PERATURAN BUPATI SJNTANG Nomor - Tahun 2013 tentang Penyelen zars '. c r \_u m.enewpkan Usia Dini Kabupaten Sintang; gg aa n Pend1d1kan Anak - I. Undang-Undang Nomor 27 T h Undang-Undang Darurat N a un 1959 tenlang Penctapan p b ornor 3 Tahun l 953 em entukan Daerah Tingkat II Di . tentang Negara Republik Indonesia Tahun 1\ � ahmantc.1.n (Lembaran Undang-Undang (Lembaran Negara T·. 3 Nomor &lt;J) ::iebagai Tambahan Lembaran Negara Republik lahun .1959 Nomor 7 2, ndones1a Numur 1820); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 � 9 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik mlndonesre Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiopnal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, '1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536); 7. Undang-Undang Nomor ·11 Tahun 2009 tentang Kesejahtraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);' 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5234); a 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 t Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik lnd:r;.:: �� Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara R blik Indonesia Nomor 3411); epu 1 11. Peraturan Pemerintah Nornor 73 Tahun 1991 Pendidikan Luar Sekolah (Lernbaran Negara Republik ln � entang Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lcmbaran Ne ara ones � a Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461); g Repubhk 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah � n 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3485); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 18. Peraturan Pem � ri:1tah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun � 008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang G (Lembbaran Negara Repu � lik Indonesia Nomor 194, Tamba � : Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201 o ten tan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Le b g Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 3 T mb aran Le b N R · · am ahan m � an egara . epubhk Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan p . Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Re ubl'k ernenn � Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LembaranpNe 1 lndones � a Indonesia Nomor 5157); gara Repubhk 21. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini· ' 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sintang Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupeten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
·•
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SJNTANG NOMOR st TAHUN 2013
TENT ANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN SOOANG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh Pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan pembinaan secara terar ah dan berkesinambungan meliputi pengembangan fisik, mental, emosional, sosial dan spiritual dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pendidikan yang sangat mendasar dalam menentukan Pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang berrnutu dan merata;
- b. bahwa seluruh proses pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah maupun satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pcngelolaan Dan Penyelc . . . .nggaraan Pendidikan, scbagairnanj, t.elah diubah dengs p . an erat uran Pernerintah Nomor 66 Tahun 20 IO dalam upa b · k . . ya mem enkan epastian hokum di daerah Kabupatcn Si t -k n ang, ma a perlu mengatur penyclenggaraan Pendidikan Anak Usia · -Kabupaten Sintang Dini
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan .b , · . dalam huruf a huruf h dan I sf&lt;: aga1mana d1maksud · ·-1uru c p·· -1 Peratu:an Bupati tentang Penyelen zars '. c r \_u m.enewpkan Usia Dini Kabupaten Sintang; gg aa n Pend1d1kan Anak
- I. Undang-Undang Nomor 27 T h Undang-Undang Darurat N a un 1959 tenlang Penctapan p b ornor 3 Tahun l 953 em entukan Daerah Tingkat II Di . tentang Negara Republik Indonesia Tahun 1\ � ahmantc.1.n (Lembaran Undang-Undang (Lembaran Negara T·. 3 Nomor &lt;J) ::iebagai Tambahan Lembaran Negara Republik lahun .1959 Nomor 7 2, ndones1a Numur 1820);
1
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 � 9 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik mlndonesre Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiopnal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, '1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
7. Undang-Undang Nomor ·11 Tahun 2009 tentang Kesejahtraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);'
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5234); a
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 t Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik lnd:r;.:: �� Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara R blik Indonesia Nomor 3411); epu 1
11. Peraturan Pemerintah Nornor 73 Tahun 1991 Pendidikan Luar Sekolah (Lernbaran Negara Republik ln � entang Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lcmbaran Ne ara ones � a Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461); g Repubhk
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah � n 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Peraturan Pem � ri:1tah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun � 008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang G (Lembbaran Negara Repu � lik Indonesia Nomor 194, Tamba � : Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201 o ten tan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Le b g Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 3 T mb aran Le b N R · · am ahan m � an egara . epubhk Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan p . Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Re ubl'k ernenn � Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LembaranpNe 1 lndones � a Indonesia Nomor 5157); gara Repubhk
21. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini· '
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupeten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN SINTANG
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah., 1
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
6. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
8. Penilik PAUD adalah Penilik PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
9. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia O (nol) sarnpai dengan 6 ( tah enam) un.
- JO. pendidikan '."'11ak Usia � in � yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembmaan yang d!tuJukan kepada \_anak sejak lahir sampai dengan usta 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pernberian rangsangan pendidikan untuk membant\_u\_ p � rtu � buhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak mernililki k � s1apan d8;1 � memasuki pendidikan lebih lanjut yang penyelenggaraannya bisa melalui jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat dan jalur pendid � kan non formal\_ 1:&gt;erbentuk Kelornpok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederaJat, �� an Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat, dan Pos PAUD dan bentuk lain yang sederajat.
- JI. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sarnpai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Atfal atau Bustanul Atfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Berrnain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahtraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tua berhalangan atau tidak memiliki waktu dalam mengasuh anaknya karena bekerja ,atau scbab Jain.
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program Jayanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
16. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu
17. Pendidik adalah tenaga pengajar yang diangkat pada lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
18. Pendidik PAUD adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengembangan pendidikan anak usia dini.
19. T ��� ga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, d1p1h? \_dan/ atau ditunjuk oleh masyarakat untuk menunjang penyelenggaraa pend1d1kan anak usia dini. n
•
20. Penyelenggar � -= � kUD � dalah Pemerintah, Perseorangan, Kelompok masyarakat, Yayasan Pen 1 1 an an Lembaga lainya yang bukan Lembaga Sosial dan Politik.
21. Pengelola PAUD adalah pelaksana Pengembangan pendidikan anak usia dini.
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSJ
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSJ
Pasal 2
- (1) Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.
- (2) Penyelenggaraan ...
- (3) Penyelenggaraan PAUD berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempersiapkan mental yang diperlukan guna mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.
- (2) Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam masa perturnbuhan dan perkembangannya.
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 3
- (1) Kelembagaan pengembangan anak usia dini dapat dibentuk oleh pemerintah, perorangan, kelompok masyarakat, yayasan pendidikan dan lembaga lainya yang bukan lembaga sosial dan politik.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus memiliki izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten.
BAB IV - PENYELENGARAAN PAUD Bagian Kesatu
Pasal 4
- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kelompok KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (5) Penyelenggaraan PAUD formal dilaksanakan dengan penerapan Meanajemen Berbasis Sekolah, sedangkan PAUD non formal Berbasis Masyarakat.
Bagian Kedua Jadwal dan Lama Penyelenggaraan PAUD
BAB IV - PENYELENGARAAN PAUD Bagian Kesatu
Pasal 5
- Jadwal dan Waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai dengan (l) kalender pendidikan dengan waktu perternuan paling singkat 2,5 (dua korna lima) jam perhari atau 60 (enam puluh) jam perminggu. .
- ( 3 ) Jadwal dan Waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
- Jadwal dan Waktu penyelenggaraan KB mengikuti kalender pendidikan palmg 121 sedikit dilaksanakan tiga kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 jam.
- (4) Jadwal dan Waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan dua kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.
- (6) Lama pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6(enam) tahun.
Bagian Ketiga Tempat Penyelenggaraan PAUD
BAB IV - PENYELENGARAAN PAUD Bagian Kesatu
Pasal 6
PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak .
BAE V PESERTA DIDIK
BAB IV - PENYELENGARAAN PAUD Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia O (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik pada jalur PAUD pendidikan non formal adalah anak usia O [nol] sampai dengan usia 6 (enam) tahun .
- (4) Peserta didik anak dengan berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.
BAB IV - PENYELENGARAAN PAUD Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1) Jumlah peserta didik PAUD Formal paling sedikit 15 (lirna belas) orang anak.
- (2) Jurnlah peserta didik PAUD Non Formal psIing sedikit 15 (lima belas) orang anak.
...
,
BAB VI - Bagian Kesatu Tenaga Pendidik
Pasal 9
- (l) Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal . . . akademik dan standar kompetensi 8 b . yan � belum memenuhi kual � likas1 sebagai guru pendamping. e agairnana dimaksud pada ayat (1) disebut
- (2) Pendidik PAUD pada jalur pendidikan non r. 1 b 1 · alifik · k d ik d iorma yang e um mernenuhi ku 11 asi a a erru an standar kompetens· b · ct· di b b . 1 se agaimana irnaksud pada ayat ( 1) ise ut se agar guru pendamping dan peng h (3) Pend!dik PAUD diangkat oleh Penyelenggara p: �� - ·
- (4) Pend1d1k dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.
Bagian Kedua Tenaga Kependidikan
BAB VI - Bagian Kesatu Tenaga Pendidik
Pasal 10
Tenaga Kep � ndidikan PAUD terdiri dari Penilik PAUD, Kepala Sekolah untuk PAUD jalur Pendidikan Formal, Pengelola PAUD untuk PAUD jalur Pendidikan Non Formal Tenaga Administrasi dan Pembantu Umum. '
BAB VII - KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN Bagian Kesatu Kurikulurn
Pasal 11
- (1) Kurikulum pengembangan PAUD berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan serta mengembangkan muatan lokal.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya daerah Kabupaten Sintang dengan
BAB VII - KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN Bagian Kesatu Kurikulurn
Pasal 12
- ( 1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan men � nakan � ode] pembelajaran area maupun model sentra serta model pernbelajaran lamnya yang sesuai dengan usia anak PAUD.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain yang dapat menstimulan pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, emosi dan kecerdasan yang dapat dilakukan didalam maupun diluar ruangan.
- (4) Tehnik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang disertai dengan pelayanan kesehatan dan gizi
BAB VIII - PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Kesatu Pendirian
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat di ik I Pendirian lembaga PAUD b · . men in an embaga PAUD.
2. ) (2 K . . se agaiman.H dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan eperniliknn sebagai berikut : ' a. profil lembaga;
- b. tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk penyelenggaraan PAUD, dengan s � a � us bangunan gedung I tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa.;
4. ct. tenaga pendidik;
- c. peserta d1d1 � , \_sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat ( 1) ctan ayat (2);
- e. tenaga kependidikan;
- f. sarana dan prasarana pembelajaran;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. program pembelajaran/kurikulum;
- i. berbadan Hukum; dan
- j. kemampuan pembiayaan;
Bagian Kedua Perizinan
BAB VIII - PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Kesatu Pendirian
Pasal 14
- (1) Pendirian PAVO swasta harus mendapatkan izm operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (3) Sebelum mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) PAVO swasta dapat menyelenggarakan pendidikan selama 1 (satu) tahun ajaran setelah terlebih dahulu terdaftar di Dinas Pendidikan.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Selama masa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Penilik PAUD harus rnelakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan PAVO swasta yang bersangkutan.
BAB VIII - PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Kesatu Pendirian
Pasal 15
Izin Operasional PAVO swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat ( I) dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan Kepemilikan dan melampirkan sebagai berikut:
- a. memiliki Akte Notaris;
- b. melampirkan identitas/profil lembaga PAVO;
- c. struktur organisasi lembaga PAVO;
- e. melampirkan rencana/jadwal pembelajaran ;
- d. daftar tenaga pendidik dan kualifikasi pendidikannya dilampiri ijazah sertifikat masing-masing tenaga pendidik;
- f. gambar situasi dan denah gedung;
- h. keterangan kondisi prasarana pendidikan ;
- g. melampirkan surat keterangan tentang status tanah dan bangunan;
1. melampirkan daftar peserta didik ;
- J. melampirkan surat rekomendasi/keterangan domisili dari pemerintaha desakelurahan/ camat setempat;
melampirkan.
0009
·
·
·
- rneJampirkan copy Kartu Tanda Penduduk
.
- I. rneJampirkan berita acara pemeriksaa �� � ;;:m � n bermatrai Rp. 6000;
2. "· rneJampirkan surat pemyataan kebena � engelola;
3. JTl· penilik � AUD; en 1 asi lapangan yang ditanda tangani
4. rnelampirkan surat rekomendasi dari K . 0 · Kebudayaan Kecamatan setempat; epala UTD Dmas Pendidikan dan ·
BAB VIII - PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Kesatu Pendirian
Pasal 16
Apabila terjadi perubahan pAUD segera melaporkan yang baru ke Oinas. struktur organisa · dal k . si am epengurusan/pengelolaan secara tertulis dengan melampirkan struktur organisasi
BAB VIII - PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Kesatu Pendirian
Pasal 17
- (I) Lembaga PAVO rnengajukan permohonan izm operasional untuk setiap jenis progd �� : p � ndbidikan yang akan diselenggarakan kepada Kepala Dinas Pen 1 1 an a upaten \_dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, rnelalui Cabang Dinas Kecamatan.
- (2) Le � bag8: PAVD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) akan dilakukan verifikasi.
- (3) Apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 clan hasil verifikasi, akan diterbitkan Surat lzin Operasional PAVO.
- (4) Penetapan izin operasional lembaga PAVO diterbitkan oleh Oinas.
BABlX PEMBERIAN NAMA LEMBAGA PAVO
BAB VIII - PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Kesatu Pendirian
Pasal 18
- (1) Nama lembaga PAVO ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penetapan nama lembaga PAVO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan bersamaan dengan permohonan izin operasional.
- (3) Kepala Dinas dapat meminta perubahan/penggantian nama lembaga PAVO apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam satu kabupaten kecuali nama yang diusulkan telah mempunyai hak paten.
BABX PENGAWASAN DAN PEMBINMN LEMBAGA PAUD
BAB VIII - PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Kesatu Pendirian
Pasal 19
- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Penilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dim � k\_sud pad � ayat (1) . menjadi bahan pembinaan, evaluasi dan perpanjangan izm operasional serta dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang PAUD.
.
.
d011
BABXl SANKS! ADMINISTRATIF DAN PENU . TUPAN KEGIATAN OPERASIONAL
BAB VIII - PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Kesatu Pendirian
Pasal 20
- (l) sanksi adminstratif diberikan kepada ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasai �� ;.elenggara PAUD yang tidak memenuhi
- 121 Sanksi administratif sebagaimana dimak d d a. teguran secara Iisan; su pa a Ayat (1) berupa:
- b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturutpaling lama 1 (satu) bulan; turut dengan tenggang waktu
- c. pembekuaan kegiatan operasional PAUD·
- (3) Penu � pan k � giatan operasional PAUD dap � t dilakukan apabila :
- d. penutupan kegiatan operasional PAUD·
'
- a. tidak lagi menyel � n � arakan kegiatan belajar mengajar;
- c. tidak mematuhi/ melaksanakan ketentuan peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. b � rdasarkan\_ penilaian dan evaluasi Penilik PAUD bahwa lembaga PAUD dimaksud tida � layak untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan PAUD, yang disarnpaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal·
- (4) Penutupan kegiatan operasional PAUD yang disebabkan oleh ketidaklayakan lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan a tau tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan Bupati terlebih dahulu diberikan teguran dan peringatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Penutupan kegiatan operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2). dilakukan setelah terlebih dahulu dikeluarkan surat pencabutan izin operasional.
BAB VIII - PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Kesatu Pendirian
Pasal 21
Penutupan lembaga PAUD sebagaimana dimaksud ct3:1am Pasal 19 dilakukan oleh Kepala Dinas dengan penetapan Keputusan Kepala Dmas.
BAB XII - PEMBlAYAAN
Pasal 22
Pembiayaan penyelenggaraan PAUD\_ bersumb\_er dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ,K Ii t' Barat : b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provmbs1 at1ma;. ";ang . ,
- a.
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ka upa en lll ,
- d. Dana masyarakat; . e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat-
BAB XIII - KETENTUAN PERALlHAN
Pasal 23
. b laku izin oenyelenggaraan PAUD yang Pada saat Peraturan Bupati mi mulai � r at/ ini ma � ih tetap berlaku dan dalam diberikan sebelum berlakunya Peraturan � b menyesuaikan dengan persyaratan waktu paling lambat 1 (satul tahun . � 3:J' P t n Bupatl mi. penyelenggaraan dalam era ura
'
'}
}
·.
I
0012
ala.Jll hal teknis pe\_nyelenggaraan sepanjang tid � � ertentangan, belum diatur dan D belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati mi dapat diatur oleh Kepala Dinas ataU an ditetapkan Keputusan Kepala Dinas. deng
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pe:X setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati �� dengan menempatkanya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. Jnl
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal G, � ,w}\ 2013

Penetapan: Diundangkan di Sin tang pada tanggal C &lt;if � M,..\_ 2013 ARI DAERAH KABUPATEN SINTANG ( ZULKIFLI HAJI AHMAD AH UN 2013 NOMOR: is, BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG T