UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 1955 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955 (berlaku 1 Januari 1956)
Pembukaan
Mengingat :
Mengingat pula :
Mendengar :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1955 TENTANG
PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang
- a. bahwa tidak lama lagi akan dikeluarkan peraturan mengenai ikatan dinas baru guna anggota Angkatan Perang bersenjata syarat-syarat dan akibat-akibat dari ikatan dinas tersebut.
- b. bahwa, dalam menghadapi kenyataan pada akhir tahun 1955 sebagian dari para anggota Angkatan Perang tidak terikat lagi oleh sesuatu ikatan dinas, menunggu peraturan yang dimaksud sub a di atas, perlu Pemerintah sekarang ini mengadakan beberapa ketentuan mengenai kedudukan mereka dalam dinas ketentaraan sesudah tahun 1955;
- c. bahwa karena, keadaan-keadaan yang mendesak perlu ketentuan-ketentuan yang dimaksud sub b di atas diadakan dengan segera;
1. a. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 42);
- b. Undang-undang No. 13 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 43);
- c. Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 46);
- d. Undang-undang No. 17 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 47);
2. Pasal 8 ayat (2) dan pasal 34 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertambahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84);
- a. Pasal 124 dan pasal 125 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Pasal 96 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 pada tanggal 30 Desember 1955;
MEMUTUSKAN:
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANTARA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955.
Pasal 1
Anggota Angkatan Perang yang diterima
Pasal 2
Pada prinsipnya, anggota Angkatan Perang yang ingin keluar dari dinas ketentaraan diperkenankan meninggalkan dinas tersebut.
Pasal 3
Mereka yang tidak menyatakan keinginannya untuk berhenti dari dinas ketentaraan dianggap secara sukarela tetap dalam dinas tersebut.
Pasal 4
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini tidak berlaku bagi para pelajar Angkatan Perang (PAP).
Pasal 5
Pelaksanaan Undang-undang ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan.
Pasal 6
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1956.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 31 Desember 1955. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO.

Penandatangan: MENTERI PERTAHANAN, ttd. BOERHANOEDIN HARAHAP

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1955. MENTERI KEHAKIMAN, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dimulai dengan penerimaan anggota tentara, berdasarkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 5) yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undangundang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 43), dengan ikatan dinas yang lamanya 3 tahun, yang selanjutnya di sini disebut ikatan dinas tahun 1950. (Vide
PENJELASAN
Pasal 2
Undang-undang Darurat/Undang-undang tersebut). Menurut pasal 8 Undang-undang Darurat/Undang-undang tersebut, maka sehabis dan selama ikatan dinas tahun 1950, anggota Angkatan Perang diperbolehkan mengadakan lagi ikatan dinas ("ikatan dinas khusus") yang akan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Dalam prakteknya, tidak seorangpun yang menggunakan kesempatan itu; lagi pula ketetapan menteri Pertahanan mengenai ikatan dinas khusus tadi tidak pernah diadakan. Buat waktu sesudah selesainya ikatan dinas tahun 1950 berlaku ketentuan-ketentuan, yaitu dalam Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 84) yang kemudian disusul oleh Undang-undang No. 13 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 43), yang singkatnya adalah sebagai berikut: - a. Mereka yang tidak menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan, dianggap tetap dalam dinas ketentaraan. (Mengenai golongan ini, tidak disebut tentang adanya suatu ikatan dinas atau suatu ikatan dinas buat waktu tertentu). - b. Menteri Pertahanan diberi kekuasaan untuk mewajibkan anggota Angkatan Perang yang menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan, tetap dalam dinas tersebut, apabila tenaga anggota itu masih dibutuhkan. (Berkenaan dengan mereka yang diwajibkan itu, dinyatakan dalam Pasal 2 dari Undang-undang No. 17 tahun 1953 (Lembaran Negara ahun 1953 No. 47) bahwa hal untuk tetap dalam dinas ketentaraan termaksud ialah buat selama-lamanya 3 tahun). Untuk jelasnya dapat disebut di sini Instruksi Menteri Pertahanan No. III/E/10/52 tanggal 26 Desember 1952 yang dikeluarkan berhubung dengan keluarnya Undangundang Darurat No. 12 tahun 1952. Hal sub b membawa akibat bahwa 3 tahun sesudah selesainya ikatan dinas tahun 1950 (yaitu akhir tahun 1955) terdapat sebagian dari Angkatan Perang kita terdiri dari anggota-anggota yang tidak terikat lagi oleh suatu ikatan dinas, yaitu karena selesainya waktu yang diuraikan dalam pasal 2 Undangundang No. 17 tahun 1953 tersebut. Dapat dimengerti bahwa keadaan sekitar golongan sub a dan golongan sub b