Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2012. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. 2 . Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbend.aharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahwt 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua ka1i diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu.sat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Norn or 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa sebagai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa agar dapat dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel guna mendorong terbentuknya kemandirian desa melalui penguatan kelembagaan masyarakat desa dan peningkatan kescjahteraan masyarakat desa., agar dalam pelayanan infrastruktur pedesaan maupun pelayanan administratif kepada masyarakat lebih representatif dan prima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2012.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 2 . Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbend.aharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahwt 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua ka1i diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
..
2
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu.sat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Norn or 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
MEMUTUSKAII:
Menetapkan:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PELAKSARAAN
BANTU AN
KEUANGAN
PEMERllfTAB DESA KABUPATENSITUBOll'DO
PEDOIIAN
KEPADA
Pasal 2
Maksud pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa. adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiat.an pemerintahan dan pemberdayaan m.asyarakat.
Pasa13
Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa adalah :
1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
5
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan bernsaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
BABm
PRIIISIP PERGELOLAAII BARTUAII' KBUAIIGAII KBPADADBSA
Pual4
- (1) Pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDes.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawaban secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) Bantuan Keuangan Kepada Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
BABIV SOMBER AlfOOARAN
Pual5
Alokasi anggaran Bantuan Keuangan yang disalurkan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan ADD, PI'KPD, Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa, Pembangunan Pagar Ba1ai Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu yang bersumber dari APBD Kabupaten.
BABV BESARAR AJIGGARAII
Pual6
- (1) Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan asas adil dan merata.
- (2) Besaran anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada setiap Desa disesnaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
...
BABVI PENGGVNAAII AIIGGARAN
Paal7
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:
1. ADD.
2. PTKPD.
3. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa.
4. Pembangunan Pagar Balai Desa.
5. Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu.
Paaal8
- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk:
- a. Kegiatan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima oleh desa; dan
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% (tujuh pu1uh per seratus) dari ADD yang iterima oleh desa
- (2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa
- (4) Kegiatan-kegiatan yang didanai dari ADD adalah sesuai dengan ketentuan pengelolaan APBDesa
Pual9
- ( 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan sesuai dengan pennohonan pengajuan dari Pemerintah Desa.
- (2) Penerima Penghasilan Tetap adalah para Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bersifat sah dan mengikat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (3) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal, berhenti atau berakhir masa jabatannya masih berhak menerima penghasilan tetap sesuai bulan pada saat Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut meninggal 7 berhenti atau berakhir m.asajabatannya.
7
PaaallO
- (1) Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa diperuntukkan guna Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di Kabupaten Situbondo;
- (2) Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa agar dipergunakan untuk biaya fisik Kantor dan Balai Desa, serta tid.ak dibenarkan untuk pembelian tanah dalam arti tanah harus disediakan oleh Pemerintah Desa dan agar dihindari penggunaan tanah kas desa yang produktif.
- (3) Pengelola Bantuan Keuangan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di m.asing-masing desa agar membentuk Tim Pelaksana melalui surat Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan keterlibatan dari berbagai unsur masyarakat.
- (4) Pengelolaan Penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pemohon menerima bantuan keuangan terhitung dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan dimaksud kepada Bupati.
Paaal 11
- ( 1) Pembangunan Pagar Balai Desa diperuntukkan guna pembangunan pagar balai desa di Kabupaten Situbondo;
- (2) Pengelolaan Penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pemohon menerima bantuan keuangan terhitung dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan dimaksud kepada Bupati.
Paaal 12
- ( 1) Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Guru ngaji dan Guru Minggu diperuntukkan kepada guru ngaji sebagai penyelenggara pengajian tradisional anak-anak: dan pendalaman Al-kitab.
- (2) Bantuan untuk guru Ngaji dan Guru Minggu yaitu dana yang digunak.an untuk penerima manfaat dimana penggunaannya adalah untuk memberikan stimulan mendulrung upaya-upaya penyelenggaraan pengajian tradisional anak-anak yang diselenggarakan oleh para guru ngaji dan pendalaman Al-kitab oleh Gum Minggu.
- (3) Bantuan untuk guru ngaji dan Guru Minggu dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang oleh Kepala Desa dan penerima manfaat program yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8
BABVD MEKAIOSIIE PEIIGUSULAB DAIi PENCAIRAN DANA
Pual 13
- {1) Penycdiaan dana dimaksud beserta pengelolaannya dianggarka.n dalam APBD Kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PengeloJaan Keuangan Daerah melalui camat setempat untuk di verifikasi kelengkapannya.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan oleh Camat maka diajukan permohonan pencairan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Kepala Bagi.an Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten untuk diverifikasi ulang kelengkapannya.
- (5) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan dana langsung dari leas daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.
BABVID
PEIIGELOLA DARA
Pual 14
Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan.
Pua115
- ( 1} Dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pedesaan harus dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa (TPD).
- (2) TPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana.
- (3) TPD yang terbentuk dari unsur Pemerintah Desa, LKD dan masyarakat desa sebagai mitra Pemeritah Desa dalam pelaksa.naan kegiatan pemberdayaan masyarakat, diberikan bantuan operasional melalui APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
..
9
Paul 16
Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Penmdangan.
Pual 17
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dana hams dicatat dan dibukukan dalam APBDesa dan Buku Administrasi Keuangan Desa.
BABIX
PELAPORAB DAIi PERTAIIGGUIIGJAWABAJI DAIIA
Pual 18
- (1) Pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBDesa khusus dana yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, cliperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaandana
2. (2} Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan berkala dan laporan akhir yang disampaikan secara hierarki.
Pual 19
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa.
Pual20
Pasal 16
BABX
PBJl'GAWA&amp;Uf PBlfOBLOLAAII KBGL\TAll'
Pual21
- (1) Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyaraka.t sesuai dengan Peraturan Penmdang-undangan.
- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
BABXI
KETBBTUAN PENUTUP
Pual22
Pelaksanaan, mekanisme penyaluran, meka.nisme pencairan, pertanggungiawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
Paa.123
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. memerintahkan penempatannya
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangannya Peraturan ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. BBRITA DAERAH KABUPATER SJTUBOIIDO TARUR 2012 IIOMOR -.30