Unknown PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI ERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Repubiik Indoi .iesia Tahun 20 I 4 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 5647), perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Prasal 322 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentarug Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) -&amp;-ebagaimana telah bebeTapakah tliubah, taak\-itr -ct'cT1gctT1 10T1-ct'2tT1-gUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Repubiik Indoi .iesia Tahun 20 I 4 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 5647), perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan B elanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016;
1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Neraga Republik Indonesia Tahun 1945;
2. vnciang-Untlang Nomor 58 iahun \_\~58 tentang ?ene'Lapa: Undang-Undang Darurat Nomor 2:1 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Dae rah Swatantra Tingkat I Surnatera. Tengah sebagai UndangUndang, (Lernbaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1958 Xomor 108);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19·85 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara R&lt; epublik Indonesia Tahun : 985 Nornor 68, Tambahan Leml iaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaiman a telah diubah dengan Lridang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lebaran Negara Re publik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan cemoerer: Negara Repub)ik Indonesia ".'k&gt;..rno..r 3'..,=-89},·
- .\_-::da..-:g-Undang Nomor 28 Tt ahun 1999 tentang Per.yeieriggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, ~::i&gt;...:s:. dar: . .epotisme (Lembaran ~e gara Republik Indonesia T;:;".:-..:.:: :99S-. ·o:::c:-s. Tambahan Ler-r.baran ~egara Republik
- 5 17 tertarg Keuangan Nezarz 2003
6. Undang-Lnca-ig . .ornor :s Tahi;n 2004 teritang Perr.e r.ksaar; Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan \'egara (Lernbaran Negara Republik Indonesia \'omor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- ~- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- \_2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 &gt;'omor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia x omor 4540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
- -. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- \_ - . ?eraruran Pemerintah :\omor 24 Tahun 2005 ten tang Standar Akunzans: Pernerintahan Lernbar . .egara Xegara Republik :- ior.es:a -:-a:"-::..::: 2 OS . ·o:::c::.!9. -:-a.-:::)a.':.ar. Lembarar; \'ega:a ?~::·..:::: ________________::.: ::-.ci
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif penempatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51610);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
pkan
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri N omor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah d · .an Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapata n dan Belania Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Paeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 te·ntang Perubahan atas Pe:ratuian M.ented Dalam Negeii N"-.'W.i.'RJ; ~'2 '1;·~.h 1 .!.'i'i '2Q 11 tentang Pedoman Pemberian Hibah d.an Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nlomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daeirah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir den.gan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2CH 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daera..~;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nome ir 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun. 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor IO, Tambahan Lemba ran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6) sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun, 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Keabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor l 0, Tambahan Lemba ran Daerah XabupateJ:i Kerinci Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanga n Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupate-n Kerinci Tahun 2007 Nomor 15,, Tambahan Lembaran Daeerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2'.013 tentang Perubahan Kedua f\ta'i:. Peiatuian Dae-rah Nomoi 1$ 'l;a\:&gt;i'.!.'.i'i '2001 t.\_e,;:,it..'2..'i'i'E, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanga n Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupate-n Kerinci Tahun 2013 Nomor 3J;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kerincii Nomor 8 Tahun 2016 tentang f\ngga-ran Penda?atan dan &amp;·l.~i~a D.'?&amp;..'i:W~ Ka~.!.'?at&amp;'i'i Kerinci Tahun Anggaran;
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA.TEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATE~. KERL CI TAHUN ANGGARAW 2016,
?ertanggungjawaban pelaksana APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Leporeii Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
4. Laporan Operasional d.
5. Laporan Arus Kas; dan
6. Laporan Perubahan Equitas . . ·
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampir dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik ::Jaerah/Perusahaan Daerah;
Pasal 1
ran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun \_::.:an 2016 sebagai berikut:
Pasal 2
ran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun \_::.:an 2016 sebagai berikut:
Rp 115.364.745.933,27
Rp 0,00
Rp 115.364.745.933,27
Pernbiayaan
- Penerimaan
- ?engeluaran
\_-:..::nlah Pembiayaan Netto
Rp 1.057.674.380.055,22
Rp 1.100.444.544.999,72
Rp (42.770.164.994,50)
?e:i.dapatan
3e:anja dan Transfer
:-...:mus/ defisit
Pasal 3
- -.aporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
- anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 35.480.596.244, 78
engan rincian sebagai berikut:
- Anggaran pendapatan etelah perubahan
Rp 1.093.154.976.300,00
Realisasi
Rp 1.057 .674.380.055,22
isih lebih/ (kurang)
Rp 35.480.596.244, 78
- belanja sejumlah Rp 72.859.926.134,55 -= lisih anggaran dengan realisasi - engan rincian sebagai berikut:
Rp 882.463.839.147,77
Rp 72.859.926.134,55
- Realisasi
\_ ""~sih lebih/ (kurang)
Rp 955.323. 765.282,32
- Anggaran belanja
- Setelah perubahan
\_: ________________sih realisasi
anggaran surflus/ defisit
dengan
012 000
sejumlah
Selisih lebih/ (kurang)
Rp 115.364.745.933,27
Rp (20.059.667.000)
Rp 95.305.078.933,27
- a . Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
- b. Realisasi
Seiisih anggaran dengan reaiisasi pembiayaan netto sejurnlah Rp (20.059.667.000) dengan rincian sebagai nberikut:
Rp 20.059.667.000,00
0,00 Rp
Pengeluaran
Rp 20.059.667.000,00
Setelah
- a. Anggaran pembiayaan perubahan
- b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 20.059.667.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
R;.:; : :5 364.745.933,27
Rp 0,00
Rp l 15.364.745.933,27
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)
Rn i· Seliaih anggaran dengan realisaai penerimaan pernbiayaari sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surflus/defisit perubahan
Setelah
Rp (95.305.078.933,27)
- b. Realisasi surflus/Defisit
Rp. (42.770.164.944,50)
Selisih lebih/(kurang)
Rp (52.534.913.988,77)
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
Rp
72.594.580.988,77
Rp 72.594.580.988,77
- b. Sisa Lebih/ Kurang pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)
- c. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp 115.364.745.933,27
- a. Penggunaan
- SAL se bagai Penerimaan Pernbiavaan Tahun Berjalan
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 se bagai berikut:
Rp l.465.745.126.874,08
9.131.686.495,50
Rp
Rp 1.465. 745.126.874,08
- a. Jumlah asset
- b. Jumlah kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
| a. | Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO | Rp | 85.755.540.098,45 |
|-------|--------------------------------------------------|------|----------------------|
| b. | Jumlah Pendapatan Transfer - LO | Rp | 1.017.166.427.923,32 |
| c. | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO | Rp | 8.077.503.259,00 |
| d. | Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Operasional LO | Rp | l.110.999.471.280,77 |
| 0 '-. | Jumlah Beban dari Kegiatan Operasional | Rp | l.046.840.739.049,32 |
| | Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional | Rp | 64.158.732.231,45 |
| g. | Surplus/Defisit non Operasional | Rp | 56.518.295.261,09 |
| | Surplus/Defisit Pos Luar Biasa | RP | 120.677.027.492,54 |
| | Surplus/Defisit - LO | Rp | 120.677.027.492,54 |
Pasal 7
...aporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
- a. Saldo awal
Rp 1.023.068.645. 960,04
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp 151. 74 7.464.238,32
- c. Arus kas dari aktivitas investasi Aset non keuangan
Rp (196.176.763.348,00)
- d. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan
Rp
0,00
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp
115.668.816,00
- Saldo akhir per 31 Desember 2016
Rp 72.638.914.202, 75
Pasal 8
...a..ooran Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f -=:tuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
- a. Ekuitas Awal
Rp l.345.161.003.212,86
- b. Surplus/Defisit - LO
Rp
120.677.027.492,54
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi I Kesalahan Mendasar
Rp
(9.224.590.326,82)
- d. Ekui tas Akhir
Rp 1.456.613.440.378,58
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d :ahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun .rualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 18
2. vnciang-Untlang Nomor 58 iahun \_\~58 tentang ?ene'Lapa: Undang-Undang Darurat Nomor 2:1 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Dae rah Swatantra Tingkat I Surnatera. Tengah sebagai UndangUndang, (Lernbaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1958 Xomor 108);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19·85 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara R&lt; epublik Indonesia Tahun : 985 Nornor 68, Tambahan Leml iaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaiman a telah diubah dengan Lridang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lebaran Negara Re publik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan cemoerer: Negara Repub)ik Indonesia ".'k&gt;..rno..r 3'..,=-89},·
- .\_-::da..-:g-Undang Nomor 28 Tt ahun 1999 tentang Per.yeieriggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, ~::i&gt;...:s:. dar: . .epotisme (Lembaran ~e gara Republik Indonesia T;:;".:-..:.:: :99S-. ·o:::c:-s. Tambahan Ler-r.baran ~egara Republik
- 5 17 tertarg Keuangan Nezarz 2003
6. Undang-Lnca-ig . .ornor :s Tahi;n 2004 teritang Perr.e r.ksaar; Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan \'egara (Lernbaran Negara Republik Indonesia \'omor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- ~- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- \_2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 &gt;'omor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia x omor 4540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
- -. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- \_ - . ?eraruran Pemerintah :\omor 24 Tahun 2005 ten tang Standar Akunzans: Pernerintahan Lernbar . .egara Xegara Republik :- ior.es:a -:-a:"-::..::: 2 OS . ·o:::c::.!9. -:-a.-:::)a.':.ar. Lembarar; \'ega:a ?~::·..:::: ________________::.: ::-.ci
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif penempatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51610);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
pkan
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri N omor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah d · .an Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapata n dan Belania Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Paeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 te·ntang Perubahan atas Pe:ratuian M.ented Dalam Negeii N"-.'W.i.'RJ; ~'2 '1;·~.h 1 .!.'i'i '2Q 11 tentang Pedoman Pemberian Hibah d.an Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nlomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daeirah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir den.gan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2CH 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daera..~;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nome ir 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun. 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor IO, Tambahan Lemba ran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6) sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun, 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Keabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor l 0, Tambahan Lemba ran Daerah XabupateJ:i Kerinci Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanga n Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupate-n Kerinci Tahun 2007 Nomor 15,, Tambahan Lembaran Daeerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2'.013 tentang Perubahan Kedua f\ta'i:. Peiatuian Dae-rah Nomoi 1$ 'l;a\:&gt;i'.!.'.i'i '2001 t.\_e,;:,it..'2..'i'i'E, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanga n Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupate-n Kerinci Tahun 2013 Nomor 3J;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kerincii Nomor 8 Tahun 2016 tentang f\ngga-ran Penda?atan dan &amp;·l.~i~a D.'?&amp;..'i:W~ Ka~.!.'?at&amp;'i'i Kerinci Tahun Anggaran;
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA.TEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATE~. KERL CI TAHUN ANGGARAW 2016,
?ertanggungjawaban pelaksana APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Leporeii Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
4. Laporan Operasional d.
5. Laporan Arus Kas; dan
6. Laporan Perubahan Equitas . . ·
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampir dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik ::Jaerah/Perusahaan Daerah;
ran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun \_::.:an 2016 sebagai berikut:
Rp 115.364.745.933,27
Rp 0,00
Rp 115.364.745.933,27
Pernbiayaan
- Penerimaan
- ?engeluaran
\_-:..::nlah Pembiayaan Netto
Rp 1.057.674.380.055,22
Rp 1.100.444.544.999,72
Rp (42.770.164.994,50)
?e:i.dapatan
3e:anja dan Transfer
:-...:mus/ defisit
- -.aporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
- anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 35.480.596.244, 78
engan rincian sebagai berikut:
- Anggaran pendapatan etelah perubahan
Rp 1.093.154.976.300,00
Realisasi
Rp 1.057 .674.380.055,22
isih lebih/ (kurang)
Rp 35.480.596.244, 78
- belanja sejumlah Rp 72.859.926.134,55 -= lisih anggaran dengan realisasi - engan rincian sebagai berikut:
Rp 882.463.839.147,77
Rp 72.859.926.134,55
- Realisasi
\_ ""~sih lebih/ (kurang)
Rp 955.323. 765.282,32
- Anggaran belanja
- Setelah perubahan
\_: ________________sih realisasi
anggaran surflus/ defisit
dengan
012 000
sejumlah
Selisih lebih/ (kurang)
Rp 115.364.745.933,27
Rp (20.059.667.000)
Rp 95.305.078.933,27
- a . Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
- b. Realisasi
Seiisih anggaran dengan reaiisasi pembiayaan netto sejurnlah Rp (20.059.667.000) dengan rincian sebagai nberikut:
Rp 20.059.667.000,00
0,00 Rp
Pengeluaran
Rp 20.059.667.000,00
Setelah
- a. Anggaran pembiayaan perubahan
- b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 20.059.667.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
R;.:; : :5 364.745.933,27
Rp 0,00
Rp l 15.364.745.933,27
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)
Rn i· Seliaih anggaran dengan realisaai penerimaan pernbiayaari sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surflus/defisit perubahan
Setelah
Rp (95.305.078.933,27)
- b. Realisasi surflus/Defisit
Rp. (42.770.164.944,50)
Selisih lebih/(kurang)
Rp (52.534.913.988,77)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
Rp
72.594.580.988,77
Rp 72.594.580.988,77
- b. Sisa Lebih/ Kurang pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)
- c. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp 115.364.745.933,27
- a. Penggunaan
- SAL se bagai Penerimaan Pernbiavaan Tahun Berjalan
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 se bagai berikut:
Rp l.465.745.126.874,08
9.131.686.495,50
Rp
Rp 1.465. 745.126.874,08
- a. Jumlah asset
- b. Jumlah kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana
Pasal6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
| a. | Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO | Rp | 85.755.540.098,45 |
|-------|--------------------------------------------------|------|----------------------|
| b. | Jumlah Pendapatan Transfer - LO | Rp | 1.017.166.427.923,32 |
| c. | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO | Rp | 8.077.503.259,00 |
| d. | Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Operasional LO | Rp | l.110.999.471.280,77 |
| 0 '-. | Jumlah Beban dari Kegiatan Operasional | Rp | l.046.840.739.049,32 |
| | Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional | Rp | 64.158.732.231,45 |
| g. | Surplus/Defisit non Operasional | Rp | 56.518.295.261,09 |
| | Surplus/Defisit Pos Luar Biasa | RP | 120.677.027.492,54 |
| | Surplus/Defisit - LO | Rp | 120.677.027.492,54 |
...aporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
- a. Saldo awal
Rp 1.023.068.645. 960,04
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp 151. 74 7.464.238,32
- c. Arus kas dari aktivitas investasi Aset non keuangan
Rp (196.176.763.348,00)
- d. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan
Rp
0,00
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp
115.668.816,00
- Saldo akhir per 31 Desember 2016
Rp 72.638.914.202, 75
...a..ooran Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f -=:tuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
- a. Ekuitas Awal
Rp l.345.161.003.212,86
- b. Surplus/Defisit - LO
Rp
120.677.027.492,54
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi I Kesalahan Mendasar
Rp
(9.224.590.326,82)
- d. Ekui tas Akhir
Rp 1.456.613.440.378,58
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d :ahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun .rualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
=ertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ·=:-cantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

: Laporan Operasional

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

: Laporan Perubahan Ekuitas

: Laporan A . rus Kas

: Neraca

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

: Rekapitulasi\_realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

: Daftar piutang daerah;

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lain ya;

: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

: Daftar dana cadangan daerah;

: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

...a.=:ipiran II

rnpiran 111

...:..:::ipi..~ IV

mran V

azapiran I.10

e-piran 1.11

Larnpiran

I:5

Lampiran 1.6

Lampiran I. 7

~piran I.4

Lampiran 1.3

- Lampiran I

: Laporan realisasi aggaran

Lampiran 1.1 pemerintahan

: Ringkasan laporan realisasi aggaran menurut urusan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Zampiran I.8

Zampiran I.9

'

## Pasal 11

ran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) - dari:

- . ran kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- laporan kenangau badan nsaba milik ..daer.ah/perusahaan daerab cantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

= menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban sebagai rincian 1ebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD Ganaan APBD

## Pasal 13

..::an Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan &gt;: ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci


Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal, 3 o .. o ~-201 7 BUPATI KERINCI,

' --==-:gkan di Sungki Penuh ..c...-.ggal, 201 7


--=--c&lt;l\_\_.- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINS! JAMB!:!}/ 2017 - ~~N DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR 9-

-

--


.

\

,