PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 65 Tahun 2014 tentang TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BALANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
-
--
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten\_ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); Yang
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan; Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 2 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 3 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Balangan.
- 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
- 5 Pengarah Penanggulangan Bencana adalah Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
- 7 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 8 Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- 9 Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. pada
11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisifasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana; baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar , perlindungan, pengurusan pengungsi; serta pemulihan sarana dan prasarana. pada
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik / masyarakat sampai tingkat memadai wilayah pascabencana\_ Sasaran utama rehabilitasi berupa normalisasi/ berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti kondisi sebelum terjadinya bencana. pada pada
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pemerintahan dan masyarakat wilayah pascabencana. Sasaran utama rekonstruksi adalah tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. pada
16. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana\_
17. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak; ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia
TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 2
- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi. dan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi pada ayat
8. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud (1) adalah sebagai berikut ayat
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
4. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 3
Unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari
- a) Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari
2. Ketua;
3. Anggota.
- b) Pelaksana Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
- 1) Sekretariat, terdiri dari
6. Sub Bagian Program;
7. Sub Bagian Keuangan;
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari
10. Seksi Pencegahan;
11. Seksi Kesiapsiagaan.
- 3) Bidang Kedaruratan dan Logistik; terdiri dari
13. Seksi Kedaruratan;
14. Seksi Logistik.
- 4) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi; terdiri dari
16. Seksi Rehabilitasi;
17. Seksi Rekonstruksi.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Pertama Pengarah Penanggulangan Bencana
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 4
Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas
- menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b memantau penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah; dan
- C. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah.
Bagian Kedua Pelaksana Penanggulangan Bencana
Paragraf 1 Sekretariat
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 5
- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program, pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut
- menyusun program, mengkoordinasikan; membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan,
- pengolahan, analisis dan penyajian data;
- b menyusun program, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan serta laporan;
mengatur, kegiatan
membina, penyusunan
- C. menyusun membina, mengatur mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana
2. program; mengkoordinasikan, anggaran;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
6. g menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
7. h melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 6
Sekretariat terdiri dari
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- C Sub Bagian Keuangan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat; kearsipan; rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut pada
3. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
4. b melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- C. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- d. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainya;
7. e menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
- f. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, data pegawai yang tersedia, formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian; absensi dan cuti pegawai;
9. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi; pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan serta fasilitasi lainnya;
- h melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan\_
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut pada
3. a menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan;
4. b menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
- C. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
7. e melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
8. f menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
9. g menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya\_
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 9
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud (1) adalah sebagai berikut pada ayat
3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
4. b menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung;
- C. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
7. e menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
9. g menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan; dan
11. 1 melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Paragraf 2 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 10
- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud (1) sebagai berikut pada ayat
3. merencanakan, mengatur dalam rangka pencegahan bencana di Daerah;
4. b merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana di Daerah;
5. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- d. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
7. e merumuskan bahan kebijakan peningkatan potensi sumber daya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 11
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari
- Seksi Pencegahan; dan
- b . Seksi Kesiapsiagaan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 12
- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pencegahan bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut pada
3. a menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan bencana;
- b. menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- C. menyiapkan bahan monitoring terhadap penguasaan dan pengolahan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- d. menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tibatiba dan / atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. menyiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
4. f melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi Daerah rawan bencana (sekaligus sebagai bahan masukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup);
- g. menyusun resiko bencana; peta
- h. menyiapkan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
7. menyiapkan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana;
- j. melaksanakan identifikasi dan pendataan kejadian bencana;
9. k menyiapkan pelaksanaan pengembangan potensi sumber manusia melalui pendidikan dan pelatihan dibidang penanganan bencana; daya
1. menyiapkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu;
11. m menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan bencana;
- n. menyajikan data dan informasi dalam rangka pencegahan bencana; dan
13. 0 melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 13
- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud (1) adalah sebagai berikut pada ayat
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesiapsiagaan menghadapi bencana;
4. b menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi Daerah;
5. C menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
6. d menyiapkan pengorganisasian; pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
7. e menyiapkan penyediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- f. menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
9. menyiapkan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;
- h. menyusun data akurat; informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
2. 1 menyiapkan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
3. j menyiapkan bahan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana;
- k. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber penanganan bencana; daya
5. 1 menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan Daerah rawan bencana;
6. m menyiapkan bahan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
7. n menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
8. 0 menyiapkan bahan perencanaan sumber daya manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi tim penolong dalam penanganan bencana (rescuen);
- p. menyajikan data dan informasi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana;
9. menyiapkan bahan pembinaan; pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Paragraf 3 Bidang Kedaruratan dan Logistik
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 14
- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan menghadapi kondisi darurat dan pemenuhan logistik saat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud (1) sebagai berikut pada ayat
3. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dibidang kedaruratan bencana di Daerah;
4. b merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dibidang penyiapan logistik bencana di Daerah;
- C. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik bencana;
- d. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghadapi kedaruratan dan penyiapan logistik menghadapi bencana;dan
7. e melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 15
Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari
- Seksi Kedaruratan; dan
- b Seksi Logistik.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 16
- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan menghadapi kondisi darurat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan;
4. b melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- C. menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat bencana;
6. d menyiapkan pelaksanaan penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana;
7. e menyiapkan pemenuhan kebutuhan dasar;
8. f menyiapkan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
9. g menyiapkan pelaksanan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
10. h menyiapkan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana;
11. menyiapkan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana;
12. j menyiapkan peralatan evakuasi bencana;
- k. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
14. 1 menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kedaruratan;
15. m menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan;
16. n menyajikan data dan informasi dibidang kedaruratan;
17. menyiapkan pembinaan dan fasilitasi pemadam kebakaran (damkar) di Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 17
- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pemenuhan logistik saat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut pada
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik;
- C. menyiapkan pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan; sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- d. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang logistik;
7. e menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang logistik;
8. g melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- f. menyajikan data dan informasi dibidang logistik;dan
Paragraf 4 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 18
- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut pada
3. a merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dibidang rehabilitasi pascabencana di Daerah;
4. b merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dibidang rekonstruksi pascabencana di Daerah;
5. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
6. d merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;dan
7. e melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 19
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari
- a Seksi Rehabilitasi; dan
- b Seksi Rekonstruksi.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 20
- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan rehabilitasi pascabencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai pada
berikut
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi;
- b. menyiapkan pelaksanaan perbaikan lingkungan Daerah bencana;
- menyiapkan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- C menyiapkan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum;
- e. menyiapkan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- f menyiapkan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis;
- h. menyiapkan pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi budaya;
- g menyiapkan pelaksanaan rekonsilitasi dan resolusi konflik;
- 1 menyiapkan pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan;
- j. menyiapkan pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- k. menyiapkan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan untuk rehabilitasi pascabencana;
1. menyiapkan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan untuk rehabilitasi kepada masyarakat korban bencana;
- m menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitasi akibat bencana;
- n menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- 0 menyajikan data dan informasi rehabilitasi pascabencana;dan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 21
- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan rekonstruksi pasca bencana
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud (1) adalah sebagai berikut pada ayat
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi;
- b menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- C menyiapkan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- d. menyiapkan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- e. menyiapkan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f menyiapkan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g menyiapkan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;
- h menyiapkan pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- menyiapkan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama instansi terkait;
- j menyiapkan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- k menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- 1 menyiapkan kegiatan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- m menyiapkan bahan pembinaan; pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang rekonstruksi;
- n menyajikan data dan informasi rekonstruksi pascabencana;dan
- 0 melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya
Paragraf 5 Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 22
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ## BAB III
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan\_ pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 24 Nopember 2014 pada

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, H SEFEK EFFENDIE

Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 24 Nopember 2014 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, H. RUSKARIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 65