PERATURAN BUPATI MA Nomor 41 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATENTABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 ten tang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata ketja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2756);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494};
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimka
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong:
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong:
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. pada
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong: pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kesehatan
- Kabupaten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong:
- 11 Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong:
- 13 Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
3. a perumusan kebijakan di bidang Kesehatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
5. b pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan;
6. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kesehatan; dan
7. c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
2. 1 Subbagian Perencanaan dan Umum; dan
3. Sekretariat, terdiri atas:
4. 2 Subbagian Keuangan;
5. 1 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
6. b Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
7. 2 Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan kesehatan; dan
8. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
10. 1 Seksi Surveilans dan Imunisasi;
11. 2 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
13. d Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas: dan
14. 2 Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;dan
1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- 3 Seksi Sumber Daya Kesehatan
- e Unit Pelaksana Teknis;
- f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Sekretariat

## Pasal 4

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada ayat
3. (2} Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
4. koordinasi kegiatan Dinas Kesehatan;
5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat; arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Kesehatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Kesehatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah dan layanan pengadaan barangljasa Dinas Kesehatan; dan pada
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Pasal 5

## Bidang Kesehatan Masyarakat

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat.
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat.
- C. pemantauan, analisis , dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat:.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat.

## Bagian Ketiga Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

## Pasal 6

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi: ayat
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
6. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

## Bagian Keempat

## Pasal 7

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan dan Sumber Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan. Daya
2. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan dan Sumber Kesehatan. Daya
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan dan Sumber Kesehatan. Daya

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 9

Pada Dinas Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII TATA KERJA

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 11

Kepala Dinas Kesehatan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

## Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bidang Dinas Kesehatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. pada
- (2) Sekretaris Dinas Kesehatan merupakan jabatan struktural eselon IIla atau jabatan administrator\_ pada
- (4) Kepala Subbagian Kepala Seksi Dinas Kesehatan merupakan dan pada

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- b.12} Pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.
- Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan Peraturan Bupati ini pada

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung tanggal pada

2016

Diundangkan di Tanjung pada tanggal


2016

L 0