PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 12 Tahun 2016 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI (berlaku 21 September 2016)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintahan daerah diharuskan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
Dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Pati.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
7. Bupati adalah Bupati Pati.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Pasal 2
- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan Pilihan.
Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Wajib
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Pasal 3
- (1) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Pasal 4
- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.
Bagian Ketiga
Urusan Pemerintahan Pilihan
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Pasal 5
Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Pasal 6
- (1) Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Penetapan: Ditetapkan di Pati pada tanggal 21 September 2016 BUPATI PATI,

Verifikasi: Ttd. HARYANTO

Penetapan: Diundangkan di Pati pada tanggal 21 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. DESMON HASTIONO ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 12 SITI SUBIATI NIP . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkembangannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

## PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

## Pasal 7

- (1) Daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

## Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah diselenggarakan sendiri oleh daerah atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan oleh daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pati dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 21 September 2016 BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 21 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd.

DESMON HASTIONO

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 12


SITI SUBIATI

NIP .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG

## URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI

## I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai bentuk pengaturan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pati berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati yang masih mendasarkan pengaturannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Pati mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila dalam perkembangannya terjadi perubahan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang rincian urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, maka akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Apabila terdapat Urusan Pemerintahan Konkuren yang masih dibutuhkan dan menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Pati namun tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Yang dimaksud dengan 'kebijakan Daerah' adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa' bukan merupakan penerapan asas tugas pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggung jawab kepada bupati melalui camat terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 98

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI

## RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN PATI

## I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

## A. BIDANG PENDIDIKAN

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Manajemen Pendidikan | a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. |
| 2 | Kurikulum | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. |
| 3 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah. |
| 4 | Perizinan Pendidikan | a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. |
| 5 | Bahasa dan sastra | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten. |

## B. BIDANG KESEHATAN

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Upaya Kesehatan | a. Pengelolaan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) Daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah. b. Pengelolaan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah. |

| | | c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah. |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan | a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) daerah. |
| 3 | Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT (Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan Post-market produk makanan minuman industri rumah tangga. |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten. |

## C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sumber Daya Air (SDA) | a. Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah. |
| 2 | Air Minum | Pengelolaan dan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di daerah. |

| 3 | Persampahan | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah. |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Air Limbah | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah. |
| 5 | Drainase | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah. |
| 6 | Permukiman | Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah. |
| 7 | Bangunan Gedung | Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. |
| 8 | Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah. |
| 9 | Jalan | Penyelenggaraan jalan kabupaten. |
| 10 | Jasa Konstruksi | a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstuksi. |
| 11 | Penataan Ruang | Penyelenggaraan penataan ruang daerah. |

## D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Perumahan | a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). |

| 2 | Kawasan Permukiman | a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah. |
| 4 | Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Penyelenggaraan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ) Perumahan. |
| 5 | Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil. |

## E. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ketentraman dan Ketertiban Umum | a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah. b. Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati. c. Pembinaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kabupaten. |
| 2 | Bencana | Penanggulangan bencana Kabupaten. |
| 3 | Kebakaran | a. Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. |

## F. BIDANG SOSIAL

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pemberdayaan Sosial | a. Pemberdayaan sosial KAT (Komunitas Adat Terpencil). |

| | | b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah. d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah. |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke desa /kelurahan asal. |
| 3 | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. |
| 4 | Perlindungan dan Jaminan sosial | a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengolahan data fakir miskin cakupan daerah. |
| 5 | Penanganan Bencana | a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten. |
| 6 | Taman Makam Pahlawan | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten. |

## II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

## A. BIDANG TENAGA KERJA

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja | a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat daerah. |

| 2 | Penempatan Tenaga Kerja | a. Pelayanan antar kerja di daerah. b. Penerbitan izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) dalam 1 (satu) daerah. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah. d. Perlindungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah. e. Penerbitan perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah. |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Hubungan Industrial | a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah. |

## B. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kualitas Hidup perempuan | a. Pelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) pada lembaga pemerintah tingkat daerah. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah. |
| 2 | Perlindungan perempuan | a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah. |

| 3 | Kualitas Keluarga | a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah. |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Sistem Data Gender dan Anak | Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah. |
| 5 | Pemenuhan Hak Anak ( PHA) | a. Pelembagaan PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah. |
| 6 | Perlindungan Khusus Anak | a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah. |

## C. BIDANG PANGAN

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah. |

| 2 | Penyelenggaraan Ketahanan Pangan | a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Penanganan kerawanan Pangan | a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah. |
| 4 | Keamanan Pangan | Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. |

## D. BIDANG PERTANAHAN

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Izin Lokasi | Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah. |
| 2 | Sengketa Tanah garapan | Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah. |
| 3 | Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembanguan | Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. |
| 4 | Subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente | Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dalam daerah. |
| 5 | Tanah Ulayat | Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah. |
| 6 | Tanah Kosong | a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam |

| | | daerah. |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7 | Izin Membuka Tanah | Penerbitan izin membuka tanah. |
| 8 | Penggunaan Tanah | Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah. |

## E. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Lingkungan Hidup) Kabupaten. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) kabupaten. |
| 3 | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan | Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah. |
| 4 | Lingkungan Hidup Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Pengelolaan Kehati (Keanekaragaman |
| | Bahan Berbahaya | Hayati) kabupaten. |
| 5 | dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | a. Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3). b. Pengumpulan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam 1 (atu) daerah. |
| 6 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah. |
| 7 | Pengakuan keberadaan | a. Penetapan pengakuan MHA (Masyarakat Hukum Adat), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional |

| | Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) | dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah. b. Peningkatan kapasitas MHA (Masyarakat Hukum Adat), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang berada di daerah. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah. |
| 9 | Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah. |
| 10 | Pengaduan Lingkungan Lidup | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah. |
| 11 | Persampahan | a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. |

## F. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendaftaran Penduduk | Pelayanan pendaftaran penduduk. |
| 2 | Pencatatan sipil | Pelayanan pencatatan sipil. |
| 3 | Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan | a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten. |
| 4 | Profil kependudukan | Penyusunan profil kependudukan kabupaten. |

## G. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Penataan Desa | Penyelenggaraan penataan desa. |
| 2 | Kerjasama Desa | Fasilitasi kerjasama antar desa dalam 1 (satu) daerah. |
| 3 | Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. |
| 4 | Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Adat | a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa. |

## H. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pengendalian penduduk | a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah. |

| 2 | Keluarga Berencana (KB) | a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Keluarga Sejahtera | a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. |

## I. BIDANG PERHUBUNGAN

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN PATI |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) kabupaten. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. c. Pengelolaan terminal penumpang type C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di jalan kabupaten. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah. |

| | | j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah m.Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan |
|----|-----------|------------------------------------------------