PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2011TENTANG PEMBERIAN PIN DAN/ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI DARI ORANG PRIBADI MAUPUN BADAN HUICUM DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, - a. bahvva pelaksanaan pembangunan di Kota Medan membutuhkan partisipasi masyarakat maupun dunia usaha sehingga pembangunan tersebut dapat bersinergTantara masyarakat dengan pemerintah; - b. bahwa dalam rangka upaya lebih mensinergikan dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat maupun dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Kota Medan baik di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Pendidikan dipandang perlu memberikan penghargaan kepada orang pribadi maupun Badan Hukum atas partisipasi dan kepedulian atas keikutsertaannya dalam mensukseskan program Kota Medan; - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemberian Pin dan/atau Sertifikat Penghargaan Atas Partisipasi dari Orang Pribadi maupun Badan Hukum Dalam Rangka Mendukung Program Pembangunan Pemerintah Kota Medan sudah tidak sesuai lagi; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pemberian Pin dan/atau Sertifikat Penghargaan Atas Partisipasi Dari Orang Pribadi Maupun Badan Hukum Dalam Rangka Mendukung Program Pembangunan Pemerintah Kota Medan; 1. Undang - Undang -Noinor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang - Updang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844); 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438); L - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005); 5. Peraturan Pemerintah Nomor ' 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang , Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per.05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil Bina Lingkungan; 14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Medan; 15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
PEMERINTAH KOTA MEDAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis Ho. 2 Telepon : 4512412 MEDAN-2 0 1 1 2
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2011TENTANG PEMBERIAN PIN DAN/ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI DARI ORANG PRIBADI MAUPUN BADAN HUICUM DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
- a. bahvva pelaksanaan pembangunan di Kota Medan membutuhkan partisipasi masyarakat maupun dunia usaha sehingga pembangunan tersebut dapat bersinergTantara masyarakat dengan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka upaya lebih mensinergikan dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat maupun dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Kota Medan baik di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Pendidikan dipandang perlu memberikan penghargaan kepada orang pribadi maupun Badan Hukum atas partisipasi dan kepedulian atas keikutsertaannya dalam mensukseskan program Kota Medan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemberian Pin dan/atau Sertifikat Penghargaan Atas Partisipasi dari Orang Pribadi maupun Badan Hukum Dalam Rangka Mendukung Program Pembangunan Pemerintah Kota Medan sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pemberian Pin dan/atau Sertifikat Penghargaan Atas Partisipasi Dari Orang Pribadi Maupun Badan Hukum Dalam Rangka Mendukung Program Pembangunan Pemerintah Kota Medan;
1. Undang - Undang -Noinor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Updang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
:
L -
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
5. Peraturan Pemerintah Nomor ' 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang , Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per.05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil Bina Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Medan;
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN PIN DAN/ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN ATAS PARTISrPASI DARI ORANG PRIBADI MAUPUN BADAN HUKUM DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemberian Pin dan/atau Sertifikat Penghargaan atas Partisipasi dari Orang Pribadi maupun Badan Hukum dalam rangka Mendukung Program Pembangunan Pemerintah Kota Medan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Penilaian atas kriteria partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dan/atau yang dihunjuk oleh Walikota.
Pasal 5
- (1) Penilaian atas kriteria partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dan/atau yang dihunjuk oleh Walikota.
Pasal 6
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus.
Pasal 7
- (2) Penyerahan sertifikat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap adanya diketahui fakta dan/atau data partisipasi yang dilakukan oleh Orang Pribadi maupun Badan Hukum.
PasalII
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Penetapan: - Ditetapkan di Medan pada tanggal 30 januari - 2012

Penandatangan: WALIKOTA MEDAN dto DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Penetapan: Diundangkan di Medan pada tanggal 30 Januari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, IR.SYAlFUL BAHRI