PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 35 Tahun 2008 tentang TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah; a
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan. c.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 1.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bur-nbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 2.
- 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a265);
3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a3Be);
4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahun2008Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 484$;
5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2003tentangWewenangPengangkatan,Pemindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun2003Nomor14,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);
- B. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Femerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 l-ahun 2oo1tentangorganisasiPerangkatDaerah(Lembaran Negara RepuUtik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89' TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
4741),
- l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petuniuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- l2.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44)'
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN
URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah BuPati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan'
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan'
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan'
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.
- B. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.
- g. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.
10. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.
11. 1 1. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada sekretariat Badan Kepegawaian Daerah KabuPaten Balangan'
12. 12.Sub Bidang adalah Sub-sub Bidang pada Bidang-bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.
13. l3.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.
TUGAS POKOK DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Bagian Pertama
Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah
Pasa! 2
- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Tugas Badan Kepegawaian Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis serta mengendalikan pelaksanaan di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati
BAB II - TUGAS POKOK DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 3
Unsur - unsur organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Administrasi Kepegawaian;
- c. Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai; dan
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Sekretariat
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaPoran;
- c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnYa.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 5
Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan ad ministrasi kePegawaian ;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, percetakan dan eksPedisi;
- c. melaksanakan kegiatan penyiapan, pemeliharaan dan akuisisi, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
6. d, melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan analisis serta melaksanakan evaluasi efekiivitas organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasijabatan, sistem dan prosedur kerja;
- f. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainya;
9. g menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan -melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai,
- h. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Badan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan pedoman petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
- c. menyiapkan bahan pengesahan dan dokumen anggaran;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
- e. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
9. g mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Bagian Kedua
Bidang Administrasi Kepegawaian
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan serta membina dan mengembangkan administrasi kepegawaian daerah, menyimpan dan memelihara data dan dokumentasi kepegawaian serta menyajikan informasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan administrasi kepegawaian daerah;
- b. menyusUn program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian di daerah;
- c. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan administrasi kepegawaian daerah ;
- d. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi penyusunan data kepegawaian;
- e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pengolahan dan pendokumentasian data kepegawaian.
- f. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi penyimpanan dan pemeliharaan serta penyajian data dan informasi kepegawaian;
- g. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta melakukan arsip kegiatan administrasi kepegawaian; dan
10. h, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 10
Bidang Administrasi Kepegawaian terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendataan dan lnformasi Pegawai; dan
- b. sub Bidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Pemberhentian Pegawai.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 11
- (1) Sub Bidang Pendataan dan lnformasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan pengembangan pengelolaan data kepegawaian, penyajian dan dokumentasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bidang sesuai rencana kerja bidang dan program kerja sebagai pedoman kerja;
- b. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta pendokumentasian data kepegawaian;
- c. menyusun jadwal pendataan pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan sesuai rencana kegiatan sub bidang sebagai pedoman kerja;
- d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi dan pendokumentasian data kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan unit kerja terkait dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan data informasi serta penyajian dan pendokumentasian data kepegawaian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan pengelolaan data kepegawaian,
9. g menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis penyebaran informasi pengolahan data kepegawaian serta penyajian dan pendokumentasian data kepegawaian ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kegiatan pengolahan data kepegawaian serta penyebarluasan penyajian dan pendokumentasian data kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pengolahan data informasi kepegawaian dan pendokumentasian data kepegawaian;
- j. menyusun kodefikasi data dan regestrasi data
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 12
- Sub Bidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan bimbingan dan pembinaan disiplin, kedudukan hukum dan pemberhentian pegawai. (1)
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut : (2)
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bidang sesuai rencana kerja bidang dan program kerja sebagai pedoman kerja;
- b. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin, kedudukan hukum dan pemberhentian pegawai;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyelesaian administrasi disiplin kepegawaian, kedudukan hukum kepegawaian dan pemberhentian pegawai;
- d. mengumpulkan dan mengolah data penyelesaian disiplin kepegawaian dan pemberhentian pegawai dalam pembinaan kedudukan hukum kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dalam peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f . menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pembinaan dalam kedudukan hukum pegawai di daerah;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelaksanaan kegiatan disiplin pegawai dan pemberhentian pegawai dalam kedudukan hukum pegawai;
- h. menyiapkan bahan analisis kebijakan pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin, kedudukan hukum dan pemberhentian pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalarn rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatan disiplin pegawai, hukum kepegawaian dan pemberhentian pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi disiplin -pegawai, kedudukan hukum kepegawaian dan pemberhentian pegawai;
- k. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi disiplin pegawai, kedudukan hukum kepegawaian dan pemberhentian pegawai;
- I menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyelesaian disiplin pegawai, kedudukan hukum pegawai dan pemberhentian pegawai;
- menyiapkan bahan dan memproses permohonon izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; m.
- membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban tugas; dan n.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. 0
Bagian Ketiga
Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai
Pasa! 13
- Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengadaan dan pengembangan pegawai di daerah. (1)
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : (2)
- a. menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengadaan dan pengembangan pegawai di daerah;
- b. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengadaan dan pengembangan pegawai di daerah;
- c. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan dan pengembangan pegawai di daerah;
- d. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pengadaan dan pengembangan pegawai di daerah;
- e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta melakukan arsip kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 14
Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :
- a. Sub Bidang Formasi, Mutasi, Promosi dan Pensiun; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Sub Bidang Formasi, Mutasi, Promosi dan Pensiun mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis serta melaksanakan penyusunan formasi dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional dan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut .
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bidang sesuai rencana kerja bidang dan program kerja sebagai pedoman kerja,
- menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang formasi, mutasi, promosi dan pensiun; b.
- menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan formasi dan pengadaan dalam seleksi Pegawai Negeri Sipil Daerah, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah; C.
- mengumpulkan dan mengolah data formasi/kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah; d.
- menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dalam penyusunan formasi dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah; e
- menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah; f.
- menyiapkan bahan analisis kebijakan pelaksanaan kegiatan formasi dan pengadaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah; g.
- menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan formasi dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah; h
- menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- menyiapkan bahan informasi dan analisis formasi dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam formasi, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah,
- t. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. m.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis serta melaksanakan kegiatan mutasi kepangkatan, penggajian, peninjauan masa kerja serta pembinaan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bidang sesuai rencana kerja bidang dan program kerja sebagai pedoman kerja;
- b. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai ;
- C. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penggajian, peninjauan masa kerja, penghargaan dan cuti pegawai; kegiatan mutasi kepangkatan, kesejahteraan, pemberian
- d. menyiapkan bahan dan mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data meliputi mutasi kepangkatan, penggajian, peninjauan masa kerja, kesejahteraan, pemberian penghargaan dan cuti pegawai;
- e. menyiapkan bahan analisis pelaksanaan program mutasi kepangkatan, penggajian, peninjauan masa kerja, kesejahteraan, pemberian penghargaan dan cuti pegawai;
6. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi mutasi kepangkatan, penggajian, peninjauan masa kerja, kesejahteraan, pemberian penghargaan dan cuti pegawai, f.
7. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis mutasi kepangkatan, penggajian, peninjauan masa kerja, kesejahteraan, pemberian penghargaan, cuti dan kesejahteraan pegawai; 9
8. menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam keterpaduan penyusunan mutasi kepangkatan, penggajian, peninjauan masa kerja, kesejahteraan, pemberian penghargaan, cuti dan keseja hteraan pegawai : h
9. menyiapkan bahan dan memberikan fasilitasi dalam mengembangkan kerjasama pen ingkatan pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai ; 1
10. menyiapkan bahan, inventarisasi dan kerjasama dalam pemeriksaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, melaksanakan kegiatan pembekalan keterampilan praktis bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan purna tugas, melaksanakan Pemberian Penghargaan dan Tali Asih bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah purna tugas; 1
11. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pengembangan karier dan peningkatan kesejahteraan pegawai; k
12. I menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan mutasi kepangkatan, penggajian, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, cuti dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. menyiapkan bahan usul permintaan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu lsteri (KARIS), Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Tabungan Asuransi Pensiun (TAS PEN); m.
14. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta kerja sama dengan instansi/unit terkait dalam pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian ljazah (UKPPI) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; n.
15. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban tugas; dan o.
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. p
Bagian Keempat
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pendidikan dan pelatihan di daerah;
- d. menyusun program, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
- e. menyusun program, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan analisa dan evaluasi penyusunan kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan;
8. f . menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta melakukan arsip kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
9. g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 18
Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Diklat Struktural dan Tugas Belajar Aparatur; dan
- b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 19
- (1) Sub Bidang Diklat Struktural dan Tugas Belajar Aparatur mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan, analisa dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta memfasilitasi pelaksanaaan kegiatan prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural dan funsional, ujian dinas dan tugas belajar aparatur.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bidang sesuai rencana kerja bidang dan program kerja sebagai pedoman kerja;
- b. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang diklat struktural dan tugas belajar aparatur;
- menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan fasilitasi diklat prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural, ujian dinas dan tugas belajar aparatur dalam rangka peningkatan kualitas; C.
- mengumpul dan mengolah data kegiatan dan pelaksanaan diklat prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural, ujian dinas dan tugas belajar aparatur sesuai kebutuhan, standar waktu dan norma yang telah ditetapkan; d
- menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi diklat prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural, ujlan dinas dan tugas belajar aparatur dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah; e.
- menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional fasilitasi pelaksanaan diklat prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural, ujian dinas dan tugas belajar aparatur; f.
- melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan diklat prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural, ujian dinas dan tugas belajar aparatur dalam partisipasi peningkatan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah; g
- menyiapkan bahan dan kerjasama dengan Instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan diklat prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural, ujian dinas dan tugas belajar aparatur; h
- menyiapkan bahan analisis kebijakan pelaksanaan diklat prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural, ujian dinas dan tugas belajar aparatur;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi fasilitasi dan penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural serta tugas belajar aparatur; 1
- k. menyiapkan bahan, informasi dan sosialisasi penyelenggaraan diklat prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural, ujian dinas dan tugas belajar aparatur;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan struktural serta tugas belajar aparatur; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan, analisa, evaluasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bidang sesuai rencana kerja bidang dan program kerja sebagai pedoman kerja;
- b. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang dlklat teknis dan fungsional;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelakasanaan kegiatan fasilitasi diklat teknis dan fungsional;
- d. mengumpul dan mengolah data kegiatan dan pelaksanaan teknis dan fungsional sesuai kebutuhan, standar waktu dan norma yang telah ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dalam partisipasi peningkatan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- h. menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi fasilitasi dan penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- j. menyiapkan bahan dan informasi dan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Pegawai Negerl Sipil Daerah;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 21
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 22
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan ## BAB IV
KETENTUAN LAIN.LAIN
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 23
- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkadudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 24
Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Badan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) ## BAB V
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 25
- Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri. (1)
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Kepala, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2)
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin Pada tanggal 10 Nopember 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEX BALANGAN, RIDUAN DARLAN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 201O NOMOR 35