PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 40 Tahun 2007 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA (berlaku 18 Juli 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a. bahwa dalam rangka mengembangkan pendapat umum yang sehat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan saling pengertian antar bangsa di dunia, perlu dibentuk badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang pers yang dapat melakukan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 307 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1966 yang merupakan kelanjutan dari Kantor Berita Antara yang didirikan pada tanggal 13 Desember 1937, perlu diubah statusnya menjadi Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara;
3. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1966, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah sebagai pemilik modal pada Perusahaan.
3. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat Perusahaan melakukan kegiatan usaha.
4. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
6. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
7. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
8. Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
PENDIRIAN PERUSAHAAN
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, didirikan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
- (2) Dengan didirikannya Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka Lembaga Kantor Berita Nasional Antara yang didirikan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 3
- (1) Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional.
- (2) Selain penugasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat diberi penugasan lain di bidang pers oleh Menteri Teknis dengan ## BAB III ANGGARAN DASAR
Bagian Kesatu Nama dan Tempat Kedudukan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 4
- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau disingkat Perum LKBN Antara.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (3) Perusahaan dapat membuka perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
Bagian Kedua Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 5
Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 6
- (1) Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa di bidang pers yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 7
Penugasan Pemerintah diberikan kepada Perusahaan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b.
Bagian Keempat Modal
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 8
- (1) Modal Perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku adalah sebesar seluruh nilai kekayaan negara yang dikelola oleh Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
- (3) Nilai kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 9
Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 10
- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 11
- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perusahaan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 12
- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perusahaan Umum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 13
- (1) Calon anggota Direksi Perusahaan yang ditetapkan sebagai anggota Direksi Perusahaan adalah calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim dan/atau lembaga profesional independen yang dibentuk dan/atau ditunjuk Menteri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi Perusahaan yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Calon anggota Direksi Perusahaan yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 14
- (1) Anggota Direksi Perusahaan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perusahaan ditetapkan oleh Menteri.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 15
Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 16
- (1) Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi Perusahaan terdapat kekosongan, maka:
- a. Menteri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan sudah harus mengisi kekosongan tersebut;
- b. selama jabatan itu kosong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas, menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang kosong tersebut dengan tugas dan wewenang yang sama; atau
- c. dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut tetap melaksanakan tugas dan wewenang dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota Direksi, sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif.
- (2) Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perusahaan tidak mempunyai anggota Direksi, maka:
- a. untuk sementara Dewan Pengawas berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi;
- b. dalam rangka melaksanakan pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas secara bersama-sama dapat melakukannya sendiri atau menunjuk salah seorang atau lebih diantara mereka, atau menunjuk orang perorangan tertentu untuk melakukannya;
- c. dalam hal kekosongan Direksi disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi, maka anggota-anggota Direksi yang berakhir masa jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas dan wewenang dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota-anggota Direksi, sampai dengan diangkatnya anggota-anggota Direksi yang definitif.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 17
- (1) Seorang anggota Direksi Perusahaan berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Menteri dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan anggota Direksi lainnya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sedirinya dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 18
- (1) Antar anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perusahaan dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 19
- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha milik swasta;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Anggota Direksi Perusahaan yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perusahaan berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi Perusahaan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai Anggota Direksi Perusahaan.
- (4) Anggota Direksi Perusahaan yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Direksi Perusahaan berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 20
- (1) Anggota Direksi Perusahaan dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dilarang untuk diangkat menjadi anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Direksi menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai Anggota Direksi terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 21
- (1) Anggota Direksi Perusahaan sewaktu-waktu dapat diberhentikan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 22
- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 23
Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Pengawas apabila anggota Direksi yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau terdapat indikasi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan dan/atau melalaikan kewajibannya dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 24
- (1) Tugas pokok Direksi adalah :
- a. melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 25
- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perusahaan, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 26
- (1) Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Segala tindakan dan perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengawas untuk :
- a. menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan lainnya yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kecuali surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan membeli kembali surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan;
- d. mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- e. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun yang nilai pertahun melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- f. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang nilai pertahun sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- g. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi dan sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- h. menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- i. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- j. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- k. mengadakan kerjasama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- l. mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah ( Build, Operate, and Transfer ), Bangun Guna Milik ( Build, Operate, and Owned ) atau Bangun Sewa Serah ( Build, Rent, and Transfer ) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- m. menyewakan aset Perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- n. memperpanjang kerja sama operasi dan penyewaan aset yang menjadi kewenangan Direksi untuk periode kedua dan seterusnya;
- o. mengikat Perusahaan sebagai penjamin ( borg atau avalist ) yang mempunyai akibat keuangan sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- p. menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai 2 (dua) tingkat di bawah Direksi.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau
PENJELASAN
Pembukaan
atau data tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas tidak memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Dewan Pengawas dianggap menyetujui usulan Direksi.
- (4) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perusahaan yang bukan merupakan barang dagangan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Menteri.
- (5) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- (6) Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan dari Menteri dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu:
- a. mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru;
- b. melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perusahaan dalam perusahaan lain atau badan-badan lain termasuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran anak perusahaan;
- c. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. menerima pinjaman jangka menengah/panjang, dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) huruf c;
- e. memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) huruf c;
- f. mengagunkan aktiva tetap sebagai agunan pinjaman jangka menengah/panjang;
- g. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang nilai pertahun melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, kecuali aktiva tetap bergerak yang secara operasional diperuntukkan untuk dilepaskan (barang dagangan);
- h. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- i. menghapuskan dari pembukuan piutang macet yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- j. menghapuskan hak tagih piutang macet;
- k. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- l. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasi untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun;
- m. mengadakan kerjasama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun;
- n. mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah ( Build, Operate, and Transfer ), Bangun Guna Milik ( Build, Operate, and Owned ) atau Bangun Sewa Serah ( Build, Rent, and Transfer ) yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- o. mengadakan perjanjian lain yang tidak bersifat operasional (selain yang telah diatur dalam Anggaran Dasar ini) dan mempunyai dampak keuangan yang signifikan bagi Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;
- p. menyewakan aset Perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun.
- q. memperpanjang kerja sama operasi dan penyewaan aset yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas untuk periode kedua dan seterusnya.
- r. mengikat Perusahaan sebagai penjamin ( borg atau avalist ) yang mempunyai akibat keuangan melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- s. mencalonkan anggota Direksi dan/atau Komisaris yang mewakili Perusahaan pada anak perusahaan.
- (7) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan atau data tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Menteri dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.
- (8) Kebijakan kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi.
- (9) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.
##
PENJELASAN
Pasal 27
- (1) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan