PERATURAN BUPATI RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25) ;
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 270).
4. Undang-Undang ...
Peraturan...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelakasanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari;
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin dan motivasi kinerja pegawai.
PENERAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN
BAB III - PENERAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN
Pasal 3
- (1) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.
BAB III - PENERAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN
Pasal 4
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan ditetapkan ## BAB IV HARI KERJA DAN JAM KERJA Pasal 4
BAB III - PENERAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN
Pasal 5
Dana untuk pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Rekening 5.1.1.02.06 (Tambahan Penghasilan ## BAB VI BESAR UANG MAKAN
BAB III - PENERAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN
Pasal 6
- (1) Tambahan penghasilan berupa uang makan diberikan selama 11 (sebelas) bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan berupa uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ## BAB VII
PEMBERIAN UANG MAKAN
BAB III - PENERAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN
Pasal 7
- (1) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan diberikan bab lain yang mengakibatkan PNS tidak diberikan tambahan penghasilan berupa uang makan adalah :
1. Alpa;
2. Sakit;
3. Izin 1 (satu) hari penuh; dan
4. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Tidak mengikuti apel dengan rincian :
13. (a) Apabila tidak mengikuti Apel sebanyak 8 (delapan) kali, maka dikenakan pemotongan uang makan untuk 1 (satu) hari kerja;
14. (b) Apabila tidak mengikuti Apel Lebih dari 8 (delapan) kali, maka setiap kali tidak apel akan dikenakan pemotongan uang makan perhari sebesar 25 % (dua puluh lima persen ).
BAB VIII - TATA CARA PENGAJUAN UANG MAKAN Pasal 8
Pasal 8
- (1) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan dibayarkan pada awal bulan berikutnya;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Makan Pegawai Negeri Sipil bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran uang makan melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan hasil rekapitulasi daftar hadir ke Bendahara Pengeluaran.
- (5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar perhitungan pemberian uang makan.
- (6) Daftar perhitungan pemberian uang makan sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembayaran uang makan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
- (8) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV dikenakan pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.
- (9) Pengawasan daftar hadir pegawai dilakukan oleh Kepala OPD termasuk menandatangani rekapitulasi daftar hadir dan dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Inspektorat Daerah setiap awal bulan berikutnya.

(8) Pemberian...

## BAB IX PEMBINAAN Pasal 9

Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dilakukan oleh Kepala OPD masing-masing.

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## BAB XI Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan pengaturan pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan dilakukan monitoring oleh Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Bupati Batang Hari melalui Sekretaris Daerah.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Ditetapkan di : Muara Bulian

pada tanggal : 05 Januari 2017

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian

pada tanggal : 05 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,


BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 3

pada tanggal : 2014

NWANngkan i : Mua 2014 DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 3 TAHUN 2017

TANGGAL : 05 JANUARI 2017

## DAFTAR PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017

| N0 | NAMA/NIP | GOL | NOMOR NPWP | HARI KERJA | KEHADIRAN | BESAR UANG MAKAN | JUMLAH KOTOR (5X6) | PPh 21 | JUMLAH BERSIH (7-8) | TANDA TANGAN |
|------|------------|-------|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|----------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Mengetahui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(NAMA)

NIP. ...

Bendahara Pengeluaran

(NAMA)

NIP. ...

Pelaksana

(NAMA)

NIP. ...

SALINAN

CONTOH : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 3 TAHUN 2017

TANGGAL

: 05 JANUARI 2017

## KOP SKPD

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP

:

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1.

- Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan PNS dan CPNS bulan ... bagi SKPD ... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja pada SKPD ...

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Muara Bulian, ... 2017

Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen

( N A M A )

NIP. ...