PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 73 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (berlaku 21 Desember 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan . . .
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
: PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
Pasal 1
- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara berasal dari jasa:
- a. penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN);
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, lokakarya, atau seminar bagi aparatur negara;
- c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan administrasi publik;
- d. penilaian kompetensi; dan
- e. sewa sarana dan prasarana.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR

Distribusi: ## Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, SETIO SAPTO NUGROHO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam satuan rupiah.


## Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, lokakarya, atau seminar bagi aparatur negara berupa diklat teknis dan diklat fungsional tidak termasuk biaya transportasi, konsumsi, dan/atau akomodasi.
- (2) Biaya transportasi, konsumsi, dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Wajib Bayar.

## Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,


PATRIALIS AKBAR


## Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO


## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2009009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

## I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas. Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50878888



## LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 73 TAHUN 2009

TANGGAL

: 21 DESEMBER 2009

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA STIA LAN A. Program Sarjana (S-1) dan Diploma Tiga (D-3) 1. Seleksi Calon Mahasiswa Baru 2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) a. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) sebelum tahun 2007 b. Mahasiswa dengan NPM tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 c. Mahasiswa dengan NPM mulai tahun 2010 3. SPP Bagi Mahasiswa Cuti 4. Ujian Laporan Akhir Program S-1 dan D-3 a. Ujian Utama b. Ujian Ulangan 5. SPP Semester Pendek B. Program Magister (S-2) 1. STIA LAN Jakarta a. Seleksi Calon Mahasiswa Baru b. SPP 2. STIA LAN Bandung dan STIA LAN Makassar a. Seleksi Calon Mahasiswa Baru b. SPP C. Bimbingan Teknis Program Studi | Per peserta Per mahasiswa/ semester Per mahasiswa/ semester Per mahasiswa/ semester Per mahasiswa/ semester Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa/ semester Per peserta Per mahasiswa/ semester Per peserta Per mahasiswa/ semester Per mahasiswa/ kegiatan | 150.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00 500.000,00 250.000,00 6.000.000,00 250.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 |


| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| II. | PENYELENGGARAAN DIKLAT, BIMBINGAN TEKNIS, LOKAKARYA, ATAU SEMINAR BAGI APARATUR NEGARA | | |
| | A. Diklat Kepemimpinan 1. Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II 2. Diklat Kepemimpinan Tingkat II | Per peserta/ seleksi | 1.300.000,00 |
| | | Per peserta | 30.261.000,00 |
| | 3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III | Per peserta | 22.125.000,00 |
| | 4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | Per peserta | 20.230.000,00 |
| | B. Diklat Prajabatan 1. Prajabatan Golongan I dan Golongan II | Per peserta | 4.470.000,00 |
| | 2. Prajabatan Golongan III | Per peserta | 5.545.000,00 |
| | 1. Pusdiklat SPIMNAS Bidang Teknik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan (TMKP) a. Diklat 3 hari b. Diklat 4 hari 1) Tanpa Observasi Lapangan 2) Dengan Observasi Lapangan 3) Dengan Observasi Lapangan dan Praktek | Per peserta | 2.850.000,00 |
| | c. Diklat 5 hari | peserta | 3.600.000,00 |
| | | Per peserta Per | 3.500.000,00 |
| | | Per peserta | 3.850.000,00 |
| | 2) Dengan Observasi Lapangan 3) Dengan Observasi Lapangan dan Praktek d. Diklat 6 hari | Per peserta Per peserta | 4.400.000,00 |
| | 1) Tanpa Observasi Lapangan | | 4.150.000,00 |
| | 2) Dengan Observasi Lapangan 3) Dengan Observasi Lapangan dan | Per peserta Per peserta | 4.700.000,00 |
| | Praktek | Per peserta | 4.600.000,00 |
| | e. Diklat 10 hari 1) Tanpa Observasi Lapangan 2) Dengan Observasi Lapangan | Per peserta | 4.950.000,00 6.600.000,00 |
| | 3) Dengan Observasi Lapangan dan Praktek | Per peserta | 6.700.000,00 6.950.000,00 |
| | f. Diklat 12 hari | Per peserta | 7.600.000,00 |
| | 1) Tanpa Observasi Lapangan | | |
| | | Per peserta | |
| | 2) Dengan Observasi Lapangan 3) Dengan Observasi Lapangan dan | Per peserta Per peserta | 7.700.000,00 7.950.000,00 |

g. Diklat . . .


| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | g. Diklat 14 hari 1) Tanpa Observasi Lapangan 2) Dengan Observasi Lapangan 3) Dengan Observasi Lapangan dan Praktek 2. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Bandung a. Diklat 3 hari b. Diklat 4 hari c. Diklat 5 hari d. Diklat 6 hari e. Diklat 10 hari f. Diklat 12 hari g. Diklat 14 hari 3. PKP2A II Makassar a. Diklat 3 hari b. Diklat 4 hari c. Diklat 5 hari d. Diklat 6 hari e. Diklat 10 hari f. Diklat 12 hari g. Diklat 14 hari 4. PKP2A III Samarinda a. Diklat 3 hari b. Diklat 4 hari c. Diklat 5 hari d. Diklat 6 hari e. Diklat 10 hari f. Diklat 12 hari g. Diklat 14 hari 5. Balai Bahasa a. Tes Penempatan (Placement Test) b. Diklat Kebahasaan 1 hari c. Diklat Kebahasaan 3 hari d. Diklat Kebahasaan 5 hari e. Tes Kemahiran (Proficiency Test) D. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar Bidang Kediklatan | Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta | Rp 8.600.000,00 Rp 8.700.000,00 Rp 8.950.000,00 Rp 2.350.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.350.000,00 Rp 3.650.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 4.600.000,00 Rp 5.100.000,00 Rp 2.700.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 4.600.000,00 Rp 5.100.000,00 Rp 2.700.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 4.600.000,00 Rp 5.100.000,00 Rp 50.000,00 Rp 500.000,00 Rp 950.000,00 Rp 1.475.000,00 Rp 100.000,00 |


| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|
| | 3. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 3 hari | Per peserta | Rp | 2.700.000,00 |
| | 4. Bimbingan Teknis/ Lokakarya Program | | | |
| | Khusus a. 3 Hari | Per peserta | Rp | 4.440.000,00 |
| | b. 4 Hari | Per peserta | Rp | 5.100.000,00 |
| | c. 5 Hari | Per peserta | Rp | 5.725.000,00 |
| III. | PENGKAJIAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK | | | |
| | A. Paket A | Per paket | Rp | 600.000.000,00 |
| | B. Paket B | Per paket | Rp | 398.400.000,00 |
| | C. Paket C | Per paket | Rp | 247.200.000,00 |
| | D. Paket D | Per paket | Rp | 157.844.000,00 |
| | E. Paket E | Per paket | Rp | 101.210.000,00 |
| | F. Paket F | Per paket | Rp | 75.780.000,00 |
| | G. Paket G | Per paket | Rp | 50.540.000,00 |
| | H. Paket H | Per paket | Rp | 25.120.000,00 |
| IV. | PENILAIAN KOMPETENSI ( COMPETENCE | | | |
| | ASSESSMENT ) A. Paket 1 | Per peserta | Rp | 3.000.000,00 |
| | B. Paket 2 | Per peserta | Rp | 5.700.000,00 |
| | C. Paket 3 | Per peserta | Rp | 7.500.000,00 |
| V. | SEWA SARANA DAN PRASARANA | | | |
| | A. Kampus Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri (PPLPN) LAN Jakarta | | | |
| | 1. Ruang Auditorium Gedung Graha Wicaksana | Per satu kali pemakaian/8 Jam | Rp | 1.500.000,00 |
| | 2. Ruang Kelas A Gedung Graha Wicaksana | Per satu kali pemakaian/ 8 Jam | Rp | 500.000,00 |
| | 3. Ruang Kelas B Gedung Graha Wicaksana | Per satu kali pemakaian/ 8 Jam | Rp | 500.000,00 |
| | 4. Ruang Kelas C Gedung Graha Wicaksana | Per satu kali pemakaian/8 Jam | Rp | 400.000,00 |
| | 5. Auditorium Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari | | | |
| | a. Umum | Per satu kali pemakaian/8 Jam | Rp | 7.500.000,00 |

b. Pegawai . . .


| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|
| | b. Pegawai/Purnabhakti LAN | Per satu kali pemakaian/ 8 Jam | Rp | 4.000.000,00 |
| | 6. Kamar Asrama Gedung Graha Wisesa | Per kamar/hari | Rp | 150.000,00 |
| | 7. Kamar Asrama Gedung Graha Wicaksana | Per kamar/hari | Rp | 100.000,00 |
| | 8. Ruang Diskusi Gedung Graha Wicaksana dan Graha Wisesa | Per satu kali pemakaian/ | Rp | 150.000,00 |
| | 9. Ruang pada Gedung Graha Wicaksana dan Graha Wisesa (Bank, ATM, Warnet) | 8 Jam Per M2/tahun | Rp | 600.000,00 |
| | B. STIA LAN Jakarta | | | |
| | 1. Ruang Kelas | Per kelas/ 8 Jam | Rp | 200.000,00 |
| | 2. Ruang pada Gedung (Bank, ATM, Warnet) | Per M2/tahun | Rp | 500.000,00 |
| | 3. Halaman Kampus (ATM) | Per M2/tahun | Rp | 365.000,00 |
| | C. STIA LAN Bandung | | | |
| | 1. Ruang Auditorium a. Umum | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 2.500.000,00 |
| | b. Pegawai/Purnabhakti LAN | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 1.500.000,00 |
| | 2. Ruang Kelas | Per kelas/ 8 jam | Rp | 250.000,00 |
| | D. STIA LAN Makassar | | | |
| | 1. Aula Lantai 1 | | | |
| | a. Umum | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 2.500.000,00 |
| | b. Pegawai/Purnabhakti LAN | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 1.500.000,00 |
| | 2. Aula Lantai 3 | | | |
| | a. Umum | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 3.000.000,00 |
| | b. Pegawai/Purnabhakti LAN | Per satu kali pemakaian/ | Rp | 1.750.000,00 |
| | 3. Ruang Kelas | 8 jam Per kelas/ | Rp | 250.000,00 |
| | 4. Ruang Kelas Indonesia - Perancis | 8 jam Per kelas/ 8 jam | Rp | 400.000,00 |
| | 5. Kamar Asrama | Per kamar/hari | Rp | 100.000,00 |

E. Pusat . . .


| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|
| | E. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Bandung | | | |
| | 1. Ruang Auditorium a. Umum | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 3.000.000,00 |
| | b. Pegawai/Purnabhakti LAN | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 1.750.000,00 |
| | 2. Ruang Kelas | Per kelas 8 jam | Rp | 300.000,00 |
| | 3. Ruang Gedung Serba Guna a. Umum | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 4.000.000,00 |
| | b. Pegawai/Purnabhakti LAN | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 2.250.000,00 |
| | 4. Kamar Asrama | Per kamar/hari | Rp | 150.000,00 |
| | 5. Suite Room | Per kamar/hari | Rp | 300.000,00 |
| | 6. Wisma | Per kopel (4 kamar)/hari | Rp | 1.000.000,00 |
| | F. PKP2A II Makassar | | | |
| | 1. Ruang Auditorium Makarti | | | |
| | a. Umum | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 5.000.000,00 |
| | b. Pegawai/Purnabhakti LAN | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 3.000.000,00 |
| | 2. Ruang Auditorium Hasanuddin | | | |
| | a. Umum | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 3.000.000,00 |
| | b. Pegawai/Purnabhakti LAN | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 1.750.000,00 |
| | 3. Ruang Gedung Pertemuan Kapasitas 80 - 100 orang | Per satu kali pemakaian / | Rp | 800.000,00 |
| | 4. Ruang Gedung Pertemuan Kapasitas 50 orang | 8 jam Per satu kali pemakaian/ | Rp | 600.000,00 |
| | 5. Ruang Kelas | 8 jam Per kelas/ | Rp | 250.000,00 |
| | 6. Kamar Asrama Standar | 8 jam Per kamar/hari | Rp | 150.000,00 |
| | 7. Kamar Asrama VIP | Per kamar/hari | Rp | 250.000,00 |

8. Ruang . . .


| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|
| | 8. Ruang Rapat Lantai 1 | Per satu pemakaian/ 8 jam | Rp | 500.000,00 |
| | 9. Ruang Sekretariat/Panitia | Per satu pemakaian/ 8 jam | Rp | 250.000,00 |
| | 10.Ruang pada gedung (Bank, ATM, Warnet) 11.LCD ( in Focus ) | Per M2/tahun Per satu kali | Rp Rp | 500.000,00 |
| | G. PKP2A III Samarinda | pemakaian/ 1 jam | | 150.000,00 |
| | 1. Ruang Auditorium Kapasitas 250 orang | Per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp | 3.500.000,00 |
| | 2. Ruang Mini Theater Kapasitas 40 orang | Per satu kali pemakaian/ 8 jam Per | Rp | 600.000,00 |
| | 4. Kamar Asrama Standar | kamar/hari | Rp | 150.000,00 |
| | 5. Ruang Kelas A | Per kelas/8 jam | Rp | 350.000,00 |
| | 6. Ruang Kelas B | Per kelas/8 jam | Rp | 250.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, ttd

SETIO SAPTO NUGROHO