UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1962 tentang PERUSAHAAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa perlu diusahakan terlaksananya program umum Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi yang ditujukan kearah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian isi otonomi yang rill dan luas kepada Daerah perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan perusahaan Daerah Swatantra;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu diusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari perusahaan Daerah Swatantra dalam rangka struktur ekonomi terpimpin, satu dan lain dengan memperhatikan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dan No. 45 Prp tahun 1960;
- d. bahwa perlu soal tersebut diatas diatur dengan suatu Undangundang;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 Undang undang Dasar; *)Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-12 pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 1962, P. 209/1962.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1957 jis Penetapan-penetapan No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), No. 5 tahun 1960
(disempurnakan), No. 2 tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962;
4. Undang-undang No. 32 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77);
5. Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139) jo. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 138);
Mendengar:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 11 Oktober 1961;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
Undang-undang tentang Perusahaan Daerah.
BAB I - UMUM.
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini Yang dimaksudkan dengan:
- a.Daerah, ialah Daerah Swatantra Yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
BAB I - UMUM.
Pasal 2
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan
BAB I - UMUM.
Pasal 3
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, maka terhadap badan hukum yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.
BAB I - UMUM.
Pasal 4
- (1)Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-undang ini.
- (2)Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
- (3)Peraturan Daerah termaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
BAB II
SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.
BAB I - UMUM.
Pasal 5
- (1)Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat
-
- a.memberi jasa.
- b.menyelenggarakan kemanfaatan umum,
- c.memupuk pendapatan.
- (2)Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- (3)Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- (4)Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
BAB I - UMUM.
Pasal 6
- (1)Dalam melaksanakan tujuannya termaksud dalam pasal 5 ayat (2) Perusahaan Daerah bekerja sama dengan Perusahaan Negara, koperasi dan swasta.
- (2)Dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan lapangan usaha koperasi kepada koperasi diberikan pengutamaan.
BAB III
MODAL
BAB I - UMUM.
Pasal 7
- (1)Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) a. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.
- b.Apabila modal Perusahaan Daerah termaksud sub a diatas terdiri atas kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham.
Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham.
- (4)Semua alat liquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan BAB IV SAHAM-SAHAM
BAB I - UMUM.
Pasal 8
- (1)Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritet dan saham-saham biasa.
- (2)Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daerah.
- (3)Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan
BAB I - UMUM.
Pasal 9
- (1)Saham-saham dikeluarkan "atas nama".
- (2)Saham-saham dapat dipindah-tangankan dengan ketentuan, bahwa saham-saham prioritet hanya dapat dipindah-tangankan kepada Daerah.
- (3)Hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham/saham prioritet dilakukan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (4)Ketentuan-ketentuan mengenai-pendaftaran penggantian, pemindahan, administrasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengeluaran saham diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
BAB I - UMUM.
Pasal 10
Setiap saham berhak atas satu suara.
BAB V
PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS.
BAB I - UMUM.
Pasal 11
- (1)Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.
- (2)Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah :
- a.bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- b.bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan atas usul pemegang saham/saham prioritet.
- (3)Pengangkatan termaksud pada ayat (2) dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (1)Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah yang mengangkatnya, karena: a.permintaannya sendiri;
- b.berakhirnya masa sebagai anggota Direksi termaksud dalam pasal 11 ayat (3);
- c.tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- d.tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2)Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan setelah permufakatan antara pemegang saham/saham prioritet dan jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3)Sebelum pemberhentian karna alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memperhentikan itu oleh Kepala Daerah termaksud pada ayat(1).
- (4)Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memperhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi
BAB I - UMUM.
Pasal 13
- (1)Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
- Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan Yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
- (2)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
BAB I - UMUM.
Pasal 14
- (1)Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
- (2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pengawas Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersamasama, atau kepada orang/badan lain.
BAB I - UMUM.
Pasal 15
- (1)Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah.
- (2)Direksi mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan Daerah. (3)Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur
- dalam peraturan Yang ditetapkan oleh Direksi.
BAB I - UMUM.
Pasal 16
Ketentuan mengenal pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
BAB I - UMUM.
Pasal 17
Ditiap Perusahaan Daerah dibentuk Dewan Perusahaan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI RAPAT PEMEGANG SAHAM.
BAB I - UMUM.
Pasal 18
- (1)Tata-tertib rapat pemegang saham/saham prioritet dan rapat umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
- (2)Keputusan dalam rapat pemegang saham/saham prioriteit dan rapat umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diambil dengan kata mufakat.
- (3)Jika kata mufakat termaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah.
- (4)Kepala Daerah termaksud pada ayat (3) mengambil keputusan dengan BAB VII. PENGAWASAN.
BAB I - UMUM.
Pasal 19
Direksi berada di bawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet atau badan yang ditunjuknya.
BAB VIII.
TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.
BAB I - UMUM.
Pasal 20
- (1)Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2)Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.
- (3)Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
- (4)Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksudkan pada ayat (3).
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah.
- (5)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termaksud bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat masing-masing Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6)Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.
- (7)Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai termaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah itu sendiri.
Peraturan Daerah termaksud berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
BAB IX. TAHUN BUKU.
BAB I - UMUM.
Pasal 21
Tahun buku adalah tahun takwim.
BAB X. ANGGARAN PERUSAHAAN.
BAB I - UMUM.
Pasal 22
- (1)Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
- (2)Kecuali apabila Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
BAB I - UMUM.
Pasal 23
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
BAB XII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.
BAB I - UMUM.
Pasal 24
- (1)Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi kepada Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
- (2)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan. (3)Jika dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian
- Perusahaan Daerah perhitungan tahunan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham perioritet tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4)Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet; pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
BAB XIII. PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI.
BAB I - UMUM.
Pasal 25
- (1)Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2)Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:
- A. Bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- a.untuk dana pembangunan Daerah 30%;
- b.untuk Anggaran Belanja Daerah 25%;
- c.untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, yang besarnya masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berjumlah 45%.
- Dalam hal modal sesuatu Perusahaan Daerah untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan, bagian laba bersih termaksud sub a dan b di atas dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham.
- B.Perusahaan Daerah modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu :
- a.untuk dana pembangunan Daerah 8%, dan untuk Anggaran Belanja Daerah 7%;
- b.untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham;
- c.untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, yang besarnya masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berjumlah 45%.
- (3)Laba yang diperoleh Daerah baik dari saham prioritet maupun saham biasa dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan/atau keperluan pembangunan Daerah.
- (4)Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah.
- (5)Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
- (6)Diperusahaan Daerah yang tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas disebabkan karena pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat juga diberi jasa produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7)Dengan Peraturan Daerah oleh Daerah Atasan dapat diserahkan laba bersih untuk dana pembangunan Daerah termaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Daerah bawahannya untuk pembangunan Daerah.
BAB XIV - KEPEGAWAIAN
Pasal 26
- (1)Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan BAB XV KONTROLE.
BAB XIV - KEPEGAWAIAN
Pasal 27
- (1)Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah-tangga Daerah oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet ditunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungan-jawabannya.
- Hasil kontrole disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2)Jawatnan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungan-jawabnya.
BAB XVI. PENYERAHAN KEPADA DAERAH DAN PEMINDAHAN KE TANGAN PERKUMPULAN KOPERASI.
BAB XIV - KEPEGAWAIAN
Pasal 28
- (1)Pemerintah Daerah tingkat atasan dengan semufakat pemegang saham dapat menyerahkan Perusahaan Daerah kepada Daerah
- tingkat bawahannya. (2)Pemerintah Daerah tingkat bawahan dengan semufakat pemegang
- saham dapat menyerahkan Perusahaan Daerah kepada Daerah tingkat atasan.
- (3)Pemerintah Daerah dengan semufakat pemegang saham dapat memindahkan Perusahaan Daerah tertentu ke tangan perkumpulan koperasi di daerahnya.
- (4)Penyerahan dan pemindahan Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan.
- (5)Pemerintah Daerah dapat mengikut sertakan perkumpulan koperasi dan atau perusahaan swasta di daerahnya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Perusahaan Daerah tertentu.
BAB XVII. PEMBUBARAN.
BAB XIV - KEPEGAWAIAN
Pasal 29
- (1)Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
- (2)Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham. (3)Pertanggungan-jawab likwidasi oleh likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4)Dalam hal likwidasi, Daerah termaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
BAB XVIII. PERALIHAN.
BAB XIV - KEPEGAWAIAN
Pasal 30
Selama pendirian Perusahaan Daerah termaksud dalam Undangundang ini belum dilaksanakan, maka semua Perusahaan yang telah ada dan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah, dan yang telah tidak merupakan beban Anggaran Belanja Daerah, tetap melakukan tugas dan kewajibannya dengan kedudukan dan bentuk hukum yang dimilikinya secara sah, dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, perusahaan-perusahaan termaksud harus didirikan
BAB XIV - KEPEGAWAIAN
Pasal 31
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perusahaan Daerah".
BAB XIV - KEPEGAWAIAN
Pasal 32
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 14 Pebruari 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 14 Pebruari 1962, Sekretaris Negara, ttd. MOHD. ICHSAN.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1962 tentang PERUSAHAAN DAERAH.
- I. Penjelasan Umum.
2. 1.Dalam rangka pelaksanaan program umum Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, maka dalam usaha mengadakan synkhronisasi dari pada segala kegiatan ekonomi perlu ditinjau dan ditelaah kembali status dan organisasi dari Perusahaan Daerah dewasa ini.
Dalam rangka pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah-daerah dengan mengingat kemampuan Daerah masingmasing perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Hasil Perusahaan Daerah adalah salah satu dari pada pendapatan pokok dari Daerah.
Perusahaan yang didirikan oleh Daerah dewasa ini pada umumnya merupakan perusahaan yang tidak mengutamakan mencari keuntungan semata-mata melainkan khususnya ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosialnya dari pada perusahaan itu terhadap penduduk daerah.
Sebagaimana dimaklumi, maka prinsip desentralisasi dalam Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam
PENJELASAN
Pasal 18
Undangundang Dasar menghendaki agar daerah swatantra yang dibentuk itu dapat mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat melaksanakan maksud tersebut, maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan dan kekuatan kepada daerah swatantara tersebut. Berhubung dengan itu, maka selain perusahaan yang mengutamakan kemanfaatan umum, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi. Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah-tangganya menurut peraturan perundangan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Titik berat dari semua kegiatan Perusahaan Daerah harus ditujukan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Cabang produksi yang penting dan yang vital bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak didaerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah dengan modal yang untuk seluruhnya adalah modal Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka sebagian dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah harus disediakan bagi dana pembangunan daerah yang bersangkutan. Guna kepentingan pembangunan daerah, maka segala funds and forces dari masyarakat perlu dimobilisir, dan berhubung dengan itu, Koperasi, swasta harus pula diajak ikut serta dengan aktip dalam pendirian Perusahaan Daerah dan dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan lapangan usaha Koperasi, maka Koperasi termaksud mendapat perlakuan yang khusus sesuai dengan kepentingannya. Perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa dalam menyusun Undang-undang Perusahaan Daerah ini diperhatikan pokok-pokok pikiran seperti berikut. Pada dasarnya suatu Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Hal ini berarti bahwa Perusahaan Daerah termaksud sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengerahan funds and forces sesuai dengan Keteapan M.P.R.S., maka perlu diberikan kemungkinan ikut sertanya fihak-fihak lain yang progresip dalam Perusahaan Daerah tertentu dengan tidak meninggalkan pokok pikiran tersebut di