PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 28 Tahun 2017 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TU.BAN TA.HUN ANGGARAN 2017 DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA BUPATI TUBAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN' PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURANBUPATITUBAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TU.BAN TA.HUN ANGGARAN 2017
DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA BUPATI TUBAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Da.lam Negeri N.omor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 6 Tahun 2017, maka guna kelanearan pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tu.ban Tahun Anggaran 2017 dalam suatu Peraturan Bupati;
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dal-am Llngkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik · sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8., T.ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun -2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Peiwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peratu-ran Menteri Dalam Negeri Norn.or 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
- 10~ Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2014 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03};
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan clan Belanja Tidak Terduga;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Uraian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toban;
14. Peraturan Bupati Toban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toban Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tu.ban Nomor9 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN:
M-en-etapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TOBAN TAHON ANGGARAN
2017.
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tu.ban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tu.ban.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toban.
5. Partai Politik adalah Partai Politik di Kabupaten Tuban.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah Kabupaten Tuban yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Dewan Pimpinan Pusat, selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan ## BAB II
PEMBERIAN BANTIJAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasa12
- ( 1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya ## BAB III
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3
- {1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai alokasi dana yang t-elah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
- {2) Tata cara penghitungan besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah sebagai berikut:
- a. besarnya nilai bantuan per suara adalah jumlah bantuan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD periode tahun 2009-2014 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban; dan
- b. besamya jumlah Bantuan Keuangan untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tata cara penghitungan dan besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2017 yang mendapatkan kursi di DPRD berdasarkan perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV

## PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal4

- ( 1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantu.an Keuangan Partai Politik Kepada Bupati.

- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan a..dm.inistrasi berupa :
- a. surat keputusan DPP yang sah tentang penetapan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilega1isir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ ART masing-masing Partai Politik;
- b. foto kopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabup.aten Toban;
- d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pemyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan tlan pengetuaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 yang te1ah diperiksa o1eh Badan Pemeriksa Keuang.an; dan
- g. surat pemyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan mat-eriil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

:

.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternbusannya disarnpaikan kepada Ketua Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Toban dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toban.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, tercantum dalam Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal5

Dalam hal Partai Politik tidak rnengajukan perrnohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada Tahun Anggaran 2017, Bantuan Keuangan yang bersurnber dari APBD Tahun Anggaran 2017 tidak dapat diberikan.

## BABV

## VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

## Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan perrnohonan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tu.ban, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tu.ban, Bad.an Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toban, Inspektorat Kabupaten Tuban dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toban.
4. {4} Pembentukan Tim Veriflkasi-sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 7

- ( l} Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam Berita Acara Hasil V erifikasi.
- (2) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan sebagai satu kesatuan.

## BAB VI

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 9

PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi.

## Pasal 10

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati melalui PPKD.
2. {2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VII

## PENUTUP

## Pasal 11

- { 1) Penggunaan Bantuan Keuangan clan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 201 7 oleh Partai Politik, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat {l}, tercantum dalam La.mpiran V dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban -pada tanggal 9 Juni 2917

H. FATHL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN TUBAN


B1.iABA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI E NOMOR

23

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TUB.AN

NOMOR

28

TAHUN 2017

TENTANG

BANTU AN

KEUANGAN

KEPADA

PARTAI

POLITIK

DI

KABUPATEN

TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.

## TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD

## A. TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

## JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG MEBDAPATKAN KURSI PADA PEMILU TAHUN 2009

| NO. | NAMAPARTAI | PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2009 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Partai Golongan Karya | 140.126 |
| 2. | Partai Kebangkitan Bangsa | 66.576 |
| 3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 63.428 |
| 4. | Partai Demokrat | 58.682 |
| 5. | Partai Persatuan Pembangunan | 25.357 |
| 6. | Partai Oerakan Indonesia Raya | 24.874 |
| 7. | Part.ai Amanat Nasional | 23.164 |
| 8. | Parta.i Kebangkit.an Nasional Ulama | 19.170 |
| 9. | Partai Keadilan Sejahtera | 18.460 |
| 10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 11.803 |
| 11. | Partai Bulan Bintang | 9.270 |
| 12. | Partai Barisan Nasional | 5.497 |
| JUMLAB | JUMLAB | 466..407 |

## Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014:

Jumlah Bantuan dalam APBD TA 2013

Jumlah perolehan suara periode 2009 - 2014

Rp. 396.480.915,00

466.407

Rp. 850,075

1nilai Bantuan Keuangan per -suara)

Perolehan dana Bantuan Keuangan Partai Politik = Rp. 850,075 X perolehan -suara masing-masing Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014.

## B. BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

## BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017

| 1'f0. | l'fAMA PART.Al | PBROI.Z- HAIi KlJRSI PEMILU 2014 | PEROL"EHAW SUARASAH PEMILU.2014 | BESARifYA P.All'A BANTUAN PER. SU.ARA (Rp\ | lmSARl'iYA DAl'fA BAl'fTUA1'f (P..P) | PEMBULATAN |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa | 14 | 199.987 | -850,075 | 17-0.003.949,025 | 17-0.-003.949,00 |
| 2. | Partai Golongan Karya | 7 | 84.972 | 850,075 | 72.232.572,900 | 72.232.573,00 |
| 3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 5 | 78.306 | 850,075 | 66.565.972,950 | 66.565.973,00 |
| 4. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 6 | 78.191 | 850,075 | 66.468.214,325 | 66.468.214,00 |
| 5. | Partai Demokrat | 6 | 62.663 | 850,075 | 53.268.249,725 | 53.268.250,00 |
| 6. | Pm-tai Amanat NasIDnal | 3 | 46.078 | 850,075 | 3-9.16-9.755,850 | 39.169.756,00 |
| 7. | Partai Persatuan F.em.bangunan | 2 | 29.25 | 850,075 | 24.864.n93,750 | 24.8n4.n94,oo |
| 8. | Partai Keadilan Sejahtera. | 3 | 27.421 | 850,075 | 23.309.906,575 | 23.309.907,00 |
| 9. | Partai Nasional Demokrat | 3 | 27.407 | 850,075 | 23.298.005,525 | 23.298.006,00 |
| 10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | 20.932 | 850,075 | 17.793.769,900 | 17.793.770,00 |
| Jumlah | Jumlah | 50 | 655.207 | - | 556.975.090,525 | 556.975.092,00 |


LAMPIRAN II PERATIJRAN BUPATI TUBAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

...

•---•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..

••••••

... .

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- 1.

- Nam.a

... .

Jabatan

Alamat

2. N.ama

Jabatan

Ala.mat

Ketua DPD/DPC

Sekretaris DPD /DPC

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan P-art-ai Politik.

2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran 2017 yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tu

ban, ... .

DPD / DPC PARTAI ... .

Ketua

Sekretaris


DPD / DPC PARTAI ... .

Materai

f

.

!

... .., ... u

... ,-

(

...

)

(

...

)

...

\_\_

... .

BUPATI TUBAN ,


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.

## CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ·-----------=---» .. mm········------···--··········--··----·--··································································

## BERITA ACARA BASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

•...•...••.•.•••...•...••...

Pada hari ini... tanggal ... bulan... Tahun ... , Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor ... Tahun ... Tanggal.. ... , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC ... .

Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tuban yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kurai di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ... suara sah x Rp ... ::::: Rp ... .

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepa-da PartaL ... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Ketua

(

...

)

2.

3.

4

5.

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota


)

)


(

..

,.

...

,.,,

...

,.,.

...

,

..

)

(

...•...•...

}

6.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Anggota


------------------... ..


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BANTIJAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN2017.

...

## CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_

,

... ..

## BERITA ACARA

## SERA.H TERIMA BA!ITUAll KEUAIIGAN PARTAI POLITIK NQMOR

Pada Harl... Tanggal . . . . Bulan ... Tahun ... yang bertandatangan

## dibawah ini :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toban atas nama Bupati yang ditunjuk atas nama pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD / DPC Partai ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... sejumlah Rp ... ( ... } dan Pihak kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pentla-patan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Da-erah Kabupaten Tuban melalui Rekening Bank DPD / DPC Partai ... Kabupaten Tuban.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar ( SPM ) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dari Bendahara Umum Daerah diterima oleh DPC/DPD Partai Politik yang Bersangkutan.

PIHAKKEDUA

## PIHAK PERTAMA

DPD /DPC PARTAI ... . KETUA

a.n. BUPATI TUBAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POUTIK KABUPATEN TUBAN

( ••••••••••••••••••••••••••••••••••&gt;


,,

... )


LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.

## CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

,,


... .

## LAPORAN PERTANGGU.NGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ... . TAHUN ANGGARAN ·nnn

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp ... , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut:

| NO. | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (RP) | KET |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| A. | 0 ENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | la.Seminar b. Lokakarya c. Dialog Interaktif kt. Sarasehan le. Workshop dan /atau ~. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya | | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| | 1. Administrasiumum a. Keperluan ATK b. Rapat Intern.al Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat d~ Sewa Kantor dan / atau e. Honor tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan | | | | |
| | t2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. AirMinum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat; dan/atau e. Surat Kabar Mingguan atau Harian | | | | |

| | 3. | Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data elektronik; dan / atau b. Penyimpanan Data Manual | | |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | ~. | Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan; dan/atau b. Pemeliharaan inventaris Sekretariat. | | |
| C. | SALD 0 ... | SALD 0 ... | Rp... | Rp... |

KJ:!.!'UA

Mengetahui BENDAHARA

(

...

)

(

...

~

)

--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


...

BUPATt |TUBAN ,

H. PATHUL HUDA

...

\_\_\_\_\_\_