PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor 25 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 25 'fAHUN 2016 TENT ANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang;
BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 25 'fAHUN 2016
TENT ANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,
- a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
2. pembangunan daerah yang berkesinambungan; melaksanakan dalam kebijakan kepastian komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah, memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
1. Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 201 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
18. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2016 - 2021.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom ..
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara yang mempunyai fungsi membantu Bupati dalam merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Satuan Kerja : Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnta disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan MUSRENBANG adalah musyawarah stakeholder untuk mematangkan rancangan RKPD berdasarkan rencana kerja SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan rencana kerja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pernbiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal tennasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir tanggal 31 Desember 2017.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, termuat:
- a. BAB I Pendahuluan.
- b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.
- c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan keuangan Daerah.
- d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
- e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
- f. BAB VI Penutup.

## Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan RKPD pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- (2) RKPD Tahun 2017 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang didalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (3) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara penuh dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

## Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 201 7 :

- a. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menggunakan RKPD Tahun 201 7 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara; dan

b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

## Pasal 5

- ( 1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Konawe Utara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (4) Format laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Bappeda Kabupaten Konawe Utara menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 201 7 pada hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan RKPD Tahun 2017.

## Pasal 7

- ( 1) Dalam hal RKPD Tahun 201 7 perlu dilakukan penyesuaian sebelum Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mengajukan RAPBD dan dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyesuaian RKPD ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Penyesuian RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Bupati.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.



Diundangkan di W anggudu pada tanggal 1 November 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 114


## BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA

## PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR :i., 'l'AHUN 2016

## TENTANG

## PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaranegara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe UtaraTahun 2009 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN~

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGANPEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE ·uTARA.

## BABI

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Utara sebagai aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
9. Sistem Pengendalian Intern selanjutnya disebut SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektifdan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. .
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuaidengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas danfungsi Instansi pemerintah daerah.
12. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan,
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasisuatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program ataukegiatan &lt;la.lam mencapai tujuan yan-g tel-ah &lt;litetapkan.
16. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan SPIP, yangmemuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan.yang ditetapkan.
15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antaralain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan danpemaparan hasil pengawasan.

## Pasal 2

- 1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,transparan, dan akuntabd, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensip encapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
- 2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

## PENYELENGGARAAN SPIP

## Pasal 3

- 1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur:
- b. Penilaian Risiko;
- a. Lingkungan Pengendalian;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- d. Informasi dan Komunikasi; dan
- 2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 )dan ayat (2)dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkatdaerah.

## Pasal 4

- 1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- 2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paw S

- 1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Togas SPIP Pemerintah Daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Togas SPIP Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

## PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPI

## Pasal 6

- 1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- 2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

## Pasal 7

- 1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- 2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
- a. audit;
- b. review;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

## Pasal 8

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan penyelanggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 12) wajib ditetapkan paling lambat l O bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

..

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di

Wanggudu

pada tanggal

U

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN


Díundangkan dí

Wanggudu

pada tanggal

Plt; SÉKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

2


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOft. 118