KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI (berlaku 7 Mei 2008)
Pembukaan
Menimbang : a. Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi perlu menambah dalam
bahwa guna meningkatkan pendayagunaan Tim tugas dan keanggotaannya sebagaimana ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
2. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3. Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.
Pasal 1
'Pasal 1
Membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Timnas PEPI, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia;
- b. Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Anggota :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Pertanian;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
13. Menteri Kesehatan;
14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Menteri Perhubungan;
16. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
17. Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
19. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
20. Sekretaris Kabinet;
21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal.'
Pasal 2
2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah ketentuan huruf c baru, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
3. Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 1
Membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Timnas PEPI, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia;
- b. Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Anggota :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Pertanian;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
13. Menteri Kesehatan;
14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Menteri Perhubungan;
16. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
17. Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
19. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
20. Sekretaris Kabinet;
21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal.'
2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah ketentuan huruf c baru, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 2
Timnas PEPI bertugas untuk :
- a. merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
- c. mengkaji, mengevaluasi dan merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah dalam rangka peningkatan investasi;
- d. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
- e. melakukan deregulasi dan debirokratisasi ekonomi, keterpaduan promosi pariwisata, perdagangan dan investasi serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.'
Pasal II ...
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Dr. M. Iman Santoso
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO