UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1953 tentang (LEMBARAN-NEGARA 1953 NO.44) (berlaku 15 Juni 1955)
Pembukaan
Mengingat :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1955 TENTANG (LEMBARAN-NEGARA 1953 NO.44)
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang
- 1. bahwa perlu mengadakan perobahan dalam ketentuanketentuan mengenai perlakuan anggota Angkatan Perang yang termuat dalam Undang-undang No.14 tahun 1953.
2. bahwa perobahan tersebut tidak dimaksudkan mengurangi tujuan Pemerintah untuk membantu para anggota Angkatan Perang yang, mengingat kedudukannya, kemampuannya, bakatnya dan sesuatu perihal lainnya, sudah selayaknya mendapat bantuan Pemerintah dalam usahanya untuk mencari nafkahnya dan untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat umum,
3. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perobahan tersebut perlu segera diselenggarakan;
1. Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas (Lembaran-Negara tahun 1953 No.44);
2. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42) pasal 4 setelah dirobah dengan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 37);
3. Undang-undang No. 16 tahun 1953 tentang kedudukan anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 46) terutama pasal-pasal 9, 16 dan 19.
Mengingat pula :
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENCABUTAN Dan PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 No.44).
Pasal I.
Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44), dicabut dan diganti dengan peraturan sebagai berikut :
Pasal 1
- (1) Anggota Angkatan Perang yang dimaksudkan untuk diberhentikan karena kesehatannya atau karena kelebihan tenaga sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sub a dan sub d Undang-undang No. 12 tahun 1953 setelah dirubah menurut Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955, terlebih dulu dinyatakan non-aktif dari jabatannya dalam dinas ketentaraan.
- (2) Ayat (1) di atas tidak bertaku bagi mereka yang diterima sebagai anggota Angkatan Perang sesudah tanggal 31 Desember 1952; pun pula tidak berlaku bagi mereka yang dapat diberhentikan karena sudah masak mendapat pensiun, baik pensiun penuh maupun pensiun tidak penuh (evenredig pensiun).
- (3) Keadaan non-aktif termaksud pada ayat (1) berlangsung selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
- (4) Pernyataan non-aktif termaksud pada ayat (1) tidak perlu dan pemberhentian dari dinas ketentaraan
Pasal 2
Terhadap mereka yang dalam keadaan non-aktif menurut pasal 1 tetap berlaku segala kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan untuk anggota tetap, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
Pasal 4
- (2) Ayat (1) di atas tidak bertaku bagi mereka yang diterima sebagai anggota Angkatan Perang sesudah tanggal 31 Desember 1952; pun pula tidak berlaku bagi mereka yang dapat diberhentikan karena sudah masak mendapat pensiun, baik pensiun penuh maupun pensiun tidak penuh (evenredig pensiun).
- (3) Keadaan non-aktif termaksud pada ayat (1) berlangsung selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
- (4) Pernyataan non-aktif termaksud pada ayat (1) tidak perlu dan pemberhentian dari dinas ketentaraan
Terhadap mereka yang dalam keadaan non-aktif menurut pasal 1 tetap berlaku segala kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan untuk anggota tetap, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- (1) Dalam waktu dalam keadaan non-aktif kepada yang bersangkutan dapat diberikan tugas khusus.
- (2) Tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan cara pelaksanaannya diatur oleh atau atas nama Menteri Pertahanan.
- (3) Tugas tersebut tidak mengutamakan tugas tentara, melainkan ditujukan kepada persiapan untuk mengembalikan yang bersangkutan ke masyarakat.
- (4) Pengembalian ke masyarakat dengan jalan transmigrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (1) Dalam tahun pertama maka yang di-nonaktifkan itu mendapat pemeliharaan dan penghasilan yang sama dengan waktu menjadi anggota tetap.
- (2) Dalam tahun kedua berikutnya ia hanya mendapat penghasilan berupa gaji yang sama dengan waktu menjadi anggota tetap dan mendapat pemeliharaan dari badan-badan Pemerintah yang mengurus penampungan umum, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Untuk mereka yang di-nonaktifkan itu yang menyatakan suka ditransmigrasikan, waktu yang tersebut pada ayat (1) jika perlu oleh Menteri Pertahanan diperpanjang sampai selama-lamanya tiga tahun.
Pasal 5
- (1) Pada akhir tahun ketiga yang bersangkutan diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat, dan kepadanya diberikan tunjangan-tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk anggota tetap, apabila memenuhi syarat-syaratnya.
- (2) Yang bersangkutan yang pada akhir tahun ketiga masih belum mempunyai masa kerja yang cukup untuk memperoleh tunjangan-tunjangan seperti yang tersebut dalam ayat (1), dapat diberi tambahan masa kerja fiktif, sehingga masa kerjanya cukup untuk memperoleh tunjangan-tunjangan minimal.
Pasal 6
- (1) Di dalam waktu 3 tahun termaksud pada pasal 1 ayat (3) kepada yang bersangkutan dapat di-izinkan untuk kembali ke masyarakat atas keinginan dan tanggung jawab sendiri. Kepada mereka itu maka setelah diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak lagi berlaku ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 tetapi dapat diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan pasal 5 ayat (1).
- (2) Panitia tersebut dalam pasal 1 selalu berhak meninjau kembali keadaan seorang anggota Angkatan Perang yang dalam keadaan non-aktif menurut peraturan ini dan jika menurut putusan panitia seorang anggota Angkatan Perang yang bersangkutan tidak selayaknya untuk terus mendapat perlakuan sebagai yang diuraikan dalam pasal 3 dan pasal 4 maka ia segera dapat diberhentikan dari dinas ketentaraan dan diperlakukan sesuai dengan ayat (1) pasal ini.
- (3) Seorang anggota Angkatan Perang yang dalam waktu mendapat perlakuan menurut pasal 3 dan 4 peraturan ini, memenuhi syarat-syarat untuk mendapat pensiun minimal, segera diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat dan diperlakukan selanjutnya sesuai dengan pasal 1 ayat (2).
Pasal 7
Kepada yang bersangkutan yang telah diberhentikan menurut pasal 5 atau pasal 6 dapat diberikan bonus-demobilisasi atau paket-demobilisasi yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 96
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENCABUTAN Dan PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 No.44).
Pasal I.
Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44), dicabut dan diganti dengan peraturan sebagai berikut :
- (1) Anggota Angkatan Perang yang dimaksudkan untuk diberhentikan karena kesehatannya atau karena kelebihan tenaga sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sub a dan sub d Undang-undang No. 12 tahun 1953 setelah dirubah menurut Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955, terlebih dulu dinyatakan non-aktif dari jabatannya dalam dinas ketentaraan.
- (2) Ayat (1) di atas tidak bertaku bagi mereka yang diterima sebagai anggota Angkatan Perang sesudah tanggal 31 Desember 1952; pun pula tidak berlaku bagi mereka yang dapat diberhentikan karena sudah masak mendapat pensiun, baik pensiun penuh maupun pensiun tidak penuh (evenredig pensiun).
- (3) Keadaan non-aktif termaksud pada ayat (1) berlangsung selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
- (4) Pernyataan non-aktif termaksud pada ayat (1) tidak perlu dan pemberhentian dari dinas ketentaraan
Terhadap mereka yang dalam keadaan non-aktif menurut pasal 1 tetap berlaku segala kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan untuk anggota tetap, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- (1) Dalam waktu dalam keadaan non-aktif kepada yang bersangkutan dapat diberikan tugas khusus.
- (2) Tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan cara pelaksanaannya diatur oleh atau atas nama Menteri Pertahanan.
- (3) Tugas tersebut tidak mengutamakan tugas tentara, melainkan ditujukan kepada persiapan untuk mengembalikan yang bersangkutan ke masyarakat.
- (4) Pengembalian ke masyarakat dengan jalan transmigrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (1) Dalam tahun pertama maka yang di-nonaktifkan itu mendapat pemeliharaan dan penghasilan yang sama dengan waktu menjadi anggota tetap.
