PERATURAN DAERAH BENGKULU UTARA Nomor 5 Tahun 2014 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 7 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggugjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah( DPRD ), berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013;
2. Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
3. Undang-UndangNomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuagan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
6. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 );
11. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5202 );
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013;
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA
M E M U T U S K A N ;
: PERATURAN DAERAH BENGKULU UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Surplus/Defisit Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD
BAB II - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 2
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013
- b. Neraca per 31 Desember 2013
- c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2013 dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan Perusahaan Milik Daerah.
BAB II - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 3
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
- b. Belanja
:Rp. 689.468.952.558,13
:Rp. 691.488.764.302,12
Surplus /(Depfisit)Rp.(2.019.811.743,99)
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
:Rp. 67.000.987.469,21
- Pengeluaran
:Rp. 1.000.000.000,00
Pembiyaan Netto Rp. 66.000.987.469,21
BAB II - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 4
- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (1.140.403.281,14)dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan :Rp. 690.609.355.839,27 b. Realisasi :Rp. 689.468.952.558,13 Selisih lebih / (Kurang) Rp. (1.140.403.281,14)
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (65.121.579.006,36) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Belanja
Setelah Perubahan :Rp. 756.610.343.308,48
Realisasi
:Rp. 691.488.764.302,12
Selisih lebih / (Kurang) Rp.(65.121.579.006,36)
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Depisit sejumlah Rp. (63.981.175.725,22) dengan rincian sebagai berikut:
P
- a. Anggaran Surplus / Depisit
Setelah Perubahan
: Rp. (66.000.987.469,21)
- b. Realisasi
: Rp. (2.019.811.743,99)
Selisih lebih / (Kurang)Rp. (63.981.175.725,22)
Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaansejumlah Rp. 0,00dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Setelah Perubahan
:Rp. 67.000.987.469,21
- b. Realisasi
:Rp. 67.000.987.469,21
Selisih lebih / (Kurang)Rp. 0,00
Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut :
- b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan :Rp. 1.000.000.000,00
- b. Realisasi
:Rp. 1.000.000.000,00
Selisih lebih / (Kurang)Rp. 0,00
Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlahRp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pembayaan Neto
Setelah Perubahan :Rp. 66.000.987.469,21
- b. Realisasi
:Rp.66.000.987.469,21
Selisih lebih / (Kurang) Rp.0,00
BAB II - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2013 yang disajikan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:
Jumlah Aset :Rp. 2.064.053.022.550,73 b. Jumlah Kewajiban :Rp. 15.335.994.551,00
- c. Jumlah Ekuitas Dana:Rp. 2.079.157.466.364,73
BAB II - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 6
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut :
- a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2013: Rp. 66.000.987.469,21
- b. Arus kas bersih dari aktifitas operasi : Rp. 127.066.254.761,01
- c. Arus kas bersih dari aktifitas investasi non keuangan : Rp. ( 129.086.066.505,00 )
BAB II - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 7
Arus kas bersih dari aktifitas pembiayaan: Rp. 0,00 e. Arus kas bersih dari aktifitas non-anggaran: Rp. 0,00 f. Saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2013: Rp. 63.981.129.725,22
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
BAB II - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 8
Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1: Ringkasan laporan

realisasi anggaranmenurut urusan pemerintahan daerah danorganisasi.

Lampiran I.2:Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusanpemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Lampiran I.3 :Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduanurusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Lampiran I.5 :

Daftar piutang daerah.

Lampiran I.6 :

Daftarpenyertaanmodal

( investasi ) daerah.

- Lampiran I.7 : pengurangan aset tetap daerah.

Daftar realisasi penambahan dan

- b. Lampiran II

:

Neraca

- c. Lampiran III :

Laporan arus kas

- d. Lampiran IV : Milik Daerah

Laporan keuangan Perusahaan

## Pasal 9

Bupati Bengkulu Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Diundangkan di Arga Makmur Pada Tanggal, 7 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA


SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip. 196407051988031010

## BAB III

## PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal, 7 Oktober 2014

BUPATI BENGKULU UTARA


H. M. IMRON ROSYADI