PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 21 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya volume sampah yang harus ditangani, menuntut pula peningkatan intensitas dan frekwensi pelayanan yang cepat agar resiko/dampak lingkungan dapat terantisipasi dan estetika kota dapat terpelihara.
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1999 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak relevan lagi dengan tingkat pelayanan yang diberikan sehingga dipandang perlu untuk direvisi.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
SALINAN
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI KABUPATEN MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.
Pasal 3
'Pasal 3
- (1) Objek retribusi adalah semua jasa pelayanan persampahan;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah:
- a. Pelayanan kebersihan jalan umum;
- b. Pelayanan kebersihan taman, ruangan tempat umum.
Pasal 4
'Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan.
Pasal 8
'Pasal 8
- (1) Struktur tariff digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikenakan kepada setiap wajib retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rumah Tangga :
1. Bangunan Permanen
Rp. 4.000,- /Bulan
2. Bangunan Semi Permanen
Rp. 2.000,- /Bulan
- b. Perdagangan
1. Kios
Rp. 3.000,- /Bulan
2. Ruko
Rp. 5.000,- /Bulan
3. Pedagang Kaki Lima
Rp. 2.000,- /Bulan
- c. Rumah Makan/Warung
1. Warung
Rp.
3.000,-
/Bulan
2. Rumah Makan
Rp.
5.000,-
/Bulan
3. Restoran
Rp. 10.000,- /Bulan
- d. Hotel/Penginapan/Losmen
1. Penginapan / Losmen
Rp. 10.000,- /Bulan
2. Hotel Melati
Rp. 20.000,-
/Bulan
3. Hotel Berbintang
Rp. 50.000,-
/Bulan
- e. Tempat Pelayanan Medis
1. Rumah Sakit Umum
Rp. 30.000,-
/Bulan
2. Puskesmas
Rp. 10.000,-
/Bulan
3. Rumah Bersalin
Rp. 10.000,- /Bulan
4. Tempat Praktek Dokter
- Rp. 10.000,- /Bulan
- f. Perusahaan/Pabrik
1. Industri Kecil
Rp. 10.000,-
/Bulan
2. Industri Besar
Rp. 50.000,-
/Bulan
- g. Kantor
Rp. 10.000,-
/Bulan
- h. Kend. Buang Sampah Langsung ke TPA
Rp. 50.000,-
/Bulan
- i. Penyelenggaraan kegiatan/acara yang sifatnya insidentil
1. Hajatan
Rp. 20.000,-
/Sekali
2. Pertunjukan
Rp. 30.000,- /Hari
3. Pameran
- Rp. 50.000,- /Hari
- j. Setiap wajib retribusi harus memiliki Tong Sampah, yang dapat diperoleh dengan mengganti biaya pembuatan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada pengelola.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Maros Pada Tanggal,

Penandatangan: BUPATI MAROS , H. A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Penetapan: Diundangkan di Maros Pada tanggal,

Penandatangan: ## SEKRETARIS KABUPATEN , ## H. MUSLIMIN ABBAS Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 580 010 809 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2005 NOMOR

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001