Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 1950 tentang PA,IAKDAERAII DENGAN RABMAT TOBAN YANG MAHA :ESA BUPATI SITUBONDO, i009 maka Peraturan Daerah - a. bah~ dcngao berlalrunya Undaog-Undang Nomor 28 Tabun tentang Pajak Daerah dan Retribusi ~ yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesu·ikan; - b. bahwa berda.,arkan pertimbangall sdJapiJJl8D8 dimaksnd dalaln buruf a, mab perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Uodang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung clan di~ma]can untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
9. Badao ada)ah sekumpulao orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang mel.akukan usaha maupun yang tidak melakukan maha yang meliputi pmseroan ~ peneroan komandita, perseroan lainnya, badan usaha milik oegara (BUMN), atau badao usaba milik daenh (BUMD) dengan nama dan dalmn bentuk apa pun, firma, kongsi, koperas~ dana pensi~ persekutuan, perfrumpufan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya temwuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaba tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakao olch hotel.
- ll. Hm1 adalah fasilitas pen)"'dia jasa pi!Ogio9J,an/peristit~-aaao termasuk jasa terfcait lainnya dengan dipuogut ba~ yang mencakup juga motel, losmen, gubok pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan. ruma&amp; penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos denganjumlah kamar lebih dari 10 (sepul.uh).
12. Pajak R.estoran adalah pajak atas pclayanan yq disediakan oleh restoran.
13. Restonm adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minumaP deogan dipuugut baym&amp;14 yang meucatrup juga 1wnah makan, ka&amp;tatia., kantin, warung, bar, dan sejenisnya tennasukjasa boga/katering.
14. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hibunm adalab semua jenis tontonan, pemmjukan. permainan, dan/mu keramaian yang dinikmati deogan ,tipungut bayaran.
16. Penyetenggara biburan adablh perorangan atau atau ·ba&amp;m yang menyelenggarakan hiburan baik Wltuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Pajak reklame adalab pajak atas penyeleoggaraan reldame.
18. Reklame adalah benda, · perbuatan, atau media yang bentuk dan conk ragacn11y.s dirmv:eng untuk tujum k.omcrsial m~jurlam, ~ atau untuk menarik perhatian mnum terhadap berang, jasa. orang, atau badan, yang dapat diliflat, dil&gt;aca, 4ideogar, dirasak.an, danlatav dinoonati oleh umum.
...
5
19. Reklame Papan (Billboard) adalah Reklame yang diselenggarakan dengan kayu, kertas, plastic, vinil, fi~, mika plastic kaca, batu I~ alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk [ampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tern.pat yang disediakan (berdiri sendiri), dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
20. Reklame Megatron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan mengguoakao alat eleldrooik audio visual yang menampilk:an beberapa gambar naskah reklame secara sendiri-sendiri yang d.ipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), dengan C8l'8 digantungkan stau ditempetkan.
21. Reklame kain adelah reklame yang diselenggarakan dengan mengguoakan baban kain, plastik atau bahen lain yang sejenis yang dipasang pada tempat yang d.isediaken (benliri sendiri), dengen cara digantungkan atau ditempelkan.
22. Reklame melebt (stik.er/poster dan peogecatan ) adalab n:kJame yang berbentulc Jembaran lepas dan atau pengecatan yang diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan dan atau peogecaam yang peauuto\aooya dapat dipanug, digautuogtao, di cat pad.a satu benda milik pribadi atau prasarana mnum.
23. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuen tidak ditempelkan, tidak dilekatk:ao, tidak dipasang, tidak digaunmgkao pada suatu benda Jain..
24. Reklame berjalao adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.
25. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga me~ teoaga lain perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di daerah.
26. Reklame udara adaJah reldame yang diselenggarakan dengan cam menggunakan ~ pesawat at.au a1at lain sejenis sebingga reklame kl'Sebuc melayang ke udara.
27. Reklame suara adaJab reldame yang diselenggarakan dengan cara menyampaikan pesan dengan dibantu pengeras suara kepada sejumlah peogunjung.
28. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mengunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-baban sejenis sebagai a1at untuk diproydcsikan dan atau diperagakan pada 1ayar atau benda lain.
29. Reldame pengaan ade)ah wlame yang diselenggarakan dmpo cam memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari somber lain.
31. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adaJRh pajak ates kegiatan pengamhilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalmn deo/atau permukaan bumi untuJr- dimanfaatkan
32. Mineral Bukan logam den Batuan adaJah mineral bukan logam dan balUan sehagainuma dimaksud di dalmn peraturan perundang› undangan di bidang mineral dan batubara.
33. Pajak Parm adalab pajak atas penyelenggaraan tempat parltir di luar badan jalan, baik yang dhtectiakao beJtaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaba, termasuk tempat penitipan kendaraan bennotor.
~.
'"
...
-
1
!
...
•
6
34. Parkir adalah lceadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya..
2. 3S. Pajak Air Taoah adalab pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan airtanah.
36. Air Tanah adalah .air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
37. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
38. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai bak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› wutangan perpajakan daerah.
39. Mua Pajak ade1 eb jangka waktu l (satu) bulm bleuder' at81a jenab waktu lain yang diatur dengan Peratunm Bupati paling lama 3 (tip) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk mcngbitung, menyetor, dan melapotkau pajak yang tautaug.
40. Tah1Dl Pajak ada1ah jangka waktu yang lamanya l (satu) tabun blender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pajak yang terutang adalah pajak yang barus dibayar pada suatu saat, 4a1am Masa Pa.i&amp;kt dalaln Tabun Pajak, atau dalam Bagum Tamm Pajak sesuai dengan ket.entuan peraturan penmdang-11ndangan pel1)8jakan daerah.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaiao kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan pen.agiban pajak atau retribmi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. lnetaosi Pemungut ade1 eb mstami yang o1eh Undaog-Undeog diberi kewenangan untuk memungut Pajak Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selaqjutnya disingkat SPTPD, adalab surat yang oleh Wajib Pajak: digunakao untuk melaporkan penghittmgao dan./atau pembayaran pajak. objek pajak dan/atau bukan objek pajak. dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan k.etentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran mu penyetoran pajak yang telah dilaJmkao 4enpo menggunakan formulir atau t.elah dilakukan dengan cam lain Ice kas daerab. melalui ternpat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Ketetapan Pajak. Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah sUl'St ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Smat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan baamya jumlah pokok ~ jumlah kredit ~ jumlah kelwnmgan pembayanm pokok pajak, besamya sanksi adminis1ratif, dan jum1ah pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adaJah surat ketetapan pajak yang menentubn tamhaban atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil., yang selanjutnya disingkat SKPDN, adaJab surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dmgao jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada mdit pajak.
...
1
-
----•
•
7
- so. Surat Ketempan Pajak Daerah Lebib Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat kctetapwi peJak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jwnlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD. adaJeb surat untuk melakukan tagihan -pajak dan/atau sanksi adminiqratlf bcrupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputosa,1 Pembetulan acbdab surat leputusan yang membetulkan kesaJahan tulis, kesalaban bitung, dan/atau kekeliruan dalaln penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang› undaogan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutaog, Surat Ketetapan Pajak ~ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerab Kurang Bayar Tambaban, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagiban Pajak Daerab, Surat Keputusan P~ atau Surat Keputusan Kcberatan.
- S3. Surat Keputusan Keberatan adaJah surat keputusan atas kebemtan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak T erutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Damm Kunmg Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terbadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- S4. Putusan Banding adatab putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Kq,utusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- SS. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data clan informasi ktl!IJBDgan yang meliputi barta, kewajiban, m~ p:mghasilan dan biay, serta jumlah barga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laponn h:uangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
56. Pemeriksaan adalab semngkaian kegiatao mengbimpun dan mengolah data, ketenmgao, dan/atau bukti yang dilaksauakan mm objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untulc menguji bpmdMm pemenuban bwajibao perpauakan daerah din retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan. peraturan penmdang-undang perpajakan daerah dan retribusi daerab.
57. Penyidibn tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retnousi adaJah scmmgkaian tlodakeo yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BABU
JENISPAJAK
Puall
Jans Pajak. Daerah yang diatur dalmn Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restonm;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
I
8
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parlcir;
- h. Pajak.Air Taoah.
BARIii
PAJAK HOTEL
Nam.a, Objek, du Sabjek Pajak
Pual3
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayarum yang disediakan oleh hotel.
Pual4
- (I) Objek Pajak Hotel ada!ab pelayanan yang dividiskao oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudabao den kenyamenao, teuuasul filsilitas olahraga den hiburan serta jasa penggunaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel dalam hal ini mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, p e ~ rumah penginapan dan sejenisn~ serta rum.ah kos deogan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (3) Jasa penunjang sr.bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon. faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci~ ~ transportasi, dan fasilitas sejenis la.innya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah·
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Peme:tintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondomini~ dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau keg:iatan Jceagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama pemwat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa ·biro perjalaoan atau pe,jataoan ·wiata yang diselenggaralam oleh Hotel yang dapat dimanfutkao '&gt;leh wnum.
Pua15
- (I) Subjek Pajak Hotel adalab Orang Pribadi atau Sadan yang melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- {2) Wajib Pajak Hotel adalab Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
Bagtan Kecia•
Duar Peqeaaaa
Pual6
Dasar pengeoeer Pajak Hotel ede1 eh jumlah pembayanm mu yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
I
Raglan Ketiga
Tarif clan Cua Penghitonpn Paa17
Tarif PajakHotel ditetapkan sebesar 100/o (sepuluh persen)
Pual8
8esal'Bn pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung deDgan cam numplikmJ tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajllk. sebegaimaoe dimaksud dalam Pasal 6.
Ragian lCeempat
WU.yak Peeeapna
Pasal9
Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah.
BagianKelima
Sistaa P ... Pajak Hotel
Pual 10
Pajak Hotel dipungut dengan sistem Self Assesment yakni dihitung, dilaporkan dan disetorbn sendiri oleh wajib pajak.
Bagia• Kee•am
Ma. P·jak clan Sut Pajak Tel'lltalll
Paul 11
- (1) Masa Pajak Hotel adaJab jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada penga1saha hotel atas pelayanan di hotel atau sejak dita'bitkan SPTPD
BABIV
PAJAK RESTORAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek. dan S11bjek Pajak
Pual 12
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disectiakan oleh restoran.
Pual13
Objek Pajak Restorao adalab pelayanan yang di,ect,iakan oleh R.estoran.
- (1) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan rnakenan dao/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikomumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
•'
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaJab pelayanan yang disediakan olch Restoran yang nilai penjualannya lrurang dari Rp. 75.000,00 (tltjuh puluh lima ribu rupiah} setiap bulan.
Pual 14
- (l) Subjek: Pajak Restoran adalab Orang Pribadi atau Badan yang membeli rnakanan dan/atau rninuman dari Restonm. ·
- (2) Wajib Pajak Restorm adalab Orang Pribadi atau Badan yang mengusabakan Restoran.
BqianKedua
»-arP...---■
Pual15
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
BqianKetip
Tarif dan Cara Pen.ghitanpn
Pual 16
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 109/o (sepuluh persen).
Pual 17
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutaog dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sehagaimaoa dimaksud dalmn Pasal 15.
Baglan Keempat
Wilayall PelDllllp1an
Pual 18
Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayab daerah.
Bagian Kelima
Siltaa Peauuaptu Pajak Restona
Pual 19
Pajak Pajak Restonm dipungut dengan sist.em Self Assesment yakni dihitung, dilaporkan dan disetorkan sendiri oleh wajib pajak.
BagianKeenam
Mau Pajak dan Sat Pajak Terutang
Pasal20
- (1) Masa Pajak R.estoran adalab jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bu1an kaJender.
- (2) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.
BABV
PAJAK IHBURAN
Bagian Kaatu
Na--, Objek, du Stabjek Pajak
Pual21
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
Pasal 2
Pada saat Peraturan Daerah ini berl~ Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah ~bagaimana dimaksud Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak B88i terutang.
Pasal 22
- (1) Objek Pajak Hiburan adalab jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksnd pada ayat (I) adalah~
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenillllt musik, uui, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. karaoke;
- f. sirkus, akro~ dan sulap;
- g. permainan bilyar;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan kP.tangkasao;
- i. reileksi, mandi uaplspa, dan pusat kebugaran (fitness cenler) clan;
- j. pertandingan olahraga.
- (3) Dikccualikan dari Objck Pajak Hiburan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalab pagelaran k.esenian dan pertandingan olaliraga yang tidak ditu.jukan untuk kepentinpn komersial dan kegiatan sosial/amal yang diadakan oleh Pemerintah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam bal bibman diselenggarakan melalui pihak. ketiga, maka pibak ketiga tenebut menjadi Wajib Pajak Hiburan.
Pual23
- (I) Subjek Pajak Hiburan adalah Orang Pnl&gt;adi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Bacbm yang menyelenggarakan Hiburan.
Bqi4nKedaa
Dasar Peagenaan
Paal24
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang sebarusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
i
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
Bagian Ketip
THH' dan Can Penpitlulpa.
Pual25
- (1) Tarif Pajak Hiburan untuk tontonan film, kontes binaraga. pagelaran tari, pusat kebugamn (fitness center), dan pacuan motor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hiburao untuk pertandingan olahraga. permainan ketangka~ pagelaran kesenian ditetapkan sebesar 15% (lima belas per.sen).
- (3) Tarif Pajak Hibman untuk pameran, pagelaran musik, karaoke, permainan bit~ sirkuas. akrobat, su1ap ditetapkan sebesar 20% ( dua puluh peisen).
- (4) Tarif Pajak Hiburan untuk mandi uap/spa, pagelaran busana, dan kontes kecantilcan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
Puall6
Pasal 25
Bagian Keempat
Wilayah Pemaaptan
Pual27
Pajak Hibunm yangterutang dipungut di wilayah daerah.
Bagian Kelima
SWnl Pea1111pta Pajak llibana
Pasal 28
Pajak Hiburan dipungut dengan si.stem Self Assesment yakni ·dihitung, dilaporkan dan disetolkan sendiri oleh wajib pajak.
Bagian Keenam
Masa Pajak daa Sut Pajak TffllDIII
Pual29
- (1) Mesa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamaoya I {satu) bulan kalender ,edangkan untuk kegiatan hiburan yang sifatnya insidentil, masa pajak adnbtb jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hll,unm.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hibman atau sejak diterbitkan SPTPD.
BABVI
PA..JAK REKLAME
Bagian Kesatu
N..., Objek, da Sabjek Pajak
Pasal 30
Dengan nama Pajak Reldame dipungut pajak a1as penyelenggaraan reldame.
Pasal 31
- (1) Objek Pajak Reldame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
- a. Reklame paptmlbillboard/videotronlmegatron clan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker,
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berja1an, termasuk pada kendaraan;
- f. Reldame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
1. RekJame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reldame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radi~ warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada banmg yang dipcrdagan~ yang berftmgsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaba atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Penydmggatun ~ yang dipeigu,wkan uotuk keperluao amal, sosial dan politik yang tidak mclibatkan sponsor;
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh PemeriD1ah, Pemerintah Provinsi dan ·Pemerintah ·Daerah.
Pual32
- (I) Subjek Pajak Reldame adatah Orang Pnl&gt;adi atau 8adan yang menggunakan Reldamc.
- (2) Wajib Pajak Reklame adaJah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reldame.
- (3) Dalam hal Reldame diseleoggarakan sendiri secara Janpmg oleh Omng Pribadi ataD Badan, Wajib Pajak Reklame adafah Orang Pribad:i atau Badan tersebut.
- (4) Dalain ha1 Reklame diselenggarakan melalui pihak. ketiga, pihak. ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
i"
B■gl·n Kedua Baur Pengen■■D Pasa133
- (I) Dasar pengenaan Pajak Reldame adalab Nilai 8ewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana djmakslld pada ayat (1) ditetapkan bab dengan biaya pemakaian KWb/variabel yang d'itagibkan · "8Iam. reiening listrilc;
- b. dalam bal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
Pasal 61
Besamya·pokok Pajak Parkir terutang dihitung dengan cara menga)ikao tarif sebagaimana dimakslJd dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
Pasal 62
Besamya·pokok Pajak Parkir terutang dihitung dengan cara menga)ikao tarif sebagaimana dimakslJd dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
Bagian Keempat
Wilayah Peaumptan
Paat,2
PajakParlcir yanaterutang dipungut di wilayah daerah.
Bapn Kellina
Sistem Pem1111pam Pajak Parldr
Pasa163
Pajak Parm dipungut dengan sistem Self hsesmmt yakni dihitun&amp; dilaporkan dan disetorkan sendiri oleb wajib pajak.
BaginKecnam
Malla Pajak clan Sat Pajak Terutans
Paul'4
- (1) Masa Pajak Parldr adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satn) bu1an kalender.
.
I
- (2) Pajak Par1tir yang terutang terjadi pada seat penyelcnggaraan tempat parlcir atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokmnen lain yang dipersamakan.
BABX
PA.JAKAIRTANAH
RagianKesata
Nama,Objek,du Saltjek Pajak
Pual65
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaaum air tanah.
Pual66
- (1) Objek. Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pernaufaatan Air Tanah.
- (2) Dikec11alj1aut dari objek Pajak Air Tanah adalah;
- a. pengembalian dan/atau pemanfaaran Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dcngan tetap
Pasal 90
- Bupati berwenang melalrukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan daerah dalaln rangka melaksaoakao
- (l) pemenuban kewajiban perpajakan peraturan perundsog-undangan perpajakan dacrah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlibatkan dan/atau menrinjamkao buku atau Qhda·', dokumen yang menjadi dasamya clan dokumcn lam yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau mangao yang diaoggap perlu dan memberikan bantuan guoa kehmcaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberi.kan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih laajut mengeoai tata cara pemeriksun pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
..
•
t
BABXVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pual91
- (1) Jnstansi yang mela1csanek:an pemungutan pajak daerah dapat diberik:an insentif atas dasar pencapaian lrlnerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebepimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggarao Peodapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sehagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXVD
PENYIDIKAN
Pasal 92
- (I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tenentu di linglrungan Pemerin1ah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik UDlUk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalmn Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalab pejabat pepwai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang dianglrat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan penmdangundanga.
- (3) Weweoang Penyidik .,hagaimaoa dirnabud pada ayat (1) adaJah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan 1indak pidaoa di bidang perpajakan Daerah agar ketenmgan atau laporan tersebut rnenjadi lebih Jengkap dan jelas;
- b. mcneli~ mencari, dan meogumpu1kan ketmmgan menga,ai orang pribadi atal· Badan tmtaog kebeoaran perbuatan yang dilakukan sehubungan deogan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan baban bukti dari. orang pribadi atau Sadan sehubungan dcngan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan denpn tindak pidaoa di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledabau untuk rneodapatkan bab8D bukti pembukuan. pencatatan. dan dokumen lain, Berta melakukan penyi1aan terbadap bahan bukti tasebut;
- f. rocmiob\ bantuan tt:oaga abli daJam nmgka pclakS8D88D tugm pcnyidibn tindak pidana di bidang perpajabn Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseonmg meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memcriksa identitas orang, ~ dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. manotret seseoiang yang berkaitm dmgan tindak pidana perpajakan Daerab;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya clan dipcriksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. meoghentikan penyidikan; dao/atau
- k. melakukan tiodakan lain yang pcrlu untuk kelancaran pcnyidikan tindak pidana di bidang petpajakan Daerah sesuai . dengan ketentuan peraturan penmdang-undaogan
•
..
•
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabet Polisi Negara Republik Indonesi3y sesuai dengan ketentuan yang diatur dalatn Undang·Undang Hukum Acara Pidana
BABXVIII
KETENTUAN PIDANA
Paaal93
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengk.ap atau melampirkan keterangan. yang tidak ham sebingga merugikan keuanpn Daerab dapat dipidana dengan pidana kunmgan paling lama 1 (satu) talmn atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak tenJtang yang tidak atau kurang dloayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan ketenmgan yang tidak benar sebingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (cmpat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau lrurang dibayar. . . .
Paal94
Tindak pidaoa di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Ma.u Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahtm Pajak yang bersangkutan.
Paaal95
Pasal 93
BABXIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pua196
Pada saat Peraturan Daerah ini berl~ Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah ~bagaimana dimaksud Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak B88i terutang.
BABXX
KETENTUAN PENUTIJP
Pan197
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan. Pengolahan Dahan Galian Golongan C;
,.
..
.
•
..
•
-•
JI&gt;
•
•
- 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
- 4 . Peraturan Daenlh Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahtm 1998 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 1998 teotmg Pajak Penerangan Jalan sebagaimana. telah diubah dengan Peratnnm Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 39 Tahun 2001;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tabon 1998 tentang Pajak Hiburan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 98
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepenjaog mengenai pelak:saoaannya ditetapkan lebih lanjut deogao Peraturan Bupati.
Pual99
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangpl d~mvJaogbo
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempataonya dalain Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. t ~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2011 NOMOR 4