PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 022 Tahun 2017 tentang TUGAS, POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 3 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 022 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS, POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka untuk menunjang kelancaran tugas organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan perumusan tugas, pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang selanjutnya disingkat KSDAE adalah pelestarian atau perlindungan terhadap sumber daya alam hutan dan ekosistemnya.
10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis dengan pelaksanaan penanaman.
11. Hutan adalah kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
14. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah tersebut yang fungsinya untuk menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut.
17. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya..
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
20. Hutan Lindung adalah adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
21. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah unit pengelolaan Hutan Lindung terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
22. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi yang selanjutnya disingkat KPHK adalah unit pengelolaan hutan konservasi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
23. Hutan Kemasyarakatan selanjutnya yang disingkat HKM adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
24. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
25. Hutan Rakyat selanjutnya yang disingkat HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.
26. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, berupa Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu selain tumbuhan dan satwa liar.
27. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dan dibina oleh Dinas Kehutanan untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian kejadian kebakaran hutan dan lahan;
28. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
29. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK, dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;
30. Pendapatan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
31. Convention on International Trade in Endangered Species yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian atau traktat global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut;
32. Appendix adalah daftar jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam CITES .
Bagian Kesatu Dinas Kehutanan
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan KSDAE.
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan DAS dan RHL;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan Pemberdayaan masyarakat;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
- i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan KSDAE.
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan DAS dan RHL;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan Pemberdayaan masyarakat;
- j. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- k. membina, mengawasi, dan mengendalikan Cabang Dinas;
- l. membina, mengawasi, dan mengendalikan UPT; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
- d. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kehutanan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana stratejik;
- d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi kehutanan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanaan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kehutanan;
- a. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola suratmenyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan suratmenyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Kehutanan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan suratmenyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 7
- (1) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan, pemanfaatan dan penataan hutan, pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan hutan dan pemanfaatan hutan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penataan hutan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengukuhan hutan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penggunaan Kawasan Hutan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil hutan; dan
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan hutan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemanfaatan hutan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penataan hutan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengukuhan hutan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penggunaan Kawasan Hutan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Tata Hutan;
- b. Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 8
- (1) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Tata Hutan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana kehutanan, pengendalian pemanfaatan sumber daya dan penyelenggaraan tata hutan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan, pemanfaatan sumber daya dan penataan hutan;
- b. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data sumber daya hutan dan tata hutan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan, pemanfaatan sumber daya dan penataan hutan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kehutanan daerah;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun neraca sumber daya hutan daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya hutan daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan hutan daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana kehutanan daerah;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan neraca sumber daya hutan daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemanfaatan sumber daya hutan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penataan hutan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan sumber daya, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan atau penyerapan karbon, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPH;
- n. menyiapkan bahan, mengembangkan dan mengelola sistem informasi perencanaan kehutanan, pemanfaatan sumber daya, dan penataan hutan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perencanan, pemanfaatan sumber daya, dan penataan hutan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan sumber daya dan penataan hutan;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan, pemanfaatan sumber daya, dan penataan hutan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengukuhan, kawasan, perubahan status, dan fungsi Kawasan Hutan serta perizinan penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Kawasan Hutan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengukuhan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penunjukan, penataan batas, pemetaa,n dan penetapan Kawasan Hutan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penunjukan, penataan batas, pemetaa,n dan penetapan Kawasan Hutan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian perubahan status dan fungsi Kawasan Hutan;
- g. menyiapkan bahan dan melakasanakan fasilitasi perizinan pinjam pakai Kawasan Hutan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perizinan pembuatan dan penggunaan koridor IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman dan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan;
- k. menyusun laporan kinerja pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 10
- (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta penatausahaan PNBP sektor kehutanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengolahan, pemasaran dan PNBP;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta PNBP sektor kehutanan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta penatausahaan PNBP sektor kehutanan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengolahan hasil hutan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemasaran hasil hutan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penatausahaan PNBP sektor kehutanan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt; 6.000 m 3 per tahun dan hasil hutan bukan kayu;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian sumber bahan baku, penatausahaan hasil hutan kayu dari izin IUPHHK Hutan Alam/IUPHHK Hutan Tanaman, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hutan Hak/HR, industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penatausahaan pembayaran iuran PNBP;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam fasilitasi dan supervisi pengolahan, pemasaran hasil hutan dan penatausahaan PNBP sektor kehutanan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan fasilitasi dan supervisi pengolahan, pemasaran dan penatausahaan PNBP sektor kehutanan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta penatausahaan PNBP sektor kehutanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Keempat
Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 11
- (1) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perlindungan hutan, pengendalian kerusakan hutan dan lahan, serta KSDAE.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan kerusakan hutan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengamanan hutan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kebakaran hutan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kebakaran lahan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian konservasi sumberdaya hutan; dan
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian konservasi ekosistem.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
- b. menyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perlindungan dan pengendalian kerusakan hutan;
- c. menyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengamanan hutan;
- d. menyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kebakaran hutan;
- e. menyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kebakaran lahan;
- f. menyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan konservasi sumberdaya alam;
- g. menyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan konservasi ekosistem; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
- b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- c. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 12
- (1) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan serta pengamanan dan penegakan hukum perusakan hutan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja perlindungan dan pengendalian kerusakan serta pengamanan hutan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kerusakan hutan dan lahan serta sumber daya alam hayati;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengamanan dan penegakan hukum perusakan hutan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum perusakan hutan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengamanan perusakan hutan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan pengamanan partisipatif dalam perlindungan dan pengamanan hutan;
- j. menyiapkan bahan, membangun dan mengembangkan sistem informasi, diseminasi dan memberikan pelayanan informasi perlindungan dan pengendalian kerusakan serta pengamanan hutan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perlindungan dan pengendalian kerusakan serta pengamanan hutan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengendalian kerusakan serta pengamanan hutan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan dan pengendalian kerusakan serta pengamanan hutan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 13
- (1) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kebakaran hutan dan lahan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengandalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian dan penaggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan MPA;
- h. menyiapkan bahan, mengembangkan dan mengelola sistem informasi pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 14
- (1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data konservsi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan konservasi dan pelestarian sumber daya alam;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi perlindungan dan pelestarian flora dan fauna Kawasan Hutan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan, perlindungan dan pelestrian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan analisa mengenai dampak lingkungan bidang kehutanan atau non kehutanan didalam Kawasan Hutan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Appendix CITES ;
- j. menyiapkan bahan, membangun dan mengembangkan sistem informasi, diseminasi, dan memberikan pelayanan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi lain dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

## Pasal 15

- (1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pengelolaan dan pengendalian DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam daerah Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi serta RHL kritis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan DAS dalam kabupaten/kota wilayah provinsi;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi hutan kritis;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di luar Kawasan Hutan;

- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan hutan tanaman dan perbenihan tanaman hutan; dan
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengelolaan DAS dan RHL kritis;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan DAS dalam Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi hutan kritis;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di luar Kawasan Hutan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan hutan tanaman dan perbenihan tanaman hutan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan sertifikasi benih tanaman hutan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
- c. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan.

## Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan, pengembangan forum komunikasi dan pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan DAS;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data DAS dan kondisinya;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kondisi DAS;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan DAS;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kondisi DAS;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun skala prioritas pengelolaan DAS;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan DAS;

- h. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan DAS;
- j. menyiapkan bahan, membangun dan mengembangkan forum komunikasi pengelolaan DAS;
- k. menyiapkan bahan, membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan DAS;
- l. menyiapkan bahan, mengembangkan, melaksanakan diseminasi, dan penyuluhan serta memberikan pelayanan informasi pengelolaan DAS;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan DAS;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan DAS; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 17

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyelamatan dan RHL kritis, pengembangan, dan penerapan teknik konservasi tanah dan air.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan RHL;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hutan dan lahan kritis;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar Kawasan Hutan negara;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun skala prioritas pelaksanakan RHL;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis RHL;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi lahan di luar Kawasan Hutan Negara;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan reboisasi dan penghijauan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan teknologi konservasi tanah dan air;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove, dan pesisir/pantai;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan RHL;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL kritis;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan RHL; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervtisi pengembangan hutan tanaman serta pengelolaan perbenihan, pengendalian produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan hutan tanaman dan pengelolaan perbenihan tanaman hutan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hutan tanaman dan perbenihan tanaman hutan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan hutan tanaman;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan perbenihan tanaman hutan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penetapan areal lokasi sumber daya genetik;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan hutan tanaman;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan perbenihan tanaman hutan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan hutan tanaman;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perbenihan tanaman hutan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian produksi dan peredaran benih tanaman hutan;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengesahan Rencana Kerja Tahunan IUPHHK Hutan Tanaman;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan hutan tanaman dan pengelolaan perbenihan tanaman hutan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan hutan tanaman dan pengelolaan perbenihan tanaman hutan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan hutan tanaman dan pengelolaan perbenihan tanaman hutan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial

## Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dalam penegelolaan hutan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyuluhan kehutanan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan perhutanan sosial; dan
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan hutan adat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, dan pengembangan perhutanan sosial;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan masyarakat dalam penegelolaan hutan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyuluhan kehutanan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan perhutanan sosial; dan
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan hutan adat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Seksi Penyuluhan Kehutanan; dan
- c. Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.

## Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengembangkan dan meningkatkan partisipasi serta memberdayakan masyarakat dalam pengembangan hasil hutan non kayu.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan hasil hutan non kayu;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan hasil hutan non kayu;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan hasil hutan non kayu;
- e. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi serta memberdayakan masyarakat dalam pengembangan hasil hutan non kayu;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan hasil hutan non kayu;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan budidaya hasil hutan non kayu;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan kemitraan dan pembentukan kelompok tani hutan serta kelembagaan lainnya dalam pengembangan hasil hutan non kayu;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan hasil hutan non kayu;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan hasil hutan non kayu;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sistem informasi kehutanan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyuluhan kehutanan;
- b. mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kehutanan daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyuluhan kehutanan;
- d. menyiapkan bahan dan mengembangkan sistem informasi kehutanan daerah;
- e. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan memberikan pelayanan informasi kehutanan daerah;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun program dan materi penyuluhan kehutanan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal, lokus, dan materi penyuluhan kehutanan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kemitraan dan kelembagaan penyuluhan kehutanan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyuluhan kehutanan;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan kelembagaan dan tenaga penyuluhan kehutanan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan penyuluhan kehutanan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kehutanan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyuluhan kehutanan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 22

- (1) Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengusulan dan penetapan areal perhutanan sosial, penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat serta pengelolaan hukum adat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan perhutanan sosial dan pengelolaan hutan adat;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perhutanan sosial dan hutan adat;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi dan asistensi pengembangan perhutanan sosial dan pengelolaan hutan adat;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi areal pengembangan perhutanan sosial dan pengelolaan hutan adat;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengusulan dan penetapan areal HKM;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengusulan dan penetapan areal HTR;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengusulan dan penetapan areal HR;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat serta pengelolaan hutan adat;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengembangan kemitraan dalam pengembangan perhutanan sosial dan pengelolaan hutan adat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/ unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan perhutanan sosial dan pengelolaan hutan adat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan perhutanan sosial dan pengelolaan hutamn adat;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan perhutanan sosial dan pengelolaan hutan adat; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## Bagian Keenam Cabang Dinas

## Pasal 23

Ketentuan tentang pembentukan Cabang Dinas Kehutanan beserta Uraian Tugas, Pokok, dan Fungsi diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 24

Ketentuan tentang pembentukan UPT Dinas Kehutanan beserta Uraian Tugas, Pokok, dan Fungsi diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 27

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian pada Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi pada Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masingmasing Kepala Bidang.

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 3 Maret 2017

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,


## H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 22

## Pasal 28

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. Dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kehutanan dan Unit-Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.

## Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 3 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN


H. SAHBIRIN NOOR