PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 22 Tahun 2001 tentang IZIN USAHA HUTAN TANAMAN (berlaku 9 Juli 2001)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
IZIN USAHA HUTAN TANAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, maka berdasarkan kewenangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tebo di bidang kehutanan perlu mengatur penyelengaraan perizInan usaha hutan tanaman dalam wilayah Kabupaten Tebo
- b bahwa untuk tertibnya penyelengaraan perizinan usaha hutan tanaman Tebo, dipandang untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Usaha Hutan Tanaman. perlu
Mengingat 1.
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909), Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambl dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Neyara Nomor 3969)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
- 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayatl dan Ekoslstemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) Daya
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
[2]
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasl Sumber Alam Hayatl dan Ekoslstemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) Daya
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Rùang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hldup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
4. 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
5. 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28; Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan pemungutan Hasll Hutan Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) pada
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propínsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021)
13. 17 . Keputusan Preslden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO,
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG IZIN USAHA HUTAN TANAMAN
BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
- a Kabupaten adalah Kabupaten Tebo.
- b Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
- C. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo.
9. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang selanjutnya disebut Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) adalah suatu kegiatan Usaha dl dalam kawasan hutan produksl untuk menghasllkan produk utama berupa yang keglatannya terdiri darl penanaman, tanaman. kayu,
- h. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan Yang mempunyai fungsl pokok memproduksi hasil hutan.
- 1 Perorangan adalah orang perorang anggota masyarakat setempat Yang cakap bertIndak menurut hukum dan Warga Negara Indonesla.
- j. Koperasi masyarakat setempat adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dari masyarakat setempat yang melandaskan kegiatannya prinsip koperasl sekallgus sebagal gerakan ekonorni rakyat Yang berdasar azas kekeluargaan. pada
- k. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh izin usaha di bidang Kehutanan.
- BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh izin usaha di bidang Kehutanan.
- m Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah perusahaan swasta nasional yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memperoleh izin usaha di Kehutanan. bldang
- n Tanaman Pokok adalah tanaman yang lazim ditanam dalam Usaha Hutan Tanaman dalam rangka menghasilkan serat dan atau kayu Sengon, Pinus, Eucalyptus , Acacia, Mahoni; Gmelina, Sungkai, Merantl dan lain-laln.
TATACARA PEMBERIAN IZIN
BAB II - TATACARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 2
- (1) Izin Usaha Hutan Tanaman dapat diberikan areal kosong dengan kelerengan maksimal 25 % di dalam kawasan hutan produksi dan atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan hutan produksl. pada
2. {2) IUHT diberikan areal yang tidak berhutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi bulat berdiameter 10 Cm Up untuk semua jenis kayu tidak lebih dari 5 M? per Ha atau jumlah anakan Jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per Ha. pada kayu
- (3) IUHT tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)
BAB II - TATACARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 3
- (1) Permohonan IUHT dapat diajukan oleh
- a. Koperasi serta pengusaha kecil dan menengah
- b. BUMN, BUMD dan BUMS yang berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Permohonan dilengkapi dengan Usulan Proyek (Project Proposal) Usaha Hutan Tanaman, dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas koperasi atau perusahaan dan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir diajukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Permohonan yang diajukan .oleh BUMN, BUMD dan BUMS dilengkapi dengan Peta Citra Satelit TM Band 542 proses digital beserta peta penafsirannya yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun dari areal yang dimohon dengan skala 1 100.000
- 4) Project Proposal dilengkapi dengan peta lokasl areal kerja dengan skala 1 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
BAB II - TATACARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 4
- (1) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan dlmaksud pada Pasal 3, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan Feasibility Study (FS)IStudi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Pelaksanaan FS dan AMDAL dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemohon melaporkan hasil FS dan AMDAL kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan.
- (4)
BAB II - TATACARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 5
- (1) Dalam hal Bupati menyetujui laporan FS dan AMDAL, maka
- a. Bupati menerbitkan Izin Usaha Hutan Tanaman dalam bentuk Keputusan IUHT.
3. b IUHT diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok
- (2) Dalam hal Bupati menolak laporan FS dan AMDAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan tersebut.
- (2) Penyusunan UKLUPL tersebut ayat (1) huruf b selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. pada
PELAKSANAAN IZIN
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 6
- (1) Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman diwajibkan membuat Rencana Kerja yang terdiri atas
2. a\_ Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP)
3. b Rencana Kerja 5 (lima) tahun (RKL)
4. C Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- (2) Penyusunan RKIJP , RKL dan RKT berpedoman kepada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) RKJ dan RKL disahkan oleh Bupati
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 7
- (1) Pengusahaan Hutan Tanaman dilaksanakan dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaaan Buatan (THPB) atau sistem silvikultur lainnya yang telah diuji melalui penelitian.
[0]
- (2) Jenis tanaman Usaha Hutan Tanaman dapat terdlri dari 1 (satu) jenis tanaman hutan (pola monokultur) atau berbagal jenis termasuk campuran dengan berbagai jenis tanaman perkebunan. pada
- (3) Jenis tanaman perkebunan dalam Usaha Hutan Tanaman maksimal seluas 20 % dari seluruh areal IUHT.
- (4) Budidaya tanaman pangan (tanaman semusím) dl antara larikan tanaman pokok dapat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan ruang tumbuh serta mendukung program ketahanan pangan daerah, sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pokok.
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 8
- (1) Terhadap hasil hutan berupa kayu dan bukan Yang akan dimanfaatkan sebagai akibat pembukaan lahan dalam rangka Pengusahaan Hutan Tanaman, menggunakan Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) dan Bukan kayu dan dikenakan pungutan ## BAB IV
SANKS I
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 9
- (1) Apabila Pemegang IUHT dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tídak melakukan usahanya secara nyata maka izin yang diberikan akan dibatalkan setelah mendapatkan peringatan
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 10
Pelanggaran atas IUHT diancam dengan sanksl pidana, ganti rugi maupun sanksi administratif
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 11
- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IUHT
Hasil
- (2) Hasíl pelaksanaan pembinaan pengendallan dan pengawasan IUHT dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
HAPUSNYA IZIN
BAB VI - HAPUSNYA IZIN
Pasal 12
IUHT hapus karena
- (1) Masa berlaku izin telah berakhir .
- (2) Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir .
- (3) Izin dicabut karena pemegang Izin' melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka
- (1) Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang telah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya hak dimaksud.
- (2) Perpanjangan HPHTì mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten ini;
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Daerah Inl berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar semua orang dapat mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo Pada tanggal Z Jull 2001

Penetapan: Diundangkan dI Muara Tebo Pada Tanggal 9 Juli 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAA KABUPATEN TEBO, HDARKUINISH Pembina NIP. 430004928 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 NOMOR 22