PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN Nomor 03 Tahun 2014 tentang SATUAN BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (berlaku 02 Januari 2014)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PERATURANBUPATILABUHANBATU SELATAN NOMOR D?J TAHUN 2014 TENT ANG
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELA TAN, -· l.)
Menimbang :
- bahwa pelaksanaan perjalanan dinas jabatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah; a.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ten tang 1999 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
- ten tang Republik Lembaran 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5234); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomaan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Sela tan Tahun 2011 Nomor 33 Seri D Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 34 Seri D Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 35 Seri D Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 36 Seri D Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kelurahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 37 Seri D Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Sela tan Tahun 2011 Nomor 38 Seri D Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sal-cit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan {Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 39 Seri D Nomor 09);
Menetapkan:
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 40 Seri D Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 45 Seri D Nomor 15).
MEMUTUSKAN :
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014. SATUAN BIAVA TENT ANG PERATURAN BUPATI
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerin tah daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan ;
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan ;
4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat dengan surat keputusan dan bertugas di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Non PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negen;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA yaitu yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan;
7. Perjalanan Dinas Dalarn Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perj alanan din as ;
10. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya;
11. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
12. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil ## BAB II
KEGIATAN PERJALANAN DINAS
Pasal 2
- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara;
- c. Perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Utara.
Pasal 3
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula , perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5(lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang ;
- (2) Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam rangka :
- a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.
- b. Kunjungan kerja.
- c. Koordinasi dan konsultasi.
- d. Menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun organisasi / yayasan/ kepanitiaan.
Pasal 4
Perjalanan Dinas Luar Daer ah
- (1) Kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b dan c dilakukan dalam rangka:
- a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan ;
- b. koordinasi dan konsultasi ;
- c. pendidikan dan pelatihan (training) ;
- d. studi banding ;
- e. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
- f. promosi potensi daerah ;
- g. kerjasama daerah dengan pihak luar
- h. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
1. menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan atau acara yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten;
- J. mengikuti diklat formal kedinasan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perj alanan yang dilakukan dalam hal :
13. tempat pemakaman jenazah pejabat meninggal dunia dalam melakukan a. Menjemput/ mengantarkan ke negara/ pegawai negeri yang perj alanan din as ;
- b. Menjemput/ mengantarkan ke tern pat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
DOKUMEN PERJALANAN DINAS
BAB III - DOKUMEN PERJALANAN DINAS
Pasal 5
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
dan Pegawai Tidak Tetap yang daerah, harus
BAB III - DOKUMEN PERJALANAN DINAS
Pasal 6
Perjalanan Dinas Luar Daerah
- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu ## BAB IV
BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN
BAB III - DOKUMEN PERJALANAN DINAS
Pasal 7
- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1) terdiri dari :
- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
- b. Biaya transport ;
- c. Biaya penginapan;
- d. Uang representatif.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/ mengantar jenazah , terdiri :
- a. Biaya Pemetian ;
- b. Biaya Angkutan Jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
- a. Tingkat I untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Tingkat II untuk Pejabat Eselon II (A/B) ;
- c. Tingkat III untuk Pejabat Eselon III (A/B) / Golongan IV ;
- d. Tingkat IV untuk Pejabat Eselon IV (A/B) / Golongan III ;
- e. Tingkat V untuk PNS Golongan II;
- f. Tingkat VI untuk PNS Golongan I.
- (4) Dalam hal pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan pemerintah daerah, biaya perjalanan dinas digolongkan kepada 2 (dua) tingkatan, yaitu :
- a. Tingkat I untuk pendidikan Sarjana/Diploma pada saat diangkat sebagai pegawai tidak tetap disetarakan dengan Golongan II ; dan
- b. Tingkat II untuk pendidikan SMA/SMP/SD pada saat diangkat sebagai pegawai tidak tetap disetarakan dengan Golongan I.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan Bendaharawan Pengeluaran SKPD sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam SPPD berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Biaya penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- c. Biaya transport sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- d. Uang refresentatif sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- e. Biaya Pemetian dan Angkutan .Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurus Jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan kepada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

## Pasal 9

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;
- (2) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas yang kegiatannya berlanjut dengan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kegiatan yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan .

## Pasal 10

Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan, serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

## Pasal 11

Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dan L; biaya angkutan jenazah sebagairnana dimaksud dalarn pasal dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya Riil.

## Pasal 12

Uang representatif perjalanan dinas diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan jumlah hari yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.

## Pasal 13

- (1) Biaya transport pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dapat dibayarkan dengan ketentuan se bagai beriku t :
- a. Biaya transport untuk perjalanan dinas yang pertama dibayarkan biaya riil dari ternpat kedudukan ke tempat yang dituju.
- b. Biaya transport untuk perjalanan dinas yang berkelanjutan yang tempat tujuannya berada pada kota yang sama, maka biaya transport perjalanan dinas yang dapat ditanggung adalah biaya riil dari tempat kedudukan ke ternpat yang dituju dan biaya transport kembali ke tempat kedudukan semula; dan
- c. Biaya transport untuk perjalanan dinas yang berkelanjutan yang ternpat tujuannya berbeda kota dengan perjalanan dinas pertama, maka biaya transport perjalanan dinas yang dapat ditanggung adalah biaya riil dari tempat kedudukan ke tempat tujuan perjalanan dinas pertama dan biaya transport dari tempat kedudukan perjalanan dinas pertama sampai ke tujuan perjalanan dinas berikutnya serta biaya transport kembali ke tempat kedudukan semula.

L·

## Pasal 14

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :

- a. Di hotel.
- b. Di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.

## Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan ;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

## Pasal 16

Pegawai Negeri Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas keluar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.

## BABV

## PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

## Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan;
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD, sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

## Pasal 18

- (1) Perkiraan besarnyajumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

## Pasal 19

- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang telah diterimanya.

l..i


- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana maksud ayat (1) terdiri dari:
- a. Dokumen pertanggungjawaban SPPD yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas;
- b. Dokumen pertanggungjawaban biaya transport;
- c. Dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan; dan
- d. Membuat laporan perjalanan dinas.

## Pasal 20

- (1) Uang harian diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai negen yang melakukan perjalanan dinas sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam SPPD;
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri yang bersangku tan ;
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negen yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.

## Pasal 21

Biaya transport Pejabat Negara/Pegawai negen sipil/pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk:

- a. Biaya perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/ stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai ke tempat tujuan pergi pulang (PP).
- b. Pengeluaran retribusi yang dipungut dalam rangka ke berangkatan / kepulangan di terminal bis/ stasiun / bandara/ pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat.
- c. Sewa kendaraan bagi Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi selama berada ditempat tujuan perjalanan dinas.

## Pasal 22

- (1) Biaya transport Pejabat Negara/Pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
- a. Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/ stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang ;
- b. Tiket transportasi dari terminal bis/ stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
- c. Tiket bis, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket taxi, tiket pesawat yang dilampiri boarding pass dan airport tax;
- d. Kuitansi pembayaran sewa kendaraan.

G

- e. Dalam hal Pejabat Negara/Pegawai negen sipil yang melakukan perjalanan dinas menggunakan kenderaan dinas jabatarr/ operasional, maka bukti pengeluaran yang sah sebagai biaya transport dapat berdasarkan bon pembelian Bahan Bakar Min yak dari SPBU, dengan ketentuan tidak melampaui jumlah biaya transport.
- (3) Dalam hal biaya transport melebihi biaya yang dianggarkan, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang transport sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan, sepanjang tersedia anggarannya;
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat Negara/Pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam
4. Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

- (1) Biaya penginapan pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah ;
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya ;
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pejabat Negara / Pegawai negeri sipil/ pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota ternpat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum ;
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang pengmapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan ;
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negen yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang telah diterimanya.

## Pasal 24

Bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan untuk mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan sejenisnya yang penginapan ditanggung oleh pihak panitia/ penyelenggara, maka biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) huruf' b' tidak diberikan kepada yang bersangkutan.

- (1) Pejabat berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal - hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Hukuman administratif dan tindakan -tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## BABVI

## LAIN - LAIN

## Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 07 Tahun 2013 ten tang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

- Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K Labuhanbatu Selatan.

SELATAN


BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 03



## SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

## A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

| NO. | GOLONGAN | UANG HARIAN |
|-------|-----------------------------|---------------|
| l ... | 2. | 3. |
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati | 400.000,- |
| 2. | Eselon II (A/B) | 300.000,- |
| 3. | Eselon III (A/B) / Gal. IV. | 250.000,- |
| 4. | Eselon IV (A/B) / Gal. III. | 200.000,- |
| 5. | Golongan II. | 130.000,- |
| 6. | Golongan I. | 120.000,- |

## B.1. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT DAN UANG REFRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA ( JARAK TEMPUH S/D 175 km / PELAKSANAAN KEGIATAN l(SATU) HAR! / TIDAK MENGINAP ).

| NO. | JABATAN I GOLONGAN | UANGHARIAN (Rp.) | UANG TRANSPORT(PP) (Rp.) | UANG REFRESENTATIF (Rp). |
|---------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| ,-,.·1. | .. 2. ~ ... - . | 3 | . 4.. | .. :- 5. .' |
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati | 400 | 660.000 | 200.000 |
| 2. | Eselon II (A/BJ | 350 | 500.000 | 100.000 |
| 3. | Eselon III (A/B) / Gol. IV. | 300 | 300.000 | 0 |
| 4. | Eselon IV(A/B) / Gol. III. | 275 | 200.000 | 0 |
| 5. | Golongan II. | 250 | 200.000 | 0 |
| 6. | Golongan I. | 200 | 200.000 | 0 |

## B.2. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, UANG PENGINAPAN DAN UANG REFRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA ( JARAK TEMPUH DIATAS 175 km I MENGINAP ).

| NO. | JABATAN / GOLONGAN | UANG HARIAN (Rp.) | UANG PENGINAPAN /HAR! | UANG TRANSPORT(PP) (Rp.) | UANG REFRESENTATIF (Rp). |
|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1._··.r | -· .- ·,; 2.· . - . | 3 | 4. | 3. | 's. |
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati | 600 | 1.200.000 | 1.500.000 | 200.000 |
| 2. | Eselon II (A/BJ | 450 | 750.000 | 900.000 | 100.000 |
| 3. | Eselon III (A/B)/ Kepala SKPD | 350 | 500.000 | 700.000 | 0 |
| 4. | Eselon III (A/BJ / Gol. IV. | 350 | 500.000 | 350.000 | 0 |
| 5. | Eselon IV (A/B) / Gol. III. | 300 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 6. | Golongan II. | 250 | 250.000 | 350.000 | 0 |
| 7. | Golongan I. | 200 | 250.000 | 350.000 | 0 |

## B.3. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, UANG PENGINAPAN DAN UANG REFRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA (KHUSUS PULAU NIAS ).

| NO. | JABATAN / GOLONGAN | UANG HARIAN (Rp.) | UANG PENGINAPAN /HARi | UANG TRANSPORT(PP) (Rp.) | UANG REFRESENTATIF (Rp). |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| l. | 2. | 3 | 4. | s. | 6 |
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati | 600 | 1.200.000 | 2.500.000 | 200 |
| 2. | Eselon II (A/B) | 450 | 750.000 | 2.500.000 | 100 |
| 3. | Eselon III (A/B) / Gol. IV. | 350 | 500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 4. | Eselon IV (A/B) / Gol. III. | 300 | 350.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5. | Golongan II. | 250 | 250.000 | 2.500.000 | 0 |
| 6. | Golongan I. | 200 | 250.000 | 2.500.000 | 0 |

## C.1. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, UANG PENGINAPAN DAN UANG REFRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI SUMATERA UTARA

v

| NO. | JABATAN / GOLONGAN | UANG HARIAN (Rp.) | UANG PENGINAPAN /HARi | UANG TRANSPORT(PP) (Rp.) | UANG REFRESENTATIF (Rp). |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. |
| I. | Bupati dan Wakil Bupati (Wilayah Barat) | 800 | 3.500.000 | 10.000.000 | 200.000 |
| | Bupati dan Wakil Bupat (Wilayah Tengah) | 800 | 4.000.000 | 10.000.000 | 200.000 |
| | Bupati dan Wakil Bupat (Wilayah Timur) | 800 | 2.800.000 | 10.000.000 | 200.000 |
| II. | Eselon II (A/B) (Wilayah Barat ) | 650 | 1.000.000 | 4.500.000 | 100.000 |
| | Eselon II (A/B) (Wilayah Tengah) | 650 | 1.800.000 | 5.000.000 | 100.000 |
| | Eselon II (A/B) (Wilayah Timur ) | 650 | 1.500.000 | 6.000.000 | 100.000 |
| III. | Eselon III (A/B) / Gal. IV. (Wilayah Barat ) | 500 | 650.000 | 4.500.000 | 0 |
| | Eselan III (A/B) / Gal. IV. (Wilayah Tengah) | 500 | 1.200.000 | 5.000.000 | 0 |
| | Eselon III (A/B) / Gal. IV. (Wilayah Timur) | 500 | 700.000 | 6.000.000 | 0 |
| IV. | Eselon IV (A/B) / Gal. III. (Wilayah Barat) | 400 | 600.000 | 4.500.000 | 0 |
| | Eselan IV (A/B) / Gal. III. (Wilayah Tengah) | 400 | 900.000 | 5.000.000 | 0 |
| | Eselon IV (A/B) / Gal. III. (Wilayah Timur) | 400 | 450.000 | 6.000.000 | 0 |
| V. | Galangan II.(Wilayah Barat) | 350 | 400.000 | 4.500.000 | 0 |
| | Galangan II.(Wilayah Tengah) | 350 | 650.000 | 5.000.000 | 0 |
| | Golongan II.(Wilayah Timur) | 350 | 400.000 | 6.000.000 | 0 |
| VI. | Golongan I .(Wilayah Barat ). | 300 | 400.000 | 4.500.000 | 0 |
| | Galangan I .(Wilayah Tengah). | 300 | 650.000 | 5.000.000 | 0 / |
| | Galangan I .(Wilayah Timur). | 300 | 400.000 | 6.000.000 | 0 / |

*) Catatan :

a.

Wilayah Barat

: Pulau Jawa dan Sumatera.

b. Wilayah Tengah

: Bali dan Kalimantan

c. Wilayah Timur

: Sulawesi, Maluku Papua.




Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan

Nomor

03 Tahun 2014.

Tanggal :

o/, jQno~r1 ;lbl'f

Lampiran II

## BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

| | | TINGKAT PEGAWAI | TINGKAT PEGAWAI | TINGKAT PEGAWAI | TINGKAT PEGAWAI |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| NO. | URAIAN | (Rp.) TINGKAT B | TINGKAT C (Rp.) | TINGKAT D (Rp.) | TINGKAT E (Rp.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Biaya Pemetian | 4.000.000,- | 3.000.000,- | 2.500.000,- | 2.500.000,- |
| 2. | Pengangkutan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan. | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan. | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan. | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan. |


l./

Lampiran III

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan

Nomor

03 Tahun 2014

Tanggal :

t&gt;b Janu~n ~oly

## :\_-·BA.DAN.·/ ,DINAS '/ :J(ANTOR ..· ; ; .-.

/2014.

I

: 094/

Norn or

I I II I III I IV I v *1

Lembar

Ke

Kode No.

## SURAT PERINTAH PERJALANA N DINAS

| l. | Pejabat berwenang yang memberi perintah | KEPALABADAN/DINAS/KANTOR ... | KEPALABADAN/DINAS/KANTOR ... |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2 | Nama / NIP Pegawai yang diperintah | - - ·- ·-- --·-· - - .. ... -··· -- -··- ·-· NIP. | - - ·- ·-- --·-· - - .. ... -··· -- -··- ·-· NIP. |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan ruang gaji b. J abatan / Instansi | a. b. c. | a. b. c. |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5 | Alat Angkutan yang dipergunakan | Kenderaan Dinas/Bus / Kereta Api / Pesawat Udara. | Kenderaan Dinas/Bus / Kereta Api / Pesawat Udara. |
| 6 | a. Tempat berangkat b. Ternpat tujuan | a. Kotapinang b. | a. Kotapinang b. |
| 7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di ternpat baru *) | a. hari b. c. | a. hari b. c. |
| 8 | Pengikut Nama l. | Tanggal Lahir | Keterangan |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | a. Badan I Dinas I Kant or ... b. | a. Badan I Dinas I Kant or ... b. |
| 10 | Keterangan lain - lain | | |

- *). Coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR

.

Dikeluarkan di

:

Kotapinang

Pada tanggal

Nama lengkap

Pangka t NIP ...

( Tempat Kedudukan )

Pada Tanggal

:

Pejabat Yang Berwenang / Pejabat lain yang dihunjuk

(

)

(

)

i--~~~~~N-IP~•~~~~~~~~~~~-'-~~~~-N-I\_P\_•~~~~~~~~~~~---1/

Pejabat Yang Berwenang / Pejabat lain yang dihunjuk

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam

Kotapinang.

## v Tiba di

(

)

NIP.

Pada Tanggal

:

Berangkat dari

Ke

(

)

NIP.

- IV. Tiba di

Pada Tanggal

(

)

NIP.

