Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2016 tentang GARA TAHUN 2016 "aT ... 111Fl"'lllt.'l""II ~ J."iVJ.VJ.V.K ; GUBERNUR SULAWESI TENGGARA PERATURAN TENT ANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAF'.AIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA SULA\VESI TENGGARA DENGAN RAHI'v'.IAT TUHAN YANG MAHA ES.A GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, pegawai negeri sipii perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; identitas, citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab solidaritas, persatuan, kesatuan clan rneningkatkan bahwa urituk menciptakan keseragarnan, rnemelihara - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Prubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah rnaka Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian; (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 7 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkal I Sulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerinlah Nomor 42 Tahun 2004 Lenlang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
•
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara N omor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10); 7.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 3);
•
•
Menetapkan
MEMUTUSK.AN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PRO VIN SI SULAWESI TENGGARA.
Pasall
Beberapa ke1.entuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4) di ubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 di ubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu
J enis Pakaian Dinas
Pasal 2
Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
- 1) PD H Warna Khaki
- 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap
- 3) PDH Tenunan Khas Daerah/Batik
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- f. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Linmas.
- g. Pakaian Korpri.
•
•
Pasal 4
Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
- (1) PDH sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari:
- a. PDH Kemeja putih, celana Hitam atau Gelap Pria sebagai berikut :
- 1) Kemeja lengan pendek/ panjang di luar;
- 2) Celana panjang sesuai warna hitan atau gelap;
- 3) Kerah baju berdiri;
- 4) Saku atas satu sebelah kiri;
- 5) Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- 6) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas bagian kanan;
- 7) Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
- 8) Sepatu tutup warna hitam pakai tali;
- b. PDH Kemeja putih, rok hitam atau gelap Wanita sebagai bcrikut :
12. Kemeja lengan pendek/ panjang di luar ; 1)
13. Rok 15 cm di bawah lutut.Zroky celana panjang sampai dengan mata kaki, warna rok/ celana hi tam; 2)
14. Kerah baju berdiri; 3)
15. Saku atas satu sebelah kiri; 4)
16. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; 5)
17. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas bagian kanan; 6)
18. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan 7)
19. Sepatu pantovel warna hitam; 8)
- c. PDH Kemeja Putih, rok hitam atau gelap Wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
•
•
- (2) Model PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 15 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Bagian Kedua

Tanda Pangkat

## Pasal 15

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku pejabat menurut golongan/ ruang;
2. Tanda pangkat se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menggunakan simbol melati, dengan warna pangkat sesuai golongan/ ruang; (2)
3. Tanda Pangkat se bagaimana dimaksud pada ayat ( l) menggunakan warna dasar pangkat sesuai warna baju (khaki/linmas); (3)
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Golongan I ruang a hingga golongan I ruang c menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
- b. Golongan I ruang d menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna perak sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan / ruang PNS;
- c. Golongan II ruang a hingga golongan II ruang c menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
- d. r 1 TT 1 k . b 1 1 L" 1 vowngan 11 ruang a mengguna an sim o me a 1 uerwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna erna.s, sebutan pangkal disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;

•

•

- e. Golongan III ruang a hingga golongan III ruang c menggunakan simbol melati warna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
- f. Golongan III ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist berwarna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
- g. Golongan IV ruang a hingga golongan IV ruang c menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang PNS;
- h. Golongan IV ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas diameter 1.5 warna dasar sesuai warna baju, bist warna · emas le bar 1 cm panjang 6,5 cm, bist tutup warna ernas le bar 0,5 cm;
1. Golongan IV ruang e menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm warna dasar emas dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
6. Tanda Pangkat untuk pejabat eselon II menggunakan list pinggir tertutup penuh warna merah, untuk pejabat eselon III dan IV tidak menggunakan list warna merah; J.
7. Tanda pangkat kehormatan menggunakan simbol Bintang berdiameter 1,6 cm dengan ketentuan sebagai berikut : k.
1. Untuk Pangkat Kehormatan Gubernur Menggunakan 3 (tiga) bintang berwarna emas;
2. Untuk Pangkat Kehormatan Wakil Gubernur Menggunakan 2 (dua) bintang berwarna emas;
- (5) Tanda Pangkal sebagaimana dirriakaud pada ayal (4) huruf J tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

•

•

4. Ketentuan pasal 13 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

- lampiran III Peraturan ini. (1) Jadual pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara se bagaimana dimaksud dalam pas al 2 tercan tum dalam
- (2) Model PDH tenunan khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapih, estetika di lingkungan kerja serta budaya.

## Pasal Ii

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak di undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

~

NURALAM

"f - 1.. 2016

WESI TENGGARA,

Pada tanggal

GUBERNUR S

Dilelapkan di Kendari

M

TENG



TAHUN 2016 NOiviOR .2 BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA

LUKMAN AB UNA WAS

SEKRETARIS DAERAH PROVINS!

£t \_ 1. \_

2016

Pada tanggal

Diuridangkan di Kendari

SULAWESI RENGGARA

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAl NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NO MOR

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

.2

TAHUN 2016

Lf - 1. -

2016

TANGGAL

MODEL PDH KEMEJA PUTIH, CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP

## 1. PDH PRIA


Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Narna
- c. Kantung Baju

•

•

## 2. PDH \,VANITA


## Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Kantung Baju

3. PDH WANITA BERJILBAB MENYESUAIKAN


c


TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

~

TAHUN 2016

4- 1-

2016

LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

## TANDA PANGKAT

## A. TANDA PANGKAT BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II


'

..

- B. TANDA PANGKAT PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF GOLONGAN IV, III, II DAN I


•

•

Illa


Ila


lllb


lfb llld


1/d

Ille


lie





...

•

•

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR Z. TAHUN 2016 TANGGAL l.f - 1, 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKATAN DJNAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA

## JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

## LINGKUP PEMERINT AH PROVINS! SULAWESI TENGGARA

I

| No. | Jenis Pakaian | Hari | Keterangan |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | LINMAS | Senin | - |
| 2. | PDH warna khaki | Selasa dan Rabu | - |
| 3 | PDH Kemeja Putih, celana/rok hitarn atau gelap | Kamis | - |
| 4. | PDH Batik/Tenunan Kha.s Daerah | Jumat | I PDH Batik/Tenunan Khas Daerah di gunakan setelah berolah raga. |
| ;) . | KORPRI | • Setiap tanggal 17 bulan berj alan • Hari Beser Nasional • Hari Ulang Tahun Korpri | Bila hari sen in berrepatan tanggal 17 menggunakan pakaian Korpri |
| 6. | PSL dan / atau PSR | Pada Acara Resmi | Sesuai Ketentuan Acara |
| 7. | PDL | ,/ Pada saat menjalankan tu gas operasional lapangan ./ Mengikuti kunjungan kerja Gubernur /Wakil Gubernur | |

/

NURALAM

WESI TENGGARA,

GUBERNUR S

M