PERATURAN BUPATI RI Nomor 61 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG (berlaku 16 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang dan Terselenggaranya optimalisasi pelayanan pajak daerah maka perlu dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang....
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
14.Peraturan....
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Serang.
10. Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi UPT Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
- (2) UPT Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB III
Pasal 3
UPT Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB III
Pasal 4
UPT Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan pajak daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB III
Pasal 5
UPT Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah;
- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan ( stakeholder ) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah;
- c. pelaksanaan administrasi dan ketatalaksanaan pelayanan pajak daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah.

## Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada Kepala dalam hal :

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. mengelola administrasi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.


## Paragraf 3

## Pelaksana

## Pasal 9

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada Kepala dalam hal:

- a. melaksanakan penyiapan materi, data informasi dan rencana kegiatan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah;
- b. mengumpulkan dan mengolah data pelayanan pajak daerah;
- c. melaksanakan penyiapan administrasi pendaftaran pelayanan pajak daerah; dan
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan pajak daerah.

## Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertanggungjawab kepada kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan yang belaku.

## Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar UPT Pelayanan;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.


## Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT Pelayanan;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

## Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT Pelayanan; dan
- b. melaksankan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT Pelayanan; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Pelaporan

## Pasal 16

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

## Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan pasal 10 wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala.

## Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.


## Bagian Ketiga Kewenangan Mewakili

## Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana atau Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan struktural eselon IVa.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan jabatan struktural eselon IVb.

- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT Pelayanan.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UPT Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.


## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang pada tanggal, 16 Desember 2013

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang pada tanggal, 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 61

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor

: 61 Tahun 2013

Tanggal

: 16 Desember 2013

Tentang :

Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG


BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN