PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 2 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu dimana ditetapkan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu secara menyeluruh dan berkesinambungan perlu dibentuk Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur pelaksana di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
9. Unit adalah Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Sistim Pengadaan Secara Elektronik.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik;
- b. fasilitasi pengumuman rencana umum pengadaan;
- c. pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri dari:
- a. Kepala Unit;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesatu

## Kepala Unit

## Pasal 7

- (1) Kepala Unit adalah unsur pimpinan pada Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Kepala Unit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## Pasal 8

- (1) Kepala Unit mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pelayanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan dan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. fasilitasi pengumuman rencana umum pengadaan;
- d. pengelolaan Sistim Pengadaan Secara elektronik;
- e. pembinaan administrasi dan personil Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik secara periodik;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

## Pasal 9

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

## Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Unit dalam memberikan pelayanan administratif.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Subbagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. pengelolaan urusan keuangan Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian, ketatusahaan dan kearsipan Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik;
- e. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

## Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang tertentu yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya serta mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

Tenaga Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.

## Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala Unit dalam melaksanakan sebagian tugas pokok unit kerja sesuai dengan kahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit sebagaimana peratutan yang berlaku.

## Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional di bidang dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan jumlah pemegang jabatan fungsional, ditetapkan sesuai kebutuhan, beban kerja dan berdasarkan perundangundangan yang berlaku.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar satuan organisasi.

## Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang perlaku.

## Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 21

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

pada tanggal 6 Januari 2014

Ditetapkan di Putussibau BUPATI KAPUAS HULU, ttd

## A. M. NASIR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

SUBBAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## KEPALA UNIT

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR