PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 25 Tahun 2015 tentang PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- Menimbang Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah menyatakan Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonom,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam sosial, dan atau manfaat lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Oaerah Air Minum Kabupaten Sintang ditegaskan maksud dilakukannya Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sin tang Kepada Perusahaan Daerah Air Min um Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...
l
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
,..
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1981 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagammana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
BABI KETENTUAN UMUM
Pasa1 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sintang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Sintang, merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.
10. Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
BAB II - MAK.SUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional kepada PDAM Kabupaten Sintang dalam memberikan pelayanan akan ketersediaan air minum kepada masyarakat.
2. Memperkuat struktur permodalan PDAM Kabupaten Sintang guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan.
BAB II - MAK.SUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
1. Mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas jasa pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan air minum yang terjangkau dan memenuhi standar kesehatan guna menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang.
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG Pasal 4
Pasal 4
Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Sintang yang didirikan
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG Pasal 4
Pasal 5
Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang merupakan penyisihan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015, ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang­ Undangan yang berlaku.
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG Pasal 4
Pasal 6
Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
BABIV RINCIAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG Pasal 4
Pasal 7
- (1) Rincian penggunaan dana penyertaan modal PDAM Tahun 2015 digunakan untuk Biaya Operasional dan Investasi yang rincian penggunaannya disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PDAM yang disetujui oleh Dewan pengawas dan diketahui oleh Bupati Sintang.
- (2) Apabila terjadi Perubahan Penggunaan dana pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PDAM, maka akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan PDAM.
- (3) Sisa penggunaan dana penyertaan modal PDAM Tahun 2015 dijadikan saldo awal pada tahun anggaran berikutnya.
BABV
MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG Pasal 4
Pasal 8
- (1) Direksi PDAM Kabupaten Sintang wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan, yang terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati Sintang.
- (4) Tata cara dan waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku.
133686
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG Pasal 4
Pasal 9
Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Kabupaten Sintang dilakukan oleh Dewan Pengawas bersama Tim Pengelolaan dan Pengendalian Dana Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Sintang kepad PDAM Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABVI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG Pasal 4
Pasal 10
- (l) Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini masih berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2 ~April &lt; / 'MILTON CROSBY 2015

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada Tanggal 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR