PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT Nomor 3 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SUMBA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA BARAT,
Menimbang : a. bahwa kerugian daerah yang diakibatkan oleh bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dalam melaksanakan tugas sehari- hari, perlu diselesaikan;
- b. bahwa penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Sumba Barat;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1656);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851`) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Menetapkan
- Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74) ;
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara dijajaran Departemen Dalam Negeri ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001 Tahun 2009).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SUMBA
BUPATI TENTANG PEDOMAN BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat ;
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat ;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat ;
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat ;
6. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis yang menangani penyelesaian kerugian daerah ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat ;
8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah ;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat ;
10. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;
11. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah ;
12. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, aparat pemerintah desa, pegawai yang diperbantukan kepada instansi pemerintah serta pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah maupun barang milik daerah;
13. Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perjanjian/perikatan lainnya;
14. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah;
15. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
16. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian;
17. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/ penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian daerah;
18. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR;
19. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah;
20. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur pedoman pelaksanaan TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :
- a. Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan barang dikenakan, apabila :
1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
2. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
3. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
4. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan terjadinya penipuan, pencurian,penodongan, perampokan terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
6. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
7. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
8. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila :
1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
2. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
3. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
4. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan terjadinya penipuan, pencurian,penodongan, perampokan terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
5. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
6. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan.
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4
- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara ex-officio terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Inspektur Kabupaten sebagai wakil ketua I merangkap anggota;
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum pada Setda Wakil Ketua II sebagai anggota;
- d. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selaku sekretaris merangkap anggota;
- e. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selaku anggota;
- f. Kepala Bagian Hukum pada Setda selaku anggota;
- g. Kepala Bagian Perlengkapan pada Setda selaku anggota;
- h. Sekretariat.
- (4) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain ;
- (5) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5
- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Kepala DPPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN
BAB IV - INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN
Pasal 6
Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik;
- d. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.
BAB IV - INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN
Pasal 7
- (1) Setiap Pegawai Negeri yang mengetahui terjadinya kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala SKPD yang mengetahui terjadinya kerugian daerah di lingkungan kerjanya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui kejadian tersebut wajib melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), segera menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (4) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk Laporan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

## Pasal 8

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TPTGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat.

- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi MP-TP/TGR dalam melaksanakan penuntutan dan menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi:
- a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
- b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
- c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
- d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:
9. -untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/ pembelian barang dimaksud;
10. -untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Format Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

## Bagian Pertama Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

## Pasal 9

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus, atau Pencatatan.

## Paragraf 1 Upaya Damai

## Pasal 10

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau diangsur.
- (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam contoh format Lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Pelaku TP wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.

- (4) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

## Paragraf 2

## Tuntutan Perbendaharaan Biasa

## Pasal 12

- (1) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan:
- a. Identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian daerah;
- b. Jumlah taksiran kerugian daerah;
- c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (1) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/penyimpan barang/ahli waris selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (2) huruf d bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (4) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.
- (5) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (6) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka

Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

## Pasal 13

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpan barang/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Keputusan Bupati tentang Pembebanan Sementara tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Sementara atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

## Pasal 15

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan Sementara atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.

## Pasal 16

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TP.

- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

## Pasal 17

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP telah dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah:

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- b. Selanjutnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
- d. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP.

## Paragraf 3

## Tuntutan Perbendaharaan Khusus

## Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan daerah Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, barang dan dokumen lain, apabila seorang bendahara/penyimpan barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
- a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
- b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi:

- a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang meninggal dunia;
- b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau
- c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/penyimpan barang berada dibawah pengampuan.

## Pasal 19

- (1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan (TP) Khusus, Bupati atas rekomendasi Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex. officio.
- (2) Salinan hasil perhitungan ex. officio diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

## Pasal 20

Penyelesaian kerugian daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

## Pasal 21

Dalam hal TP Khusus tidak dapat dilaksanakan karena bendahara/penyimpanan barang meninggal dunia tanpa ahli waris atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah dengan salinan untuk disampaikan kepada Instansi Pemeriksa.

## Paragraf 4 Pencatatan

## Pasal 22

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 21, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktuwaktu dapat diproses kembali apabila bendahara/penyimpan barang diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

## Bagian Kedua

## Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 23

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau Pencatatan.

## Paragraf 1 Upaya Damai

## Pasal 24

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pegawai/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
- b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR ;
- c. Surat Kuasa menjual barang atau kekayaan lain dari pegawai yang dikenai TGR.
- (5) Penyelesaian Piutang TGR dengan cara mengangsur bagi Pelaku TGR Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah di Bank NTT Cabang Waikabubak.
- (6) Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

## Paragraf 2 Tuntutan Ganti Rugi Biasa

## Pasal 25

- (1) TGR dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku TGR yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

## Pasal 26

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan TGR Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

## Pasal 27

- (1) Apabila usaha Penyelesaian TGR melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR Biasa diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada Pegawai yang dikenai TGR dengan menyebutkan:
- a. Identitas pegawai yang menyebabkan kerugian daerah;
- b. Jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti;
- c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
- (2) Pegawai yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku TGR selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku TGR tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (5) Pegawai yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan Sementara dengan disertai bukti dan /atau saksi.
- (6) Keputusan Bupati terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Keputusan Pembebanan Sementara, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai yang dikenai TGR.

## Paragraf 3

## Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 28

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.

- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 4 (empat) atau lebih, dan yang umur perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
- b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat; dan
- c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 29

Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau melarikan diri maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.

## BAB VII KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas / barang tersebut dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya - upaya damai.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
- a. meninggalnya bendahawaran tanpa adanya pemberitahuan.
- b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir sedangkan surat keputusan pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Pasal 31

Tuntutan Ganti Rugi Biasa dinyatakan kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

## BAB VIII

## PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR

## Pasal 32

- (1) Apabila Pelaku TP-TGR ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian.
- (3) Apabila ternyata pelaku ataupun pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris memang tidak mampu, maka Bupati dapat menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan piutang TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :
- a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Pasal 33

- (1) Dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Majelis Pertimbangan dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk menghapus piutang TP-TGR.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR.

## BAB X

## PENYETORAN

Pasal 34

- (3) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).

- (4) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (5) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
- a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR ;
- b. Besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang keberapa ;
- c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (6) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyetoran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
- (8) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah setiap Triwulan.

## Pasal 35

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesainya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

## BAB XI PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Majelis TP-TGR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.
- (2) Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diundangkan di Waikabubak pada tanggal 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2014 NOMOR

## BAB XII

## KETENTUAN LAIN

Pasal 41

- (1) Pelaku TP-TGR berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum Pelaku TP-TGR dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR kecuali ditentukan lain oleh UndangUndang.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal 2014

BUPATI SUMBA BARAT

JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : 2014

## FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

LOGO PEMERINTAH KABUPATEN

## KOP SURAT SKPD

Tanggal, ...2014

Nomor Lampiran Perihal

: ________________

Kepada

: ________________

Yth. Bupati Sumba Barat

: Laporan Kerugian Daerah

di

Waikabubak

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai di... (SKPD/Instansi) ... a.n. .... NIP. .... Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp ...... (....dengan huruf......)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.

....

2.

....

3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang ;

- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis ;

- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban ;

- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan pengeluaran barang ;

- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/ penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD ...

...

NIP. ...

BUPATI SUMBA BARAT

JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

:

TAHUN 2014

TANGGAL

:

2014

## FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor : 020 / ... /427 ..... / 20..

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ... tahun ...., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Sumba Barat) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Sumba Barat tanggal ..... Nomor ... ; atau

- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari ... tanggal ... Nomor .....atau

- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat tanggal ..... Nomor ... (*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang / rusaknya barang daerah berupa ... (jenis barang) ... (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ... ; atau (*)

- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD)

... senilai Rp. ..... ; atau (*)

- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) .... , berupa ... (jenis barang)

...... (spesifikasi ) sejumlah ..... (satuan) senilai Rp.... Penggunaan

(SKPD) ... ; atau (*)

- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Penggunaan (SKPD) ... , senilai Rp.

... ; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a N.I.P

: ________________

: ________________

Pangkat / Gol Jabatan Alamat Kantor


: ________________

: ________________

Telp. .........

Almatan Rumah

: ________________

Telp. ......

## Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- -Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya ( nilai perolehan ), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
- -Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (*)
- -Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan 1pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut ;

- Harga Pasar atas barang ( yang hilang ) berupa ... (jenis barang) ......

- (spesifikasi ) sebagaimana iklan penjualan ..... pada koran ... yang terbit pada

tanggal ..., atau daftar harga dari toko / perusahaan ... pada tanggal

..... senilai Rp. ... terlampir ; atau (*)

-

- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian ..... tanggal

... senilai Rp. ... terlampir ; atau (*)

- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ... Nomor ..... pada saat pemeriksaan ... SKPD .... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaansenilai Rp. ... (*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Sumba Barat / Tim Penilai (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. ..... sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan ..... pada tanggal ..... atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

....

....

....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

...

Catatan :

(*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu

BUPATI SUMBA BARAT

JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI

NOMOR

:

TAHUN 2014

TANGGAL

:

2014

## FORMAT RISALAH SIDANG

Nomor : 020/.../427. .../20...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Sumba Barat yang dibentuk dengan Surat keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : ________________ Tanggal ... Tentang ... telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh ...(Kepala SKPD dari pelaku TP-TGR) dan ... (pelaku TP-TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :

- a. Jenis barang

: ________________

- b. Spesifikasi barang : ________________

- c. Pengguna barang : ________________

- d. Jumlah barang

: ________________

- e. Nilai barang

: ________________ ; atau

- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD) ... senilai Rp. ... (...dalam huruf...) ; atau

- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD) ... berupa :

- a. Jenis barang

: ________________

- b. Spesifikasi barang : ________________

- c. Pengguna barang : ________________

- d. Jumlah barang

: ________________

- e. Nilai barang

: ________________ ; atau

- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Sumba Barat penggunaan (SKPD) ... senilai Rp.

... ( ...dalam huruf...)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama

: ________________

N I P

: ________________

Pangkat/Gol

: ________________

Jabatan

: ________________

Alamat Kantor

: ________________ Telp. ...

Alamat Rumah

: ________________ Telp. ...

## Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T