Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentulmn don Su surian Perangkat Daerah Kabupateri Buton, perlu (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BUTON
PERATURAN BllPATJ BCTON NOMOR4&gt;TAHUN 2016
TENT,".NG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGA.\IISASI, TUGAS DAN FLINGS! SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BUTON
DEN GAN RAJ-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentulmn don Su surian Perangkat Daerah Kabupateri Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tenrang Kcdudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupatcn Buton;
1. Pasal 18 Ayat (6) Unrlnng-I Inrlang D;,is:u Negara R~puhlik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi [Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nornor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesra Tahun '.LUU4 Nomor l'.L6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438.);
4. Undang-undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor G8, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.)
5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 t.entang Pcrnbcntukan Pcraturan Perundung Undangan (Lembnrun Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornnr 8?., Tarnba ha n Lembaran Negara ReIYublik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan :
Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lernbaran Negara ReµuL!ik Indonesia No11101· 5494 )
- Indonesia Tahun 20)4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Irrdorieain Nornor 5587) sebugaimanu relah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ten tang Republik 23 Tanun 2014 (Lemba:an Negara 7. Undang-Uncang Nornor Pemerintahan Daerah
- 7.Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- ten tang Negara 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 201!3 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Repubik Indonesia Tahun 2015 Nornor 5);
- 9.Peraturan Daerah Kabupaten Euton Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Urusa.n Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pernerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonorn [Lembarau Daerah Kabupateu Butou Tahun 2016 Nomor 112);
- 10.Per·aturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 6 Tahun 2016 tenrang ?embr.ntnk;.1n nan Ru~unan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
ME:MUTUSKAN:
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN !&lt;'UNGSI SERTA TATA l&lt;RR,.JA DAN PERPUSTAKAAN DAER&lt;\H PERATURAN BUPATI ORGANTSASI TUGAS DINAS KEARSJPAN KABUPATEN BUTON.
Pasal 1
Dalam Pcraturan ini, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Buµ&lt;1.Li adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyaL Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Kabupaten Bu ton.
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah yang selanjntnya disebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dae rah adalah Dinas Kearsrpan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
9. Sckretariat adalah Sekrctariat Dinas Kearsipan da n Pcrpusta.kaan Dacrah Kabupatcn Euton.
10. Sekretarts Dmas yang selanjutnya disebut Sekretarts adalah Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pads Dinas Kearaipan dan Perpuetolcaan Daerah Ko.bupnten Buton.
12. l2. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupatcn Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dacrah Kabupaten Duton.
15. Seksi adalah Seksi pada uinas Uinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
17. Unit Peluksunn Tekrris Dinaa, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknls operasional dan/ atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok .Jabaran Frmgsional adalah Kelompok Jabatan Fungeional di lingkungo.n Dinus Keursipan dan Perpustakaan .Uaerah Kabupaten Buton.
KEDUDUKAN
Pasa12
- (I) Din as Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat I)) dipimpin oleh Kepala Dir.as yang berkedudukan ui bawah dan bt:rlanggungjawab kepada Bupati mclalui Sckrctaris Dacrah.
BAB IIf SUSUNAN ORGANlSAST
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (I) Dinas Kea1·sipru1 dan Perpustakaan Dacrah adalah Dinas Daernh Tipe 8.
- (2) Dirias Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayaL (1) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- d. Bidang Pengelolaan Arsip;
- e. Bidang Perpustakaan;
- f. Uf'I'D; dan
- g. Kelompok ,Jal.Jatau Fungsiuual.
- (3) Sckrctariat scbagaimana dimaksud pada pudu Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Rllhh;igian perencanaan, Keuangan dan Evapor: dan
- b. Subbagian Kepegawaian,Umum dan Perlengkapan
- {4) Bidang Pembinaan dan Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 Huruf c terdiri atas :
- a. Seksi Pembinaan Pcrangkat Daerah.
- b. Seksi Pembinaan Perusahaan,Ormas/Orpol.
- c. Seksi Pengawasan dan K.earsipan.
- (5) Bidang Pengelolaan Arslp sebagaimana dirnaksud pada Aya; (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
- b. Seksi Akuisisi, Pengola han dan Preservasi
- c. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
- f6) Bidang Perpustakaan sebagaimana dirnaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan
- b. Seksi Layanan,Ahli Media dan Otomasi Perpustakaan
- c. Seksi Pengembangga'l Perpustakaan dan Pembudayaan Kcgcmaran Membaca.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Kearsipan clan Perpustakaan Daerah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peratnran Bupati ini

## Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dirnaksud datam pasal 3 ayat [2) huruf c.huruf d dau huruf e.dipirnpin oleh seorang Kepala Bidang yung bero.do. di bawah dan bcrtanggungjawab kepada Kepala Oinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dirnaksrid dalarn P:.s'll 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepa)a Bidang masing-rnasing.

## BABlV TUGAS DAN FUNGS!

Bagian Kesatu

Umum

## Paaal 5

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas membanru Bupati dalam mclaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dae,ah dan Tugas Pembatuan yang dibcrikan oleh Kepala Daerah clibidang Kearsipan dan Pcrpustakaan.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) rnenyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup iugasnya;
- d. Pelaksanaan adminsitrasi dines scsuai dcngan lingkup tugasriya;
7. r.. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

## Kepala Dinas

## Pasal6

- (1) Kepala Dinas mernpunyai tugas menumpm dan melaksanakan urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Kearsipan dan perpustakaan daerah berazaskan otonomi daerah dan rnengkoordinasikan
2. pelaksanaan kegiatan dibidang Kearsipan dan perpustakaan daerah serta membina hubungan kerja dengan instansi Pernerinrah, Swasta darr Leml.JagcJ Kemasyarakaran lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyetenggarakan tungei :
- a. Memimpin dinas arsip daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. b, Merurnuskan kebijakari penyelenggaraan kearsipan daerah sesuai dengan rugas dan fungsi;
- c. Mcnetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Melakukan pengawasan kearsipan daerah pada Perangkat Daerah, perusahaan swaste, organisaei kemasyarakatan/Organisasi politik, lernbaga pendidikan, kecamatar., dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
- d. Membma penyelenggaraan kearsipan daerah pada Pcrangkat Dacrah, perusahaan swasta, organisaei kemasyarakarari/Organisasi polirik, lr.mh,ig,i pcndldikan , kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dan masyarakat;
- f. Mcnyclcnggarakan pcngclolaan arsip dinarnis;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan arsip statis:
- i. Menyelenggarakan perencanaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, kcpcgawa.ian, kcuangan, cvaluasi clan pelaporan, serta 'urnum.
- h. Menyelenggarakan pelayanan, dan pemanfaatan arsip; dan
13. J· Menyusun renccna daerah di bidang kearsipan berdasarkan rencana nasional;
- k. Perumusan clan pelaksanaan kebijakan da.ernh &lt;Ii bidang kearsipan;
- l. Perumusan kebijakan sistern informasi daerah di hidang kearsipan;
- m. Membina pengelolaan arsip kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan;
- n. Melakukan pengawasan internal kepada perangkat daerah, Iernbaga pendidikan, perusahaan, organisast politik, don orgo nisaei kemaeyarakatan;
- o. Melaksanakan pcnyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip rerjaga selmg::ii aser nasional yang berada di daerah;
- p. Memberik::u1 Iaynnan dan pemanfaatan arsip statis.

## Bagian Ketiga Sekrcrariat

## Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mernpunyai tugas Melaksanakan tugas kcsekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta. pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumenproduk

•

hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.

- (2) Sekrctads DiHa,; utt.!1:J.m melaksanakan cugas sebagaimana dimulcsud pada Ayar (1) mcnyclenggarakan fungsi:
- a. Koordinsi, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan l.ligas dan fungsi organisasi,
- b. Penyelenggaraan urusan perencanaan, dan kepegawaian meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan dan kepegawaian,
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, tata usaaha, dan perlengkapan meliputi urusan persuratan, kersipan, pcrbcndaharaan, tl-untansi, verifikasi pcncatatan aset, clan perlengkapan.

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan, Kcuangan dan Evapor, mempunyai tugas Melaksanakan tugas perencanaan, pengelolaan keuangan, dan Evaluasi Pelaporan internal satuan kerja

## Pasal9

Kepala Sul.J Bagian Kepegawaiau.Umum dau Perleugkapan, mcmpunyai tugas Mclaksanakan tugas pcngclolaan Kcpcgawaian, dokumentasi produk hukum bidang Kearsipan clan perpustakaan daerah dari pengelolaa.n kebutuhan rumah tangga dan pengclolaan Surat menyurat

## Bagian Keempat Hidang Pembinaan dan Pengawas Kearsipan

## Pasal 10

- ( l) Kepala Bidang Pernbinaan dan Pengawas Kearsipan mernpunyai tugas Menye!enggarakan Perurousan Kebijakan texnis.pemberian birnbingan, Supervisi,Pemantauan dan Evaluasi Pcnyelcnggaraan Kearsipan.
- (2) Keoalu Bidang Pernbinaan dan Perigawas Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada avat 1 menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi penyelenggaraan ke.arsipan;
- b. penyiapan bahan penvusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan:
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan t.eknis pernbinaan kearsipan;
- dau konsultasi d. pcrnberian bimbingan, supervisl, peluksorinan kearsipan;
- P.. pelaksanaan sosialisasi kearsipan: dan
- penyelenggaraan f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kearsipan.

## Pasa! I I

Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Oaerah mempunyai tugas Melaksanakan Perencanaan,Sosialisasi dan Penyuluhan Kearsipan pada Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan l)aerah ;

## P:lsal 12

Kepala Seksi Pernbinaan Perusahaan.Ormasy Orpot mempunyai tugas Mclaksanaan Pcrcncanaan, Birnbingan Kearsipan serta melakukan Pemantuuun Superviai den Evaluasi I&lt;earsipan pada Perusa haan, Organisasi Kemasyarakatan / Organisasi Politik dun Masyarakat baik di Desa/Kelurahan :'!tau y;,ing disebur dengan nama lain yang sejenis

## Pasal 13

Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas Melakukan persiapan bahan pcrumusan kebijakan teknis pengawasan keareipan.rneleksanakan program pengawasan kearsipan serta melakukan penilaian dan monitoring hasil peugawasan kcarsipan ;

## Bagian Kelima

## Bidang Per.gelolaan Arsip

## Po.snl 1 '1

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugnsMelnkso.no.lmn sebagian tugus Dinos Kearaipan dan Perpustakaan Dacrah di bicang Pengelolaan Arsip rneliputi perumusan kebijakan Pengelolaan arsip dinamis,pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip.pelaksauaan perefresian areip serta usutan pernusnahan dan akuisisi arsip;
- (2) Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pengelolaan Arsip menyelenggarakan Iungsi
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis;
- b. pelakscnoon olih media dan reprodukei areip dinamis;
- d. pelaksanaan usulan pernusnahan dan akuisisi arsip;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengetolaan arsip statis;
- e. pelaksanaan pcngolahan ar sip; dan
- f. pclaksanaan preservasi arsip.

## Pasal 15

Kepala Seksi Pengelolaan Arsip D iriarnis, mempnnyai h1g:c,s Melaksanakan sebagian tugas pengelolaan arsip dalam mcnyiapkan daftar arsip aktif dan arsip inaktif serta melakukan pengaturan Iisik aktif, pengolahan informasi dan pernindahan arsip inaktif di lingkungan pernerintah daerah.

## PasaJ 16

Kepala Seksi Akusisi,Pengolahan dan Preservasi mempunyai tugas Melaksanakan monitoring.penuaian dan ferifikasi terhadap fisik dan daftar arsip.serta melaksanakan Perawatan.perbaikan dan penyclamatan Arsip statis akibat bencana serta melakukan Pengujian Autensitas Arsip statis.

## Paeal 17

KepaJa Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas Mclaksanaan Layanau Arsip :stali:s dan dlnamis.serta penyiapan buhun dalam pencrbitan riaskah sumbcr aktif dan Pameran arsip statis &lt;l::ilam mengelola pengaduan dar:i m::isyarakat.

## Bagian Keenam

## Bidang Perpustakaan

## Pasal 18

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalarn pasal 18, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
2. (!) Kepala Bidang Perpustakaan rnempunyai tugas Melaksanakan sebagaian tugas Dinas Kearsipan dan Perpuetekaan Daerah daJam pcngcmbangan kolckai, otornaei pcrpustakaan dan pernbudayaan kegemaran membaca.
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan:
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan:
- c. Menyiapkan bahan penyuaurtarr .norma.eaarular, prosedur, dan kriteric. layannn infrastruktur dan informasi bidang perpu st·a kaan:
- d. Menyiapkan bahan pemberian birnbingan teknis layanan infrastruktur dan informasi bidang perpustakaan;
- e. Melaksanakan pernantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan;
- f. Mengkoordinasikan dan mcrcncanakan kcrjasama tcknis dalarn bidang pcrpustakaan;
- g. Melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Pasal 19

Kepala Seksi Pengembangan Koleksi,Pengolahan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai tugas Mengembangkan koleksi daerah,pengadaan bahan perpustakaan,melaksanakan konscrvasi dengan melokukun peleetarian fisik perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawaum.rcstorasi clan meuibuat saraua penyirnpanan bahan perpustakaar:.

Kepala Seksi Layanan, Ahli media, dan Otornasi Perpustakaan mempunyal tugas Melaksanakan pelayanan dan kerjasama perpuetakaun meliputi unturu lain lcyanan eirkulosi.rujulccn dan layanan estensi,pelaksanaan alih media dengan melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno dan pelaksanaan otomasi perpustakaan,

## l'asaJ '.21

Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas Melakukan koord.inasi pengembangan perpusrakaan anrara lain dengan sosialisasi scrta evaluasi pengcmbangan sarana pcrpustakaan scrta mcla.kuka.n pendataan tenaga perpustakaan,bimbingan teknis serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 22

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dalarn melaksanakan tugas dan fungsi harus merierapkan pr+nsip koordiuasi, iutegrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkur.gan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sendiri maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

## Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan rnengkoordinasikan hawahan clan memberikan pengarahan scrta petunjuk bagi pclaksanaan tugas seeuai dengan uraian tugas yang reran ditetapkan.
2. bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai derignn ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bawahan secara harus diikuti dan dipatuhi oleh (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## Pasal24

Dalam rnelaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus rnelakukan pcmbinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil gun a setiap pejabat di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Pernruran Perundang-Undangan.

## BAB VI

## ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu

Eselon

Pasal. 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan ecruktural eselon Ilb utau jabatan pirnpinan unggi pratarna.
- (2) Sekretaris Dinasmerupakan jabatan strukural eselon Illa atau jabatan administrator.
3. jaoatan administrator. (3) Kepala Bidang merupakan iabatan struktural eselon nib atau
- (4) Kepala subbagian dan Kcpala 8cksi mcrupakan jabatao struktural eselon tva atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UJ&gt;TD merupakan jabatan struktural eselon Nb atau jaoatan pengawas.

## Bagiau Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UJ&gt;TDdan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Teta earn perigungkntan dan pcmberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (lj berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

•

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (ll Segala biaya vang dipcrlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpriatakaan Daerah dibebaukan kepada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan +ugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pernbiayaan eeeuai dengan ketentuan Pcraruran Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB Vlll

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kcpangkatun eerto susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraruran Pertmdang-Urrdangan yang ber'laku

## Pasal 30

- (1) Di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dapat dibcntuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan bcsarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembcntukan dan sununan organisasi UPTD sebagrumana dimaksud pada ayat (1) diatur derigan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 31

- Di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dacrah dapat dibentuk kelornpok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BABIX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pdaksan.aan 1'11e;is Pokok dan Fungsi scbagaimana diatur dalam Pcraturan Buputi irii dilaksanakan mulai Tahun 2017.

## l:!AB X

## PE NUT UP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Peraturan Bupari Auton Nomor 53 Tahun 2013 tentang Kcdudukan, 'Tugas Pokok Pungsi clan Tata Kcrja Badan Kumunikasi Informatika PDE,Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 34

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraruran Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Buton

| PARAF | PARAF | PARAF |
|---------|-----------|---------|
| Wt | Wt | |
| A.~ 3, | A.~ 3, | |
| ~c- | ~Cxl\'I'~ | |
| ~ | \,bk~ | < 9'j |
| \Q,~ | ~ | f· |

Ditetapkan di Pas a rw aj o pada tanggal t~ Oktober 2016


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

## 8ABX

## PE:NUTUP

## Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Peraturan Bupari Auton Nomor 53 Tahun 2013 terrtarig Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi clan Tata Kcrja Badau Kurnunikasi Informatika PDE,Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daeruh Kabupatcn Outon

| PARAF | PARAF | PARAF |
|---------|-----------|---------|
| ~<; '3, | ~<; '3, | |
| ~-- | \Q:s.,~~ | |
| \~ | \t\v\:ocn | ~ |
| ~~ | ~ | j |

SAMSU UMAR ABDUL SA.JOUN

Cap/TIO

BUPATI BUTON,

Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal 13 Oktober 2016


KA

M. SH

Pembina Utama Muda, N /c Nip. 195801011989031012

SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .l~?.-: ________________

·

Pas a r w aj o

or-roQ,er- 20 1 6

S DAERAH KABUPATEN,

Diundangkan

tanggal pada