PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 50 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil B Kabupaten Minahasa Tenggara; perlu Tipe
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B membawahkan
- 1) Sekretaris Dinas membawahkan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. a Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan
- b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
- a. Seksi Identitas Penduduk;
7. C Seksi Pendataan Penduduk.
- a. Seksi Kelahiran;
- 3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- 3) Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data membawahkan
12. C Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Seksi Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV URAIAN TUGAS

Kepala Dinas

## Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas

- a Perumusan kebijakan teknis;
- Penyusunan perencanaan, pembinaan pelaksanaan tugas;
- pengkoordinasian dan
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e Penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- Penyelenggaraan urusan di bidang siak dan pemanfaatan data;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- h Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 9

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- 1) Sekretariat dipimpin oleh tugas penyelengaraan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
3. a mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;
4. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.
- b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
8. e melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
9. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
10. c menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar terawat; tetap
- b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima; mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
13. . melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
14. e menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
15. g: menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
16. 1 mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;
- h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur

Sipil Negara;

- 1 Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil Negara;
- k mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil Negara;
- m. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;
0. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
- n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
- p. mengawasi pengarsipan data-data;
- r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- a menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
- b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
- C. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;
- e mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
- g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- a melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

## Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

## Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang identitas penduduk, perpindahan dan pendataan penduduk.
2. a pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftran penduduk WNI dan WNA;
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud auat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk;
- (3) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas:
6. pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk WNI dan WNA;
- a. menyusun rencana kegiatan identitas penduduk sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
8. C menyiapakan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identitas penduduk.
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang identitas penduduk.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang identitas penduduk dengan unit /instansi terkait.
11. e\_ menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar ,
12. prosedur, dan kriteria seksi identitas penduduk.
- g. membimbing membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi identitas penduduk.
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi identitas penduduk sesuai tugas dan kewenangannya.
- j. melaporkan hasil kegiatan.
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas seksi identitas penduduk.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- a. menyusun rencana kegiatan pindah datang penduduk sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- (4) Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas:
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pindah datang penduduk.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang pindah datang penduduk dengan unit /instansi terkait.
23. C menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pindah datang penduduk.
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi pindah datang penduduk.
- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pindah datang penduduk.
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan bidang pindah datang penduduk.
27. h.melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai tugas dan kewenangannya.
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan\_
- a. menyusun rencana kegiatan pendataan penduduk sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- (5) Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas:
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pendataan penduduk.
34. d menyiapkan bahan koordinasi bidang pendataan penduduk.
35. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan penduduk.
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur , dan kriteria bidang pendataan penduduk.
- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pendataan penduduk.
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pendataan penduduk.
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai tugas dan kewenangannya.
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

yang berkaitan dengan tugas.

- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

## Bagian Keempat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

## Pasal 11

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan sipil.
- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pencatatan sipil;
4. penyiapan bahan, pengolahan data kematian, kelahiran, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- b. penyusunan dan perumusan sistem, menganalisis dan aplikasi data pencatatan sipil;
- (3) Seksi Kelahiran mempunyai tugas:
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang kelahiran.
- a. menyusun rencana kegiatan kelahiran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
9. C menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelahiran.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang kelahiran dengan unit /instansi terkait.
11. e menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar , prosedur, dan kriteria seksi kelahiran.
12. 8 membimbing; membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi kelahiran.
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang kelahiran.
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai seksi kelahiran sesuai tugas dan kewenangannya pada
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas.
17. a melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- (4) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas:
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perkawinan dan perceraian.
- a. menyusun rencana kegiatan perkawinan dan perceraian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
21. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perkawinan dan perceraian.
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi perkawinan dan perceraian.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang perkawinan dan perceraian dengan unit /instansi terkait.
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang perkawinan dan perceraian.
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai tugas dan kewenangannya.
26. membimbing, membagi tugas, memeriksa mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. dan
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan
- 5) Seksi Perubahan Status Anak; Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas:
- b. menyiapkan bahan kebijakan di bidang perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian\_
- a. menyusun rencana kegiatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
33. C menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan status anak; pewarganegaraan dan kematian
34. e menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian dengan unit /instansi terkait
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian\_
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai tugas dan kewenangannya.
- g. membimbing membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan

## Bagian kelima Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

## Pasal 12

- (1) Bidang SIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang SIAK dan Pemanfaatan Data.

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang SIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:
- b. penyusunan dan perumusan sistem\_ menganalisis dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk warga negara indonesia dan warga negara asing;
- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk warga negara indonesia dan warga negara asing;
- C. penyusunan dan pembuatan data statistik dan laporan serta pemberian layanan informasi;
- a. menyusun rencana kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- (3) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas:
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang sistem informasi administrasi kependudukan dengan unit / instansi terkait.
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan.
10. e menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi sistem informasi administrasi kependudukan.
- g. membim membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. bing;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan.
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi identifikasi dan penguatan kapasitas sesuai tugas dan kewenangannya\_
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
15. 1 memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
17. a menyusun rencana kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- (4) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas:
19. b menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan dengan unit /instansi terkait.
21. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan:
22. e menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pengolahan dan

- penyajian data kependudukan.
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai tugas dan kewenangannya.
- g membimbing; membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- 1 memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- J melaporkan hasil kegiatan.
- (5) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas:
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- a. menyusun rencana kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- e menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar prosedur, dan kriteria seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dengan unit /instansi terkait.
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai tugas dan kewenangannya.
- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- j melaporkan hasil kegiatan kepada atasan \_

## Pasal 13

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

## BAB V

## JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 14

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIla atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;

## Pasal 15

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

## BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Penjabaran tata kerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perangkat daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing Perangkat Daerah;
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan\_ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5a Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

| NO | PEJABAT PENGOLAHI | PARAF | KET |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | KASUBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAX | | |
| | KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | | |
| | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| | INSPEKTUR | | |
| | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | | |
| | SEKRETARIS DAERAH | | |
| | WAKIL BUPATI | | |
| | BUPATI | DIMOHON UNTUK DI TANDA TANGANI | DIMOHON UNTUK DI TANDA TANGANI |

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 2i

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 326

Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal Aovenber

2016


ilus

':b



## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan\_ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5a Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara


Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 21 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal

21

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA(TENGGARA


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

2P 1

() ij.8



1

1

1 1 : 1 m