Unknown Unknown Nomor 40 Tahun 2016 tentang PELAYANAN FARMASI PADA RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITUBAN
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
PELAYANAN FARMASI PADA RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu mengatur pelayanan farmasi guna memberikan pelayanan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
"
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomopr 4355); tentang Republik Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem› bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian lnformasi Barga Eceran Tertinggi Obat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN FARMASI PADA RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tu.ban.
3. Bupati adalah Bupati Tu.ban.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disingkat RSUD dr. R. Koesma adalah rumah sakit publik yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/KPTS/414.012/ 2012.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. R. Koesma.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, produktifitas, akuntabilitas dan transparansi.
7. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan langsung kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kesehatan.
8. Pelayanan Farmasi Klinik adalah pelayanan farmasi yang diberikan sebagai bagian dari perawatan pasien melalui pemantauan terapi obat, pendidikan dan konseling, pelayanan informasi obat dan pemantauan reaksi obat.
9. Sediaan Farmasi adalah Obat dan bahan obat.
10. Alat Kesehatan adalah instrumen, peralatan, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
11. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai ( single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. 12.Biaya pelayanan kefarmasian adalah biaya timbul atas pelaksanaan pemberian pelayanan kefarmasian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dari Pelayanan farmasi adalah untuk meningkatkan fungsi dan mutu pelayanan kesehatan pada RSUD dr. R. Koesma.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pelayanan farmasi bertujuan untuk memberikan fasilitasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP kepada pasien secara efektif dan efisien.
PELAYANAN FARMASJ
BAB 111 - PELAYANAN FARMASJ
Pasal 4
- (1) Pelayanan Farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggungjawab RSUD dr. R. Koesma untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
- a. pasien umum; dan
- b. pasien penjaminan
BAB 111 - PELAYANAN FARMASJ
Pasal 5
- (1) Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. R. Koesma meliputi:
- a. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP; dan
- b. pelayanan farmasi klinik.
- (2) Penetapan harga jual Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sesuai dengan perkembangan harga pasar yang berlaku.
plt
-
I
- (3) Sediaan Farmasi yang dipergunakan langsung oleh Pasien dan tidak terdapat di formularium rumah sakit dapat menjadi tanggungan pasien dan/ atau penjamin.
- (4) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan di instalasi rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap.
- (5) Pelayanan Farmasi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di instalasi rawat jalan dan gawat darurat dilakukan pada Pasien dengan indikasi medis khusus dan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (6) Pelayanan Farmasi disesuaikan dengan dr. R. Koesma. Klinik sebagaimana dimaksud ketersediaan sumberdaya pada ayat (4) farmasi RSUD
- (7) Pelayanan Farmasi dapat dikembangkan melalui pelayanan obat dengan metode Unit Dose Dispensing disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya farmasi RSUD dr. R. Koesma.
- (8) Setiap pelayanan Farmasi Klinik dikenakan biaya layanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
HARGA JUAL SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN DAN BMHP
BAB IV - HARGA JUAL SEDIAAN FARMASI,
Pasal 6
- (1) Harga jual Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan ## BAB V
PENGGUNAAN
BAB IV - HARGA JUAL SEDIAAN FARMASI,
Pasal 7
- (1) Biaya pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi jasa sarana dan jasa pelayanan yang prosentasenya ditentukan sebagai berikut:
- a. jasa sarana paling sedikit sebesar 60 % (enam puluh prosen); dan b. jasa pelayanan paling banyak 40 % (empat puluh prosen).
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya peningkatan sarana prasarana RSUD dr. R. Koesma. ~It}
/
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembagian jasa pelayanan ## BAB IX
KETENTUANPENUTUP
BAB IV - HARGA JUAL SEDIAAN FARMASI,
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tu.ban.

Penetapan: Diundangkan di Tu.ban

Penetapan: Ditetapkan di Tu.ban pada tanggal 17 Se:ptein'ber 2016 I AN,/i~ I~ H. FA HUDA | pada tanggal 17 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,/ BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERIB NOMOR 42, •••