PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2011 tentang ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kota; - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 1 I 2011)
Pembukaan
Mengingat
·,
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENT ANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TOMOHON,
- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) huruf k UndangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perf u membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Repubik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik lndonsesia nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lambaran Negara 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4189));
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembararNegara Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Pajak Daerah dan Restribusi Oaerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Neg:ira Republik Indonesia Nomor 130);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Oaerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oinas Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Sadan atau Perwakilan Lembaga lnternasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon dan perangkat Kota Tomohon sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan Kata T omohon.
3. Kepala Daerah adalah Walikota T omohon.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Oinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Perolehan Hak atas Tanah dan/ Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan. beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan dan ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.
9. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (SUMO) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan . organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10.
- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Oaerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menetukan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang yang sama besamya sama dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Oaerah selanjutnya disingkat STPO adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bung a.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Keputusan Keberatan.
18.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Putusan Banding adalah putusan Sadan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
20.
- Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang bertaku.
21. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangundangan.
22.
Pemeriksaan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan. dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
23.
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 1
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara. yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 O ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Objek Pajak adalah perolehan setiap Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemindahan hak karena
:
- 1) Jual beli.
- 2) Tukar menukar.
- 3) Hibah.
- 4) Hibah wasiat.
- 5) Waris.
- 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya.
- 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.
- 8) Penunjukan pembeli karena lelang.
- 9) Pelaksanaan petusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10) Penggabungan usaha.
11. 11)Peleburan usaha.
12. 12)Pemekaran usaha, atau
13. 13)Hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena :
1. Kelanjutan pelepasan hak, atau
2. diluar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Hak milik.
- b. Hak guna usaha.
- c. Hak guna bangunan.
- d. Hak guna pakai.
- e. Hak milik atas satuan rumah susun, dan
- f. Hak pengelolaan.
- (5) Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. Pewakilan Diplomatik dan Konsulat ## BAB Ill
OASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN Pasal4
- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal:
- a. Jual beli adalah harga transaksi.
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar.
- c. Hibah adalah nilai pasar.
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar.
- e. Waris adalah nilai pasar.
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar.
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar.
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar.
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar.
- j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar.
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar.
- I. Peleburan adalah nilai pasar.
- m. Pemekaran adalah nilai pasar.
- n. Hadiah adalah nilai pasar dan/atau
- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dugunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
PasalS
Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen) kepada pembeli.
Pasal6
- {1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) atau ayat (5).
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 5
- {1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 6
- {1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) atau ayat (5).
- (2) Oalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan NJOP PBB setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) atau ayat (5).
BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 7
Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada di kota Tomohon.
BABV
SAAT PAJAK TERUTANG
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 8
- (1) Saat terutangnya pajak ditetapkan untuk :
- a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- e. Waris sejak tanggal bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan.
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak.
- j. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak.
- k. Penggabungan Usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- I. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dan
- o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ).
BABVI
KETENTUAN BAGI PEJABAT
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 9
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risala lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak alas Tanah atas pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 10
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 11
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara ,yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara. yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 O ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENETAPAN. TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN
Pasaf 12
- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPO.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud ayat (2) juga merupakan SPTPO.
BAB VII - PENETAPAN. TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN
Pasal 13
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan;
- (2) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD;
- (3) Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD;
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga merupakan SPTPD;
- (5) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
BAB VII - PENETAPAN. TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN
Pasal 14
- (1) Sistem dan Prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara penyampaian, pembayaran, penelitian, pelaporan dan pendaftaran akta dan pengurusan akta pemindahan hak.
BAB VII - PENETAPAN. TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN
Pasal 15
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
1. jika ## BAB VIII
PENAGIHAN
BAB VII - PENETAPAN. TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN
Pasal 17
- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VII - PENETAPAN. TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN
Pasal 18
- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundangundangan yang ber1aku.
BABIX
PENGURANGAN
BAB VII - PENETAPAN. TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN
Pasal 19
- (1) Atas pennohonan wajib pajak, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada wajib pajak karena :
- a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, a tau
- b. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau
- c. T anah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan social atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BABX
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN Bagian Pertama Keberatan
BAB VII - PENETAPAN. TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN
Pasal 20
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Wajib pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. sebelum surat keberatan disampaikan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Penjabat yang ditujuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.
- (7) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
BAB VII - PENETAPAN. TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN
Pasal 21
- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan. wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
PENJELASAN
Pembukaan
tertulis.
- (3) Keputusan Kepata Daerah atas keberatan berupa menerima seturuhnya atau sebagian, menolak atau menambah besamya pajak yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
## Bagian Kedua
## Banding
## Pasal22
- ( 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertutis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jetas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggat diterima keputusan yang banding dan dilampiri Jampiran salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
## Pasal23
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 19
## Bagian Keti ga ## Gugatan ## Pasal24 - (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. - (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan