PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PENJUALAN DAN PENYALAHGUNAAN LEM MENGANDUNG ZAT ADIKTIF (berlaku 1 Agustus 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PENGAWASAN PENJUALAN DAN PENYALAHGUNAAN LEM MENGANDUNG ZAT ADIKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179 ayat (1)
huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan yaitu melindungi masyarakat terhadap kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan;
- b. bahwa penyalahgunaan penggunaan Lem yang mengandung zat adiktif pada saat ini semakin meluas dan meningkat di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari zat adiktif yang tidak sesuai dengan ketentuan perlu dilakukan upaya pengawasan penjualan dan penyalahgunaan Lem yang mengandung zat adiktif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penjualan dan Penyalahgunaan Lem yang Mengandung Zat Adiktif;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATN
dan
BUPATI BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENJUALAN DAN PENYALAHGUNAAN LEM MENGANDUNG ZAT ADIKTIF.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
6. Lem yang mengandung Zat Adiktif adalah Lem yang mengandung Zat Lysergic Acid Diethyilamide (LSD) yang apabila dihirup dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaaan dan perilaku seseorang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan ## BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Larangan;
- c. Upaya pencegahan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Penyidikan;
- g. Sanksi administratif;
- h. Sanksi pidana; dan
- i. Ketentuan lain.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Memberikan kepastian hukum pengaturan penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.
- b. Pengawasan penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Untuk menciptakan suasana ketertiban dan keamanan di masyarakat;
- b. Untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda dari perbuatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya.
BAB IV - LARANGAN
Pasal 5
Setiap Orang atau Korporasi dilarang memperjualbelikan atau memberikan Lem yang mengandung zat adiktif kepada anak.
BAB IV - LARANGAN
Pasal 6
Setiap orang dilarang :
- (1) Menghirup Lem mengandung zat adiktif dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek memabukkan atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk.
- (2) Secara sengaja menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan dan tempat penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.
UPAYA PENCEGAHAN
BAB V - UPAYA PENCEGAHAN
Pasal 7
Setiap orang tua berkewajiban mengawasi dan membimbing anak di lingkup keluarga atau di lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.
BAB V - UPAYA PENCEGAHAN
Pasal 8
Setiap adanya keramaian umum, maka Penyelenggara atau panitia Penyelenggara berkewajiban mencegah adanya kegiatan Penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.
BAB V - UPAYA PENCEGAHAN
Pasal 9
Setiap Penyelenggara Keramaian atau hiburan berkewajiban :
- a. Mengawasi agar tempat keramaian dan hiburan yang dikelolanya tidak terjadi Penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
- b. Ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
- c. Memasang pengumuman larangan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif; dan
- d. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika diduga terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif;
BAB V - UPAYA PENCEGAHAN
Pasal 10
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan di wilayah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban :
- a. Mengawasi agar tempat lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
- b. Ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
- c. Memasang pengumuman larangan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif; dan
- d. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika diduga terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.
BAB V - UPAYA PENCEGAHAN
Pasal 11
Setiap Korporasi berkewajiban :
- a. Ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif;
- b. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif; dan
- c. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika diduga terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12
- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban berperan dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif kepada anak.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk menegur dan melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa di lingkungannya ada kegiatan penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif kepada anak.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat berkewajiban memberikan pengarahan, pembinaan dan bimbingan akan bahaya menghirup Lem mengandung zat adiktif ditinjau dari aspek kesehatan fisik, psikis, moral, agama dan dari aspek kriminalitas.
- (2) Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian berkoordinasi dengan Satpol PP atau instansi yang terkait.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan terhadap penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif dilakukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 14
- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Menyuruh berhenti dan/atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
- e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- g. Menghentikan penyidikan; dan
- h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum acara yang berlaku.
- (3) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Penggeledahan;
- b. Pemeriksaan surat;
- c. Penyegelan objek;
- d. Penyitaan benda;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan tempat kejadian; dan
- g. Mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15
- (1) Setiap orang atau korporasi yang memperjualbelikan Lem mengandung zat adiktif kepada anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Pemberian teguran tertulis Pertama;
- b. Pemberian teguran tertulis Kedua;
- c. Pemberian teguran tertulis Ketiga disertai pemanggilan; dan
- d. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh instansi/pejabat yang mengeluarkan izin.
KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN LAIN
BAB XI - KETENTUAN LAIN
Pasal 17
Setiap anak yang melanggar ketentuan Pasal 6 diberikan pembinaan oleh orang tuanya atau dilakukan oleh instansi terkait.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Buntok pada tanggal 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, ## EDI KRISTIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 55/ 2017 ## BAB XII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Buntok pada tanggal 1 Agustus 2017

Penandatangan: BUPATI BARITO SELATAN, ttd EDDY RAYA SAMSURI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENGAWASAN PENJUALAN DAN PENYALAHGUNAAN LEM MENGANDUNG ZAT ADIKTIF
## I. UMUM
Bahwa akhir-akhir ini muncul fenomena baru dikalangan generasi muda yang menghirup zat adiktif berupa lem dengan tujuan dapat memabukkan. Kegiatan penyalahgunaan tersebut dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah.
Kondisi pengaturan menghirup Lem mengandung zat adiktif ini memang menimbulkan sebuah keadaan dilematis bagi Pemerintah Daerah. Disamping itu tidaklah mudah memberikan sebuah definisi yang lengkap sehingga memberikan kepastian pengertiannya. Namun pada kondisi empiris penggunaan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif, khususnya di kalangan generasi muda menunjukan tendensi yang meningkat, dan mempunyai efek yang tidak hanya merusak kepada pemakainya, tetapi juga dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat atas efek negatif bagi si pemakainya.
Mengingat pada efek negatifnya, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelarangan atas kegiatan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Pengaturan ini juga dimaksudkan sebagai upaya preventif dan refresif, serta mencegah kerusakan moral, psikis dan menekan angka kriminalitas di kalangan generasi muda.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Yang dimaksud instansi terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan hak anak dan sosial.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3