- (2) Dalam tahun kedua berikutnya ia hanya mendapat penghasilan berupa gaji yang sama dengan waktu menjadi anggota tetap dan mendapat pemeliharaan dari badan-badan Pemerintah yang mengurus penampungan umum, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Untuk mereka yang di-nonaktifkan itu yang menyatakan suka ditransmigrasikan, waktu yang tersebut pada ayat (1) jika perlu oleh Menteri Pertahanan diperpanjang sampai selama-lamanya tiga tahun.
- (1) Pada akhir tahun ketiga yang bersangkutan diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat, dan kepadanya diberikan tunjangan-tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk anggota tetap, apabila memenuhi syarat-syaratnya.
- (2) Yang bersangkutan yang pada akhir tahun ketiga masih belum mempunyai masa kerja yang cukup untuk memperoleh tunjangan-tunjangan seperti yang tersebut dalam ayat (1), dapat diberi tambahan masa kerja fiktif, sehingga masa kerjanya cukup untuk memperoleh tunjangan-tunjangan minimal.
- (1) Di dalam waktu 3 tahun termaksud pada pasal 1 ayat (3) kepada yang bersangkutan dapat di-izinkan untuk kembali ke masyarakat atas keinginan dan tanggung jawab sendiri. Kepada mereka itu maka setelah diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak lagi berlaku ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 tetapi dapat diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan pasal 5 ayat (1).
- (2) Panitia tersebut dalam pasal 1 selalu berhak meninjau kembali keadaan seorang anggota Angkatan Perang yang dalam keadaan non-aktif menurut peraturan ini dan jika menurut putusan panitia seorang anggota Angkatan Perang yang bersangkutan tidak selayaknya untuk terus mendapat perlakuan sebagai yang diuraikan dalam pasal 3 dan pasal 4 maka ia segera dapat diberhentikan dari dinas ketentaraan dan diperlakukan sesuai dengan ayat (1) pasal ini.
- (3) Seorang anggota Angkatan Perang yang dalam waktu mendapat perlakuan menurut pasal 3 dan 4 peraturan ini, memenuhi syarat-syarat untuk mendapat pensiun minimal, segera diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat dan diperlakukan selanjutnya sesuai dengan pasal 1 ayat (2).
Kepada yang bersangkutan yang telah diberhentikan menurut pasal 5 atau pasal 6 dapat diberikan bonus-demobilisasi atau paket-demobilisasi yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Mereka yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini dalam keadaan non-aktif menurut Undang-undang No. 14 tahun 1953 dianggap sebagai di non-aktifkan menurut peraturan ni.
Pasal II.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Pertahanan, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
1. Ternyata bahwa perumusan ketentuan-ketentuan dalam rangkaian Undang-undang No. 12 sampai dengan No. 17 tahun 1953 jauh dari sempurna. Penyusunan ketentuan-ketentuan dalam rangkaian tersebut adalah jauh daripada sistematis, sedang pada beberapa tempat perkataan-perkataan yang dipakainya kurang jelas. Kita melihat saja antara lain kepada
PENJELASAN
Pasal 4
Undang-undang No. 12 tahun 1953 di samping pasal 9 Undang-undang No. 16 tahun 1953. Selanjutnya kepada pasal 2 Undang-undang No. 14 tahun 1953 yang mempunyai hubungan dengan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953, ternyata bahwa perumusan pasal 2 tersebut belum dapat dikatakan telah memenuhi maksud Pemerintah sebagai yang diuraikan dalam penjelasan pada Undang-undang No. 14 tahun 1953. (Dicatat di sini bahwa penjelasan yang dimaksud itu tidak pernah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara). Lagipula akibat daripada ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No. 13 tahun 1953 belum juga diatur secara jelas dengan Undang-undang No. 17 tahun 1953. Selanjutnya dapat dicatat bahwa Undang-undang No. 15 tahun 1953 sungguh "menggantung". (Menurut sistemnya maka sejak tahun 1953 tidak mungkin lagi diadakan penerimaannya anggota Angkatan Perang berdasarkan Undangundang No. 12 tahun 1953, melainkan