Unknown PEMERINTAH Nomor - Tahun 2017 tentang LAPORANHARTAKEKAYAAN PENYELENGGARANEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR .DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR - a. bahwa da1am rangka mewujydkan pernerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisrne dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah rnewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingxungan Pemerintah Kabupaten Ogan Kornering Ilir untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada komisi Pemberantasan Korupsi; - b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
SUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 4j TAHUN 2017
TENTANG
LAPORANHARTAKEKAYAAN PENYELENGGARANEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR
.DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR
- a. bahwa da1am rangka mewujydkan pernerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisrne dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah rnewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingxungan Pemerintah Kabupaten Ogan Kornering Ilir untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering IIir tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi .pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah
...
Menetapkan
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pcgawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 1
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Surat Edaran Kornisi Pemberantasan Korupsi Nomor SEOb/01/1(')/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Kornisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 01 LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATENOGANKOMERlNG 1LIR
BAB I - KETENTUANUMUM Pasal 1 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini, yang dimaksud dengan
:
1. LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
2. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN
BAB II - PENYAMPAIANLHKPN Pasal 2
Pasal 2
Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari atas :
- a. Bupati Ogan KomeringIlir;
- b. WakilBupati Ogan KomeringIlir;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Kasubbag Keuangan;
- e. Pengurus Barang dan Jasa;
- f. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran;
BAB II - PENYAMPAIANLHKPN Pasal 2
Pasal 3
,LHKPNsebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada KPKmelalui Unit Pengelola LHKPNpada Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
Pasa14
Wajib LHKPNdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga)bulan setelah :
- a. pengangkatan sebagai PenyelenggaraNegara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai PenyelenggaraNegara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai PenyelenggaraNegara.
Pasa15
BAB II - PENYAMPAIANLHKPN Pasal 2
Pasal 4
Pasa16
BAB II - PENYAMPAIANLHKPN Pasal 2
Pasal 5
- a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau
"-
- b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPKdalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail),jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.
Pasa17
BAB II - PENYAMPAIANLHKPN Pasal 2
Pasal 7
Pasa18
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksaan penyampaian LHKPN,ditetapkan Admin Instansi dan AdminUnit Kerja
BAB III TIMPENGELOLA LHKPN Pasa19
- (1)Untuk mengeloladan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit PengelolaLHKPN
- (2)TimPengelolaLHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)terdiri dari :
..-'
..----'.--'.--~ ..
-.---.---------,
..
-
..-~.,,--~
-------'---
..
--.---
. .
-.-~~-~--.--
..
3
4
- a. Koordinator LHKPN
2. ; 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (3) Unit Pengelola LHKPNsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator LHKPN:
5. i berkoordinasi dengan K?K dalam hal sebagai berikut 1
- c. Admin Unit Kerja C
- b. Admin Instansi
2. Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir
- ; Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Kasubid Pembinaan Kepegawaian Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering
:
- a). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- b). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN;
- c). Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unir Pengelola LHKPN.
- ii,
Inspektur Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir bertugas :
- '" Pejabat WajibLHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya; a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPNserta kepatuhan
- b. berkoordinasi dengan koordihator Pengelola LHKPNdalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; b
- c. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
- l. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPNdalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KomisiPembemtasan Korupsi; 1
2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan 2
3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN 3
- d. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Ogan Komering lIir dengan pemberian tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. d
BABV
SANKSI
- (1) Wajib LHKPNyang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1)terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)tahun; dan / atau
- b. Pembebasan dari jabatan
BABVI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
BAB II - PENYAMPAIANLHKPN Pasal 2
Pasal 9
- (1) sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
BAB II - PENYAMPAIANLHKPN Pasal 2
Pasal 11
Inspektur Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir bertugas :
- '" Pejabat WajibLHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya; a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPNserta kepatuhan
- b. berkoordinasi dengan koordihator Pengelola LHKPNdalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; b
- c. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
- l. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPNdalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KomisiPembemtasan Korupsi; 1
2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan 2
3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN 3
- d. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Ogan Komering lIir dengan pemberian tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. d
BABV
SANKSI
BAB II - PENYAMPAIANLHKPN Pasal 2
Pasal 12
- (1) Wajib LHKPNyang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1)terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)tahun; dan / atau
- b. Pembebasan dari jabatan
BABVI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
BAB II - PENYAMPAIANLHKPN Pasal 2
Pasal 13
- (1) sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga)kali, dengan masing-rnasing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal12.
(b).Penjatuhan ...
6
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana pada Pasal 12 dan Pasal 13 ayat dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
KETENTUANKHUSUS
BAB VII - KETENTUANKHUSUS
Pasal 14
Pad a saat Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir mulai berlaku
:
- a. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pemah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPNModel KPK-Aatau Formulir LHKPNModel KPK-B, serta : 8
1. Mengalami perubahan jabatan; atau
2. Mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPNpada tahun :;'017; dan 2
- b. Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan , merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disarnpaikan kepada KPKpaling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.
Peraturan Bupati.Ogan Komering Ilir tentang Laporan Harta Kekeyaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penetapan: - Ditetapkan di Kayuagung tanggal 6 Surni pada 2017 BEKRETARIS DAERAH KABJPATEN OGAN KOMERING ILIR BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR: 43

Penandatangan: BKD lokal (D). Peraturari Bupati Tenianq Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara Di Linqkunqari Pemerintah Kabupaten OganKomering Ilir. -----.-~---.----------.---~------- ------------