PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1995 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR43 TAHUN 1985 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1990 (berlaku 27 April 1995)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1985 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1990.
Pasal I
Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990, diubah lagi sebagai berikut:
1. Pada Pasal 5 huruf c ditambah ketentuan yang dijadikan angka iii yang berbunyi sebagai berikut:
2. "iii. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya dapat disebut KPPSLN."
2. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 27a yang terdiri dari 4 ayat dan berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 27a
- (1) Untuk keperluan Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dapat menetapkan Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) menjadi setingkat dengan Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam wilayah Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan dan UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk PANTARLIH.
- (3) Kepala Desa/Lurah dari Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena jabatannya menjadi Ketua merangkap Anggota PANTARLIH.
- (4) Pembentukan, susunan dan tata kerja PANTARLIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman kepada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28."
3. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. "(3) Setelah PANTARLIH dibubarkan, Kepala Desa/Lurah/ Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/ Ketua PANTARLIH dan Sekretaris PANTARLIH ditetapkan menjadi Pembantu Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pembantu PPS."
"Pasal 34a
4. Pada
Pasal 34
- (1) KPPSLN dibentuk dengan Keputusan Ketua PPLN atas usul Ketua PPSLN.
- (2) Tugas KPPSLN adalah melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disebut TPSLN.
- (3) Anggota KPPSLN termasuk Ketuanya, terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PPSLN."
Pasal 35
" Pasal 35
Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, KPPS, PANWASLAK,
PPLN, PPSLN, dan KPPSLN harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
- a. WNRI yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. cakap menulis dan membaca huruf latin;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya Bab IV ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 63a yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 63a
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU."
24. Pada Pasal 76 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat baru, yakni ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:
2. "(2a) Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengadakan penelitian mengenai pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon Anggota DPR/ DPRD I/DPRD II, dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua PPI/PPD I/PPD II."
25. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 79
- (1) Selama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), setiap orang dapat mengemukakan keberatan/tanggapan secara tertulis atas isi Daftar Calon Sementara dengan disertai alasannya kepada Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Keberatan/tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteliti oleh Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dan Panitia Peneliti melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Ketua PPI/Ketua PPD I/PPD II memberikan keputusan atas keberatan/tanggapan yang diajukan setelah dibicarakan dengan Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam keputusan Panitia Pemilihan yang bersangkutan setelah pembicaraan dengan Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud
-22 - dalam ayat (3), ada calon yang dikeluarkan dari Daftar Calon Sementara, dalam penyusunan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) calon tersebut diganti dengan calon nomor urut berikutnya dari Daftar Calon Sementara yang bersangkutan dan calon dibawahnya secara berurut dinaikkan ke atas."
26. Ketentuan Pasal 99 ayat (2a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. "(2a)Apabila dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang ditunjuk sebagai saksi kurang dari jumlah TPS yang telah ditetapkan atau di wilayah kerja PPS tersebut tidak ada anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang dapat ditunjuk sebagai saksi, organisasi peserta Pemilihan Umum dapat menunjuk anggota-anggotanya yang bertempat tinggal dalam wilayah kerja PPS lain dari Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT yang letaknya berbatasan dengan wilayah kerja PPS dimana TPS itu berada, dan masih berada dalam satu wilayah kerja PPD II."
27. Ketentuan Pasal 101 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. "(3) Nama TPS ialah nama Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/ Kelurahan Persiapan/UPT yang wilayahnya meliputi letak TPS dan apabila dalam satu Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT ditetapkan lebih dari satu TPS, maka pada nama TPS itu ditambahkan angka 1, 2 dan
-23 - seterusnya."
28. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. "(1) PPI/PPD I/PPD II mengirimkan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) kepada PPS sebanyak 3 (tiga) kali jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS yang bersangkutan."
29. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. "(2) Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh PPS selanjutnya dikirimkan kepada tiap KPPS, untuk dipasang di TPS pada hari pemungutan suara, di tempat-tempat sebagai berikut:
- a. sehelai di dalam bilik pemberian suara;
- b. sehelai di dekat tempat duduk pemilih;
- c. sehelai di luar TPS di dekat pintu masuk."
30. Ketentuan Pasal 109 ayat (4a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
7. "(4a)Apabila kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diberikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) karena namanya tidak tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), Pemilih yang bersangkutan dapat mengurusnya di kantor Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS
Pasal 41
-24 - dengan menunjukkan tanda bukti bahwa namanya telah dicatat dalam Kartu Pemilih (Model A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).
Pasal 63
"Pasal 63a
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU."
Pasal 76
2. "(2a) Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengadakan penelitian mengenai pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon Anggota DPR/ DPRD I/DPRD II, dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua PPI/PPD I/PPD II."
25. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 79
Pasal 78
- (1) Selama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), setiap orang dapat mengemukakan keberatan/tanggapan secara tertulis atas isi Daftar Calon Sementara dengan disertai alasannya kepada Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
Pasal 79
"Pasal 79
- (1) Selama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), setiap orang dapat mengemukakan keberatan/tanggapan secara tertulis atas isi Daftar Calon Sementara dengan disertai alasannya kepada Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
Pasal 80
- (3) Ketua PPI/Ketua PPD I/PPD II memberikan keputusan atas keberatan/tanggapan yang diajukan setelah dibicarakan dengan Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam keputusan Panitia Pemilihan yang bersangkutan setelah pembicaraan dengan Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud
Pasal 81
26. Ketentuan Pasal 99 ayat (2a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. "(2a)Apabila dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang ditunjuk sebagai saksi kurang dari jumlah TPS yang telah ditetapkan atau di wilayah kerja PPS tersebut tidak ada anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang dapat ditunjuk sebagai saksi, organisasi peserta Pemilihan Umum dapat menunjuk anggota-anggotanya yang bertempat tinggal dalam wilayah kerja PPS lain dari Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT yang letaknya berbatasan dengan wilayah kerja PPS dimana TPS itu berada, dan masih berada dalam satu wilayah kerja PPD II."
27. Ketentuan Pasal 101 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. "(3) Nama TPS ialah nama Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/ Kelurahan Persiapan/UPT yang wilayahnya meliputi letak TPS dan apabila dalam satu Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT ditetapkan lebih dari satu TPS, maka pada nama TPS itu ditambahkan angka 1, 2 dan
-23 - seterusnya."
28. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 82
2. "(1) PPI/PPD I/PPD II mengirimkan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) kepada PPS sebanyak 3 (tiga) kali jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS yang bersangkutan."
Pasal 99
2. "(2a)Apabila dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang ditunjuk sebagai saksi kurang dari jumlah TPS yang telah ditetapkan atau di wilayah kerja PPS tersebut tidak ada anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang dapat ditunjuk sebagai saksi, organisasi peserta Pemilihan Umum dapat menunjuk anggota-anggotanya yang bertempat tinggal dalam wilayah kerja PPS lain dari Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT yang letaknya berbatasan dengan wilayah kerja PPS dimana TPS itu berada, dan masih berada dalam satu wilayah kerja PPD II."
Pasal 101
4. "(3) Nama TPS ialah nama Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/ Kelurahan Persiapan/UPT yang wilayahnya meliputi letak TPS dan apabila dalam satu Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT ditetapkan lebih dari satu TPS, maka pada nama TPS itu ditambahkan angka 1, 2 dan
-23 - seterusnya."
28. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. "(1) PPI/PPD I/PPD II mengirimkan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) kepada PPS sebanyak 3 (tiga) kali jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS yang bersangkutan."
29. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. "(2) Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh PPS selanjutnya dikirimkan kepada tiap KPPS, untuk dipasang di TPS pada hari pemungutan suara, di tempat-tempat sebagai berikut:
- a. sehelai di dalam bilik pemberian suara;
- b. sehelai di dekat tempat duduk pemilih;
- c. sehelai di luar TPS di dekat pintu masuk."
30. Ketentuan Pasal 109 ayat (4a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 104
7. "(4a)Apabila kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diberikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) karena namanya tidak tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), Pemilih yang bersangkutan dapat mengurusnya di kantor Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS
Pasal 105
2. "(1) PPI/PPD I/PPD II mengirimkan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) kepada PPS sebanyak 3 (tiga) kali jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS yang bersangkutan."
29. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. "(2) Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh PPS selanjutnya dikirimkan kepada tiap KPPS, untuk dipasang di TPS pada hari pemungutan suara, di tempat-tempat sebagai berikut:
- a. sehelai di dalam bilik pemberian suara;
- b. sehelai di dekat tempat duduk pemilih;
- c. sehelai di luar TPS di dekat pintu masuk."
Pasal 109
7. "(4a)Apabila kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diberikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) karena namanya tidak tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), Pemilih yang bersangkutan dapat mengurusnya di kantor Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS
-24 - dengan menunjukkan tanda bukti bahwa namanya telah dicatat dalam Kartu Pemilih (Model A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).
Dalam hal pemilih tersebut namanya telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AA), Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) kepada pemilih yang bersangkutan."
Pasal 110
2. "(1) Pemilih yang sehubungan dengan pekerjaan/perjalanannya pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dapat meminta Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang berlaku sebagai Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) di TPS lain kepada Kepala Desa/Lurah/ Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS di tempat tinggalnya dan Kepala Desa/Lurah/ Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS di tempat tinggalnya tersebut harus memberikannya.
- (2) Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS setelah memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang diminta oleh pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengadakan catatan pada Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dan pada Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model
AA), dengan tujuan agar kepada pemilih tersebut tidak diberikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) di TPS yang bersangkutan.
- (4) Apabila permintaan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesudah menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C), maka surat pemberitahuan/panggilan yang sudah diterima
pemilih harus dikembalikan kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS yang memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB)."
Pasal 111
2. "(2a) Apabila anggota organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengetahui atau menerima pengaduan dari pemilih di wilayah kerja KPPS yang bersangkutan, bahwa ada pemilih yang belum menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Surat (Model C), segera menyampaikan hal tersebut kepada KPPS untuk memberikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) kepada pemilih yang bersangkutan."
33. Ketentuan Pasal 111 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU."
Pasal 122
- "(2) Surat suara yang belum terpakai atau yang dikembalikan, salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA), serta anak kunci Kotak suara masing-masing dibungkus tersendiri dan disegel setelah ditulis tentang isinya pada bagian luar bungkusan, lalu semuanya dimasukkan dalam satu bungkusan yang kemudian disegel juga.
Kotak suara dan bungkusan itu disimpan di kantor PPS atau di kantor Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS atau di kantor instansi keamanan yang terdekat."
Pasal 141
2. "(1) Penerimaan kotak suara dari semua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasa 140 ayat (2) disaksikan oleh PANWASLAKCAM dan setelah semua kotak suara dari semua KPPS dalam wilayah kerjanya diterima, PPS segera mengadakan rapat penghitungan suara Daerah Pemungutan Suara."
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO 36. Ketentuan Pasal 181 dihapus. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR10 TAHUN 1995
## TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR43 TAHUN 1985 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR37 TAHUN 1990
## UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990, perlu diubah lagi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang meliputi pemberian peran yang lebih efektif kepada organisasi peserta Pemilihan Umum baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sesuai dengan perkembangan keadaan, peningkatan peranserta masyarakat dan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peningkatan peranserta anggota organisasi peserta Pemilihan Umum pada Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum diwujudkan dalam pengawasan kegiatan tertentu, dan memperluas kesempatan untuk menetapkan anggota organisasi peserta Pemilihan Umum menjadi saksi di tempat pemungutan suara.
Peranserta masyarakat dalam kegiatan pendaftaran pemilih lebih ditingkatkan dengan cara memperluas dan mendekatkan pengumuman Daftar Pemilih Sementara kepada pemilih sehingga pemilih mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai WNRI.
Materi perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut :
1. Penambahan ketentuan angka iii pada
PENJELASAN
Pasal 5
huruf e, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentukan KPPS diluar negeri (KPPSLN) yang sama dengan dasar hukum bagi pembentukan KPPS di dalam negeri, yaitu Peraturan Pemerintah; 2. Penambahan ketentuan Pasal 27a dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentukan PANTARLIH di Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan dan Unit Pemukiman Transmigrasi dalam rangka untuk lebih memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum. 3. Perubahan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 50, Pasal 109 ayat (4), Pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 122 ayat (2) dimaksudkan sebagai penyesuaian pengaturan berkaitan dengan ditetapkannya Desa Persiapan, Kelurahan Persiapan, UPT, setingkat dengan Desa/Kelurahan. 4. Penambahan ketentuan Pasal 43a dan perubahan ketentuan Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (1), dan ayat (3) dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan perubahan Pasal 5 huruf c angka iii mengenai KPPSLN. 5. Perubahan ketentuan Pasal 43 dimaksudkan untuk lebih memudahkan pelaksanaan pengisian formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA) oleh pelaksana lapangan di tingkat bawah. 6. Perubahan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai jumlah rangkap Daftar Pemilih Sementara yang dibuat oleh PANTARLIH. 7. Perubahan ketentuan Pasal 47 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan Pemilihan Umum khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih. 8. Perubahan ketentuan Pasal 48 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peranserta organisasi peserta Pemilihan Umum melalui anggotanya yang duduk dalam PPS/PANWASLAKCAM dalam kegiatan perbaikan daftar pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap. 9. Perubahan ketentuan Pasal 55 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dimaksudkan untuk memindahkan nama pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih di rumah sakit, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan ke tempat tinggalnya dalam rangka pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dengan cara pemberian Surat Keterangan sesuai administrasi Pemerintahan. 10. Penggantian ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran serta organisasi peserta Pemilihan Umum melalui anggotanya yang duduk dalam PPS/PANWASLAKCAM, PPD II/PANWASLAK II dan PPD I/PANWASLAK I dalam kegiatan penetapan jumlah pemilih dan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar. 11. Penggantian ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 62 dimaksudkan untuk lebih mempermudah dan menyederhanakan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AA) sehubungan dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang pemilih yang telah terdaftar. Bagi pemilih yang dipindah tempat tinggal dalam jangka waktu 14 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara tidak diberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB), tetapi diberikan surat keterangan kepindahan yang tidak dapat digunakan untuk memberikan suara di TPS. 12. Penggantian ketentuan Pasal 62a dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin pemilih yang mengikuti program transmigrasi atau terkena bencana alam atau terkena hal lain yang menyebabkan yang bersangkutan pindah tempat tinggal, dapat menggunakan hak pilihnya di tempat tinggal yang baru, dengan menugaskan kepada Badan Penyelenggaran/Pelaksana Pemilihan Umum berkerjasama dengan instansi terkait. 13. Penambahan ketentuan Pasal 63a dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI. 14. Penambahan ketentuan ayat (2a) pada Pasal 76 dimaksudkan untuk meningkatkan peranan PPI/PPD I/PPD II yang keanggotaannya termasuk unsur organisasi peserta Pemilihan Umum dalam mengambil keputusan hasil penelitian calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II. 15. Penggantian ketentuan Pasal 79 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta organisasi peserta Pemilihan Umum dalam pengambilan keputusan