UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1971 tentang PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN SAUDI ARABIA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pada tanggal 24 Nopember 1970 telah ditanda-tangani Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia; b. bahwa Perjanjian Persahabatan ini perlu disetujui dengan Undang-undang.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/ 1960.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN SAUDI ARABIA.
Pasal 1
Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia tertanggal 24 Nopember 1970, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini, disetujui.
Pasal 2
Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahan yang akan dilakukan di Jakarta.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 September 1971 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Jenderal TNI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia ALAMSJAH Letnan Jenderal TNI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971 NOMNOR 77
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1971
TENTANG
## PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN SAUDI ARABIA.
## I. UMUM.
Pada tahun 1947 ketika Republik Indonesia masih dalam perjuangan fisik, Pemerintah Indonesia telah mengadakan Perjanjian Persahabatan dengan Mesir dan Syria, dan kemudian setelah penyerahan kedaulatan timbul keinginan untuk mengadakan pejanjian serupa dengan negara-negara Arab lainnya seperti Saudi Arabia yang banyak hubungannya dengan Indonesia terutama dengan urusan haji.
Baik Saudi Arabia, maupun Indonesia sebetulnya telah membuat rencana Perjanjian Persahabatan itu semenjak kurang lebih sepuluh tahun yang lalu, akan tetapi pelaksanaannya lama terkatung-katung, karena penyebutan "kerjasama dalam ke-Islaman" yang dikemukakan dalam teks rencana Saudi Arabia sedang pihak Indonesia menolak penyebutan tersebut, akan tetapi kedua belah pihak akhirnya dapat menerima penyebutan "kerjasama dalam ke-Agamaan".
Selain itu pelaksanaan perjanjian tersebut mengalami rintangan pula dari hubungan antara Indonesia dengan Saudi Arabia yang memburuk semasa pemerintahan Orde Lama. Sewaktu proloog gerakan kontra revolusi G.30.S/P.K.I. di mana Pemerintah Indonesia menganut politik Mertju Suar, banyak di antara negara-negara sahabat Indonesia yang telah menjauhkan diri dari Indonesia, antara lain Saudi Arabia.
Akan tetapi sekarang hubungan baik dengan Saudi Arabi telah pulih kembali dan telah meningkat pada hubungan yang sangat akrab terutama setelah kunjungan Sri Baginda Raja Faisal Ibn Abdul Aziz Assaud ke Indonesia dari tanggal 10 sampai 13 Juni 1970. Pada waktu itu baik oleh pihak Indonesia maupun pihak Saudi Arabia dirasakan sekali perlunya mencari kemungkinan-kemungkinan untuk saling mempertumbuhkan usaha-usaha. ke arah kerjasama di bidang-bidang politik, ekonomi dan kebudayaan.
Masalah yang sangat penting yang selalu timbul dalam hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia ialah masalah jemaah haji. Urusan jemaah haji ini selain mengandung dasar keagamaan, perlu pula dilihat dari segi yang lebih luas yang mencakup hubungan antara Indonesia dengan Saudi Arabia di bidang kesehatan, konsuler, penerbangan sipil dan lain-lain.
Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia telah menanda-tangani Protokol penanda-tanganan dan Naskah Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 24 Nopember 1970 di Jeddah.
Untuk mencapai kerjasama yang seerat-eratnya dan seluas-luasnya dalam bidang pengaturan haji, perdagangan, penerbangan sipil dan kebudayaan, Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia memuat pasal-pasal yang memungkinkan kedua belah pihak, jika dianggap perlu untuk mengadakan persetujuan-persetujuan tersendiri.
Kiranya perlu pula dikemukakan bahwa Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dengan Saudi Arabia itu telah disahkan oleh Raja Faisal dengan dekritnya No. N/32 pada tanggal 21 Pebruari 1971, hal mana menurut konstitusi Kerajaan Saudi Arabia berarti ratifikasi.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2972