Unknown Unknown Nomor 0 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepala Desa. 1. (berlaku 7 Dec 2015)
Pembukaan
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 6.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjubrya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 10.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 11.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 12.
r^
A
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
2. t4. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seor€rng pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
5. L7. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
7. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. 19.
8. Daftar Pemilih Tetap yang selanjuhya disebut DpT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 20.
9. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 2t.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 22.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 25.
./\
n
26. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangrya.
27. Hak pitih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan hak pilihnya.
28. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
4. Penyaringan adalah suatu tatrapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa. 29.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan. 30.
6. ASN adalah profesi bagr Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 31.
7. Kar5rawan BUMD/BUMN adaLah mereka yang setelatr memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diang!&lt;at oleh Pejabat yang berwenang dan diseratri tugas dan tanggungiawab pada Badan Usaha MiUk Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang digdi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 32.
8. Penduduk Desa adalah mereka yang lahir di Desa, menetap dan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar desa dan mempunyai asal-usul dari desa yang bersangkutan dan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan. 33.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo. 34.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 35.
- n
n
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
n
4
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II IITPAI,A DESA Baglan Kesatu Tugas Paral 2
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Baglan Kedua
Wewenang Pasal 3
Pasal 2
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Kepala Desa berwenang:
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
- e. menetapkan APB Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa; t.
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; j.
11. k memsernbangl€n ketrilupan sial buda5ra maryaralet Desq
1. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
n
n
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baglan Ketlga Hak
Paral 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KepaTa Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
Pasal 5
Ddam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertatrankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan kebrtiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta. bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
n
n
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
1. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- q. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, h*, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintatran Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan/menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggar€rn; dan
- d. memberikan dan/atau menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
Pasal 7
- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
n
n
- (2t Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan (4)
Baglan Kellma Laporan Kepal,a Desa Pasal E
- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggar€rn.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pertanggungiawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) la.poran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
Pasal 9
- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
n
A
- (2) la.poran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
6. (a) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap akhir tahun €rnggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) la.poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) La.poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
Baglan Keenam
Larangan
Pasal 11
Kepala Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
n
- e. melakukan tindakan meresatrkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan ;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpatr/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 3O (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Udak dapat dipertanggungi awabkan.
Pasal 12
- Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (1)
- Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh (21
- Camat atas nama Bupati. A
- Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3)
n
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 13
BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.
Baglan Kedua Pemlllhan Kepala Dera Serentak
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 14
- n (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali pada hari yang sama di seluruh desa di wilayah Daerah.
Baglan Ketlga
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 15
- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tatrapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten ;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian perrnasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
,^
/a h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 16
- (1) BPD memberrtuk panitia pernilitnn melalui muEnawarah desa
2. (21 Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu lO (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pembentukan panitia pemilihan menyesuaikan dengan kebiiakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan bab lain yang dapat dipertanggungiawabkan, dapat digantikan oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa yang lain dengan ditetapkan Keputusan BPD.
- (11) Pembentukan panitia pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
n
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lgSO tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19SO Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembara"n Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
n
n
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a0
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S8Z) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2}ls (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun LgT2 tentang Perubatran Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintatr Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9T2 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintatr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Al4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2Ol4 tentang Desa (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS39) sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tatrun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171;
n
n
tenetapkan
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lL2 Tahun 2Ol+ tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 20921;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Al4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2093);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).
Dengan PerretuJuan Benama DEITAil PERWAKILAIT RAITYA'T DAERAII KABI'PATEIY SITI'BOITDO DAN
BI'PATI SITIIBONDO
MEMUTUSKAN:
PERATTIRAIT DATRATI TEITTAITG KTPALI\ DESA.
BAB I IIBTEilTUAIT I'MUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
n
4
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II IITPAI,A DESA Baglan Kesatu Tugas Paral 2
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Baglan Kedua
Wewenang Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
- e. menetapkan APB Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa; t.
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; j.
11. k memsernbangl€n ketrilupan sial buda5ra maryaralet Desq
1. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
n
n
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baglan Ketlga Hak
Paral 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KepaTa Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
Baglan Keempat KewaJlban Pasal 5
Ddam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertatrankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan kebrtiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta. bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
n
n
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
1. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- q. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, h*, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintatran Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan/menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggar€rn; dan
- d. memberikan dan/atau menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
n
n
- (2t Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan (4)
Baglan Kellma Laporan Kepal,a Desa Pasal E
- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggar€rn.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pertanggungiawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) la.poran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
n
A
- (2) la.poran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
6. (a) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap akhir tahun €rnggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) la.poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) La.poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
Baglan Keenam
Larangan
Kepala Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
n
- e. melakukan tindakan meresatrkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan ;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpatr/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 3O (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Udak dapat dipertanggungi awabkan.
- Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (1)
- Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh (21
- Camat atas nama Bupati. A
- Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3)
n
BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.
Baglan Kedua Pemlllhan Kepala Dera Serentak
- n (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali pada hari yang sama di seluruh desa di wilayah Daerah.
Baglan Ketlga
Pembentukan Panltla PemlHhan Pasal 15
- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tatrapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten ;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian perrnasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
,^
/a h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (1) BPD memberrtuk panitia pernilitnn melalui muEnawarah desa
2. (21 Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu lO (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pembentukan panitia pemilihan menyesuaikan dengan kebiiakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan bab lain yang dapat dipertanggungiawabkan, dapat digantikan oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa yang lain dengan ditetapkan Keputusan BPD.
- (11) Pembentukan panitia pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
n
T\rgas Panitia Pemilihan :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tatrapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. merencanakan dan mengqiukan braya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan peqjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. melaksanakan pemungutan suara; i.
10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan j.
- k. menetapkan cdon Kepala Desa terpilih;
1. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
Baglan Keempat
Blaya Pemlllhan
- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
2. (21 Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa di4jukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan verifikasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati disampaikan dalam janeka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diqiukan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya.
- (5) Braya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja panitia pemilihan, dilaksanakan secara tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
n
A
- (6) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disesuaikan dengan kemampuan APBD.
2. (71 Dana bantuan dari APB Desa digunakan untuk membiayai pada saat pemungutan suara.
Baglan Kelima Penetapan Pemlllh
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 19
- (U Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: {2t
- a. nama lengkap;
- b. status perkawinan;
- c. tempat dan tanggal lahir/umur;
- d. jenis kelamin;dan
- e. alamat tempat tinggal.
- Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : (3)
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudatr/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
- (U Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
n
A
- (21 Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan auara pemilihan sudatr berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
-
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 20
- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 21
- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
2. (21 Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
?aro.l22
- Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identita.s lainnya. (U
- Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi : (21
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
n
A
- c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 23
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
2. (2t Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
Pasp,l24
- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
2. (21 Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 25
Fanitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tarrrbahan sebagai DPT.
- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
2. (21 Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penJrusunan daftar pemilih tetap.
n
?asal27
Untuk keperluan pemungutan suara di TpS, panitia Pemilihan men5rusun salinan DPT untuk TPS.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 28
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 29
DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal d.unia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar n pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
BAB TV
PEITCAI,ONAN KEPALA DESA Baglan Pettama Pers5raratan Calon Kepala Desa
Pagal 30
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan seb"gai berikut :
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederqjat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
n
A
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 30
- (1) Penyaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
Pasal 31
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lgSO tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19SO Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembara"n Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
n
n
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a0
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S8Z) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2}ls (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun LgT2 tentang Perubatran Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintatr Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9T2 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintatr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Al4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2Ol4 tentang Desa (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS39) sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tatrun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171;
n
n
tenetapkan
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lL2 Tahun 2Ol+ tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 20921;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Al4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2093);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).
Dengan PerretuJuan Benama DEITAil PERWAKILAIT RAITYA'T DAERAII KABI'PATEIY SITI'BOITDO DAN
BI'PATI SITIIBONDO
MEMUTUSKAN:
PERATTIRAIT DATRATI TEITTAITG KTPALI\ DESA.
BAB I IIBTEilTUAIT I'MUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
n
4
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II IITPAI,A DESA Baglan Kesatu Tugas Paral 2
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Baglan Kedua
Wewenang Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
- e. menetapkan APB Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa; t.
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; j.
11. k memsernbangl€n ketrilupan sial buda5ra maryaralet Desq
1. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
n
n
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baglan Ketlga Hak
Paral 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KepaTa Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
Baglan Keempat KewaJlban Pasal 5
Ddam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertatrankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan kebrtiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta. bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
n
n
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
1. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- q. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, h*, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintatran Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan/menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggar€rn; dan
- d. memberikan dan/atau menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
n
n
- (2t Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan (4)
Baglan Kellma Laporan Kepal,a Desa Pasal E
- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggar€rn.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pertanggungiawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) la.poran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
n
A
- (2) la.poran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
6. (a) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap akhir tahun €rnggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) la.poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) La.poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
Baglan Keenam
Larangan
Kepala Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
n
- e. melakukan tindakan meresatrkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan ;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpatr/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 3O (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Udak dapat dipertanggungi awabkan.
- Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (1)
- Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh (21
- Camat atas nama Bupati. A
- Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3)
n
BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.
Baglan Kedua Pemlllhan Kepala Dera Serentak
- n (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali pada hari yang sama di seluruh desa di wilayah Daerah.
Baglan Ketlga
Pembentukan Panltla PemlHhan Pasal 15
- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tatrapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten ;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian perrnasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
,^
/a h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (1) BPD memberrtuk panitia pernilitnn melalui muEnawarah desa
2. (21 Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu lO (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pembentukan panitia pemilihan menyesuaikan dengan kebiiakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan bab lain yang dapat dipertanggungiawabkan, dapat digantikan oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa yang lain dengan ditetapkan Keputusan BPD.
- (11) Pembentukan panitia pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
n
T\rgas Panitia Pemilihan :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tatrapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. merencanakan dan mengqiukan braya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan peqjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. melaksanakan pemungutan suara; i.
10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan j.
- k. menetapkan cdon Kepala Desa terpilih;
1. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
Baglan Keempat
Blaya Pemlllhan
- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
2. (21 Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa di4jukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan verifikasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati disampaikan dalam janeka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diqiukan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya.
- (5) Braya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja panitia pemilihan, dilaksanakan secara tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
n
A
- (6) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disesuaikan dengan kemampuan APBD.
2. (71 Dana bantuan dari APB Desa digunakan untuk membiayai pada saat pemungutan suara.
Baglan Kelima Penetapan Pemlllh
- (U Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: {2t
- a. nama lengkap;
- b. status perkawinan;
- c. tempat dan tanggal lahir/umur;
- d. jenis kelamin;dan
- e. alamat tempat tinggal.
- Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : (3)
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudatr/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
- (U Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
n
A
- (21 Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan auara pemilihan sudatr berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
-
- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
2. (21 Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
?aro.l22
- Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identita.s lainnya. (U
- Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi : (21
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
n
A
- c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
2. (2t Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
Pasp,l24
- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
2. (21 Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.
Fanitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tarrrbahan sebagai DPT.
- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
2. (21 Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penJrusunan daftar pemilih tetap.
n
?asal27
Untuk keperluan pemungutan suara di TpS, panitia Pemilihan men5rusun salinan DPT untuk TPS.
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal d.unia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar n pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
BAB TV
PEITCAI,ONAN KEPALA DESA Baglan Pettama Pers5raratan Calon Kepala Desa
Pagal 30
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan seb"gai berikut :
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederqjat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
n
A
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 32
- (1) Penyaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
2. {2) Apabila
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 33
- Hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan. (1)
- Apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 2O (dua puluh) hari. (21
21
n
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
3. (s) Apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 lebih dari 5 (lima) orang, maka diadakan penyaringan untuk memperoleh 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dan hasilnya disampaikan kepada BPD dan ditembuskan kepada masing-masing Bakal Calon.
- (6) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan seleksi tambahan menggunakan tes tertulis.
5. (7t Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan oleh panitia Pemilihan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang independen dan berkompeten.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 34
- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
2. (21 Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. 4. (41 Panitia pemilihan mengumumkan secara luas kepada masyarakat melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Penandatangan: - (6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih dilarang mengundurkan diri. - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengrkat. /a n ## Baglan Kelima Calon Berhalangan Tetap Pasal 35

Penandatangan: - (1) Dalam hal calon Kepala Desa berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai calon sampai pada saat dimulainya I(ampanye sehingga jumlah calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran calon paling lama 7 (tujuh) hari.

Penandatangan: 2. {2t Dalam hal calon kepala desa berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dinyatakan gugur.

Penandatangan: 3. Dalam hal calon Kepala Desa berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara jumlah calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari. (3)

Penandatangan: 4. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa ditunda dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten. (4) ## BAB V I(AIUPAIYYE Pelaksanaan Kampanye Pasal 36

Penandatangan: - Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1) - Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. (21 - Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. (3) n ra ## Pasal 37

Penandatangan: - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai kepala desa.

Penandatangan: 2. t2t Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka walctu masa jabatan kepala desa. - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. ## Pasal 3E Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui : - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka; - c. dialog; - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ## Pasal 39 - (1) Pelaksana Kampanye dilarang: - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon;

Penandatangan: - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat dan calon kepala desa lainnya; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan pengguna€rn kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon; a n - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; - k. pawai atau konvoi/arak-arakan. - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan 5. t2l Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :

Penandatangan: - a. kepala desa; - b. perangkat desa; - c. anggota badan perrnusyaratan desa. - d. Panitia pemilihan. ## Pasal 4O - Masa tenang ssfngaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat {21 adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (1)

Penandatangan: - Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (21 ## Pasal 41 - Waktu, tempat dan bentuk pelaksanaan kampanye para calon diatur oleh Panitia Pemilihan. t1) - Pelaksanaan kampanye hanya dilaksanakan pada siang hari. (2)

Penandatangan: - Dalam penyampaian program pada saat kampanye, Calon Kepala Desa harus menjelaskan Visi dan Misinya secara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. (3) - Penyampaian program kampanye berupa orasi hanya dapat dilaksanakan dilapangan terbuka yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan. {41 - Selebaran dan pemasangan tanda gambar (foto) calon yang bersangkutan hanya dapat ditempel ditempattempat umum, dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Desa, atau kawasan setempat sesuai dengan ketetapan panitia pemilihan. (5) - Pemasangan alat peraga kampanye pada tempattempat yang menjadi milik perseorangan atau Badan Swasta harus seizin pemilik tempat tersebut. (6) n A

Penandatangan: - {71 Alat peraga kampanye pemilihan Kepala Desa harus sudah dibersihkan pada waktu memasuki hari tenang. ## BAB VI ## PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara ## Pasal 42 - (1) Panitia Pemilihan memberitahukan dan mengumumkan tentang pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat strategis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.

Penandatangan: 2. (2t Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang memuat tentang waktu dan tempat diadakannya Pemilihan Kepala Desa. 3. Masa penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaka.n masa tenang. (3) 4. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya. (4)

Verifikasi: 5. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan warna berbeda sesuai dengan jumlah Dusun desa setempat dan diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun pada daftar pemilih tetap tambahan yang sudatr disahkan. (s) ## Bagian Kedua ## Pemungutan Suara Pasal 43 - (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2l., dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon. 2. (21 Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. n ^\

Penandatangan: - (3) Dalam pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wqjib hadir di tempat pemilihan Kepala Desa.

Penandatangan: 2. (4t Dalam hal calon kepala desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir ditempat pemungutan suara karena berhalangan bhp, maka sebagai gantinya dapat ditempafkan Pas Foto yang bersanglutan Ukuran 10R. ## Pasal 44

Penandatangan: Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, model, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan diatur dalam Peraturan Bupati. ## Pasal 45 - (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.

Penandatangan: 2. (21 Dalam penyelenggaran pemilihan kepala desa jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan sesuai dengan jumlah pemilih tetap, luas wilayah, dan kondisi geografis desa yang bersangkutan. - (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS maka Panitia Pemilihan membentuk KPPS yang bertugas sebagai penyelenggara Pemungutan Suara di TPS yang bersangkutan. - (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ## Pasal 46 Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempattempat lain memberikan suara di TPS khusus. ## Prg€'[47 - (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. - n ,\ - (21 Pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan dihadiri oleh para calon dan saksi serta masyarakat. - (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditentukan sendiri oleh para calon untuk diajukan kepada Panitia Pemilihan. ## Pasal 48

Penandatangan: - (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon kepala desa. 2. (21 Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. ## Pasal 49 Panitia pemilihan terdaftar di Daftar pilihnya. wajib menjamin Pemilih tetap bisa para difabel yang menggunakan hak ## Pasal 50 - (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, panitia pemilihan melakukan kegiatan : - a. membuka kotak suara; - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan memperlihatkan kepada para calon, saksi dan pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; 4. dokumen dan c. mengidentifikasi jenis peralatan;dan - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. - (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Verifikasi: 7. Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta ditandatangarri oleh saksi dari calon. (3) n n ## Pasal 51 - (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), panitia memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara.
2. Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (2t
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
4. (41 Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
##
PENJELASAN
Pasal 52
- (1) Pemilih wajib berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara. 2. (21 Untuk membuktikan sahnya surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) yang dibawa pemilih, jika dipandang perlu Panitia Pemilihan mencocokkan narna yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya. - (3) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tetap dapat melakukan pemungutan suara dengan syarat yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, dibuktikan dengan kecocokan narna yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya. - (4) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan kepada panitia pemilihan untuk selanjutnya ditukar dengan surat suara. - (5) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan, selanjutnya dimasukkan dalam kotak surat suara. n A
PENJELASAN
Pasal 53
- (1) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh panitia. - (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berupa tinta pada salah satu jari tangan.
PENJELASAN
Pasal 54
Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segl empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
PENJELASAN
Pasal 55
- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah paling banyak 2,5o/o (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih terdaftar. 2. (21 Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak. - (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat {21, dibuatkan berita acara. ## Baglan Ketlga Sakst ## Paral 56 - (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masingmasing Calon Kepala Desa menugaskan atau menunjuk saksi sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. n ,\ - (21 Penugasan atau penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. - (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengetahui seluruh proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. - (41 Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (t) wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. - (s) Ketidakhadiran saksi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak berpengaruh