PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 27 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (berlaku 18 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI PESISIR SELATAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
: a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Nagari agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaran pemerintahan nagari dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nagari, perlu dibentuk peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, mengamanatkan bahwa Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari diatur oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Pembiayaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Menetapkan
:
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumahtangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Wali Nagari adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari maupun Peraturan Wali Nagari.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disebut PKPK Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
12. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nagari tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disebut PTPKN adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan nagari.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut LPMN adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
16. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Nagari, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
19. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
20. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsure Pemerintah Nagari dan Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bertugas memeriksa dan menerimahasil pekerjaan.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
23. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan Barang/Jasa.
24. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
25. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
26. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah fikir (brainware).
27. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
- oleh Tim Pengelola Kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
28. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar dalam pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 3
- (1) Prinsip pengadaan barang/jasa adalah ;
- a. Efisiensi yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesarbesarnya;
- c. Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- d. Pemberdayaan Masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan Nagari;
- e. Gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan nagari; dan
- f. Akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan nagari serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa di Nagari tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan menggunakan bahan, material, dan/atau barang/alat yang dapat merusak lingkungan sekitar.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa di Nagari diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Penggunaan tenaga kerja atau tenaga terampil atau tenaga ahli dalam melaksanakan pekerjaan semaksimal mungkin menggunakan tenaga yang berkompeten/ mampu dan berdomisili di Nagari setempat.
- (6) Apabila tenaga sebagaimana dimaksud ayat (5), terbatas atau tidak ada maka dapat menggunakan tenaga yang berkompeten / mampu dari luar Nagari setempat.
CARA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB IV - CARA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 4
Cara pengadaan barang/jasa, meliputi ;
- a. Pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- b. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan
BAB V - TIM PENGELOLA KEGIATAN
Pasal 5
- (1) TPK adalah Tim yang dibentukan oleh Pemerintah Nagari yang selanjutnya ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri dari unsur Pemerintah Nagari dan LPMN setempat.
- (3) Unsur Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Perangkat Pemerintah Nagari yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (4) Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai anggota aktif, memiliki kompetensi dibidangnya dan organisasinya terdaftar di Pemerintah Nagari setempat.
- (5) TPK ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (Lima) orang yang terdiri atas ;
- a. Ketua, adalah berasal dari Unsur Perangkat Nagari atau unsur LPMN ;
- b. Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari Aparatur Nagari atau dari unsur LPMN; dan
- c. Anggota berasal dari unsur Aparatur Nagari dan/atau dari unsur LPMN.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang TPK
BAB V - TIM PENGELOLA KEGIATAN
Pasal 6
- (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut ;
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
BAB V - TIM PENGELOLA KEGIATAN
Pasal 7
- (1) Pemerintah Nagari menyediakan biaya pendukung kepada kepada TPK berupa honorarium dan keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud.
- (2) Honorarium dan keperluan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di atas nilai Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah), yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari maksimal 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari pagu kegiatan.
Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
BAB V - TIM PENGELOLA KEGIATAN
Pasal 8
- (1) Wali Nagari selaku PKPK Nagari membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri atas 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang dari Unsur Aparatur Nagari dan 1 (satu) orang dari Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Tidak menjabat sebagai Sekretaris Nagari dan Bendahara di Pemerintah Nagari.
- (4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk;
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- (6) Dalam hal keanggotaan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, wajib memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
tertulis.
- (7) Penjelasan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
BAB VI KEGIATAN SWAKELOLA
Bagian Kesatu Umum
##
PENJELASAN
Pasal 9
Pengadaan Barang/Jasa di Nagari bersifat swakelola, dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan. ## Bagian Kedua ## Pelaksanaan Swakelola
PENJELASAN
Pasal 10
- (1) Pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola oleh TPK meliputi kegiatan ; - a. Persiapan; - b. Pelaksanaan; - c. Pengawasan; - d. Penyerahan; dan - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban. - (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola. - (3) Rencana pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, meliputi ; - a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; - b. Rencana penggunaan tenaga kerja; - c. Kebutuhan bahan dan peralatan; - d. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaankonstruksi); - e. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan - f. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB). - (4) Pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut ; - a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola; - b. Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK; - c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi ; 1. Ditunjuk satu orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis - kegiatan/pekerjaan; dan 2. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor). - (5) TPK wajib memonitoring