PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Nomor 06 Tahun 2010 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAR TARUN ANGGARAN 2011 DEN GAN RAH MAT TUIJAN YANG MAEIA ESA BUPATI KEPULAUAN TALAUD, - a. bahwa memenuhi ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 06 TAHUN 2010
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAR TARUN ANGGARAN 2011
DEN GAN RAH MAT TUIJAN YANG MAEIA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
- a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ,Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Kepulauan Talaud telah menyempurnakan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum daa Peraturan Perundangan­ Undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Ka bu paten Kepulauan Ta laud Tahun Anggaran 2011.
I .
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Ta\aud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2183);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)� sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); { 4
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 );
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tenrang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang- Undang Namer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang- Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),
7. UndangUndang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 temang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Tahun 200 I Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); ( Jt
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 I Tahun 2007 tentang perubahan ke nga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentartg kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); tentang Dana 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
17. Peraturan Pemeriruah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor \39, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintab Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Oaerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
- Peraturan Menteri dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24.
- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 25.
- 26, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. fJt
Menetapkan
Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAN BUPATI KEPULAUANTALAUD
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
0,- Rp.
Rp. (215.196.669,-)
Rp. 215.196.669,-
Rp. 29.142.577.646.-
Rp. 29.357. 774.315,-
Surplus
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Jumlah Pcmbiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkcoaao
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggoran 2011 sebagai berikut :
- I. Pendapatan
Rp. 383.164.027.639,-
2. Belanja
Rp. 382.948.830.970,-
Pasal 2
- (I) Pendapatan Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 7.000.158.000 .-
- b.
- Dana Perimbangan sejumlah Rp. 342.544.065.366,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 33.619.804.273,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdi.ri dari jenis
- pcndapatan :
- Rp. 1.147.128.421,a. Pajak Daerah sejumlah
- b. Relribusi Daerah sejurnlah Rp. 3.662.908.000,-
- c. Hasil Peogelolaan Kekayaan Dacrah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
- d. Lain-lain Pendopatan Asli Daerah Yang Sah scjurnlah Rp. 2.190.121.579,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi basil pajnk I bagi hasil bukan pajnk sejurnlah Rp. 18.370.451.366,-
- b. DanaAlokasi Umum sejumlah Rp. 278.873.014.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 45.300.600.000,- (
J/,
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp. -
- b. Dana darurat sejumlah Rp. -
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 6.193.951.073,-
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 27.425.853.200,-
Pasal 3
- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri dari
- b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 229.553.843.168 .-
- c. Belanja Langsung sejumlah Rp.153.394.987.802,-
- (2) Belanja Tidak l.angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 193.065.505.800,-
- b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,-
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,-
- d. Belanja hibah sejumlah Rp. 3.954.000.000,-
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 19.650.000.000,-
10. f . Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 325.237.368,-
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 12.059.100.000,-
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 500.000.000,-
- (3) Belanja langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 6.894.386.367,-
- b. Belanja barang danjasa sejumlah Rp. 68.816 304 849.-
16. Rp. 77.684.296.586,c. Belanja modal sejumlah
Pasn! 4
- (I) Pembiayaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 29.142.577.646,-
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 29.357.774.315,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa 1ebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 29.142.577.646,{ Jt-
- (l) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 750.000.000,-
- b. Pembayaran kepada pihak ke tiga yang belum di selesaikan Rp.28.607.774.315,-
Pasal 6
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- I . Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan

2. Lampiran l l pemerintahan daerah dan organisasi,
3. Lampiran 111

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

- 4.
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut pemerintahan daerah, organisasi Program, dan Kegiatan;

SK.PD,

5. Lampiran V

dan fi.mgsi dalam kerangka daerah urusan pemerintahan pengelolaan Keuangan negara� Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

- Daflar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan: 6. Lampiran VJ
- Daftar Piutang Daerah; 7. Lampiran VII
- Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; 8. Lampiran VIl1
9. Lampiran I X

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- Daflar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 10. Lampiran X

anggaran sebelumnya yang belum

- Daftar Kegiatan - kegiatan tahun diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 1 1 . Lampiran Xl
- l2. Lampiran Xll Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran X111 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 7

Bupati Kepulauan Talaud menetnpkan Peraturan temang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

## Pasal 8

-Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


( f

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. , t