UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 1953 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG" (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 95 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 28 Desember 1953)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan menggunakan haknya termaktub dalam Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang penghentian berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan penetapan peraturan baru tentang mata uang" (Undang-undang Darurat Nomor 20 tahun 1951);
- b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : Pasal 97 ayat 1 jo. Pasal 89 dan Pasal 109 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG" (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang penghentian berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan penetapan peraturan baru tentang mata-uang" (Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1951) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut.
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA-UANG.
Pasal 1
- (1) Pada hari undang-undang ini mulai berlaku "Indische Muntwet 1912" (Staatsblad Negeri Belanda No. 325, Staatsblad Indonesia No. 610) seperti kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tertanggal 23 Nopember 1944 (Staatsblad Indonesia No. 6), dihentikan berlakunya, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang bersangkutan tetap berlaku sepanjang dan selama seperti yang ditetapkan dalam Pasal-pasal yang berikut ini.
- (2) Sisa kekayaan Dana (Dana Uang), yang dibentuk
Pasal 2
- (1) Mulai hari satu bulan sesudah undang-undang ini mulai berlaku uang logam yang dikeluarkan
Pasal 3
- (1) Penarikan uang yang termaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dari peredaran akan diatur lebih lanjut dan selekasnya oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penarikan uang tersebut dari peredaran berakibat bahwa uang itu tidak dapat lagi dipakai untuk pembayaran kepada Kas Negeri, akan tetapi masih dapat ditukarkan pada Kas Negeri selama suatu waktu yang terbatas.
Pasal 4
- (1) Satuan hitung dari uang di Indonesia adalah rupiah. Sebagai singkatannya harus dipakai tanda Rp.
- (2) Rupiah Indonesia terbagi menjadi 100 sen .
Pasal 5
- (1) Uang logam Indonesia yang sah adalah:
- a. dari nekel
-
uang lima puluh sen
- b. dari aluminium
:
uang dua puluh lima sen
uang sepuluh sen
uang lima sen
uang satu sen.
Mata uang ini mempunyai sifat alat pembayar yang sah sampai jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan yang timbul pada suatu ketika dapat dikeluarkan uang kertas Pemerintah dari Rp. 1,dan Rp. 2,50.
- (3) Uang kertas Pemerintah dari lembaran selainnya Rp. 1,- dan Rp. 2,50 sementara tetap mempunyai sifat alat pembayar yang sah, akan tetapi lambat-laun akan ditarik dari peredaran oleh Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan berhak melanjutkan pengeluaran uang kertas Pemerintah dari 10 sen dan 25 sen sebagai tindakan peralihan, sampai di dalam peredaran ada cukup uang logam menurut ayat 1 Pasal ini.
Pasal 6
Pembuatan uang logam dan uang kertas Pemerintah yang termaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah.
Pasal 7
- (1) Memberikan atau menerima uang logam dan uang kertas Pemerintah lain dari yang tersebut dalam Pasal 5, sebagai pembayaran di Indonesia, dilarang, kecuali
Pasal 8
Lukisan pada uang nekel dan aluminium ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 9
Uang logam yang tersebut dalam Pasal 5 mempunyai kadar, berat dan garis-tengah, demikian pula keluasan di atas atau di bawah kadar dan berat yang diizinkan, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 10
Uang logam yang tersebut dalam Pasal 5 mempunyai kadar, berat dan garis-tengah, demikian pula keluasan di atas atau di bawah kadar dan berat yang diizinkan, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 11
Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, yang akan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah, dapat juga diterima atau diberikan untuk pembayaran uang logam lain dari yang tersebut dalam Pasal 5, jika perlu dengan menyampingkan uang logam dan uang kertas Pemerintah yang termaksud dalam Pasal 5 itu, akan tetapi hanya selama waktu yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut.
PASAL II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 3 Oktober 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd JODY GONDOKUSUMO LEMBARAN NEGARA NOMOR 77 TAHUN 1953 ## MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG" (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 95 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
## BAGIAN UMUM.
Pada azasnya dirasa perlu, bahwa Indonesia selekas-lekasnya mempunyai uang logam sendiri, dan menghapuskan sifat alat pembayaran yang sah dari uang logam yang berasal dari zaman sebelum penyerahan kedaulatan.
Hal yang akhir ini lebih-lebih mendesak, oleh karena uang logam yang "lama" itu sekarang mempunyai harga logam instrinsik, yang melebihi harga nominalnya, sehingga timbul akibat-akibat yang tidak dikehendaki, terutama di daerah-daerah misalnya Bali dimana uang logam ini masih banyak dipakai sebagai alat pembayaran. Selama uang "lama" itu masih menjadi alat pembayaran yang sah, maka menurut hukum tidaklah diperkenankan mengadakan perbedaan antara pembayaran dengan uang logam dan dengan uang kertas; akan tetapi kenyataan tidak dapat diabaikan, bahwa dengan ukuran yang layak pembayaran dengan uang perak yang harga instrinsiknya jauh lebih tinggi dari harga nominalnya ekonomis tidak dapat disamakan dengan pembayaran sejumlah sama dengan uang kertas, yang semata-mata hanya merupakan harga nominalnya saja.
Pada hakekatnya hal ini memang telah membawa akibat, bahwa, kecuali di beberapa daerah dimana sekarangpun uang logam masih tetap mempunyai arti yang penting dalam perhubungan masyarakat berdasarkan adat-istiadat lama, pada umumnya uang logam telah hilang dari peredaran, hingga penghapusan sifat alat pembayaran yang sah dari uang logam ini tidak lain artinya daripada mengesahkan
- 2 - suatu keadaan yang telah umum, dimana uang logam "lama" yang sekarang diizinkan oleh Undang-undang dapat dihargai menurut harga logamnya.
Sebaliknya Pemerintah tidak mau mengajukan Undang-undang ini sebelum ada kepastian, bahwa di samping pencabutan uang logam "lama" sebagai alat pembayaran yang sah dapat diedarkan uang logam Indonesia yang baru. Pemerintah merasa gembira dapat mengumumkan di sini, bahwa dalam waktu satu tahun dapat disediakan sejumlah uang pecah dari aluminium sampai seharga Rp. 85.000.000,- yakni mata uang dari lima sen, sepuluh sen dan duapuluh lima sen sampai sejumlah berturut-turut Rp. 10,000.000.-, Rp. 25.000.000,dan Rp. 50.000.000,- nominal. Dapat diharapkan bahwa dengan ini akan dipenuhi suatu kebutuhan Indonesia dalam lapangan monetair, yang sangat mendesak.
Untuk memenuhi ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Ayat 1. "Indische Muntwent 1912" bersama ini dihentikan berlakunya dan tidak dicabut, oleh karena dibutuhkan waktu peralihan sampai tercapai keadaan, dimana uang logam "lama" seluruhnya telah hilang dari peredaran. (lihat Pasal 2 dan Pasal 3 ayat 2).
PENJELASAN
Pasal 19
ayat 1 Persetujuan Keuangan dan Perekonomian pada Konperensi Meja Bundar telah diadakan permusyawaratan tentang Undang-undang ini lebih dahulu dengan Nederland. ## PASAL DEMI PASAL