Unknown Unknown Nomor - Tahun 2003 tentang KABUPATEN SINTANG BUPATI SINTARG, - ca a berdasarkan Kelembagaan O-ganisas: Ia-2 D-2s Susunan - banva Suszar O-zarisas: - 27 3 D: 2953 1953 Cndang-lrcang Lezba-an 195 - 6 (Lerba-an Repubk 55. Iarbanan s Xozo: Iarun 169 LezJaran pokox - 3 ozor 25 Trun Negara Kolusi. Dar: Nepozsze Nezara Republik Ircoresia 75. Iarbahan 0 0275 - 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Keuangan Negara (Lembaran Negara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor Tambahan Republik Indonesia Nomor 4286); - 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) - 6 Undang-Undang Noinor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraluran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); - Nomor 15 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Dan Tanggung Jawab Pemeriksaan, Pengelolaan Indonesia Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nonur 665, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); - 8 Undang-Undang Nomor 32 TTahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4844); - 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusal Dan Perimbangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4438); - Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 lenlang 10 Pengangkatan, Pemindahan Dan Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); - Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lenlang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan - Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 12 Peraturan Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Kelembagaan O-ganisas: Ia-2 D-2s Susunan
- banva Suszar O-zarisas:
- 27 3 D: 2953 1953 Cndang-lrcang Lezba-an 195
- 6 (Lerba-an Repubk 55. Iarbanan s Xozo: Iarun 169 LezJaran pokox
- 3 ozor 25 Trun Negara Kolusi. Dar: Nepozsze Nezara Republik Ircoresia 75. Iarbahan
0 0275
- 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Keuangan Negara (Lembaran Negara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor Tambahan Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- 6 Undang-Undang Noinor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraluran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Nomor 15 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Dan Tanggung Jawab Pemeriksaan, Pengelolaan Indonesia Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nonur 665, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8 Undang-Undang Nomor 32 TTahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4844);
- 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusal Dan Perimbangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4438);
- Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 lenlang 10 Pengangkatan, Pemindahan Dan Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lenlang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
- Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 12 Peraturan Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Menetapkan
3
- 13\_ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan Pemerintahn Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Baerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2)
PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG.
BAB KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan
- oleh 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas daaomsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang:
- Daerah adalah Bupati dan Perangk: Daerah sebagai unsur 3. Pemerintah penyelenggara Pemerintahan Daeral:
- Daerah 5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organi: Perangkat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintan
4. Bupati adalah Bupati Sintang:
6. Sekretaris Daerah adalah adalah Sekretaris Daerah
- paten Sintang:
- 8.
- 7 Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemer \_ Kabupaten Sintang sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah:
- 9 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab Sintang; 'paten
- Pelaksana Operasional Dinas Daerah Kabupaten Sintang:
- dibcri tußas, unluk mclaksunakan dalam rangku wewenang,
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengun Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organsasi dan Tata Sintang
BABB III SUSUNAN
Pasal 3
- Kepala;
- Sekrelariat, terdiri dari:
- 2) Sub Bagian Aparatur;
- 1) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bugian Umum dan Asct;
- 1) Dasar dan Rujukan,
- 2)
- 3) Svksi Khusu&gt; dan a
- Bidangg heschalan dan Pcran daun Promosi Keschalan
- 1) Scksi Keschatan Ibu dan Anak;
- 2) Scksi Guzi;
- 3)
- Pcnyaku Lingkungan , (lan
- 2)
- 3)
- 2)
- 3) Daya
- h Kelompok Jabatan Fungsional
- 0 0273
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran, yang merupakans bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV KEDUDUKAN

## Pasal 4

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

BAB TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Dinas Kesehatan

## Pasal 5

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Kesehatan.

## 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kesehatan menpunyai fungsi:

- b penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Kesehalan;
- a perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
- C pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- e pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan;
- d. pembinaan dan penempatan tenaga fungsional kesehatan;
- f. penyusunan pedoman dan pelaksanaan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional;
- h pelaksanaan dan pengawasan kerjasama di bidang Kesehatan;
- g. pengembangan sistem informasi kesehatan;
- 1 pelaksanaàn dan pembinaan masyarakat di bidang kesehata ;
- k. pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan di bidang
- J. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang Kesehalan ;
- kesehatan kepadadatasyaraka ; penyusunan perencanaan teknis di bidang 1. pelaksanaan pendataan Kesehatan;
- n pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, kelutausahaan, keuangan, kepe waian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kesehatan;
- m pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Iesehatan;
- 0.
- Akuntabilitas Kinerja di bidang 9 penyusunan Laporan Kesehatan;
- p. evaluasi dan laporan pclaksanaan tugas dan fungs:
- penetapan kinerja di bidang Kesehatan; penyusunan
- dengan tugas dan sesuai
- t pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati fungsinya.
- penyusunan analisa jabatan; dan

## Bagian Kedua Kepala Dinas

## Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Kesehatan. ayat

## Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas memnpunyai fungsi:

- b penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- a pengoordinasian kegiatan Kesekretariatan; Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, dan 'Peran Serta Masyarakat; Bidang Pengendaiian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan;
- C penyampaian program kerja Dinas Kesehatan kepada Bupati;
- e pembinaan dan penempatan tenaga fungsional kesehatan;
- d. perumusan penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam bidang Kesehatan;
- { pelaksanaan moniioring dan pengawasan kegialan pelayanan kesehatan;
- g pengawasan pelaksanaan sertifikasi tenaga fungsional kesehatan yang
- bimbingan teknis dan monitoring data dan informasi h kesehatan;
- pemberian bangan teknis perijinan di bidang Kesehatan; J pertim
1. pelaksanaan kerjasama di bidang Kesehatan;
- monitoring terhadap pendidikan dan pelatihan di bidang k. pengawasan dan
1. pembinaan Unit Pelaksana Minimal (SPM) di bidang Kesehatan;
- 1l penyampaian Laporan pkansabiitas 'Kinerja Instansi Pemerintah di bidang 0 penyusunan Laporan
- pelaksanaan
- kepegawaian, keuangan dan rumah P. pembinaan
9. pembinaan; bimbingan Kesehatan; kinerja di bidang
- tangga di lingkungan dan pengawasan terhadap staf;
- I. penetapan hasil analisa jabatan kepada Bupati dan;

t

dan

- penyampaian diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pelaksanaan tugas lain yang

fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat

## Pasai 9

dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b, mempunyai Sekretariat sebagaimana Kesehatan dalam bidang administrasi tugas membantu Kepala Dinas serta pengelolaan arsip: ketatausahaan, aparatur, keuangan, ayat aset

## Pasai ic

menyelenggarakan dimaksud dalam Pasal 9 \_ tugas sebagaimana Sekretariat mempunyai fungsi: Untuk

- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, aset serta perlengkapan dan rumah tangga Dinas Kesehatan;
2. kegiatan a. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan serta dalam bidang keuangan, aparatur, umum dan perlengkapan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Dinas Kesehatan; organisasi
3. akan c. penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
4. Dinas e pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kesehatan baik secara tertulis maupun lisan, diminta atau tidak;
5. Dinas d. pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Kesehatan kepada para kepala bidang di Dinas Kesehatan;
6. f penyampaian usulan Pejabat Pembuat Kornitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan; pada
7. Akuntabilitas h. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. pelaksanaan tugas dan fungsi g: pênyiapan bahan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
1. penyusunan Penetapan Kinerja;
10. Dinas Kesehatan. k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
- j. penyusunan Analisa Jabatan dan;

## Pasal

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Sub Bagian Keuangan sebagaimana dalann penaiausalaan 1), administrasi keuangan. angka

## Pasal 12

sebagaimana dimaksud dalam Pasal Sub Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- dan b
- penatausahaan administrasi keuangan;
- kerja tahunan pada Sub Bagian a penyiapan bahan penyusunan program Keuangan;
- dan mempelajari semua peraturan perundangpelaksanaan berhubungan dengan tugas keuangan;
- d. pelaksanaan satudll kerja Dinas Keschatan;
- Akuntabilitas menghimpun serta menyusun Laporan e pengoordinasian, Dinas Kesehatan;
- f. peiaksanaan bimbingan
- Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, g. penyampaian usulan Verifikator Dinas Kesehatan; pada
- staf 1 bahan dan penyampaian usulan peningkatan kompetensi penyiapan keuangan;
- Penerimaan pada puskesmas serta h. penyampaian usulan Laboratorium Kesehatan Daerah;

8

j. penyiapan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan; Kesehatan.

- k pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

## Pasal 13

Sub Bagian Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b angka 2), mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang penatausahaan administrasi kepegawaian ayat

## Pasai 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Aparatur mempunyai fungsi:

- pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian;
- a penyusunan program kerja tahunan Sub Bagian Aparatur; pada
- c penyiapan bahan dan penyusunan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. penyiapan bahan dan pengusulan pensiun, kenaikan dan kenaikan berkala; pangkat gaji
- d. pengumpulan, pengolahan data Seria penyusunan perencaiaan kebutuhan sumber daya manusia berdasar analisis beban kerja;
- f. pengoordinasian dan penyampaian usulan tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten;
- h pelaksanaan bimbingan kepegawaian ke scluruh puskesmas;
- g. pengoordinasian dan penyampaian usulan penganugerahan karya satya lencana;
- 1 pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan tugas aparatur;
- J.
- pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan Analisa Jabatan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.

## Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3), mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang penatausahaan adminstrasi umum dan pengelolaan aset.

## Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Umum dan Aset mempunyai fungsi:

- b pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat atau naskah dinas yang telah didisposisi oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bagian Umum dan Aset; pada
- C. pelaksanaan urusan tangga, humas dall pada Dinas Kesehatan;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit, Rencana Tahunan Barang Unit dan Rencane Pemeliharaan Barang Unit;
- d. pelaksanaan penatausahaan aset Dinas Kesehatan; pada
- pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang semester dan laporan persediaan barang akhir tahun; tiap

0 0282

- Daerah serta puskesmas dan Jarinpannyu;
- perundang; h. pclaksanaan invenlarisasi dun
- kantor 1 penyiapun bahan dun pclaksanaan keviatun serta kendaruun opcrasional pada Dinás Keschalan;
- dan j.
- k.

## Bagian Bidang Pelayanan Keschalan

## Pasal 17

Keschalan dimaksud dalamn Pasal 3 ayal Bidang Pelayanan scbagaimana hurul C , mempunyai tugas menbantu Kepala dalamn kebijakan teknis dalam pelayanan keschalan dasar dan rujukan, keschalan khusus, krisis kesehatan, upaya perorangan, farmasi dan alat keschatan.

## Pasal

sebagaimana dimnaksud Pasal 17 , Untuk menyelenggarakan ugas Bidang Pelayanan Keschatan mempunyai fungsi

- b koordinasi dan kerjasamna lintas sektoral dalamn keglatan pelayanan keschalan dasar dan rugukan;
- a perencanaan, pengorganisasian, pengkerakan dan pengawasan keglatan dalam bidang pelayanan keschatan dasar dan rujukan, keschalan khusus , dan keschalan perorangan serla dan alal krisis keschalan upaya kesehalan;
- c pelaksanaan monnoring evaluasi dan dan fungsi di bidang pelayanan keschalan;
- pelaksanaan konsultasi, koordinasi bulang
- d. peningkalan akses serla mulu pelayanan keschalan;
- pengawasan dan pembinaan Pelayanan Keschalan;
- Kepal berkenaan pemberian pokok dan funpsi

## 19

Seksi Keschatan dalun (1) huruf € ungka 1) , ayat

## Pasal 20

19 Scksi

- a, penyusunan program kcrja Seksi Pelayanan Kesehalan Dasar dan Rujukan; pada
- pclaksanaan inventarisasi dan analisis terhadap laporan program pelayanan kesehatan dasar di puskesmas;
- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan dalam bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- d. penyusunan standar pelayanan kcsehatan di puskesmas; poskesdes, pustu dan polindes; biaya
- perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan serta pembinaan manajemen operasional puskesmas, poskesdes, dan polindes; pustu
- e. pengelolaan dan penyelenggaraan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan operasional kesehatan bagi puskesmas;
- g perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan serta standarisasi , akreditasi dan peningkatan mutu peleyanan kesehatan puskesmas;
- i. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan
- h pelaksanaan pengawasan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- j. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan laboratorium puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah;
- perencanaan dan pengembangan puskesmas perkotaan;
- k perencaraan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan kegiatan radiologi puskesmas;
- kesehatan m. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan 'laporan pelayanan rumah sakit;
- n. kesehatan daerah 0 pengoordinasian dan pelaksanaan rapat kerja midterm review;
- perizinan Rumah sakit;
- pelaksanaan monitoring dan pengawasan serta
- dan pertimbangan kepada Kepala Bidang p. penyusunan konsep saran dan fungsi seksi pelayanan berkenaan dengan pelaksanaan tugas kesehatan dasar serta rujukan; dan pada

## Pasal 21

- lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan pelaksanaan tugas Kesehatan

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat Seksi Farmasi dan Alat membantu Kepala Bidang dalam (1) huruf c angka 2), mempunyai tugas Farmasi dan Alat bahan kebijakan teknis dalam pengawasan merumuskan Kesehatan-

## Pasal 22

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Untuk menyelenggarakan tugas

- program kerja tahunan Seksi
- kegiatan farmasi dan pengawasan pangan; kebutuhan obat dan alat pengolahan data dan perenzanaan
- a penyusunan pengoordinasian dan pengawasan serla pengendalian b perencanaan,
- kesehatan dan alat kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya;
- d. obat ketersediaan farmasi dan pengawasan pengadaan pada
- e penyelenggaraan bimbingan swasta, dan toko sarana kesehatan pemerintah dan puskesmas, obat; apotik

- f. pelaksanaan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian apotik; monitoring pada
2. h pelaksanaan koordinasi instansi /lembaga terkait; dengan
3. pælaksanaan pengawasan pada pengelola makanan (produk industri rumah tangga pangan, jasa restoran, Inakan, pedagang makanan (jajanan) dan produk kecantikan di salon; boga,
- i. pemberian sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan / Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Jasa Boga, Restoran, dan Rumah Makan; Tangga,
5. k pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan penggunaan obat-obat golongan narkotika dan psikotropika;
6. J pelaksanan pemeriksaan terhadap calogaapotik, toko obat, industri kecil, perbekalan kesehatan rumah tangga;
- m. pelaksanaan dan monitoring pengelolaan obat di puskesmas; bimbingan
8. 0 pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
- n. penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; pada
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

## Pasal 23

Seksi Kesehatan Khusus, Krisis Kesehatan dan Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3), mempunyai tugas membantu kepala bidang merumuskan bahar kebijakan teknis dalam managemen kesehatan khusus, krisis kesehatan dan upaya kesehatan

## Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana cimaksud dalam Pasal 23, Seksi Kesehatan Khusus, Krisis Kesehatan dan Upaya Kesehatan Perorangan mempunyai fungsi:

- b. pelaksanaan bimbingan dan pengelolaan perijinan praktek dokter, bidan, perawat, perawat gigi, radiologist, refraksi optisien dan fisioterapist serta tenaga kesehatan lainnya;
- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Kesehatan Khusus, Krisis Kesehatan Dan Upaya Kesehatan Perorangan;
3. pelaksanaan monitoring serta pengelolaan perijinan sarana pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C dan kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/ spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga Idokter gigi keluarga, kedokteran dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang komplementer setara;
4. e pelaksanaan bimbingan dan monitoring terhadap puskesmas yang pelayanan kesehatan khusus kesehatan jiwa, kesehatan melaksanakan kesehatan indera, kesehatan kerja;
- d. pengumpulan; penyusunan, pengolaham dan perumusan kebijakan teknis kesehatan khusus, kesehatan indra, kesehatan olahraga, kesehatan program jiwa dan kesehatan kerja;
- f. koordinasi dan penggerakan untuk kegiatan yang berkaitan bakti sosial bhakti sosial operasi katarak dan bibir dengan sumbing; seperti
7. koordinasi dengan puskesmas dan penggerakan untuk Tim g. pelaksanaan Pada Kecelakaan (P3K) saat peringatan har-hari Pertolongan Pertama besar nasional maupun keagamaan;

- dan evaluasi program kegiatan matra (kesehatan bumi perkemahan, kesehalan situasi khusus, kesehatan lintas alamsekesehatan bawah tanah/air, situasi even-even yang besar (penggerakan massa dalam jumlah besar); pada
- j penanganan lebih lanjut pada kasus-kasus penyakit tertentu / khusus yang ditemukan di masyarakat seperti kanker , kelumpuhan dan penyakit lain yang bukan penyakit menular;
- i. pengumpulan, pengolahan, perumusan kebijakan tekhnis; pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan pelayanan kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); pada
- k. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap kelompok khusus dan beresiko seperti kelompok senam jantung sehat; kelompok diabetes melitus, kelompok lansia, senam asma, kelompok dengan hipertensi;
- m pelaksanaan koordinasi dan monitoring upaya pelayanan darah di Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS);
- 1 pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penanganan lebih lanjut kelompok korban penyalahgunaan NARKOBA di masyarakat;
- n. pelaksanaan koordinasi penangana krisis kesehatan akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.
- p. penyusunan konsep; saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus, Krisis Kesehatan Dan Upaya Kesehatan Perorangan; dan pada
- 0 penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Kesehatan Khusus, Krisis Kesehatan Dan Upaya Kesehatan Perorangan.
- 9 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan

## Pasal 25

Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Peran Serta Masyarakat dan Promosi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai Kesehatan sebagaimana Dinas Kesehatan dalam merumuskan kebijakan tugas membantu Kepala ibu dan anak, sizi, peran serta masyarakat dan tekhnis di bidang kesehatan promosi kesehatan.

## Pasal 26

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Untuk menyelenggarakan tugas Peran Serta Masyarakat dan Promosi Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan mempunyai fungsi:

- lintas sektoral dalam kegialan b penyelengaraan koordinasi dan kerjasama ibu dan anak, gizi, peran serta masyarakat dan promosi kesehatan
- dan pengawasan kegiatan a perencanaan, dan penggerakan pezan serta masyarakat dan dalam bidang kesehatan promosi kesehatan;
- kesehatan; konsultasi dan koordinasi baik di tingkat pusat, provinsi dalam C pelaksanaan pelaksanaan tugas bidang;
- Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Peran Serta d pelaksanaan pembinaan Bidang Masyarakat dan Promosi Kesehatan;

- e. penyusunan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan pokok dan fungsi di bidang kesehatan ibu dan anaksgiziaperan serta masyarakat dan proxosi kesehatan; konsep dengan tugas
2. g pelaksanaan tugas lain yang dibenikanaoleh Kepala Dinas Kesehatan.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di kesehatan ibu dan anak, gizi, peran serta masyarakat dan promosi kesehatan; dan monitoring; bidang

## Pasal 27

Seksi Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program kesehatan Ibu dan Anak.

## Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai iungsi

- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan dalam bidang kesehatan ibu dan anak;
- a. penyusunan program kerja tahunan Seks' Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. pelaksanaan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
4. e pelaksanaan program peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan anak balita melalui peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (bidan, perawat) tentang program KIA (pelayanan ANC, persalinan dan nifas);
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan program kesehatan keluarga ke puskesmas (Stimulasi Intervensi Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SIDDTK) , Asuhan Persalinan Normal (APN) , Keluarga Berencana (KB) , Antenatal Care (ANC) terintegrasi malaria, Kelas Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) , Aspeksia, Audit Maternal Perinatal (AMP); Ibu,
- h. pengendalian kegiatan penjaringan anak sekolah;
8. g pengendalian kemitraan bidan dan dukun bayi;
9. 1 penyelenggaraan pertemuan tim Audit Maternal Perinatal (AMP) kabupaten dan pertemuan AMP tingkat kabupaten;
- k. penyusunan bahan dan pertimbangan terhadap alternatif pemecahan masalah kepada Kepala Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan;
11. pengumpulan data dan analisa data terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi, anak melalui laporan Sistim Informasi Puskesmas (SIMPUS);
12. 1 penyiapan instrumen untuk pembinaan Kecamatan dan Desa dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
13. n pelaksanaan penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit fungsional bidan;
14. m pengumpulan data laporan kematian ibu dan anak melalui laporan Audit Maternal Perinatal;
0. pemberian penilaian terhadap prestasi bidan;
16. 9: penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi program Kesehatan Ibu dan Anak; dan
- p. pendistribusian sarana dan prasarana ke pengelola program KIA Puskesmas sesuai sasaran;
18. r pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang:

Seksi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf d angka 2) mempunyai membantu kepala bidang dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program gizi. ayat tugas

## Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Gizi mempunyai fungsi

- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan dalam gizi; bidang
- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Gizi;
3. pelaksanaan pemetaan pengamatan daerah rawan pangan dan gizi;
4. e penatalaksanaan gizi buruk;
- d. pelaksanaan analisa data surveilans gizi;
- f. penanganan gizi kurang meliputi kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium dan anemia gizi besi serta gizi lebih;
- h. penyelenggaraan gerakan ASI ekslusif;
- g. penyelenggaraan upaya perbaikan gizi keluarga;
9. 1 peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang konseling ASI;
- k. pemberian vitamin A dan Fe;
11. J pelaksanaan kampanye gerakan sadar pangan dan gizi;
12. 1 . penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium GAKY );
- n. pelaksanaan pemantauan status gizi balita;
14. m pelaksanaan monitoring dan evaluasi garam beryodium;
15. 0 penyelenggaraan monitoring dan evaluasi 'ukanan penganti ASI;
9. penyelenggaraan bimbingan teknis kepada petugas Gizi di puskesmas;
17. p pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kopetensi bagi petugas gizi;
18. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi program gizi;
19. t pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang:
20. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksenaan tugas pokok dan fungsi program gizi; dan

## Pasal 31

Seksi Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) hurul d angka 3) , membantu Kepala Bidang dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program peran serla masyarakat dan promosi kesehatan. ayat

## Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Seksi Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi 31 ,

- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan peran serta masyarakat dan promosi kesehatan melalui kerjasama lintas program;
2. program kerja tahunan Seksi Peran Serta Masyarakat dan a penyusunan Promosi Kesehatan;
3. C pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan posyandu;
4. e penyediaan sarana penunjang kegiatan posyandu;
5. d penyelenggaraan jambore kader posyandu,
- f. penyelenggaraan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);

## pelaksanaan.-

- g pelaksanaan bimbingan,
- 1 penyelenggaraan dan Sehat (PHBS) ; bimbingan,
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluusi (UKS ); bimbingan,
- j.
- 1 pelaksanaan pameran pembangunan bidang keschatan;
- k. penyelenggaraan penyuluhan dan interaktif mclalun medua
- pelaksanaan penyuluhan kelompok potensin;
- 0 pelaksanaan teknis kepada petug:s Promosi Kesehatan d puskesmas; bimbingan
- n pelaksanaan kegiatan peningkalan kapasitas peran masyarakat dan promosi kesehatan;
- p. pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi Saka Bhakti Husau;
- r pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadlap tugas pokok dan fungsi program peran serta dan promosi kesehatan; dan
- 9 penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan Iungsi program peran masyarakat dan promosi kesehatan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang;

## Bagian Keenam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungun Pasal 33

Bidang Pengendalian Penyakn dan Penyehatan dimaksud dalam dalam merumuskan kebijakan lcknis progran dan penyehatan lingkungan.

## Pasal 34

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mmpunya Iungsi

- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas scklor dalan peneegah penyakit, pemberantasan penyukit mcnular penyehatan Imgkungn pemukiman;
- a. perencanaan, pengorganisasian, pencegahan penyakit, pemberantasan MnUlar lingkungan pemukiman;
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
- d. pelaksanaan pembinaan bidang pengendalian P Yuku lingkungan;
5. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kegitan;
6. e pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke propinsi
- g. pemberian tugas pokok dan fungsi di bidang pengendalin lingkungan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Din;s dan fungsinya tugas

## Pasal 35

Seksi Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf e angka 1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program pencegahan penyakit. ayat

## Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi:

- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pencegahan penyaki;
- a. penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Pencegahan Penyakit;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait untuk meningkatkan capaian kegitan program pencegahan penyaiit dan imunisasi;
4. e pelaksanaan pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
- d. penyelenggaraan upaya pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);
6. perencanaan kebutuhan, penyediaan dan pengelolaan buffer stok vaksin, rantai dingin dan logistik penunjang program imunisasi;
- h. pelaksanaan pengumpulan data kesakitan dan kematian yang berkaitan dengan penyakit menular berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah maupun penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat.
8. g pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit menular, tidak menular (PTM) penyakit-penyakit degeneratif, trauma, keselamatan dan kesehatan kerja, matra dan keracunan;
9. 1 pelaksanaan investigasi lapangan terhadap kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah
- k. pelaksanaan kerjasama lintas program dan menyusun rencana upaya tindak lanjut terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah;
- j. penyusunan rencana upaya tindak lanjutnya;
12. penyelenggaraan kesehatan dan vaksinasi calon jemaah haji
- n. pelaksanaan pengawasan terhadap kualitas rantai dingin di puskesmas;
14. m penyelenggaraan bimbingan teknis, penggerakkan dan pemantauan tentang cara-cara surveilans epidemiologi penyakit-penyakit berpotensi menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) /wabah, imunisasi; penanggulangan penyakit tidak menular ke puskesmas;
15. 0 peningkatan kapasitas pengelola program pencegahan penyakit dan imunisasi di puskesmas;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- p. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan program pencegahan penyakit; dan

## Pasal 37

Seksi Pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program pemberantasan penyakit menular.

- kegiatan
- C pnyakit
- dan kclamin dan HIV/ AIDS , penyakit pnyakit
- dan bersumher binatang mcliputi; peny:kit malaria , DID , filariasis ,
- dun yang disebabkan oleh jumur;
- dan pemantauan tcrhadap
- peningkatan kapasilas pengelola proxram pemberantasan penyukit mncnular;
- 1 pclaksanaan cvaluasi dan penyusunan laporan kegiatan programn
- j. pclaksanaan lain yang diberikan olch Kepala Bidang Pengendalian Penyukit dan Penychálan Lingkungan (P2PL)

## Pasal 39

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurul angka '2), Penyukit Lingkungan dalamn mcrumuskan bahan

## Pasal ^0

Pasal 39 Scksi

- pengawasan kegiatan
- €. untuk bumbingun dan
- dan tempat-tempat (TTU) dun Iemput
- dan Ierhadap penyimpanan, penyalurun dun pengumanan pestisida;
- [ pcluksnnuun kunlitus pengelola Dvpot Air Minum Isi (AMIU); Ulang
- 1 air bersih;
- jambun keluarga, dan Sarana pembuungun uir limbuh;
- pengendulian dampuk risiko lingkungan;

- pclaksanaan pengembangan wilayah schat;
0. pelaksanuan peningkalan kapasitas pengelola program penyehatan lingkungan pemukiman;
- n. penyelengguruan teknis, penggerakkan dan pemantauan terhadap program penyehatan lingkungan pemukiman;
- P: Bclksnnaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan program penyehatan lingkungun pemukiman; dan
9. pelaksanaan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penychatan Lingkungan. tugas

## Bagian Ketujuh Sumber Bidang

## dan Informasi Kesehatan Daya

## Pasal 41

Bidang Sumber dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan kesehatan, data dan informasi kesehatan, dan pengembangan sumberdaya kesehatan. Daya

## Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Sumber Daya dan Inlormasi Kesehatan mempunyai fungsi:

- b. penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) satuan kerja Dinas Kesehatan;
2. a perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan perencanaan kesehatan, data dan informasi kesehatan, dan pengembangan sumber daya;
3. C pengoordinasian penyusunan draft rercana kerja anggaran (RKA) pada Dinas Kesehatan;
4. e pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK);
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
6. pengorganisasian riset survey kesehatan;
7. h pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke provinsi maupun pusat dalam tugas bidang;
8. g penyediaan inlormasi bidang kesehatan dan penyusunan prolil kesehatan;
9. 1 pelaksanaan pembinaan bidang sumber dava dan informasi kesehatan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
11. J pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya dan informasi kesehatan

## Pasal 43

Seksi Program dan Perencanaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1) mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan bahan kebijakan tehnis program dan perencanaan kesehatan.

- Mk;

ti

- W'yi
- Iuhu
- Iwhk 1yin
- krrju

3 2) "kn

- 1 .
- 1 Pertanggungjawabun dun Luporan dinas kesehulan;
- k penyiapun bahun dan kebutuhan user;
- j. pelaksanaan pemberiun bimbinggun kepiatan Kesehatan puda sctiap unit;
- scluruh pelaksanaan bimbingun teknis puskesmas;
- Sistem Informnasi Keschatan Dinas n pengelolaan dan pemeliharuan komputer Kesehatan dan unit pelayanan keschalan;
- sistcm inlorrnassi M peningkatan kompetensi tenagga tchnis puskesmas; pengelola
- Scksi Dala dan 0 pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegialan Inlormasi Kesehatan sesuai kebutuhan; dan

## Pasal 47

- pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan olch Kepula Bidang Surnber Daya p dan Informasi Keschatan.

dalamn Pasal 3 ayat (1) hurul [ angka 3), mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan bahan kebijakan teknis manajemen pcngembangun sumber daya kesehatan.

## Pasal 48

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 , Scksi Untuk menyelenggarakan tugas Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- b. pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian; penggerakan dan pengwasan kegiatan pengembangan sumber daya kesehatan;
- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
3. C penyusunan perencanaan kebutuhan sarana keschatan;
4. e pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasurana pelayanan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan pengadaan fasilitas kesehatan (pembangunan fisuk);
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumnber Daya dan Informasi Keschatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UF"D)

## Pasal 49

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasai hurul mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja d 'camalan.

## Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, UPTD mempunyai fungsi:

- a pelaksanaan tugas operasional Dinas Kesehatan;
- c pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Eepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b pelaksanaan urusan administrasi;

## Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 51

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pa