PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 3/C Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
31. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
34. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 16 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 53);
42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 59);
43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Prasarana Bangunan Gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling /persil yang sama untuk menunjang kinerja bangunan gedung sesuai dengan fungsinya seperti menara reservoir air, gardu listrik, instalasi pengolahan limbah.
8. Mendirikan Bangunan adalah kegiatan untuk pembangunan bangunan gedung baru dn/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan perubahan, perluasan/pengurangan dan pelestarian/pemugaran.
9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
10. Izin Penghapusan Bangunan yang selanjutnya disebut IHB adalah izin yang diberikan untuk menghapuskan, merobohkan atau membongkar bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
10. Gangguan adalah segala sesuatu yang diakibatkan oleh suatu kegiatan tertentu dan mengganggu kegiatan/aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh orang pribadi/Badan.
11. Gangguan Jalan/Lalu lintas adalah gangguan terhadap penggunaan jalan/lalu lintas oleh orang pribadi/Badan untuk kegiatan tertentu.
12. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.
13. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
15. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 Kg.
16. Angkutan Khusus adalah pelayanan angkutan pelengkap terhadap pelayanan AKAP, AKDP dan Angkutan Kota yang terdiri dari angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda.
17. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
18. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
19. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
20. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
21. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
22. Klab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertujukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Pub, cafØ dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
25. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
26. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
27. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh perizinan tertentu.
31. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Pasal 3
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perijinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 4
Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 5
- (1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 6
Subjek Retribusi IMB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan suatu bangunan dari Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 7
- (1) Dasar pengenaan Retribusi IMB ditentukan dan dihitung
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 8
(1) Retribusi IMB, sebagai berikut :
- a. Fungsi Bangunan Untuk Bangunan Gedung
| NO | FUNGSI BANGUNAN | TARIF RETRIBUSI (Rp) | SATUAN PER |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bangunan Fungsi Hunian : a. Bentuk Bangunan Perumahan/ Rumah Tempat Tinggal 1) Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS) a) Luas Bangunan s.d. 45m 2 b) Luas Bangunan di atas 45 m 2 s.d. 75m 2 c) Luas Bangunan di atas 75 m 2 s.d. 100m 2 d) Luas Bangunan di atas 100m 2 2) Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS) a) Luas Bangunan s.d. 80m 2 b) Luas Bangunan di atas 80 m 2 | Rp. 3.000,00 Rp. 3.500,00 Rp. 4.000,00 Rp. 4.500,00 Rp. 4.000,00 Rp. 4.500,00 | m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 2 | c) Luas Bangunan di atas 150m 2 s.d. 200m 2 d) Luas Bangunan diatas 200m 2 3) Rumah Sedang/Menengah a) Luas Bangunan s.d. 100m 2 b) Luas Bangunan di atas 100m 2 s.d. 150m 2 c) Luas Bangunan di atas 150m 2 s.d. 200m 2 d) Luas Bangunan diatas 200m 2 4) Rumah Mewah a) Luas Bangunan s.d. 200m 2 b) Luas Bangunan di atas 200m 2 s.d. 300m 2 c) Luas Bangunan di atas 300m 2 s.d. 400m 2 d) Luas Bangunan diatas 400m 2 b. Rumah Tinggal Deret c. Rumah Susun ( flat ) dan/atau Condominium Rumah Tinggal Villa e. Rumah Tinggal Asrama Rumah Tinggal Campuran (Ruko, Rukan, Rugud, dls.) atau Klas 4 Fungsi Usaha a. Bangunan Perkantoran atau klas 5 b. Bangunan Perdagangan atau klas 6 c. Bangunan Perhotelan/Penginapan d. Bangunan Industri atau klas 8 e. Bangunan Perizinan bangunan Bangunan Penyimpanan/Gudang atau klas 7 Bangunan Pariwisata tempat rekreasi, bioskop | Rp. 5.000,00 Rp. 6.000,00 | m 2 2 |
| | | | m |
| | | Rp. 6.500,00 | m 2 |
| | | Rp. 7.000,00 | m 2 |
| | | Rp. 7.500,00 | m 2 |
| | | Rp. 8.500,00 | m 2 |
| | | Rp. 8.000,00 | m 2 |
| | | Rp. 9.000,00 | m 2 |
| | | Rp. 10.000,00 | m 2 |
| | | Rp. 11.000,00 | m 2 |
| | | Rp. 6.000,00 | m 2 |
| | | Rp. 7.500,00 | m 2 |
| | d. | Rp. 8.500,00 | m 2 |
| | | Rp. 6.000,00 | m 2 |
| | f. | Rp. 12.500,00 | m 2 |
| | Bangunan | Rp. 10.000,00 | m 2 |
| | | Rp. 13.000,00 | m 2 |
| | | Rp. 11.000,00 | m 2 |
| | | Rp. 10.500,00 | m 2 |
| | | Rp. 6.000,00 | m 2 |
| | f. | Rp. 12.000,00 | m 2 |
| | g. | Rp. 7.000,00 | m 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 3 | Bangunan Fungsi Umum, Sosial dan Budaya a. Bangunan Pendidikan | Rp. 6.000,00 | m 2 |
| | b. Bangunan Pelayanan Kesehatan c. Bangunan Peribadatan | Rp. 5.500,00 Rp. 3.500,00 | m 2 m 2 |
| | d. Bangunan Kebudayaan (museum, gedung kesenian), Hall (gedung pertemuan, perpustakaan), Gedung Gallery | Rp. 6.000,00 | m 2 |
| | e. Bangunan Gedung Olah Raga/ Stadion | Rp. 7.500,00 | m 2 |
| | f. Bangunan Panti untuk orang berumur, cacat atau yatim piatu/terlantar | Rp. 2.500,00 | m 2 |
| 4 | Bangunan Fungsi Khusus (penyimpanan peledak, senjata, bangunan pembangkit tenaga nuklir) | Rp. 12.500,00 | m 2 |
| 5 | Bangunan SPBU | Rp. 20.000,00 | m 2 |
b. Fungsi Bangunan untuk Bangunan Lainnya
| NO | FUNGSI BANGUNAN | TARIF RETRIBUSI (Rp) | SATUAN PER |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bangunan peralasan untuk pemasangan pompa, mesin, tangki, reklame dan sejenisnya | Rp. 9.000,00 | m 2 |
| 2 | Saluran pembuangan/penampungan air hujan/kotor atau air perusahaan penampang lebih kecil sama dengan 0,5m atau diameter lebih kecil sama dengan 0,75m | Rp. 5.000,00 | m 1 |
| 3 | Saluran pembuangan/penampungan air hujan/kotor atau air Perusahaan penampang lebih besar 0,5 m atau diameter lebih besar 0,75m | Rp. 7.000,00 | m 1 |
| 4 | Sumur resapan tidak dipungut retribusi | 0 (nol) | 0 (nol) |
| 5 | Septic tank /bak penampungan bekas air kotor perusahaan | Rp. 6.500,00 | m 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 6 | Tandon penampungan air bersih/bahan bakar di dalam tanah dan/atau di atas tanah | Rp. 7.000,00 | m 3 |
| 7 | Kolam renang | Rp. 10.000,00 | m 3 |
| 8 | Turap (bangunan penahan tanah/ plengsengan), talang air, syphon , bangunan bagi, terjunan, dan pintu air | Rp. 6.000,00 | m 2 |
| 9 | Jembatan beton, komposit, baja | Rp. 50.000,00 | m 2 |
| 10 | Jembatan kayu | Rp. 20.000,00 | m 2 |
| 10 | Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan kayu bagian depan | Rp. 1.250,00 | m 2 |
| 11 | Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, | Rp. 1.000,00 | m 2 |
| 12 | a. Untuk mendirikan papan reklame tetap dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan dan/atau campuran b. Untuk mendirikan papan reklame | Rp. 25.000,00 | m 2 2 |
| 13 | bando jalan Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang 0,5 matau | Rp. 100.000,00 Rp. 3.500,00 | m tiap sisi m 1 |
| 14 | diameter 0,6m Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang > 0,5 matau diameter > 0,6m | Rp. 6.000,00 | m 1 |
| 15 | Penangkal Petir | Rp. 7.500,00 | m 1 |
| 16 | Cerobong Asap | Rp. 10.000,00 | m 3 |
| 17 | Tiang Bendera | Rp. 3.500,00 | m 1 |
| 18 | Bangunan Tower dan sejenisnya a. ## BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 9
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perizinan gangguan.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 10
- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b, yaitu pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 11
Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 12
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 13
- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan Izin Gangguan diwajibkan membayar atau dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi atas pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 14
- (1) Besarnya retribusi yang terutang izin gangguan kecil dihitung ## BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 15
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 16
- (1) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Izin Angkutan Dalam Trayek, Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek, Izin Angkutan yang menyimpang dari trayeknya/insidentil, Pelayanan SKIT/KPS yang hilang/rusak.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 17
Subjek Retribusi Izin Trayek yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa di bidang perizinan trayek.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 18
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 19
- (1) Struktur tarif digolongkan
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 20
Besarnya retribusi yang terutang dihitung ## BAB VI
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 21
Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian izin tempat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 22
- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan lokasi lainnya yang diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 23
Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 24
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 25
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 26
Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah.
BAB VIII - RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 27
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.
BAB IX - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 28
- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal Retribusi tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 29
Apabila ## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB IX - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 30
- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 31
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 32
- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 33
- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 34
- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 35
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIII - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 36
- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN
BAB XIV - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN
Pasal 37
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
BAB XV - TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 38
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XV - TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 39
- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan Retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB XV - TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 40
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 41
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 42
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. masa Retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 43
- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 44
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan, apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Reribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 45
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 46
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 47
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administratif besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1999 Nomor 5 Seri A) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Penetapan: Disahkan di Malang pada tanggal 9 Pebruari 2011

Penandatangan: WALIKOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 11 Pebruari 2011

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH,

Verifikasi: ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 ## LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI C

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003