PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA (berlaku 8 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan dan pengembangan tersedianya sarana dan prasarana air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kota Pontianak yang dikelola dan dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak perlu mengadakan penambahan penyertaan modal daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
II
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
D
15. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1976 Nomor 1 Seri Nomor 1) ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) ;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11) ;
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14) ;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1) ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD Kota Pontianak.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud diadakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM adalah guna percepatan peningkatan pelayanan air bersih PDAM kepada masyarakat.
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan air bersih.
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal 3
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal dan aset yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp 77.045.920.337,40 (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma empat puluh sen).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tahun Anggaran 2014 berupa :
- a. dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- b. dana sebesar Rp 5.308.848.916,97 (lima miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) dari laba bersih PDAM Tahun Anggaran 2012 ; dan
- c. proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp 9.354.888.550,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM menjadi sebesar Rp 96.709.657.804,37 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah koma tiga puluh tujuh sen).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 4
Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2014

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 7 MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (4/2014) ## PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS NOMOR 7 TAHUN 2014
## TENTANG
## PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA
## I. PENJELASAN UMUM
Sebagaimana diamanatkan dalam
PENJELASAN
Pasal 57
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah terdiri