PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR Nomor 08TAHUN Tahun 2012 tentang PAJAK DAERAH (berlaku 23 Agustus 2012)
Pembukaan
Menimbang:bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2)Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang PenagihanPajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang TataCara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang TataCara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan SuratPaksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang TataCara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan DariPenjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan PajakDengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang TataCara Penghapusan Piutang Negara/Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah,
Menetapkan :
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4741).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2007 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 11).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TAKALAR
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI TAKALAR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAKDAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerahadalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkatdaerah lainnya sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembagaperwakilanrakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan atau SKPD yang menangani Pendapatan Daerahdi Kabupaten Takalar.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangperpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yangterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa## BAB II
JENIS PAJAK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
PAJAK HOTEL
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 3
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 4
- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan olehhotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagaikelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dankenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahfasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi,pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenislainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan olehPemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatankeagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, pantijompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yangdiselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan olehumum.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 5
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yangmelakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badanyang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yangmengusahakan hotel.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atauyang seharusnya dibayar kepada hotel.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 8
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengandasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 9
- (1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.
Bagian Keempat
Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 10
- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualanuntuk setiap transaksi pelayanan di hotel.
- (2) Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 11
- (1) Setiap Wajib Pajak hotel wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan kepada Kepala Dinas.
- (2) Wajib Pajak Hotel yang wajib melegalisasi bon penjualan tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
PAJAK RESTORAN
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 12
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanandi restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 13
- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan olehrestoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanandan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baikdikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksudpada ayat (1), adalah pelayanan yang disediakan oleh restoranyang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 14
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yangmembeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yangmengusahakan restoran.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 15
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaranyang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 16
- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen).
- (2) Khusus terhadap kegiatan usaha kecil dan/atau bersifatinsidentil dikenakan tarif pajak sebesar 5%(lima persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha kecil dan/atau bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 17
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 15.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 18
- (1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.
Bagian Keempat
Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan
- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan untuk setiap transaksi pelayanan restoran.
- (2) Bagi Wajib Pajak Restoran yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualandikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 20
- (1) Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan kepada Kepala Dinas.
- (2) Wajib Pajak Restoran yang wajib melegalisasi bon penjualan tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Dasar Pengenaan Pajak.
PAJAK HIBURAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 21
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraanhiburan dengan dipungut bayaran.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 22
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburandengan dipungut bayaran, yaitu:
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyard, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainanketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran( fitness center ); dan
- j. pertandingan olahraga;
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraanhiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburanyang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacaraadat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 23
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yangmenikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yangmenyelenggarakan hiburan.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 24
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yangditerima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggarahiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimanadimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiketcuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 25
- (1) Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagaiberikut:
- a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5 % (limapersen);
- b. Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap,pertandingan olah raga, sebesar 15% (lima belas persen;
- c. tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. pertunjukan pagelaran musik, tari, sebesar 25% (duapuluh lima persen);
- e. pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluhpersen).
- (2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selainsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaiberikut:
- a. permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh limapersen);
- b. Panti pijat, refleksi, permainan billyard, boling, golf,sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. mandi uap/spa, pagelaran busana, kontes kecantikan,sebesar 40% (empat puluh persen);
- d. karaoke, sebesar 45% (empat puluh lima persen);
- e. diskotik, klab malam, sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakantanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atautidak mencantumkan harga tanda masuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikenakan sangksi berupa denda sebesar 30%(tiga puluh persen).
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 26
Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 24.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 27
- (1) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayarankepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakanhiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum hiburandiselenggarakan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukanpembayaran.
Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 28
- (1) Penyelenggara Hiburan berupa diskotik, musik hidup (live show), karaoke, klub malam, ruang music (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang salesa musik (music lounge), klub eksekutif dan kegiatan lainnya wajib menggunakan bon penjualanyang menunjukkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran.
- (2) Pengecualian kewajiban Wajib Pajak Hiburan untuk menggunakan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 29
- (1) Bon Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas.
- (2) Penyelenggara Hiburan dapat mengajukan permohonan dispensasi kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Wajib Pajak Hiburan yang wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi/perporasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak
PAJAK REKLAME
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 30
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraanreklame.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 31
- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
- a. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron/ largeelectronic display (LED) dansejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide; dan
- j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio,warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dansejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yangdiperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dariproduk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang padabangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuaidengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usahaatau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilankonsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa sertabadan/lembaga yang bernaung di bawahnya;
- e. reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat namatempat ibadah dan tempat panti asuhan;
- f. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, PartaiPolitik dan Organisasi Kemasyarakatan.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 32
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yangmenyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsungoleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalahorang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihakketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 33
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NilaiSewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 34
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 35
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengandasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 36
Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraanreklame atau saat diterbitkan SKPD.
PAJAK PENERANGAN JALAN
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 37
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atassetiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 38
- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenagalistrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperolehdari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah danPemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yangdigunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asingdengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengankapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansiteknis terkait; dan
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuktempat ibadah.
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 39
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi ataubadan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badanyang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, WajibPajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 40
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai JualTenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan :
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain denganpembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlahtagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biayapemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekeninglistrik;
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual TenagaListrik dihitung
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 41
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untukindustri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri,pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tigapersen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar1,5% (satu koma lima persen).
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 42
- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitungdengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh PerusahaanListrik Negara, besaran pajak yang terutang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 43
Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saatpenggunaan tenaga listrik.
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAMDAN BATUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB VIII
Pasal 44
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungutpajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
BAB VIII
Pasal 45
- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatanpengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
28. aa. talk;
29. bb. tanah serap (fuller earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
32. ee. tawas (alum);
33. ff. tras;
34. gg. yarosif;
35. hh. zeolit;
- ii. basal;
37. jj. trakkit; dan
38. kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuanyang nyatanyata tidak dimanfaatkan secara komersial,seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumahtangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanamankabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuanyang merupakan ikutan dari kegiatan pertambanganlainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB VIII
Pasal 46
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orangpribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukanlogam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orangpribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam danbatuan.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB VIII
Pasal 47
- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuanadalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam danBatuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung denganmengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilaipasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukanlogam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 )sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
BAB VIII
Pasal 48
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar25% (dua puluh lima persen).
BAB VIII
Pasal 49
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yangterutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB VIII
Pasal 50
Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang terutang terjadipada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam danbatuan yang dimanfaatkan secara komersial.
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 51
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraantempat parkir di luar badan jalan.
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 52
- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokokusaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasukpenyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah danPemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yanghanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, danperwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- d. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-matadigunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraanbermotor;
- e. penyelenggaraan fasilitas parkir tempat-tempat ibadah.
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 53
- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yangmelakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yangmenyelenggarakan tempat parkir.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 54
- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atauyang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud padaayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cumayang diberikan kepada penerima jasa parkir.
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 55
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 56
Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengandasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 57
Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat terjadinyapembayaran atas parkir.
PAJAK AIR TANAH
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 58
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilandan/atau pemanfaatan Air Tanah.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 59
- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ataupemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah olehPemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untukkeperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian danperikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untukkeperluan pemadaman kebakaran.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 60
- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yangmelakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yangmelakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 61
- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan AirTanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dinyatakan dalam rupiah yang dihitung denganmempertimbangkan faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan olehpengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupatiyang dapat ditinjau kembali secara periodik paling lamasetahun sekali.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 62
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 63
Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 61.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 64
Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD.
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 65
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak ataspengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 66
- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilandan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burungwalet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak(PNBP).
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 67
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi ataubadan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakanSarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi ataubadan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakanSarang Burung Walet.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 68
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai JualSarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 69
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen).
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 70
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitungdengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 68.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 71
Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saatpengambilan sarang burung walet.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 72
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/ataupemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 73
- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanadalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecualikawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleksbangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yangmerupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunantersebut;
- b. jalan tol;
- d. kolam renang;
- e. pagar mewah;
- f. tempat olahraga;
- g. galangan kapal, dermaga;
- h. taman mewah;
- i. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipaminyak; dan
- j. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untukpenyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umumdan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidangibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaannasional;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atauyang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutanwisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebanisuatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 74
- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanadalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyaisuatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atasBumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperolehmanfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanadalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyaisuatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atasBumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperolehmanfaat atas Bangunan.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 75
- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan adalah NJOP.
- (2) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajaktertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai denganperkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 76
- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan dasar pengenaanpajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 setelah dikurangiNilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 73 ayat (4).
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 77
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutangditentukan ## BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 78
Pajak yang terutang dipungut di dalam wilayah Daerah.
BAB XIV - MASA PAJAK
Pasal 79
Masa pajak adalah jangka waktu 1 ( satu ) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 ( tiga ) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB XV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 80
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang
BAB XV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisiandan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalamPasal 80 ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua SPTPD
BAB XV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 82
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkapdan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atautanda tangan elektronik atau digital yang semuanyamempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnyamasa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur,maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau melampaui bataswaktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dapatditerbitkan Surat Teguran.
BAB XV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 83
Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPDdengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan ketentuan Dinasbelum mulai melakukan tindakanpemeriksaan.
Bagian Ketiga SPOP
BAB XV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 84
- (1) Untuk pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi denganjelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dandisampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayahkerjanya meliputi letak objek pajak, selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP olehSubjek Pajak.
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 85
- (1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempopembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnyapajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggalditerimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas denganmenggunakan SSPD di Kas Daerah melalui BendaharawanKhusus Penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupatidan dicatat pada Buku Penerimaan.
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yangditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerahpaling lama 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukanoleh Bupati atau Pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan PeraturanBupati.
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 86
- (1) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelahmemenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikanpersetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yangterutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran pajak yang terutang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur danberturut-turut.
- (3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelahmemenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikanpersetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak yang terutangsampai batas waktu yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuanpermohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran sertapenundaan pembayaran pajak, diatur dengan PeraturanBupati.
TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu STPD
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 87
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuranganpembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salahhitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bungadan/atau denda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaikekuatan hukum yang sama dengan SKPD, SKPDKB danSKPDKBT.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 ( lima belas ) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 88
- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutangdalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SuratKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan danPutusan Banding.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yangsejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajakdikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atauSurat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajibmelunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenissebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (5) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yangsejenis sekurangkurangnya memuat:
- a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- b. besarnya utang pajak;
- c. perintah untuk membayar;
- d. saat pelunasan utang pajak.
Bagian Kedua Penagihan Seketika dan Sekaligus
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 89
- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpamenunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), apabila:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkanIndonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankanbarang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangkamenghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yangdikerjakannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau PenanggungPajak akan membubarkan kegiatan usahanya ataumenggabungkan atau memekarkan usahanya ataumemindahtangankan usaha yang dimiliki atau yangdikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup olehPemerintah Daerah;
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau PenanggungPajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tandakepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurangkurangnyamemuat:
- a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- b. besarnya utang pajak;
- c. perintah untuk membayar;
- d. saat pelunasan utang pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkansebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika danSekaligus, dilaksanakan
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 90
- (1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak tidak dilunasi dalambatas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguranatau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagihdengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh WajibPajak.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkanpenundaan pelaksanaan Surat Paksa.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 91
- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan denganpenyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksadiberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak denganSurat Paksa, dilaksanakan
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 92
- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1),Bupati atau Pejabat segera menerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengandisaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang dikenal oleh Juru Sita PajakDaerah.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerahmembuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatanganioleh Juru Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau PenanggungPajak, dan saksi-saksi.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 93
- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajakatau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempatusaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yangpenguasaannya berada ditangan pihak lain atau yangdijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapatberupa:
- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dandeposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro,atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasisaham, atau surat berharga lainnya, piutang, danpenyertaan modal pada perusahaan lain;
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dankapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukupoleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak danbiaya penagihan pajak.
- (3) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaanpelaksanaan penyitaan.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 94
Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal90 nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak danbiaya penagihan pajak;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untukmelunasi utang pajak dan penagihan pajak.
Bagian Kelima Pelelangan
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 95
- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidakdilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelahdilaksanakan penyitaan, Bupati atau Pejabat berwenangmelaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yangdisita melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jamdan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerahmemberitahukan dengan segera secara tertulis kepada WajibPajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka,tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berhargalainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain,dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
- (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2),digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utangpajak dengan cara:
- a. uang tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan KasDaerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giroatau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,dipindahbukukan ke rekening Kantor Perbendaharaan danKas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk ataspermintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
- c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yangdiperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek ataspermintaan Pejabat;
- d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidakdiperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
- e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentangpengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau PenanggungPajak kepada Pejabat;
- f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan aktepersetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atauPenanggung Pajak kepada Pejabat.
- (5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disitasebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melaluimedia massa.
- (6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelahpenyitaan.
- (7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu)kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai palingbanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harusdiumumkan melalui media massa.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 96
- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yangdiajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belummemperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajakdan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau PenanggungPajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak,atau ## BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 97
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsasetelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saatterutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukantindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsungmaupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsapenagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengankesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak danbelum melunasinya kepada SKPD yang membidangi pendapatan.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuanpermohonan angsuran atau penundaan pembayaran danpermohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 98
- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hakuntuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapatdihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Tata cara penghapusanpiutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan PeraturanBupati.
Bagian Pertama Keberatan
BAB XIX - KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Pasal 99
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepadaBupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;
- f. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga
BAB XIX - KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Pasal 100
- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harusmemberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberisuatu keputusan, maka permohonan keberatan yang diajukandianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajakuntuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.
Bagian Kedua Banding
BAB XIX - KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Pasal 101
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenaikeberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasanyang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajibanmembayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggalpenerbitan Putusan Banding.
- (4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuanpermohonan banding, Bupati atau Pejabat wajib memberikanketerangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SuratKeputusan Keberatan yang diterbitkan.
- (5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuanpermohonan banding belum merupakan pajak yang terutangsampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
Bagian Ketiga Gugatan
BAB XIX - KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Pasal 102
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan pajakterhadap:
- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusanperpajakan, atau
- d. penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan yangdalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan paling lama 14(empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhikarena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak, jangka waktudimaksud dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnyakeadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.
- (5) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu)keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
PENGURANGAN, KERINGANAN, DANPEMBEBASAN PAJAK
BAB XX - PENGURANGAN, KERINGANAN, DANPEMBEBASAN PAJAK
Pasal 103
- (1) Bupati atau Pejabat ## BAB XXI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPANDAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGANSANKSIADMINISTRATIF
BAB XX - PENGURANGAN, KERINGANAN, DANPEMBEBASAN PAJAK
Pasal 104
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalampenerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahanhitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentudalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Bupati atau Pejabat dapat:
- a. mengurangkan atau menghapus sanksi administratifberupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutangmenurut peraturan perundang-undangan perpajakandaerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karenakekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB,SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidakbenar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yangdilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tatacara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB XXII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB XX - PENGURANGAN, KERINGANAN, DANPEMBEBASAN PAJAK
Pasal 105
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapatmengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atauPejabat.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas)bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1), harusmemberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikansuatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harusditerbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utangPajak tersebut.
- (5) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan denganutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4),pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan danbukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai buktipembayaran.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palinglama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanBupati.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB XXIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 106
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikitRp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajibmenyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan itikad baik dan jujur, serta mencerminkan keadaan kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tatacara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XXIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 107
- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaanuntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakandaerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumenlain yang berhubungan dengan penghasilan/omzet yangdiperoleh, atau objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atauruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan gunakelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Buku, catatan, atau dokumen, data, informasi dan keteranganlain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi olehWajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejakpermintaan disampaikan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, ataudokumen serta keterangan lain yang diminta, Wajib Pajakterikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, makakewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaanuntuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1).
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harusmemiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi denganSurat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepadaWajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajakdiatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XXIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 108
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak daerah dapatdiberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanBupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN KHUSUS
BAB XXV - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 109
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lainsegala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanyaoleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannyauntuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jugaterhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untukmembantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahlidalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupatiuntuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaganegara atau instansi Pemerintah yang berwenangmelakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izintertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agarmemberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dariatau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkarapidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai denganHukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupatidapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimanadimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkanbukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harusmenyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keteranganyang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdatayang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XXVI - PENYIDIKAN
Pasal 110
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XXVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 111
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
- (1) Jika ## BAB XXVIII SANKSI PIDANA
BAB XXVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 112
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikanSPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkapatau melampirkan keterangan yang tidak benar sehinggamerugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPDatau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap ataumelampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikankeuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara palinglama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XXVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 113
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelahmelampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnyapajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XXVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 114
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yangkarena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakanhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat)bulan dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empatjuta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yangdengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yangmenyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulandan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduanorang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentinganpribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itudijadikan tindak pidana pengaduan.
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 112ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XXVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 116
- (1) Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di lingkunganPemerintah Daerah yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum denganmenyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan fungsinyamemaksa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untukmemberikan sesuatu, untuk membayar atau menerimapembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiridan/atau orang lain, sehingga merugikan keuangan daerahdiancam dengan pidana sesuaiperaturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- (2) Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbuktimelakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajakdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dikenakan sanksi ## BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 117
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak terutang yangditetapkan ## BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 118
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 1998tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2005tentang Pajak Penerangan Jalan;
2. Dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 119
Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal1 Januari 2014.
