Unknown Unknown Nomor 43 Tahun 1999 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam APBD Kabupaten ADD setiap tahun anggaran; - bahwa ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efrsien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungiawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat; b - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagni641z dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 4 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang :4. a
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentatg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam APBD Kabupaten ADD setiap tahun anggaran;
- bahwa ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efrsien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungiawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat; b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagni641z dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Kabupaten Tlrlungagung yang dituangkan dalam Peraturan Bupati; C
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lg99 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarrhahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42861; 3.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4.
Ur
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OOT tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 129 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 6
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 152 Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O7l);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah; (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244);
6. lo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 2O1, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Tahun 20O5 Nomor 135 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4578); ll.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pel,aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123); 13.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sefagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20lt; 14.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2O13 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Perlindungan dan Ke sej ahteraan Keluarga; 15.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 16.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; t7.
14. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 6 Tahun 2OO6 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (kmbaran Daerah Kabupaten 18. T\rlungagung Tahun 20O6 Nomor 05 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (lembaran Daerah Kabupaten T\:lungagung Tahun 2OO6 Nomor 7 SeriD ); 19.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2OO6 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2OO6 Nomor O8 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang kmbaga Kemasyarakatan (lrmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2O06 Nomor O9 Seri D); 2r.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2OO6 tentang Badan Permusyawaratan Desa (l,embaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OO6 Nomor 3 Seri D); 22.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (I*mbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OO6 Nomor 1O Seri D); 23.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tlrlungagung Nomor 16 Tahun 2O1O tentang Pajak Daerah, (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor Ol Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trrlungagung Nomor 12 Tahun 2Ol2 (kmbaran Daerah Kabupaten T\.rlungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri B); 24.
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2OL2 tentang Fenyelenggaraan Kcarsipan (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2O12 Nomor 13 Seri E); 25.
22. Peraturan Kepala lembaga Kebilakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor r3671; 26.
23. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 47 Tafutn 2Ol4 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 27.
r.rtslrrlrrxarl:
fcncteplea : PERATITRAII BIIPATI TtIfTAltG PEDOIAIf t UUU ALOIIASI DAIIA DESA TABUPATEIf TI'U'rCTCTITC TAHUT AIIGGARA.I
2015.
BAB IV - AI{GGARAT DAN PEIIGALOKASIIIf AI'D
Pasal 3
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang PeLaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Disamping penganggaran ADD untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan ADD kepada desa dalam rangka singkronisasi program Pemerintah Daerah dengan prioritas program Pemerintah Desa yang dialokasikan untuk : (21
- a. rehab balai desa/ kantor desa;
- b. jalan lingkungan; dan
- ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II Peraturan Bupati ini' (3)
- c, pasar desa.
- lokasi dan besaran tambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4)

## hsal 5

- Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. (l)
- Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut : (21
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 5O0.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 600lo (enam puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah Rp. 7OO.OO0.0OO,0O (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 9OO.OOO.OOO,OO (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 4Oo/o (empat puluh perseratus); dan
- b. ADD yang berjumlah Rp. 5OO.O0O.OOO,OO (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. TOO.OOO.OOO,OO (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 5O% (lima puluh per seratus);
- d. ADD yang bedumlah lebih dari Rp. 9OO.OOO.OOO,OO (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 3Oolo (tiga puluh perseratus).
- (4) Tambahan penghasilan pada desa bekas tanah perdikan dialokasikan dari ADD dengan nama Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) pada desa bekas tanah perdikan.
- (3) Bagi desa yang kebututran alokasi dana Siltap melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kekurangan dana siltap dialokasikan dari ADD dengan nama Alokasi Penghasilan Perangkat Desa (APPD).


## Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
- b. Sekretaris Desa sebesar 7oolo (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.6O0.O0,0O (dua juta enarn ratus ribu rupiah);
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 53% (lima puluh tiga perseratus) dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
5. (21 Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan untuk Sekretaris Desa non PNS.
- (3) Besaran APPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sama dengan Siltap yang diterima setiap bulan, tidak termasuk sekretaris desa Non PNS.
7. (41 Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diteteFkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 9OO.OOO,OO (sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. SOO.OOO,OO (delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Perangkat Desa sebesar Rp. TOO.OOO,OO (tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran Siltap, APPD dan TPKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasrl 7

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dianggarkan dalam APBDesa dapat dialokasikan dari ADD.
2. (21 Tunjangan BPD, dialokasikan setiap bulan sebesar: a. Unsur Pimpinan sebesar Rp. 5O.OOO,OO
- b. Unsur Anggota sebesar Rp. 4O.OO0,O0
- (3) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dialokasikan setiap bulan sebesar :
- a. Rukun Tetangga sebesan Rp. IOO.OOO,OO
- b. Rukun Warga sebesar Rp. IOO.OOO,OO


L(u(

- l4l Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaitnena dimaksud ayat (3) diSunakan untuk operasional kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

## BAB V PE,IAilGCUIJq'AWTB FROGRAT

## Paral a

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pembinaan dan pendampingan ol,eh Bag.ar, Pemerinta-ha:r Sekretariat Daerah Kabupaten Tr:lungagung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b pembinaan dal pendampingan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten T\rlungagung.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pembinaan dan pendampingan oleh BPMPD.

## BAB VI

## AZIIS DAX PB||ETTT'AII VARIAAEI,

## Prral 9

- (1) Pengalokasian ADD menggunakan azas merata dan proporsional.
- (2) Azas yang aigunatan sebagaimana ayat (f) terdiri dari :
- a. Pagu Alokasi Dasar dialokasikan sebesar 9U/o dari pagu ADD setel,ah dikurangi Program Singkronisasi, APPD dan TPKPD dibagi secara merata; dan
- b. Pagu Alokasi Bagran Formula dialokasikan sebesar 10% dari pagu ADD setelah dikurangi Program Singlrronisasi, APPD dan TPKPD dibagi secara proporsional berdasarkan variabel.

## Fard 1()

- (1) Jenis data variabel yang menjadi dasar perhitungan sslagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b aAalah:.
2. a jumlah penduduk;
- b. angka kemiskinan;
- c. Iuas wilayah; dan
- d. indeks kesulitan geogralis.
- (2) Data jumlah penduduk, luas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf c bersumber dari Badan Pusat Stastitik Daerah.
- (3) Data angka kemiskinan dan indeks kesulitan geogr-alis sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf b dan huruf d bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- (4) Data variabel sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dengan bobot variabel sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk dengan bobot variabel 25o/o (dua puluh lima perseratus);

vwt


- angka kemiskinan dengan bobot variabel 35% (tiga puluh lima perseratus); b.
- luas wilayah dengan bobot variabel l Oolo (sepuluh perseratus); dan C.
- d. indeks kesulitan geogralis dengan bobot variabel 30% (tiga puluh perseratus).
- (5) Hasil perhitungan ADD perdesa dibulatkan 5 (lima) digit dari belakang, untuk sisa pembulatan dialokasikan pada desa yang menerima ADD terendah.

## BAB VII

## PENYEDIAAN DANA DAIT UEKANISUE PEITYALT'RAN A,DD

## Pasd 11

- Penyediaan Dana ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung akun belanja bantuan keuangan. (l)
- Untuk mendukung kegiatan ADD perlu dana penunjang Operasional yang dianggarkan dari APBD pada Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan keuangan Daerah yang telah ditentukan setiap tahun anggaran. (21

## Pasd 12

- Penyaluran dana melalui Rekening Kas Desa pada bank yang telah ditunjuk. (1)
- Kepala Desa melalui camat mengajukan permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati. (21
- BPMPD menyiapkan persyaratan pencairan dana ADD ke Bendahara Kas Daerah Kabupaten T\rlungagung. (3)
- Penyaluran ADD dilakukan oleh Bendahara Kas Daerah kepada Bendahara Desa/ Rekening Kas Desa. (4)
- Pengambilan dana ADD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan surat pemberitahuan dari Camat. (s)

## Pes.f 13

- Pengajuan dana ADD dapat dilakukan apabila : (l)
- a. Pemerintah Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun anggaran berjalan;
- b. Sudah melaporkan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya; dan
- c. RAB - ADD/Penjabaran dariAPBDesa.
- Penyaluran dana ADD dilaksanakan setiap triwulan dengan prosedur berdasarkan ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah, dikecualikan untuk dana Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan setiap bulan. (21
- Besaran prosentase dana per tribulan diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. (3)


## Pasal 14

- tt) Pengajuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran/ pemerintah desa yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (21 Pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam l,ampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PEIIGGI'IIAAX DAIT PEI|GEIOI.AAIf

## Pasal l5

- (1) Penggunaan dana ADD merupakan bagian penjabaran dari APBDesa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Perubal'an penggunaan ADD dapat dilakukan melalui musyawarah desa dengan membuat Berita Acara Perubahan dan ditetapkan dalam perubahan APBDes.

## Prsd 16

- (1) Pengelolaan dana ADD rlilakrtkan oleh Kepala Desa selaku pemeg€rng kekuasaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
2. (21 PTPKD sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
- b. Kepala Seksi; dan
- a. Sekretaris Desa;
- c. Bendahara.
6. Tlrgas PTPKD sebagaimana ayat (2) datur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelolaan dana ADD yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa rrilpksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TpK), mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (4) ADD tidak diperbolehkan untuk membantu kegiatan politik, kelompok yayasan dan kegiatan lain yang melawan hukum.

## P.sal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian kegiatan ADD di tingkat Desa, dibentuk :
- a. Tim Pembina ADD Kabupaten; dan
- b. Tim Pengendali Teknis ADD Kecamatan.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (l) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) susunan Tim Pembina dan fim Pengendali Teknis diatur lebih lanjut dalam L,ampiran I Peratu.raa Bupati ini


t','

## BAB IX

## PELIIFORAIT DAIT PERTAII(XIT'I{G'AWABAN

## Pasd f8

- (1) l.aporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara berjenjang yaitu
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat.
- b. Selanjutnya Kecamatan melaporkan kepada Bupati Cq. BPMPD.
4. (21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tribulan; dan
- (3) Setiap Pengeluaran belanja atas beban ADD harus dipertanggungiawabkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- b. laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
- (4) Bukti sebagaim4ns dimaksud pada ayat (3) harus mendapat verifrkasi dari Sekretaris Desa.

## Pasd 19

Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas umum negara dan/atau rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB X PEilBII{AAIT DAIS PEITGAWASAN

## Pasd 20

- BPMPD dan Kecamatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD. (1)
- Pembinaan dari BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bcntuk pemberian pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta bimbingan bagi Tim Pelaksana di Desa. (21
- Pengawasan dari BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. (3)
- Pembinaan dan Pengawasan dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pendampingan selama proses perencanaan, formulasi usulan dan memfasilitasi pelaksanaan ADD. (41
- Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Unsur Pengawas Internal dan Eksternal. (s)


## BAB tr IIETTIfTUAI| SAXIGI

## Pasd 2f

- Desa yang belum memenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud pasal 13 ayat (1) pengajuan pencairan dana belum bisa direalisasikan, kecuali terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1). (1)
- Bagi pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana ADD, akan dilalrukan tindakan hukum sesuai peraftrran perundangundangan yang berlaku. (21

## BAA XII

## XSTEIfTUA,IT PEIIUTUP

## h.al 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupa.ti T\rlungagung Nomor Ol Tahun 2O14 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Trrlungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pas.f 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah l(abupaten T\rlungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2015

BI'PATI

SYAHRI MVLYO

di T\rlungagung pada ggal 4 Mei 2015 DAERAH



## IT. INDRA FAUZI. MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1006

Pe.nta ?lerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2015 Nomor 1g


I.AMPTRAN I : PERATTJRAN BUPATI

"T']LT',NGAGI.JNG

NOMOR : 18 TAHUN 2Ol5

TANGGAL:4Mei

2Or5

## PEIX'ruTJrUTUU ALOKAAT DArA DESA lAItDl KABITPATEX TtLlttrGAGrrrG

## I.ATAR BEI.AISITG I

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya otonomi desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan bantuan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapa.tan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa diharapkan Pemerintah Desa mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan di desa dan terus berupaya meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

## UAXSUD DAT TUJUAI|

## A- fstrud

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dlkurangi Dana Alokasi Klrusus.

## B. Tqturn

2. Meningkatkan kemampuan lembaga Pemerintah dan kmbaga Kemasyarakatan di desa dalam perencErnaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
1. Meningkatkan kinerja Perangkat Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan trerusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## PTI{GGI'XAAI| DAIfA

Pengunaan ADD diarahkan pada peningkatan kinerja pemerintah desa serta kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pel,aksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun p€rtama, kedua dan seterusnya), penggunaan kegiatan ADD merupakan belanja yang ada dalam APBDesa, sehingga poin-poin kegiatan yang ada di ADD disesuaikan dengan kode rekening yang ada dalam APBDesa, dan penggunaannya mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.



## 1. BIDAITG PEIWTI,ETGGARAAI| PEUEruIITAHAI| DEAA

- b. pendataan Desa;
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- c. penrusunan tata ruang Desa;
- e. pengelolaan Informasi Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- f. penyelenggaraanperencanaanDesa;
- h. penyelenggaraan kerja sama antar Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lain sesuai kondisi desa (Penghasilan tetAF kepala desa dan perangkat desa, APPD, TPKPD, Tunjangan dan Operasional BPD, insentif RI dan RW, Operasional pemerintahan dll)

## 2. BIDAI|G PEL/TfisAilAAf, PETBAI|GUIIAIS DESA

- l. tambatan perahu;
2. a Pembangunan, pema nfaalan dan pemeliharaant infrashakur dan linglstngan desa antara lain :
2. jalan pemukiman;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
3. jalan Desa antar pemlukiman ke wilayah peranian;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Pembangurna pemnnfaatan dan pemeliLnraan dan prasarana

## lsesehatan antara lsin :

2. sanitasi Lingkungan;
1. air bersih berskala desa;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Pembanganan" penanfadan dan pemeliharaan saftura d.ant prasarana pendidikan dan kebudagaan antam lain :
2. pendidikan anak usia dini;
- l. tanan bacaan masyarakat Desa;
3. bdai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat;
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
- d. Pengemhanganusaln elarami prduldif *rta Wmb&amp;gunan, penanfaatan dan pemelilnndctn santna dant prosaraan ekonomi antamlain:
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
- l. Pasar Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
5. penggilingan padi;
4. pembibitan tanaman pangan;
6. lumbung Desa;
8. kolam ikan dan pembenihan ikan;
7. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. tempa.t pelelangan ikan; dan
10. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.,',


.

\_

## e. Pelestaridn linglanngan hiilup antara lain :

2. pembuatan terasiring;
1. penghijauan;
3. perlindungan mata air; dan
4. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

## 3. BIDANG PEUBIIfAAN KTUASYARAI{A,TAN DESA

- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- c. pembinaan Kerukunan umat beragama;
- e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- d. pengadaan Sarana dan prasarana olah raga;
- f. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

## 4. BII'ANG PEUBERI'AYAAN UASYARAXAT DESA

- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- a. pelatihan usaha ekonomni, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagr kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
1. kader pemberdayaan masyaralat Desa;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok tani;
3. kelompok perempuan;
5. kelompok masyarakat miskin;
7. kelompok pengrajin;
6. kelompok nelayan;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## IV. IIETENTUAN PEIYCTGUNAAIT

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana ADD adalah :

- b. Tunjangan BPD, insentif RT/RW, dialokasikan dan besaran setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati;
- a. Belanja penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, AppD TPKPD dialokasikan dan besaran setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati;
- c. sumber dana ADD dalam ApBDesa dijabarkan tersendiri dalam RAB/DPA;
- e. Sisa dana dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa di pertanggungjawabkan di masukkan dalam ApBDesa tahun akan datang dalam bentuk SILpA (sisa lebih perhitungan anggaran);
- d. Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh TpK yang dikendalikan oleh Pelaksana Kegiatan;
- f. Jenis kegiatan sama yang berlokasi dibeberapa titik harus dijadikan dalam satu kegiatan.

,,,

- h. Pelaksanaan ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik, kelompok yayasan dan kegiatan yang melawan hukum.
- g. Kegiatan ADD tidak boreh di jadikan satu/digabung dengan kegiatan dari program/ sumber dana yang lain dalam bentuk dana.
- i. Kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap (multi years) agar dialokasikan dari salah satu sumber dana dalam setiap tahunnya.

(rt{



## v. TIU PEf,BIIIA. PETGEI|DALI TEXIUS DAX TIf PEI.AXSATA A- TIf PETBII|A KABI'PATEIf

1. Bidang Perumus

Tim Pembina ini terdiri dari para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang susunan organisasinya :

2. Bidang Pelaksana dan Birnbingan Teknis
3. Bidang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Adapun Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

2. mengadakan sosialisasi / desiminasi secara luas setiap kebijalan' data dan informasi tentang ADD.
- l. membuat, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan tentang ADD.
3. melaksanakan Koordinasi, memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Tim Pengendali Teknis ADD Kecamatan dan Tim Pelaksana ADD di Tingkat Desa.
5. memberikan pelatihan/ orientasi kepada Tim Pelaksana di Tingkat Desa.
4. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) sumber dana dari ADD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ) ADD.
6. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pengendali Teknis ADD Kecamatan dalam setiap proses tahapan.
8. memberikan laporan kemajuan pengelolaan ADD oleh Desa kepada Bupati.
7. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya.

## TIT PEIfGEIfDALI TEIII|IS KECAT'.TAIT B.

1. Ketua : Camat.

Tim ini terdiri dari para pejabat di Kecamatan yang susunan organisasinya :

2. Anggota : a. Kasi Pembangunan dan Perekonomian.

b. Kasi Pemerintahal.

Adapun Tim Pengendali Teknis ADD Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

2. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi terhadap pengelolaan administfasi keuangan ADD di Desa.
1. melaksanakan bimbingan teknis operasional pengelolaan ADD kepada Tim Pelaksana.
3. memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan yang dilaksanalan Tim Pelaksana dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungiawaban ADD.
5. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ADD.
4. meneliti dan mengoreksi pengajuan rencana kegiatan beserta anggarErnnya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ), ymg dianggarkan dari dana ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Vw

6. mengkoordinir, menghimpun, merekapitulasi dan melaporkan kegiatan dari Tim Pelaksana ADD secara berkala kepada Tim PembinaADD.
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten terhadap kebijakan ADD.
7. menyelesaikan permasalahan yang timbul diwilayahnya dan melaportan hasilnya kepada fim Pembina ADD.

## C. TIU PEIAIISAIIA DESA

1. Kepala Desa

Tirn pelaksana ADD Tingkat Desa terdiri dari :

2. PTPKD, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.

Adapun Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

## 1. Kepala D,esa

Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan pengelola keuangan desa mempunyai tugas :

- b. menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelol,a Keuangan
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD yang merupakan bagtan dari APBDesa;
3. Desa);
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran ADD yang merupakan bagian atas beban APBDesa.
- c. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetaFkan;

## 2. Sclrctartr lles

Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis pengelola keuangan desa mempunyai tugas :

2. melalrukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ADD yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
1. menyuq;run dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan ADD yang merupakan bagian dari APBDesa;
3. menyusun pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan ADD;
4. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran ADD yang merupakan bagian APBDesa.

## 3. KepalaSetri

Kepala seksi selaku Pelaksana Kegiatan yang mempunyai tugas :

- b. melakukan kegiatan ADD dan/ bersama L€mbaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
2. a, men5rusun rancangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanirirn kegiatan.


## 4. Bcndahara

Bendahara mempunyai tugas :

- b. menyimpan / memegang dana yang akan digunakan untuk kegiatan;
- a. menerima dana transfer dari pemerintah atau pihak lain;
- c. menyetorkan / membayar sesuai dengan pelaksanaan kegiatan ADD yang merupakan bagian dari APBDes;
- e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- d. menatausahaan dan mempertanggungiawabkan penerimaan dan pengeluaran ADD yang merupakan bagran dari APBDesa;

## UEKANISME PEIYYALI'RAI| DAIfA

1. Tribulan I pada bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 2}o/o (dua puluh lima perseratus).
- A. Mekanisme penyaluran Kegiatan ADD pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD Kabupaten yang dilakukan secara bertahap/tribulan :
2. Tribualan II pada bulan April, Mei, Juni sebesar 3oolo (tiga puluh Perseratus).
4. Tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar l0% (sepuluh perseratus).
3. Tribulan III pada bulan Juli, Agustus, September sebesar 35yo (tiga puluh lima perseratus).
- B. Penyaluran ADD Tribulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampikan:
1. APBDesa Tahun berjalan.
4. RAB sumber dana ADD/penjabaran dari ApBDesa.
- c. Penyaluran Tribulan seterusnya setelah Kepala Desa menyampikan laporan setiap tribulan.
2. Laporan tribulan kedua dilaporkan paling lambat tanggal bulan Juli tahun berialan . l0
1. la.poran tribulan pertama dilaporkan paling lambat tanggal bulan April tahun berjalan. l0
3. Laporan tribulan ketiga dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun berjalan.
4. Laporan tribulan keempat dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
14. Penyaluran untuk belalja pegawai yang mengikat yang ditetepkan dengan peraturan kepala desa, diajukan perr-"irarr selap Uutan, tanpa persyaratan penetapan peraturan ApBDesa, dialtaranya belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, AppD dan TPKPD. D.
15. Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukukan dari Rekening fa; U,mum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengai kelengkapan administrasi pengajuan pencairan yang dihimpu., d"., diverifikasi oleh Kecamatan untuk diteruskan ie B-upati cq. eerraro dan selanjutnya diajukan ke Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat perintah pencairan bana (Sp2D) sebagai dasar pencairan Bendahara Kas Daerah kepada Beniahara Desa/rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk. E.



sebagai dasar pencairan Bendatrara Kas Daeralr kepada Bendahara Desa/rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk.

- Pencairan dari rekening kas desa dilakukan oleh Bendahara desa dan Kepala Desa setelah mendapat surat pemberitahuan pencairan dari Camat setempat. F.
- Sehubungan dengan penyaluran dana dan penyetoian Pajak dari dana ADD, Bendahara Desa di wqiibkan membuka Rekening di Bank yang telah ditunjuk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). G.

## VIT. PEITUTT'P

Demikian Lampiran I Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Kabupaten T[lungagung ini dibuat, untuk dapatnya dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan di masing-masing desa dengan sebaik-baiknya.


t


IITMPTRA}I II : PERATTJRAN BUPATI TI'LUNGAGUNG

NOMOR : lg TAHUN 2015

TANGGAL : zl Mei

2O1s

## RIITCIAIT AII)trASI I'AIIA DESA KABI'PATEN TT'LUIIGAGIIITG TASI'X Ar(XI/IRAIT 2015

| KODE | KECAMATAN | NO | DESA | ADD |
|--------|-------------|------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| o22 | BOYOI.ANGU | ool | WATAK KIDUL | 454.4(xt.(xxt |
| | | oo2 | SANGGRAHAN | 473.70(l.Oq' |
| | | oo3 | PUCUNGKIDUL | 426.100.qX' |
| | | oo4 | BOYOLANGU | 433.1oo.OOO |
| | | oos | NGRANTI | 479.6(x).(xX) |
| | | o06 | KENDALBULUR | 4i!8.(xn.(xxt |
| | | oo7 | BONO | 455.10(}.(xX' |
| | | oo8 | WAIJNG | 447.600.(xX) |
| | | oo9 | MOYOKETEN | 474.8(X!.OOO |
| | | o10 | WA.JAK LOR | 501.600.qx) |
| | | 011 | KARANGRE.JO | 431.r[fl).Oq) |
| | | oL2 | KEPUH | 434.700.OOO |
| | | or3 | TANJUNGSARI | 441.fix).(xx) |
| | | o14 | SERUT | 438.2q).(xX) |
| | | o15 | BE.JI | 440.20().off) |
| | | o16 | SOBOI'I'TORO | sit7.2()(,.o(x) |
| | | ot7 | GEDANGSEWU | 447.3q).(xX) |
| o32 | KEDUNGWARU | oo1 | PI.OSOKANDANG | 468.rxn.qxt |
| | | oo2 | TUNGGULSARI | 458.500.fiX) |
| | | oo3 | RINGINPITU | 458.4{Xt O(X' |
| | | o04 | I.ODERESAN | 430.500.ooo |
| | | oo5 | BULUSARI | 431.2q).qx) |
| | | o06 | BANGOAN | 452.5(X).(X)O |
| | | ffi7 | BORO | 431.10().qx) |
| | | oo8 | TAPAN | 449.2o0,W |
| | | oo9 | RF^IOAGUNG | 486.qn.(Xx) |
| | | 0r0 | KEDUNGWARU | 435.2(x).OOO |
| | | olr | PI.A,NDAAN | 431.2q).qx) |
| | | o12 | KETANON | r$63.(XX!.(XX) |
| | | o13 | TAWANGSARI | 552.lqt.O(X' |
| | | ot4 | MANGUNSARI | 446.(Xn.(xx) |
| | | o15 | WINONG | 488.100.(XX) |
| | | 016 | MAJAN | s70.600.ooo |
| | | o17 | SIMO | 426.700.(x)O |
| | | o18 | GENDINGAN | 456.?qt.(xx) |
| | | o19 | NGUJANG | 424.4()o.O(n |
| o42 | NGANTRU | oo1 | PAKEL | ,+31.5OO.OOO |
| | | oo2 | PUCI'NGI.OR | 478.100.qX) |
| | | oo3 | SRIKATON | 451.6q).OOO |
| | | oo4 | PADANGAN | 4y2.tt2.ooo |
| | | oos | BANJARSARI | 445.60().(xX' |
| | | o06 | PULERE.IO | 4it2.l(X).qx) |
| | | @7 | BENDOSARI | 442.6(x).(x)O |
| | | oo8 | NGANTRU | 430.5(l0.qx) |
| | | oo9 | MOJOAGUNG | 522.200.Oq) |
| | | o10 | BATOKAN | r*12.+OO.tlOO |
| | | 011 | KEPUHRE"IO | 4it8.300.qxt |
| | | o12 | POJOK | 49t.7%t.W |
| | | o13 | PINGGIRSARI | 4ila.7()().(xx) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|-----|-----------------|-----------------|
| | KAUMAN | ool | BOI,ORE"IO | 4TI.^4o'ON |
| | | oo2 | KAUMAN | 426.3@.qlo |
| | | oo3 | BALERE"IO | 429.tXXt.(xxt |
| | | o04 | BATANGSAREN | 491.62t.qx) |
| | | oo5 | PANGGUNGRE.]O | 433.lq).(xx) |
| | | oo6 | KAI,ANGBRET | 419.4(x).(Xx) |
| | | oo7 | SIDOREJO | 425.6()(}.(xX) |
| | | oo8 | Mo.,rOSARI | 429-4(x)-(xX) |
| | | oo9 | KARANGANOM | 428.500.O(rc |
| | | 010 | PUCANGAN | 480.l@.qx) |
| | | olt | KATES | 471.tOO.dXt |
| | | ot2 | BANARAN | 4El.tqr.qx) |
| | | or3 | JATIMIJLYO | /ftt2.8(xr.fix) |
| 062 | PAGERWO.JO | oo1 | WONORF^IO | 49a,a(x).q)o |
| | | oo2 | KEDUNGCANGKRING | s20.60().(xxt |
| | | oo3 | MULYOSARI | s17.O88.qX) |
| | | oo4 | SEGAWE | 587.IOO.(XX) |
| | | 00s | SAMAR | 549.920.(x)O |
| | | oo6 | PENJOR | 447.6()0.qX) |
| | | w7 | PAGERWGIO | 426.(xX).(xX' |
| | | oo8 | KRADINAN | 475.936.0q) |
| | | o09 | SIDOMULYO | 5('5.2(xt.(xx, |
| | | o10 | GONDANGGUNUNG | 453.20().00() |
| | | 011 | GAMBIRAN | 436.500.OOO |
| 072 | SENDANG | ool | KEDOYO | 519.754.qX) |
| | | oo2 | NGLUTUNG | 544.3{n.qX) |
| | | oo3 | TAI.ANG | 440.sq).(xx) |
| | | o04 | KROSOK | 472.936.9N |
| | | oo5 | DONO | 5(r1.848.(xX' |
| | | oo6 | TUGU | .139.700.Oq) |
| | | w7 | PICISAN | 497.t(xt.(xx) |
| | | oo8 | }iIYAWANGAN | 74t.672.OOO |
| | | oo9 | SENDANG | 428.3q).qx) |
| | | o10 | NGLURUP | 49().4qr.(xx) |
| | | oll | GEGER | 507.(Xn.(Xx) |
| o82 | KARANGRE.JO | ool | BUNGUR | 561.256.qX) |
| | | oo2 | BABADA]V | 441.800.qX) |
| | | oo3 | SUKOWIYONO | 556.3(x).O(xt |
| | | oo4 | SEMBON | 414.100.(xX) |
| | | oo5 | SUKOWIDODO | 4?1.200.(xx) |
| | | 006 | TANJUNGSARI | 438.500.qX) |
| | | oo7 | GEDANGAN | 422.2@.O@ |
| | | oo8 | SI'KODONO | 420.800.(Xx) |
| | | oo9 | KARANGRF^IO | 414.lq).qx) |
| | | olo | SUKORR'O | 42s.4{Xt.(xX' |
| | | 011 | PI.INJUL | 445.IOO.O(X) |
| | | or2 | JELI | 469.t16.OOO |
| | | o13 | TULI'NGRE.IO | 4i!9..rqt.(XX, |


| 1 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----|--------------------|----------------|
| o92 | ool | KENDAL | 424.9oo..WO |
| | oo2 | TAWING | 429.800.OOO |
| | o03 | GONDOSULI | 437.(xX)-flXt |
| | oo4 | DUKUH | 415.6q).qx) |
| | oo5 | SEPATAN | 466.100.OOO |
| | o06 | MACANBANG | 424.70().qx) |
| | oo7 | KIPING | 423.3(xr.(xX' |
| | oo8 | RBJOSARI | 425.tOO.OOO |
| | oo9 | BENDO | 432.6fi),(xX' |
| | olo | NGRENDENG | 420.5q).qx) |
| | 011 | GONDANG | 415.50(}.(XX) |
| | at2 | BENDUNGAN | 414.l()().Oq) |
| | o13 | NOTORF^IO | 47t.100.qx) |
| | oL4 | SIDEM | 444.10|0.00() |
| | o15 | SIDOMULYO | 534.3(x).qxt |
| | 016 | BLENDIS | 491.3q).qx) |
| | ot7 | MOIOARUM | 434.2(X).(Xx) |
| | or8 | TTTJDAN | ffi.20o.oao |
| | o19 | JARAKAN | 423.3(x).OOO |
| | o20 | WONOKROMO | 426.q)O.(xX) |
| r02 | 001 | SAMBIDOPI,ANG | 503.?OO.qX) |
| | oo2 | W'ATES | 4t4.(Xxt.(xx, |
| | oo3 | MIRIGAMBAR | 521.600.qX) |
| | oG+ | TRENCENG | 425.3(X).(xX) |
| | oo5 | BENDILWUNGU | 496.200.OOO |
| | oo6 | SAMBIJA.JAR | 433..[q).qx) |
| | oo7 | PODORE.'O | 442.100.OOO |
| | oo8 | DOROAMPEL | 44i!.100.qx) |
| | o09 | JUNJUNG | 443.6(x).OOO |
| | olo | TAMBAKRE.IO | rt32.qX).(Xx' |
| | oll | WONORE"IO | 116.4{Xt.dX' |
| | o12 | BENDIIJATI KUI.ON | 518.Oq).qX) |
| | 013 | BENDIIJATI WETAN | 428.1q).OOO |
| | ol4 | SUMBERDADI | 441.s(x).(xx) |
| | or5 | JABALSARI | 446.l(X).q)O |
| | or6 | SAMBIROBYONG | 526.I{p.(xx) |
| | o17 | BUKUR | 477.fiO.W |
| rt2 | ool | KARANGSONO | 422.8q).Oq) |
| | oo2 | SAMIR | 1168.70().(Xx) |
| | oo3 | KACANGAN | 4ilr.zqt.qxt |
| | o04 | SEI,oREJO | 420.9q).qx) |
| | oo5 | BALESONO | 429.300.O(X) |
| | 006 | PANDANSARI | 427.7(J,o.o(Xt |
| | oo7 | SUMBERINGIN KUI,ON | 419.4(x).(Xx' |
| | 008 | SUMBERINGIN KIDUL | 434.60().(xX) |
| | oo9 | KALIWUNGU | 426.(xx).dx) |
| | o10 | SUMBERE.IO WETAN | r+34.10().(xx) |
| | oll | NGUNUT | sss.876.Oq) |
| | o12 | KAI-ANGAN | 573.(xlo.OOO |
| | o13 | GII,ANG | /146.30().(Xx) |
| | o14 | SUMBERE"IO KULON | 493.20().(XX) |
| | o15 | PIJRWORE"IO | 441.qn.(xx) |
| | ol6 | KROMASAN | 424.rtOO.O(x) |
| | oL7 | PUI,OSARI | 442.800.OOO |
| | o18 | PUI'TONDO | 492.60().qX) |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|------|------------------|----------------|
| r22 | PUCANGI.,ABAN | oo1 | PUCANGI.ABAN | 593.568.flX' |
| | | oo2 | KALIDAWE | 436.9(X1.(xX) |
| | | oo3 | PANGGUNGKALIIK | 465.e?6.(xX) |
| | | o04 | KALIGENTONG | 483.112.qX) |
| | | oo5 | SUMBERBENDO | 593.736.OOO |
| | | 0()6 | MANDING | s32.46(,.(xX' |
| | | oo7 | PANGGUNGUNI | s33.32().(xX) |
| | | oo8 | SUMBERDADAP | 584.528.OOO |
| | | oo9 | DEMUK | 660.42t.(xX) |
| 132 | RE.JOTANGAN | oor | TENGGUR | 452.10(,.(XX' |
| | | oo2 | PANJERE.IO | 437.rOO.qX' |
| | | oo3 | KARANGSARI | 433.700.(xX' |
| | | o04 | TUGU | 483.5q