PERATURAN DAERAH KABUPATEN W  PESISIR SELATAN Nomor LAU2007 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI KOMUNIKASI, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa telah diadakan evaluasi dari aspek subtantif, efektifitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja informasi Komunikasi Arsip dan Perpustakaan perlu diadakan benyempurnaannya.
Mengingat
- . bahwa berdasarkan pertimbangan b. sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1 958 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ):
- . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, 2 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), 3
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1 988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ):.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 ):
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN
BUPATI PESISIR SELATAN
E UTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI KOMUNIKASI, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan :
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah :
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebaaai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah :
- Kantor Informasi Komunikasi , Arsip dan Perpustakaan adalah Kantor Informasi Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.: 5
- Unit Pelaksana Teknis Selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana teknis Kabupaten Pesisir Selatan : 6
- Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Lemtekda Kabupaten Pesisir Selatan. 7.
KANTOR INFORMASI, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
- (1? Kantor Informasi Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam bidang Informasi Komunikasi, Perpustakaan dan Arsip.
- (2) Kantor Informasi Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - Pasal 2
Pasal 3
- (1) Kantor Informasi Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas, melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Informasi, Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas, Kantor Informasi Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis diidang informasi dan komunikasi, sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi pembinaan dan pelayanan informasi dan komunikasi hubungan masyarakat, promosi dan perpustakaan serta pengelolaan kearsipan :
4. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang informasi dan komunikasi : b.
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum :
6. Pengelolaan urusan Ketata Usahaan : d.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya. €
BAB II - Pasal 2
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Kantor Informasi Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor:
3. Sub Bagian Tata Usaha : b.
4. Seksi Informasi dan Komunikasi : c
5. Seksi Arsip dan Perpustakaan : d
6. . Seksi Pengolahan Data Elektronik. e.
- (2) Struktur Organisasi dan tata Kerja Kantor Informasi Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dani Peraturan Daerah ini.
BAB II - Pasal 2
Pasal 5
- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Informasi Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi meliputi urusan
ketatausahaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, kerumah tanggaan, perlengkapan dan urusan umum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana pada ayat (2) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan :
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan :
4. Melaksanakan administrasi keuangan :
5. Melaksanakan urusan rumah tangga :
6. Melaksanakan urusan tata usaha : 90an
7. » Melaksanakan urusan kepegawaian.
BAB II - Pasal 2
Pasal 6
- (1) Seksi Informasi Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Inforkom, Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Seksi Informasi Komunikasi mempunyai tugas menyusun perencanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan sarana komunikasi, melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dan media Cetak, media elektronik dan media tradisonal, pelaksanaan
publikasi, melaksanakan pembinaan terhadap media elektronik, film serta media tradisional.
- (3) Untuk menyelenggaran tugas Seksi Informasi Komunikasi mempunyai fungsi
- a. Melaksanakan penyusunan rencana pembinaan dan pengelolaan sarana komunikasi :
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, media cetak, media tradisional elektronik informasi serta pelaksanaan publikasi:
- C. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan media elektronik dan film oleh masyarakat :
- d. Pengelolaan dan proses pemberian izin.
BAB II - Pasal 2
Pasal 7
- (1) Seksi Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh Seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Informasi Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Seksi Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas mengumpulkan, pengolah, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dibidang penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat :
- (2) Seksi Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi
- a. Melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan arsip dan perpustakaan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kelengkapan bahan bahan arsip dan perpustakaan.
5. Cc. Melaksanakan dan pengelolaan koleksi meliputi penambahan, pemeliharaan dan inventarisasi serta pelayanan arsip dan perpustakaan umum.
BAB II - Pasal 2
Pasal 8
- (1. Seksi Pengelolaan Data Elektronik dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Informasi Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan.
- (2). Seksi Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas mengumpulkan, pengolah, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dibidang pengolaan di bidang elektronik.
- (3). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Seksi Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Data Elektronik :
- b. Melaksakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengolahan data elektronik :
3. Cc. Mengkoordinasikan pendayagunaan elektronik.
BAB II - Pasal 2
Pasal 9
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagai dalam beberapa Sub Kelompok sesudi dengan kebutuhan dan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam bidang masing-masing sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
BAB V - TATA KERJA Pasal 10
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unit Kerja Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordoinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 108
masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TATA KERJA Pasal 10
Pasal 11
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengah peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA Pasal 10
Pasal 12
- (1) Setiap satuan organisasi wajib merijikuti dan mematuhi, petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
3. (3 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V - TATA KERJA Pasal 10
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V - PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELON Bagian Kesatu Pengangkatan, Pemberhentian dalam Jabatan Pasal 14
Pasal 14
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB V - PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELON Bagian Kesatu Pengangkatan, Pemberhentian dalam Jabatan Pasal 14
Pasal 15
- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III. a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan UPT adalah Jabatan Eselon IV.a.
BAB VI - PEMBIAYAAN Pasal 16
Pasal 16
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilingkungan Pemerintah Daerah di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17
Pasal 17
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dalam bentuk rincian/uraian tugas masing-masing Pejabat Struktural dan Fungsional serta staf sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Komunikasi dan Arsip Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan tidak berlaku lagi. Uu
-
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada Tanggal

Penandatangan: : 24 April 2007 BUPATI PESISIR SELATAN dto z NASRULABIT -

Penetapan: Diundangkan di Painan Pada tanggal 23 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto 2 Drs. H. ADRIL s NIP. 010087271. Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor : 6 Seri: D5