PERATURAN DAERAH PROVINSI BI Nomor 19 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR PAPUA,
- bahwa untuk pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang
- a. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua.
6. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
7. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
9. Sekretariat Majelis Rakyat Papua selanjutnya disebut Sekretariat MRP adalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Papua;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Papua;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 3
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 4
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
- c. Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
- d. Inspektorat;
- e. Dinas; dan
- f. Badan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 5
Bentuk dan susunan Perangkat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Sekretariat MRP Provinsi Papua;
- d. Inspektorat Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan Inspektorat Tipe A;
- e. Dinas Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan bidang Pertanahan;
5. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang Trasnmigrasi;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
9. Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian, serta urusan Pemerintahan bidang Statistik;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;
15. Dinas Olahraga dan Pemuda Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
16. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
21. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
23. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
26. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- f. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian;
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Bencana Daerah;
8. Badan Penghubung Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Penghubung Daerah.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Dinas-Dinas Daerah Pasal 6
Pasal 6
- (1) Dinas Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Dinas Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 12 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Dinas-Dinas Daerah Pasal 6
Pasal 7
- (1) Badan Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 dan angka 2 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang.
- (2) Badan Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf f angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Dinas-Dinas Daerah Pasal 6
Pasal 8
- (1) Badan Daerah dengan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, angka 6, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Dinas-Dinas Daerah Pasal 6
Pasal 9
- (1) Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kelautan dan perikanan dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
- a. Cabang Dinas Kelas A untuk beban kerja besar; dan
- b. Cabang Dinas Kelas B untuk beban kerja kecil.
- (2) Cabang Dinas Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Cabang Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (4) Cabang Dinas Kelas B sebagainama ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Dinas-Dinas Daerah Pasal 6
Pasal 10
- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A untuk beban kerja besar; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B untuk beban kerja kecil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Dinas-Dinas Daerah Pasal 6
Pasal 11
Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Dinas-Dinas Daerah Pasal 6
Pasal 12
- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A untuk beban kerja besar; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B untuk beban kerja kecil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Dinas-Dinas Daerah Pasal 6
Pasal 13
Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB IV - STAF AHLI Pasal 14
Pasal 14
- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB V - KEPEGAWAIAN Pasal 15
Pasal 15
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16
Pasal 16
Perangkat daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kabupaten/Kota sampai dengan terbentuknya perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 17
Pasal 17
Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 18
- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sambil menunggu pengaturan lebih lanjut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan umum terkait dengan penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 19
- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perrundang-undangan tentang kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 21
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perrundang-undangan tentang kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis yang baru.
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 22
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada Tahun 2017.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 23
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
- a. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura; dan
- f. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 24
Susunan Organisasi, Tugas Pakok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Papua.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Desember 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 14 Desember 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 19 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 18/336/2016

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
## NOMOR 19 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah ( strategic apex ), Sekretaris Daerah ( middle line ), Dinas Daerah ( operating core ), badan/fungsi penunjang ( technostructure ), dan staf pendukung ( supporting staff ). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang ( techno structure ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat demi terwujud masyarakat Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas' pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas' tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertical maupun horizontal. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'kegiatan teknis operasional' adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan 'kegiatan teknis penunjang tertentu' adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 19