PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENJABARAN TUGAS INSPEKTORAT (berlaku 27 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Inspektorat;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
PARAF KOORDINASI
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 34);
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
Menetapkan
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS INSPEKTORAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penjabaran tugas Inspektorat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Inspektorat.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. tugas Inspektur;
- b. tugas Sekretariat;
- c. tugas Inspektur Pembantu; dan
- d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VI - TUGAS INSPEKTUR Pasal 4
Pasal 4
Inspektur mempunyai tugas:
- a. merencanakan program pengawasan;
- b. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. melaksanakan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- f. menyusun laporan hasil pengawasan;
- g. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah;
- h. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pembinaan dan pengawasan kepada Bupati;
- i. melaksanakan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai dengan fungsinya;
- k. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 5
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. merencanaan kebijakan operasional pada Sekretariat
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 6
Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Inspektur dan kegiatan Inspektorat serta mendokumentasikan berita;
- f. mengelola administrasi kepegawaian Inspektorat;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Inspektorat;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 7
Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan Inspektorat;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Inspektorat;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
INSPEKTUR PEMBANTU
BAB VI - Pasal 8
Pasal 8
Inspektur Pembantu mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Inspektur Pembantu sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Inspektorat;
- b. memberikan petunjuk dan arahan kepada jabatan fungsional sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
- c. memeriksa hasil kerja jabatan fungsional sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
- d. memfasilitasi pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah Daerah yang dilakukan oleh pengawas eksternal;
- e. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah sesuai tanggungjawabnya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB VII - Pasal 9
Pasal 9
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan pada Inspektorat.
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
- (3) Pejabat fungsional auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (4) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017 201

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 13

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA HUKUM

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M 2016