PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penge1olaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah. PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
[ SALINAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.60,2015
PROVINSI BANTEN
FETERITT TOT TAINEIRNC SELTAN. Perubahan Atas\_ Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Penge1olaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang a. bahwa pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah
- telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah perlu adanya penyesuaian terhadap Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah daerah, sehingga Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
l
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1961);
14. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 22034);
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
3. 1 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 0412, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4935);
18. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 36);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 27 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
6. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program Pemerintah Daerah yang pada dasarnya untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, yang selanjutnya disingkat MIN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari basil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Ml.
- 1 1 . Madrasah Tsanawiyah Negeri, yang selanjutnya disingkat MTsN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Ml.
12. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Madrasah Aliyah Negeri, yang selanjutnya disingkat MAN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMPN, MTsN, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. 1 7. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang .melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing sekolah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan selaku Pengguna Anggaran untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran.
24. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanaan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
25. Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran SKPD.
26. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang memuat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran oleh sekolah.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BOSDA adalah dokumen yang memuat rincian belanja kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh sekolah.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
29. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
30. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Uang Muka Kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
31. SPP Pengembalian Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pengembalian atas uang persediaan. untuk
32. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
34. SPM Pengembalian Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas pengembalian uang persediaan.
35. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat ( 1 ) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- ( 1 ) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
Pasal 6
- ( 1 ) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. BOSDA SMAN dan SMPN dijabat oleh Kepala Sekolah;
- b. BOSDA SMKN dan MAN dijabat oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah;
- c. BOSDA MTsN dan MIN dijabat oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar; dan
- d. BOSDA SDN di wilayah Kecamatan dijabat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.
- (3) Selain melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh PA, KPA bertugas:
- a. menyetujui RKAS yang disusun oleh PPTK;
- b. menyusun rancangan RKA; dan
- c. menyetujui bukti pengeluaran.
Pasal 8
- ( 1 ) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
- a. BOSDA SDN dan SMKN dijabat oleh Kepala Sekolah;
- b. BOSDA MIN dijabat oleh Kepala Seksi Bina SD;
- c. BOSDA SMPN dan SMAN dijabat oleh Kepala Tata Usaha Sekolah;
- d. BOSDA MTsN dijabat oleh Kepala Seksi Bina SMP; dan
- e. BOSDA MAN dijabat oleh Kepala Seksi Bina SMA.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunyai tugas:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun dan mendatangani RKAS;
- d. menghitung uang persediaan;
- e. menandatangani bukti pengeluaran; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PA.
Pasal 14
4. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
Pasal 15
5. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
Pasal 16
6. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
Pasal 17
- ( 1 ) PPTK mengajukan usulan perhitungan uang persediaan berdasarkan DPA BOSDA.
- (2) Perhitungan uang persediaan dilakukan dengan cara menghitung nilai kegiatan DPA BOSDA dibagi menjadi 8 (delapan).
- (3) Perhitungan uang persediaan DPA BOSDA ditandatangani oleh PPTK.
- (4) Perhitungan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PA.
- (5) Format Perhitungan uang persediaan DPA BOSDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20

- uang perhitungan ( 1 ) PPK-SKPD memverifikasi persediaan BOSDA.
- (2) Hasil verifikasi perhitungan uang persediaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA.
- 1 1 . Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 22

- ( 1 ) Berdasarkan SP2D UP, BUD mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mentransfer ke rekening giro sekolah sesuai dengan pengajuan kebutuhan kegiatan BOSDA.
- (3) Pembantu Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam DPA BOSDA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembantu Bendahara Pengeluaran menyelesaikan dan menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan berakhir.
- 1 2 . Ketentuan Lampiran III diubah.

Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 28 Desember 2015. Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

## ttd/cap

## MMUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 60. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd/cap

Dra. Kunti Bratajaya Atmaianingsih, S.Ip.

Pembina Tingkat I IV /b Nip. 19680410 199403 2 009

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 28 Desember 2015. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY