Unknown Unknown Nomor - Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati; - 1' undang-undang Nomor 2g Tahun rggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun rggg Nomor 75, Tambaha' Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gS1); - 2' undang-Undang Nomor rr Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2g6); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO+ Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Indonesia tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor a355); tentang Republik Iembaran - .+. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tefttang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059); 8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 28, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku 6 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BT'PATI TULUIYGAGUITG PROVINSI JAITA TIMT'R
PTRATURAIY BI'PATT TULIII|GAGI'ITG ITOMOR 14 TAIIUN 2015
TTITTAITG
PER'UBAIIAIY I(TDUA ATAS PERATT'RAIT BT'PATI TT'LUITGAGI'NG ITOMOR E5 TAIIIN 2014 TIITTAITG PEIYJABARAIT AITGGARAIT PEITDAPATAIT DAIT
BELIIil.'A DAERAII TAIII'N AITGGARAIT 2015
DENGAN RATIMAT TUIIAN YAIIG MAITA ESA
BI'PATI TI'LUNGAGI'ilG,
bahwa dalam rangka peraksana€m program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD maka perlu diadakan perubahan Kedua atas peraturan Bupati T[lungagung Nomor g5 Tahun 2or4 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- 1' undang-undang Nomor 2g Tahun rggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun rggg Nomor 75, Tambaha' Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gS1);
- 2' undang-Undang Nomor rr Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2g6);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO+ Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Indonesia tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor a355); tentang Republik Iembaran
L
- .+. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tefttang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 28, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
/,\
Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagais14116 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor T4 Tahun 2Ol2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0S Nomor l3T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l3g, Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4526) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor l1O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor lg, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 497 2l sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang\_Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 16g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55Sg);
26. Peraturan presiden Nomor g7 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang\_Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (kmbararr Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan hesiden Nomor 162 Tahun 2OI4 tentang Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011:
- 29.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.O7 /2OO8 tentang Penggunaan Dana Bagr Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20 / PMK.O7 / 2OO9;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlI tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2oL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2or4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g Tahun 2006 tentang Sumber pendapatan Desa (Iembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 07 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 14 Tahun 2oo7 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2O0T Nomor 03 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2oot2o25 (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2oog Nomor 01 seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2olo tentang pajak Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2o1o Nomor 01 seri B) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 12 Tahun 2Ol2 (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol2 Nomor O1 Seri B);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 20ll tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trrlungagung (Iembaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 201,1 Nomor or seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2ot4 (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Al4 Nomor 2 Seri D);
- 38' Peraturarl Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor lT Tahun 2oll tentang organisasi dan Tata Keda satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor O3 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor I Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2OL2 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 05 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 1O Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol4 - 2018 (L,embaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol4 Nomor 12 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol5 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
46. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tr.rlungagung Tahun 2Ol4 Nomor 3);
47. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 85 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol4 Nomor g6l sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Ttrlungagung Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten T\.rlungagung Tahun 2015 Nomor l2):
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
MenetapKan : BEI"A,NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I
3. Penjabaran Anggaran dimaksud dalam angka Bupati ini. Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II peraturan
4. Lampiran I dan Lampilan ll sslagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan iupati ini.
5. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih ranjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


L

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.

Ditetapkan di pada tanggal Tulungagung 16 Maret 2015

BUPATI

/t

t

SYAHRI MVLYO



Diundangkan di T\rlungagung l6 Maret 2015 SEKRETdRIS DAERAH

## Ir. II{DRA FAUZI. MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1006

P..rt" !ryfir Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor 14