PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Nomor 18 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR � TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR � TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA ,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (!) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Minahasa Tenggara. Peraturan Perangkat Daerah Daerah
- I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); ten tang
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
'
/
'
'l- '
·.4.
,
I
Menetapkan
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
«&gt;.
�
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. 10.lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. 1 1 . Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. 12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Pasa12
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. lnspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari :
5. 1 . Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe 8 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe 8 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
...
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat {satuan polisi pamong praja) dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub kebakaran);
6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
7. 1 1 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang adiministrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan lnformatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. Dinas Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
c
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
21. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Perencanaan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
- ( 1 ) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- ( 1 ) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Ratahan dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Ratahan Timur dengan Tipe A;
- Kecamatan Pasan dengan Tipe A; c.
- Kecamatan Belang dengan Tipe A; d.
- Kecamatan Ratatotok dengan Tipe A; e.
- Kecamatan Pusomaen dengan Tipe A; f.
- Kecamatan Tombatu dengan Tipe A; g .
- Kecamatan Tombatu Timur dengan Tipe A; h.
- Kecamatan Tombatu Utara dengan Tipe A; 1.
- Kecamatan Silian Raya dengan Tipe A; j.
- Kecamatan Touluaan dengan Tipe A; k.
- Kecamatan Touluaan Selatan dengan Tipe A. I.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB III PEMBENTUKAN UPT
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Sadan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
- ( 1 ) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
- ( 1 ) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sarnpai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
.
.
.
.
.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 10
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
BABV KEPEGAW AIAN
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang­ undangan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
- ( 1 ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana d.iatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksa.nakan mulai Januari 2017.
' t4 ' "
. '
,
.
.
•
KETENTUAN PENUTUP
PasaJ 16
- ( 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dacrah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakcrja Dinas Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Minahasa Tenggara;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat­ lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. JAMES SUMENDAP

Penetapan: Diundangkan di Ratahan Pada Tanggal ,1 A:,tulu,,, 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA · t � ARA , ## FARRY FREYKE LIWE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR qi, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA