PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor TENTANG Tahun 2011 tentang 4 TAHUN 2011 PENYELENGGARAAN (berlaku 15 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa seiring masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan jasa titipan dan telekomunikasi sema berkembang baik dari jenis maupun kuantitas pelaku usaha; meningkatnya mobilitas dan kebutuhan produk yang ditawarkan, kin
- b. bahwa dalam berusaha pada jasa titipan dan telekomunikasi, serta memberikan perlindungan kep sebagai konsumen pengawasan dan pengendalian; dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu dilakukan pengaturan, ada masyarakat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak membentuk Penyelenggaraan sud dalam huruf Peraturan Daerah tentang Pos dan a dan huruf b, pe Telekomunikasi; rlu
1. Pasal 18 ayat (6) Republik Indonesia Tahun 1945; Undang -Undang Dasar Negara
2. Undang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5065);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan/atau usaha jasa titipan dan telekomunikasi di Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu (barang cetakan, surat kabar, bungkusan kecil) paket, uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
7. Penyelenggara Jasa Titipan adalah Badan Hukum yang dibentuk ## BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Pemberian Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen;
- b. Pemberian Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus;
- c. Pemberian Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- d. Pemberian Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator;
- e. Pemberian Izin Galian Kabel Telekomunikasi;
- f. Pemberian Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
- g. Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi; dan
- h. Pemberian Izin Warnet.
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen
BAB III - PERIZINAN
Pasal 3
- (1) Kantor agen penyelenggara jasa titipan merupakan kantor pembantu yang menjadi agen penyelenggaraan jasa titipan di Daerah atas dasar kerjasama/waralaba.
- (2) Setiap perorangan atau badan yang melakukan pengusahaan jasa titipan kantor agen wajib memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin penyelenggaraan jasa titipan kantor agen berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk izin penyelenggaraan usaha jasa titipan kantor agen diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
BAB III - PERIZINAN
Pasal 4
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus merupakan penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pemerintah dan badan yang cakupan arealnya di wilayah Daerah, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi radio.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 5
- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan
BAB III - PERIZINAN
Pasal 6
- (1) Penyelenggaraan Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) diselenggarakan oleh badan yang berbentuk :
- a. Koperasi;
- b. Perseroan terbatas; atau
- c. CV.
- (3) Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Izin Kantor Cabang Dan Loket Pelayanan Operator
BAB III - PERIZINAN
Pasal 7
- (1) Setiap badan yang memiliki atau membuka Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator berlaku selama usahanya masih berjalan dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Izin Galian Kabel Telekomunikasi
BAB III - PERIZINAN
Pasal 8
- (1) Setiap badan yang melakukan kegiatan penggalian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Galian Kabel Telekomunikasi sebagaimana dimasud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan :
- a. Penggunaan kabel duct diarahkan untuk kerjasama ( sharing ) antar pemilik kabel telekomunikasi;
- b. Penggunaan kabel duct diarahkan untuk kerjasama ( sharing ) berbagai macam keperluan;
- c. Penataan ruang daerah setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku; dan
- d. Persyaratan teknis jaringan kabel.
- (3) Izin galian Kabel telekomunikasi diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
BAB III - PERIZINAN
Pasal 9
- (1) Setiap perorangan atau badan yang melakukan Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi berlaku selama pengusaha menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketujuh Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi
BAB III - PERIZINAN
Pasal 10
- (1) Setiap badan yang melakukan kegiatan pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi wajib memiliki izin lokasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi berlaku selama Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi tidak berpindah lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedelapan
Izin Warnet
BAB III - PERIZINAN
Pasal 11
- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan warnet wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin warnet sebagaimana dimasud pada ayat (1), diterbitkan harus ## BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III - PERIZINAN
Pasal 12
- (1) Setiap perorangan atau badan yang telah memiliki izin berhak melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap perorangan atau badan yang telah memilki izin wajib :
- a. bertangung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknik, keamanan, kualitas dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;
- d. memperbaharui atau mengurus kembali izin apabila terjadi perubahan pada struktur kepemilikan, alamat, jenis usaha dan masa berlaku izin telah habis; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan usahanya.
BAB V - LARANGAN
Pasal 13
- (1) Setiap usaha jasa titipan dan telekomunikasi wajib mentaati larangan-larangan yang ditetapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin;
- b. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. melakukan kegiatan usaha di luar tempat atau lokasi yang telah diizinkan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- e. menggunakan tempat usaha melebihi ketentuan yang diizinkan;
- f. melakukan kegiatan usaha melebihi batas waktu yang telah diizinkan;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah bentuk fasilitas umum; dan
- h. mengalihkan izin kepada pihak lain.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi meliputi:
- a. peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin; dan
- c. Pembatalan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
PEMBINAAN
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 15
- (1) Pembinaan kegiatan usaha jasa titipan dan telekomunikasi dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pemegang izin terkait dengan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam rangka pembinaan kegiatan usaha petugas yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring atas izin yang diberikan.
PENGAWASAN
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) pengawasan kegiatan usaha jasa titipan dan telekomunikasi dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pemegang izin terkait dengan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam rangka pengawasan kegiatan usaha petugas yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring atas izin yang diberikan.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka izin wajib diletakkan di tempat yang mudah dilihat.
PENGENDALIAN
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 17
- (1) pengendalian kegiatan usaha jasa titipan dan telekomunikasi dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pemegang izin terkait dengan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam rangka pengendalian kegiatan usaha petugas yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring atas izin yang diberikan.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan ## BAB X KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Bagi semua penyelenggara jasa titipan dan penyelenggara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 5 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd. SYECH BANDAR LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2011 NOMOR 10 ## BAB XII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 21

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 15 Juli 2011 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd. HASAN KARMAN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
## NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
## PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
## I. UMUM
Berkembangnya kegiatan usaha pos dan telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat memberikan dampak yang positif, karena masyarakat sebagai pengguna jasa mempunyai pilihan untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. Namun keberadaan usaha jasa titipan dan telekomunikasi di daerah juga harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan maupun standar yang berlaku sehingga masyarakat sebagai konsumen merasa dilindungi dan tidak dirugikan.
Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelaku usaha jasa titipan dan telekomunikasi selalu berusaha melengkapi dan menyempurnakan alat atau perlengkapan serta fasilitas penunjang lainnya.
Selain ada yang bersifat komersil dalam telekomunikasi juga terdapat sautu jalur yang hanya dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah. Jenis telekomunikasi ini tidak boleh digunakan selain peruntukannya yang telah diatur atau dikoneksikan dengan jaringan telekomunikasi lain serta memungut biaya dalam pengoperasiannya.
Karena itu usaha jasa titipan dan telekomunikasi yang ada perlu diatur dan dipayungi oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai regulator sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Pemerintah Daerah disini meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengaturan usaha jaa titipan dan telekomunikasi dalam Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan 'Studio' adalah suatu instalasi tempat produksi televisi atau video atau radio, baik untuk acara live atau acara rekaman. Studio juga difungsikan sebagai tempat untuk memproses rekaman mentah pascaproduksi. Huruf h Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat berupa penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan meteorplogi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta. Yang dimaksud dengan 'untuk keperluan pemerintah' adalah yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegaitan pemerintahan umum seperti sektor pendidikan, perhubungan, pertanian, kehutanan, kesehatan, pekerjaan umum, pemerintahan dalam negeri dan pariwisata. Yang dimaksud dengan 'instansi pemerintah' adalah departemen, lembaga pemerintah non departemen, sekretariat lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah lainnya. Yang dimaksud dengan 'untuk keperluan badan hukum' adalah yang dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya, antara lain: transportasi, pertambangan dan energi, perbankan, kehutanan dan perkebunan, kesehatan dan logistik. Yang dimaksud dengan 'badan hukum' adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara, swasta atau koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan 'spektrum frekuensi radio' adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 Ghz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik merambat dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa). ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'Jaringan telekomunikasi' adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Yang dimaksud dengan 'Jasa telekomunikasi' adalah layanan telekomunikasi memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'instalatur' adalah badan penyelenggara, badan hukum atau perorangan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) untuk keperluan telekomunikasi yaitu pemasangan instalasi kabel telepon di gedung atau rumah. ## Ayat (2) ## Huruf a Yang dimaksud dengan 'Koperasi' adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar