UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1969 tentang SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWANPER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR16 TAHUN 1969 TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berhubung dengan itu dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum jo No. XLII/MPRS/ 1968 tentang perobahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum, perlu segera dibentuk Undang-undang mengenai lembaga-lembaga tersebut.
- 1. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara:
- a. No. X/MPRS/1966;
- b. No. XI/MPRS/1966;
- c. No. XIX/MPRS/1966;
- d. No. XXII/MPRS/1966;
- e. No. XLII/MPRS/1968;
3. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
Pasal 1
- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut dengan singkatan M.P.R., terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan-utusan dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan Karya.
- (2) Jumlah anggota M.P.R. adalah dua kali lipat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Anggota tambahan M.P.R. terdiri dari:
- a. Utusan Daerah seperti tersebut dalam pasal 8;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- b. Utusan Golongan Politik dan Golonngan Karya ditetapkan
Pasal 2
- (1) Untuk dapat menjadi anggota M.P.R. harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Parti Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
Pasal 3
Masa jabatan keanggotaan M.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotannya berakhir.
Pasal 4
- (1) Anggota M.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan M.P. R.;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1)
Pasal 5
Pemberhentian anggota M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 6
- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota M.P.R. bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka M.P.R.
- (2) Ketua M.P.R. atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota M.P.R. yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).
Pasal 8
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- b. Utusan Golongan Politik dan Golonngan Karya ditetapkan
- (1) Untuk dapat menjadi anggota M.P.R. harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Parti Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
Masa jabatan keanggotaan M.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotannya berakhir.
- (1) Anggota M.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan M.P. R.;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1)
Pemberhentian anggota M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota M.P.R. bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka M.P.R.
- (2) Ketua M.P.R. atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota M.P.R. yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut:
"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara. Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta. peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".
3. Utusan Daerah.
- (1) Jumlah anggota tambahan M.P.R. yang berkedudukan sebagai Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnnya empat orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari satu juta orang mendapat empat orang utusan;
- b. Daerah Tingkat I yang berpenduduk satu juta sampai lima juta orang mendapat lima orang utusan;
- c. Daerah Tingkat I yang berpenduduk lima juta sampai sepuluh juta orang, mendapat enam orang utusan; 721
- d. Daerah Tingkat I yang berpenduduk sepuluh juta ke atas mendapat tujuh orang utusan.
- (2) Utusan Daerah termasuk Gubernur/Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perhitungan jumlah Utusan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti termaktub dalam ayat (1), ditetapkan
Pasal 9
- (1) Pimpinan M.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota M.P.R.
- (2) Cara pemilihan anggota Pimpinan M.P. R. diatur dalam Peraturan Tata-Tertib M.P.R yang dibuat oleh M.P.R sendiri.
- (3) Selama Pimpinan M.P.R. belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
BAB II.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.
5. Susunan.
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut dengan singkatan D.P.R. terdiri dari anggota-anggota:
- a. Golongan Politik;
- b. Golongan Karya.
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R. dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Jumlah anggota D.P.R. ditetapkan sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang, terdiri atas 360 (tiga ratus enam puluh) orang dipilih dalam pemilihan umum dan 100 (seratus) orang diangkat.
- (4) Anggota D.P.R. yang diangkat dalam jumlah seperti tersebut dalam ayat (3), terdiri dari:
- a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan
9. Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.
- (5) Jumlah anggota Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.1 yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 10
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
6. Keanggotaan.
Pasal 11
- (1) Untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dipenuhi syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota D.P.R. harus bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Keanggotaan D.P.R. diresmikan dengan Keputusan P Presiden.
Pasal 12
Masa keanggotaan D.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.
Pasal 13
- (1) Seorang Anggota D.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena sebab seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatan.
- (3) Ketentuan yang disebut dalam pasal 4 ayat (4) dan pasal 5 berlaku juga bagi Anggota D.P.R.
- (4) Pemberhentian Anggota D.P.R diresmikan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 14
- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P..R. bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.
- (2) Ketua D.P.R. atau Anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota D.P.R. yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Makamah Agung menurut ayat (1).
Pasal 15
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut:
"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabtan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa menjungjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara. Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia"
7.Pimpinan D.P.R.
Pasal 16
- (1) Pimpinan D.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota D.P.R.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (2) Cara pemilihan Pimpinan D.P.R. diatur dalam Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang dibuat oleh D.P.R. sendiri.
- (3) Selama Pimpinan D.P.R. belum ditetapkan, musyawarahmusyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
BAB III.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I.
8.Susunan.
Pasal 17
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut singkatan D.P. R. D. I, terdiri atas anggota :
- a. Golongan Politik;
- b. Golongan Karya.
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R.D. I dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Jumlah anggota D.P.R.D. I, ditetapkan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang anggota.
- (4) Jumlah anggota D.P.R.D I yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D. I dan terdiri dari:
- a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengakatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.
Jumlah ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (5) Jumlah anggota Golongan Karya A.B.R.1 dan Golongan Karya bukan A.B.R.1 yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (6) Anggota D.P.R.D. I mewakili Rakyat didalam wilayah tingkat I yang bersangkutan.
9. Keanggotaan.
Pasal 18
- (1) Untuk dapat menjadi anggota D.P.R.D I harus dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota D.P.R.D I harus bertempat tinggal didalam wilayah Daerah tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan D.P.R.D. I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
Pasal 19
Masa-keanggotaan D.P.R.D. I adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.
Pasal 20
- (1) Seorang anggota D.P.R.D. I berhenti antar waktu sebagai anggota karena sebab-sebab seperti ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikan itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (3) Ketentuan tersebut dalam pasal 4 saat (4) berlaku juga bagi anggota D.P.R.D I.(4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 21
- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R.D. I bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.D I.
- (2) Ketua D.P. R. D. I atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota D.P.R.D. I yang belum diambil sumpah/ janjinya oleh Kepala Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).
Pasal 22
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 21 adalah sebagai berikut:
"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sunguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua)a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat; bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara Republik Indonesia".
10. Pimpinan D.P.R.D. I
Pasal 23
- (1) Pimpinan D.P.R.D I terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota-anggota D.P.R.D. I.
- (2) Cara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D I diatur dalam Peraturan Tata-Tertib yang dibuat oleh D.P.R.D. I sendiri.
- (3) Selama Pimpinan D.P.R.D. I belum ditetapkan musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
BAB IV.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II.
11. Susunan.
Pasal 24
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, selanjutnya disebut dengan singkatan D.P.R.D.II, terdiri dari anggota-anggota:
- a. Golongan Politik;
- b. Golongan Karya.
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R.D. II dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengakatan.
- (3) Jumlah anggota D.P.R.D. II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang.
- (4) Jumlah anggota D.P.R.D. II yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D II yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D II dan terdiri dari:
- a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angktan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.
- (5) Jumlah anggota Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (6) Anggota D.P.R.D II mewakili Rakyat didalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
12. Keanggotaan.
Pasal 25
- (1) Untuk dapat menjadi anggota D.P.R.D. II harus dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota D.P.R.D. II harus bertempat tinggal didalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (4) Keanggotaan D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri.
Pasal 26
Masa keanggotaan D.P.R.D. II adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 27
- (1) Seorang angota D.P.R.D. II berhenti antar waktu sebagai anggota, karena sebab-sebab seperti ditentukan pada pasal 4 ayat (1) dan diganti dengan calon berikutnya menurut urutan yang tercantum dalam daftar calon organisasi yang bersangkutan.
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (3) Ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4) berlaku juga untuk anggota D.P. R. D. II.
- (4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 28
- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R.D. II bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.D. II.
- (2) Ketua D.P.R.D. II atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota D.P.R.D. II yang belum diambil sumpah/ janjinya oleh Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).
Pasal 29
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 28 adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah(berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjungjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga, memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".
13. Pimpinan D.P.R.D. II.
Pasal 30
- (1) Pimpinan D.P.R.D. II terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota D.P.R.D.
- (2) Cara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D. II, diatur dalam Peraturan Tata-Tertib yang dibuat oleh D.P.R.D. II sendiri.
- (3) Selama Pimpinan D.P.R.D II belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
BAB V.
KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.
14. Hak-hak Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.
Pasal 31
Untuk dapat melaksanakan fungsinya, M.P.R. mempunyai hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 32
- (1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar 1945, D.P.R. mempunyai hak:
- a. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota;
- b. Meminta keterangan (interpelasi);
- c. Mengadakan penyelidikan (angket);
- d. Mengadakan perubahan (amandemen);
- e. Mengajukan pernyataan pendapat;
- f. Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu perundang-undangan.
- (2) Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Undang-undang.
Pasal 33
Untuk dapat melaksanakan fungsinya, D.P.R.D. mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
15. Kekebalan anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat.
Pasal 34
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku Kedua Bab I. K.U.H.P.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
16. Kedudukan protokoler/keuangan
Pasal 35
Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan/anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diatur oleh badan masing-masing tersebut bersama-sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
Pasal 36
Agar M.P.R./D.P.R. dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan sifat dan martabat M.P.R./D.P.R. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disediakan bagian anggaran tersendiri.
17. Peraturan tata-tertib.
Pasal 37
Peraturan Tata-tertib dari masing-masing Badan Permusyawaratan/Perwakilan diatur sendiri oleh masing-masing badan tersebut.
18. Rangkapan jabatan.
Pasal 38
- (1) Keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan M.P.R. tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan tersebut dalam ayat (1).
- (3) Keanngotaan D.P. R. tidak boleh dirangkap dengan jabatan Keanggotaan D.P.R.D. I dan II dan ketentuan ini berlaku sebaliknya.
Pasal 39
- (1) a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat itu tanpa menghilangkan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
- b. Ketentuan mengenai pembebasan sementara dari jabatan organik bagi anggota Angkatan Bersenjata dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
- (2) Seorang pegawai negeri sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara dari jabatan organik selama masa pencalonan; setelah ia terpilih baginya berlaku ketentuan tersebut dalam ayat (1).
Pasal 40
Selain jabatan-jabatan yang tersebut dalam pasal 38, keanggotaan D.P.R.D. tidak boleh dirangkap dengan:
- a. Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah yang bersangkutan atau Daerah yang lain;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang lain;
- c. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggung-jawab tentang Keuangan pada Daerah yang bersangkutan.
Pasal 41
Anggota D.P.R.D. tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19. Tindakan kepolisian.
Pasal 42
Bagi Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diadakan Undang-undang tersendiri mengenai pemanggilan, permintaan keterangan berhubung dengan suatu tindak pidana, penangkapan, penahan, pengeledahan dan penyitaan.
BAB VI. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.
20 Hak mengganti.
Pasal 43
- (1) Tiap Organisasi/Golongan yang dimaksud dalam Undang-undang ini berhak mengganti wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat dengan lebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan yang bersangkutan.
- (2) Anggota pengganti yang tersebut dalam ayat (1), diambil dari orang yang bertempat tinggal di daerah pemilihan yang bersangkutan, yang memenuhi syarat-syarat termaktub dalam pasal 2 ayat (1).
- (3) Hak pengganti Utusan Daerah dalam M.P.R, ada pada D.P.R.D. I yang bersangkutan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
Pasal 44
Bagi Badan Perwakilan Rakyat yang akan dibentuk untuk Daerah Tingkat III berlaku prinsip-prinsip dan azas-azas dalam Undang-undang ini.
BAB VII.
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.
Pasal 45
Semua Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk
Pasal 46
Hal-hal yang belum diatur dalam, Undang-undang ini, akan diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
Pasal 47
Segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 48
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D", dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 17 Desember 1969.

Penandatangan: Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSYAH.

Penandatangan: Mayor Jenderal T.N.I. ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 17 Desember 1969. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal T.N.I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG
## SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
## I. UMUM:
## 1. SUSUNAN.
Susunan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus terbentuk atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan perwakilan.
Oleh karena itu maka susunan Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat tersebut harus mencerminkan azas-azas demokrasi Pancasila.
Azas-azas tersebut harus dapat disalurkan dalam wadah-wadah yang dalam sistim Negara Republik Indonesia merupakan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik yang bertingkat nasional maupun bertingkat daerah.
Badan-badan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif.
Disusunnya badan-badan ini bukan untuk menyusun dan membentuk atau mendirikan Negara baru dan juga bukan untuk merubah Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 baik sebagian maupun keseluruhannya, tetapi untuk menegakkan, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai yang diperjoangkan Orde Baru.
## 2. KEANGGOTAAN.
Sebagai kenyataan pertumbuhan tata kehidupan masyarakat yang khas Indonesia, maka Masyarakat Indonesia telah mengelompokan kehendak dan isi hati nurani rakyat Indonesia, maka susunan anggotanya harus mencakup kedua golongan tersebut.
## PRESIDEN
## REPUBLIK INDONESIA
Hal demikian sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum jo. Ketetapan M.P.R.S. No. XLII/MPRS/ 1968 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum yang dalam
PENJELASAN
Pasal 3
menyebutkan bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D. terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya. Telah menjadi prinsip bahwa kedua golongan tersebut di