PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENT ANG Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR '-f TAHUN 2016
TENT ANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATISAROLANGUN
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang dengan Undang -
- -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Perneriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015.
1.
- UndangUndang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem ban gun an Nasional (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
I
4
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Ka bu paten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 41);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 43).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampirkan dengan Laporan Ikhtisar Kinerja dan Laporan Keuangan Badan U saha Milik Daerah / Perusahaan Daerah
I
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
0,00
12.000.000.000,00
12.000.000.000,00
- a. Anggaran Pengeluaran
Rp
Pembiayaan Setelah Perubahan.
- b. Realisasi
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rp
Selisih Le bih / (Kurang)
.
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
159.706.434,70
161.240.525.089,32
161.400.231.524,02
- a. Anggaran Penerimaan
Rp
Pembiayaan
Setelah Peru bahan
.
- b. Realisasi
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rp
Selisih Le bih / (Kurang)
.
- (4) Selisih
- anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp159.706.434,70 dengan rincian sebagai berikut:
90.500.825.815, 13
(149.400.231.524,02)
(58.899.405.708,89)
- a. Surplus/Defisit Setelah
- Rp
Perubahan
.
- b. Realisasi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Selisih Lebih/ (Kurang) .
Rp
- (3) Selisih
- anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp90.500.825.815, 13 dengan rincian sebagai berikut:
1.048.658.594.087 ,62 Rp
94.326.860.490,36
- 1.142.985.454.577,98 Rp
- a. Anggaran Belanja Setelah
Perubahan
.
- b. Realisasi
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Selisih Lebih/(Kurang)
.
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp94.326.860.490,36 dengan rincian sebagai berikut:
989.759.188.378,73
3.826.034.675,23
- 993.585.223.053,96 Rp
- a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
.
- b. Realisasi
. .
.
.
.
. .
.
. .
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .
.
.
.
.
.
.
Rp
Selisih Lebih/ (Kurang)
.
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 se bagai beriku t:
- (1) Selisih
- anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp3.826.034.675,23 dengan rincian sebagai berikut
149.240.525.089,32
90.341.119.380,43
161.240.525.089,32
12.000.000.000,00
989.759.188.378,73
1.048.658.594.087 ,62
(58.899 .405. 708,89)
Pasal 3
- a. Pendapatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp
- b. Belanja dan Transfer
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .
Rp
Surplus/Defisit
.
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
.
. .
. .
.
.
.
.
. .
.
.
. .
.
.
. .
.
. .
.
. .
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
Rp
- Pengeluaran
. .
. .
. .
.
. . . .
.
. .
.
.
. .
.
. .
.
. .
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
.
Rp
Pembiayaan Netto...
Rp
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ...
Rp
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp159.706.434,70 dengan rincian sebagai berikut:
159.706.434,70
149.400.231.524,02 Rp
149.240.525.089,32
- a. Anggaran Pembiayaan Netto
Setelah Peru bahan
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
- b. Realisasi
.
. . . . . . . . . . . . . . .
. . .
.
. . . . . . . . . .
. . .
.
. .
Rp
Selisih Le bih / (Kurang)
..
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
1.919.321.858.952,94
402.184.115,67
1.918.919.674.837,27 Rp
- a. Jumlah
Aset .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Rp
Jumlah
Kewajiban
Rp
- c. J umlah Ekui tas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
(587.233.841,00)
90.467.876.810,43
(294.302.589.538,00
0,00
160.189.264.006,32
222.772.387.456, 11
- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2015..
Rp
- b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Rp
.
- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Rp
.
- d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Rp
Pendanaan
.
- e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Rp
.
- f. Saldo Kas Akhir per
Rp
31 Desember 2015
.
Pasal 6
Laporan Operasional se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
(127.000.000,00)
120.861.679.625,95
120.988.679.625,95
- 1.003.584.670.733, 15 . . . . Rp
882. 763.041.107 ,20
120.821.629.625,95
167.050.000,00
- a. Pendapatan Kegiatan Operasional
- b. Be ban Kegiatan Operasional
.. .. .. .. .. ..
Rp
- c. Surplus/Defisit dari Operasi
Rp
- d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non
Rp
Operasional
.
- e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
Rp
.
- f. Jumlah Pos Luar Biasa .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rp
- g. Surplus/Defisit Laporan Operasional
Rp
Pasal 7
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
| a. | Ekuitas Awal | Rp | 1.775.062.814.180,91 |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| b. | Surplus/Defisit Laporan Operasional | Rp | 120.861.679.625,95 |
| c. | Dampak Kumulatif Perubahan | Rp | 22.995.181.030,41 |
| d. | Ekuitas Akhir .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | Rp | 1.918.919.674.837,27 |
Pasal 8
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
90.341.119.380,43
90.341.119.380,43
Rp
161.240.525.089,32
161.240.525.089,32
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp
- b. Penggunaan SAL se bagai
Rp
Penerimaan
Pembiayaan
Tahun
Berjalan
.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
.
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp
Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran;
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Daftar Piutang Daerah;
- Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi Daerah);
- Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Berikutnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Neraca
Laporan Arus Kas;
- k.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1.10

1. Lampiran 1.11

- m. Lampiran II

- n. Lampiran III

- f.

- Lampiran 1.5

- g.

- Lam piran I. 6

- h.

- Lam piran I. 7

1. Lam piran I. 8

- J. Lam piran I. 9

- e. Lampiran 1.4

- d. Lampiran 1.3

- c. Lampiran 1.2

- a. Lam piran I

- b. Lampiran 1.1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

I


- Laporan Operasional;

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- Laporan Perubahan Ekuitas;

- Catatan atas Laporan Keuangan.

- o. Lampiran IV

- p. Lampiran V

- q. Lampiran VI

- r. Lam piran VII

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Ikhtisar Kinerja tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- b. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.



ARIEF MUNANDAR

Diundangkan di

Sarolangun

Pada tanggal

5' 9::-pfe((J6er 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR ~

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINS! JAMB! NOMOR 4