KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 186 Tahun 1998 tentang TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA (berlaku 20 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan upaya pembangunan dan pemanfaatan telematika dalam era persaingan global dan berkenaan dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, perlu dilakukan koordinasi yang lebih mantap untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur kembali Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997;
Mengingat
: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI
: TELEMATIKA INDONESIA.
:
Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1997, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, diubah menjadi sebagai berikut:
Ketua
merangkap Anggota :
Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
Wakil Ketua I
merangkap Anggota :
Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
Wakil Ketua II
merangkap Anggota :
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
Wakil Ketiua III
merangkap Anggota :
Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
Wakil Ketua IV
merangkap Anggota :
Menteri Perhubungan;
Anggota
:
1. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. Menteri Negara Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI;
5. Menteri Penerangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional;
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha
KEDUA :
KETIGA
:
Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
10. Menteri Perindustrian dan perdagangan;
11. Menteri Tenaga Kerja;
12. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Menteri Kehakiman;
14. Menteri Kesehatan;
15. Menteri Pekerjaan Umum;
16. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya.
Tim Koordinasi, bertugas :
- a. Memutuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang Telematika;
- b. Menetapkan pentahapan dan prioritas Pembangunan serta pemanfaatan Telematika di Indonesia;
- c. Melakukan pemantauan dan pengendalian atas penyelenggaraan Telematika Indonesia;
- d. Melaporkan perkembangan Telematika di Indonesia kepada Presiden.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait dan masyarakat yang mendukung atau yang memanfaatkan Telematika, baik di pusat maupun di daerah.
KEEMPAT : ________________
Perhubungan selaku Wakil Ketua IV bertindak sebagai Pelaksana Harian.
2. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Tim Koordinasi dibantu oleh Tim Pelaksana Koordinasi dan kelompok -kelompok kerja yang menangani bidang-bidang khusus, yang keanggotaanya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Koordinasi;
3. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Tim Koordinasi dibantu sebuah Sekretariat yang secara fungsional dipimpin oleh Asisten Menteri Koordinator, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.
3. KELIMA
4. : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan unsur penunjang lainnya, dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
5. KEENAM : 1. Presiden Nomor 30 Tahun 1997 tentang Tim Koordinasi Telematika
6. Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
2. Segala tindakan yang dilakukan dan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku dan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi berdasarkan Keputusan Presiden ini.
KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE