PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor 21 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN7/KEBERSIAHAN TAHUN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
memperhatikan biaya penyediaan jasa anan Persampahan/Kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan vitas pengendalian atas pelayanan tersebut. | n a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, mbinaan dan pengawasan. | |
zm hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, netapan tarif hanya untuk menutupi sebahagian biaya sebagai mana dimaksud lam Pasal 5 ayat (2).
Pasal 1
: Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
sribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah bagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan n/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau idani, jek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah u Badan: tuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi Ot Tt
mpat Penampungan sampah sementara, yang selanjutnya disingkat TPSS adalah mpat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat ndauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu @lan/atau tempat pemprosesan akhir (TPA), Te te ne
:
pat Pemprosesan Akhir ,yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk e'Iproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi dan lingkungan
(usia
2
Pa
Hi
7'Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan idang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, stik pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum:
sa
Soleh busi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,yang selanjutnya disebut Retribusi An pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang disediakan Pemerintah Daerah.
sa
NAMA, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2
Hiican nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas "layanan persampahan/ kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah,
Dik Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan mil kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
sai ngambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara: | | | ae
'
Pengambilan, pengumpulan dan/atau pengangkutan sampah dari Tempat penampungan Sampah Sementara (TPS) ke lokasi Tempat Pemprosesan Akhir (TPA): dan |
Penyediaan lokasi Tempat Pemprosesan Akhir (TPA).
ecualikan dari objek Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah clayanan Persampahan/ Kebersihan di Kawasan Pemukiman, Kawasan Komersial, awasan Industri dan Kawasan Khusus dari sumber sampah sampai ke TPA menjadi anggungjawab Pengelola Kawasan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3
Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/ kebersihan dari Pemerintah 'Daerah.
|
ajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau xdan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk clakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
|
BABI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4
penggunaan jasa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur (sarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
|
PRINSIP,SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
BAB IV - PRINSIP,SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
Pasal 5
nsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Pelayanan ampahan/ Kebersihan ditetapkan dengan ## BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - PRINSIP,SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
Pasal 6
tur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan ai berikut
Io,
E
4
$
|.
E
:
t
1
| OBJEK RETRIBUSI | KRITERIA | « TARIF/BULAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | PERUMAHAN/RUMAH TANGGA la Rumah Jalan Protokol Ib. Rumah Jalan Penghubung 1 : : | s Mewah |Rp. » Sedang. » Kecil . « Mewah . Sedang 0 Kec | | 5.000,-/ bulan 3.000,-/bulan 5.000,-/bulan 3.000,-/bulan 2.000,-/bulan 1.000,-/ bulan 'b |
| , PERTOKOAN/ PERDAGANGAN : | | e Grosir 6» Bangunan s- Eceran » Kecil | 5.000,-/bulan 5.000,-/ bulan 4.000,-/ bulan 3.000,-/ bulan 'b |
| Binperan ruko dan kios "'Dedagang pelataran BR | | Rp. Rp. '1 Rp. Rp. | 10.000,-/ bulan 5.000,-/ bulan 4.000,-/bulan 5.000,-/bulan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTOKOAN /JASA / USAHA lot! Hotel berbintang . Hotel melati osmen/Mess | 'Rumah Makan/Restauran '#Warung engkel/Perabotan/Meubel ablon/ Percetakan 'Salon/ Tukang Gunting 4 Usaha air isi ulang Gudang : | : 1. Kos-kosan ». Kontrakan/Bedeg . Gedung/Rumah wallet . Mini Market ». Pasar Malam | B Warnet Wartel | IKelasl 1 Kelas 2 Kelas 3 | Rp. Rp. Rp. 'IRp. IRp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 'Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 'IRp. | 95.000,-/ bulan 10.000,-/ bulan 12.000,-/bulan 15.000,-/bulan 10.000,-/ bulan 10.000,-/bulan 8.000,-/bulan 8.000,-/ bulan 5.000,-/bulan 2.000,-/bulan 10.000,-/bulan 10.000,-/bulan 10.000,-/bulan 10.000,-/ bulan 10.000,-/ bulan 12.000,-/bulan 60.000,-/ bulan 20.000,-/bulan |
| BADAN USAHA TN Badan Usahan | | : (Rp. | 10.000,-/ bulan |
BAB IV - PRINSIP,SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
Pasal 7
Larif Retribusi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat ditinjau kemibali paling lama 3 (tiga) hun sekali. 3
.injauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cngan ## BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN N F
Bagian Kesatu
Pemungutan
BAB IV - PRINSIP,SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
Pasal 8
:
' Dokumen yang dipersamakan. aksud pada ayat (1) dapat berupa n dan Bukti Pembayaran Retribusi kribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) lain at
itagutan Retribusi pelayanan persampahan g kebersihan dilaksanakan oleh Badan Aa olaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan.
ungutan Retribusi untuk Wajib. Retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang juk oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan
(ihungutan Retribusi untuk Wajib Retribusi Rumah Tangga kedepannya dapat rjasamakan dengan PDAM dan/atau ketua RT.
am rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pendataan terhadap byek Retribusi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru ##jakukan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Terkait.
Bagian Kedua
Pembayaran/Penyetoran
BAB IV - PRINSIP,SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
Pasal 9
eembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan oleh wajib Retribusi arus dilakukan secara tunai.
| cmbayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setiap bulan.
"kabupaten | pabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu Iembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
Is .enyetorani Retribusi dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan ke Kas Daerah 'ipersamakan melalui Bendarara Penerimaan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Kepulauan Aru. : ba ditempat lain yang ditunjuk ## BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350), 2
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 3
SK
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851),
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059):
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): | 7
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) . | 8
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N Nomor 4737),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
apkan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ne
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8),
15. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan . Aru Tahun 2014: | |
4. 16.Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/ROHKM &amp; HAM/IH/14 Tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru,
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN TAHUN 2014.
BABI
KETENTUAN UMUM |
|
: Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
sribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah bagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan n/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau idani, jek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah u Badan: tuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi Ot Tt
mpat Penampungan sampah sementara, yang selanjutnya disingkat TPSS adalah mpat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat ndauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu @lan/atau tempat pemprosesan akhir (TPA), Te te ne
:
pat Pemprosesan Akhir ,yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk e'Iproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi dan lingkungan
(usia
2
Pa
Hi
7'Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan idang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, stik pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum:
sa
Soleh busi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,yang selanjutnya disebut Retribusi An pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang disediakan Pemerintah Daerah.
sa
NAMA, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Hiican nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas "layanan persampahan/ kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah,
Dik Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan mil kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
sai ngambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara: | | | ae
'
Pengambilan, pengumpulan dan/atau pengangkutan sampah dari Tempat penampungan Sampah Sementara (TPS) ke lokasi Tempat Pemprosesan Akhir (TPA): dan |
Penyediaan lokasi Tempat Pemprosesan Akhir (TPA).
ecualikan dari objek Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah clayanan Persampahan/ Kebersihan di Kawasan Pemukiman, Kawasan Komersial, awasan Industri dan Kawasan Khusus dari sumber sampah sampai ke TPA menjadi anggungjawab Pengelola Kawasan.
Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/ kebersihan dari Pemerintah 'Daerah.
|
ajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau xdan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk clakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
|
BABI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
.
penggunaan jasa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur (sarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
|
PRINSIP,SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
nsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Pelayanan ampahan/ Kebersihan ditetapkan dengan ## BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
tur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan ai berikut
Io,
E
4
$
|.
E
:
t
1
| OBJEK RETRIBUSI | KRITERIA | « TARIF/BULAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | PERUMAHAN/RUMAH TANGGA la Rumah Jalan Protokol Ib. Rumah Jalan Penghubung 1 : : | s Mewah |Rp. » Sedang. » Kecil . « Mewah . Sedang 0 Kec | | 5.000,-/ bulan 3.000,-/bulan 5.000,-/bulan 3.000,-/bulan 2.000,-/bulan 1.000,-/ bulan 'b |
| , PERTOKOAN/ PERDAGANGAN : | | e Grosir 6» Bangunan s- Eceran » Kecil | 5.000,-/bulan 5.000,-/ bulan 4.000,-/ bulan 3.000,-/ bulan 'b |
| Binperan ruko dan kios "'Dedagang pelataran BR | | Rp. Rp. '1 Rp. Rp. | 10.000,-/ bulan 5.000,-/ bulan 4.000,-/bulan 5.000,-/bulan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTOKOAN /JASA / USAHA lot! Hotel berbintang . Hotel melati osmen/Mess | 'Rumah Makan/Restauran '#Warung engkel/Perabotan/Meubel ablon/ Percetakan 'Salon/ Tukang Gunting 4 Usaha air isi ulang Gudang : | : 1. Kos-kosan ». Kontrakan/Bedeg . Gedung/Rumah wallet . Mini Market ». Pasar Malam | B Warnet Wartel | IKelasl 1 Kelas 2 Kelas 3 | Rp. Rp. Rp. 'IRp. IRp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 'Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 'IRp. | 95.000,-/ bulan 10.000,-/ bulan 12.000,-/bulan 15.000,-/bulan 10.000,-/ bulan 10.000,-/bulan 8.000,-/bulan 8.000,-/ bulan 5.000,-/bulan 2.000,-/bulan 10.000,-/bulan 10.000,-/bulan 10.000,-/bulan 10.000,-/ bulan 10.000,-/ bulan 12.000,-/bulan 60.000,-/ bulan 20.000,-/bulan |
| BADAN USAHA TN Badan Usahan | | : (Rp. | 10.000,-/ bulan |
Larif Retribusi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat ditinjau kemibali paling lama 3 (tiga) hun sekali. 3
.injauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cngan ## BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN N F
Bagian Kesatu
Pemungutan
:
' Dokumen yang dipersamakan. aksud pada ayat (1) dapat berupa n dan Bukti Pembayaran Retribusi kribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) lain at
itagutan Retribusi pelayanan persampahan g kebersihan dilaksanakan oleh Badan Aa olaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan.
ungutan Retribusi untuk Wajib. Retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang juk oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan
(ihungutan Retribusi untuk Wajib Retribusi Rumah Tangga kedepannya dapat rjasamakan dengan PDAM dan/atau ketua RT.
am rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pendataan terhadap byek Retribusi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru ##jakukan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Terkait.
Bagian Kedua
Pembayaran/Penyetoran
eembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan oleh wajib Retribusi arus dilakukan secara tunai.
| cmbayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setiap bulan.
"kabupaten | pabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu Iembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
Is .enyetorani Retribusi dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan ke Kas Daerah 'ipersamakan melalui Bendarara Penerimaan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Kepulauan Aru. : ba ditempat lain yang ditunjuk ## BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan auuran
4
1 eiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangari Peraturan Bupati ini men penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. n
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Dobo pada tanggal (FJuns 2014

Penandatangan: PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,