PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2012 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (berlaku 5 Mei 2012)
Pembukaan
Menimbang a Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokokdisusun Daerah
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; perlu pokok
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; perlu pada
- Mengingat 1 dari Negara Tambahan
- Nomor 28 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Negara yang Bersih dan Bebas Penyelenggaraan Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Negara 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
- 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17 . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4)-
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAN Menetapkan PROSEDUR
BUPATI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
BAB KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
- Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 2 Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik seluas-luasnya dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagaimana Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah; adalah Presiden 1 Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangKesatuan Republik Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati; dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 5 Keuangan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang penyelenggaraan termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Daerah otonom; selanjutnya disebut daerah; adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6
- Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Peraturan disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundangselanjutnya undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati:
8
- Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Pengelolaan perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan pelaporan; pertanggungjawaban; dan pengawasan keuangan daerah. dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sistem mekanisme dan alur operasional dari pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan, pertanggungjawaban;
- suatu tahapan kegiatan perencanaan; dan pengawasan keuangan daerah.
9
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 10. daerah Pemerintah Daerah selaku pengguna perangkat anggaranlpengguna barang pada
- Pendapatan dan Belanja Daerah; selanjutnya disingkat APBD Anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan adalah rencana bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disetujui dengan Peraturan Daerah. - 11 . Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat daerah Pemerintah Daerah selaku SKPKD adalah perangkat anggaranlpengguna barang, yang juga melaksanakan pengguna pengelolaan keuangan daerah. pada

Penandatangan: - Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang 13. Pemegang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Penandatangan: - 12 Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Penandatangan: - 14 . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah - 16 Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya - Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah - 18 Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD untuk melaksanakan sebagian tugas BUD - 19 Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD - 21 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. pada - 20 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD. pada - 22 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan; menyetorkan; menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD SKPD pada 23 - 24 Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. - Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan membayarkan; menatausahakan; dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD SKPD pada 25. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaranlpengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 2. 26 Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 3. 27 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 4. 28 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 29.

Penandatangan: - Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD terdiri dari pejabat perencana daerah; PPKD kebutuhan - 30 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan; belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. - 31 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD\_ 32 - Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan; rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD- 33. - Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan; dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. pada

Verifikasi: - 34 adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Verifikasi: - 35 Kinerja adalah keluaranlhasil dari kegiatanlprogram yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. - 36 Penganggaran terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. pada 37. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 38. - Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. - Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan danlatau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi; melayani; memberdayakan; dan mensejahterakan masyarakat. - 40 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barangljasa pada pada 42. Keluaran (outpuf) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang program dan kebijakan. - Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. - 43 Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. segala

Penandatangan: - 44 Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah . - 46 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Penandatangan: 45. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah bank yang ditetapkan. pada - Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. - Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 49 Belanja pengurang nilai kekayaan bersih. - Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 48 Pendapatan penambah nilai kekayaan bersih. - Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah 50 Surplus Anggaran dan belanja daerah. - 52 Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang dibayar kembali danlatau pengeluaran yang akan diterima baik tahun yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran anggaran berikutnya. perlu pada pada - Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 51 Defisit Anggaran dan belanja daerah. 53. - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. - 54 . 55. 56 . - Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah atau menerima manfaat yang bernilai uang dari menerima sejumlah uang lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali: pihak - Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah Utang kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang danlatau berdasarkan peraturan perundang-undangan; perjanjian; atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. - Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah danlatau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang daerah akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan sebagai perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 57 . Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 58. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti; manfaat sosial danlatau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 59 60 61 62 63 64 65. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran\_ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan\_ belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. Manajemen kas daerah adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD; artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. pengisian Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatanlbendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. - 67 . SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan 68 69 Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakanlditerbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa 70. - 71 . Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Surat Perintah Membayar Uang SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 72. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban anggaranlkuasa DPA-SKPD; karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah pengeluaran batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran dengan jumlah; penerima; peruntukan; dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. gaji 73. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SPZD atas beban pengeluaran DPASKPD kepada pihak ketiga. 2. 74 . Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM 3. 75 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 4. 76 Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang dan jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. pasti nyata 5. 77 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPDlunit kerja SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan; dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas . pada pada ## Bagian Kedua Ruang Lingkup ## Pasal 2 ## Pengelolaan keuangan daerah meliputi - b azas umum dan struktur APBD; penyusunan rancangan APBD; - a kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, - C. penetapan APBD - d pelaksanaan APBD - e perubahan APBD\_ - f pengelolaan kas, 9. penatausahaan keuangan daerah; - h. akuntansi keuangan daerah, - pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; - 1 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , - k kerugian daerah, dan - pengelolaan keuangan BLUD. ## Pasal 3

Penandatangan: Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi - a Mekanisme dan alur operasional tahapan penyusunan pengelolaan keuangan daerah; - b Pelaksanaan keuangan daerah; - Penatausahaan keuangan daerah; - d Akuntansi keuangan daerah; - e Pelaporan pengelolaan keuangan daerah; - f Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah termasuk tata cara penunjukkan pengelola keuangan daerah. ## Bagian Ketiga ## Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ## Pasal 4 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif , efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan; kepatutan; dan manfaat untuk masyarakat. pada - (3) Taat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman peraturan perundang undangan. pada pada pada - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud (1) adalah bahwa daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang keuangan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. ayat pada - (4) Efektif sebagaimana dimaksud merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil: ayat pada yaitu - (5) Efisien sebagaimana dimaksud ayat merupakan keluaran yang maksimum dengan masukan pencapaian tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. pada - (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah - (7) Transparan sebagaimana dimaksud ayat merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. pada - (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. daya

Distribusi: - (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya danlatau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. - (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. - (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. pada ## BAB II ## PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ## Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ## Pasal

Penandatangan: - (1) Bupati selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; - (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud (1) mempunyai kewenangan: ayat pada 4. b menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; - C menetapkan kuasa pengguna anggaranlpengguna barang; - e menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; - bendahara penerimaan danlatau bendahara d menetapkan pengeluaran; - yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan f menetapkan piutang daerah; pejabat - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. - menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang 9 milik daerah; dan

Penandatangan: - kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (3) Bupati selaku pemegang melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

Penandatangan: - Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; a

Penandatangan: - b Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

Penandatangan: - sebagaimana dimaksud (3) ditetapkan dengan (4) Pelimpahan berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara Keputusan Bupati memerintahkan; menguji; dan yang menerima atau mengeluarkan yang uang. ayat pada

Penandatangan: - Kepala SKPD selaku pengguna anggaranlpengguna barang:. pejabat ## Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah ## Pasal 6

Penandatangan: - Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah (1) Sekretaris dimaksud dalam Pasal 5 (3) huruf a berkaitan dengan sebagaimana dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan peran urusan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan termasuk pengelolaan keuangan daerah. ayat - dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; a penyusunan

Penandatangan: - Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah (2) Sekretaris koordinasi di sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas bidang: pada - dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; b penyusunan - rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; penyusunan - d penyusunan Raperda APBD; perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; - penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. - e tugas-tugas pejabat perencana daerah; PPKD; dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan

Penandatangan: - (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas: ayat pada - a memimpin TAPD; - C. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; - b menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; - d memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPDIDPPA-SKPD; dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah

Penandatangan: - Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas (4) pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada (2) dan (3) kepada Bupati. ayat ayat

Penandatangan: - e lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. ## Bagian Ketiga ## Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, BUDIKuasa BUD ## Pasal 7

Penandatangan: - SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) Kepala (3) huruf b mempunyai tugas: ayat - rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; b menyusun - dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan a menyusun daerah; - melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan C. dengan Peraturan Daerah; - d melaksanakan fungsi BUD;

Penandatangan: - f melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. - keuangan daerah dalam rangka e menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan - (2) PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: - a menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; - b melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; - C menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; - d melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; - e menyajikan informasi keuangan daerah; dan

Penandatangan: - (3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. - f melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. ## Pasal 8 - (1) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 2. a menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 3. b mengesahkan DPA-SKPDIDPPA-SKPD; 4. d memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5. C melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 6. e menetapkan SPD; 7. 9 melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 8. f menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 9. h menyajikan informasi keuangan daerah; dan 1 melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. - (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai tugas: pada

Penandatangan: - (2) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. - a. menyiapkan anggaran kas; - b. menyiapkan SPD; - C. menerbitkan SP2D; 15. e memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank danlatau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; - f mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 9. menyimpan uang daerah; - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolalmenatausahakan investasi daerah; - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; - k melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan - 1 melakukan penagihan piutang daerah. - (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. ## Bagian Keempat ## Pejabat Pengguna AnggaranlPengguna Barang, Kuasa Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Barang ## Pasal 9

Penandatangan: - (1) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaranlpengguna barang dimaksud dalam Pasal 5 (3) huruf C mempunyai sebagaimana tugas ayat - a. menyusun RKA-SKPD; 3. b menyusun DPA-SKPD; - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; - C. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 6. e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 7. ikatanlperjanjian kerjasama dengan lain dalam batas 9 mengadakan anggaran yang telah ditetapkan; pihak 8. f melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; - h. menandatangani SPM; 10. barang milik daerahlkekayaan daerah yang menjadi mengelola tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 11. 1 mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 12. dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang k menyusun dipimpinnya; 13. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Penandatangan: - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaranlpengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan

Penandatangan: 2. n bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

Penandatangan: - (2) Pejabat pengguna anggaranlpengguna barang dalam melaksanakan tugastugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang. - (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut (2) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah; besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola; beban kerja, lokasi, kompetensi danlatau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. pada ayat

Penandatangan: 5. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD. - (5) Kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaranlpengguna barang. ## Pasal 10 Dalam rangka pengadaan barangljasa; Pengguna Anggaran juga dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah: ## Bagian Kelima ## Prosedur Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD ## Pasal 11 - (1) Pejabat pengguna anggaranlpengguna barang danlatau kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat unit kerja SKPD selaku PPTK. pada - (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaranlpengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaranlpengguna barang. - (2) (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan; anggaran kegiatan; beban kerja, lokasi; danlatau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. ayat - (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang. pada - (5) PPTK mempunyai tugas mencakup: 3. a mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 4. b melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 5. C menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. - (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada (5) huruf C mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ayat 7. Penunjukan PPTK SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat pengguna anggaranlpengguna barang danlatau kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang. ## Bagian Keenam ## Prosedur Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD ## Pasal 12

Penandatangan: - (1) dimuat dalam DPA-SKPD; kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD - (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud (1) mempunyai tugas: pada ayat

Verifikasi: - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahuildisetujui oleh PPTK; 4. b meneliti kelengkapan SPP-UP SPP-GU SPP-TU dan SPP-LS dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; gaji 5. C melakukan verifikasi SPP; 6. d menyiapkan SPM; 7. e melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 8. f melaksanakan akuntansi SKPD; dan 9. menyiapkan laporan keuangan SKPD - (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negaraldaerah, bendahara; danlatau PPTK - (4) Penunjukkan PPK-SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat pengguna anggaranlpengguna barang danlatau kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang. ## Bagian Ketujuh Prosedur Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ## Pasal 13

Penandatangan: - (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada - (2) Bendahara penerimaan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud (1) adalah pejabat fungsional. dan ayat pada - (3) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah danlatau negara lainnya. - (5) Bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu. - (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan\_ pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatanlpekerjaanlpenjualan; serta membuka rekeninglgiro pos atau menyimpan uang suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. pada - (6) Pengguna Anggaran dapat mengangkat Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan sesuai beban pekerjaan:

Penandatangan: - (8) Prosedur penunjukkan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran A 1 Peraturan Bupati ini. - (7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. - (1) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang melakukan perjalanan dinas cuti; sakit atau karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka

Penandatangan: 2. b apabila melebihi (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan harus ditunjuk pejabat Bendahara PenerimaanIPengeluaran oleh PPKD selaku BUD dan diadakan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Kas dikirimkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala yang Inspektorat Daerah dan Pengguna Anggaran SKPD selama-lamanya 5 (lima) hari kerja setelah serah terima;

Penandatangan: 3. a apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) bulanBendahara PenerimaanlPengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoranl pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas tanggung jawab yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD;

Penandatangan: 4. Bendahara PenerimaanlPengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan apabila belum juga dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara dianggap PenerimaanlPengeluaran. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kas, PPKD selaku kas dan BUD melakukan penggantian dengan mempertimbangkan masukan dari kepala SKPD dengan tembusan kepada Kepala Inspektorat Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja. 5. PenerimaanPengeluaran yang baru harus sudah ditetapkan e Bendahara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah usulan diterima. 6. dimaksud huruf c diatas berlaku bagi Bendahara d. Ketentuan yang meninggal dunia atau dimutasikan. pula pada

Penandatangan: 7. Bendahara PenerimaanlPengeluaran yang baru ditetapkan Sebelum oleh Bupati atas usul PPKD selaku BUD, semua tugas penatausahaan dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Pembantu keuangan Bendahara PenerimaanlPengeluaran yang ditunjuk. ## Pasal 15

Penandatangan: - 1) Kepala SKPD yang bertindak sebagai atasan langsung Bendahara perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal melakukan berhalangan hadir maka apabila - a apabila melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan; atasan langsung tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas atasan langsung atas tanggungjawab atasan langsung yang bersangkutan;

Penandatangan: - b apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan; Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dapat menunjuk pejabat atasan langsung dan diadakan Berita Acara Serah Terima pada waktu penggantian dan Berita Acara Serah Terima waktu atasan langsung yang digantikan aktif kembali; pada

Penandatangan: - apabila atasan langsung sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan atasan langsung dan oleh karena itu Bupati mengangkat penggantinya. ## Pasal 16 Persyaratan untuk menjadi BendaharalPembantu Bendahara sebagai berikut - a Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun: - Tidak merangkap jabatan dalam pengelolaan keuangan danlatau barang; - b Memiliki kemampuan teknis kebendaharaan dengan serendah-rendahnya golongan Illa; - d Usia maksimal 50 (limapuluh) tahun. ## BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD Bagian Pertama Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ## Pasal 17 - (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. - (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada (1) mem
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran A 1 Peraturan Bupati ini.
- (7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

- (1) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang melakukan perjalanan dinas cuti; sakit atau karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka
2. b apabila melebihi (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan harus ditunjuk pejabat Bendahara PenerimaanIPengeluaran oleh PPKD selaku BUD dan diadakan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Kas dikirimkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala yang Inspektorat Daerah dan Pengguna Anggaran SKPD selama-lamanya 5 (lima) hari kerja setelah serah terima;
3. a apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) bulanBendahara PenerimaanlPengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoranl pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas tanggung jawab yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD;
4. Bendahara PenerimaanlPengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan apabila belum juga dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara dianggap PenerimaanlPengeluaran. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kas, PPKD selaku kas dan BUD melakukan penggantian dengan mempertimbangkan masukan dari kepala SKPD dengan tembusan kepada Kepala Inspektorat Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
5. PenerimaanPengeluaran yang baru harus sudah ditetapkan e Bendahara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah usulan diterima.
6. dimaksud huruf c diatas berlaku bagi Bendahara d. Ketentuan yang meninggal dunia atau dimutasikan. pula pada
7. Bendahara PenerimaanlPengeluaran yang baru ditetapkan Sebelum oleh Bupati atas usul PPKD selaku BUD, semua tugas penatausahaan dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Pembantu keuangan Bendahara PenerimaanlPengeluaran yang ditunjuk.

## Pasal 15

- 1) Kepala SKPD yang bertindak sebagai atasan langsung Bendahara perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal melakukan berhalangan hadir maka apabila

- a apabila melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan; atasan langsung tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas atasan langsung atas tanggungjawab atasan langsung yang bersangkutan;
- b apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan; Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dapat menunjuk pejabat atasan langsung dan diadakan Berita Acara Serah Terima pada waktu penggantian dan Berita Acara Serah Terima waktu atasan langsung yang digantikan aktif kembali; pada
- apabila atasan langsung sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan atasan langsung dan oleh karena itu Bupati mengangkat penggantinya.

## Pasal 16

Persyaratan untuk menjadi BendaharalPembantu Bendahara sebagai berikut

- a Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun:
- Tidak merangkap jabatan dalam pengelolaan keuangan danlatau barang;
- b Memiliki kemampuan teknis kebendaharaan dengan serendah-rendahnya golongan Illa;
- d Usia maksimal 50 (limapuluh) tahun.

## BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

## Pasal 17

- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah; rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. ayat
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ayat pada

## Pasal 18

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan; penganggaran; pelaksanaan; dan pengawasan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. ayat pada
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman peraturan perundang-undangan. pada pada

## Bagian Kedua Prosedur Penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Pasal 19

- Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS (1) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- a pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud (1) memuat antara lain: ayat pada
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- C. teknis penyusunan APBD; dan
- d hal-hal khusus lainnya.

- (1) Dalam menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal (1), Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah ayat
- (2) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada kepala daerah; paling lambat minggu pertama awal bulan Juni. pada ayat pada

## Pasal 21

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah; dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud (1) memuat langkahlangkah konkrit dalam mencapai target. ayat

## Pasal 22

- (1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 20 (2) disusun dengan tahapan sebagai berikut: ayat pada
2. b menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
3. a menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- C. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing programlkegiatan.

## Pasal 23

- (1) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pertengahan pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dimaksud paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan: pada
3. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD (2) bersama Badan Anggaran DPRD

- (4) Format KUA dan PPAS tercantum dalam lampiran B.2.1 dan B.2.2 Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandantangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan
- (2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran B.2.3 Peraturan Bupati ini. pada
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap; penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

## Bagian Ketiga Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

## Pasal 25

- Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam (1) (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. ayat
- a Prioritas pembangunan daerah dan programlkegiatan yang terkait;
- (2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pada
- b Alokasi plafón anggaran sementara untuk setiap programlkegiatan SKPD;
- C Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- (3) Surat edaran kepala daerah pedoman penyusunan RKA-SKPD dimaksud ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan sebagaimana Agustus tahun anggaran berjalan. perihal pada
- d Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA; PPAS; analisis standar belanja dan standar satuan harga.

## Pasal 26

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

## Pasal 27

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. ayat
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan; belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. ayat

## Pasal 28

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. ayat
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan danlatau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan danlatau diselesaikan tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan pada pada

- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan tahun yang direncanakan pada

## Pasal 29

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) berdasarkan indikator kinerja\_ capaian atau target kinerja; analisis standar belanja; standar satuan harga; dan standar pelayanan minimal. pada ayat
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas , kuantitas , efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. ayat
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. ayat pada
- (4) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ayat
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu merupakan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. pada
- (5) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud (1) merupakan satuan setiap unit barangljasa yang berlaku di suatu daerah yang harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. ayat pada

## Pasal 30

- dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memuat (1) pendapatan; rencana belanja untuk masing-masing program dan rencana serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci kegiatan, rincian objek pendapatan; belanja; dan pembiayaan serta sampai dengan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- dimaksud (1) juga memuat informasi (2) RKA-SKPD sebagaimana urusan pemerintahan daerah; organisasi, standar biaya; prestasi tentang kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. ayat pada

- Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memuat kelompok; jenis; obyek dan rincian obyek pendapatan daerah yang dipungutdikelolal diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud (1) atau undang-undang ayat pada
- (4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (1 memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. ayat
- 3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masingmasing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (2) terdiri dari indikator; tolok ukur kinerja dan target kinerja: ayat
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaranlpengguna barang . ayat
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan:
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan .

## Pasal 32

- Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (7) meliputi (1) masukan; keluaran dan hasil. ayat
- (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula mempertimbangkan faktor kualitas , kuantitas, efisiensi dan dengan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. ayat

- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan:

## Pasal 33

Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa; serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD masingmasing SKPD. pada

## Pasal 34

- Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud memuat programlkegiatan. ayat pada
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung
- b belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah, belanja bantuan sosial; belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- C penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

## Pasal 35

- RKA-SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dan RKA-PPKD 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikerjakan sesuai dengan alir yang tercantum dalam Lampiran B.3.1 Peraturan Bupati ini: bagan
- (2) Format RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran B.3.2 Peraturan Bupati ini. ayat pada
- (1)

## Bagian Keempat

Prosedur Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

## Pasal 36

- RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD (1) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD

- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menelaah pada
- a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju RKA SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu; dan dokumen perencanaan lainnya; pada
3. b kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
4. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
5. d proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
6. e sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD\_
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan. pada

## Pasal 37

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD\_
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: pada ayat
3. a ringkasan APBD;
4. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi; pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
6. d rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah; organisasi; program dan kegiatan;
7. f daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
8. e rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
9. daftar piutang daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
11. 1 daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- 1 daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 1 daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud (1) sebagaimana tercantum Lampiran B.4.1 Peraturan Bupati ini. pada ayat pada

## Pasal 38

- Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas: ayat
- a. ringkasan penjabaran APBD;
- peraturan Bupati tentang penjabaran APBD wajib memuat (2) Rancangan penjelasan sebagai berikut:
- b penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah; organisasi; program; kegiatan; kelompok, jenis , obyek, rincian obyek pendapatan; belanja dan pembiayaan.
- a untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
- mencakup dasar hukum dan sumber pendanaan untuk pembiayaan sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan
- untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat b. khusus danlatau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan
- peraturan Bupati dimaksud (1 beserta (3) Format rancangan tercantum Lampiran B.4.2 Peraturan Bupati lampiran sebagaimana ini. ayat pada pada

## Pasal 39

- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada (1) masyarakat. pada ayat
2. daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD (1) Rancangan peraturan disampaikan kepada kepala daerah.

- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. ayat pada
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

## Bagian Kelima

## Prosedur Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

## Pasal 40

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. pada
- (2) Penyampaian rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan nota keuangan. pada
- (3) Dalam pimpinan maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabatpelaksana tugas kepala daerah danlatau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran B.5.1 Peraturan Bupati ini.

## Pasal 41

- Penetapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masingmasing daerah. agenda
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. pada
- (3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD; DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan programlkegiatan tertentu:
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. pada

- (5) Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal kepala daerah danlatau pimpinan DPRD berhalangan tetap; maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabatpelaksana tugas kepala daerah danlatau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama
3. Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada (4), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. ayat
- (8) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud (5) tercantum dalam Lampiran B.5.2 Peraturan Bupati ini. ayat pada

## Pasal 42

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari: pada

## Pasal 43

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya ayat
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud ayat (2) belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus merupakan dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; seperti belanja pegawai; belanja barang dan jasa. pada
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib . ayat pada

- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pemenuhan pendidikan dan kesehatan danlatau melaksanakan kewajiban kepada ketiga pihak

## Pasal 44

- Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud (2) Rancangan dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari (1) dapat gubernur. pada ayat
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (1) (1) Rencana pengeluaran disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD. ayat
- Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana (3) Pengesahan dimaksud (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur. ayat pada
- Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud (4) Rancangan (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari pada ayat
- a ringkasan APBD;
- pemerintahan daerah, organisasi;
- APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; b ringkasan
- C rincian APBD menurut urusan kegiatan; kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan; program, belanja dan pembiayaan;
- belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan e rekapitulasi pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- d rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah; organisasi; program dan kegiatan;
- f daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
9. daftar piutang daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- h daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- tahun anggaran sebelumnya yang belum k daftar kegiatan-kegiatan diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 1 daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.
- peraturan kepala daerah beserta lampiran dimaksud (5) Format rancangan tercantum Lampiran B.5.3 Peraturan (4) sebagaimana Bupati ini pada ayat pada

## Pasal 45

Kepala daerah dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) setelah Peraturan Bupati tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan

## Pasal 46

- Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ayat
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

## Pasal 47

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 43 (1 dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang; kewajiban pembayaran pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah. ayat pajak gaji pokok

## Bagian Keenam

Prosedur Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

## Pasal 48

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi:
- a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud dengan ayat pada

- b KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;
- C. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
- d nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD\_
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten umum; peraturan yang lebih tinggi danlatau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten bersangkutan
- (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah yang terkait. pada
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada kepala daerah paling lama 15 (lima betas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati:
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD dan bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati; gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud (8) ditetapkan dengan peraturan gubernur. pada ayat

## Pasal 49

- Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 (7), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. ayat
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 (8) ditetapkan dengan peraturan bupati. ayat
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD. ayat pada

## Pasal 50

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal kepala 48 (3), berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri. pada ayat

## Pasal 51

- hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Penyempurnaan ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan badan anggaran DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. pada
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD. ayat pada
- pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud (3) bersifat Keputusan final dan dilaporkan sidang paripurna berikutnya. ayat pada pada
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud (4) kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah disampaikan keputusan tersebut ditetapkan. ayat pada
- (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud (4) setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. yakni ayat pada
- Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap; maka yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD. pejabat

## Bagian Ketujuh Prosedur Penetapan Perda tentang APBD dan

## Perkada tentang Penjabaran APBD

## Pasal 52

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap; maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh yang berwenang selaku penjabatpelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. pejabat
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Desember tahun anggaran sebelumnya. pada
4. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (6) Format penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud (2) sebagaimana tercantum Lampiran B.7.1 Peraturan Bupati ini; pada ayat pada
- (5) Untuk memenuhi asas transparansi, Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
7. Format penetapan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum Lampiran B.7.2 Peraturan Bupati ini; pada pada
8. APBD sebagaimana tercantum Lampiran B.7.3 (8) Jadwal penyusunan Peraturan Bupati ini; pada

## BAB IV

## SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN

## Bagian Pertama

## Prosedur Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan

## Pasal 53

- (1) Secara administratif, bendahara penerimaan SKPD bertanggungjawab pada Pengguna Anggaran atas pengelolaan uang yang menjadi tugasnya.
- (2) Secara fungsional; bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab pada PPKD selaku BUD

## Pasal 54

- Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- 2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut danlatau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan danlatau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
- 3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas u