PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor . Tahun 2009 tentang PENATAAN KAWASAN PERDESAAN (berlaku 25 Mei 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Orgamsasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KAWASAN PERDESAAN
KETENTUAN UMUM
BABI Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Batu Bara. 1.
- Pemerintah Daer3h adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 2.
- Bupati adalah Bupati Batu Bara. 3
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. 5.
- Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 6 .
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 7.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8
- 9 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
13. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten
- 14 Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Pihak ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
Pasal 2
Penataan Kawasan perdesaaan bertujuan untuk menata ruang di sebuah pedesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa publik dan soslal serta fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi dan pasar
Pasal 3
Dalam perencanaannya , pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan agar mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan/atau pihak ketiga harus mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan perdesaan, meliputi
- a Memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang,
- b. Memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang, dan
- d Ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan
KEWENANGAN DESA
BAB IV - KEWENANGAN DESA
Pasal 6
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan harus ## BAB V
PELAKSANAAN
BAB IV - KEWENANGAN DESA
Pasal 7
Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pihak kabupaten atau oleh pihak ketiga.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8
- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilakukan oleh BPD dan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini
Pasal 88
- b bahwa BAB II
TUJUAN
Penataan Kawasan perdesaaan bertujuan untuk menata ruang di sebuah pedesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa publik dan soslal serta fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi dan pasar
Dalam perencanaannya , pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan agar mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
RUANG LINGKUP
Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan/atau pihak ketiga harus mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat
Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan perdesaan, meliputi
- a Memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang,
- b. Memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang, dan
- d Ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan
KEWENANGAN DESA
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan harus ## BAB V
PELAKSANAAN
Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pihak kabupaten atau oleh pihak ketiga.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilakukan oleh BPD dan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.
Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal, 25 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI BATU BARA

Verifikasi: ttd. OK ARYA ZULKARNAIN

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal, 26 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 36
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
## NOMOR 36 TAHUN 2009
## TENTANG
## PENATAAN KAWASAN PERDESAAN
## I . UMUM
Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, untuk itu perlu disusun pengaturan mengenai Penataan Kawasan Perdesaan.
Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 teritang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Walaupun terjadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Penataan Kawasan Perdesaan tetap sama yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Keanekaragaman memiliki makna bahwa Penataan Kawasan Perdesaan disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. hal ini berarti Kewenangan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistim nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bemegara
Partisipasi dalam Penataan Kawasan Perdesaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta hertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
Otonomi asli dalam Penataan Kawasan Perdesaan memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai- nllai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
Demokratisasi dalam Penataan Kawasan Perdesaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
Pemberdayaan masyarakat dalam Penataan Kawasan Perdesaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu perlu penetapan Peraturan Daerah mengenai yang disesuaikan dengan Pengaturan Penataan Kawasan Perdesaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 11