PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor 8 Tahun 2010 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
a.
- b bahwa penyempumaan seteqermene ormaksud pada huruf a, d1l3kukan aqar Peraturan Daerah tentang AP6D Tahun Angg&lt;lran 2011 tu:lak bcnentenceo oercan kepentmqan umum dan oeraroren perundang - undar.gan yang leblh bnggi;
bahwa mcrnenuh\ ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah d1ubah der.gan Undang - Uridang Nornor B Tahun 2005 tcntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang c undang Nomor J Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 teotang Pem.!rintah&lt;in Daerah r ·· ·n1ad1 Undang - Undang, Dewan perwaknan Rakyat Daerah (DPRO) bersama Bupatt Pangkajene dan Kepulauan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pcndapatan dan Belan}&lt;l Daer ah (APBD} Tahun Anggaran 2011;
- c. tenwa bercasarean pertimbangan scoaaemeoa dimaksud dalam huruf a dan b, perlu rhtetapkan Peraturan Daerah tentang APIII I Kabupaten Pangka,ene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2011;
Mengingat
- t. Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan uaerah - daerah tm9kat II d1 Sulawesi (Lembaran Negara Republfk Indonesia Tahon 1959, Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 1822);
3. Undang - Undang Nomor 21 -renun 1997 tentang Bea Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 3688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahuo 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomof 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 3312) sebagaimana telah dlubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Iodonesia Tahon 1994 Nomor 62, Tamb � han Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomof 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi oan Nepot:isrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Reptjbhk Indonesia Nomor 3851);
6. Undc!ng-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentallCJ Pemendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-llndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahon 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 No!nor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik roccoese Nomor 4389);
8. \_9. Uodang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan Pembangunan Nasional (temoaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C � Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang NOITlOf IS Tahon 2004 tentang Pemrlksaan Pengelolaan dan Tanggung,awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Jndooesia Tahon 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. IQ. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ner,ara Nomor 4437) sebagaimaria telah diubah dengan Peraturan Pemenntah PenggantJ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah menjadl Undang-undang (Lembaran Negan Tahon 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang tclah dnetaoken dengan Undang - u"d:.n"J Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negar,,Repubhk lndonCSla Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Kedua dengan Undang·Undang Nomor 1. Tahon 2008 (Lembaran Neg&lt;1ra Republik Indonesia Tahun 2008 No= 59, Tambaban Lembaran Negara R.epubltk lrdonesla Nomor 4844);
12. Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemblnaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerlntahan Dllct,111 (Lembaran Negara Republ1k Indonesia renoo 2001 Nomor 41, Tam:&gt;ahan Lembilran Negara Repubhk Indonesia Norn or 4090);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahon 2004 tentang Perimbar,gan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republ1k trooreserenuo 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
..
13. Peraturan ?emerintah reo-ror 65 Tanun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Rep,.ibh � lndooesia Tahun 2001 Nornor 116, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4138),
14. Peraturan Pemerintah Noroor 66 Tahun 2001 tentang Retnbusi oaean (Lembaran Negara Republlk lndoncsia Tahun 2001 Nomor 119, ramtcnao teo-taren f';egara Repubhk Indonesia Nomor 4139);
3. IS. ?cratur&lt;1n perrermtah Nomor 24 Tahun 2004 tcntarg l&lt;edudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpman dan llnggota oewan Pcrwak:!an Ri:lkyat r&gt;.:erah (Lernbaran Neqara Repubhk Indonesia Tahun .'.004 Nomor 90, Tamhahiln Lembaran N&lt;!g;lra RepUbl1I: h � lor � ,:.,;d 1-omv, 4-ll � i ,;e:,;ig � :maria teen d.uoan c!engan Peraturan Pemenntah flomor 37 Tahun 2004 teorang i(.eduduk.:ln Protok.ol&lt;!r uar, Ke11;;1:g:i:1 "imr,man clan A � ota Dewan cerwaenen Rakyat Daereh (tcrntaran 1if,g.lra Repub!,k tooo-esa Tahun 2:004 r � umor 94, 'ramcanen temceren Nega,a Rcpuh!;k troorcse Nomor 4540),
16. ?eraturan � merintah Nomor 23 Tahun 200 � ter-tenq Pengelolaan xeuamen 8..ldan Layana&lt;1 Umum (U:rnbaran Negara Rei:, � bhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (tembaran Negara Republik lndooesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repebhk Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang H1Nlh (Lembaran Negara Republ1k !ndonesia Tahun 200 � Nomof 139, Tambahan Lembaran Negara Repubhk ioooresa Nomor 4577);
19. Per;t.uran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keu::ingan Daerah (Lemoaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Norr.or 140, Tambahan Lembaran Negara Re;&gt;ublik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedornen Penyusunan clan Penerapan Standar Pelilyanan Mtr·mal (LemOOran Neqz,ra Republ1k lodonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbaha,1 Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemenntal', Nomor 651ahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentana S!stem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Ncgaril Repubhk tnoonese Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan L.embaran Negara Repubhk IndoneSla Nomor 5155);
21. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan K111erJa lnstansl Pemerintah (temberen Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2006 Nomor .!5, Tambahan Lembaran Negara Repubhv Indonesia Nomor 4614};
23. Peraturan Pernenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stilndar Akuntans1 Pemerintahan (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2010 Nvrnor 123, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemenntah Nornoc 30 Tahun 2011 tentang pmjaman Daereh (tembaren Negara Republ,k Indonesia Tahun 2011 Nom:&gt;r 59, 'rerrcenen Lembaran Negaril Republik Indonesia Nomor 5219),
25. Pereturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelol&lt;1&lt;1n l&lt;Cllilngan Daerah; set»ga:mana telilh diubati pertama dengan Peraturan Menter1 Dillam Negcrl Nornor 59 Tahun 2007, kedua deng.:m Peraturan f'1€·nteri Oalam Negcrl Nomor 21 Tahun 2011;
14. 26 Peraturan Daerilh 1&lt;&lt;1bupaten Pangka)Cne clan Kepulauan NonlOI" 11 Tahun 2008 tentang Pokok-JX)kok Peogelolilan Keuangan Daerah (Lembilran Oaerah Tahun 2008 Nc.rnor 11 );
Mtnetapkan
"""'"
•
MEMUTUSKAN :
PERATIJRAN OAERAH l&lt;ABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPUlAUAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2010 :.ebagai berilwt:
1. Pendapatan
Rp
- 2 Belania
Rp
Surplus/Oefi5it Setelah Perubahan
Rp
665.751 559.360,00
643 994 452 324,66
21.757 107.055.34
3. Pemb,ayaan
- a Penerimaan
- b Pengeh.Jaran
Jumlah Pemblayaan Netto
$Isa Leb,h Pembiayaan Anggaran
Rp
Op
Rp
Rp
1 242 892.944.66
23.000 000 000.00
(21.757 107.055.34)
(0.00)
Pasal 2
- (1) Pendap.:;tan Daer ah sebagalmana dlmaksud dalam oeser I terd1rl dart ;
2. a ccocrocman Asli Dacrah
3. b Dunn Pernntnmgan
4. c Lfl"' • Lain Pondapatan Daerah yang Sah
Dengan Persetujuan Be,sama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATl PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Rp
76.046 752.375.00
Rp
474.191,, 1.35800
Rp 115.SOt&gt; , ·l!:&gt;.647 .00
'
.
.
Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di ates terdlri dari jeois peodapatan ;
- a. Pajak Oaerah
Rp
42.213.371,465.00
- b. Retribusi Oaerah
Rp
15.898.813,410.00
- c. Hasi1 pengeLolaan Kekayaan daerah yang diprsatikan
Rp
9.038,000,000.00
- d. Lain . lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah
Rp
8,896,567,500.00
Dana Pefimbangan sebaga1mana d1maksud pada ayat 1 huruf b di atas terdiri dari \_jenis pendapatan ;
- a. Dana Bagi Has1I PajElk/Bukan PaJak
Rp
30.815, 111,358.00
- b. Dana Alokasi Umum
Rp
385,783.050,000.00
- c Dana Alokasi Khusus
Rp
57.601,600.000 00
- (-4) Lain - !&lt;Mn pend.lpatan oeeen yang seh sebaga1mana dimaksud pada ayat l huruf c terdin dari jenis pendapatan;
- a. Dana Darurat
- b. Dana Bagi hasil pajak daro propins, dan Pemermtah Oaerah lamnya
- c Dana Penyesuaian dan Otonom1 khusus
- d. Bantuan keuangan dari propins, atau pemerintah daerah lamnya
Rp
Rp
8,823,661.467.00
Rp
97 .848.933.600 00
Rp
8.632,450,560 00
Pasal 3
- (I) Belanja Daerah sebagalmana d1maksud dalam peset I terdiri dari
- a Belanja Tldak Langsung
- b Belt;a Langsung
\_\_\_
..
Rp
Rp
Rp
394.757.422.585.18
249.237 .029. 739,48
643.994.452.324,66
.
| (2) Belanja tldak langsung sebagaimana dlmaksud ceoa avat 1 d1 atas terort darl jerss belanja | (2) Belanja tldak langsung sebagaimana dlmaksud ceoa avat 1 d1 atas terort darl jerss belanja | (2) Belanja tldak langsung sebagaimana dlmaksud ceoa avat 1 d1 atas terort darl jerss belanja |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Belanja Pegawa1 | Rp | 365 549 937.585, 18 |
| b. Belanja Bunga | Rp | 2.128125.000.00 |
| c. Belanja Subs1ch | Rp | |
| d. Belallja Hceh | Rp | 4.965 000 000.00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp | 7.620.000000,00 |
| I. Belanja Bagi has1I | Rp | 405 000 000,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuarxian | Rp | 13 589.360.000,00 |
| h. Belan1a Tidak terduga | Rp | 500.000.000 00 |
| (3) Belanja Langsung sebagalmana d1maksud ayal I huruf b terdm cart jenis belanja; | (3) Belanja Langsung sebagalmana d1maksud ayal I huruf b terdm cart jenis belanja; | (3) Belanja Langsung sebagalmana d1maksud ayal I huruf b terdm cart jenis belanja; |
| a. Belanja Pegawal b. Be!anje Bareng | Rp | 28 430 166 087 .oo |
| dan Jasa | Rp | 92.689.756.562,48 |
| c. Belanja Modal | Rp | 128. 117.107 090 00 |
| Pasat 4 | Pasat 4 | Pasat 4 |
| (1) Pembevaan oeeren sebagalmana dimaksud dalam pasat I terdin dan | (1) Pembevaan oeeren sebagalmana dimaksud dalam pasat I terdin dan | (1) Pembevaan oeeren sebagalmana dimaksud dalam pasat I terdin dan |
| a. Peoenmaan | Rp | 1 242,892,944 66 |
| b. Pengelu..ran | Rp | 23,000,000 000 00 |
| (2) Penerimaan sebeqerrrena omaksoo p, l l ayat ( ! ) huruf a teron oan )<T,1s perobavaan | (2) Penerimaan sebeqerrrena omaksoo p, l l ayat ( ! ) huruf a teron oan )<T,1s perobavaan | (2) Penerimaan sebeqerrrena omaksoo p, l l ayat ( ! ) huruf a teron oan )<T,1s perobavaan |
| a SILPA Tahun Anggaran sebelumnya se1umlah | Rp | 1,040,000,000 00 |
| b. Penca,ran dana cad;., o.:n seiumlah | Rp | |
| c Has1I pen1ualan kek.:.• >.an daerah yang d1p,sahkan se1umlah | Rp | |
| d. Penerimaan pmJam;m daerah sejumlah | Rp | 202 892,944 66 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdm dari jenis pembiayaan
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp
- b Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejUlmh Rp
- c. Pembayaran uta.ng pokok seiumlah
- Rp
- d. Pembellan pi!1aman daerah sejumlah
Rp
23.(XXl,OClO,OClO 00
Pasal 5
u-een lebih lanJut Perubahari Anggaran Pendapatan dan Belan}&lt;I Daerah sebagaimana dlmaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bag!an yaog tidak terpisahkan dari peraturan daerah lru, terdm dari

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBO menurut Urusan Pemefintah Daerah dan Organisasi SKPO; .

3. """""' n1 Rrdan APID merurut Urusan Pememtctl Daelah, Orgnsasl SKPO, Perdapatan, Belanja dan Perrbiayaan; 4. Lampuan IV Rekapitulasl Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasl SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lamp,ran Fungs, dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Neg,Jra;

- v Rekapitulasi BelanJa Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan

- Daftar Jumlah pegawai per golongan dan per Jabatan; 6. Lampiran VI

- Daftar piutang oaeren Lampiran VII

- Daftar penyertaan modal (mvetasi) daerah 8. Lampiran VIII

- Daftar perk11aan penambahan dan pengurangan asset 9. Lan ·"ran IX

tetap daerah

- oena- p, •klraan p,..ncmtxhai er. pengurangan asset larr · lam ' 10. Lami,,ran x

- O;;ftar xccetan - � cglatcr&gt; tahur, angg;:Jran sebetornnva yaog belum etseesanan dan dianggarkan kembali dal&lt;tri1 tahun ai.ggariln rm, ' I. lilmpir.in XI

12. Laml)lran Xll

Dattar c, -a cadan.;r;,n r1 �� ·ah· rran

- 7.

- � - Larr.piran &gt;:!11 : ,.si oaeran

## Pasal 6

Bupeu Pangka1ene dan Kepulauan menelapkan Peraturan tentang peojeoeren anggaran perceoetan dan bclanja daer.ih sebeqai landas.in operessooet pe1aksilnaan;

## Pasal 7

Peraturan tecren jru mula, berlaku pada tanggal d1undc1ngkan

A9&lt;1r senec orong mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peretuean DaerJh in, dengan penempatannya dalam Lembaran oaeran

o,1e1apkan d, Pangka1ene Pada tanggal 31 Oesember 2010

hlHMI.Jngkang di Pangakaiene

1· .• t,

1,111gga1:

1 Descmber 2010

aeran l(; � upilten PilngkilJene dan Kepulauan

! .. \,. ""-'- --./

i

'hi'-.H.

ANW"'R

RECCA.MM

.

--

�

-

\

t-

••

'

'./

11 MBARAN DAERAH KABUPATEN PA1&gt;..1c;.,\_fNE DAN KEPULAUAJ. TAHUN 2010 NOMOF,. 5

,

..

.


"