Unknown Unknown Nomor 35 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL (berlaku 25 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Menetapkan ...
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS
- SOSIAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dinas Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan dibidang sosial;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang sosial;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang sosial;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang sosial;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 5
- (1) Dinas Sosial terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Perlindungan Sosial;
- c. bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. UPTD.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## SEKRETARIAT

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

## Pasal 7

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial .

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang sosial serta tugas pembantuan dibidang sosial;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang sosial;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang sosial;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Sosial ;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang sosial;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Sosial;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang sosial;


- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang sosial;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Sosial;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Sosial; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi Sekretariat

## Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Umum dan Kepegawaian

## Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, aset dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.


- (3) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.

## BAB V

## BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Perlindungan Sosial

## Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 13

Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan bantuan sosial.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan bantuan sosial;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan bantuan sosial;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan bantuan sosial;


- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan bantuan sosial; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Sosial

## Pasal 15

Bidang Perlindungan Sosial, terdiri atas:

- a. seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- b. seksi Penanganan Fakir Miskin; dan

- c. seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Taman Makam Pahlawan.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

## Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial berada dibawah Bidang Perlindungan Sosial.

- (2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Sosial.

- (3) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pemeliharaan anak-anak terlantar, pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin

## Pasal 17

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin berada dibawah Bidang Perlindungan Sosial.

- (2) Seksi Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perlindungan Sosial.


- (3) Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan kebijakan, strategi dan program penangangan Fakir Miskin.

## Paragraf 3

## Kedudukan dan Tugas Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Taman Makam Pahlawan

## Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Taman Makam Pahlawan berada dibawah Bidang Perlindungan Sosial.
- (2) Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Sosial.
- (3) Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Taman Makam Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pengelolaan bantuan sosial dan Taman Makam Pahlawan Nasional di Kabupten Batang Hari.

## BAB VI

## BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

## Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.


## Pasal 20

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.

## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan bencana;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan bencana;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

## Pasal 22

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

- a. seksi Pemberdayaan Sosial;
- b. seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- c. seksi Penanganan Bencana.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Seksi Pemberdayaan Sosial

## Pasal 23

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial berada dibawah Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.


- (3) Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pemberdayaan sosial, Komunitas Adat Terpencil (KAT), penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

## Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Seksi Rehabilitasi Sosial

## Pasal 24

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial berada dibawah Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan rehabilitasi sosial dasar luar panti dan lembaga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak dengan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, tuna sosial, penanganan warga negara migran.

## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas Seksi Penanganan Bencana

## Pasal 25

- (1) Seksi Penanganan Bencana berada dibawah Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Penanganan Bencana dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.


- (3) Seksi Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 26

- (1) Di lingkungan Dinas Sosial dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## UPTD

## Pasal 28

- (1) Di lingkungan Dinas Sosial dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## BAB IX

## TATA KERJA

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 30

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial:

- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 32

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.


## Pasal 33

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang sosial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 34

Dinas Sosial harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Sosial.

## Pasal 35

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Sosial untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 36

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pembantuan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan sosial di Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian teknis terkait, dan Dinas yang menyelenggaran urusan sosial di Provinsi.

## BAB X

## JENIS JABATAN

## Pasal 37

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.


- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

## Pasal 38

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada perangkat daerah Kabupaten Batang Hari terkait urusan pemerintahan dibidang sosial tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 40

Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.


## Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

BUPATI BATANG HARI, ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

## ttd BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 35

## SALINAN

17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 35 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 Oktober 2016

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL


## BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY