UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 1951) TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL (berlaku 15 Juni 1955)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa perlu diadakan perubahan pasal 11 dari Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, (Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1951), dan peraturan semacam perubahan itu untuk pemeriksaan perkara perdata.
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.
Mengingat :
- pasal-pasal 96, 101 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Memutuskan:
Menetapkan
- Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan sipil.
Pasal 11
- (1) Pemeriksaan dalam tingkat bandingan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, kecuali apabila Ketua Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa segolongan perkara-perkara atau suatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang Hakim, yang ditunjuk olehnya.
- (2) Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi atau seorang Hakim Pengadilan Tinggi itu dapat mendengar sendiri terdakwa atau saksi.
Pasal II.
- (1) Pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat bandingan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, kecuali apabila Ketua Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa segolongan perkara-perkara atau suatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang Hakim, yang ditunjuk olehnya.
- (2) Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi atau seorang Hakim Pengadilan Tinggi itu dapat mendengar sendiri para pihak yang berperkara.
Pasal III.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pembukaan
Sampai sekarang Pengadilan Tinggi, selaku Pengadilan-Banding, baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata, harus memutus dengan tiga Hakim.
Ternyata, bahwa, terutama di Pengadilan Tinggi Surabaya, ada banyak tunggakan (achterstand) dalam peradilan-banding, kesulitan mana hanya dapat diatasi, apabila dibuka kemungkinan pemeriksaan perkara-perkara-bandingan dilakukan oleh seorang Hakim Pengadilan Tinggi.
Dalam pada itu bukanlah maksudnya supaya semua perkara-bandingan diperiksa oleh seorang Hakim, melainkan supaya Pengadilan Tinggi tidak diwajibkan lagi untuk memeriksa semua perkara dengan tiga orang Hakim, juga perkara-perkara yang tidak sulit. Oleh karena itu maka hendaknya Ketua Pengadilan Tinggi diberi kuasa tetapi juga diwajibkan untuk memisah-misahkan perkara-perkara yang dibandingkan dan menentukan perkara-perkara mana yang akan diputus oleh seorang Hakim.
Untuk membuka kemungkinan pemeriksaan perkara-bandingan dilakukan oleh seorang Hakim maka bagi perkara-perkara pidana harus diubah
PENJELASAN
Pasal 11
dari Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, sedang bagi perkara-perkara perdata harus diadakan pasal tersendiri yang serupa dengan pasal 11 itu, setelah diubah. Oleh karena keadaan sangat mendesak, maka perlu sekali ditempuh jalan mengadakan Undang-undang Darurat. Menteri Kehakiman, JODY GONDOKUSUMO LN 1955/36; TLN NO. 816