Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 2007 tentang PENUGASAN (berlaku 22 Juli 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. : Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas seharihari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kenegaraan ke Republik Korea mulai tanggal 23 sampai dengan 26 Juli 2007 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd
Dr. M. Iman Santoso
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 139 Tahun 1999 tentang PENUGASAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan Presiden ke beberapa negara sahabat di Timur Tengah mulai tanggal 22 Nopember 1999, maka dalam rangka tetap lancarnya pelaksanaan pemerintahan negara dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Presiden selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara sahabat di Timur Tengah yang akan berlangsung mulai tanggal 22 Nopember 1999.
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaporkan kepada Presiden.
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Verifikasi: ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965 (KONVENSI TENTANG KEMUDAHAN LALULINTAS MARITIM INTERNASIONAL, 1965) (berlaku 3 Juli 2002)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai hasil sidang Conference on Facilitation of Maritime Travel and Transport di London, Inggris, pada tanggal 9 April 1965, telah diterima Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965 (Konvensi tentang Kemudahan Lalulintas Maritim Internasional, 1965);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
Menetapkan
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965 (KONVENSI TENTANG KEMUDAHAN LALULINTAS MARITIM INTERNASIONAL, 1965).
Pasal 1
Mengesahkan Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965 (Konvensi tentang Kemudahan Lalulintas Maritim Internasional, 1965), yang telah diterima di London, Inggris, pada tanggal 9 April 1965 sebagai hasil sidang Conference on Facilitation of Maritime Travel and Transport, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Convention dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI pada tanggal 3 Juli 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi tugas Badan Urusan Logistik dalam pengelolaan persediaan bahan pangan pokok dan memperlancar arus barang, dipandang perlu melakukan penyederhanaan terhadap kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Urusan Logistik.
- b. bahwa untuk itu diadakan penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik.
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK.
Pasal 2
Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 2
- (1) Badan Urusan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjaga kestabilan harga dan mutu bahan pangan kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat menugaskan Badan Urusan Logistik untuk tugas lain dalam rangka stabilitas pengadaan dan harga."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133 Tahun 1999 tentang PENUGASAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan Presiden ke Amerika Serikat dan Jepang mulai tanggal 11 Nopember 1999, maka dalam rangka tetap lancarnya pelaksanaan pemerintahan negara dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Presiden selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat dan Jepang yang akan berlangsung mulai tanggal 11 Nopember 1999.
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaporkan kepada Presiden.
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Verifikasi: ttd. ABDURRAHMAN WAHID
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN (berlaku 17 September 1992)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diperbaiki;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2635);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 23);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 1"
Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan diberikan tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.
Pasal 3
- (1) Kepada Janda/Duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang sah yang tidak menikah lagi diberikan penghargaan/tunjangan sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda yang sah, maka tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi rata untuk masing-masing janda."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1992.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 140 Tahun 1999 tentang TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk meningkatkan taraf hidup Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran yang menetap dan bertempat tinggal di Daerah Propinsi Irian Jaya, dipandang perlu memberikan Tunjangan Khusus bagi Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran yang menetap dan bertempat tinggal di Daerah Propinsi Irian Jaya;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Tunjangan Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA.
Pasal 1
Kepada Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran yang menetap dan bertempat tinggal di Daerah Propinsi Irian Jaya selain menerima Tunjangan Veteran yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan Tunjangan Khusus setiap bulan.
- (2) Besarnya Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
Pasal 2
- (1) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bagi Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran yang telah meninggal dunia diberikan kepada janda/dudanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai istri lebih dari 1 (satu) orang, Tunjangan Khusus dibagi rata kepada para jandanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 3
Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihentikan apabila:
- a. yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak;
- b. yang bersangkutan tidak lagi menetap dan bertempat tinggal di Daerah Propinsi Irian Jaya;
- c. hak untuk menerima Tunjangan Veteran hapus,
Pasal 4
Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Desember 1999.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan, baik secara bersama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
Unknown Unknown Nomor INDONESIA Tahun 2011 tentang NOMOR 26 TAHUN 2011 PENETAPANCEKUNGANAIRTANAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 13 September 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPlITUSANPRESIDENREPUBLIK INDONESIA
TENTANG NOMOR 26 TAHUN 2011
PENETAPANCEKUNGANAIRTANAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 13
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
MEMUTUSKAN...
Menetapkan
KESATU
KEDUA
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH.
Menetapkan cekungan air tanah yang meliputi:
- a. Cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota;
- b. Cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- c. Cekungan air tanah lintas provinsi; dan
- d. Cekungan air tanah lintas negara;
dengan daftar dan koordinat cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I serta peta cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

- Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali berdasarkan perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan/atau ditemukan data baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang air tanah.



KETIGA


Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

ttd.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu membentuk Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepualuan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU.
Pasal 1
Membentuk Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang.
Pasal 2
Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Pasal 3
Dengan terbentuknya Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau maka Provinsi Kepulauan Riau dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
Pasal 4
Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Riau tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Pasal 5
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
Pasal 6
Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Dr. M. Iman Santoso
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2007

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 175 Tahun 1999 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN (berlaku 27 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perkebunan, dipandang perlu untuk mengembalikan tugas dan fungsi pembinaan di bidang perkebunan ke dalam Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pemanfaatan seluruh potensi di bidang pengairan bagi pembangunan nasional, dipandang perlu menempatkan tugas dan fungsi pembinaan pengairan ke dalam Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 tentang Penataan Kembali Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
Pasal 2
Dengan pencabutan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan di bidang perkebunan menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan di bidang pengairan menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 10 Nopember 2001 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Socialist Republic of Vietnam on Economic, Scientific and Technical Cooperation, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik;
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PR0TOCOL, AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION.
Pasal 1
Mengesahkan Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Socialist Republic of Vietnam on Economic, Scientific and Technical Cooperation, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 10 Nopernber 2001, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perhedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 154 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN PROTOCOL ON THE SPECIAL ARRANGEMENT FOR SENSITIVE AND HIGHLY SENSITIVE PRODUCTS (berlaku 30 September 1999)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan :
- a. bahwa di Singapura, pada tanggal 30 September 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
3. 1.
4. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 79);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON THE SPECIAL ARRANGEMENT FOR SENSITIVE AND HIGHLY SENSITIVE PRODUCTS.
Pasal 1
Mengesahkan Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 30 September 1999, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## DJOHAN EFFENDI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang TAHUN ANGGARAN 1997/1998 (berlaku 7 Juli 1997)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam Sub Sektor, program, proyek dan Departemen/Lembaga bersangkutan;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998.
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 5
- (1) Sektor-sektor dari Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997, diperinci ke dalam Sub Sektor, Program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran A.1, A.2, dan Lampiran B.1, B.2, Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.01 sampai dengan Lampiran C.31 Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.



## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku sejak 1 April 1997.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 66 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR (berlaku 11 Mei 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Kabinet Periode Tahun 1999-2004, dipandang perlu menyempurnakan Tim Peningkatan Ekspor sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA :
KEENAM
:
Mengubah Diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Tim Ekspor terdiri dari :
Ketua merangkap Anggota Wakil Ketua merangkap Anggota
Sekretaris merangkap Anggota
Anggota
:
:
:
:
Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
3. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perikanan, Departemen
Eksplorasi Laut dan Perikanan;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
10. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga
3. Kerja;
11. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
12. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
13. Wakil dari Kepolisian Republik Indonesia;
14. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Bidang Peningkatan Ekspor;
15. Direktur PT (PERSERO) Bank Ekspor Indonesia;
16. Direktur PT (PERSERO) Asuransi Ekspor Indonesia;
17. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 66 Tahun 2004 tentang TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, (berlaku 9 Agustus 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2004
TENTANG
TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film, dipandang perlu menetapkan Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film dengan Keputusan Presiden;
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM.
Pasal 1
Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film diberikan Tunjangan Kerja setiap bulan.
Pasal 2
Besarnya Tunjangan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan dan pariwisata, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan (berlaku 23 Mei 2005)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Amerika Serikat, Vietnam, dan Jepang mulai tanggal 24 Mei 2005 sampai dengan tanggal 3 Juni 2005, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1. 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
1. 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON THE AUGMENTATION OF THE ASEAN SCIENCE FUND (PERSETUJUAN MENGENAI PENINGKATAN DANA ILMU PENGETAHUAN ASEAN) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa di Genting Highlands, Malaysia, pada tanggal 8 April 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on the Augmentation of the ASEAN Science Fund (Persetujuan mengenai Peningkatan Dana Ilmu Pengetahuan ASEAN), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negaranegara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE AUGMENTATION OF THE ASEAN SCIENCE FUND (PERSETUJUAN MENGENAI PENINGKATAN DANA ILMU PENGETAHUAN ASEAN).
Pasal 1
Mengesahkan Agreement on the Augmentation of the ASEAN Science Fund (Persetujuan mengenai Peningkatan Dana Ilmu Pengetahuan ASEAN), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Genting Highlands, Malaysia, pada tanggal 8 April 2000, sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR49 TAHUN 1993 (berlaku 18 April 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995, perlu diadakan perubahan nama jabatan pada susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1993;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1993;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1993;
4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 1993.
PERTAMA : 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Menteri Koordinasi Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
4. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Anggota;
5. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
6. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai Anggota;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau, sebagai Anggota."
2. Mengubah diktum KEEMPAT, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku wakil ketua bertindak sebagai Koordinator Operasional yang bertanggungjawab kepada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA."
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA (berlaku 22 Maret 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
a. bahwa dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian dan pembangunan nasional di pandang perlu untuk meneruskan kembali proyek-proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang selama ini ditangguhkan pelaksanaannya;
- b. bahwa keputusan untuk melaksanakan kembali proyek-proyek dimaksud perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian berdasarkan pengkajian yang mendalam untuk menghindarkan dampak yang negatif terhadap perekonomian dan pembangunan nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara;
: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
- dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN/ PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/ BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Pasal 1
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/ Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan dicabut.
Pasal 2
- (1) Dengan dicabutnya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Menteri terkait melakukan penilaian kelayakan penerusan proyek-proyek yang ditangguhkan dan dikaji kembali sebagaimana dimaksud dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997.
- (2) Penilaian yang dilakukan Menteri terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada :
- a. tingkat kebutuhan;
- b. kesediaan dana; dan
- c. kriteria khusus sesuai dengan karakteristik proyek yang bersangkutan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri terkait.

## Pasal 3

Menteri terkait menetapkan penerusan proyek-proyek yang telah dinilai layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Presiden.


## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2006 tentang PENUGASAN (berlaku 24 April 2006)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kenegaraan ke Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Persatuan Emirat Arab, dan Yordania mulai tanggal 25 April sampai dengan 4 Mei 2006 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
:
:
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 1999 tentang RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1999/2000 (berlaku 30 April 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek, dan departemen/lembaga bersangkutan;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3819);
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1999/2000.
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 5
- (1) Sektor-sektor dari Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999, diperinci ke dalam sub sektor, program, dan departemen/lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran A.1, A.2, dan Lampiran B.1, B.2, Keputusan Presiden ini.
- (2) Rincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam proyek menurut masingmasing departemen/lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.01 sampai dengan Lampiran C.31 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999.

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA (berlaku 23 Januari 2003)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa di Bratislava, Slovakia, pada tanggal 19 Juni 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
Menetapkan
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSE-TUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Bratislava, Slovakia, pada tanggal 19 Juni 2002, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Slovakia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 82 Tahun 1998 tentang No Description (berlaku 28 Mei 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat serta saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-067/A/SUJA/5/1998 tanggal 27 Mei 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-65 tanggal 27 Mei 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/145/V/1998 tanggal 28 Mei 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti kepada Sdr. Nuku Sulaeman dan Sdr. Andi Syahputra dan abolisi kepada Sdr. Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc.M.Hum, Sdr. Gadis Arvia Efendi dan Sdr. Wilasih Nophiana K.A.;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA
:
Memberikan amnesti kepada:
1. Sdr. Nuku Sulaeman;
2. Sdr. Andi Syahputra.
KEDUA :
Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
KETIGA :
Memberikan abolisi kepada:
1. Sdr. Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc.M.Hum;
2. Sdr. Gadis Arvia Efendi;
3. Sdr. Wilasih Nophiana K.A.
KEEMPAT : ditiadakan.
Dengan pemberian abolisi ini, maka semua tuntutan terhadap ketiga tersangka tersebut dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden ini,
KELIMA
:
Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.
KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG