Unknown Unknown Nomor L2 Tahun 2016 tentang Manqiemen Sumber Daya Manusia Kesehatan; - b. bahwa untuk rnelakukan pengumbangan daa pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan diperlukan penguatan terhadap manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Situbondo; 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pemhentukan Daerah-Daereh Kahupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undeng-Unda$s Nemer g Tahun 1965 (Ta,n*b*hm, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tatrun 2003 tentang Ketenagakedaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2003 Nomor 39, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OA4 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3\; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O721; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OtL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); 8. 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 9. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S8Z) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OL4 tentang Tenaga Kesehatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 11. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang Formasi Pegawai Negeri (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor Lg4, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2003 Nomor lZZ, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3321; 13. 10. UndangUndang Nomor 38 Tahun 2Ol4 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 3O7 Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); L2. - t4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta,tr Nomor 63 Tahun 2OO9; - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan [.ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor L7 L, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangarr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781; 16. 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2oog tentang Peke{aan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor L24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor S0aa); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 4G Tahun 2oLl tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 201 1 Nomor l2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); - 2L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2 Tahun 2oo8 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun 2aa7 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun zolz tentang sistem Kesehatan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 193); 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 L/Menkes/PER/xll2oog tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan; 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun zol4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2olL tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 IMENKES/PER/X lll2OLO tentang lztia dan Penyelenggaraan Prat&lt;tik Bidan ; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2O52lMenkes/PER/X/ 20ll tentang lzaia Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 27. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2OLL tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah; 26. 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2Al2 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati; 31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tatrun 2oL4 tentang Klinik; 32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6T Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga Negara Asing di Indonesia; 34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor s6 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor zs Tahun 2014 tentang h.rsat Kesehatan Masyarakat; 35. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Datam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Gl rahun zol4, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08/sKB/MenpANRB/ lo /2oL4, tentang Perencanaan dan pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mitik Pemerintah Daerah; 37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor T Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Iembaran Daerah Provinsi Jawa fimur Tahun 2ol4 Nomor T Seri D); 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2oo8 tentang susunan organisasi dan Tata Ke{a Dinas Daerah Kabupaten situbondo (Lembaran Daerah Ifubupaten situbondo Tahun 2oo8 Nomor 3) sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 3 Tahun 2al4 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol4 Nomor 18); - 4L. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2010 tentang Uraian T[gas dan Fungsi Dinas Kerehatan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O1O Nomor 58); MEMITTUSKAIT (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditstapkan Peraturan Bupati tentang Manqiemen Sumber Daya Manusia Kesehatan;
:
- b. bahwa untuk rnelakukan pengumbangan daa pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan diperlukan penguatan terhadap manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Situbondo;
1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pemhentukan Daerah-Daereh Kahupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undeng-Unda$s Nemer g Tahun 1965 (Ta,n*b*hm, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tatrun 2003 tentang Ketenagakedaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2003 Nomor 39, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OA4 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3\;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O721;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OtL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); 8.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 9.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S8Z) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10.
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OL4 tentang Tenaga Kesehatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 11.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang Formasi Pegawai Negeri (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor Lg4, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2003 Nomor lZZ, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3321; 13.
10. UndangUndang Nomor 38 Tahun 2Ol4 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 3O7 Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); L2.
3
- t4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta,tr Nomor 63 Tahun 2OO9;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan [.ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor L7 L, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangarr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781; 16.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2oog tentang Peke{aan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor L24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor S0aa);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4G Tahun 2oLl tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 201 1 Nomor l2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 2L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2 Tahun 2oo8 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun 2aa7 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun zolz tentang sistem Kesehatan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 193);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 L/Menkes/PER/xll2oog tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun zol4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2olL tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 IMENKES/PER/X lll2OLO tentang lztia dan Penyelenggaraan Prat&lt;tik Bidan ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2O52lMenkes/PER/X/ 20ll tentang lzaia Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 27.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2OLL tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah; 26.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2Al2 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tatrun 2oL4 tentang Klinik;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6T Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga Negara Asing di Indonesia;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor s6 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor zs Tahun 2014 tentang h.rsat Kesehatan Masyarakat;
35. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Datam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Gl rahun zol4, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08/sKB/MenpANRB/ lo /2oL4, tentang Perencanaan dan pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mitik Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor T Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Iembaran Daerah Provinsi Jawa fimur Tahun 2ol4 Nomor T Seri D);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2oo8 tentang susunan organisasi dan Tata Ke{a Dinas Daerah Kabupaten situbondo (Lembaran Daerah Ifubupaten situbondo Tahun 2oo8 Nomor 3) sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 3 Tahun 2al4 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol4 Nomor 18);
5
- 4L. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2010 tentang Uraian T[gas dan Fungsi Dinas Kerehatan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O1O Nomor 58);
MEMITTUSKAIT:
Menetapkan
PTRATT'RAIY BIIPATI TIIYTAITG M,AITA"'TMTIT SIIMBER DAYA MAITUSIA KESTITATAN DI KABIIPATEIT SITI'BONDO.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut manqiemen SDMK adalah pengelolaan SDMK untuk menghasilkan SDMK yang profesional, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. sumber Daya Manusia Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SDMK adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dan manqjemen kesehata-n.
9. Tenaga pendukung/penunjang kesehatan adatatr setiap tenaga yang telah memiliki iiasatr pendidikan vokasi, pendidikan akademik atau pendidikan profesi di luar bidang kesehatan, serta tenaga lainnya yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan mengabdikan dirinya di bidang kesehatan sesuai keatrliannya.
6
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagr Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintatran.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat ## BAB II I}I.AIISI'D DAN TUJUAIT
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan manajemen SDMK yang bermutu dan berkesinambungan guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang menyeluruh di Daerah.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menyusun dan menetapkan SDMK pada Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daeratr sesuai dengan perhitungan kebutuhan;
- b. mendayagunakan, mengembangkan, mengevaluasi kinerja, melakukan pembinaan dan pengawasan mutu SDMK sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
2. memberikan perlindungan hukum terhadap SDMK pada Dinas dan Fasyankes Pemerintatr Daerah, swasta/perorangan dan BLUD; dan c.
3. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat melalui penguatan sistem manajemen SDMK di Daerah. d.
BAB III - RUATG LIITGKUP
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup pengaturan tentang manqjemen SDMK dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- b. SDMK yang bekerja pada Fasyankes swasta/perorangan; dan
- a. SDMK yang bekeda pada Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daerah;
- c. SDMK yang bekerja pada Fasyankes BLUD.
5. (21 Pengaturan terhadap SDMK yang bekerja pada Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tahap:
6. perencanaan; a.
7. pengadaan; b.
8. pendayagunaan; c.
9. pengembangan; d.
10. pembinaan; e.
11. pengawasan; dan f.
- g. kesejahteraan dan perlindungan.
13. Pengaturan terhadap SDMK yang bekerja pada Fasyankes swasta/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: (3)
- b. pengawasan mutu SDMK sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daeratr.
- a. pelaporan dan pemutakhiran data melalui sistem informasi SDMK; dan
16. Pengaturan SDMK pada Fasyankes BLUD sebogaimana dimaksud ayat (1) huruf c didasarkan pada status kepegawaian, yang terdiri atas: (4)
- b. SDMK berstatus Pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja didasarkan pada manajemen SDMK ## BAB IV
JEITIS DAIT STATUS SDUK
BAB III - RUATG LIITGKUP
Pasal 5
- (1) SDMK terdiri atas:
- a. tenaga kesehatan; dan
- b. tenaga penunj anlg/ pendukung kesehatan.
4. (21 Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a terdiri atas:
- b. tenaga keperawatan;
- a. tenaga medis;
- c. tenaga kebidanan;
- e. tenaga keflarmasian;
- d. tenaga perawat glg5
- f. tenaga kesehatan masyarakat;
- h. tenaga gzi;
- g. tenaga sanitarian;
- i. tenaga keterapian fisik;
- k. tenaga kesehatan lainnya.
- j. tenaga ketelmisian medis; dan
- (3) Tenaga penunj {Lglpendukung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- b. tenaga administrasi keuangan;
- a. tenaga pencatatan dan pelaporan;
- c. tenaga pengelola Teknologr Informasi;
- e. tenaga keamanan;
- d. tenaga kehumasan;
- f. tenaga kebersihan;
- h. tenaga penunj trLgl pendukung lainnya.
- g. juru mudi; dan
BAB III - RUATG LIITGKUP
Pasal 6
SDMK yang bekeq'a pada Dinas atau Fasyankes dapat berstatus sebagai:
- b. Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Kerja (PPpK);
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Pegawai swasta; dan/atau
- d. Pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja.
MANA"TEUTIT SDMK
PADA DIITAS DAN FASYAISKTS PEMERIITTAII DATRAII
Baglan Kesatu
Umum
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 7
- (1) Manajemen SDMK pada Dinas dan Fasyankes Pemerintatr Daerah diberlakukan terhadap: a. PNS; dan b. PPPK.
- (21 Fasyankes Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- b. hrsat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya;
- a. Rumah Sakit Pemerintah Daeratr;
- c. la.boratorium Kesehatan Daerah; dan
- d. Fasyankes lainnya menurut ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
Baglan Kedua Petencanaan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 8
- (1) Dinas menyusun kebutuhan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 9
- (1) Penetapan kebutuhan SDMK dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. (21 Kebutuhan SDMK yang sudah ditetapkan tidak seluruhnya direalisasikan dipertimbangkan sebagai tambahan kebutuhan SDMK untuk tahun berikutnya. namun dapat usulan
Baglan Ketlga Pengadaan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 10
- (1) Pengadaan SDMK di Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daeratr merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunj trtg I pendukung kesehatan.
2. Pengadaan SDMK di Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daerah dilakukan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah mendayagunakan SDMK di Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daeratr sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerahnya.
- (2) Pendayagunaan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 12
- (1) Pendayagunaan SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai dasar pemerataan SDMK.
- (2) Pemerataan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan melalui :
- a. distribusi; dan
- b. redistribusi.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 13
- Distribusi SDMK sebagaimana dimaksud dalam pasal L2 ayat (21 huruf a dapat dilakukan melalui pengangkatan dan penempatan sesuai dengan jabatannya. (1)
- Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 14
Redistribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penempatan kembali SDMK dari Dinas atau Fasyankes Pemerintah Daerah yang memiliki kelebihan SDMK ke Dinas atau Fasyankes Pemerintah Daerah yang kekurangan SDMK dengan tetap mengutamal&lt;an kesesuaian kompetensi SDMK dengan persyaratan jabatan dan untuk memenuhi standar ketenagaan.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 15
Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan SDMK pengganti untuk mengisi kekurangan SDMK guna menjamin keberlar{utan pelayanan kesehatan Fasyankes Pemerintah Daeratr yang bersangkutan.
Baglan Kellma Pengembangan
Paragraf I Umum
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 16
- Pengembangan SDMK yang berstatus PNS meliputi pengembangan kompetensi, pengembangan karier, promosi dan mutasi yang diselenggarakan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 17
- Pengembangan kompetensi harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (1)
- Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk: (2t
- pendidikan; dan a.
- pelatihan. b.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 18
- (1) Pengembangan kompetensi SDMK yang berstatus PNS dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan formal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (21 Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian iain bela.far atau tugas belajar.
- (3) Setiap SDMK sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan iiart belajar atau tugas belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum melaksanakan studi dalam pendidikannya.
- (41 Pemberian iirn belqiar atau tugas belqiar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi, kesesuaian bidang ilmu, kebutuhan standar kompetensi manajerial dan pengembangan karier.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 19
Setiap SDMK yang telatr menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, akan ditempatkan kembali pada Dinas atau Fasyankes Pemerintah Daerah yang bersangkutan bertugas.
- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier SDMK.
- (2) Keahlian dan keterampilan yang dihasilkan dalam pelatihan wqiib diterapkan sesuai dengan bidang pekerl'aan SDMK pada Dinas atau Fasyankes Pemerintah Daerah yang bersangkutan bertugas.
- (3) SDMK yang telah menyelesaikan pelatihan dimasukan dalam kelompok rencana suksesi untuk mengisi formasi pada Dinas atau Fasyankes pemerintah Daeratr yang bersangkutan bertugas.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 21
- (1) Pengembangan kompetensi bagr SDMK yang berstatus PNS dan PPPK dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan non-klasikal.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non-klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang melalui pembelajaran elekronik dan bimbingan di tempat kerja.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Pengembengan Karler
Plage.l22
- (1) Pengembangan karier SDMK yang berstatus PNS dilakukan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 23
- (1) Pengembangan karier dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui suatu manajemen pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier pegawai.
- (2) Manajemen pengembangan karier dilakukan melalui:
- b. mutasi.
- a. promosi; dan/atau
Paragraf 4
Promosi
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 24
- (1) SDMK yang berstatus PNS dapat dipromosikan di dalam jabatan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 25
- (1) Dinas dan masing-masing Fasyankes pemerintatr Daerah menyusun perencanaan mutasi SDMK untuk diusulkan kepada Pejabat yang Berwenarlg.
- (2) Perencanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi SDMK dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, p€Dgembangan karier dan ketersediaan formasi
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 26
- (1) Penilaian kinerja SDMK dilakukan secara berkala guna pengembangan kompetensi bidang, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan/atau kompetensi fungsional untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dari SDMK dengan standar kompetensi manajerial dan pengembangan karier.
- (2) Penilaian kineq'a SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (U bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan SDMK yang didasarkan prinsip sistem merit.
- (3) Penilaian kinerja SDMK dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baglan Ketqfuh Penghargaan dan Sanksl
Pas€,l27
- (1) Hasil penilaian kinerja SDMK digadikan sebagai alat ukur Pejabat yang berwenang untuk memberikan penghargaan dan sanksi.
- (2) Pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baglan Kedelepan
KeseJahteraan dan Perllndungan Hukum
Paragraf I KeseJahteraan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 28
- (1) Kesejahteraan SDMK yang berstatus PNS meliputi gaji, tunjangan, fasilitas dan penghasilan lain-lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Kesejahteraan SDMK yang berstatus PPPK meliputi gaji, tunjangan dan penghasilan lain-lain yang satr menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Perllndungan Hukum
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 29
- (1) Perlindungan hukum SDMK yang berstatus PNS dan PPPK berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundangundangan.
PADA FASYAITKES STTASTA/ PTRORANGAIV
- (1) Manajemen SDMK pada Fasyankes swasta/perorangan berupa perencanaan, pengad aatt, pendayagunaan, pengembangan dan pembinaan dilakukan oleh masing-masing Fasyankes.
- (2) Fasyankes swasta/perorangan wa$ib melaporkan perubahan data SDMK yang bekerja dalam Fasyankes yang bersangkutan kepada Dinas.
BAB VII - MAITA.IEMEIT SDUK PADA FASYAITKTS BLUD
Pasal 31
- (1) Manajemen SDMK di Fasyankes BLUD diberlakukan terhadap pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Manqiemen SDMK bag PNS yang bekerja dalam Fasyankes BLUD mendasarkan pada manqjemen SDMK di Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 29.
- (3) Manajemen SDMK di Fasyankes BLUD berupa perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan dan pembinaan terhadap pegawai BLUD dengan pedanjian kerja dilakukan ## BAB VIII
HAK DAIT KEWA,JIBAIT
Baglan Kesatu
Hak dan KewaJlban Tenaga Kesehatan
BAB VII - MAITA.IEMEIT SDUK PADA FASYAITKTS BLUD
Pasal 32
Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak :
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Frofesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- c. menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karier dan profesinya;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilainilai agama;
- f. memperoleh penghargaan atas prestasi kerja;
- g. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, standar Prosedur operasional, atau ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- h. memperoleh biaya perjalanan dan insentif maupun fasilitas lainnya dalam melaksanakan penugasan khusus di Daerah sesuai kemampuan daerah yang diatur menurut ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- i. memperoleh hak lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - MAITA.IEMEIT SDUK PADA FASYAITKTS BLUD
Pasal 33
Tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/ atau praktik keprofesiannya wqiib:
- a. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
2. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan; d.
3. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluargarrya atas tindakan yang akan diberikan; c.
- e. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan;
5. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan f.
6. melaksanakan kewajiban lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. o b'
Baglan Kedua Hak dan KewaJlban Tenaga Penur{aagl Pendukung Kesehatan
BAB VII - MAITA.IEMEIT SDUK PADA FASYAITKTS BLUD
Pasal 34
Tenaga pendukung/penunjang kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya berhak:
- b. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan karier profesinya;
- a. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- c. memperoleh penghargaan atas prestasi keda; dan
- d. memperoleh hak lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - MAITA.IEMEIT SDUK PADA FASYAITKTS BLUD
Pasal 35
Tenaga pendukung/penunjang kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya wajib:
- b. menunjuklran integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaan; dan
- a. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab;
- c. menyimpan rahasia dan harrya dapat mengemukakan rahasia menurut ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB TK
ORGANISASI DAIT STAITDAR PROFESI
BAB VII - MAITA.IEMEIT SDUK PADA FASYAITKTS BLUD
Pasal 36
Tenaga kesehatan wajib menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan kompetensi, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan.
BAB VII - MAITA.IEMEIT SDUK PADA FASYAITKTS BLUD
Pasal 37
- (1) setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
- (2) standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga kesehatan di Fasyankes serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 38
- (1) sistem Informasi SDMK diselenggarakan secara terintegrasi antara antara Dinas, Fasyankes Pemerintah Daerah, Fasyankes BLUD dan Fasyankes swasta/perorangan.
2. (21 Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem Informasi SDMK, setiap Fasyankes w4jib melaporkan dan memutakhirkan data paling kurang 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas.
- (3) Sistem Informasi SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasiskan teknologi informasi yang mudatr diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang diperc aya.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 39
- (1) Sistem Informasi SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat data SDMK.
- (2) Data SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan informasi dari setiap SDMK yang terdiri atas:
- b. kualifikasi;
- a. data personal;
- c. rekam jejak jabatan;
- e. riwayat pengembangan kompetensi;
- d. kompetensi;
- f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
- g. informasi kepegawaian lainnya.
Data personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (21 huruf a, berisi informasi mengenai data diri SDMK, sekurang-kurangtya meliputi Nama, Nomor Induk Kepegawaian atau yang sejenis, tempat tanggal latrir, status perkawirlarl, alamat, agarna, jenis kelamin dan ijaz*.Jr terakhir.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 41
Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, merupakan informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal SDMK dari jenjang paling tinsgr sampai jenjang terendah.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 42
Rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (21 huruf c, merupakan informasi mengenai riwayat jabatan yang pernah diduduki SDMK.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 43
- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (21 huruf d, merupakan informasi mengenai kemampuan SDMK dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Dalam rangka menyediakan informasi mengenai kompetensi dalam profil SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Tenaga Kesehatan dinilai melalui uji kompetensi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada SDMK yang bersangkuLn melalui pimpinan/ atasan Langsungrya sebagai dasar dalam penyelenggaraan pengembangan karier yang bersangkutan.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 44
- (1) Riwayat pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 39 ayat (21 huruf e, merupakan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh SDMK.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi pendidikan dan pelatihan.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 45
Riwayat hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 39 ayat (21 huruf f, merupakan informasi mengenai penilaian kinerja dengan ## BAB XI
IIETOUPOK KER^'A PEITGEUBAIIGAIT SDMK
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 46
- (1) Kelompok Kerja Pengembangan SDMK Kabupaten Situbondo memiliki peran sebagai unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pengelolaan SDMK di daerah.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PTMBIITAAIT DAil PTITGAWASAfi
Baglan Kesatu Pembinaan
Pt*l 47
- (1) Tugas dan fungsi pembinaan dapat dilimpahkan kepada Dinas dengan berkoordinasi bersama organisasi profesi dan/atau lembaga terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penilaian kinerja SDMK;
- b. memastikan kesesuaian standar kompetensi dengan standar pelayanan; dan
- c. pemberian penghargaan dan sanksi.
Baglan Kedua
Pengawasan
Paragraf 1 Umum
BAB XII - PTMBIITAAIT DAil PTITGAWASAfi
Pasal 48
- (1) Tugas dan fungsi pembinaan dapat dilimpahkan kepada Dinas dengan berkoordinasi bersama organisasi profesi dan/atau lembaga terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dapat berupa:
- b. memastikan kesesuaian standar kompetensi dengan standar pelayanan; dan
- a. penilaian kinerl'a SDMK;
- c. pemberian penghargaan dan sanksi.
Pengawasan dt ""ffi#3o"t"/ perorangan Paragraf 2
BAB XII - PTMBIITAAIT DAil PTITGAWASAfi
Pasal 49
- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan SDMK di Fasyankes swasta f percrasrgan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan mutu SDMK melalui kewenangan dalam menerbitkan i^n praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Dinas dapat melibatkan organisasi profesi untuk memberikan pertimbangan dalam pengawasan.
Paragraf 3
Pengawasan dl Fasyankes BLIID
- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan SDMK di Fasyankes BLUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan mutu SDMK melalui kewenangan dalam menerbitkan izrn praktik dan tzin kerja tenaga kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimgrna dimaksud pada ayat (21, Dinas dapat melibatkan organisasi profesi untuk memberikan pertimbangan dalam pengawasan.
SAIYKSI ADMTITISTRASI
BAB XIII - SAIYKSI ADMTITISTRASI
Pasal 51
- (1) Fasyankes yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3o ayat (21, pasal 31 ayat (a) dan Pasal 38 ayat (21 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencabutan izirl..
- (2) Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pasal 3s dan Pasal 37 Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencabutan ian.
- (3) Tenaga penunj trtg/pendukung kesehatan yang berstahrs pegawai swasta dan pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja dapat dikenat&lt;an sanksi sesuai dengan kebijakan pada Dinas dan Fasyankes masingmasing.
8. (41 SDMK yang brstatus PNS dan pppK dapat dikenakan sanksi kepegawaian menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB XIV - KE,TEilTTIAIT PEIYUTI'P
Pasal 52
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati situbondo Nomor 37 Tahun 201s tentang Man4iemen sumber Daya Manusia Kesehatan Di Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KE,TEilTTIAIT PEIYUTI'P
Pasal 53
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 0 6 JAN 2016

Penetapan: Ditetapkan di .Situbondo Pada trrrss"t 0 6 JAll 2016 ZAJ.XAL I}ITIHTADIEIT BTIPATI SITI'BONDO SEKRT,TARIS DATRATI KABI'PATTN SITTTBOITDO, BTRITA DATRA}I KABI'PATEIT SITI'BONDO TAHI'IT 2OL6ITOMOR I