PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA Nomor 08 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (berlaku 10 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1.Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­ Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6 Undang­Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
- 7 Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Gowa;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4 Bupati adalah Bupati Gowa;
- 5 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang­undangan yang berlaku;
- 7 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang­ undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Gowa dengan persetujuan bersama Bupati Gowa;
- 6 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa;
- 8 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa;
- 9 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
- diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- 10 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap;
- 12 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- 11 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- 13 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang­undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 14 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 15 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
- 16 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- 17 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang terutang
- 19 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- 18 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang seharusnya tidak terutang;
- 20 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profensional ## BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- 1 Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- 2 Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- 1 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
- 2 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang membayar jasa pelayanan kesehatan.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- 1 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif ditetapkan dengan ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

- 1 Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- 2 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- 3 Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di Kabupaten Gowa.

## BAB VIII

## MASA RETRIBUSI

## Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

## Pasal 12

Saat terutangnya Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

## TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 13

- 1 Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilarang diborongkan.
- 2 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

## BAB X

PEMANFAATAN Pasal 14

- 1 Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
- 2 Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menutupi biaya administrasi, biaya Jasa, pengadaan obat­obatan, biaya pemeliharaan sarana dan biaya transportasi.

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 15

- 1 Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- 2 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.
- 3 Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.

## BAB XII KEBERATAN

## Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan­alasan yang jelas.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XIII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 19

- 1 Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 4 Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
- 3 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- 6 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- 5 Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 7 Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 20

- 1 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang­kurangnya menyebutkan:
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XIV

## PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasal 22

- 1 Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya retribusi.
- 3 Persyaratan untuk dapat mengangsur dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 2 Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 23

- 1 Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- 2 Pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai.
- 3 Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat­lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- 4 Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD.

## BAB XVI

## SURAT TAGIHAN RETRIBUSI

## Pasal 24

Bupati dapat menerbitkan STRD jika:

- a retribusi tidak atau kurang dibayar;
- b dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- d tata cara penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- c Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

## BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tidak pidana di bidang retribusi.
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XVIII

## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 26

- 1 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- 2 Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3 Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX

## PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

## Pasal 27

- 1 Keringanan dan pengurangan retribusi terutang diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi.
- 2 Pembebasan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- 3 Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 28

- 1 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada Waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

- bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 2 Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

## BAB XXI

## PENYIDIKAN

## Pasal 29

- 1 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang­ Undang Hukum Acara Pidana.
- 2 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­undangan.
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- 3 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­undangan.

ketentuan yang diatur dalam Undang­Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

## BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Hal­hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI GOWA,

## H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 10 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

## H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2012 NOMOR 08