UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1975 tentang PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG
PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan pendayagunaan kehidupan politik, dewasa ini organisasi-organisasi kekuatan sosial politik yang telah ada telah mengelompokkan diri menjadi dua Partai Politik dan satu Golongan Karya, seperti yang telah dinyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara;
- b. bahwa dengan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik tersebut, diharapkan agar Partai-partai Politik dan Golongan Karya benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan pembangunan;
- c. bahwa agar supaya kenyataan-kenyataan yang positif itu dapat tumbuh semakin kuat dan mantap, perlu diatur tata kehidupan Partai-partai Politik dan Golongan Karya tersebut, yang sekaligus memberikan kepastian tentang kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat dari organisasi-organisasi kekuatan sosial politik yang bersangkutan yang memadai serta sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila serta pelaksanaan pembangunan Bangsa;
- d. Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik dan Golongan Karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan, hasil pembaharuan, dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia, yaitu :
- a. dua Partai Politik yang pada saat berlakunya Undang-undang ini
bernama :
1. Partai Persatuan Pembangunan;
2. Partai Demokrasi Indonesia;
- b. satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama Golongan Karya.
- (2) Partai Politik dan Golongan Karya sebagai organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia atas dasar persamaan kehendak, mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat sesuai dengan Undang-undang ini dan kedaulatannya berada di tangan anggota.
- (3) Partai Politik dan Golongan Karya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undangundang ini dengan sebaik-baiknya.
AZAS DAN TUJUAN
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Azas Partai Politik dan Golongan Karya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Selain ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, azas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya yang telah ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini adalah juga azas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya.
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Tujuan Partai Politik dan Golongan karya adalah:
- a. mewujudkan cita-cita Bangsa seperti dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945;
- b. menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spirituil dan meteriil
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Partai Politik dan Golongan Karya wajib mencantumkan azas dan tujuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini dalam Anggaran Dasarnya.
BAB III - FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Partai Politik dan Golongan Karya berfungsi:
- a. sebagai salah satu Lembaga Demokrasi Pancasila menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hakhak politik rakyat;
- b. membina anggota-anggotanya menjadi Warganegara Indonesia yang bermoral Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1915 dan sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat.
BAB III - FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Partai Politik dan Golongan Karya berhak :
- a. mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. ikut serta dalam Pemilihan Umum.
BAB III - FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Partai Politik dan Golongan Karya berkewajiban:
- a. melaksanakan,mengamalkan dan mengamankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengamankan dan melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat lainnya;
- d. memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa, serta memelihara stabilitas nasional yang tertib dan dinamis sebagai prasarat mutlak untuk berhasilnya pelaksanaan pembangunan Bangsa di segala bidang;
- e. turut memelihara persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara lain atas dasar saling hormat menghormati dan atas dasar kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang abadi;
- f. mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum.
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
BAB IV - KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 8
- (1) Yang dapat menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya adalah Warganegara Indonesia yang telah melalui penelitian/penyaringan oleh Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan antara lain
:
- a. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin;
- b. dapat membaca dan menulis;
- c. sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Partai Politik dan Golongan Karya.
- (2) a. Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.
BAB IV - KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9
Partai Politik dan Golongan Karya mendaftar anggota-anggotanya dan memelihara daftar anggotanya.
BAB IV - KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 10
- (1) Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai kepengurusan di :
- a. Ibukota Negara Republik Indonesia untuk Tingkat Pusat;
- b. Ibukota Propinsi untuk Daerah Tingkat I;
- c. Ibukota Kabupaten/Kotamadya untuk Daerah Tingkat II; di tiap kota Kecamatan dan Desa ada/dapat ditetapkan seorang Komisaris sebagai pelaksana Pengurus Daerah Tingkat II. Komisaris dibantu oleh beberapa pembantu.
- (2) Kepengurusan untuk Daerah Administratif di lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan lainnya dipersamakan dengan Daerah Tingkat II sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.
BAB V - KEUANGAN
Pasal 11
Keuangan Partai Politik dan Golongan Karya diperoleh dari :
- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang tidak mengikat;
- c. usaha lain yang sah;
- d. bantuan dari Negara/Pemerintah.
LARANGAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - LARANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
Partai Politik dan Golongan Karya dilarang :
- a. menganut, mengembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta faham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya;
- b. menerima bantuan dari pihak asing;
- c. memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.
BAB VI - LARANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan dalam semua Undang-undang yang berlaku, pengawasan terhadap Pasal 4, Pasal 7a dan Pasal 12 dilakukan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 4,Pasal 7a dan Pasal 12 dapat meminta keterangan kepada Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya.
BAB VI - LARANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14
- (1) Dengan kewenangan yang ada padanya, Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang ternyata melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 7a dan Pasal 12 Undang-undang ini.
- (2) Pembekuan yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah mendengar keterangan dari Pengurus Tingkat Pusat yang bersangkutan dan sesudah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Dengan berlakunya Undang-undang ini kepada Partai Politik dan Golongan Karya diberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini yang harus sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :
- a. Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 149);
- b. Undang-undang Nomor 13 Prps Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 79);
- c. Undang-undang Nomor 25 Prps Tahun 1960 tentang Perobahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 139).
- (2) Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini disesuaikan/dicabut.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1975 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL TNI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1975 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG
## PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA
## PENJELASAN UMUM
Undang-undang ini disusun berlandaskan dan sebagai pelaksanaan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973, yang menyatakan antara lain bahwa "Penyusunan Partai-partai Politik dan Golongan Karya" perlu disesuaikan dengan dan dalam rangka penyederhanaan Partaipartai Politik dan Golongan Karya dan pelaksanaannya akan diatur dengan Undangundang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Demikian pula pokok-pokok materi yang terkandung dalam Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam Garisgaris Besar Haluan Negara tersebut.
Dengan Undang-undang ini dikukuhkan dan diberikan landasan hukum bagi dua Partai Politik dan satu Golongan Karya yang ada dewasa ini, seperti yang telah dinyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut. Pengukuhan ini ditetapkan dalam Bab I Undang-undang ini.
Partai Politik dan Golongan Karya sebagai organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Indonesia atas dasar persamaan kehendak, mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat sesuai dengan Undangundang ini dan kedaulatannya berada di tangan anggota.
Dengan Undang-undang ini ditetapkan pula dasar-dasar dan arah kehidupan dan kegiatan Partai Politik dan Golongan Karya yang sesuai dengan Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang harus diikuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Partai Politik dan Golongan Karya.
Sekiranya dalam tubuh Partai Politik dan Golongan Karya, sekarang ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, maka Partai Politik dan Golongan Karya wajib menyesuaikan dalam waktu 1 (satu) tahun, seperti yang ditentukan dalam
PENJELASAN
Pasal 15
Undang-undang ini. BAB II (Azas dan Tujuan) dan BAB III (Fungsi, Hak dan Kewajiban) jelas menentukan bahwa Partai Politik dan Golongan Karya harus bersikap dan melakukan kegiatan-kegiatannya berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan jiwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu, azas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya yang telah ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini adalah juga azas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya. Dalam usaha mempercepat jalannya pembangunan maka diperlukan peningkatan mutu dan kemampuan di segala bidang. Usaha untuk meningkatkan kemampuan Partai Politik dan Golongan Karya diberi bentuk yang nyata dalam Undang-undang ini melalui ketentuan mengenai keanggotaan seperti yang disebutkan dalam BAB IV Pasal 8 dan Pasal 9. Dengan pemb