Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Per (berlaku Unknown)
Pasal 1
Dari jumJah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran \_ tahun berkenaan (SILPA} sebesar Rp. 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud pad.a Pasal 1 angka 3, masih dalam proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.
Pasal 18
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 181
- b. bahwa Rancangan Pcraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cliajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2013 yang dijabarkan lee dalarn Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sement.ara (PPAS) yang telah disepakati bcrserna antara Pemerintah Daerah dcngan DPRD pada tanggal 25 Oktober 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menet.apkan Penmmm Daerah tenmng An@prall Pendapatan clan BeJanja Daenm Kabuparen SituboodoTahl.m.Angpran all3.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahwi 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
"
2
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran ~ Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia. Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030 );
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130P Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3
14. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Pcrubahan Nama dan Pemindahan Tempat Krdudukan Pemerintah Dae:rah Kabupat:en Panarukan (Lembaran N~ Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lemba.ran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan P:rotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta.ng Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4585);
4
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, La.poran Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4693) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
31. Peraturan Pemeri.ntah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4864);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran N~ Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pcmebrian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
5
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian clan Pemanfaatan lnsentif Pcmungutan Pajak clan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahl.Ul 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5272);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
38. Peratlmm Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun '2CXYl tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daemh.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif clan Dana Operasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ~ 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
43. Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan So8ial yang Bersumber Dari APBD sebagaimana te1ah diubah, cienePn Pemturan Menteri Dalmn Negcri Nomor 39 Tahun 2012;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.07 /2012 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tah.un 2003 tentang Pendirian Petseroan Terba.tas (Pr) Bank Perlcreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nornor 5) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daemh Kabupaten Situbondo Nomor 5 Talum '20Cfl (Lembaran Deerah Kabupaten Situbondo TahWl 20C17 N00XJr 5);
6
- 4 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD} Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5):
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2};
49. Pera.tu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
50. Pera.tu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembengunan Desa (I.em.be.ran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Penclirian Perseroan Terbatas (Pll Radio Suam Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahl.ll'l 2007 Nomor 6);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tenta.ng Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
57. Peraturan Daerah Kabupe.ten Situbondo Nomor 7 Tahwi 2011 tentang Retribusi ljin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi ljin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lemharan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);
•
7
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempe.t Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Retribusi Parldr di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);
63. Peraturan Daerah Kabupe.ten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 t.entang Retnbusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
64. Peraturan Daemh Kabipa1m Situbondo Namer 14 Tamm 2011 tentang Retnbusi Tempa.t Pelelangan Ikan (Lemberan Daerah Kabupaten Situbond.o Tamm 2011 Nomor 14);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi mn Usaha Perikanan (Lemberan Daerah Kabupa1cn Situbondo Tahun 2011 NoilKJl" 15);
66. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 18};
67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 20);
68. Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahwi 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4).
71. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah Kabupaten Situbondo (Lembarart Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 7).
-
8
DEWAii PBRWAKILAN RAKYAT DABRAII KABUPATBII SITUBONDO Dan BUPATI SITUBONDO
IIBIIUTOSKAR :
llenetaplam :
PBRATURAII DABRAII KABUPATBR SITUBOIIDO TBRTAIIG ANGGARAR PENDAPATAR DAIi BELAIIJ.A DAERAB TAIIUII ANOGARAII 2013
Pual 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 2013 sebagai berikut : Daerah
Tahun
1. Pendapatan Daerah
Rp. 1.035.411.502.416,08
2. Belanja Daerah
Rp. 1.136.682.508.602.43(-)
Surplus/ (Defisit)
Rp. (101.271.006.186,35)
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan
Rp. 150.299.362.351,35
Rp.
Rp. 144.899.362.351.35 (-)
Anggaran tahun Berkenaan
Rp.
5.400.000.000,00 (-)
43.628.356, 165,00
Pua12
Dari jumJah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran \_ tahun berkenaan (SILPA} sebesar Rp. 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud pad.a Pasal 1 angka 3, masih dalam proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.
Pual3
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 67 .497 .522.177 ,08
- b. Dana perimbangan
Rp.
828. 754.495.500,00
- c. Lain-Iain pendapatan daerah yang sah
Rp.
139.159.484.739,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri darijenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
Rp.
12.883.333.949,70
- b. Retribusi daerah
Rp.
18.195.690.355,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp.
5.385.420.127,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Rp.
31.033.077.745,38
9
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapa.tan :
- a. Dana bagi basil pajak/ Bagi hasil bukan pajak
Rp.
54.778.179.500,00
- b. Dana alokasi umum
Rp.
692.549.026.000,00
- c. Dana alokasi khusus
Rp.
81.427.290.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapa.tan :
- a. Hibah
Rp.
0,00
- b. Dana darurat
Rp.
0,00
- C. Dana bagi basil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Rp.
36.934.209.739,00
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp.
- e. Bantuan keuangan dari propinsi atau/ dari pemerintah Daerah lainnya Rp
Pau.14
85.557. 770.000,00
16.667 .505.000,00
- ( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak
- Langsung Rp.
659.446.791.648,16
- b. Belanja Langsung
- Rp.
477.235.716.954,27
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a terdiri darijenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- Rp. 575.767.058.971,16
- b. Belanja bunga Rp.
0,00
- c. Belanja subsidi Rp.
0,00
- d. Belanja hibah
- Rp. 32.326.390.000,00
- e. Belanja bantuan sosial Rp.
9.143.900.000,00
- f. Belanja bell).hasil
Rp.
0,00
- g. Belanja bantuan keuangan Kcpada provinsi/kabupaten/ kota dan Pemerintahan desa clan Partai Politik
Rp.
39.709.442.677,00
- h. Belanja tidak terduga Rp.
2.500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai Rp.
- b. Beimjl
- belaqja lBtm@danjasa Rp.
- c. Belanja modal
Rp.
Pual5
46.705.160.140,00
180. 722. 978.077, 97
249 .807 .578. 736,30
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalazn Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp
150.299.362.351,35
Rp.
5.400.000.000,00
- (2} Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a
- Sise. ~bih Perhitungan
- Anggaran.TahunAnggaran sebelumnya(SllPA)
Rp.
149.079.883.079,35
- b. Pencairan dana cadangan Rp.
0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan
- Daerah yang dipisahkan Rp.
- d. Penerimaan pinjaman daerah Rp.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00
0,00
Rp.
1.219.479.272,00
- f. Penerimaan piutang daerah Rp.
0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a Pembentukan dana ~ Rp.
5.000.000.000,00
- b. Penyertaan modal (investasi)
- pemerintah daerah
Rp.
400.000.000,00
Pual6
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Paaal 1, tercantum dalain
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II

- Ringkasan Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah menu.rut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. La.mpiran III

- Rincian An@garan Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

- Rekapitulasi Belanja menu.rut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- s. Lampirart v

- Rekapitulasi Belanja Daeran Urituk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalain Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. LampiranX

: Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

: Daftar piutang Daerah;

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;

- Daftar perkiraan penambahan dan pertgutahgan Aset lainnya;


•

11

11. Lampiran XI

: Daftar kegiatan .. kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII

: Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII

: Dafta.r pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pual7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal8

Peratu.ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

~

Ditetapkan di Situbondo . ,, pada tanggal '2 7 DEC 2013

BUPATI SITUBONDO-,

c= \_

. "1£

DADANG lARTO


Diundangkan di Situbondo pada tanggal

2 7 DEC

2012

PlL SBKRBT.~~ '1ft.AK&amp;n KABUPAT N

LB11BARA11 PAERAB ~ATER SlTUBOIIOO TAIIUN 2012 ROIIOR 5'