KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2007 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN DAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM KONFERENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK PERUBAHAN IKLIM (berlaku 8 Juni 2007)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Pemerintah Indonesia telah diberi kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 3 sampai dengan 14 Desember 2007;
- c. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan konferensi sebagaimana dimaksud dalam
- 2 - huruf b, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan dan Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN DAN DELEGASI REPUBLIK
INDONESIA DALAM KONFERENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK PERUBAHAN IKLIM.
Pasal 1
Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
Pasal 2
Panitia Nasional mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, di Bali pada tanggal 3 sampai dengan 14 Desember 2007;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pertemuan persiapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah, organisasi internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 4
Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut :
- a. Ketua :
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Menteri Luar Negeri;
Ketua Pelaksana Harian : Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Permasalahan Lingkungan Internasional dan Kemitraan;
- c. Sekretaris ...
2. c.
3. Sekretaris
- d. Bidang Substansi
Menteri Negara
- Sekretaris Lingkungan Hidup;
- 1) Ketua Bidang
2. : Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 2) Wakil Ketua Bidang
4. : Direktur Jenderal Multilateral,
Departemen Luar Negeri;
Bidang Dukungan Umum
- 1) Ketua Bidang : Deputi VI Menteri Lingkungan Hidup;
2. Negara
- 2) Wakil Ketua Bidang
4. : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri;
- f. Bidang Dukungan Strategis
6. Ketua Bidang
7. : Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Khusus.
Pasal 5
Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Konvensi Perubahan Iklim.
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional
Pasal 7
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Panitia Nasional dapat membentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Susunan organisasi dan keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional.
Pasal 8
- (1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional
- 8 - kepada
Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2007.
Pasal 9
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 serta dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
- (1) Dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, dibentuk Delegasi Republik Indonesia yang bertugas mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam konferensi dimaksud.
- (2) Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim.
- (3) Susunan keanggotaan Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional.
Pasal 12
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Verifikasi: Lambock V. Nahattands ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG