PERATURAN BUPATI MUIIA Nomor TATA Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Muna tidak. ditetapkan nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal, rnaka perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan; ~t - b. bahwa untuk memberikan kepastian ·: hukum daJam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajih. pajak. maka dipandang perlu ditetapkannya nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi t)an Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Minimal di Kabupaten \_Muna;· - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a clan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupa.ti No.mar 05 tahun 2014 tentang Tata Cam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Muna. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 l Nomor 38.,. Tambaban Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3029); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).,. sehagairoaoa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran N&lt;fgara Republik Indonesia Nomor 4048); - 4\_ Undang-Undang Nomar Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nam.or 4355.}; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nam.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20.14 Nam.or 244~ Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ~rakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ··Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Yadao~~ Tahun 2015 Nomnr 58, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, "Tambahan Lembaran Negara Rep.ublik. Indonesia Nam.or 4049).; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 22); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K.euangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 03. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; 17. Peraturan Bupati Muna Nam.or 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPA.'tl MUllA PROVDISI SULAWESI TEll'GGARA
PERATURAN BUPATI MUIIA NOMOR i '2 TAHU!f 2017
TEllTAllG
PERUBAHAN ATAS PERATURA!f BUPATI MUll'A IIOMOR 05 TAHU!f 2014 TENT.ANO TATA CARA PEMUll'OUTAlf PAJAK BUMI DAB BAIIOU!l'Al'f PERDESAAN DAN PERKOT.AAN DI KABUPATElf MUllfA
DEllGAll RAIDIA7 TUBAll YAllG MA.BA ESA
BUPATI MUll'A,
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Muna tidak. ditetapkan nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal, rnaka perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan; ~t
- b. bahwa untuk memberikan kepastian ·: hukum daJam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajih. pajak. maka dipandang perlu ditetapkannya nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi t)an Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Minimal di Kabupaten \_Muna;·
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a clan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupa.ti No.mar 05 tahun 2014 tentang Tata Cam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); .
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 l Nomor 38.,. Tambaban Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).,. sehagairoaoa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran N&lt;fgara Republik Indonesia Nomor 4048);
r,
~.
- 4\_ Undang-Undang Nomar Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nam.or 4355.};
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nam.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20.14 Nam.or 244~ Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ~rakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ··Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Yadao~~ Tahun 2015 Nomnr 58, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, "Tambahan Lembaran Negara Rep.ublik. Indonesia Nam.or 4049).;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 22);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K.euangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 03. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
17. Peraturan Bupati Muna Nam.or 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
MEMUTUSKAN:
PERA.TURAll BUPA.Tl TEllTAIIG PEBITBABAJI ATA8 PERA1"UBA1I BUPA'n MUll'A NOMOR 05 TAHU1' 2014 TElfTAll'G TATA CARA PEIIUllGUTAN PAJAK BUMI D.A!f B.A!fGUl'fAl'f PBRDESAA!I' DAl'f PERKOTA.Alf DI KABUPATEK MUNA Menetapkan
Puall
1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 30 disempurnakan clan disesuaikan, serta penambahan, angka baru pad.a Ketentuan Pasal 1 yakni angka 38 dan angka 39, sehingga tertulis dan terbaca se bagai berikut:
t" Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 05 (fahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan'Perkotaan Di Kabupaten Muna, diubah, disesuaikan dan disempurnakan sebagai berikut: .:~ ··t
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1.. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di' bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
6. Sadan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
8. Bidang Pajak dan BPHTB adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna yang membantu Kepala Sadan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
9. Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memeagang Kas Daerah.
10. ~~ Bumi dan Bangunan ~asaan dan ~£1t°taan, yang, selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak, berupa PaJalt1 atas Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki,. dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, untuk sektor perdesaan dan wrkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan clan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan yang meliputi tanah clan perairan pedalaman serta laut dalam wilayah Kabupaten Muna.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
13. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek pajak, adalah Bumi d&amp;:n:./ a:tttu dimanfmttkan· oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
14. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata. mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
15. Wajib Pajak Bumi clan. Bangunan, Perdesaan, dan Perkntaan, yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ at.au memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar Pajak.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang metakukan usaha maupun yang tidak me1:akuka.n usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan .komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apa pun, firma.ikongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisaei social politik, atau, organisasi lainnya, lembaga. dan .bentuk bad.an lainnya. termasuk kontrak investasi kolektif. 1 ·
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah · surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- 18'.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang se1:anjutnya disingkat LSPOP, adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,. adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual bell, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek Pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan: Perkotaan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpumtn data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besamya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
22. Pajak yang terutang adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesua dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Surat Pemberitauan Pajak Terutarig, yang selanjutnya disingkat SPPT,, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Surat Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat STBP, adalah bukti pelunasan. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan, Dan Perko.ta.an..
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya administratif dan jumlah Pajak yang harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya, disingkat SKPDN,, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Pajak terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena ju.mlah Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau seharusnya tidak· terutang.
30. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Sadan Pendapatan Daerah untuk melakukan aktifitas pemungutan Pajak.
- 3 L Keputusan. adalah penetapan, tertulis, di BidaDg Perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang .berdasarkan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undangundang Penagihan paja.k dengan Surat Paksa. ·
33. Banding adalah uapaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak t.erhadap suatu. Keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
32. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan atau Penanggung Pajak dengan Pejabat Berwenang akibat dikeluarkannya Keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak.
34. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat di ajukan Gugatan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
36. Surat Tanggapan adalah surat dari Tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atau Gugatan yang diajukan Penggugat.
35. Surat Uraian banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan pajak yang berisi jawaban atau alasan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.
37. Surat Bantahan adalah surat dari Pemohon Banding a tau Penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas Surat Uraian Banding atau Surat Gugatan.
39. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah pengurangan NJKP dalam menghitung Pajak .·
38. Nilai Jual Kena Pajak, selanjutnya disingkat NJKP adalah besaran nilai jual objek yang akan dimasukan kedalam perhitungan pajak terhutang.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan satu Paragraf yakni Paragraf 3 dan satu Pasal barn yakni Pasal 8A sehingga Bagian Kedua, oerbunyi sebagai berikut:

## Balian Kedua

Tata Cara Pendataan, Peuilalao Objek Pajak dan Besaran Ketetapan PBB-P2 Minimal

## Paracraf 3

## Beaaran Ketetapan PBB-P2 Minimal

## Paaal SA

- (1) Da.lam hal menentukan besaran Ketetapan PBB-P2 dilakukan dengan pengklasifikasian nilai yang diperoleh dari nilai Bumi dan Bangunan
2. (2} Akumulasi hasil pengklasifi.kasian Bumi dan Bangunan dijadi.kan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebagai pajak terutang
- (3) Besaran ketetapan PBB-P2 berupa hasil perkalian dasar pengenaan pajak dengan tarif setelah dikurang NJOPTKP dengan mempertimbangkan besaran PBB-P2 Minimal
4. (.4). Bahwa dalam pelaksaoaan pemungutan, PBB-P2 perlu ditetap.kan nilai, Besaran, PBB-P2 Minimal
- (5) Besaran ketetapan PBB-P2 Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah beban pajak terendah yang ditentukan dengan memperhitungkan beban biaya administrasi yang dikeluarkan pada saat penerbitan adm.inistrasi PBB-P2
6. (6). Besa.ran. PBB.-P2 Minimal sebagaimana dimaksud, pada ayat (4~ clan ayat. (5~ ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-

## Pualll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.


Diudangkan di Raha pada tanggal · l\- f 2017

S~DADAH,


NURDIN PAMONE

PENGELOLA ····n·P"f)················

SEKDA KAB. MUNA

## PARAF KOORDINASI

UNIT /SA TUAN KERJA

A SIS TEN

PARAFITGL

BAGIAN HUKUM