UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 2009 tentang KAWASAN EKONOMI KHUSUS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
3. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
5. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
7. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
FUNGSI, BENTUK, DAN KRITERIA
Bagian Kesatu Fungsi
BAB II - FUNGSI, BENTUK, DAN KRITERIA
Pasal 2
KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.
Bagian Kedua Bentuk
BAB II - FUNGSI, BENTUK, DAN KRITERIA
Pasal 3
- (1) KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona:
- a. pengolahan ekspor;
- b. logistik;
- c. industri;
- d. pengembangan teknologi;
- e. pariwisata;
- f. energi; dan/atau
- g. ekonomi lain.
- (2) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.
- (3) Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.
Bagian Ketiga Kriteria
BAB II - FUNGSI, BENTUK, DAN KRITERIA
Pasal 4
Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:
- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
- b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;
- c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan
- d. mempunyai batas yang jelas.
PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Bagian Kesatu Pengusulan
BAB III - PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Pasal 5
- (1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:
- a. Badan Usaha;
- b. pemerintah kabupaten/kota; atau
- c. pemerintah provinsi.
- (2) Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.
- (4) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
BAB III - PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Pasal 6
- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit:
- a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
- b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
- c. rencana dan sumber pembiayaan;
- d. analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
- f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.
Bagian Kedua Proses Penetapan
BAB III - PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Pasal 7
- (1) Dewan Nasional dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK, Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden.
- (3) Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan kepada pengusul disertai dengan alasan.
- (4) Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Pasal 8
Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB III - PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengoperasian
BAB III - PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Pasal 11
Dalam hal usulan berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menunjuk langsung Badan Usaha pengusul untuk membangun KEK.
BAB III - PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Pasal 12
- (1) KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional melakukan evaluasi setiap tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti.
- (4) Dalam hal setelah 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KEK belum siap beroperasi, Dewan Nasional:
- a. melakukan perubahan atas usulan sebelumnya;
- b. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau
- c. mengambil langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK.
- (5) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b KEK belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau karena force majeure , Dewan Nasional dapat memberikan perpanjangan waktu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Pasal 13
- (1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:
- a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. swasta;
- c. kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.
- (3) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisis kelayakan ekonomi dan finansial.
KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum
BAB IV
Pasal 14
- (1) Dalam menyelenggarakan pengembangan KEK, dibentuk Dewan Nasional dan Dewan Kawasan.
- (2) Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Dewan Kawasan terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil pemerintah daerah.
Bagian Kedua Dewan Nasional
BAB IV
Pasal 15
- (1) Dewan Nasional KEK dibentuk dengan Keputusan Presiden.
- (2) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
BAB IV
Pasal 16
- (1) Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Sekretariat Dewan Nasional.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB IV
Pasal 17
Dewan Nasional bertugas:
- a. menyusun Rencana Induk Nasional KEK;
- b. menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
- c. menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
- d. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
- e. memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
- f. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
- g. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
- h. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.
BAB IV
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Nasional dapat:
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
Dewan Kawasan dan Administrator mengenai pelaksanaan kegiatan;
- b. meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah, pemerintah daerah, atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
Bagian Ketiga Dewan Kawasan
##
PENJELASAN
Pasal 19
- (1) Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK. - (2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. - (3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Nasional.
PENJELASAN
Pasal 20
- (1) Dewan Kawasan terdiri