PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentangPedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana DesaBagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi.
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5558), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor8Tahun 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Menetapkan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. PeraturanMenteriKeuanganNomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
SUMBER DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penetapannya dilakukan setiap tahun dan disalurkan melalui rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah;
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana transfer dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan ditransfer kembali sesuai dengan ketentuan ke rekening Pemerintah Desa sesuai dengan besarandana desa untuk masing-masing desa.
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA Bagian Pertama
Penganggaran
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA Bagian Pertama
Pasal 3
- (1) Pemerintah Kabupaten setiap tahun anggaran mengalokasikan dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening daerah berupa bantuan keuangan desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) Besarnya alokasi anggaran pada APBD Kabupaten sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk alokasi Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Penghitungan pengalokasian besaran Dana Desa untuk setiap Kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA Bagian Pertama
Pasal 4
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang wajib dituangkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran.
Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Desa Bagi Setiap Desa
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA Bagian Pertama
Pasal 6
BesaranAlokasiDasarsetiapDesadihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan jumlah Desa di kabupaten.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA Bagian Pertama
Pasal 7
- (1) Besaran alokasi formula setiapdesa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima persen)untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksudpadaayat (1)huruf bdan hurufd,masing-masingditunjukkanoleh jumlah penduduk miskin desa dan indekskesulitangeografis (IKG)desa.
- (3) Tata carapenyusunan IKG desasebagaimanadimaksudpadaayat (2) dilakukansesuaiperaturan yang ditetapkanolehMenteriKeuangandanditetapkandenganKeputusanBupati.
- (4) Penghitungan rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
9. AF setiap desa = {(0,25*Zl )+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4)}*(DDKab/KotaAD Kab/Kota)
Keterangan:
- AF setiap Desa =
- alokasi formula setiap desa.
Z 1
- = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.
Z2
- = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskindesakabupaten.
Z3
- = rasio luas wilayah setiapdesaterhadap luas wilayah desa kabupaten.
- Z4
- = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten.
DDkab
- = besaran dana desa kabupaten.
- ADkab
- = besaran alokasi dasar kabupaten.
BAB IV - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 8
- (1) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun angaran berjalan dengan ketentuan:
- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- (2) Dana desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten dan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
- (3) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
BAB IV - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9
- (1) Penyaluran danadesadariRKUD keRKD dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) PenyalurandanadesatahapIdilakukansetelah Bupati menerima:
- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
- b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa melalui Camat;
- c. Rencana penggunaan dana yang bersumber dari bantuan keuangan berupa dana desa untuk tahun anggaran berjalan.
BAB IV - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 10
- (1) Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa.
PENGGUNAAN
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 11
- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa.
- (2) Pengunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dalam bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat
- (3) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (4) Pengalokasian penggunaan dana desa wajib berpedoman pada RencanaPembangunanJangkaMenengah Desa dan RencanaKerjaPemerintah Desa serta
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 12
- (1) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 13
- (1) Kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pasal 12 adalah kegiatan pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Ketentuanlebihlanjuttentangpenggunaandanadesadalambidangpenyelenggaraan pemerintahandesadanpembinaankemasyarakatansebagaimanadimaksudpadaay at (1) diaturlebihlanjutdenganPeraturanKepalaSatuanKerjaPerangkat Daerah yang membidangipemerintahandesa.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 14
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa, diutamakan pelaksanaannya secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
PENGELOLAAN
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 15
- (1) Pengelolaan dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dananya bersumber dari dana desa dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuanpedomanteknispengelolaan danadesasebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I peraturan ini.

## BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 16

- (1) Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Bupati;
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan b. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporanrealisasi penggunaan danadesatahapI sebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufb disampaikanpalinglambatminggukeduabulanJuli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini.
- (6) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud padaayat (2) kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang menangani masalah pemerintahan desa.

## Pasal 17

- (1) Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan konsolidasipenggunaan Dana Desa dari desa di wilayah kerjanya kepada Kepala SKPD teknis yang menangani masalah pemerintahan desa;
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa, terdiri atas:
- a. Laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya;
- b. Laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I;

- (3) Laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan kumpulan dari Laporan realisasi penggunaan dana desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
- (6) Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

## Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi denganpertanggung-jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa;
- (2) Pertangungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat;
- (3) Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 19

- (1) Bupati melalui Camat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan dana desa;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD teknis yang membidangi pemerintahan desa;
- (3) Bupati melalui SKPD teknis yang membidangi pemerintahan desa melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa kepada aparat di tingkat Kecamatan dan Desa.
- (4) Pemantauan oleh Camat terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana desa dilaksanakansebelum dan sesudah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- (5) Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana desa meliputi:
- a. Pelaksanaan fisik kegiatan yang didanai oleh dana desa;
- b. Pelaksanaan pertanggungjawaban administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- c. Permasalahan, hambatan dan solusi terhadap permasalahan dana desa;
- d. Sisa lebih perhitungan anggaran dana desa.
- (6) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD teknis yang membidangi pemerintahan desa.

## Pasal 20

- (1) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal19 ditemukan sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui Camat:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. memintaaparat pengawas fungsionaldaerahuntuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut .
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa dana desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desatentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untukselanjutnyaditampungdalamperaturan desatentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

## BAB IX

## SANKSI

## Pasal 21

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi Kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena:
- a. Penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan;
- (3) Pengurangan dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar pengurangan dana desa untuk Desa pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa;

- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan Dana Desa dan menyebabkan kerugian desa/daerah/negara, Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- b. Terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdilakukan sampai dengan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap II.

## Pasal 24

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MenteriKeuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali dana desa dari RKUD ke RKD.

- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, sisa dana desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 25

- (1) Bupati melakukanpemotonganpenyaluran danadesadalamhalsetelah dikenakansanksipenundaanpenyalurandanadesasebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotonganpenyalurandanadesasebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetepan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi besertaperubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 17-5-16

BUPATI BANYUWANGI,


H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 17-5-16

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI


Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 17

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 17 TAHUN 2016 TANGGAL : 17 MEI 2016

## PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Bantuan Dana Desa (DD) agar tepat sasaran, pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan Tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

## 1. Penentuan Besaran Dana DD

Penentuan besarnya dana DD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ditentukan berdasarkan penghitungan DD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN berserta perubahannya.

Besaran DD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar kabupaten dan alokasi formula kabupaten. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten. Sedangkan alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar dan alokasi formula dimaksud, ditetapkan besaran dana desa setiap desa dengan menetapkannya dalam keputusan Bupati.

## 2. Perencanaan Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa didahului dengan pemberitahuan pagu indikatif besaran Dana Desa setiap desa oleh Bupati pada tahun anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang didanai dari dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa, antara lain sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran DD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya) sesuai dengan jadual pelaksanaan musyawarah desa;
- c. Berdasarkan hasil musyawarah desa, Pemerintah Desa menyusun RKPDesa yang dituangan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa;
- d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.

1

- f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa, termasuk yang sumber dananya dari dana desa, Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dan pencairan DD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana Desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Penetapan besaran dana desa untuk setiap desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul SKPD teknis yang membidangi pemerintahan desa;
- c. Pengalokasian Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi;
- d. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- e. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
- f. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan DD mengetahui Camat beserta lampirannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, BPKAD Kabupaten Banyuwangi memproses lebih lanjut pencairannya;
- g. Pengajuan pencairan DD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tahap I sebesar paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran dana desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
- a) Surat permohonan pencairan DD Tahap I;
- b) Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai;
- c) Kwitansi penerimaan;
- d) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa;
- e) Rekapitulasi Penggunaan DD, Rencana Penggunaan DD dan alur kas rencana penyerapan DD;
- f) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (nol persen);
- 2) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan dana desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Surat permohonan pencairan DD Tahap II;
- b) Kwitansi penerimaan;
- c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan DD Tahap I telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (DD Tahap I).
- d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat.

## 4. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan APBDesa. Secara umum Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa di bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penggunaan dana desa diluar prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dapat dilakukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana desa sebagaimana tersebut diatas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraaan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan pengentasan kemiskan.

Dalam penggunaan DD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam DD;
- b. Apabila penggunaan DD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian DD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian DD Kepada Camat;
- c. Dalam hal DD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pungutan pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengalokasian DD wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan apabila dalam standar harga barang/jasa belum diatur dalam standar harga barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang bersangkutan;
- e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## 5. Pelaksanaan DD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari DD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan DD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan DD yang telah ditranfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD DD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan DD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan DD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan DD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- d. DD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun angggaran berikutnya;
- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati dapat memberikan sanksi.

## 6. Pengendalian DD

Pengendalian pelaksanaan DD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan DD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

## 6..1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan DD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan DD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan DD;
- b. Proses pencairan DD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari DD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana DD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan DD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

## 6.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi pelaksanaan penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya, yang disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya;
- b. Laporan realisasi pelaksanaan penggunaan DD Tahap I, yang disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

## 6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban DD terintegrasi dengan pertanggung-jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan DD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Dana Desa.

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

## LAMPIRANIIPERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 17 TAHUN 2016 TANGGAL: 17 MEI 2016

## FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

| KODE REK | URAIAN | NOMOR DAN TANDA BUKTI PENYALURAN (SP2D) | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)RP. | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)RP. | SALDO RP. | KET. |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4-5) | 7 |
| 1 A.1 A.2 2 2,1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2,2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2,3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 | PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa -TAHAP PERTAMA -TAHAP KEDUA -TAHAP KETIGA -BELANJA BANTUAN KE DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan Kegiatan dst Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa Perbaikan Saluran Irigasi Pengaspalan Jalan Desa dst Bidang pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Kegiatan dst Bidang Pembinaan | | | | | |

Keterangan :

*coret yang tidak perlu

Disetujui Oleh,

BENDAHARA

KEPALA DESA

(...)(...)

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

## LAMPIRANIIIPERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 17 TAHUN 2016 TANGGAL: 17 MEI 2016

## FORMATLAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

| NO | NAMA DESA | PAGUDESA | Bidang Penyelengaraan Pemerintah | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Total | Sisa |
|------|-------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Keterangan :

- 3 diisi pagu dana desa yang diterima Desa

...,...

- 4,5,6,7 diisi jumlah belanja per bidang

CAMAT

- 8 total belanja

- 9 diisi pengurangan kolom 3 dikurangi kolom 8

(...)

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

1