PERATURAN BUPATI PATI PERUBAHAN KEDUA ATAS  PATI Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 (berlaku 4 Februari 2016)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu adanya penyesuaian standar biaya perjalanan dinas sesuai dengan aspek kemampuan keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016, Peraturan Bupati dapat dilakukan perubahan karena adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga dan biaya;

Mengingat

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 53);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran Romawi I. Standar Biaya Kegiatan kolom kegiatan huruf B : Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Nomor Kegiatan 01.05 diubah menjadi Tingkat E : PNS Golongan II, I, dan Non PNS, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Mengubah Lampiran Romawi I. Standar Biaya Kegiatan kolom kegiatan huruf Q : Biaya Sewa, setelah Nomor Kegiatan 05 ditambah satu Nomor Kegiatan baru yaitu 06 : Biaya Sewa Tempat Penginapan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Mengubah Lampiran Romawi II. Honorarium kolom kegiatan huruf B : Pekerjaan-Pekerjaan Khusus, Nomor Kegiatan 13 : Honorarium Baperjakat diubah menjadi Honorarium Tugas Seleksi Jabatan dan Kepangkatan, dengan tambahan Nomor Kegiatan 13.01 : Honorarium Baperjakat dan 13.02 : Honorarium Seleksi Jabatan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Mengubah Lampiran Romawi II. Honorarium kolom kegiatan huruf B : Pekerjaan-Pekerjaan Khusus, Nomor Kegiatan 22.02 : Honorarium Tenaga selain Dokter, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Mengubah Lampiran Romawi II. Honorarium kolom kegiatan huruf B : Pekerjaan-Pekerjaan Khusus, setelah Nomor Kegiatan 28.01.04 ditambah 1 (satu) Nomor Kegiatan baru yaitu 28.01.05 : Honorarium Guru Non PNS, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
6. Mengubah Lampiran Romawi II. Honorarium kolom kegiatan huruf B : Pekerjaan-Pekerjaan Khusus, Nomor Kegiatan 28.02 diubah menjadi Tenaga Ahli dengan perincian Nomor Kegiatan 28.02.01 : Tenaga Ahli Pembuat Gambar Peta dan 28.02.02 : Tenaga Ahli Petugas Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
7. Mengubah Lampiran Romawi II. Honorarium kolom kegiatan huruf C : Uang Piket/Uang Saku/Uang Transport /Uang Lelah, Nomor Kegiatan 01.04 : Piket untuk Poskotis Lebaran, Natal dan Tahun Baru diubah menjadi Piket untuk Poskotis Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta Cuti Bersama, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
8. Mengubah Lampiran Romawi II. Honorarium kolom kegiatan huruf C : Uang Piket/Uang Saku/Uang Transport /Uang Lelah, setelah Nomor Kegiatan 01.08 ditambah 1 (satu) Nomor Kegiatan baru yaitu 01.09 : Uang Piket Ujian Nasional/Ujian Sekolah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
9. Mengubah Lampiran Romawi II. Honorarium kolom kegiatan huruf D : Upah/Gaji Harian/Gaji Borongan/Uang Lelah, setelah Nomor Kegiatan 04.08 ditambah 2 (dua) Nomor Kegiatan baru yaitu 04.09 : Tenaga Surveyor Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan 04.10 : Tenaga Input Hasil Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
10. Mengubah Lampiran Romawi III. Biaya Pemeliharaan kolom kegiatan huruf D : Pemeliharaan Sarana Komunikasi, setelah Nomor Kegiatan 01.08 ditambah 4 (empat) Nomor Kegiatan baru yaitu 01.09 : Insertion Tools, 01.10 : Cable Tracer Amplifier Probetone Generator, 01.11 : Kabel Instalasi Indoor 2 Pairs, dan 01.12 : Kabel Udara Out Door, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
11. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf A : Pengadaan Alat Tulis, Nomor Kegiatan 03.02.02 : Plastik, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
12. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf A : Pengadaan Alat Tulis, setelah Nomor Kegiatan 03.25.05 ditambah 1 (satu) Nomor Kegiatan baru yaitu 03.25.06 : Ribbon Colour YMCKH 075202, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
13. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf A : Pengadaan Alat Tulis, setelah Nomor Kegiatan 05.01.17.05 ditambah 4 (empat) Nomor Kegiatan baru yaitu 05.01.17.06 : Toner Printer HP Laser Jet, 05.01.17.07 : Toner Printer Laserjet Hitam, 05.01.17.08 : Toner Printer Laserjet Warna dan 05.01.17.09 : Toner Foto copy Cannon IR 2525, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
14. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf B : Pengadaan Peralatan Sarana Telekomunikasi, setelah Nomor Kegiatan 01.01.08 ditambah 3 (tiga) Nomor Kegiatan baru yaitu 01.01.09 : IC 2300H, 01.01.10 : Dual band Handy dan 01.01.11 : HT VHF DJ A 10, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
15. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf B : Pengadaan Peralatan Sarana Telekomunikasi, setelah Nomor Kegiatan 01.02.02 ditambah 1 (satu) Nomor Kegiatan baru yaitu 01.02.03 : VHF/UHF Dual Band Repeater, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
16. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf B : Pengadaan Peralatan Sarana Telekomunikasi, setelah Nomor Kegiatan 01.03.04 ditambah 3 (tiga) Nomor Kegiatan baru yaitu 01.03.05 : Power Supply 15A, 01.03.06 : Switching Power Supply 45A, dan 01.03.07 : Switching Power Supply 30A, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
17. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf B : Pengadaan Peralatan Sarana Telekomunikasi, Nomor Kegiatan 01.12 : SWR Analizer dipecah menjadi 01.12.01 : SWR Analizer dan 01.12.02 : SWR Meter, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
18. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf B : Pengadaan Peralatan Sarana Telekomunikasi, Nomor Kegiatan 01.13 : Telepon diubah dan dipecah menjadi 3 (tiga) Nomor Kegiatan yaitu 01.13.01 : Pesawat GE, 01.13.02 : Corded SLT LCD Display dan 01.13.03 : Corded SLT non LCD, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
19. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf D : Pengadaan Alat Studio, setelah Nomor Kegiatan 04 ditambah 1 (satu) Nomor Kegiatan baru yaitu 05 : Videowall monitor Display Uk. 47', sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
20. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf F : Pengadaan Alat-alat Komputer, setelah Nomor Kegiatan 24.05.15 ditambah 2 (dua) Nomor Kegiatan baru yaitu 24.05.16 : Routerboard Multiprocessor High Speed dan 24.05.17 : Embeded Wirelles 5 GHZ, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
21. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf I : Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, Nomor Kegiatan 01.06 : Bangku Tunggu Uk. P=200cm L=60cm diubah menjadi Bangku Tunggu dengan tambahan 2 (dua) Nomor Kegiatan yaitu 01.06.01 : Bangku Tunggu Kayu Uk. 200cm x 60cm dan 01.06.02 : Bangku Tunggu Stainlees Steel 4 Dudukan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
22. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf I : Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, Setelah Nomor Kegiatan 03.13 ditambah 1 (satu) Nomor Kegiatan baru yaitu 03.14 : Retransfer Film Clear YMCKH 075203, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
23. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf I : Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, Nomor Kegiatan 08.04 : Kelengkapan Satpol PP diubah menjadi Kelengkapan Satpol PP dan Linmas, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
24. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf I : Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, setelah Nomor Kegiatan 12.01.11 ditambah 3 (tiga) Nomor Kegiatan baru yaitu 12.01.12 : Test Kit Babi, 12.01.13 : Buffer pH 5, dan 12.01.14: Timbangan digital meter, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
25. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf J : Pengadaan Mesin dan Peralatan Industri, setelah Nomor Kegiatan 01.63.03 ditambah 2 (dua) Nomor Kegiatan baru yaitu 01.63.04 : Box Silent dan 01.63.05 : ATS, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
26. Mengubah Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf J : Pengadaan Mesin dan Peralatan Industri, setelah Nomor Kegiatan 01.113 ditambah 2 (dua) Nomor Kegiatan baru yaitu 01.114.01 : Alat Laboratorium Kultur Jaringan Kelapa Kopyor dan 01.114.02 : Bahan Laboratorium Kultur Jaringan Kelapa Kopyor, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
27. Mengubah Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf M : Pengadaan Pengadaan Accu, Ban Untuk Kendaraan Bermotor, setelah Nomor Kegiatan 02.02.29 ditambah 1 angka baru yaitu 02.02.30 : Ban Uk. 235/60 R 16, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
28. Mengubah Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf N : Pengadaan Alat, Benih dan Obat Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan, setelah Nomor Kegiatan 01.81 ditambah 1 Nomor Kegiatan baru yaitu 01.82 : Alat Ubinan Sawah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
29. Mengubah Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf N : Pengadaan Alat, Benih dan Obat Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan, setelah Nomor Kegiatan 16.77 ditambah 1 (satu) Nomor Kegiatan baru yaitu 16.78 : Benih Tembakau, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
30. Mengubah Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom kegiatan huruf Q : Standar Harga Bahan Bangunan, Nomor Kegiatan 02.14 : Kayu Glugu, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Pati pada tanggal 4 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 10


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina NIP 19720424 199703 2 010

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 4 Februari 2016 BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO