PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 6 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH (berlaku 22 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Restribu si Daerah, perlu menyesuaikan organisasi Dinas Pendapatan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan u ru s a n p em erin ta h a n p a d a Pem erin ta h Kota Ma la n g, perlu menyesuaikan Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahu n 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peratu ran Daerah t en t a n g Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana t ela h diu bah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nom or 4437), s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peratu ran Pem erin tah Nom or 15 Tah u n 1987 ten tan g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin gkat II Malan g dan Kabu paten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peratu ran Pem erin tah Nom or 79 Tah u n 2005 ten tan g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nom or 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4593);
7. Peratu ran Pem erin tah Nom or 38 Tah u n 2007 ten tan g Pembagian Uru san Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peratu ran Pem erin tah Nom or 41 Tah u n 2007 ten tan g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4741);
1
9. Peratu ran Presiden Republik In don esia Nomor Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengu ndangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
57
10. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 t en t a n g Petu n ju k Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana t ela h diu bah dengan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
53
11. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pembentu kan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, In s p ek tora t, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satu an Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentu k sebagai pelaksanaan dari ketentu an peru n dan g-u n dan gan dan t u ga s pemerintahan u m u m la in n ya , yang ditetapkan s ebagai bagian dari perangkat daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
7. Dinas Daerah yang s ela n ju tn ya disebu t Dinas adalah u n s u r pelaksana otonomi daerah Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lin gku n ga n Pemerintah Kota Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang s ela n ju tn ya disingkat UPT adalah u n s u r pelaksana kegiatan t ek n is operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. J a b a t a n Stru ktu ral adalah s u a t u kedudukan yang menunjukkan t u ga s , t a n ggu n g ja wab, wewenang dan hak s es eora n g Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin s u a t u s a t u a n organisasi negara.
12. J a b a t a n Fungsional adalah kedu du kan yang m en u n ju kkan tu gas, t a n ggu n g ja wa b , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam su atu satu an organ isasi yan g dalam pelaksan aan tu gasn ya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan t er t en t u s erta bersifat mandiri.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yan g berkedu du kan di bawah dan bertan ggu n g jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu Dinas Pendidikan
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan dan sosialisasi standar nasional pendidikan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak u sia din i, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
- e. penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan s a t u a n pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
- f. penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah;
- g. pemberian du ku ngan s u m ber daya terh adap pen yelen ggaraan pelayanan pendidikan;
- h. pemantauan dan evalu asi s a t u a n pendidikan s ekolah dasar bertaraf internasional;
- i. peremajaan data dalam sistem in fom asi m an ajem en pen didikan nasional;
- j. pelaksanaan koordinasi dan s u p ervis i pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
- k. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan stru ktu r ku riku lu m pendidikan anak u sia din i, pen didikan dasar, dan pen didikan menengah;
- l. pelaksanaan s os ia lis a s i dan implementasi s t a n d a r is i dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
- m. pelaksanaan sosialisasi dan fa s ilit a s i implementasi ku riku lu m t in gk a t s a t u a n pendidikan pada pendidikan anak u sia din i dan pendidikan dasar;
- n. pengawasan pelaksanaan ku riku lu m tin gkat satu an pen didikan pada pendidikan dasar;
- o. pengawasan terhadap pemenu han standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak u s ia din i, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
- p. pengawasan pendayagunaan bantuan s a r a n a dan prasarana pendidikan;
- q. pengawasan penggunaan bu ku pelajaran pendidikan anak u sia din i, p en d id ik a n dasar, pen didikan m en en gah , dan pen didikan nonformal;
- r. perencanaan kebutuhan pendidik dan t en a ga kependidikan pendidikan anak u s ia din i, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
- s. pembinaan dan pengembangan pendidik dan t en a ga kependidikan pendidikan anak u s ia din i, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- t. pembantuan pelaksanaan u jia n nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- u. pelaksanaan koordinasi, fa s ilit a s i, monitoring, dan evalu asi pelaksanaan ujian sekolah;
- v. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak u sia din i, pen didikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- w. pelaksanaan evalu asi pen capaian stan dar n asion al pen didikan pada pendidikan anak u sia din i, pen didikan dasar, pen didikan menengah dan pendidikan nonformal;
- x. pembantuan pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;
- y. pelaksanaan su pervisi dan fa s ilit a s i s a t u a n pendidikan anak u s ia din i, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu u n t u k memenuhi standar nasional pendidikan;
- z. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satu an pen didikan bertaraf in tern a s ion a l dalam penjaminan mutu u n tu k memenuhi standar internasional;
3. aa. pelaksanaan su pervisi dan fasilitasi satu an pen didikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
4. bb. pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;
- cc. pelaksanaan dan pembinaan kesiswaan di bidang kepemudaan, olah raga, kesenian dan budaya;
- dd. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan;
7. ee. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya;
8. ff. p ela k s a n a a n penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang pendidikan s es u a i dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan;
9. gg. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
10. hh. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- ii. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
12. jj. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
13. kk. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- ll. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- mm. penyu su nan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
16. nn. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
17. oo. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
18. pp. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- qq. pengelolaan administrasi u mum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- rr. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- ss. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- tt. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- uu. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
- 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
- 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.
- e. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Seksi Kursus, Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat;
- 3) Seksi Pendidikan Informal.
- f. Bidang Tenaga Fungsional Kependidikan, terdiri dari :
- 1) Seksi Tenaga Fungsional Pendidikan Sekolah Dasar;
- 2) Seksi Tenaga Fungsional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 3) Seksi Tenaga Fungsional Non Guru.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kepala Tata Usah a Sekolah Men en gah Pertam a, Sekolah Men en gah Atas dan Sekolah Menengah Keju ru an pada s ekolah -sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan merupakan jabatan struktural.
- (5) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Pendidikan s ebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 Oktober 2012

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 8 Nopember 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 6

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, t td. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Dinas Kesehatan

## Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang kesehatan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta keluarga;
- e. penyelenggaraan s u rv ailan s epidemiologi, pen yelidikan kejadian luar biasa/KLB dan gizi buruk;
- f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- g. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengobatan HIV/ AIDS, Infeksi Menu lar Seksu al (IMS) dan bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
- h. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
- i. penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- j. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat;
- k. pembantuan penyelenggaraan J a m in a n Pemeliharaan Kesehatan Nasional;
- l. pengelolaan J a m in a n Pemeliharaan Kesehatan s es u a i kondisi lokal;

- m. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
- n. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi ten aga keseh atan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi saran a keseh atan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- p. pendayagunaan tenaga kesehatan;
- q. pengambilan sampling /contoh sediaan farmasi di lapangan;
- r. pemeriksaan setempat sarana produ ksi dan distribu si sediaan farmasi;
- s. pengawasan dan registrasi m akan an m in u m an produ ksi ru m ah tangga;
- t. pelaksanaan s ertifika s i alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) klas I;
- u. penyelenggaraan penelitian dan pen gem ban gan keseh atan yan g mendukung perumusan kebijakan;
- v. pengelolaan survei kesehatan daerah;
- w. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
- x. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
- y. pemberian du ku ngan s u m ber daya terh adap pen yelen ggaraan pelayanan kesehatan;
- z. pelaksanaan pembinaan kesehatan bersu mber daya masyarakat;
15. aa. pelaksanaan promosi kesehatan;
16. bb. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- cc. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;
- dd. pelaksanaan penyehatan lingkungan;
19. ee. pelaksanaan pengendalian penyakit;
20. ff. pengelolaan sistem informasi kesehatan;
21. gg. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kesehatan;
22. hh. pemberian dan pencabu tan perizin an di bidan g kesehatan yang menjadi kewenangannya;
- ii. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kesehatan s es u a i dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan;
24. jj. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- kk. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- ll. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- mm.pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- nn.pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- oo. pengelolaan administrasi u mu m meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- pp. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- qq. pen yu su n an dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- rr. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- ss. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
- tt. penyampaian data hasil pembangu nan dan informasi lainnya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- uu. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- vv. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- ww.pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- xx. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus;
- 2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
- 3) Seksi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan.

- d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
- 1) Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
- 2) Seksi Gizi;
- 3) Seksi Promosi Kesehatan.
- e. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pencegahan Penyakit;
- 2) Seksi Pengendalian Penyakit;
- 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Farmasi, Makanan, Minuman, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisional, terdiri dari :
- 1) Seksi Farmasi;
- 2) Seksi Makanan dan Minuman;
- 3) Seksi Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisional.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Kesehatan s ebagaimana tercantum dalam lampiran II dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

## Pasal 5

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan kegiatan bidang pelatih an dan pen em patan ten aga kerja yan g m elipu ti perlu a s a n , pen in gka ta n produ ktivita s ten a ga kerja dan pemberdayaan balai latihan kerja;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan in s t a n s i t er k a it dalam hal penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;

- e. penyusunan pedoman dan pengawasan pelaksanaan hu bu ngan in du s tria l yang melipu ti pembentukan lembaga kerjasama, fa s ilit a s i perselisih an , kesejahteraan pekerja dan persyaratan kerja;
- f. pelaksanaan s os ia lis a s i di bidang ketenagakerjaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- g. penyusunan dan pengusulan penetapan s erta pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK);
- h. penyusunan pedoman dan pengawasan pelaksanaan ketenagakerjaan dan norma kerja;
- i. penyusunan pedoman dan pengawasan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja;
- j. pemberian pertimbangan t ek n is perijin a n di bidang ketenagakerjaan;
- k. pemberian dan pencabu tan perijin an di bidan g keten agakerjaan sesuai kewenangannya;
- l. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran terhadap pengusaha dan/ atau peru sah aan dilaksanakan sesu ai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- q. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, kepegawaian, ru m ah t a n gga , perlen gkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- t. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

- u. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- v. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- w. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- x. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- y. pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
- 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3) Seksi Perluasan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :
- 1) Seksi Penyelesaian Perselisihan;
- 2) Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;
- 3) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan.
- e. Bidang Pengawasan, terdiri dari :
- 1) Seksi Norma Kerja;
- 2) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- 3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratu ran Daerah ini.

## Bagian Keempat Dinas Perhubungan

## Pasal 6

- (1) Dinas Perhu bu n gan melaksanakan tu gas pokok penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perhubungan;
- c. penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
- d. pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
- f. pemantauan dan pengawasan transportasi jalan;
- g. pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
- h. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- i. pemberian pertimbangan t ek n is perizin an di bidang perhubungan;
- j. pemberian dan pencabutan perizin an di bidang perhubungan yang menjadi kewenangannya;
- k. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang perhubungan sesuai dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan;
- l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- p. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- t. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
- v. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- w. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- x. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- y. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
- 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- 2) Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi.
- d. Bidang Angkutan, terdiri dari :
- 1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- 2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- 3) Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Angkutan Khusus.
- e. Bidang Pengendalian dan Ketertiban, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengendalian;
- 2) Seksi Ketertiban.
- f. Bidang Perparkiran, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan;
- 2) Seksi Pemungutan;
- 3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima

## Dinas Komunikasi dan Informatika

## Pasal 7

- (1) Dinas Komunikasi dan In form a tika melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan fu n gs i s ela k u Pejabat Pengelola In form a s i dan Dokumentasi (PPID);
- d. pelaksanaan koordinasi, fa s ilit a s i dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pem berdayaan kom u n ikasi s os ia l dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi daerah;
- f. pengawasan/ pengendalian t er h a d a p penyelenggaraan t elekom u n ika s i yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan t elekom u n ika s i, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- g. pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen;
- h. pelaksanaan dan pengembangan e government dan pemberdayaan telematika;
- i. pemberian pertimbangan teknis kompu terisasi dan t elem a tika kepada Perangkat Daerah;
- j. penyuluhan di bidang komunikasi dan informatika;
- k. pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- l. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidan g komunikasi dan informatika;

- m. pemberian dan pencabu tan perizin an di bidan g kom u n ikasi dan informatika yang menjadi kewenangannya;
- n. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidan g komunikasi dan informatika sesu ai dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- r. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- s. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidang komu nikasi dan informatika;
- y. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- z. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
15. aa.
16. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
17. bb.pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.

- (3) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
- 1) Seksi Pos;
- 2) Seksi Telekomunikasi.
- d. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, t er d ir i dari :
- 1) Seksi Penyiaran;
- 2) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi.
- e. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :
- 1) Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika;
- 2) Seksi Keamanan Infrastruktur;
- 3) Seksi Analisa dan Evaluasi.
- f. Bidang Informasi Publik, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
- 2) Seksi Publikasi dan Dokumentasi.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Komunikasi dan In form a tika s ebagaimana tercantu m dalam lampiran V dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

## Pasal 8

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebudayaan dan pariwisata;

- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang kebudayaan, nilai t r a d is i, perfilm an , kesenian, s eja r a h , purbakala dan permuseuman;
- d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang kepariwisataan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan promosi potensi wisata;
- f. pengelolaan pemanfaatan Gedung Kesenian Gajayana Pemerintah Kota Malang;
- g. pemberian pertimbangan teknis perizin an di bidan g kebudayaan dan pariwisata;
- h. pemberian dan pencabu tan perizin an di bidan g kebu dayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangannya;
- i. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang kebudayaan dan pariwisata sesu ai den gan keten tu an peratu ran perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- l. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- m. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- n. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidang kebu dayaan dan pariwisata;
- t. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- u. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

- v. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- w. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Jarahnitra dan Muskala, terdiri dari :
- 1) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi;
- 2) Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
- d. Bidang Pengembangan Seni dan Budaya, terdiri dari :
- 1) Seksi Kesenian dan Perfilman;
- 2) Seksi Budaya.
- e. Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Wisata, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengelolaan Data Wisata;
- 2) Seksi Pengembangan Produk Wisata;
- 3) Seksi Promosi Wisata.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s ebagaimana tercantu m dalam lampiran VI dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh

## Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

## Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru san pem erin tah an daerah di bidan g pekerjaan u m u m , perumahan dan pengawasan bangunan.

- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- c. pelaksanaan pengatu ran, pembinaan, pembangunan/ pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- d. pelaksanaan pengatu ran, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengusahaan serta pengawasan jalan kota;
- e. pelaksanaan pengatu ran, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengawasan drainase;
- f. pelaksanaan pengawasan bangunan melipu ti peru mahan dan permukiman, industri, perdagangan dan jasa;
- g. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang daerah sesu ai dengan RTRW, RDTRK dan peratu ran zonasi lainnya;
- h. penyusunan peraturan zonasi;
- i. pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan;
- j. pemberian pertimbangan t ek n is pembangunan aset tetap berwujud berupa gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fu ngsi Perangkat Daerah;
- k. pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (ru su n am i) lengkap dengan penyediaan tanah, prasarana, sarana, utilitas dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan;
- l. pembinaan usaha jasa konstruksi di daerah;
- m. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- n. pemberian dan pencabutan perizin an di bidang pekerjaan u m u m , peru mahan dan pengawasan bangunan yang menjadi kewenangannya;
- o. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- q. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- s. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- t. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- u. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- v. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- w. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- x. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidan g pekerjaan u m u m , perumahan dan pengawasan bangunan;
- z. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;

aa.pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional bb.penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

- cc. pen gevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
2. dd.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Peru mahan dan Pengawasan Bangunan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan, terdiri dari :
- 1) Seksi Perumahan dan Permukiman;
- 2) Seksi Industri, Perdagangan dan Jasa;
- 3) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan.

- d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari :
- 1) Seksi Jalan;
- 2) Seksi Jembatan;
- 3) Seksi Drainase dan Sumber Daya Air.
- e. Bidang Perumahan dan Tata Ruang, terdiri dari :
- 1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- 2) Seksi Perumahan dan Permukiman;
- 3) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).
- f. Bidang Pemanfaatan Ruang, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengukuran;
- 2) Seksi Konstruksi;
- 3) Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Ruang.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedelapan

## Dinas Kebersihan dan Pertamanan

## Pasal 1 0

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u m u m dan dekorasi kota serta pemakaman;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u m u m dan dekorasi kota serta pemakaman;
- c. pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyu lu h an di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u mu m dan dekorasi kota serta pemakaman;
- d. pengelolaan air limbah dan lumpur tinja;

- e. pelaksanaan fasilitasi dan pen in gkatan peran serta m asyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- f. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidan g kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u mu m dan dekorasi kota serta pemakaman;
- g. pemberian dan pencabutan perizin an di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u mu m dan dekorasi kota serta pemakaman yang menjadi kewenangannya;
- h. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u m u m dan dekorasi kota s erta pemakaman s es u a i dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- m. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- n. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u mu m dan dekorasi kota serta pemakaman;
- s. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- u. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

- v. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
- 1) Seksi Kebersihan dan Retribusi;
- 2) Seksi Pengangkutan;
- 3) Seksi Perawatan Kendaraan Operasional.
- d. Bidang Penerangan J a la n Umum dan Dekorasi Kota, t er d ir i dari :
- 1) Seksi Penerangan Jalan Umum;
- 2) Seksi Dekorasi Kota.
- e. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
- 1) Seksi Taman;
- 2) Seksi Penghijauan Kota;
- 3) Seksi Hutan Kota.
- f. Bidang Pemakaman, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan dan Registrasi;
- 2) Seksi Penataan dan Perawatan.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesembilan Dinas Pasar

## Pasal 1 1

- (1) Dinas Pasar melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar.

- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang pengelolaan pasar;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan pasar;
- c. pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan pasar;
- d. penataan, pembinaan, dan pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- e. pengelolaan parkir di lingkungan pasar milik Daerah;
- f. pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar milik Daerah;
- g. pemberian pertimbangan teknis perizinan di lingkungan pasar milik Daerah;
- h. pemberian dan pencabu tan perizin an di lingkungan pasar milik Daerah yang menjadi kewenangannya;
- i. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang pengelolaan pasar s es u a i dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- l. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- m. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- n. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;

- t. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- u. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- v. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- w. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh