PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 28 Tahun 2015 tentang PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
I
BUPATI TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 0:3 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal , 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, maka tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta menetapkan perubahan tarif tersebut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Trayek;
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 12014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
'
4
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
Pasal 1
Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
Pasal 2
Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tarif Retribusi pelayanan angkutan orang dalam trayek/ angkutan tidak dalam trayek :
1. Angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi, dikenakan retribusi Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk masa retribusi selama 5 (lima) tahun dan/ atau dapat dibayarkan untuk setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah).
2. Angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk antara 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) orang termasuk untuk pengemudi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk masa retribusi selama 5 (lima) tahun dan/ atau dapat dibayarkan untuk setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).
3. Angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) orang termasuk untuk pengemudi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk masa retribusi selama 5 (lima) tahun dan/atau dapat dibayarkan untuk setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
6
4. Angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) orang termasuk untuk pengemudi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk masa retribusi selama 5 (lima) tahun dan/ atau dapat dibayarkan untuk setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- b. Tarif Retribusi pelayanan angkutan yang menyimpang dari trayeknya (Insidentil) karena keperluan tertentu :
1. Angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali pulang pergi.
2. Angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk antara 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) orang termasuk untuk pengemudi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk sekali pulang pergi.
3. Angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua delapan) orang termasuk untuk pengemudi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pulang pergi.
4. Angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) orang termasuk untuk pengemudi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali pulang pergi.
Pasal 3
Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban untuk:
- a. melaksanakan Peraturan Bupati ini;
- b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
Pasal 4
Dengan berlakunya Peratutan Bupati ini, maka tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Dengan berlakunya Peratutan Bupati ini, maka tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 12 J'anuari 2015

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 12 Januari 2015 I 1 BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI C NOMOR 02.