Unknown BUPATI MUSIBANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG DENGA Nomor KE Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAANINTEGRASIJAMINANKESEHATANDAERAH KHUSUS FAKIRMISKINDANORANGTIDAKMAMPU KE DALAMJAMINANKESEHATANNASIONAL DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN," - a. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MUSIBANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI.BANYUASIN NOMOR s.r TAHUN2017
TENTANG
PENYELENGGARAANINTEGRASIJAMINANKESEHATANDAERAH KHUSUS FAKIRMISKINDANORANGTIDAKMAMPU KE DALAMJAMINANKESEHATANNASIONAL
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,"
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor %. Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan -Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sasaran Program Jamkesda adalah masyarakat yang tidak termasuk dalam database kuota jaminan kesehatan nasional dan asuransi kesehatan swasta;
- b. bahwa dalam rangka perluasan Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga dipandang perlu untuk mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah Khusus Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penyelenggaraan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Khusus Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Ke Dalam J aminan Kesehatan Nasional;
1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56)
dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Linglrungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
I
&lt;
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 ten tang Tenaga Kesehatan .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KHUSUS FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU KE DALAM JAMINAN KESEHATANNASIONAL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang,
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah APBDKabupaten Musi Banyuasin.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
11. Penerima Bantuan luran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat PBI APBN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang premi jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah pusat.
12. Penerima Bantuan luran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat PBI APBD adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang premi jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah daerah.
13. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.
BABII
MAKSUDDANTUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati In1 adalah untuk mengatur penyelenggaraan integrasi Jaminan Kabupaten Musi Banyuasin ke Kesehatan Nasional. Kesehatan Daerah dalam J aminan
BABIII PENYELENGGARAAN INTEGRASI
Bagian Kesatu Kepesertaan PBI APBD
Pasal 3
- (1) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang dijamin dalam J amkesda diintegrasikan ke dalam JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penduduk yang belum terdaftar sebagai PBI APBN.
- (3) Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peserta PBI APBD.
Bagian Kedua
Verifikasi Calon Peserta PBI APBD
Pasa14
- (1) Calon peserta PBI APBD diverifikasi oleh Dinas Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Dinas Sosial merekomendasikan calon peserta PBI APBDkepada Bupati.
Bagian Ketiga Penetapan Peserta PBI APBD
Pasal 5
- (1) Penetapan peserta PBI APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan peserta PBI APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial.
Bagian Keempat
Pendaftaran Peserta PBI APBD
Pasal 6
Peserta PBI APBD yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan. ## Bagian Kelima ## Pemutakhiran Data Peserta PBI APBD ## Pasa! 7 - (1) Pemutakhiran data peserta PBI APBD dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali oleh Dinas Sosial.

Penandatangan: - (2) Hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disarnpaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan penyesuaian dalarn pendaftaran peserta PBI APBD kepada BPJS Kesehatan. ## Bagian Keenam ## Pembayaran Premi Peserta PBI APBD ## Pasal8 - (1) Besaran premi peserta PBI APBD berpedornan pada besaran iuran PBIAPBNyang ditetapkan oleh pemerintah. - (2) Mekanisme pembayaran premi diatur dalarn Surat Perjanjian Kerja Sarna antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan BPJS Kesehatan. - (3) Surat Perjanjian Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: - a. Jumlah peserta yang dibayarkan; - b. Jumlah iuran yang dibayarkan; - c. Pelayanan yang dijarnin; dan

Distribusi: - d. Virtual Account yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. ## BABIV ## PENGORGANISASIAN ## Pasal9 - (1) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Integrasi Jamkesda khusus fakir miskin dan orang tidak marnpu ke dalam JKN dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana.

Penandatangan: - (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Integrasi Jarnkesda khusus fakir miskin dan orang tidak marnpu ke dalarn JKN melibatkan lintas sektoral dan stakeholder terkait, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Penandatangan: - (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai tugas: - a. melakukan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen keuangan; dan

Penandatangan: - b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan. ## BABV ## PEMBIAYAAN ## Pasal10 Pembiayaan penyelenggaraan integrasi Jamkesda khusus fakir miskin dan orang tidak mampu ke dalam JKN dibebankan pada APBDyang dikelola oleh Dinas Kesehatan. ## BABVI KETENTUANPENUTUP ## Pasal11

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu pada tanggal ;).1 ?ANWH~·( 2017

Penandatangan: PIt. BUPATIMUSI BANY I DAVIDBJ SIREGAR

Penetapan: Diundangkan di Sekayu pada tanggal ,;)7 ?ANUrut-1 2017 PIt. SEKRETA S DAERAH KABUPATEN USI BANYUASIN, H. APRIYADI BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR G·J:-