KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 169 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE (berlaku 22 September 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di kawasan timur Indonesia khususnya Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, dipandang perlu menetapkan beberapa wilayah tertentu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kecamatan Viqueque;
- b. bahwa penetapan Kecamatan Viqueque sebagai pusat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE.
Pasal 1
- (1) Wilayah Betano, Natarbora dan Viqueque, ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kecamatan Viqueque di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Viqueque, Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET Benaviq.
- (2) KAPET Benaviq sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Viqueque, sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto, dan sebagian wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Manufahi, yang batas-batasnya dituangkan dalam peta terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Kebijaksanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan KAPET Banaviq ditetapkan oleh Tim Pengarah, yang susunannya terdiri dari :
- Ketua : Timur Indonesia.
- Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan
- Anggota
- - Para Anggota Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor
Timur.
Pasal 3
- (1) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan KAPET Benaviq dilakukan oleh Badan Pengelola KAPET Benaviq, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola bertugas mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah KAPET Benaviq
Pasal 4
- (1) Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KAPET Benaviq diberikan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998.
- (2) Selain perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Benaviq diberikan juga perlakuan perpajakan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas:
- a. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET Benaviq, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
- b. Impor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha di KAPET Benaviq, untuk diolah lebih lanjut;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Benaviq kepada pengusaha di KAPET Benaviq, untuk diolah lebih lanjut;
- d. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET Benaviq atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET Benaviq;
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET Benaviq kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET Benaviq kepada pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET Benaviq;
- f. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Benaviq kepada atau antar pengusaha di KAPET Benaviq, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Benaviq;
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET Benaviq, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Benaviq.
- h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET Benaviq, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Benaviq.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengarah.
Pasal 6
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta paa tanggal 22 September 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN TIDAK DAPAT DISERTAKAN (LIHAT FISIK)