Unknown Unknown Nomor 38 Tahun 2006 tentang PERUBAHANKEDUAATAS KEPUTUSANPRESIDENNOMOR20TAHUN2006TENTANG DEWANTEKNOLOGIINFORMASIDANKOMUNIKASINASIONAL DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009 - 2014, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan Teknologi
2. Menimbang : Informasi dan Komunikasi Nasional;
- b. bahwa program teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional masih dalam proses penyelesaian, maka perlu memperpanjang masa kerja Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
5. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWANTEKNOLOGIINFORMASIDANKOMUNIKASINASIONAL.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWANTEKNOLOGIINFORMASIDANKOMUNIKASINASIONAL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 'KEDUA : a. Susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional adalah :
1. Tim Pengarah
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Menteri Riset dan Teknologi;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Zainal A. Hasibuan.
Ketua :
Presiden Republik Indonesia;
Wakil Ketua : merangkap anggota
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Ketua Harian : merangkap anggota
- Menteri Komunikasi dan Informatika;
Anggota
- 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Tim Pelaksana
Ketua :
Menteri Komunikasi dan Informatika;
Wakil Ketua :
Zainal A. Hasibuan;
Sekretaris
:
Direktur Jenderal Aplikasi Telematika,
merangkap anggota
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
Wakil Sekretaris
:
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;
merangkap anggota
Anggota
- 1. Lambock V. Nahattands;
2. Mudjiono;
3. Rudi Lumanto;
4. Adiseno;
5. Setiadi Yazid;
6. Herry Pansila;
7. Arief Mustain;
8. Yan Rianto;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- -4 -
3. Tim Penasehat :
- a. Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b. Rektor Universitas Indonesia;
- c. Rektor Universitas Gadjah Mada;
- d. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- e. Para pakar dan praktisi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
4. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan ( stakeholders ) di bidang industri TIK, akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
- b. Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.'
2. Ketentuan Diktum KESEMBILAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
9. 'KESEMBILAN :
Masa kerja Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional berlaku selama 8 (delapan) tahun dan dapat diperpanjang.'
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO