PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Lugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pembcrdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Lugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pembcrdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton;
1. Mengingat
BAB II - KEDUDUKAN Pasal 2
Pasal 2
- [I] Dinas Pemberdayaan Percmpuan Dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pcmerintahan dibidang Pernberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Percmpuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) clipirnpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawab dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekrctaris Dacrah.
BAii ill SIJSUNAN ORGANISASI
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun l959 tcnt.ang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II oi Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 1-'emerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncaia Nomor -11138.);
4. Undang·Undang xomor 12 Tahun 2011 tentang Peuibentukan Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tohun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 5234)
5. Undnng-undang Nornor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ( lernbaran Negara Republic Tndonr.si:i rahun 2014 nomor 4, tambahan lembaran Negara Republic Indonesia nomor 5492);
6. Undang-Ur.dang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
Menetflplrnn :
- 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerimahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dcnga.n Undang-Undang Ncmor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahun Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri.ntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor l 14);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6 );
10. Peraturar. Menten Pemhs,rdaya,;,n Pe.-emp1rnn n:1n Perlindungan Anak Nornor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pernetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perernpuan Dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlir.dungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pernberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pcmcrintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai D.aerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Butun 'I'alruu 2016 Nomor 112 );
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor b tahun 2016 tentang Pembenrukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Buton talrun 201 G Nomor 1161
MEMUTUSKAN:
PF.RA1'URAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANlSASJ, Tl'GAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINOUNGAN ANAK K,\BUPATEN BUTON.
Pasal l
uatam Peraturan iru, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintoh Daeruh odo.lo.h Pemerintoh Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Bu ton.
4. WakiJ Eupati adaiah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Kabupaten Buton ,
6. Sekretaris Daerah adalah Sekret.aris Daer ah Kab up aten Buron.
7. Dinas Pernberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Ana.k yang selanjutnya disebut Dinas Pernberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pernberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bu ton.
8. Kepala Dinas Peruberd .. y.,cu1 Pererupuau Dan Per liudurigan Anak ada.lah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempu an Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekrerariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Uinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekrctari1S Dinas Pcmberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Oinas Pernberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupat.en Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Percmpuan Dan 1-'erlindungan Anak Kabupaten Duton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada nina~ Pernberdayaan Percmpuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton.
15. lG. Scksi adalah Sck,i pada Din as Pemberdayaan Pcrcmpuan Dan Perlindtmgan Anak Kabupaten Bu ton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buron.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adal.ah unsur pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis opcrasional dan/atau kegiatan teknis terten tu.
18. Kelompok Jabatan Pungsional adalah Kelompok Jabatan Pnngsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Analc Kabcrpateri Buton
- [I] Dinas Pemberdayaan Percmpuan Dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pcmerintahan dibidang Pernberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Percmpuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) clipirnpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawab dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekrctaris Dacrah.
BAii ill SIJSUNAN ORGANISASI
- (I) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah Dinas Daerah Tipe A
- [2) Dinas Perr.berdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengarusutarnaan Gender Dan Pemberdayaan Perernpuan
- d. Bidang Data Dan Informasi Gender Dan Anak
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak
- r. Rich,ng Pertindi mgan Hak Peremuan Dan Perlindungan Khusus Anak
- g. Sarana dan Prasarana lndustri;
- h. Sub Bagian/Seksi;
- i. UPTD; dan
- J. Dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- [3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2}
Huruf b terdiri a:as :
- a. Subbagian program dan anggaran;
- b. Subbugiun umum;
- c. Subbagian Kcuangan;
4. [4) Bidang Pengarusutarnaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri a tas :
- a. Seksi Pelernbagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pernoerdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
- b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan l:'emberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik Dan Huk..1111
- c. Scksi Pclcmbagaan Pengo.rusutom::ian Gender Dan Pernoerdayaan Pere:.npuan Dan Kualuas Kf'.hrnrg::i
- (5) Bidang Bidang Data Dan informasi Gender Dan Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Data Dan Informasi Gender
- b. Seksi Data Dan lnformasi Anak
- c. Seksi Informasi Gender Dan Anak
- (6) Bidang Oidang Pemenuhan liak Ana.k scbagaimana dirnaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atae :
- a. Selcsi Hak Sipil, lnformasi Dan Partisispasi
- b. Seksi Pengasuhan Keluarga, Lingkungan Dan Kesehatan
- c. Seksi Kesejahteraan Pendidikan, Kreatifitas Dan Kegiatan Budaya
- (7) Bidang Bidang Bidang Perlindungan Hak Peremuan Dan Perlindungan Khusus Anaksebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf f terdiri atas :
17. a, Seksi Pei linduugan Pererupuau Dau Auak
- b. Sck:;,i Pcrlindungan l{huaua Kckor aaari Pcrcmpuan Dan Anak
- c. Seksi Data Kekerasan Perempuan Dan Anak
20. [8) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Pcraturan Bupati ini

## Pasal 4

- (1) Sekretaria: sebagaimana dimaksud dalarn pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oteh seorang Sekretaris yang berada dibawali dau bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Di.dang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c,huruf d,huruf e, huruf I, huruf g, dan huruf h dipimpin oleh seorarig Kep,;il::i Rici::ing yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksr sebagaimana dimaksud clalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) d.pimpin oleh seorang Kepala Sek.si yang berada &lt;li bawah dan bertauggungjawab kcpada kcpala Bidang maaing macing.

## BADN TUGAS DAN FUNGSJ

## Bagian Kesatu

Um um

## Pasa: 5

- (1) Dinas Pemberdavaan Perempuan D~, Perlindungan Anak mempunyai tugas rnembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pernerintahan menjadi kewenangan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak datam rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (Ii menyelenggarakan fungsl:
- a. perurnusan kebijakari tcknis scsuai dcngan lingkup tugaanya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesua, dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporau pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pernbinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengar. lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaau Fuugsi lain yaug diberikau oleli Bupau ecsuai dcngan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Kepala Dinas

## JJasaJ o

- (1) Kcpala Dinae mcrnpur.yai tugas memimpin do.n melaksanakan urusan pemerint.ahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berazaskan otonorni daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Pembcrdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta :nembina hubungan kerja dengan instansi Pernerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan Jainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat ( l) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pcmbcrdayaari Peremp uan Dan Perlindungan Anak
- b. Pengkcordinasian pemberian peri:dnnnrlnn pelr-iksRnM~n pelayanan umum
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadao UP'fD dan kelompok jabatan fungsional
6. d, Pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang kesekretariatan rfin:,c:
- e. Penandatanganan surar/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
8. dacrah scauai cJ.::ngun tugaa pokok dan fung&amp;iny,;.

## Bagian Ketiga Sekretar:at Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas dalam Pelayanan Administrasi dan Kesekretariatan kepada semua Satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi Urusan Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, perlengkapan, Kepegawaian, Hukum, umum, Hurnas dan Protokol serra Urusan Peudidikan dan Pelatihau ,
- (2) Sekretarls Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
3. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian Perumusan Perencanaan Program 11imis, serta Evaluasi dan Pelaporan ' a.
4. Penyusunan Anggaran; b. Pelaksanaan Urusan Keuangan, Perlengkapan dan
- c. Pelaksanaan Urusan Administrasi Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Hukurn, serta Pendidikan dan Pelatman:
- d. Pelaksanaan Urusan Umum, Surat menyurat dan Arsip, ruurah taugga, serta 'urtrsan Kchumasan dan protokol; dan
- e. Pelaksariaan tugas lain yang diberikan. oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Program Dan Anggaran, memptmyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Suh Bagian Program dan Anggaran sesuai peraturan \_pen:ndang-unda:ngan yang berlaku dan surnber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Melakukan pernantauan, mengendalikan sert.a mengevaluasi penyelcnggaraau kegiatan dinas
- c. Melaksanaka.n dan mengkoordlnasikan penyusunan rcncana program dinas;
- d. Membuat laporan pelaksanaan kcgiatan diuas,
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

## Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. .\1cnyusun rcncana kegiatan Sub Oagian lJmum sesuai pcraturan pcrundang-undongo.n yang berlo.ku do.n sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. .\1embuat laporan rutin tentang perernajaan pegawai, daftar urut keparigkatan (DUK), nominative pcgawai, dan laporan kepegcwaian lingkup SK.PD demi terciptanya tertib administrasi;
- c. Mdttk:sar:akan ucusan pengelolaan surat mcnyurer dan ars1p scrtc adrninistrnsi kepeguwuio.n;
- o. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah rangga SKPD sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan pcraturan pcrundang-undangan yang bc rlaku sebagai dasar pengadaan barang;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaar./ Inveutaris SKPD uutuk tertibnya a.dm.nistrasi pengclolaan barang agar dapat dipcrgunako.n seco.ro. optimal;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

## Pa:sal 10

Kcpala Sub Bagian Keuangan mcmpunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan bcrdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku can sumber data yang terscdia sebagai pedornan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan verifikasi, perneriksaan administrasi dan surat pertanggung jawaban kegiatan serta pelaporan kegiatan dilingkungan SKPD sebagai bahan penyusunan pelaporan lebih lanjut;
- c. Melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan yang bezlaku;

## Bagian Keernpat

## Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perernpuan Pasal 11

- (I) Kepala Bidarig Pcngarusutcrnoun Gender Dan Pcmberdayaan Pcrempuan uiernpunyai tugas :
- a. peny.apan perurnusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamnnn gender dan pemberdayaan perernpuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga:
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidaug ckuuorui, susial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan perurnusan kajian kebijakan pelaksanaan pcngarusutamaan gender dan pcmberdayaan perempuan ui bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinaei dan einkronieaai pcncrapan kcbijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pernberdayaan perernpuan di bidang ekonorni, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- distribusi kebijakan dan pembcrdayaan politik hukum dan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan pelaksanaan pengarusutamaan gender pcrcmpuan di bidang ckonomi, sosial, kualitas keluarga: e.
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutarnaan gender dan pemberdayaan perernpuan di bidang ekonorni, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- layanan h. penyiapan standarisasi lembaga penyeclia pemberdayaan pcrempuan;
1. penyiapan penguatan dan pengem bangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kcsctaraan gender clan hak nnak; dun
- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan ptncrapau kebijakan pelaksariaan pengarusutamaan gender clan pernberdavaan perernpuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

## Pasal 12

- (1) Bidang Bidang Pengarusutamaan Genrler Dan Pernberdayaan Perempuan terdiri atas:
- a. Seksi Kclcmbagaan I'cngarueutamaan Gender Dan Pcmberdayaan Perempuan Bidang Ekonorni; dan
- b. Seksi Kelembagaan Penga.rusutamaan Gender nan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Palitik dan Hukum.
- c. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perernpuan Bidang Kualitas Keluarga.
- (2) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin oleh seorang Kepaia Seksi yang berada dibawah dan bertangi:;ungjawi;.b kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Kcluarga.

## Pasal 13

- (!) Seksi Kelembagaan l'engarusucamaan Gender Dan Pernberdayaan Perernpuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas :
- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pernberdayaan perernpuan di bidang ekonomi;
- b. pcnyiapan forum koorclinasi peJ1yusuua1J kd.&gt;ijakan pelaksanasn pengarusutamaan gender dan pcmberdayaan perernpuan di bidang ekonomi;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutarnaan gender dan pernberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pcrcrnpuar; di bidang ckor:omi;
- e. penyiapan faailitasi, sostaltsasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan penganisutamaan gender do.n pemberdayaan perernpuan di bidang ekonomi:
- f. penyiapan bahan pernberian bimbingan telmis dlin supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutarnaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonorni;
- g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonorm;
- layanan penyedia h. penyiapan standarisasi lembaga perempuan di bidang ekonorni; dan
1. pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pclaksanaan penga.rusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.
- (2) Scksi Kclcmbagaan Pcngaru:sutamaan Gender Dan Pcmbcrdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Huh-um mempunyai tugas :
- a. penyiapan pen1musan kebijakan pelaks;:m::il'ln pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perernpuan di uidang sosial, politik dan lrukurn;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pcngarusutamaan gender dan pemberdayaan pcrcmpuan di hirl:cine sosia], politik dan hukum;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perierapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pernberdayaan perernpuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pcluksanaan pengarusutarnaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. pcnyiapan bahan pcmbcrian bimbingan teknis dan supcrvisi penerapan kebija kan pd::i ksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perernpuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. penyiapan pelembagaan pengar-usutarnaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- Jembaga penyedia Jayanan di bidang sosial, politik dan h. penyiapan standarisasi pemberdayaan perempuan hukum;dan
1. peruautauau, analisis, evaluasi dun pelaporau IJtHe1·apa11 kcbijakan pelaksariaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.
- (3) Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perernpuan Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas :
- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutarnaan ger.der dan pernberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b. pcnyiapan forum koordinasi pcnyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pembcrdayaan pcrcmpuan di bidang kualitas keluarga;
- e. penyiapan fasilitasi, sosiaJisasi dan distribusi kebijakart pelakanrraan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f. penyiapan bahan pernherian birnhingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pcrempuan di bidang kualitas keluarga;
- g. penyiapan penguatan dan pengembangan Jembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalarn mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dau
- h. pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pclaksanaan pcngarusut.amaun gender dan pemberrlayaan perernpuan di bidang kualitas keluarga.

Ba15ia11 Keempat Bidang Data Dan Informasi Gender Dan Anak

## Pasal 14

Bidang Data Dao Informasr Gender Dan Anak mempunyai rugas rnelaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perumusan, pernbinaan, dan operasionalisasi program pernberdayaan perempuan.

## Pasal 1 S

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimoksud dalam Pasal 14, Bidang Data Dan Inlorrnasi Gender Dan A.nak rnenyelenggarakan Iungsi:

- a. penyiapan perumusar: kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- c. pengumpuran, dan inforrnaei penyiapan perurnusan kajian ke~ijakan pcngolahan, analisis dan pcnyajian data gender dan ana k:
4. d , penyiapar, koordiriaei dan einkronieaei penerapun kebijakan pengurnpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- I. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pem:rapan keuijakan pengumpuiarr, peHgul1:1.1H1.u, a.Uo.li::;i::; dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporarr penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender; dan
8. kegiatan h. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan; dan
- a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 16

- ( 1) Ricfang Data Dan Jnformasi Gender Dan Anak terdiri atas:
- a. Seksi Data Dan Jnformasi Gender; dan
- b. Seksi Data Dan lnformasi Anak.
- c. Sel&lt;si Informasi Gender Dan Anak.
- (2) Seksi sebagaiman dirnaksud pada ayat ( I ), dipimpin oleh seorang Kepaia Seks; yang bcrada dibawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Aicfang Dara Dan lnformasi Gender Dan Anak.

## Pasal 17

- (1) Seksi Data Dan Informasi Gender mempuny::ii 111!!,:'!S
2. perumusan kebijakan pengumpulan, analisis dan penyajiau data dan inforrnaai a) penyiapan pengolahan, gender;
3. bi penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan peugurupulau, pengolahan, analisis dan penyajian data dan iriformasi gender;
- c) pcnyiapan pcrumusan kajian kebijakan pengumpulau, pengola.han, analisis dan pcnyajiari data clan informasi gender;
- d) pcnyiapan koordinasi dan slnkronisasi penerapan kebijakan pengurnpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan inforrnasi gender;
6. el penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpufan, pengolahan, analisis dan penyapan data dun Informaei gender;
- I) peuyiapan bahun pernberian bimbingan teknis dan strpervrsr perierapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyaiian data dan informasi gender; dan
- g) pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dam dan informasi gender.
- (2) Scksi Data Dan lnfonnasi Anak mempunyai tugas
- a. penyiapan perumusan kebjjakan pengurnpulan, pengoJahan, unafieis da.n penycjian data dun informasi anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan inforrnasi anak;
- c. penyiapan perumusan kajian kcbijakan pengumpulan, pengolahan, analisis clan penyajian data dan informasi anak;
- d. penyiapar; koordinasi dsn sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pcngolahan, analisis clan periyajiari data dan in forrnasi ""n;, k;
- e. penyiapan Icsilitasi, eoeictisasi dan dlstribusi kebijakari pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- f. penyiapru: bahan pemoerian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan infcrmasi anak;dan
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan petapuran pem::rapar1 kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis clan penyajian data dan informasi anak.
- (3) Seksi Tnfonnasi Gender Dan Anak mernpunyai rugas :
- a. penyiapan perumusan kebijakan penyediaari layanan data gender dan anak;
- b. penyiapan fon1m lmnrrlinasi penyusuna.n kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e--gov);
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov);
- d. penyrapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijukan peuyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov);
- e. pcnyiapan fasilitasl, sosialisaei dan distribusi kebijaknn penyr-diaan layanan data gender dan anak dalam website fe-gov);
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan keoijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website 1,e-gov); dan
- g. pernantauan, analisis, cvaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan penyediaan .ayanan data gender dan arrak dalam website (a-gov).

## Bagian Kelima

## Bidang Pemenuhan Hak Anak

## Paenl 13

## Bidang Perncnuhau Hak Anak mcmpunyai tugas

- a) penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidarig pengasuhan altematif dan penrlidikan serta pcmanfastan waktu Juang dan kegiatan budaya;
- b) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan altematif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu Iu aug dan kcgiatan budaya;
- c) penyiapan perumusan kajian kebijalcan pcmennhan h,ik anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidi.kan serta pemanfaatan waktu I uang dan kegiatan budaya;
4. dj penyiapan koordinasi dan sinkronisasl penerapan kebijakar. pemenuhan hak anak di bidang pengasultar) altcrnatif dan pendidikan serra pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaaiau waktu Iuang dan kcgiatan btrdaya;
6. £) penyiapan bahan pemberian bimhingAn teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan altematif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 'budaya;
7. gt pcnyiapan pelembagaau pemcnuhen hak anak pada Iembagc pcmerintah , nonpemerintah. dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- h) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia la)cUHUl pcnir,gata.n k..ialita3 hidup unak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pernanfaatan waktu luang clan kegiatan budaya; dan
9. ii pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemcnu.han ha.k anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaaian waktu luang da, kegiatan budaya.

## Pasal l9

- (l) Bidang Pcmenuhan Hak Anak terdiri atas:
- a. Seksi Hak Sipil, Informasi 01:l.Il Partisipasi:
- b. Seksi Hak Pengasuhan Keluarga l.ingkungan Dan Kesehatar.
- c. Seksi Kesejahteraan, Pendidikan .Krcatifitas Dan Kegiatan Budaya;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bcrtanggung jaw al, kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

## Pasal 20

- (1) Seksi Hak Sipil, Informasi Dan Partisispasi mernpunyai tugas:
- a. penyiapan pcn1musan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, inforrnasi dan partisipasi;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pcmcnuhan bak anak. di uit.lan~ hak sipil, informasi dan partisipasi:
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan 'hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kcb.iiakan pernenuhan hak anak di bidang hak sipil, inforrnasi dan part.isipasi;
- c. penyiapan Iasilitasi, sosrabsasi dan clistribusi kebijakan pemenuhan hak ,;m1.k di hidang hak sipil, inform.asi dan partisipasi;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan telmis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang bak siiJil , iuformas! dart partisipasi;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lcmbaga pemerintah, nonpemerintah, dan dun.ia usaha di bidang hale sipiJ, informasi dan partisipasi;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kuali!as hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; dau
- i. pemantauan, analists. evaluas. dan pelaporan penerapan kehijakan pP.1llP.nllh,m hak anak di bidang hale sipil, informasi dan partisipasi.
- (2) Seksi Pengasuhan Keluarga, Lingkungan Dan Kesehatan mempunyai rugas :
- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidarig keeehatcn daear dun keeejchteroan;
13. kebijakan dasar dan b. penyiapan forum koordinasi penyusunan pcmenuhan hak anak di bidang kesehatan keseiahteraan:
- c. penyiapan perumusan kaiian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. penyiapan koordinasi dan smkronisa.si penerapan kebijakar. pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kcscjahtcraan;
- e. pcnyiapan fasilitasi, sosialieasi dan ui::;tril,u::;i kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. penyiapan bahan pernberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kcachatan dasar dan kcscjahtcraan;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuha.n hak anak pada lcmbaga pemerintah, nonpemerintab, dan dunia usaha di bidang kesebatan dasar dan kesejabteraan;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kuahtas hidup anak di bidang kcscnatan dasar dan kcscjahtcraan; dan
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebiiakan pemcnuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- (3) Seksi Kesejahteraan Pendidikan, Kreatifltas Dan Kegiatan Budoya mempunyai rugas :
- a. penyiapan perurnusan kebijakan pernenuhan ha.k ariak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budava;
- h. pe.nyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan altematif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pcndidikan sert a pernanfaatan wakrn lnang clan kegiatan budaya:
- d. pcnyiapan koordincai don einlcronieaci penernpan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pcngasuhan alternatif dan pendidikan scrta pernanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di biaang pengasuhan altematif dan pendidikan scrta pcmanfaatan waktu luang don kegia+an hurlaya;
- f. penyiapan bahan pemberian birnbingan teknis dan supervisi penerapan kcbijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan altematif clan pendidikan serta pernanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
29. di bidang pengasuhan altematif dan pendidikan serta pernanfaatan waktu luaug dan kegiatan bucaya;
- h. pcnyiclf:'&lt;1n pengua:an\_ dan pengembangan lembaga penyed.ia Iayarian pemngatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidika.n sertn pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
1. pernantauan, analisis, evaluasi dan pe.laporan perrerapan kebija.ka.n pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang clan kegiatan budaya.

## Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Hak Pcrernpuarr Dan Perliudungan Khusus Anak

## Pasal 21

Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perfindrmgan Khusus Anak mempunyai tugas

- a. penyiapan perumusan kebijakan di biclans pencegahan dun penanganan kekerasan terhadap perernpuan di dalam rurnah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus sorta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khu aus scrta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan ketnjakan di bidang pencegahan dan pcnanganan kckcrasan terhadap perempuan di dalam rumah rangga, &lt;1; hidang kP.tP.nR.gakerjaan, dalam siruaai darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
4. orong; d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rurnah tangga, di bidang ketenagakerjaan, da.lam situasi darurat dan konclisi khusus serta dari tindak pidana pcrdagangan
- e. penyiapan perumusan kajian kebijak.an di bidang pencegahan dan pen anganun kekerusun terhudo.p perempuun di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan perumusan kaiian kebiiakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan koncisi khusus serta dan tindak pidana perdaga.ngan orang;
- g. pen.yiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang keteuagakerjaan , dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlincluugau clan peruberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah langga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
1. penviapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebiiakan di bidang pencegahan dan penaoganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat da.n kondisi knusus serta dan undak pidana perdagangan orang;
- j. penytapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusr kebijakan di bidang pcrlindungan dan pemberdaya.an perempuan korban kckcrasau di n;als,m rumah tangga, di bidang ketenagake,jaan, dala.m situasi darurat dan kondisi khusi;s serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbinzan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan. dalam snuasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana pcrdagangan orang;
- I. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pcncrapan kcbijaknn di b.dang pcrlindungan clan pcmbcrdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di hidang kctenagakerjaan, dalam siruasi darurat dan kondisi khusus serta dari tinda.k. pidana perdagangan orang;
13. m, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang. kerenagakerjaan, dalam siruasi darurar dan kondisi khusus sen:a dari tinduk pidono perdagangan orang;
- n. pemancauan, analists, evaJuasi dan pelaporan penerapan kebijalcan di bidang perlindungan don pemberdayaon perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidanz ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. penyiapan perurnusan kebijakan di bidang perl.indungan khusus anak;
- p. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 1&gt;erlindungan khusus anak;
- q. penyiapan perumusan kaian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak:
- r. penyiapan koordinasi dar; sinkronisasi penerapan kcbijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- t. penyiapan bahan pembcrian bimbingan teknis dan supervisi penerapar; kebijakan di bidang perlindungan khusu s ana.k;
- u. pcmantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pencrapan kcbijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- v. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pcngolahan, analiais dan pcnyajian data uau iuforrnasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
23. w, penyiapau Ior un: koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, arialisis dan penyajian data dan informnoi .kckcreean, terhadap perempuan dan anak:
- x. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan lnformasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
25. kebijakan data dan y. penviapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pengumpulan, pengoJahan, analisis dan penyajian informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
26. kebijakan data dan z. penyiapan [asilitasi, sosialisasi dan distribusi pengurnpulan, pengolahan, analisis dan penyajian inforrnasi kekerasan ternadap perempuan dan anak;
27. aa. penyiapan bahan pcmberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan keoijakan pengurnpulan, pcngolahan, anahsis dan
28. penyajian data dan infonnasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
29. bb. penyiapan pcnguatan dan pengembangan lembaga penyedis layanan perlindungan perempuan;
- cc. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan knusus: dan
- dd. pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, anatlsts dan penyajian data c.o.n informaai Icckcraean tcrhadap pcrcmpuari clan anak.

## Paeal 22

- (1) Bidang Perlindungan Hak Perernpuan Dan Perhndungan Khusus Anak tcrcliri a ta s:
- a. Scksi Pcrlindungan Pcrempuan Dan Anak;
- b. Seksi Perlindungan Khusus Kekerasan Perempuan Dan Anak:
- c. Scksi Data Kckcrasan Pcrcmpuan Dan Anak;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kcpala Sekei yang bcrada dibcwah dari bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak.

## Pasal 23

- (1) Seksi Perlindungan Perernpuan Dan Anak mempunyai tugas:
- a. penyiapan \_perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuao dan anak di dalarn rurnah La11gga, di l,iuaug ketenagakeijaan, dalam
3. situasi darurat dan konclisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan perurnusan kebijakan di bidang perlindungan dan pernberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidung ketenagakcrjaan , dalam eituasi darurat. d an kondisi khusns sP.rl:i dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. pcnyiapen forum koordiriasi penyusu.nau kebijakau di bidang pencegahan dan pPns&lt;.nganan kekeras an terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenazakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
6. c, penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pcmberdayaan perempuan dan anak korban xekerasan di dalam ruman tangga, di bidang ketenugckerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khuears serta dari rindak piclan:a perdagangan orang;
- c. pcnyiapan perumu aan kajian kebijakan di bidang pericegahau dan pP.nanganao kekerasan ter hadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, ci bidang ketenagakeriaan, daiam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
8. ketenagakerjaan, dalam situ asi darurat dan kondisi khusus serta dari tinda.k pidana perdagangan orang; bidang korban bi dang penyiapan perumusan kajian kebijakan di perlindungan dan pcmberdayaan perempuan kekerasan di dalam rumah tangga, di f.
- g. pcnyiapan koordiuasi dan si.J.1.k..-011.isa.si peuer apau kebijakau di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhada.p perempuan di dalarn rumab tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dankondisi khusus serta dari tinda.k pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkrcnisasl penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang kctcnagakcrjaau, dalam sltuasi clarurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyiapan faailitasr, sosialisasi dan distribuei kebijakan ru bidang pcnccgahan dan penanganan kekerasan terb adap percmpuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam. situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- J. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pcrlindungan dan pernberdayaan perempuan korban kckerasan di dalam rumah tangga, di bidang keteriagakerjaan, dalam situasi clarurat cian kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangru:1 or:ang;
13. k, pcnyiapan bahan pemberian bimbingan tcknis dan aup