PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan ;
- b. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif, perlu menetapkan Kawasan Perdesaan;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara R.I. Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor..... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kawasan Perdesaan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:
- (2) Kawasan Minapolitan Budidaya Perikanan di Kepulauan Botanglomang.
- (1) Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pulau Bacan
- (3) Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut di Kepulauan Joronga
- (5) Kawasan Perdesaan Pulau-Pulau Kecil Kayoa di Kayoa
- (4) Kawasan Perdesaan Pesisir Pantai Sumae - Kusubibi di Pulau Bacan.
- (6) Kawasan Transmigrasi Terpadu di Gane Timur
- (8) Kawasan Perdesaan Terpencil di Obi Timur
- (7) Kawasan Agropolitan di Bacan Timur, Bacan Timur Tengah dan Bacan Timur Selatan
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 3
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan bertujuan:
- (1) Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.
- (3) mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- (2) miningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan.
- (4) mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik kawasan bagi peningkatan perekonomian kawasan dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- (5) menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 4
Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah :
- (1) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
- (3) Mendorong meningkatnya persentase desa mandiri dan menurunnya persentase desa tertinggal
- (2) Pengembangan ekonomi Kawasan Perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa - kota dan pemerataan pembangunan.
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 5
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan melalui strategi :
- (2) melakukan koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan di Kabupaten Halmahera Selatan;
- (1) melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- (3) memberdayakan dan menggerakkan masyarakat di dalam kawasan untuk mendukung secara aktif Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- (5) menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Besar dan Koperasi dalam kawasan;
- (4) melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mendukung secara aktif Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- (6) menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, daerah maupun antar daerah, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), dan Rencana Tindak;
- (8) menyelenggarakan sistem pemantauan, monitoring dan evaluasi serta informasi perkembangan kawasan perdesaan;
- (7) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi tepat guna dalam upaya pengembangan kawasan; dan
BAB III - PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Pasal 6
Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :
Menyusun dokumen kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, yaitu :
- (1) Tahap pertama
- a) Peraturan Bupati tentang Kawasan Perdesaan;
- c) Rencana Tindak / Rencana Tahunan;
- b) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), dan
Tahap kedua
Tahap Ketiga
Penyusunan program dan kegiatan SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dokumen kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar pemangku kepentingan.
Kegiatan dan program dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai Rencana Pembangunan Kawasan, dengan ## BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH
BAB III - PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Pasal 7
Peran Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan kawasan meliputi :
- (2) melaksanakan koordinasi antar stakeholder mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan dan pengembangan kawasan;
- (1) menyusun dokumen kebijakan pengembangan kawasan;
- (3) menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- (4) mengkoordinasikan penyusunan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan dengan lintas program dan sektor terkait baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten;
- (5) melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di kawasan; dan
- (6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengembangan kawasan;
BAB III - PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Pasal 8
- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan prioritas di Kabupaten Halmahera Selatan, dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang terdiri dari berbagai unsur dan keahlian dalam rangka pengembangan kawasan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- a) Mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
- c) Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan; dan
- b) Mengkoordinasikan penyusunan RPKP;
- d) Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 9
- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan, semua SKPD dan sektor terkait dapat merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap periode/tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan dapat diupayakan melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan dari swasta, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya maka ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 3 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 17

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM

Verifikasi: TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008 ## Pasal 12

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 3 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, BAHRAIN KASUBA