi ayat
- b. merencanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data bina pemulihan sosial;
4. a mengkoordinasikan urusan pemulihan sosial;
- C. menyusun petunjuk teknis bina pemulihan sosial;
6. e melaksanakan bina pemulihan sosial berbasis masyarakat;
7. d memberikan bantuan LBK, tuna susila dan napza;
8. f memberikan bantuan sosial kepada penyandang cacat, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa dan cacat ganda; dan
9. g mengkoordinasikan tugas lain yang diperintahkan atasan

## Bagian Kelima Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

## Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok merumuskan dan mempromosikan kebijakan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi pada
3. a menyusun rencana kerja di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
4. C menyusun profil kependudukan dan Grand Design kependudukan;
5. b mengkoordinasikan layanan kerjasama antar lembaga dan perumusan kebijakan daerah Tingkat Kabupaten tentang kelembagaan, program dan anggaran dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk;
6. d meganalisis pengelolaan kebijakan kependudukan;
7. f mengkoordinasikan peningkatan kompetensi SDM dan mengevaluasi kerjasama antar lembaga;
8. e mengkoordinasikan kerjasama pendidikan kependudukan dengan lembaga /organisasi serta analisa dampak kependudukan;
9. g mengkoordinasikan pelaksanaan NSPK dalam pengendalian kuantitas penduduk;
10. mengkoordinasikan proyeksi perkiraan data pengendalian penduduk cakupan daerah Tingkat Kabupaten;
11. h mengkoordinasikan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah Tingkat kabupaten;
12. j menganalisis Sistem Informasi pemetaan dan perkiraan pengendaliaan penduduk;
13. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi, edikasi (KIE) dan komunikasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
14. k mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan Keluarga;
15. m mengkoordinasikan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB / PLKB) ;
16. 0 merencanakan pembinaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan
- n. memonitoring dan mengevaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB / PLKB) ;
- p. menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier .


## Paragraf 1 Seksi Advokasi dan Penggerakan Pasal 17

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan serta pelaporan dan pengolahan data
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi
8. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis;
- C. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana;
6. d membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan;
7. e melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan;
- g. melaksanakan penerangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) melalui sarana mupen KB;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan iklan layanan KB, baliho dan papan motivasi KB;
10. h membina, mengkoordinasikan institusi masyarakat pedesaan (IMP) , PPKBD dan sub PPKBD;
1. memberikan petunjuk, mengawasi dan membim bawahan dalam pelaksanaan tugas institusi masyarakat pedesaan (IMP) ; bing
12. k mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis;
13. j menggerakan institusi masyarakat untuk peningkatan program KB;
14. 1 melaksanakan pendataan keluarga; dan
15. m melaksanakan monitoring dan evaluasi.


## Paragraf 2 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, melaksanakan, kebijakan program dibidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai fungsi:
3. a menyusun bahan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB/PLKB) ;
4. b melaksanakan pembinaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB;
5. C menyusun bahan penyuluhan kegiatan peningkatan kualitas SDM petugas;
6. d menyusun bahan kegiatan bimtek peningkatan kompetensi SDM petugas;
7. e menyusun konsep pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan;
8. g melaksanakan pembinaan kepada petugas lapangan KB dan Penyuluh KB;
9. f menyusun kebijakan teknis daerah Penyuluhan Dan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB;
- h. melaksanakan norma standar prosedur dalam penyuluhan;
- j. melaksanakan bimbingan / pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB / PLKB) ;
12. i melaksanakan bimbingan / pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten;
13. k melaksanakan penyuluhan ditingkat kecamatan dan Desa;
14. 1 melaksanakan monitoring dannevaluasi;
15. m melaksanakan bimbingan teknis dalam penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan KADER KB; dan
16. n membuat laporan kegiatan;


## Paragraf 3

## Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas pokok menyiapkan merencanakan, merumuskan, melaksanakan, kebijakan, Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi
3. menyusun konsep Layanan kerjasama antar lembaga dan sinkronisasi perumusan kebijakan daerah tingkat Kabupaten tentang kelembagaan program dan anggaran dalam upaya pengendalian kualitas penduduk dan menyusun anggaran program;
4. C melaksanakan penyusunan SOP pengendalian kualitas penduduk;
5. b merencanakan sosialisasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan daerah Tingkat Kabupaten tentang kelembagaan program dan anggaran dalam upaya pengendalian kualitas penduduk;
6. d melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi pengendalian penduduk dan KB;
- f. melaksanakan Pembinaan kepada Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) ;
8. e melaksanakan dan mengendalikan program dan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- g. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, ketahanan keluarga serta institus;
- h. melaksanakan penyuluhan tentang pengendalian, kualitas penduduk dan ketahanan keluarga serta kesehatan lingkungan keluarga;
11. 1 melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendaliaan penduduk dan sistem informasi keluarga.
12. 1 melaksanakan bimbingan teknis dan prensentasi pengendalian penduduk sistem informasi keluarga; dan dan

## Bagian Keenam Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pasal 20

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengkoordinasikan persiapan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi program\_
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi
3. b merencanakan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Tingkat Kabupaten;
4. a mengkoordinasikan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Tingkat Kabupaten;
5. monitoring evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB di tingkat Kabupaten; dan
6. e mengkoordinasikan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten /kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten /kota;
7. d mengkoordinasikan pelayanan Keluarga Berencana;
- f. mengembangkan kemitraan dibidang pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
9. h mengkoordinasikan pengembangan Kesejahteraan Keluarga;
10. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Tingkat Kabupaten;
11. 1 mengkoordinasikan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kabupaten;
12. k menilai prestasi kerja para kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan kirier.
13. j mengembangkan kemitraan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan


## Paragraf 1

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

Pasal 21

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas pokok menyiapkan, merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan Program di Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alokon\_
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai fungsi
3. a menyiapkan rencana program, rencana anggaran dan kegiatan pelaksanaan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
4. menyusun rencana program operasional dan pengendalian
5. b pelayanan KB;
6. C melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan efek samping dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi;
7. e melaksanakan Pelayanan KB Keliling (PKBK);
8. d melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan komponen, instansi teknis yang terkait dalam mengembangkan kebijakan operasional program Pelayanan KB serta Pengurusan Jaminan Pelayanan KB;
9. f melaksanakan penyuluhan tentang Pelayanan dan Jaminan Keluarga Berencana;
10. h menyiapkan bahan koordinasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi;
11. g melaksanakan bimbingan teknis dan presentasi Pelayanan KB;
- i. melaksanakan kegiatan layanan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi;
13. k melaksanakan monitoring dan evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
14. j menyusun bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB;
15. 1 membuat Laporan Kegiatan.


## Paragraf 2

Seksi Pembinaan Kesertaan KB dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Kontrasepsi

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Kesertaan KB dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Kontrasepsi mempunyai tugas pokok menyiapkan, merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan Program di Sub Bidang Kesertaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Kesertaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Kontrasepsi mempunyai fungsi
- a. menyiapkan rencana program, rencana anggaran dan kegiatan dalam program pembinaan kesertaan KB dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
4. b menyiapkan bahan pembinaan, promosi dan konseling kesehatan reproduksi;
5. C melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah dan jalur swasta;
6. d menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
7. e menganalisis kebutuhan pelayanan kesertaan ber-KB dan menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kesertaan KB dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
8. f menyusun bahan koordinasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat Kabupaten;
- g. menyusun konsep kemitraan dibidang pembinaan kesertaan ber-KB;
10. h Kesertaan ber-KB;
11. melaksanakan bimbingan Pembinaan
12. 1 merencanakan dan menyusun pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kesejahteraan keluarga;
13. k memberikan penyuluhan dan bimbingan ketahanan Keluarga serta Kesehatan Lingkungan Keluarga;
14. j membuat konsep pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
15. melaksanakan pembinaan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program Pembinaan Kesertaan KB dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
16. n membuat Laporan Kegiatan.
17. m melaksanakan monitoring dan evaluasi di Sub Bidang Pembinaan Kesertaan KB dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan


## Paragraf 3 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia Pasal 23

- (1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia mempunyai tugas pokok menyiapkan, merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan Program di Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia mempunyai fungsi pada
- a. menyusun rencana Program dan Anggaran kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;
4. b menyusun rencana program optimal dan mengendalikan pelaksanaan pengumpulan data dan laporan, informasi dan dokumentasi bagi Program Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;
5. menyusun konsep pengembangan kemitraan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. e menyusun dan mengembangkan Tri Bina Pembangunan Keluarga;
7. d menyusun dan menyempurnakan panduan dan petunjuk teknis / operasional dalam melaksanakan kebijakan program tentang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;
8. f menyusun bahan koordinasi peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Tingkat Kabupaten;
9. h melaksanakan penyuluhan, mptivasi kepada Bina Kelompok Anak, Remaja dan Lansia; Balita,
10. g melaksanakan pelatihan, pembinaan pada Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK / Remaja Sekolah dan Remaja Mesjid / Gereja;
11. 1 melaksanakan monitoring dan evaluasi di Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia; dan
12. j membuat Laporan Kegiatan


## Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional Pasal 24

Di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan / atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ayat

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus menyusun bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. peta

## Pasal 27

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. atau

## Pasal 28

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis Berencana harus seluruh jabatan di beban kerja terhadap lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana paling lambat; 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini. ditetapkannya dan


## Pasal 29

unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Setiap

## Pasal 30

pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Setiap

## Pasal 31

pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Setiap dan

## Pasal 32

pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Setiap

## Pasal 33

Setiap pimpinan dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## BAB VI

## PENDANAAN

## Pasal 35

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Penduduk dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.



## 11

7 1 1

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan


Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal

HERSON MAYULUL

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal

12

SEKRETARIS DAERA