PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG Nomor 4 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Pera tu ran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana maksud pada huruf a diatas, perlu diadakan penyesuaian kembali dan perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
3. Peraturan . Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478). 4
MEMUTUSKAK :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 4 TA.RUN 2016 TENTARG TATA CARA PEIIBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATE.N MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016.
Q
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- ( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- {2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilalrukan setelah Kepala Desa · menyampaikan kepada Bupati:
- a. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilalrukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa ta.hap I.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus}.
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- d. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan November.
- (6) Rincian Dana Desa tahap I dan tahap II yang diterima oleh setiap Desa, sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini muJai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan · Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan



Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal

3 taez:

2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATE�SA TENGGARA,

FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR


## Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

| KO | PE.JAB.AT PEJIGELOLA | PAARM lrlu,,...RDDfA.81 | KETERAKGA1f |
|------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| I. | KASUBAG | \\., " | |
| a. | KABlD PEMBERDAYMN MASYARAKAT BPM-PD | "0 | |
| 3. | SEKR£TARIS BPM-PD | // / | |
| ,. | KABAO HUKUM | • | |
| 5. | KEPAIJ. BPM-PD | / | |
| 6. | KEPALA BPKBMD | | |
| 7. | tNSPEKTUR | 7&:" | |
| 8. | ASlSTEN BIOANO PEMERINTAHAN e KESRA | . \� | |
| 9. | SEKRETARIS DAERA!l | .,, | |
| 10. | WAKJL BUPATI MINAHASA TENOGARA | -1-- | |
| c- | BUPATI MlNAHASA TENGOAR A | Oh. Mohon Untuk Ditundnur.ngani | Oh. Mohon Untuk Ditundnur.ngani |


Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal

'.s ""El

2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATE INAHASA TENGGARA,

FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 2'33

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal s ME I 2016

BUPATI M NAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP