PERATURAN BUPATI PROVINSI JAWA TENGAH  CILACAP Nomor 34 Tahun 2017 tentang AH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 21 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran yang tata cara pengalokasian dan pembagiannya untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Tata Cara Penyaluran Anggaran Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD; dan
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. sumber dan besaran ADD bagi Pemerintah Desa;
- b. pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa;
3. c.
4. penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa;
- d. pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- e. penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- f. perubahan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD oleh Pemerintah Desa; dan
- h. pembinaan dan pengawasan ADD kepada Pemerintah Desa.
SUMBER DAN BESARAN ADD
BAB III - SUMBER DAN BESARAN ADD
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten Cilacap setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Cilacap dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besarnya ADD yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp146.106.765.000,-(Seratus empat puluh enam milyar seratus enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PENGALOKASIAN ADD

## Pasal 6

- (1) Pengalokasian besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara merata dan adil dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pemberian ADD secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian ADD yang sama untuk masing-masing Desa, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian ADD secara proposional untuk setiap desa berdasarkan Angka Bobot

- (3)

Desa (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

- (4) Besaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Desa berdasarkan pada komponen tetap (ADDM) dan komponen variabel (ADDP).
- (5) Angka Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut:
- a. Luas wilayah Desa (LW);
- b. Jumlah Penduduk Desa (JP);
- c. Angka Kemiskinan Desa (AK); dan
- d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa (TKG).
- (6) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## Pasal 7

- (1) ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

ADDx = ADDM + ADDP

## keterangan:

-  ADDx = Besaran ADD masing-masing desa
-  ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
-  ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional
- (2) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

ADDM = 60% x Besaran ADD se-Kabupaten Cilacap

Jumlah desa se-Kabupaten Cilacap

- Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

ADDP

=

{(30% x porsi JP)+(20% x porsi LW) +

40% x Besaran ADD

(50% x porsi JPM)} + porsi IKG

x

se-Kabupaten Cilacap

- (4) Perhitungan bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
- a. Prosentase luas wilayah desa i:

Luas wilayah desa i

Jumlah total wilayah desa se-kabupaten

- b. Prosentase jumlah penduduk desa i:

Jumlah penduduk desa i

Jumlah total penduduk desa se-kabupaten

- c. Prosentase angka kemiskinan desa i:

Jumlah Rumah Tangga pemegang KPS desa i

Jumlah total Rumah Tangga desa sekabupaten

X 100%

X 100%

X 100%

- d. Prosentase Tingkat Kesulitan Geografis desa i:

Prosentase Indeks Kesulitan Geografis desa i dengan total Indeks Kesulitan Geografis seluruh desa:

Indeks Kesulitan Geografis desa i

Jumlah total Indeks Kesulitan Geografis desa se-kabupaten

X 100%

## BAB V PENGELOLAAN

## Bagian Kesatu Asas Pengelolaan ADD

## Pasal 8

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang dana tersebut.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Prinsip-prinsip Pengelolaan

## Pasal 9

- (1) ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggung-jawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan

## Pasal 10

- (1) ADD yang diterima Desa dimasukan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Penatausahaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa.

## Pasal 11

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran ADD yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran ADD yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran ADD yang diterima desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran ADD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan ADD pada Tahun Anggaran berjalan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

## BAB VI PENYALURAN ADD KEPADA PEMERINTAH DESA

## Bagian Kesatu

Mekanisme Penyediaan ADD Kepada Pemerintah Desa

## Pasal 12

- (1) Penyediaan dana untuk ADD Kepada Pemerintah Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Cilacap.
- (2) Guna memperlancar penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa, Bupati menunjuk bank.

## Bagian Kedua Penyaluran ADD Kepada Pemerintah Desa

## Pasal 13

ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar.

## Pasal 14

- (1)
- ADD disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tahap I untuk semester kesatu sebesar 50% (Lima puluh per seratus); dan b. Tahap II untuk semester kedua sebesar 50 % (Lima puluh per seratus).
- (2) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pencairan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan secara tertulis oleh kepala desa dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap I;
- b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
- c. Proposal yang memuat RAB-ADD; dan
- d. Laporan Berkala ADD Tahap II dan laporan akhir ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Permohonan Pencairan oleh kepala desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Camat dengan mengirimkan kepada Bupati Cilacap C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (5) Dalam mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), camat melampirkan :
- a. Rekapitulasi Laporan Berkala ADD Tahap II tahun anggaran sebelumnya dari Pemerintah Desa;
- b. Rekapitulasi laporan akhir ADD Tahun Anggaran sebelumnya dari Pemerintah desa; dan
- c. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap I dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan.
- (6) Permohonan pencairan ADD Tahap II oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. Surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap II;
- b. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
- c. Perubahan RAB-ADD apabila ada perubahan; dan
- d. Laporan Berkala ADD Tahap I Tahun Anggaran berkenaan.

- (7) Permohonan Pencairan oleh kepala desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti oleh Camat dengan mengirimkan kepada Bupati Cilacap C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (8) Dalam mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat melampirkan :
- a. Rekapitulasi Laporan Berkala ADD Tahap I dari Pemerintah Desa; dan
- b. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap II dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan.
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap meneruskan berkas permohonan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap setelah diadakan penelitian berkas secara teknis, dengan dilampiri:
- a. Berita Acara Verifikasi kelengkapan berkas; dan
- b. Rekapitulasi kebutuhan dana.
- (10) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memproses penyaluran ADD dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (11) Pemerintah desa mengambil ADD pada Rekening Kas desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dana diambil sesuai kebutuhan;
- b. Rekomendasi Camat yang diterbitkan setelah Pemerintah Desa menyelesaikan SPJ APBdes bulan sebelumnya; dan
- c. Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur ADD.

## BAB VII

## PENGGUNAAN ADD

## Pasal 15

- (1) ADD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, belanja tak terduga, dan pembiayaan.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintah, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa non PNS paling tinggi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris Desa non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan

- c. Perangkat Desa non PNS selain Sekretaris Desa non PNS paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

## Pasal 16

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sisa ADD, maka sisa ADD harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (2) Penggunaan SiLPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

## Pasal 18

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan apabila keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan ADD yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

## BAB IX

## PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

## Pasal 19

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan ADD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

## Bagian Kedua Pelaporan

## Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan atas pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:
- a. Laporan berkala yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
- b. Laporan akhir yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD tahun berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Format rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB X

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan dan pelaporan ADD.

## Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan ADD.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai dasar pertimbangan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban ADD.

## BAB XI SANKSI

## Pasal 23

Pengelolaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan ADD karena tindakan/kesalahan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran ADD tahap selanjutnya.

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Ttd SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 34

## Pasal 25

Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi SiLPA.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI CILACAP, Ttd TATTO SUWARTO PAMUJI

## A. FORMAT LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

## LAPORAN BERKALA ALOKASI DANA DESA

TAHAP ...

PEMERINTAH DESA...KECAMATAN... TAHUN ANGGARAN ...

| NO | URAIAN | REALISASI KEUANGAN | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK (%) | MASALAH YANG DIHADAPI |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | TERIMA | BELANJA | | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | | | | |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | |
| 5 | Belanja Tidak Terduga | | | | |

KEPALA DESA...

...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

12

## B. FORMAT LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

## LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA

PEMERINTAH DESA... KECAMATAN...

TAHUN ANGGARAN ...

| NO | URAIAN | REALISASI KEUANGAN | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK (%) | MASALAH YANG DIHADAPI | UPAYA PENYELESAIAN |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | TERIMA | BELANJA | | | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | |
| 2 | Bidang Pembangunan | | | | | |
| 3 | Bidang Pembinaan Masyarakat | | | | | |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 5 | Belanja Tidak Terduga | | | | | |

KEPALA DESA...

...

14

## C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

## REKAPITULASI LAPORAN BERKALA ALOKASI DANA DESA

TAHAP ...

KECAMATAN ...

TAHUN ANGGARAN ...

| NO | URAIAN | REALISASI KEUANGAN | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK (%) | MASALAH YANG DIHADAPI | UPAYA PENYELESAIAN |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| NO | URAIAN | TERIMA | BELANJA | REALISASI FISIK (%) | MASALAH YANG DIHADAPI | UPAYA PENYELESAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Desa ... | | | | | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | |
| 2 | Bidang Pembangunan | | | | | |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 5 | Belanja Tidak Terduga | | | | | |
| II | Desa ... | | | | | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | |
| 2 | Bidang Pembangunan | | | | | |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 5 | Belanja Tidak Terduga | | | | | |
| III | Desa... dst | | | | | |

CAMAT ...

...

## D. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

## REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA

KECAMATAN ...

TAHUN ANGGARAN ...

| NO | URAIAN | REALISASI KEUANGAN | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK (%) | MASALAH YANG DIHADAPI | UPAYA PENYELESAIAN |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| NO | URAIAN | TERIMA | BELANJA | REALISASI FISIK (%) | MASALAH YANG DIHADAPI | UPAYA PENYELESAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Desa ... | | | | | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | |
| 2 | Bidang Pembangunan | | | | | |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 5 | Belanja Tidak Terduga | | | | | |
| II | Desa ... | | | | | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | |
| 2 | Bidang Pembangunan | | | | | |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 5 | Belanja Tidak Terduga | | | | | |
| III | Desa... dst | | | | | |

CAMAT ...

BUPATI CILACAP, Ttd TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | KECAMATAN | DESA | JUMLAH (Rp) |
|------|--------------|-------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | BANTARSARI | 1 BANTARSARI | 668.729.000 |
| | | 2 BINANGUN | 758.313.000 |
| | | 3 BULAKSARI | 831.323.000 |
| | | 4 CIKEDONDONG | 454.722.000 |
| | | 5 CITEMBONG | 484.624.000 |
| | | 6 KAMULYAN | 766.731.000 |
| | | 7 KEDUNGWADAS | 446.180.000 |
| | | 8 RAWAJAYA | 731.522.000 |
| 2 | JERUKLEGI | 1 BREBEG | 537.213.000 |
| | | 2 CILIBANG | 442.474.000 |
| | | 3 CITEPUS | 545.095.000 |
| | | 4 JAMBUSARI | 631.997.000 |
| | | 5 JERUKLEGI KULON | 650.552.000 |
| | | 6 JERUKLEGI WETAN | 571.552.000 |
| | | 7 KARANGKEMIRI | 509.741.000 |
| | | 8 MANDALA | 368.575.000 |
| | | 9 PRAPAGAN | 512.312.000 |
| | | 10 SAWANGAN | 513.978.000 |
| | | 11 SUMINGKIR | 522.432.000 |
| | | 12 TRITIH LOR | 584.260.000 |
| | | 13 TRITIH WETAN | 610.864.000 |
| 3 | KAMPUNG LAUT | 1 KLACES | 539.283.000 |
| | | 2 PANIKEL | 728.401.000 |
| | | 3 UJUNG ALANG | 753.952.000 |
| | | 4 UJUNG GAGAK | 641.442.000 |
| 4 | KAWUNGANTEN | 1 BABAKAN | 367.867.000 |
| | | 2 BOJONG | 775.171.000 |
| | | 3 BRINGKENG | 460.066.000 |
| | | 4 GRUGU | 479.499.000 |
| | | 5 KALIJERUK | 601.754.000 |
| | | 6 KAWUNGANTEN | 638.803.000 |

| | | 7 | KAWUNGANTEN LOR | 535.498.000 |
|-----|-----------|---------|-------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) (4) | (3) (4) | (3) (4) |
| | | 8 | KUBANGKANGKUNG | 712.982.000 |
| | | 9 | MENTASAN | 528.519.000 |
| | | 10 | SARWADADI | 620.714.000 |
| | | 11 | SIDAURIP | 476.731.000 |
| | | 12 | UJUNGMANIK | 697.898.000 |
| 5 | KESUGIHAN | 1 | BULUPAYUNG | 495.427.000 |
| | | 2 | CIWUNI | 472.587.000 |
| | | 3 | DONDONG | 575.103.000 |
| | | 4 | JANGRANA | 476.537.000 |
| | | 5 | KALISABUK | 643.639.000 |
| | | 6 | KARANGJENGKOL | 651.940.000 |
| | | 7 | KARANGKANDRI | 507.592.000 |
| | | 8 | KELENG | 450.530.000 |
| | | 9 | KESUGIHAN | 514.133.000 |
| | | 10 | KESUGIHAN KIDUL | 574.329.000 |
| | | 11 | KURIPAN | 568.321.000 |
| | | 12 | KURIPAN KIDUL | 524.386.000 |
| | | 13 | MENGANTI | 639.159.000 |
| | | 14 | PESANGGRAHAN | 448.152.000 |
| | | 15 | PLANJAN | 593.260.000 |
| | | 16 | SLARANG | 567.838.000 |
| 6 | ADIPALA | 1 | ADIPALA | 649.535.000 |
| | | 2 | ADIRAJA | 552.172.000 |
| | | 3 | ADIREJA WETAN | 426.678.000 |
| | | 4 | ADIREJA KULON | 378.888.000 |
| | | 5 | BUNTON | 476.397.000 |
| | | 6 | DOPLANG | 493.028.000 |
| | | 7 | GLEMPANGPASIR | 559.468.000 |
| | | 8 | GOMBOLHARJO | 447.272.000 |
| | | 9 | KALIKUDI | 496.181.000 |
| | | 10 | KARANGANYAR | 413.985.000 |
| | | 11 | KARANGBENDA | 436.717.000 |
| | | 12 | KARANGSARI | 561.016.000 |
| | | 13 | PEDASONG | 377.880.000 |
| | | 14 | PENGGALANG | 592.695.000 |
| | | 15 | WELAHAN WETAN | 543.182.000 |
| | | 16 | WLAHAR | 459.885.000 |
| 7 | BINANGUN | 1 | ALANGAMBA | 437.541.000 |
| | | 2 | BANGKAL | 420.903.000 |
| | | 3 | BINANGUN | 484.413.000 |
| | | 4 | JATI | 422.937.000 |
| | | 5 | JEPARA KULON | 502.762.000 |

| | | 6 | JEPARA WETAN | 551.606.000 |
|-----|-----------|---------|--------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) (4) | (3) (4) | (3) (4) |
| | | 7 | KARANGNANGKA | 353.636.000 |
| | | 8 | KEMOJING | 405.301.000 |
| | | 9 | KEPUDANG | 400.763.000 |
| | | 10 | PAGUBUGAN | 473.494.000 |
| | | 11 | PAGUBUGAN KULON | 496.586.000 |
| | | 12 | PASURUHAN | 499.852.000 |
| | | 13 | PESAWAHAN | 467.550.000 |
| | | 14 | SIDAURIP | 523.645.000 |
| | | 15 | SIDAYU | 459.215.000 |
| | | 16 | WIDARAPAYUNG WETAN | 488.051.000 |
| | | 17 | WIDARAPAYUNG KULON | 463.137.000 |
| 8 | KROYA | 1 | AYAMALAS | 561.407.000 |
| | | 2 | BAJING | 533.644.000 |
| | | 3 | BAJING KULON | 543.648.000 |
| | | 4 | BUNTU | 431.826.000 |
| | | 5 | GENTASARI | 771.134.000 |
| | | 6 | KARANGMANGU | 553.212.000 |
| | | 7 | KARANGTURI | 487.561.000 |
| | | 8 | KEDAWUNG | 619.208.000 |
| | | 9 | KROYA | 522.955.000 |
| | | 10 | MERGAWATI | 499.314.000 |
| | | 11 | MUJUR | 538.649.000 |
| | | 12 | MUJUR LOR | 445.124.000 |
| | | 13 | PESANGGRAHAN | 464.153.000 |
| | | 14 | PEKUNCEN | 579.972.000 |
| | | 15 | PUCUNG KIDUL | 518.151.000 |
| | | 16 | PUCUNG LOR | 452.099.000 |
| | | 17 | SIKAMPUH | 606.378.000 |
| 9 | MAOS | 1 | GLEMPANG | 489.922.000 |
| | | 2 | KALIJARAN | 432.209.000 |
| | | 3 | KARANGKEMIRI | 468.429.000 |
| | | 4 | KARANGREJA | 372.637.000 |
| | | 5 | KARANGRENA | 517.915.000 |
| | | 6 | KLAPAGADA | 419.407.000 |
| | | 7 | MAOS KIDUL | 481.185.000 |
| | | 8 | MAOS LOR | 534.237.000 |
| | | 9 | MERNEK | 483.037.000 |
| | | 10 | PANISIHAN | 464.554.000 |
| 10 | NUSAWUNGU | 1 | BANJAREJA | 529.126.000 |
| | | 2 | BANJARSARI | 522.820.000 |
| | | 3 | BANJARWARU | 515.844.000 |

| | | 4 | DANASRI | 482.581.000 |
|-----|----------|---------|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) (4) | (3) (4) | (3) (4) |
| | | 5 | DANASRI KIDUL | 452.428.000 |
| | | 6 | DANASRI LOR | 506.914.000 |
| | | 7 | JETIS | 622.087.000 |
| | | 8 | KARANGPAKIS | 564.218.000 |
| | | 9 | NUSAWUNGU | 477.775.000 |
| | | 10 | NUSAWANGKAL | 428.577.000 |
| | | 11 | KARANGTAWANG | 529.902.000 |
| | | 12 | KARANGSEMBUNG | 484.322.000 |
| | | 13 | KARANGPUTAT | 464.860.000 |
| | | 14 | KEDUNGBENDA | 511.069.000 |
| | | 15 | KLUMPRIT | 491.542.000 |
| | | 16 | PURWODADI | 414.200.000 |
| | | 17 | SIKANCO | 516.598.000 |
| 11 | SAMPANG | 1 | BRANI | 392.863.000 |
| | | 2 | KARANGASEM | 468.296.000 |
| | | 3 | KARANGJATI | 525.980.000 |
| | | 4 | KARANGTENGAH | 547.080.000 |
| | | 5 | KETANGGUNG | 360.133.000 |
| | | 6 | NUSAJATI | 484.074.000 |
| | | 7 | PABERASAN | 374.582.000 |
| | | 8 | PAKETINGAN | 431.083.000 |
| | | 9 | SAMPANG | 470.604.000 |
| | | 10 | SIDASARI | 430.211.000 |
| 12 | SIDAREJA | 1 | GUNUNGREJA | 446.695.000 |
| | | 2 | KARANGGEDANG | 525.789.000 |
| | | 3 | KUNCI | 638.925.000 |
| | | 4 | MARGASARI | 535.189.000 |
| | | 5 | PENYARANG | 604.424.000 |
| | | 6 | SIDAMULYA | 472.892.000 |
| | | 7 | SIDAREJA | 530.616.000 |
| | | 8 | TEGALSARI | 528.261.000 |
| | | 9 | TINGGARJAYA | 590.142.000 |
| | | 11 | SUDAGARAN | 494.361.000 |
| 13 | CIPARI | 1 | CARUY | 539.409.000 |
| | | 2 | CIPARI | 594.611.000 |
| | | 3 | CISURU | 533.309.000 |
| | | 4 | KARANGREJA | 546.377.000 |
| | | 5 | KUTASARI | 556.839.000 |
| | | 6 | MEKARSARI | 528.048.000 |
| | | 7 | MULYADADI | 542.846.000 |
| | | 8 | PEGADINGAN | 550.741.000 |

| | | 9 | SEGARALANGU | 679.305.000 |
|-----|--------------|-----|---------------|---------------|
| (1) | (2) | | (3) | (4) |
| | | 10 | SERANG | 500.723.000 |
| | | 11 | SIDASARI | 548.688.000 |
| 14 | ANDRUNGMANGU | 1 | BULUSARI | 581.119.000 |
| | | 2 | CINANGSI | 629.299.000 |
| | | 3 | CISUMUR | 664.936.000 |
| | | 4 | GANDRUNGMANGU | 620.937.000 |
| | | 5 | GANDRUNGMANIS | 606.103.000 |
| | | 6 | GINTUNGREJA | 531.504.000 |
| | | 7 | KARANGANYAR | 646.657.000 |
| | | 8 | KARANGGINTUNG | 714.095.000 |
| | | 9 | KERTAJAYA | 538.052.000 |
| | | 10 | LAYANSARI | 608.015.000 |
| | | 11 | MUKTISARI | 595.086.000 |
| | | 12 | RUNGKANG | 486.960.000 |
| | | 13 | SIDAURIP | 588.341.000 |
| | | 14 | WRINGINHARJO | 599.579.000 |
| 15 | KARANGPUCUNG | 1 | BABAKAN | 490.351.000 |
| | | 2 | BENGBULANG | 529.936.000 |
| | | 3 | CIDADAP | 514.008.000 |
| | | 4 | CIPOROS | 660.342.000 |
| | | 5 | CIRUYUNG | 423.796.000 |
| | | 6 | GUNUNGTELU | 597.445.000 |
| | | 7 | KARANGPUCUNG | 598.818.000 |
| | | 8 | PAMULIHAN | 492.178.000 |
| | | 9 | PANGAWAREN | 548.558.000 |
| | | 10 | SIDAMULYA | 407.643.000 |
| | | 11 | SINDANGBARANG | 647.112.000 |
| | | 12 | SURUSUNDA | 568.183.000 |
| | | 13 | TAYEM | 478.045.000 |
| | | 14 | TAYEM TIMUR | 570.263.000 |
| 16 | KEDUNGREJA | 1 | BANGUNREJA | 526.060.000 |
| | | 2 | BOJONGSARI | 530.715.000 |
| | | 3 | BUMIREJA | 560.656.000 |
| | | 4 | CIKLAPA | 637.611.000 |
| | | 5 | JATISARI | 553.314.000 |
| | | 6 | KALIWUNGU | 554.063.000 |
| | | 7 | KEDUNGREJA | 608.024.000 |
| | | 8 | REJAMULYA | 549.592.000 |
| | | 9 | SIDANEGARA | 584.687.000 |
| | | 10 | TAMBAKREJA | 523.138.000 |
| | | 11 | TAMBAKSARI | 617.281.000 |

| (1) | (2) | (4) | (4) | (4) |
|-------|----------|-------|---------------|-------------|
| 17 | PATIMUAN | 1 | BULUPAYUNG | 638.940.000 |
| | | 2 | CIMRUTU | 508.050.000 |
| | | 3 | CINYAWANG | 638.871.000 |
| | | 4 | PATIMUAN | 612.266.000 |
| | | 5 | PURWODADI | 490.250.000 |
| | | 6 | RAWAAPU | 576.148.000 |
| | | 7 | SIDAMUKTI | 642.437.000 |
| 18 | MAJENANG | 1 | BENER | 583.142.000 |
| | | 2 | BOJA | 625.023.000 |
| | | 3 | CIBEUNYING | 654.074.000 |
| | | 4 | CILOPADANG | 574.450.000 |
| | | 5 | JENANG | 807.771.000 |
| | | 6 | MULYADADI | 524.409.000 |
| | | 7 | MULYASARI | 648.544.000 |
| | | 8 | PADANGJAYA | 678.133.000 |
| | | 9 | PADANGSARI | 616.434.000 |
| | | 10 | PAHONJEAN | 815.352.000 |
| | | 11 | PENGADEGAN | 497.990.000 |
| | | 12 | SADABUMI | 559.341.000 |
| | | 13 | SADAHAYU | 519.478.000 |
| | | 14 | SALEBU | 744.089.000 |
| | | 15 | SEPATNUNGGAL | 468.166.000 |
| | | 16 | SINDANGSARI | 574.980.000 |
| | | 17 | UJUNGBARANG | 553.879.000 |
| 19 | CIMANGGU | 1 | BANTARMANGU | 549.129.000 |
| | | 2 | BANTARPANJANG | 643.116.000 |
| | | 3 | CIBALUNG | 574.224.000 |
| | | 4 | CIJATI | 578.897.000 |
| | | 5 | CILEMPUYANG | 545.887.000 |
| | | 6 | CIMANGGU | 588.809.000 |
| | | 7 | CISALAK | 550.049.000 |
| | | 8 | KARANGREJA | 652.477.000 |
| | | 9 | KARANGSARI | 576.555.000 |
| | | 10 | KUTABIMA | 583.688.000 |
| | | 11 | MANDALA | 514.443.000 |
| | | 12 | NEGARAJATI | 562.915.000 |
| | | 13 | PANIMBANG | 530.172.000 |
| | | 14 | PESAHANGAN | 540.915.000 |
| | | 15 | REJODADI | 597.322.000 |
| 20 | WANAREJA | 1 | ADIMULYA | 696.333.000 |
| | | 2 | BANTAR | 596.823.000 |
| | | 3 | CILONGKRANG | 465.393.000 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|-------------|--------------------|-----------------|
| | | 4 CIGINTUNG | 419.941.000 |
| | | 5 JAMBU | 545.073.000 |
| | | 6 LIMBANGAN | 824.504.000 |
| | | 7 MADURA | 731.460.000 |
| | | 8 MADUSARI | 522.118.000 |
| | | 9 MAJINGKLAK | 569.698.000 |
| | | 10 MALABAR | 622.956.000 |
| | | 11 PALUGON | 474.909.000 |
| | | 12 PURWASARI | 498.826.000 |
| | | 13 SIDAMULYA | 540.799.000 |
| | | 14 TAMBAKSARI | 467.145.000 |
| | | 15 TARISI | 533.314.000 |
| | | 16 WANAREJA | 669.021.000 |
| 21 | | 1 | 483.246.000 |
| | DAYEUHLUHUR | BINGKENG | |
| | | 2 BOLANG | 488.862.000 |
| | | 3 CIJERUK | 454.412.000 |
| | | 4 CILUMPING | 471.099.000 |
| | | 5 CIWALEN | 542.365.000 |
| | | 6 DATAR | 541.581.000 |
| | | 7 DAYEUHLUHUR | 677.364.000 |
| | | 8 HANUM | 495.909.000 |
| | | 9 KUTA AGUNG | 421.020.000 |
| | | 10 MATENGGENG | 499.392.000 |
| | | 11 PANULISAN | 504.869.000 |
| | | 12 PANULISAN BARAT | 552.773.000 |
| | | 13 PANULISAN TIMUR | 628.971.000 |
| | | 14 SUMPINGHAYU | 442.273.000 |
| | | Total | 146.106.765.000 |

BUPATI CILACAP, Ttd TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 21 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO