PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Dae rah; - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Ngada Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksl Usaha Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Ternpat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu disesuaikan; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarr: huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; ·~:. ;;f (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENT ANG R.':TRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa unn.': melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Dae rah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Ngada Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksl Usaha Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Ternpat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarr: huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
i
.
.
~-
'
·~:.
]
I.
'
t.
r
'
'
t
f
!
1
;;f
[
c
Mengingat
1. Undanq-Undanq Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Oaerah-daerah Tingkat II dalarn Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukurn Acara ?idana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 .. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang Undang Norn or 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotlsrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undanq-Undanq Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No-nor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanqan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8.
9. Undanq-Undanq Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang--Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) sebagaimana telan diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 1'1omor 27 Tahun 1983 tentang
J
•
t
J
j
I
- Pelaksanaan Ur,dang-Undang Hukurn Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tamba.ian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neoara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Re~ublik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 ~ 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penge:lolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuanqan Nomor 11/PMK.07/201 O tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem can Prosedur Administrnsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nga.da Nomor 6 Tahun 1989 .antanq Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor 12);
19. Pera tu ran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun '2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuanqan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1 );
20. Pera tu ran Daerah Kabupaten NgadR Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngaca (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
i
••
21. Peraturan 01erah Kabupaten Ngada Nomor 6 1 ahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tabun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA dan BUPATI NGADA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASAUSAHA.
SABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pernerlntahan Negara Kesatuan Repubi,k Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Peme:-intah Kabupaten Ngada.
4. Bupati adalah Bupati Ngada.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nqada.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Oinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus, disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
'
I
I
i
•
i
\
:i'
9. 'Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan talnnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
2. 1 O. Jasa Usaha adalah jass yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersiaJ karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangl&lt;a waktu tertentu yang merupakan .batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerr h yang selanjutnya dlsingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah Lebih Bayar yang setanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
8. . 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda .
17. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalarn bentuk apapun, Finna, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perr skutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulal dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serts pengawasan penyetorannya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ngada.
20. Pemeriksaan ~dalah se\_rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukf yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional ## BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi
Paragraf 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pernaka.an Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Dae rah meliputi:
- a. Alat Berat;
- b. Dump Truck;
- c. Bus Pemda;
- d. Rumah Dinas;
- e. Tanah;
- f. Bangunan;
- g. Lapangan Bola Kaki;
- h. Tenda;
;
••
'
'•
I~
.:~
\
;~
1'
J
\\
\
.·,
\t
:'!
..
1
- l. Alat selarn;
- j. TPI;
- k. Jeti;
- I. KPI/BBl;
- m. Balai Pertemuan Nelayan;
- n. Radio Pemerintah Daerah;
0. Dermaga milik Pemda;
- q. Alat Laboratorium.
9. p . BengkelKayu;dan
- (2) \_Dikecualikan dari penqertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak rnenqubah fungsi dari tanah tersebut.
Paragraf 2 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 5
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Objek Retribuci Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Paragraf 3 Retribusi Terminal
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 7
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal.
PasaJ 8
- (1) Objek Retribusi Terminal adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk . kendaraan penumpang dan bis umum. tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retritusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimili:-d, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
•
l
.
. \
!-
J.·
·'
I:
..
-
t
l
1·
I
I
I
Paragraf 4 Retribusi Tempat Khusus Parkir
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 9
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pemanfaatan pelayanan tempat khusus parkir.
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 10
- (1) Objek Retribusi Tern pat Khusus r'arkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang · disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ada\ah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Paragraf 5 Retribusi Rumah Potong Hewan
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 11
Dengan narna Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Paragraf 6 Retribusl Tempat Rekreasi dan Olahraga
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 13
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 14
- Objek Retribusi lempat Re+reasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. ( 1)
- Dikecualikan d~ri ob)e~ Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreast, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (2)
.;~1fJp::~
...
··:.:
,.
•1:
;
?t' .
'i
.
~}; ~
{~
;:-,.
r
).
.;
;·;
':l.
...
,
\_;
.?
'·'
;(
i
Paragraf 7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 15
- Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) Qbjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa:
- a. bibit tanaman;
- b. bibit ternak;
- c. bibit ikan; dan
- d. es balok.
- (2) Oikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi
BAB Ill - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 17
- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa LJsaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 18
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 20
Tingkat penggunaan jasa terminal diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 21
Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 22
Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 23
Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 24
Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARA~ PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 25
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 26
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 {tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan dengan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 27
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri atas jenis kekayaan daerah yang dimanfaat\_kan dan lamanya waktu pemanfaatannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercanturn dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Penetapan: Diundangkan di Bajawa

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, pada tanggal 28 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2011 NOMOR 12 ( ,,, . .. ;
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini.

## Bagian

## Kedua

## Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

## Pasal 28

- (1) Struklur dan bcsarnya tarif Retribusi Pasar Grosir 'dan/atau Pertokoan terdiri atas luas tempat usaha can lamanya waktu penqqunaannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Retribusi Terminal

## Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal terdiri atas jenis fasilitas, jenis kendaraan, luas dan lamanya fasilitas terminal, frekuensi penggunaan fasilitas penunjang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir

## Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir terdiri atas jenis ternpat parkir dan jenis kendaraan.
- (2) Strul&lt;tur dan besarnya tarif Retribusi Ternpat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

;.;

.

,

..

'·

.

1.!

.

.•

'.·

i.

'.}

'·

## Bagian Kelima

## Retribusi

## Rumah Potong Hewan

## Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan terdiri atas jenis pelayanan dan jenis hewan yang akan dipotong .
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagair .. ma tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah rru.

## Bagian Keenam Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

## Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terdiri atas jenis fasilitas. lokasi, frekuensi pemanfaatan, dan golongan Pemanfaat berdasarkan umur.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebaqatrnana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

## Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terdiri atas jenis produk yang dihasilkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

## MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 34

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Retribusi terjadi pads saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

.

·•

. i j .

v

!r

·,

i

.

.

:-·,

·.·

r

·.

## BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

## Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek retribusi berlokasl,

## Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

## Pasal 36

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) R\_etribusi dipungut dengan menggu -akan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SE~TA SANKS! ADMINISTRATIF

## Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Oaerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima betas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen Jain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan di tempat Jain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka has ii penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x24 jam.
- (4) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas .
- (5) Bupati dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yarg dapat diper:tanggungjawabkan.
- (6) Pernbayaran retribusi ke Kas Daerah diberikan tanda bukti pernbayaran. 'I
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat datam buku penerimaan.

0

.

·J

)

.

--

•,

-;

.

.,(

l]

'l

J

1

·~

:~

it

,~,

?

-,,

&lt;=

~·

',

~

- (8) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 38

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD .
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didahulul dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awat pelaksanaan penaqlhan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Oalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur denqan Peraturan Bupati.

## Pasal 39

Oalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X KEBERATAN

## Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) J(eberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan y..;ng jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya .
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dirnaksud pada ayat {3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendaknya atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

•

.

.

)

~:

·.;.

·1'·

.J

·!

i

'·t

)\_-,

;,

1·

j

~.

';,

.

## Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bu Ian sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan rnenerbitkan Surat Keputusan Keberatan .
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) i&lt;eputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, keleblr.an pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua betas) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XI PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan penqernballan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengernbalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka wak1u paling lama 1 ( satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusl tainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsurig diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pernbayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

lf

;·; J1~

·,.

,.

~:

.1

~

,·

-t.

)~

1

·!:

:

..

I

I

- (6) J1ka pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua ) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keteriarnbatan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pac.la ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya r-ienyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketar.ui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebaqaimana dimaksud pad a ayat (1 ).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

.

·(\

'

)

&lt;

\

·'

{

## BAB XIII PEMERIKSAAN

## Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau mem.ojamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungcrn dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan /atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanju] mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 47

- ( 1) I nstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu .
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
- (3) Tata cara pemberian dan pernanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ciatur dencan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sip ii tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam L·.1dang-Undarig Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) acalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u11dangan.

•.

.

'

-

~-

,.

\

"

..

'

~

'·

'

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, menqurnpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai denqan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagairrana dimaksuc ;.&gt;ada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan rnenya-npaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

•

• i

,i

'

'

-~

j

.

:}

I

.

·,.

·.

•

!

-at:

}.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Jasa Usaha yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 19 Tahun 1998 tentanq Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 199 9 Nomor 27 Seri B Nomor 11), Peraturan Da., ah Kabupaten Oaerah Tingkat II Ngada Nornor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 33 Seri B Nomor 14 ), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 3 ), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 19 Seri C Nemer 6), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 20 Seri C Nomor 7 ), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 22 Seri C Nomor 9 ), dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2009 Nomor 4 ), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 11 );
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 15 Tahun 2006 tentang R1~tribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 3 ); c .
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat JI Ngada Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 33 Seri 8 Nomor 14 ); b.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 19 Seri C · Nomor 6); d.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 19 Tanun 2006 tentang Retribusl Rumah Potong Hewan (Lernbaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 20 Seri C Nomor 7 ); e.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 21 Tahun 2006 tentang Rotribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 22 Seri C Nomor 9 ): dan f.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan OJahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2009 Nomor 4) g.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

I

.~

''

...

~

'I

'i

J

~:

.

.

·.

'

•.

;·

'·.•

·~~

i

, .

,,

r

\·

.

,.

:~

..

'{

!~

## Pasal 52

Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tan·ggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.


Diundangkan di Bajawa

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, pada tanggal 28


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2011 NOMOR 12

(

,,,

.

..

;

## PENJELASAN ATAS

## PERATURANDAERAHKABUPATENNGADA NOMOR. 12 TAHUN 2011 TENT ANG RETRIBUSI JASA USAHA

## I. UMUM

Mendasari Llndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebaqairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , daerah diberi kewenangan untuk rnenqatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberi hak sesuai Undang-Undang untuk mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat. Selama ini pemungutan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Hetribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahu 2000, dimana daerah diberi kewenangan yang luas untuk memungut retribusi daerah selain ditentukan daJam Undang-Undang tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Namun dengan kewenangan itu dalam kenyataannya pelaksanaan UndangUndang tersebut kurang mendukung terlaksananya otonomi daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat menutup kekurangan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daera.1.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan di bidang retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, dimana akan memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Salah satu objek retribusi daerah yang diatur dalam Undanq-Undanq ini adalah Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha yang penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undanq-Un+anq Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan ,;ids Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan tentang retribusi jasa usaha ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa 1Jsaha ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek, subjek, tarif, dasar pengenaan dan tata cara penghitungan, juga untuk menlngkatkan pendapatan daerah darl objek retrlbusl Jasa usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

')

;

.

1

,

j

{

)

r.

~

-;

i:

'

'

.

l;

·

'

;

Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini meng:· ·.:u pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Retribusi;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Retribusi serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban di bidang retribusi masyarakat Wajib Retribusi, dan menunjang usaha terciptanya aparat yang bertugas di bidang retribusi daerah yang makin rnarnpu dan bersih;
- e. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten;
- f. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamar.ya berasal dari penerimaan retribusi daerah.

Dengan terlaksananya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetltif.

## I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal

3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal

Cukup jelas.

9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal

12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

i

t'

:

,·

.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup je\as.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal

Pasal

24

Cukup jelas.

25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah pertu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif Jagi untuk mengendalikan permintaan layanan terseb: 1 t, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

## Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

PasaJ 30

Cukup jetas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jela$.

Pasal

34

Cukup jelas.

•

..

&gt;·

/·

•,

.

~1

~- t;

'·•

:: i

,'.

...

.

.

..

·.

.

·,

.

:

.'

·

,'

',

\_!

"ij

I

\l

,.

.J

•

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal

36

Cukup [elas,

Pasal 37

Cukup jelas .

Pasal

33

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

41

Cukup jelas.

42

Cukup jelas.

43

Cukup jelas.

44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukuo jelas.

Pasal

46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal

Pasa/

Pasal

Pasal

Pasal

48

Cukup jelas.

49

Cukup [etas.

50

Cukup jelas. 51

Cukup jelas.

52

Cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 7

..

!:

•

I

i

t-:

'·

'.

...

. i~.

1

:,

\ .l

l

;;. !

a\."

l

l.\

l

~

,·

:

~

'

..

..

•

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR

12

TAHUN

2011

!

TANGGAL

28 DESEMBER

2011

LAMPIRAN I

## BESARNYA TARIF

## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## a. Retribusi Pemakaian Alat Berat

1. Hydraulic Excavator PC 200 1 M3:

- -Rp. 450.000,-/jam

- -Rp. 3.150.000,-/hari

2. Hydraulic Excavator PC 100 0,75 M3:

-Rp. 300.000/ jam

-Rp. 2.100.000,-/hari

3. Buldozer On Track Komatsu:

- -Rp. 450.000,-/ Jam

- -Rp. 3.150.000,-/hari

4. Loader On Wheel Hitachi 2 M3:

- -Rp. 250.000,-/Jam

- -Rp. 1. 750.000,-/hari

5. Loader On Wheel Komatsu 1,5 M3:

- -Rp. 200.000,-/Jam

-Rp. 1.400.000,-/hari

6. Motor Grader: -Rp. 450.000,-/Jam

- -Rp. 3.150.000,-/hari

7. Vibrating Roller 12 ton:

- -Rp. 300.000,-/jam

-Rp. 2.100.000,-/hc,ri

8. Three Wheel Roller Barata 6 ton:

- -Rp. 200.000,-/jam

-Rp.1.400.000,-/hari

9. Three Wheel Roller Barata 8 ton:

- -Rp. 200.000,-/ja.m

- -Rp.1.400.000,-/hari

10. Tandem Roller MG 6 - 6 ton:

-Rp. 200.000,-/jam

- -Rp.1.400.000,-/hari

11. Tandem Roller MG 7 - 6,7 ton:

-Rp. 200.000,-/jam

-Rp.1.400.000,-/hari

12. Vibrator Roller Dyna Pack 3 ton:

- -Rp. 200.000,-/jam

- -Rp.1.400.000,-/hari

13. Dump Truck Hino Dutro:

Rp. 500.000,-/hari

1,

'

14. Dump Truck Rear Mitsubushi

Rp. 500.000,-/hari

15. Mobil Tangki Air 4000 liter:
2. -Rp. 70.000,-/rit

-Rp.500.000,-/hari, serta Bahan Bakar Minyak dan sopir ditangqung pernakai, dan besarnya biaya untuk sopir Rp.150.000,-/hari.

## 16. Mobil Tangki Air 5000 liter:

-Rp. 80.000,-/rit

-Rp.600.000,-/llari, serta Bahan bakar minyak dan sopir ditanggung Pemakai, dan besarnya biaya untuk sopir Rp.150.000,-/hari.

17. Truck Gentransporthind (Hine):
2. -di bawah 15 km =Rp. 1 '100.000,-
3. -di atas 15 km ditambah Rp.25.000,-/km
18. Flat Bed Truck (Tronton) Nissan:
5. -di bawah 15 km= Rp. 1.500.000,-
6. -di atas 15 km ditambah Rp.50.000,-/km
19. Stone Crusher komplit ( Jaw Crusher, Cene Crusher, Serening Tailer Type 70 T, Generator Set, Prime Crusher, Secondary Crusher, Serening Taikler Type 30 T , Genset Crusher)= Rp.4.000.000,-/jam
21. Concrete Mixer MB 1 M3 = Rp. 70.000,-jam
20. Concrete Mixer MS 2,3 M32 = Rp. 75.000,-/jam
22. Compressor lngresol Rand IR 125 SD= Rp. 80.000,-/jam
23. Compressor Puma PU - 310 = Rp. 70.000,-/jam
24. Compressor Omae 11 ::: Rp. 75.000,-/jam
25. Compressor Pony Air EEP = Rp. 75.000,-/jam

## Keterangan:

Nomor 1 sarnpal dengan nomor 14, Bahan Bakar Minyak dan operator ditanggung oleh pernakai, dan besarnya biaya untuk operator Rp.150.000,-/hari

## b. Dump Truck:

Dipakai dalam daerah

Rp. 1.680.000,-/hari

Rp. 750.000,- / hari

Rp. 1.500.000,-/hari

Rp. 1.680.000,- / hari

Rp. 2.100.000,-/ hari

Rp. 2. ·: 00.000,- I hari

Rp. 2.800.'100,- I hari

- Luar Daerah:

Bajawa - Ende

- Bajawa - Mbay

- Bajawa - Borong

- Bajawa - Ruteng

- Bajawa - Maumere

- Bajawa - Labuan Baja

- Bajawa - Larantuka

## c. Bus Pemda, tarifnya sudah tennasuk sopir dan BBM:

- Dalam Daerah

Rp. 840.000,-/ hari

Rp. 2.100.000,- I hari

Rp. 1.050.000,- I hari

Rp. 840.000,- I hari

Rp. 560.000,- / hari

- Sopir dan BBM ditanggung oleh Pemerintah

- Sopir dan BBM ditanggung oleh Pemakai

Dipakai untuk luar daerah

- Sopir dan BBM ditanggung oleh Pernerintah

- Sopir dan BBM ditnnggung oleh Pernakai

- PS 100:

L

"~

J'.

'

~:

•:-·

i

·•

•

## d. Rumah Dinas:

- Kelas VI

Rp. 280.000,- / bin

- Kelas Vil

Rp. 245.000,- / bin

- Kelas VIII

Rp. 200.000,- / bin

- Kepala Sekolah

Rp.

35.000,-/ bin

- Guru

Rp.

35.000,- / bin

- Mess Guru

Rp.

21.000,- / bin

- Penjaga Sekolah

Rp.

35.000,- / bin

- Dokter

Rp. 189.Cn'J,- / bin

- Paramedis

Rp.

35.000,- / bin

- Rumah Dinas Airnere

Rp. 5.600.000,- I tahun

## e. Tan ah

- -Tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % x harga tanah x 12 bulan x luas tanah
- -Tanah untuk pemasangan sarana I media luar ruangan sebesar 0,5 % x harga tanah x 12 bulan x luas tanah
- -Tanah Dinas Perikanan Rp. 1.500,- m 2 /tahun

## f. Bangunan

Rp. 140.000,-/kegiatan

Rp.2.800.000,-/tahun

Rp. 7.000,-/sekali tambat

Rp. 210.000,-paket/sekali pakai

Rp. 2.000,-/m2

Rp.105.000,-/unitfhari

Rp.140.000,-/unit/hari

Rp. 336.000,-/hari

Rp. 252.000,-/hari

Rp. 7.000.000,- /tahun

- Sewa ruangan/aula Gedung

- g. Lapanqar Bola Kaki

- Komersil

- Sosial

## h. Tenda

- Oalam Kota Bajawa

- Luar Kata Bajawa

- i. Alat selam

- J. TPI

- k. Jeti

- I. KPI/BBI

- m. Balai Pertemuan Nelayan

- n. Radio Pemerintah Daerah.
1. Radiogram I Pengumuman;
3. Pemerintah Rp. 5.000,-/lembar/permintaan dua kali siaran semalam
4. Swasta Rp. 10.000,-/lembar/permintaan dua kali siaran semalam;

## 2. Reklame I iklan

Rp. 25.000,-

Rp. 500.000,-

- Selama 1 s/d 2 menit untuk 2 kali siaran semalam

- Selama 1 s/d 2 menit untuk 1 bulan siaran untuk satu kali iklan

!

f

t.

,

I

- 3.

Berita Keluarga : Rp. 10.000,-/hari

Rp. 2.000,- / m2

Rp. 4.000,- I m2

Rp 1.000,-/sal-:

Rp. 500,-/batang

Rp. 500,- / m2

- Barang grosir

- Semen

- Besi beton

- Lain - lain

- o. Dermaga milik Pemda :

1. Biaya Sandar

Rp. 168.000,-

2. Keluar dermaga:

- Temak besar

Rp. 35.000,- I ekor

- Ternak kecil Rp.

9.000,- / ekor

3. Biaya penimbunan :

- Hasil bumi

## p. Bengkel Kayu:

- -Skap
- Belah kayu balok
- Belah kayu usuk
- Selah papan
- Borkayu

## q. Alat Laboratorium:

1. Soil Testing Equipment:
2. Hand bor
3. Liquid limit test
4. Plastic limit test
5. Moisture content test
6. Specific gravity test
7. Compaction test
8. Laboratory CBR test
9. Sand cone test
10. Dynamic cone penetrometer
11. Speedy moisture tester

## 2. Concrete Testing Equipment:

- Concrete cylinder mould
- Concrete cube mould (15x15)
- Concrete beam mould ( 15x60)
- Electric concrete compression
- Vertical cylinder capping
- Hydraulic concrete beam test

Rp. 500,-/menit

Rp.1.000,-/meter

Rp. 1.000,-/meter

Rp.

1.000,-/meter

Rp. SOQ,-/sentimeter

Rp. 30.000,-/buah

Rp.

25.000,-/buah

Rp.

30.000,-/buah

Rp. 250.000,-/1 kalt pengujian

Rp. 250.00Q,./1 kali pengujian

Rp. 250.000,-/1 kali pengujian

Rp. 30.000,-/hari

Rp. 20.000,-/1 kali pengujian

Rp. 20.000,-/1 kali pengujian

Rp. 30.000,-/1 kali pengujian

Rp. 20.000,-/1

kali pengujian

Rp. 100.000,-/1 kali pengujian

Rp.

50.000,-/ 1 kali pengujian

Rp.

50.000,-/titik

Rp.

100.000,-/hari

Rp. 20.000,-/titik

,.

'

l

- Slump test
- Laboratory concrete mixer
- Universal testing machine
- Concrete test hammer
3. Aggregate Testing Equipment:
- Sample spliter
- Los angeles abrasion
- Specific gravity &amp; absorption of Fine aggregate test
- Organic impurities test
4. Asphalt Testing Equipment:
- Core drilling machine
- Hand operated centrifuge extractor
- Marshall test

I

I

I

Rp. 10.000,-/1 kali pengujian I Rp. f • u 20.000,-(.1 kali penqupan l Rp. 100.00Q,./1 kali pengujian Rp. 100.000,-/1 kali pengujian

Rp. 20.000,-/1 kali pengujian Rp. 75.000,-/1 kali pengujian

Rp. 20.000,-/1· kali pengujian

Rp. 20.000 1

-/1 kali pengujian

Rp. 50.000,-/titik

Rp. 50.000,-/1 kali pengujian

Rp. 50.000,-/1 kali pengujian


-,

F•

'

I

I:

· LAMPIRAN II

PERATURANDAERAHKABUPATENNGADi . " NOMOR 12 · T AHUN 2011 TANG GAL 28 DESEMBER 2011

## BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

| No | Uraian | (Rp) | Ket. |
|------|-------------------------------|------------------|--------|
| 1. | Luas sampai dengan 9 m2 | 140. 000,-/bulan | ! |
| 2 | Luas 9 m2 sampai dengan 12 m2 | 210.000,-/bulan | |
| -- 3 | Luas 12 m2 sampai dengan 20 | 280.000,-/bulan | ·- i |
| 4. | Luas 20 m2 sampai dengan 30 | 350.000,-/bulan | I I I |
| 5. | Di atas 30 m2 | 420.000,-/bulan | |

-


J

\_;

-~

,!·

,,.,

.

·,

..

~

'

...

·,

•

LAMPJRAN Ill

PERATURANDAERAHKABUPATENNGAD~ NOMOR 12 TAHUN 2011 TANG GAL 2::: DESEMBER 2011

## BESARNYA TARJF RETRIBUSI TERMINAL

| No | Uraian | (Rp) | Ket. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Retribusi Terminal: a. Mobil penumpang dan Bus Mini b. Mobil Bus, Truck, dan kendaraan Khusus c. Mobil Jeep, Sedan, da.i Pick Up d. Sepeda Motor | 3.000,-/sekali masuk 4.000,-/sekali masuk 3.000,-/sekali masuk 1.000,-/sekali masuk | |
| 2 | Retribusi Fasilitas Penunjang: a. Jasa pelayanan kamar kecil b. Jasa pelayanan tempat penjualan makanan/minuman dan lain - Jain | 1.000,-/sekali pakai 1.000,- I m2 I hari | ' I |


j

t

.i

.•

,,

"

I

LAMPJRAN IV

## I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 12 TAHUN 2011 TANGGAL 28 DESEMBER 2011

## BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

| No | Uraian | R | Ket. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------