PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 30 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BITUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BITUNG,
a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kata Bitung;
2. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkernbangan, kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penguatan Otonomi Daerah, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pokok Badan Lingkungan Hidup Kata Bitung perlu dilakukan perubahan;
1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 990 Nornor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Piiihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BITUNG.
PasaI I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 39) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 1
Pasal 2
- ( 1) UPTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah UPTS Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
Pasal 6
- ( 1) UPTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah UPTS Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
- a. kepala UPTS;
- c. koordinator mutu;
- b. sub bagian tata ussha:
- d. koordinator teknis;
- f. pengambil contoh uji.
- e. anal is kimia; dan
- (2) UPTS Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTB sebagai penanggung jawab, baik administrasi maupun teknis pemanfaatan Laboratorium.
- (3) Kepala UPTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator Mutu, Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTS.
- (5) Struktur Organisasi UPTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala UPTS Laboratorium mempunyai fungsi meliputi :

- a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas Laboratorium lingkungan;
- b. kepala Laboratorium mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan Laboratorium serta memimpin organisasi untuk mencapai tingkat prestasi yang baik;
- c. kepala Laboratorium mempunyai wewenang membuat keputusan terhadap kebijakan maupun sumber daya laboratorium untuk mencapai mutu data pengujian dan/atau kalibrasi sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan;
- d. kepala Laboratorium mempunyai tugas mernimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan/ atau penunjang di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup, pengelolaan aset Laboratorium, sarana dan prasarana Laboratorium, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diberikan oleh Kepala Sadan;
- e. dalam rangka mewujudkan praktek Laboratorium yang baik dan benar, Kepala UPTS Laboratorium mempunyai tugas meliputi :
1. mengesahkan panduan mutu Laboratorium;
2. menyelenggarakan kaji ulang sistem manajemen minimal 12 (duabelas) bulan sekali;
3. menetapkan dan memelihara kebijakan dan sasaran mutu Laboratorium;
5. memastikan fokus perhatian pada persyaratan pelanggan di seluruh organisasi UPTB;
4. mempromosikan kebijakan mutu dan sasaran mutu di seluruh organisasi UPTS untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan pelibatan;

6. memastikan bahwa proses yang sesuai diterapkan dan men persyaratan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan di sasaran mutu dicapai;
7. memastikan bahwa suatu sis tern manajemen mutu yang efisien telah diterapkan, diimplementasikan dan dipelih mencapai sasaran mutu;
8. memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan;
10. memutuskan tindakan bagi perbaikan sistem manajeman muu f. menyiapkan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan I laboratorium lingkungan;
9. meninjau sistem manajemen mutu secara periodik; dan
- g. mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang mengenai hasil Laboratorium terhadap limbah cair perusahaan/industri/usah Bi tung;
- h. melaksanakan pengelolaan Laboratorium yang dapat dipertanggw baik dari segi administrasi maupun dari segi pengujian sampel yan] 1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan Iainnya yang diberikan c Sadan.
3. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 5 Pasal yakni Pasal 33A 330 dan 33E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 33A

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal bertanggungjawab dalam ha! merencanakan, menerapkan, m semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan pen personil Laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, Sub Bagian Ta mempunyai tugas meliputi :
- a. menyelesaikan semua aspek administrasi yang dibutuhk laboratorium dengan pihak lain serta memelihara administrasinya;
- b. menerima sampel, memindahkan data hasil pengujian dan/ at, ke dalam format laporan atau sertifikat serta menyampaikan pelanggan;
- c. menerima pengaduan/ keluhan termasuk um pan balik pelangg
- e. melakukan pemeriksaan atau memverifikasi secara adrninistra barang atau peralatan yang telah dibeli sebelum digunakan;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan, ins bahan habis pakai, serta perlengkapan Laboratorium lainnya;
- f. mengevaluasi dan memelihara rekaman pemasok yang digunal
- h. memelihara rekaman kualifikasi seluruh personil Laboratonun 1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan UPTB.
- g. berkoordinasi dengan personil terkait laboratorium untuk n jenis pelatihan bagi seluruh personil Laboratorium; .

## Pasal 338

- (1) Koordinator Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tanggung jawab dan kewenangan untuk memastikan bal manajemen mutu yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan I.. dikomunikasikan, dimengerti, diterapkan dan dipelihara cl. personil pada semua tingkatan organisasi UPTB pada setiap wakn
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya, Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mel

- a. merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi penyusunan serta melakukan kaji ulang sistem manajemen mutu Laboratorium;
- b. mengesahkan dokumen sistem manajemen mutu yang meliputi prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung dan formulir;
- c. merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program audit internal La.boratorium terhadap semua elemen sistem manajemen mutu termasuk kegiatan pengujian \_dan/atau kalibrasi;
- e. apabila diperlukan, melakukan kaji ulang terhadap temuan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan yang dilakukan oleh tim audit internal dalam pelaksanaan audit internal;
- d. menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan audit internal;
- f. melaksanakan tindak lanjut audit untllk memveriftlcasi penerapan dan efektifitas tindakan perbaikan, apabila diperlukan;
- h. menjamin bahwa dokumen yang digunakan oleh seluruh personil laboratorium ada dalarn dokumen resmi yang muktahir;
- g. memelihara dan mengendalikan dokumentasi sistem manajemen mutu baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik serta mendistribusikannya kepada personil laboratorium yang tepat;
- i. memusnahkan dokumen laboratoriurn yang sudah kadarluasa; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB.

## Pasal 33C

- ( 1) Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tanggung jawab atas semua aspek operasional teknis dan kelengkapan surnber daya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa mutu data hasil pengujian dan/atau kalibrasi tercapai sesuai kebutuhan dan kepuasan pe!anggan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, rnengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi baik di lapangan maupun di Laboratoriurn;
- c. merencanakan, mengorganisasika.n dan mengevaluasi partisipasi uji profesiensi atau uji banding antar laboratorium;
- b. mengkoordinasikan penerapan jaminan mutu dan pengendalian jaminan mutu (QC/QA) untuk semuajenis pengujian dan/atau kalibrasi;
- d. memilih dan menentukan subkontraktor laboratorium yang kompeten;
- f. melakukan pene!usuran terhadap pengaduan/keluhan pelanggan yang berkaitan dengan mutu hasil pengujian dan/ a tau kalibrasi;
- e. menandatangani laporan hasil pengujian dan/ atau kalibrasi;
- g. memberikan pendapat dan interpretasi hasil pengujian dan/atau kalibrasi apabila diperlukan;
- i. melaksanakan pengembangan dan validasi metode pengujian dan/ atau kalibrasi;
- h. mengkoordinasikan dan mengawasi penetapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) sesuai metode yang digunakan untuk sernua jenis pengujian dan/atau kalibrasi yang dilakukan di Laboratorium;
- j. melakukan verifikasi terhadap data hasil pengujian dan/atau kalibrasi;
- I. melakukan pengujian ulang terhadap retained sample, apabila memungkinkan, jika ada keluhan pelanggan;
- k. meminilisasi penyimpangan yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu data hasil pengujian dan/ atau kalibrasi serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian;
- m. melakukan penyeliaan yang memadai terhadap analis;

- n. meningkatkan profesionalisme analis; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPl'B.

## Pasal 330

Analis Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas meliputi:

- a. menyiapkan alat, bahan yang diperlukan dalam pengujian dan/ a tau kalibrasi;
- b. melakukan pengujian dan/atau kalibrasi sesuai dengan metode/prosedur standar yang ditetapkan;
- d. membuat laporan hasil pengujian dan/atau kalibrasi; dan
- c. membersihkan alat dan menyimpan bahan setelah digunakan;
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPJ'B.

## Pasal 33E

Pengambil Contoh Uji sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf f mempunyai tugas meliputi :

- a. melakukan pengambilan sampel sesuai dengan metode/prosedur standar yang ditetapkan;
- b. melakukan pengujian parameter lapangan;
- d. membuat dokumentasi dan laporan pengambilan sampel; dan
- c. mengisi berita acara pengambilan sampel;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPl'B.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Bitung.




BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 141

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

30

TAHUN 2014

TANGGAL

16 rPcI 2014'

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSJ DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BITUNG

## BAGAN STRUKTUR ORGANJSASJ UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN



Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA m\_UNG, WEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA NIP: 19741118 2001121 003