PERATURAN BUPATI MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BIMA
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BIMA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Pemerintah Daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangaka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat dearah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah koordinator pengelolaan keuangan daerah sekaligus pengguna anggaran lingkup Sekretariat Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah;
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bima.
13. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan;
15. Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagian bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menemani dampak buruk yang ditimbulkan.
19. Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas untuk melakukan pencermatan, analisis dan pengecekan kelayakan dan kepatutan penggunaan belanja tidak terduga.
20. Belanja tidak terduga adalah merupaka belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, kegiatan mendesak, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga melalui penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM
Pasal 3
Asas Umum pengelolaaan Belanja Tidak Terduga mencakup;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- a. tertib;
- c. efisiensi;
- e. ekonomis;
- d. efektivitas;
- f. transparansi;
- h. kepatutan; dan
- g. akuntabilitas;
- i. manfaat.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM
Pasal 4
- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 uruf g, merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h, merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 5
- (1) Sekretaris Daerah menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenanganselaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1)
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 6
- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 7
- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan:
- b. Keadaan darurat;
- a. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan becana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- c. Keadaan mendesak;
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat didaerah.
- d. Pengembalian atas kelebihan penerimaaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 8
- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 9
- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal/surat dan Rencana Anggaran Biaya (RKB) yang telah dihitung oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Bupati membentuk tim yang bertugas menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Proposal/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 10
Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber lain diluar APBD.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 11
- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang disebabkan oleh kelebihan penetapan pajak tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan :
- b. surat ketetapan pajak daerah; dan
- a. surat permintaan pengembalian;
- c. bukti penyetoran ke kas daerah
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala DPPK kepada Bupati melalui PPKD atau atas dasar surat permintaan pengembalian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 12
Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh Bupati diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 13
Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 14
- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk:
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- a. penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat; dan/atau
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung untuk keperluan keadaan darurat dan/atau mendesak.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 15
- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (2) setelah Perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian sesuaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 16
- (1) PPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan pencairan belanja tidak terduga.
- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Penggunaan dan peruntukan belanja tidak terduga serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 17
- (1) Pencairan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU).
- (1) hanya digunakan untuk :
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat
- a. pencairan dan penyelamatan korban bencana;
- c. evaluasi korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- f. sandang;
- e. pangan;
- g. pelayanan kesehatan;
- i. penampungan;
- h. pelayanan pendidikan;
- j. tempat hunian sementara; dan
- k. jalan dan jembatan darurat.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 18
- (1) ## BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 19
- (1) SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan
laporan pertanggunjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana tanggap darurat bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tangggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 20
- (1) Dana tanggap darurat bencana yang tidak digunakan sampai berakhirnya tanggap darurat bencana disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban dana tanggap darurat bencana yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggap darurat bencana.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Penetapan: Ditetapkan di : Bima pada tanggal : 2 Mei 2016

Penandatangan: BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Penetapan: Diundangkan di Bima pada tanggal 2 Mei 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA, ## H. M. TAUFIK HAK NIP. 196312311987021049 BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR 341