PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan upaya - upaya menggali dan mengoptimalkan potensi Daerah untuk meningkatkan Perekonomian dan memacu Pembangunan Daerah di Bidang Kepelabuhanan dan Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa Daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan Kepelabuhanan, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
Mengingat
- 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ;
5. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
3
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Preside (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Kantor adalah Kantor Perhubungan Daerah Kabupaten Jeneponto.
- f. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh dan atau tempat bertambahnya kapal laut serta kendaraan diatas air lainnya , naik turun penumpang bongkar muat barang dan hewan.
- g. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, Keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, barang dan hewan serta mendorong perekonomian Daerah.
- h. Kapal adalah semua alat pengangkut di permukaan air baik bermotor maupun tidak bermotor.
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jeneponto.
4
5
BAB II - NAMA OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 2
- (1). Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan Jasa Pelabuhan ;
- (2). Obyek Retribusi adalah pelayanan jasa pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah ;
- (3). Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah pelayanan kapal berlabuh dan sandar serta penggunaan fasilitas pelabuhan lainnya, yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3
Subyek Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan kepelabuhanan ;
BAB III - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 4
Pasal 4
- (1). Struktur besarnya tarif didasarkan pada Jasa Kepelabuhanan ;
- (2). Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- A. Kapal Niaga
1. Berlabuh
Rp. 3.000,-/ hari
2. Sandar
Rp. 4.500,-/ hari
- B. Jasa Penumpukan Barang
Rp. 500,- / Ton / M 3 / Hari
6
BAB III - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 4
Pasal 5
Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah di setor ke Kas Daerah secara Bruto.
BAB III - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 4
Pasal 6
Kepada petugas pemungut / kolektor diberikan upah pungut / insentif sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.
BAB IV - WILAYAH PUNGUTAN Pasal 7
Pasal 7
Ritribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Jeneponto.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 8
Pasal 8
- (1). Pungutan Retribusi Jasa Kepelabuhanan tidak dapat diborongkan ;
- (2). Pungutan menggunakan surat penetapan tagihan atau Dokumen lain yang di persamakan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 8
Pasal 9
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa 5 persen setiap bulan dari pungutan yang terutang dan ditagih dengan menggunakan surat penetapan Retribusi.
BAB VII - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 10
Pasal 10
- (1). Pembayaran pungutan Retribusi Jasa Kepelabuhanan harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2). Tata cara penagihan, pembayaran, penyetoran dan pemungutan diatur dengan Keputusan Bupati
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 11
Pasal 11
- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB IX - PENYIDIKAN Pasal 12
Pasal 12
- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
7
8
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan Dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
9
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
4. (3). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
<!-- formula-not-decoded -->
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah iini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - PENYIDIKAN Pasal 12
Pasal 14
Hal - hal yan belum diatur Dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10
BAB IX - PENYIDIKAN Pasal 12
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada Tanggal : 28 Agustus 2003

Penandatangan: ## BUPATI JENEPONTO ## BAHARUDDIN BASO TIKA

Penetapan: Diundangkan di : Jeneponto Pada Tanggal : 1 September 2003

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## H. SYAHRIR WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 92