Unknown WALIKOTA MANADO WALIKOTA MANADO Nomor PERATURAN Tahun 2014 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
0
WALIKOTA MANADO
WALIKOTA MANADO NOMOR PERATURAN 2 TAHUN 2014
ANG TENT
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa Peraturan Walikota Manado Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado perlu dirubah karena adanya perubahan kebijakan dan pengaturan pemberian tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
- Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
0
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam J abatan Struktural;
0
Menetapkan:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. 0 15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Palisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Manado;
18. Peraturan Walikota Manado Nomor 37 Tahun 2012 ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2012 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2012 Nomor 25) diubah sebagai berikut:
0
1. Ketentuan Pasal 5 huruf (c) dan huruf (d) diubah dan ditambah dengan huruf (k) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
PNS dan CPNS yang tidak dapat menerima TPP adalah :
- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Kota;
- c. PNS dan CPNS melaksanakan tugas atau clipekerjakan/diperbantukan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Instansi vertikal/Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain;
- d. PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berjalan;
- f. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara;
- e. PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- g. PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- h. PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena alpa selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, baik secara terus menerus maupun berselang dalam masa waktu 1 (satu) bulan;
- i. PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena izin dan/atau sakit dan/atau cuti selama masa waktu 1 (satu) bulan;
0
- j. PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar; dan
- k. PNS yang dengan keputusan pejabat yang berwenang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi / sertifikasi terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan tersebut.
Pasal 9
- ( 1) Penilaian komponen disiplin ditetapkan berdasarkan kehadiran dan disiplin, yaitu:
- a. masuk kantor;
- c. mengikuti apel sore;
- b. mengikuti apel pagi;
- d. mengikuti kegiatan kenegaraan, rapat-rapat, apel kerja bersama, upacara, olahraga dan kegiatan lainnya berdasarkan penugasan pejabat yang berwenang;
- f. tidak terj aring sidak; dan
- e. tidak meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang sah;
- g. tidak dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Tabulasi dan besaran persentase pemotongan komponen disiplin sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran N yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
- (2) PNS dan CPNS yang tidak memenuhi kriteria penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TPP.
- (4) Tabulasi dan besaran persentase pemotongan komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional umum dan/atau fungsional tertentu.
- a. upacara kenegaraan;
- (5) Izin terlambat atau izin tidak apel pagi tidak berlaku pada kegiatan :
- b. apel kerja perdana awal tahun;
- c. apel kerja perdana setiap bulan;
- d. apel kerja pasca cuti bersama hari besar keagamaan;
- e. jumat pagi bersih lingkungan anda (jumpa berlian) ; dan
- f. apel kerja akhir tahun.

0

0

- (6) PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena cuti dan/atau sakit selama 12 (dua belas) hari kerja dihitung secara kumulatif selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat cuti dan/ atau surat keterangan sakit dari dokter tidak mendapatkan pemotongan komponen disiplin.
- (7) PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena cuti dan/atau sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dihitung secara kumulatif selama 1 (satu) bulan mendapat pemotongan komponen disiplin sebesar 50o/o (lima puluh persen), dan untuk nilai kinerja sesuai dengan hasil kerja yang bersangkutan berdasarkan penilaian atasan langsung.
- (9) PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena sakit lebih dari 2 (dua) hari kerja tanpa melampirkan surat keterangan sakit dari dokter dikategorikan izin pada rekapitulasi kehadiran.
- (8) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendapatkan tambahan pemotongan komponen disiplin apabila pada bulan berjalan tidak masuk kantor karena alpa, izin, tidak mengikuti apel pagi/ sore, tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan lainnya berdasarkan penugasan pejabat yang berwenang.
- (10) PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena izin untuk kepentingan pribadi dalam masa waktu 1 ( satu) bulan hanya dapat diberikan izin maksimal 2 (dua) hari kerja, kecuali untuk alasan yang bersifat penting dengan mengajukan permohonan dan/ atau bukti yang dapat diterima.
6. ( 12) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin, pemotongan komponen disiplin ditambah dengan persentase pemotongan darijenis hukuman disiplin tersebut.
- (11) PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena izin untuk kepentingan pribadi lebih dari 2 (dua) hari kerja dalam masa waktu 1 (satu) bulan dengan alasan yang tidak dapat diterima dianggap sebagai alpa.
- (13) PNS dan CPNS yang dijatuhi 2 (dua) atau lebih jenis hukuman disiplin persentase pemotongan TPP dihitung dari jenis hukuman disiplin terberat.
- (15) Pemotongan TPP bagi PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengurangi penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (14) Pemotongan komponen disiplin terhadap PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga ketentuan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

- (1) Perhitungan nilai persentase hasil capaian TPP dihitung dari persentase nilai capaian kinerja dikurangi dengan jumlah pemotongan komponen disiplin.
- (2) PNS dan CPNS yang nilai persentase hasil capaian TPP mendapat nilai minus, dibulatkan menjadi 0% {nol persen).
4. Ketentuan Pasal 11 Lampiran V dan Lampiran VI diubah sehingga ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Besaran TPP yang diberikan kepada setiap PNS dan CPNS ditetapkan dengan menggunakan pendekatan beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sampai dengan Lampiran VI yang meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

0

0

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12

- ( 1) Setiap SKPD wajib membuat dokumen :
- a. penetapan Sasaran Kerja Individu Pegawai 1 (satu) bulan pada awal bulan;
- c. penilaian kinerja PNS dan CPNS selama masa waktu 1 (satu) bulan;
- b. pengukuran Sasaran Kerja Individu Pegawai 1 (satu) bulan pada akhir bulan;
- d. rekapitulasi kehadiran pegawai selama masa waktu 1 (satu) bulan;
- f. daftar perhitungan TPP masa waktu 1 ( satu) bulan;
- e. rekapitulasi hasil capaian kinerja pegawai selama 1 (satu) bulan;
- g. daftar permintaan TPP masa waktu 1 (satu) bulan,
- (2) Dokumen yang dimasukkan ke BKD untuk diperiksa sebagai berikut :
- h. daftar pembayaran TPP masa waktu 1 (satu) bulan; dan
- a. penetapan Sasaran Kerja Individu Pegawai Pejabat Eselon II sampai dengan Pejabat Eselon V;
- c. penilaian kinerja pejabat Eselon II sampai dengan Pejabat Eselon V;
- b. pengukuran Sasaran Kerja Individu Pegawai Pejabat Eselon II sampai dengan Pejabat Eselon V;
- d. rekapitulasi kehadiran pegawai;
- f. daftar perhitungan TPP masa waktu 1 ( satu) bulan.
- e. rekapitulasi basil capaian kinerja pegawai selama masa waktu l(satu) bulan.
- g. daftar permintaan TPP masa waktu l(satu) bulan.
- i. surat penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin;
- h. daftar pembayaran masa waktu 1 ( satu) bulan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h sebelum dimasukkan ke BKD terlebih dahulu diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing SKPD.
- (5) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang salah dan/ atau tidak lengkap dikembalikan ke SKPD untuk dikoreksi dan/ atau dilengkapi.
- (4) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan ke BKD dalam bentuk hardcopy sebanyak (2) dua rangkap dan softcopy untuk diperiksa.
- (6) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diperiksa dan telah sesuai/tidak ada kesalahan dibuatkan rekomendasi/salinan dokumen TPP yang diparaf dan ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai atau oleh Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD.
- (7) Pemeriksaan dokumen permintaan TPP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah listing dokumen permintaan TPP diterima di BKD.

v

- (9) Dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah selesai ,...,, diperiksa oleh BKD dikembalikan ke masing-masing SKPD.
- (8) Dalam mengajukan dokumen permintaan TPP setiap SKPD wajib menunjukkan dokumen penunjang berupa daftar hadir, surat izin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cu ti, surat tugas, dan keterangan lainnya ke BKD.
- (10) Daftar hadir PNS dan CPNS Sekretariat Daerah Kota diverifikasi oleh Bagian ...Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Manado.
- (12) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke BKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat dimasukkan setelah tanggal 24 Desember.
- (11) Proses rekapitulasi kehadiran dan penilaian kinerja untuk permintaan TPP bulan Desember paling lambat sampai dengan tanggal 24 Desember.
- (13) Dokumen permintaan TPP bulan Januari s.d November yang dimasukkan diatas tanggal 10 (sepuluh) akan diperiksa pada bulan berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 14

- (1) Jam kerja pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Manado adalah:

- a. hari Senin s.d Kamis :

Masuk kerja

Pukul 08.00 Wita

Istirahat

Pukul 12.00 Wita s.d. 13.00 Wita

Pulang kerja

Pukul 17.00 Wita

- b. hari Jumat

:

Masuk kerja

Pukul 07.00 Wita

Istirahat

Pukul 11.30 Wita s.d. 13.00 Wita

Pulang kerja

Pukul

14.00

Wita

- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengaturan jam kerja PNS berdasarkan shift dan jam kerja PNS selama bulan Ramadhan.

- (3) Tambahanjam kerja dapat diatur oleh masing-masing kepala SKPD.

## Pasal II

- Q Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya da1am Berita Daerah Kota Manado.

| BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTAMANADO | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTAMANADO |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| JABATAN | PARAF |
| WALIKOTA MANADO | |
| WAKIL WALIKOTA MANADO | |
| SEKRETARJS DAERAH KOTA | |
| AS!STEN ADMINISTRASI UMUM | |
| INSPEKTUR | |
| KEPALA SADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BMD | |
| KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | |
| SEKRETARJS BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT t---~~~~~~~~~~~~~~+----:lr.----""7-----t | |
| KABID. PEMBINMN, PENGAWASAN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI | |
| KASUBID. KESEJAHTERAAN PEGAWAI | |

O


Ditetapkan di Manado pada tanggal G :J~"'uori 1.u ''1

WALIKOTA MANADO,


..





(..

LAMPIRAN V PERATURAN W ALIKOTA MANADO NOMOR j\_ 1"e1~ !.ot'f TANGGAL b .J~"UC.\ri .!Lc1'-f TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAUKOI'A MANADO NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMANADO

## BES.ARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN

0

0

| KO | JABATAK I GOLOKGAK | ESELOK | BESARAII TAIIBAHAB PEIIGIIASlLAll PEGAWAI IRnl | KET. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------|
| A. | PEJABAT STRUKTURAL | | | |
| | 1 Asisten Sekda | II. B | 13.000.000,- | |
| | 2 Staf Ahli Walikota | II. B | 13.000.000,- | |
| | 3 Kepala Dinas/Kepala Badan | 11.B | 13.000.000,- | |
| | 4 Kasat/Sekwan | II. B | 13.000.000,- | |
| | 5 Kepala Bagian Setda, Kepala Kantor | ill.A | 6.000.000,- | |
| | 6 Camat | III.A | 6.000.000,- | |
| | 7 Sekretaris Badan/Dinas dan Kabag Setwan | III.A | 6.000.000,- | |
| | 8 Kepala Bidang pada Badan / Dinas/ Sek. KORPRI/ Sek.BPBD /KTU Sat Pol-PP | ID.B | 3.500.000,- | |
| | 9 Sekretaris Kecamatan | ID.B | 3.500.000,- | |
| | 10 Lurah | IV.A | 1.500.000,- | |
| | 11 Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah | IV.A | 1.500.000,- | |
| | 12 Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala UPr /Keoala PKM/Keoala SKB | IV.A | 1.500.000,- | |
| | Kasubag pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala 13 Seksi Kelurahan, Kepala Seksi pada UPr, KTUUPr, KTU SMK,KTU SKB, KTUPKM | IV.B v | 1.500.000,- | |
| B | TERAGA FUIIG81011AL UIIUM | | | |
| | 1 Golongan IV dan Golongan m | - | 1.200.000,- | |
| | 2 Golongan II dan Golongan I | - | 1.000.000,- | |
| c | GURU 11011 SERTD'IKASI DAii TEllAGA FUIIGSIOllAL TERTEIITU LAIIUIYA | | | |
| | 1 Golongan IV dan Golongan m | - | 1.200.000,- | |
| | 2 Golongan II dan Golongan I | - | 1.000.000,- | |
| D | CPIIS | | | |
| | I Golonganill | | 750.000,- | |
| | 2 Golongan II dan Golongan I | | 500.000,- | |

## SADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTAMANADO

WALIKOTA MANADO,


| JABATAN | PARAF |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| WAUKOTA MANAOO | MOHON DITANOATANGANI . |
| WAKILWAUKOTAMANADO | ~ |
| SEKRETARIS llAERAH KOTA | \( |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | I I '1 |
| INSPEKTUR | V\. )_ |
| KEPAI.A BADAN PENGELOI.A KEUANGAN DAN BMD | J,-., ~ |
| KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKlAT | -c |
| KEPAlA BAGIAN HUKUM DAN PERUNOANG-UNDANGAN | -e |
| SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKlAT | J, ~ |
| KABID. PEMBINAAN, PENGAWASAN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI | (h/ |
| KASUBID. KESEJAHTERMN PEGAWAI | ~ |

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 2. T ei~vri 2..o,~ TANGGAL (:, 'J c.\'\\Jc.Af j l..i:&gt;I~ TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

## BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN PNS YANG BERTUGAS DI WILAYAH KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN

0

| NO | JABATAN / GOLONGAN | ESELON | BES.ARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAIfRol | KET. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------|
| A. | PEJABAT STRUKTURAL | | | |
| | 1 Camat | III.A | 9.000.000,- | |
| | 2 Sekretaris Kecamatan | III.B | 5.250.000,- | |
| | 3 Lurah | IV.A | 2.250.000,- | |
| | 4 Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala UPT/Kepala PKM | N.A | 2.250.000,- | |
| | Kasubag pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala 5 Seksi Kelurahan, Kepala Seksi pada UPT,KTUUPT,KTU SMK,KTU SKB,KTUPKM | IV.B | 2.250.000,- | |
| | 6 KTUSMP,SMA | v | 2.100.000,- | |
| B | TENAGA FUNGSIONAL UMUM (STAF) | | | |
| | 1 Golongan IV dan Golongan III | - | 1.800.000,- | |
| | 2 Golongan II dan Golongan I | - | 1.500.000,- | |
| c | GURUNON SERTIFIKASI DAN TENAGA FUl'IGSIONAL TERTENTU LAilfNYA | | | |
| | 1 Golongan IV & Golongan III | - | 1.800.000,- | |
| | 2 Golongan II dan Golongan I | - | 1.500.000,- | |
| D | CPNS | | | |
| | 1 Golongan III | - | 1.000.000,- | |
| | 2 Golongan II dan Golongan I | - | 750.000,- | |

## 0 SADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTAMANADO

| JABATAN | PARAF |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| WALIKOTAMANADO | MOHON I DITANDATANGANI |
| WAKILWALIKOTAMANAOO | a,- I |
| SEKRETARISDAERAHKOTA | II ~ |
| ASISTENADMINISTRASIUMUM | I \vv |
| INSPEKTUR | Y\J1 |
| KEPALASADANPENGELOLAKEUANGANDANBMD | -1 t/ |
| KEPALASADANKEPEGAWAIANDAN DIKLAT | ~ |
| KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANG4.N | "° |
| SEKRETARISBADANKEPEGAWAIANDAN DIKLAT | I |
| KABID. PEMBINAAN,PENGAWASAN& KESEJAHTERAANPEGAWAJ | t,'V" |
| KASUBID.KESEJAHTERAANPEGAWAJ | lki<_ |

WAL KOTA MANADO,