PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 1 Maret 2016)
Pembukaan
MENIMBANG :
MENGINGAT :
Bahwa dalam mewujudkan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan LembaranNegara Nomor 4724);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
1
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Akomodasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.87HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 739);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 740 );
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 742 );
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 743);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 744);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 745);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Paiwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 746);
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 747);
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Wisata Tirta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 748);
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 749);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banuwangi Tahun 2013 Nomor 6).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Pasal 3
- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati melalui dinas yang membidangi.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha pariwisata.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada dinas yang membidangi untuk menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata.
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
Bidang Usaha Pariwisata meliputi jenis usaha:
- a. biro perjalanan wisata;
- b. agen perjalanan wisata;
- c. kawasan wisata;
- d. hotel;
- e. bumi perkemahan;
- f. vila;
- g. pondok wisata;
- h. restoran;
- i. rumah makan;
- j. kafe;
- k. jasa boga;
- l. pusat penjualan makanan;
- m. usaha kawasan pariwisata;
- n. usaha jasa transportasi wisata;
- o. angkutan jalan wisata;
- p. angkutan kereta api wisata;
- q. angkutan sungai dan danau wisata;
- r. angkutan laut domestik wisata;
- s. usaha daya tarik wisata;
- t. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- u. gelanggang olahraga;
- v. gelanggang seni;
- w. arena permainan;
- x. pijat refleksi;
- y. taman rekreasi;
- z. karaoke keluarga;
24. aa. jasa impresariat/promotor;
25. bb. usaha jasa pramuwisata;
- cc. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE);
- dd. usaha jasa konsultan pariwisata;
- ee. usaha jasa informasi pariwisata;
- ff. usaha wisata tirta;
- gg. wisata bahari;
- hh. wisata sungai; dan
- ii. usaha spa.
3. Ketentuan pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
Bidang Usaha Pariwisata meliputi jenis usaha:
- a. biro perjalanan wisata;
- b. agen perjalanan wisata;
- c. kawasan wisata;
- d. hotel;
- e. bumi perkemahan;
- f. vila;
- g. pondok wisata;
- h. restoran;
- i. rumah makan;
- j. kafe;
- k. jasa boga;
- l. pusat penjualan makanan;
- m. usaha kawasan pariwisata;
- n. usaha jasa transportasi wisata;
- o. angkutan jalan wisata;
- p. angkutan kereta api wisata;
- q. angkutan sungai dan danau wisata;
- r. angkutan laut domestik wisata;
- s. usaha daya tarik wisata;
- t. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- u. gelanggang olahraga;
- v. gelanggang seni;
- w. arena permainan;
- x. pijat refleksi;
- y. taman rekreasi;
- z. karaoke keluarga;
24. aa. jasa impresariat/promotor;
25. bb. usaha jasa pramuwisata;
- cc. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE);
- dd. usaha jasa konsultan pariwisata;
- ee. usaha jasa informasi pariwisata;
- ff. usaha wisata tirta;
- gg. wisata bahari;
- hh. wisata sungai; dan
- ii. usaha spa.
Pasal 19
- (1) Dinas membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terusmenerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas pada dinas yang membidangi.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 1 MARET 2016

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI, H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 1 MARET 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 10 2111 III. TARIF AMBULANCE EMERGENCY DENGAN CREW | NO | TUJUAN | JS | JP | BBM | JUMLAH | |------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------| | 1 | 5 Km Jarak Minimal (10 Km PP) | Rp. 97.500 | Sopir: Rp.35.000 Perawat/Bidan: Rp. 50.000 Dokter: Rp. 75.000 | 1 Liter BBM (Mengacu pada harga nasional yang berlaku saat itu) | JS+JP+BBM | | 2 | >5Km | Rp. 97.500 + per 2 Km setara 1 Liter BBM (Mengacu pada harga nasional yang berlaku saat itu) | Sopir: Rp.35.000 + Rp. 1000 Per Km, Perawat/Bidan: Rp. 50.000 + Rp. 1250 Per Km, Dokter: Rp. 75.000 + Rp. 1750 Per Km | BBM (1:8) | JS+JP+BBM |

Penandatangan: ## BUPATI BANYUWANGI ## H. ABDULLAH AZWAR ANAS