Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2017 tentang PERUBAHANATASPERATURANBUPATI KABUPATENOGANKOMERINGILIRNOMOR 119TAHUN2016 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR TAHUNANGGARAN2017 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR, 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); (berlaku 7 April 2017)
Pembukaan
Mengingat : 1. 1959
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Se1atan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017;
- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan ayat 4 Pasal 160
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mengakomodir usulan SKPD menggeser antara rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan dalam jenis belanja berkenaan;
4. Undang-Undang ...
·
'
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pernbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah ...
,
'
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4737)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Ogan Komering llir Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering nir Tahun 2016 Nomor 119);
MEMUTUSKAN
Pasal 1
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam
Pasal 160
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mengakomodir usulan SKPD menggeser antara rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan dalam jenis belanja berkenaan;
4. Undang-Undang ...
·
'
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pernbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah ...
,
'
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4737)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Ogan Komering llir Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering nir Tahun 2016 Nomor 119);
MEMUTUSKAN :
3.
2. Belanja Bunga
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
| 1) | 1) | 1) | Rp. | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Semula | | 0,00 |
| | 2) | Bertambah/ Berkuran.; Jumlah Belanja Bung. \ set clah | Rp. | |
| | | Perubahan | Rp. | |
| 3. Belanja Subsidi | 3. Belanja Subsidi | 3. Belanja Subsidi | | |
| | | 1) Semula | Rp. | 1.345.000.000,00 |
| | 2) | Bertambahf Berkurang Jumlah Be1anja Subsidi 'sctelah | Rp. | |
| | | peruoahan | Rp. | 1.345.000.000,00 |
| 4. Belanja Hibah 1) | 4. Belanja Hibah 1) | 4. Belanja Hibah 1) | | |
| | | Semula | Rp. | 36.317.132.500,00 |
| | 2) | Bertambahf Berkuran ' Jumlah Belanja Hibah | Rp. | |
| | | setelah Perubahan | Rp. | 36.317.132.500,00 |
| 5. Belanja Bantuan Sosial 1) | 5. Belanja Bantuan Sosial 1) | 5. Belanja Bantuan Sosial 1) | | |
| | | Semula | Rp | 687.000.000,00 |
| | 2) | Bertambah/ Berkurang | Rp. | |
| | | Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp | 687.000.000,00 |
| 6. Belanja Bagi Hasil | 6. Belanja Bagi Hasil | 6. Belanja Bagi Hasil | | |
| | 1) 2) | Semula | Rp. | 130.626.842.000,00 |
| | | Bertambah / Berkurang Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah | Rp. | |
| | | Perubahan | Rp. | 130.626.842.000,00 |
| 7. Belanja Bantuan Keuangan | 7. Belanja Bantuan Keuangan | 7. Belanja Bantuan Keuangan | | |
| | | 1) Semula | Rp. | 268.563.300.000,00 |
| | | 2) Bertambah/ Berkurang Jumlah Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | |
| | | setelah Perubahan | Rp. | 268.563.300.000,00 |
| 8. Belanja Tidak Terduga | 8. Belanja Tidak Terduga | 8. Belanja Tidak Terduga | | |
| | | 1) Semula | Rp. | 500.000.000,00 |
| | 2) | Bertambah/ Berkurang | Rp. | |
| | | Jumlah Belanja Tidak Terduga Sete1ah Perubahan | Rp. | 500.000.000,00 |
| b. | Belanja Langsung (Terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal) | Belanja Langsung (Terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal) | Belanja Langsung (Terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal) | Belanja Langsung (Terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal) |
| | 1) | Semula | Rp. | 882.929.080.508,00 |
| | 2) | Bertambah/ Berkurang | Rp. | |
| | | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubah an | Rp. | 882.929.080.508,00 |
| Pembiayaan Daerah: | Pembiayaan Daerah: | Pembiayaan Daerah: | | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | 1. Penerimaan Pembiayaan | 1. Penerimaan Pembiayaan | | |
| | 1) | Semula | Rp. | 123.516.095.057,00 |
| | 2) | Bertambah/ Berkurang | Rp. | |
| | | Jumlah Pembiayaan Daerah sete1ah Perubahan | Rp. | 123.516.095.057,00 |
| | 2. Pengeluaran Pembiayaan | 2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | | 1) Semula | Rp. | 6.000.000.000,00 |
| | 2) | Bertambah/ Berkurang | Rp. | |
| | | | | Jumlah Pengeluaran |
.
r
,I
7
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0
f
Pasa12
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 1

## Pasa13

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci Iebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasa14

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Hibah dirinci lebih Ianjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## PasalS

- Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal

II

- Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering IIir Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir.

Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal I7 April

2017

Diundangkan di Kayuagung 'tanggal 17 April 2017 Pada


{SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


taYStN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING IUR TAHUN 2017 NOMOR: 11 .

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKI, Lokal Disk (D), Pergeseran TA2017 OK