PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (berlaku 20 Maret 2017)
Pasal 12
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 17, Pasal 236 dan
Pasal 18
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 17, Pasal 236 dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2017

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Verifikasi: Ttd. H. SAHBIRIN NOOR

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 21 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAHPROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Verifikasi: Ttd. ## H. ABDUL HARIS LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3/36/2017)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Huruf A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan PeraturanDaerah tentang PenyelenggaraanPendidikan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Mengingat:

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH

TENTANG

PENYELENGGARAANPENDIDIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusatadalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok danfungsinya menyelenggarakan dan menangani urusanpendidikan di Provinsi.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secaraaktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilanyang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaankomponen sistem pendidikan pada satuan pendidikanyang menjadi kewenangan Daerah agar proses pendidikandapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikannasional.
8. ManajemenBerbasis Sekolahadalah bentuk otonomimanajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalamhal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komitesekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
9. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan olehpemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahanpelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentukpenetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana,pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
10. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangandalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional olehPemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikanmenengah dan pendidikan khusus yang didirikanmasyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuaidengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompokorang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/ataukepedulian terhadap pendidikan.
12. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Orangtua adalah orangtua kandung atau wali yangbertanggung jawab penuh atas peserta didik.

14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusahamengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaranyang tersedia pada jenjang pendidikan menengah danpendidikan khusus.
15. Orang adalah perorangan, badan hukum, dan/ataumasyarakat.
16. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memilikikebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yangdiakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dankelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan pendidikankhusus.
17. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yangditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik,tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akandikembangkan.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikanyang menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikanmenengah dan pendidikan khusus.
19. Pendidikan Formal adalah pendidikan menengah danpendidikan khusus.
20. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalurpendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikandasar yang terdiri atas pendidi kan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk SekolahMenengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
21. Sekolah Menengah Atas yang selanjunya disingkat SMA adalahsalah satu bentuk satuan pendidikan formal yangmenyelenggarakan pendidikan umum pada jenjangpendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuklain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakuisama atau setara SMP.
22. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkatSMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formalpada jenjang pendidikan menengah umum sebagai lanjutandari SMPLB atau bentuk lain sederajatyang khususdiselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisikdan/atau mental.
23. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMKadalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yangmenyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjangpendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuklain yang sederajat.
24. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa selanjutnyadisingkat SMKLB adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal pada jenjang pendidikan menengahkejuruan sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat khusus diselenggarakan untuk siswa yangmenyandang kelainan fisik dan/atau mental.
25. Pendidikan Khusus adalahpendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitandalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memilikipotensi kecerdasan dan bakat istimewa.
26. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang memberikankesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untukbelajar bersama-sama dengan peserta didik normal padasatuan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan denganmenyediakan sarana, pendidik maupun tenaga kependidikanyang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana merekamengikuti kurikulum yang disesuaikan dengankebutuhannya.

27. PendidikanBerbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikanyang diselenggarakan setelah memenuhi Standar NasionalPendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitifdan/atau komparatif Daerah.
28. Lembaga Pelatihan Praktik Kejuruan juga dapat disebutVocational Training Center atau tempat praktik kerja industri adalah lembaga yang memberikan pelayanan praktikkejuruan bagi pendidik, peserta didik dan masyarakat sesuaiprogram keahlian tertentu.
29. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yangmenyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan,kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakanPemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapatdiakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
30. Standar NasionalPendidikan adalah kriteria minimal tentangsistem pendidikan diseluruh wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia.
31. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupanilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yangharus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
32. Standar Mutu Penilaian Pendidikan adalah standar nasionalpendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, daninstrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
33. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugasmerencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan danpelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dansebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sertaberpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA,SMK, dan PK.
34. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untukmenunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yangberkualifikasi sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, WakilKepala Sekolah, Laboran, Pustakawan, Teknisi SumberBelajar,Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Sosial,Terapis, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannyayang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan diSMA, SMK, dan PK.
35. Kepala Sekolah adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
36. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakanorangtua atau wali peserta didik, komunitas sekolah sertatokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturanmengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yangdigunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatanpembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
38. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikanyang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensidan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentukpemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifandi daerah tempat tinggalnya.
39. Lingkup Muatan Lokal adalah substansi yang menjadi bahankajian yang melingkupi berbagai potensi keunggulan dan keunikan lokal.
40. Jenis Muatan Lokal adalah potensi dan keunikan lokal yangmenjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.

41. Kearifan Lokal adalah nilai-nilailuhur yang menjadi keunggulan kompetitifdan/atau komparatif daerah yang dimiliki Kalimantan Selatandan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, sepertipengetahuan keagamaan, pengetahuan sungai dan rawa, pengetahuan kemaritiman dan perikanan, pengetahuanpertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakatKalimantan Selatan, seperti haram manyarah waja sampai kaputing, kayuh baimbai, danbauntung baiman batuah.
42. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik denganpendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkunganbelajar.
43. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian,penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadapberbagai komponen pendidikan pada pendidikan menengahdan pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggungjawabanpenyelenggaraan pendidikan.
44. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilandan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai olehpendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
45. Dewan Pertimbangan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Bagian Kedua Ruang lingkup

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. Pengelolaan Pendidikan;
- c. Standar Pelayanan Minimal pendidikan;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. kurikulum muatan lokal;
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. perizinan pendidikan;
- h. sistem informasi pendidikan;
- i. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- j. kerja sama;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pembiayaan;
- m. sanksi administrasi; dan
- n. sanksi pidana.

Bagian Ketiga Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran Dan Prinsip

## Paragraf 1 Asas

## Pasal 3

Asas penyelenggaraan pendidikan, meliputi:

- a. ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani;
- b. belajar sepanjang hayat;
- c. kemandirian dalam belajar; dan
- d. nilai budaya dan adat istiadat.

## Paragraf 2 Maksud dan Tujuan

## Pasal 4

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan meliputi:
- a. menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman danbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,sehat, berilmu,cerdas, cakap, kreatif, mandiri dan unggul;
- b. membentuk masyarakat demokratis danbertanggung jawab dengan basis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif; dan
- c. menata sarana prasarana, pendidik dan tenagakependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layananpendidikan yang mengembangkan dan mengarahkanpotensi peserta didik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayananpendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan dayasaing luaran pendidikan serta berkorelasi dengankebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
- c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, danakuntabel;
- d. terselenggaranya pendidikan yang selaras danberkelanjutan melalui fasilitasi serta dukunganpembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitaspendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Paragraf 3 Sasaran

## Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. perluasan akses layanan pendidikan secara merata,terjangkau dan bermutu;
- b. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitasmanajemen pendidikan secara efisien, efektif, danakuntabel;
- c. terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yangterintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan danpembinaan pendidikan antara Pemerintah Daerah denganPemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. terwujudnya sistem pendidikan yang mengarusutamakan kebudayaan.

## Bagian Keempat Prinsip

## Pasal 6

Pendidikan SMA, SMK, dan sederajatdiselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatifdengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilaikeagamaan, nilai kearifan lokal dan kemajemukan bangsa;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka danmulti makna;
- c. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didikyang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pemberian keteladanan, membangun kemauan, danmengembangkan serta mengarahkan kreativitas pesertadidik dalam proses pembelajaran;
- e. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutulayanan pendidikan.

## BAB II

## KEWENANGAN

## Pasal 7

- (1) Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajibpemerintahan bidang pendidikanSMA, SMK, dan sederajat, meliputi:
- a. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikankhusus;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengahdan pendidikan khusus;
- c. pemindahan pendidikdan tenaga kependidikan lintasdaerah kabupaten/kota;
- d. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikankhusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintasdaerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. membuat regulasi sebagai pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
- c. menyediakan pembiayaan dalam APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7ayat (1) dilakukan:

- a. optimalisasi fungsi dan peran Pemerintah Daerah, dalammelaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkanmanajemen pendidikan;
- b. optimalisasi peran serta masyarakat, dunia usaha danunsur pemangku kepentingan lainnya dalampenyelenggaraan pendidikan;
- c. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasanpenyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yangdilaksanakan oleh masyarakat; dan
- d. mengikutsertakan Orangtua peserta didik selaku penggunajasa layanan pendidikan untuk berpartisipasi dalam pengawasanprogram pendidikan di sekolah.

## BAB III

## PENGELOLAAN PENDIDIKAN

## Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 9

- (1) Pendidikan yang diatur dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- c. Satuan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Penugasan sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

## Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakannasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifanlokal, dengan mengedepankan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Standar Pelayanan Minimal pendidikan menengah; dan
- b. Standar Pelayanan Minimal pendidikan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal, PemerintahDaerah dapat mengembangkanaspek keunggulan dan/ataukearifan lokal.
- (2) Keunggulan dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengetahuankeagamaan;
- b. pengetahuan pertanian;
- c. pengetahuan kemaritiman/kelautan;
- d. pengetahuan keunggulan daerah; dan
- e. pengetahuan karakteristikDaerah.
- (3) Ketentuan mengenaipemuatan keunggulan dan/atau kearifan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalamPeraturan Gubernur.

## Pasal 12

Gubernur menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Kebijakan Pendidikan

## Pasal 13

- (1) Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan; dan
- b. menata kelola kebijakan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai kewenangan.

## Pasal 14

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan penjabaran dari kebijakan nasional di bidang pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan yang merata, bermutu dan proporsional;
- b. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif;
- c. pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran;
- d. penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan;
- e. penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;
- f. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;

- g. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
- h. pendataan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- i. penyusunan dan penetapan kalender pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan;
- b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu;
- c. peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta aksesibilitas pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan;
- d. peningkatan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalui kerja sama dengan dunia usaha dan/atau unsur pemangku kepentingan lainnya;
- e. menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif dan produktif;
- f. peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuai ketentuan;
- g. koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan;
- h. pemberian dukungan sumber daya terhadap peserta didik yang berprestasi;
- i. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Provinsi; dan
- j. penentuan hari efektif sekolah.
- (4) Substansi kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dan/atau selaras dengan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. rencana strategis perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah di bidang pendidikan; dan
- f. kebijakan regulasi Daerah yang terkait.
- (5) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. Satuan Pendidikan;
- d. Dewan Pendidikan;
- e. Komite Sekolah;
- f. Peserta Didik;
- g. Orangtua/wali peserta didik;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- i. pihak lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah

## Paragraf 1 Umum

## Pasal 15

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah meliputi antara lain:

- a. Pendidikan Formal; dan
- b. Pendidikan Khusus.

Paragraf 2 Penyelenggaraan Pendidikan Formal

## Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15huruf a, antara lain pendidikan menengah.

## Pasal 17

Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.

## Pasal 18

Penyelenggaraan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip:

- a. nirlaba;
- b. akuntabilitas;
- c. penjaminan mutu;
- d. transparansi; dan
- e. akses berkeadilan.

## Pasal 19

Satuan Pendidikan Menengah wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, kemampuan ekonomi, dan yang membutuhkan pendidikan khusus.

## Pasal 20

Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon Peserta Didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Peserta Didik baru.

## Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh Peserta Didik.

## Pasal 22

Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa bagi Peserta Didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.

## Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian layanan pendidikan dan kriteria penentuan 20% (dua puluh persen) calon peserta didik, penerima bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 24

Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan yang berlaku atas Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.

## Pasal 25

Satuan pendidikan menengah menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada Satuan Pendidikan;
- c. Orangtua/wali peserta didik di satuan pendidikan;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan; dan
- e. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan.

## Pasal 26

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ, yang terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah; dan
- b. komite sekolah.

## Pasal 27

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:
- a. Kepala Sekolah bertugas menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Komite Sekolah bertugas memberi pertimbangan, arahan dan dukungan finansial, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan Kepala Sekolah menentukan secara mandiri

untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:

- a. rencana strategis dan operasional;
- b. struktur organisasi dan tata kerja;
- c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
- d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 28

- (1) Organ dan pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 27ayat (2).

## Pasal 29

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan harus diwujudkan paling sedikit dengan:
- a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
- b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
- c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
- d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Paragraf 3

## Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

## Pasal 30

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan

b. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

- (1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lambat belajar;
- i. autis;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
- l. memiliki kebutuhan lain.
- (4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan, yang disebut tunaganda.

## Pasal 32

- (1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (3) Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Pendidikan Inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kebutuhan dan Pendidikan Inklusif sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Gubernur membantu dan/atau menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkeb