PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 8 Tahun 2007 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a Kabupaten;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. pada perlu
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
- 3 Undang-Undang Nomor 17 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
- 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ); Negara
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4355 );
- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Undang
- 7 Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Negara
- 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Penerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4548);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 199 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 1981 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 )
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4593).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIHUSI PEMAKAIAN KEKAYAA DAERAH
Pasal 1
Jalam peraturan Daerah ini yang dimaksud
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unSur penyelenggara Pemerintah Daerah.
Daerah adalah Kabupaten Melawi;
3. Bupati
Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- Kas Daerah adalah tempat penyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum instansi Pengelola Keuangan Daerah. pada
Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya; Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan Firma, Koperasi, Kongsi; Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha serta bentuk Badan Usaha lainnya; tetap
Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena dasarnya dapat disediakan oleh Sektor Swasta; pada pula
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebu: Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan; pemakaian ruangan peserta; pemakaian kendaraanlalat-alat bzrat milik Daerah;
- retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
- 1 Surat pendaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- [2. Surat ketetapan retribusi daerah; yang selanjutnya dapat disingkat SKRD; adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- daerah kurang tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; bayar
- Surat ketetapan retribusi daeran lebih bayar; yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; pada
5. Surat tagihan retribusi surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- lain yang dipersamakan; SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari; mengumpulkan dar' mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
Pasal 2
emakaian kekayaan daerah.
Pasal 3
Obrek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu terentu ,ang meliputi
- Pemakaian bangunan;
- Pemakaian tanah;
- Pemakaian ruangan untuk peserta;
- Pemakaian kekayaan lainnya:
- Pemakaian kendaraanlalat-alat berat milik daerah;
- Kursi;
3. Sound system;
- 2 Tenda;
Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum antara lain Pemeriksaan daging pengujian hasil mutu: impor,
Pasal 4
Subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak ntuk menggunakan kekayaan daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai jasa usaha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan tujuan untuk nemperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha ejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pasar. pada pada
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Tarif retribusi digolongkan BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.
daerah diberikan.
BIAYA OPERASIONAL
BAB VII - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 10
Kepada instansi pengelola retribusi dan pembantu diberikan operasional 10 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah; biaya
Tata cara permintaan pembayaran operasional dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan ## BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
{asa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati erdasarkan kontrak hak pemakaian.
BAB VII - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 12
aat retribusi terhutang terjadai pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13
Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
ditandatangani oleh wajib retribusi.
Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. pada
BABX
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 15
Pemungutan retribusi cidak dapat diborongkan
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16
waktunya atau tidak membayar, dikenakan anksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang arang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD\_ pada
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; SKRDKBT dan STRD.
Tata cara pembayaran; penyetoran; tempat pembayaran retribusi dengan keputusan Bupati .
BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
- Retribusi terutang ## BAB XV
KEBERATAN
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19
- Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada epala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan; SKRDKBT dan SKRDLB.
- Kebereatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut,
- Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD tahun dokumen lain yang dipersamakan; SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan; kecuali apabila waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- Pangajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20
- memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian; menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang:
- memberi suatu keputusan; keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan
PENGEMBALIAN PEMBAYARAN
BAB XVI - PENGEMBALIAN PEMBAYARAN
Pasal 21
Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
Bupati
- 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan dimaksud ayat (1) harus memberikan pada
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. pada
- Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya; kelebihan penbayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi. pada
- Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. pada
- Apbila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 sebulan atas
BAB XVI - PENGEMBALIAN PEMBAYARAN
Pasal 22
Remohonan pengembalian kelebihan pemabayaran retribus: diajukan secara tertulis kepada B-pati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
- Masa retribusi;
- Nama dan alamat wajib retribusi;
- Besarnya kelebihan pembayaran;
- Alasan singkat dan jelas.
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaiakan secara langsung atau melalui pos tercatat.
Bukti penerimaan cleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XVI - PENGEMBALIAN PEMBAYARAN
Pasal 23
- kelebihan retribusi .
- sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. ayat
PENGURANGAN; KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVII - PENGURANGAN; KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24
Bupati dapat memberikan pengurangan; keringanan dan pembebasan retribusi.
Pengurangan; keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XVIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Lahun terhitung sejak saat melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila: pada
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
2. 2 Diterbitkan Surat Teguran; atau
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibabnya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggara1 pada
PENYIDIKAN
BAB XX - PENYIDIKAN
Pasal 27
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidakan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana;
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
- menerima; mencari; mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; bidang
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di retribusi daerah; bidang
- b tentang kebenarar perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi dacrah;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di retribusi daerah; bidang
- e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggeJkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orarg dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf a; sedang pada
h Memotret
- h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- menghentikan penyidikan;
- 1 memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak 'pidana di retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. perlu bidang
Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik umum; sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. pada
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
berlakunya Peraturan Daerah ini maka Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan eengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan segala
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
tanggal pengundangannya. pada engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Aar setiap
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 16 4PPIL 2007

Penandatangan: BUPATI MELA WI, A SUMAN KURIK 2 4 Pril 2007 DETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI MARTIN LUTHERD
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
## TENTANG
## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
## PENJELASAN UMUM
Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan otonomi daerah yang nyata; dinamis serasi dan bertanggung jawab, guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dikelola lebih bertanggung
Paka baik pelayanan maupun efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi pemakaian tekayaan daerah perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.
Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapet digali oleh pemerintah [sbupaten Melawi adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah karena ilu pemerintah kabupaten Melawi menetapkan peraturan daerah tetntang retribusi pemakaian kekayuan daerah dalam rangka dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli da:rah (PAD) guna menunjang Peayelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
sampai dengan Pasal 30 Jelas Cukup FAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 35