Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20la tentang peraturan Pelaksanaan undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta\_ng Desa, dan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor lll Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peraturan Di Desa: - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara penyusunan Peraturan di Desa; 3. b, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaral penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu mengatur ketentuan penyusunan peraturan Desa dalam Peraturan Daerah, karena peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor S Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan peraturan Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang\_undangan yang berlaku; - l. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAI| DAERAH KABT'PATEI| TT'LUI|CACT'NG
rfouoR r TAIIITX 2016 TET{TAI|G
TATA CARA PEIYY]USUI|AI5 PERATURA}I DI DESA
DEI|GAIT RAIIUAT TUIIAI| YAIfG UAIIA ESA
BUPATI TI'LUT(}AOI,I|G,
- a. bahwa unfuk melal&lt;sanakan ketentuan Undang\_Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20la tentang peraturan Pelaksanaan undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta\_ng Desa, dan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor lll Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peraturan Di Desa:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara penyusunan Peraturan di Desa;
3. b, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaral penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu mengatur ketentuan penyusunan peraturan Desa dalam Peraturan Daerah, karena peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor S Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan peraturan Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang\_undangan yang berlaku;
- l. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah\_Daerah Kabupaten di Lingkun gan Propinsi Jawa Tin rndonesia r"h*" 1 e;:;ffJHTJ"tr *'r::j:
Nggara Republik Indonesia Ngmor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-endang Nomor 2 Tahun 1965 (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang\_ Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3.
- -?. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik ln&lt;Ionesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I I I Tahun 2014 tentang pedoman Teknis peraruran Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090):
7. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratqran pelaksanaan Undang\_Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 Tentang Desa (Lembaran w"g.r. Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara "::i;rT;;""ii.;"Jllr*17 sebagaimana telah diubah dengan peratu ran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}un 2015 Nomor lS7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 I 7);
3
9. Peraturan Daerah Kabupaten futr-igagung Nomor I Tahun 2014 tentang pembentukan produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATITULUNGACUNG
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan
:PI119!AN DAERAH TENTANG TATA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA: CARA
KETENTPIfNIUMUM
Pasal 2
Dalam membentuk peraturan di Desa, harus
Pasal 3
- (l) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama
- Peraturarr Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa. (21
"o"i.r
- l-:::f Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan penjabaran 1ebih lanjut a".i iliii"i (3)
5
budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Feraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggt.
MAKsuSffiii'ruruo,,,, BAB III
Pasal 4
- (1) Sebagai Pedoman bagi pemerintahan Desa yaitu BpD dan Kepala Desa dalam ,."gk"-p;;y;;nan produk h.uku.m. y?ng ditetapkan -Oi b"-sa --Ue.Oasarkan standarisasi sesuai kltentuan p"*rid"og\_r.,ndangan yang berlaku.
- (2) {Sg tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan oi*; i;;il;#'Kepara Desa dan Kepurusan Kgnala il; J;;;; Desa dalam wilayah kecamatan pemerin-tatr-rai;# Trrllrrrg"rrrrr*
BAB IV
Pasal 5
JENrs DAN MATERT "3ffiotJr"*"uuN Dr DEsA
Jenis peraturan di desa meliputi:
- a. Peraturan Desa:
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
3. c, Peraturan Kepala Desa.
BAB IV
Pasal 6
- (2) Peraturar bersama dalam pasal 5 huruf {"1lafl Desa sebagaimana dimaksud o"ttt materi kedasama desa'
2. (l) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasar S hurura berisi materi;d"G;;;;;;;;"" desa dan penjabaran lebih lanjut .dari peraturan-perundang\_ .^ undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Kepala D,o :1^Y \_ilFiT,*: in-fHl,:"j#}3,"1i'ffi ;q:\_1a:!er.aturanbersamakepaf a'aesa-&amp;rr*irra.tU.r.;,,rt qan peraturan perundang\_unoangan yanjtJilr tinggl.
PERATUMN DESA
Bagian Kesatu
perencanaan
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 7
- T\_:"::ff", penyusunan rancargan peraturan Desa ortetapkan oleh Kepala Desa dan "BpD ia;;"rencana keq'a Pemerintah Desa. (r)
- fmbaga kemasyarakatan, dan.lembaga desa lainnya di flesa danat memberikan masukan kepada pemerintah uesa dan atau BpD untut rencil*p"iyu"un.r, rancangan Peraturan Desa. (21
'F
Bagian Kedua penyusunan
paragraf I
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa
pasal g
- (t) Penyusunan rancangar peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (21 Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib 1*:::P:i1"" f"p.dp maiyarir.at desa dan dapat orKonsuttasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- Rancanga\_n peraturan Desa yang dikorrsultasikan sebagaimana dimaksud p.o" ".v"? tii'"oi"t.\_.t"" kepada masyarakat atau -kelompok ;;!y;;"r I.ang 11kait langsung dengan Urt"".i r";;;;;;"."" (3)
- "r Masukan dari masvarakat desa dan c"m"i s"iagaim"n 1'::5*J p1d." gi,", (z) otgunar&lt;ai p"il*i"il* o"* :l\_r^li, turdaklanjut proses penyusunan iirr".r,g*, yeraturan Desa. (4)
- Rancangan peraturan Desa ;rang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud p"h. ?v.t*is]^ii":;p.,t "r, *f\_* Desa kepada Bpo untuk Jiu.rxiJ'a# fri.epakati oersama. (s)
paragraf 2
Penyusunan peraturan Desa oleh BpD
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 9
- 3I\_?. t*: menyusun dan mengusutkan rancangan reraturan Desa. (1)
- Re n cangan peraturan Desa sebagaimana drmaksud pada ayar (1) kecuali untuk rancan!^rin".ltul"., o""" !:"*g rencana pembangunan j""gi. -\_.rrir,!.n o..", rancangan peraturan Desa tentang ,".r"."rr" keq.a Pemerintah Desa, rancangan peratuian oL". ,..rtrrrg lll\_^?*.dan rancangan peratura" t; tentang l3l:-."ttpertanggungiawabanrealisasipela-k-GaanRrB uesa. (21
- Rancangan Peraturan D-esa sebagaimana dimaksud l*1,1{1, [L1"0", oiyslyan "iJ;;gg;;;r; repada plmpman BpD untuk ditetankan *"T"g;i-.un..ngun Peraturan Desa usulan BpD. (3)
Bagian Ketiga pembahasan
pasal l0
- 1l? i"l*."dang Kepal\_a Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Oesa. ---(t)
- Pd*. hal terdapat rancangan peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan ,s,..,i"r, BpD ;;s;;J f;, y"r,g (21
sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan raJrcangan peraturan Desi usulan BPD sedangkan Rancangin peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan slbagai bahan untuk dipersandingkan.
- (1) f3ncangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusui. -
2. t2l Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali it"Jt"."p"t"tJ'1o".""*^ antara Pemerintah Desa dan BpD.
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 12
- IT:T-*"" ,peraturan Desa. ,yang telah disepakati ::yT" disampaikan \_ oteh -piropi"rr,*' e"Aur.', Fennusyawaratan Desa kepada fipJr---o""" un.rrt 9itgr?pt:" menjadi peraturan p"*' p"ri,r-S'll*tut z gujuh) Hari terhitung sejak tanggal tesepatJtan. (1)
- Ralcangan peraturan Desa sebagaimarra Oi\_at suA pada ayat (t) wajib ditetapkan "A-i;;#;"J o"r,r"., membubuhkan tanda t""gl" pating'tamJai-l s 1lnr" llf:l \_l"l terhitung y:"r. \_iitlu"trt--f" *.*"*g* ffix1:"*t Desa dari pimpinan Bad;;--pe;;'u*u?**"t"r, l2l
Bagian Keempat Penetapan
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 13
- (l) Rancangan peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana d,:r+;:r;;#i" .r", (1) otsampaikan keoada Sekretaris --il". untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Keoala ?"". tidak menandatangani Rancangan peraiuran o""u ."u.g.i*^J.J oi\_"r.".rd pada ayat ( 1 ), Rancangan "eratur; -DesJ;sebut wajib $::L1ffi8"j1* i.*u.o"-'il; d;' ;,r' \_",u;;i
Bagran Kelima pengundangan
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 14
- tq :^*:3i" Desa mengundangkan peraturan Desa datam lem baran desa.
- (2J l":,::11\_, ?.:" dinySta,kan mulai berta-ku dan lnTf#Jt:"kekuatan hukum v""g--ffit"t sejak
Bagian Keenam Penyebarluasan
Pasal l5
- (t) Penyebarlussan rlilnkukan oleh Pemerintah Desa dan penyusunan rancangan Rancangan Peratuan Peraturan Desa, hingga BPD sejak penetapan rencana Peraturan Desa, pen5rusunan Desa, pembahasan Rancangan Pengu ndangan peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh magukan masyaralat dan para pemangku kepentingan.
EVALUASI DAN KI"A*fIJII PERATURAN DESA
Paragraf I Evaluasi
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 16
- (t) Rancangan Peraturan. Desa tentang ApB Desa, if"s"?l, tata ruang, dan organisasi pEmerintarr oesa yang teLah dibahas dan discpafati ofen XepJa De"a da, BPD, disampaikan oleh .Kip"r"-;;Til; Bupati T:11:i .:a-"t. q1i,,g rambai 5- roe.i"i* sejak qtsepakati untuk dievaluasr.
- (21 Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evatuasi dalam batas waktu, peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 17
- (l) 1,111 :r"]"ti rancangan \_p,eraturan Desa sebagarmana ormaksud datam pasal\_16 ayat (1) di;";;;,.n oreh Bupati paling lama 20 (dua orlriri'nJ;l4l'i"rnitt,ng sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oreh Bupati.
- (21 "O. ]111..ll\_ U:pati telah memberikan hasit evatuasi seoagarmana dimaksud pada ayat 1Zy, fepah besa wajib memperbaikinva.
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 18
- ( I ) Kepala. Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud aaram pas&amp;*iz""li(2) paling :ffii"3: (dua puluh) hari s;rak iit"i'\_"r,y" r,""it
- trt 1:03,1 , ?* dapat mengundang BpD untuk memperbaiki rancangan peraturan disa sebagaimana dimaksud pada ayat (i).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupad melalui ."*.t.---*^''*^
9
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 19
Dalam.hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasar 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi peraturan Desa, Buiati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 20
- (1) Bupati dlrat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) fim seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 2 Klarifikasi
- Peraturan Desa yang teratr diundangkan sebagaimana dimaksud dalarn .p":.t 14 "v"t tt) iisarrd"ii.., oteh K9pfl1.Des\_a kepada Bupati pifi"g lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untut aiUarinkasi. (1)
- Bupati melakukan klarifikasi peraturan Desa dengan membentuk tim krarifikasi paling ta*uai-go 6G" puluh) hari sejak diterima. (21
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 21
- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 aylt (1) dapat berupa:
BAB V - PERATUMN DESA
Pasal 22
- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 aylt (1) dapat berupa:
- b. hasit k[arifikasii;q bertentangan dengan kepentingan 1-ubanTatau ketentu-an peraturan Perundang-undangan yang lebih U"*il*
- a. hasil klarifikasi yllg sudah sesuai clengan kepentingan umum, dai/atau t"t"rit-.iJn peraturan Perundan,s-lLdanSan yang lebih O;*,, tn
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) peraturan Desa tida; b;;;;;" dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan Iang lebih tinggi Bupati menerbitl&lt;an surat hasii r.r-"tint""i-y"r[^x".i"r hasil klarifikasi yang telah ."",r"i.
- (3) Dalam hal hasil klarilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuai p"t"tu* perundang-undangan vang lebih tirggt Bupati membatark"" p;;;luran Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Bagian Kesatu Perencanaan
BAB VII - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 23
- (1) Perencanaan penyusunan rancangan peraturan Bersama Kepala Dlsa aiGtaptan bersama oleh dua
Kepala Desa atau lebih dalam rangka ke{a sama antar\_ Desa.
- (2) Perencanaan penrusunan rancangan peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimlksud pa.da ayat ( 1) ditetapkan setelah mendapatJ&lt;an rekomendasi dari musyawarah desa.
TTil"NH
BAB VII - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 24
Penyusunan rancangan peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepali Desa pemrakarsa.
BAB VII - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 25
- (2) Masukan dari masvarakat.desa dan camat sebagaimana liryfgua pada ayat (t) difi;;'i?pi"}."" ..,",,.,r. tindaklanj ut proses penyusurrar, ,.rr";rrgan peraturan Bersama Kepala Desa.
2. (l) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan'Gp"a.*\_"syarakat desa masing-masing dan dapat aif.orluf tasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatfran masut&lt;an.
pembahasan, rSft#JTtr pen gundangan
BAB VII - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 26
Pembahasan rancarsar peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (duii Kepala o"...Lu r"Uit. '
BAB VII - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 27
- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan peratuian O".. dengan membubuhkan *91-*FT p"firrg f"\_b.t 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal* aisepJa?i. ----'
- (3) Peraturan Bersama X3n1fa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai hl.ku a"" \_"iip"il", kekuaran l"{""1 mengikat sejak tanggal aiuridaigran datam Berita Desa pada masing\_-a"Gg D"*".
- (2) Rancangan peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan- sebagaim';; aiilatsua paaa fly:t^ (!^q1ndael.d dalam B;rita D;*-;l; sekretaris uesa masrng\_masing desa.
Bagian Keempat penyebarluasan
Pasa] 28
l-T.,urT B\_ersama Kepala Desa disebariuaskan kepada masyarakat Desa masing\_masing.
.
pBnaruniffxXHl* ouro
- (1) Penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan peraturan Kepala Desa metputi materi pelaksanaan peraturan di- Desa dan peraruran perundang-undangan yang lebih tinggi.
P."l"tyt-.rr Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa
PEMBIAYAAN
Pembiayaan pembentukan peraturan di Desa dibebankan pada ApB Desa.
KErENrSffi f^"-ro,"
Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan peraturan ai aesa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang #rsifat penetaparl.
Ketentuan mengenai teknik penlusunan peraturan di Desa oan Kepufusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pembentukair peraturan Perundang-undangan.
Ketentuan mengenai bentuk peraturan di Desa dan Keputusan Kepaia Desa tercantum dalam Lamprran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah
KETENTUAN PENUTUP
P""gl" b\_erlakunya peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung f,Iomo; S-iafrun ZOOZ t:ntang Pedoman penyusunan peiaturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini diundangkan. mulai berlaku sejak tanggal
Agar setiap pengundangan penempatannya Tulungagung. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan dalam l.embaran Daerah Kabupaien
Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E
ii,T?8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 47-
PEI{.'ELASAN
ATAS
PERATURAil DAERAII IUBUPATEI| TT'LUI|GAGT,NG I|OIUOR 1 TAIIUI{ 2016 TENTAI|G
TATA CARA PElrrt'SUITAN PERATURAN DI DESA
I. UMUM
Dalam pelaksanaan.Un$a1-g Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pemerintah N-omor +g tatrun 2or4-d;-tan!- peraturan Pelaksanaan undang- undang Nomor e iarun zoi+ i""t""i olsa dan Peraturan Menteri Dalam Negiri Nomor tti tahun zor+ Git"igEdo-.., Teknis Peraturan di Desa, kh-ususrrya u"1ut \_"*"rlr'rdkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib administtasi aa,,
- bahwa setiq -rylbentukan peraturan perundang\_undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapi;
- a. Asas Kejelasan tujuan;
- b. Asas Kelembr pey.""u;i:il""n:.:,1'fr Tlm:tffi S*!l,lharusdibuat lembaga/pejabat pembentut per.tu.an perundang\_undangan l,asg berwenang. peratrran p"*rrO"r,g\_llrrA"rrg i"i*"uri--o"put dibatalkan ,atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas Kesesuaian antara jenis dan matCri muatan; bahwa dalam pembentuian perad;; perundang\_undangan harus benarbenar memperhatika" \_.t"ri ,ruratan yang tepat dengan jenis perundang\_undangannya.
- d. Asas Dapat dilaksanakan; bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang\_undangan harus
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
BAB VII - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 29
- (1) Penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan peraturan Kepala Desa metputi materi pelaksanaan peraturan di- Desa dan peraruran perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB VII - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 30
P."l"tyt-.rr Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa
PEMBIAYAAN
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 31
Pembiayaan pembentukan peraturan di Desa dibebankan pada ApB Desa.
KErENrSffi f^"-ro,"
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 32
Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan peraturan ai aesa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang #rsifat penetaparl.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 33
Ketentuan mengenai teknik penlusunan peraturan di Desa oan Kepufusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pembentukair peraturan Perundang-undangan.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 34
Ketentuan mengenai bentuk peraturan di Desa dan Keputusan Kepaia Desa tercantum dalam Lamprran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
P""gl" b\_erlakunya peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung f,Iomo; S-iafrun ZOOZ t:ntang Pedoman penyusunan peiaturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini diundangkan. mulai berlaku sejak tanggal
Agar setiap pengundangan penempatannya Tulungagung. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan dalam l.embaran Daerah Kabupaien
Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E
ii,T?8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 47-
PEI{.'ELASAN
ATAS
PERATURAil DAERAII IUBUPATEI| TT'LUI|GAGT,NG I|OIUOR 1 TAIIUI{ 2016 TENTAI|G
TATA CARA PElrrt'SUITAN PERATURAN DI DESA
I. UMUM
Dalam pelaksanaan.Un$a1-g Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pemerintah N-omor +g tatrun 2or4-d;-tan!- peraturan Pelaksanaan undang- undang Nomor e iarun zoi+ i""t""i olsa dan Peraturan Menteri Dalam Negiri Nomor tti tahun zor+ Git"igEdo-.., Teknis Peraturan di Desa, kh-ususrrya u"1ut \_"*"rlr'rdkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib administtasi aa,,
- bahwa setiq -rylbentukan peraturan perundang\_undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapi;
- a. Asas Kejelasan tujuan;
- b. Asas Kelembr pey.""u;i:il""n:.:,1'fr Tlm:tffi S*!l,lharusdibuat lembaga/pejabat pembentut per.tu.an perundang\_undangan l,asg berwenang. peratrran p"*rrO"r,g\_llrrA"rrg i"i*"uri--o"put dibatalkan ,atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas Kesesuaian antara jenis dan matCri muatan; bahwa dalam pembentuian perad;; perundang\_undangan harus benarbenar memperhatika" \_.t"ri ,ruratan yang tepat dengan jenis perundang\_undangannya.
- d. Asas Dapat dilaksanakan; bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang\_undangan harus
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Pasai 30
Cukup Jelas
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Kerangka Struktur peratqlln Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari: - --'
Teknik penyusunan:
- a. penamaan/judul;
- b. pembukaan;
3. !. batang tubuh;
4. g;
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran (bila dipertukan),
- o. penutup; dan

uralan masing-masing substansi kerangka peraturan Desa, peraturan fef{a Desa dan Keputusan Kepala Ded seUagai berikut :

## A. penamaan/Judul

1. Setiap peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan -Kepala Desa mempunyai penamaan/iuaul
3. Nama peraturan Desa, peraturan Kepala dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat aan merrc""\_irrkan isi peraturan DLsa, , l"rSryigr {"p,"l" Desa dan Keputusan Kepala Desa.
2. penamaan/iudut,ieraiu.; t;;-i:raturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuai k"t"r"rrg"r, mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peratuian atau"ke;";;; yang diatur.
4. Judul ditulis dengan truruf f.afitaf dlpa diakhiri tanda baca.
- l. Pem-bukaan pada peraturan Desa terdiri dari : a. frasa uDengan

## B. Pembukaan

- Rahmat fufran iang Maha Esa,,;
- c. konsiderans;
- b. jabatan pembentuk peratur", bfJ;
- d. dasarhukum:
- e. frasa e"'*u"y".'Drilf#o.".l"fi"itill o"#."*" Badan


- f. memutuskan; dan
- g. menetapkan.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

\

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 1TAHUN20I6

TANOGAL : 14 JANUARI2016

## BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA A

## I. BENTUKRANCANGANPERATURANDESA


## KEPALA DESA ... (Nama Desa) KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR.., TAHUN ...

## TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa...;

c. dan seterusnva...:

Mengingat: 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWAMTAN DESA ... (Nama Desa) can KEPALA DESA ... (Nama Desa)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama peraturan Desa).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

BAB II

Pasal .. .


BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal. . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

lg"t setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam t embaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

## II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA


## KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)


NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ... (Nama Dpsa) DAN KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa.

b. bahwa

c. dan seterusnya.

1.

2.


3. dan seterusnya.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEITATURAN BERSAMA KEPALA DESA,.. (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) r'pNrenC ... (Judul peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

paragraf I

pasal .,

BAB...

Pasal .. .

BAB..,

KETENTUAN PERALIHAN fi ika diperlukan)

BAB,. KETENTUAN PENUTUP pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam-Beita oes-a... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ... pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..,, (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan pangkat)


Diundangkan di ... pada tanggal ... SNXROTETS NNSN ,.., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN... NOMOR...


-?

## III, PERATURAN KEPALA DESA


## KEPALA DESA ... (Nama Desa) KATIUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR... TAHUN ...

## TENTANG

(Judul peraturan Kepala Desa)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH,C ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang

Mengingat

a, bahwa -

b.

c.

l.

2.

3. dan seterusnya...,...

;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : pERATUMN KEPALA DESA TENTANG... (Judul peraturan Kepala Desa).

seterusnya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama paragraf I

pasal ..

BAB...

pasal ...

BAB.,.

KETENTUAN PEMLIHAN fi ika diperlukan)

BAB..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang\_mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kep$a .Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ... pada tanggal KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ,,. SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN .,. NOMOR ...

## B. KEPUTUSAN KEPALA DESA


## KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

a bahwa.

b. bahwa

c. dan

seterusnya.

1

2

3. dan seterusnya.

1

2

3. dan seterusnya.

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA


KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

:

: Keputu\_san Kepala Desa ini mulai berlaku pada nnggal ditetapkan.

Diterqpkan di ...,..

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan pangkat)