Unknown Unknown Nomor 113 Tahun 2017 tentang STANDAR SATUAN HARGA SWAKELOLA DI DESA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN
PROVfltSl JAWA TIMUR
PERATURANBUPATITUBAN NOMOR 1t TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA SWAKELOLA DI DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa untuk mewujudkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif dalam penyusunan dan pelaksanaan Belanja Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Standar Satuan Harga Swakelola di Desa Tahun Anggaran 2017 dalam suatu Peraturan Bupatii
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-,,Undang Nomor 2 Tahun l 965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. tJndang-tJndang Nomor 17 i'ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. 8 .. Pera.turan\_ Men.teri Dal.am. Negeri Nam.or 113 Ta.hun. 2014 tentang Pengelolaaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BARGA SWAKELOLA DI DESA TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Standar Satu.an Harga Swakelola di Desa Tahun Anggaran 2017 adalah:
- a. biaya. setinggi-tingginya dari suaru barang dan jasa baik seea.ra mandiri maupun gabungan dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Desa.
- b. sebagai pedoman untuk mengevaluasi harga yang dikalkulasikan secara keahlian.
- c. sebagai pedoman/ acuan penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa.
Pasal 2
- ( 1) Standar Satuan Harga Swakelola di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikategorikan dalam :
- a. bidang peralatan;
- b. bidang peternalran dan perikanan;-
- c. bidang tanaman dan pupuk/ obat tanaman;
- d. bidang pemeliharaan barang inventaris kantor;
- e. bidang bahan konstruksi;
- f. bidang- bamng persediaan dan pakai habis~
- g. bidang lain-lain;
- (2) Standar Satuan Harga Swakelola di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahka:n dengan Perat:uran Bupati ini.
- (3) Standar Satuan Harga Swakelola di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak kecuali bidang bahan konstruksi.
- (4) Standar satuan harga bidang bahan konstruksi sebagaimana dimaksud pada aya.t ( l 1 huruf e dilengkapi dengan Analisa Harga Saruan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Standar Satuan Harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) harus menggunakan daftar harga (price list) pemegang merk atau penerbit yang bersangkutan.

## Pasal 4

Pemerintah Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja D&amp;sa haru:sOOFdasarkan Standar Satuan Harga Swak'lola di D@sa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).


## Pasal 5

- (1) Dalam hal Harga Satuan belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa dapat mengaeu pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal harga pasar setempat lebih tinggi dari standar harga swakelola dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa mengacu pada harga pasar setempat dengan :melamp:irka.n bukti su:rvei harga.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.

Ditetapkan di Toban pada tanggal 2;/ lPe ltruarl 2117

20

H. FAHUL HUDA


Diundangkan di Toban

pada tanggal

Z7 :le'm.-uari 2017

SEKRETARIS DAERAH

BUDI WIYJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI B NOMOR

9


## PasalS

- (1) Dalam hal Harga Satuan belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa dapat mengacu pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal harga pasar setempat lebih tinggi dari standar harga swakelola dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa mengacu pada harga pasar setempat dengan melampirkan bukti survei harga.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal Z7 Februai-i 2017

H. FATIUL HUDA

Diundangkan di Tuban

pada tanggal

~ Pe 'bruari 2817

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI JI NOMOR

'