Berangkat dari

Ke

Pada Tanggal

:

(

)

NIP.

- Ill. Tiba di

Pada Tanggal

(

)

NIP.

Berangkat dari

Ke

Pada Tanggal

(

)

NIP.

- II. Tiba di

Pada Tanggal

(

)

NIP.

- I. Berangkat dari

:

Kotapinang

( Tempat Kedudukan )

Ke

:

Pada Tanggal

Pejabat Yang Berwenang J Pejabat lain yang dihunjuk

VI. Catatan Lain lain

/

## VII. PERHATIAN:

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para ejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendawarawan, bertan gjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akib esalahan, kelalaian, dan kealpaannya.


Telah Dibayar Sejumlah

Rp.

.

.

Bendahara Pengeluaran

NIP.

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan

Nomor

03 Tahun 201.,4. o, .::Jcmuar, ;lOl"f

Tanggal

:

Lampiran IV

## RlNClAN BlAYA PERJALANAN DlNAS

/ 2014.

I

: 094/

LAMPIRAN SPPD Nomor

Tanggal

| NO. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|-------|------------------------------------|----------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| | J u M L A H... | | |

Terbilang:

...

Nama Kata ... ,

2014.

Telah Menerima Jumlah Uang Sebesar:

Rp. .

..

Yang Menerima

NIP.

## PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah

: Rp

Yang telah dibayar semula

: Rp

Sisa kurang / lebih

: Rp

.

.

..

Pejabat Yang Berwenang / Pejabat Yang Ditunjuk



LAMPIRAN V

: Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan

Nomor

O .3 Tahun 2014.

Tanggal

:

O(;i. jo.nua.,, OJ&gt;\4

## PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELA TAN

KOP SKPD

## DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nam a

NIP

Jabatan telah melakukan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor , tanggal , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluarannya, meliputi:
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar- benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

| No. | Uraian | Jumlah |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
| 1. | 2. | 3. |
| | JUMLAH SELURUHNYA... | |

Demikian pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotapinang,

2014.

Mengetahui / Menyetujui: Pengguna Anggaran

NIP.

Pegawai yang melakukan perjalanan din as


WILDAN ASWAN TANJUNG

U


## PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 04 TAHON 2014

## TENTANG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014


PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang:


## BUPATI LABUHANBATU SELATAN

PERATORAN BOPATI LABOHANBATO SELATAN NOMOR Ot\ TAHON 2014 TENT ANG

## SATOAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABOPATEN LABOHANBATO SELATAN TAHON ANGGARAN 2014

## DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA

## BOPATI LABOHANBATO SELA TAN,

a.

bahwa pelaksanaan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu · Selatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;

- Sela tan Tahun Labuhanbatu Daerah Ka bu paten Anggaran 2014. b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Mengingat
- Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Republik Indonesia Nomor 4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5140);

Menetapkan:

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomaan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 45 Seri D Nomor 15).

## MEMUTUSKAN :

SELATAN TAHUN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU ANGGARAN 2014. PIM PIN AN RAKYAT NEGERI BAGI PERWAKILAN DALAM DEWAN SATUAN BIAYA TENT ANG PERATURAN BUPATI PERJALANAN DINAS DAN ANGGOTA

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA yaitu yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan ;

6. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya SPPD adalah surat perintah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus ;
10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
11. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
12. Uang Refrensentatif adalah uang yang diberikan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
13. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja berada;
14. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan ;
15. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;

## BAB II

## KEGIATAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (2) Dalam perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara;
- c. Perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Utara.

## Pasal 3

## Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5(lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang ;
- (2) Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam rangka :
- a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.
- b. Kunjungan kerja.
- c. Koordinasi dan konsultasi.
- d. Menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun organisasi / yayasan / kepanitiaan.

## Pasal 4

## Perjalanan Dinas Luar Daerah

- (1) Kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b dan c dilakukan dalam rangka:
- a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
- b. koordinasi dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan (training) ;
- d. studi banding ;
- e. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
- f. promosi potensi daerah ;
- g. kerjasama daerah dengan pihak luar ;
- h. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
1. menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan atau acara yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten;
- J. mengikuti bimbingan teknis dan kegiatan lainnya untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. Menjemput/ mengantarkan ke tern pat pemakaman jenazah pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- b. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman ;

LJ

## BAB III

## DOKUMEN PERJALANAN DINAS

## Pasal 5

## Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas