PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (berlaku 23 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Blora memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, geo wisata, wana wisata, wisata tirta, wisata religi, wisata kuliner dan wisata produk unggulan yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna ketertiban dan kemudahan pembinaan Kepariwisataan, menciptakan suasana usaha pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Blora dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
Mengingat :
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Blora
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut dengan Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
17. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
18. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata
19. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata bukan angkutan transportasi regular atau umum.
20. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
21. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
22. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
23. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
24. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Usaha Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
28. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
29. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah Usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
30. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
31. Usaha Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
32. Usaha Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi kendaraannya.
33. Usaha Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lain.
34. Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada Wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
35. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa Usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan SPA.
36. Usaha Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disingkat GOR adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
37. Usaha Gelanggang Seni adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
38. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
39. Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
40. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
41. Usaha Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film.
42. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
43. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
44. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
45. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa Pemandu Lagu.
46. Usaha Jasa Impresariat /Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
47. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
48. Pemandu Lagu adalah seseorang yang melayani dan/atau mendampingi pengunjung karaoke untuk menyajikan, memilih lagu dan mendampingi menyanyi.
49. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra Usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan Kepariwisataan.
50. Usaha jasa informasi Pariwisata, antara lain Usaha penyediaan data, berita, feature , advetorial, foto, video dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataaan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
51. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan Usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisataan.
52. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
53. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
54. Usaha Solus Per Aqua yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangan jiwa dan raga dengan tetap ## BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Kepariwisataan diselenggarakan
Pasal 3
Kepariwisataan bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- e. melestarikan dan mengembangkan budaya;
- f. mengangkat citra Daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal; dan
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Pasal 4
Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama, norma susila dan nilai budaya sebagai wujud konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal dan asas kepentingan umum;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsional dan profesional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan daya saing daerah;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB IV - WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
- c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di Daerah;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Daerah;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Daerah;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.
- (2) Rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 6
- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
- a. industri Pariwisata;
- b. Destinasi Pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB V - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 7
Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi pembangunan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata, peningkatan kredibilitas bisnis, serta penumbuhan tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
Bagian Ketiga
Pembangunan Destinasi Pariwisata
BAB V - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 8
- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyedia produk lokal Kepariwisataan.
- (3) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
- (4) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana Kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.
Bagian Keempat Pembangunan Pemasaran
BAB V - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 9
Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi pemasaran Pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pemasaran yang bertanggungjawab dalam pembangunan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.
Bagian Kelima
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan
BAB V - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 10
Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
BAB VI - KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
Pasal 11
- (1) Kawasan Strategis Pariwisata merupakan kawasan wisata potensial di wilayah Daerah dan merupakan daerah tujuan wisata yang meliputi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, geo wisata, wana wisata, wisata tirta, wisata religi, wisata kuliner dan wisata produk unggulan.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan kawasan wisata potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang didalamnya terbentuk citra Daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan Kawasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kesatu
Umum
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 12
- (1) Usaha Pariwisata berkaitan dengan pengelolaan atau penyelenggaraan usaha:
- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan Pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi Pariwisata;
- j. jasa konsultan Pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. SPA.
- (2) Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 13
- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
- a. wisata alam;
- b. wisata budaya;
- c. wana wisata;
- d. wisata tirta;
- e. wisata religi;
- f. wisata kuliner; dan/atau
- g. wisata produk unggulan.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. pengelolaan pemandian;
- b. pengelolaan gua;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan objek ziarah;
- g. pengelolaan makanan khas;
- h. pengelolaan taman rekreasi;
- i. pengelolaan souvenir; dan
- j. pengelolaan produk unggulan.
- (3) Jenis Usaha Daya Tarik Wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 14
- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.
- (2) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 15
- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan ciri sebagai berikut:
- a. mengangkut Wisatawan atau rombongan;
- b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
- c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Usaha:
- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan kereta api wisata; dan
- c. angkutan sungai, danau dan waduk wisata.
- (3) Jenis Usaha Jasa Transportasi Wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 16
Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 17
Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi jenis Usaha:
- a. Biro Perjalanan Wisata; dan
- b. Agen Perjalanan Wisata.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 18
- (1) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan Wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 19
Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 20
- (1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e meliputi jenis Usaha:
- a. Restoran;
- b. Rumah Makan;
- c. Kafe;
- d. Pusat Penjualan Makanan; dan
- e. Jasa Boga.
- (2) Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 21
- (1) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi Pertunjukan dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan rekomendasi pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 22
Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 23
- (1) Usaha Penyedia Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f meliputi jenis Usaha:
- a. Hotel;
- b. Bumi Perkemahan;
- c. Persinggahan Karavan;
- d. Vila;
- e. Pondok Wisata; dan
- f. akomodasi lain.
- (2) Jenis Usaha Penyedia Akomodasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 24
- (1) Jenis Usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi sub jenis Usaha:
- a. Hotel bintang; dan
- b. Hotel non bintang.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Hotel selain fasilitas yang disediakan oleh Hotel berupa Restoran, sarana olah raga, tempat bermain anak, SPA dan pusat kebugaran yang menyatu dengan Hotel, wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (3) TDUP terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Diskotik;
- b. Kelab Malam;
- c. Pub; dan
- d. Karaoke.
- (4) Jenis Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 25
Jenis Usaha Bumi Perkemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 26
Jenis Usaha Persinggahan Karavan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 27
Jenis Usaha Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 28
Jenis Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh perseorangan.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 29
- (1) Jenis Usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f meliputi: a. motel;
- b. home stay , bungalow , guest house dan sejenisnya; dan
- c. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
- (2) Jenis Usaha motel, home stay , bungalow , guest house dan sejenisnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Jenis Usaha rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Paragraf 1
Umum
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 30
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g meliputi jenis Usaha:
- a. GOR;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. panti pijat;
- e. taman rekreasi;
- f. Bioskop;
- g. Diskotik;
- h. Kelab Malam;
- i. Pub;
- j. Karaoke; dan
- k. Jasa Impresariat /Promotor.
Paragraf 2
Gelanggang Olah Raga
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 31
- (1) Jenis GOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi sub jenis Usaha: a. lapangan golf;
- b. rumah bilyar;
- c. gelanggang renang;
- d. lapangan tenis;
- e. gelanggang/lapangan basket;
- f. gelanggang/lapangan futsal;
- g. lapangan bulutangkis;
- h. gelanggang/lapangan voli;
- i. pusat kebugaran jasmani;
- j. gelanggang olah raga terbuka;
- k. gelanggang olah raga tertutup; dan
- l. gelanggang bowling;
- (2) Jenis GOR selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jenis Usaha lapangan golf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Jenis GOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf a, diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Paragraf 3
Gelanggang Seni
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 32
- (1) Jenis Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi sub jenis Usaha:
- a. sanggar seni;
- b. galeri seni; dan
- c. gedung pertunjukan seni.
- (2) Jenis Usaha gelanggang seni selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jenis Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Paragraf 4 Arena Permainan
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 33
- (1) Jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi sub jenis Usaha:
- a. arena permainan; dan b. wahana permainan anak dan keluarga.
- (2) Jenis Usaha Arena Permainan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 34
- (1) Waktu operasional Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (2) Lokasi jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari sekolah dan/atau tempat ibadah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Usaha Arena Permainan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 35
Jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Paragraf 5
Panti Pijat
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 36
- (1) Jenis Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Usaha Panti Pijat diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
Taman Rekreasi
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 37
- (1) Jenis Usaha taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi sub jenis Usaha:
- a. taman rekreasi; dan
- b. taman bertema.
- (2) Jenis Usaha taman rekreasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jenis Usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Paragraf 7
Bioskop
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 38
- (1) Jenis Usaha Bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Usaha Bioskop diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 8
Diskotik, Kelab Malam dan Pub
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 39
- (1) Jenis Usaha Diskotik, Kelab Malam atau Pub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf huruf g, huruf h dan huruf i diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Lokasi jenis Usaha Diskotik, Kelab Malam atau Pub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, permukiman, kantor pemerintahan dan/atau rumah sakit, kecuali untuk Diskotik, Kelab Malam atau Pub sebagai fasilitas Hotel berbintang.
- (3) Jam operasional Usaha Diskotik, Kelab Malam atau Pub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka pada pukul 19.00 WIB dan ditutup pada pukul 24.00 WIB; dan
- b. hari Sabtu dan hari Minggu dibuka pada pukul 19.00 WIB dan ditutup pada pukul 02.00 WIB.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Usaha Diskotik, Kelab Malam atau Pub diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 9 Karaoke
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 40
- (1) Setiap penyelenggaraan Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j harus memenuhi perlengkapan Usaha sebagai berikut:
- a. bangunan gedung;
- b. peralatan Karaoke;
- c. sistem tata suara;
- d. operator dan/atau teknisi Karaoke;
- e. tempat duduk dan meja;
- f. petugas keamanan yang terlatih dan bersertifikat; dan
- g. alat transportasi darat.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat:
- a. milik sendiri atau orang lain
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 41
- (1) Penyelenggaraan Usaha Karaoke harus memasang papan nama Usaha, pada bagian depan bangunan, yang jelas dan mudah dibaca oleh umum, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar, dengan ukuran paling besar 40 cm X 100 cm (empat puluh centimeter kali seratus centimeter).
- (2) Fotokopi TDUP Usaha Karaoke harus dipasang pada papan nama Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 42
- (1) Lokasi jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf j berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, permukiman, kantor pemerintahan dan/atau rumah sakit.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah penyelenggaraan Usaha Karaoke sebagai bagian dari fasilitas Hotel bintang 3 (tiga) ke atas, Restoran atau Rumah Makan yang dalam penyelenggaraannya tidak memungut biaya.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 43
- (1) Setiap jenis Usaha Karaoke wajib untuk :
- a. menyediakan operator dan/atau teknisi karaoke;
- b. menyediakan tempat duduk dan meja/sofa;
- c. menggunakan tenaga kerja Indonesia;
- d. mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
- e. mempunyai petugas keamanan.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis Usaha Karaoke eksekutif dapat menyediakan Pemandu Lagu.
- (3) Pemandu Lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. terdaftar dan tercatat sebagai Pemandu Lagu pada Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
- b. mempunyai keterampilan dan wawasan sebagai Pemandu Lagu dengan mengenal berbagai macam judul lagu dan penyanyi;
- c. mempunyai keterampilan dasar menyanyi;
- d. berpakaian yang sopan dengan ketentuan baju lengan panjang tidak ketat dan celana panjang tidak ketat;
- e. mempunyai surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
- f. mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (4) Pendaftaran sebagai Pemandu Lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pengusaha.
- (5) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus diperbaharui secara berkala setiap 6 (enam bulan) sekali.
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 44
- (1) Penyelenggaraan Usaha Karaoke dilaksanakan
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 45
Jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf j diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha, yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Paragraf 10
Jasa Impresariat /Promotor
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 46
Jenis Usaha Jasa Impresariat /Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum
Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 47
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 48
Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 49
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Pramuwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA
Pasal 50
- (1) Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan,
PENJELASAN
Pembukaan
dan petunjuk tentang Daya Tarik Wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh Wisatawan sesuai etika profesinya.
- (2) Penetapan wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (3) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
## Bagian Ketigabelas Usaha Wisata Tirta
##
PENJELASAN
Pasal 51
- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i meliputi jenis Usaha wisata sungai, danau dan waduk. - (2) Jenis Usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: - a. wisata memancing; - b. wisata speed boat ; - c. wisata selancar; - d. wisata bebek air bermesin; dan - e. wisata dayung; - (3) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. - (4) Jenis Usaha Wisata Tirta selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. ## Bagian Keempatbelas Solus Per Aqua (SPA)
PENJELASAN
Pasal 52
- (1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf m meliputi jenis Usaha: - a. barber shop ; dan - b. salon kecantikan. - (2) SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. ## BAB VIII PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA ## Bagian Kesatu ## Umum
PENJELASAN
Pasal 53
- (1) Setiap Pengusaha dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. - (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan. - (3) Perusahaan yang mengajukan pendaftaran usaha pariwisata dapat secara bersamaan mengajukan permohonan tanda daftar perusahaan. - (4) Tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP. - (5) Pengusaha yang: - a. tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - b. bukan Usaha hiburan malam dan Karaoke; dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata. - (6) Pengusaha yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan keinginan sendiri. ## Bagian Kedua ## Pendaftaran Usaha Pariwisata
PENJELASAN
Pasal 54
- (1) Tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata mencakup: - a. permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata; - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata; - c. pencantuman ke dalam TDUP; - d. penerbitan TDUP; dan - e. pemutakhiran TDUP. - (2) Seluruh tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
PENJELASAN
Pasal 55
- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Pengusaha kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan. - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan. - (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima. - (5) Jenis dan macam dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. ## Bagian Ketiga ## Pemeriksaan Berkas Permohonan
PENJELASAN
Pasal 56
- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata. - (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha. - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diterima. - (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diterima, permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dianggap lengkap. ## Bagian Keempat ## Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata
PENJELASAN
Pasal 57
- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan mencantumkan objek pendaftaran Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap. - (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik. ## Bagian Kelima ## Penerbitan TDUP
PENJELASAN
Pasal 58
- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan TDUP paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap. - (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti bahwa Pengusaha telah dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata. - (3) TDUP berlaku selama Pengusaha menyelenggarakan Usaha Pariwisata. ## Bagian Keenam ## Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata
PENJELASAN
Pasal 59
- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan, apabila terdapat suatu perubahan kondisi