PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 63 Tahun 1998 tentang PERUBAHANATASPERATURANPEMERINTAHNOMOR42TAHUN1995 TENTANGBEAMASUK,BEAMASUKTAMBAHAN,PAJAKPERTAMBAHANNILAI DANPAJAKPENJUALANATASBARANGMEWAHDANPAJAKPENGHASILAN DALAMRANGKAPELAKSANAANPROYEKPEMERINTAHYANGDIBIAYAI DENGANHIBAHATAUDANAPINJAMANLUARNEGERI (berlaku 23 Juni 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memperlancar pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah, dipandang perlu memberikan perlakuan di bidang perpajakan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 dengan Peraturan Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3579);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 70).
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI.
Pasal 3
Menambah ketentuan baru diantara Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 yang dijadikan Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI.
Pasal I
Menambah ketentuan baru diantara Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 yang dijadikan Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3A
Pasal 21
- (2) Pajak Penghasilan yang terutang oleh kontraktor, konsultan dan pemasok lapisan kedua atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai oleh hibah, ditanggung oleh Pemerintah."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
pada tanggal 23 Juni 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AKBAR TANJUNG
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANPEMERINTAHNOMOR42TAHUN1995 TENTANGBEAMASUK,BEAMASUKTAMBAHAN,PAJAKPERTAMBAHANNILAI DANPAJAKPENJUALANATASBARANGMEWAHDANPAJAKPENGHASILAN DALAMRANGKAPELAKSANAANPROYEKPEMERINTAHYANGDIBIAYAI DENGANHIBAHATAUDANAPINJAMANLUARNEGERI
## UMUM
Dalam rangka lebih menunjang pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai oleh hibah, dipandang perlu memberikan perlakuan di bidang perpajakan.
Perlakuan perpajakan dimaksud berupa ditanggungnya oleh Pemerintah:
- a. Pajak Penghasilan
PENJELASAN
Pasal 21
yang terutang oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan dan pemasok utama; - b. Pajak Penghasilan yang terutang oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok lapisan kedua. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan