Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2017 tentang / Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI PANGAN BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KOTA BIMA TAHUN 2017. 2017 Kota Bima, | NO | JABATAN | PARAF | TANGGAL | |------|------------------------------------------------------|---------|----------------| | 1 | Plt. (berlaku 9 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR ~f) TAHUN 2017
TENT ANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI PANGAN BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KOTA BIMA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilakukan koordinasi pelaksanaan program secara terarah, terpadu dan berkesinambungan di tingkat Kota Bima; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi Program a
2. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima Tahun 2017; C
3. Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima Tahun 201 7, dipandang perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima Tahun 2017; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 ten8tan~ Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara ara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); 1
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun. t2h004Pu t~n~ Perimbangan Keuangan antara Pemerm a sa . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2011 tentang 2
3. Undang-Undang Nomor 12 d Tahunndangan (Lembaran Pembentukan Peraturan Perun ang-u 82 R blik Indonesia Tahun 2011 Nomor ' ~:=:iianep~mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); N 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3
7. S \JnO.ani-\J-nO.ani ~am.01: '2~ b an Negara Repub\ik . . h Dae1:ah ~Lem ar :oahan ~mbaran t&gt;emenn~a an '20\4 "Nomor '2.44, 'tam ,o/ \nU.ones1a \anu.n 'V 5
4. Undang-Undang omorbl"k I d ia Tahun 2012 Nomor (Lembaran Negara Repu 1 n ones . d . 227, Tambahan Lembaran Negara Repubhk In onesia Nomor 5360); '\ahun '2.014 t.ent.ang 4
9. ty/ .
Memperhatikan
Menetapkan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184);
1. Surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Rastra Pusat Nomor B-247 /DIl/KPS.01.00/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Pedoman Umum Subsidi Rastra;
2. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 500/028/Adm.Ekon tanggal 27 Februari 2017 perihal Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI PANGAN BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KOTA BIMA TAHUN 2017.
Pasal 1
Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima Tahun 201 7\_ dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.


Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima.

## Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2017

## Pasal 4

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

~

M. QURAIS H. ABIDIN

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal (o (Jv\'1

201 7

rWALIKOTA BIMA, ~



Diundangkan di Kota Bima pada tanggal lo ()Vii 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR .. ?.~~


v

LAMPI RAN KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NOMOR ;;t?J TAHUN 2017 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI PANGAN BAGI MASYARAKATBERPENDAPATAN RENDAH DI KOTA BIMA TAHUN 2017

## PEDOMANPELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI PANGAN BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KOTA BIMA TAHUN 2017

## BABI PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia masib dan terns melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terns menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggu1an tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Mental/Karakter.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke5 dan ke- 7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub-agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke- 7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang am.an dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra) ditempatkan Pemerintah dalarn agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Rastra ke depan menjadi bantuan pangan bemutrisi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Social Protection), dimana Kebijakan Program Rastra termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/ rentan miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan Rastra.

Kebijakan Program Rastra juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan intemasional terkait pangan, yaitu: Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditas makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubemur dan. Bupati/W alikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikv


untuk menyediakan clan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Dalam perkembangannya, sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudah.an mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memper1uas inklusi keuangan. Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan electronic voucher ( e-voucher) dalam bentuk kartu, dan dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bah.an pangan lainnya. Oleh karena itu, pada tah.un 2017 transformasi Program Rastra menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan di 44 kota terpillih, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya masih melaksanakan Program Rastra.

Berbagai aspek strategis Program Rastra, tahapan pelaksanaan penyaluran Rastra serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Rastra (Pedum Rastra). Pedoman Umum tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Petunjuk Teknis yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra di Daerah.

## DasarHukum 1.2.

Pe:raturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASTRA adalah.:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tah.un 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah. diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administ:rasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24 tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54113150/SJ Tahun 2013 tentan.g Pelaksanaan. Pembagian kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan. penanganan pengaduan masyarakat;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ Tahun 2013 tentan.g Pengalokasian Biaya Penyaluran. RASTRA dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;
11. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor B12/MENKO/PMK/II/2017 tanggal 22 Pebruari 2017 perihal Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Provinsi Tahun 2017;
12. Surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Rastra Pusat Nomor B-247/D-ll/KPS.01.00/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Pedoman Umum Subsidi Rastra;
13. Surat Gubemur Nusa Tenggara Barat Nomor 500/028/Adm.Ekon tanggal 27 Februari 2017 perihal Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2017;
14. Surat Sekretaris Daerah Kota Bima Nomor: 500/61/EKON/IV /2017 tanggal 1 7 April 2017 perihal Pagu Subsidi Rastra Kota Bima Tahun 2017;


## 1.3. Pengertian

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras RASTRA berdasarkan SPA dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat RASTRA di Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan RASTRA di Kelurahan.
4. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
5. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah kelurahan/pemerintahan setingkat.
6. HTR adalah Harga Tebus Beras RASTRA di Titik Distribusi (TD).
7. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi RASTRA.
8. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi RASTRA.
9. Kemasan RASTRA adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
10. Kualitas RASTRA adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
11. Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah adalah forum pertemuan musyawarah di kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, kelompok masyarakat kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
12. Musyawarah Kecamatan (Muscaro) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
13. Pagu RASTRA adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat RASTRA (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM RASTRA untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
14. Pelaksana Distribusi RASTRA adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau W arung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh Musyawarah Kelurahan untuk menghasilkan KPM RASTRA yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
16. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum RASTRA.
17. Petunjuk teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program RASTRA ditingkat kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum RASTRA dan Petunjuk Pelaksanaan RASTRA.
18. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
19. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
20. Satker RASTRA adalah satuan kerja pelaksana Distribusi RASTRA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu RASTRA.
22. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras RASTRA.
23. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
24. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di Kantor kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota dengan Perum BULOG.
25. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.


26. Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra) adalah tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan hannonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

## 1.4. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

## a. Tujuan

Tujuan Program RASTRA adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras.

## b. Sasaran

Sasaran program RASTRA adalah berkurangnya beban pengeluaran 8.393 KPM di Kota Bima dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui Penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) Kg/KPM/bulan dengan harga tebus Rp. l.600,00/Kg netto dititik Distribusi (TD) atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

## c. Manfaat

Manfaat Program Rastra adalab sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penauggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan Akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi basil usaha tani padi.
4. Stabilitas harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/ Kg, dan menjaga stok pangan Nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.


v

## BABU

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program RASTRA Tahun 2017 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi RASTRA di Pusat sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASTRA di Kelurahan/Pemerintahan setingkat. Penanggungjawab Program RASTRA adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penanggungjawab pelaksanaan Program RASTRA di Provinsi adalah Gubemur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau kepala Pemerintah setingkat.

- 2.1. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima Tahun 2017

Walikota Bima bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASTRA di wilayah Kota Bima dan membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima Tahun 2017 dengan Surat Keputusan:

## 2 .1.1. Kedudukan

Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Bima selanjutnya disebut Tikor Rastra Kota Bima adalah pelaksana Program RASTRA di Kota Bima, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada W alikota.

Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Bima terdiri dari :

1. Unsur Pemerintah Daerah Kota Bima.
2. Unsur Badan Pusat Statistik
3. Unsur Kepolisian
4. Unsur Kejaksaan
5. Unsur BULOG

## 2.1.2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Bima mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASTRA Provinsi.
2. Walikota bertanggungjawab secara umum dalam perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi serta penetapan jumlah KPM Penerima Manfaat (KPM) dan kuantum beras program RASTRA di masing-masing Kecamatan dalam wilayahnya.
3. Tim RASTRA Kota bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan, pedoman teknis, pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, evaluasi program RASTRA dan penanganan pengaduan masyarakat di Tingkat Kota.
4. Penanggungjawab penyediaan dan pendistribusian beras RASTRA dari Gudang Perum BULOG Divre/Subdivre/Kansilog sampai Titik Distribusi maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog sesuai tingkatan wilayah operasionalnya. Pemda setempat sesuai tingkatan wilayahnya turut bertanggungjawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran program RAS TRA.
5. Penanggungjawab penanganan pengaduan masyarakat adalah Walikota atau Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai pelaksananya adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan beranggotakan aparat dari Dinas/Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Inspektorat, Divre/Subdivre/Kansilog dan pihak lain yang dipandang perlu.

## 2.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima Tahun 2017 mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan dan penganggaran Program RASTRA di Kota Bima.
- 2) Penetapan Pagu RASTRA Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program RASTRA di Kota Bi.ma.
- 5) Sosialisasi Program RASTRA di Kota Bima.
- 6) Perencanaan penyaluran RASTRA.


- 7) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program RASTRA di Kecamatan, Kota Bima.
- 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASTRA di Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
- 10) Pelaporan pelaksanaan RASTRA kepada Tim Koordinasi RASTRA Provinsi.

## 2.1.4. Struktur dan Keanggotaan Tim

Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima Tahun 2017 terdiri dari:

## I. Tingkat Kota Bima

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris I
4. Sekretaris II
5. Bidang Perencanaan
6. Bidang Pelaksanaan Distribusi
7. Bidang Monitoring dan Evaluasi
8. Pengaduan Masyarakat

## II. TINGKAT KECAMATAN

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota

## III. PETUGAS DI TITIK DISTRIBUSI /KELURAHAN

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota

Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima Tahun 2017 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## 2.1.5. Tugas dan Fungsi Bidang-Bidang

Setiap bidang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

## 2.1.5.1. Pembina

um um Melakukan pembinaan agar program dan kegiatan sesuai dengan Pedoman

## 2.1.5.2. Pengarah

Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan, memantau dan mengevaluasi penyelengaraan program dan kegiatan.

## 2.1.5.3. Ketua

Fungsi dan tugas kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, Mengorganisir dan melaksanakan, serta mengontrol kegiatan diluar maupun saat rapat
- b. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu/kegiatan yang telah diprogramkan.
- c. Memimpin dan menyetujui segala keputusan rapat.
- d. Membagi tugas dan fungsi kerja, serta meminta masukan dari bidang-bidang.
- e. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

## 2.1.5.4. Sekretaris

Fungsi dan tugas kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugastugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.
- c. Pengelolaan administrasi umum.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- e. Untuk membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Bima Tahun 2017 dibentuk sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Bima.

## 2.1.5.5. Bidang Perencanaan

Bidang perencanaan mempunyai tugas menyusun perencanaan dan mengkoordinasikan ke bidang-bidang pada Tim koordinasi Rastra Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang perencanaan mempunyai Fungsi:


2.1.5.6.

2.1.5.8

- a. Menyusun pedoman Pelaksanaan Rastra Provinsi;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang Tikor Rastra Provinsi, Lembaga tekhnis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Tim Koordinasi Rastra;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim;
- d. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada ketua Tim.

Bidang Sosialisasi

Bidang sosialisasi mempunyai tugas merumuskan bahan penyelenggaraan system informasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang sosialisasi mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan tekhnis, pedoman dan bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan pengendalian Rastra sebagai landasan kerja;
- a. mengkoordinasikan penyusunan bahan sosialisasi;
- b. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan pelayanan informasi;
- c. melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada ketua Tim.

## 2.1.5.7. Bidang pelaksanaan Penyaluran

Bidang pelaksanaan penyaluran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistic sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang penyaluran mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kebijakan umum pemerintah dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. Melakukan perencanaan dalam mengalokasikan pengadaan dan penyaluran Rastra;
- c. Melaksanakan penyaluran ketitik distribusi;
- d. Melakukan pengawasan dalarn pengadaan dan penyaluran Rastra di daerah; Bidang Monitoring dan Evaluasi

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan tekhnis kegiatan Rastra. Menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi;

- a. Mengumpulkan, meyiapkan bahan dan pembinaan teknis di lapangan;
- b. Menghimpun dan mengidentifikasi permasalahan-pennasalahan sebagai bahan untuk dijadikan laporan atau pertimbangan kepada ketua Tim;
- c. Melakukan pengumpulan bahan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Rastra;
- d. Menyiapkan bahan rapat koordinasi pengendalian secara berkala dalam rangka review pelaksanaan kegiatan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran;
- e. Merumuskan langkah-langkah dan tindakan pemecahan masalah yang dihadapi dalam rangka tertib administrasi dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan kepada ketua Tim;

## 2.1.5.9 Bidang Pengaduan

Bidang Pengaduan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengaduan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang pengaduan mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan pembinaan dalam pelaksanaan pengaduan;
- b. Menerima dan memproses pengaduan tentang pelaksanaan Rastra sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- d. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada ketua Tim.

## 2.2. Tim Koordinasi RASTRA kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASTRA di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan sebagai berikut:

## 2.2.1 Kedudukan

Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan adalah pelaksana Program RASTRA di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.


v

## 2.2.2 Tugas

Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program RASTRA di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten/Kota.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab:

- a. Tim Pelaksana Distribusi program RASTRA tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa bertanggungjawab dalam penyiapan dan pelaksanaan pendistribusian, penyelesaian administrasi dan pembayaran harga beras, sosialisasi dan pengesahan jumlah keluarga penerima manfaat RASTRA diwilayahnya.
- b. Susunan organisasi, uraian tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana Distribusi RASTRA Kecamatan dan Kelurahan secara terinci diatur tersendiri dalam Pedoman Teknis RASTRA Kabupaten/Kota.

## 2.2.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan penyaluran RASTRA di Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
- 3) Sosialisasi RASTRA di Kecamatan.
- 4) Pendistribusian RASTRA.
- 5) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RASTRA di Kelurahan.
- 7) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi RASTRA di Kelurahan.
- 8) Pelaporan pelaksanaan RASTRA kepada Tim Koordinasi RASTRA Kata Bima.

## 2.3. Pelaksana Penyaluran RASTRA di Kelurahan.

Kepala Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASTRA di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi RASTRA, yaitu:

- 1) Kelompok Kerja (Pokja);
- 2) Warung Desa (Wardes);
- 3) Kelompok Masyarakat (Pokmas); dan
- 4) Padat Karya RASTRA.

Pembentukan Pokmas, Warung Desa dan Padat Karya RASTRA diatur dalam Pedoman Khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum Program Subsidi Pangan (Pedum RASTRA).

## 2.3.1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi RASTRA berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lurah.

## Tugas 2.3.2.

Pelaksana Distribusi RASTRA mempunyai tugas menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab:

1. Menerima dan mendistribusikan beras RAS TRA dari Satker RAS TRA dan menyerahkan/menjual kepada KPM RASTRA di TD.
2. Menerima uang pembayaran (HTR) dari KPM RASTRA secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor secara tunai kepada Satker RASTRA.
3. Menyelesaikan administrasi distribusi RASTRA yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

## Fungsi 2.3.3.

Pelaksana Distribusi RASTRA mempunyai fungsi:

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan RASTRA dari Perum BULOG di TD. Untuk Kelurahan yang Titik Distribusinya tidak berada di Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak RASTRA diatur dalam Petunjuk Teknis.
- 2) Pendistribusian dan penyerahan RASTRA kepada KPM-PM di Titik Bagi.
- 3) Penerimaan HTR RASTRA dari KPM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran RASTRA yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan.


v

## 2.4. Satker Rastra

- 2 .4 .1. Kedudukan

Satker RASTRA berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

## 2.4.2. Organisasi

Satker RASTRA terdiri dari:

1. Ketua

## 2. Anggota :

- a) Pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP) Kad.ivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.
- b) Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh ketua satker atas sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.

## 2.4.3. Tugas

Satker RASTRA mempunyai tugas, kewenangan dan tanggungjawab:

## a) Ketua:

1. Mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.
2. Mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HTR dan administrasi RASTRA.
- b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama ketua:
1. Mendistribusikan beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASTRA di TD.
2. Menerima uang HTR atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi RASTRA dan menyetorkan ke rekening HTR BULOG.
3. Menyelesaikan administrasi distribusi RASTRA yaitu Delivery Order (DO), GDIK, BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HTR (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
4. Melaporkan pelaksanaan tu gas antara lain realisasi jumlah distribusi beras (Model MLl), setoran HTR, BAST, MBA 0, MBA 1 di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan atau sesuai kebutuhan.

## 2.4.4. Fungsi

1. Pengantaran dan penyerahan RASTRA ke pelaksana distribusi di TD.
2. Penggantian RASTRA yang ditolak oleh KPM karena tidak memenuhi standar kualitas
3. Penerimaan HTR RASTRA dari Pelaksana Distribusi RASTRA dan menyetorkan ke rekening HTR BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR RASTRA.
4. Penyelesaian administrasi distribusi RASTRA yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HTR (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
5. Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain: realisasi jumlah distribusi beras, setoran HTR dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

## BAB III PERENCANAANDANPENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program RASTRA 2017 mengacu pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017. Khusus untuk Program RASTRA, proses perencanaan dan penganggarannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## 3 .1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

## 3 .1.1. Kebijakan Penetapan KPM

- a. KPM yang berhak mendapatkan RASTRA adalah KPM yang terdaftar dalam pemutahiran data Basis Data Terpadu 2015 dan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu RASTRA oleh Tim Koordinasi RASTRA Pusat, Gubemur, dan W alikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Muskel dan/atau Muscam.
- c. Hasil verifikasi Muskel dimasukkan dalam daftar KPM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat.
- d. Data KPM RASTRA di Kelurahan direkap di tingkat Kecamatan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASTRA Kota s