PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 19 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN (berlaku 27 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
: bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (6), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (2), Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747)
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 60);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pengusaha adalah:
- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
10. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA.
13. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
14. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) provinsi.
15. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar Provinsi di wilayah Republik Indonesia.
16. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
17. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Instansi Pemeritah dan swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
19. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
20. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
21. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang di dasarkan pada Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh ## BAB II
PROSEDUR PELAPORAN DAN REKRUTMEN
Pasal 2
Perusahaan yang mempunyai informasi lowongan pekerjaan wajib melaporkan ke Dinas dan/atau Dinas Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
Pasal 3
- (1) Proses rekruitmen sampai penempatan tenaga kerja tidak dipungut biaya, kecuali untuk golongan dan jabatan tertentu, antara lain:
- a. golongan pimpinan dengan jabatan manajer atau yang sederajat;
- b. golongan supervisi dengan jabatan supervisor atau yang sederajat;
- c. golongan pelaksana dengan jabatan operator atau yang sederajat; dan
- d. golongan profesional dengan syarat pendidikan Sarjana Strata 1 ditambah pendidikan profesi.
- (2) Besarnya biaya penempatan yang dipungut dari tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Pasal 4
Pelayanan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi diberikan kepada pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja tidak dipungut biaya.
Pasal 5
- (1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja baik Dinas, Dinas Kabupaten/Kota, BKK atau LPTKS.
- (2) LPTKS dan BKK dapat memungut biaya penempatan dari:
- a. pemberi kerja/pengguna tenaga kerja;
- b. tenaga kerja untuk golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) BKK hanya dapat menyalurkan pencari kerja yang berasal dari lembaga pendidikan atau LPK.
- (4) LPTKS dan BKK wajib menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja kepada Dinas dan/atau Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Menteri.
TATA CARA PERIZINAN
BAB III - TATA CARA PERIZINAN
Pasal 6
- (1) LPTKS AKL dalam 1 (satu) Provinsi harus memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat kepada
- (1) harus mengajukan permohonan tertulis Gubernur dengan dilengkapi persyaratan:
- a. copy akte pendirian/akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. copy surat keterangan domisili perusahaan;
- c. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan;
- e. copy anggaran dasar (untuk koperasi);
- f. copy sertifikat hak milik tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak paling sedikit 5 (lima) tahun yang diperkuat dengan akte notaris;
- g. bagan struktur organisasi dan personil;
- h. rencana kerja lembaga penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
- i. pas photo pimpinan perusahaan;
- j. rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota;
- k. lulus uji kelayakan yang dilakukan dihadapan Tim Verifikasi.
RPTKA DAN IMTA PERPANJANGAN
BAB IV - RPTKA DAN IMTA PERPANJANGAN
Pasal 7
- (1) Dalam hal mengajukan permohonan izin Perpanjangan RPTKA dan IMTA, pemberi kerja TKA mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
- (2) Untuk mendapatkan izin perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi dengan:
- a. formulir isian RPTKA Perpanjangan;
- b. copy RPTKA lama yang masih berlaku;
- c. copy IMTA lama yang masih berlaku;
- d. copy bukti Pembayaran Retribusi IMTA Perpanjangan yang lama;
- e. copy Perjanjian Kerja TKA (Surat Keterangan bagi Komisaris/Direktur);
- f. copy KTP Direktur;
- g. copy KTP Pendamping TKA;
- h. copy Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham;
- i. copy Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)/Surat Ijin Usaha Tetap (SIUT)/Surat Ijin Usaha (SIU)/Ijin Usaha Industri (IUI)/Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA)/Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Perluasan (SPPMA Perluasan);
- j. copy bagan/struktur organisasi Perusahaan;
- k. copy Wajib Lapor Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. copy Surat Keterangan Domisili perusahaan dari Instansi yang berwenang;
- m. copy NPWP Perusahaan;
- n. Surat Penunjukan TKI sebagai Pendamping TKA; dan
- o. Surat Kuasa dari Direktur kepada petugas pengurus RPTKA perpanjangan bermaterai cukup.
- (3) Untuk mendapatkan izin perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi dengan:
- a. formulir isian IMTA Perpanjangan;
- b. copy Pengesahan RPTKA yang masih berlaku;
- c. copy IMTA lama yang masih berlaku;
- d. pas foto TKA ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. copy paspor TKA yang masih berlaku;
- f. copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) TKA yang masih berlaku;
- g. Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan TKI Pendamping TKA;
- h. Bukti Pembayaran Retribusi IMTA Perpanjangan dari Bank Jatim;
- i. copy Asuransi / Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan TKA;
- j. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota;
- k. copy NPWP Perusahaan; dan
- l. Surat Kuasa dari Direktur kepada petugas pengurusan IMTA bermaterai cukup.
BAB IV - RPTKA DAN IMTA PERPANJANGAN
Pasal 8
- (1) Pemberi kerja TKA harus mengajukan Pencabutan IMTA apabila sudah tidak mempekerjakan TKA sebelum Izin Kerja habis.
- (2) Permohonan pencabutan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dengan dilengkapi:
- a. IMTA Asli;
- b. copy bukti Exit Permit Only dari Imigrasi;
- c. copy bukti pembayaran retribusi IMTA Perpanjangan;
- d. copy Paspor;
- e. copy KITAS; dan
- f. Surat kuasa dari Direktur kepada pengurus proses Pencabutan IMTA.
BAB IV - RPTKA DAN IMTA PERPANJANGAN
Pasal 9
- (1) Pemberi kerja TKA mengajukan Surat Keputusan Kompensasi ke Dinas dengan ketentuan sebagai berikut yakni dalam hal:
- a. terjadi kelebihan pembayaran;
- b. terjadi pemutusan hubungan kerja atas TKA yang telah melakukan pelanggaran sebelum masa berlaku IMTA berakhir; dan
- c. TKA meninggal dunia sebelum masa berlaku IMTA berakhir.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Keputusan Kompensasi pemberi kerja TKA mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi:
- a. bukti asli pembayaran retribusi perpanjangan IMTA dari Bank Jatim;
- b. copy bukti Surat Keputusan Pencabutan IMTA;
- c. copy paspor TKA dengan Exit Permit Only ;
- d. copy KITAS TKA yang Exit Permit Only ;
- e. copy IMTA Perpanjangan TKA yang Exit Permit Only ; dan
- f. copy dokumen TKA yang Exit Permit Only dan menerima kompensasi IMTA, Paspor, dan KITAS.
- (3) Surat Keputusan Kompensasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali kepada TKA pengganti yang ditunjuk pemberi kerja pada perusahaan yang sama.
PELAPORAN TKA
BAB V - PELAPORAN TKA
Pasal 10
- (1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA di perusahaan setiap bulan kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. berakhirnya penggunaan TKA.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi profesi terkait dan/atau masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
Pembinaan oleh Gubernur melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diarahkan untuk:
- a. mewujudkan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
- b. mendayagunakan tenaga kerja secara optimal serta penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional;
- c. mewujudkan terselenggaranya pelatihan kerja yang berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan, keahlian dan produktivitas tenaga kerja;
- d. menyelenggarakan sertifikasi ketrampilan dan keahlian tenaga kerja sesuai dengan standar yang berlaku;
- e. menyediakan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan tenaga kerja;
- f. mewujudkan tenaga kerja yang mandiri;
menciptakan
- g. menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan terpadu antara pelaku proses produksi barang dan jasa;
- h. mewujudkan kondisi kerja yang harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja sehingga terjaminnya hak pengusaha dan pekerja/buruh; dan
- i. memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang meliputi terpenuhinya syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja, pengupahan dan jaminan sosial.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang dan Badan Hukum yang telah berjasa di bidang ketenagakerjaan dalam bentuk piagam, tanda jasa, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14
- (1) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan oleh Gubernur dilakukan melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berwenang untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan BAB VII
TATA CARA DAN PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Sanksi diberikan BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 27 April 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 27 April 2017 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd ## Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 19 SERI E.