PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 28 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI N0M0R 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PR0VINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG N0M0R 28 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI N0M0R 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 201 7, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 201 7 dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. 8 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 201 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trans1nigrasi Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan U saha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Menetapkan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 21 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2) diubah se bagai beriku t :
1. Ketentuan Pasal 8 berubah, sehingga berbunyi:
Pasal 8
- (1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati
- (2) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan setelah Bu pati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
1. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya.
- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahap I dari Kepala Desa.
4
- (3) Persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen), disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capa1an output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
2. Ketentuan Pasal 9 berubah, sehingga berbunyi:
Pasal9
- (1) Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip› prinsip:
2. a . Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda- bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepen tingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. Swakelola dengan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengu tamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta peru bahan a tau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f disusun berdasarkan:
- a. Kekerabatan Desa;
- b. Hamparan;
- c. pola permukiman;
- d. mata pencaharian; dan/ atau
- e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi:
Pasal 8
- (1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati
- (2) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan setelah Bu pati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
1. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya.
- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahap I dari Kepala Desa.
4
- (3) Persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen), disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
Pasal 10
- (1) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Masyarakat Desa. Desa dan Pemberdayaan
- (2) Prioritas penggunaan DD diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang BUMDesa atau BUMADesa, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- (4) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.
Pasal 15
- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD adalah bagian dari musywarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan rancangan RPDesa, yang digali dari musyawarah ditingkat dusun/lingkungan/RW /RT yang berpedoman pada RPJMDesa.
- (3) Peraturan Desa tentang RKPDesa merupakan bahan penyusunan Rancangan APBDesa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Apabila ada peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilakukan dengan Musyawarah Desa.
5. Ketentuan Pasal 15 BAB IX dihapus, sehingga berbunyi:
Dihapus.
Pasal 16
- (1) Pengelolaan DD dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
4. a . Sekretaris Desa
- b. Kepala Seksi/Urusan; dan
- c. Bendahara.
- (3) Pengelolaan DD yang berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa kegiatan infrastruktur dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. ( 4) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.
"
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 4 Mei 201 7

Penandatangan: BUPATI TULUNGAGUNG, SYAHRI MULYO Diundan kan di Tulungagung pada ta ggal 4 Mei 2017 SEKR IS DAERAH Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 29 0 l,