PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 9 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG
a
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; perlu
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; ayat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 12 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG Dan WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
Keuangan memuat
- b. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
3. Laporan Arus Kas;
4. e Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
6. f Laporan Perubahan Ekuitas;
7. h.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp.724.062.475.263,30
- b Belanja
755.459.315.538,00 Rp.
- Transfer
Rp
719.174.899.00
- Surplus / (defisit)
(32.116.015.173,70) Rp.
- d Pembiayaan
- 1 Penerimaan
87.812.129.257,80 Rp.
2. Pengeluaran
Rp
Pembiayaan Netto
Rp. 84.064.129.257,80
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut
- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (1.366.664.736,70) dengan rincian sebagai berikut
1. Anggaran pendapatan setelah
Perubahan
725.429.140.000,00 Rp 724.062.475.263,30 Rp.
- 2 Realisasi
Selisih lebih / (kurang)
Rp. (1.366.664.736,70)
- b Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. (52.065.270.120,80) dengan rincian sebagai berikut :
- 1 Anggaran belanja setelah Perubahan
- 2
807.524.585.658,80 Rp 755.459.315.538.00 Rp.(52.065.270.120,80)
- Realisasi Selisih lebih / (kurang)
- Selisih anggaran dengan realisasi sejumlah Rp. 50.698.605.384,10 dengan rincian sebagai berikut
- 1 Surplus /defisit setelah Perubahan
2. Realisasi
(82.814.620.557,80) Rp.
Selisih lebih / (kurang)
Rp 50.698.605.384,10
- d Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah 247.508.700,00 dengan rincian sebagai berikut Rp.
- 1 Anggaran penerimaan Pembiayaan
- 2 Realisasi
Selisih lebih / (kurang)
Rp. 87.564.620.557.80 Rp 87.812.129.257.80 247.508.700,00 Rp.
- e Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (1.002.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut
- 2 Realisasi
Rp. 4.750.000.000,00
- 1 Anggaran pengeluaran pembiayaan
Selisih lebih / (kurang)
Rp
Rp. (1.002.000.000,00)
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 1.249.508.700,00 dengan rincian sebagai berikut
1. Anggaran pembiayaan netto
Rp. 82.814.620.557,80
- 2 Realisasi
Rp84.064.129.257.80
Selisih lebih / (kurang)
Rp. 1.249.508.700,00
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut
- a Jumlah Aset
Rp.1.132.638.977.206,93
- b Jumlah Kewajiban
2.905.108.721,20
- C. Jumlah Ekuitas Dana
1.129.733.868.485,73 Rp.
Rp.
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagai berikut
- a Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2015
87.211.425.588,00
- b Arus kas dari aktivitas operasi
Rp
137.192.802.642,30
- Arus kas dari aktivitas investasi
- (172.409.309.116,00) Rp.
- d Arus kas dari aktivitas transitoris
613.893,00
- e. Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2015
Rp. 51.995.533.007,30
- f. Kas di Bendahara BOS
Rp. 116.055.829,00
- g. Saldo Akhir Kas
Rp. 52.111.588.836,30
Rp.
Rp.
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut
- a. Pendapatan-LO
Rp. 749.885.664.762,24 Rp. 701.855.909.91197
- b. Beban-LO
Surplus Defisit dari Operasi
48.029.754.850,27 Rp.
- Surplus Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp [2.856 337.131502
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
45.173.417.718,77 Rp.
- d Pos Luar Biasa
Surplus / Defisit-LO
Rp. 44.802.309.060,77
Rp.
Pasal 7
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut
- a Saldo Anggaran Lebih Awal
87.164.620.557,80 Rp.
- b Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)
Rp. 51.948.114.084,10
- 'C. Saldo Anggaran Lebih Akhir
51.948.114.084,10 Rp.
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut
- a. Ekuitas Awal
1.399.492.244.536,76 44.802.309.060,77 Rp. Rp.
- b Surplus / Defisit ~LO
- Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan / Kesalahan Mendasar
1. Koreksi ekuitas lainnya
(3.335.704.841,28) Rp.
2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap
(344.089.479.141,30) Rp.
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang
Rp. (8.255.343.347,62)
- 4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Investasi
41.161.052.254,40 Rp.
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Lainnya
Rp (72.000.000,00) 1.129.733.868.485,73 Rp.
- d. Ekuitas Akhir
Pasal 9
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari a.

Lampiran I

Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran I.4

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran 1.5

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2015;

Lampiran I.6

Daftar Piutang Daerah;

Lampiran 1.7

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran 1.8

Lampiran I.9

Daftar Perkiraan Penambahan Pengurangan Aset Lainnya;

dan

Lampiran I.10 : Daftar

kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan

6

dianggarkan kembali dalam anggaran berikutnya (DPA-L);

tahun

Lampiran L.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran I.12

Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

Lampiran II

Neraca;

Lampiran III

Laporan Arus Kas;

Lampiran IV

Laporan Operasional;

Lampiran V

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Lampiran VI

Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran VII

Catatan Atas Laporan Keuangan; dan

Lampiran VIII

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah\_

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. setiap

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 9 Agustus 2016


MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BITUNG

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 9 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI


LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR

4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA (1/2016)