PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 38 Tahun 2016 tentang SUSUNAN KODE URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI DAN SUB UNIT ORGANISASI PEMERINTAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHPROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 21 November 2016)
Pembukaan
Menimbang : kode organisasi;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka untuk menyesuaikan perangkat daerah, perlu menetapkan Susunan Kode Urusan, Bidang, Unit Organisasi dan Sub Unit Organisasi Pemerintahan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan GubernurtentangSusunan Kode Urusan, Bidang, Unit Organisasi dan Sub Unit Organisasi Pemerintahan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
SALINAN
Menetapkan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG SUSUNAN KODE URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI DAN SUB UNIT ORGANISASI PEMERINTAHANPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
8. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang yang mencakup pelayanan dasar dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang yang mencakup bukan pelayanan dasar dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang adalah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah dalam rangka menunjang pengelolaan pemerintahan daerah.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban daerah tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, petausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yangselanjutnya terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan unsur Provinsi.
BAB II - KLASIFIKASI KODE URUSAN DAN BIDANG PEMERINTAHAN Pasal 2
Pasal 2
Klasifikasi belanja menurut kode urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari:
- a. 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
- b. 2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar;
- c. 3. Urusan Pilihan; dan
- d. 4. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang.
BAB II - KLASIFIKASI KODE URUSAN DAN BIDANG PEMERINTAHAN Pasal 2
Pasal 3
Klasifikasi belanja menurut kode bidang pemerintahan daerah dalam urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- a. 1.01 Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. 1.02 Kesehatan;
- c. 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. 1.04 Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
- f. 1.06 Sosial.
Bagian Kedua
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
BAB II - KLASIFIKASI KODE URUSAN DAN BIDANG PEMERINTAHAN Pasal 2
Pasal 4
Klasifikasi belanja menurut kode bidang pemerintahan daerah dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri huruf b dari;
- a. 2.01 TenagaKerja:
- b. 2.02 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. 2.03 Ketahanan Pangan;
- d. 2.05 Lingkungan Hidup;
- e. 2.06 Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. 2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. 2.09 Perhubungan;
- h. 2.10 Komunikas, Informatika, Persandian dan Statistik;
- i. 2.12 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. 2.13 Kepemudaan dan Olahraga; dan
- k. 2.17 Perpustakaan dan Kearsipan.
BAB II - KLASIFIKASI KODE URUSAN DAN BIDANG PEMERINTAHAN Pasal 2
Pasal 5
Klasifikasi belanja menurut kode bidang pemerintahan daerah dalam urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c terdiri dari:
- a. 3.01 Kelautan dan Perikanan;
- b. 3.02 Pariwisata;
- c. 3.03 Pertanian;
- d. 3.04 Kehutanan;
- e. 3.05 Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. 3.06 Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; dan
- g. 3.08 Transmigrasi.
Bagian Keempat
BAB II - KLASIFIKASI KODE URUSAN DAN BIDANG PEMERINTAHAN Pasal 2
Pasal 6
Klasifikasi belanja menurut kode bidang pemerintahan daerah dalam urusan pemerintah fungsi penunjang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d terdiri dari:
- a. 4.01 Administrasi Pemerintahan;
- b. 4.02 Pengawasan;
- c. 4.03 Perencanaan;
- d. 4.04 Keuangan;
- e. 4.05 Kepegawaian;
- f. 4.06 Pendidikan dan Pelatihan; dan
- g. 4.07 Penelitian dan Pengembangan.
KLASIFIKASI KODE ORGANISASI DAN SUB ORGANISASI PEMERINTAHAN
Organisasi Pemerintahan
BAB III - KLASIFIKASI KODE ORGANISASI DAN SUB ORGANISASI PEMERINTAHAN
Pasal 7
- (1) Klasifikasi belanja menurut kode organisasi pemerintahan daerah dalam urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari;
- a. 1.01.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
- b. 1.02.1 Dinas Kesehatan;
- c. 1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. 1.04.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. 1.05.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. 1.05.2 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- g. 1.06.1 Dinas Sosial.
- (2) Klasifikasi belanja menurut kode organisasi pemerintahan daerah dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 4 terdiri dari:
- a. 2.01.1 Dinas Tenaga Kerja;
- b. 2.02.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. 2.03.1 Dinas Ketahanan Pangan;
- d. 2.05.1 Dinas Lingkungan Hidup;
- e. 2.06.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. 2.07.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. 2.09.1 Dinas Perhubungan;
- h. 2.10.1 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- i. 2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. 2.13.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
- k. 2.17.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Klasifikasi belanja menurut kode organisasi pemerintahan daerah dalam urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri dari:
- a. 3.01.1 Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. 3.02.1 Dinas Pariwisata;
- c. 3.03.1 Dinas Pertanian;
- d. 3.04.1 Dinas Kehutanan;
- e. 3.05.1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. 3.06.1 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; dan
- g. 3.08.1 Dinas Transmigrasi.
- (4) Klasifikasi belanja menurut kode organisasi pemerintahan daerah dalam urusan pemerintah fungsi penunjang sebagaimana dimaksud Pasal 6 terdiri dari:
- a. 4.01.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. 4.01.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. 4.01.3 Sekretariat Daerah;
- d. 4.01.4 Sekretariat DPRD;
- e. 4.01.5 Badan Penghubung Provinsi;
- f. 4.01.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. 4.02.1 Inspektorat Daerah;
- h. 4.03.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. 4.04.0Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- j. 4.04.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- k. 4.05.1 Badan Kepegawaian Daerah;
- l. 4.06.1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- m. 4.07.1 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Sub Organisasi Pemerintahan
BAB III - KLASIFIKASI KODE ORGANISASI DAN SUB ORGANISASI PEMERINTAHAN
Pasal 8
- (1) Klasifikasibelanjamenurutkode sub organisasipemerintahandaerahdalam urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1)terdiridari:
- a. 1.01.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. 1.02.1.1 Dinas Kesehatan;
- c. 1.03.1.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. 1.04.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. 1.05.1.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. 1.05.2.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- g. 1.06.1.1 Dinas Sosial.
- (2) Klasifikasi belanja menurut kode sub organisasi pemerintahan daerah dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
- a. 2.01.1.1 Dinas Tenaga Kerja;
- b. 2.02.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. 2.03.1.1 Dinas Ketahanan Pangan;
- d. 2.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup;
- e. 2.06.1.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. 2.07.1.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. 2.09.1.1 Dinas Perhubungan;
- h. 2.10.1.1 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- i. 2.12.1.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. 2.13.1.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
- k. 2.17.1.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Klasifikasi belanja menurut kode sub organisasi pemerintahan daerah dalam urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) terdiri dari:
- h. 3.01.1.1 Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. 3.02.1.1 Dinas Pariwisata;
- j. 3.03.1.1 Dinas Pertanian;
- k. 3.04.1.1 Dinas Kehutanan;
- l. 3.05.1.1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- m. 3.06.1.1 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; dan
- n. 3.08.1.1 Dinas Transmigrasi.
- (4) Klasifikasi belanja menurut kode sub organisasi pemerintahan daerah dalam urusan pemerintah fungsi penunjang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) terdiri dari:
- a. 4.01.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. 4.01.2.1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. 4.01.3.0 Bendahara Sekretariat;
- d. 4.01.3.1 Biro Pemerintahan;
- e. 4.01.3.2 Biro Hukum;
- f. 4.01.3.3 Biro Humas dan Protokol;
- g. 4.01.3.4 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- h. 4.01.3.5 Biro Organisasi dan Tata Laksana;
- i. 4.01.3.6 Biro Umum dan Perlengkapan;
- j. 4.01.3.7 Sekretariat Daerah;
- k. 4.01.4.1 Sekretariat DPRD;
- l. 4.01.5.1 Badan Penghubung Provinsi;
- m. 4.01.6.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. 4.02.1.1 Inspektorat Daerah;
- o. 4.03.1.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. 4.04.0.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- q. 4.04.1.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. 4.05.1.1 Badan Kepegawaian Daerah;
- s. 4.06.1.1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- t. 4.07.1.1 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur;
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 21 November 2016

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI BARAT, H. ANWAR ADNAN SALEH

Penetapan: Diundangkan di Mamuju pada tanggal 21 November 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSISULAWESI BARAT, ttd ## H. ISMAIL ZAINUDDIN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 38

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19651005 198812 1 002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2016
## TENTANG
## SUSUNAN KODE URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI DAN SUB UNIT ORGANISASI PEMERINTAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHPROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017
## I. UMUM
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, yaitu pertama dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan kedua dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni prinsip pembentukan Perangkat daerah didasarkan pada prinsip yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi di masing-masing Daerah.
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 43
PENJELASAN
Pasal 232
Pembentukan Perangkat Daerah pada dasarnya adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan sebagaimana diuraikan antara lain; urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang.Namun demikian, pembentukan perangkat daerah juga tetap mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh Daerah melalui Perangkat Daerah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan tipologi Perangkat Daerah yang telah dtentukan. ## II. PASAL DEMI PASAL