PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 4/ Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang; 4. l . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang ... O 0 2 3 1 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Da\_ri Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubiik IndonesiaNomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. 7 . . Undang-Undang Nomor 25 Tahur, 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737); • 3 • O 0233 - 1 2. Perutunin 1'1:TT)(;rinwh Nom(Jr 4 1 Tahun 2W7 tent.an� Ur11,unittu1ti Peran�t DiJer.sh (u.."TJll-Ydntn Ne�&amp; Repu i ,k lndcmc"ia Tuhun · '2U(J7 N,,mor HY. Tamb::-.,han Lemtrd.ran Nc�ra l-&lt;1:publik Indonesia Numor 47411; - I 3. Pcn1turc:1n Dctcruh Kabupaten Sintarig Nr,mur 1 Tah n '2(J{J,s tcntang UruK.in Perncrintah lu.tbuJY&lt;:1.lt:n Sintang ILem�ran Dacrah Kabupatcn Sintang Tahun 2(J{J8 Numor 1 , Tamb ... han Lcmbaran Daerah Kabupaten Sintang N,,mvr 1 J; 14. Pcraturan Dacrah Kabupaten Bintang Numor 2 Tah n 2(,08 �ntang Suaunan CJrJLpn:.Hll.si fern.ngkat Daerah �buP&lt;ften Simang (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun '2'Jf.18 Nomor 2, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagairnana telah diubah dengan Pera nm Dacrah Kabupaten Sintang Nornor 5 Tahun 2013 [Lernoaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2Ul3 . 'um.or 5, T;;. m i:Y = 12 .n Lcmbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomm5J; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 4/ TAHUN 2013
TENT ANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 10 dan
2. ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 teritung Susunan Organisasi Perarigkat Daerah Kabupaten Sintang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013, maka dipandang perlu menjabarkan tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah bidang, sub bagian dan seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sin tang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;
4. l . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang ...
O 0 2 3 1
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Da\_ri Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubiik IndonesiaNomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 7 . . Undang-Undang Nomor 25 Tahur, 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);
• 3 •
O 0233
- 1 2. Perutunin 1'1:TT)(;rinwh Nom(Jr 4 1 Tahun 2W7 tent.an� Ur11,unittu1ti Peran�t DiJer.sh (u.."TJll-Ydntn Ne�&amp; Repu i ,k lndcmc"ia Tuhun · '2U(J7 N,,mor HY. Tamb::-.,han Lemtrd.ran Nc�ra l-&lt;1:publik Indonesia Numor 47411;
- I 3. Pcn1turc:1n Dctcruh Kabupaten Sintarig Nr,mur 1 Tah n '2(J{J,s tcntang UruK.in Perncrintah lu.tbuJY&lt;:1.lt:n Sintang ILem�ran Dacrah Kabupatcn Sintang Tahun 2(J{J8 Numor 1 , Tamb ... han Lcmbaran Daerah Kabupaten Sintang N,,mvr 1 J;
14. Pcraturan Dacrah Kabupaten Bintang Numor 2 Tah n 2(,08 �ntang Suaunan CJrJLpn:.Hll.si fern.ngkat Daerah �buP&lt;ften Simang (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun '2'Jf.18 Nomor 2, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagairnana telah diubah dengan Pera nm Dacrah Kabupaten Sintang Nornor 5 Tahun 2013 [Lernoaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2Ul3 . 'um.or 5, T;;. m i:Y = 12 .n Lcmbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomm5J;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTA. G SlJSU, 'A x ORGA'."IS!-�SI D!.x TATA KER,JA OINAS PEi 1 DAPAT A DAE.R".H YJ.BCP.l-.TE� SINTANG.
BAB I - KETENTUA, U�U!v1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati clan Perangka Daerai sebagai rrs penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adaJah Bupati Sintang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupate Si tang,
5. Dinas Peridapatan Daerah yang selanjutnya disebu DISPE. · Dirias Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DISPENDA Kabupaten Si .. tang.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenru di bidang perpajakar daeral dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraruran perundang-undangan.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD &amp;d&amp;lch pendapaian yang diperoleh daerah yang dipungut ## BAB II
PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUA, U�U!v1
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapata n Daerah Kabupaten Sintang.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- ( ! ) susunan organisasi DISPENDA t di · d · . er 1n a n ·
- a. Kepala Dmas;
·
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Program·
- 2) Sub Bagian Aparatur dan Urnurn: dan
- 3) Sub Bagian Perlengkapan·
5. '
- c. Bidang\_Penelitian, Pengemb�gan dan Pembukuan terdiri dari : '
- 1) Seksi Penelitian dan Pengembangan· dan 2)\_ Seksi Pembukuan dan Pelaporan; '
- d. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
- 2) Seksi Penagihan;
- 1) Seks� Pendataan dan Penetapan; dan
- e. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari :
- 1) Seks� Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBS dan BPHTB; dan
- 3) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
- f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengawasan, terdiri dari :
- 1) Seksi Keberatan dan Banding; dan
- 2) Seksi Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi;
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dan tata kerja DISPENDA sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan iru, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BABIV

## KEDUDUKAN

## Pasal 4

DISPENDA merupakan unsur Pelaksana Teknis Perncriruah Dacrah dipimpin ole h Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab ke pada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangunnyu.

## BAB V

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pendapatan Daerah

## Pasal 5

DISPENDA mempunyai tugas pokok rnelaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah.

## Pasal 6

lak .c r , d1'111 iksud dalam Pasal 5, · tuk ntc' -saflttA!ln tugas pokok sebazairnane t n . -� ot::*'f:�DA m"mp�:-,-ai Iungsi:

- , ... ,.,..rumusan kebijakan teknis dibidang �ndapatan\_ 0 aerah; \_
- .. r d Iak d ana kerja rahurian b. p('n:-,-usunan an pe -sanaan rencana strategis nn ren dimdang Pendaparan Daerah:
- . tx"n,usunan Perretapari Kinerja dibidanz Pendapatan Daerah;
- . : ________________n�lolaan administnisi umurn rnelipuu oenvusunan program, ketatalaksana�1. · r -.--· ck dan ars1p k.t't rausahaan, keuangan kepegawaian rumah tan�"'3., perleng apan Dl:SPE�DA;
- e, pdaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r . pelak-sanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah:
- -· pe ai,. --san a an koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;

.

- ti. pdaksanaan pengelolaari PBB dan BPHTB;
- i, pelak--sanaan perencanaan dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya,
- j. pelaksanaan pengawasan:

.

.

- k. penyusunan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah PBB dan BPHTB·
2. L pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pernbuk'uan pendapatan daerah;
3. m.pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
4. n, pefaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan rugas dan fungsinya,

## Bagian Ked ua

## Kepala Dinas

## Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a, mernpu nvai rugas pokok membanru Bupati dalam bidang pendapatan daerah.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan rugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mernpunyai fungsi :

- a perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. penvusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang pendapatan daerah;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. penyusunan penetapan kinerja dibidang pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan konsultasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pajak daerah, retribusi daerah, PBB, BPHTB dan pendapatan daerah lainnya;
- L penetapan rencana dan pengamanan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, BPHTB dan pendapatan daerah lainnya berdasarkan potensi daerah;
- g. pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -
- h. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- L penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;

- J· pernbinaan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah:
- yu sunan rencan t di· lingkungan l, pen a s rategi dan rencana kerja tahunan DISPENDA;
- k. pelaksanaan pengawasan dan sistem pengendalian internal;
- 111 · penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. peJaksanaan penehuan, pengembangan dan pembukuan pendapatan daerah;
0. pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- P· pelak�anaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsmya.

## Bagian Ketiga Sekretariat

## Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, mernpunyai tugas pokok di bidang perencanaan dan program kerja, urusan keuangan, urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan pada DISPENDA.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja DISPENDA;
- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kosultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi DISPENDA;
- f. penghimpunan, penyusunan dan pengordinasian program kerja dan laporan DISPENDA;
- g. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. pendistribusian dan mcngkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala bidang di DJSPENDA;
1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun Jisan diminta atau tidak;
- J. pelaksanaan tugas Jainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 1 1

Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( I ) huruf b angka 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja DISPENDA.

## Pasal 12

oalam melaksanakan tugas pokok . . S b ian Keuangan dan p sebaga1mana dirnaksud dalam Pasal 1 1 , u f3ag1 rogram mempunyai fungsi :

- a. pe�rsunan p:o�r�m kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- c. pe a san 1 aanR oordmasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra encana Ker" (R · · DISPENDA; ja enja] dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

b. pela k sanaan a kmmi�trasi di bidang Keuangan dan Program DISPENDA;

- d Pel aksanaan dan pengolah d · . an ata dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan d pendapatan dan belanj a DISPENDA; an anggaran
- e. pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan DISPENDA;
- f. pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja DISPENDA;
- g. penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pem�ayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- h. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan DISPENDA;
- i. penyelenggaraan verifikasi atas permintaan pencairan dana di lingkungan DISPENDA;
- j. pela�sanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan DISPENDA;
- k. penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKIP DISPENDA dan laporan lainnya;
- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 1 3

Sub Bagian Aparatur dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf b angka 2), mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. pelaksanaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat / naskah dinas;
- d. pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi surat tugas, Keputusan Kepala Dinas, surat-surat lainnya, cuti, daftar usulan kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, penilaian kepegawaian, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, menghimpun laporan­ laporan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. perencanaan peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 15

sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( l) huruf b angka 3), mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencai:iaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventans serta melaksanakan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang rnilik daerah. '

## Pasal 16

Dal�m melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. pelaksanaan administrasi di Sub Bagian Perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas DISPENDA;
- d. pengelolaan/pemeliharaan terhadap kelengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISPENDA;
- e. pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit DISPENDA;
- f. pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang berada di DISPENDA;
- g. penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventars;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

<!-- formula-not-decoded -->

## Pasal 1 7

' Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian, pengembangan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembukuan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pembukuan dan pelaporan pendapatan dan penerimaan daerah;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e. pengordinasian penyusunan dan penetapan target penerimaan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

seksi Penelitia� dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf c ang a 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan penge'!'ban�an pendai:iatan daerah, analisis potensi pendapatan daerah, iJ1tens1fikas1 dan .. ektens1fikasi, pengelolaan benda berharga dan penyiapan bahan penyusunan keb1Jakan teknis dalam pengembangan pendapatan daerah.

## Pasal 20

Untu� \_melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Peneht1an dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyus�nan\_ program kerja tahunan pada Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengordinasian penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dan penetapan target penenmaan pendapatan daerah:
- c. pengumpulan, pengolahan dan perurnusan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam rangka penelitian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- d. penyusunan analisis potensi pendapatan daerah;
- e. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi;
- f. pelayanan dan analisis benda berharga;
- g. penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah;
8. h, pelaksanaan inventarisasi, pengkajian, dan penataan produk hukurn dibidang pendapatan daerah;
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 21

Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c angka 2), mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah dan rekonsiliasi penerimaan daerah.

## Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 , Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- b. pelaksanaan pembukuan pendapatan daerah;
- c. pengumpulan bahan dalam rangka menyusun laporan pendapatan daerah;
- d. pengumpulan dan pengolahan data hasil verifikasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan rekonsiliasi atas penerimaan daerah dari satuan kerja perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah, tunggakan pajak daerah, tunggakan retribusi daerah dan penerimaan daerah Jainnya secara periodik.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## . Bagian Kelima Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

## Pasal 23

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

## Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pajak daerah dan Retribusi daerah;
- b. penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah, retribusi daerah;
- d. pelaksanaan penetapan besamya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pcndapatan daerah;
- g. pelaksanaan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- h. penyusunan dan penetapan rencana target penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
1. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 25

Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf d angka 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pendataan dan penetapan, verifikasi dan validasi data, dokumentasi dan pengolahan data subjek/ objck pajak daerah, retribusi dacrah dan pendapatan daerah lainnya.

## Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dala.n Pasal 25, Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Seksi Pendataan d..n Penetapan;
- b. penghimpunan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman icknis pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi da... ah;
- d. pelaksanaan pendataan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah · ·

- ,:. pdukit�nuun. pen:kurnun d11tu, prnKul11llun r l u t u , u111i l i M I M d1111 pt'l'1y11.111111 dutu pucht 111Ktcrn 111lorrr11.1Hi r,cnclup,,111n r l u e ru h : . .
- g. pelak su nau n pcrh I tu nK1111 pen rt 1 1 1 1 1 1 f l puju k d, 11 �,., 1 h d 1 1 f l rr:I rl I 1 1 1 H I . ' . · · ,.,. 11 1 ·
- (. pcluk1tunuun vcrifikm1i c.J11n v111icl11Ni d111u p.'1j11k c1,wnil1 &lt;11111 l'f'lrill.11�1 "'."t'"·
- h. penuLuuttuhuun notu perhitL11111,11fl 11111'11k duoruh dun rl'!nl111Hi clllf , 1 1 h , I I l k · t · ' · I ' J . k f ) , w r 1 1 1 &lt; 1 1 1 1 j, pt: U Hl:IIIUUO perter !II.Un cJ1111 p1;11cliHll'i1,u,1i1111 H 1 1 m l J,; 1 · 1 , · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 8uml Kctetupun l&lt;ctrilJuKi Dueruh:
- j. pcluk81:1n1Hm r,cl11yunun p11juk ducruh, r ·l.ril,wii durt'lill d111 1 pl·11d11p1111111 dill'l'llh lainnyu;
- I k l ( ' · · · · · 11 1 1 · i i dt'lll,( 1 1 11 I U K I I H k. pc u sanaan u11,u14 urn yung dibcrikuu okll 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 He · · pokok dun funKHinyu.

## l'mu ii '27

SckHi Penagihun t:1 cl1uKui1mrnu dimuk sud d 1 1 t 1 1 1 1 1 J·m,ul 3 1 1 y 1 1 I ( I ) l r u ruf d 1 1 1 , g l r n '21, mcmpunyui LUKW'I pukok n11:l11kH1.111ulrn11 p,;1111µ,ilw11 I L 1 1 1 1 · . 1 · 1 i l r n 1 1 p11jnk dncruli, tunggakan rctr ibuai ducruh dun tUIIKJ4Ulrn11 p1:nd11p11l11fl ducruh l11i11ny11, y111 1 K t c lu h ditct.apkan SCl'IUUi dcngun pcrut uran pcrunduug-uuduugnu y1111 g l n . rl u k u.

## Puxul 2H

Untuk rnelaksanukan tugus pokok :,icliuKuirnu11u dirnrk sud du luru l'usul 27, Sck s] Penagihan rnernpunyai fungi;i :

- a. penyuaunan program kcrju l a h u n u n pudu Scksi Pcn111!,il1:.111;
- b. pcnghimpunan bahun pcnyusunun kuhijukuu dun pcdm nu n l l ' k 1 1 i s pc·nagihan pajak daerah dan rctr ihuxi ducruh;
- c. pcnyiapan bahun pcnuuihun pcridupu tu n ducruh ;
- d. pelaksanaan pcnagihan pajuk du. .ru h , rcu ihusi ducruh dun p · 1 1 c l 1 1 p u. t 1 1 1 1 dueruh Iainnya;
- e. pengumpulan dan pcngoluhan duru dularn rangku pcnyuxunuu luporun husil penagihan pajak ducruh, rctrilru si ducruh dun tu111�gulwn pcndupuiun ducrrrh J ainnya;
- f. pclaksanaan arialiais penyujian duta pudu sistcrn iulormusi pcndup.u un duora h yang terkait dcngan pcnagihan dan l u nggakun pujuk ducru h ;
- g. pelaksanaan penatausahaan utas tunggukun pujuk ducruh dun rct ribu si ducrah sorta pcndapatan ducrah l ainnya;
- h. pclaksanaan rckonsiliasi atas pcncrirnuan pcndupuum ducruh ;
1. pclaks .. muun lugut:1 l u i n yung diberikun olch Pin,pinun sc::.uai c\c11gu.n llll,!,US pokok dan Iungsinyu.

## U:1gi:111 Kccu.un

Bidaru; Pujuk I Jurni dun Bunuunun cl.111 Bea Pcrolchun l l u k utas Tunuh dun U:111gunun

## Pasul 29

Bidang PB� dan BPHTB scbagaimana dirnuk sud dularn Pusal 3 ayut ( l) huruf e, mcmpunya� tugas pokok me luksanak an pcrun-lolaa-, pendaparan duerah yang berasal dart PBB dan BPHTB scsuai kcwenungan'dacrah.

Untuk m��s;nakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang pBB dan B mempunyai fungsi :

- a. penyusunan per��canaan dan program kerja pada Bidang PBB dan BPHTB;
- b. penyusunan keb1Jakan dan pedoman teknis pengelolaan PBB dan BPHTB sesuai kewenangan daerah;
- c. pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan dan penagihan PBS dan BPHTB;
- d. pelaksanaan perekaman dan pengelolaan data pada sistem informasi PBB berdasarkan ketentuan yang berlaku:
- e. pelaksanaan penerbitan dan pendi�tribusian ketetapan PBS sesuai dengan kewenangan daerah;
- f. pelaksanaan pe�yusu\_nan surat ketetapan NJOP PBS secara periodik;
- g. pelaksanaan verifikas, dan validasi data BPHTB·
- h. pelaksanaan rekonsiliasi atas penerimaan PBB dan BPHTB;
1. pelaksanaan fasilitasi PBS sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
10. J, penyusunan dan penetapan rencana target penerimaan PBB dan BPHTB;
- k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 31

Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBS dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf e angka l}, mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan objek PBS dan BPHTB.

## Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 , Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB ;
- b. pelaksanaan penetapan PBB dan BPHTB;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data potensi PBS dan BPHTB;
- d. pelaksanaan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBS;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan PBS;
- f. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dan penerbitan surat ketetapan NJOP PBB; '
- g. penelitian data objek dan subjek BPHTB;
- h. penelitian perhitungan BPHTB;
1. pelaksanaan verifikasi dan validasi objek dan subjek BPHTB;
- J. pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian SPPT PBB sesuai dengan kewenangan daerah;
- k. pelaksanaan pelayanan informasi PBB dan BPHTB;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

## Pasal 33

Seksi Pengolahan Data dan lnformasi PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf e angka 2), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan mformasi objek dan subjek PBB dan BPHTB.

## Pasal 34

Untu\_k melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seks1 Pengolahan Data dan lnformasi PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada seksi pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB;
- b. pelaksan:3-an perekaman data, pengolahan data, dan penyajian data pada sistem informasi PBB; ,
- c. pelaksanaan pemutahiran data·
- d. pelaksanaan pengolahan data �enerimaan PBB;
- e. pelaksanaan pemeliharaan basis data, transfer data, perbaikan data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem aplikasi komputer;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

## Pasal 35

Seksi Penagihan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf e angka 3), mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB.

## Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada seksi penagihan PBB dan BPHTB;
- b. penyiapan bahan penagihan PBS dan BPHTB;
- c. pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB;
- d. penyiapan data rekonsiliasi atas penerimaan PBB dan BPHTB;
- e. pelaksanaan penatausahaan atas tunggakan PBB dan BPHTB;
- f. pelaksanaan penyuluhan PBS dan BPHTB ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pil'!1pinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

## Bagian Ketujuh Bidang Keberatan, Banding dan Pengawasan

## Pasal 37

Bidang Keberatan, Banding dan Pengawasan sebagaimana Pasal 3 ayat ( 1 J huruf I, mempunyai tugas pokok ; 1 keberatan, banding, perneriksaan, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah. uimaksud dalam · Laksanakan proses rhadap pengelolaan

## Pasal 38

Untuk melaksan�kan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37' Bidarig Keberatan, Banding dan Pengawasan mempunyai fungsi: .

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Keberatan, Banding dan Pengawasan;
- b. pelaksanaan keberatan, banding dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pel�yanan atas keberatan, angsuran,' penundaan pembayaran, pengurangan, kermganan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. monitoring dan evaluasi objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

## Pasal 39

Seksi Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf f angka 1). mempunyai tugas pokok mclaksanakan pelayanan terhadap keberatan dan banding yang diajukan oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

## Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Scksi Keberatan dan Banding mempunyai fungsi;

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Seksi Keberatan dan Banding;
- b. pelayanan atas permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyelesaian atas proses banding wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. pemeriksaan objek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah atas pengaduan keberatan dan banding wajib pajak dan wajib retribusi;
- e. penyusunan laporan atas keberatan dan banding wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

## Pasal 41

Seksi Perneriksaan, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf f angka 2). mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengclolaan pendapatan daerah.

## Pasal42

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1 , Seksi Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi mempunyai fungsi;

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Seksi Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi;

- b. penyusunan rencana dan jadwal pe ik O n ? . , 6 pelaksanaan peme ik men saan; ale 'f
- d. pe ib . P atas pemenksaan pengawasan wajib pajak dan wajib retn us1; · ·
- c. pengelolaan paiak d n saan, pengawasan dan evaluasi terhadap pel sanaan aerah serta ad · · · , · nyusunan la oran i:nm1strar.1 .amnya. . . .
4. e pelaksanaan pengawasan d . · lak . an penert.iban objek pajak reklame;
- f. pek k s an d a an f tu�as lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas po o an ungsmya;

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kedinasan secara profesional berdasarkan kebutuhan.

## Pasal 44

- ( 1 ) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf h , terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional yang senior dan ditunjuk diantara tenaga Fungsional yang ada di lingkungannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal 1n1, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 45

- ( 1 ) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Sin tang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UfYfD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta dengan Instansi Vertikal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pejabat Struktural dalam lingkungan DISPENDA bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Pejabat . . .

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

- (4) Pejabat Struktural dalam . . n n? l '1 mematuhi petunjuk b melaksanakan tugasnya wajib mengetdhul' d�i'l atasan masing-masi�g. ertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada
- (5) Pejabat Struktural dal mengkaji laporan ai:n '?elaksanakan tugasnya wajib mengkoreksi dan lebih lanjut. yang ditenma dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan
- (6) Pejabat Struktural DISPENDA berkewa .. b mengawasi bawahan masingmasing dan . JI an . mengamb1l langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyirnpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Kepala Bidang menya ik · Sekretaris. mpai an laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 46

Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada DISPENDA ditetapkan dengan Keputusan Kepala DISPENDA setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal I J ll LI 2013


Diundangkan di Sintang pada tanggal

2013

RIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, zu


1

Pl!CRATURA.N

NOMOR

TANOGAL

TENTANG

./II

BUPAT• 81NTA.NO

TAHUN :ZOI3

I .114u 'J4}

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DIMAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN Sl'NTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAH DAERAH KABUPATEN SINTANG