PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku 5 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib admintrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Mengingat : 1.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
5. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pasaman Barat.
10. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH
11. adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
11. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Pasaman Barat.
12. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Keputusan Bupati.
13. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Raperda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
14. Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Raperbup adalah Raperbup Bupati Pasaman Barat.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
16. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
17. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Reperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB KDH dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
23. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
24. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/atau kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
25. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada Bupati terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
28. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
PRODUK HUKUM DAERAH
BAB II - PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 2
- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk :
- a. peraturan; dan
- b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. PB KDH ; dan
- d. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Azas Pembentukan
BAB III - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 3
Azas pembentukan Perda yaitu sebagai berikut :
- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.
Bagian Kedua
Materi Muatan
BAB III - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Materi muatan Perda harus mengandung azas :
- a. pengayoman;
- b. kemanusian;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi azas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang bersangkutan.
BAB III - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 5
- (1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berisi :
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengatur kewenangan:
- a. daerah;
- b. lokasinya dalam daerah;
- c. penggunanya dalam daerah;
- d. manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
- e. penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.
BAB III - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 6
- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan dan ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Perencanaan Penyusunan Perda
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 7
Perencanaan Penyusunan Perda meliputi kegiatan :
- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan raperda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan raperda di luar Propemperda.
Bagian Kedua
Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 8
Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 9
- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Instansi vertikal dari kementrian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum ; dan/atau
- b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan :
1. kewenangan;
2. materi muatan; atau
3. kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundangundangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
Bagian Ketiga
Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 11
- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.
Bagian Keempat
Penyusunan Propemperda
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 12
- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Raperda yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 13
- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Bagian Kelima
Propemperda Kumulatif Terbuka
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 14
- (1) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
APBD;
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. penataan kecamatan; dan/atau
- b. penataan desa.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri dan oleh Gubernur; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
Bagian Keenam
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ## BAB V
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Penyusunan Reperda
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 16
Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
Paragraf 1
Penyusunan
PENJELASAN
Pembukaan
atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik
##
PENJELASAN
Pasal 17
- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. - (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum. - (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. - (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda. - (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur. - (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda.
PENJELASAN
Pasal 18
Dalam hal Raperda mengenai APBD, pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terb
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

## Pasal 20

- (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan naskah akademik Raperda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik Raperda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik Raperda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

## Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

## Pasal 21

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Raperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Raperda, Bupati membentuk tim penyusun Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
- d. Bagian hukum;
- e. Perangkat Daerah terkait; dan
- f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (7) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Raperda yang disusun.
- (8) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda untuk mendapatkan arahan atau keputusan

## Pasal 22

- (1) Dalam hal penyusunan Raperda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Raperda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Pasal 23

- (1) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
- (2) Sekretaris daerah menugaskan kepala Bagian hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
5. pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Setiap Raperda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

## Paragraf 3

Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

## Pasal 24

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda
- (2) Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- b. daftar nama; dan
- c. tanda tangan pengusul.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (6) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai:
- a. APBD provinsi;
- b. pencabutan perda provinsi; atau
- c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
17. disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

## Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Raperda kepada pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa :
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Raperda tersebut.
- (9) Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

## Pasal 26

Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 27

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD dan Raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Bagian Kedua

## Pembahasan Peraturan Daerah

## Pasal 28

- (1) Pembahasan Raperda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Reperda.
- (3) Dalam hal Raperda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, disertakan dalam penyampaian Reperda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.

## Pasal 29

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Raperda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

## Pasal 30

- (1) Pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,
6. yang menggambarkan keseluruhan substansi Reperda.
- (3) Dalam hal Raperda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.

## Pasal 31

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

## Pasal 32

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2):

- a. dalam hal Raperda berasal dari Bupati dilakukan dengan :
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
2. pemandangan umum fraksi terhadap Raperda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Raperda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
2. pendapat Bupati terhadap Raperda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 33

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 34

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, maka Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

## Pasal 35

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

## Pasal 36

- (1) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Raperda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Pasal 37

- (1) Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Penyebarluasan

## Pasal 39

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Raperda, pembahasan Raperda, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 40

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Naskah Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disebarluaskan kepada Perangkat Daerah/instansi dan/atau yang membutuhkan sesuai materi yang terkandung dalam naskah Peraturan Daerah.

## BAB VI

## PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

## Bagian Kesatu

## Azas Pembentukan

## Pasal 41

Azas pembentukan dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pembentukan Peraturan Bupati dan PB Kepala Daerah.

## Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Bupati dan PB KDH

## Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundangundangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian hukum untuk dilakukan pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 43

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Raperbup dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

- a. Ketua

Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat

yang ditunjuk oleh Bupati;

- b. Sekretaris

Kepala Bagian Hukum

- c. Anggota

Perangkat Daerah terkait

## Pasal 44

- (1) Raperbup dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Raperbup dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Raperbup dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

## Bagian Kedua

## Penyusunan Peraturan DPRD

## Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

## Pasal 47

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
- c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan;

## Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah disusun.
- (4) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

## Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

## Pasal 49

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. pengucapan sumpah/janji;
- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

## Pasal 50

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
2. tata kerja anggota DPRD;
3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
4. tata hubungan antar anggota DPRD;
5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRD;
8. larangan bagi anggota DPRD;
9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;

10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan

11. rehabilitasi

## Paragraf 2

Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

## Pasal 51

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

## Pasal 53

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling sedikit memuat :

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
1. sidang verifikasi;
2. pembuktian;
3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
4. alat bukti; dan
5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

## BAB VII

## PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

## Pasal 54

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas :

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Bagian Kedua

## Penyusunan Keputusan Bupati

## Pasal 55

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

## Bagian Ketiga

## Penyusunan Keputusan DPRD

## Pasal 56

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

## Pasal 57

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
- b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
- c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

## Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

## Pasal 58

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

## Bagian Kelima

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

## Pasal 59

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang

terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

- (4) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (8) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

## BAB VIII

## PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI DAN PENGGANDAAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 60

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum ; dan
- d. Perangkat Daerahpemrakarsa.

## Pasal 61

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Bupati dan PB Kepala Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum ; dan
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Pasal 62

- (1) Penandatanganan PB Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibuat dalam rangkap rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Bagian Hukum ; dan
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Pasal 63

Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

## Pasal 64

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dibuat dalam rangkap rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Sekkretaris DPRD;
- c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Pasal 65

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :
- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah; dan/atau
- c. Kepala Perangkat Daerah.

## Pasal 66

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Pasal 67

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

## Pasal 68

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dibuat dalam rangkap rangkap 3 (tiga).
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD
- (3) Penandatanganan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (4) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. pimpinan DPRD ;
- b. alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- e. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 69

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap :
- a. Peraturan daerah, PB Kepala Daerah dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum;
- b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusam pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan PB Kepala Daerah, menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Keormatan DPRD, menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

## Pengundangan

## Pasal 70

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

## Pasal 71

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

## Pasal 72

- (1) Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.

## Pasal 73

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal

diudangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perudangundangan yang bersangkutan.

- (2) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur.

## Pasal 74

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB Kepala Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan oleh Sekretaris Daerah dan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

## Bagian Keempat

## Autentifikasi dan Penggandaan

## Pasal 75

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. bagian hukum untuk peraturan daerah, PB Kepala Daerah dan keputusan bupati;
- b. sekretaris daerah untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusam pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.

## Pasal 76

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan dilakukan Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah pemrakarsa.

## BAB IX

## TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

## Pasal 77

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. bentuk dan tata cara pengisian Propemperda tercantum dalam Lampiran I;
- b. teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II;
- c. teknik penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB X

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 78

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Raperda, Raperbup , PB KDH, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Raperda, Raperbup, PB Kepala Daerah dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB XI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 79

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentaun sebagai berikut :
- a. peraturan daerah, peraturan bupati, PB Kepala Daerah, dan keputusan bupati oleh Bagian Hukum; dan
- b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

## Pasal 80

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundangundangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah