KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN (berlaku 26 Juli 2000)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa tunjangan Petugas Pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu dilakukan perubahan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN.
Pasal 3
Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3
Besarnya Tunjangan Petugas Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:
- a. Terhitung mulai April sampai dengan Mei 2000 adalah sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. Terhitung mulai Juni 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Presiden ini."

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

ABDURRAHMAN WAHID



## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

: 106 Tahun 2000

Tanggal

: 26 Juli 2000

## TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN TERHITUNG MULAI APRIL SAMPAI DENGAN MEI 2000

| NO. | JABATAN | GOLONGAN | BESAR TUNJANGAN |
|-------|------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Petugas Pemasyarakatan | III | Rp. 95.000,00 |
| 2 | Petugas Pemasyarakatan | II | Rp. 85.000,00 |
| 3 | Petugas Pemasyarakatan | I | Rp. 75.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

ABDURRAHMAN WAHID



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

: 106 Tahun 2000

Tanggal

: 26 Juli 2000

## TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN TERHITUNG MULAI JUNI 2000

| NO. | JABATAN | GOLONGAN | BESAR TUNJANGAN |
|-------|------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Petugas Pemasyarakatan | III | Rp. 120.000,00 |
| 2 | Petugas Pemasyarakatan | II | Rp. 110.000,00 |
| 3 | Petugas Pemasyarakatan | I | Rp. 100.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

ABDURRAHMAN WAHID