UNDANG-UNDANG RI Nomor 4 Tahun 1964 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1964 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran- Negara No. 58 tahun 1956, perlu ditinjau kembali,
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, serta persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari wilayah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru yaitu Daerah Tingkat II Dairi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,
- c. bahwa karena keadaan mendesak hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- a. Pasal 18 dan Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar,
- b. Undang-undang no. 1 tahun 1957, Lembaran-Negara No. 6 tahun 1957, seperti itu telah diubah dan ditambah;
- c. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), LembaranNegara No. 129 tahun 1959 dan Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran-Negara No. 6 tahun 1960;
- d. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 7 DRT TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA.
Pasal 1
1. Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1958 No. Pem. 20/5/7, yaitu wilayah yang meliputi Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956.
2. Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Tapanuli Utara baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi wilayah kecamatan:
1. Tarutung,
2. Sipoholon,
3. Sipahutar,
4. Pangaribuan,
5. Pahae Djae,
6. Pahae Djulu,
7. Adian Koting,
8. Siborong-borong,
9. Litongnihuta,
10. Dolok Sanggul,
11. Onanganjang,
12. Parlilitan,
13. Parmonangan,
14. Pakkat,
15. Balige,
16. Laguboti,
17. Porsea,
18. Silaen,
19. Lumbajulu,
20. Mabinsaran,
21. Muara,
22. Pengururan,
23. Palipi,
24. Onanrunggu,
25. Harian dan
26. Simanindo.
Pasal 2
- (1). Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung.
- (2). Pemerintah Daerah Tingkat II Dairi berkeddudukan di Sidikalang.
Pasal 3
Dengan
Pasal 4
Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
KETENTUAN PERALIHAN.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 5
Ketentuan-ketentuan
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 6
Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingakt II Tapanuli Utara.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 7
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2), pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, yang pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat II Dairi, berhenti sebagai anggota.
3. (3). Lowongan keanggotaan yang terjadi
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 8
Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Dairi oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 9
- (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2), anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.
- (2). Anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 10
- (1) Dengan
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 11
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II Dairi, dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran Belanja dan Pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat II Dairi.
BAB III. KETENTUAN PENUTUP.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 12
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 13
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 75
- (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2), anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.
- (2). Anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena
- (1) Dengan
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II Dairi, dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran Belanja dan Pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat II Dairi.
BAB III. KETENTUAN PENUTUP.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Pebruari 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Pebruari 1964 SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 9 ## UMUM. 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mengubah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama dengan memisahkan sebagian wilayahnya, yang meliputi 8 (delapan) kecamatan. Wilayah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Dairi sebagai badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan keuangan sendiri. 2. Untuk Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan itu terus dipakai nama Daerah Tingkat II Tapanuli Utara. Dimana perlu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dipergunakan sebutan Tapanuli Utara lama. 3. Pada penetapan wilayah itu diikuti batas-batas wilayah administrasi Wedanakoordinator Dairi. Dengan pembentukan ini organisasi koordinasi yang ada di Daerah Tingkat II Tapanuli Utara itu dihapuskan. 4. Sebagai ibukota Daerah Tingkat II Dairi ditetapkan ibukota Kawedanaan Dairi dahulu.

Penandatangan: 5. Jalan pikiran yang diuraikan di atas menjadi dasar pula dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah Harian i.c. Tapanuli Utara setelah diadakan pemisahan.

Penandatangan: 6. Untuk Daerah. Tingkat II Dairi dengan sendirinya perlu dibentuk alat-perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang biasa, Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang penguasa, seperti dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan tugas, dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku. 7. Penyusunan Peraturan ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya, agar perujudan dan Daerah Tingkat II dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya. Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri. 8. Hal yang memerlukan perhatian pula ialah penyediaan biaya untuk perlengkapan pertama organisasi Daerah yang baru dibentuk. Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun keperluan itu dapat dicukupi. 9. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah Tingkat II yang bersangkutan, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai. 10. Untuk membedakan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undangundang No. 7 Drt tahun 1956 dengan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dimana perlu dipergunakan sebutan Tapanuli Utara lama. 11. Pada akhirnya perlu dikemukakan, bahwa untuk mempercepat pembentukan ini, ditempuh jalan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. ## PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 dan 2. Lihat pencejalasan umum. ## Pasal 3.

Penandatangan: Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Dairi ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu. Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Lihat
PENJELASAN
Pembukaan
umum.
PENJELASAN
Pasal 10
, 11, 12 dan 13. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2621