PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor RAPPANG Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (berlaku 20 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa berhubung karena Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2005; sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, dan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
Menetapkan
~ 2 ~
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 09);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Derah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan Daerah dan fasilitasnya.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan atau asset yang berupa barang inventaris, bangunan dan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Gedung adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Aula perkantoran adalah ruang pertemuan yang berada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang dimilik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Tanah adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Rumah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruasruas lain dari sungai yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Pelataran adalah tanah atau lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan reklame.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Instansi pelaksana pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi ## BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari :
- a. Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat;
- b. Pemakaian Laboratorium Bahan Jalan, Mekanika Tanah dan Beton;
- c. Pemakaian Gedung, Aula Perkantoran, Rumah dan Tanah;
- d. Pemakaian Laboratorium Pemeriksaan kualitas Air;
- e. Pemakaian pelataran untuk penyelenggaraan Reklame;
- f. Penggunaan Lapak Monumen;
- g. Pengelolaan Danau; dan
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V PRINSIP DAN DASAR PENETAPAN TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
Bagian Kesatu Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Atas pemakaian kendaraan alat-alat berat dikenakan tarif sebagai berikut :
| NO | JENIS KENDARAAN/ ALAT BERAT | DALAM DAERAH (Rp) | LUAR DAERAH (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. | Buldoser Motor Greder Wheel Loader Tire Roller Tandem Roller Motor Walls 6 Ton & 8 Ton Motor Walls 2,5 Ton Walls Tangan Compressor Aspal Sprayer Kecil Dump Truck 3 M3 Dump Truck 5 M3 Dump Trusck Raksasa Trailler Plat Betd Truck Generator Mesin Las Stamper Cross Cutter Excapator Traktor Besar Traktor Pemotong Rumput Mobil Tangki Torontong Boma/Walls Getar | 160.000.-/jam 150.000.-/jam 125.000.-/jam 160.000.-/jam 160.000.-/hari 175.000.-/hari 125.000.-/hari 75.000.-/hari 140.000.-/hari 125.000.-/hari 175.000.-/hari 175.000.-/hari 200.000.-/hari 50.000.-/Km 150.000.-/30 Km 80.000.-/hari 125.000.-/hari 50.000.-/hari 100.000.-/hari 200.000.-/jam 1.000.000.-/Ha 100.000.-/hari 150.000.-/hari 30.000,-/Km 150.000,-/jam | 180.000.-/jam 185.000.-/jam 155.000.-/jam 175.000.-/jam 175.000.-/hari 185.000.-/hari 150.000.-/hari 100.000.-/hari 125.000.-/hari 150.000.-/hari 200.000.-/hari 200.000.-/hari 225.000.-/hari 75.000.-/Km 175.000.-/30 Km 100.000.-/hari 150.000.-/hari 75.000.-/hari 125.000.-/hari 220.000.-/jam 1.000.000.-/Ha 150.000.-/hari 200.000.-/hari 40.000,-/Km 185.000,-/jam |
- (2) Tarif Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya operasional dan biaya mobilisasai, serta kerusakan yang timbul selama dalam penyewaan dengan biaya tidak lebih dari Rp. 500.000,ditanggung oleh pihak penyewa.
Bagian Kedua
Pemakaian Laboratorium Bahan Jalan, Mekanika Tanah dan Beton
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Atas pemakaian laboratorium bahan jalan, mekanika tanah dan beton dikenakan tarif sebagai berikut :
- a. Pengujian Tanah :
1. Analisis saringan
2. Berat Jenis Aggregat Halus/Kasar
3. Atterberg
4. Pemadatan (Kompaksi)
5. CBR Laboratorium
6. Keausan Agregat
- b. Pengujian Beton :
1. Analisa Saringan
2. Berat Isi Agregat
3. Berat Jenis Aggregat Halus/Kasar
4. Mix Design
5. Kadar Air
Rp. 38.500.-/sampel
Rp. 38.500.-/sampel
Rp. 33.000.-/sampel
Rp. 82.500.-/sampel
Rp. 66.000.-/sampel
Rp. 38.500.-/sampel
Rp. 38.500.-/sampel
Rp. 27.500.-/sampel
Rp. 165.000.-/sampel
Rp. 27.500.-/sampel
Rp. 27.500.-/sampel
6. Zat Organik
Rp. 27.500.-/sampel
7. Keausan Agregat
Rp. 38.500.-/sampel
8. Kubus Beton
Rp. 11.000.-/sampel
- c. Pengujian Aspal :
1. Analisa Saringan
Rp. 38.500.-/sampel
2. Berat Jenis Aggregat Halus/Kasar
Rp. 38.500.-/sampel
3. Keausan Agregat
Rp. 38.500.-/sampel
4. Marshall Campuran
Rp. 825.000.-/sampel
- d. Pemeriksaan Lapangan
1. Sand Cone
Rp. 55.000.-/titik
2. Sondir
Rp. 550.000.-/titik
3. Core Drill
Rp. 82.500.-/titik
4. Contrifage Ekstraksi
Rp. 25.000.-/sampel
Bagian Ketiga Pemakaian Fasilitas Gedung, Aula Perkantoran, Rumah dan Tanah
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
- (1) Pemakaian Gedung Sidrap Center dikenakan tarif sebesar
Rp. 2.500.000/hari
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk fasilitas berupa :
- a. Kursi Futura;
- b. Kursi Plastik Napoly;
Kipas angin; dan
- d. Sound System.
- (3) Fasilitas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat disewakan dengan biaya sewa sebagai berikut :
- a. Kursi futura sebesar
Rp. 1.500./kursi/hari;
- b. Kursi plastik
Rp. 1.000./kursi/hari.
- (4) Pemakaian halaman untuk kegiatan yang bersifat insidentil, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per hari.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11
- (1) Pemakaian Gedung Masyarakat dikenakan tarif sebagai berikut :
- a. Gedung Masyarakat dalam ibukota Kabupaten
- b. Gedung Masyarakat ibukota kecamatan
Rp. 500. 000,-/hari;
Rp. 300. 000,-/hari;
- c. Gedung Masyarakat dalam Desa/Kelurahan
Rp. 100.000,-/hari.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik.
- (3) Pemakaian halaman Gedung Masyarakat dalam ibukota Kabupaten untuk kegiatan yang bersifat insidentil, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.
- (4) Pemakaian halaman Gedung Masyarakat diluar ibukota Kabupaten untuk kegiatan yang bersifat insidentil, dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12
Pemakaian Aula perkantoran dikenakan tarif sebagai berikut :
- a. Aula perkantoran dalam ibukota Kabupaten
Rp. 150.000,-/hari
- b. Aula perkantoran di luar ibukota Kabupaten
Rp. 100.000,-/hari
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 13
Atas pemakaian Rumah dikenakan tarif sebagai berikut :
- a. Rumah Dinas Daerah Golongan II, sebesar
- b. Rumah Dinas Kepala Sekolah, sebesar
- c. Rumah Dinas Guru, sebesar
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14
Retribusi Pemakaian Tanah dikenakan tarif sebagai berikut :
- a. Tanah Pertanian untuk usaha tani padi sawah bukan penangkaran ditetapkan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total produksi per hektar.
- b. Tanah irigasi untuk sawah irigasi teknis dikenakan tarif sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) per musim tanam per hektar.
Bagian Keempat
Pemakaian Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Setiap pemeriksaan kualitas air di laboratorium dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagai berikut :
- a. pemeriksaan pertama kali untuk pengambilan Rekomendasi :
- b. Pemeriksaan kualitas air dilakukan secara berkala, dengan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
| | Jenis Pemeriksaan air | P e m b i a y a a n | P e m b i a y a a n | P e m b i a y a a n | P e m b i a y a a n | |
|----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| No | untuk : | Biaya Bahan/alat | Jasa Pelayanan | Jasa Lab. | Pengambilan pengiriman | Jumlah |
| 1 | PDAM Bakteriologis | Rp. 100.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp.115.000 |
| | Kimia terbatas | Rp. 110.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp.125.000 |
| | Total | Rp. 210.000 | Rp. 10.000 | Rp.10.000 | Rp. 10.000 | Rp.240.000 |
| | Jenis pemeriksaan air | P e m b i a y a a n | P e m b i a y a a n | P e m b i a y a a n | P e m b i a y a a n | |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| No | untuk | Biaya Bahan/ Alat | Jasa Pelaya- Nan | Jasa Lab. | Pengambilan Contoh air | Jumlah |
| 2 | Kolam renang Bakterio logis | Rp.70.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp.5.000 | Rp. 85.000 |
| | Kimia terbatas | Rp.60.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp.5.000 | Rp. 75.000 |
| | Total | Rp.130.000 | Rp. 10.000 | Rp.10.000 | Rp.10.000 | Rp.160.000 |
| 3 | Kegiatan ekonomi dan air sumur untuk umum Bakteriologis | Rp. 30.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp. 45.000 |
| | Kimia terbatas | Rp. 40.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp. 55.000 |
| | Total | Rp. 70.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 100.000 |
Rp. 150.000/bulan;
Rp. 50.000/bulan;
Rp. 25.000/bulan.
Bagian Kelima Pemakaian Pelataran untuk Penyelenggaraan Reklame
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 16
Pemakaian pelataran untuk penyelenggaraan reklame berbentuk :
- a. Reklame Insidentil :
1. Spanduk dan umbul-umbul, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per hari;
2. Paliho, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per hari.
- b. Reklame Tetap, dikenakan retribusi untuk 1 (satu) buah reklame tetap, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi pertahun.
Bagian Keenam Pemakaian Lapak Monumen
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 17
Pemakaian lapak monumen, dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu) per lapak per bulan.
Bagian Ketujuh
Pengelolaan Danau
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 18
- (1) Tarif Retribusi atas pengelolaan Danau ditetapkan untuk setiap 2 (dua) tahun sebagai berikut :
- a. Ongko Sunna Tapparengnge sebesar
Rp. 150.000.000,-
- b. Ongko Salo Mate'E sebesar
- c. Ongko AppaseppoangngE sebesar
- d. Ongko Turungeng Amparita sebesar
Rp. 90.000.000,-
Rp. 50.000.000,-
Rp. 25.000.000,-
- e. Ongko Turungeng Waladeceng sebesar
Rp. 15.000.000,-
- (2) Proses pelelangan danau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 19
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dibayar pada SKPD pengelola Retribusi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 23
- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ## BAB XIII KEBERATAN
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 26
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 28
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XVI - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 30
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 31
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pemakaian Kekayaan Daerah yang saat ini masih terikat kontrak dengan pihak lain tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 20 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 10 ## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 35

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 36 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2002 Nomor 14), sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 9); dan 2. Ketentuan Bab VIII Pasal 16 serta ketentuan yang mengatur mengenai retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2003 Nomor 4); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 20 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI SIDENRENG RAPPANG, RUSDI MASSE
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 10 TAHUN 2011
## TENTANG
## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
## I. PENJELASAN UMUM
Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan penyediaan sumbersumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Upaya penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bahwa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2005; sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini. Selain itu dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset/kekayaan daerah perlu mengatur pungutan baru sesuai dengan obyek retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta sehubungan dengan berlakunya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian atas ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2005.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari sektor retribusi daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/d Pasal 37 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 21