PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 2 Tahun 1950 tentang UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 2 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2OI3
TENTANG
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, maka dalam rangka kelancaran kegiatan operasional sehari-hari pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84fl ;
6. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6A) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a738) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OLO tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5165) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201t ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OO7 Nomor 1OlE) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2OO2 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OO2 Nomor 3/Dl;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2OO7 tentang Urusan pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OO7 Nomor L6/E) ;
Menetapkan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2Ol3 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OL2 Nomor 18) ;
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2OI3 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2Ol2 Nomor 35).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
5. Bendahara adalah setiap ora.ng atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barangbarang daerah.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menylmpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKpD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran /barang.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
- 11' Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan opiiasional kantor sehari-hari.
BAB II - PENETAPAN BESARAN
Pasal 2
- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk rnembiayai kegiatai operasional sehari-hari.
- (3) Uang Persediaan ditetapkan ## BAB III BATASAN PENGGUNAAN
BAB II - PENETAPAN BESARAN
Pasal 3
Uang Persediaan hanya untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
BAB II - PENETAPAN BESARAN
Pasal 4
- (1) Uang Persediaan pada SKPD yang mempunyai unit-unit kerja dibatasi pada sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Kehutanan.
2. unit-unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan uang Persediaan kepada bendahara induk sKpD dan selanjutnya pengajuan Uang Persediaan dari unit-unit kerja dimaksud dilampirkan menjadi Uang Persediaan SKpD induk. (3)
3. Unit-unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perhitungan Uang Persediaan sesuai alokasi anggaran yang menjadi kewenangannya yang selanjutnya berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran SKPD induk. (2)
4. Uang persediaan yang diajukan oleh unit-unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah pencairan, maka bendahara pengeluaran sKPD induk melakukan pemindahan rekening kepada i'..'("', 1i.:lid i:F,frf; ...-i1 t..:;i ',:')" -' ,. , ,'!. -\_ (4)
'*
'L.i 7.
o
BAB II - PENETAPAN BESARAN
Pasal 5
Uang Persediaan dapat dilakukan pengisian kembali apabila dana Uang Persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya ZS % (tujuh puluh lima persen) dari dana Uang Persediaan yang diterima.
BAB II - PENETAPAN BESARAN
Pasal 6
Kepala SKPD wajib melaporkan kepada Kepala Daerah dan membuat Surat Pertanggungjawaban melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
BAB II - PENETAPAN BESARAN
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan tanggal 2 Januari 2013 pada

Penetapan: Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 2 Januari 2OL3

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPNGAN I / '. nmfonrrR EFErrDr BERITA DAERAH I(ABUPATEN I,AMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 2