Unknown Unknown Nomor 01 Tahun 2014 tentang PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBAN, - a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah dan penciptaan lapangan kerja sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Toban sebagai Daerah yang menarik bagi penanaman modal; - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perijinan Bidang Penanaman Modal, perlu disesuaikan; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BOPATITOBAN
PERATORAN DAERAH KABOPATEN TOBAN
NOMOR 01 TAHON 2014 TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBAN,
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah dan penciptaan lapangan kerja sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Toban sebagai Daerah yang menarik bagi penanaman modal;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perijinan Bidang Penanaman Modal, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimarta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahu~ 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Indonesia Tahun Lembaran Negara 4724); (Lembaran Negara Republik 2007 Nomor 67, Tambahan Republik Indonesia Nomor
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.)
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5404);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang U saha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 ten tang Daftar Bidang U saha yang Tertutup dan Bidang U saha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 / PMK.0 11 / 2009 ten tang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan lndustri Dalam Rangka Penanaman Modal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
29. Petaturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.
I t
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tu.ban.
3. Bupati adalah Bupati Tu.ban.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah BPPT Kabupaten Tu.ban.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing di wilayah Daerah.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
} 1
12. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Perluasan Penanaman Modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
14. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memuali usaha.
15. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah izin prinsip yang wajb dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
16. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
18. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
19. Izin Usaha Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangan-undangan sektoral.
20. Izin Usaha Perubahan adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
21. Izin U saha Penggabungan Perusahaan adalah Izin U saha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi untuk menghasilkan barang ataujasa.
22. Permohonan Fasilitas Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
23. Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem yang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Penanaman Modal diselenggarakan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. f.
7. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
I 1
KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 4
- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal berupa penetapan kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh kewenangan urusan Penanaman Modal, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 5
- (1) Kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diarahkan untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
- b. mempercepat peningkatan realisasi Penanaman Modal.
- (2) Penetapan kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan :
- a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi Penanam Modal;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 6
- (1) Kebijakan Dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) meliputi :
I f
Ji
- a. kerjasama Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilaksanakan oleh BPPf.
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 7
- (1) Kebijakan Dasar Penanaman Modal Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 8
- (1) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf a dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah lain; atau
- d. swasta.
- (2) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengembangan Penanaman Modal;
- e. pengendalian Penanaman Modal; dan
- f. kegiatan Penanaman Modal lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penanaman Modal dengan negara lain dan/ atau badan hukum asing melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah.
Bagian Ketiga Promosi Penanaman Mod.al
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 9
- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaaan promosi Penanaman Modal;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
- c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; dan
- d. melaksanakan promosi Penanaman Modal;
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal dilakukan oleh BPPT secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan swasta.
Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Mod.al
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 10
Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jenis bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. ketentuan perizinan;
- d. ruang lingkup pelayanan Penanaman Modal;
- e. jangka waktu Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggungjawab Penanam Modal;
- g. lokasi Penanaman Modal; dan
- h. PTSP.
Paragraf 1 Jenis Bid.ang Usaha
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 11
Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali :
- a. jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan
- b. jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf2
Penanam Modal
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 12
- (1) Penanam Modal Dalam Negeri yang akan melaksanakan penanaman modal dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firm.a (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Penanam Modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.
- (1) PMDN yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dilakukan dengan cara :
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas (PT);
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 13
- ( 1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati, kecuali Penanam Modal mikro dan kecil.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
- b. Izin Usaha.
- (3) Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib diajukan Penanam Modal apabila akan memulai usaha di Daerah.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib diajukan Penanam Modal apabila akan memulai produksi/ operasi kegiatan Penanaman Modal yang menghasilkan barang/ jasa.
- (5) Apabila terjadi perluasan, perubahan atau penggabungan Penanaman Modal dan/ atau Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Penanam Modal wajib mengajukan permohonan perluasan, perubahan atau penggabungan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha kepada Bupati.
11
- (6) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penanaman modal kepada BPPT.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 5
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 14
- (1) Jenis pelayanan Penanaman Modal adalah:
- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan Penanaman Modal terdiri dari:
- a. lzin Prinsip Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Perluasan penanaman modal;
- c. Izin Prinsip Perubahan penanaman modal;
- d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- e. Izin U saha;
- f. Izin Usaha Perluasan;
- g. Izin Usaha Perubahan;
- h. Izin U saha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
- (3) Jenis-jenis pelayanan non perizinan, terdiri dari:
- a. perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di wilayah Daerah;
- b. insentif Daerah; dan
- c. layanan informasi dan layanan pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf6
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 15
- (1) Jangka waktu Izin Prinsip Penanaman Modal selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali bidang usaha tertentu.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir namun pelaksanaan proyek belum selesai, diberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) tahun.
/ t
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir namun pelaksanaan proyek belum selesai, dilakukan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk:
- a. Memberikan Izin Prinsip Penanaman Modal Pengganti kepada Penanam Modal; atau
- b. Melakukan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (5) Apabila jangka waktu Izin Prinsip Penanaman Modal Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terlampaui, dilakukan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal.
Paragraf7
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 16
Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan :
- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 17
Setiap Penanam Modal wajib :
- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- h. mengalokasikan dana untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan.
If
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 18
Setiap Penanam Modal bertanggungjawab t
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tid~ bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau,meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepih~ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mencip~an iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah pr~tek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. mencipt~an keselamatan, kesehatap, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturq11 perundang- undangan.
Paragraf $
Lokasi Penana19'1'in Modal
Pasal l.9
Lokasi Penanaman Modal di Daerah dila}wkan ## BAB VI
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH PAN KOPERASI
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 25
Pemerintah Daerah melakukan pemb{:q.fl\_an dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian ,dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seh,ias-luasnya.
BAB VJl
PERAN SERTA MA$YARAKAT Pasal ~6
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yat,1.g sama untuk berperanserta dalam penyelenggaraan penanaman modal iµelalui :
- a. penyampaian saran; dan/ atau
- b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaiman~ dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
- b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- c. mencegah terjadinya hal-hal negatif yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal;
- d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya sebagaimana dimaksud pada a.yat ( 1) peranserta dan ayat masyarakat (2), BPPT menyelenggarakan kegiatan penunjang dan memfasilitasi peranserta masyarakat.
BABVIII
PEMBERIAN INSENTIF DAERAQ: l&gt;AN/ATAU KEMUDAHAN Bagian K«,~filtu
Prinsip Pemberian In$~ntif dan/ a tau
Kemudahan Pena•aman Modal
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 27
- ( 1) Terhadap Penanam Modal yang m~:qienuhi kriteria, dapat diberikan Insentif Daerah dan/ atau kemudahan.
I 1
- (2) Pemberian Insentif Daerah dan/ atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 29
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai &lt;4:t~ar penilaian pemberian insentif dan/ atau kemudahan diatur lebih lanJut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 31
Jenis Usaha dan kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan terdiri dari:
- a. perdagangan dan industri;
- b. energi dan mineral;
- c. pertanian, peternakan, dan perikanan;
- d. pariwisata, perhotelan dan rumah ma.}&lt;~n;
- e. pendidikan; dan
- f. kesehatan.
Bagian Ke~q.am
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 32
- (1) Pemberian Insentif Penanaman Modal dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan atau pelllbebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/ at&amp;u
- d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi pelµqng penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/ a4tu
- e. percepatan pemberian perizinan.
BAB III - KEWENANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 33
- ( 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/ atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dan/ atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada BPPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/ atau kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.
EVALUASIDANPELAPORAN
BAB IX - EVALUASIDANPELAPORAN
Pasal 34
- ( 1) Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada BPPT, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Iaporan perkembangan usaha, penggunaan insentif dan/ atau kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan prosedur penyampaian LKPM diatur dalam Peraturan Bupati.
BABX
PENYELESAIANSENGKETA
BAB IX - EVALUASIDANPELAPORAN
Pasal 35
- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal, terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, ditempuh penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, ditempuh penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.
IT
BABXI
SANKSI ADMINISTRATIF Pasal36
Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 33 dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. pencabutan pemberian insentif dan/ atau kemudahan; atau
- e. pencabutan izin usaha.
BABXII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - EVALUASIDANPELAPORAN
Pasal 37
- ( 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua persetujuan dan izin usaha dibidang Penanaman Modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang atau masa berlakunya izin.
- (2) Terhadap permohonan persetujuan dan izin usaha dibidang Penanaman Modal yang telah diterima namun izin belum diterbitkan, diproses ## BAB XIII
KETENTUANPENUTUP
BAB IX - EVALUASIDANPELAPORAN
Pasal 38
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perijinan Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - EVALUASIDANPELAPORAN
Pasal 39
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB IX - EVALUASIDANPELAPORAN
Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Diundangkan di Tuban padatanggal 16 Mei 2014

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pr1-da tanggal 24 Maret 2014 t

Penandatangan: BUPATI I H. F

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, HERi SISWORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN T,MIUN 2014 SERI E NOMOR 15 ## PENJEL4S,AN ATAS ## PERATURAN DAERAH 1"tBUPATEN TUBAN NOMOR 01 T~UN 2014 ## TENTANQ› ## PENANAMAN MODAL ## I. UMUM Penanaman Modal merupakan motor penggerak roda pembangunan. Penanaman Modal secara langsung di sektor riil memiliki peran yang dominan dalarp. pembangunan perekonomian Daerah. Selain kegiatan ini memberikan efek pengganda (multiplier effect) pada pertumbuhan pendapatfl!l Daerah, Penanaman Modal dapat mendorong peningkatan ·. daya beli masyarakat dimana investasi tersebut ditanam. Penan~man modal dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan perkembangan industri baik hilir atau industri pasokan, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan ka:?43-sitas dan kemajuan teknologi, serta menduk:ung pembangunan ekonomi kerak:yatan. Tanpa dukungan investasi yang memadai, pembangunan di Daerah tidak akan berjalan dengap baik. Bagi Daerah, investasi atau penanaman modal dibutuhkl:Ul terutama untuk mendongkrak kinerja ekonomi. Untuk itu, perlu diciptakan iklim investasi yang dapat menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya. Menyangkut faktor admipistratif kebijakan yang terkait dengan proses perizinan di bidang investasi dan regulasinya di Daerah perlu segera dilakukan pemb~nahan. Di Kabupaten Toban, kebijakan mengenai penyelenggaraan penanaman modal diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Penanaman Modal. Dengan c!U:;&gt;erlak:ukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap rnateri yang diatur didalarn Peraturan Daerah Kabupaten Tupan Nomor 1 Tahun 2005. Penyesuaian perlu dilakukan agar pelayanan di bidang perizinan Penanaman Modal dapat lebih ditipgkatkan lagi melalui penerapan pelayanan PTSP dan SPIPISE. j Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal dalam suatu Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 ## Hurufa Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. ## Hurufb Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. ## Hurufc Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertang› gungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Hurufd Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. ## Huruf e Yang dimaksud dengan "asas ~ebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh pep.anam modal secara bersama› sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. ## Huruff Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. ## Huruf g Yang dimaksud dengan "a1:,~s berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pen4naman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupµ:q yang akan datang. ## Hurufh Yang dimaksud dengan \_fasas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan me:qgµtamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidiJ-p. ## Huruf i Yang dimaksud dengan "asfls kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknycJ- modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. ## Hurufj Yang dimaksud dengan "asfls keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah,, adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonqmi nasional. ## Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Hurufa Cukupjelas Hurufb Cukupjelas Hurufc Cukupjelas Huruf d Cukupjelas Hurufe Cukupjelas Huruff Yang dimaksud dengqn "kegiatan penanaman modal lainnya" adalah: - pengembangan sistem informasi bidang penanaman modal; dan - pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Resp(:)nsibility (CSR). Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan : - -"Penanam Modal Mikro" adalah Penanam Modal dengan kriteria sebagai berikut: - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lilllll puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau - b. Memiliki hasil penjual~ tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga rfltus juta rupiah). - -"Penanam Modal Kecil" adalah Penanam Modal dengan kriteria sebagai berikut: - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lbr.1.a ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangvnan tempat usaha; atau - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp, 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. I Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukupjelas Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "BP:pT menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat" adalah : - -memfasilitasi pelaks~11aan Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporqfe Social Responcibility (CSR). - -memfasilitasi komunikq.Sl antara pelaku usaha dengan masyarakat dalarn kegiqtan usaha. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. ## Ayat (2) ## Hurufa

Distribusi: Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah prinsip yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal. ## Hurufb Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok atau skala usaha tertentu. ## Hurufc

Distribusi: Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan masyarakat luas. ## Hurufd

Distribusi: Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan Penanaman Modal. ## Hurufe Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. I Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukupjelas Huruf c Cukup jelas. Hurufd Yang dimaksud dengan "pemberian bantuan teknis" adalah berupa fasilitasi peninjauan rencana lokasi usaha dan pemberian informasi kesesuaian rencana lokasi usaha dengan arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Huruf e Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN SERI E NOMOR I 23