PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 14 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI STAF YANG DIPERBANTUKAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG (berlaku 5 April 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI STAF YANG DIPERBANTUKAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Staf yang diperbantukan pada Sekretariat Daerah Kota Bitung, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta memotivasi staf yang diperbantukan agar lebih giat bekerja serta profesional dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Staf yang diperbantukan pada Sekretariat Daerah Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Menetapkan :
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI STAF YANG DIPERBANTUKAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II
TUGAS STAF YANG DIPERBANTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Staf yang diperbantukan mempunyai tugas, meliputi :
- a. membentuk focus group discussion (FGD) guna memberikan masukan dan telaahan kepada Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. mewakili pimpinan dalam menghadiri acara dan kegiatan di tengah masyarakat; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
TUJUAN PEMBERIAN TPP
BAB III - TUJUAN PEMBERIAN TPP
Pasal 3
Tujuan dari Pemberian TPP adalah :
- a. memotivasi Staf yang diperbantukan untuk bekerja lebih giat dan profesional;
- b. memotivasi Staf yang diperbantukan yang bekerja melampaui beban kerja normal;
- c. meningkatkan kinerja Staf yang diperbantukan untuk bekerja melebihi tugas pokok dan fungsi; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan Staf yang diperbantukan.
BESARAN JUMLAH DAN JENIS TPP
BAB IV - BESARAN JUMLAH DAN JENIS TPP
Pasal 4
Besaran jumlah TPP bagi Staf yang diperbantukan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB V KRITERIA DAN TATA CARA PEMBAYARAN TPP

## Pasal 5

- (1) Kriteria Pembayaran TPP mengacu pada Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :
- a. TPP diberikan berdasarkan beban kerja; dan
- b. TPP diberikan kepada Staf yang diperbantukan yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 6

Tata Cara Pembayaran TPP adalah sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai setiap bulannya dalam pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala SKPD;
- b. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, besaran TPP dibayarkan berdasarkan nilai TPP dibagi jumlah hari kehadiran PNS; dan
- c. TPP berdasarkan beban kerja tidak dibayarkan apabila Staf yang diperbantukan tersebut berada dalam status tugas belajar, cuti, ijin, sakit dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya.

## Pasal 7

Apabila terjadi mutasi jabatan dan/atau perpindahan tempat tugas maka pembayaran TPP diatur sebagai berikut :

- a. Keputusan Walikota/Nota Dinas/Surat Perintah Tugas tentang mutasi jabatan dan/atau perpindahan tempat tugas dilaksanakan pada tanggal 1-15 bulan berjalan maka TPP dibayarkan pada SKPD; dan
- b. Keputusan Walikota/Nota Dinas/Surat Perintah Tugas tentang mutasi jabatan dan/atau perpindahan tempat tugas dilaksanakan pada tanggal 16-31 bulan berjalan maka TPP dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja baru.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembayaran TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 5 April 2013

WALIKOTA BITUNG,


HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 5 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA,


Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 69