Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
a
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya;
- bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.O2/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, perlu disesuaikan dalam penyusunan Standar Biaya Khusus kegiatan Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD, Kegiatan Penetapan RPJMD dan Kegiatan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ; b
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran Tahun 2017. c
Mengingat
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 /PMK.O2 / 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
Menetapkan
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O16 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2Ol7 (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 66);
4. 10 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2OI7
BAB I - KETEITTUA"IT T'MUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.
4. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan lima tahunan bidang penanggulangan kemiskinan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
7. Koordinator Admin adalah orang yang bertugas sebagai pengawas langsung pelaksanaan SIPPD, mediator SIPPD dengan pemerintah pusat, memonitoring pelaksanaan SIPPD di OPD, melakukan koordinasi dengan pihak konsultan pengembang SIPPD, melakukan evaluasi terhadap hasil output SIPPD, melaksanakan pengembangan SIPPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan terkait.
8. Super Admin adalah orang yang bertugas menangani masalah trouble shooting terkait hardware, aplikasi dan jaringan, melakukan koordinasi dengan admin terkait operasional SIPPD, memantau operasional SIPPD di OPD untuk dilaporkan kepada koordinator Admin.
9. Admin SIPPD adalah orang yang bertugas sebagai helpdesk bagi OPD jika mengalami masalah kendala terkait operasional modul perencanaan, melakukan koordinasi dengan operator OPD.
10. 10 Tenaga At,li Sofiuare Programming/ Implementer adalah personil dengan keahlian Sofiuare Programmirq/ Implementer dengan kualifikasi pendidikan Minimal Strata 1 Teknik Informatika atau Komputer
BAB II - STANDAR BIAYA KHUSUS Pasal 2
Pasal 2
Dalam penyusunan dan pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD, Kegiatan Penetapan RPJMD dan Kegiatan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB III

## KETENTUAIT PENUTT'P

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.


Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal t jun

r'

2017

WALIKOTA l:la, i

FALEPI


.17 BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR

Diundangkan di Payakumbuh

padatanggal ? Iqni

2Ol7

## SEXRETARIS DAERAII KOTA PAYAIIIIMBUH,

BENITI WARDIS

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN WATIKOTA PAYAI(UMBUH

: {+ T&amp;(tu$r ?rtt

: ? cunl

20L7

: STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PERENCANAAiI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA

PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAI{ 2017

| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | HONORARIUM PANITIA PETAKSANA KEGIATAN SIPPD | HONORARIUM PANITIA PETAKSANA KEGIATAN SIPPD | HONORARIUM PANITIA PETAKSANA KEGIATAN SIPPD | HONORARIUM PANITIA PETAKSANA KEGIATAN SIPPD |
| IIIII | | | | | A. TIM PEMBINA | | | I |
| IIIII | | | | | PENANGGUNG JAWAB | OK | 700,000 | |
| IIIII | | | | | WAKIL PENANGGUNG JAWAB | OK | 650,000 | |
| IIIII | | | | | KOORDINATOR | OK | 600,000 | |
| IIIII | | | | | WAKIL KOORDINAfOR | OK | 500,000 | |
| IIIII | | | | | B. TIM OPERASIONAL | | | |
| IIIII | | | | | KETUA | OK | 500,000 | - |
| IIIII | | | | | WAKIL KETUA | OK | 475,000 | - |
| IIIII | | | | | SEKRETARIS | OK | 450,000 | |
| IIIII | | | | | ANGGOTA | OK | 400,000 | |
| IIIII | | | | | KOORDINATOR ADMIN | OK | 425,000 | |
| IIIII | | | | | SUPER ADMIN | OK | 375,000 | I |
| IIIII | | | | | ADM IN | OK | 350,000 | |
| IIITI | | | | | ADMIN SKPD | OK | 350,000 | |
| IIIII | | | | | SEKRETARIAT | OK | 300,000 | |
| IIIII | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 55 | BELANJA JASA TENAGA IT | | | |
| | | | | I | HONORARIUM TENAGA AHLI SOFTWARE PROGRAMMING / IMPLEMENTER | OB | 2,678,O00 | |
| UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN |
| | KODE | | RE|(ENING | | URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
| 5 | 2 | L | 1 | 1 | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PEN€TAPAN RPJMD, DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGUTANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD} | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PEN€TAPAN RPJMD, DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGUTANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD} | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PEN€TAPAN RPJMD, DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGUTANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD} | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PEN€TAPAN RPJMD, DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGUTANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD} |
| IIIII | | | | | PENANGGUNG ]AWAB | OK | s,000,000 | |
| IIIII | | | | | WAKIL PENANGGUNG JAWAB | OK | 4,500,000 | |
| IIIII | | | | | KETUA | OK | 4,000,000 | |
| IIIII | | | | | WAKIL KETUA | OK | 3,500,000 | |
| IIIII | | | | | SEKRETARIS | OK | 3,500,000 | |
| IIIII | | | | | ANGGOTA | OK | 3,000,000 | |
| | | | | | OPERATOR | OK | 2,000,000 | |

IIIII

WALIKOTA PAYANUMBUH,