Unknown BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN Nomor 31 Tahun 2016 tentang PERUBAHANATASPERATURANBUPATI NOMOR 21 TAHUN2016 TENTANGPEDOMANSISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAKRUMAHSAKITUMUMDAERAHSEKAYU KABUPATENMUSI BANYUASIN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dipandang perlu untuk diubah; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku 07 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSi BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR 31 TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANBUPATI
NOMOR 21 TAHUN2016 TENTANGPEDOMANSISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAKRUMAHSAKITUMUMDAERAHSEKAYU KABUPATENMUSI BANYUASIN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN, a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
5. Undang-undang Nomor44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4578);
Menetapkan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 );
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10jPMK.02j2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKES/SK/V /2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANANRUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATENMUSI BANYUASIN.
Pasal 10
Pasall0
- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD, dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur RSUD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 12
Pasal12
- (1) Direktur RSUD membentuk Tim Penyusun Remunerasi Jasa Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
2. (2)Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Kelompok Medis, Kelompok Staf Klinis, Kelompok Staf Non Klinis dan Kelompok Manajemen.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. seorang Ketua;
- b. seorang Sekretaris; dan
- c. beberapa Orang Anggota.
7. (4)Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Direktur RSUD.
8. (5)Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyusun pelayanan; rancangan remunerasi pembagian jasa
- b. melakukan sosialisasi rancangan remunerasi pembagian jasa pelayanan unitj bagianyinstalaei RSUD; kepada seluruh
- c. melakukan evaluasi rancangan remunerasi pembagian jasa pelayanan yang telah disosialisasikan;
- d. mengajukan rancangan remunerasi pembagian jasa pelayanan yang telah dievaluasi kepada Direktur RSUD untuk ditetapkan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penetapan: Diundangkan di Sekayu pada tang gal ;LJ... Juni 2017 RIS DAERAH MUSI BANYUASIN, BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYuASINTAHUN2017 NOMOR ::'1 1801 9 NIIII2017 Kepada Yth.

Penandatangan: Bapak Bupati Musi Banyuasin Melalui

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kab. Muba di- Sekayu Nomor Lamp Perihal 1 (satu) Berkas

Penandatangan: Keputusan Bupati Musi Banyuasin Kepada Yth.

Penandatangan: Bapak Bupati Musi Banyuasin Melalui

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kab. Muba di- ## Sehubungan dengan :

Penandatangan: 1. Surat Direktur RSUD Sekayu Nomor : 800/915IRS/2017 tanggal 20 Juni 201 7, . perihal Mohon Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati tentang Remunerasi Dewan Pengurus Rumah Sakit BLUD dan Sekretaris Dewa Pengawas Rumah Sakit BLUD pada RSUD Sekayu Kab. Muba Tahun 2017.

Penandatangan: 2. Rancangan Keputusan Bupati tersebut di atas telah dibahas oIeh Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama RSUD Sekayu, dimana pada konsiderans menimbang Peraturan Bupati Musi Banyuasin yang menjadi dasar hukum belum diberikan nomor.

Penandatangan: 3. Mohon kepada Bapak Bupati Musi Banyuasin agar dapat menandatangani Rancangan Keputusan Bupati tersebut di atas.

Penetapan: Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. yy.yo.,C-"'RZANDI, SH. MH. PEMBINA TK.I .19660302198703 1006

Penandatangan: KEPALA BACIAN HUKUM MUBA, SETDAKAB. Sekayu, 7 Agustus 2017 ## DAFTAR HADIR

Penandatangan: ## PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAHI PERA TURAN/KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN INSTANSI HARIITANGGAL RAPERBUP/KEPBUP : Senin I 7 Agustus 2017 | NO. | NAMA LI:NGKAP | JABATAN | "70 | |-------|---------------------------|--------------------------------|-------| | 1 | H. Yudi Herzandi, SH. MH. | Kabag Hukum | H~ | | 2 | Muhammad Syarbaini. SH | Kasubag Perundang-Undangan | Yf:o | | 3 | Yulrizal | Kasubag Sarana dan Rekam Medik | 1 ~ | * MOHON D/ISI HURUF CETAKI SALOK * KOLOM JASATAN D/ISI LENGKAP Catatan: ERZANDI, SH. MH. PE NA TK.I NI . 19660302 198703 1 006 Sekayu; 2Agustus 2017 KABAG HUKYM SETDA KXB MUBA ## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN ## LEMBAR DISPOSISI / SARAN SURATDARI TANGGAL SURAT 20 ')U~\ 2Ol1 NOMORSURAT PERlHAL AGENDA NOMOR ;q\ TANGGAL DITERIMA DITERUSKAN KEPADA ISI DISPOSISI / SARAN 8o6 (9i5 dan ## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN ## LEMBAR DISPOSISI/SARAN SURATDARI TANG GAL SURAT NOMORSURAT PRIHAL AGENDA NOMOR TANGGAL DITERIMA DITERUSKAN KcPADA ISI DISPOSISI/SARAN 'i~ 1&gt;t1ClVZ ~ I f ~ ~)O\1 t RSUD 711 muhon Muvbe 786 U - 01 (Bs 7h Bapak K Lelk; ## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU SEKAYU JL. Kol. Wahid Udin ## NOTADINAS Kepada Dari Nomor Tanggal Sifat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

Hal

: Yth. Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah

: Direktur RSUD Sekayu

: 800/9 (r; IRS/20 17

: 20 Juni 2017

: Biasa

: 1 (satu) Berkas

: Mohon Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati Musi Banyasin

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinvatakan bahwa: "Rencenaen Perkada dan Rencenaen PO KDH . . --yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepa/a daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan"

Bersarna ini disampaikan kepada Bapak, Rancanqan Psraturan Bupati yang telah dibahas oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan bagian Hukurn Sekretaris Daerah, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan RUSD Sekayu Kab. Musi Banyuasin
2. Rancangan Keputusan Bupati rv1usi Banyuasin tentang Rernunerasi Dewan Pengawas Rumah Sakit BLUD dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit BLUD pada RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

Selanjutnya mohon perkenan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian, atas Perhatian Bapak diucapkan terima kasih.


KABUP

DIREKTE

IRSUD SEKAYU

Pembina

IVa

Nip. 19710314 200112 1 002


## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0714) 321 013, Faksimile : (0714) 322447, Kode Pas 30711 E-mail: hukum.setdamuha@gmail.com-Website:jdih.mubakab.go.id

## BERITA ACARA

## Nomor: 188.451 17L NIlI/2017

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-08-2017) bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

## I. BAGlAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH

2. Muhammad Syarbaini, SH

Kepala Bagian Hukum

Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

## It RSUDSEKAYU

Yulrizal

:

Kasubag Sarana dan Rekam Medik

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nemer 21 Tahun 2016; dan
2. Rancangan Keputusan Bupati tentang Remunerasi Dewan Pengurus Rumah Sakit BlUD dan Sekretaris Dewa Pengawas Rumah Sakit BLUD pada RSUD Sekayu Kab. Muba Tahun 2017

## Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembentukan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah dibahas dan sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelelaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah.
- b. Bahwa substansi materi Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, tetah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

RSUDSEKAYU

Yulrizal

Sekayu, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas

## BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUBA

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH

(

.

2. Muhammad Syarbaini, SH



## PEM~RINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu, Provinsi Sumatera Se/atan Telepon : (0714) 321 013, Faksimile : (0714) 322447, Kode Pos 30711 E-mail: hukum.setdamuba@gmail.com-Website:jdih.mubakab.go.id

## BERITA ACARA Nomor: 188.451 (7'l NIII/2017

Pada hari ini SEmin Tanggal Tujuh Bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-08-2017) bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

## I. BAG~AN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH

Kepala Bagian Hukum

2. Muhammad Syarbaini, SH

Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

## II. RSUD SEKAYU

Yulrizal

:

KasubagSaranadanRekamMedik

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016; dan
2. Rancangan Keputusan Bupati tentang Remunerasi Dewan Pengurus Rumah Sakit BLUD dan Sekretaris Dewa Pengawas Rumah Sakit BLUD pada RSUD Sekayu Kab. Muba Tahun 2017

Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembentukan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah dibahas dan sesuai denqan ketentuan pembentukan produk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Bahwa substansi materi Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acaraini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUBA

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH

(

)

2. Muhammad Syarbaini, SH

Sekayu, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas

RSUDSEKAYU

Yulrizal



,

## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0714)321013, Faksimile : (0714) 322 447, Kode Pos 30711 E-mail: hukum.setdamuba@gmail.com-Website:jdih.mubakab.go.id

## BERIT A ACARA Nomor: 188.451 17"L-N1II/2017

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-08-2017) bertempat di Kanter Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

## I. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH

2. Muhammad Syarbaini, SH

Kepala Bagian Hukum

Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

## II. RSUD SEKAYU

Yulrizal

:

Kasubag Sarana dan Rekam Medik

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Per-aturan Bupati Nemer 21 Tahun 2016; dan
2. Rancangan Keputusan Bupati tentang Remunerasi Dewan Pengurus Rumah Sakit BLUD dan Sekretaris Dewa Pengawas Rumah Sakit BLUD pada RSUD Sekayu Kab. Muba Tahun 2017

Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembentukan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana terse but di atas, telah dibahas dan sesuai dengan ketentuan pembentukan preduk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 61 Tahun 2007 tentang Pedeman Teknis Pengelelaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Bahwa substansi rnateri Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas

## BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUBA

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH

(

)

2. Muhammad Syarbaini, SH

RSUD SEKAYU

Yulrizal