UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 1997 tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (berlaku 1 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa baik tanah yang mernpunyai fungsi sosial sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa maupun bangunan mernberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang mernperoleh suatu hak atasnya, oleh karena itu wajar bila rnereka yang mernperoleh hak atas tanah dan atau bangunan diwajibkan membayar pajak kepada Negara;
!.!
..
. ~
1
•
•
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang tent.ang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka hak-hak atas tanah menurut hukum barat menjadi tidak berlaku lagi, oleh karena itu pungutan Bea Balik Nama atas pemindaban harta tetap berdasarkan Ordonansi Bea Balik Nama menurut Staatsblad·1924 Nomor 291 tidak: dapat dilaksanakan;
- d. bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hale atas tanah dan atau bangunan, berdasarkan peraturan perundang-· undangan yang berlaku perIu dikenakan pajak dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. Menetapkan
BABI ...
•
•
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan
:
1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang. dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan; J
3. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang dapat disingkat STB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
5. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKBKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok paiak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
6. Surat ...
•
•
PRESIOEN REPUBLIK INOCNt::5IA
-4
-
6. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tarnbahan, yang dapat disingkat SKBKBT, adalah surat keputusan yang mcnentukan tarnbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
7. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKBLB, adalah surat keputusan yang menentukan jurnlah kelebihan pembayaran pajak karena jurnlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang;
8. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, yang dapat disingkat SKBN, adalah surat keputusan.yang rnenentukan jurnlah pajak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar;
9. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang dapat disingkat SSB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan;
10. Surat Keputusan Pernbetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-uudangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan
•
•
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hale atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
11. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak. atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak;
12. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaiau Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 2
- (1) Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dun atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Pemindahan ...
•
•
Pemindahan hale karena
- 1) jual beli;
- 2) tukar-rnenukar;
- 3) hibah;
- 4) hibah wasiat;
- 5) pemasukan dalarn perseroan atau badan hukum lainnya;
- 6) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 7) penunjukan pembeli dalam lelang;
- 8) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9) hadiah.
- b. Pemberian hale baru karena :
- 1) kelanjutan pelepasan hak;
- 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hale atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun;
- f. hak pengelolaan.
Pasal 5
1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan
:
1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang. dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan; J
3. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang dapat disingkat STB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
5. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKBKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok paiak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
6. Surat ...
•
•
PRESIOEN REPUBLIK INOCNt::5IA
-4
-
6. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tarnbahan, yang dapat disingkat SKBKBT, adalah surat keputusan yang mcnentukan tarnbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
7. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKBLB, adalah surat keputusan yang menentukan jurnlah kelebihan pembayaran pajak karena jurnlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang;
8. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, yang dapat disingkat SKBN, adalah surat keputusan.yang rnenentukan jurnlah pajak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar;
9. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang dapat disingkat SSB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan;
10. Surat Keputusan Pernbetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-uudangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan
•
•
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hale atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
11. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak. atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak;
12. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaiau Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (1) Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dun atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Pemindahan ...
•
•
Pemindahan hale karena
- 1) jual beli;
- 2) tukar-rnenukar;
- 3) hibah;
- 4) hibah wasiat;
- 5) pemasukan dalarn perseroan atau badan hukum lainnya;
- 6) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 7) penunjukan pembeli dalam lelang;
- 8) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9) hadiah.
- b. Pemberian hale baru karena :
- 1) kelanjutan pelepasan hak;
- 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hale atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun;
- f. hak pengelolaan.
- (1) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. perwakilan diplornatik, konsulat ## BAB III
SUBJEK PAJAK
Pasa14
- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.
- (2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang mi.
BABIV TARIF PAJAK
Tarif pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
•
•
BABV
DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 6
- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak .
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
3. (1), dalam hal :
- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar-rnenukar adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
- c. hibah adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
- d. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
- e. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
- f. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang;
- g. peralihan hak karcna pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
- h. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
- i. pemberian hak barn atas tanah di Iuar pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut.
...
•
•
- (3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rcndah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Burni dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, Menteridapat menetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Burnt dan Bangunan.
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 7
- (1) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp30.000.000,OO (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah .
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 8
- (1) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan earn rnengalikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.
.
...
..-
\_
...
•
•
BABVI SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 9
- (1) Saat yang rnenentukan pajak yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk :
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
3. ditandatanganinya akta; dan dibuat tanggal sejak adalah b. tukar-menukar
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganiuya akta;
- f. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
- g. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- h. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
1. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak: tanggal diterbitkannya sura! keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian nak;
- k. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
•
•
- (2) Pajak yang terutang hams dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il, atau Kotamadya Daerah Tingkat II, atau Propinsi Daerah Tingkat I untuk Kotamadya Administratif yang meliputi letak tanah dan atau bangunan .
PEMBAYARAN, PENETAPAN,
BABvn DAN PENAGIHAN
Pasall0
- (1) Wajib Pajak wajib mernbayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2) Pajak yang terutang dibayar di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Tata eara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 11
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Sayar apabila
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 12
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan apabila diternukan data barn dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi adrninistrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
•
•
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 13
- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Sural Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila :
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- h. dari hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdapat keku.rangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalarn Sural Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2.% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulan sejak saat terutangnya pajak .
- (3) Surat Tagihan Bea Pe..olehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai kekuatan hukum yang sama dengau surat ketetapan pajak.
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 14
- (1) Sural Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan. Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Sural Tagihan Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan, dan Sural Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
•
•
PRES,OE."J REPUBLIK INDONESIA
-14 -
- (2) Pajak yang terutang
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 15
Jumlah pajak yang terutang ## BAB VIII
KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 16
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
•
•
- a. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Mas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Rea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;
- d. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan Nihil.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jurnlah pajak yang terutang menurut ' perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling' lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Baogunan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil oleh WajH:J Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
•
•
PRESIO;::N REPUBLIf&lt;. INOONE SIA
-16 "
- (5) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib mernberikan keterangar. secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban rnembayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
BAB II - OBJEK PAJAK
Pasal 17
- I (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterirna, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan .
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
PENJELASAN
Pembukaan
tertulis.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau rnenambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Direktur J enderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
•
•
##
PENJELASAN
Pasal 18
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak