PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR Nomor 9 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 13 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan ...
Menetapkan
:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan
BUPATI TANAH DATAR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan ## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.
- (3) Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah tipe A;
11. b.Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah tipe A;
13. d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
9. Dinas Perhubungan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
13. Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga;
15. Dinas Pertanian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
Badan....
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
2. Badan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan X Koto tipe A;
2. Kecamatan Batipuh tipe A;
3. Kecamatan Rambatan tipe A;
4. Kecamatan Lima Kaum tipe A;
5. Kecamatan Tanjung Emas tipe A;
6. Kecamatan Lintau Buo tipe A;
7. Kecamatan Sungayang tipe A;
8. Kecamatan Sungai Tarab tipe A;
9. Kecamatan Pariangan tipe A;
10. Kecamatan Salimpaung tipe A;
11. Kecamatan Padang Ganting tipe A;
12. Kecamatan Tanjung Baru tipe A;
13. Kecamatan Lintau Buo Utara tipe A; dan
14. Kecamatan Batipuh Selatan tipe A.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 5
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan; dan
- c. UPT selain bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 6
- (1) UPT Dinas Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berupa Satuan pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) UPT Dinas Daerah bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (4) UPT selain bidang pendidikan dan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 7
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
KEPEGAWAIAN
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 8
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas, UPT Badan, Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
6. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
.Pada...
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku selain ketentuan yang mengatur mengenai satuan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar

Penetapan: Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 13 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI TANAH DATAR, ttd IRDINANSYAH TARMIZI

Penetapan: Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR HARDIMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT : 9/2016

Penandatangan: Salinan ini sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Tanah Datar dto JASRINALDI,SH,SSos Nip.19671130 199202 1 002 BARAT :
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdaarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasiPerangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/ fungsi penunjang (technostructure), dan Staf Pendukung (supporting staff).
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali,tata kerja yang jelas, fleksibilitas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan itensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A dengan skor lebih dari 800, tipe B dengan skor lebih dari 600 sampai dengan 800 dan tipe C dengan skor lebih dari 400 sampai dengan 600. Sedangkan untuk Perangkat Daerah Kecamatan ditetapkan dalam 2 (dua) tipe yaitu tipe A dengan skor diatas 600 dan tipe B dengan skor kecil atau sama dengan 600.
Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.
Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan Daerah masingmasing serta adanya koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antar Pusat dan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan kepada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Angka 8 yang dimasksud degan Desa adalah Nagari. Angka 9 Cukup Jelas. Angka 10 Cukup Jelas. Angka 11 Cukup Jelas. Angka 12 Cukup Jelas. Angka 13 Cukup Jelas. Angka 14 Cukup Jelas. Angka 15 Cukup Jelas. Angka 16 Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas. Pasal..... ```
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 9