PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA Nomor 9 Tahun 2012 tentang MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku 29 November 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,
- a. bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Telekomonikasi mendorong pesatnya pembangunan Menara Telekomonikasi ;
- b. bahwa pembangunan menara telekomonikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung telekomonikasi harus memperhatikan efesiensi , keamanan, estetika dan persaingan usaha yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah ,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomonikasi sebagai sarana dan prasarana telekomonikasi merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833),
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5234);
3. 15..Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
9. 21 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2011-2031( Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA dan BUPATI MIMIKA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika .
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
11. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
14. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.
15. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah hingga periode penyusunan cell plan ## BAB II PEMBANGUNAN MENARA
Bagian Kesatu Perizinan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan melakukan pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi dari SKPD teknis dan izin operasional menara dari Bupati.
- (2) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Persyaratan administratif Rekomendasi sebagaimana dimaksud terdiri dari:
- a. foto kopi kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah;
- b. foto kopi surat kepemilikan tanah/bangunan;
- c. foto kopi surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan;
- d. khusus untuk Badan dilengkapi dengan Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- e. surat pernyataan siap menjadi menara bersama; dan
- f. persetujuan warga sekitar;
- (2) Persyaratan administrasi Izin Opersional Menara :
- a. surat izin permohonan menara di tujukan kepada Bupati
- b. foto kopi KTP pemohon;
- c. foto kopi SITU/HO menara;
- d. I M B Menara;
- e. UKL/UPL;
- f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan
- g. bukti setor Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- i. surat Keterangan KKOP setempat.
Bagian Ketiga Mekanisme Perizinan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Permohonan Rekomendasi diajukan secara tertulis, tanpa dibubuhi meterai, oleh penyedia menara atau orang/badan yang diberi kuasa melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Pengajuan permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam memberikan atau menolak permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan.
- (4) Persyaratan teknis Izin Opersional menara mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku , serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. advis Planning dari instansi terkait;dan
- b. gambar lokasi menara dan spesifikasi menara.
Bagian Keempat Rekomendasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Masa berlaku Rekomendasi adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang Rekomendasi melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Rekomendasi, maka Rekomendasi tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka Rekomendasi tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang Rekomendasi diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan Rekomendasinya.
Bagian Kelima Kewajiban dan Hak Pemegang Izin dan Pemberi Izin
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Hak pemegang izin berkewajiban:
- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pemohon Rekomendasi berhak:
- a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkaplengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Proses penelitian dan penyelesaian dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Dinas Komunikasi dan Informatika, wajib menyampaikan informasi kepada pemohon izin paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati melalui dinas secara berkala setiap tahun.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sekali, pemerintah melakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan dan pengendalian, dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
Bagian Kedelapan Penempatan Antena di Atas Gedung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi diatas bangunan gedung :
- a. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 4 (empat) lantai, ketinggian menaranya maksimum 25 (dua puluh lima) meter;
- b. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai, ketinggian menaranya maksimum 10 (sepuluh) meter;dan
- c. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 9 (sembilan) lantai dan atau lebih ketinggian menaranya maksimum 6 (enam) meter.
- (2) Bangunan gedung apabila ditempatkan antena sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mempunyai Izin Operasional Menara.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.
Bagian Kesembilan Penyediaan dan Pengelolaan Bangunan Menara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. penyelenggara telekomunikasi; atau
- b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (2) Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah/zona dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pentanahan (grounding);
- b. instalasi penyalur petir;
- c. catu daya;
- d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
- e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);dan
- f. pagar pengaman.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. nama pemilik menara;
- b. lokasi dan koordinat menara;
- c. tinggi menara;
- d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
- e. penyedia jasa konstruksi;
- f. beban maksimum menara;
- g. nama pengguna menara;
- h. IMB menara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian bangunan menara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Pemerintah daerah wajib
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Setiap penyedia menara, dan pemilik menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Izin dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan perizinan;
- f. pembatalan perizinan;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemutusan aliran aliran listrik; dan/atau
- i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas.
BAB IV - PENYIDIKAN
Pasal 19
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
- (1) Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50. 000.000 .00 ( lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
- (1) Terhadap menara existing yang sudah memiliki Izin, diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin menara bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, apabila lebih dari 3 (tiga) bulan belum mengajukan permohonan izin menara bersama, maka akan diberikan sanksi pencabutan izin.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan untuk menara backbone yang harus disertai dengan surat kesanggupan dari Pemilik menara untuk membongkar menara jika menara dimaksud diketahui tidak difungsikan sebagai menara backbone atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap menara exiting yang tidak memiliki izin, diberi waktu 1 (satu) tahun untuk memindahkan dan bergabung dengan menara berizin dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diindahkan, maka menara telekomunikasi tersebut akan dibongkar
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Rekomendasi, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Dokumen perizin yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya .
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
- (1) Permohonan Izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh Dinas , tata cara penolakan dan pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan Izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh Dinas, kepada Pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Penetapan: Ditetapkan di T i m i k a Pada tanggal, 29 November 2012

Penandatangan: BUPATI MIMIKA ttd KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Penetapan: Diundangkan di Timika Pada tanggal 29 November 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA ttd Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY Pembina Utama Madya NIP. 19550114 198211 1 003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 9

Penandatangan: Untuk salinan yang sah Sesuai dengan yang asli a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA KEPALA BAGIAN HUKUM SIHOL PARNINGOTAN, SH PEMBINA NIP. 19640616 199403 1 008
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
## NOMOR 9 TAHUN 2012
## TENTANG
## MENARA TELEKOMUNIKASI
## a. UMUM
bahwa pembangunan menara telekomonikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung telekomonikasi harus memperhatikan efesiensi , keamanan, estetika dan persaingan usaha yang sehat.
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah ,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomonikasi sebagai sarana dan prasarana telekomonikasi merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota.
## b. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas BUPATI MIMIKA ttd KLEMEN TINAL, SE.,MM. Diundangkan di Timika Pada tanggal 29 November 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA ttd Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY Pembina Utama Madya NIP. 19550114 198211 1 003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 9 Untuk salinan yang sah Sesuai dengan yang asli a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA KEPALA BAGIAN HUKUM SIHOL PARNINGOTAN, SH PEMBINA NIP. 19640616 199403 1 008