PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang PEMBEITTUI(AIT DANA CADANGAIT PEMILIHAN UMUM BUPATI DAIV (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang I
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2Ol8 yang membutuhkan a.nggara.n cukup besar dan tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran, maka perlu dibentuk dana cadangan;
2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2OL8; c.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4Ll, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 47, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 3.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84al; 5.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 7.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 8.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor a09O); 9.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1t; 10.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 11.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; t2.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2Ol3 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol3 Nomor 1"6); 13.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomot L4 Tahun 2}tg tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun2Ol3 Nomor 17); 14.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
MenetaPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018.
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
5. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
BAB II - MAIISUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
2. (21 Dana cadangan ditetapkan dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
BAB III - BESARAIY DANA CADANGAIT
Pasal 3
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2OL8 sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah).
BAB III - BESARAIY DANA CADANGAIT
Pasal 4
- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk sejak Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, dengan alokasi sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp. 5.OOO.OO0.0O0,OO (lima milyar rupiah); dan
- d. Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 5.OOO.00O.OOO,OO (lima milyar rupiah).
3. (21 Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jasa bunga.
BAB TV
SUMBER DANA CADAITGAN
BAB III - BESARAIY DANA CADANGAIT
Pasal 5
Dana Cadangan sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dari sumber penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu ## BAB V PENEMPATAIT DANA CADANGAIT
BAB III - BESARAIY DANA CADANGAIT
Pasal 6
- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri.
- (2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Deposito yang disimpan pada Bank Pemerintah yang sehat.
- (3) Penerimaan hasil bunga Deposito rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan penempatan dalam portopolio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan berkenaan dalam daftar Dana Cadangan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

## PENGELOLAAIT DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dicantumkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
2. {2) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam belanja tidak langsung SKPKD atau dalam belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

## Pasal 8

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang dikelola oleh BUD.
2. (21 Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan/ atau kegiatan selain Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

## Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. (21 Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 terdapat sisa lebih Dana Cadangan, maka dipindahbukukan pada rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

## Pasal 1O

Sumber pendapatan Dana Cadangan dan belanja atas beban Dana Cadangan dicatat tersendiri dalam Lampiran APBD.

## BAB VII

## PENGAUIASAIT DANA CADANGAIT

Pasal 1 1

Pengawasan atas pelaksanaan Dana Cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII ITSTENTUAJT PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2Ol4

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 25 September 2Ol4 SEKRETARIS DAERAH *",,{:fglsAN, T*-.. ALwrl


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OT4 NOMOR 8