PERATURAN DAERAH PROVINSI BI Nomor 1 Tahun 2015 tentang RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku 1 September 2015)
Pembukaan
Mengingat
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, Retribusi Jasa Usaha Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang...
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Provinsi Jambi.
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Jambi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak isi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan dibidang retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Gubernur Jambi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jambi, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama:
- b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah;
- c. Retribusi pelayanan ke pelabuhan di pungut retribusi atas pelayanan jasa ke pelabuhan;
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas tempat rekreasi dan olahraga; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Objek Retribusi pelayanan ke pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf c adalah pelayanan jasa ke pelabuhan, termaksud fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau di kelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa ke pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Subjek Retribusi pelayanan ke pelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa ke pelabuhanan, termaksud fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 11 merupakan Wajib Retribusi.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 14
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 15
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 16
Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 17
Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 18
Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 19
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukakan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 20
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif retribusi tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 1 September 2015

Penandatangan: Pj. GUBERNUR JAMBI H. IRMAN

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 1 September 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd ## H. RIDHAM PRISKAP LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : ( 6 /2015)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 21

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan.

## BAB VIII

## SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 23

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

## BAB IX

## PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 24

- (1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang dapat ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X

## TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, dan pengembalian retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 28

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIII

## KADALUWARSA

## Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIV

## KEBERATAN

## Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya SKRD, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karna keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan.

## Pasal 32

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XV

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, gubernur tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XVI

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB XVII

## PENYIDIKAN

## Pasal 36

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 37

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

## BAB XIX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah:

- b. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
- a. Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah; dan
3. Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 1 September 2015

Pj. GUBERNUR JAMBI


H. IRMAN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd

## H. RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : ( 6 /2015)

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

## NOMOR 6 TAHUN 2015

## TENTANG

## RETRIBUSI JASA USAHA

## I. UMUM

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satu bentuk dari retribusi adalah Retribusi Jasa Usaha Daerah.

Retribusi Jasa Usaha Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 merupakan salah satu penerimaan daerah yang mempunyai andil besar dalam memberikan pendapatan bagi Provinsi Jambi, akan tetapi dalam perkembangannya Retribusi Jasa Usaha Daerah tersebut dilakukan penyesuaian kembali sehingga perlu diganti.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.


Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.


Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Gubernur mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sekurang-kurangnya mengatur tata cara penyampaian permohonan dan jangka waktu pemberian keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan 'kinerja tertentu' adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Gubernur.

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.


Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6