Unknown Unknown Nomor 39 Tahun 2017 tentang AH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH (berlaku 17 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan Kerja Sama Daerah;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SA03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
8. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Kepala Daerah atau Bupati dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah diluar Negeri, Perserikatan Bangsabangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga International lainnya, Organisasi/lembaga swadaya masyarakat di luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah diluar Negeri dan swasta Asing.
10. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh TKKSD untuk membantu TKKSD dalam melaksanakan persiapan kerja sama daerah.
13. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Daerah lain dan atau dengan Pihak Ketiga dalam rangka kerja sama dan berisi mengenai urusan yang dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
14. Perjanjian kerja sama adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Daerah lain dan atau dengan Pihak Ketiga dalam rangka kerja sama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat srta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Kepala Daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Kepala Daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
17. Calon mitra kerja sama adalah Daerah lain dan atau Pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud Kerja Sama adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan kerja sama yaitu :
- a. melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih;
- c. meningkatkan pelayanan publik;
- d. membangun sarana prasarana berkualitas;
- e. meningkatkan hubungan kemitraan dalam pembangunan daerah dan kesejahteraaan masyarakat;
- f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah untuk dimanfaatkan dan keuntungan bersama;
- g. mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- h. meningkatkan efektifitas dan efisensi peredaran, pertukaran serta pengembangan informasi;
- i. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah; dan
- j. meningkatkan daya saing.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup pelaksanaan kerja sama daerah meliputi :
- a. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah lain;
- b. Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri; dan
- d. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum.
PRINSIP KERJA SAMA
BAB IV - PRINSIP KERJA SAMA
Pasal 5
Prinsip-prinsip Kerja Sama Daerah adalah :
- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparasi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum;
TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH
BAB V - TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH
Pasal 6
- (1) Tahapan kerja sama daerah meliputi :
- a. Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah lain;
- b. Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum; dan
- d. Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
- (2) Tahapan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan melalui :
- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian/dokumen kerja sama;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.
- (3) Uraian tahapan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tahapan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui :
- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. perumusan naskah;
- d. penerimaan;
- e. penandatangan;
- f. pelaksanaan.
- (5) Tahapan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VI

## IKATAN KERJA SAMA

## Pasal 7

Ikatan kerja sama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

## BAB VII

## TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH Pasal 8

- (1) Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Pati

Wakil Ketua I

: Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Pati

Wakil Ketua II : Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Sekretaris

- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Pati

Anggota Tetap terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati; dan
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

Anggota Tidak Tetap terdiri dari :

- a. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah;
- b. kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah; dan
- c. tenaga ahli/pakar.
- (3) Tugas TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang dikerjasamakan;
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

## Pasal 9

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Ketua TKKSD sesuai kebutuhan.

BAB VII PENUTUP Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 17 Juli 2017 BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 17 Juli 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM


SITI SUBIATI SH MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010