UNDANG-UNDANG RI Nomor 41 Tahun 1960 tentang BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN (berlaku 31 Oktober 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perlu diperkembangkan usaha-usaha koperasi kearah perwujudan perekonomian rakyat berdasarkan azas kekeluargaan dan usaha-usaha untuk meninggikan taraf hidup kaum tani dan kaum nelayan;
- b. bahwa sampai sekarang kurangnya fasilitiet-fasilitiet kredit yang sesuai merupakan penghambat dari perkembangan usahausaha tersebut;
- c. bahwa karena itu dianggap perlu mendirikan sebuah bank milik Negara yang menjalankan perkreditan rakyat, khususnya menyelenggarakan perkreditan kepada koperasi kaum tani dan kaum nelayan dalam arti seluas-luasnya;
- d. bahwa karena keadaan mendesak soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Mengingat
: (2)Undang-undang pasal 22 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dan ayat Dasar;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Oktober 1960;
Memutuskan :
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Bank Koperasi Tani dan Nelayan.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1
- (1) Dengan nama "Bank Koperasi, Tani dan Nelayan" didirikan sebuah Bank milik Negara.
- (2) Bank Koperasi, Tani dan Nelayan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, maka terhadap Bank berlaku segala macam hukum Indonesia;
- (2) Bank dapat mengadakan perikatan kredit ("Credietverband").
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3
- (1) Bank berkedudukan di Jakarta.
- (2) Untuk menjalankan tugasnya, Bank dapat mempunyai cabang,ranting, kantor-kantor perwakilan atau korespondenkoresponden didalam dan diluar negeri.
BAB II - USAHA BANK.
Pasal 4
Usaha Bank adalah :
- (a) Menjalankan usaha perkreditan rakyat, khususnya menyelenggarakan perkreditan kepada Koperasi, kaum tani dan nelayan dalam arti seluas-luasnya.
- (b) Menjalankan usaha perkreditan bagi golongan-golongan lain, hanya jika pemberian pinjaman dan kredit kepada.golongan- golongan ini tidak dapat dicukupi secara memuaskan oleh Bank-bank lainnya milik Negara.
- (c) Menerima (in belegging) uang-uang dari fihak ketiga, termasuk uang-uang Daerah Otonom dengan badan-badannya dan menyimpan serta mengerjakan administrasi dari effek-effek dan lain-lain surat berharga dari badan-badan itu.
- d) Menerima simpanan, giro dan deposito dari fihak ketiga, khususnya simpanan-simpanan dari koperasi-koperasi.
- (e) Menjalankan usaha Bank pada umumnya.
- (f) Menurut peraturan dari Menteri Keuangan, Bank dapat diberi tugas istimewa.
BAB III - MODAL BANK.
Pasal 5
- (1) Modal Bank berjumlah lima ratus juta rupiah.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Undangundang.
BAB III - MODAL BANK.
Pasal 6
- (1) Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 24 ayat (1) dan (3) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Bank tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
PIMPINAN
BAB IV - PIMPINAN
Pasal 7
- (1) Bank dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangkurangnya tiga orang Direktur, yaitu seorang Presiden Direktur dan Direktur, Presiden Direktur Pengganti kesatu dan kedua.
- (2) Salah seorang dari anggota-anggota Direksi dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan
BAB IV - PIMPINAN
Pasal 8
- (1) Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank.
BAB IV - PIMPINAN
Pasal 9
- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan karena kelahiran atau perkawinan, kecuali jika diijinkan oleh Presiden.
- (2) Jika sesudah pengangkatan, mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka yang diangkat terakhir antara mereka itu tidak dapat melanjutkan jabatannya tanpa ijin Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji, kecuali jika pekerjaan, jabatan atau tugas lain itu dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.
BAB IV - PIMPINAN
Pasal 10
- (1) Para anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi dari jabatannya meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini belum berakhir;
- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena tindakan yang merugikan Bank;
- c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri. Keuangan.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus maka Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan, belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi
BAB IV - PIMPINAN
Pasal 11
- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Bank menurut garis-garis yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas usul Direksi.
BAB IV - PIMPINAN
Pasal 12
- (1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat
- (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.
- (3) Dalam perkara dimuka pengadilan antara Bank dan anggota Direksi, Bank diwakili oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Bank diwakili pula oleh :
- a. Pemimpin-pemimpin Cabang atau Ranting dalam hal mengadakan dan menghapuskan perikatan kredit dan hypotheek.
- b. Wakil-wakil Pemimpin dan Kepala-kepala rombongan kas dari cabang-cabang dan ranting-ranting dalam hal mengadakan perikatan kredit.
BAB IV - PIMPINAN
Pasal 13
- (1) Jika Presiden Direktur tidak ada, sakit atau berhalangan, maka pekerjaan Presiden Direktur itu dilaksanakan oleh Presiden Direktur Pengganti kesatu, dan jika kedua-duanya tidak ada, sakit atau berhalangan, dijalankan oleh Presiden Direktur Pengganti kedua. Dalam keadaan yang sama mengenai seorang Direktur, maka pekerjaannya dijalankan oleh pemangku jabatan seorang Direktur yang banyaknya dua orang dan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Jika Direksi sama sekali tidak ada, atau berhalangan, maka pekerjaannya untuk sementara waktu dilakukan oleh seorang yang khusus ditunjuk untuk itu oleh Menteri Keuangan.
TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.
BAB V - TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.
Pasal 14
Badan pemeriksa Keuangan berwenang melakukan kontrole atas kesempurnaan pengurusan Bank oleh Direksi serta pertanggunganjawabnya.
BAB V - TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.
Pasal 15
- (1) Semua pegawai Bank, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena kelalaian kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai dan anggota Direksi Bank.
BAB VI - PENGAWASAN.
Pasal 16
- (1) Dewan Pengawas menetapkan garis-garis sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
- (2) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi (3) Peraturan-peraturan tentang cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB VI - PENGAWASAN.
Pasal 17
- (1) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diantaranya seorang Ketua.
- (2) Anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat dari pejabatpejabat tinggi Departemen-departemen yang lingkungan pekerjaannya mempunyai hubungan erat dengan lapangan usaha Bank, diantaranya seorang pejabat tinggi dari Bank Indonesia.
- (3) Anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (4) Presiden, atas usul Menteri Keuangan, dapat memberhentikan anggota-anggota Dewan Pengawas, meskipun waktu tersebut dalam ayat (3) belum berakhir.
BAB III - MODAL BANK.
Pasal 24
- (2) Bank tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
PIMPINAN
- (1) Bank dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangkurangnya tiga orang Direktur, yaitu seorang Presiden Direktur dan Direktur, Presiden Direktur Pengganti kesatu dan kedua.
- (2) Salah seorang dari anggota-anggota Direksi dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan
- (1) Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank.
- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan karena kelahiran atau perkawinan, kecuali jika diijinkan oleh Presiden.
- (2) Jika sesudah pengangkatan, mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka yang diangkat terakhir antara mereka itu tidak dapat melanjutkan jabatannya tanpa ijin Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji, kecuali jika pekerjaan, jabatan atau tugas lain itu dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.
- (1) Para anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi dari jabatannya meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini belum berakhir;
- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena tindakan yang merugikan Bank;
- c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri. Keuangan.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus maka Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan, belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi
- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Bank menurut garis-garis yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas usul Direksi.
- (1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat
- (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.
- (3) Dalam perkara dimuka pengadilan antara Bank dan anggota Direksi, Bank diwakili oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Bank diwakili pula oleh :
- a. Pemimpin-pemimpin Cabang atau Ranting dalam hal mengadakan dan menghapuskan perikatan kredit dan hypotheek.
- b. Wakil-wakil Pemimpin dan Kepala-kepala rombongan kas dari cabang-cabang dan ranting-ranting dalam hal mengadakan perikatan kredit.
- (1) Jika Presiden Direktur tidak ada, sakit atau berhalangan, maka pekerjaan Presiden Direktur itu dilaksanakan oleh Presiden Direktur Pengganti kesatu, dan jika kedua-duanya tidak ada, sakit atau berhalangan, dijalankan oleh Presiden Direktur Pengganti kedua. Dalam keadaan yang sama mengenai seorang Direktur, maka pekerjaannya dijalankan oleh pemangku jabatan seorang Direktur yang banyaknya dua orang dan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Jika Direksi sama sekali tidak ada, atau berhalangan, maka pekerjaannya untuk sementara waktu dilakukan oleh seorang yang khusus ditunjuk untuk itu oleh Menteri Keuangan.
TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.
Badan pemeriksa Keuangan berwenang melakukan kontrole atas kesempurnaan pengurusan Bank oleh Direksi serta pertanggunganjawabnya.
- (1) Semua pegawai Bank, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena kelalaian kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai dan anggota Direksi Bank.
- (1) Dewan Pengawas menetapkan garis-garis sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
- (2) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi (3) Peraturan-peraturan tentang cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (1) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diantaranya seorang Ketua.
- (2) Anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat dari pejabatpejabat tinggi Departemen-departemen yang lingkungan pekerjaannya mempunyai hubungan erat dengan lapangan usaha Bank, diantaranya seorang pejabat tinggi dari Bank Indonesia.
- (3) Anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (4) Presiden, atas usul Menteri Keuangan, dapat memberhentikan anggota-anggota Dewan Pengawas, meskipun waktu tersebut dalam ayat (3) belum berakhir.
- (1) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas yang lain, baik sendiri maupun bersama-sama, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat Bank dan berhak atas beban Bank menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (2) Direksi wajib memberikan segala
PENJELASAN
Pembukaan
yang diperlukan oleh Dewan Pengawas untuk menjalankan pengawasan dengan semestinya.
##
PENJELASAN
Pasal 19
. - (1) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. - (2) Menteri Keuangan