KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002 (berlaku 26 Mei 2003)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;
Mengingat
- 1 1. . Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003;
5. 6 6. . Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;
P PR RE ES SI I D DE EN N R RE EP PU UB BL LI I K K I IN ND DO ON NE ES SI IA A
-- 2 2 --
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002.
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003;
5. 6 6. . Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;
P PR RE ES SI I D DE EN N R RE EP PU UB BL LI I K K I IN ND DO ON NE ES SI IA A
-- 2 2 --
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002, diubah sebagai berikut :
Pasal 12
2. 'Pasal 12
Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Sekretariat Menteri Negara;
- b. Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
- c. Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala;
- d. Deputi Bidang Seni dan Film;
- e. Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata;
- f. Deputi Bidang Pemasaran;
- g. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Luar Negeri;
- h. Deputi Bidang Akuntabilitas;
- i. Staf Ahli Bidang Pranata Sosial;
- j. Staf Ahli Bidang Nilai Budaya;
- k. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.'
Pasal 13
14. 'Pasal 13
P PR RE ES SI I D DE EN N R RE EP PU UB BL LI I K K I IN ND DO ON NE ES SI IA A
-- 3 3 --
- (1). Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.
- (2). Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- (3). Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sejarah dan purbakala.
- (4). Deputi Bidang Seni dan Film mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang seni dan film.
- (5). Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata.
- (6). Deputi Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemasaran.
- (7). Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kerja sama luar negeri.
- (8). Deputi Bidang Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang akuntabilitas.
- (9). Staf Ahli Bidang Pranata Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pranata sosial.
- (10). Staf Ahli Bidang Nilai Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah nilai budaya.
- (11). Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (12). Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi.'
P PR RE ES SI I D DE EN N R RE EP PU UB BL LI I K K I IN ND DO ON NE ES SI IA A
-- 4 4 --
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI