PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 44 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (berlaku 18 November 2014)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ Menkes/ PB/ I/ 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN
BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Badan Hukum adalah Badan Hukum milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok milik Pemerintah Daerah.
11. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.
12. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang
- asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.
15. Perokok Aktif adalah orang perokok yang menghisap rokok pada waktu tertentu.
16. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok, namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
17. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
18. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
19. Ruangan atau area adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
20. Ruang tertutup adalah ruangan atau area yang ditutupi oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
21. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
22. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
23. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau swasta seperti dinas kesehatan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa, rumah bersalin, klinik, laboratorium, apotek, toko obat, posyandu, dan tempat praktek bidan dan/atau sejenisnya serta tempat pelayanan kesehatan lainnya.
24. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah area tertutup maupun terbuka yang diperuntukan untuk kegiatan bermain anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini, dan, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, dan/atau sejenisnya.
25. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk didalamnya taksi, bus umum, mikrolet, angkutan kota, dan sejenisnya.
26. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat.
27. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
28. Sarana olahraga adalah tempat untuk melaksanakan program kegiatan olahraga.
29. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
30. Pengawasan adalah pemantauan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di setiap lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
31. Tim Pengawas adalah unsur pejabat atau aparatur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
32. Petugas Pengawas Lapangan adalah petugas lapangan yang ditunjuk dan ditugaskan oleh masing-masing pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
RUANG LINGKUP KTR
BAB II - RUANG LINGKUP KTR
Pasal 3
- (1) KTR meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. sarana olahraga;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
BAB II - RUANG LINGKUP KTR
Pasal 4
KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
BAB II - RUANG LINGKUP KTR
Pasal 5
- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- e. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
- f. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
- g. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
- h. diberi tanda/simbol tempat merokok.
BAB II - RUANG LINGKUP KTR
Pasal 6
- (1) Tanda/simbol Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h memuat gambar batang rokok yang dinyalakan di dalam lingkaran merah.
- (2) Tanda/simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.
- (3) Tanda/simbol Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## TANDA LARANGAN MEROKOK

## Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib memasang tanda 'ANDA MEMASUKI KAWASAN TANPA ROKOK' di depan pintu masuk pekarangan.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib memasang tanda larangan merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada pintu masuk utama dan pintu ruangan atau dinding pada ruangan yang tidak berpintu.
- (4) Peletakan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah/lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindah-pindahkan) dan/atau ditempel/diletakkan pada dinding ruangan.
- (5) Letak tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berada pada lokasi/tempat yang strategis, mudah dilihat, dibaca, dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya

## Pasal 8

Ukuran tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah sebagai berikut.

- a. Untuk tanda larangan merokok yang ditempatkan pada pintu utama:
1. berbentuk lingkaran, ukuran diameter minimal 100 sentimeter;
2. berbentuk persegi panjang, ukuran lebar minimal 75 sentimeter dan panjang minimal 100 sentimeter;
- b. Untuk tanda larangan merokok yang ditempatkan pada pintu ruang atau dinding:
1. berbentuk lingkaran, ukuran diameter minimal 50 sentimeter;
2. serbentuk persegi panjang, ukuran lebar minimal 15 sentimeter dan panjang minimal 30 sentimeter.

## Pasal 9

Bentuk tulisan dan gambar tanda larangan merokok tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PENGAWASAN KTR

## Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan KTR dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib untuk melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pengawasan terhadap KTR dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan terhadap KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan tugas tersebut kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan instansi terkait.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan.

## Pasal 12

- (1) Masing-masing pimpinan atau penanggung jawab KTR dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menunjuk Petugas Pengawas Lapangan.
- (2) Petugas Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pengawasan rutin, mencatat setiap pelanggaran, melaporkan setiap temuan pelanggaran kepada Tim Pengawas.

## Pasal 13

- (1) Partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilakukan dengan cara menyampaikan pengaduan laporan kepada Petugas Pengawas Lapangan dan/atau Tim Pengawas.
- (2) Format pengaduan laporan masyarakat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Petugas Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diberi tanda pengenal khusus yang digunakan setiap melaksanakan tugas untuk memudahkan masyarakat mengetahui I mengenal Tim I Petugas dimaksud.

## Pasal 15

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Tim Pengawas secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## Pasal 16

- (1) Apabila yang menemukan/melihat pelanggaran adalah Tim Pengawas atau Petugas Pengawas Lapangan, maka petugas tersebut wajib:
1. mengamankan barang bukti dan menyerahkannya pada PPNS;
2. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
3. menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
4. menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumnya;
5. memberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan/atau surat pernyataan.
- (2) Apabila yang menemukan/melihat pelanggaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja, maka petugas yang bersangkutan wajib :
1. mengamankan barang bukti;
2. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
3. menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
4. menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumnya;
5. menerbitkan surat tilang apabila diketahui bahwa pelaku

- pelanggaran adalah Pimpinan Lembaga pada KTR yang terbukti pernah melakukan pelanggaran dan pernah mendapat teguran tertulis;
6. menerbitkan surat tilang apabila yang melakukan pelanggaran adalah seseorang yang merokok di KTR;
7. menyita Kartu Identitas (KTP, SIM, atau Paspor) atau barang atau uang sebagai barang jaminan milik pelaku yang jika berbentuk uang jumlahnya tidak melebihi besaran denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setelah menerima laporan dari Tim Pengawas atau Petugas Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memproses laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setelah melakukan langkah-Iangkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan proses administratif.

## Pasal 17

Formulir pengawasan KTR sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

Format Surat Teguran Tertulis, Surat Tilang/Surat Bukti Pelanggaran, Bukti Pengambilan Barang/Uang Penyitaan tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## KETENTUAN TAMBAHAN

## Pasal 19

- (1) Pelaksanaan KTR dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahap pertama KTR diberlakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Proses Belajar Mengajar.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 18 November 2014

BUPATI KAPUAS HULU, ttd A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 19 November 2014 Pjw. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

## MUHAMMAD YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 44