PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (berlaku 20 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pati.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Pati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. tersedianya ruang partisipatif dalam penataan ruang kawasan perdesaan dengan melibatkan komponen masyarakat;
- b. pengembangan PPTAD;
- c. meningkatnya kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. terwujudnya pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
BAB III
ASAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ## BAB IV
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan PPTAD;
- c. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi;
- d. pembangunan infrastruktur antar perdesaan;
- e. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan;
- f. pembinaan; dan
- g. pendanaan.
PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF
BAB V - PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF
Pasal 6
- (1) Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah kawasan perdesaan sesuai tata ruang kabupaten.
- (2) Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan di area atau lokasi yang diusulkan dan/atau ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
BAB V - PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF
Pasal 7
- (1) Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berhak:
- a. ikut serta memberikan masukan dalam penataan ruang kawasan Perdesaan yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten;
- b. mengetahui isi rencana penggunaan dan pemanfaatan wilayah kawasan perdesaan sesuai tata ruang kabupaten;
- c. menikmati manfaat dari penataan ruang kawasan perdesaan; dan
- d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang kawasan perdesaan.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundangundangan.
BAB V - PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF
Pasal 8
Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berkewajiban:
- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. memelihara hasil pemanfaatan ruang kawasan perdesaan; dan
- c. mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.
BAB V - PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF
Pasal 9
Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam:
- a. menyusun profil desa dalam rangka menemukenali dan mendayagunakan potensi desa;
- b. memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa;
- c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing; dan
- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal dan menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.
PENGEMBANGAN PPTAD
BAB VI - PENGEMBANGAN PPTAD
Pasal 10
- (1) Pengembangan PPTAD dilakukan
BAB VI - PENGEMBANGAN PPTAD
Pasal 11
Pengembangan PPTAD meliputi kegiatan:
- a. penguatan dan peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi;
- b. penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen BUM Desa dan revitalisasi modal sosial komunitas kawasan perdesaan;
- c. pengembangan infrastruktur dasar Kawasan Perdesaan;
- d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber ekonomi serta pemasaran; dan
- e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.
BAB VI - PENGEMBANGAN PPTAD
Pasal 12
- (1) Penetapan Pengembangan PPTAD dilakukan ## BAB VII
PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
BAB VI - PENGEMBANGAN PPTAD
Pasal 13
- (1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat Kawasan Perdesaan dalam hal:
- a. Ikut serta dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD;
- c. berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD; dan
- d. melaksanakan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa.
- (2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komunitas kawasan:
- a. perdesaan pesisir pantai;
- b. perdesaan disekitar kawasan hutan;
- c. perdesaan berpotensi bencana dan rawan bencana;
- d. perdesaan disekitar area pertambangan;
- e. perdesaan disekitar area industri;
- f. perdesaan dataran tinggi dan disekitar waduk; dan
- g. perdesaan daerah aliran sungai.
BAB VI - PENGEMBANGAN PPTAD
Pasal 14
Penguatan kapasitas kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah, BUM Desa, koperasi dan sejenisnya;
- d. KPM; dan
- e. Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan antar Desa.
BAB VI - PENGEMBANGAN PPTAD
Pasal 15
- (1) Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
- a. fasilitasi;
- b. pelatihan berbasis kompetensi;
- c. pendampingan;
- d. pemagangan;
- e. studi banding pola percontohan keberhasilan ( best practice );
- f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
- g. advokasi; dan
- h. kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk proses belajar partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif.
BAB VI - PENGEMBANGAN PPTAD
Pasal 16
Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui kemitraan multi-pihak pemangku kepentingan.
BAB VI - PENGEMBANGAN PPTAD
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam peraturan bupati.
BAB VIII - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR PERDESAAN Pasal 18
Pasal 18
Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan bertujuan untuk mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa.
BAB VIII - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR PERDESAAN Pasal 18
Pasal 19
- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
BAB VIII - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR PERDESAAN Pasal 18
Pasal 20
- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang berskala lokal Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 21
Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. persiapan;
- b. penetapan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
- e. pengendalian dan pengawasan.
Bagian Kesatu
Persiapan
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 22
- (1) Persiapan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
- a. penyiapan KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa;
- c. sosialisasi kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- d. diskusi kelompok perencanaan partisipatif.
- (2) Penyiapan KPM dan pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah untuk mendukung perencanaan partisipatif.
Bagian Kedua
Penetapan
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 23
- (1) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati;
- c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan daerah; dan
- d.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 24
- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 25
- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Bagian Keempat
Pemanfaatan dan Pemeliharaan
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 26
- (1) Pemanfaatan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. penggunaan ruang Kawasan Perdesaan;
- b. pendayagunaan hasil PPTAD; dan
- c. pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.
- (3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.
- (4) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten diatur dengan kesepakatan antar kabupaten.
- (5) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 27
- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan atas program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan program Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas desa yang mencakup:
- a. persiapan dan pemasyarakatan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa;
- c. penetapan rencana pola tata desa PPTAD; dan
- d. pelaksanaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dan PPTAD.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 28
- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui kegiatan antara lain:
2. a.
3. supervisi;
- b. pemantauan; dan
- c. pelaporan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 29
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.
PEMBINAAN
BAB X - PEMBINAAN
Pasal 30
- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. a penetapan panduan operasional;
4. b pemberian fasilitasi dalam perencanan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
5. c penguatan kelembagaan;
6. d fasilitasi musyawarah Desa; dan
7. e pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan.
PENDANAAN
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 31
Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Penetapan: Ditetapkan di Pati Pada tanggal 20 Januari 2016

Penandatangan: BUPATI PATI,

Verifikasi: ttd. HARYANTO

Penetapan: Diundangkan di Pati Pada tanggal 20 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Verifikasi: ttd. DESMON HASTIONO ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 1

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SITLSUBIATI SHMM Pembina NIP 19720424 199703 2 010 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
## NOMOR 1 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
## I. UMUM
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 84
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang kawasan perdesaan wajib melibatkan Pemerintah Desa. Termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah guna mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan