PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 14 Tahun 2002 tentang PERATURAN DESA (berlaku 6 September 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PERATURAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, khususnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa;
- b. bahwa untuk mengatur jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Peraturan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERATURAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA Pasal 3

- (1). Untuk menetapkan suatu Peraturan Desa Kepala Desa dapat menyusun rancangan Peraturan Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa;
- (2). Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada seluruh anggota BPD selambat-lambatnya 3 X 24 jam sebelum BPD mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Desa

## Pasal 4

- (1). Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD;
- (2). Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) rapat BPD dinyatakan tidak sah;
- (3). Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka anggota BPD yang hadir menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama;
- (4). Setelah dua kali pengunduran rapat maka jadwal rapat diatur kembali.

## Pasal 5

Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat, maka BPD dapat mengundang/menghadirkan pihak-pihak dan atau lembaga kemasyarakatan yang terkait dan berkepentingan dengan Rancangan Peraturan desa yang dibahas.

Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan Desa lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 7

- (1). Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- (2). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa;
- (3). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

## BAB IV

## MATERI KERANGKA PERATURAN DESA Pasal 8

- (1). Peraturan Desa dapat menetapkan hal-hal antara lain :
- a. Ketentuan-ketentuan lain yang bersifat mengatur;
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
- c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa;
- d. Lain-lain yang berhubungan dengan Pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (2). Kerangka Peraturan Desa terdiri atas :
- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang Tubuh;
- d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
- e. Penutup;
- f. Penjelasan (jika diperlukan);
- g. Lampiran (jika diperlukan).

## Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 10

- (1). Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur disosialisasikan dan diumumkan dengan menempatkannya pada papan pengumuman Desa atau tempat-tempat strategi lainnya.
- (2). Peraturan Desa dan Keputusan Desa mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah disosialisasikan dan diumumkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

## Pasal 11

- (1) Upaya penindakan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Desa dilakukan oleh Pejabat/Badan yang ditunjuk.
2. (2). Penunjukan Pejabat/Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;

## BAB V PENGAWASAN Pasal 12

Dalam rangka pengawasan, Peratauran Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

- (1). Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya;
- (2). Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (3). Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mangajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mangajukan kepada Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penetapan Peraturan Desa

## Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Peraturan Desa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan Persetujuan DPRD.

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO,

H. AS'AD SYAM

DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO,

Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 46 SERI E NOMOR 13 TANGGAL 12-9-2002

## LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2002

PERATURAN DESA.....* 1)

| | | KECAMATAN....*2) KABUPATEN MUARO JAMBI | KECAMATAN....*2) KABUPATEN MUARO JAMBI | KECAMATAN....*2) KABUPATEN MUARO JAMBI | KECAMATAN....*2) KABUPATEN MUARO JAMBI | KECAMATAN....*2) KABUPATEN MUARO JAMBI | KECAMATAN....*2) KABUPATEN MUARO JAMBI |
|------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | | NOMOR...*3) TAHUN....*4) TENTANG | | | |
| | | | .....*5) | .....*5) | .....*5) | .....*5) | .....*5) |
| | | | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA....*) | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA....*) | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA....*) | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA....*) | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA....*) |
| Menimbang | : | a. | ... | ... | *6) | | |
| | | b. c. | ... | ... | *6) | | |
| Mengingat | : | 1. | ... | ... | *7) | | |
| | | 2. | ... | ... | *7) | | |
| | | 3. | dst. | dst. | dst. | dst. | dst. |
| | | BADAN PERWAKILAN DESA...*1) MEMUTUSKAN : | BADAN PERWAKILAN DESA...*1) MEMUTUSKAN : | BADAN PERWAKILAN DESA...*1) MEMUTUSKAN : | BADAN PERWAKILAN DESA...*1) MEMUTUSKAN : | BADAN PERWAKILAN DESA...*1) MEMUTUSKAN : | BADAN PERWAKILAN DESA...*1) MEMUTUSKAN : |
| Menetapkan | : | Peraturan Desa ....* 1) TENTANG | Peraturan Desa ....* 1) TENTANG | Peraturan Desa ....* 1) TENTANG | Peraturan Desa ....* 1) TENTANG | Peraturan Desa ....* 1) TENTANG | Peraturan Desa ....* 1) TENTANG |
| | | | ..... *5) | ..... *5) | ..... *5) | ..... *5) | ..... *5) |
| | | | BAB I | BAB I | BAB I | BAB I | BAB I |
| | | | | .... | *10) | | |
| | | (1) | (2) | .... | *10) | | |
| | | | (3) | Dst | | | |
| | | | | BAB II | | | |
| | | | | ..... *8) Bagian Pertama | | | |
| | | | | Pasal.... *9) | | | |
| (1) | | | | .... | *10) | | |
| (2) | | | | .... | *10) | | |
| (3) | dst. | | | | | | |
| | | | | BAB III *8) | | | |
| | | | | ..... | | | |
| | | | | ... ..... | *12) | | |
| a. | | | | ..... | *13) | | |
| b. | | | | ..... | *13) | | |
| c. | dst. | | | | | | |
| (1) | | | | .... | *10) | | |
| (2) | | | | .... | *10) | | |
| | a. b. | | | ........... ........ | *13) *13) | | |

| | | | Ditetapkan di: ________________ | * 1) |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Pada tanggal: ________________ | *14) |
| | | | Kepala Desa.... | * 1) |
| | | | Ttd | |
| | | | ... | *16 ) |
| Keterangan : | Keterangan : | Keterangan : | Keterangan : | Keterangan : |
| *1) | = | Nama Desa | | |
| *2) | = | Nama Kecamatan | | |
| *3) | = | Nomor Peraturan Desa | | |
| *4) | = | Tahun ditetapkannya Peraturan Desa | | |
| *5) | = | Nama Peraturan Desa | | |
| *6) | = | Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan pembuatan peraturan desa | | |
| *7) | = | Dasar Hukum Penetapan Peraturan Desa | | |
| *8)s/d *13) | = | Isi/manteri Peraturan desa, yang terdiri atas | : | |
| | | *9) Pasal-pasal | | |
| | | *10)Ayat-ayat apabila materinya luas dapat dibagi dalam | | |
| | | *8) Bab-bab | | |
| | | *11) Bagian-bagian | | |
| | | *12) Paraf-paraf | | |
| | | *13) Uraian | | |
| *14) | = | tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya peraturan desa | | |
| *15) | = | tanda tangan Kepala Desa yang bersangkutan | | |
| *16) | = | Nama Kepala Desa yang bersangkutan | | |

BUPATI MUARO JAMBI,

Dto

H. AS'AD SYAM

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERATURAN DESA

## I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupaka sub sistim penyelenggaraan Pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sehingga dalam rangka menghadapi pelaksanaan otonomi desa, semua aspek pembangunan dipedesaan ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan perwakilan Desa. Tujuan pengaturan Peraturan Desa dalam Daerah ini sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Peraturan Desa dalam peraturan Daerah ini materinya meliputi : bentuk peraturan desa, muatan materi peraturan desa, tata cara penetapan peraturan desa, mekanisme pengambilan keputusan serta kedudukan peraturan desa terhadap ketentuan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas