UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 4 Juli 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55) tentang pembentukan daerah tingkat II (dahulu Kabupaten otonom), Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Kotapraja (dahulu Kota Besar dan Kota Kecil), dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan;
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam ketiga Undang-undang Darurat tersebut di atas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan;
- a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
3. Mengingat : Indonesia;
- b. Undang-undang No.1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sebagaimana sejak itu telah diubah;
Menetapkan
:
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II, termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55, 56 dan 57) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No.1 sampai dengan No. 18 masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas seperti berikut :
1. Palembang-Banyuasin, dengan nama Daerah tingkat II Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
2. Ogan-Komering Ilir, dengan nama Daerah tingkat II Ogan-Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubemur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
3. Ogan-Komering Ulu, dengan nama Daerah tingkat II Ogan-Komering Ulu, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No, Gb/100/1 950;
4. Muara Enim, dengan nama Daerah tingkat II Muara Enim, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
5. Lahat, dengan nama Daerah tingkat II Lahat, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/ 1950;
6. Musi-Rawas, dengan nama Daerah tingkat II Musi-Rawas, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
7. Lampung Utara, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;
8. Lampung Tengah, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Tengah, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;
9. Lampung Selatan, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304, terkecuali wilayah Kotapraja Tanjung Karang Telukbetung;
10. Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;
11. Rejang-Lebong, dengan nama Daerah tingkat II Rejang-Lebong, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1 950;
12. Bengkulu Selatan, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Selatan, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;
13. Bangka, dengan nama Daerah tingkat II Bangka, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 123, terkecuali wilayah Kotapraja Pangkal Pinang;
14. Biliton, dengan nama Daerah tingkat II Belitung, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 124;
15. Palembang, dengan nama Kotapraja Palembang, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34;
16. Tanjungkarang-Telukbetung, dengan nama Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung, dengan batas-batas sebagai berikut :
Di sebelah Utara :
Mulai dari titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi, menyusur sepanjang Way Ham melintasi jembatan pada jalan raya Tanjungkarang ke Metro di sebelah Selatan Makam Pahlawan. Dari sini ditarik garis lurus ke arah Barat menurut pinggir kebun karet Kedaton sampai pada titik pilaar kilometer 7 yang letaknya dipinggir jalan raya Tanjungkarang ke Gedungtataan;
Di sebelah Barat :
Dimulai dari pilaar kilometer 7 tersebut di atas ditarik garis lurus ke arah Selatan sampai ke titik pilaar pekarangan Gas-Maatschappij sebelah Barat yang berada dipinggir Way Kuripan sebelah kiri ke hilir sampai ke tepi laut atau muara sungai Kuripan tersebut.
Di sebelah Selatan :
Dari muara Sungai Kuripan menyusur sepanjang tepi pantai laut ke arah Timur sampai di muara sungai Kuala.
Di sebelah Timur :
Dari Muara sungai Kuala menurut jalannya sungai tersebut ke arah Utara sampai ke titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi.
17. Bengkulu, dengan nama Kotapraja Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Bij blad No. 1111 2;
18. Pangkal Pinang, dengan nama Kotapraja Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg.
Pasal 2
Dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang ini selanjutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan, "Daerah tingkat II" dan "Kotapraja" tersebut dalam pasal 1 disebut "Daerah".
Pasal 3
Pemerintah :
1. Daerah tingkat II Musi-Banyuasin berkedudukan di Palembang,
2. ,, Ogan-Komering Ilir
- ,, di Kayuagung,
3. ,, Ogan-Komering Ulu ,,
di Baturaja,
4. ,, Muara Enim
- ,, di Muara Enim,
5. ,, Lahat
- ,, di Lahat,
- 6.
- ,, Musi-Rawas ,,
- di Lubuklinggau,
7. ,, Lampung Utara
- ,,
- di Kotabumi,
- 8.
- ,, Lampung Tengah
- ,, di Metro,
9. ,, Lampung Selatan ,,
di Telukbetung,
10. ,, Bengkulu Utara
,,
di Bengkulu,
| 11. | ,, | Rejang-Lebong | ,, | di Curup, |
|-------|------|------------------|------|------------------|
| 12 | ,, | Bengkulu Selatan | ,, | di Manna, |
| 13 | ,, | Bangka | ,, | di Pangkalpinang |
| 14 | ,, | Belitung | ,, | di Tanjungpandan |
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1),atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Daerah seperti tersebut dalam pasal 1, untuk sementara waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.
Pasal 4
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957, Dewan Perwakilan Rakyat :
| 1. | Daerah tingkat II Musi-Banyuasin terdiri dari | Daerah tingkat II Musi-Banyuasin terdiri dari | 25 | orang |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|
| 2 | ,, Ogan-Komering Ilir | ,, | 32 | ,, |
| 3 | ,, Ogan-Komering Ulu | ,, | 30 | ,, |
| 4 | ,, Muara Enim | ,, | 29 | ,, |
| 5 | ,, Lahat | ,, | 26 | ,, |
| 6. | Daerah tingkat II Musi-Rawas terdiri dari | Daerah tingkat II Musi-Rawas terdiri dari | Daerah tingkat II Musi-Rawas terdiri dari | 15 orang | 15 orang |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 7. | ,, | Lampung Utara | ,, | 30 | ,, |
| 8. | ,, | Lampung Tengah | ,, | 30 | ,, |
| 9. | ,, | Lampung Selatan | ,, | 35 | ,, |
| 10. | ,, | Bengkulu Utara | ,, | 15 | ,, |
| 11. | ,, | Rejang-Lebong | ,, | 15 | ,, |
| 12. | ,, | Bengkulu Selatan | ,, | 15 | ,, |
| 13. | ,, | Bangka | ,, | 18 | ,, |
| 14. | ,, | Belitung | ,, | 15 | ,, |
| 15. | Kotapraja Palembang | Kotapraja Palembang | ,, | 28 | ,, |
| 16. 17. | Daerah tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung ,, | Bengkulu | ,, | 15 15 | ,, ,, |
| 18. | ,, | Pangkal Pinang | ,, | 15 | ,, |
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Kepala Daerah anggota-Ketua D.P.D.
BAB II. TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN
KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 5
Pemerintah Daerah menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerahnya, antara lain :
- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah serta bagian-bagiannya (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu.
Pasal 7
| 1. | Daerah tingkat II Musi-Banyuasin terdiri dari | Daerah tingkat II Musi-Banyuasin terdiri dari | 25 | orang |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|
| 2 | ,, Ogan-Komering Ilir | ,, | 32 | ,, |
| 3 | ,, Ogan-Komering Ulu | ,, | 30 | ,, |
| 4 | ,, Muara Enim | ,, | 29 | ,, |
| 5 | ,, Lahat | ,, | 26 | ,, |
| 6. | Daerah tingkat II Musi-Rawas terdiri dari | Daerah tingkat II Musi-Rawas terdiri dari | Daerah tingkat II Musi-Rawas terdiri dari | 15 orang | 15 orang |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 7. | ,, | Lampung Utara | ,, | 30 | ,, |
| 8. | ,, | Lampung Tengah | ,, | 30 | ,, |
| 9. | ,, | Lampung Selatan | ,, | 35 | ,, |
| 10. | ,, | Bengkulu Utara | ,, | 15 | ,, |
| 11. | ,, | Rejang-Lebong | ,, | 15 | ,, |
| 12. | ,, | Bengkulu Selatan | ,, | 15 | ,, |
| 13. | ,, | Bangka | ,, | 18 | ,, |
| 14. | ,, | Belitung | ,, | 15 | ,, |
| 15. | Kotapraja Palembang | Kotapraja Palembang | ,, | 28 | ,, |
| 16. 17. | Daerah tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung ,, | Bengkulu | ,, | 15 15 | ,, ,, |
| 18. | ,, | Pangkal Pinang | ,, | 15 | ,, |
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Kepala Daerah anggota-Ketua D.P.D.
BAB II. TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN
KEWAJIBAN DAERAH.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerahnya, antara lain :
- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah serta bagian-bagiannya (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu.
- (1) Daerah mengatur dan mengurus urusan-urusan :
1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian kecil.
1 s/d 7 yang diserahkan oleh Daerah tingkat I Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebahagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
- (2) Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat (1) di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.
Sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957, urusan rumah-tangga Daerah dimaksud dalam pasal 6 dengan Peraturan Pemerintah ditambah dengan urusan-urusan lain yang masih ada dalam tangan Pemerintah Pusat, antara lain ditambah pula dengan urusan-urusan yang mengenai
1. urusan agraria,
2. ,, perburuhan,
3. ,, penerangan,
4. ,, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
Pasal 8
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 dan 7 di atas, maka Pemerintah Daerah dengan
Pasal 9
- (1) "Keuren en reglementen van politie" dahulu yang ditetapkan
Pasal 10
Peraturan-peraturan Daerah, yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh penguasa-penguasa yang dimaksud dalam Undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah.
Pasal 11
Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-undang lama lainnya terdapat kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada daerah-daerah yang berhak
- 12 -
mengatur rumah-tangganya sendiri ## BAB III.
TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN KEKUASAAN CAMPUR TANGAN DAN PEKER JAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH.
Pasal 12
Tentang pegawai Daerah.
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah, daerah yang termaksud dalam pasal 52, 53 dan 54 Undang- undang No. 18 tahun 1957 maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat :
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau yang diperbantukan kepada Daerah.
- (3) Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah di dalam lingkungan Daerahnya diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Dewan Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah dari sesuatu Daerah tersebut ke daerah swatantra lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan
Pasal 13
Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang ini, di-serahkan kepada Daerah dalam milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
- (2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah tersebut dalam hak milik.
- (3) Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah tersebut, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Daerah, Kementerian yang bersangkutan c.q. Daerah tingkat I Sumatera Selatan menyerahkan kepada Daerah tersebut, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam anggaran belanja Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
Pasal 14
Tentang dana-dana setempat.
Dana-dana setempat yang masih ada, dan dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat, yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat, oleh petugas Pemerintah Pusat yang berwenang diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan, di mana dana-dana setempat itu berada.
BAB IV. KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 15
- (1) Semua pegawai daerah yang dahulu telah diangkat oleh Pemerintah Daerah-daerah yang bersangkutan sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, yang masih ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi pegawai dari Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
Pasal 16
- (1) Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan dari daerah-daerah lama yang bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi milik dan tanggungan Daerah-daerah yang bersangkutan.
- (2) Segala hutang-piutang dari daerah-daerah lama yang bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi tanggungan dan urusan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
Pasal 17
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, meletakkan keanggotaannya pada waktu pelantikan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk ## BAB V.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 18
Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku lagi.
Pasal 31
1. urusan agraria,
2. ,, perburuhan,
3. ,, penerangan,
4. ,, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 dan 7 di atas, maka Pemerintah Daerah dengan
- (1) "Keuren en reglementen van politie" dahulu yang ditetapkan
Peraturan-peraturan Daerah, yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh penguasa-penguasa yang dimaksud dalam Undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah.
Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-undang lama lainnya terdapat kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada daerah-daerah yang berhak
- 12 -
mengatur rumah-tangganya sendiri ## BAB III.
TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN KEKUASAAN CAMPUR TANGAN DAN PEKER JAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH.
Tentang pegawai Daerah.
Pasal 52
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau yang diperbantukan kepada Daerah.
- (3) Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah di dalam lingkungan Daerahnya diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Dewan Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah dari sesuatu Daerah tersebut ke daerah swatantra lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan
Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang ini, di-serahkan kepada Daerah dalam milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
- (2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah tersebut dalam hak milik.
- (3) Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah tersebut, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Daerah, Kementerian yang bersangkutan c.q. Daerah tingkat I Sumatera Selatan menyerahkan kepada Daerah tersebut, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam anggaran belanja Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
Tentang dana-dana setempat.
Dana-dana setempat yang masih ada, dan dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat, yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat, oleh petugas Pemerintah Pusat yang berwenang diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan, di mana dana-dana setempat itu berada.
BAB IV. KETENTUAN PERALIHAN.
- (1) Semua pegawai daerah yang dahulu telah diangkat oleh Pemerintah Daerah-daerah yang bersangkutan sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, yang masih ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi pegawai dari Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
- (1) Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan dari daerah-daerah lama yang bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi milik dan tanggungan Daerah-daerah yang bersangkutan.
- (2) Segala hutang-piutang dari daerah-daerah lama yang bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi tanggungan dan urusan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, meletakkan keanggotaannya pada waktu pelantikan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk ## BAB V.
KETENTUAN PENUTUP.
Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku lagi.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat II di Kotapraja di Sumatera Selatan".
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri kehakiman,
G.A. MAENGKOM.
Menteri Dalam Negeri,
SANOESI HARDJADINATA.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 73
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1959.

Penandatangan: Pejabat Presiden Republik Indonesia, SARTONO.
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 1959 tentang
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 No. 56) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 6 TAHUN 1956 No. 56) UNDANG-UNDANG DARURAT No. 6
TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 No. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
## A. PENJELASAN UMUM.
1. Umum.
1. Undang-undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 telah dibuat dengan tujuan selekas-lekasnya memberikan dasar hukum yang formil berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 pada daerah yang memperoleh hak mengurus rumah tangganya sendiri menurut peraturan-peraturan pembentukan tidak resmi (yaitu kabupaten-kabupaten otonoom, Kota A dan Kota-kota B di Sumatera Selatan), Berdasarkan penyeliidikan yang mendalam, maka daerah-daerah dimaksud dengan Undang-undang Darurat telah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, 2 Kota Besar dan 2 Kota-Kecil.
2. Keadaan yang mendesak telah memaksa Pemerintah mempergunakan hak, yang diberikan oleh
PENJELASAN
Pasal 96
Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu melakukan peresmian pembentukan itu dengan Undang-Undang Darurat, karena pembentukan itu tidak dapat menuggu lebih lama lagi sampai terselenggaranya Undang-Undang biasa yang tidak bersifat darurat. 3. Menurut pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Undang-Undang Darurat tersebut harus ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan persetujuan Parlemen setelah dirundingkan menurut cara sama yang ditentukan tentang merundingkan Undang-Undang Pemerintah. 4. Perkembangan perundingan dalam Negara ternyata telah berjalan dengan pesatnya, dasar hukum pembentukan daerah-daerah Swatantra yang dimaksudkan ini (yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948) telah diganti dengan Undang-Undang pokok baru "Undang-Undang No. 1 tahun 1957) yyang mengandung banyak sekali perbedaan-perbedaan prinsipiil jika dibandingkan dengan Undang-Undang pokok yang lama. 5. Berhubung dengan perubahan dasar pembentukan ini, perlu pulalah Undang-Undang Penetapan ini disesuaikan dengan keadaan baru menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1957. Kecuali itu sekarang ini hanya diadakan satu Undang-Undang. Penetapan bagi ketiga Undang-Undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 itu, oleh karena menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1957 formil yuridis tidak ada perbedaan lagi antara ketiga macam Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota-Kecil. 6. Perbedaan status antara Kota-Besar dan Kota-Kecil tidak ada lagi. 5. Kedua jenis Daerah Swatantra ini menjadi Daerah Tingkat II, dengan nama "Kotapradja", sedang Kabupaten juga disebut Daerah tingkat II, dan kesemuanya itu berada langsung dibawah pengawasan Daerah Tingkat I. Dengan demikian pula maka isi dari pada ketiga-tiganya Undang-Undang Darurat itu, yaitu Undang-Undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 telah dibuat dengan perubahan-perubahan yang perlu diadakan sebagai akibat berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1957 mudah dapat dipersatukan dalam satu Undang-Undang Penetapan saja. - II. Tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan. ## - 3 - - a. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, dan setelah kekuasaan sipil dapat direbut dari tangan Jepang, maka K.N.I.-K.N.I. yang telah dibentuk beralih sifatnya dari suatu badan yang merupakan alat Republik dan mengerjakan hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh Pangreh Praja dan Polisi menjadi badan yang menjelmakan kedaulatan rakyat (lihat penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1945). Dengan ini dimulailah pelaksanaan dari politik disentralisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang 1945. Juga di Sumatera orang tidak terlepas dari arus revolusi ini. Pada tanggal 12 Oktober 1945 Gubernur Sumatera menyerahkan soal pembentukan daerah-daerah-daerah otonom Karesidenan, dan terbentuklah pemerintahan daerah-daerah otonom ini kemudian mendapat penguatan hukum dengan keluarganya Peraturan Pemerintah tahun 1947 No. 8, yang menetapkan bahwa buat sementara yang merupakan daerah yang berotonomi ialah Karesidenan. Kota-Kota yang dibentuk sebagai kota-kota yang berotonomi dan Kabupaten-Kabupaten. Dengan demikian maka juga di Sumatera Selatan dikenal daerah-daerah otonom sebagai dimaksud oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1945 itu. ## b. Tentang Kabupaten 1. Dengan keluarganya Undang-Undang No. 22 tahun 1948, maka dengan sendirinya diperlukan peninjauan kembali dari pembentukan daerah-daerah itu. Demikian pula di Sumatera Selatan telah beberapa kali diusahakan peninjauan tersebut, akan tetapi berhubung dengan pergolakan politik pada waktu itu tidak pernah dapat dilaksanakannya. Oleh karena itu sampai lama di Sumatera-Selatan belum ada Kabupaten-Kabupaten otonom yang telah dibentuk dengan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 meskipun dalam kenyataannya kabupaten-kabupaten yang ada itu dalam banyak hal mengikuti jiwa dan maksud dari UndangUndang pokok tersebut. Menurut kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud ## - 4 - di