PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 13 Tahun 2013 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 9 TAHUN 2013 TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa konstruksi di daerah, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumenep dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Publik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
Menetapkan
:
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi untuk menerbitkan Izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
5. Orang pribadi adalah orang perseorangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi;
8. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan layanan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi;
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, rekayasa (engineering), sipil, mekanikal dan elektrikal, penataan ruang, masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
10. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
11. Penyedia Jasa adalah badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap badan yang melaksanakan usaha di bidang usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah;
13. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompentensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk badan usaha; dan/atau tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu;
14. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, badan usaha untuk menentukan Izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masingmasing;
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
17. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
18. Asosiasi adalah Asosiasi Jasa Konstruksi yang berdomisili di daerah;
19. Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi;
20. Tenaga Teknis adalah tenaga dengan latarbelakang serendah-rendahnya berijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajad dan memiliki Setifikat Keterampilan bagi pelaksana konstruksi kualifikasi menengah kebawah dan Strata Satu (S1) Teknik yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) bagi konsultan dan pelaksana konstruksi kualifikasi besar.
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan izin usaha jasa konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pengaturan izin usaha jasa konstruksi bertujuan untuk :
- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
RUANG LINGKUP IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB III - RUANG LINGKUP IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 4
Ruang lingkup Izin usaha jasa konstruksi meliputi :
- a. prinsip pelaksanaan pemberian IUJK;
- b. pelaporan;
- c. tata cara, persyaratan dan alur pemberian IUJK;
- d. penyelenggaraan penerbitan IUJK; dan
- e. hak dan kewajiban badan usaha.
BAB III - RUANG LINGKUP IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 5
Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
- a. Jenis usaha jasa konstruksi yang meliputi usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, usaha pengawasan konstruksi yang masingmasing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi;
- b. Bidang usaha jasa konstruksi meliputi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi yang terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis, bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu; dan
- c. Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi usaha badan yang dapat berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang berdomisili di wilayah daerah Kabupaten Sumenep.
BAB III - RUANG LINGKUP IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 6
Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK
BAB IV - PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK
Pasal 7
- (1) IUJK bukan merupakan tambahan simpul birokrasi.
- (2) IUJK harus mencerminkan profesionalisme badan usaha dan perorangan.
- (3) IUJK harus terkait dengan kemampuan badan usaha yang tertuang dalam Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi.
- (4) IUJK harus terkait dengan kemampuan orang perorang yang tertuang dalam SKA/SKT yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).
- (5) IUJK harus dapat menjadi salah satu sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.
- (6) IUJK menjadi alat kendali/pengawasan terhadap kegiatan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
LINGKUP IUJK, WEWENANG PEMBERIAN IUJK DAN MASA BERLAKU IUJK
BAB V - LINGKUP IUJK, WEWENANG PEMBERIAN IUJK DAN MASA BERLAKU IUJK
Pasal 8
- (1) Setiap badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi, wajib memiliki IUJK dari Bupati.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah.
- (3) IUJK diterbitkan oleh Bupati dan berlaku untuk seluruh Indonesia.
- (4) IUJK dapat diberikan oleh pejabat/instansi yang ditunjuk oleh Bupati dengan rekomendasi dari unit kerja teknis yang membidangi jasa konstruksi.
- (5) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib di daftar ulang (herregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diajukan selambat- lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
BAB VI - SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Pasal 9
- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Dalam IUJK wajib dicantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha.
- (3) Setiap IUJK yang diberikan wajib menggunakan nomor kode izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan berubah jika terjadi perubahan nama perusahaan.
STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERBITAN IUJK
BAB VII - STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERBITAN IUJK
Pasal 10
- (1) IUJK diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan diterima dalam keadaan lengkap dan benar.
- (2) Daftar IUJK yang sudah diberikan wajib ditayangkan melalui media internet yang terintegrasi dengan sistem informasi jasa konstruksi.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 11
- (1) Unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. d aftar pemberian IUJK baru;
- b. daftar perpanjangan IUJK;
- c. daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar badan usaha jasa konstruksi yang terkena sanksi administratif; dan
- f. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TATA CARA, PERSYARATAN DAN ALUR PEMBERIAN IUJK
BAB IX - TATA CARA, PERSYARATAN DAN ALUR PEMBERIAN IUJK
Pasal 12
- (1) Untuk memperoleh IUJK, setiap badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Unit kerja pemberi IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan dapat melakukan verifikasi lapangan bersama unit kerja teknis yang membidangi jasa konstruksi sesuai kebutuhan.
- (3) Jenis Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. permohonan Izin baru;
- b. permohonan perpanjangan masa berlakunya Izin;
- c. permohonan perubahan data; dan
- d. permohonan penutupan Izin.
- (4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada setiap badan yang telah memiliki sertifikat badan usaha (SBU), SKA, SKT dan telah diregistrasi oleh lembaga/asosiasi.
- (5) Tenaga teknis yang mempunyai SKA/SKT yang menjadi penanggungjawab teknis pada suatu badan usaha tidak bisa menjadi penanggungjawab teknis pada badan usaha lainnya yang sejenis.
- (6) Permohonan karena perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat mengubah jangka waktu berlakunya IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (6) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (7) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas usaha besar, menengah dan kecil mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi :
- a. arsitektur;
- b. rekaysa ( engineering );
- c. penataan ruang; dan
- d. jasa konsultan.
- (9) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi :
- a. bangunan gedung;
- b. bangunan sipil;
- c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
- d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (10) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - TATA CARA, PERSYARATAN DAN ALUR PEMBERIAN IUJK
Pasal 13
- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dilakukan dalam hal : a. perubahan kepemilikan dan atau;
- b. perubahan domisili, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan.
- (2) Setiap terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan diwajibkan mengajukan permohonan perubahan IUJK kepada Bupati atau Pejabat/instansi yang ditunjuk.
BAB IX - TATA CARA, PERSYARATAN DAN ALUR PEMBERIAN IUJK
Pasal 14
- (1) IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan batal atau tidak berlaku apabila :
- a. telah habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak melakukan pembaharuan Izinnya;
- b. atas permintaan pemegang Izin untuk tidak melanjutkan usahanya;
- c. pemegang Izin telah memindahkan hak atas Izinnya pada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- d. pemegang Izin dalam melakukan kegiatan usahanya dinyatakan pailit;
- e. kualifikasi badan tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi pada saat IUJK dibuat;
- f. pemegang Izin telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (2) Apabila pemegang Izin meninggal dunia sebelum habis masa berlakunya Izin, hak atas Izin beralih kepada ahli warisnya atau badan lain yang ditunjuk.
PENYELENGGARAAN PENERBITAN IUJK
BAB X - PENYELENGGARAAN PENERBITAN IUJK
Pasal 15
- (1) IUJK diberikan oleh unit kerja.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya membidangi Jasa Konstruksi.
BAB XI - PENGAWASAN
Pasal 16
Bentuk pengawasan terdiri dari :
- a. pengawasan pra penerbitan IUJK; dan
- b. pengawasan pasca penerbitan IUJK.
BAB XI - PENGAWASAN
Pasal 17
Pengawasan terhadap IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :
- a. pengawasan pra penerbitan IUJK adalah wajib melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen permohonan dengan kenyataan di lapangan;
- b. pengawasan pasca penerbitan IUJK adalah pengawasan terhadap kinerja badan usaha (progres pelaksanaan konstruksi), pengawasan tertib usaha dan administrasi serta pengawasan keteknikan dan penerapan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan (K3) dalam proses pelaksanaan konstruksi.
BAB XI - PENGAWASAN
Pasal 18
- (1) Pelaksana pengawasan adalah unit kerja teknis yang melakukan pembinaan jasa konstruksi atau tim pengawas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil pengawasan diwujudkan dalam laporan pengawasan.
- (3) Laporan pengawasan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi perpanjangan IUJK.
PEMBERDAYAAN
BAB XII - PEMBERDAYAAN
Pasal 19
BUJK yang telah diberikan IUJK, dapat dilakukan pemberdayaan untuk peningkatan kemampuan teknis, kompetensi dan manajerial perusahaan.
BAB XIII - HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA
Pasal 20
- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
- a. mentaati ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam IUJK;
- c. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
- d. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK;
- e. melaporkan secara tertulis apabila menghentikan kegiatan usahanya;
- f. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, d, dan e disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan pembinaan jasa konstruksi paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. Instansi pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21
- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) s anksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. p eringatan tertulis;
- b. pembekuan Izin usaha; dan
- c. pencabutan Izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- b. pembekuan Izin usaha diberikan jika BUJK telah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Kriteria pelanggaran meliputi :
- a. bersifat ringan mendapat sanksi peringatan tertulis;
- b. bersifat sedang mendapat sanksi pembekuan Izin usaha; dan
- c. bersifat berat mendapat sanksi pencabutan Izin usaha.
- (5) IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (6) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK kembali setelah memenuhi kewajibannya.
- (7) BUJK yang terkena sanksi diumumkan kepada masyarakat melalui media internet dan/atau papan pengumuman.
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
- (1) Setiap badan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterengan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- i. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya Izin tersebut.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep

Penandatangan: ## BUPATI SUMENEP KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Penetapan: Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 1 Nopember 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP Drs. HADI SOETARTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580618 198107 1 002 ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 9 TAHUN 2013
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS TENTANG
## IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
## I. UMUM
Pembangunan Nasional di bidang jasa konstruksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat jasa konstruksi, oleh karena itu perlu keikutsertaan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Agar keikutsertaan masyarakat pada umumnya, masyarakat jasa konstruksi pada khususnya tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran, keterbukaan, sukarela, efektif serta efisien, tertib, dan tidak menimbulkan konflik, perlu adanya kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya, masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Agar upaya tersebut dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan efektif serta efisien dan mampu mendukung peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, diperlukan arahan mengenai penyelenggaraan Izin usaha jasa konstruksi.
## II. PASAL DEMI
PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
: : : Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi serta pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi mengacu pada Permen PU No 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
PENJELASAN
Pasal 9
: Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) : Ayat (2) :
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) : Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) : Ayat (4) :
PENJELASAN
Pasal 15
: : Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas | Pasal 16 Pasal 17 | : | Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas | | | : | | | Pasal 18 | : | | | Pasal 19 | : | | | Pasal 20 | : | Cukup jelas | | Pasal 21 ayat (1) | : | Cukup jelas | | ayat (2) | : | Cukup jelas | | ayat (3) | : | Cukup jelas | | ayat (4) | : | Kriteria pelanggaran akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. | | ayat (5) | : | Cukup jelas | | ayat (6) | : | Cukup jelas | | ayat (7) | : | Cukup jelas | | Pasal 22 | : | Cukup jelas | | Pasal 23 | : | Cukup jelas | | Pasal 24 | : | Cukup jelas | | Pasal 25 | : | Cukup jelas | | Pasal 26 | : | Cukup jelas |