PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 3*' TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 3*' TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberepa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
.
'
Menetapkan
2
Republik Indonesia Nomor 5679);
.
\_
e
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan �ffl()H.nta.h Ropublik ti:1.t:1611..:,iiia N011'1or 16 t'ahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
lVJEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAB][ KE'll'EN'll'UAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pasal 2
- ( 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C dipimpin oleh Kepala Sadan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua Tu gas
Pasal 3
Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diberikan di bidang Keuangan Daerah.
Bagian Ketiga Fungsi
Pasal 4
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
Pasal 5
Sadan Kepegawaiari dan Sumber Days. Martusiu. 1'ip� C Urtt-uk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan beban kerja yang kecil.
SUSUl\TAN ORGANISASI
BAB IIX - SUSUl\TAN ORGANISASI
Pasal 6
- 1) Sekretaris Dinas membawahkan:
Sadan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia membawahkan :
- a. Subbagian Umum; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Aparatur membawahi:
- a. Seksi Pengadaan dan Pemberhentian;
- b. Seksi Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
- c. Seksi Informasi dan Kesejahteraan ASN.
- 3) Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetisi Aparatur:
- a. Seksi Mutasi;
- b. Seksi Promosi dan Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- c. Seksi Diklat.
BAB IIX - SUSUl\TAN ORGANISASI
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV URAi.AN TUG.AS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi.;
- b. Mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD, instansi pemerintah, swasta dan/ a tau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyiapan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten di bidang Kepegawaian Daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati;
- d. Menetapkan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati;
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tu gas dan fungsi.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 9

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Pembinaan Bidang administrasi um um, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta menyusun program perencanaan, pelaporan dan evaluasi;
2. 2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan melaksanakan pembagian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan penataan kantor dan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, program, evaluasi, dan pelaporan serta keuangan;
- d. Menginventarisir serta menyediakan sarana dan prasarana perkantoran untuk kelancaran tugas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran kegiatan pengelolaan keuangan daerah;
- g. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sadan.
- f. Pelaksanaan penataan administrasi dan pendokumentasian seluruh kegiatan badan;
- 3) Sub bagian Umum mempunyai tugas :
- a. Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi kepegawaian dilingkungan Badan;
- c. Menyiapkan bahan data dan analisis data dalam rangka penyusunan program serta melakukan evaluasi;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran belanja badan, melakukan pembukuan, perhitungan anggaran danverifikasi serta perbendaharaan;
- b. Menyusun Renstra, RKA, DPA, laporan keuangan, LAKIP;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan sesuai standard yang ditetapkan.

## Bagian Ketiga

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian kinerja Aparatur

## Pasal 10

- ( 1 ) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian kinerja Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Badan dalam Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Apcu'atu1· dutt pt&gt;laltc.itttti;,.a.t'i t.Ugtus yang clib6rikan Kepala Badan sesuai bidang tugas.

- a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, kebijakan dan anggaran serta melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (2) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, mempunyai tugas:
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar perencanaan formasi dan pengadaan aparatur;
- c. melakukan pengkajian untuk perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan badan kepegawaian daerah dibidang pengadaan, penempatan, pengembangan dan pemberdayaan pegawai, sesuai dengan ketentuan danstandar yang ditetapkan;
- d. mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyajikan bahan/ data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar penetapan kebutuhan dan pengadaan aparatur;
- e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data kebutuhan dan seleksi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. membantu menyelenggarakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan aparatur, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data penetapan pensiun aparatur, sesuai standar yang ditetapkan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk aparatur yang akan memasuki masa usia pensiun, minimal 5 (lima) tahun kedepan;
1. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala Sadan;
- J. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan sesuai standard yang ditetapkan.
- 3) Sub Bidang Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, kebijakan dan anggaran serta melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi disiplin aparatur;
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan disiplin aparatur;
- d. Melaksanakan penguatan tanggung jawab setiap pejabat struktural SKPD sebagai pejabat yang berwenang menjatukan hukuman disiplin;
- e. Menfasilitasi kegiatan tim koordinasi penjatuhan hukuman disiplin;
- f. Menangani dan menyelesaikan permasalahan permasalahan disiplin aparatur yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan kepegawaian;
- g. Memberikan cuti sesuai dengan ketentuan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data dalam rangka pem berian penghargaan dan tanda jasa kepadaASN;
- i. menyiapkan bahan standar/persyaratan tentang pemberian tanda jasa bagi Aparatur;

- J. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang P�gA.w.:lJ �
- (4) Sub Bidang Informasi dan Kesejahteraan ASN mempunyai tugas:
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang.
- a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, kebijakan dan anggaran serta melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Membantu penyelenggaraan tugas Pengadaan KARPEG, BAPERTARUM, ASKES, KARIS, KARSU Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- d. Penyusunan dan penyempurnaan konsep standar kenaikan pangkat dan penggajian;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
- e. Penyiapan rencana dan melaksanakan kegiatan kenaikan pangkat dan penggajian sesuai standar yang ditetapkan;
- g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang.

## Bagian Keempat

Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi

Aparatur

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi Aparatur.
- 2) Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, kebijakan dan anggaran serta melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. meneliti / mengolah administrasi pemindahan ASN antar instansi di lingkungan pemerintah kabupatensesuais tandard yang di tetapkan;
- b. Meneliti dan mengolah berkas permohonan pindah ASN baik masuk maupun keluar daerah kabupaten untuk penetapan surat keputusan;
- d. melakukan penyiapan dan pelaksanaanpemindahan aparatur;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bi dang;
- 3) Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas:
- f. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan, sesuai ketentuan dan standard yang di tetapkan.
- a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, kebijakan dan anggaran serta melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan Perencanaan Mutasi dalam Jabatan Struktural dan Fungsional;
- c. Melaksanakan analisa jabatan;
- d. Melaksanakan pengkajian dalam rangka pelaksanaan

8

Mutasi Jabatan dengan memperhatikan norma standart dan prosedur;

- e. Melaksanakan Administrasi Mutasi Jabatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bi dang;
- g. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan sesuai ketentuan dan standard yang di tetapkan.
- 4) Sub Bidang Diklat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjejangan Struktural sesuai standard yang ditetapkan;
- c. Menyusun dan mengolah data ASN yang ada atau telah menduduki jabatan structural sebagai peserta Diklat;
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Prajabatan;
- d. Menyusun dan menyampaikan rencana anggaran penyelenggaran pendidikan dan pelatihan prajabatan dan penjenjangan struktural;
- e. Menyusun rencana dan Program serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjejangan Teknis Fungsional;
- f. Menyusun rencana dan Program untuk melaksanakan Diklat Kader;
- g. Menyusun dan mengolah data ASN yang ada atau telah menduduki jabatan Fungsional sebagai peserta Diklat;
- h. Menyusun dan menyampaikan rencana anggaran penyelenggaran pendidikan dan pelatihan penjejangan teknis fungsional;
- J. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bi dang

## BABV

## JABATAN PERANGKAT DAER.AH

## Pasal 12

- 1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa a tau jabatan pengawas;
- 3) Kepala Bidang pada Badan Kepegawaaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan jabatan struktural eselon Illb a tau jabatan administrator;

## Pasal 13

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

.

'

.

..

## BAB VI

## TATA Klll&gt;R.J'A.

## Pasal 14

- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain cliluar Pemerintah Daerah sesuai clengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin clan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk clan bertanggung jawab kepacla atasan masing-rnasing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-rnasing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi clibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-rnasing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 1 5

Kelompok Jabatan Fungsional Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan ke bijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## IBIAB vm KETENTUANPENUTUlP

## Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaaian Daerah dan Diklat clicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

I

t

## BAB IX

## KETENTUANPENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara


Diundangkan di Ratahan Pada Tanggal ..2.f }.bVeu.f� 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPA1'El\J MfNAflASA t :o ARA


FARRY FREYKE LIWE

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

olz..

• •

z &lt;( o � � Cil o z C:cl c, z &lt;( a z &lt;( -� &lt;!'.! 0 Cil c, C:cl � z &lt;( 0 -c co &lt; � Cil � � � � � Cil Cl) -Cl) � � ::::&gt; &lt;!'.! l".%.. 0 z o &lt;( z O Ci! Cl) £-c2 &lt;( &lt; o Cl) ::::&gt; &lt;( &lt; £-::c: o &lt;!'.! 0 ...: z z w Cil &lt;!'.! � f-&lt; fa z &lt;! z Cil o: &lt;( £-&lt;( d 8; :r: � ::&gt; &lt; O co z; ... � � � � ' 0 z o � � N � Cil 0.. 0 ::::&gt; c, ::::&gt; N Cl) � co z z :::&gt; z::s � :?: � fg :::&gt; � :::&gt; z ta &lt;r: � ::&gt; � w a &lt;r: 0... · · C:cl &gt;-:z: � &lt; t ..i c, o \1 ffi E ffi � � :z; :z; == ,\_:) z � C:cl :::&gt; f-&lt; Cl)

## ;$ (lj I &lt; � � � t-4 = ! ! - {IJ � � � e o = � f;Q ::&gt; � t 1;11 � i f,t � ell -! � j = i � I M