PERATURAN BUPATI BI Nomor 50 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan :
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup diwadahi dalam bentuk dinas.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kendudukan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan membina hubungan kerja dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lainnya serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaporan dan evaluasi Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi serta pengelolaan barang dan aset Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, protokoler, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

## Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan

## Bagian Ketiga Lingkungan Hidup

## Pasal 14

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi, pengendalian,

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dokumen, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta sinkronisasi, inventarisasi data dan informasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM serta sumber daya alam;
- b. pelaksanaan koordinasi, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- d. penyusunan NSDA dan LH, sinkronisasi, sosialisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- e. penyusunan status indeks kualitas dan pengesahan kajian lingkungan hidup Daerah;
- f. pembinaan penyelenggaraan, fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan, koordinasi penyusunan instrumen pencegahan, pemantauan dan evaluasi KLHS;
- h. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- i. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- j. pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat dan penyusunan kebijakan proses izin, penyusunan tim kajian dokumen dan lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- k. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan;
- l. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- m. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- o. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- p. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- r. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- s. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- t. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- u. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan;
- v. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan
- w. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- x. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- y. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- z. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
13. aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun merencanakan, status RPPLH indeks kualitas, kebijakan teknis dan kajian dampak lingkungan hidup;

- b. menyusun dokumen Status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas dan kajian strategis;
- c. melakukan koordinasi dan Pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- d. melakukan penyusunan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. melaksanakan kajian pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) dan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL).
- (2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan dan kebijakan teknis tentang cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tindak lanjut pengaduan;
- c. melakukan penyusunan instrumen sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. melakukan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan;
- c. menyusun tim koordinasi dan tim monitoring penegakan hukum lingkungan;
- d. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Bagian Keempat

## Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Peningkatan Kapasitas

## Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas.

- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan mengkoordinasikan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas, terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan Sampah;
- b. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.

## Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan pengelolaan sampah;
- b. menyusun dokumen pengelolaan sampah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. menyediakan sarpras penanganan sampah;
- e. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- (2) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan perizinan, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. menyusun dokumen pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menyusun data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup;
- e. melakukan penilaian dan pemberian penghargaan bidang lingkungan hidup.

## Bagian Kelima Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

## Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
- b. Seksi Kerusakan Lingkungan;
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

## Pasal 25

- (1) Seksi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan dan pembinaan terhadap sumber pencemaran lingkungan hidup;
- b. melakukan pemantauan, identifikasi dan pengendalian serta evaluasi sumber pencemar lingkungan hidup;
- c. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- d. menyusun dokumen baku mutu lingkungan;
- e. merancang pengembangan system informasi lingkungan hidup;
- f. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- (2) Seksi Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan;
- b. melakukan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. merancang pengembangan sistem informasi kerusakan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;

- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. melakukan perlindungan, pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- c. menyusun dokumen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta inventarisasi gas rumah kaca;
- d. melakukan perencanaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

## Bagian Keenam

## Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi

pada tanggal 13-12-2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

## JUHAIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 50

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR

: 50 TAHUN 2016

TANGGAL : 13-12-2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAKATOBI

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAKATOBI


TTD/CAP

ARHAWI