PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 28 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM (berlaku 5 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahagunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang laporan harta kekayaan penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah kabupaten Muara Enim;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 20002 Tambahan Lembran Negara Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;
salinan
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
6. Intruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2014 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE08/01/10/2016 tentang Pentunjuk dan Teknis Penyampaian Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah Daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tangungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN
yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya disebut KPK.
5. Pejabat wajib LHKPN pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN yang selanjutnya disebut WL.
6. Admin Instansi adalah unit pengelola LHKPN Kabupaten.
7. Admin Unit Kerja adalah unit pengelola LHKPN Satuan Kerja Perangkat Darah.
WAJIB LHKPN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
BAB II - WAJIB LHKPN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2
Pejabat Wajib LHKPN Pemerntah Kabupaten, antara lain :
- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Esselon II;
- d. Pejabat Esselon III (Kepala SKPD);
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengelola kegiatan diatas Rp.500.000.00,- (lima ratus juta rupiah);
- f. Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang mengelola keuangan diatas RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- g. Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. Pejabat Pembuat Komitmen;
- i. Auditor ; dan
- j. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
BAB II - WAJIB LHKPN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3
LHKPN yang dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui unit pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten.
BAB II - WAJIB LHKPN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4
Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wajin Mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :
- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negarapada saat pertama kali menjabat;
2. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah
- b. berakhir masa jabatan;
- c. Atau berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
BAB II - WAJIB LHKPN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5
Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang dipeoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
BAB II - WAJIB LHKPN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. Melalui e-LHKPN; atau
- b. Mengisi formulir LHKPN format excel macro ke dalam media penyimpanan data dan mengirimkan soft filenya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung ke KPK.
BAB II - WAJIB LHKPN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 7
- (1) Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN wajib Lapor disampaikan ke Unit Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten.
BAB II - WAJIB LHKPN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 8
- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 9
- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Koordinator Unit Pengelola :
1. Sekretaris Daerah; dan
2. Inspektur.
- b. Admin Instansi adalah Staf BKPSDM;
- c. Admin Unit Kerja adalah staf pada sub bagian umum dan kepegawaian
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator LHKPN :
1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN;
- c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.
2. ## BAB IV PENGAWASAN
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 10
- (1) Atasan Langsung Pejabat Wajib Lapor LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Kabupaten Muara Enim merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari Unit Pengelola yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 11
Inspektur Kabupaten bertugas :
- a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. Berkordinasi dengan unit pengelola dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud huruf a;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi komisi Pemberatasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
1. Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib Lapor dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
3. Hal-hal lainnya terkait dengan LHKPN.
- d. Menyampaikan laporan akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
BAB V - SANKSI
Pasal 12
- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipiln Pegawai Negeri Sipil.
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pempebasan dari jabatan
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 13
Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 14
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berikut
- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN model KPK-B, serta mengalami perubahan jabatan ; atau mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017;
- b. untuk menyampaikan LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31Maret 2018;dan
- c. Keputusan Bupati Nomor 165 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara (LHKPN), dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 5 Juni 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

Verifikasi: (Cap/ttd) HASANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 28 ## Pasal 15

Penandatangan: Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Penetapan: Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 5 Juni 2017

Verifikasi: (Cap/ttd)

Penandatangan: BUPATI MUARA ENIM, MUZAKIR SAI SOHAR