Unknown Unknown Nomor 2O Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung maka perlu mengaturKedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50381; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Tahun 2Ol4 tentang 5. Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daetah (I*mbatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tal;;Jlahan kmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir' dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58' Tambahan lembaran Negara Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 201o tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun2oloNomorgg,Tambahanlrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OI2 terrtanrg Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a8); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. 1O. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan lnformatika (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor I Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan "Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 13O8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten 'I\rlungagungNomor 2O Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangtat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran - -Daerah Kabupaten 'I\rlungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); IEI|UTUEKAI| (berlaku 15 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BT'PATI TULUITGAGT'I| G PROVIISI JAWA TIUT'R
PERATT'RAII BT'PATI TT'LT'ITGAGIIITG I|OMOR 57 TAIIUX 2016
TEI{TANG
KEDttDttKAN, SUSUilAIY ORGAI{ISASI,T{IGAS DArt FUI{GSI SERTA TATA KER.IA DII{AS KOMUNII{ASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TT'LT'ITGAGUITG
DENGAIT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BI'PATI TULUITGAGI'I| G,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2O Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung maka perlu mengaturKedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50381;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Tahun 2Ol4 tentang 5. Undang-Undang Nomor 23
2
Pemerintahan Daetah (I*mbatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tal;;Jlahan kmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir' dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58' Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 201o tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun2oloNomorgg,Tambahanlrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OI2 terrtanrg Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a8);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. 1O. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan lnformatika (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor I Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan "Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 13O8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten 'I\rlungagungNomor 2O Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangtat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran - -Daerah Kabupaten 'I\rlungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
L=
IEI|UTUEKAI| :
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KEzuA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - IIETEI|TUAI| TTUT'T
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. (21 Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagtan Kedua
Orgealeasi
BAB I - IIETEI|TUAI| TTUT'T
Pasal 3
Susunan Organisasi Dinasterdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- l. Sub Bagtan Perencanaan;
- b. Sekretariat.membawahi:
2. Sub Bagran Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik' membawahi:
- i. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi:
1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
2. Seksi Pengembangan Aplikasi;
3. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
- e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi:
1. Seksi Layanan Informasi;
2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan l,ayanan Publik;
3. Seksi Tata Kelola Komunikasi dan Informatika;
- f. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi;
1. Seksi Tata Kelola Persandian;
2. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Persandian;
3. Seksi Data dan Statistik;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB I - IIETEI|TUAI| TTUT'T
Pasal 4
Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## B.AB IU

## TT'GAS DAI TInIGAI

## Bagten Kegatu

## Kepala Dinas

Pasa] 5

Kepala Dinas sebagnims.ra dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebiiakan teknis di bidang Komunikasi dan

- Informatika.

## Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Dinas mempuyai fungsi:

- a. perumusan kebljakan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. pemberian rekomendasi di bidang Komunikasi dan Informatika;


- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Eagian Kedua

## SeLretartat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam men5rusun kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan' sara-na prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 8

Untuk melalsanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam Pasal 7 ayat (l) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelola dan pembina urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan perencanaan Dinas;
- c. pengoordinasian penJrusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang i dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Sub Bagran Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:


- a. menJr'usun program dan perencanaan kegiatan dinas;
- b. menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegratan dinas;
- d. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
- b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- c. men5rusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas
- a. melaksanakan urusan administrasi persuratan, kearsipan, pedalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
- b. melakukan pengelolaan arsip dan dokumen kepegawaian;
- c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan tatalaksana dinas;
- e. men5rusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris.


## Bagian Ketige

## Bt&amp;lrg Pengelolaan Informasl dan Konunlkast Publtk

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Pengelolaan Informasi publik dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian Perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pengawasan dan pada bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:
- d. pelaksanaan bimbingan teknik bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publikl
- e. pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik: dan
- f. penyusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

- (l) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas
- a. menJrusun dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebljakan operasional di bidang Pengelolaan Komunikasi Publik:


- b. menyusun dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Pengelolaan Komunikasi Publik;
- c. menlrusun rencana program dan kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik;
- d. menyusun data sebagai bahan penyusunan nonna, standart, prosedur dan kriteria Pengelolaan Komunikasi Publik;
- e. melaksanakan pengelolaan opini dan aspirasi publik
- f. menyusun dan monitoring serta analisis citra pemda dan isu publik di media ( Media massa dan sosial );
- g. menJrusun dan mengumpulkan pendapat umum;
- h. melaksanakan monitoring dan analisis citra Pemerintah kabupaten;
- i. melaksanakan pengelolaan Informasi untuk Mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah kabupaten;
- j. memantau komunikasi publik lintas sektoral;
- k. menyusun dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral;
- l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta men1rusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ang)&lt;a 2 mempunyai tugas:
- a. men5rusun dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Informasi Publik:
- b. menyusun dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Pengelolaan Informasi Publik;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan Pengelolaan Informasi Publik;
- d. melakukan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
- e. melakukan analisis data informasi komunikasi publik


lintas sektoral:

- melakukan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Kabupaten; f.
- melaksanakan pengolahan dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektora-l; g
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menJrusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan h.
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
- a. men5rusun dan menganalisa data sebagai bahan perumus€rn kebijakan operasional di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. menyusun dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. melaksanakan Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- d. menyusun rencana program dan kegiatan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. menganalisa data sebagai bahan penyusunan nortna' standart, prosedur dan kriteria Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik:
- f. menyusun rencana pembangunan. pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem;
- g. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal dan pembuatan konten lokal;
- h. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Kabupaten./media internal:
- i. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui media;
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; dan


.rv

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang.

## Bagiaa Keenpat

## Btdang Penyeleaggararn, E.Glotrra; ncnt

Pasal 12

- (1)Bidang Penyelenggaraan E-Gouemment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang Infrastruktur dan Teknologi, Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan E-Gouemment mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian Perumusan kebijakan teknis bidang Penyelenggar aan E-Gouernment,
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan E- Go u emment;
- c. pengawasan dan pengendalian bidang penyelenggaraan DGouernment,
- d. pelaksanaan bimbingan teknik bidang penyelenggaraan E-Gouernment;
- e. pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggara an E-Gouemm.ent,
- f. penyusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penyelenggaraan E-Gouemment dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas,

## Pasal 13

- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud




dalam Pasal 3 hun.f d angka 1 mempunyai tugas:

- a. Men5rusun data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK;
- b. Men5rusun dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Infrastruktur dan Teknologi;
- c. menJrusun rencana program dan kegiatan Infrastmktur dan Teknologi;
- d. men5rusun nonna, standart, prosedur dan kriteria Infrastruktur dan Teknologi;
- e. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Rercuery Center (DRC);
- f. menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi E-Go uemment;
- g. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastmktur dan Teknologi Informatik;
- h. melakanakart Gouernment Cloud Compttirry;
- i. melakukan layanan monitoring trafik elektronik;
- j. melakukan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
- k. melakukan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan audit TIK ;
- m. menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif ;
- n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta men5rusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. men5rusun bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengembangan APlikasi;
- b. men5rusun dan menganalisa data sebagai bahan


koordinasi dan pembinaan;

- c. melaksanakan rencana program kegiatan Pengembangan Aplikasi;
- d. menyusun nonna, standart, prosedur dan kriteria Pengembangan Aplikasi ;
- e. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi ;
- f. menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan Publik;
- g. menyelenggarakan layanan Manajemen Data dan Informasi e-Government
- h. menyelenggarakan standar format data dan informasi' walidata dan kebijakan;
- i. menyelenggarakan layanan re@uery data dan informasi;
- j. menyelen layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- k. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- l. menyelenggarakan layanan interoperabilitas;
- m. menyelenggarakan layanan interkonektivitas layanan publik dan kePemerintahan;
- n. menyelenggarakan layanan Pusat Applicatton Program Interfae (API) daerah;
- o. men5rusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnYa ; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang'
- (3) Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunYai tugas :
- a. men5rusun dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
- b. menyusun dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;


- c. menyusun norrna, standart, prosedur dan kriteria Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
- d. menyelenggarakan layanan Keamanan Informasi EGouemm.ent
- e. menyelenggarakan layanan monitoring tralik elektronik;
- f. menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan informasi ;
- g. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
- h. menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah:
- i. melaksanakan audit TIK;
- j. menyelenggarakan layanan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- k. menyelenggarakan layanan penyedi€ran prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah (seperti: telepon, ipphone, email,video-converance dan lain-lain );
- l. menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- m. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan pendataan hasil kerja kegiatan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi:
- n. men5rusun bahan evaluasi pelaksanaan tugas serta menJrusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2J dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang.

## Baglalr Keltna

## Bfdffrg Layaoan Komuallarl dan Informatlta

Pasal 14

- (1) Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi,


I

bimbingan teknis dan l-ayanan Informasi,pengelolaan Sumberdaya dan L,ayanan hrblik, Tatakelol a E-Gouemment.

- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Komunikasi dan Informatikamempunyai fungsi :
- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang l,ayanan Komunikasi dan Informatika;
- b. pengoordinasian, pengaturan dan pengendalian Layanan Komunikasi dan Informatika ;
- c. pelaksanaan pengembangan monitoring Layanan Komunikasi dan Informatika;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidangl-ayanan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

- (1) Seksi Layanan Informasi sebagaimana dimaksud datam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- a. men)rusun dan menganalisa data sebagai bahan perumus€rn kebijakan operasional di bidang Layanan Informasi;
- b. menJrusun rencana program dan Layanan Informasi;
- c. men5rusun norrna, standart, prosedur dan kriteria Layanan Informasi;
- d. melakukan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
- e. menJrusun bahan komunikasi bagr pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
- f. menyiapkan layanan fasilitasi juru bicara pemda;
- g. menyelenggarakan pengklasifikasian dan Inventarisasi Informasi Publik ;
- h. menyelenggarakan layanan Informasi Rrblik untuk Implementasi UU KIP;


- i. menyelen layanan Pengaduan Masyarakat;
- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan adminstrasi Kehumasan dan l,ayanan Informasi ;
- k. Melakukan evaluasi kineda dan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan bidang tugasnya; dan
1. melaksanakal tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ang)&lt;a 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan publik;
- b. menyusun dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan publik;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan publik;
- d. melakukan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi
- e. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- f. melakukan layanan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik;
- g. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan Propinsi
- h. melaksanakan pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat
- i. melakukan layanan peningkatan kapa.sitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- j. melakukan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi E-Gouernment dan Smartcitg;
- k. melakukan layanan implementasi F,-Gouernment dan Smartcitg;
1. melakukan promosi pemanfaatan layanan smartcity;
- m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta men5rusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


- (3) Seksi Tata Xelola Komunikasi dan Informattka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 mempunyai ugas:
- a. menJrusun data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang tatakelola komunikasi dan informatika;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan tatakelola komunikasi dan informatika;
- c. men5rusun rencana program dan I atau kegiatan tatakelola komunikasi dan informatika:
- d. menyusun data sebagai bahan penyusunan norrna, standart, prosedur dan tatakelola komunikasi dan informatika;
- e. melaksanakan penyelenggaraan Gouemment Chief Information Offcer (GCIO) Pemerintah Kabupaten;
- f. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan nonna, standart, prosedur dan kriteria Seksi Tatakelola komunikasi dan informatika:
- g. menyelenggarakan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Gouemment Kabupaten;
- h. melakukan layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- i. melakukan layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan E-Government Pemerintah Kabupaten;
- j. menyelenggarakan layanan pengembangan Ehrsiness Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah { Stalcelolder smarcitg l;
- k. menyelenggarakan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
1. menyelen layanan penyediaan prasarana dan sarana pengendalian smantcitg;
- m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menJrusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
- n. melaksanakaa tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),


ayat l2l dan ayat {3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Keenam

## Btdlng Pergandhn dan Statistih

## Pasal 16

- (1) Bidang Persandian Dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:
- a. perumusan rancangan kebijakan teknis bidang persandian dan statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Persandian dan Statistik;
- c. pengelola informasi berklasifrkasi dan sumber daya persandian;
- d. pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tata kelola persandian;
- e. penJrusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- f. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan dan komunikasi sandi:
- g. pen5rusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian Persandian dan Statistik;
- i. Pengoordinasian penyediaan data dan statistik serta kerjasama statistik
- j. Pelaksanaan pengolahan dan analisa data statistik;


- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Persandian dan Statistik; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Persandian Dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 17

- (l) Seksi Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 mempunyai tugas :
- a. menJrusun kebija}an teknis di bidang keamanan Informasi Persandian;
- b. melaksanakan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- c. mengelola informasi berklasifikasi;
- d. mengelola sumber daya persandian;
- e. mengawasi dan evaluasi pelaksanaan ta.Ia kelola persandian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengamanan penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2 mempunyai tugas :
- a. menJrusun kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan persandian;
- b. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- c. menJrusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- d. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasionasl pengamanan komunikasi sandi;
- e. menJrusun bahan evaluasi dan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- f. melalsanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh


## KepalaBidang;

- (3) Seksi Data dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3 mempunyaitugas :
- a. menyusun kebijakan teknis data dan statiskik ;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan data dan statistik;
- c. melakukan koordinasi data statistik dan kerjasama statistik dengan lembaga lainya;
- d. mengumpulkan, mengolah data dan menganalisis statistik;
- e. mengembangkan sistem informasi data statistik;
- f. menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' ayat (21 dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## BA'B IV

## KTLOTFOK JABATATT FUIVGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

## Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah ka4rawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## BAB V TATA XER^'A

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan'

## Pasal 22

Setiap pimpinan satuar organisasi bertanggungiawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan'

## Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungiawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya'

## Pasal24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannYa.

## Pasal 25

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan


organisasi bawahannya.

## BA'B VI

## TTTEI|TUAN PEITUTI'P

Pa*J27

Peraturan Bupati ini muLai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.

Ditetapkan di Tlrlungagung pada tanggal 15 Desember 2016


pada SE di Tulungagung l5 Desember 2016 DAERAH


## Ir. IITDRA FAUZI. MM

Pembina Utama MadYa NrP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2O16 Nomor 57


)

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

TAHUN 2016

TANOCAL : I!'

NOMOR | 57

DESEMBER 2016

## SUSUNAN ORGANISASI D]NAS KOIIIUNIKASI DAN INFORIIATIKA KABUPATEN TULUNGAGUNG



*"'*'