Unknown BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2010 tentang PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara efektif, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
Mengingat
Menetapkan :
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut Pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara.
3. Pejabat yang bertanggung jawab adalah Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota atau pimpinan lembaga yang mengelola keuangan negara.
4. Pejabat yang diperiksa adalah pejabat pelaksana yang mendapatkan pelimpahan tugas dari pejabat yang bertanggung jawab.
5. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional ## BAB II
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan
kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyerahkan juga hasil pemeriksaan kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai rekomendasi.
- (3) Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima sesuai dengan prosedur persuratan yang berlaku di instansi yang bersangkutan.
PELAKSANAAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK
BAB III - PELAKSANAAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK
Pasal 3
- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau
PENJELASAN
Pembukaan
atas pelaksanaan tindak lanjut.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
##
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung. - (2) Jawaban atau penjelasan yang disampaikan oleh Pejabat kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima dari BPK.
PENJELASAN
Pasal 5
- (1) Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah. - (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi: - a. force majeur , yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan. - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan; - 2) pejabat menjadi terpidana; atau - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan. - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu: - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau - 2) perubahan regulasi. - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. ## BAB IV ## PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK
PENJELASAN
Pasal 6
- (1) BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. - (2) Penelaahan