Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka menilai keberhasilan capaian kinerja organisasi sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Refiormasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten T\rlungagung dengan peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OLl tentang
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tasrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol5 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 46r41; 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 468e); 5.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 20lO tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20 lO-2O25; 6.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2OL4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2Ol3; 8
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas la.poran Kinerja; 10.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 135/M.PAN I 9 / 2OO4 tentang Pedoman Umum Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9l Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Se Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 91, Seri E); t2.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten T\.rlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol4 Nomor 3 Seri D); 13.
MEUUTUSKAI| :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PE"TUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINER.JA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi Evaluator yang berkaitan dengan :

- a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- c. penetapan langkah-langkah ke{a yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- b. pemaharnan mengenai strategi evaluasi dan metodolog yang digunakan dalam evaluasi;
- d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.

## Pasal 3

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal I, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Inspektur Kabupaten T\.rlungagung.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di T[rlungagung pada tanggal ZO Pebruari 2015

di T\rlungagung 20 Pebruari 2015 S DAERAH pada SE



Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten T[rlungagung Tahun 20I5 Nomor t3


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TANGGAL : zo PEBRUARI 2015

## P TUtf,T'K PBIATAATAAT

## EIIALUASI SISTET AKT'TTABILI'TAs f,ITER.'A ITS|IIAIISI PHERIIf'TAII AATUAX ITAR.'A PERATGITAT DAARAII DI LII|CKI'I|GAIT PBXERITTAII IIAAUPATEII fl'LT'ilGAOT'TfG

## B/IE I PEI|DAIIT'LUAT

## 1.1 UULU

- Perbaikan gouemclne dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kine{a yang berorientasi pada hasil (outamel dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "sef assesmenf oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan' mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. a.
- b. Bupati T\Iungagung selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Tulungagung perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi SAKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kineda SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten T\rlungagung, sebagaimana yang diharapkan meldui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Perjanjian Kineda. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi laporan kinerja sebagai bagian yang interent dengan Sistem AKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten T\rlungagung melaksanakan dan memperlihatlan kinedanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja SKPD, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi laporan kinerja SKPD. Penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RENSTRA SKPD.

d. Pelaksanaan


- d. Pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang merupakan bagian inherent dengan SAKIP, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ttrlungagung yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.
- e. Petunjuk pelaksanaan (Juklak) evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam pedoman umum evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2OO4. Juklak ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari pedoman umum evaluasi sistem akuntabilitas kine{a instansi tersebut di atas.
- f. PetunjukPelaksanaan (Juklak) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini juga sebagai pedoman bagi fim Evaluasi dalam melaksanakan evaiuasi terhadap Pemerintah Kabupaten T\rlungagung dalam rangka membantu tugas evaluasi yang menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## 1.2 tAxsuD DAr fltJUAr

- l. Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini dimaksudkan untuk :
- a. Memberikan panduan bagi evaluator untuk :
- l) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi:
- 2) Memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- 3) Menetapkan langkahJangkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
- 4) Menyusun laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

c. Meniadi


- c. Menjadi bahan acuan bagt SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten T\rlungagung dalam menJrusun petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) internal di masing-masing SKPD maupun Pemerintah Kabupaten Tulungagung .
2. Tujuan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:
- a. Memperloleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ttrlun gagung;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja SKPD dan penguatan sistem akuntabilitas kineda instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## 1.3 RUAf,G LIITGKI'P EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi :
2. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sAKIp) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dilakukan melalui evaluasi atas penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi;
3. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan kepada sKpD di lingkungan Pemerintah l(abupaten T\rlungagung oleh Bupati Tulungagung atas dasar hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD selama I (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya; b.
4. Pemberian penghargaan bagr Pemerintah Kabupaten menjadi kewenangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. c.
2. Entitas evaluasi sistem akuntabilitas kineda instansi pemerintah (SAKIP) yang dipantau adalah selumh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

1.4. PENUGASAN


## I.4 PEI|UGASAN

- Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dilaksanakan oleh Tim evaluasi Inspektorat Kabupaten yang dibentuk dengan Surat Keputusan Inspektur . 1
- Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten I\:lungagung mengacu pada pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 135/M.PAN 19 /2OO4. 2.

## 1.S SIATETAflI(A

Sistematika Juklak Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu :

BABI PENDAHULUAN BABII PELAKSANAANEVALUASISECARA UMUM BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINER"IA BABIV PELAPORAN HASILEVALUASI BABV PENUTUP

LAMPIRAN-I,AMPIRAN

BAB II


t

## BAA II

## PTL/IIISAITAAIT E|T'ALUASI SECARA T'UUU

## 2.1 STRATEOI EYALUAAI SISf,il AI$TTABILI'TTA KITER.'A IIfSfAI|SI Pr,xERrt'TArr (sArrIPl

1. Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kineda SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
3. (i) partisipasi dan a-euafuation dengan pihak yang dievaluasi;
4. (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.

## TAHAPAI| E|I'ALUASI 2.2

Tahapan evaluasi meliputi :

- l. Evaluasi laporan kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Melaporkan hasil evaluasi kepada Inspektur Kabupaten Tulungagung .
4. Melaporkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kine{a Pemerintah Kabupaten T\rlungagung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## XETI)IX)IPGI Ef,IALUASI 2.3

Motodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan teknik "criteria referrcned surueg' dengan cara menilai secara keseluruhan (l tahun), sebagaimana tertuang dalam kmbar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada :

1. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Laporan Kine{a;
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau bukubuku petunjuk mengenai SAKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kine{a dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan professbnal judgement dari para evaluator dan supenrisor.

2.4 TEKNIK EVALUASI


## 2.4 TEI{I|IK SUALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alatlmetode yang digunakan untuk mengumpulkan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga m€rmPu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini,

## IIERIAS XER.'A E|IIALI'ASI 2.5

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.

## ORGAIIAASI DAI| JADWAL EVALUASI 2.6

1. Pengorganisasian evaluasi laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten I\rlungagung sepenuhnya dikendalikan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Inspektur. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Pimpinan SKPD.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati T\rlungagung.
3. Hasil evaluasi laporan kine{a SKPD diselesaikan paling lambat 1O Juni tahun berjalan dan disampaikan kepada Kepala SKPD,

BAB III


## BAA III EIIIAI,UASI IIIIfE&amp;'A

## 3.1 Itutrx

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kine{a; dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

## FYTLI'ASI ATAE IIOXFOTET AXI'' TAANLITAA I TAN.'A 3.2

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi addah sebagai berikut :
- a. Kesungguhan dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil;
- b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya;
- c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj);
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis.
- e. Keterkaitan komponen-komponen perencanaan kine{a dengan penganggaran, kebljakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
7. capaian kinerja ut€ma; f.
8. Tingkat Akuntabilitas Kinerja; a.
9. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti. h.
2. Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen menejemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan pencapaian kinerja.
3. Evaluasi p€nerapan menejemen kineda juga meliputi penerapan kebijakan pen5rusunan dokumen penetapan kineda dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kine{a yang tertuang dalam dokumen Laporan Kineda (LKj) semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.
13. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja. 5.
14. lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kine{a. 6.


## PEI{II.AIAN DAIT PEI{Y]UPULIUT 3.3

- l. Evaluasi atas laporan kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan per,encanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
- a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu : (i) komponen, dan (ii) kriteria.
- b. Setiap Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

| IYo | Arpek | Bobot | Kornponen den Sub-Konponen |
|-------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Perencanaan | 35 o/o | a. Rencana Strategis L2,5o/o, meliputi: Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, dan Implementasi Renstra b, Perencanaan Kine{a Tahunart 22,5o/o, meliputi: Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan 4,57o), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (11,25%), dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,750/ol |
| 2 | Pengukuran Kinefa | 2Q o/o | a. Pemenuhan pengukuran 4%; b. Kualitas pengukuran 1O%; c. Implementasi pengukuran 6%. |
| a | Pelaporan Kinerja | 15 o/o | a. Pemenuhan pelaporan 3%; b. Penyajian informasi kineda 8olo; c. Pemanfaatan informasi l<rnena 4o/o. |
| 4 | Evaluasi Kinerja | lO o/o | a. Pemenuhan evaluasi 27o; b. Kualitas evaluasi 57o; c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%. |
| 5 | Capaian Kine{a | 2O o/o | a. Kine{a yang dilaporkan (output) 5olo; b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%; c. Kine{a tahun be{alan (benchmark) 5%; d. Kineda Lainnya 5o/o. |
| Total | Total | LOOo/o | |

Penilaian terhadap butir I sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen LaporanKine{a (LKj) maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a, 5b dan 5c, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan rlalam laporanKineda (LKj) maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja. Penilaian terhadap butir 5d dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.


- Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/ pernyataan akan dijawab dengan ye/tfdet atau a/b/c atau slblcld/c. Jawaban yeltldrf diberikan untuk pertanyaanpertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban alblcldlc dan alblc diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal.
- Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "TidalC maka akan diberikan nilai O. d.
- Untuk jawaban alblcld/e dan alblc, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dan memperhatikan petunjuk pada petunjuk pelaksanaan ini. e.
- Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "Ya" atau "TidafC dilakukan atas masingmasing sasaran atau indikator kinerja). f
- Dalam memberikan penilaian "ya' atau "tidald maupun "alb/cld/e", evaluator harus menggunakan prolessional judgenent-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: h.
- o Tahap pertama dljumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kine{a mempunyai alokasi nilai l Oolo dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari lO (sepuluh) pertanyaan tersebut
- o Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 1OO.
- o Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria ditakukan melalui nilai rata-rata;
3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil reviu terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :


| No | Iktegorl | Nilat Angka | Interpretasi |
|------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | AA | >85-100 | lf,emuaskatr |
| 2 | A | >75-85 | Sangnt Baik |
| 3 | B | >65-75 | Balt, perlu sedlldt perbalkan |
| 4 | cc | >50-65 | Cutup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar |
| 5 | c | >30-50 | Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar |
| 6 | D | 0-30 | Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar. |

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas Broses dan hasil evaluasi dan pengendalian dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikutt :
- a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim;
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan Nilai dan penentuan katagori hasil evaluasi dan pengendalian serta pemberian penghargaan dan sanksi.

## BAB IV


## BAB IV

## PELI\PIORAN HASIL EIIIALUASI

## 4.1 ITUUU

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan falrta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Keria Evaluasi.
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan laporan kine{a adalah kmbar lkiteria Evaluasi (LKE), yang disi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehatihatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatJ&lt;an konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain :
- a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan mengguna}an kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
- b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi,menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.

## 4.2 FORUAT DAII I9I LAPORAIf HAEIL FYALUAAI

Format la.poran Hasil Evaluasi (LHE) oleh Tim evaluasi Kabupaten Tulungagung dituangkan dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut :


L


## PEIIERIT{TAH KABUPATEN TULUI{GAGUI{G INSPEKTORAT

Perum Vllla SahdLa Blok A 1{o. +5 tl. Klmangunsarkoro Teilp. (0355) 321306 MllldGAGlldG 66271

## I-AFORAII HA$L A'AU'ASI ITAFOM'I I(IIIER'A IIISTATI$ PEIIERII|TAH SKPD ... TAHUIT 20... PE]IIERIilTAH KABI,PATEN TULU]{GA6U]IG

Nomor

Tanggal

Lampiran

Satuan Kerja

Tahun

20...

700/

1202/2015

Dalam rangka pelaksanaan Perafuran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOO tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah' Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinefla lnstansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP135/M.PAN/20O4 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor...Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, disampaikan haLhal sebagai berikut :

1. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian ) se Kabupaten Tulungagung, dengan tujuan :
- a. Memperoleh informasi tentang impbmentasi Sistem AKIP;
- b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
- d. Memonitor tindak laniut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar menejemen kinerja, yang meliputi: perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) tahun 20.., merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetrapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat' untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

| No | Katagori | Nilai Angka | Interpretasi |
|------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | AA | >85-100 | Memuaskan |
| 2 | A | >75-85 | 'ansat Baik |
| 3 | B | >65-75 | Baik, perlu sedikit perbaikan |
| 4 | cc | >50-65 | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan vang tidak mendasar |
| 5 | c | >30-50 | Kureng, perlu banyak perbaikan vano mendasar |
| 6 | D | 0-30 | Sangnt Kunng, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan vang sanqat mendasar. |

- Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian)... Pemerintah Kabupaten Tulungagung,memperolehnilaisebesar dengankategori... 4. Nilai sebagaimana tercebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau dilingkungan SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian)... Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Komponen | Bobot | Nilai Hasil Evaluaei |
|------|---------------------|---------|------------------------|
| a | Perencanaan Kinerja | 35o/o | |
| b | Pengukuran Kinerja | 2Qo/o | |
| | Pelaporan Kinerja | 15o/o | |
| A | Evaluasi Kineria | 10o/o | |
| e | Pencapaian Kinerja | 20o/o | |
| | Jumlah | 1O0o/o | |

(Dahm poin a Vd e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi) Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah: ________________ ...( a s/d e )

5. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapal disarankan/direkomendasikan kepada Badan/Dinas,/ /Kantor/Bagian ... Kabupaten Tulungagung agar dilakukan beberapa sebagai berikut :

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...-...

e. ...

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan/Dinas/Kantor/Bagian Kabupaten Tulungagung, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mengetahui INSPEKTUR KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. Ec. HARIYANTO. M.Si Pembina Tingkat I NrP 19s80719 198603 1 0't5

## TIM EVALUATOR

1 2 3


## 4.3 PEI{YAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Kumptrlan l,aporan Hasil Evaluasi (LHE) laporan kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten I\rlungagung dilakukan oleh Tim evaluator disampaikan kepada Inspektur Kabupaten T\rlungagung selanjutnya ke Kepala SKPD.


## BAB V PEIfUTUP

## 8.1 HALHALYAXG PERLU DIPERHA'NTAT

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kine{a yang berorientasi hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahLian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI

MULYO