PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 15 Tahun 2013 tentang IZIN GANGGUAN (berlaku 23 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan adanya upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
1. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penggelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2015;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.
1
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan PTSP.
6. Instansi Teknis adalah instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan Izin Gangguan.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
11. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
15. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
17. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terusmenerus.
19. Izin gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
21. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang perseorangan dan/atau kelompok dan/atau badan yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.
22. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi ## BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan dan Pengaturan Pemberian Izin Gangguan dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan/atau pengawasan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan dalam rangka terciptanya iklim usaha yang transparan, kondusif, berkesinambungan dan berkelanjutan serta ramah lingkungan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan jaminan aspek legal formal dari sisi kepastian hukum dan berusaha dalam pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berupa pemberian perizinan kepada masyarakat serta upaya pemerintah daerah dalam mencegah timbulnya gangguan kesehatan, keselamatan, ketertiban dan ketentraman, dan/atau kesejahteraan masyarakat terhadap kepentingan umum dan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
KEWAJIBAN DAN KRITERIA GANGGUAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
BAB III - KEWAJIBAN DAN KRITERIA GANGGUAN
Pasal 4
Setiap orang dan/atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya
BAB III - KEWAJIBAN DAN KRITERIA GANGGUAN
Pasal 5
Kewajiban memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan terhadap:
- a. kegiatan yang berlokasi didalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada didalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
Bagian Kedua
Kriteria Gangguan
BAB III - KEWAJIBAN DAN KRITERIA GANGGUAN
Pasal 6
- (1) Kriteria Izin Gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
- a. gangguan lingkungan;
- b. gangguan sosial kemasyarakatan; dan
- c. gangguan ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara, dan gangguan yang bersumber dari radiasi, getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
BAB III - KEWAJIBAN DAN KRITERIA GANGGUAN
Pasal 7
- (1) Klasifikasi gangguan dalam kegiatan usaha terdiri dari:
- a. gangguan besar;
- b. gangguan sedang;
- c. gangguan kecil; dan
- d. gangguan khusus dan/atau spesifik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha yang termasuk gangguan besar, gangguan sedang, gangguan kecil dan gangguan khusus dan/atau spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 8
Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan Izin Gangguan dipersyaratkan mengisi formulir permohonan izin.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 9
Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diisi dilampiri dokumen sebagai berikut:
Izin Gangguan baru:
1. fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab;
2. fotocopy NPWP perusahaan yang bersangkutan;
3. fotocopy tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
4. fotocopy sertifikat atas tanah, atau bukti perolehan tanah;
5. pas photo ukuran 3x4cm (berwarna) sebanyak 2 lembar;
6. fotocopy IMB atau keterangan bangunan tempat usaha (perjanjian sewa menyewa, kontrak, pinjaman, atau sertifikat dan sejenisnya);
7. fotocopy akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau fotocopy anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
8. fotocopy surat ijin lokasi (bagi usaha yang dipersyaratkan);
9. rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan (bagi usaha yang dipersyaratkan);
10. bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/ penunjang dan bagan alir pengolahan limbah (bagi usaha yang dipersyaratkan);
11. surat pernyataan pengelolaan lingkungan; dan
12. surat persetujuan tertulis dari tetangga terdekat dengan lokasi usaha dengan diketahui lurah atau kepala desa dan camat setempat.
Daftar ulang:
1. izin gangguan asli;
2. photo copy KTP Pemilik/penanggung jawab; dan
3. dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi yang belum memiliki.
Balik nama:
1. izin gangguan asli;
2. photo Copy KTP Pemilik /penanggung jawab yang baru;
3. photo copy akte perubahan dan persetujuannya dari yang berwenang bila badan usaha;
4. surat pelimpahan/jual beli/surat keterangan kematian atau sejenisnya disesuaikan dengan penyebabnya; dan
5. dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi yang belum memiliki.
Bagian Kedua
Kewenangan Pemberian Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 10
- (1) Pemberian Izin Gangguan merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Gangguan kepada SKPD yang melaksanakan PTSP.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk pejabat untuk menerbitkan Izin Gangguan.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 11
Kewajiban dan Larangan Pemberi Izin
Pemberi izin memiliki kewajiban :
- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat secara luas sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan secara cermat dan teliti dan didukung dengan media dan/atau peralatan yang terukur secara teknis;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan;
- h. memberikan pelayanan
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 12
Larangan kepada Pejabat dan/atau Petugas Pemberi Izin adalah :
- a. meninggalkan tempat tugas yang mengakibatkan terganggunya proses pelayanan perizinan;
- b. menerima pemberian uang dan/atau barang dan/atau sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanan perizinan;
- c. membocorkan rahasia dan/atau dokumen yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyalahgunakan penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan;
- e. memberikan informasi yang tidak akurat, tidak benar dan/atau menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari Sistem Operating Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 13
Kewajiban dan Hak serta Larangan Pemohon Izin
Pemohon Izin Gangguan memiliki kewajiban :
- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas usaha dan/atau kegiatan dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen perizinan;
- b. memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan perizinan;
- c. memberikan jaminan akan keabsahan dan kebenaran dokumen yang disampaikan;
- d. membantu kelancaran proses perizinan; dan
- e. mengikuti, mentaati, memahami dan melaksanakan seluruh Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 14
Pemohon Izin Gangguan memiliki hak :
- a. mendapatkan pelayanan yang prima dan berkualitas sesuai dengan asasasas dan pelayanan serta sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan akses dan/atau kemudahan dalam hal informasi yang lengkap berkaitan dengan sistem, mekanisme dan/atau prosedur perizinan;
- c. memberikan saran dan masukan dalam rangka perbaikan sistem pelayanan perizinan;
- d. mendapatkan pelayanan yang santun, ramah dan bersahabat dan tidak diskriminatif;
- e. menyampaikan pengaduan atas pelayanan perizinan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 15
Pemegang dan/atau Pemilik Izin Gangguan dilarang:
- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang mengakibatkan terjadinya perubahan peruntukan dan/atau fungsi lokasi;
- b. mengubah dan/atau menambah jenis usaha dan/atau kegiatan tanpa mengajukan izin perubahannya kepada Bupati;
- c. memindahtangankan Izin Gangguang kepada pihak dan/atau orang lain;
- d. melakukan kegiatan usaha di luar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. melakukan kegiatan usaha yang memiliki potensi pencemaran lingkungan;
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan Izin Gangguan
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
Pasal 16
- (1) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang menangani PTSP.
- (2) Dalam hal pengajuan izin oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahan atau pejabat yang diberikan kuasa.
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
Pasal 17
Dalam hal pemegang Izin Gangguan meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik tempat usaha, maka ahli waris atau orangorang yang mendapatkan hak dari padanya dalam waktu selambat-lambatnya
- 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya pemegang Izin Gangguan dan/atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama.
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
Pasal 18
Pemegang Izin Gangguan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila:
- a. memperluas tempat kerja dan/atau usaha atau mengerjakannya dengan cara lain sehingga menyebabkan sifat pekerjaan itu berubah;
- b. suatu pekerjaan yang sudah berhenti selama 3 (tiga) tahun tetapi ingin memulai kembali; dan
- c. memperbaiki suatu pekerjaan yang telah hancur sebagai akibat oleh sifat atau pemakaian tempat kerja dan/atau usaha.
Bagian Kedua
Pemberian Izin Gangguan
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
Pasal 19
- (1) Bupati dapat memberikan izin atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari tim teknis
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
Pasal 20
- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan masih melakukan usahanya.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib dilakukan daftar ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal daftar ulang berakhir.
- (4) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang kepada pemegang Izin Gangguan diberikan pengesahan daftar ulang.
Bagian Ketiga
Perubahan dan Pencabutan Izin
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
Pasal 21
Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang memiliki dampak terhadap peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
- a. perubahan sarana usaha ;
- b. penambahan kapasitas usaha ;
- c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan
- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
Pasal 22
Izin Gangguan yang diberikan dapat dicabut dengan ketentuan apabila:
- a. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15;
- b. permintaan pemegang izin;
- c. memperoleh izin gangguan secara tidak sah;
- d. bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
- e. terdapat cacat hukum karena syarat dan prosedur yang didasarkan pada keterangan yang menyesatkan; dan
- f. menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19, diatur dengan Peraturan Bupati.
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
BAB VI - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 24
- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas Pelayanan Perizinan Gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi tertentu.
- (3) Besaran dan Penyelenggaraan Retribusi atas izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri ## BAB VII
PERAN MASYARAKAT
BAB VI - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 25
- (1) Dalam setiap pentahapan kegiatan maka masyarakat di lingkungan lokasi usaha berhak mendapatkan akses informasi, sosialisasi dan partisipasi.
- (2) Akses informasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin dan rencana kegiatan dan/atau usaha serta perkiraan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang menerbitkan Izin Gangguan ## BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Pembinaan
BAB VI - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 26
- (1) Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
3. a.
4. b.
5. koordinasi secara berkala; pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksaan pelayanan perizinan;
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VI - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 27
- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang bertugas dan bertanggungjawabnya bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.
PENYIDIKAN
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 28
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan dan retribusi daerah atas izin gangguan yang diberikan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
- (1) Setiap orang yang mendirikan atau menjalankan tempat usaha secara terus menerus tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat di pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang melakukan tindak pidana dan menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
14
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal, 24 Desember 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Verifikasi: TTD, KRISTIANUS ANYIM ## BAB XI ## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Permohonan Izin Gangguan baru, daftar ulang dan pemindahan hak/balik nama, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka permohonan tersebut wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB XII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Verifikasi: TTD,

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 23 Desember 2013

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG, SURYADMAN GIDOT
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 15 TAHUN 2013
## TENTANG
## IZIN GANGGUAN
## I. UMUM
Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang semakin berkembang membawa dinamika dan konsekuensi di Kabupaten Bengkayang sehingga diperlukan adanya regulasi yang selaras dan seimbang untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat, melindungi kepentingan umum serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie), Statsblad Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Statsblad 140 Nomor 14 dan 450 memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur izin gangguan, karena izin gangguan merupakan wahana dan sarana pengendali, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berinvestasi dan berusaha.
Terciptanya aparat birokrasi yang efektif dan efesien, jaminan kepastian hukum, terhindarnya biaya tinggi, serta terkondisinya iklim berinvestasi dan berusaha yang kondusif, melalui perbaikan di berbagai faktor penunjang dan aspek pelayanan maka diharapkan pelayanan perizinan akan membaik secara signifikan dan terukur baik dari sisi akuntabilitas maupun Quality Assurance (Penjaminan Mutu) pelayanan publik itu sendiri.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang selaras dengan upaya Penjaminan Mutu Pelayanan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terus berkomitmen dan konsisten dalam meningkatkan pelayanan khususnya dibidang perizinan yang lebih cepat, tepat, mudah dan transparan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
Berkaiatan dengan Izin Gangguan maka mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai izin gangguan harus segera disesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan di Kabupaten Bengkayang.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas Yang dimaksud dengan 'asas manfaat' adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Yang dimaksud dengan 'asas kehati-hatian' adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterb