KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 158 Tahun 2000 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa Tunjangan Jaksa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1989 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN:
Menetakan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA.
Pasal 1
Dalama Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Jaksa diberikan TUnjangan Jaksa setiap bulan.
Pasal 3
Besarnya Tunjangan Jaksa adalah sebagai berikut :
- a. terhitung mulai bulan Januari 1993 sampai dengan bulan Desember 2000 adalah sebagaiman terlampir dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. terhitung mulai bulan Januari 2001 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 merangkap jabatan hanya diberikan 1 (satu) tunjangan jabatan.

## Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberhentikan pemberian tunjangannyha apabila yang bersangkutan :

- a. dibebaskan dari jabatan fungsional jaksa;
- b. ditugaskan di luar instansi kejaksaan;
- c. tunjangan dihentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundanundangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunay Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presdien Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

:

158 Tahun 2000

Tanggal

:

10 Nopember 2000

No.

JABATAN

BESAR TUNJANGAN

| 1. | Jaksa Agung | Rp 600.000,00 |
|------|-----------------------------------------|-----------------|
| 2 | Jaksa Agung Muda | Rp 550.000,00 |
| 3 | Jaksa yang digaji menurut golongan IV | Rp 450.000,00 |
| 4 | Jaksa yang digaji menurut golongan III | Rp 300.000,00 |
| 5 | Jaksa yang digaji menurut gologan II Rp | 200.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

:

158 Tahun 2000

Tanggal

:

10 Nopember 2000

No.

JABATAN

GOLONGAN/RUANG

BESAR

TUNJANGAN

| 1. | Jaksa Agung | IV/e | | Rp 2.500.000,00 |
|------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 2 | Jaksa Utama Madya | IV/d | | Rp 2.250.000,00 |
| 3 | Jaksa Utama Muda | IV/c | | Rp 2.000.000,00 |
| 4 | Jaksa Utama Pratama | Jaksa Utama Pratama | IV/b | Rp 1.750.000,00 |
| 5 | Jaksa Madya | IV/a | | Rp 1.500.000,00 |
| 6 | Jaksa Muda | III/d | Rp 1.050.000,00 | Rp 1.050.000,00 |
| 7 | Jaksa Pratama | III/c | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 8 | Ajun Jaksa | III/b | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 9 | Ajun Jaksa Madya | III/a | 600.000,00 | 600.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID