PERATURAN BUPATI MA Nomor C2 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMBERIAN KONTRIBUSI DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KEPADA NAGARI SEBAGAI NAGARI PENGHASIL AIR BAKU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR C2 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KONTRIBUSI DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KEPADA NAGARI SEBAGAI NAGARI PENGHASIL AIR BAKU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- a. bahwa air baku merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang dikelola oleh PDAM dan tersebar dibeberapa Nagari,
- b. bahwa Nagari sebagai penghasil air baku berhak menerima kompensasi berupa kontribusi dari PDAM sebagai pengelola,
- c. bahwa agar kontribusi yang diterima oleh Nagari dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan kontribusi dimaksud:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 -Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah ('Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387),
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32):
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33), 6.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 7.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesalLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 8.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 9
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II 50 Kota Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota Nomor 03),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2).
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KONTRIBUSI DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAMKABUPATEN LIMA PULUH KOTA KEPADA NAGARI SEBAGAI NAGARI PENGHASIL AIR BAKU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima 2. Puluh Kota.
3. . Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota 3.
4. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut garis keibuan (Matrilineal) yang memiliki batasbatas fungsional adat.
5. . Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan 5. pemerintahan di nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaraan Nagari yang memiliki batas-batas wilayah wilayah wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan arahan bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintahan Nagari dalam memberikan serta pemanfaatan dana kontribusi tersebut.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah tersedianya kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang kontribusi terhadap :
- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam melakukan pembelian kontribusi kepada Pemerintahan Nagari sebagai pemakai air baku.
- b. Pemanfaatan kontribusi yang diterima oleh Pemerintahan Nagari.
PELAKSANAAN
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 4
PDAM memberikan kontribusi kepada Pemerintah Nagari sebagai Nagari penghasil air baku.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 5
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memberikan kontribusi kepada Pemerintah Nagari
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 6
Besaran kontribusi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebesar Rp. 7,5 M? yang terjual.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 7
Kontribusi dibayarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) per triwulan melalui Rekening Pemerintahan Nagari.
PEMANFAATAN
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 8
Kontribusi yang didapatkan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan Pendapatan Asli Nagari dan selanjutnya pemanfaatan kontribusi dimaksud diatur dalam Peraturan Nagari.
PELAPORAN
PDAM wajib menyampaikan laporan penyaluran kontribusi kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 ( minggu ) setelah kontribusi disalurkan kepada Pemerintah Nagari.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 'MPANGKAN DI: saeuamAau (0 NAMA LA SERMETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PUYUH KOTA ADA TANGGAL : BERITA DAERAH KA LOR TAB Ma EN LIMA PULUH KOTA C2. «! YENDR TOMAS 1 | RAI Sa Fs PA

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal (0 NevVdnkef 2015 L

Penandatangan: BUPATI LIMA PULUH KOTA Da | ot ALIS MARAJO PES Tak Hae PRP PE Aap Tag Rr ' - 5 na aa -

Distribusi: Cc