PERATURAN DAERAH BUPATI Nomor 3 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE (berlaku 3 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE, bahwa pasal 19 dan pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majene perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Mengingat
- 1. UndangUndang No 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
23. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Majene.
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2011 -2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene 29).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majene .
2. Bupati adalah Bupati Majene .
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah atau di atas bangunan gedung yang secara bersamasama digunakan oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
10. Menara Bersama Eksisting adalah menara yang sudah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan yang ditempatkan di atas tanah atau di atas bangunan gedung ;
11. Menara Bersama Baru adalah Menara yang akan dibangun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan yang ditempatkan di atas tanah atau di atas bangunan gedung yang secara bersama -sama bisa digunakan lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi;
12. Menara Kamuflase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvesioanal menara yang terbentuk dari simpul baja;
13. Menara minimacro/monopole adalah jenis menara yang hanya terdiri dari satu batang atau satu tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah;
14. Penyelenggara Telekomunikasi ( Telco Operator ) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
17. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi yang meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
18. Zona cell plan adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan.
19. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah wilayah.
20. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
21. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menaramenara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan;
22. Zona cell plan arahan menara baru adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru;
23. Ring 1A adalah area yang masuk dalam kawasan zona cell plan eksisting
24. Ring 1B adalah area yang masuk dalam kawasan zona cell plan arahan
25. Ring 2 adalah area diantara Ring 1A atau Ring 1B hingga radius tertentu dari titik cell plan
26. Ring 3 adalah area yang berada di luar Ring 2
27. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Majene hingga periode penyusunan cell plan.
28. Cell planing adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Cell planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kabupaten Majene .
29. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
30. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah ijin untuk membangun menara yang besarannya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
31. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan Bangunan.
32. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
33. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity) . Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
34. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP;
35. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara kontemporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara
untuk penyediaan coverage selular baru atau menghandling kapasitas trafik selular;
36. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone transmission);
37. Rertribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara.
38. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan dibidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
39. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
40. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertuang.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetepan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
44. Surat tagihan Retribusi daerag yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
45. Kadaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Penyelenggaraan menara telekomunikasi adalah :
- a. mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, estetika, kaidah tata ruang dan keserasian lingkungan serta kejelasan informasi indentitas dan kepastian hukum;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terdiri atas :
- a. Pembangunan menara baru;
- b. Penempatan lokasi menara bersama;
- c. Rekomendasi cell plan;
- d. Persyaratan teknis pembangunan menara;
- e. Perijinan pembangunan menara;
- f. Penggunaan menara;
- g. Pengawasan dan pengendalian;
- h. Evaluasi Cell Plan;
- i. Retribusi Pengendalian Menara.
BAB III - PEMBANGUNAN MENARA Pasal 5
Pasal 5
Pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a mewajibkan persyaratan, meliputi:
- a. Ketersedian lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
- c. Struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan
BAB III - PEMBANGUNAN MENARA Pasal 5
Pasal 6
Penyedia menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang di timbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan menara hingga beroperasinya menara tersebut.
BAB III - PEMBANGUNAN MENARA Pasal 5
Pasal 7
Penyedia menara yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan barang atau asset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PEMBANGUNAN MENARA Pasal 5
Pasal 8
- (1) Pembangunan menara/pole baru di atas gedung dengan ketinggian maksimum 6 meter wajib menggunakan struktur berbentuk tiang dan tidak wajib berada di dalam zona menara.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan dengan bentuk tiang yang tersembunyi dalam bangunan gedung dan tetap mengharuskan perubahan ijin mendirikan bangunan (IMB) atas bangunan gedung.
- (3) Pembangunan menara baru di atas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait sebelum pembangunan dilaksanakan.
BAB III - PEMBANGUNAN MENARA Pasal 5
Pasal 9
- (1) Pembangunan menara pada rumah ibadah wajib menyembunyikan perangkat-perangkat telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terkait.
BAB IV - PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA
Pasal 10
- (1) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mengacu pada Ring zona cell plan.
- (2) Penempatan lokasi menara baru pada ayat (1) berlaku ketentuan :
- a. Pengajuan menara baru pada Ring 1A maka bentuk menara wajib kamuflase;
- c. Pengajuan menara baru pada Ring 2 dalam kota maka bentuk menara wajib kamuflase atau microcell pole;
- b. Pengajuan menara baru pada Ring 1B maka bentuk menara boleh bentuk konvensional atau yang lain;
- d. Pengajuan menara baru pada Ring 2 luar kota maka bentuk menara boleh dalam bentuk monopole/ minimacro;
- e. Pengajuan menara baru pada Ring 3 luar kota maka bentuk menara boleh dalam bentuk konvensional atau yang lain.
- (3) Ring Zona Cell Plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertuang dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, II, dan III serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Penempatan lokasi menara bersama tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Majene dapat mempertimbangkan :
- a. Potensi ketersediaan lahan;
- b. Perkembangan teknologi;
- c. Permintaan jasa telekomunikasi baru;
- d. Kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
- e. Kaidah penataan ruang;
- f. Tata bangunan;
- g. Estetika
- h. keamanan lingkungan; dan
- i. Kebutuhan luasan area menara.
- (2) Pembangunan menara bersama harus memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

## Pasal 12

- (1) Setiap pemasangan BTS mobile oleh penyedia menara wajib melaporkan kepada instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dan jangka waktu operasional dari BTS mobile.

- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 6 (enam) bulan.

## BAB V REKOMENDASI CELL PLAN

## Pasal 13

- (1) Rekomendasi cell plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, dikeluarkan dengan mengacu pada Ring zona cell plan dan kajian teknis menara bersama;
- (2) Untuk pembangunan menara wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi cell plan dari Dinas terkait sebagai persyaratan untuk mengurus ijin-ijin lainnya dari Pemerintah Daerah;
- (3) Syarat administrasi permohonan rekomendasi adalah:
- a. Permohonan tertulis yang ditunjukan kepada instansi terkait ;
- b. Koordinat rencana pembangunan;
- c. Rencana ketinggian menara; dan
- d. Rencana bentuk menara;

## BAB VI PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN MENARA

## Pasal 14

Persyaratan teknis pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d meliputi:

- a. Dokumen analisa kekuatan konstruksi menara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. Memenuhi keamanan, meliputi:
1. Pagar
2. Grounding kabel
3. Lampu halangan penerbangan
4. Penjaga menara
- c. Memiliki kecukupan luasan, ketinggian dan kekuatan konstruksi menara bersama dengan memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PERIJINAN PEMBANGUNAN MENARA

## Pasal 15

Perijinan pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e meliputi :

- a. Setiap pembangunan menara wajib melengkapi dengan dokumen ijin.

- b. Persyaratan dan prosedur dalam memperoleh ijin gangguan (HO) dan ijin mendirikan bangunan (IMB) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PENGGUNAAN MENARA

## Pasal 16

Penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f meliputi :

- a. Penyedia menara dan atau pengelola menara diwajibkan untuk :
1. Memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
2. Menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
3. Menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis;
4. Melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimilik, setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada instansi terkait.
- b. Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan manara yang meliputi :
1. Pemiliki Menara
2. Penyedia Jasa Konstruksi;
3. Tahun Pembuatan Menara ;
4. Beban Maksimum Menara;
5. Alamat Menara;
6. Koordinat Geografis;
7. Nomor dan tanggal IMB
8. Nomor dan tanggal HO
9. Tinggi Menara;
10. Luas area site;
11. Daya listrik terpasang; dan
12. Data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.
- c. Pemilik menara wajib menyediakan dan atau mengalokasikan ketersediaan kapasitas menaranya untuk dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemerintahan.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 17

- (1) Pengawasan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, dilakukan :
- a. Oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Pengawasan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap menara.
- (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

## Pasal 18

Pengendalian menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, khususnya pada Ring zona cell plan yang berada di dalam kota, daerah wisata dan daerah cagar budaya, dilakukan melalui pembangunan menara dalam bentuk yang tersamar (kamuflase).

