PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS Nomor 22 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TULUNGAGUNG PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/ a tau belum dianggarkan dalam APBD maka perlu diadakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 28, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
10. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 90, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 4 7, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4712);
11. Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 74 Tahun 2012 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5340);
12. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);
13. Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Lernbaran Negara Republik Inonesia Nornor 4576) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2010 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 110, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5155);
14. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
15. Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
16. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614);
17. Peraturan Pernerintah Nornor 5 Tahun 2009 ten tang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 18, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4972);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri B);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Retribusi Tern pat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 05 Seri C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
- Menetapkan
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
37. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 {Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 17), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas
1. Pendapatan
- a. Pendapatan
Rp
240.482 .563. 975,66
Asli Daerah
- b. Dana
Rp 1.835.539.212.520,00
Perimbangan
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp
445.068. 955.396,50
Jumlah Pendapatan.. . . . . . . . . . . . . . . .
Rp 2.521.090.731.892,16
--
2. Belanja
Belanja Tidak Langsung
3. Pembiayaan
- 1)
- Belanja Pegawai
Rp
328.162.526.844, 16
- 2) Belanja Bunga
Rp
0,00
- 3) Belanja Subsidi
Rp
0,00
- 4)
- Belanja Hibah
Rp
32.030.830.000,00
- 5) Belanja Bantuan Sosial
Rp 10.64 7 .840.000,00
- 6) Belanja
Rp
12.801.382.000,00
Bagi Hasil
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
Rp 286.437.4 76.000,00
- 8) Belanja Tidak
Rp
3.500.000.000,00
Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung .. .. Rp 1.673.580.054.844, 16
Belanja Langsung
- 1) Belanja
Rp 64.931.485.800,00
Pegawai
- 2) Belanja
Rp 380.404.978.010,00
Barang dan Jasa
- 3) Belanja
Rp 422.270.897.473,00
Modal
Jumlah Belanja Langsung
. .
. . . . .
.
.
Rp 867 .607 .361.283,00
Jumlah Belanja
...
Rp 2.541.187.416.127,16
Surplus/ (Defisit)
...
Rp (20.096.684.235,00)
- a. Penerimaan
Rp
38.096.684.235,00
- b. Pengeluaran Rp
18.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto .
...
Rp
20.096.684.235,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Rp
0,00
berkenaan (SILPA)
2. Ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 1 J uni 2016

BUPATI TULUNGAGUNG,

/J

SYAHRI MULYO


Diundangkan di Tulungagung pada t al 1 Juni 2016 SEKRE 'A S DAERAH

~

r. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 22