PERATURAN BUPATI MA Nomor 30 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 20 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pemerintah Kabupaten Banjar mendapatkan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dan Rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah yang disetujui oleh DPR-RI;
- b. bahwa alokasi dana tersebut sudah ditransfer oleh Pusat ke Kas Daerah Kabupaten Banjar sesuai tahapan pencairan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Pemerintah Daerah perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Banjar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia paling lambat akhir Juli 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapaan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Paraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 17);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 65), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi:
Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalami Penambahan sebesar Rp. 47.283.922.000,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dan yang digunakan untuk Belanja Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Bidang Infrastruktur, Bidang Kesehatan dan Bidang Perdagangan, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi:
1. Pendapatan :
- a. Pendapatan Asli Daerah
: Rp. 152.876.471.717,00
- b. Dana Perimbangan
: Rp. 995.089.845.000,00
- (bertambah Rp. 47.283.922.000,00)
- c. Lain-Lain Pendapatan yang sah
: Rp. 266.127.155.940,00
---------------------------------
Jumlah Pendapatan
: Rp.1.414.093.472.657,00
2. Belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
: Rp. 645.148.724.668,00
- 2) Belanja Bunga
: Rp. ,00
- 3) Belanja Subsidi
: Rp. ,00
- 4) Belanja Hibah
: Rp. 38.005.975.000,00
- 5)
- Belanja Bantuan Sosial
: Rp. 7.482.157.500,00
- 6) Belanja Bagi Hasil
: Rp. 3.000.000.000,00
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
: Rp. 84.504.388.400,00
- 8) Belanja Tidak Terduga
: Rp
2.500.000.000,00
---------------------------------
: Rp. 780.641.245.568,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
: Rp. 85.849.362.000,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa
: Rp. 316.258.448.457,00
- 3)
- Belanja Modal : Rp. 291.783.421.432,00 ((bertambahRp.47.283.922.000,00) ---------------------------------
Rp. 693.891.231.889,00
Jumlah Belanja
Rp. 1.474.532.477.457,00
Surplus/(defisit)
(Rp. 60.439.004.800,00)
3. Pembiayaan :
Penerimaan
: Rp. 80.439.004.800,00
- b. Pengeluaran
: Rp. 20.000.000.000,00
--------------------------------
Jumlah Pembiayaan Netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 60.439.004.800,00 Rp. ,00
Pasal 2
- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditampung dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 20 Juli 2015

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 20 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 30