## Pasal 19

- a. Keperluan meteorology dan geofisika;

Ketentuan cell plan ini dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :

- b. Televisi;
- d. Navigasi penerbangan;
- c. Siaran radio;
- e. SAR,ORARI dan RAOI
- g. Keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone).
- f. Penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan

## BAB X EVALUASI DAN REVIEW CELL PLAN

## Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas teknis dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan cell plan dalam periode tertentu.
- (2) Evaluasi sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini terkait perkembangan teknologi maupun kecukupan layanan telekomunikasi.
- (3) Hasil kajian evaluasi dapat dengan mempertahankan zona cell plan atau review cell plan.
- (4) Dalam hal review cell plan kajian teknisnya dapat dituangkan dalam perubahan lampiran Peraturan Bupati.

## BAB XI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 21

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variable jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dalam Kota, indeks 0.9
- b. Luar Kota, indeks 1.1
- (4) Indeks variable jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
- a. Menara 4 kaki, indeks 1.2
- b. Menara 3 kaki, indeks 1.1
- c. Menara Kamuflase atau Menara BTS Mobile, indeks 0.9
- d. Menara monopole atau pole, indeks 0.8

## BAB XII

## PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 22

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

## BAB XIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 23

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :
2. RPMT = Hasil perkalian Indeks variable x Tarif Retribusi
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.875.000,- per menara per tahun
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

## BAB XII TATA CARA PENGUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 24

- (1) Penarikan Retribusi Menara menggunakan SKRD
- (2) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana adalah sebagai berikut :
- a. Kepada Dinas menerbitkan SKRD
- b. Petugas pemungut menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi.
- c. Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 25

- (1) Setiap wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD yang telah diterima
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran berdasarkan SKRD ke Kas Umum Daerah baik secara langsung maupun dengan cara transfer ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam SKRD diterima.
- (4) Apabila pembayaran dilakukan secara langsung ke Kas Umum Daerah maka wajib Retribusi mendapatkan STS.
- (5) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer, maka bukti setoran pembayaran asli wajib diserahkan kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lama 5 (lima) hari setelah dilakukan pembayaran dan tidak boleh melebihi akhir bulan.
- (6) Bendahara penerimaan setelah menerima bukti setoran pembayaran maka harus membuat tanda bukti pembayaran dengan melampirkan bukti setoran pembayaran.
- (7) Tanda bukti pembayaran yang asli dikirim kepada wajib retribusi oleh bendahara penerimaan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah bukti setoran pembayaran diterima Bendahara Penerimaan

## BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN

## KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayarn retribusi, Wajib Retibusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati dalam dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran teribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

## Pasal 27

Piutang retribusi sebagaimana yang disebutkan dalam STRD tidak dapat ditagih lagi karena :

- a. Wajib retibusi dinyatakan pailit secara hukum; dan
- b. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

## BAB XVI ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

## Pasal 28

Alokasi pemanfaatan dari penerimaan pengendalian menara digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pengendalian menara.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 29

- (1) Menara yang telah memiliki IMB Menara wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki IMB diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perijinan IMB paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (3) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan ini.

## BAB XVIII KERJASAMA

## Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan penyedia menara dalam rangka pemeliharaan menara telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene Pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI MAJENE,

## H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene Pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 3.

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

GAMBAR PETA ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKAS BERSAMA DI KABUPATEN MAJENE


BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

## TENTANG

Cell Plan Kabupaten Majene yang Berisikan Menara-Menara Eksisting Dengan Radius Zona adalah : 500 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini

## PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

| No | Site_id | Longitude | Lattitude | Status | Kecamatan |
|------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 1 | CP_MJN_1 | 118.941 | -3.56286 | eksisting | BANGGAE |
| 2 | CP_MJN_2 | 118.958 | -3.54694 | eksisting | BANGGAE |
| 3 | CP_MJN_3 | 118.966 | -3.54079 | eksisting | BANGGAE |
| 4 | CP_MJN_4 | 118.931 | -3.55711 | eksisting | BANGGAE |
| 5 | CP_MJN_5 | 118.975 | -3.54193 | eksisting | BANGGAE TIMUR |
| 6 | CP_MJN_6 | 118.986 | -3.54149 | eksisting | BANGGAE TIMUR |
| 7 | CP_MJN_7 | 118.985 | -3.55284 | eksisting | BANGGAE TIMUR |
| 8 | CP_MJN_8 | 118.995 | -3.55991 | eksisting | BANGGAE TIMUR |
| 9 | CP_MJN_9 | 118.996 | -3.53146 | eksisting | BANGGAE TIMUR |
| 10 | CP_MJN_10 | 118.97 | -3.50655 | eksisting | BANGGAE TIMUR |
| 11 | CP_MJN_11 | 118.858 | -3.00154 | eksisting | MALUNDA |
| 12 | CP_MJN_12 | 118.87 | -2.96337 | eksisting | MALUNDA |
| 13 | CP_MJN_13 | 118.878 | -2.92632 | eksisting | MALUNDA |
| 14 | CP_MJN_14 | 118.859 | -3.01304 | eksisting | MALUNDA |
| 15 | CP_MJN_15 | 118.899 | -3.49196 | eksisting | PAMBOANG |
| 16 | CP_MJN_16 | 118.907 | -3.51878 | eksisting | PAMBOANG |
| 17 | CP_MJN_17 | 118.881 | -3.4725 | eksisting | PAMBOANG |
| 18 | CP_MJN_18 | 118.919 | -3.53485 | eksisting | PAMBOANG |
| 19 | CP_MJN_19 | 118.881 | -3.45673 | eksisting | PAMBOANG |
| 20 | CP_MJN_20 | 118.876 | -3.42902 | eksisting | PAMBOANG |
| 21 | CP_MJN_21 | 118.91 | -3.50405 | eksisting | PAMBOANG |
| 22 | CP_MJN_22 | 118.848 | -3.32112 | eksisting | SENDANA |
| 23 | CP_MJN_23 | 118.849 | -3.37787 | eksisting | SENDANA |
| 24 | CP_MJN_24 | 118.857 | -3.28825 | eksisting | SENDANA |
| 25 | CP_MJN_25 | 118.868 | -3.41 | eksisting | SENDANA |
| 26 | CP_MJN_26 | 118.847 | -3.27439 | eksisting | TAMMERODO |
| 27 | CP_MJN_27 | 118.836 | -3.23842 | eksisting | TAMMERODO |
| 28 | CP_MJN_28 | 118.833 | -3.18093 | eksisting | TUBO SENDANA |
| 29 | CP_MJN_29 | 118.819 | -3.15588 | eksisting | TUBO SENDANA |
| 30 | CP_MJN_30 | 118.779 | -3.09382 | eksisting | TUBO SENDANA |
| 31 | CP_MJN_31 | 118.78 | -3.10325 | eksisting | TUBO SENDANA |
| 32 | CP_MJN_32 | 118.847 | -3.07215 | eksisting | ULUMANDA |

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

Cell Plan Kabupaten Majene untuk Pendirian Menara-Menara Baru Dengan Radius Zona adalah : 500 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini:

| No | Site_id | Longitude | Lattitude | Status | Kecamatan |
|------|-----------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 1 | CP_MJN_33 | 118.935 | -3.52045 | Arahan | BANGGAE |
| 2 | CP_MJN_34 | 118.956 | -3.49231 | Arahan | BANGGAE TIMUR |
| 3 | CP_MJN_35 | 118.96 | -3.51921 | Arahan | BANGGAE TIMUR |
| 4 | CP_MJN_36 | 118.984 | -3.51509 | Arahan | BANGGAE TIMUR |
| 5 | CP_MJN_37 | 118.893 | -2.97023 | Arahan | MALUNDA |
| 6 | CP_MJN_38 | 118.877 | -2.98807 | Arahan | MALUNDA |
| 7 | CP_MJN_39 | 118.9 | -3.01828 | Arahan | MALUNDA |
| 8 | CP_MJN_40 | 118.909 | -3.44976 | Arahan | PAMBOANG |
| 9 | CP_MJN_41 | 118.922 | -3.47914 | Arahan | PAMBOANG |
| 10 | CP_MJN_42 | 118.854 | -3.34999 | Arahan | SENDANA |
| 11 | CP_MJN_43 | 118.87 | -3.23135 | Arahan | TAMMERODO |
| 12 | CP_MJN_44 | 118.843 | -3.2017 | Arahan | TAMMERODO |
| 13 | CP_MJN_45 | 118.829 | -3.09227 | Arahan | TUBO SENDANA |
| 14 | CP_MJN_46 | 118.801 | -3.07868 | Arahan | TUBO SENDANA |
| 15 | CP_MJN_47 | 118.791 | -3.13387 | Arahan | TUBO SENDANA |
| 16 | CP_MJN_48 | 118.861 | -3.03997 | Arahan | ULUMANDA |

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

Gambar Peta Ring Zona Cell Plan Lokasi Menara Telekomunikas Bersama Di Kabupaten Majene :


BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

Cara Perhitungan Tarif Retribusi Menara.

Jumlah Menara

: 51 Menara

Jumlah kunjungan

: 2x setahun

Kapasitas kunjungan: 3 menara / hari

## Komponen Biaya :

- -Biaya Transportasi @Rp 700.000,- / tim/hr
-  Biaya Perjalanan Dinas
- -Uang harian perjalanan dinas @ 675.000,- / org/hr (sudah termasuk makan/minum)
- -ATK @Rp 6.000.000,- /th
-  Biaya Belanja Habis Pakai
- -Stiker tanda pengawasan @Rp 20.000,- / bh

| DESKRIPSI | BIAYA (Rp) | SATUAN | BANYAK | Volume | Total (Rp) |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| Transportasi | 700,000 | Harian/tim | 1 tim | 34 | 23,800,000 |
| Uang Harian | 675,000 | Harian/orang | 5 orang | 34 | 114,750,000 |
| ATK | 6,000,000 | tahun/tim | 1 tahun | 1 | 6,000,000 |
| Komponen habis pakai lainnya : stiker tanda pengawasan | 20,000 | menara/tahun | 51 menara | 2 | 2,040,000 |
| Total Biaya /thn | | | | | 146,590,000 |

Rata-rata tarif Retribusi Rp 2.874.314,- dan dibulatkan menjadi Rp 2.875.000,/menara/tahun

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI:

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI Jl. xxxxxxxxx

SKRD

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMINIKASI

Masa retribusi : 1 (Satu) Tahun

Tahun

: ________________

NOMOR URUT

...

Nama Penanggung Jawab

Alamat

Nama Perusahaan Alamat Perusahaan

NPWRD Tinggi Menara Titik Koordinat Lokasi

Tanggal Jatuh Tempo

: ________________

: ________________

...

:

: ________________

...

: ________________

: ________________ m

: S ... E ...

: ________________

...

: ________________

No

KODE REKENING

## URAIAN

JUMLAH

1

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- Tarif Retribusi

:

Rp. ...,-

- Total Indeks Variabel :

...

- Total Tarif Retribusi

:

...

Rp. ...,-

Jumlah Ketetapan Pokok

Rp. ...,-

Jumlah Sanksi : a. Bunga

: b. Kenaikan


Rp. ...,-

Jumlah Keseluruhan

Rp. ...,-

Dengan huruf : ________________ ...

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank xxxxxx Cabang xxxxxxx No. Rekening xxxxxxxxx, dengan menggunakan SKRD ini.

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari sejak SKRD ini diterbitkan atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan

Diterima Tanggal :

Yang Menerima,

(....)

Nama Terang

Majene,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MAJENE

(.....)

NIP.

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI Jl. xxxxxxxxx

SSRD SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMINIKASI

Masa retribusi : 1 (Satu) Tahun

Tahun : ________________

NOMOR URUT

...

Nama Penanggung Jawab Alamat

:

...

:

...

...

Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan :

...

NPWRD :

...

...

...

Menyetor Berdasarkan *)

:

SKRD STRD

SKRDLB SKRDKB

No.

Kode Rekening

Jenis Retribusi Daerah

Jumlah Rp.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jumlah Setoran Retribusi

Rp. ...,-

Dengan huruf

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKA SI DAN INFORMATIKA KAB. MAJENE

(...)

NIP.

Diterima Oleh, Bendahara Penerimaan,

Tanggal :

..., ...

Penyetor,

(....)

Nama Terang

Tanda Tangan

:

Nama Terang

:

Keterangan :

*) Beri tanda √ pada kotak sesuai dengan ketetapan yang dimiliki.

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

## TENTANG

## PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI:

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI Jl. xxxxxxxxx

STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMINIKASI

Masa retribusi : 1(Satu) Tahun

Tahun : ________________

NOMOR URUT

...

Nama Pemilik Menara/Wajib Retribusi Alamat Perusahaan Alamat Menara

:

...

:

...

NPWRD

:

:

...

...

...

Tanggal Jatuh Tempo

:

...

- I. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2016 Kabupaten MAJENE telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : ________________

- II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang dibayar

Rp. ...,-

2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %)

Rp. ...,-

3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2)

Rp. ...,-

Dengan huruf

## PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan STRD ini.

2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Majene, ... KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJENE

(...}

NIP.

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

## FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJENE

Jl. xxxxxxxxxx

Kepada Yth.

...

Di

......

## SURAT TEGURAN

Nomor : ________________

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

Jenis

Retibusi

Tahun

Nomor &amp;

Tanggal SKRD

Tanggal Jatuh

Tempo

Jumlah

Tunggakan

Jumlah

Dengan Huruf

(.....)

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten MAJENE.

...,

.........20..

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJENE

(...}

NIP.

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

Jl. xxxxxxxxx

SKRDLB

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR)

Masa Retribusi

:

...

Tahun

:

...

NOMOR URUT

...

Nama Penanggung Jawab

:

...

Alamat

:

...

...

Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan :

...

...

...

NPWRD

:

...

- I Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening :

Nama Retribusi : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah lebih bayar

- yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan

Rp. ...,-

2. Retribusi yang Terutang

Rp. ......,-

3. Kredit Retribusi

- a. Setoran yang dilakukan

Rp. ...,-

- b. Lain-lain

Rp. ...,-

- c. Dikurangi Kompensasi ke Tahun

- yang akan datang/hutang retribusi

Rp. ...,-

- d. Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (a+b-c)

Rp. ...,-

4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d - 2) Rp. ...,-

5. Sanksi Administrasi

- e. Bunga (Pasal 13 (5))

Rp. ...,-

6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terutang (4 - 5) Rp ...,-

Dengan Huruf :

Diterima Tanggal :

Yang Menerima,

(....)

Nama Terang

Majene,

KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MAJENE

(.....)

NIP.

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI Jl. xxxxxxxxx

SKRDKB

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMINIKASI

Masa retribusi : 1 (Satu) Tahun

Tahun : ________________

NOMOR URUT

...

Nama Penanggung Jawab Alamat

Nama Perusahaan Alamat Perusahaan

NPWRD Tinggi Menara Titik Koordinat Lokasi

Tanggal Jatuh Tempo

: ________________

: ________________

... ...

:

: ________________

...

: ________________

: ________________ m

: S ... E ...

: ________________

...

: ________________

N KODE REKENING

No

## URAIAN

JUMLAH

1

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jumlah Ketetapan Pokok

Rp. ...,-

Jumlah Sanksi

: a. Bunga

: b. Kenaikan


Rp. ...,-

Jumlah Keseluruhan

Rp. ...,-

Dengan huruf : ________________ ...

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank xxxxxx Cabang xxxxxxx No. Rekening xxxxxxxxx, dengan menggunakan SKRD ini.

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari sejak SKRD ini diterbitkan atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan

Diterima Tanggal :

Yang Menerima,

(....)

Nama Terang

Majene,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MAJENE

(.....)

NIP.

BUPATI MAJENE,

## H. FAHMI MASSIARA

## LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2017

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE

## SURAT TANDA SETORAN (STS) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI Jl. xxxxxxxxx SURAT TANDA SETORAN

STS No. ...

Bank :

No. Rekening :

Harap Diterima uang sebesar Rp. .... Dengan huruf :

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

Kode Rekening

Uraian Rincian Obyek

Jumlah (Rp)

Rp

TOTAL

Rp

Uang tersebut diterima pada tanggal ...

Mengetahui,

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene

Bendahara Penerima,


(...)

NIP.

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA