PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 12 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 2 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sebagai pendukung pilar penganggaran berbasis kinerja terdapat penyesuaian dan penambahan komponen pada Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan :
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan :
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, angka LII diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Standar Biaya |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| LII. | Honor Petugas Penyampaian SPPT PBB dan Pemeriksa Pajak : | | |
| | 1. Biaya Penyampaian SPPT PBB (Kolektor/PNS Kelurahan) | Perlembar | Rp. 1.000 |
| | 2. Biaya Penyampaian SPPT PBB (Ketua RT/Masyarakat) | Perlembar | Rp. 1.200 |
| | 3. Biaya Penagihan SPPT PBB (Ketua RT/Masyarakat) | Perlembar | Rp. 1.500 |
| | 4. Biaya Pemeriksaan Pajak (bekerjasama dengan BPKP atau instansi lainnya) | Perlaporan | Rp. 24.000.000 |

2. Lampiran I, ditambah angka LXI dan LXII, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, angka II huruf d diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- II. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Kegiatan :
4. Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi Pengelola Keuangan dan Kegiatan : PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Asisten Teknis, Bendahara Penerimaan (Pengeluaran), Bendahara Penerimaan (Pengeluaran) Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan (Pengeluaran), Staf Pengelola (Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis) dan Staf Administrasi diperkenankan mendapat maksimal 4 (empat) kegiatan (DPA) yang dikelolanya diluar tugasnya sebagai operator sistem informasi, pengurus/penyimpan barang, pembantu pengurus/penyimpan barang.
- b. Pada SKPD yang hanya mengelola gaji : Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk melakukan pengelolaan gaji di lingkungan SKPD berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- c. PNS yang ditunjuk melakukan pengelolaan pembayaran gaji di unit kerja dan diangkat berdasarkan SK pejabat yang berwenang, maka dapat diberikan honor pembantu bendahara penerimaan/pengeluaran.
- d. PNS yang ditunjuk melakukan pengelolaan barang di lingkungan satuan kerja berdasarkan Surat Keputusan Walikota diberikan honorarium Penyimpan dan Pengurus Barang. Sedangkan kepada 1 (satu) orang PNS yang membantu pengelolaan barang pada Bagian (Sekretariat Daerah), Kelurahan, SKPD yang memiliki unit/UPTD dan SKPD yang mengelola surat berharga yang ditunjuk berdasarkan SK pejabat yang berwenang dapat diberikan honorarium pembantu penyimpan dan/atau pengurus barang.

| No. | Uraian | Satuan | Standar Biaya |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LXI. | Honor Petugas pelaksana Pemutakhiran Data Objek | | |
| | Pajak 1. Biaya Pendataan Lapangan Objek Pajak (Kolektor/PNS) | Per Objek Pajak | Rp. 1.000 |
| | 2. Biaya pendataan Lapangan Objek Pajak (RT/Masyarakat) | Per Objek Pajak | Rp. 4.500 |
| | 3. Biaya Pengolahan Data Lapangan (PNS/Non PNS) | Per Objek Pajak | Rp. 1.000 |
| LXII. | Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Prima | | |
| | a. Kecamatan | | |
| | - Penanggung Jawab/Koordinator | Orang/Kegiatan | Rp. 350.000 |
| | - Ketua | Orang/Kegiatan | Rp. 300.000 |
| | - Anggota | Orang/Kegiatan | Rp. 250.000 |
| | b. Kelurahan | | |
| | - Penanggung Jawab/Koordinator | Orang/Kegiatan | Rp. 300.000 |
| | - Ketua | Orang/Kegiatan | Rp. 250.000 |
| | - Anggota | Orang/Kegiatan | Rp. 200.000 |
| LXIII. | Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bahan Buku | Orang/Exemplar | Rp. 2.500 |
| | Perpustakaan | | |

- e. Operator Komputer Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) disetiap SKPD dapat diberikan honorarium maksimum untuk 2 (dua) orang Operator SIKD dan diberikan honorarium untuk 12 (dua belas) bulan.
- f. Operator komputer untuk SIPP dan SIMEKBANG dilaksanakan oleh 1 (satu) orang untuk setiap SKPD dan 1 (satu) orang untuk setiap kelurahan dan dapat diberikan honorarium maksimum untuk 12 (dua belas) bulan. Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan e-Monev Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh 1 (satu) orang untuk setiap SKPD, kecuali bagi SKPD dengan anggaran Belanja Langsung diatas Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) dapat berjumlah maksimum 2 (dua) orang. Operator SiRUP dan e-monev pengadaan barang/jasa dapat diberikan honorarium untuk 12 (dua belas) bulan.
- g. Operator sistem informasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.
4. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, angka LII diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- LII. Honor Petugas Penyampaian SPPT PBB dan Pemeriksa Pajak
6. 1.
7. Honor Petugas Penyampaian/Penagih SPPT PBB Honorarium diberikan kepada petugas yang menyampaikan/menagih SPT PBB baik selaku Kolektor/PNS Kelurahan/Ketua Rukun Tetangga (RT)/Masyarakat.
2. Biaya Pemeriksaan Pajak Biaya yang dibayarkan untuk pemeriksaan pajak yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPKP atau instansi lainnya berdasarkan laporan pemeriksaan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama.
5. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, ditambah angka LXI sehingga berbunyi sebagai berikut :
- LXI. Honor Petugas Pelaksana Pemutakhiran Data Objek Pajak Honorarium diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pemutakhiran data pajak daerah khususnya data PBB baik untuk pencarian data lapangan maupun perbaikan data dalam aplikasi.
6. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, ditambah angka LXII sehingga berbunyi sebagai berikut :
- LXII. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Prima Honorarium yang diberikan kepada petugas PNS pada Kecamatan dan Kelurahan untuk melaksanakan pelayanan di front office , berdasarkan surat perintah tugas yang ditetapkan oleh Camat selaku Kepala SKPD.
7. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, ditambah angka LXIII sehingga berbunyi :
- LXIII. Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bahan Buku Perpustakaan
15. Honor yang diberikan kepada petugas untuk melakukan kegiatan pengelolaan bahan buku perpustakaan.

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN 2009 NOMOR

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 12

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Februari 2015

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI