PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 5 Tahun 2015 tentang PEIX)MAII PEMALONAN, PEMILTHAN, PELANTII{AII, DAN PEMBERIIENTIAN KEPAL/I DESA (berlaku 22 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a|; 3.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 5.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tartbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a090); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171; 8.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara,n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor l99l; 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 201'4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2OI3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); 12.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2OI4 tentang Pemilihan Kepala Desa; 11.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurLts urusan pemenntahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II PEIY-ELEN(X}ARAAN PEMILIHAN KTPALA DESA
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 2
- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. (21 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa.
3. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilaksanakan secara bertahap paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. (3)
4. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan dan mempunyai hak pilih. (4)
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 3
- Pemilihan Kepala Desa bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. (1)
- Jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa. (2t
- Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. (3)
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 4
- Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati. (1)
- a.. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliPuti : (21
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- g. melakukan evaluasi dan pemilihan; dan pelaporan pelaksanaan
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- h. melaksanakan tugas dan wewena.ng lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
TAIIAPAN PEMILIHAN KEPALII DESA
Bagtan Kesatu
Umum
BAB III - TAIIAPAN PEMILIHAN KEPALII DESA
Pasal 5
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perslapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kedua Perslapan
BAB III - TAIIAPAN PEMILIHAN KEPALII DESA
Pasal 6
Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan:
- b. BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 3O (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
BAB III - TAIIAPAN PEMILIHAN KEPALII DESA
Pasal 7
- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bersifat mandiri dan tidak memihak yang terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa.
2. {21 Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - TAIIAPAN PEMILIHAN KEPALII DESA
Pasal 8
Dalam penyelenggaraan antara lain: Pemilihan Kepala Desa, BPD berwenang
- b. membantu menyelesaikan permasalahan pemilihan. pada saat
- a. memberikan saran Pemilihan; dan dan pertimbangan kePada Panitia
BAB III - TAIIAPAN PEMILIHAN KEPALII DESA
Pasal 9
- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- a. merenc€rnakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- c. melakukan pendataan, pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
14. (21 Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.
Bagian Ketiga Pencalonan
- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas kegiatan:
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarilikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 2O (dua puluh) hari;
- a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- e. pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- d. penetapan daftar pemilih tetap;
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Kegiatan pada tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melibatkan Saksi Calon Kepala Desa.
Baglan Keenpat Penungutan Suara
- (1) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas kegiatan:
- b. penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak; dan
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- c. dalam hal jumlah Calon yang memperoleh suara terbanyak yang s€una lebih dari 1 {satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka Calon terpilih ditetapkan
BAB III - TAIIAPAN PEMILIHAN KEPALII DESA
Pasal 12
- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas kegiatan:
- b. laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- a. laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- c. Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat. (2)
7. Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. (3)
8. Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat meminta saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. (4t
HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
Pasal 13
- Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa setempat. (1)
- Untuk dapat menggunakan hak memilih, penduduk Desa harus terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih. (2)
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
Pasal 14
- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi syarat:
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
Pasal 15
- (1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- b. belum berumur LT (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan akte nikah;
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- c. telah meninggal dunia;
- e. belum terdaftar.
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
8.
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
Pasal 16
- DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)' d.iumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. (1)
- Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari. (21
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
Pasal 17
- Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan narna dan/atau identitas lainnYa. (U
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: (2t
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- Rpabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS. (3)
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
Pasal 18
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau dengan sebutan lain.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
Pasal 19
- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pen5rusunan DPTb.
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara.
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
Pasal 20
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pen5rusunan DPT.
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
Pasal 22
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan men5rusun salinan DPT untuk TPS.
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
Pasal 23
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENETAPAN PEMILIH
Pasal 24
DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia maka Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia.
Bagian Kesatu
Pers5raratan Calon Kepala Desa
BAB V - PENCALONAN IIEPALA DESA
Pasal 25
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- b. bertakwa kepada Tr-rhan Yang Maha Esa;
- a. warga negara Republik Indonesia;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia fiahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka T\rnggal lka;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederaj at;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan siap berdomisili di Desa setempat selama menjabat Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang I (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekr-ratan hukum tetap;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB V - PENCALONAN IIEPALA DESA
Pasal 26
- Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumum€ul pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan selama 9 (sembilan) hari. (1)
- Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 2O (dua puluh) hari. (2t
- Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada aiat (21 masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. (4)
- Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orErng setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala besa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan Panitia Pemilihan dinyatakan bubar. (3)
Pasal2T
- (U Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan berupa seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang telah terdaftar.
- (21 Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pengqiuan Bakal Cdon Kepala Desa
Paragraf 1
Calon Kepata Desa Dari Kepala Desa atau Perangkat Desa
BAB V - PENCALONAN IIEPALA DESA
Pasal 28
- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
3. (21 Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal tidak ada Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21, maka Camat atas narna Bupati menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dan kewqjiban Kepala Desa.
BAB V - PENCALONAN IIEPALA DESA
Pasal 29
- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) T\rgas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan KePala Desa.
3. (21 Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa tidak diberikan cuti, maka dianggap telah diberikan cuti.
Paragraf 2
BAB V - PENCALONAN IIEPALA DESA
Pasal 30
- (1) Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansi induk.
- (21 Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri.
Paragraf 3
Cdon Kepala Desa Dari Anggota BPD
BAB V - PENCALONAN IIEPALA DESA
Pasal 31
Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota BPD.
Bagi,an Keempat
Penelltian Kelengkapan Persyaratan Admlnistrasl dan Klartftkasi
BAB V - PENCALONAN IIEPALA DESA
Pasal 32
- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Jika dalam pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu yang didukung dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, maka Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur.
3. (21 Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang ber-wenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
Bagian Kellma
BAB V - PENCALONAN IIEPALA DESA
Pasal 33
- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) or€rng dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.
2. (21 Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Calon Kepala Desa.
- (3) Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
BAB V - PENCALONAN IIEPALA DESA
Pasal 34
- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut dan foto melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
2. (21 Undian nomor urut dan foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan narna Calon Kepala Desa yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.

Penandatangan: - (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. ## BAB VI KAIUPAITTE Pasal 35

Penandatangan: - Kampanye dilaksanakan dalam bentuk penyebaran brosur yang memuat program kerja, nomor urut dan foto Calon Kepala Desa. (1) - Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya masa tenang. (21 - Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. (3) - Materi kampanye dalam brosur sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilarang: (41 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penandatangan: - c. menghina seseorang, agarna, suku, ras, golongan, dan Calon Kepala Desa yang lain; - e. menghambat program Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; - d. menghasut dan mengadu domba perseor€rng€rn atau masyarakat;

Penandatangan: - merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa yang lain; t - mengganggu ketertiban umum; o b. - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/ atau tempat pendidikan;

Penandatangan: - mengancam akan melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain; h.

Penandatangan: - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; danlatau - (5) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi: - k. memberikan uang atau barang kepada masyarakat. - a. peringatan tertulis apabila melanggar larangan walaupun belum te{adi gangguan; dan - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat tedadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. ## BAB VII PEMUNGUTAN SUARA Pasal 36 - (1) Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak.

Penandatangan: - (3) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan meminta kepada setiap Calon Kepala Desa agar menunjuk 2 (dua) orang pemilih untuk menjadi Saksi.

Penandatangan: 3. (21 Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa diumumkan oleh Panitia Pemilihan setelah ditetapkan oleh Bupati.

Penandatangan: 4. t4) Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Desa dilaksanakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan. - (6) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan nomor urut sesuai dengan nomor urut pada DPT.

Penandatangan: - (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dengan didampingi paling banyak 2 (dua) orang Saksi dari setiap Calon Kepala Desa telah menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang tempat dan waktu pemilihan. 7. (71 Jika surat undangan yang dibawa pemilih diduga meragukan, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya yang dikeluarkan oleh Negara. 8. (S) Jika surat undangan hilang, maka pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya yang dikeluarkan oleh Negara. ## BAA VIU ## TEKNIS PELIIKSANAAIT PEMUNGUTAN SUARA Pasal 37 - Pemungutan suara dilaksanakan di satu tempat. (u - Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih untuk memastikan kotak suara dalam keadaan kosong, untuk selanjutnya ditutup kembali, dikunci dan disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan. (21 ## Pasal 38 Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyediakan:

Penandatangan: - b. surat Suara yang memuat nomor urut, dan foto Calon Kepala Desa yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah hak pilih ditambah 2,5o/o (dua setengah persen)jumlah hak pilih;

Penandatangan: - a. papan pengumuman yang memuat narna Calon Kepala Desa; - c. kotak suara beserta kunci yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan; - e. alat dan alas pencoblosan didalam bilik suara; - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pemungutan suara; - f. meja dan kursi; - c, b' papan tulis beserta kelengkapannya untuk menghitung hasil perolehan suara; - h. tinta celup; dan - i. denah lokasi dan tata tertib pemilihan yang ditempelkan di pintu masuk. ## Pasal 39 - Pada saat pemungutan suara, Panitia Pemilihan menjamin agtr pemungutan suara terlaksana dengan tertib, aman, dan teratur. (1)

Penandatangan: - Pada saat pemungutan suara, Calon Kepala Desa hadir di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, kecuali sedang dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (21 - Terhadap pemilih yang hadir, diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan. (3) - Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa/meneliti surat suara. (41 - Jika surat suara ternyata dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah mengembalikan surat suara yang cacat atau rusak. (5) - Terhadap pemberian surat suara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara. (6) ## Pasal 40

Penandatangan: - Pemberian surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) untuk pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara. (1) - Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan. (21 - Pemilih yang kelim mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara barl setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan. (41 - Pemilih yang masuk dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. (3) - Permintaan surat suara baru, hanya diperkenankan 1 (satu) kali. (s) - Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat. {6) - Setelah surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara, pemilih mencelupkan salah satu jari tangga.nnya ke dalam tinta yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. (7t ## BAB I:K ## PEI{GHITUNGAN SURAT SUARA Pasal 4 1 - Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah pemungutan suara berakhir. (1) - Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung: (2)

Distribusi: - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Penandatangan: - (4) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Penandatangan: - (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan, dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan warga masyarakat.

Penandatangan: - (5) Panitia Pemilihan membacakan nomor urut atau nama calon Kepala Desa yang memperoleh suara dan mencatatnya di papan tulis sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh Saksi dan pemilih yang hadir.

Penandatangan: 6. (71 Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang Anggota serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa. - (6) Pembacaan surat suara dilaksanakan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada Saksi di hadapan pemilih yang hadir.

Penandatangan: - (8) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. - (10) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita penghitungan suara, surat suara, dan alat administrasi pemungutan dan penghitungan BPD segera setelah selesai penghitungan suara. Acara hasil kelengkapan suara kepada - (9) Berita Acara beserta kelengkapannya pada ayat (8) dimasukkan dalam disediakan dan dimasukkan ke dalam bagian luar ditempel label atau segel. sebagaimana dimaksud sampul khusus yang kotak suara yang pada ## Pasal 42 - (1) Jika pada saat penghitungan suara terdapat kekacauan sehingga mengganggu proses penghitungan suara, maka pelaksanaannya dapat dihentikan sementara oleh Panitia Pemilihan dengan persetqjuan para Saksi. - (3) Dalam hal kekacauan tidak dapat diselesaikan, maka Panitia Pemilihan menyerahkan penyelesaiannya kepada BPD yang dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kabupaten. - (2) Dalam hal kekacauan dapat diselesaikan, maka pelaksanaan penghitungan suara dilanjutkan kembali. ## Pasal 43

Penandatangan: Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

Penandatangan: - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa;

Verifikasi: - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;

Penandatangan: - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;

Penandatangan: - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa;

Penandatangan: - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; dan/atau 3. tidak terdapat coretan atau tanda lain. f. ## BAB X ## PEITETAPAIY CALOil TTRPILIH Pasal 44 - (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani, dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada saat itu juga.

Verifikasi: 2. Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pula oleh para Saksi. (21

Penandatangan: 3. Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2l,, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih. (3) ## Pasal 45 Jika Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (21, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan suara dianggap sah dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri. ## Pasal 46 - (1) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan menyatakan sahnya hasil pemilihan.

Penandatangan: 2. (21 Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Penandatangan: - (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

Penandatangan: 4. (41 Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati. ## BAB XII PENGESAIIAN DAN PENGANGKATAN ITEPALA DESA Pasal 47

Penandatangan: - (1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Penandatangan: - (3) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan Keputusan Bupati.

Penandatangan: 3. (21 Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan. ## Pasal 48

Penandatangan: - (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dapat diselenggarakan di Kecamatan atau Kabupaten dalam suatu upacara yang dihadiri oleh BPD dan masyarakat Desa.

Penandatangan: 2. (21 Susunan kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana

Penandatangan: 3. dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpahlbeqanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejuj ur-juj urnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia." ## Pasal 49

Penandatangan: Pada saat upacara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara pelantikan. ## Pasal 5O

Penandatangan: Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja. ## Pasal 51

Penandatangan: Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. ## BAB XI BIAYA PEMILIIIAIT DAN PELITNTIKAN ## KTPALII DESA Pasal 52

Penandatangan: - (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD. 2. (21 Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk: 3. pengadaan surat suara; a. 4. pengadaan kotak suara; b. 5. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya; c. 6. honorarium Panitia Pemilihan; dan d.

Penandatangan: - (3) Dana bantuan pemilihan Kepala Desa dari APB Desa dialokasikan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara. - e. biaya pelantikan. ## BAB XII ## KEWA.'IBAN DAN LIIRANGAIV KEPAL/I DESA Pasal 53

Penandatangan: Kepala Desa berkewajiban: - a. memega.ng teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan ; - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; 6. C b' menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan De sa yang baik; - i. mengelola keuangan dan aset Desa; - j. melaksanakan urusart pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 1. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa; - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. ## Pasal 54

Penandatangan: - (U Kepala Desa dilarang: - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan latau golongan tertentu; - a. merugikan kepentingan umum; - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu; - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; - menjadi pengurus partai politik; o b. - menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; h.

Penandatangan: - merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ; i.

Penandatangan: - ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati; j. - melanggar sumpah/janji jabatan; dan k. - meninggalkan tugas selama 3O (tiga puluh) hari berturutturut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung j awabkan. 1.

Penandatangan: - (21 Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. - (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. ## BAB XIII ## PEMBERHEIVTIAIT KTPALII DESA Pasal 55

Penandatangan: - (1) Kepala Desa berhenti karena: - b. permintaan sendiri; atau - a. meninggal dunia; - c. diberhentikan.

Penandatangan: 5. (21 Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) huruf c karena: - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan; - a. berakhir masa jabatannya;

Penandatangan: - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

Penandatangan: - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

Penandatangan: - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penandatangan: 14. Jika Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat. (3)

Penandatangan: 15. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (41 ## Pasal 56

Penandatangan: Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru. ## Pasal 57

Penandatangan: Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa. ## Pasal 58 - (1) Jika BPD tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Camat menyampaikan teguran secara tertulis.

Penandatangan: - (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tduh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Teguran tidak ditindak lanjuti oleh BPD, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. ## Pasal 59

Penandatangan: - (1) Kepala Desa diberhentikan sementara dalam hal: - b. berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar, narkoba dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara. - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau

Penandatangan: 4. (21 Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penandatangan: - (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Penandatangan: 6. (41 Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harrs merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Penandatangan: 7. (s) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penandatangan: - (6) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa kosong atau yang bersangkutan berhalangan tetap, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

Penandatangan: 9. (71 Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ## BAB XTV ## PEMILIIIAIT KTPALA DESA AITTARWAKTU MELIILUI MUSYAWARAII DESA Pasal 60

Penandatangan: Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

Penandatangan: 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

Penandatangan: 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;

Penandatangan: 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

Penandatangan: 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tduh) hari; dan

Penandatangan: 6. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. - b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan: 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

Penandatangan: 2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

Penandatangan: 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

Penandatangan: 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa; 5. pengesahan Calon terpilih oleh musyawarah Desa;

Penandatangan: 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;

Penandatangan: 7. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

Penandatangan: 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

Penandatangan: 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BAB )rl| KETEITTUAIY PENUTUP Pasal 61

Penandatangan: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlalm, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 62

Penandatangan: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. ## Pasal 63 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pasal 64

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 22 Juni 2015 ACHMAD SYAFII BUPATL PAMEKASAN ,

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 24 Agustus 2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OL5 NOMOR 11
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
## PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIIIAN, PELI|NTII(AN, DAII PEMBERHENTIAN KTPALII, DESA
## I. UMUM
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, diperlukan suatu landasan hukum. Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
sampai dengan Pasal 44 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
ayat (21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2Ol4 tentang Pemilihan Kepala Desa. ## TI. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 45
Apabila hasil penghitungan suara terdapat selisih lebih atau kurang dari jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya, maka hasil penghitungan suara diyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
PENJELASAN
Pasal 46
sampai dengan Pasal 64 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 4