BAB XXVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 120
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah inisepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjutdalam Peraturan Bupati.
BAB XXVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 121
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Penetapan: Ditetapkan di Takalar pada tanggal, 23 Agustus 2012

Penandatangan: ## BUPATI TAKALAR, ## H. IBRAHIM REWA,

Penetapan: Diundangkan di Takalar pada tanggal, 23 Agustus 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR ## H. NIRWAN Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19640228 199010 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 NOMOR 08
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR ..... TAHUN 2012
## TENTANG
## PAJAK DAERAH
## I . UMUM
Pemerintah Kabupaten Takalar sebagai daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka itu Pemerintah Kabupaten Takalar berwenang mengenakan pungutan suatu pajak daerah kepada masyarakat sesuai peraturan perundangundangan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pada Kabupaten Takalar ketentuan mengenai pungutan pajak daerah selama ini diatur dalam :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan;
Peraturan daerah tersebut masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut saat ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena dinilai kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, basis pajak daerah bagi kabupaten/kota mengalami perluasan, sekaligus diikuti dengan perluasan kewenangan dalam penetapan tarif pajak. Perluasan basis pajak dimaksud dilakukan dengan memperluas
basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Untuk Pajak Hotel diperluas hingga mencakup jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, diantaranya adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Untuk Pajak Restoran diperluas hingga mencakup usaha jasa boga/katering. Sedangkan yang merupakan jenis pajak baru bagi kabupaten/kota adalah Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Beaya Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan, maupun Pajak Sarang Burung Walet.
Perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip pajak yang baik, bahwa pajak tidak (boleh) menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor-impor. Diharapkan perluasan basis pajak dan perluasan kewenangan penetapan tarif pajak tersebut dapat meningkatkan pendapatan Daerah.Dengan perkembangan perundangundangan tersebut, maka peraturan-peraturan daerah Kabupaten Takalar di bidang perpajakan daerah perlu ditinjau kembali untuk diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur 10 (sepuluh) jenis pajak daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penyatuan 10 (sepuluh) jenis pajak daerah ke dalam 1 (satu) peraturan daerah tersebut, dimaksudkan untuk menyederhanakan dan menyeragamkan ketentuan formal mengenai pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan pajak, penetapan tarif pajak, dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak, ketentuan mengenai masa pajak, saat terutang pajak, ketentuan pidana maupun ketentuan peralihan. Dengan penyatuan tersebut diharapkan peraturan daerah ini dapat lebih mudah dimengerti, lebih sederhana administrasi pengelolaannya, serta lebih efektif dan efisien implementasinya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan daerah.
Dibandingkan dengan peraturan-peraturan daerah Kabupaten Takalar di bidang perpajakan daerah yang sebelumnya, maka peraturan daerah ini lebih sederhana mengenai sistem, mekanisme, tata cara pelaksanaan hak dan kewajibanperpajakan, dengan tetap menganut sistem self assessment .Perubahan tersebut lebih memberikan keadilan,meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastiandan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologiinformasi. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untukmeningkatkan profesionalitas aparatur perpajakan daerah, meningkatkanketerbukaan administrasi perpajakan daerah, dan meningkatkankepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Selain itu, dalam peraturan daerah ini diatur pula mengenai kewenanganBupati yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkankepada bawahannya, dalam hal ini Pejabat pada Dinas
Pendapatan Daerah, agar pelaksanaan administrasi tidak birokratis dan terlalu membebanimasyarakat Wajib Pajak.
Dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kesederhanaan, dan kepastian hukum, penyusunan Peraturan Daerah inimengacu pada kebijakan pokok:
- a. efisiensi pemungutan pajak guna meningkatkanpenerimaan daerah;
- a. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagiWajib Pajak;
- b. menyesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- c. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakanmasyarakat Wajib Pajak, dan menunjang usaha terciptanya aparatperpajakan daerah yang makin mampu dan bersih.
- d. menyerderhanakan prosedur administrasi perpajakan daerah;
- e. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dankonsisten;
- f. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaanpembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajakdaerah;
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan fasilitas olahraga dan hiburan adalah fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola langsung oleh hotel dan diselenggarakan secara rutin. Orang pribadi atau badan yang memiliki beberapa rumah kos secara terpisah dalam wilayah Kabupaten Takalar yang tiap-tiap rumah kosnya kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan setelah digabung jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh) kamar, maka termasuk ke dalam objek pajak ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan