KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA KAWASAN INVESTASI ASEAN) (berlaku 7 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat
:
Menetapkan :
a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 14. September 2001 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Amend the Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja Kawasan Investasi ASEAN), sebagai hasil perundingan antara para Menteri Negaranegara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengesahan Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA KAWASAN INVESTASI ASEAN).
Pasal 1
Mengesahkan Protocol to Amend The Framework Agreement on The ASEAN Investment Area (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangha Kerja Kawasan Investasi ASEAN), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 14 September 2001, sebagai hasil perundingan antara para Menteri Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA KAWASAN INVESTASI ASEAN Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara ("ASEAN");

Verifikasi: MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kawasan Investasi ASEAN (Persetujuan A!A) ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 1998 di Makati, Phi!ipina, yang bertujuan untuk menciptakan Kawasan Investasi ASEAN yang kompetitif dan dinamis melalui lingkungan investasi yang lebih liberal dan transparan yang dapat memberikan kontribusi pada kelancaran arus investasi; MiEMPERHATIKAN DENGAN SEKSAMA bahwa saat ini Kawasan Investasi ASEAN rneluas ke sepuluh negara Asia Tenggara dengan masuknya Kerajaan Kamboja dalam persetujuan AIA pada tanggal 30 April 1999;

Verifikasi: MENGINGINKAN untuk mempercepat implementasi dari Persetujuan AIA sesuai dengan kesepakatan para Pemimpin ASEAN dalam paragraf 8 dari "Statement on Bold Measures" yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-6 ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam, dan untuk memperluas dan merinci cakupannya seperti yang telah disetujui pada Pertemuan Pertama Dewan AIA pada tanggal 5 Maret 1999 di Phuket, Thailand; MEMPERHATIKAN bahwa Pasal 18 dari Persetujuan AIA mengatur perubahan-perubahan untuk itu; ## TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT: ## PASAL 1 Pasal 2 dari Persetujuan AIA akan diganti sebagai berikut : 1. Persetujuan ini akan mencakup semua investasi langsung kecuali : 2. (a) investasi porfolio; dan 3. (b) hal-hal terkait dengan investasi yang dicakup oleh Persetujuan-Persetujuan ASEAN lainnya. 2. Tanpa mengabaikan ketentuan pada paragraf 1, Persetujuan ini juga akan mencakup investasi langsung dalam sektor-sektor sebagai berikut dan jasa-jasa yang terkait erat (services incidental) pada sektor-sektor tersebut : - (a) manufaktur; - (b) pertanian; - (c) perikanan; - (d) kehutanan; - (e) pertambangan dan ekstraksi 3. Persetujuan ini lebih jauh akan mencakup investasi langsung pada sektor-sektor lainnya dan jasa-jasa yang terkait erat (services incidental ) pada sektor-sektor tersebut yang disepakati oleh Negara-Negara Anggota." ## Pasal 2 Pasal 7 dari Persetujuan AIA akan diubah sebagai berikut : - a) dengan mencantumkan kalimat dibawah sebagai paragraf 4 yang baru : "Dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan pada paragraf 3, Daftar Sementara Pengecualian untuk sektor manufaktur secara bertahap akan dikeluarkan oleh semua Negara-Negara Anggota pada tahun 2003, kecuali Kerajaan Kamboja, Republik Demokrasi Rakyat Laos dan Republik Sosialis Vietnam yang akan menghapus daftar dimaksud tidak lebih dari tahun 2010." - b) dengan memberikan penomoran ulang paragraf 4 yang ada, menjadi paragraf 5. ## Pasal 3 Pasal 8 pada Pesetujuan AIA akan diubah sebagai berikut : - a) dengan mencantumkan kalimat dibawah sebagai paragraf 4 yang baru,: "Negara-Negara Anggota akan memberitahukan Dewan AIA tentang investasi yang akan datang yang terkait dengan persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan, yang memberikan perlakuan istimewa dimana mereka terikat, dalam hal dan kapan setiap persetujuan-persetujuan dimaksud dibuat dan berlaku." - b) dengan memberikan penomoran ulang paragraf 4 yang ada, menjadi paragraf 5. ## PASAL 4 Paragraf 2 dari Pasal 9 pada Persetujuan AIA akan diganti sebagai berikut : "Dengan memperhatikan masuknya kemudian Republik Sosialis Vietnam, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Uni Myanmar, Kerajaan Kamboja, ketentuan-ketentuan pada paragraf 1 dari Pasal 1 ini diberlakukan hanya untuk : - (a) Republik Sosialis Vietnam setelah jangka waktu 3 tahun; - (b) Kerajaan Kamboja, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Uni Myanmar setelah jangka waktu 5 tahun; dari tanggal berlakunya Pesetujuan ini." ## PASAL 5

Penandatangan: 1. Protokol ini akan mulai berlaku pada saat pendepositan dari instrumen ratifikasi atau instrumen penerimaan dari semua Pemerintah penandatangan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang harus dilaksanakan dalam waktu enam bulan setelah penandatanganan Protokol ini.

Penandatangan: 2. Protokol ini akan didepositkan pada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang akan segera menyampaikan certified copy kepada setiap negara anggota.

Verifikasi: SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini diberi kuasa penuh oleh pemerintah masingmasing, telah mendatangani Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja Kawasan Investasi ASEAN ini.

Penetapan: Dibuat di Hanoi, Viet Nam, pada tanggal 14 September 2001, dalam satu salinan berbahasa Inggris.

Penandatangan: Untuk Pemerintah Brunei Darussalam ABDUL RAHMAN TAIB Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Utama

Penandatangan: Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja KONG VIBOL Sekretaris Negara Urusan Ekonomi dan Keuangan Wakil Ketua Dewan Pembangunan Kamboja

Penandatangan: Untuk Pemerintah Republik Indonesia RINI M.S. SOEWANDI Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Penandatangan: Untuk Pemerintah Demokrasi Rakyat Laos SOULIVONG DARAVONG Menteri Perindustrian dan Kerajinan Tangan

Penandatangan: Untuk Pemerintah Malaysia RAFIDAH AZIZ Menteri Industri dan Perdagangan Internasional

Penandatangan: Untuk Pemerintah Uni Myanmar BRIGADIER GENERAL DAVID O. ABEL Menteri pada Kantor Ketua Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara

Penandatangan: Untuk Pemerintah Republik Philipina THOMAS G. AQUINO Menteri Perdagangan dan Industri

Penandatangan: Untuk Pemerintah Republik Singapura GEORGE YONG-BOON YEO Menteri Perdagangan dan Industri

Penandatangan: Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand ADISAI BODHARAMIK Menteri Perdagangan Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam TRAN XUAN GIA

Penandatangan: Menteri Perencanaan dan Investasi