Unknown Unknown Nomor 78 Tahun 1950 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa pemberian hibah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20Il tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban serta monitoring dan evaluasi belanja hibah;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausaha.an, Pela poran dan pertanggungiawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingungan Daerah [stimewa Jogjakarta; 1
2. Undang-Undang Nomor S Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
5. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara, 1 Tahun 2004 tentang
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungijawab Keuangan Negara,
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Ta.bun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
9. peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahu 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
10. Peraturan Pemerintah Norr 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
14. Peraturan Pererintah Nomor s7 ahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah,
12. Peraturan Permerintah Noor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah,
16. peraturan Presiden Nomor S4 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahu 2011,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 2011,
21. I8. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 32 Tahun 201l tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantu] Nomor I0 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul,
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantu] Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
MEMUTUSKAN ;
Menetapkan PERATURAN BUPATT TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANOOUNO JAWABAN, BERTA MONITORING DAN EVALUAS BELANJA HIBAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirmaksud dengan.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Bantul
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Pererintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daera.h sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Bupati adalah Bupati Bantul
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daera.h sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuke di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hake dan kewajiban daerah terse but
- 7Anggara.n Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adala.h rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pererintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera.h dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
- 9, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
0. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adala.h perangkat daerah pada Pererintah Kabupaten Bantul selakeu pengguna anggaran/ pergguna barang
- IL. SKPD Telenis adalah SKPD selaku koordinator yang membantu Bupati melakukan proses pemberian belanja hibah sesuai dengan tugas pokok da fungsi ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
uang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertangngiawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang dan/atau Ja.sa.
BAB III TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN HIBAH Bagian Kesatu Tujun Hibah
Pasa 4
- () Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pemberian hibah oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal Sharus memenuhi kriteria paling sedik@it
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
Bagian Ketiga Pemberian Hibah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Hibah dapat diberikan kepada
- b perusahaan daerah;
- a. Pemerintah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. organisasi kemasyarakatan;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (I)Hibah kepada Pemerintah sebagairmana dimaksud dalam Pa#al 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian /lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Bantu
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasad 7 huf b diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c diberikan kepada kelompoke orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, termasu.k infrastruktur masyarakat/lingkungan dan keolahragaan nonprofesional
- (4) Hibah kepada organisasi kerasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibent
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (I)Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit
- a. memihii kepengurusan yang jelas;
- b. berkedudukan dalarm wilayah administrasi Pererintah Kabupaten; dan
- c. meriliki program kerja yang jelas sesuai ruang lingkup dan kegiatannya
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (4) diberikan dengan persyvaratan paling sedikit.
- a. memiliki akta pendirian organisasi kemasyarakatan;
- b. telah terdaftar pada Pererintah Kabupaten sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentuakan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten, dan
- d. memihiki sekretariat tetap, papan nama dan alamat yang jelas.
Pasad 10
- (I)Pemerintah, perusahaan daerah, masyara.sat, dan organisasi kerasyaura.katan menyam paikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati atau kepada Kepala SKPD Telenis paling lambat sebelum diserahkannya rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama
- (2) Usulan hibah yang diterima Bupati setelah Rancangan KUA dan PPAS diserahkan kepada DPRD, maka usulan dimaksud tidak dapat dicantumkan dala APBD tahun anggaran yang direncanakan
- (3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri ates
- b. proposal permohonan hibah;
- a. permohonan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan pemohon;
- c. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan menggunakan hibah sesuai dengan tujuan;
- d. pernyataan Pakta Integritas; dan
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP pemohon hibah.
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 10
- (2 SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas
- b. Kantor Pemuda dan Olah Raga,
- a. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaa Perempuan dan Keluarga Berencana (BKK, PP dan KB],
- c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
- d. Dina Pekerjaan Umum,
- f Dias Kesehatan,
- h. Kecamatan.
- g. Sekretariat Daerah (Bagian Umuma dan Bagian Administrasi Pembangunan); dan
- (3) Evaluasi usulan hibah yang dilakukan SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencakup
- a. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasad 10 ayat (3); dan b. kegiatan yang akan didanai dari belanja hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah guna menunjang pencapaian sasaran program dan egiatan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan setiap tahun anggaran yang direncanakan.
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 11
- (I)Kepala SKPD teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 12
- (I)Kepala SKPD teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD
- (2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang·kurangnya em uat
- a. pertimbangan kelayakan calon penerima hibah, dan
- b. pertimbangan besaran pemberian hibah;
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 13
- (IRekomendasi Kepala SKPD Tek@is dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa l2 ayat () dan (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dean PPAS
- (2] Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat () meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 14
- (I)Hibah berupa uang dicantumkan dalar RKA-PPKD
- (2] Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA.SKPD
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dala APBD gesuai peraturan perundangundangan
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 15
- (I)Hibah berupa uang dianggarkan dala kelompok belanja tidak langsung, jenis belaja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pade PPKD
- [2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah ba.rang dan jasa berkenaa.n kepada masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang ata jasa kepada masyarakat berkenaan pada SKPD
- (3] Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat [2) dicatum.kan nama penerima hibah dan besaran hibah pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

## BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

## Pasal 16

- (I)Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD
- (2] Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atags DpA SKPD.

## Pasal 17

- (I)Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD epada Kepala 9PD Teknis atau pejabat lain dan dituangkan dalam Keputusan Bupati
- (2 Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD Teknis dan penerima hibah
- (3] NPHD sebagaimane dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat ketentuan mengena,
- b. tujuan pemberian hibah;
- a. pemberi dan penerima hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban,
- e. tata Cara penyaluran/ penyerahan hibah,
- g sanksi
- f tata cara pelaporan dan pertanggungiawaban hibah; dan
- (4) Format NPHD sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dai Peraturan Bupati ini

## Pasal 18

- (I)Bupati meneta pkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang aka.n dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasaran Peraturan Daerah tentang APBD den Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah
- (3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD
- (4) SKpD Teknis mengajukan permohonan pencairan hibah berupa uang kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri
- a, NPHD;
- b. bukti pengeluaran kas;
- c. kwintansi;
- d. pakta integrias; dan
- e. Keputusan Bupati penetapan daftar penerima hibah
- (5] Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
- (6) Format Keputusan Bupati, permohonan pencairan hibah, pakta integritas, blangko bukti pengeluran kas dan blangko kwitansi sebagaimana dira.ksud pada ayat (I) dan ayat (4) tercantum dalam La piran II, Lam piran II, Lam picas IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan

## BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasa 20

- (I)Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD Teknis
- 2)Penerima hibah berupa barang atau jasa menyam paikan la poran penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD Teknis

## Pasal 21

- (I)Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalarm tahun anggaran berkenaan
- (2 Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada $8pp Teknis

## Pasal 22

## Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NpHD; dan
- e. bukti transfer uang/berita acara serah terima ang apabila pemberian hibah berupa uang, atau bukti serah terima barang/jasa apabila pemberian hibah berupa barang/jasa.

- (1Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
- (2 Pertangguangiawaban penerima hibah meliputi :zrrereez zs ztzazz diterima telah digunakan sesuaj NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan #ah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang dan/ata jasa bag penerima hibah berupa barang dan/atau jasa
- (3) Pertanggangiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melaluj ppp untuk hibah berupa ang, dan melalui SKPD Tekenis untuk hibah berupa barang dan/atau jasa
- (4) Penyampaian pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk hibah berupa barang dan/atau jasa paling lambat I (satu) bulan setelah diterima dan untu.k hibah berupa uang paling lambat I (satu) bulan setelah penggunaan hibah selesai.

I

- (5] Pencairan hibah yang dilakukan secara bertahap, penerima hibah harus menyam paikan laporan pong8aaan hibah tahap sebelumnya epada Bupati melalui ppD dengan terbusan SKPD Tekis
- (6) Pertanggangiawaban sebagaimana dimaksudkan pada ayat [2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan
- (7)SKPD Teknis memfasilitasi aparat pemeriksa untuk keperluan pemeriksa.an yang berhubungan dengan penerima hibah

## Pasad 24

- (I)Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pererintah Daerah (LKPD) dalam tahun anggaran berkenaan
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca

## Pasal 25

- (I) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA] dan diungkapkan l pad.a Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD]
- (2] Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantumn pada Lampiran VII sang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

## Pasad 26

- (1 SKPD Tekis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah
- (2 Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat

## Pasal 27

Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagairana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang tela.h disetuji, penerima hibah yang bersangutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 28

- (I)Pemberian hibah untuk tahun anggaran 2011 dapat dilaksanakan sepanjang telah diangkarkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 20IL dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Bantu Nomor 1 Tahu 20IL tentang Pedoman Perberian Hibah.
- (2 Pengajuan hibah pada Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan scbelum APBD disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, sedangkan pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor l Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 30

Peraturan Bupati ini rulai berlaku pada taggal ditetapkan

'

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantu

Ditetaplan di Bantul pada tanggal 30 Desember 201

urn ByTUuL,

T SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daera.h Kabupaten Bantul Nomor Tahun 201L Tanggal 30 Desember 2011


## CONTOH FORMAT NPHD

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 78 TAHUN 2011 TANGOAL 3O DESEMBER 20I

## PERJANIAN HIBAH

## ANTARA

## PEMERINTAH KABUPATEN BANT'UL

## DENGAN

oo.

(penerima hibah

## TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA (penerima hibah

Nomor

Nomor

Pada hari ini, tanggal bulan .o.. tahun bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul kami yang bertanda tangan di bawah ini

- Nara 1 -

Jabatan

Kepala dalam hal ini mewakihi serta bertindak untuk dan atas nama Pemerinta.h Kabupaten Bantu], berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor Tahun tentang yang berkedudukan di ..., Jalan ... , yang selanjutnya disc but sebagai PIHAK KESATU.

- 2 Nama

Jabatan dalam ha ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama ooooo... (lembaga penerima hibah), berkedudukan di ... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian dalam rangka pemberian hibah kepada ·...Alembaga penerima hibah) dengan ketentuan sebagaimana terse but di bawah ini

## BAB I DASAR HUKUM PERJANJIAN

## Pasal l

Dasar hukurn pelaksanaan perjanjian hibah ini adalah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 faun 2011 tentang Pedoman Peeberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Bupati Bantu Normor 78 Tahun 2011 tentang
4. dst seperung
3. Keputusan Bupati Bantu Tahun tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah...

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (I) Pemberian hibah dimaksudkan untuk maksud hibah (sesuaikan dengan
- (2 Tujuan Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk (sesaikan dengan tujuan hibah

## BAB Ill RUANG LINGKUP PERJANJIAN

## Pasal 3

Ruang hingkup kepada perjanjian hibah ini ·... sbesar Rp... adalah ( pemberian hibah . ) untuk

## Pasal 4

Perberia hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasad 3 disalurkan kepada untuk dipergunakan sebagaimana dimakstd dalam Pasal 2 ayat [2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB IV PENERIMAAN HIBAH

## Pasal 5

Penerimaan Hibah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat dan harus diperguaka sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian hibah ini.

## BAB V

## ALOKASI PENDANAAN

## Pasal 6

- (l) Penyaluran dana sebagaimana dimakesud dalam Pasal 4 dialokasikan untuk
- (2) Pengelolaan, pelaksanaan, dan penatausahaan hibah dana . scbagaimana dimak.sud pada ayat (l) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK

## Pasal 7

- PIHAK KESATU mempunyai kewajiban memberikan untuk penguatan modal scbesar Rp. .00000-( hibah kepada J
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban
- a. menggunak.an hibah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat () dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melaporkan kepada Bupati Bantul melalui ($pp Teknis) dalam hal penggunaan hibah

## Pasal 8

- (I) PIHAK KESATU mempunyai hak
- a. menerima laporan pertanggungawaban penyauran hibah PIHAK KEDUA, · dari
- b. menerima laporan pelaksanaan kegiatan/kemajuan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan hibah ..»o. dari PIHAK KEDUA; dan
- c. mengadaka koordinasi, monitoring/pengawasan terhadap PIHAK KEDUA dalam rangka pengelolaan hibah ...
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- a. menerima hibah sebesar Rp -( .000000..J; dan b menggakan hibah sesuai dengan peruntukannya dan

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

## Pasal 9

- (l) Pertanggungiawaban terhadap pemanfaatan hibah sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA selaku penerima hibah.
- (2) Pelaporan pengelolaan dana hibah dan tanggung jawab PIHAK KEDUA o. sepenuhnya menjadi kewajiban
- (3] PIHAK KEDUA melaporkan pemanfaatan dana hibah penguatan modal kepada IHAK KESATU
- (4) Lapora sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala ...0»0 (SKD Teknis) dilaporkan kepada Bupati Bantul dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dines Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

## BAB VIL PENGAWASAN

## Pasal 10

- ( PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannnya melakukan koordinasi, monitoring/ pengawasan terhadap pengelolaan hibah dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan hibah dimaksud
- (2 Dalam melaksanakan koordinasi, monitoring/ pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat () dapat dilakukan oleh Ti yang dibentuk oleh PIHAK KESATU dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal I

- (I Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hat-hal yang diatur dalam perjanjian ini, hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHA
- (2) Ha-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PARA IHAK berdasarkan musyawarah mufakat dan kemudian mencan tum.kannya dalam addendum [perjanpan tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
- (3) Segala biaya yang timbul untuk pembuatan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK

## BAB X PENUTUP

## Pasal 12

- (I) Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian hibah ii berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangari atau pengganti-penggantinya
- (2) Perjanjian ini dibuat ranglap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-ma.sing mempuyai kekuatan hukum yang sama.

## PIHAK KEDUA,

## PIHAK KESATU,

Cap td

- NB: materi perjanjian disesuaikan denga eris hibah

ttd. Cap

...4nama,

NIP..oo


\

## CONTOH KEPUTUSAN BUPATT


## KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR

•... TAHUN ...

TENTANG

## DAPTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

## BUPATI BANTUL,

Menimbag a.

- bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabu paten Bantul Tahun Anggaran. yang akaon disalurkan/diserahkan kepada penerima Hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian Hibah;
- b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalarm APBD Kabupaten Bantu Tahun Anggaran... sesua dengan kemampuan keuagan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantu tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah
- Mengingat . 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daera.h Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah lstimewa
- I Undang-Undang Nomor 15 Tahun Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

LAMPIRAN IL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 78 TAHUN 201I TANGOAL 3O DESEMBER 2011

Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
2. 7 Undang-Undang Nomor I5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
4. 9, Peraturan Pemerintah Noor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 1l peeaturan Pemerintah Noor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutasi Pemerintahan;
7. I8.Peraturan Pererintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjama Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
8. 19.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahu 2007 tentang Pokeok-pokoke pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul
9. 20.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. 21Peraturan Bupati Noor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
11. 22.Peraturan Bupati Bantul Noror 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pela poran dan Pertanggungiawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial;

(onsideran mengvngat disesuaikan dengan peraturan perundangundangan gang berlaku pada saat Keptusan dibuat)

## MEMUTUSKAN :

Daftar Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah sebagaimana terse but dalam Lampiran Keputusan Bupati ini

- Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Perjanjian Hibah Daerah (NPHDJ menandatangani Nas.kah

KETIGA

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

- Segala biaya yang ditimbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Bantul Tahun Angsaran

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

Cap. ttd

SRI SURYA WIDATT

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth

- Gubernur Daerah lstimewa Yogyvakarta; 1 .
2. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DIY,
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
- 7 Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR..

TAHUN

TANOOAL

.

## DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

| NO | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | BESARNYA HIBAH | SKPD TEKNIS |
|------|--------------------|----------|------------------|---------------|
| ' | 2 | | 3 | • |
| | Jumlah keseluruhan | | Rp | |

-

BUPATI BANTUL,

P

TUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 78 TAHUN 2011 TANGGAL 3O DESEMBER 201

## CONTOH SURAT PENGAJUAN PERMOHONAN

## KOP SURAT SKPD TEKNIS

Nomor

Lamp

Hat

.Permohonan. pcncairan hibah

Kepada

Yth. Bupati Bantul

Cq. Kepala DPPKAD

di Bantu)

Bantul,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ., Tahun ·... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantu Tahun Anggran ... dan Keputusan Bupati Bantul Nomor Tahun tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah ,dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan hibah berupa uang dan/barang sesuai daftar terlampir, selanjutnya untuk penyaluran dana dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS] melalui PPKD.

Demikian, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih

Kepala SKPD

BUPATI BANTUL,


LAMPIRAN IV. PERATURAN BUPATT BANTUL NOMOR 78 TAHUN 20II TANGGAL 3O DESEMBER 2011

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah init

Nama

Jabatan

Alamat

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantu Nomor 78 Tahun 201 tentang Tata Cara peganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungiawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima hibah dari pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran. , akan bertanggungiwab mutlak terhadap penggunaan hibah yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian terse but ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bantul,

Penerima hibah suer

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 78 TAHUN 2011 TANGGAL 3O DESEMBER 2011

## CONTOH BUKTI KAS PENGELURAN

## BUKTIKASPENGELUARAN

Terima dart

Uang sebear

Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten. Bantul

.RD..

ooo(terbilang.

Utuk Pembaryaran

Belanja Bantuan Sosial...

T@rang

: Rp.

····················••l·

Menyetuju Ka DPPKAD

Bendahara Pengeluran

Yang menerima

Penerima bantuan

NIP

NIP

Telah dibukukan Bk. Tgl... - 2011 No 8KP, Rek...sesuaikan AP BD Tahun Anggaran Parat,

BUPA NTUL,

t

]' RI'SURYA WIDAT

)

## CONTOH KWITANSI

## KWITANSI

Terima dari

Uang sebesar

Untuk Pembayaran

Bendahara Pengeluara ppKp Kabupaten. Bantul

Ro.

+(...terbilang

Belanja Bantuan Sosial...

Terbilog

,·

: Rp

J

Yang menerima

Penerima bantuan

BUPATI BANTUL,


URYA WIDATI

LAMPIRAN VI : PERAT'URAN BUPATI BANTUL NOMOR 78 TAHUN 2011 TANGGAL 3O DESEMBER 201