PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO Nomor 31 Tahun 2015 tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 - 2019 (berlaku 21 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia menyangkut hajat hidup orang banyak harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimana pola hidup bersih dan sehat harus menjadi budaya dalam kehidupan seharihari, a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Sawahlunto 2015 -2019. C.
- bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala ditingkat masyarakat sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019: b.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecii dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1.
1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2.
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377), 4.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 6.
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 5.
- . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 7.
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 8. Indonesia Nomor 5234),
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 9
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490):
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 199):
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29):
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28),
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7):
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12):
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : AKSI
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015-2019.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto,
2. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindungi yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi serta air hujan, 3.
2. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarkat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian universal Access tahun 2019,
4. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindungi, mata air tak terlindungi, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi/drainase: 4.
5. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos, 6.
6. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, 5.
7. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung, 7.
8. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat, 8.
9. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta, 9
10. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di sektor air minum adalah tercapainya 100'6 pelayanan air minum yakni 8596 penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 154 sesuai kebutuhan dasar (basic needs),
11. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di sektor sanitasi adalah tercapainya 1004 pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85X penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 1596 sesuai kebutuhan dasar (basic needs),
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal,
13. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari,
14. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60' dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5Y6,
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan,
17. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan tujuan pembangunan,
19. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan programprogram indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan,
18. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan,
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah,
22. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi,
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa:
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin:
25. AMPL adalah singkatan dari Air Minum dan Penyehatan Lingkungan:
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar:
26. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
28. SKPD adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Pamsimas adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat,
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
RAD-AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2015 sampai dengan 2019 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian universal access.
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN
Pasal 3
RAD-AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 berfungsi sebagai:
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan,
1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah,
3. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL,
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN
Pasal 4
RAD-AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 disusun sebagai penjabaran RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018 dalam mendukung percepatan pencapaian 10076 pelayanan air minum aman, 0/4 kawasan kumuh dan 100' pelayanan sanitasi layak serta menjadi dokumen yang harus dipedomani daiam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kota Sawahlunto sampai dengan 2018.
PELAKSANAAN
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 5
Pelaksanaan RAD AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 ditindaklanjuti melalui RKPD, Renja SKPD, APBD yang dapat dilakukan melalui integrasi program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 6
Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dengan SKPD teknis terkait.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 7
Sumber biaya pelaksanaan RAD AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 terbuka bagi pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 8
- (1) Pengalokasian program kegiatan tahunan RAD AMPL harus mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya,
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran tersebut harus dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD tahun berikutnya.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB IV - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9
- (1) Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun:
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan AMPL tahun berikutnya:
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran,
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan target rencana, harus dilakukan perbaikan seperlunya,
- (5) Kepala SKPD melalui Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kota selaku Ketua Pokja AMPL.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 10
- (1) Masyarakat dituntut untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya,
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah,
- (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Dokumen RAD AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 sebagai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.


Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 21 September 2015 WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI

YUSUF

Ha


Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 21 September 2015 SEKRETARIS D KOTA SAWAHLUNTO, ROVANLY ABDAMS v


|

|


## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

intip ferwursow&amp;ohiuntokota go.id

. Jin. Seokamo-Halita Telp./Fax (0754) 610852/61011 Kode Pos 27424

2 9 2 5 £ P. 3 $ "E 5 PE 3 5 Fi

:

(|

1

ag

'

,

## nangnusi Ah IA TI WP sn Mi: (kenakan! Kato sgp YA (serersoal! Mes) Ppap Ha "TA nasi Menang Had 'il | AN 3 | Li Ns "ll Ape LL TTL eeeT se PTN Hi ' Hi | tan h TP Besegan T Ts TH ATM 1 ' Ta Ui ! (fob |

ad, bu

:

