UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 1999 tentang BANK INDONESIA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dam mampu bersaing di kancah perekonomian internasional;
- b. bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
- c. bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian;
- d. bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia.
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
1. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia;
2. Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
3. Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan gubernur;
4. 4 Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur;
5. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku;
6. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi;
7. Pembiayaan
Pasal 3
Indonesia Nomor XI/MPR/1998;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
1. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia;
2. Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
3. Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan gubernur;
4. 4 Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur;
5. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku;
6. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi;
7. Pembiayaan
- (1) Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
- (2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembyaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (1) Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
BAB II - STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL
Pasal 4
- (1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
- (3) Bank Indonesia adalah badan hukum
BAB II - STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL
Pasal 5
- (1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan diluar negeri wilayah negara Republik Indonesia.
BAB II - STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL
Pasal 6
- (1) Modal Ban Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain.
- (3) Tata cara penambahan modal Cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
TUJUAN DAN TUGAS
BAB III - TUJUAN DAN TUGAS
Pasal 7
Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
BAB III - TUJUAN DAN TUGAS
Pasal 8
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :
- 5 -
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.
BAB III - TUJUAN DAN TUGAS
Pasal 9
- (1) Pihak lain dilarng melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 10
- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang:
- a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 11
- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 12
Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 13
- (1) Bank Indonesia mengelola cadangan devisa.
- (2) Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa.
- (3) Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri.
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 14
- (1) Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain ## BAB V
TUGAS MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN
- 7 -
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 15
- (1) Dalam rangaka mengatura dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang :
- a. melaksnaakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jawa sistem pembayaran;
- b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 16
Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 17
- (1) Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 18
- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 19
Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 20
Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang
- 8 -
untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 21
Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai.
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 22
Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun.
BAB IV - TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 23
- (1) Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.
- (2) Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan.
- (3) Uang yang dikeluarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan.
- (4) Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
BAB VI - TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
Pasal 24
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
Pasal 25
- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang
- 9 - memuat prinsip kehati-hatian.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.
BAB VI - TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
Pasal 26
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia :
- a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
- b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
- d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
BAB VI - TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
Pasal 27
Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.
BAB VI - TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
Pasal 28
- (1) Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan
PENJELASAN
Pembukaan
sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafilisi dari Bank.
##
PENJELASAN
Pasal 29
- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampirannya.

Selisih lebih dari perhitungan antara penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran merupakan surplus yang dapat digunakan untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan.

Dalam hal penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, Bank Indonesia mengalami defisit yang dapat ditutup dari Cadangan Umum dan Modal.

## Ayat (2)

Badan pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya memeriksa laporan keuangan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik yang memiliki reputasi internasional.


## Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia yang di umumkan kepada publik adalah laporan keuangan singkat yang terdiri atas neraca singkat dan laporan pokok-pokok penerimaan dan pengeluaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 62

## Ayat (1)

Cadangan Umum dipergunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembuatan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan weweang Bank Indonesia, serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, pembagian surplus Bank Indonesia untuk Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus) yang digunakan untuk biaya penggantian/pembubaran aktiva tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan usaha Bank Indonesia.

Dalam Undang-undang ini, Cadangan Tujuan digunakan untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi dalam melaksnakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pembagian surplus untuk Cadangan Tujuan dalam Undang-undang ini ditingkatkan menjadi 30% (tiga puluh per seratus), mengingat tantangan yang dihadapi Bank Indonesia antara lain perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan serta perlunya peningkatan kualitas teknologi informasi.

## Ayat (2)

Dalam hal modal termasuk Cadangan Umum telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari kewajiban moneter, sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.

## Ayat (3)

Kewajiban Pemerintah menutup kekurangan modal minimum Bank Indonesia dapat dilakukan dengan cara penerbitan surat utang negara yang dapat diperjualbelikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak laporan keuangan Bank Indonesia dipublikasikan.

Besar minimum yang harus disetor oleh Pemerintah adalah selisih kurang dari Rp.2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dengan jumlah modal yang tersedia dalam laporan keuangan tersebut di atas.

## Ayat (4)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan agar pemenuhan kecukupan modan Bank



## - 27 -

Indonesia sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari kewajiban moneter dapat segera tercapai. Dalam hal modal Bank Indonesia sudah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari kewajiban moneter, sebagian besar dari surplus yang diperoleh Bank Indonesia diserahkan kepada negara melalui Pemerintah.

## Pasal 63

Pengumuman neraca singkat mingguan dalam Berita Negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai publikasi resmi dalam rangka penyebarluasan neraca singkat tersebut kepada masyarakat.

## Pasal 64

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memberikan pembatasan terhadap penyertaan modal oleh Bank Indonesia dalam badan hukum atau badan lain tertentu.

Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia adalah antara lain lembaga kliring, badan pemeringkat, dan lembaga penjamin simpanan.

Penyertaan di laur badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

## Pasal 69

Yang dimaksud dengan badan dalam ketentuan ini adalah semua badan, misalnya badan hukum, persekutuan perdata, yayasan, asosiasi atau badan-badan lain yang ditetapkan sebagai responden dalam suatu survei.

Pasal 70

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

## Pasal 71

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rahasia pada ayat ini adalah rahasia jabatan.

Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan tugas tertentu adalah pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud antara lain dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3).

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila seorang atau badan yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peratuan Dewan Gubernur memuat antara lain :

- a. jenis keterangan dan data lainnya yang dikategorikan rahasia, antara lain keterangan dan data individual yang diperoleh melalui survei dan data individual Bank peseta kliring;
- b. perlakuan terhadap keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia;
- c. prosedur pengungkapan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia;
- d. pejabat yang berwenang mengungkapkan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia.

## Pasal 72

## Ayat (1)

Kewenangan Dewan Gubernur untuk menetapkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal ini berlaku terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini, yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Dewan Gubernur.

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah orang atau badan yang diatur dalam Undang-undang ini antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan pihak-pihak yang ditunjuk dalam ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan denda adalah kewajiban untuk membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai akibat dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang ini.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pencabutan atau pembatalan izin usaha terhadap badan usaha dilakukan oleh



## - 29 -

instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2). Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan badan usaha lain yang ditunjuk dalam ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini.

## Huruf d

Sanksi disiplin hanya dikenakan terhadap pegawai Bank Indonesia berdasarkan peraturan disiplin kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

## Ayat (3)

Pengaturan lebih lanjut sanksi administratif yang dikenakan terhadap pihak lain di luar pegawai Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pegawai Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;
- b. besarnya sanksi administratif yang berupa denda;
- c. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain:

- a. jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;
- b. jenis-jenis sanksi disiplin pegawai;
- c. tata cara pengenaan sanksi disiplin pegawai.

## Pasal 73

Pengalihan aktiva dan pasiva Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

## Pasal 74

## Ayat (1)

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas dalam rangka kredit program.

Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara yang kondisi keuangannya sehat.

Pengalihan kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini termasuk pula pengalihan pinjaman penerusan yang adanya berasal dari luar negeri dan bantuan teknis dalam rangka penyaluran kredit program.

Mengingat pinjaman penerusan dan bantuan teknis tersebut melibatkan lembaga/pihak lain di luar Bank Indonesia, batas waktu pengalihannya kepada Badan Usaha Milik Negara ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terkait.

Tugas dan wewenang Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah antara lain adalah;

- a. melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank Indonesia;
- b. melakukan penyaluran dan administrasi kredit program;


- c. mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelanjutan pelaksanaan kredit program.

Ayat (2)

Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program meliputi berbagai jenis (skim) yang masing-masing memiliki persyaratan tersendiri baik jangka waktu maupun suku bunganya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan jangka waktu KLBI tersebut adalah jangka waktu KLBI untuk masing-masing skim yang bersangkutan.

Selama KLBI tersebut belum dibayar kembali kepada Bank Indonesia, yang bersangkutan membayar pokok dan bunga sesuai dengan perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara membayar pokok dan bunga KLBI yang terutang kepada Bank Indonesia pada waktu berakhirnya jangka waktu KLBI untuk tiap-tiap skim.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan subsidi bunga dalam ayat ini adalah selisih antara suku bunga pasar dan suku bunga KLBI.

Pasal 75

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Adanya pengesuaian untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan pada ayat ini dimaksudkan untuk meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pada dasarnya adalah untuk meringankan beban rakyat.

Ayat (2)

Perpanjangan jangka waktu surat-surat utang negara diperlukan oleh Pemerintah apabila kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kewajiban kepada Bank Indonesia tersebut.

Tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia adalah dalam rangka:

- a. pelaksanaan kredit program;
- b. pembayaran berbagai kewajiban dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
- d. rekapitulasi perbankan.

Berkaitan dengan keempat butir di atas, huruf c dan huruf d adalah program restrukturisasi perbankan dengan bagian yang terbesar merupakan kewajiban


- 31 - pembayaran Bank Pemerintah.

Penyelesaian tagihan atas surat-surat utang negara yang dibeli oleh Bank Indonesia tersebut seharusnya diselesaikan sebelum jatuh tempo surat utang dimaksud. penyelesaian ini hanya dapat dicapai apabila:

- a. instansi terkait seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Departemen Keuangan, dan sebagainya dapat melakukan pengamanan uang masyarakat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara optimal atau meminimumkan beban rakyat;
- b. keberhasilan dalam memulihkan kondisi perekonomian nasional. Dalam huruf a dan huruf b terpenuhi, tidak diperlukan pengaturan mengenai perpanjangan jatuh tempo. Namun untuk berjaga-jaga, dalam hal terjadi kondisi yang tidak diharapkan, diperlukan landasan hukum untuk mencari jalan keluar yang memungkinkan melakukan perpanjangan jatuh tempo.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah hari kalender.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 79 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3843