Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2013 tentang lnvestasi Daerah; - c. bahwa penyertaan modal olch Pcmerintah Daerah kcpada Bad.an Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu berkompetisi, tumbuh dan berkembang; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c konsideran ini, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerint.ah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4714); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panaruka.n (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38); 8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pcmerint.ah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612); 12. Peraturan Pemerintah -Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) sebagaimana telah diubah dengan Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4855); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Ata.s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Menetapba : 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Pf.} Bank Perkreditan Rakyat (BPR} Syariah Situbondo (Lembaran Oaerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5}; 19. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 4); 21. Peratu.ran Oaerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 23. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang lnvestasi Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 01). Denpn Penetujuan Beruma DEWAR PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent.ang Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalatn Negeri dapat
Pedoman Pengelolaan Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah menetapkan besaran investasi daerah;
- b. bahwa sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 disebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pad.a Sadan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha lainnya dapat dianggarkan dalarn APBD apabila jumlahnya yang akan clisertakan dalam tahun berkenaan telah ditet.apkan dalam Peraturan Daerah tentang lnvestasi Daerah;
- c. bahwa penyertaan modal olch Pcmerintah Daerah kcpada Bad.an Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu berkompetisi, tumbuh dan berkembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c konsideran ini, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Daerah.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerint.ah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4714);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panaruka.n (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pcmerint.ah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
12. Peraturan Pemerintah -Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) sebagaimana telah diubah dengan Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Ata.s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapba :
4
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Pf.} Bank Perkreditan Rakyat (BPR} Syariah Situbondo (Lembaran Oaerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5};
19. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 4);
21. Peratu.ran Oaerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang lnvestasi Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 01).
Denpn Penetujuan Beruma
DEWAR PERWAKILAII RAKYAT DABRAB KABUPATEll SITUBOIIDO
daD
BUPATJ SlflJBOIIDO
IIEIIUTUSKAII :
PBRATURAII' DABRAII TDTAIIG PERU11AHA11 ATAS PBRATURAK DABRAB KABUPATBII 8ITUBOIO&gt;O KO■OR 1 TARUII 2010 TERTAIIG IRVBSTASJ DABRAH KABUPATBll SITUBOIIDO.
.
. .
Pua1 I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1. Antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
Investasi Daerah Jangka Panjang Permanen Tahun Anggaran 2014 untuk Perkuatan Modal PT. BPR Syariah adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
Paaal II
- I'""\ tanggal
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 1 7 iJ EC 2013

Penetapan: Diundangkan di Situbondo . 17 \AN\ --:,~\_1{ p ~~:S , . .\_\_,p,, . . -- LEIHlARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUJt 2013 ItOMOR Uo