ai ip

Na

HN

|

|

Ui

Ap ud

1

e



|

TT



|

1

1

|

|

## DAFTAR ISI

| KATA SAMBUTAN | KATA SAMBUTAN | i |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KATA PENGANTAR | KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR SINGKATAN | DAFTAR SINGKATAN | vii |
| BABI | PENDAHULUAN | ..m..iki |
| | 11. Latar Belakang | -1 |
| | 1.1.1. Maksud dan Tujuan | 1-2 |
| | 1.1.2. Ruang Lingkup | 1-3 |
| | 1.1.3. Sistematika Penulisan | 1-3 |
| | 1.2. Kondisi Umum Kota Sawahlunto | 1-5 |
| | 1.2.1, Batas Administrasi | 1-5 |
| | 1.2.2. Topografi | 1-8 |
| | 1.2.3. Geohidrologis | ITO |
| | 1.2.4. Demografi | 1-13 |
| | 1.3. Kondisi Umum Pembangunan Daerah | -16 |
| | 1.3.1. Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi | 1-17 |
| | 1.4. Permasalahan dan Tantangan - | 1-25 |
| BAB II | ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET 100-0-100 UNIVERSAL ACCES$ . | 2-4 |
| | 2.1. Tujuan dan Sasaran -- | 2-1 |
| | 2.11. Air Bersih | 2-1 |
| | 2.1.2. Sanitasi | 2-2 |
| | 2.1.3. Kawasan Kumuh | 2.6 |
| | 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi | 2-12 |
| | 2.2.1. Arah Kebijakan | 2-12 |
| | 2.2.2.Strategi | 2-12 |
| BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019 31 | BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019 31 | |
| | 3.1. Program dan Kegiatan | 31 |
| BAB IV | PEMANTAUAN DAN EVALUASI | 4-1 |
| | 3.1. Pemantauan dan Evaluasi . | 4 |
| | 3.2. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi | 4-2 |
| | 3.3.Mekanisme Pemantauan dan Evalusi | 42 |
| | | 5-1 |

BAB V

PENUTUP

## DAFTAR TABEL

| Tabel 1.1 | Jumlah RT,RW,Dusun dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan | 1-5 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 1.2 | Luas dan Tingkat Kelerengan Lahan di Kota Sawahlunto | 1-8 |
| Tabel 1.3 | Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto per Kecamatan | 1-13 |
| Tabel 1.4 | Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2013 | 1-14 |
| Tabel 1.5 | Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kota Sawahlunto Tahun 2013-2014 | |
| Tabel 1.6 | Jumlah Rumah (Fisik ), Sambungan Rumah PDAM Kota Sawahlunto 2013-2014 | 19 |
| Tabel 1.7 | Data Lokasi. Jumlah Penduduk dan Penduduk Terlayani Sistem Perpipaan Non PDAM PAMSIMAS 2008-2014 ... .. | 1.21 |
| Tabel 1.8 | Penyediaan Air Minum Non Perpipaan Kota Sawahlunto Tahun 2014 | 1-22 |
| Tabel 1.9 | Jumlah Rumah dengan Kepemilikan Jamban dan Pengelolaan Air Limbah Kota Sawahlunto Tahun 2014 | 1-23 |
| Tabel 1.10 | Permasalahan dan Tantangan Pelayanan AMPL dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Sawahlunto | 1-28 |
| Tabel 2.1 | Program Prioritas RAD-AMPL Kota Sawahlunto Dalam Rangka Pencapaian Target 100-0-100 Universal Access nmmnnsoneo | 2-3 |
| Tabel 2.2 | Jadwal Kegiatan Pendataan 100-0-100 | 2.9 |
| Tabel 2.3 | Lokasi dan Luas Kawasan Kumuh di Kota Sawahlunto | 2.1 |
| Tabel 4.1 | Formulir Evaluasi Hasil RAD AMPL Kota Sawahlunto | 43 |
| Tabel 5.1 | Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019 | 5-3 |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1.IPeta Administrasi Kota Sawahlunto | |
|-----------------------------------------------|----|
| Gambar 1.2 Peta Kelerengan Kota Sawahlunto | |
| Gambar 1.3Peta Geohidrologi Kota Sawahlunto | 12 |
| Jumlah Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk | 15 |

## DAFTAR SINGKATAN

| AMPL | Air Minum dan Penyehatan Lingkungan |
|----------|----------------------------------------------------------|
| APBD | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APK | Angka Partisipasi Kasar |
| APM | Angka Partisipasi Murni |
| Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| BLH | Badan Lingkungan Hidup |
| IPA | Instalasi Pengolahan Air |
| IPLT | Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja |
| ISPA | Infeksi Saluran Pernafasan Akut |
| MDGs | Millennium Development Goals |
| PAD | Pendapatan Asli Daerah |
| Pamsimas | Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat |
| PDAM | Perusahaan Daerah Air Minum |
| PDRB | Pendapatan Domestik Regional Bruto |
| PERDA | Peraturan Daerah |
| PERMEN | Peraturan Menteri |
| PLTU | Pembangkit Listrik Tenaga Uap |
| PMPKB | Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana |
| POKJA | Kelompok Kerja |
| RAD | Rencana Aksi Daerah |
| RDTR | Rencana Detail Tata Ruang |
| RENSTRA | Rencana Strategis |
| RPUM | Rencana Program Investasi Jangka Menengah |
| RPJMD | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RTRW | Rencana Tata Ruang Wilayah |
| Sanimas | Sanitasi Berbasis Masyarakat |
| SK | Surat Keputusan |
| SKPD | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SOTK | Struktur Organisasi Tata Kerja |
| SPAL | Saluran Pembuangan Air Limbah |
| SPAM | Sistem Pengolahan Air Minum |
| TPA | Tempat Pembuangan Akhir |
| TPM | Tempat Pengolahan Makanan |

pe oh

aaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwwaaawwwwywywywywywywyYy55Iw55

- TPS

- TTU

Tupoksi

- Tempat Pembuangan Sementara

- Tempat-tempat Umum

- Tugas Pokok dan Fungsi


## WALIKOTA SAWAHLUNTO

## KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Waa ta'ala, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan secara bersama-sama penyusunan Rencana Aksi DaerahAir Minum dan Penyehatan Lingkungan ( RAD-AMPL ) Kota Sawahlunto untuk Tahun 2015 - 2019.

Periu kita ketahui bersama bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin langka. Saat ini, air bahkan sudah menjadi komoditi ekonomi. Berdasarkan laporan WHO-Unicef dalam joint monitoring tahun 2004, kinerja sektor air minum dan sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Penduduk Indonesia Tahun 2010 adalah 231 Juta jiwa, dimana 108 juta jiwa atan 4796 belum memiliki akses terhadap sanitasi dan S1 juta jiwa atau 22 belum memiliki akses terhadap air bersih. Angka dimaksud akan lebih besar terlihat pada penduduk perdesaan yang tidak memiliki akses terhadap air bersih. a 1 c Pp ol 2 A p

Cakupan pelayanan air minam dan sanitasi yang rendah ini berdampak pada kesehatan masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi lingkungan. Dalam hal ini, keduanya merupakan penyakit yang diakibatkan oleh permasalahan air dan sanitasi. Untuk itu, perlunya perhatian bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak di masyarakat.

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penduduk dunia berkomitmen untuk memenuhi target Universal Access 100-0-100 khususnya di bidang Water Supply and Sanitation. Adapun tujuan Universal Access adalah 10076 pelayanan air minum, 0Yo kawasan kumuh dan 10076 akses sanitasi pada Tahun 2019.

Pelayanan air minum dan sanitasi yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu berbasis lembaga dan berbasis masyarakat membutuhkan penyelenggaraan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan (sanitasi) untuk menjamin keberlanjutan penyediaan air minum dan mencegah pencemaran akibat sampah dan air limbah.

Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan dasar air minum dan penyehatan lingkungan, dukungan pemerintah dilaksanakan melalui program Pamsimas yang bertujuan meningkatkan jumlah warga miskin yang dapat mengakses fasilitas air minum dan sanitasi yang layak serta mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Program Pamsimas 21 -1 n

Kanaan ana dirancang untuk mendorong agar Pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam mengupayakan keberlanjutan serta perluasan pelaksanaan program pendukung sektor air minum dan sanitasi, yang melibatkan berbagai stakeholder baik tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten dan masyarakat.

Sebagai upaya dalam percepatan replikasi dan pengarusutamaan program Pamsimas salah satu upaya tersebut adalah dengan fasilitasi kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPI) dengan melibatkan Pokja AMPL dan Tim Koordinasi Kota (TKK) Pamsimas.

Dokumen RAD AMPL hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai acuan pemrioritasan program kerja dan kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan lebih lanjut oleh SKPD terkait.

Selanjutnya kami sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Pemerindah Kota Sawahlunto khususnya Pokja AMPL, TKK Pamsimas dan Tim Penyusun Dokumen RAD AMPL ini yang telah membantu dalam penyusunan RAD AMPL ini.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan serta kekuatan kepada kita semua sehingga pelaksanan RAD AMPL ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi masyarakat Kota Sawahlunto

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sawahlunto, 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


Manna ai

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan ridho-Nya, Kota Sawahlunto telah dapat menyusun dokumen 'Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kota Sawahlunto'

Buku ini di buat dengan pertimbangan untuk menyusun dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian target Universal Access 100-0-100 Tahun 2019.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada yang terhormat,

1. Bapak Walikota Sawahlunto selaku Pembina, pengarah dan pengambil kebijakan sehingga Kota Sawahlunto dapat mengikuti Program Penyusunan RAD-AMPL,
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor Instansi di Lingkungan Kota Sawahlunto yang telah memberikan data-data untuk mendukung penyusunan buku ini,
3. Tim Pokja AMPL Kota Sawahlunto yang telah membantu dalam penyempurnaan isi dari buku ini,
4. Tim Penyusun RAD AMPL yang telah menyusun dokumen ini hingga terlaksananya Buku RAD AMPL Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019.

Akhirnya dengan harapan mudah-mudahan dokumen 'Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019' ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sawahlunto,

2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Selaku|Ketua Pokja AMPL

Drs. ROV ABDAMS, M.Si Nip. 19690929 199009 1 001



## 11 LATAR BELAKANG

Pada tahun 2010 lalu, Pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDG5).

Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu program prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang menetapkan target baru yaitu Universal Access (100-0-100) diakhir tahun 2019. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Kota Sawahlunto menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2015-2019 sebagai instrument percepatan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Universal Access tersebut dan instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Permen PU No 14/PRT/M/2010.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum, penyehatan

lingkungan dan penanganan kawasan kumuh untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD-AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL.

## 1.1.1. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL berisikan permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi. kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta indikasi kebutuhan investasi (pemerintah/APBD, masyarakat, swasta) dalam penyediaan layanan air minum, penyehatan lingkungan dan penanganan kawasan kumuh baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target Universal Access, khususnya target cakupan penduduk yang mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. RAD-AMPL memuat sinergi kebijakan pusat dan daerah serta menjadi dokumen yang harus digunakan daerah dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

RAD AMPL Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019 merupakan dokumen daerah yang bertujuan sebagai:

- -Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS dan P2KP serta pendekatan kelembagaan.
- -Instrumen kebijakan daerah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2015-2019.
- -'Channe/' internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakat ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL.,
- -Acuan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL
- -Acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS dan P2KP.

Penerapan RAD AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kota Sawahlunto dalam hal meningkatnya cakupan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai target SPM dan target Universal Access dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang lebih baik.

## 1.1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

1. Penyediaan air minum rumah tangga
2. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan bebas buang air besar sembarangan
3. Pengelolaan air limbah
4. Pengelolaan limbah rumah tangga
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai 'channe/" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan :

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS)
4. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
5. Program pengelolaan lingkungan
6. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat

## 1.1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RAD AMPL mengikuti sistematika Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Universal Access Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No 0445/M.PPN/11/2010. Sistematika RAD AMPL adalah sebagai berikut:

## Bab | Pendahuluan:

Mengemukakan kondisi umum pembangunan Kota Sawahlunto berkaitan dengan status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kota serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang terkait dengan pencapaian target Universal Access.

Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target 100-0100 Universal Access 2019:

Mengemukakan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama tahun 2015-2019 dalam upaya pencapaian target AMPL 2019. Strategi dirumuskan mengacu pada kegiatan nasional sebagaimana dituliskan dalam peta jalan (roadmap) nasional percepatan pencapaian Universal Access dan RPJMD. Uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintas program, dan indikator kinerja output untuk masing-masing kegiatan dalam program tersebut.

## Bab III Program dan Kegiatan Prioritas 2015-2019:

Mengemukakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun 2015-2019 dalam upaya pencapaian target AMPL 2019 yang akan dituangkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja SKPD.

## Bab IV Pemantauan dan Evaluasi:

Mengemukakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait dalam upaya pelaksanaan program AMPL tahun 2015-2019.

## Bab V Penutup:

Berisikan kesimpulan terhadap dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019.

## 1.2 KONDISI UMUM KOTA

## 1.21 Batas Administrasi

Secara administrasi Kota Sawahlunto terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 desa, Sedangkan batas wilayah Kota Sawahlunto dilihat dari letak administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah Utara': Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar,

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Solok.

- Sebelah Timur:

Berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung,

- Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Kabupaten Solok.

Kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang yang mempunyai luas wilayah 27.345 Ha atau 273.45 Km?.

Tabel berikut. menjelaskan secara rinci tentang luas wilayah, jumlah RT, RW, Dusun, di Kota Sawahlunto perkecamatan dan perdesa/ kelurahannya.

Tabel 1. 1 Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa serta Kecarnatan

| No | Kecamatan Desa/Kelurahan | RT | RW | Dusun | Luas Wilayah 1 (KM?) |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| 2 (1) | Kecamatan Barangin | 32 | 13 | 24 | 88,55 |
| 01 | Lumnindai | | | 5 | 20,10 |
| 02 | | Balai Batu Sandaran | | | 3 | 12.95 |
| 03 | | Saringan | 11 | 5 | | 0,81 |
| 04 | Lubang Panjang | 7 | 2 | | 1,00 |
| 05 | | Durian | | 6 | 2 | | 1.17 |
| 06 | | Durian II | 8 | 4 | | 1,25 |
| 07 | | | Talago Gunung | | | 4 | 17.30 |
| 08 | | Santur | | | 4 | 8,69 |
| 09 | | Kolok Mudiak | | | 3 | 8,52 |
| 10. | Kolok Nan Tuo | | | 5 | 16,76 |
| (2) | | Kecamatan Lembah Segar | 32 | 14 | 21 | 52,58 |
| O1 | Lunto Barat | | | 4 | |
| 02 | | Lunto Timur | | | 4 | 5.11 4,89 |
| 03 | | Pasar Kubang | | | 3 | |
| 04 | Kubang Tangah | | | 5 | 9.32 |
| 05 | | Kubang Utara Sikabu | | | | 20,15 |
| 06 | | Pasar | 6 | 3 | 5 | 11.56 | |
| 07 | Kubang Sirakuk Utara | 8 | 2 | | 0,50 |
| 08 | | Kubang Sirakuk Selatan | 4 | 2 | | 0.28 | |
| 09 | | Aur Mulyo | 6 | 3 | | 0,27 |
| 10 | | Tanah Lapang | 4 | | | 0,20 |
| 11 | Air | | 2 | | 0.16 |
| | Dingin | 4 | 2 | | 0.14 |
| (3) Kecamatan Silungkang | (3) Kecamatan Silungkang | (3) Kecamatan Silungkang | (3) Kecamatan Silungkang | 21 | 32,93 |

Bab1Pendahuluan

1-5

.

0

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2013 Tumpuak Tangah Jumlah .

|------------------|----------------------------|-------|------|---------|----------------------|
| O1 | Silungkang Oso | . | | 4 | A 6.57 |
| 02 | | Taratak Bancah | | | 3 | 8,43 |
| 03 | | Muaro Kalaban | | | 6 | | 8.58 |
| 04 | | Silungkang Tigo | | | 5 | 513 |
| 05 | Silungkang Duo | | | 3 | 4,22 |
| (4) | | Kecamatan Talawi | | | 39 | 99,39 |
| O1 | Sikalang | | | 4 | 6.59 |
| (02 | | Rantih | | | 2 | 6,22 |
| 03 | | Salak | | | 3 | 6.60 |
| 04 | | Sijantang Koto | | | 3 | | 6.40 |
| 05 | | Talawi Hilir | | | 4 | 10.21 |
| 06 | | Talawi Mudik | | | 4 | 8.76 |
| 07 | Bukik Gadang | | | 3 | 7,14 |
| 08 | | Batu Tanjung | | | 4 | 15,90 |
| 09 | Kumbayau | | | 4 | |
| 10 | Data | | | | 8.36 |
| 11 | Mansiang Tumpuak | | | 2 | 6.29 |
| Tangah E. Jumlah | '- | 64i.. | 271 | 6 | 16,32 |

0s|--

27345

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dijelaskan, bahwa Kecamatan Talawi merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 36.36Y6 atau sebesar 99,39 KM2, kemudian Kecamatan Barangin dengan persentase luas wilayah sebesar 32,389Yo atau sebesar 88.55 KM2, adapun Kecamatan Lembah Segar merupakan Kecamatan terluas ketiga dengan prosentase 19,23Yo atau 52,58 KM2, sedangkan Kecamatan Silungkang adalah kecamatan terkecil dengan prosentase 12,04Yb atau 32,93 KM2.

Rata-rata luas wilayah perdesa/kelurahannya adalah 7,39 KM2, dengan desa/kelurahan terluas adalah Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar dengan luas wilayah 20.15 KM?, sedangkan desa/kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar dengan luas wilayah 0,14 KM2.

Jarak tempuh desa/kelurahan ke Pusat Pemerintahan Kota Sawahlunto, tercatat 54,05Y6 atau 20 dari 37 desa/kelurahan berada dalam katagori jauh. Kecamatan Talawi adalah kecamatan dengan 100Y6 jumlah desa/kelurahannya memiliki jarak tempuh ke Pusat Pemerintahan Kota Sawahlunto diatas 9,91 KM, sedangkan Kecamatan Silungkang dengan 80Yo atau 4 dari 5 desa/kelurahannya memiliki jarak tempuh ke Pusat Pemerintahan Kota Sawahlunto diatas 9,91 KM.

Namun jauhnya jarak tempuh desa/kelurahan dari pusat pemerintahan Kota Sawahlunto tidak identik dengan jauhnya desa/kelurahan dari layanan publik, karena beberapa kewenangan layanan publik telah dilimpahkan kepada pemerintahan kecamatan. Rata-rata jarak tempuh desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 4,71 KM,


If

Gambar. 1.1 Peta Administrasi Kota Sawahlunto Sumber: RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032

## 1.2.2 Topografi

Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian antara &amp; 250 -650 meter diatas permukaan laut. Wilayah ini terbentang dari Utara ke Selatan, bagian Timur dan Selatan mempunyai topografi yang relative curam (kemiringan lebih dari 40Y60) yang luasnya 28.52Y6 dari luas wilayah keseluruhan, sedangkan bagian Utara bergelombang dan relative datar. Kemiringan dan keterjalan bentang alam ini telah menjadi kendala atau faktor penghambat pengembangan wilayah.

Bentang alam yang landai terletak di tengah wilayah Kota Sawahlunto, merupakan jalur-jalur sempit sehingga dirasa sulit untuk dikembangkan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak dikedua sisinya.

Tabel 1. 2 Luas dan Tingkat Kelerengan Lahan di Kota Sawahlunto

| No | Kecamatan | .. Luas Lahan (Ha) dengan Kemiringan Lereng (Yo) | .. Luas Lahan (Ha) dengan Kemiringan Lereng (Yo) | .. Luas Lahan (Ha) dengan Kemiringan Lereng (Yo) | .. Luas Lahan (Ha) dengan Kemiringan Lereng (Yo) | .. Luas Lahan (Ha) dengan Kemiringan Lereng (Yo) | Jumlah Ha. |
|--------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| No | Kecamatan | 0-2 | 2-15 | 15-25 | 25-40 | »a | Jumlah Ha. |
| 1 | Talawi | 991 | | 1.420 | | 2.680 | | 3.195 | | 1.653 | 9.939 |
| 2 | Barangin | 343 | 1.514 | 1.432 | 3.450 | 2.136 | 8.875 |
| 3 | Lembah Segar | | 240 | 358 | 694 | 1.836 | 2.110 | 5.238 |
| 4 | Silungkang | 29 | 288 | 735 | 340 | 1.901 | 3.293 |
| Jumlah | Jumlah | 1.603 | 3.580 | 5.541 | 8.821 | 7.800 | 27.345 |

Sumber: BPN Kota Sawahlunto

Gambar. 1.2


Peta Kelerengan Kota Sawahlunto Sumber : RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032

## 1.2.3 Geohidrolisis

Wilayah Kota Sawahlunto dilalui oleh 5 (lima) buah sungai utama, dengan berbagai pemanfaatannya, yaitu :

## a) Batang Ombilin

Sungai ini mengalir dari Utara ke Selatan dari Desa Talawi Mudik ke Desa Rantih di Kecamatan Talawi. Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar di wilayah Kota Sawahlunto sebagai sumber air baku bagi PDAM dan pembangkit listrik PLTU Sijantang. Sungai ini berhulu di Danau Singkarak, debit sungai ini di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m?/detik atau 17.190 liter/detik.

## b) Batang Malakutan

Sungai ini mengalir dari Barat yang berhulu di Desa Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok ke Timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin. Pemanfaatannya sebagai pengairan, pengambilan bahan galian C dengan debit ratarata 25 liter/detik.

## Batang Lunto c)

Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah Barat menuju Timur melalui Desa Lunto Barat, Lunto Timur, Pasar Kubang, Kubang Tangah, Kelurahan Pasar, Tanah Lapang dan Air Dingin membelah Kota Sawahlunto, Kecamatan Lembah Segar dan bermuara di Batang Ombilin. Pemanfaatannya sebagai sumber air baku PDAM, irigasi, pengambilan bahan galian C dan mandi, cuci, kakus sebagian masyarakat dengan debit 40 liter/detik.

## d) Batang Sumpahan

Sungai ini berhulu di Kelurahan Durian Il di Kecamatan Barangin dan di Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin. Pemanfaatannya sebagai sumber air baku PDAM dengan membangun Embung kapasitas 7.500 m? di hulunya.

## e) Batang Lasi

Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan nasional dari Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang dan keluar di perbatasan Kota SawahluntoKabupaten Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan dan Indragiri. Pemanfaatannya untuk pengairan, pengambilan bahan galian C dan tempat mandi, cuci, kakus sebagian masyarakat. Debitnya diperkirakan makin mengecil hanya tinggal 40 liter/detik.

Disamping sungai-sungai utama tersebut, juga terdapat beberapa sungai kecil yang tersebar di beberapa desa antara lain, seperti Batang Piruko, Sungai Bae, Batang Ngungun di Desa Taratak Bancah, Batang Mindai di Desa Lumindai, Batang Sinamo di Desa Rantih dan Batang Kumanih di Desa Tumpuk Tangah yang umumnya dimanfaatkan untuk irigasi dan sumber air minum penduduk setempat. Debit air sungai-sungai ini berkisar antara 5-10 liter/detik.

Air tanah di wilayah Kota Sawahlunto terbatas pada celahan batuan sedangkan lapisan-lapisan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan sebagai lapisan pembawa air atau potensi air tanah kecil.

Sumber mata air yang dijumpai terdapat secara setempat, antara lain ke arah tenggara dari Sawahlunto dan di bukit Sibantar yang berada di desa Sikalang. Mata air ini muncul pada lereng bukit dengan debit kurang dari 2 It/detik, yang mengalir sepanjang tahun. Sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai sumber air bersih bagi penduduk setempat dengan cara disalurkan melalui pipa paralon (PVC) dan plastik.

Sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih 5 It/detik dan mengalir sepanjang musim terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih (PDAM) kota Sawahlunto.

Gambar. 1.3 Peta Geohidrologi Kota Sawahlunto Sumber: RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032


|

## 1.2.4 Demografi

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto dalam rentang waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2008 sebanyak 54.913 jiwa meningkat pada tahun 2013 menjadi 58.972 jiwa, Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto per Kecamatan Tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Per Kecamatan

| | | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |
|--------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------------|
| | | 201 | 201 | 201 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| N o | Kecamat an | Lk Giwa) | Pr jiwa) | Jumlah Giwa) | Lk Giwa) | Pr Giwa) | Jumlah | Giwa) | Lk Giwa) | Pr Giwa) | Jumlah Giwa) |
| 1 | | Talawi | 9.017 | 8.928 | 17.945 | 9171 | 9.026 | | 18.143 | 9.267 | 9.181 | 18.448 |
| 2 | | Barangin | 8.457 | 87171 | 17174) | 8.547 | 8.830 | | 17.377 | 87151 | 8.966 | 17.681 |
| 3 | | Lembah Segar | 5.876 | 6.274 | 12.150 | 5.849 | 6.262 | 12.111 | 5.911 | 6.295 | 12.206 |
| 4 | | Silungkang | 5158 | 5140 | 10.298 | 5.312 | 5.194 | | 10.506 | 5.312 | 5.325 | 10.637 |
| Jumlah | Jumlah | 28.508 | 29.059 | 57.567 | 28.825 | 29.312 | 58.137 | 29.205 | 29.767 | 58.972 |

| | Sumber: BPSKota Sawahlunto , Tahun 2013

|

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2013, dapat dilihat distribusi penduduk Kota Sawahlunto, dimana Kecamatan Talawi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 18.448 Jiwa (31.28Yp): kemudian diikuti oleh Kecamatan Barangin dengan jumlah penduduk 17.681 Jiwa (29,989): setelah itu, Kecamatan Lembah Segar dengan jumlah penduduk 12.206 Jiwa (20,70Yo): dan Kecamatan Silungkang dengan jumlah penduduk 10.637 Jiwa (18,0490).

Dengan luas wilayah Kota Sawahlunto sekitar 273.45 Km3, yang didiami oleh 58.972 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Sawahlunto adalah sebanyak 215,66 Jiwa/Km2. Kecamatan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Silungkang dengan 323,02 Jiwa/KM2, kemudian diikuti dengan Kecamatan Lembah Segar sebesar 232,14 Jiwa/KM?, dan Kecamatan Barangin sebesar 199,67 Jiwa/KM?. Sedangkan Kecamatan Talawi merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 185,61 Jiwa/KM2.

Tabel 1. 4

## Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2013

| No | Kecamatan | Jumlah | Penduduk (jiwa) | Persentase (Ya) | | Luas | Wilayah (Km2) | Persentase (Xo) | Kepadatan Penduduk Giwa/Km?) |
|--------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| T | Talawi | ass! | o 3128| | 9939| | - 36,35 | Ia |
| 2 | Barangin | 17.681 | 29.98 | 88.55 | 32,38 | 199,67 |
| 3 | Lembah Segar | 12.206 | 2070| | 52.58 | 19.23 | 232.14 |
| 4 | Silungkang | 10.637 | 18.04| | 32.93 | 12.04 | 323.02 |
| Jumlah | Jumlah | sga72| | 100,00| | 273.45| | 100,00 | 215,66 |

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2013

## 1.3 KONDISI UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mencapai target Misi Kota nomor (b) yaitu 'Meningkatkan Fasilitas dan Pelayanan Umum" dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto 2013-2018 nomor (2) yaitu 'Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur' dikaitkan dengan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019, dimana pada tahun 2019 harus mencapai Universal Access terhadap 100Y6 air minum, 0Yo kawasan kumuh dan 10086 sanitasi.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA) sebagai sebuah studi partisipatif untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan hygienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk bahan perencanaan pengembangan program sanitasi dan advokasi bagi daerah dalam mencapai Universal Access tersebut.

Pada umumnya pelayanan air minum dan sanitasi dilakukan melalui pendekatan berbasis lembaga dan pendekatan berbasis masyarakat. Penyelenggaraannya memerlukan keterpaduan dengan pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan penyediaan air minum dan mencegah pencemaran akibat limbah sampah dan air limbah.

Tahun 2015 merupakan momentum yang strategis untuk mewujudkan komitmen daerah terhadap pencapaian target Universal Access tersebut dibidang air minum dan sanitasi (Water Supply and Sanitation). Adapun tujuan Universal Access dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap layanan air minum dan sanitasi dan menghilangkan adanya kawasan kumuh, sehingga pada tahun 2019 target tersebut dapat tercapai.

Dalam mendukung Tujuan Pembangunan Milenium secara Nasional, Kota Sawahlunto ikut berupaya menyelesaikan pencapaian