PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor TAHUN Tahun 2012 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 2012 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kota Banjarbaru menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 'clan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2013;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kota Banjarbaru.
4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BAPPEDA dan Penanaman Modal adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjarbaru untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Banjarbaru.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan menengah Kota Banjarbaru.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RICA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah di Kota Banjarbaru.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- (2) RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
BAB HI
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- ( 1 ) RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013 dimaksud sebagai :
- a. pedoman penyusunan Renja SKPD;
- b. bahan penyusunan RICA SKPD;
- c. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2013.
- (2) Penyusunan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya.
Bagian Kesatu Dokumen RKPD
BAB IV - RKPD KOTA BANJARBARU TAHUN 2013
Pasal 4
- (1) RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013 disusun dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I
- PENDAHULUAN
BAB II :
- EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian lebih lanjut Dokumen RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

## Pasal 5

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2013 :

- a. Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dengan DPRD.
- b. SKPD menggunakan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013 sebagai pembahasan RKA-SKPD dengan DPRD.

## Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013.
- (2) Dalam hal RICA SKPD hasil pembahasan bersama DPRD tidak sesuai dengan RKPD Kota Banjarbaru, maka Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a di atas.

## Bagian Ketiga Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 7

- (1) Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda dan Penanaman Modal paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala Bappeda dan Penanaman Modal untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh SKPD pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013 akibat adanya kebijakan pemerintah dan force majeure, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan KUA dan PPAS Perubahan dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

PENUTUP

## Pasal 8

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 1.0

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di-Banjarbaru pada tanggall 1 Juni 2012

!:Jr WALIKOTA BANJARBARU,

14M. RUZAIDIN NO R

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 11 Juni 2012

ikSEKRETARIS DAERAH,

H SYAHRIANI

BERI A DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR :10 TAHUN 2012 TANGGAL :11 JUNI 2012


## PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMORi O TAHUN 2012

## TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013

## PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 2012

## PEMERINTAH KOTA BANIARBARU

## BAB VI PENUTUP

RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013 merupakan formulasi kebijakan yang merupakan penjabaran dari RPJM Tahun 2011-2015, dan mengacu pada RKP Nasional, RKPD Provinsi memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, balk yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dukungan berupa pemberian masukan dan keterlibatnn monitoring dan pengendalian pekerjaan ataupun proyek pembangunan yang tahun 2013 adalah tugas yang harus dilaksanakan bersama demi mencapai tujuan dan hasil pembangunan yang optimal. Hanya dengan demikian maka seluruh capaian hasil pembangunan akan dapat menghantarkan penduduk dan masyarakat Kota Banjarbaru ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dukungan pembiayaan juga menjadi salah satu penentu terhadap kelancaran seluruh pekerjaan dimasa depan. Lebih dari itu, dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi syarat mutlak dari pada pelaksanaan RKPD 2013. Walaupun tantangan menghadang, percepatan pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh hash] nyata dari pada pembangunan itu sendiri.

WALIKOTA BANJARBARU, --

ff M. RUZAIDIN NOOR


RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013