PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 17 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku 1 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang : a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pen5rusunan produk hukum daerah yang berkualitas diperlukan tata cara penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota 'l'omohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a273);
- LJndang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangLlndang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84fl; 2.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OO9 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- tlndang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik I:ndonesia Nomor 523a\ 3.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
︲
\_ 
MEMUTUS劇 :
Menetapkan : TENTANG TATA CARA PERATUWAHKOTA PEMBENTUPRODUK HUKUM DAE-。
PENJELASAN
Pembukaan
dalam Peraturan Daerah. @  @  W  P  @  @  @ 
19. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Daerah adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan daerah """r? P 
20. dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan pemndang-undangan daerah.
21. Naskah Akademik adalah naskah trasu penelitian atau pengkajian hukum dan hzrsil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungiawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhad,ap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat
20. Penomoran adalah proses pencantuman nomor di buku agenda penomoran produk hukum daerah setelah r€ulcangan produk hukum iaerah ditetapkan dan sebelum diundangkan'
## BAB II
## 」ENIS,MATERI MUATAN DAN TAHAPAN
## Pasa1 2
Jenis produk hukurrl dacrah terdiri atas:
- a.Peraturan Daerah;
- bo Peraturan Walikota;
- c.Peraturan Bersama Kepala Dacrah;dan
- d.Keputusan lValikOta
## Pasa1 3
Materi rrluatan Peraturan Daerah be五 si lnate五 muatan dalam 鰍 躙 attnttnttsttr稔 胤 糊 ⼩ 鮒 棚 peraturan perundangundangar rangka serta lattut
##
PENJELASAN
Pasal 4
Materi muatan Peraturan walikota berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atlu ma'teri untuk melaksanakan kewen an gan penyeien ggaraan pemerintaha, daerah'
PENJELASAN
Pasal 5
Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daerah berisi materi peraturanpenrndang.und'anganyangrrienglturkesepakatanbersama antara 2 (dua) KJpah Dairah utuu lebih, dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah'
PENJELASAN
Pasal 6
Materi muatan Keputusan Walikota berisi materi yang bersifat konkrit' individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan-perundang;ilg", --tatau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelJnggaraan pemerintahan daerah'
PENJELASAN
Pasal 7
Tahapan pembentukan prod,uk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliPuti : - a. perencanaan; - b. penyusunan; - c. pembahasan; - d. pengundangan dan Penomoran; 準 ## BAB III ## PERENCANAAN Bagian Kesatu ## Rancangan Peraturan Daerah
PENJELASAN
Pasal 8
I - (1) Penyusunan suatu berdasarkan Prolegda. Rancangan Peraturan Daerah dilakukan - (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melahri Badan Legislasi Daerah dengan Walikota' disusun olch DPRD
PENJELASAN
Pasal 9
- (1) Untuk penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, , Kepala nafian Hukum meny€unpaikat, surat kepada Kepa1a SKPD/ Unit Kerja- Pemrakarsa mengenai rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. - (3) Kepala SX|OTUnit Kerja Pemrakarsa menyampaikan rencana penJrusunan Rancangarl Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Ad; ayat (Zt, f.LpJa" Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dengan *-.i"*pirkan judul Rancangan Peraturan Daerah' ruanglingkupmaterimuatanyang
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. (2)

## Pasal 17

- (1)walikotamembentukTimPenyusunan\_RancangallPerda.
- 五 .Peninttuh」awab :wllik?tl
- (2) Tim eenyusun Rancangan Peiaturan Daerah sebagaimana dimaksud pada aYat (1), terdiri dari :
- (3) Tim pen5rusun Rancan[an Peratu.It O""itft sebagaimana dimaksud padaayat(2),bertugas-men]rusunmaterimuatanRancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentUan peraturan perundangundangan.
- e.Anggota:SKPDterkaitsesuaikebutuhan - ^-^r^ ^^l^ (2) ;"?#'"i1r,yo"r'^, n""""og* P"'"IIll ii:1,|.::-"*"**' dimaksud p.a. "V"t (1), daf,at mengikutsertakan unsur instansi vertikal dari/atau ienaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun..

- b. Pembina

- Sekretaris Daerah

- Ketua C

: KePaIa SKPD Pemrakarsa

- Sekretaris

: KePaIa Bagian Huku-m

## Bagran Kedua

Rancangan Peraturan Walikota

## Pasal 18

- Walikota membentuk Tim Pen5rusunan Peratural Walikota. P 
- Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: Q 
- Ketua
- Pimpinan SKPD Pemrakarsa/ Pejabatyang k. dituttu

Sekretaris : Kepala bagian Hukum.

c. Anggota : SKPD terkait berdasarkan kebutuhan.


- (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Pen yusun.
- (4) Tim Pen5rusun Rancangan Peraturan Walikota Sebagaimana dimaksud dalam ayat (21 bertugas men5rusun materi muatan Rancangan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

## Pasal 19

- (1) Dalam penJrusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, Kepala SKPD/unit Kerja Pemrakarsa dapat membentuk Tim Pen5rusun, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang berasal dari unsur SKPD terkait dan unsur Perangkat Daerah Pemerintah Daerah lnstansi yang akan bekerja sarna.
- (2) Tim Pen5rusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Kepala SKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
- c. Kepala Bagian Hukum/ Pejabat Eselon III Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim;
- b. Pejabat ctari Perangkat Daerah Pemerintah Daerah/lnstansi yang akan bekerja sanra sebagai Wakil Ketua Tim;
- d. Anggota berdasarkan kebutuhan;
- (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dapat mengikutsertakan unsu.r instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penytisun.
8. (a) Tim Pen5rusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaiman.a dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 20

Tim Pen5rusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas men5rusun materi muatan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Rancangan Keputusan Walikota

## Pasal 21


Dalam men5rusun Rancangan Keputusan Walikota, Kepala SKPD/Unit kerja Pemrakarsa dapat menunjuk dan untuk selanjutnya menetapkan pejabat yang berasal dari unsur SKPD terkait sebagai anggota Tiq Pen5rusun ?

## BAB V PEMBAHASAN Bagian Kesatu

## Rancangan Peraturan Daerah

i, aSal22 Kepala Bagian Hukum menyiapkan surat pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterang€m yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

## Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota. dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk rnendapatkan persetujuan bersama.
2. (21 Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

## Pasal 24

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21 meliputi:

- a. Dalam hal lRancangan Perda berasal dari kepala daerah dilakukan dengan:
1. Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
2. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
3. Tanggapan dan latau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi.

b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:

1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
2. Pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda; dan
3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 25

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (21 meliputi:

- a. pengarnbilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oreh pim rapat paripurna. plnan
1. Penyampa,ian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c; dan;
- b. Pendapat akhir Walikota


ぐ

- (1) Dalam h'al persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka Z iiaat dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusar: diambil berdasarkan suara terbanyak'
- (2) Dalam haLl rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DI'}RD dan Walikota, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan Lagi dalam persidangan DPRD masa itu'

## Pasal27

- P  @  Rancangan Perd.a dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- Q  Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan perrarikan.

## Pasal 28

- Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota' P  @ 
- Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sarna. (3)
- Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota. Q 

## Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Walikota

## Pasal 29

- Terhadap Rancangan Peraturan Walikota yang telah disusun dan/atau dibahas oleh Tim, selanjutnya Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa membubuhkan paraf kordinasi pada Kolom pertama Lembar Paraf Koordinasi selaku pemrakarsa/ pelaksana teknis Rancangan Peraturan Walikota. P  ¡ 
- Setelah Kepala SKPD/ Unit Kerja Pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja pemrakarsa menjalankan paraf koordinasi sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam lembar koordinasi pada Rancangan Peraturan Walikota. (2)

## Pasal 30

- Kepa1a SKPD/Unit Kerja membuat surat Pengantar Penerbitan Peraturan Walikota yang ditujukan Kepada Walikota. P  @  @  ﹈

 


- Berdasarkan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya Walikota menetapkan Rancangan Pera Walikota dengan membubuhkan tanda tangan. Q   N  Í  ¾ ﹀

## Bagian Ketiga Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

## Pasal 31

- Terhadap Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah disusun dan/atau dibahas oleh Tim, selanjutnya Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa membubuhkan paraf kordinasi pada Kolom pertama Lembar Paraf Koordinasi selaku pemrakarsa/ pelaksana teknis Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah. 1)
- (2) Setelah Kepala SKPD/ Unit Kerja Pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja pemrakarsa menjalankan paraf koordinasi sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam lembar koordinasi pada Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 32

- ¡  ¡  Kepala SKPD Pemerintah Daerah Pemrakarsa membuat surat Pengantar Penerbitan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang ditujukan Kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), selanjutnya Walikota/ Pimpinan instansi yang keda sarna menetapkan Rancangan Peraturan Bersama dengan membubuhkan tanda tangan.

## Bagian Keempat Rancangan Keputusan Walikota Pasal 33

- P  ¡  Terhadap Rancangan Keputusan Walikota yang telah disusun selanjutnya Kepala SKPD/Unit Keqa Pemrakarsa membubuhkan paraf kordinasi pada Kolom pertama Lembar Paraf Koordinasi selaku pemrakarsa/ pelaksana teknis Rancangan Keputusan Walikota.
- (2) Setelah Kepala SKPD/ Unit Kerja Pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja pemrakarsa menjalankan paraf koordinasi sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam lembar koordinasi pada Rancangan Keputusan Walikota.

Pasal 34

- Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa membuat surat pengantar Penerbitan Keputusan walikota yang ditujukan Kepada walikota. P  @  @  Q 
- Berdasarkan surat pengantar yang diajukan kepada walikota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), selanjutnya walikota menetapkan Rancangan Keputusan walikota menjadi- Keputusan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan.


## BAB VI

## PENGUNDANGAN DAN PENOMORAN

## Pasa1 35

Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dal■ Peraturan Bersama Kepala Dacrah.

Pasa1 36

Penomoran produk hukunl dacrah dilakukan bagian hukum.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

Pasa1 37

Biaya pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanJa Dacrah(APBD)rrlelalui Dokurrlen Pelaksanaan Anggaran(DPA)SKPD Pernrakarsa.

## BAB VH KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 38

Peraturarl Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan。 笛瑠盤躍1北鷲mittr∬


Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 1 Agustus 2013

WALIKOTA TOMOHON,

JIMMY HEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon pada tanlgal 1' Agus-bus 201"',3

SEI(RETARIS DAERAII,


BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013 NOMOR 66