PERATURAN BUPATI RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang PEMANFAATAN BANTUAN PENDAMPING RAWAT INAP, BANTUAN TRANSPORT SERTA AKOMODASI PASIEN DAN PENDAMPING RAWAT JALAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
PROVINSI JAMBI KABUPATEN BATANG HARI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 47 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN BANTUAN PENDAMPING RAWAT INAP, BANTUAN TRANSPORT SERTA AKOMODASI PASIEN DAN PENDAMPING RAWAT JALAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta meringankan beban masyarakat miskin dalam Kabupaten Batang Hari yang dirawat, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan untuk pasien dan pendamping pasien masyarakat miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Bantuan Pendamping Rawat Inap, Bantuan Transport serta Akomodasi Pasien dan Pendamping Rawat Jalan bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Batang Hari Tahun 2017.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagaian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
Menetapkan
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73).
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BANTUAN PENDAMPING RAWAT INAP, BANTUAN TRANSPORT SERTA AKOMODASI PASIEN DAN PENDAMPING RAWAT JALAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit adalah semua Rumah Sakit/Institusi pelayanan kesehatan selain Rumah Sakit Jiwa yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
9. Pasien adalah setiap orang yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI/PBI Daerah) yang datang ke sarana kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
10. Pendamping pasien adalah salah seorang keluarga pasien yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) pasien yang menunggu dan atau menjaga pasien selama dalam perawatan dan pengobatan baik di sarana pelayanan dasar maupun rujukan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Sebagai pedoman dalam pemanfaatan bantuan pendamping rawat inap, bantuan transport serta akomodasi pasien dan pendamping rawat jalan bagi masyarakat miskin Kabupaten Batang Hari.
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pendamping rawat inap, bantuan transport serta akomodasi pasien dan pendamping rawat jalan bagi masyarakat miskin Kabupaten Batang Hari.
BAB III - PERSYARATAN MENERIMA BANTUAN Pasal 3
Pasal 3
Syarat-syarat menerima bantuan:
- a. Untuk menerima bantuan pendamping rawat inap di FKTP dalam Kabupaten Batang Hari harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. Fotocopy Kartu Peserta JKN-PBI;
2. Fotocopy KTP pendamping, KK pasien/KK pendamping; dan
3. Surat keterangan dirawat di FKTP
- b. Untuk menerima bantuan pendamping rawat inap di Rumah Sakit dalam Kabupaten Batang Hari harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. Fotocopy Kartu Peserta JKN-PBI;
2. Fotocopy KTP pendamping, KK pasien/KK Pendamping; dan
3. Surat keterangan dirawat di Rumah Sakit
- c. Untuk menerima bantuan pendamping rawat inap di Rumah Sakit Provinsi Jambi harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. Fotocopy Kartu Peserta JKN-PBI;
2. Fotocopy KTP pendamping, KK pasien/KK Pendamping;
3. Surat keterangan dirawat di Rumah Sakit;
4. Surat permohonan dana bantuan dari pasien/keluarga; dan
5. Surat kuasa apabila pendamping diluar kartu keluarga Pasien yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasien.
- d. Untuk menerima bantuan pendamping rawat inap dan atau bantuan transport serta akomodasi pendamping dan pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Luar Provinsi Jambi harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. Fotocopy Kartu Peserta JKN-PBI;
2. Fotocopy KTP pendamping, KK pasien/KK pendamping;
3. Surat keterangan dirawat di Rumah Sakit;
4. Surat permohonan dana bantuan dari pasien/keluarga;
5. Tiket Pesawat dan Boardingpass (PP) dan atau tiket kendaraan (PP) untuk pasien dan pendamping 1 (satu) orang;
6. Surat pernyataan pertanggung jawaban pengeluaran biaya; dan
7. Surat kuasa apabila pendamping diluar kartu keluarga Pasien yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasien.
BAB IV - PEMANFAATAN DANA BANTUAN Pasal 4
Pasal 4
Pemanfaatan bantuan pendamping rawat inap, bantuan transport serta akomodasi pasien dan pendamping rawat jalan bagi masyarakat miskin Kabupaten Batang Hari dipergunakan untuk:
- a. Bantuan uang makan untuk keluarga pasien yang mendampingi di:
1. FKTP dalam Kabupaten Batang Hari sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 30.000,-/hari, maksimal selama 3 (tiga) hari.
2. Rumah Sakit di Kabupaten Batang Hari sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 30.000,-/hari, maksimal selama 6 (enam) hari kecuali untuk kasus gizi buruk dan penyakit kronis maksimal 15 (lima belas) hari.
3. Rumah Sakit di Provinsi Jambi sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp.45.000,/hari, maksimal selama 6 (enam) hari kecuali untuk kasus gizi buruk dan penyakit kronis maksimal 15 (lima belas) hari.
- b. Bantuan biaya transportasi dan akomodasi untuk pasien yang dirujuk ke luar provinsi Jambi:
1. Biaya transport ke Bandara (PP) real cost.
2. Biaya Tiket Pesawat kelas ekonomi (PP) atau Kendaraan (PP) real cost untuk pasien dan 1 (satu) orang pendamping.
3. Apabila pasien rujukan rawat jalan, mendapat:
- a) Biaya transport lokal Rp. 20.000,-/hari, maksimal selama 6 (enam) hari.
- b) Biaya penginapan Rp.50.000,-/hari, maksimal selama 6 (enam) hari
4. Apabila pasien dirawat inap, pendamping pasien yang dirawat diberikan bantuan uang harian sebesar Rp. 70.000,-/hari, maksimal selama 30 (tiga puluh) hari.
BAB V - SUMBER DANA Pasal 5
Pasal 5
Bantuan pendamping rawat inap, bantuan transport serta akomodasi pasien dan pendamping rawat jalan bagi masyarakat miskin Kabupaten Batang Hari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
Pasal 6
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 14 Agustus 2017

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 14 Agustus 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 47