Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2006 tentang TATA CARA PERGESERAN AI'IGGARAIT PENDAPATAN DAN BETANJA DAERAII DEIIGAN RAHMAT TUHAIIT YAIYG IIIATIA ESA WALIKOTA KOTAIUIOBAGU, - bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan usulan tertulis Walikota.
5. ts) Usulan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat setelah mempertimbangkan hasil verifikasi.
BAB II - MEI(ANISME PERGESIRAII
Pasal 2
- (u Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Kota dapat melakukan pergeseran anggara-n:
- a. antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja;
- b. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan
- c. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- c. keadaan darurat;
- d. keadaan luar biasa; dan
- e. adanya dana-dana khusus yang diterima pemerintah kota yang belum ditampung dalam APBD.
BAB II - MEI(ANISME PERGESIRAII
Pasal 3
- Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perg€serarl anggaran untuk unit organisasi, program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja yang belum dianggarkan dalam APBD. (1)
- Pergeseran angga-ran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diformulasikan dalam RKA-SKPD danlatau RKA-PPKD. {21
- Pergrcseran anggaran sebaga"imana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD. (3)
- Pergeseran anggaran yang belum ditampung dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penambahan program dan/atau kegiatan atas penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukkannya beserta dana pendampingnya apabila dipersyaratkan. {41
BAB TV
PEIiIGA.JUAN PERGESERAN ANGGARAN
BAB II - MEI(ANISME PERGESIRAII
Pasal 4
- (1) Walikota membuat surat edaran perihal pergeseran anggaran yang memuat kriteria program dan kegiatan yang dapat ditambah dan I atau diubah akibat pergeseran dan I atau pemanfaatan dana yang sudah ditentukan peruntukan dan batas waktu penyampaian usulan pergeseran anggaran.
2. (21 Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat {1) huruf c disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada PPKD.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran angga.ran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (U huruf b disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Pengqjuan usulan pergeser€Ln anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) huruf a disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada Walikota.
5. (s) Usulan perg€serarl crnggaran sebaga,imana dimaksud dalam Pasal a ayat (1), (2l1, (3) dan (+) memuat ringkasan pergeseran, alasan dilakukan pergeseran dengan dilampiri RKA-SKPD dan/atav RKA-PPKD dart/ atant DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD.
PERSE"TUJI'AN PERGESERAN ANGCiARAIT
BAB V - PERSE"TUJI'AN PERGESERAN ANGCiARAIT
Pasal 5
- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diverifikasi oleh TAPD, dengan dibantu tim verifikasi.
2. (21 Persetujuan pergeserarl anggaran antar rincian obyek belanja datam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh PPKD, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dengan mempertimbangkart hasil verifikasi.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (a) dilakukan oleh DPRD, ## BAB VI
PERGESERAN ANGGARAN DALAIU KEADAAN DARURAT
BAB V - PERSE"TUJI'AN PERGESERAN ANGCiARAIT
Pasal 6
- (1) Datam keadaan darurat, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
2. Pengeluaran keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk keperluan mendesak, dapat menggunakan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan. (21
3. Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : (3)
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
6. {4} Penjadwalan ulang capaian target kine{a program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran beq'alan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD.
- (5) Pendanaan keadaan dimaksud pada ayat RKA-SKPD. darurat untuk kegiatan sebagaimana (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam
- (6) Pengeluaran keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Wat (21 dan (3), dapat dilakukan setelah disetujui oleh DPRD, dengan mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (7) Pengeluaran yang belurn tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat t6) selanjutnya dianggarkan dalam rancang€ur perubahan APBD.
10. {8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat.
PENEtrAPAIT PERGESERAN ANGG}ARAN
BAB VII - PENEtrAPAIT PERGESERAN ANGG}ARAN
Pasal 7
- ## BAB VIII
PEI"AKSANAAN PERGESERAIT AITGGARAII
BAB VII - PENEtrAPAIT PERGESERAN ANGG}ARAN
Pasal 8
- (1) Setelah peraturan Walikota yang sebagaimana dimaksud pada pasal ditetapkan maka: mengubah Penjabaran APBD 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat {Il
- a. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD danlatau DPPA-SKPD sesuai dengan peruntukannya dan I atau
- b. Kepala PPKD menJrusun rancangan DPA-PPKD dan/atant DPPAPPKD sesuai dengan peruntukannya.
4. sebagaimana bersama-sarRa (2) Rancangan DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD dimaksud pada ayat (1) huruf a diverifikasi TAPD dengan kepala SKPD.
- Rancangan DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diverifikasi TAPD bersama-sama dengan kepala SKPKD. (3)
- ## BAB IX
KETTIIITUAN PEITUTUP
Pasal 160
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara iain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 2LA2l;
2. Undartg-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Ta-trun 2AO3, Tarnbahan Irrnbaran Negara Nornor +2A\; 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaarl Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4355); 4\_
- Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2OA4 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +4OOl; 5.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pernerintal:ran Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Talrgrr 2AO4 Nornor 125, Tarnba}.an Irrnbaran Negara. Nornor 4437) sebagairnana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OQ8 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 6.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbalgan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2AA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 45931; 10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2AO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AAT Nornor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381; 11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuaqgag Daerah; 72.
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2OA7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu;
14. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor O1 Tahun 2Ol1 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAH:
Meuetapkan : PERATURAN ITIALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAIY ANGGARAN PTNDAPATAI{ DAI{ BTLANJA DATRAH
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peratura-rr Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu
5. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adatah DPRD Kota Kotamobagu.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewqiiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan disingkat APBD adalah Kota Kotamobagu. dan Belanja Daerah yang selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daeratr yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah'
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna arLggarafl / barang.
10. Tim Angga-ran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 10.
11. Kineq'a adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; 11.
12. Program adalah penjabaran kebuakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 12.
13. Kegiatan adalah baglan dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagtan dari pencapaian Sasa.ran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), ba-rang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (outprti dalam bentuk barang/jasa. 13.
14. Sasaran (target)adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Keluaran (outpufl adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (outcame) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaf€ut dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
17. Rencana Keda dan Anggafan PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggarafi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Keq'a dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggararL Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belaqja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna €mggaran.
MEI(ANISME PERGESIRAII
- (u Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Kota dapat melakukan pergeseran anggara-n:
- a. antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja;
- b. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan
- c. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- c. keadaan darurat;
- d. keadaan luar biasa; dan
- e. adanya dana-dana khusus yang diterima pemerintah kota yang belum ditampung dalam APBD.
- Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perg€serarl anggaran untuk unit organisasi, program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja yang belum dianggarkan dalam APBD. (1)
- Pergeseran angga-ran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diformulasikan dalam RKA-SKPD danlatau RKA-PPKD. {21
- Pergrcseran anggaran sebaga"imana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD. (3)
- Pergeseran anggaran yang belum ditampung dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penambahan program dan/atau kegiatan atas penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukkannya beserta dana pendampingnya apabila dipersyaratkan. {41
BAB TV
PEIiIGA.JUAN PERGESERAN ANGGARAN
- (1) Walikota membuat surat edaran perihal pergeseran anggaran yang memuat kriteria program dan kegiatan yang dapat ditambah dan I atau diubah akibat pergeseran dan I atau pemanfaatan dana yang sudah ditentukan peruntukan dan batas waktu penyampaian usulan pergeseran anggaran.
2. (21 Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat {1) huruf c disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada PPKD.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran angga.ran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (U huruf b disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Pengqjuan usulan pergeser€Ln anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) huruf a disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada Walikota.
5. (s) Usulan perg€serarl crnggaran sebaga,imana dimaksud dalam Pasal a ayat (1), (2l1, (3) dan (+) memuat ringkasan pergeseran, alasan dilakukan pergeseran dengan dilampiri RKA-SKPD dan/atav RKA-PPKD dart/ atant DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD.
PERSE"TUJI'AN PERGESERAN ANGCiARAIT
- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diverifikasi oleh TAPD, dengan dibantu tim verifikasi.
2. (21 Persetujuan pergeserarl anggaran antar rincian obyek belanja datam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh PPKD, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dengan mempertimbangkart hasil verifikasi.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (a) dilakukan oleh DPRD, ## BAB VI
PERGESERAN ANGGARAN DALAIU KEADAAN DARURAT
- (1) Datam keadaan darurat, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
2. Pengeluaran keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk keperluan mendesak, dapat menggunakan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan. (21
3. Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : (3)
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
6. {4} Penjadwalan ulang capaian target kine{a program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran beq'alan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD.
- (5) Pendanaan keadaan dimaksud pada ayat RKA-SKPD. darurat untuk kegiatan sebagaimana (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam
- (6) Pengeluaran keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Wat (21 dan (3), dapat dilakukan setelah disetujui oleh DPRD, dengan mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (7) Pengeluaran yang belurn tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat t6) selanjutnya dianggarkan dalam rancang€ur perubahan APBD.
10. {8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat.
PENEtrAPAIT PERGESERAN ANGG}ARAN
- ## BAB VIII
PEI"AKSANAAN PERGESERAIT AITGGARAII
- (1) Setelah peraturan Walikota yang sebagaimana dimaksud pada pasal ditetapkan maka: mengubah Penjabaran APBD 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat {Il
- a. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD danlatau DPPA-SKPD sesuai dengan peruntukannya dan I atau
- b. Kepala PPKD menJrusun rancangan DPA-PPKD dan/atant DPPAPPKD sesuai dengan peruntukannya.
4. sebagaimana bersama-sarRa (2) Rancangan DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD dimaksud pada ayat (1) huruf a diverifikasi TAPD dengan kepala SKPD.
- Rancangan DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diverifikasi TAPD bersama-sama dengan kepala SKPKD. (3)
- ## BAB IX
KETTIIITUAN PEITUTUP
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Penetapan: Ditetapkan di Kotamobagg pada tanggal 7 luut 2014 | NO | PE..IABAT | PARAF | |------|-------------------------------------|---------| | 1. | KEPAIf. BIDAI{G ANGGARAN | .L | | '2. | SEKRBTARIS DFKAD | I | | J. | KEPAI,A DPKAD | r | | 4. | KEPAI,A BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI | u (" | | 5. | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI | [t- | | 6. | SEKRE"TARIS DAERAH | w |

Penandatangan: | | WAKIL WALIKOTA | ry | Diundangkandi Kotamobagu NA UTAMA MADYA NIP. 19610119 198803 1 008

Penandatangan: pada tanggal 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU Drs. MUSTAFA LIMBALO Gv&amp;-