PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 2 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2016).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp.
875.195.933.215,60
- b. Belanja
Rp.
881.881.597.920,92
Defisit
Rp. (6.685.664.705,32)
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp.
26.671.807.011,01
- Pengeluaran
Rp.
0,00
Surplus
Rp. 26.671.807.011,01
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.79.342.458.821,62 dengan rincian sebagai berikut:
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.99.328.601.127,16 dengan rincian sebagai berikut:
3. 1.
4. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 981.210.199.048,08
2. Realisasi
- 1.
- Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 955.018.041.345,00
2. Realisasi
Rp. 875.195.933.215,60
Selisih kurang
Rp.
79.822.108.129,40
Rp. 881.881.597.920,92
Selisih kurang
Rp.
99.328.601.127,16
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. -19.506.492.997,91 dengan rincian sebagai berikut:
1. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (26.192.157.703,23)
2. Realisasi
Rp. (6.685.664.705,32)
Selisih lebih
Rp.
19.506.492.997,91
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp.479.649.307,78 dengan rincian sebagai berikut:
2. 1.
3. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 26.192.157.703,23
2. Realisasi
Rp. 26.671.807.011,01
Selisih lebih
Rp.
(479.649.307,78)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00
2. Realisasi
Rp. 0,00
Selisih kurang
Rp.
0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.479.649.307,78 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 26.192.157.703,23
2. Realisasi
Rp.
26.671.807.011,01
Selisih lebih
Rp.
479.649.307,78
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah Aset
Rp. 2.119.569.745.404,46
- b.
Jumlah Kewajiban
Rp.
17.745.097.191,33
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 2.101.824.648.213,13
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:
Saldo kas awal per 1 Januari 2016
Rp.
11.192.157.703,23
arus kas dari aktivitas operasi
Rp. 252.019.899.781,60
- c. arus kas dari aktivitas investasi
Rp.
(263.442.666.064,92)
arus kas dari aktivitas pendanaan
Rp.
0,00
- e. arus kas dari aktivitas transitoris
Rp.
9.719.657.267,00
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp.
22.035.636.525,69
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :
Pendapatan - LO
1. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 60.349.420.137,90
2. Pendapatan Transfer
Rp. 731.698.189.862,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 14.982.152.046,67
Jumlah Pendapatan
Rp. 807.029.762.046,57
- b. Beban
- a. Beban Operasi Rp. 644.541.023.874,24
- b. Surplus/Defisi Beban Operasi
Rp. 162.488.738.172,33
- c. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 666.385.701.788,33
- d. Pos Luar Biasa
Rp. (196.220.800,00)
- c. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 666.189.480.988,33
Pasal 7
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 26.192.157.703,23 |
|-------------------------------------------|-------|---------------------|
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan | Rp. | 26.192.157.703,23 |
| c. Subtotal ( a-b ) | Rp. | 0.00 |
| d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | Rp. | 19.986.142.305,69 |
| e. Subtotal ( c+d ) | Rp. | 19.986.142.305,69 |
| f. Koreksi Kesalahan Pembukuan | Rp. | 1.945.163.270,00 |
| Tahun Sebelumnya | | |
| g. Lain-lain | Rp. | 0,00 |
| h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g) | Rp. | 21.931.305.575,69 |
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Ekuitas Awal
Rp.1.826.851.292.508,22
- b. Surplus/Defisit-LO
Rp. 203.329.188.552,12
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
- Kesalahan Mendasar :
| 1. | Dampak Komulatif Perubahan | Rp. 0,00 |
|------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2. | Dampak Komulatif Kesalahan | Rp. 71.644.167.152,79 |
| d. Ekuitas Akhir | d. Ekuitas Akhir | Rp.2.101.824.648.213,13 |
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I

:

Laporan Realisasi Anggaran

- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
- pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3
- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran
- I.4 :
- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Lampiran III

- Laporan Operasional;

- d. Lampiran IV :

Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Lampiran V

- Neraca;

- f. Lampiran VI

- Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII

- Catatan Atas Laporan Keuangan;

- h. Lampiran VIII

- Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

- i.

- Lampiran IX

- Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

- j.

- Lampiran X

- Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;

- k.

- Lampiran XI

- Daftar Penyertaan Modal ( Investasi) Daerah;

- l.

- Lampiran XII :

Daftar Rekapitulasi Realisasi Panambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- m. Lampiran XIII

:

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

- n. Lampiran XIV

:

Daftar Rekapitulasi kontruksi dalam penegerjaan;

- o. Lampiran XV :

Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;

- p.

- Lampiran XVI :

Daftar Dana Cadangan Daerah;

- q. Lampiran XVII

:

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

- r. Lampiran XVIII

:

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX

- Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

- t. Lampiran XX

- Iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah;

Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 2 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA, dto

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 2 Agustus 2017

BUPATI DHARMASRAYA, dto

SUTAN RISKA


LELI ARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 4