PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu; b. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan pembangunan perkebunan dan memperhatikan asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan, Peraturan Menteri Pertanian N omor 26 / Permentan/ OT.140 / 2 / 2007 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9 /2013 ten tang Pedoman Perizinan U saha Perkebunan, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 8 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu;
b. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan pembangunan perkebunan dan memperhatikan asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan, Peraturan Menteri Pertanian N omor 26 / Permentan/ OT.140 / 2 / 2007 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9 /2013
ten tang Pedoman Perizinan U saha Perkebunan, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Perizinan Usaha Perkebunan di Ka bu paten Labuhanbatu;
1. Mengingat
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
--·
--~---,--
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 ten tang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ten tang Badan U saha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. 12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
149, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Nomor Negara 5068);
15.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N omor 82, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 23.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 ten tang Kebijakan Energi
28.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3480/Kpts/HK.300/ 10/2009 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Ke pad a Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
29. Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu -(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 6);
30.Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fugsi Jabatan Struktural DinasDinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 19).
Memperhatikan : 1.Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun
2011 ten tang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Nasional;
24.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/ 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9 /2006 ten tang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat J enderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Garn but;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATENLABUHANBATU
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan mi yang dimaksud dengan:
- Labuhanbatu. adalah 1. Daerah
Ka bu paten
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati clan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Daerah 4. Daerah Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara
5. Gubemur adalah Gubernur Sumatera Utara
6. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa basil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- 9 .. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa perkebunan.
10. Usaha Budidaya Tanarnan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
11. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Peke bun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15. Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
16. Skala Tertentu adalah skala usaha perke bunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal
dan/ atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
17. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha . budidaya perke bunan.
18. Izin U saha Per ke bun an un tuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
19. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil per ke bun an.
20. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada peke bun.
21. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil
Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
- Negeri modal 22. Penanaman Modal Dalam adalah kegiatan menanam un tuk melakukan us aha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
23. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
24. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
25. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan Kabupaten Labuhanbatu 5 (lima) tahunan yang merupakan pen jabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh bupati.
26. Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerj asama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
27. Perusahaan Inti Rakyat-Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerj asama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
28. Perusahaan Inti Rakyat-Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keun tungan dengan adalah Usaha 29. Diversifikasi
mengutamakan usaha di bidang perkebunan.
BAB II - MAKSUD DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
- a. jerus dan penzman usaha perkebunan;
- b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
- c. kemitraan;
- d. perubahan luas lahan, jerus tanaman, dan/ atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
- e. rekomendasi teknis usaha perkebunan;
- f. kewajiban Perusahaan Perkebunan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administrasi.
·
-
PERKEBUNAN
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 3
- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
- a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
- b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
- c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 4
Sadan hukum asing atau perorangan warga negara asmg yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
-
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 5
- ( 1) U saha Budidaya Tanaman Perke bunan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 3 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun, data identiias dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jerns tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar se bagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

## Pasal 6

- ( 1) U saha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud

--

.

,,,.

.

~

dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini dilakukan pendaftaran oleh Bupati.

- (2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas prcduksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 1n1.
- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih · dilaksariakan.

## Pasal 7

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUPB, IUP-P dan IUP.

## Pasal 8

U saha Budidaya Tanaman Perke bunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

## Pasal 9

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P.

## Pasal 10

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan U saha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

## Pasal 11

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/ Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyaraka t/ perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan U saha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

## Pasal 12

- (1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar dan terwujudnya peningkatan nilai tarn bah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk

- jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal di wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada U saha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan un tuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) bahan baku dari ke bun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak terscdia, dapat didirikan U saha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memiliki IUP-P.
- (3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 14

Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.

## Pasal 15

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
2. yang difasilitasi se bagaimana ( 1) berada di luar (2) Kebun masyarakat pem bangunannya dimaksud pada ayat areal IUP-B atau IUP.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. ketersediaan lahan;
- b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan

- c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan · diketahui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
5. pengelolaan melakukan c. sanggup kebun
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari camat setempat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Bupati yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- (7) Bupati dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

-

## Pasal 16

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/ atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

## Pasal 17

- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran

.-.

VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang se bagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
- (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan

## Pasal 18

IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 yang lokasi lahan budidaya dan/ a tau sum ber bahan baku berada dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu diberikan oleh Bupati.

## Pasal 19

- (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV

## SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

## Pasal 20

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 :50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

tidak terdapat izm yang diberikan pada pihak lain;

- f. Pertim bangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- g. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar,
3. \_ rencana tempat hasil produksi akan
4. diolah;
- h. Izin Lingkungan dari Bupati;
1. Pernyataan kesanggupan:
1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
3. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dengan format pemyataan · sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- J. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perke bunan belum menguasai lahan mele bihi batas paling luas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, dengan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 1n1.

