PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 27 Tahun 2016 tentang JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT (berlaku 31 Agustus 2016)
Pembukaan
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/27/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) telah disetujui Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan Pemerintah Povinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
SALINAN
Menetapkan :
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622);
9. PeraturanDaerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 76);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
- a. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan/ fiscal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
- c. Retensi Arsip adalah Jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip keuangan.
- d. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- e. Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di unit pengolah.
- f. Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di unit kearsipan.
- g. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
- h. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada arsip bagi kepentingan pengguna arsip di luar pencipta arsip dan keguaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
- i. Nilai guna kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan diatur, dilaksanakan fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.
Pasal 2
- (1) Pengelolaan arsip keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan;
- (2) Setiap arsip keuangan ditentukan retensinya atas dasar nilaiguna dan fungsinya yang dituangkan dalam bentuk Jadwal Retensi Arsip Keuangan.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Keuangan mengatur ketentuan mengenai retensi arsip keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

- (1) Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memuat jenis arsip, retensi atau jangka simpan, dan keterangan yang berisi pernyataan musnah, permanen dan dinilai kembali.
- (2) Retensi atau jangka simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip keuangan.
- (3) Retensi arsip atau jangka waktu simpan untuk arsip keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. Retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
- b. Retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja.


Diundangkan di Mamuju Padatanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSISULAWESI BARAT, ttd

## H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,


Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip

: 19651005 198812 1 002


## Pasal 4

Jenis arsip keuangan pemerintah daerah meliputi:

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
- b. Penyusunan anggaran;
- c. Pelaksanaan anggaran;
- d. Bantuan/pinjaman luar negeri;
- e. Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
- f. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD);
- g. Penyaluran anggaran tugas pembantuan;
- h. Penerimaan anggaran tugas pembantuan;
- i. Pengelolaan anggaran pemilu;
- j. Pelaksanaan anggaran Pilkada dan anggaran biaya bantuan pemilu;
- k. Pelaksanaan anggaran operasional pemilu;
- l. Pemerintahan desa (bagi pemerintah daerah kabupaten); dan
- m. Pemeriksaan/pengawasan keuangan daerah.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan Arsip Keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 31 Agustus 2016

GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH