PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhitisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD), serta Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 1.449.949.460.709,24
- b. Belanja
Rp. 1.603.018.777.873,23
- c. Transfer
Rp 190.791.060.382,00
Total Belanja dan Transfer Rp. 1.793.809.838.254,23
Surplus/Defisit
Rp. (343.860.377.544,99)
- d. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp. 1.039.234.179.659,35
- Pengeluaran Pembiayaan Netto
Rp. 0,00
Rp. 1.039.234.179.659,35
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.143.463.591.631,24 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan Rp. 1.306.485.869.078,00
- setelah perubahan
- b. Realisasi Rp 1.449.949.460.709,24 Selisih lebih / (kurang) Rp. 143.463.591.631,24
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(278.595.146.272,77) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran belanja setelah Rp.1.881.613.924.145,00
3. perubahan
- b. Realisasi Rp. 1.603.018.777.872,23 Selisih lebih / (kurang) Rp. (278.595.146.272,77)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp.(909.276.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Transfer setelah perubahan Rp. 190.835.375.382,00
- b. Realisasi
Rp 190.791.060.382,00
Selisih lebih / (kurang) Rp. (44.315.000,00)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.(422.103.052.904,01) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/defisit setelah Rp. (765.963.430.449,00)
- perubahan
- b. Realisasi Rp. (343.860.377.544,99) Selisih lebih / (kurang) Rp. (422.103.052.904,01)
| (5) | Selisih anggaran dengan pembiayaan sejumlah (Rp.00) berikut : | realisasi penerimaan dengan rincian sebagai |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 1.039.234.179.659,35 |
| | b. Realisasi | Rp. 1.039.234.179.659,35 |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp. 0,00 |
| (6) | Selisih anggaran dengan pembiayaan sejumlah Rp. sebagai berikut : | realisasi pengeluaran 0,00 dengan rincian |
| | a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| | b. Realisasi | Rp. 0,00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |
| (7) | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut : | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut : |
| | a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 1.039.234.179.659,35 |
| | b. Realisasi Selisih lebih / (kurang) | Rp. 1.039.234.179.659,35 Rp. 00,00 |
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Saldo Anggaran Awal Rp. 1.039.234.179.659,35
Penggunaan SAL Tahun berjalan Rp. 1.039.234.179.659,35
- c. Defisit Anggaran Rp. (343.860.377.544,99)
Pembiayaan Netto Rp. 1.039.234.179.656,35
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 695.373.802.114,36
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
Jumlah aset
Rp. 3.521.742.763.798,97
Jumlah kewajiban
Rp. 197.992.688.678,65
Jumlah ekuitas dana
Rp. 3.323.750.075.120,32
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
Pendapatan -LO
Rp. 1.461.431.834.145,88
Beban
Rp. 1.530.122.771.104,72
Surplus/Defisit- LO
Rp. (69.119.954.635,29)
Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Saldo awal kas Rp. 1.039.234.179.659,35 per 1 Januari 2016
Arus kas dari aktivitas operasi
Rp. 270.020.464.716,74
- c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (613.880.842.261,73)
- d. Arus kas dari aktivitas Rp. (0,00)
- pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas Rp. 7991,00 non anggaran
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember Rp. 698.986.485.917,38 Tahun 2016
Saldo Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 698.986.485.917,38 termasuk di dalamnya Kas dibendahara pengeluaran Rp. 29.300,00 Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 2.908.795.971,00 dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rp. 19.050.237.357,69 serta Kas di Dana Kapitasi JKN Rp. 2.908.795.971,00 dan Kas di Dana BOS Rp.3.609.609.460,02.
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
Ekuitas Awal
Rp.3.078.379.267.200,69
Surplus/Defisit-LO
Rp. (69.119.954.635,29)
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Rp. 314.490.762.554,82 Kebijakan
Ekuitas Akhir
Rp.3.323.750.075.120,32
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I :

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016.

Lampiran I.1

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2016.

Lampiran I.2

:

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016.

Lampiran I.3 :

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.

Lampiran I.4 :

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2016.

b. Lampiran II

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

c. Lampiran III :

Laporan Operasional.

d. Lampiran IV :

Laporan perubahan Ekuitas.

e. Lampiran V

: NERACA.

f. Lampiran VI

:

Laporan arus kas.

g. Lampiran VII

: CaLK.

h. Lampiran VIII :

Daftar rekapitulasi piutang daerah.

- i. Lampiran VIX :

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih.

- j. Lampiran X :

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.

k. Lampiran XI

:

Daftar penyertaan Modal pemerintah daerah.

l. Lampiran XII :

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.

m. Lampiran XIII :

Daftar rekapitulasi asset tetap.

n. Lampiran XIV :

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan.

- o. Lampiran XV :

Daftar rekapitulasi asset lainnya.

p. Lampiran XVI :

Daftar cadangan daerah.

q. Lampiran XVII :

Daftar kewajiban jangka pendek.

- r. Lampiran XVIII :

Daftar kewajiban jangka panjang.

- s. Lampiran XIX :

Daftar kegiatan yang belum selesai dan dianggarkan kembali tahun berikutnya (DPA\_L).

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan badab usaha milik daerah.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

pada tanggal 18 Agustus 2017

Ditetapkan di Pelaihari BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (98/2017)