PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 32 Tahun 2015 tentang PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM (berlaku 1 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang: bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penerangan jalan umum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 15 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana
Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 32);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
6. Tim Teknis Penerangan Jalan Umum, yang selanjutnya disebut Tim Teknis PJU, adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek yang bertugas melakukan penilaian terhadap rencana pemasangan atau penambahan daya lampu penerangan jalan.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Penerangan Jalan Umum, yang selanjutnya disingkat PJU, adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum nasional, provinsi dan kota/kabupaten serta penghubung antar kelurahan/desa, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaannya dilakukan oleh pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah dan/atau swadaya masyarakat/swasta yang biaya rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan PJU.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PJU.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. perizinan pemasangan lampu PJU; dan
- b. tata cara pemasangan lampu PJU.
BAB IV - PERIZINAN PEMASANGAN LAMPU PJU Pasal 4
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu PJU.
- (2) Setiap orang/masyarakat atau badan yang akan
memasang lampu PJU atau menambah daya lampu PJU wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan pemasangan lampu PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan oleh penanggungjawab;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab yang masih berlaku;
- c. gambar lokasi;
- d. jumlah titik lampu PJU dan daya;
- e. rekening listrik sekitar lokasi dimohon yang paling dekat dengan rencana penempatan Kilo Watt Hour meter;
- f. surat pernyataan kesediaan menanggung:
1. pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur Pelayanan Trenggalek; dan
2. menyediakan dan memasang jaringan lampu PJU, ballast dan lain-lain berkaitan dengan pemasangan lampu PJU tersebut.
- (4) Permohonan penambahan daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab yang masih berlaku;
- b. rekening listrik sekitar lokasi dimohon yang paling dekat dengan Kilo Watt Hour meter yang ditambah dayanya; dan
- c. alamat dan nomor identitas pelanggan yang akan ditambah daya.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebelum disetujui untuk dikabulkan atau ditolak harus mendapatkan pertimbangan dari Tim Teknis PJU.
BAB IV - PERIZINAN PEMASANGAN LAMPU PJU Pasal 4
Pasal 5
- (1) Lampu PJU dipasang pada ruas Jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan yang rawan kecelakaan lalu lintas dan kejahatan.
- (2) Lampu PJU dipasang pada poros Jalan Desa yang menghubungkan antar desa yang lebar jalannya minimal 5 (lima) meter.
- (3) Lampu PJU pada Jalan lingkungan bisa dipasang yang lebar jalannya minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Lampu PJU pada Jalan lingkungan/gang dianggarkan/dibiayai oleh Pemerintahan Desa dan/atau dipasang secara swadaya didepan masing masing rumah.
- (5) Pemasangan Kilo Watt Hour meter lampu PJU dibagi menurut klasifikasi Jalan sesuai dengan status Jalan:
- a. Jalan kabupaten memakai daya Kilo Watt Hour meter sebesar 2200 (dua ribu dua ratus) Watt memakai Lampu Hemat Energi sebesar 35 (tiga puluh lima) Watt mencapai 40 (empat puluh) titik lampu; dan
- b. Jalan Desa memakai daya Kilo Watt Hour meter sebesar 1300 (seribu tiga ratus) Wat t memakai Lampu Hemat Energi sebesar 18 (delapan belas) Watt mencapai 50 (lima puluh) titik lampu PJU.
BAB IV - PERIZINAN PEMASANGAN LAMPU PJU Pasal 4
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan pemasangan lampu PJU wajib
BAB IV - PERIZINAN PEMASANGAN LAMPU PJU Pasal 4
Pasal 7
- (1) Lampu PJU yang pemasangannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemeliharaannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan lampu PJU yang pemasangannya dilakukan oleh perorangan dan/atau swadaya masyarakat atau badan, dilakukan oleh yang bersangkutan dengan tetap
BAB IV - PERIZINAN PEMASANGAN LAMPU PJU Pasal 4
Pasal 8
Dalam rangka pemerataan pembebanan pembayaran PJU yang diperhitungkan dengan perolehan hasil pembayaran Pajak PJU, maka pemasangan lampu PJU di setiap kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dan/atau masyarakat dilakukan sebagai berikut:
- a. pemasangan lampu PJU dibatasi maksimal 70% (tujuh puluh prosen) dari perolehan Pajak PJU, harus mencukupi pembayaran pemakaian lampu PJU untuk setiap bulannya dalam kawasan perumahan yang bersangkutan;
- b. kawasan perumahan yang pembayaran pemakaian lampu PJU belum mencapai 70% (tujuh puluh prosen) dari perolehan Pajak PJU hingga mencapai 70% (tujuh puluh prosen) dari pembayaran Pajak PJU dimaksud,
dengan tetap ## BAB V
BAB IV - PERIZINAN PEMASANGAN LAMPU PJU Pasal 4
Pasal 9
- (1) Dalam rangka pengendalian pemasangan lampu PJU dibedakan dalam klasifikasi sebagai berikut:
- a. Jalan kabupaten; dan
- b. Jalan desa.
- (2) Dalam rangka pemerataan pemasangan lampu PJU perlu adanya pembatasan daya sesuai dengan klasifikasi Jalan:
- a. untuk Jalan kabupaten/poros Jalan Kecamatan menggunakan lampu mercury paling besar 125 (seratus dua puluh lima) Watt /Lampu Hemat Energi/ Light Emitting Dioda 35 (tiga puluh lima) Watt;
- b. untuk poros Jalan desa menggunakan paling besar Lampu Hemat Energi/ Light Emitting Dioda 18 (delapan belas) Watt ; dan
- c. untuk Jalan lingkungan menggunakan paling besar Lampu Hemat Energi/ Light Emitting Dioda 9 (sembilan) Watt.
- (3) Untuk pemeliharaan penggantian lampu PJU yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memakai lampu Light Emitting Dioda .
BAB VI - LARANGAN Pasal 10
Pasal 10
Setiap orang/masyarakat atau badan dilarang:
- a. memasang lampu PJU dengan jarak antar titik lampu PJU kurang dari 50 (lima puluh) meter;
- b. memasang, lampu PJU tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. memasang lampu PJU langsung dari Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Saluran Rumah (SR);
- d. memasang lampu PJU yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati ini;
- e. mengganti daya lampu PJU lebih besar dari yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati ini;
- f. menambah dan/atau mengembangkan jaringan PJU ke gang dan/atau ke Jalan lingkungan; dan
- g. merusak secara sengaja maupun tidak sengaja keberadaan lampu PJU dan/atau tiang penyangganya.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11
Pasal 11
- (1) Terhadap pelanggaran pemasangan lampu penerangan rumah yang aliran listriknya diambil dari aliran meter listrik PJU dikenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik ke rumah yang bersangkutan dengan perhitungan jumlah kelebihan bayar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap pelanggaran pemasangan lampu PJU yang aliran listriknya mengambil dari saluran tegangan rendah milik PJU dikenakan sanksi berupa:
- a. penertiban yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati ini; dan
- b. sarana dan prasarana yang tersisa akibat adanya penertiban tersebut harus dicabut dan disita oleh petugas penertiban dari Dinas.
- (3) Terhadap pemasangan lampu PJU dengan jarak antar titik lampu PJU kurang dari 50 (lima puluh) meter harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juli 2015

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juli 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 32

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001