PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG Nomor 10 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
6. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah.
7. Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
8. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Dalam pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, ## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Perangkat Daerah terdiri atas :
- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, adalah tipe A.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah tipe A.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah tipe A.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B;
- c. Dinas Pendidikan Tipe A;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A;
- e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A;
- f. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B;
- g. Dinas Kesehatan Tipe A;
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
- i. Dinas Perhubungan Tipe C;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
- o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A;
- p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B;
- q. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Tipe B; dan
- r. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
- b. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tipe B;
- c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A; dan
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:
- a. Kecamatan Delta Pawan Tipe A;
- b. Kecamatan Muara Pawan Tipe A;
- c. Kecamatan Matan Hilir Utara Tipe A;
- d. Kecamatan Sandai Tipe A;
- e. Kecamatan Benua Kayong Tipe A;
- f. Kecamatan Matan Hilir Selatan Tipe A;
- g. Kecamatan Kendawangan Tipe A;
- h. Kecamatan Tumbang Titi Tipe A;
- i. Kecamatan Sungai Melayu Rayak Tipe A;
- j. Kecamatan Pemahan Tipe A;
- k. Kecamatan Marau Tipe A;
- l. Kecamatan Singkup Tipe A;
- m. Kecamatan Air Upas Tipe A;
- n. Kecamatan Nanga Tayap Tipe A;
- o. Kecamatan Hulu Sungai Tipe A;
- p. Kecamatan Simpang Hulu Tipe A;
- q. Kecamatan Simpang Dua Tipe A;
- r. Kecamatan Manis Mata Tipe A;
- s. Kecamatan Sungai Laur Tipe A; dan
- t. Kecamatan Jelai Hulu Tipe A.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
Kelurahan merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT Pasal 12
Pasal 12
- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT dinas dan badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT Pasal 12
Pasal 13
- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdapat UPT dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT Pasal 12
Pasal 14
- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
BAB IV - STAF AHLI Pasal 15
Pasal 15
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak tediri dari 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi staf ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT Pasal 12
Pasal 17
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak tediri dari 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi staf ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau Jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerah, kepala seksi pada dinas dan badan daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah tipe A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT pada dinas dan badan daerah tipe B, kepala sub bagian pada UPT dinas dan badan tipe A, kepala sub bagian pada kecamatan sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon Ivb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPT daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Kepala UPT daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (1) Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 18
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 19
Perangkat Daerah yang saat ini melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana dan kebakaran, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sub urusan bencana sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 20
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 21
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 22
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 31 Desember 2016.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Pasal 23
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2), kecuali yang mengatur mengenai Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Pasal 24
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling cepat 2 (dua) tahun sejak pengundangannya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 7 Nopember 2016 BUPATI KETAPANG, TTD. ## MARTIN RANTAN

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 7 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, TTD. M. MANSYUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 10 / 2016 )
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
## NOMOR 10 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
## I. PENJELASAN UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah ( strategic apex ), sekretaris Daerah ( middle line ), dinas Daerah ( operating core ), badan/fungsi penunjang ( technostructure ), dan staf pendukung ( supporting staff ). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang ( technostructure ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.
Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, di Daerah dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada kepala Daerah.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemetaan urusan tersebut diperoleh tipe perangkat daerah yang ditetapkan dengan berdasar pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 59