Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 2016 tentang PERUBAHANATASKEPUTUSANPRESIDEN NOMOR27 TAHUN2016 TENTANGDEWANKAWASANKAWASAN EKONOMIKHUSUS PROVINSI KEPULAUANBANGKABELITUNG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, a. (berlaku 13 September 2017)
Pembukaan
Menimbang
bahwa beberapa nomenklatur jabatan anggota Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berubah dan untuk tertib administrasi perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan atas susunan keanggotaan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 ten tang
Menetapkan
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 tahun 2014 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
6. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KAWASANKAWASANEKONOMI KHUSUS PROVINSI KEPULAUANBANGI{ABELITUNG.
Pasal I
Ekonomi Khusus sehingga Pasal 1 Kawasan diubah, tentang Dewan Kawasan Kepulauan Bangka Belitung berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016
Pasal 1
Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- Bupati Belitung;
- a. Ketua merangkap Anggota
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota
- c. Anggota
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung;
8. Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung; 7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
8. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tanjung Pandan; dan
9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan.
Pasal II
Keputusan Presiden iru mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
JOKO WIDODO
ttd.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2017