Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik; - bahwa dalam upaya penyediaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan Informasi Publik; b. - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu (berlaku 5 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik;
- bahwa dalam upaya penyediaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan Informasi Publik; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Peraturan Bupati; C.
Mengingat : l.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, \a:rrbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1'O tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2O1O tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 245); 5.
- Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik fiembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E); 6.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupa.ten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D); 7.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PE.IABAT PENGELOI,A INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TULUNGAGUNG.
Pasal 2
- (1) Pengelolaan informasi dan dokumentasi di daerah dilaksanalan oleh PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) bertugas:
- a. mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik;
- b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- d. menghitamkan atau menga.burkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
- c. menyertakan alasan terhrlis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi pubtk ditolak;
- e. mengembangkan kapa.sitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
fv
Pasal 3
Dalam rangka melaksanakan tuggs $ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPID berwenang:
Pasal 4
Tata kerja PPID sebagai berikut :
- b. PPID dapat mengunaang pLak hin yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna m"mp.roleh tambahaa data/ informasi dan/ atau masukan yang diperlukan;
- a. PPID dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu secara berkala ataupun setiap saat apabila aipertut&lt;an, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi' integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maup'n dengan PPID Pembantu; dan
- d. PPID dan PPID Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya'
BAB IV - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLTK Pasal 5
Pasal 5
- Setiap PPID di lingkungan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada stanJar operasional prosedur pelayanan Informasi Publik; (1)
- standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan BuPati ini. {21


f(L

## BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oiang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Ttrlungagung pada tanggal 5 Mei 2015

BnPAfl

\uncecur", /-

t

SYAHRI MULYO


Diundangkan di T\rlungagung pada talggal 5 Mei 2015 ARIS DAERAH


NrP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung

Tahun 2015 Nomor 20


Lampiran : Peraturan Bupati Trrlungagung

Nomor : 20 Tahun 20ls

Tanggal ; 5

Mei2OtS

## TATA xBnta PETGEIoLAAT rlfr'oRr/rat DAr DoKt tEtrAaI PB'ABAT PITCEIOTA ITT1ORTAAT D/rr DOTUXETT/rSI (PPIDI

## KABI'PATEI| TT'LT'TGATG

## PEI|DAIII'LUAI|

## A. I,ATAR BEKAI,ANG

Berlakunya Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OOg tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi pubrik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjujung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (ppID) adalah menyediakan akses informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana. Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang optimal dipandang perlu untuk menetapkan standar layanan informasi publik di lingkungan ppID Kabupaten Tulungagung.

## B. MAKSUDDANTUJUAN

## I. MAKSUD

Standar operasional prosedur pelayanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPID Kabupaten Ttrlungagung yang meliputi tanggung jawab, wewen€rng dalam menyediakan informasi tertentu melalui kegiatan pelayanan informasi publik.

## 2. TUJUAN

Terwujudnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan memberikan pemahaman dan keseragaman dalam memberikan pelayanan informasi publik, serta untuk menghasilkan layanan informasi publik yang baik dengan cara efektif dan efisien.

## HAIIIKAT PELIIYATAI{ PI'BLII( IL

Hakikat pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.


/v

## AZIIS PELIIYAITAIf IIIFORTASI PI'BLIK III\_

## 1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

- membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

## 2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

## 4. Partisipatif

Mendorong perang serta masyarakat dalam penyelenggarEan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,

golongan, gender, dan status ekonomi.

## 6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harrs memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## EjrA.rDAR OPERAAK)XAL PROAEI'I,n' PETAYAI{AI| IIIII)NUASI PI'BLIK rv.

Penyelenggara pelayanan informasi publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai acuan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adapun standar pelayanan informasi publik sebagai berikut:

## 1. OPERASIONAL PEI"AYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksaankan pelayanan informasi perlu didukung oleh .font ofiedan backoffte:

- r Desk layanan langsung
- a. FYont oyfroe meliputi:
- r Desk layanan via media

## b. Back offte meliputi:

- o Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi
- o Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi
- r Bidang penyelesaian sengketa informasi

## DESI(INFORMASI PUBLIK 2.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik melalrukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email, dan website.

## TEMPAT DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI 3.

Dalam memberikan layanan informasi kepa.da pemohon informasi ppID menetapkan tempat pemberian pelayanan informasi publik di sekretariat


fq,

PPID yang berkedudukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten T\rlungagung.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jum'at dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Senin s/d Kanis : Pukul 08.00 s/d 14.tr) WIB

Istirahat

Jum'at

: Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

: Pukul O8.OO s/d 11.00 WIB

## 4. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- a. Pemohon informasi datang ke tempat pelayanan informasi dengan mengisi formulir permintaan informasi serta melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
- b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
- c. Petugas memproses pemintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon.
- d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, maka PPID menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan p€raturan perundangan yang berlaku.
- f. Petugas membukukan dan mencatat proses permohonan sampai dengan penyelesaian informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi.
- e. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon/ pengguna informasi publik.

## 5. JANGKA WAKTU PEI.IYELESAIAN

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wqiib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan walrtu yang berisikan informasi yang diminta berada pada penguasanya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lama 7 hari kerja.
- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, atau jasa pos.
- d. Jika permohonan informasi diterima maka pada surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila diperlukan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak maka dalam surat Pemberitahuan dicantumkan penolakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.


/q

## 6. BIAYA TARIF

Untuk menyediakan informasi publik PPID tidak memungut biaya (gratis), sedangkan untuk penggandaan dan perekaman pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan informasi sendiri atau mengganti biaya penggandaan dan perekaman oleh PPID.

## 7. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala selagaimana dimaksud pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sesuai dengan yang diminta;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- g. Penyampaian informasi yang melebihi walrtu yang telah diatur dalam pedoman ini.
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar;

## v. UEKAIYISTE PETGITXPI LAT, PEtrfOtrLAstrFIrA8IAi, PEf,ITOKt XEI|TASIAI| DA.r PELIIYAIIAX NrII'NXASI

## A. PENGUMPULANINFORMASI

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah:

1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD.
2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di satuan kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan.
3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis.
5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
- b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya;
- a. Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
- c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;


/u

- d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

I

,4,

6. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi:
- a. Organisasi/Kelembagaan;
- c. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
- b. Kebljakan dan Peraturan Daerah t€rkait;
- d. Program dan Kegiatan;
- f. Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (I1);
- e. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatan;
- g. Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- h. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
- j. Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
- i. Daftar lnformasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

## B. PENGKLASIFIKASTAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifrkasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan,

- l. lnformasi yang bersifat publik
2. Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap SKPD, meliputi:
- a. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
- 1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
- 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten T\rlungagung, Iaporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.
- 3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi .rnggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungiawaban keuangan, dan sebagainya.
- 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
- 5) Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon.
- 1) Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.
- 2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman,
- 3) Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklt untuk pembangkit tenaga listrik.
- 4) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk kepentingan umum.
- 5) Haf lain yang mengancam hajad hidup orang banyak.


/v

- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
- 1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten T\rlungagung, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- 2) Hasil keputusan Pemerintah Kabupaten Tl.rlungagung dan latar belakang pertimbangannya;
- 3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD;
- 4) Rencana keda program/kegiatan, termasuk perkAaan pengeluaran tahunan Pemerintah Kabupa.ten T\.rlungagung dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD;
- 5) Perjanjian Pemerintah Kabupaten I\rlungagung dengan pihak ketiga;
- 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kabupaten T\rlungagung dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- 7) Prosedur ke{a pegawai Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- 8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 2. Informasi Yang Dikecualikan

- Dalam pengelompokkan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 Pasal L7 dan PasallS.
- b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkal informasi yang dikecualikan:
- 1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyelrtivitas.
- 2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyelrtif dan kesewenangan.
- 3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
- d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (baloncing public interest tes4 yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
- c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (a nseEtential harm test, y&amp;g mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.


/t

- Pengklasifftasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. e
- UsuLan klasilikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka l) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi. f.
- Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan. g

## C. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ti.rlungagung guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten

## Thlungagung.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

- l. Deskripsi Informasi
2. SKPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.
2. Verifikasi Informasi:
4. Setiap informasi diverifrkasi sesuai dengan jenis kegiatannya.
5. Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi
4. Kodefikasi Informasi:
3. Otentikasi Informasi: informasi oleh setiap satuan Kerja.
- a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi.
- b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing SKPD.
5. Penataan dan Penyimpanan Informasi.

## PEI|YELEA/THT SE.I|OI(ETA TTNORXASI

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Inforrnasi:

1. PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
2. o PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lama 3 hari keda setelah surat permohonan diterima PPID;
3. r PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna informasi yang akan ditolak;
4. o Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
5. r Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.


fv

2. PPID akan memberikan tanggapan atas keb€ratan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
2. r PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lama 3 hari ke{a setelah surat permohonan diterima PPID;
3. o PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon d€m/ atau pengguna informasi;
4. r Hasil keputusan rapa.t koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
5. o Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
6. Penyele saian sengketa informasi: 3.
7. r PPID men5rusun kajian dan pertirnbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
8. o PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
9. . Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

BT'PATI

,^

q,

SYAHRI MULYO