PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 47 Tahun 2015 tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA BARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BUPATITULUNGAGUNG, (berlaku 1 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
.. Mengingat
~
- bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/ 12/2015, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati Tulungagung;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang› Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 561 9);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor Hortikultura (Lembaran Tahun 2010 Nomor 132, Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 ten tang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
,,,,--...\_
,I
Menetapkan
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Ivlenteri Perdagangan Nomor 20jivIDAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pu puk An-Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/ 12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
8. i 9. Keputusan Menteri :237 /Kpts/OT.210/4/2003 Pengawasan Pengadaan, Pupuk An-Organik; Pertanian Nomor ten tang Pedoman Peredaran dan Penggunaan
20. Keputusan Menteri Pertanian No111or 239/Kpts/ot.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
21. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 79 tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2016
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/ atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tan ah.
3. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/ atau Petani di Sektor Pertanian.
4. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung ## BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2
- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/ a tau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3
- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4
- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan jumlah Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Kabupaten Tulungagung Tahun 2016.
r-,.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Jenis dan Jumlah, sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan rekap RDKK yang diusulkan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang yang telah disetujui oleh petugas teknis, penyuluh dan koordinator BPP setempat menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis dan Jumlah dan Sebaran Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dinas bersama Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/ atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/ a tau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayahnya.

## BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor dengan ketentuan Realokasi antar Kecamatan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BABV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut:

----

- a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok Tani;
- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/ a tau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/ a tau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kabupaten Tulungagung.
- (6) Dalam hal Dinas memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal yang ditembuskan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).


- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan se bagai beriku t :

- a. Pupuk Urea

- = Rp. 1.800,- per kg;

- b. Pupuk SP-36

- = Rp. 2.000,- per kg;

- C.

- PupukZA

- = Rp. 1.400,- per kg;

- d. Pupuk NPK

- = Rp. 2.300,- per kg;

- e.

- Pu puk Organik =

- Rp. 500,- per kg;

- a. Pupuk Urea = 50 kg;

- b. Pupuk SP-36

- = 50 kg;

- C.

- Pupuk ZA

- =

- 50 kg;

- d. Pupuk NPK

- = 50 kg;

- e.

- Pupuk Organik =

- 40 kg;

## Pasal 10

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

## "Pupuk Bersubsidi Pern.erintah" Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

## BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 11

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/ atau Kelompok Tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/ atau Kelompok Tani setiap bulannya kepada Bupati yang ditembuskan kepada Dinas Pertanian Provinsi.


## Pasal 12

- (1) KPPP Kabupaten Tulungagung wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

## Pasal 13

KPPP Kabupaten Tulungagung wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

## BAB VII PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal ~O Desember 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,

/~

SYAHRI MULYO



Diundangkan di Tulungagung pada ta ggal 30 Desember 2015 SEKR IS DAERAH

/.1r. INDRA FA

I, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 47