PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 1 Tahun 2016 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (berlaku 18 Agustus 2016)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tanggungjawab sosial perusahaan yang baik dan efektif, maka perlu terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- c. bahwa agar adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan diperlukan produk hukum dalam bentuk peraturan daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
SALINAN
Menetapkan :
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Perusahaan atau pelaku usaha atau sebutan lain adalah :
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum milik Negara/Daerah atau milik swasta yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
- b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang menjalankan kegiatannya di Daerah.
- c. badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :
- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di Daerah;
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan agar pelaksanaan TSP tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya program TSP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP di Daerah.
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
- e. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.
BAB III
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Penyelenggaraan TSP
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) Penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistis, dan non diskriminasi; dan
- k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan fungsi lingkungan hidup, Kesehatan, Pendidikan dan insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program - program pemerintah daerah;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pihak yang turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaran TSP dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak atas kegiatan atau kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk:
- a. pengentasan kemiskinan;
- b. penciptaan lapangan kerja;
- c. pendidikan;
- d. kesehatan;
- e. pengembangan UKM;
- f. peningkatan dan pengembangan infrastruktur;
- g. pembangunan lingkungan hidup;
- h. olah raga;
- i. sosial, budaya dan keagamaan.
KLASIFIKASI PERUSAHAAN PELAKSANA TSP
BAB IV - KLASIFIKASI PERUSAHAAN PELAKSANA TSP
Pasal 7
- (1) Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSP bagi masyarakat di Kota Jambi.
- (2) Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSP
BAB V - PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSP
Pasal 8
Pembiayaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak dalam tahun berjalan atau dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan.
BAB V - PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSP
Pasal 9
- (1) Kecamatan dan kelurahan dapat mengajukan usulan program TSP kepada forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) Tata pengajuan persyaratan dan pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota
PELAKSANAAN TSP
BAB VI - PELAKSANAAN TSP
Pasal 10
- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Pelaksanaan TSP dilaksanakan melalui forum pelaksana program TSP.
- (3) Perusahaan dapat melaksanakan program TSP secara mandiri setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang selanjutnya melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (4) Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TSP untuk Pelaksanaan program TSP yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.
BAB VI - PELAKSANAAN TSP
Pasal 11
Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan ## BAB VII PROGRAM TSP
BAB VI - PELAKSANAAN TSP
Pasal 12
Program TSP meliputi :
- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- c. program langsung pada masyarakat.
BAB VI - PELAKSANAAN TSP
Pasal 13
Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi :
- a. perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. rehabilitasi sosial terhadap anak nakal;
- c. perlindungan sosial bagi anak terlantar;
- d. penanganan korban bencana alam dan bencana sosial.
BAB VI - PELAKSANAAN TSP
Pasal 14
- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran;
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspekaspek kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
- h. pelatihan keterampilan kerja ( vocational training ) bagi remaja putus sekolah, bagi wanita rawan sosial ekonomi, dan lain-lain;
BAB VI - PELAKSANAAN TSP
Pasal 15
Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat berupa :
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa bantuan biaya pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.
KELEMBAGAAN
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 16
- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab sosial di Kota Jambi, Walikota membentuk lembaga pengelola tanggung jawab sosial perusahaan yang bertugas untuk mengelola tanggung jawab sosial perusahaan
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Perwakilan perusahaan, Asosiasi Pengusaha
- b. Perwakilan pemerintah daerah
- c. Perwakilan masyarakat
- (3) Kelembagaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Forum pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan
- b. Tim fasilitasi program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Tim koordinasi pengelolaan program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 17
- (1) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 3 huruf (a) adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh perusahaan yang melaksankan program tanggung jawab sosial perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggaung jawab sosial perusahaan.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) Forum Pelaksana TSP dalam melaksanakan program TSP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing - masing anggota Forum untuk disinergikan dengan program pemerintah Kota Jambi.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 18
- (1) Tim Fasilitasi program kegiatan TSP sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat 3 huruf (b) dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (TSP).
- b. Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisai dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perancanaan program TSP kepada instansi Pemerintah Kota Jambi.
- c. Membantu perancanaan pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TSP dengan pihak terkait.
- d. Menyusun kebijakan pemerintah daerah terkait kegiatan TSP dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD.
- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan program TSP serta menyusun sistem informasi implementasi TSP berbasis website di Kota Jambi.
- f. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk sekretariat tetap tim fasilitasi program kegiatan TSP.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 19
- (1) Tim koordinasi pelaksanaan dan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 huruf (c) dibentuk oleh walikota yang kepengurusannya terdiri dari unsur pemerintah, perusahaan dan masyarakat.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan program TSP dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan di Kota Jambi.
- (3) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TSP dari perusahaan.
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
BAB IX - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 20
- (1) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TSP yaitu :
- a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui tim fasilitasi
- b. Tim fasilitasi menyusun rencana kerjasama program TSP.
- c. Penanggung Jawab Perusahaan bersama - sama dengan pelaksana kegiatan melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TSP.
- d. Tim koordinasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan TSP dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh forum pelaksana TSP.
- (3) Lokasi Pelaksanaan TSP meliputi seluruh Wilayah Kota Jambi.
BAB IX - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 21
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sekretariat bersama TSP yang terdiri dari unsur perusahaan, forum pelaksana TSP, pemangku kepentingan dari elemen masyarakat.
- (2) Forum pelaksana TSP terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi.
- (3) Mekanisme dan tata laksana pembentukan forum pelaksana dan Sekretariat bersama TSP sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
BAB IX - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 22
- (1) Skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Forum Pelaksana TSP harus diselaraskan dengan program pemerintah Daerah.
- (2) Forum pelaksana TSP wajib menyampaikan pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing Perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) setiap tahun kepada DPRD.
PELAPORAN PROGRAM TSP
BAB X - PELAPORAN PROGRAM TSP
Pasal 23
Perusahaan pelaksana program TSP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan evaluasi TSP kepada pemerintah Daerah melalui forum pelaksana TSP.
PENGHARGAAN
BAB XI - PENGHARGAAN
Pasal 24
Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 25
- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TSP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak tercapai maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non ligitasi) dengan melibatkan mediator.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26
- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. penghentian sementara kegiatan
- d. penghentian tetap kegiatan
- e. pencabutan izin
- f. denda administrative. dan/atau
- g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
- (1) Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan Paling Lama 1 (Satu) Tahun Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua peraturan pelaksana terkait dengan TSP masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi .

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 18 Agustus 2016

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI, ttd ## SYARIF FASHA

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal, 18 Agustus 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Verifikasi: ttd ttd DARU PRATOMO LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (1/2016) EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
## I. UMUM
PENJELASAN
Pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terb