Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2001 tentang P E MB ERDAY AAN PEIJ S TARIAN, PENGEMBANGAN ADAT-IS TIADAT DAN LEMBAGA ADAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat ymrg diahr keberadaannya dan digunakan kehidupan oleh masyarakat fuas dan yang tumbuh berkeinbang didaerah-dasrah sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangra yang perlu diberdayakan dibina dan dilestarikan;
- bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketenhm pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacralq perlu Pengaflrran Irbilr laqiut mengenai pemberdayaan, Pelestaf,ian dan Pengernbangan adat istiadat dan lvmbaga adat dalam suafu Peratruan Daerah;
- c. bahwa berdaarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a da1 b diatas perlu membentuk Psrahran Daerah tentang Pemberdayaaaq PelestadarL Penge mban gan Adat-Istiadat dan I\_,embaga Adat.
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah hopinsi Sumatera Tengah (Lerrrbaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan undangmdag Nsmor 7 Tahtur 1965 tenkng Pemb€ntukan Daerah ringkat II sarolangrur Bangko dan Daerah Tingkat tr Tanjrmg Jabmg (Lembaan Nogara RI Tahrm 1965 Nomor 50, Tarnbatran I-ffibaran Negara Nomor 2755);
- Undang-mdang Nomor 22 Tahrm 1999 tentang pemerinhhan Daffah (Lanbaran Negara RI Tahrm 1999 \omor 60 Tambatun LEmbaran Negaxa \omor 3839): 2
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun L999 tentmrg Perimbangan Keuangan antara Pernerintahan Pusat dan Daerah (kmbaran Negara RI Tahtrn 1999 Nomor 72 Tambahan lrrnbaran Negara Nomor 38a8);
4. Keputu.sasn Presidsn Nomor 44 Tahrur 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pernerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lernbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan persehtjuan
DE,WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB{IPATEN BATANG IIARI
MEMUTUSKAN:
lvlenetapkan : IIERA'IURAN DAERAII TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN I.E,MBAGA ADAT.
BAB M - KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal 1
- (l) Bila dalam pelaksanaan kerja Kehra Lernbaga Adat Kabupaterq Kecamatar\ dan Deea / Kelurahan tidak dapat melakukan tugasnya dengan bait maka atas usulan A3 dafi anggota p€ngurus trrnbaga Adat Kabupaterq Kecamatan dan Desa / Kehnatrana dcngan persehrjuan Bupati / Cuna\ Kepala D€sa / Kepala KehraharL Ketua Lernbaga Adat dimalcud dapat diberhentikan sesuai dengan maksud ayat (8), (9), dan (10) pasal 1l Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
Pernberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiada( kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dilakukan bsrsarna-sama dengan organisasi atau Lernb aga Adatoleh :
- a. Bupati di Kabupaten;
2. Camat di Kecamatan; b.
- c. Kepala Desa / Kepala Keluraharq di Desa / Kehnahan
4. Kcpala Adat / Pernangku Adat lTetua Adat atau Femimpin / Pernuka-pernuka adat cli wilayalr adat. d.
Pasal 3
- (l) Dalam usaha melaksanakan pernberdayaaq pelestarian dan pcngembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lernbaga adat sebagaimana dimakzud pasal 2 perafiyan Daerah ini Pemerintah r)aerah dapat menetapkan be6agai kebiliaksanaan dan atau laggka6langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan panimpin atau pernuka adat di daerah;
- (2) Kebijaksanaan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal mq disusun dalam bentuk Keputuan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lain untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan pemimpin atau pernlrka Irmbaga Adat di Daerah;
Pasal 4
Guna memant'apkan pelaksanaan pernberdayrum dan pelestarian serta pengembangan adat istiacla[ kebiasaan-kebiasaan masyarakat clan lernb aga adatsebagaimana yang dimaksud pasal 3 perafiiran Dacrah ini, Bupati berkcwajiban msndorong dan mernbantu tersedianya sarnna dan prasarana yang mcmadai bagi terselenggaranya peran dan liurgsi kmbaga Adat dalam menur{ang kegiatankegiatan penyclenggaraan Pernerintahan, Pelaksanaan pembanggnan dan pembinaan sosial Kernasyaraka tan di daerah bersangkutan.
Pasal 5
Pcrntlerdal'aan dan pelestarian serta peirgernbangan terhadap adat istiart^L kebiasaan-kebiasaan masl'arakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 peraflrasr Daerah ini, diarahkan kepada hal-hal sebagai berilut :
- a. I)cmbangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pernerintaharq pelaksanaan pembangunan dan pernbinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Irerundang-undangan yang berlaku;
- b. 'tenrujudnya pelestarian kebudayaan daera[ baik dalam upaya memperkaya kebudryaan daerah maupun dalam rangka mernperkaya khasanah kebudayaan Nasional;
- o. 'ferciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mcngandrurg nilainilai luhur dan beradab sehingga numpu menyaring secara selektif tedradap nilai-nilai budaya asing yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif;
- d. Terkondisinya sui$ana yang dapat mendorong peningkatan peran dan firngsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan remb aga adatdalam upaya:
5. l ' Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperku at jati diri dan kepribadian bangsa;
6. 2' Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggun g jawab sosia[ menghargai prestasi, berani bersaing mampu bekerja sama dan meyesuaikan diri serta kreatif rmtuk mernajukan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakatnya;
7. 3' Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menmliang kelancaran penyelenggaraan Pernerintahan" pelaksanaan pernbangunan dan pernbinaan sosial kernasyarakatan pada semua tingkatan Pernerintah di Daeralr, ferutama di Desa / Keluratran.
Pasal 6
- ( I ) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadaf kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lernbaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 peraturan Daerah ini, terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan rnasyarakat yang masih lidup atau yang telah ad4 tetapi mengalami kernerosotan.
- tl) Dalam melakukan pernberdayaan dan pclestarian serta pcnge,mbangan adat istiadat, kebiasaankebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (l) pasal ini harus mendorong terciptanya :
- a" Sikap dernokrasi, adil dan objeklif dikalangan bersangkutan; apnat Pemerintah dan masyarakat yang
- h" Kelcrbukaan buda-r'a tertradap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang pc'sitif:
- ; [ntrgntas \'a,sional ]'ang makin kulrJh dengan kebhinekaan bangsa.
KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal T
- (I) trmbaga Adat berkedudukan sebagai wadatr oragnisasi permusyawaratan / permupakatan kepala adat I pernangku adat / Tetua adat dan pimpinan / pemuka - pernuka adaf lairurya yang berada di luar susururn organisasi Pemerintahan Kabupateir, Kecamatarq dan atau desa I Kelurahan;
- (2) I-.en$aga arJat mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menampung dan menyahnkan pendapat masyarakat kepada Pemerintatl serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum ada\ adat istiadal dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat; a.
- .Memberdayakan, melestarikan dan mengernbangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pernbangrnan dan pembirnan sosial kemasyarakatan; b.
- c. Menciptakan hubungan demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat / Pernangku adat I ketua adat dan pimpinan atau pernuka adat dengan aparat Pemerintah di daerah;
- (3) Jika ada Perbedaan antara lernbaga adat dan aparat pernerintatr di daerata perlrcdaan itu diselesaikan secara musyawaral/mufakaf apabila tidak berhasil diselesaikarl upaya pcnyelesaian dilakukan oleh kepala Daerah dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkaftrya dengan mernperhatikan kepentingan maryraka t adat eeternpat. ;
- (1) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagai mana yang dimaksud ayat ( 2 ) paral ini, lembaga adat mempunyai fimgsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan yang strategis untuk mendukung kelancaran peiryelenggaraan pernerintalu&amp; ke langsungan pcrnbangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan sosial kernasyarakatan.
BAB W
HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN.
Pasal I
- l. Lembaga adat mempunt'ai hak dan wewenang sebagai berilrrrt :
2. a \fe*'akili masvarakat adat keluar ]'akni dalarn hal-hal ]'ang msn]'anghd kepentingan adat istiadat:
- b. Mengelolah hak-hak adat dan latauharla kekayaan adat rurtuk meningkatan kemajuan dan tarap hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
- c. Menyelesaikan peselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan -kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan per rurdangaundangan yang berlaku.
- (2) I-errbaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Merntrantu kelancaran penyelangaraan pernerintahan pelaksanaan pernbangunan dan Pembinaan sosial kernasyarakataq terutama dalam psmamfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan adat dengan cara
BAB M - KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal 10
- ( I ) Ketua lernbaga adat dipilih setiap lima tahun sekali
- (?) Ketua lernbaga adat dapat dipilih kembali dalam masa jabatan lima tatrun berikufirya
BAB M - KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal 11
- ( I ) Kcrua I-nrbaga Adat Kabupaten dipilih oleh Musyawarah Adat daerah-
- (:) Kehra Lcrnbaga Adat Kecanratan dipilih oleh Musyawarah Add Kecamatan
- (3) Kctua lnrnabaga Adat Desa / Kehrrahan dbilih oleh Musyawrah Add D€sa / Kehrraban
- {-*l Kctua Lembaga Adat Katxry*cn s€th tatlm berten*-ajibm me,mbcrifm bpman kerja kepada Pernerinaah Daerab-
- (5) Ketua l-embaga Adat Kecamatan setiap tatnm berkewajiban meinberikan laporan kerja kepada Pernerintah Kecarnatan-
- (6) Ketua I.rrr$aga ndat Dcsa / Kehnahan setiap tahun bcrkewajiban memberikan laporan kerja kcpada Pernerintah Dex,a / Pem€rintah Kelrnahan.
- (7) Kehla lanrF.aga Adat mernberikan laporan pErtanggungiawaban sekali dalam lima tahun kepada Bupati untuk lnmbaga Adat Kabupaterq kepada Camat rmtuk Irrnbaga Adat Kecamatan, dan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan untuk kmbaga Adat Desa / Kelurahan.
- (8) Susunan pengurus Lnmbaga Adat Desa / Keluratran dikukuhkan oleh Ketua kmbaga Adat Kecamatan.
- (9) Susunan pengurus l-embaga Adat Kecamatan dikukuhkan oleh Ketua kmbaga Adat Kabupaten.
- (10) Susrman pengurus l-embaga Adat Kabupaten dikularhkan oleh Irrnbaga adat Propirui.
BAB M - KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal 12
- (l) Bila dalam pelaksanaan kerja Kehra Lernbaga Adat Kabupaterq Kecamatar\ dan Deea / Kelurahan tidak dapat melakukan tugasnya dengan bait maka atas usulan A3 dafi anggota p€ngurus trrnbaga Adat Kabupaterq Kecamatan dan Desa / Kehnatrana dcngan persehrjuan Bupati / Cuna\ Kepala D€sa / Kepala KehraharL Ketua Lernbaga Adat dimalcud dapat diberhentikan sesuai dengan maksud ayat (8), (9), dan (10) pasal 1l Peraturan Daerah ini.
- (2) Keftra lrrnbaga Adat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan diberhentikan kamra :
- a. Mengundurkan diri ;
- b, Iv{eninggal dunia ;
- c. Sakit keras berkepanjangan;
- d. Nlelakukan Perbuatan yang Meirtangan dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan vang berlaku dan I atau norrna yang hidup dan berkernbang dalam masyarakat Adat.
- e. I'idak dapat melaksanakan tugas dengan bai\ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paeal ini.
BABVI
BAB M - KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal 13
Prrnt'srda)'aan- Pelestarian dan pengembangan adat istiadat berfujuan rya adat istiadat mampu nleruJunc'ng den menrmjang kelangsungan pernbanguffixr dan kEtahrreq Nasional dalam Tlawasaxr
BAB M - KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal 14
I'ernberdayaan, pelestarian dan penggabmgan adat istiadat dimahkan kepada terbinanya Stabilitas Nasional yang mantap , baik bidang idiologi, politilq ekonomi dan sosial budaya maupun dibidang peflahanan keamanan dalam usaha menunjang kelancaran pelaksanaan n€as dibidang pcrnerintalnrq pernban gunan dan sosial kemasyarakatan.
BAB M - KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal 15
Dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah guna meinperkaya kasana kebudayaan b*gpq aparatur pernerintah pada semua tingkat mempunyai kewajiban untuk mflnbina dat mengernbangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat bagi pembangunan.
BAB M - KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal 16
- ( I ) Dalam usaha pelaksanaan pernbinaan dan pengembangan adat istiadat sebagai dimaksud delaxn pasal 15 Peraturan Daerah ini, Pernerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebiiaksanaan pelaksanaanya sebagai pedoman bagi aparatur pelaksana. dilapangan.
- (2) Kcbijaksanaan pelaksanaan sebagairnana dimakeud dalam ryat ( I ) pasal ini dapat disusun dalam b€ntuk keputuran Bupati dan kebiiaksanaan lainya sesuai dengar kondisi adat istiadat di daerah masing-masing.
BABVtr
PEMBIAYAAN
BAB M - KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal 17
Guna mentinjang keberhaeilan pcrnberdayaan, pelestarian dan pengembangfln adat istiada[ kebiasaan -kebiasaan masyarakat dan lernbaga adat sebagai nurna dimaksud pasal 5 Peraturan I)acrah ini, pcrnerintah daerah akan menganggarkan dana yang memadai dalam setiap tahun an€g;ran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
B AB VtrI
KETENTUAN PENUTUP
BAB M - KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal 18
I{ai-hal vang belum diaffi dalam Perahrran Daerah ini sepanjang m€rigerrai teknis pelaksanaamr-va al an drarur dengan keputusan Brryati .
i
BAB M - KI,DUDUKAN, TUGAS DAN FLTNGSI ITMBAGA ADAT
Pasal 19
Perahrran daerah ini mulai berlalu sejak tanggal dhmdangkan.
fur sctiap orang dapat meirgstahuinya memerintakan pengundangan Perahran Daerah ini dengan Menernpatkamya dalam lernbaran dacrah Kabupaten Batang llari.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di : Muara Bulian Pada tanggtl : 16 Juni 2001. BUPAT BATANG HAKI ABDUL FATTAH HARI

Penetapan: Diundangkan di : Muara Bulian. Pada tanggal : 16 Juni 2OOl. ...- "':: AH KABI.'PATEN BATANG TIARI LEMRAfiNrDHERAH KABUPATEN BATANG IIARI TAIIUN 20ol NOMOR : 23 ;;{-{ t*Y AFRUDDIN EFFENDL 657 HAR'
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PE,RATIIRANDAERAI{KABIIPATENBATA}IG}IARI NOMOR : 23 TAHUN 2001
## TENTANG
## PEMBERDAYAAN,PELESTARIAN,PENGEMBANGANADATISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
## L PE,NJELASAN I"JMT.II\,I.
Aclat Istiada! kebiaaan-kebiasaan masyarakat dan lernbaga adat yang diakui keberadaannya dan digrmakan dalam kehidupan oleh masyarkat luas yang tumbuh dan berkembang .i daerah-daerah khususnya di pedesaan sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya ecrta kcp,ribadian bangsa yang pedu diberdayakarq dibina dan dilestarikan. Tujuan diaturnya pernber&lt;layaarr,pelertariaruperrgembanganadatistiadatdarrlembagaadatdlamPeraturan Dacrah ini daram rangka menglradapi otonomi desa dimana rernbaga kernasyarakatan desa daram hal ini rernbaga atrat merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan mas-yarakat clesa dan sebagai tindak ranis undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pmerintahan Daerah Pengah[an lebih lanjut mengenai pernberdayaan' pelestmiarl pengernbangan adat istiadat dan lembag a adatditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten'
Pembedayaarupelestariarr, perrgembangan adat istiadat dan tombaga adat dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi ; mekanisme pernberdayaan' pelestarian dan pengembangan' kedudukan" nrgas dan fungsi lembaga adat hab wewcfumg dn kewajiban lenftaga adat termasuk kewenang* dalam menyelesaikan perselisihan sengketa adag susunan organisasi serta hubungannya dengan organieasi pemerintahaq baik Pemerintah desa maupun Pem'rintah KabuPatcn.
## il. PLNJT,I,ASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal I Cukup jelas
Pasal Z Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Culiup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas - Pa-tal 6 CuInry jelas - Fasal 7 Culiup jelas i i I : i | Pasal | 9 | SusurEn Organisasi Leinbaga Adat sesuai dengan ketentuan dmi mming-masing desa/keluratran, kecamatan dan kabupaten. | |---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pasal | 10 | Cukup jelas | | Pasal | I I | Cukup jelas | | Pasal | IZ | Cukup jelae | | Pasal | 13 | Cnkup jelas | | Pasal | 14 | Cukup jelas | | Pasal | l5 | Cukup jelas | | Pasal | 16 | Cukup jelae | | Pasal | 17 | Cukup jelas | | Pasal | 18 | Cukup jelas | | Pasal | 19 | Cukup jclas |