Unknown Unknown Nomor 01 Tahun 2010 tentang ANGGARAH PENDAPATAH DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAROI.ANGUN - a bahwa untuk melaksanakan keterrtuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERATURAll DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG
ANGGARAH PENDAPATAH DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROI.ANGUN
- a bahwa untuk melaksanakan keterrtuan Pasal 181 ayat (1) lln&lt;lang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintallan Daerah sebagaimana telah cliubah dengan Undang.Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentr,g Penetapan Per.man Pcmel1n1ah Pengganll lJndan!&gt;Undang Nomor 3 Tahun 2005 1entang Pervb¥1an Undan9"(1ndang Nomor 32 T ahun 2004 tenting Pemerintlhan Oaerah merjadi Undang-u,,dang, Kepala Daerah meng~ukai Peraturan Oae&lt;ah tentang Angg,ran Pendapatan dan Bel~a Dae&lt;ah (APBO) kepada Dewan Pewakian Rakyat Daerah (DPRD) untuk ~~beBama;.
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Angg,.-an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cfl3jul(an sebagamana dlmaksud dalam h\lUI a, merupakan pe,wujudan d"1 Rencana Kerja Pemerirlah Daerah T ahun 2009 yang dljabatcan kedatam kebijakan IITill!l APBD 5"'tl prioritas dan pla!cn .. \_.. yang clsep--antara peme,intah daeral1 denganDPRDpadatanggal 16 bulan Dersember Tahun2009:
- c. bahwa ben1as"1&lt;an pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pe,tu menet,pkan Pera!ln1 Daerah lentlng ~ PendapatKt dan Belanja Daerall Kabupalen Sarolangun Tallun Angg3ran 2010:
- , 1. Undang·undang No= 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten $,rolangun, Kabupaten Tebo, Kabupalen Mu...o Jamili, dan Kabupnn T'"1W'9 Jabung T...(l.emb,ran Negn Tallun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Neg"'3 Nomor 3809);
2. UndanO-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 6lJmi dan Bangunan (Lembaratl Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambah.m Lembar.m Negara Nomo&lt; 3312) sebagalmana telall dlubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (l.emb,ran Negara Tallun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undan11-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lentang P~ak Daerah dan Relrtbusl Daerah (Lembaran Negaa Tahun 1997 Nomor 41, Tarrbahan l.omba'an Negara Nomor 3685) sebag'*'1ana lelah &lt;lubah dengan u~ Nomor 34 Tallun 2000 (Lemba'an Negara Nomor Nomor 246 Tan'bohan Lembaran Negara Nomor &lt;4048);
- ~ ...,..,-.-111\_197\_.,.e.a.,.\_..,. . .,.,;z ~-· ~ (Leam2n Nel;a'a T""'1 1997 l,orra 44, T,,,\_ lemlla'an Nepa Norra 3688);
5. Undq-Undang Norra 28 Tahun 1999 lentang Penyetenggara Negara yang Ber.;ih d'"1 8ebas dari Kon.¢. Kolusl d'"1 Nepo6sme (tembar'"1 Negara Tahun 1999 NOfTOI' 75, Tarnbahan lembaran Neg"'a Nomor 3851);
6. Und~ang Nomor 17 Tahun 2003 1entang Keuangan Neg"'a (tembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor4286);
7. Undang-Und..ng Nomor 1 Tahun 2004 temar,g Pert&gt;endaharaM Negara (tombaran Negara Tahun 2004 No!rcr 5, Tarnbahan Lembaran Neg"'a -4355);
8. lJndq-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pernben11lkan Pera11r.1n Perun~ (1.en'l&gt;a"an Ne9ara Taht11 2004 Normr 53, Tambahan Lemb, ... n Negara Normr 4389);
9. UndMg-Undang Norra 15 Tahun 2004 lenlang Pemeri&lt;saan Pengelolaan dan Tanggungja,r,lb Keuang'"1 Negara (tembar-.n Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernb"'an Negara Nomor 4400);
10. Undao~ Nomor 25 tahun 2004 tentang Sislem Perencanaan Pernbangunan Nasional ~ Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Noma 4421):
11. Undang-Undang Normr 32 Tahun 2004 1en1ang Pemef1ntahan Oaerah (lembaran Negara T ahun 2004 Nonu 125, T llnbahan lembar-.n Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Noma 8 Tahun 2005 temang Penetapan Peraturan Pemeontah Penggan1i UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 temang Perubahan Undang-Undang Nonu 32 Tnm 2004 tentw,g Pemerinlahan Oaer.ih mtjadi Undan~ndang (tembaran Negara Tahu 2005 NOfTOI' 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548): '
12. ~ Nomor 33 Talul 2004 lentang Pe&lt;'m&gt;anga, Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Oaerah (tembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan lembaran Negara Nome, 4438):
13. Petallr.ln Pemerlntah Nomor 20 Tehun 2001 1en1ang Peml&gt;inaan dan Pengawasan alaS Penyetenggaraan Pemef1ntah Oaerah (tembarM Negn Tahun 2001 Nom,r 41, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4090):
14. Pera1Lr31 Pemerintah Nomor 65 Tahua 2001 1en1ang Pajak Oaerah (tembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Per3br.1n Pemerinlah NOfTOI' 66 TehlJ\ 2001 lentang Rnlbusi Daerah (lembnn Negara Tahun 2001 NOO'Ol' 119, Tarnbahan lembaran Negara Nomor4139);
16. Per3br.ln Pemerintah Nomor 24 tlm.rl 2004 1en1ang Kedudwn -dan Keuangan Pir!)inan &lt;Ian Anggota Dewan Perwaklan Rakyat o ... eh (tembaran Negara Tahun 2004 nomor 90, Tarnbahan Lembar-.n Negn Nomor 4416) sebagaimana 1elah ciubah dengan Perabr.r1 Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Alas Pe&lt;at\Kan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 temang Kedudll&lt;an Protokaler dan Keuangan ~nan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcya 0(tembarM Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tarnbahan l.embann Negara Nomor 4540); ·
Menetapkan
17. F,r-,. -!i:J:u" 13 Talui 2'XIS -..:a,; ~ ~ Badan Layam l)!ua (\.emba'an Neg,&lt;a Tahun 2005 No:ror 48, Tambahan Lemba"al Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemelintah Nomor 24 tahun 2005 tentmg Standar Akuntansi Pemerintahan (l.embaan Noga-a Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Pen,uran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pmjaman Oaerah (l.embaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 lent!ng Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomo&lt; 137, Tarnbahan Lembaran Negara Normr4575);
21. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim lnforma~ Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4576);
6. 22 Peraturan Pemelintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelofa.an Keuangan Oaerah (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pen~an Standar Pelayanar, Minimal (Lemba-an Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lemb a-an Negcl'a Nomor 4614);
25. Peraturan Mentert Oalam Neget'I Norno r 59 T ahun 2007 tentan g Perubahan Alas Peraturan Menteri Oalarn Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu'"1gan Oaerah;
26.
- Peraturan Oaerah Kabupalen Sarolangun Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok. ·Pokok Pengek)laan Keuangan Oaeral\ {lemb;n n Oaerah Sen E Normr 2);
Dtr191n Pors etuJuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA"ll:N SAROLANGUN
MEMUTUSKAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATcN SAROLANGUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:
1. Pendapatan :
Pendapatan ~i Daerah b. Cana Perimbangan e, Lain-lcJn Pefldapata n yang Sah
Jumlah Pendapatan
Rp.
25.000.800.000,-
Rp.
432.355.259.446,-
Rp.
21.001.370.680,-
Rp. 478.357.430.126,-
cl!a:i;i
1 ).
a
6ela:ja Tea..\_
. Belanja Sunga
Belarja
Pegawa
3~ Beianja $ubgdi
Belanja Bantuan Soga!
. Belanja Hibah
Belanja
.
Bagi Hasi1
. Belanja Tidak Terduga
. Belanja Bantuan Keuangan b. Belanja Langsung
. Be!arja
Pegawal
·
. Belanja Barang dan Jasa
. Belanja Modal
Juinah Belanja
Surplus/(Defisij)
3. Pembiayaan Oaerah :
Penemlaan
Rp. 204.724.039.260,
Rp.
Rp.
0,-
Rp. 29.925.700.000,
900.000.000,-
Rp.
17.060.565.711,-
Rp. 18.760.000.000,-
Rp.
Rp.
1.454.824.561,-
1.000.000.000,
Rp. 273.825.129.532,-
Rp. 52.16a079.900.-
Rp. 100.nl.344.778,
79.114.448.810,-
Rp. 232.051.873.488,-
Rp. 505.877.003.020,
Rp. ( 27.519.572.894,-)
Rp. 31.667.993.367.-
Rp.
4.148.420.473,- b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp. 27.519.572.894,-
Sisa Lebih Pernbiayaan Anggeran Tahon Ber1&lt;enaan
Rp.
Pasal 2
(1). Pendapatan Dawhsebagabnana dimaksud dalam Pasal 1
- a. Pendapatan Asr, Daerah sejum!ah
0.- terdili
dari:
Rp. 25.000.800.000,.
- b. Dana Perimbangan sejlJmlah
Rp. 432.355.259.446,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp. 21.001.370.680.-
(2) Pendapatan Asfi Daerah sebag.,;mana dirnal&lt;sud pada ayat (1) huruf a te&lt;din dari
jenis pendapatan :
Pajak Daerah sejurrdah a.
Rp.
5.740.000.000,- b. Retrlbu~ Daerah sejumlah
Rp. 5.525.800.000,
- c. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sejurrdah
Rp.
3.500.000.000,- d. Lair&gt;4ain pendapatan asll daerah yang SM sejumlah Rp. 10.235.000.000,.
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ht.ruf b terdiri dart
}eni s pendapatan
:
a.
Dana bagi hasil Pajak sejurrdah
- b. Dana alokasl umum sejumlah
2. e, Dana alokasi khusus sejumah
Rp. 86.933.go9.446.-
Rp. 303.551.450.000,
Rp. 41.869.900.000,-
Rp.
| | a tibah sejimah | Rp. | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | b. Dana darurat se)"1llah | Rp. | |
| | c. Dana bagi hasl p,jal< sejimah | Rp. | 13.501.370.680,- |
| | d. Dana penyesuaan dan Olononi Khusus sej<Jrlah | Rp. | 7.500.000.000.- |
| | e. !j'J: keuangan dari provlnsl atau dat1 | pome~ntah | ~ lainnya |
| | Pnall | | |
| (1). Belanja Daerah sebagalmana dimaksuddalam Pasal1 ten!iri dari: | (1). Belanja Daerah sebagalmana dimaksuddalam Pasal1 ten!iri dari: | (1). Belanja Daerah sebagalmana dimaksuddalam Pasal1 ten!iri dari: | (1). Belanja Daerah sebagalmana dimaksuddalam Pasal1 ten!iri dari: |
| | a. BelanjaTidal<Langsungsejumah | Rp. | 273.825.129.532,- |
| | b. Belan)at.angsung sejumah | Rp. | 232.051.873.488,- |
| | a. Belarja Pegaw-.i selimah | Rp. | 204.724.039.260,- |
| | b. Belan)abungasejumlah | Rp. | 0 |
| | c. Belari• subsidi sejlmah | Rp. | 900.000.000,- |
| | d. Belarja Hibah sejlmah | Rp. | 29.925.700.000,- |
| | e. Betan)abantuansoslalsejumah | Rp. | 17.060.565.71 \,- |
| | f. Belarja bagi hasl sejtmah, | Rp. | 1.454.824.561,- |
| | g. Belarjabantuankeuangan sejtrrlah | Rp. | 18.760.000.000,- |
| | h. Belanja tidal< lefdugasejt.mlah | Rp. | 1.000.000.000,- |
| (3) | 8elarjalangsungsebagaimanadinal<sud pada ayat (1) luul b - dat1 jenis befanja: | 8elarjalangsungsebagaimanadinal<sud pada ayat (1) luul b - dat1 jenis befanja: | 8elarjalangsungsebagaimanadinal<sud pada ayat (1) luul b - dat1 jenis befanja: |
| | a. Belan)a pegawalsejumlah | Rp. | 52.156.079.900,- |
| | b. Belan)a barang dan )asa sej\lrlah | Rp. | 79.114448.810,- |
| | c. Belanjamodalsejuniah | | Rp.100.nl.344.nB.- |
| PHal4 | PHal4 | PHal4 | PHal4 |
| | a. Penel1maan sejumah | Rp. | 31.56H93.367,- |
| | b. Pengelua-an sejumlah | Rp. | 4.148.420.473,- |
| (2) | Penemiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a le<dlrl dari pembiayaan: | | jenis |
| | a SisaLeblhPer1111ungan AnggaanTa!u.111 Anggnn sebefumnya(SilPA) sejtmah | Rp | 31.567.993.367,- |
c. Hasi
Penerimaan d.
""'*""'"'~-yang
R;,.
dpisali(an seµrjah
Rp.
pirjaman daerah sejulrlah e,
Penerimaan kembafi
pemberian pirjanan
seji.rrdah
Rp
Rp.
f. Penerimaan piutang daerah sejurnah
Rp.
(3) Pe~ua-an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) htruf b let11iri dai jenls pembiayaa, :
a. Pembentuf&lt;an dana cadangan sejurnah
Rp.
b. Penyertaan
modal pem,,intah
d-
sejllnah
Rp.
2.000.000.000.·
c. Pembayaran pol&lt;ok utang sejumlah
Rp.
2.148.420.473,·
d. Pemberlal pirjaman daerah sejuniah
Rp. 0
Pasal 7
Peraturan Oaerah ini mulal be~aku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap ooog mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Oaerah lni dengan penempatannya dalam Lembaran Oaerah.
Oitetapkan di Sarolangun Pada tanggal 25 Januari 2010
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sarolangun Pada Tanggal Januari 2010 2010 NOMOR 01