PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TUHAN Tahun 2010 tentang TATACARAPEMUNGUTAN PAJAKDAERAH BUPATI TABALONG, DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban di bidang pajak daerah dan meningkatkan tertib administrasi perpajakan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
1. Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Republik Lembaran Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Menetapkan
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER- 38/PJ /2008 Tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak; .
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI TABALONGTENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN
PAJAKDAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturan Bupati ini yang di maksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. KepalaDaerah, yang se1anjutnyadisebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakrnuran rakyat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak daerah.
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang darr/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milikNegara(BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,atau organisasi lainnya, lembagadan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan atau pekerjaannyamelakukan usaha perdagangan dan I atau melakukanusaha jasa
9. PenanggungPajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhikewajibanWPmenurut ketentuan peraturan perpajakandaerah.
10. NomorPokokWajibPajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalarn administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagaitanda pengenaldiri atau identitas WP dan usaha WPdalam melaksanakanhak dan kewajibanperpajakan dearah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu, yang menjadi dasar WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkanpajak terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan tahun kalender.
13. BagianTahun Pajakadalah bagiandarijangka waktu 1 (satu)Tahun Pajak.
14. Pajakyangterutang adalah pajak yang harus dibayarpada suatu saat, dalarn Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutanadalah suatu rangkaian kegiatanmulai dari penghimpunandata obyek, subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengankegiatanpenagihanpajak, serta pengawasanpenyetorannya.
16. Surat pendaftaran adalah surat yang digunakan WPuntuk mendaftarkandiri dan melaporkanobjekpajak atau usahanya ke SKPD Teknis.
17. Surat PemberitahuanPajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPfPD,adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD,adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan forrnuliratau yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas UmumDaerahmelaluitempat pembayaranyangtelah di tetapkan.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menarnpung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tarnbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN,adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak darr/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan I atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalarn peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang terdapat dalarn Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah suatu keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WP.
29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
30. Keputusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh WP.
31. Gugatan adalah upaya hukum yang akan dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak tersebut.
33. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat pemberitahuan dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-Iampirannya penilaiantentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
34. Pemeriksaanadalah serangkaian kegiatan menghimpundan mengolahdata, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektifdan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Utangpajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi berupa kenaikan pajak, bunga, dan I atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan perundangundangan.
36. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak agar WP yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah terutang.
37. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputiseluruh utang pajak dari semuajenis pajak daerah.
38. Penyitaanadalah tindakan untuk menguasai barang penanggungpajak guna dijadikanjaminan untuk melunasi utang pajak.
39. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,pemberitahuan surat paksa penyitaan dan penyanderaan.

## BAB II WAJIBPAJAK

## PENDAFTARAN, PENGUKUHAN, DANPENGHAPUSAN

BagianKesatu Pendaftaran

## Pasa12

- (1) Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada SKPDTeknis untuk dikukuhkan sebagai WP dan kepadanya diberikan NPWPD.

1

| | -7- |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) | WPyang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan hasil kegiatan pendataan dalam rangka pemberian NPWPD. |
| | Pasal3 |
| (1) | WPmelakukan pendaftaran untuk memperolehNPWPD di SKPD. |
| (2) | WP atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPDwajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWPDmenggunakan formulir Surat Permohonan Pendaftaran WPyang disediakan oleh SKPDTeknis. |
| (3) | Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)KepalaSKPD Teknis menertibkan Kartu NPWPDpaling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. |
| (4) | Kartu NPWPDsebagaimana dimaksud pada ayat (3)diberikan hanya untuk (satu)WPdan berisikan keterangan sekurang-kurangnya: a. LogoPemerintah Daerah; b. NamaSatuan KerjaPerangkat Daerah; c. NPWPD; d. NamaWP; e. TanggalPenerbitan; f. Tanda Tangan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Cap Satuan |
| | Pasal4 |
| (1) | Pendaftaran WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk WP Orang Pribadi, harus melampirkan: a. fotokopiKTP;dan b. fotokopiIjin Gangguan/Surat KeteranganDomisiliUsaha. |
| (2) | Pendaftaran WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk WP Badan harus melampirkan: a. fotokopiKTPsalah seorang pimpinan dan Akta pendirian. b. fotokopiSIUP/TDP/lzinGangguan. |
| (3) | Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada pihak lain, maka selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dilampirkan juga Surat Kuasa yang dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |
| | Pasal5 |
| (1) | WPterdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke Kantor SKPDTeknis dengan mengisi Formulir Perubahan Data WP. |

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)KepalaSKPD menerbitkan Surat KeteranganPerubahan Data WPpaling lama 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

## Pasal6

- (1) Kepala SKPDharus melakukan pengecekan lapangan untuk membuktikan kebenaran pengisian formulirperubahan data WP.
- (2) Pada saat melakukan pengecekan lapangan petugas SKPDTeknis dapat meminta dokumen kepada WPdan WPwajibmemberikandokumen tersebut.
- (3) Hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan.
- (4) Apabilaberdasarkan hasil pengecekan lapangan menyatakan bahwa data WP terdaftar tidak benar, KepalaSKPDTeknis menerbitkan secara jabatan Surat Penghapusan NPWPD.

## Pasal 7

- (1) WP yang melakukan usaha yang bersifat insidentil adalah WP yang melakukan usaha di Daerah denganjangka waktu kurang dari 30 (tigapuluh) hari dan merupakan obyekpajak daerah.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPDpaling lambat 1 (satu) hari sebelum usaha insidentil mulai di jalankan setelah mendapatkan izin penyelenggaraannyadari Pejabat yang berwenang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan melalui formulir pendaftaran dalam me1ampirkan fotokopi KTPdan surat izin dari Pejabat yang berwenangatas penyelenggaraanusaha bersifat insidentil.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)yang sudah diterima secara lengkap, kepada WPdiberikan NPWPD insidentil.

## BagianKedua

## Pengukuhan

## Pasal8

- (1) KepalaSKPDTeknismelaksanakan pendataan di daerah untuk mendapatkan data dan informasiWP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk:
- a. MenjaringWPyang belum memenuhi kewajibanpendaftaran;
- b. Pembaharuan data obyekpajak dan kegiatan usaha WP;

- (3) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, Kepala SKPDTeknis membuat daftar potensi WPyang berisikan nama, alamat, jenis kegiatan usaha dan status pendaftaran WP serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajibpajak.
- (4) WPyang masuk dalam daftar potensi WPtetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak, dihimbau untuk segera mendaftarkan diri sebagaiwajibpajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)WPbelumjuga mendaftarkan diri maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengukuhkan WP dan untuk se1anjutnya menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Sebagai WP dan NPWPD secara jabatan.
- (6) Surat Keputusan Pengukuhan sebagai WPsebagaimana dimaksud pada ayat (5)memuat keterangan sekurang-kurangnya:
- a. logoPemerintah Daerah;
- b. nama SKPD;
- c. NPWPD;
- d. nama WP;
- e. alamat WP;
- f. Pajak Daerah yang menjadi KewajibanWP;
- g. tanggal penerbitan;
- h. tanda tangan Pejabat SKPDTeknisdan Cap SKPD.

BagianKetiga Tata Cara Penghapusan NPWPD

## Pasal9

- (1) Penghapusan NPWPD dilakukan oleh Satuan KerjaPerangkat Daerah apabila:
- a. diajukan permohonan penghapusan NomorPokokWPoleh WPdanj'atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif darr/atau obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
- b. WPbadan dilikuidasikarena penghentian atau penggabungan usaha;
- c. WP badan usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau;
- d. dianggap perlu oleh SKPDTeknisuntuk menghapus NPWPD dari WPyang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan I atau obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Penghapusan NPWPDdapat dilakukan apabila utang pajak daerah te1ah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah kadaluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain karena:
- a. WPorang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai warisan atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
- b. WPtidak mempunyaiharta kekayaan.

&lt;:.:

- (3) Kepala SKPD Teknis setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPDdalam jangka waktu 6 (enam)bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Kepala SKPD Teknis tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan NPWPD dianggapdikabulkan.
- (5) Penghapusan NPWPDhanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan WP.

## Pasal 10

- (1) NPWPD insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan penghapusan baik ada permohonan dari WP atau tidak ada permohonan setelah jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan.
- (2) Dalam hal terdapat permohonan penghapusan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka NPWPDdihapuskan paling lambat setelah 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Dalamhal tidak ada permohonan dari WPsetelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlampaui , maka NPWPD dihapuskan paling lambat 2 (dua)bulan sejak NPWPD diterbitkan.
- (4) Penghapusan NPWPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan apabila seluruh kewajiban pajak daerah telah dibayar lunas.

## BABIII PELAPORAN PAJAKDAERAH

## Bagian Kesatu Bentuk dan isi SPTPD

## Pasal 11

- (1) Pelaporan Pajak Daerah dilakukan dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Formulir SPTPDdisediakan oleh SKPDTeknis.
- (3) Formulir SPTPDdibuat dalam rangkap 2 (dua)dengan peruntukan:
- a. lembar pertama sebagai bukti pelaporan yang disimpan sebagai arsip SKPDPajak Daerah; dan
- b. lembar kedua sebagai bukti pelaporan yang disimpan sebagai arsip WP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai bentuk, isi formulir dan tata cara pengisian SPTPDdiatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Tata Cara Pengambilan SPTPD

## Pasal12

- (1) SPTPDdiambil sendiri oleh WPdi Kantor SKPDTeknis.
- (2) Pengambilan formulir SPTPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap jam Zhari kerja.

## Bagian Ketiga Penyampaian SPTPD

## Pasal 13

- (1) SPTPD dinyatakan lengkap dan dapat diterima oleh petugas pajak daerah apabila:
- a. telah diisi dengan lengkap dan benar, termasuk lampirannya; dan
- b. ditandatangani oleh WP dan cap perusahaan untuk WP Badan atau kuasanya.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a adalah:
- a. rekapitulasi penerimaan harian Selama 1 bulan;
- b. bily nota penjualanjrekap cash registrasijika diperlukan; dan
- c. Surat
8. Setoran Pajak Daerah.

## Pasal 14

- (1) Penyampaian SPTPD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dalam rangka pelaporan Pajak Daerah dilakukan oleh WP atau pihak lain yang dikuasakan oleh WP.
- (2) SPTPDdisampaikan ke Kantor SKPDTeknis Daerah pada hari dan jam kerja SKPDTeknis.
- (3) Batas Waktu penyampaian SPTPD untuk setiap jenis pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung wallet dan BPHTB,harus dilaporkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penyetoran di kas daerah atau ketempat lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur maka batas waktu pelaporan jatuh pada hari kerja berikutnya.

## BABIV

## TATACARAPERHITUNGAN DANPENETAPAN PAJAKYANGTERUTANG

## Bagian Kesatu Perhitungan Pajak Yang Terutang

## Pasal 15

- (1) Perhitungan Pajak Daerah dilakukan dengan menggunakan sistem sebagai berikut:
- a. WPmenghitung sendiri pajak daerahnya yang terutang; atau
- b. Pajak daerah dihitung oleh petugas pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (2) WPyang menggunakan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwajibkan:
- a. menghitung sendiri pajak yang terhutang pada setiap akhir masa pajak;
- b. menyetorkan sendiri pajak yang terhutang pada batas waktu yang di tentukan; dan
- c. melaporkan sendiri pajak yang terhutang disertai lampiran bukti setoran pajak yang dilakukan pada masa pajak yang bersangkutan.
- (3) WPyang menggunakan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan SKPD yang diterbitkan oleh Kepala SKPDTeknis.

## Pasal16

- (1) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan menggunakan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.
- (2) Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut dengan menggunakan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (1)huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan diatur tersendiri dalam peraturan bupati.

## Bagian Kedua Penetapan Pajak Yang Terutang

## Pasal17

- (1) Pajak yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan melalui SKPD.
- (2) SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) tahun setelah SPTPDditerima secara lengkap.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi formulir dan tata cara Pengisian SKPDdiatur tersendiri dalam peraturan Bupati.

## BABV

## TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DANPENAGIHAN

BagianKesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

- (1) Pemungutan pajak dilarang di borongkan.
- (2) Setiap WP I Obyek Pajak Reklame dan Air Bawah Tanah wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersarnakan.
- (3) Setiap WP/Obyek Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, BPHTB,Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan wajib membayar Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri ke Kas atau ketempat lain yang ditunjuk Daerah berdasarkan SPTPD yang telah diisi oleh WP I Obyek Pajak yang bersangkutan.
- (4) Dokumen Lain yang dipersewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) WP/ObyekPajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3),disarnpingmemenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar berdasarkan SPTPD,juga dibayar dengan menggunakan SKPDKB dan/ atau SKPDKBT.

## Pasal 19

- (1) Dalarnjangka waktu 5 (lima)tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
2. jika SPTPDtidak disarnpaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
3. jika kewajiban mengisi SPTPDtidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan I atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penarnbahan jumlah pajak yang terutang; atau
- c. SKPDNjika jumlah pajak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

~'

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkansendiri sebelumdilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## BagianKedua Tata Cara Pembayarandan Penagihan

## Pasal20

- (1) Pembayaran Pajak terutang oleh WPatau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SPTPDdan SSPD.
- (2) Pembayaranpajak terutang oleh WPatau kuasa WPmelaluipenerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh)hari kerja setelah SKPD tersebut diterimadengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),selain dapat dilakukan di Bank KalselCabang Tanjung selaku pemegang KasDaerah,juga dapat dilakukan di tempat lain yang ditunjuk;
- (4) Apabila pembayaran oleh WP atau Kuasanya dilakukan ke Bendahara PenerimaSKPD,dalamjangka waktu 1x 24 ( satu kali dua puluh empat)jam Bendahara Penerimawajibmenyetorkanke KasDaerah;
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaranjatuh pada satu hari kerja berikutnya.

## Pasal21

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak/ atau kurang dibayar;

- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan I atau salah hitung; atau
- c. WPdikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan I atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (limabelas)bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDyang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

## BABVI

## TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN ANGSURAN DANPENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal22

- (1) WP dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPDTeknis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 'yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibanpajaknya pada waktunya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak daerah berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan di luar kekuasaannya, dapat diajukan setelah batas waktu tersebut, disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon,diangsur atau ditunda.
- (3) Permohonan diajukan secara tertulis disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
- a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
- b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda, dan jangka waktu penundaan.
- (4) Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan apabila jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah lewat, Bupati tidak memberisuatu keputusan, maka permohonan WP dianggapditerima.
- (5) Dalam hal surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa menerima seluruhnya atau sebagian maka surat keputusan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. besarnya pokok pajak yang disetujui untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
- b. besarnya sanksi administrasi;
- c. besarnya angsuran yang harus dibayar setiap bulannya; dan
- d. tanggaljatuh tempopembayaranangsuran atau penundaan pembayaran.

## Pasal23

- (1) Dalarnhal WPdisetujui untuk mengangsur atau menunda pemabayaran, WP dikenakan sanksi adiministrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sarnpai dengan pembayaran angsuranjpe1unasan dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Sanksi administrasi 2% (dua persen) tidak berlaku untuk permohonan angsuran atau penundaan utang pajak pada Surat TagihanPajak Daerah.
- (2) Besarnya angsuran atas utang pajak ditetapkan dalarn jumlah utang pajak yang sarna besar untuk setiap angsuran. Sedangkan besarnya penundaan atas utang pajak ditetapkan sejumlahutang pajak yang ditunda pelunasanya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran atau penundaan dihitung berdasarkan saldoutang pajak.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan atas permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran tersebut diatas, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

## Pasal24

- (1) Masa angsuran atau penundaan diberikan tidak melebihijangka waktu 12 (dua belas)bulan.
- (2) WP yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak harus memberikan jarninan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan KepalaSKPDTekniskecuali apabila KepalaSKPD Teknismenganggaptidak perlu.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa garansi bank, atau suratj dokumen kepemilikan barang bergerak, sertifikat tanah, dan sertifikatdeposito.

## Pasal25

- (1) WPmelakukan pembayaranAngsurandengan menggunakanSSPD.
- (2) PembayaranAngsuran sebagaimanadimaksud pada ayat (1)harus dilakukan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana terutang dalarn surat keputusan sebagaimanadimaksud dalarnPasal24 ayat (1).

- (3) WP yang melakukan pembayaran Angsuran setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tambahan sanksi keterlambatan berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari besar angsuran yang seharusnya sejak tanggaljatuh tempo angsuran sampai dengan tanggal angsuran tersebut di bayar.
- (4) WPyang tidak melakukan pembayaran angsuran setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tambahan sanksi keterlambatan berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari besar angsuran yang seharusnya sejak tanggaljatuh tempo angsuran sampai dengan paling lambat 24 (dua puluh empat)bulan.
- (5) Penagihan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melaluipenerbitan Surat TagihanPajak Daerah.

## Pasal 26

- (1) WP melakukan pembayaran atas Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atas Penundaan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (5).
- (3) WPyang melakukan pembayaran atas Penundaan Pembayaran Pajak setelah lewatbatas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikenakan tambahan sanksi keterlambatan berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari besar pajak yang seharusnya dibayar sejak tanggal jatuh tempo angsuran sampai dengan tanggalangsuran tersebut di bayar.
- (4) WPyang tidak melakukan pembayaran atas Penundaan Pembayaran Pajak setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikenakan tambahan sanksi keterlambatan berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari besar pajak yang seharusnya sejak tanggaljatuh tempoangsuran sampai dengan palinglama 24 (dua puluh empat)bulan.
- (5) Penagihan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melaluipenerbitan Surat TagihanPajak Daerah.

## BABVII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Pengembaliankelebihan pembayaran pajak diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## BABVIII

## TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

## BagianKesatu

## Tata Cara Pembetulan Surat Ketetapan Pajak

## Pasal28

- (1) Kepala SKPD Teknis karena jabatan atau atas permohonan WP dapat membetulkan ketetapan pajak atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan dengan baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya.
- (3) Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan WP.

## Pasal29

- (1) Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:
- a. kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat NPWPD,nomor surat Ketetapan Pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, dan tanggaljatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan; atau
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tariff dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (2) Surat permohonan pembetulan ketetapan pajak WP dapat disampaikan langsung atau melalui pos tercatat ke Kantor SKPDTeknis.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pembetulan ketetapan pajak adalah:
- a. tanggal terima surat WP,dalam hal disampaikan secara langsung oleh WP pada petugas KantorSatuan KerjaPerangkat Daerah yang ditunjuk; atau
- b. tanggal cap pos tercatat, dalam hal surat permohonan pembetulan ketetapan pajak disampaikan melalui pos tercatat.

## BagianKedua

## Pengurangandan PembatalanSurat KetetapanPajak

## Pasal30

- (1) Kepala SKPDTeknis karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat membatalkanatau mengurangkanketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Surat permohonanpengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhipersyaratan sebagaiberikut:
- a. diajukan untuk suatu Surat KetetapanPajak;
- b. mengemukakan jumlah pajak menurut penghitungan WP seharusnya terutang; dan
- c. dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar ditandatangani bukan olehWP
- (3) Surat permohonanpengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar WPdisampaikan langsung atau melalui pos tercatat ke Kantor SKPD Teknis.
- (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonanpengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah:
- a. tanggal terima surat WP,dalam hal disampaikan secara langsung oleh WP pada petugas kantor Satuan KerjaPerangkatDaerahyangditunjuk; atau
- b. tanggal cap pos tercatat dalam hal surat pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar disampaikan melaluipos tercatat.

## Pasal31

- (1) Dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar WPwajibmemberikanpenje1asandan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari kantor SKPD Teknis yang menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WP wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung.
- (3) Setelah 5 (lima)hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)WPbelum memberikan penjelasan dan atau pembuktian, WPdapat diminta kembaliuntuk memberikan penjelasan dan pembuktian yang kedua tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumerr/bukti dan bukubuku pendukung.

- (4) Palinglama 10(sepuluh)hari kerja sejak tanggalsurat perrnintaan penjelasan dan atau pernbuktian sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) WP wajib rnernberikanpenjelasan dan atau pernbuktian.
- (5) Dalamhal rnasih diperlukan, WPdapat diminta memberikanpenjelasan dan atau pernbuktian tambahan, yang wajib ditanggapi oleh WPpaling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan atau pernbuktiantambahan.
- (6) Dalam hal WPtidak rnernberikanpenjelasan dan atau pernbuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokurnenjbukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy rnaupun soft copy sesuai surat permintaan rnaka permohonan pengurangan atau pernbatalan ketetapan pajak yang tidak benar akan diproses berdasarkan data yang ada.

## Pasal32

- (1) WPdapat dipanggiluntuk rnelakukan pernbahasan sengketa perpajakan dan wajibmenandatangani BeritaAcaraPernbahasanSengketaPerpajakan.
- (2) Berdasarkan hasil pernbahasan sengketa perpajakan, kepada WP akan dikirirnkan Surat Pernberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau PernbatalanKetetapanPajakyang TidakBenar.
- (3) WPdapat memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pernbatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagairnanadirnaksud pada ayat (2)dalam jangka waktu 10 (sepuluh)hari kerja sejak tanggal Surat Pernberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pernbatalan Ketetapan Pajak yang Tidak danj atau dapat rnenghadiri undangan pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pernberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pernbatalan Ketetapan PajakyangTidakBenar.
- (4) Hasil pernbahasan akhir akan dituangkan dalam Berita Acara Pernbahasan Akhir dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pernbatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dapat disampaikan langsung kepada WP pada pembahasan akhir atau dikirimkan sebagaimana lampiran Surat Keputusan Penguranganatau PernbatalanKetetapanPajakyangTidakBenar.
- (5) Dalarn hal WPtidak rnenghadiriundangan pernbahasan akhir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau pernbatalan ketetapan pajak yang tidak benar akan dikirimkansebagai lampiran Surat Keputusan Pengurangan atau PernbatalanKetetapanPajakyangTidakBenar.

## Pasal33

WPdapat mengajukan permohonan kernbali atas keputusan pengurangan atau pernbatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diterbitkan oleh KepalaSKPD Teknispalinglama 3 (tiga)bulan sejak tanggalkeputusan, kecualikarena keadaan

diluar kekuasaan WP iforce majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut.

## BAB IX

## TATA CARA PENGURANGAN DANPE GHAPUSAN SANKS I ADMINISTRASI

## Pasal 34

- (1) Kepala SKPDTeknis karena jabat mengurangkan atau menghapusk denda, dan kenaikan yang dikena bukan karena kesalahan WP. nya atau atas permohonan WP dapat sanksi administrasi berupa bunga, an karena adanya kekhilafan WP atau
- (2) Surat permohonan pengurangan tau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhipersyaratan sebag . berikut:
- a. hanya boleh diajukan oleh WP ang tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajaknya;
- b. diajukan atas suatu Surat Tagih Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Sur t Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
- c. diajukan secara tertulis dalam b asa Indonesia;
- d. disertai dengan alasan-alasan y gjelas;
- e. diajukan paling lama 3 (tiga)b Ian sejak tanggal surat ketetapan pajak kecuali karena keadaan diluar kuasaan WP ifocrce majeun yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut; dan
- f. dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan olehWajibPajak.

## 35

- (1) Surat permohonan pengurangan a u penghapusan sanksi administrasi WP disampaikan secara langsung ata melalui pos tercatat ke Kantor SKPD Teknis.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang djadikan dasar untuk memproses surat permohonanpenguranganatau pen hapusan sanksi administrasi adalah:
- a. tanggal terima surat WP,dalam al disampaikan secara langsung oleh WP pada petugas TPTatau petugas y g ditunjuk; atau
- b. tanggal cap pos tercatat, dalam al surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administras disampaikan melaluipos tercatat.

## 36

- (1) Dalam proses penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dalam hal dip rlukan WPwajib memberikan penjelasan dan/ atau pembuktian disertai d ngan dokumenZbukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk h rd copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari unit kantor S D Teknis Daerah yang menyelesaikan permohonanpenguranganatau pen hapusan sanksi administrasi.

- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WP wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian disertai dengan dokumen Zbukti dan buku-buku pendukung.
- (3) Setelah 5 (lima) hari kerja batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) WPbelum memberikan penjelasan dan atau pembuktian, WP dapat diminta kembali untuk memberikan penjelasan dan diminta kembali untuk memberikan penjelasan dan pembuktian yang kedua disertai dengan dokumen Zbukti dan buku-buku pendukung.
- (4) Paling lama 10 (sepuluh) haris kerja