PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 10 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka terjadi perubahan terhadap beberapa ketentuan terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, bahwa penganggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 harus mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga perlu dilakukan perubahan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas; ·
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sin tang Nomor 56 Tahun 2011 ten tang Pedoman pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
MeneinP-::it
Mengingat
00140
- 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tcntang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat 11 Di Kahmantan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Penyclenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Unclang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pcmcriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484,-i\;
Undang-Unctang ...
ir'..
1 ·
I
| 9. | 00141 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); |
| 1 1 . | Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); |
| 12. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
| 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan |
| 14. | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pernbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan |
| 15. | Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang |
| 16. | Pembagian .Urusan Pernerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kahupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang |
| 17. | . I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi . Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran f{egara Republik Indonesia Nomor 5165); |
| 18. | P�raturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nornor 5272); |
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 4418);
'
- 2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor 1 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah · diubah ·beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber . Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 1 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan. Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
I
MEMUTUSKAN : .
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG. Menetapkan
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja' Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pemerintah Kabupaten Sin tang diubah sebagai berikut :
Pasal I
- 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan angka baru yaitu angka Ba, diantara angka 16 dan angka 17 di sisipkan angka baru yaitu angka 16a, angka 16b dan angka 16c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang,
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah. ·
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang selaku pengguna anggaran/pengguna barang. I
I
- 8a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan , kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. I I ; I Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset · Daerah i Kabupaten Sin tang sebagai perangkat daerah yang selain selaku pengguna anggaran/pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
I
I
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, P.engelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
2. 1 1 . Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sin tang.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
13. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;
14. SKPD terkait adalah SKPD yang terkait Jangsung dengan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
Pasal 2
- ( 1) Maksud belanja hi bah adalah untuk memberikan hi bah dalarn bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hibah dapat diberikan kepada :
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/ atau
- e. organisasi kernasyarakatan.
- (3) Belanja hibah diberik� s�cara :sel�ktif sesuai kemarnpuan keuangan daer� s\_etelah mempnontas�an pemenuhan belanja urusan wajib dan\_ ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan keg1�tan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan
- Hibah berupa uang dianggarkan dal� kelompok belanja tidak Jangsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hi bah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD. ( 1 )
Pasal 7
- Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diuraikan kedalarn jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dari rincian obyek belanja hi bah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. (2)
Pasal 8
- Hibah berupa uang dianggarkan dal� kelompok belanja tidak Jangsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hi bah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD. ( 1 )
- Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diuraikan kedalarn jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dari rincian obyek belanja hi bah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. (2)
- (3) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- a. Pemerintah;
- c. Perusahaan daerah;
- e. Organisasi kemasyarakatan.
- d. Masyarakat; dan
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal BA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal SA
- ( 1 ) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
5. Ketentuan Pasal 1 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- ( 1 ) Bupati menyampaikan laporarr pelaksanaan belanja hibah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta kementerian/lembaga terkait yang membawahi penerima hibah setelah tahun anggaran berakhi�.
6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18, disi�ipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal 17 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 17A

- ( 1 ) Bantu8!1 sosi� berupa uang .kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dirnaksud dalam Pasal - 1 7 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) I . ' ' I Bant\_uan so\_sial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan -besarannya pada saat penyusunan APBD. .
- (31 Bantuan . . .

I

.

- (3) Bantuan sosial yang tidak . dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang Jebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) ' Pagu alokasi anggaran yang tidak · dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidal&lt; melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. 7 \_ Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. ( 1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3) diberikan dalam bentuk uang yang besarannya paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima ju ta rupiah).
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, dianggarkan secara global dan belum . dirinci penerimanya dalam APBD.
- (3) Penerima bantuan sosial sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, adalah anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a peraturan ini.
8. Oiantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 22A

- ( 1 ) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial 'dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat tl) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.

i

·

I

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.
2. , I 9. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu] ayat baru yaitu ayat (4a), ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: . . . ' I

## Pasal 24

- ( 1 ) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan barituan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati Sin tang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), kecuaJi bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 17 A.

'

'

- PenyaJuran/penyerahan bantuan sosial! kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. (2a)
- (3) Bantuan SosiaJ berupa barang dicantumkan daJam RKA-SKP� daJarn program dan kegiatan pada kelompok belanja langsung sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pencairan Bantuan SosiaJ untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD berdasarkan permohonan penerima bantuan yang telah disetujui oleh Bupati.
- (4a) Pencairan sebagaimana dimaksud' pada ayat (4) diserahkan oleh bendahara pengeluaran PPKD kepada penerima bantuan dengan berita acara serah terima.
- Pencairan belanja bantuan sosiaJ daJam bentuk uang dapat dilakukan sebelum maupun setelah pelaksanaan kegiatan dan hanya dapat dilakukan sepanjang telah dianggarkan daJam APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran berkenaan. (5)
- (6) Pencairan belanja bantuan sosiaJ setelah pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dilakukan dengan dasar laporan realisasi periggunaan dana terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh penerima bantuan.
- (7) Pencairan bantuan · sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (8) Dalam ha! bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (9) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
0. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 29A

- ( 1 ) '.P�� membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan s�belumny� sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A kepada Bupati Smtang palmg lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memuat nama pen�nma, �am.at \_d� besaran bantuan sosial yang diterima oleh masmg-masmg individu dan/atau keluarga. .

l i . Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

- ( 1) Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Sintang atas pemberian bantuan sosial meliputi: · '
- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- b. keputusan Bupati Sintang '.tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- d. bukti transfer/penyerahan uang 'atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 37

- ( 1 ) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, berlaku efektif mulai tanggal 1 (satu) Januari 2013.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur khusus dengan Peraturan · Perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaannya dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

pengundangan Berita Daerah Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang, pada tanggaJ 1/�Shl, 2012 BUPATi SINTANG, t


Diundangkan di Sintang pad a tanggaJ �"tt: G.,l

I

h/1

20 12

c,t SE S DAERAH KABUPATEN SINTANG,{


ZUL IFLI HAJI AHMAD

I

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR gOI