Unknown Unknown Nomor PATI Tahun 2016 tentang PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDII(AN DAN KEBUDAYAAN I{ABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo di bidang pendidikan tingkat Kecamatan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pasal 32 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara ' Republik k:donesia Tahun 1950 Nomor Lg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 196s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196s Nomor lg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3O);
2
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
2. Undang-Undang Ncmor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor s8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6T9); 3.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatarr Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2c00 Nomor L97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 terrtang Pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor argal; 4.
4. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan , pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor ls, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan peraturan perrrerintah Nomor 63 Tahun 2oo9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo r 164); 5.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20OS tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O1s tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLS Nomor 4s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s67o); 6.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2oro tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2oro Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor o6 Tahun 2olo tentang 7.
Menetapkan:
3
- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20lo Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2oLo Nomor tl2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1g Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot6 Nomor L 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang pedoman organisasi Perangkat Daerah Bidang pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2oL3 tentang Penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2olg Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1 1);
- 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor g Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo 'iahun 2oL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2Ot6 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2016, Nomor 4o).
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN BUPATI PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDII{AN SITUBONDO. TENTANG PEMBENTUI(AN UNIT PENDIDII{AN KECAMATAN PADA DAN KEBUDAYAAN I(ABUPATEN
BAB II - PEMBENTUI{AN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan pada Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten situbondo.
KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- '(1) UPT Pendidikan Kecamatan berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang pendidikan di tingkat Kecamatan.
- (2) UPT Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terletak pada LT (tujuh belas) wilayah Kecamatan, meliputi :
- a. KecamatAn Sumbermalang;
- Kecamatan Jatibanteng; b
- Kecamatan Banyuglugur; C
- Kecamatan Besuki; d.
- Kecamatan Suboh; e
- Kecamatan Mlandingan; f.
- Kecamatan Bungatan; g
- Kecamatan Kendit; h
- Panarukan; Kecamatan i.
- Situbondo; Kecamatan j
- Panji; Kecamatan k.
- Mangaran; Kecamatan 1.
- Kapongan; m. Kecamatan
- n. Kecamatan Arjasa;
- o. Kecamatan Jangkar;
- p. Kecamatan Asembagus;
- q. Kecamatan Banyuputih.
- (3) UPT Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pendidikan Kecamatan yang berada cibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
UPT Pendidikan Kecamatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan da.n pengendalian, dan pelayanan administrasi pendidikan di Kecamatan.
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pendidikan Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- a- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
- b. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
- C. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal; Can
2. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. d.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPT Pendidikan Kecamatan, terdiri dari:
- a. Kepala UpT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) sub Bagian Tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala UPT.
- (3) struktur organisasi upr pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati inr.

## BAB V

## PENJABARAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala UPT

## Pasal 7

- (1) Kepala upr pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasar 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengen,dalian, dan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepara upr pendidikan Kecamatan rrrenyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendiclikan nonformal;

- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
- c. pengawasan dan pengendalian program kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat sekolah dasar;
- e. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional, kenaikan pangkat, gaji berkala, kartu pegawai, taspen, kartu suami/ istri, cuti pegawai, ijin belajar dan pensiun;
- g. pelaksanaan pengusulan penempatan tenaga kependidikan;
- h. pengembangan pendidikan non formal dan kegiatan belajar masyarakat;
- i. pembinaan dan pengembangan perpustakaan di sekolah;
- j. pelaksanaanketatausahaan;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja upr masing-masing; dan
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## Bagian Kedua

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja;
- b. menghimpun cata statistik pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
- c. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perrengkapan serta peralatan kantor;
- d. melakukan pengadministrasian surat menyurat dan kearsipan;
- e. melakukan penyediaan, inventarisasi, dan perawatan perlengkapan kantor

8

- f. melakukan fungsi koordinasi 'calam kegiatan koordinasi inte:nal (lintas program);
- g. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPT Pendidikan Kecamatan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendidikan Kecamatan;
- i. melaporkan hasil pela.ksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan
- j. melaksanakan trrgas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

## Bagian Keempat

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksu,C dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Pengawas Sekolah;
- b. Penilik; dan
- c. Jabatan Fungsional lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam peiaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsionai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai forrrasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pendidikan Kecarr,,atan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan cian Kebudayaan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
2. Kepangkatan dan Jabatan Kepala upr pendidikan Kecamatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku (2)
3. Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. (3)

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 1 1

- (1) Kepala UPT Pendidikan Kecamatan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsionar dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- (3) Kepala UPT pendidikan Kecamatan berkewajiban memimpin bawahanny'a dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala uPT Pendidikan Kecamatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Upf pendidikan Kecamatan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan 1ebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat 1ain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT pendidikan Kecamatan mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan Eupati ini, peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahu n 2oo9 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas pendidikan Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini berl":il1#r"r,* gar 2Januar i 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten situbondo. memerintahkan penempatannya

Diundangkan pada tanggal Situbondo 0 DEC 2010



BERITA DAERAH I(ABUPATEN SrruBoNDO TAHUN 2cl16 NOMOR go

LAMPIRAN peraturan Bupati Situbondo

ranggar:

3 0 DEC 2010

Nomor

## STRUKTUR ORGANISASI

## UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDII{AN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDII{AN DAN KEBUDAYAAN I(ABUPATEN SITUBONDO