PERATURAN BUPATI MA Nomor 40 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,
- bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi dan efektivitas serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.
-
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penataan Ruang di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
32. Peraturan Menteri PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
33. Peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;
34. Peraturan Menteri PU Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
35. Peraturan Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
36. Peraturan Menteri PU Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
Memperhatikan :
Menetapkan :
44. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10) sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/E);
48. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012;
49. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/699/KEP/ 429.011/2010 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Banyuwangi.
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor: 1/KA/LKPP/03/2011, Perihal: Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
24. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik derah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
25. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
26. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
27. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
28. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
29. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
30. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
31. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
32. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
33. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
34. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
37. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD.
40. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
42. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
PELAKSANAAN APBD
BAB II - PELAKSANAAN APBD
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017, sebagaimana terinci dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 40

Penandatangan: ## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 40 Tahun 2016 TANGGAL : 18 Oktober 2016 ## PEDOMAN PELAKSANAAN ## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017 ## BAB I U M U M Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 aspek penting yaitu Kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah ( revenue policy ) dan kebijakan di bidang pembelanjaan keuangan daerah ( expenditure policy ),dan kebijakan di bidang pembiayaan. Kebijakan di bidang keuangan daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, dan masing-masing harus dapat bersinergi. Idealnya expenditure policy merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya revenue policy dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran.

Verifikasi: APBD merupakan dokumen perencanaan anggaran tahunan daerah yang disusun dalam rangka mengimplementasikan kebijakan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 (tiga) aspek penting yaitu kebijakan bidang pendapatan, kebijakan bidang belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Penerimaan daerah bersumber dari pos-pos pajak daerah dan pos retribusi daerah yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan tidak memberatkan masyarakat. Masyarakat sebagai faktor sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, peningkatan seumber daya manusianya diupayakan melalui jalur formal dan jalur non-formal. Setiap badan/dinas/lembaga teknis lainnya yang mengelola sumber peningkatan pendapatan wajib mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Prioritas peningkatan PAD diarahkan untuk peningkatan jumlah objek dan subjek pajak/retribusi daerah, penegakan hukum, penyempurnaan metode dan prosedur pemungutan serta pembaharuan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, selain itu perlu dilakukan upaya rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga tercipta struktur penerimaan daerah yang semakin mantap dan sistem usaha yang merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Peranan BUMD, lembaga keuangan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga harus ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. BUMD Kabupaten Banyuwangi diupayakan lebih meningkatkan dayaguna dan hasilgunanya, serta harus diupayakan peningkatan kualitas, produktivitas dan profesionalismenya. Badan Usaha Milik Daerah harus memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya kepada negara dan daerah dengan tertib. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kabupaten harus mampu memanfaatkan peluang melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 ## BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Penandatangan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun anggaran . APBD juga berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ## A. Prinsip Penyusunan APBD 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. - a. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya . Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja, p rogram dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya ; - b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD/Perubahan APBD; - c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun yang bersangkutan harus dianggarkan. 2. APBD disusun secara tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Penandatangan: 6. Tahapan mulai dari penyusunan RKA SKPD, yang selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA, PPAS, Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis kerja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD sebagai bahan penyusunan raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sampai ditetapkanya perda APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 7. 3. 8. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan.

Verifikasi: 9. Seluruh kegiatan yang dianggarkan dalam APBD harus diinformasikan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, terutama menyangkut tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada jenis/objek belanja, serta korelasi besarnya anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. 4. Partisipasi masyarakat. 2. Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. 5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penandatangan: 4. Wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta subjek pungutan daerah lainnya yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan keringanan/pengurangan atau pembebasan kewajibannya membayar pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya. Terhadap permohonan ini, melalui proses seleksi yang didasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh satker teknis, Bupati dapat memberikan keringanan/pengurangan atau pembebasan atas kewajiban membayar pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya kepada yang bersangkutan. Dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus memperhatikan:

Verifikasi: - a. kejelasan tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; - b. Prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. 6. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Sebagai kebijakan tahunan daerah, Perda tentang APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. ## B. Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBD Pokok-pokok kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun anggaran 2017 secara garis besar sebagai berikut: ## 1. Pendapatan Daerah - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 1) Pengelolaan pendapatan asli daerah diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan masyarakat. Dengan memperhitungkan kondisi perekonomian dan potensi pendapatan yang teridentifikasi, dari tahun ketahun diupayakan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan secara bertahap dapat dikurangi dan mengarah pada pembiayaan mandiri (self financing).

Distribusi: - 2) Kebijakan peningkatan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat untuk menghindari implikasi negatif yang timbul pada sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menstimulan turunnya inflasi, agar tidak terjadi stagnasi pada arus barang/jasa dan kapital dari luar Kabupaten Banyuwangi serta mencegah modal yang tertanam di Banyuwangi berpindah keluar daerah. Jika perlu kepada dunia usaha dapat diberikan insentif untuk menarik atau memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung stabil atau meningkat, upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. - 3) Penetapan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang idle dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. - 4) Penerimaan pendapatan rumah sakit daerah yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah. ## b. Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun anggaran 2017 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: ## 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

Penandatangan: - a. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak, DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dan DBH yang lainnya Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013.

Penandatangan: - b. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017 - 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU): 4. Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.

Penandatangan: 5. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016.

Penandatangan: - 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017.

Penandatangan: 7. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penandatangan: - 4) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi didasarkan atas besaran alokasi bagi hasil cukai tembakau yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diarahkan untuk peningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial, pemberantasan barang kena cukai ilegal dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai . Sebelum ditetapkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara difinitif dengan peraturan gubernur, penetapannya mengacu pada penetapan alokasi tahun anggaran 2016. - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - 1) Penetapan pendapatan bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi tahun anggaran 2017 menggunakan pagu tahun anggaran 2016. Sedangkan bagian yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target tahun anggaran 2016 dapat ditampung dalam perubahan APBD tahun anggaran 2017; - 2) Dana darurat, dana bencana alam, dan sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah daerah yang belum dapat diperkirakan dan dipastikan pada saat penyusunan APBD tahun anggaran 2017, penganggarannya dicantumkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2017. ## 2. Belanja Daerah Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan input yang direncanakan. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2017, pemerintah daerah berupaya menetapkan target capaian, baik dilihat dari konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan yang direncanakan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, belanja langsung harus diupayakan mendapat alokasi yang lebih besar dari belanja tidak langsung. - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi: - 1) Belanja Pegawai - a) Dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD, harus diperhitungkan cadangan adanya dana yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); - b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan di masing-masing daerah dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2017 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok, tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas yang ditetapkan pemerintah; - c) Besarnya kenaikan gaji pegawai didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku; - d) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun anggaran 2017; - e) Dalam upaya meningkatan kinerja aparatur daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang didasarkan atas pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Daerah yang telah menganggarkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang makan, tidak diperbolehkan menganggarkan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dalam bentuk kegiatan;

Distribusi: - f) Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, insentif atas pemungutan pajak daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan. Insentif diberikan atas dasar kebutuhan riil bagi aparat yang terkait dengan proses pemungutan pajak daerah. Besarnya insentif ditentukan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran yang dikaitkan dengan bobot tanggung jawab, peran, beban kerja, prestasi dan lokasi kerja, dengan plafon maksimal tidak melebihi 5% dari target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Penandatangan: - 2) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNSD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PBII/ 2009, Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Asuransi Kesehatan dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak boleh dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundangundangan. - 3) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain-lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan berpedoman pada:

Penandatangan: 6. a). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007;

Penandatangan: 7. b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Penandatangan: - 4) Pengalokasian anggaran Kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedang biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis 'Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota' termasuk di dalamnya 'Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota'. ## 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial - a). Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), organisasi semi pemerintah antara lain seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK) dan pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah perusahaan daerah, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun pemberian hibah sebagaimana dimaksud harus tetap memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib; - b). Penentuan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

Penandatangan: - c). Pelaksanaan belanja hibah kepada pemerintah pusat (instansi vertikal) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan setelah tahun anggaran berakhir;

Penandatangan: - d). Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan untuk mendukung fungsinya di bidang kemasyarakatan yang dilakukan secara selektif dan sesuai kriteria bansos, tidak mengikat dan pelaksanaannya harus sejalan dengan jiwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat; - e). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, penerima hibah berupa uang maupun barang diatur dalam peraturan tersendiri; - f). Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku bagi penerima hibah berupa uang dan/atau barang/jasa. ## 6) Belanja Bagi Hasil - Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada tahun anggaran 2017. Sedang pelampauan target tahun anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD tahun anggaran 2017. ## 7) Belanja Bantuan Keuangan - a). Pemerintah provinsi menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten/kota yang tidak tersedia alokasi dananya. - Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum, dan dapat pula bersifat khusus. - b). Pemerintah kabupaten/kota dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa; - c). Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## 8) Belanja Tidak Terduga - a). Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2016 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat atau mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017; - b). Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mataanggaran belanja tidak terduga menjadi belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan dan untuk anggaran keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya. ## b. Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - 1) Perencanaan alokasi belanja setiap kegiatan didasarkan atas analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan capaian yang dihasilkan dari satu kegiatan, sehingga terhindar dari pemborosan; - 2) Proporsi belanja modal kegiatan pembangunan fisik harus lebih besar daripada belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, dengan batas maksimal 8% dari total biaya konstruksi fisik. ## 3) Belanja Pegawai

