PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 06 Tahun 2008 tentang PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku 3 Juli 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 014 Seri D Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 05 Seri D Nomor 047), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 015 Seri D Nomor 03);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Balangan .
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Atribut adalah tanda - tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 2
Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 3
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 4
- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari - hari.
- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH Pria :
1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Wanita :
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Bagi Pegawai Golongan III/d kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek.
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 5
PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :
- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah wanita :
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 6
- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
PSH Pria :
- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 7
- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu - tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
PSR Pria :
- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
PSR Wanita :
- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;dan
- d. Kancing lima buah.
Bagian kelima Pakaian Sipil Lengkap
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 8
- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria :
- a. Jas warna gelap;
- b. Celana panjang warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
- a. Jas warna gelap;
- b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Bagian keenam Pakaian Dinas Lapangan
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 9
- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
- b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
- c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebgaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
Bagian ketujuh Pakaian Dinas Upacara
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 10
PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari - hari besar lainnya.
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 11
PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf g, terdiri dari :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
1. Kemeja Warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua bewarna putih.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning.
2. Rok warna putih 15 cm, dibawah lutut; dan
3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 12
Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan ini.

## BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

## Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

## Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nama Pemerintah Kabupaten Balangan.
- h. Lambang Kabupaten Balangan.
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
- b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.

- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

## Bagian Kelima Lencana KORPRI

## Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiaannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pita Tanda Jasa;

- b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

## Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan

## Bagian Kedelapan Pemerintah Kabupaten Balangan

## Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nama Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Balangan dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan..
- (4) Nama Pemerintah Kabupaten Balangan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Balangan berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

## Bagian Kesembilan Lambang Kabupaten Balangan

## Pasal 21

- (1) Lambang Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Balangan dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (3) Lambang Daerah Kabupaten Balangan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Balangan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Lambang Kabupaten Balangan berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

## Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

## Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sbelah kiri di bawah lencana KORPRI.

## Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
- a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas Foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
- b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

## Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
2. Lambang Daerah Kabupaten Balangan
3. Nama instansi atau nama Pemerintah Daerah;
4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang :
1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

## Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
- b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
- c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
- d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- e. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
- f. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

## Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## BAB IV

## PEMAKAIAN ATRIBUT

## Pasal 27

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Balangan, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Balangan, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) ATRIBUT PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Balangan, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten Balangan dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati dengan memperhatikan estetika.

## Pasal 29

Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dilakukan oleh Bupati.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 31

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, Kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati.

Diundangkan di Paringin Pada tanggal 3 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008 NOMOR 06

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin Pada tanggal 3 Juli 2008

BUPATI BALANGAN, ttd

H. SEFEK EFFENDIE