Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2015 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (berlaku 7 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 4 | TAHUN 2015
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemeritahan yang baik (good governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk dilingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen dimaksud dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan terhadap laporan harta kekayaan,
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku, dimana setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
1
-
Memperhatikan
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 150),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi:
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara: 3.
7. . Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 2. Negara Nomor SE/03/M.PAN/O1/2005 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara:
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/O1/M.PAN/01/2008 Tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan: 4 .
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian Dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian /Lembaga Dan Pemerintah Daerah: 5.
10. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : Kep. 07/KPK/02/2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 6.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. 4 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan katentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang seianjutnya disebut KPK adalah Komisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN,adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN. 6.
7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah 7. memangku jabatannya.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2
- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :
- a. Bupati,
- b. Wakil Bupati,
- c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III,
- e. Bendaharawan.
- d. Auditor, dan
LHKPN Sebagaimana dimaksud Pada Pasal 2 disampaikan Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Tim Pengelola LHKPN yang berkedudukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4
Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :
- b. Foto Copy untuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Administrator LHKPN.
- a. Asli untuk wajib LHKPN:
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5
Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :
- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya,
- c. Pensiun.
- b. Mengalami promosi atau Mutasi: dan
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6
- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formiilir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
- b. Mengalami promosi atau Mutasi: dan
- a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama,
- c. Pensiun.
TIM PENGELOLA LHKPN
BAB III - TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 7
- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
| a. Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah |
|----------------------------|-------------------------------|
| b. Ketua/Koordinator LHKPN | Inspektur |
| c. Sekretaris | Kepala BKD |
| d. Anggota | Asisten Pemerintahan |
| Anggota | Asisten Administrasi Umum |
| Anggota | Sekretaris Inspektorat |
| Anggota | Kabid Pengadaan dan Mutasi |
| Anggota | Kabag Hukum |
| Anggota | Kasubag Bantuan Hukum dan HAM |
| Anggota | Kasubag Peraturan Perundang- Undangan |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Anggota | Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum |
| e. User Aplikasi LHKPN | - Kabid Data dan Pensiun - Kasubid Data - Fungsional Umum BKD |
1) Koordinator LHKPN :
- a) Penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, tambahan berita Negara ( TBN) pengumuman harta kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan:
- c) Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.:
- b) Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumiimkan LHKPN :
2.
BAB III - TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 8
- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masingmasing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat Da at CT AI ani na Tegan Donna oran TO nana buangan TO nata KTT ki Gugiapkan uCigali KCputuSaii K€Epaia DKI).
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 9
- 1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 10
Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bertugas :
- b) Berkoordinasi dengan koordinator pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a:
- a) Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan pejabat wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya:
- c) Menindaklanjuti rekomendasi komisi pemberantasan korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
2. Hasil pemeriksaan LHKPN, dan
1. Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi:
3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada bupati lima puluh kota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK.
BAB V - SANKSI
Pasal 11
- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat setingkat Lebih rendah selama 3 (tiga) tahun: dan/atau
- b. Pembebasan dari jabatan
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 12
- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan: 1
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
KETENTUAN
BAB VI - KETENTUAN
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan: DIUNDANGKAN Di : Saruanuak PADA TANGGAL 21. MOU aa $ CKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal 7 Agustus 2015 $

Penandatangan: BUPATI LIMA PULUH KOTA | ALIS MARAJO BERITA DAERAH KAN LIMA PULUH KOTA TAbUN: 3015 YMOR:. Zi araaaaa