Penandatangan: - a). Penganggaran honorarium bagi PNSD harus mempertimbangkan asas kewajaran dan beban tugas. Penghitungan besarnya honorarium harus terstandar dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah; - b). Penganggaran honorarium non-PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan konstribusi terhadap kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi pemerintah; - c). Penambahan tenaga honorarium non-PNSD dan penganggarannya harus diusulkan dan mendapat persetujuan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ## 4) Belanja Barang dan Jasa - a). Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan secara swakelola maupun yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, dianggarkan secara terintegrasi dengan belanja barang dan jasa; - b). Penetapan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang tahun anggaran 2016. Penghitungan kebutuhan riil belanja barang dimaksud disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;

Penandatangan: - c). Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah dalam negeri dilakukan secara selektif dan harus dibatasi frekuensi dan jumlah harinya. Sedang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD; - d). Perjalanan dinas yang mengikutsertakan pihak-pihak di luar PNSD, pembiayaannya disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa; - e). Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan dan hasilnya harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel; - f). Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya dibatasi dan harus diupayakan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah; - g). Penganggaran kegiatan menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan lembaga nonpemerintah yang bekerjasama dengan instansi pemerintah yang telah mendapatkan akreditasi dari instansi pembina (Lembaga Administrasi Negara). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; - h). Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa. ## 5) Belanja Modal - a). Penetapan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masingmasing SKPD. Oleh karena itu, sebelum merencanakan anggaran harus dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barangbarang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; - b). Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi ditambah dengan seluruh biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan. ## 3. Pembiayaan Daerah - a. Penerimaan Pembiayaan - 1) Penetapan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada sehingga terhindar dari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan; - 2) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan disesuaikan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. 4. Sedangkan akumulasi penerimaan dari bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; - 3) Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBD disesuaikan dengan batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2017 yang ditetapkan

Penandatangan: oleh Menteri Keuangan. Dalam hal defisit APBD Tahun anggaran 2017 melebihi batas maksimal, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. ## b. Pengeluaran Pembiayaan - 1) Untuk menghindari tejadinya akumulasi pengembalian pokok pinjaman pada tahun tertentu yang akan membebani keuangan daerah, Pemerintah Daerah harus berusaha secara konsisten dan disiplin dalam mengembalikan pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan; - 2) Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada Peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah, sehingga penganggarannya dalam APBD tidak perlu dibuatkan peraturan daerah tersendiri; - 3) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu paraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan. - c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA) Untuk mencegah adanya dana yang menganggur ( idle money ), harus dihindari adanya sisa lebih pembiayaan tahun berjalan dalam APBD. Apabila terdapat sisa lebih pembiayaan tahun berjalan, pemanfaatannya dapat diprogramkan dalam perubahan APBD untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berjalan. ## C. Teknis Penyusunan APBD Penyusunan APBD Tahun anggaran 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Penandatangan: 1. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah berusaha menyusun dan menetapkan APBD secara tepat waktu, paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Penandatangan: 2. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah berusaha memenuhi jadwal proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan dan penetapan KUA-PPAS bersama DPRD hingga tercapai kesepakatan terhadap penetapan Raperda APBD antara pemerintah daerah dengan DPRD paling lambat tanggal 30 November tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. 3. Secara materiil diperlukan sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), antara RKPD dengan KUA dan PPAS, serta antara KUA-PPAS dengan RAPBD yang merupakan kristalisasi seluruh RKA-SKPD, sehingga APBD dapat

Distribusi: merepresentasikan keterpaduan seluruh program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Penandatangan: 4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, materi KUA mencakup kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis, seperti: - a. gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; - b. asumsi dasar penyusunan RAPBD termasuk laju inflasi pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; - c. kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah; - d. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah; - e. kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Penandatangan: 5. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas setiap SKPD. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara masingmasing SKPD berdasarkan program dan kegiatan, yang selanjutnya akan menjadi pagu definitif setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh kepala daerah dan DPRD.

Penandatangan: 6. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, kepala daerah dapat menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan. Hasil pembahasan kedua dokumen tersebut dapat ditandatangani pada waktu yang bersamaan, sehingga terdapat keterpaduan KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD.

Penandatangan: 7. Substansi surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKASKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD diharapkan memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dokumen sebagaimana lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 8. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok, tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan k
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini yang terdiri dari:

- a. BAB I :

Umum.

- b. BAB II :

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

- c.

- BAB III :

Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. BAB IV :

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- e. BAB V :

Penatausahaan Keuangan Daerah.

- f. BAB VI :

Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Pendamping Dan Pinjaman.

- g. BAB VII

:

Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Negara Beserta Lingkungannya.

- h. BAB VIII

:

Pedoman Penyelenggaraan Penataan Ruang

- i. BAB IX :

Penutup

- j. Lampiran

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Oktober 2016

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 40

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 40 Tahun 2016

TANGGAL : 18 Oktober 2016

## PEDOMAN PELAKSANAAN

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017

## BAB I U M U M

Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 aspek penting yaitu Kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah ( revenue policy ) dan kebijakan di bidang pembelanjaan keuangan daerah ( expenditure policy ),dan kebijakan di bidang pembiayaan. Kebijakan di bidang keuangan daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, dan masing-masing harus dapat bersinergi. Idealnya expenditure policy merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya revenue policy dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran.

APBD merupakan dokumen perencanaan anggaran tahunan daerah yang disusun dalam rangka mengimplementasikan kebijakan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 (tiga) aspek penting yaitu kebijakan bidang pendapatan, kebijakan bidang belanja daerah dan kebijakan pembiayaan.

Penerimaan daerah bersumber dari pos-pos pajak daerah dan pos retribusi daerah yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan tidak memberatkan masyarakat. Masyarakat sebagai faktor sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, peningkatan seumber daya manusianya diupayakan melalui jalur formal dan jalur non-formal.

Setiap badan/dinas/lembaga teknis lainnya yang mengelola sumber peningkatan pendapatan wajib mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Prioritas peningkatan PAD diarahkan untuk peningkatan jumlah objek dan subjek pajak/retribusi daerah, penegakan hukum, penyempurnaan metode dan prosedur pemungutan serta pembaharuan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, selain itu perlu dilakukan upaya rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga tercipta struktur penerimaan daerah yang semakin mantap dan sistem usaha yang merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Peranan BUMD, lembaga keuangan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga harus ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. BUMD Kabupaten Banyuwangi diupayakan lebih meningkatkan dayaguna dan hasilgunanya, serta harus diupayakan peningkatan kualitas, produktivitas dan profesionalismenya. Badan Usaha Milik Daerah harus memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya kepada negara dan daerah dengan tertib.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kabupaten harus mampu memanfaatkan peluang melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2

## BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun anggaran . APBD juga berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## A. Prinsip Penyusunan APBD

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- a. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya . Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja, p rogram dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya ;
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD/Perubahan APBD;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun yang bersangkutan harus dianggarkan.
2. APBD disusun secara tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal.
6. Tahapan mulai dari penyusunan RKA SKPD, yang selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA, PPAS, Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis kerja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD sebagai bahan penyusunan raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sampai ditetapkanya perda APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7. 3.
8. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan.
9. Seluruh kegiatan yang dianggarkan dalam APBD harus diinformasikan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, terutama menyangkut tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada jenis/objek belanja, serta korelasi besarnya anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

4. Partisipasi masyarakat.
2. Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta subjek pungutan daerah lainnya yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan keringanan/pengurangan atau pembebasan kewajibannya membayar pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya. Terhadap permohonan ini, melalui proses seleksi yang didasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh satker teknis, Bupati dapat memberikan keringanan/pengurangan atau pembebasan atas kewajiban membayar pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya kepada yang bersangkutan.

Dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus memperhatikan:

- a. kejelasan tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
- b. Prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
6. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Sebagai kebijakan tahunan daerah, Perda tentang APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

## B. Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBD

Pokok-pokok kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun anggaran 2017 secara garis besar sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 1) Pengelolaan pendapatan asli daerah diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan masyarakat. Dengan memperhitungkan kondisi perekonomian dan potensi pendapatan yang teridentifikasi, dari tahun ketahun diupayakan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan secara bertahap dapat dikurangi dan mengarah pada pembiayaan mandiri (self financing).
- 2) Kebijakan peningkatan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat untuk menghindari implikasi negatif yang timbul pada sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menstimulan turunnya inflasi, agar tidak terjadi stagnasi pada arus barang/jasa dan kapital dari luar Kabupaten Banyuwangi serta mencegah modal yang tertanam di Banyuwangi berpindah keluar daerah. Jika perlu kepada dunia usaha dapat diberikan insentif untuk menarik atau memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung stabil atau meningkat, upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan

pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

- 3) Penetapan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang idle dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- 4) Penerimaan pendapatan rumah sakit daerah yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah.

## b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun anggaran 2017 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

## 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak, DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dan DBH yang lainnya Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013.
- b. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017
- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):
4. Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.
5. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016.
- 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017.
7. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 4) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi didasarkan atas besaran alokasi bagi hasil cukai tembakau yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diarahkan untuk peningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial, pemberantasan barang kena cukai ilegal dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai . Sebelum ditetapkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara difinitif dengan peraturan gubernur, penetapannya mengacu pada penetapan alokasi tahun anggaran 2016.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- 1) Penetapan pendapatan bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi tahun anggaran 2017 menggunakan pagu tahun anggaran 2016. Sedangkan bagian yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target tahun anggaran 2016 dapat ditampung dalam perubahan APBD tahun anggaran 2017;
- 2) Dana darurat, dana bencana alam, dan sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah daerah yang belum dapat diperkirakan dan dipastikan pada saat penyusunan APBD tahun anggaran 2017, penganggarannya dicantumkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2017.

## 2. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan input yang direncanakan. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2017, pemerintah daerah berupaya menetapkan target capaian, baik dilihat dari konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan yang direncanakan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, belanja langsung harus diupayakan mendapat alokasi yang lebih besar dari belanja tidak langsung.

- a. Belanja Tidak Langsung, meliputi:
- 1) Belanja Pegawai
- a) Dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD, harus diperhitungkan cadangan adanya dana yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan di masing-masing daerah dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2017 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok, tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas yang ditetapkan pemerintah;
- c) Besarnya kenaikan gaji pegawai didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun anggaran 2017;
- e) Dalam upaya meningkatan kinerja aparatur daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang didasarkan atas pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Daerah yang telah menganggarkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang makan, tidak diperbolehkan menganggarkan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dalam bentuk kegiatan;
- f) Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, insentif atas pemungutan pajak daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan. Insentif diberikan atas dasar kebutuhan riil bagi aparat yang terkait dengan proses pemungutan pajak daerah. Besarnya insentif ditentukan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran yang dikaitkan dengan bobot tanggung jawab, peran, beban kerja, prestasi dan lokasi kerja, dengan plafon maksimal tidak melebihi 5% dari target penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNSD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PBII/ 2009, Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Asuransi Kesehatan dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak boleh dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 3) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain-lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan berpedoman pada:
6. a). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007;
7. b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

- 4) Pengalokasian anggaran Kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedang biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis 'Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota' termasuk di dalamnya 'Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota'.

## 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a). Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), organisasi semi pemerintah antara lain seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK) dan pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah perusahaan daerah, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun pemberian hibah sebagaimana dimaksud harus tetap memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- b). Penentuan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c). Pelaksanaan belanja hibah kepada pemerintah pusat (instansi vertikal) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan setelah tahun anggaran berakhir;
- d). Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan untuk mendukung fungsinya di bidang kemasyarakatan yang dilakukan secara selektif dan sesuai kriteria bansos, tidak mengikat dan pelaksanaannya harus sejalan dengan jiwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- e). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, penerima hibah berupa uang maupun barang diatur dalam peraturan tersendiri;
- f). Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai

NPHD dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku bagi penerima hibah berupa uang dan/atau barang/jasa.

## 6) Belanja Bagi Hasil

- Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada tahun anggaran 2017. Sedang pelampauan target tahun anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD tahun anggaran 2017.

## 7) Belanja Bantuan Keuangan

- a). Pemerintah provinsi menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten/kota yang tidak tersedia alokasi dananya.
- Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum, dan dapat pula bersifat khusus.
- b). Pemerintah kabupaten/kota dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa;
- c). Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8) Belanja Tidak Terduga

- a). Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2016 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat atau mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017;
- b). Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mataanggaran belanja tidak terduga menjadi belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan dan untuk anggaran keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya.

## b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perencanaan alokasi belanja setiap kegiatan didasarkan atas analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan capaian yang dihasilkan dari satu kegiatan, sehingga terhindar dari pemborosan;
- 2) Proporsi belanja modal kegiatan pembangunan fisik harus lebih besar daripada belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, dengan batas maksimal 8% dari total biaya konstruksi fisik.

## 3) Belanja Pegawai

- a). Penganggaran honorarium bagi PNSD harus mempertimbangkan asas kewajaran dan beban tugas. Penghitungan besarnya honorarium harus terstandar dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- b). Penganggaran honorarium non-PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan konstribusi terhadap kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi pemerintah;
- c). Penambahan tenaga honorarium non-PNSD dan penganggarannya harus diusulkan dan mendapat persetujuan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah

## 4) Belanja Barang dan Jasa

- a). Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan secara swakelola maupun yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, dianggarkan secara terintegrasi dengan belanja barang dan jasa;
- b). Penetapan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang tahun anggaran 2016. Penghitungan kebutuhan riil belanja barang dimaksud disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
- c). Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah dalam negeri dilakukan secara selektif dan harus dibatasi frekuensi dan jumlah harinya. Sedang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
- d). Perjalanan dinas yang mengikutsertakan pihak-pihak di luar PNSD, pembiayaannya disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa;

- e). Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan dan hasilnya harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
- f). Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya dibatasi dan harus diupayakan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- g). Penganggaran kegiatan menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan lembaga nonpemerintah yang bekerjasama dengan instansi pemerintah yang telah mendapatkan akreditasi dari instansi pembina (Lembaga Administrasi Negara). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- h). Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa.

## 5) Belanja Modal

- a). Penetapan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masingmasing SKPD. Oleh karena itu, sebelum merencanakan anggaran harus dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barangbarang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- b). Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi ditambah dengan seluruh biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

## 3. Pembiayaan Daerah

- a. Penerimaan Pembiayaan
- 1) Penetapan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada sehingga terhindar dari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan;
- 2) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan disesuaikan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
4. Sedangkan akumulasi penerimaan dari bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 3) Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBD disesuaikan dengan batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2017 yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan. Dalam hal defisit APBD Tahun anggaran 2017 melebihi batas maksimal, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

## b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Untuk menghindari tejadinya akumulasi pengembalian pokok pinjaman pada tahun tertentu yang akan membebani keuangan daerah, Pemerintah Daerah harus berusaha secara konsisten dan disiplin dalam mengembalikan pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
- 2) Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada Peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah, sehingga penganggarannya dalam APBD tidak perlu dibuatkan peraturan daerah tersendiri;
- 3) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu paraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA) Untuk mencegah adanya dana yang menganggur ( idle money ), harus dihindari adanya sisa lebih pembiayaan tahun berjalan dalam APBD. Apabila terdapat sisa lebih pembiayaan tahun berjalan, pemanfaatannya dapat diprogramkan dalam perubahan APBD untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

## C. Teknis Penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun anggaran 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah berusaha menyusun dan menetapkan APBD secara tepat waktu, paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah berusaha memenuhi jadwal proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan dan penetapan KUA-PPAS bersama DPRD hingga tercapai kesepakatan terhadap penetapan Raperda APBD antara pemerintah daerah dengan DPRD paling lambat tanggal 30 November tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
3. Secara materiil diperlukan sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), antara RKPD dengan KUA dan PPAS, serta antara KUA-PPAS dengan RAPBD yang merupakan kristalisasi seluruh RKA-SKPD, sehingga APBD dapat

merepresentasikan keterpaduan seluruh program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, materi KUA mencakup kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis, seperti:
- a. gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. asumsi dasar penyusunan RAPBD termasuk laju inflasi pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- c. kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.
5. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas setiap SKPD. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara masingmasing SKPD berdasarkan program dan kegiatan, yang selanjutnya akan menjadi pagu definitif setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh kepala daerah dan DPRD.
6. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, kepala daerah dapat menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan. Hasil pembahasan kedua dokumen tersebut dapat ditandatangani pada waktu yang bersamaan, sehingga terdapat keterpaduan KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD.
7. Substansi surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKASKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD diharapkan memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dokumen sebagaimana lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
8. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok, tunjangan pegawai, tamba