PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor 33 Tahun 2016 tentang GARA BUPATI KONAWE UTARA · PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR "-J TAHUN 2016 TEN TANG· PEMBERDAY.MN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN . LEMBAGA .DESA DENGAN.lUHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA . bahwa Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, . dan Lembaga adat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh inasyarakat luas dan y~ng ditumbuhkembangkan, . berkualifikasi serta berkepribadian masyarakat Kabupaten Konawe Utara . perlu di budayakan, dilestarikan dan di kembangkan. - b. bahwa nilai-nilai, ciri-ciri budaya kepribadian masyarakat merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membagun jiwa wawasan serta semangat masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. bahwa sehubungan dengan upaya pemberdayaan, ·pelestarian, pengembangan adat-istiadat dan lembaga adat dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara 1.. Undang-Undang . Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159 . Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4587); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kohawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689); 3. Undang -Undang Nomor 23 -Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran \_ NegErr8: · Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembarart Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 4. UndangUndang RI Nomor 6 tentang Desa (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang . peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539); 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; · 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 56 tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerin tahan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 20i5 Tentang Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016. · 8. 1 I. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 tahun 2015 · Tentang Pedoman . Organisasi Perangkat Desa di Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang .
Mengingat
· . PROVINS! SULAWESI TENGGARA BUPATI KONAWE UTARA ·
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR "-J TAHUN 2016
TEN TANG·
PEMBERDAY.MN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN . LEMBAGA .DESA
DENGAN.lUHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA
a.
. bahwa Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, . dan Lembaga adat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh inasyarakat luas dan y~ng ditumbuhkembangkan, . berkualifikasi serta berkepribadian masyarakat Kabupaten Konawe Utara . perlu di budayakan, dilestarikan dan di kembangkan.
- b. bahwa nilai-nilai, ciri-ciri budaya kepribadian masyarakat merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membagun jiwa wawasan serta semangat masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.
bahwa sehubungan dengan upaya pemberdayaan, ·pelestarian, pengembangan adat-istiadat dan lembaga adat dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara
1..
Undang-Undang . Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159 . Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4587);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kohawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
3. Undang -Undang Nomor 23 -Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran \_ NegErr8: · Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembarart Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
.
r
t'
4. UndangUndang RI Nomor 6 tentang Desa (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang . peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; ·
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 56 tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerin tahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 20i5 Tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016. ·
8. 1 I. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 tahun 2015 · Tentang Pedoman . Organisasi Perangkat Desa di Kabupaten Konawe Utara tahun 2015
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI KONAWE ·UTARA TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, ·PENGEMBAGA?i ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA DESA Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam ·peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat .setempet
Tujuan . pemberdayaan,,. pelestarian dan pengembagan. Iembaga adat Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut.
- (1) Tujuan peinberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang menggarah pada tatanan. kehidupan suatu · masyarakat yang tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Tujuan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk mempertahankan. nilai-nilai 7 kaidah dan · nerraa-aorma kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelansungan pembangunan dan ketahanan sosial;
- (3) Tujuan .pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat dan pelestarian adat istiadat di Desa, dalam menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional
- (4) Tujuan pembinaan adalah untuk rneningkatkan sikap positif terhadap .adat istiadat dan lembaga adat dapat .mencapai tarap hidup masyarakat yang lebih baik.
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT
Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan / permufakatan oleh. ketua Adat, pemangku adat pemuka-pemuka adat berada diluar -susunan orgamsasi pemerintah · Daerah, Kabupaten Konawe Utara ·
·
- (1) Lemba~a-adat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan - kebiasaan masyarakat
·
- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat · dan, kebiasaan-kebiasaan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan · pembangunan · dan pembinaan kemasyarakatan
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis serta objektif antara .ketua Adat atau pemuka. adat dengan aparat pemerintah di Daerah
- (2) Jika ada perbedaan pendapat dengan aparat pernerintah di Daerah, perbedaan itu diselesaikan secara rrrusyawarahymupakat apabila · tidak berhasil diselesaikan, supaya penyelesaiyan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga adat yang 1ebih tinggi tingkatannya dengan rnemperhatikan kepentinga.n masyarakat adat setempat .
- (3) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagairriana yang dimaksud dalam ayat (1) lembaga adat mempunyai fungsi melakeariakan kegiatan-· kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan .dan strategi . untuk rnendukung kelancaran · penyelenggaraan pemerintahari, dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.
Lembaga a.dat mempunyai hak, wewenang sebagai berikut:
- a. Mewakili masyarakat adat keluar . yakni dalam hal-hal yang rnenyangkut kepentingan masyarakat hukum adat
2. b .. Mengelolah .hak-hak adat dan atau · kekayaan adat untuk meriingkatkan · kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang . lebih layak dan lebih baik
3. c.: Menyelesaikan perselisihan yang rnenyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan - kebiasaan masyarakat.csepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang · berlaku
.
,1
Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut
- a. Membantu . kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemampaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga . adat . dengan tetap
BAB IV - HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 2
Dalam· usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pemerintah Daerah ini, dapat menetapkan sebagai kebijaksanaan dan / atau langkahlangkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada peraturan Bupati ini setelah dimusawarahkan dengan pimpinan atau pernuka adat di Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan . pemberdayaan,,. pelestarian dan pengembagan. Iembaga adat Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut.
- (1) Tujuan peinberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang menggarah pada tatanan. kehidupan suatu · masyarakat yang tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Tujuan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk mempertahankan. nilai-nilai 7 kaidah dan · nerraa-aorma kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelansungan pembangunan dan ketahanan sosial;
- (3) Tujuan .pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat dan pelestarian adat istiadat di Desa, dalam menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional
- (4) Tujuan pembinaan adalah untuk rneningkatkan sikap positif terhadap .adat istiadat dan lembaga adat dapat .mencapai tarap hidup masyarakat yang lebih baik.
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT
Pasal 4
Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan / permufakatan oleh. ketua Adat, pemangku adat pemuka-pemuka adat berada diluar -susunan orgamsasi pemerintah · Daerah, Kabupaten Konawe Utara ·
·
- (1) Lemba~a-adat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan - kebiasaan masyarakat
·
- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat · dan, kebiasaan-kebiasaan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan · pembangunan · dan pembinaan kemasyarakatan
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis serta objektif antara .ketua Adat atau pemuka. adat dengan aparat pemerintah di Daerah
- (2) Jika ada perbedaan pendapat dengan aparat pernerintah di Daerah, perbedaan itu diselesaikan secara rrrusyawarahymupakat apabila · tidak berhasil diselesaikan, supaya penyelesaiyan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga adat yang 1ebih tinggi tingkatannya dengan rnemperhatikan kepentinga.n masyarakat adat setempat .
- (3) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagairriana yang dimaksud dalam ayat (1) lembaga adat mempunyai fungsi melakeariakan kegiatan-· kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan .dan strategi . untuk rnendukung kelancaran · penyelenggaraan pemerintahari, dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.
BAB IV - HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Lembaga a.dat mempunyai hak, wewenang sebagai berikut:
- a. Mewakili masyarakat adat keluar . yakni dalam hal-hal yang rnenyangkut kepentingan masyarakat hukum adat
2. b .. Mengelolah .hak-hak adat dan atau · kekayaan adat untuk meriingkatkan · kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang . lebih layak dan lebih baik
3. c.: Menyelesaikan perselisihan yang rnenyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan - kebiasaan masyarakat.csepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang · berlaku
.
,1
Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut
- a. Membantu . kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemampaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga . adat . dengan tetap
Dalam· usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pemerintah Daerah ini, dapat menetapkan sebagai kebijaksanaan dan / atau langkahlangkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada peraturan Bupati ini setelah dimusawarahkan dengan pimpinan atau pernuka adat di Daerah
Gunah memantapkan pelaksanaan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pasal 3, Bupati berkewajiban mendorong dan membantu tersediahnya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselengaranya peranan dart fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakat.
Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan terhadap adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga · adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal, 7, diarahkan pada hal-hal se bagai beriku t :
- penyelengaraan dan pembinaan dengan ketentuan (a) Pembagunan manusia seutuhnya melalui pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan · yang tidak bertentangan perundang-undangan yang berlaku ·
- (b) Terwujudnya pelestarian kebudayaan Daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun dalam rangka mernperkaya Khasanah kebudayaan nasional
- (c) Terciptanya kebudayaan Daerah yang. menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradap sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif
Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan . adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lernbaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan - · kebiasaan masyarakat yang masih hidup melembaga maupun yang mengalami kemorosotan ·
Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan -kebiasaan · masyarakat, dan lembaga adat, harus mendorong terciptanya:
- a. Sikap demokratis, adil, dan objektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah lain dan budaya asing yang positif
- c. Integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa
·
Pa.sal 14
Susunan organisasi Lembaga Adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah · mendapatkan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
PEMBINAAN
Dalam usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya Khasanah kebudayaan masyarakat, aparatur pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat' istiadat · yang hidup dan bermampaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional
PEMl3IYAAN
BAB VIII - PEMl3IYAAN
Pasal 8
Guna menunjang · keberhasilan pemberdayaan, pelestarian . dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyara,k~t, dan lembaga adat sebagaimana dimakaud dalam pasal 8 peraturan Bupati ini bersumber dari APBD. Kabupaten dan pene~maan lainnya yang syah sesuai peraturan penmdan$-undangan yang berlaku,
BAB IV - HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Dalam· usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pemerintah Daerah ini, dapat menetapkan sebagai kebijaksanaan dan / atau langkahlangkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada peraturan Bupati ini setelah dimusawarahkan dengan pimpinan atau pernuka adat di Daerah
Gunah memantapkan pelaksanaan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pasal 3, Bupati berkewajiban mendorong dan membantu tersediahnya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselengaranya peranan dart fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakat.
BAB IV - HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 11
Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan terhadap adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga · adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal, 7, diarahkan pada hal-hal se bagai beriku t :
- penyelengaraan dan pembinaan dengan ketentuan (a) Pembagunan manusia seutuhnya melalui pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan · yang tidak bertentangan perundang-undangan yang berlaku ·
- (b) Terwujudnya pelestarian kebudayaan Daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun dalam rangka mernperkaya Khasanah kebudayaan nasional
- (c) Terciptanya kebudayaan Daerah yang. menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradap sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif
BAB IV - HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 12
Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan . adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lernbaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan - · kebiasaan masyarakat yang masih hidup melembaga maupun yang mengalami kemorosotan ·
BAB IV - HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 13
Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan -kebiasaan · masyarakat, dan lembaga adat, harus mendorong terciptanya:
- a. Sikap demokratis, adil, dan objektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah lain dan budaya asing yang positif
- c. Integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa
·
Pa.sal 14
Susunan organisasi Lembaga Adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah · mendapatkan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
PEMBINAAN
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 15
Dalam usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya Khasanah kebudayaan masyarakat, aparatur pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat' istiadat · yang hidup dan bermampaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional
PEMl3IYAAN
BAB VIII - PEMl3IYAAN
Pasal 16
Guna menunjang · keberhasilan pemberdayaan, pelestarian . dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyara,k~t, dan lembaga adat sebagaimana dimakaud dalam pasal 8 peraturan Bupati ini bersumber dari APBD. Kabupaten dan pene~maan lainnya yang syah sesuai peraturan penmdan$-undangan yang berlaku,
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP .
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP .
Pasal 17
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang . mengenai teknis pelaksanannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pcrturesi Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Btrpa ti ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Penetapan: Ditetapkan di : Wanggudu Pada tanggal : ~ - 9 - 2016 l DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 No . 'O M ·R · /10 .

Penetapan: Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal 29 9 2016

Penandatangan: PI: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, HMARTAYA BERITA /
PENJELASAN
Pembukaan
. ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
## NOMOR ~.:£, TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBERDAYAAN\ PELESTARIAN, PENGEMBANGAN, ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA DESA
## I. UMUM
1. Penjelasan undang-undang · nomor 22 · tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah telah memberikan keweriagan Kepala Desa untuk membentuk Lembaga kemasyarakatan Desa sesuai kebutuhan Desa, Lernbaga dimaksud merupakan · mitra Pemerintah Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Adat istiadat yang tumbuh dan 'berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah memberikan keuntungan yang sangat berharga terhadap kelansungan kehidupan masyarakat, · perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Nasional, Daerah dan Desa
3. Adat Istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup serta dipertahankan didalam . pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat
4. Pemberdayaan pelestarian danpengembangart Adat Istiadat adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan .adat istiadat yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan kehidupan social kemasyarakatan
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas pasal 3 Cukup Jelas - Pasal 4 Lembaga Adat merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra kerja pemerintah Desa, dengan tugas memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat . istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas · Pasal .5 Cukup Jelas l
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas Pas al 12 Cukup J elas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas ·
PENJELASAN
Pasal 14
. susunan Organisasi Lembaga Adat disesuaikan Kebutuhan, dengan memperhatikan strata ataU: tingkatan adat · yang ada di Desa
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas Pasal. 17 Culrup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup J elas TAMBAHAN BERITA NOMOR: 2 DAERAH · KABUPATEN KONAWE UTARA