PERATURAN BUPATI RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dihapuskan; - c. bahwa Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa berdasarkan (berlaku 5 Oktober 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERA TURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 38 TAHUN 2013
TENT ANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber­ sumber pendapatan daerah, yang pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dihapuskan;
- c. bahwa Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa berdasarkan Pasal 168 ayat (4) Undarig-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah, sudah dapat dihapus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang­ Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara '(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran t\.fo,.,'!3r'!3 QI Nnmnr .d.RQ1 \·
· · · -·····-----
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang­ Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4678);
10. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan TunMan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepufauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha {Lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum {Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor23).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang di kamsudkan dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
4. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
5. lnspektorat, Sadan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Sadan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terhutang termasuk pemungutan atau pemotongan Pajak tertentu;
8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang;
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 1 1 . Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya pokok retribusi;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjunya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau administrasi berupa bunga dan atau denda;
14. Piutang adalah jumlah uang yang wajib kepada daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
15. Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang pada suatu saat;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Ku rang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi adaministrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;
21. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
23. Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
BAB II - PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN
Pasal 2
Pajak Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :
- a. Pajak yang terutang yang tercantum dalam:
- 1) Surat Ketetapan Pajak-Oaerah (SKPO);
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKT);
- 4) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- 5) Surat Keputusan Pembentulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Pajak yang terutang yang menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan, '"' - - - - · - · - - - v""'""'""""u·, l'l�n Aaot tirt::ak rh:m�t atau tidak munakin laQi disebabkan:
- 1) Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- 2) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- 3) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa;
- 4) Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
- 5) Sebab lain sesuai hasil penelitian.
BAB II - PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN
Pasal 3
Retribusi Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :
- a. Retribusi yang terutang yang tercantum dalam:
- 1) Surat Ketetapan Retribusi-Daerah (SKRD);
- 2) Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- b. Retribusi yang terutang yang menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan:
- 1) Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan;
- 2) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- 3) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa;
- 4) Wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
- 5) Sebab lain sesuai hasil penelitian.
BAB II - PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN
Pasal 4
- ( 1 ) Dalam hal wajib pajak dan atau wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 (satu) dan Pasal 3 huruf b angka 1 (satu) dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika Wajib Pajak meninggal di Rumah Sakit;
- b. Surat Keterangan tidak meninggalkan harta warisan dari pejabat daerah yang berwenang.
- (2) Dalam hal wajib pajak dan atau wajib retribusi tidak memiliki harta kekayaan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 (dua) dan Pasal 3 huruf b angka 2 dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi bab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 5 dan Pasal 3 huruf b angka 5 adalah
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;
- b. Wajib Pajak tidak ditemukan atau hilang karena wajib pajak tidak berdomisili di wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Belum diterbitkan SKPD dan SKRD;
- d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajaklretribusi tidak ditemukan dan telah -':l-1,, ,1, ... """"'"'""''' ,.,., ·�n C!A�r::1 nntim::11
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB Ill - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 5
- ( 1 ) Untuk menentukan keadaan Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi atau pajak yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang terdiri atas ;
- a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Kepi. Sangihe selaku Ketua;
- b. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Sekretaris;
- c. Para Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terkait selaku anggota;
- d. Kepala SKPD selaku pengelola Retribusi Daerah, yang mengelola piutang piutang retribusi yang akan diteliti.
- (2) Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, disampaikan kepada Bupati Kepulauan Sangihe cq lnspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk diverifikasi kebenarannya;
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {2) harus menguraikan :
- a. Keadaan Wajib Pajak/Retribusi;
- b. Piutang Pajak/Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besamya piutang pajak/piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (5) Laporan hasil verifikasi diproses dengan menyampaikan usulan penghapusan piutang kepada Bupati Kepulauan Sangihe cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (6) Persetujuan/Penolakan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan atau Piutang Retribusi Daerah diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk proses penerbitan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi
- (7) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB Ill - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 6
Penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini adalah :
- a. Bupati Kepulauan Sangihe untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Bupati Kepulauan Sangihe dengan persetujuan OPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
BAB Ill - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 7
Daiak Daarah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah melakukan:
- a. Penetapan mengenai rincian atas besamya penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi Daerah;
- b. Menghapus hak tagih dari daftar Penagihan;
- c. Menghapus dari buku atas nilai piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABIV KETENTUAN PENUTUP
BAB Ill - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penetapan: Ditetapkan di Tahuna pada tanggal 25 tktober 2013

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Penetapan: Diundangkan di Tahuna pada tanggal 25 Oktober 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS SERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 36