UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1969 tentang ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970 (berlaku 1 April 1969)
Pembukaan
Menimbang :
1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1969/1970 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
2. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 sebagai penuangan dari pelaksanaan tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan dalam tahun anggaran 1969/ 1970, yang merupakan tahun pertama daripada pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, memerlukan adanya "performance budget";
3. bahwa dalam masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 bidang pertanian dalam rangka penentuan skala prioritas sebagai sasaran pembangunan menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 pasal 25 ditentukan sebagai titik sentral pembangunan;
4. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 selain merupakan kelanjutan daripada hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun sebelumnya, juga merupakan landasan pelaksanaan pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya.
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/ 1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/ 1968;
4. Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53).
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970.
Pasal 1
- (1) Pendapatan Negara tahun 1969/1970 diperoleh dari:
- a. Sumber-sumber Anggaran Routine dan
- b. Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan;
- (2) Pendapatan Routine dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 128,000.000.000,- ;
- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 99.418.430.000,-
- (4) Jumlah seluruh Pendapatan Negara 1969/1970 menurut perkiraan berjumlah Rp. 327.418.430.000,-;
- (5) Perincian Pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1969 Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Major Jenderal T.N.I.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1969.

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal T.N.I.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan II Undang-undang ini.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun 1969/1970 terdiri atas:
- a. Anggaran Belanja Routine dan
- b. Anggaran Belanja Pembangunan
- (2) Anggaran Belanja Routine dimaksud pada ayat (1) Sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 204.044.000.000,-;
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 123.374.430.000,-;
- (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara tahun 1969/1970 menurut perkiraan berjumlah Rp. 327.418.430.000,-;
- (5) Perincian Pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.


## Pasal 3.

- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan Routine.
- b. Anggaran Pendapatan Pembangunan,
- c. Anggaran Belanja Routine,
- d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Kebijaksanaan perkreditan.
- b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) Dalam laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk setiap triwulan mendatang.
- (4) Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan pemeriksaan terhadap laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat GotongRoyong.
- (5) a. Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
- b. Selambat-lambatnya sebulan setelah berakhirnya tiap triwulan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat GotongRoyong, khususnya Panitia Anggaran, dibahas perkembangan dari realisasi dan pelaksanaan Undang-undang ini.
- c. Waktu pembahasan pelaksanaan Undang-undang ini dapat dipercepat, jika yang sedemikian dikehendaki oleh Pemerintah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
- (6) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.


## Pasal 4.

Selambat-selambatnya pada akhir tahun anggaran 1969/1970 oleh Pemerintah harus diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 berdasarkan kepada perubahan/tambahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

## Pasal 5.

- (1) Setelah tahun anggaran 1969/1970 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong untuk mendapatkan penilaian seperlunya.

## Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1969. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.


Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1969 Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Major Jenderal T.N.I.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.


## PENJELASAN

ATAS

## UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970

## UMUM:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 sebagai penuangan dalam bentuk perangkaian daripada usaha pelaksanaan ke-5 pokok tugas Kabinet Pembangunan sebagai dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permushawaratan Rakyat Sementara Nomor XLI/MPRS/1968, merupakan masa tahun anggaran pertama menurut Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang perubahan pasal 7 Indische Comptabilititswet (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 53).
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 merupakan pula alat pelaksanaan tahun pertama Pembangunan Lima Tahun. Pelaksanaan pembangunan dalam tahun pertama ini merupakan kelanjutan daripada hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya dan juga merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya.
2. Dengan melandaskan pada pelaksanaan Panca Krida Kabinet Pembangunan dengan pengertian, bahwa bidang pertanian dipilih sebagai titik sentral dari pembangunan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 disusun berdasarkan assumsiassumsi umum sebagai berikut :
- a. Perkembangan harga akan terus diusahakan menuju stabilitas yang lebih mantap;
- b. Tidak ada perobahan-perobahan yang prinsipiil dibidang kebijaksanaan ekonomi dan keuangan untuk masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970;
- c. Produksi atau panen dari produk-produk terpenting yang turut mempengaruhi penerimaan Negara, seperti rokok, tembakau, dan sebagainya memenuhi target yang ditentukan;
- d. Tidak ada perkembangan menyolok dibidang situasi internasional yang dapat mempengaruhi hubungan ekonomi internasional Republik Indonesia dalam masa tahun 1969/1970.


## PRESIDEN

## REPUBLIK INDONESIA


3. Untuk menuju kepada penyusunan suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan "perfomance budget", maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1966/1970 disusun sebagai berikut:

Sistimatika Anggaran Routine, yang dipisahkan dari Anggaran Pembangunan masih sama dengan Sistimatika yang dipergunakan dalam tahun-tahun yang lalu. Sistimatika Anggaran Pembangunan, yang berorientasi kepada Rencana Pembangunan Lima Tahun, disusun dengan maksud sebagai langkah permulaan menuju kearah performance bugeting melalui planning, programming dan budgeting yang lebih sempurna.

Untuk itu maka Anggaran Pembangunan dibagi dalam 3 bidang, yaitu bidang-bidang ekonomi, sosial dan umum. Bidang-bidang ini kemudian dibagi-bagi lagi menurut sektor, sub-sektor; program dan proyek-proyek, juga di dalam Anggaran Pembangunan semua bantuan proyek (project aid) dimasukkan dalam anggaran sebagai kredit yang diteruskan (doorgetrokken crediet).

Bantuan ini adalah dalam bentuk proyek dan dicantumkannya dalam Anggaran Pembangunan merupakan pencerminan nilai rupiahnya saja. Di dalam melaksanakan masing-masing program tersebut ada kemungkinan pelaksanaannya dilakukan oleh lebih dari satu Departemen. Masing-masing Departemen itu bertanggung-jawab atas bagiannya dari program yang dimaksud.

Dengan demikian diharapkan koordinasi dan sinkronasi dalam menyelesaikan program atau proyek akan dapat disempurnakan, sedangkan penggunaan anggaran akan dapat lebih effektif.

4. Anggaran Belanja Routine tahun 1969/1970 disusun sedemikian rupa sehingga juga mempunyai effek meningkatkan kemampuan pelaksanaan pembangunan. Perbedaan antara kedua jenis anggaran yang menyangkut usaha pelaksanaan pembangunan sebenarnya hanya terdapat dalam sifat dari jenis pengeluaran dan bukan dalam intinya.
2. Dengan demikian pada hakekatnya seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 tidak dapat dipisah-pisahkan dari pelaksanaan Panca Krida Kabinet Pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Lima Tahun yang rencana pembangunannya terdapat dalam Anggaran Pembangunan.

Dalam pengertian tersebut di atas ini maka pengarahan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Routine harus juga dalam masa meningkatkan kemampuan pelaksanaan pembangunan dalam masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970


## PRESIDEN

## REPUBLIK INDONESIA

- 8 - dan tahun-tahun berikutnya. Sesuai dengan sifat fleksibilitas dari sesuatu anggaran, dengan tidak meninggalkan prinsip pertanggungan jawab Departemen menurut Indische Comptablilteitswet, antara mata anggaran, pasal dan pos dari sesuatu bagian anggaran dapat diadakan penggeseran-penggeseran.

Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Negara merupakan batas-batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran yang bersangkutan.

mengenai penggunaan anggaran tersebut, Departemen yang bersangkutan melakukannya berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan dan kebutuhan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Di samping itu juga dalam rangka usaha mengadakan surplus penerimaan, dibuka kemungkinan adanya penambahan pembiayaan-pembiayaan bagi pos-pos tertentu.

Adapun mengenai Tabungan Pemerintah sebanyak Rp. 24 milyard bila ternyata dapat melebihi, maka selebihnya itu hendaknya dipergunakan untuk keperluan routine.

Penggeseran dan/atau penambahan pembiayaan ini selalu diusahakan dalam rangka dapat dipertahankannya kemantapan ekonomi moneter, bahkan dalam usaha untuk dapat disempurnakannya terus menerus.

Untuk ini diperlukan adanya suatu penentuan prioritas usaha yang dapat meningkatkan kemampuan pelaksanaan pembangunan. Adapun urutan dari prioritas itu adalah:

- a. Usaha dalam bidang pendidikan untuk menambah kemampuan penyusunan barisan tenaga kerja yang skilled, setengah skilled dan bermental. Untuk ini maka pembiayaan bagi penyelenggaraan sekolah-sekolah sampai Universitas/Akademi mendapat prioritas pertama untuk ditingkatkan.
- b. Usaha dalam bidang tertib hukum dan Lembaga Pemerintahan Negara. Untuk ini maka peningkatan pembiayaan bagi Mahkamah Agung dan bagi penyediaan peralatan Pemerintah Daerah merupakan prioritas juga.
- c. Usaha dalam bidang kesehatan, peningkatan pembiayaan dalam bidang ini dimaksudkan untuk mengusahakan meniadakan hambatan pelaksanaan pembangunan.
- d. Usaha-usaha lain-lain yang nyata-nyata dapat merupakan "bottleneck" dalam pelaksanaan pembangunan, perlu pula diusahakan peningkatan pembiayaannya.

Selanjutnya mengenai Anggaran Pembangunan juga diberi kemungkinan untuk mengadakan penggeseran-penggeseran pembiayaan dari satu sektor/subsektor/program/proyek kelainnya dalam rangka selalu mengusahakan terpeliharanya


- 9 - koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, di samping kemungkinan adanya penambahan pembiayaan proyek sesuai dengan urutan prioritas. Meningat kemampuan pembiayaan, maka perlu diusahakan pra-kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran, seperti pra-kondisi, di samping belanja barang, dan juga pra-kondisi dalam bidang penata-usahaan sebagai unsur yang penting dalam kecepatan dan ketepatan pengeluaran, dalam pertanggungan jawab dan sebagainya, sejauh mungkin perlu diusahakan untuk selalu disempurnakan. Untuk ini perlu juga diadakan penelitian mengenai pembiayaan untuk pembangunan yang ditilik dari sudut budgeter tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena dapat direalisir melalui kredit perbankan, misalnya untuk proyek-proyek yang merupakan Perusahaan Negara Perkebunan/Perusahaan Negara (selfliquidating projects).

Pasal DEMI PASAL:

Pasal 1.

Cukup jelas

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Ayat (4)

Maksud dari pada adanya ketentun, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan pemeriksaan atas tiap Laporan Triwulan ini, yang hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, ialah bahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Panitia Anggaran, bila diadakan pembahasan sesuatu Laporan Triwulan oleh Panitia Anggaran.


Ayat (5).

Pembahasan dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip dalam menentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berikutnya sesuai dengan pasal 5 ayat (1) jo. pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Ayat (6).

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Prosedure pembahasan perhitungan anggaran menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini dilaksanakan menurut ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet sebelum ada Undang-undang perbendaharaan yang baru.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

--------------------------------

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG