PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 43 Tahun 2015 tentang RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA BUPATI SINTANG, - a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupa 1 b . p ·ntah Daer embaga kemasyarakatan dan mitra emer dan yang memiliki peranan dalam memelihe'.tan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasya 4an yang berdasarkan swadaya, kegotongroyon6,'an kekeluargaan dalam rangka men+' ,1am kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat; - b. bahwa bedasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 3? TAHUN 2015
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupa 1 b . p ·ntah Daer embaga kemasyarakatan dan mitra emer dan yang memiliki peranan dalam memelihe'.tan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasya 4an yang berdasarkan swadaya, kegotongroyon6,'an kekeluargaan dalam rangka men+' ,1am kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dinyatakan bahwa di Desa/Kelurahan dapat dibentukan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan peran Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, untuk itu diperlukan peraturan mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang...
y
3. Undc nang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent tang Desa 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta8 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republl Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir denga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lemb"3; Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor '» Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Keh rah (I Ind 1esia Tahun ure an (Lembaran Negara Republik Indone [ik 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repu!" Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, · N ·mor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Io 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecarnatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
10. 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tah . · un 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
y
- 13 2 Tahun . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor rah 2008 . : kat Daer tentang Susunan Organisasi Perang ten Kabupaten siatang (Lem~aran Daerah P"{l' Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan ana Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) seb{ ~ten telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab ~h S . b an Daer 1ntang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembar bahan Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5)%
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TETANGGA DAN RUKUN WARGA. RUKUN
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. ah S ebagai unsur 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daer penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sintang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN
Pasal 2
RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:
- a. memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat
Pasal 3
- (1) Di setiap desa dan kelurahan dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah bersama kepala keluarga dari warga setempat dengan ## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
RT mempunyai tugas:
- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan desa/ kelurahan;
- d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. menggerakan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
- f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 RT mem . fun . , punya1 gs1:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan 1 · . a1nnya;
'
- pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan d mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan engan
- o. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wile aya ya.
Pasal 8
{W mempunyai tugas:
- membantu menjalankan tugas pelayanan anggung jawab Pemerintah Daerah; kepada masyarakat yang menjadi
membantu...
- d . · d · ·1ayahnya, an · mengkoordinir lan mensinkronisasikan tugas RT dalam wil · bidan8
4. mengkoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam segal kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.
Pasal 9
- . -tahan a1 a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemer1n .
8 RW dalam Pasal '» Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi: 1ainnya »
- id antar warga% · pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyaraka!",'' saikan di
- an dengan c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangun mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyaraka\_ 4; wilayahnya
- . · k dapat Ase e. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tida la tingkat RT;
- k RT dalam rang-a g. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah.
- bidang ak k d . . d. . ·RT dalam segala f. pele sanaan :oorlinasi lan penyaluran aspirasi kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan; dan
BABV KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu Susunan
Pasal 10
- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang.
- (2) Susunan pengurus RW terdiri dari:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
Bagian Kedua
Pemilihan dan Pengangkatan
Pasal 11
- d) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dipilih oleh kepala keluarga
Pasal 12
Untuk dapat dipilih seb . . dimaksud dalam p. aga1 pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana berikut: 'asal 10 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai
- an Un@ass-Un«ans pas=ar 194s
- a. warga negara Indonesia· b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahe p., . a sa, "{i,5"" kcpaa Pacas»a
- ~\_, 'n baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian ter a ap masyarakat;
- e. sehat jasmani dan rohani:
- ' f. penduduk desa/kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling singkat 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputusputus atau berpindah-pindah tempat yang terdaftar pada kartu keluarga (KK) dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
- g. minimal berpendidikan SD/ sederajat dan bisa baca tulis
- h. bukan merupakan Perangkat Desa/Pejabat Kelurahan setempat;
1. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- j. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan.
Pasal 13
- (1) Dalam proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, dapat dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia pemilihan Ketua RT dibentuk
Pasal 15
- (1) Pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasal 14 dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan.
- (2)
Pasal 16
- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW di desa selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus RT dan RW di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (3) Pengurus RT dan RW yang telah berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (4) Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya.
Pasal 17
Dalam hal pengurus RT dan RW habis masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW bcrk .. be 1beritahukan kepada seluruh pengurus tent cwapilan mem . .ang Pemberhentian, nggantian pengurus dan memberitahukan kepada Kepala Pesa/Luna, ~~iambat 2 dua) bulan sebelum berakhirnya masa bak.
Bagian Keempat Hal dan Kewajiban
Pasal 18
- () Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan""" Kepala Desa/Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan mer' 4an kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk:
- ' b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
- a melaksanakan tug dimaksud dalam Pasal 6 · . gas dan fungsi sebagaimana sampai dengan Pasal 9:
- c. membina kerukunan hidup warga;
- e. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap \_PC''' mendapat penyelesaian oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah.
- d b · t organisasi . membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiaan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali: dan
Bagian Kelima Pemberhentian
Pasall9
Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri dengan persetujuan pengurus RT dan RW;
- c. pindah tempat tinggal di luar wilayah RT dan RW;
- d. melakukan tindakan tercela dan/ atau merugikan warga masyarakat RT dan RW; dan/atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pasal 20
- (1) Apabila Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya ha bis maka jabatannya digantikan oleh pengurus RW lainnya yang dipilih secara musyawarah mufakat diantara Pengurus RW sampai dengan masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Apabila pengurus RW lainnya berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis maka Ketua RW bersama Pengurus RW lainnya mengadakan musyawarah dan mufakat guna mencan pengganti Pengurus RW dimaksud.
- (3) Apabila Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya ha bis maka jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya yang dipilih secara musyawarah mufakat diantara Pengurus RT sampai dengan masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Apabila pengurus RT lainnya berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis maka Ketua RT bersama Pengurus RT lainnya mengadakan musyawarah dan mufakat guna mencan pengganti Pengurus RT dimaksud.
BAB VI - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 21
Pengurus RT dan RW dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pad peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 22
- (1) Hubungan kel]·a RT d RT Desa/Kelurahan bersifat . an W dengan Pemerintah kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan RT dan RW lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
BAB VII - SUMBER DANA DAN PELAPORAN
Pasal 23
- (1) Sumber dana RT dan RW diperoleh dari:
- a. swadaya masyarakat bardasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana RT dan RW yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional RT dan RW, tunjangan bagi pengurus RT dan RW serta pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.
- (4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib, teratur dan transparan.
- (5) Pengurus RT dan RW wajib membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24
Pemerintah Dacrah, Camat, Lurah dan Kepala Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25
- (l) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- ntuk pembinaan, c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana agi pengurus RT pengembangan RT dan RW serta memberikan tunjanga dan RW sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pen dan w RT dan R'.
- be pelaksanaan d. meml rikan bimbingan, supervisi dan konsultasl pemberdayaan RT dan RW; us RT dan RW;
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan p 1 23 d dalam asa
meliputi:
Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimas\
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW; ., uif; mfr·ilit s· b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipa»
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakaG%
- d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW dan kerjasame dengan pihak ketiga; pT dan RW; dan
T dan RW
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan keP\_,gembangan RT memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam dan RW.
2. : na dimaksud Kepala Desa sebagamma (3) Pembinaan dan pengawasan Lurah dan dalam Pasal 23 meliputi
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW;
- r. «· 1bx b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembanguna
5. n partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
7. yy d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW dan kerjasama RT dan R dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.
- g. memfasilitasi pembentukan RT dan RW.
BABIX KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26
- (1) RT dan RW yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sebagai RT dan RW dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus RT dan RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa baktinya.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. :. van Peraturan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundans ::· d » ten Sintang. Bupati ini lengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate

Penetapan: Ditetapkan di Sintan6 015 pada tanggal 6 u&gt;'

Penetapan: Diundangkan di Sintang Pada Tangga ? 0 1 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 3 \