## Pasal 21

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati c/q Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nornor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat U saha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P;

- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan un tuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
- f. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- g. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- h. Izin Lingkungan dari Bupati;
1. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 22

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan peru bah an terakhir yang tel ah

terdaftar di Kementerian H ukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 :50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan pcraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan terrriasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
1. Izin Lingkungan dari Bupati;

- J. Pernyataan kesanggupan:
1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pem bukaan lahan tan pa bakar serta pengendalian kebakaran;
3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan. dengan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ran ini.
- k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, dengan format Pemyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 1n1.

## Pasal 23

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundang-undangan, pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Bupati.

## Pasal 24

Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, atau Pasal 22 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, atau Pasal 22 dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.

- (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Bupati paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor Kecamatan, Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Bupati dan website Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat sekitar mernberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.
- (4) Bupati setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat seki tar, dalam j angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) setelah dilakukan

pengkajian atas masukan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan website pemerintah daerah.

- (6) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diumumkan melalui pa pan pengumuman resmi di kantor Kecamatan, kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Bupati, dan website Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

## Pasal 26

- (J) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/ atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

## Pasal 27

Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), dapat diakses masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

-

## BABV KEMITRAAN

## Pasal 28

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

## Pasal 29

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i angka 4, Pasal 21 huruf i, dan Pasal 22 huruf j angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bcrtanggung jawab dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan

dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Peke bun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## Pasal 30

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( 1) dilakukan melalui pola kerjasama:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/ atau
- g. jasa pendukung lainnya. -

## BAB VI

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

## Pasal 31

- ( 1) Perusahaan Perke bunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan

- perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 22, dan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, berrneterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.

## Pasal 32

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
- b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang teiah terdaftar di Kernen terian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- c. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
- e. Izin Lingkungan dari Bupati; dan
- f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

## Pasal 33

- U) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penarnbahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pernohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

## a. IUP-P atau IUP;

- b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang tel ah terdaftar di Kernen terian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;

- c. Rekornendasi ketersediaan bahan baku dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
- e. Izin Lingkungan dari Bupati; dan
- f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian ten tang Penilaian U saha Perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penarnbahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pad a Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

## Pasal 34

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mernperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan tidak menghilangkan fungsi u tarna di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai

I

## Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, atau Pasal 34 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
2. memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jerus tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha. dan diterima yang (2) Permohonan

## Pasal 36

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan berten tangan ·dengan ketertiban umum dan/ atau perencanaan pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis

r:

-

kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

## Pasa l 37

Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, atau Pasal 34 diterbitkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, XV, XVI dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VII KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBU NAN

## Pasal 38

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:
- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sis tern pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

\_,


- b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sis tern pengendalian orgamsme pengganggu tanaman (0 PT);
- d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1: 100.000 atau 1: 50. 000 ( cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun rnasyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;

- g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
- h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izm secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur;
- (2) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/ atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 39

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan

kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada Bupati paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur J enderal.

## Pasal 40

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib menjarrun kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya orgarusme pengganggu tanaman (OPT).

## Pasal 41

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. -

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh bupati.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (3) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 6 ( enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
- (4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.

## Pasal 43

- (1) Bupati dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan a tau Persetujuan Diversifikasi U saha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 35, harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur J enderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.
2. Persetujuan Persetujuan Persetujuan Industri IUP, Lahan, Tanaman, Kapasitas (2) IUP-B, IUP-P, Perubahan Luas Perubahan Jenis Penambahan

Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi U saha yang diterima oleh perusahaan, selanjutnya di copy untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tcrcepat.

## Pasal 44

STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh Bupati dicatat dan dibuat rekapitulasi serta harus dilaporkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur.

## BAB IX SANKS! ADMINISTRASI

## Pasal 45

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas

tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

## Pasal 46

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi peke bun se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi peke bun.
- (2) Dalam hal peringatan ke-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

## Pasal 47

Perusahaan Perkebunan yang terbukti memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 atau Pasal 22, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

## Pasal 48

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Laban, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan a tau Persetujuan Diversifikasi U saha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, c, e, f, g dan/ atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah rnemperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masmgmasmg dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan/ atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

...

## Pasal 49

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi U saha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dan/ atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

## Pasal 50

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

I

I

~

## Pasal 51

Pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 atau Pasal 50 dilakukan oleh Menteri atas usul Bupati.

## Pasal 52

- (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan Bupati dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh Bupati.

## BABX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 53

Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran U saha Perke bunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal 54

- ( 1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat