PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 (berlaku 19 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa Program Beras untuk masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bidang pangan (beras) kepada rumah tangga miskin guna memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi beban pengeluaran keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Sumatera Barat dan untuk kelancaran dan adanya arah dalam pelaksanaan program, perlu pengaturan lebih lanjut di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 501 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 118 tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten / Kota.
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin
14. Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Susbsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Fendah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diundang di Painan pada tanggal 19 Maret 2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

## E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR: 11

## Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan petunjuk bagi pelaksana di Kecamatan, untuk kelancaran operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan pada tanggal 19 Maret 2015

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

:

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR

:

11 TAHUN 2015

TANGGAL

: 19 FEBRUARI 2015

TENTANG

: PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azazi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Milennium Development Goals (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia 85 % dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik social, politik maupun ekonomi.

Peranan komomditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan maret 2013 tercatat sebesar 73,52 %. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 sebesar 73,50 %. Kommoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara beras, rokok, telur ayam ras, mie instant, gula pasir, temped an bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,37 %, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37 % atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu tingkat pengangguan masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 % pada tahun 2005 menjadi 6,32 % pada bulan Februari pada tahun 2012.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden meninstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/ beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggungjawab diformulasikan dalam satu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2015 (PedumRaskin 2015). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaanProgram Raskin secara nasional. Sedangkan untuk kebijakan pelaksanaan di provinsi diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Sumatera Barat, dan di Kabupaten Pesisir Selatan diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.

## B. Pengertian

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di nagari setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme musyawarah nagari.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di nagari.
4. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FPR adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM Raskin pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah nagari/pemerintahan setingkat.
5. HTR adalah Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) seharga Rp. 1.600,-/Kg
6. Kartu Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk didalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.
7. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok masyarakat yag terdiri dari aparat nagari dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai pelaksana Distribusi Rakin.
9. Raskin adalah beras yang disubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan atau hampir miskin) yang terdaftar dalam RTS-PM
10. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
11. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
12. Musyawarah Desa (Mudes)/ Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah ditingkat desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/ keluarahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/ RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
13. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/ lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
14. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTSPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten pada tahun tertentu.
15. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
16. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
17. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat Juknis adalah panduan pelaksanaan Pogram Raskin di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
18. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
19. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disyahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah nagari/ pemerintah setempat. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun 2014.
20. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetpkan oleh Perum Bulog.
21. Suat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat SKRTM 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
22. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan Alokasi Pagu Raskin.
23. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
24. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.
25. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan atau lokasi lain yang disepakati oleh pemerintah kabupaten/ kota dengan Perum Bulog.
26. Warung Desa selanjutnya disingkat Wardes adalah lembaga ekonomi di desa, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai tempat penyerahan Beras Raskin dari Perum BULOG.

## BAB II

## TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

## 1. Tujuan

Tujuan Program Raskin tahun adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

## 2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah berkurangnya pengeluaran 24.298 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg/RTS/ bulan dengan harga Rp. 1.600,-/kg.

## 3. Manfaat.

Manfaat Program adalah sebagai berikut:

- a. Stabilisasi Harga beras di pasaran
- b. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional
- c. Peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlingdungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- d. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS
- e. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi
- f. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB III

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian/ Lembaga, Instansi Provinsi terkait dan Instansi Kabupaten/ Kota terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan pelaksana distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat. Untuk itu di Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk :

## A. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut:

## 1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

## 2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Verifikasi Data RTS-PM;
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten;
- e. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Perencanaan Penyaluran Raskin;
- g. Penyelesaian administrasi dan HTR Raskin;
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Nagari;
- i. Penanganan Pengaduan;
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana distribusi Raskin di Nagari; dan
- k. Pelaporan Pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Sumatera Barat.

## 4. Struktur Tim Koordinasi Kabupaten Pesisir Selatan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

## 5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pesisir Selatan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di kabupaten antara lain : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Perum Bulog Sub Divre yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dan lembaga terkait lainnya.

## B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut:

## 1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

## 2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
- b. Sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.
- d. Penyelesaian Administrasi dan HTR Raskin.
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Raskin di Nagari.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat
- g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

## 5. Keanggotaan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait ditingkat kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

- C. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan/Pemerintahan Setingkat.

Kepala Desa/ Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut :

## 1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/ Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat.

## 2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTB serta menyelesaikan administrasi.

## 3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum Bulog di Titik Distribusi. Untuk desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat yang Titik Distribusinya-nya tidak berada di desa/ kelurahan/pemerintah setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTB Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian Administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## A. Perencanaan.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM
- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/ musyawarah kelurahan tahun 2014 yang tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tengat yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebayak 15.530.897 RTS-PM untuk tingkat nasional, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/ kelurahan/pemerintah setingkat tahun 2015.
- b. Pagu Raskin Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 berjumlah 24.298 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran melalui Mudes/ Muskel/Muscam dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.
- d. Rumah Tangga penerima manfaat Program Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintahan nagari di kecamatan sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.
2. Penetapan Titik Distribusi (TD)
7. TD ditetapkan di desa/ kelurahan atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten dengan Perum BULOG setempat.
3. Penetapan Titik Bagi (TB)
9. TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah des/ kelurahan (pelaksana distribusi) dengan RTS-PM setempat.

## B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pangan dengan Kebijakan Penganggaran sebagai berikut:

- a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai Titik Distribusi.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM diluar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.
- c. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-PM, tanpa menambah Harga Tebus Raskin dari RTS-PM yang diatur didalam Juklak/Juknis dimasingmasing daerah.

## BAB V

## MEKANISME PELAKSANAAN

- A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

1. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin) dan Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh Kementerian/ Lembaga terkait.
2. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin)
- a. Untuk pelaksanaan Program Raskin ditingkat provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagaipenajaman dari Pedoman Umum Raskin, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).
- b. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk syiap provinsi, dukungan factor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi dalam pelaksnaan Program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasaran angkutan dan faktor alam yaitu gegrafi, iklim dan lain-lain.
- c. Juklak Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juklak Raskin disampaikan kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.
3. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)
- a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
- b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten didalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah Kabupaten, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing Kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Kabupaten dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situai dan kondisi yang berkembang.
- d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

## B. Penetapan Pagu Raskin

1. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten
- a. Pagu Raskin Kabupaten tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 disetiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin disetiap Kabupaten pada tahun 2015.
- b. Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada Pagu Raskin yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/ Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada waktu penetapan pagu provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu raskin (Raskin Otonom) bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk program Raskin tahun 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
- a. Pagu Raskin Kecamatan dan desa/ kelurahan/pemerintah setingkat tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 disetiap kecamatan dan desa/ kelurahan/pemerintah setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin disetiap kecamatan dan desa/ kelurahan/pemerintah setingkat berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari basis data terpadu untuk program perlindungan sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/ kelurahan/pemerintah setingkat ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Raskin disuatu desa/ kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direalokasi ke nagari/pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/ kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/ Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/ kelurahan/pemerintah setingkat.
- C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/ kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/ Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat (DPM), Yakni :

1. Pemutakhiran Musnag melakukan pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti dan menetapkan rumah tangga pengganti.
2. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial.
3. Bagi RTS-PM tunggal yang sudah meninggal, pindah ke alamat luar desa/ Kelurahan/pemerintah setingkat atau dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/ Muskel.
4. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
5. Mudes/ Muskel dapat dilakanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh musnag dituangkan dalam DPM-1
7. Pelaksanaan Mudes/ Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/ Muskel dimasukan dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. Berita Acara Mudes/ Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi ditingkat desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
8. Setelah pelaksanaan Mudes/ Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.
9. Mudes/ Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/ kelurahan kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
10. BA Mudes/ Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat 28 Februari 2015.
11. Bupati mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah kabupaten paling lambat 31 Maret 2015
12. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh pemerintah daerah setempat.
- D. Monitoring dan Evaluasi
1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi realisasi penyaluran raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran, kemudian dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran raskin dan mencarikan solusi untuk pemecahan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
- E. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)
1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggungjawab Perum Bulog.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran.
- a. Penyaluran alokasi Raskin di kecamatan dilakukan setiap bulannya mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2015.
- b. Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
4. Mekanisme penyaluran
- c. Berdasarkan pagu Raskin, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- d. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
- e. Sesuai SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras ke TD,
- f. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kecamatan/ Pelaksana Distribusi.
- g. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB).
1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
2. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan Satker Raskin di TD.
3. Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja (Pokja), atau melalui warung desa, kelompok masyarakat dan Padat Karya Raskin.
- G. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM
1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TD ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- H. Pembayaran Harga Tebus Beras (HTR) Raskin
1. Harga Tebus Beras (HTR) Raskin sebesar Rp. 1.600,-/kg di TD
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi ras