Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengadaan BTTq/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Satit Umum O*r.h Dr. Iskak Tulungagung yang ditetapkan 0"";". peraturan Bupati; - l. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang 5":""t1" Negara ^(lr\_mbaran fV.g*. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor -Z;, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6); 3. Undang-Undang. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan a"r--- flggrngiawab 5":**.t Negara ^(lemUaran -lVegara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor ;; Tambahan 6. 2, Undang-Undang \_Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran ttJgara Republik Indonesia Tahun\_2004 Nomor S, f"*Uaiiu, kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor +tiSf ,- Iembara:r Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, T;bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor g3 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan .{ntara pemerintah pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OOg tentang ll-"h Sakit (Iembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2009 Nomor lS3, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum IBLU) (Lembaran Negara Republik tndonesia iarrun 2O0S Nomor 4E, Tambahan hmbaran llegara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagairrrurr.-i"Uf, diubah dengan peraturan pemerintah lrio-o. 74 iahun 20j,2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Jtlomor 171, Tambah\_an Lembaran legara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 242, Tambahan lembaran Negara Nomor 55g7) sebagaimana celah djubah beberapa kali, terakhir dengan U-rrJang\_U.rO"rrg Nomor 9 Tahun 2015 (Lembara-n NA; Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor Sg: Tambahan lembaran Negara Nomor 5679) 9. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuang;an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZObS Uo\_o, 740, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan Dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (kmbaran fVegara Repubtik Indonesia Thhun 2OOS Nomor l4:O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan hesiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang l:"F"9T" Barang/Jasa pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir aer.,gan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015: 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun 2007 tentang pedoman Teloris pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerahl 13. Peraturan Kepala LKpp Nomor lZ Tahun 2012 tentang Pedoman E-purchasing.di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ SKpD/ Instansi t"ainnya; - Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g Tahun 2009 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 03 Seri E); t4. - Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g 1*"1 2O1O tentang penyelenggaraan pelayanan pada Rumah SaJcit Umum Daerah Dr. Iskak T\llr.,g"gr'rr,g (l.embaran Daerah lbbupaten T\rlungagung Tahun 2O10 Nomor 08 Seri E); lc. - Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 14 tahun 2Ol4 l9"trttg Fengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sat&lt;it Umum Oa"r.f, O. t"t "t T\rlungagung; 16. ilEIf,TIIUSI(AIY (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BI'PATI TULI'I|GAOUI|G PROVII|SI JAWA TIUUR
PDRAIT,RAX BU?ATI TULUIIGAOUI|G rfouoR { TAIILT 2016
TEI{TANG
PERUBATIAIT ATAB PERATURAI{ BI'PATI IIOUOR 14 TAHUI. 2014 TEI'TANC PENGADA'aI' BARAITG/rrAaa 'ADA BADAT. r.ayArfAlf uuuu DAERaTI RUUAII SAI(IT UUUU DAERAE Dr. IBXAII TULUI|CAGTTI{G
DENGAI{ RAIIMAT TUHAI{ YATTG MAHA ESA
BI'PATI TULT'NGAGUITG,
:
:
- a. bahwa dalam -rangka pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, pada Rumafr'Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung telah aitetapf.an p"raturan Bupati Ttrlungagung Nomor 14 t h..r, -2014 t.","rlg Fengadaan Barang/ Jasa pada g;L Layarran Umum Daerah Rumah Sakit ir\_..* O*"f, Dr. Isksk T\rlungagung;
- b. bahwa guna meningkatlan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerair Or. f.f."f. T\rlungagung, mal&lt;a ugaya pemenuhan fasilitas p"l"y"rr.r, kesehatan perlu. didukuns. m1k3{sq" p"";;A;" barang/jasa yang lebih praktis, efektif, Oan ensi-en:
- c. bahwa berdasarkan- pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Oan frurui U, p".fu merubah Peraturan Bupati Trrlungagung Nr;;; i+ tarrun zot+ tentang pengadaan BTTq/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Satit Umum O*r.h Dr. Iskak Tulungagung yang ditetapkan 0"";". peraturan Bupati;
- l. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang 5":""t1" Negara ^(lr\_mbaran fV.g*. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor -Z;, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);
3. Undang-Undang. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan a"r--- flggrngiawab 5":**.t Negara ^(lemUaran -lVegara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor ;; Tambahan
6. 2, Undang-Undang \_Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran ttJgara Republik Indonesia Tahun\_2004 Nomor S, f"*Uaiiu, kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor +tiSf ,-
Iembara:r Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, T;bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor g3 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan .{ntara pemerintah pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OOg tentang ll-"h Sakit (Iembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2009 Nomor lS3, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum IBLU) (Lembaran Negara Republik tndonesia iarrun 2O0S Nomor 4E, Tambahan hmbaran llegara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagairrrurr.-i"Uf, diubah dengan peraturan pemerintah lrio-o. 74 iahun 20j,2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Jtlomor 171, Tambah\_an Lembaran legara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 242, Tambahan lembaran Negara Nomor 55g7) sebagaimana celah djubah beberapa kali, terakhir dengan U-rrJang\_U.rO"rrg Nomor 9 Tahun 2015 (Lembara-n NA; Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor Sg: Tambahan lembaran Negara Nomor 5679)
9. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuang;an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZObS Uo\_o, 740, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan Dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (kmbaran fVegara Repubtik Indonesia Thhun 2OOS Nomor l4:O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan hesiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang l:"F"9T" Barang/Jasa pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir aer.,gan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun 2007 tentang pedoman Teloris pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerahl
13. Peraturan Kepala LKpp Nomor lZ Tahun 2012 tentang Pedoman E-purchasing.di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ SKpD/ Instansi t"ainnya;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g Tahun 2009 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 03 Seri E); t4.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g 1*"1 2O1O tentang penyelenggaraan pelayanan pada Rumah SaJcit Umum Daerah Dr. Iskak T\llr.,g"gr'rr,g (l.embaran Daerah lbbupaten T\rlungagung Tahun 2O10 Nomor 08 Seri E); lc.
- Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 14 tahun 2Ol4 l9"trttg Fengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sat&lt;it Umum Oa"r.f, O. t"t "t T\rlungagung; 16.
ilEIf,TIIUSI(AIY:
- Menetapkan : pERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGADAAN BARAi,iC..i"IESO PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH iUT,AETi SEXTT UMUM DAERAH DT. ISKAK TULUNGAGUNG. o
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam\_ peraruran Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2014 tentang\_pengadaan ;;;i;"* pada Badan Layanan Umum Daerah numah Sakit U;;'; Daerah Dr. Iskak Tulungagung diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga pasal I berbunyi sebagai berikut :
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten TUlungagung.
- l. Daerah adalah Kabupaten T\rlungagung.
3. Bupati adalah Bupati Ttrlungagung.
4. Direktur adalah Direldur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit mitk Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah ditetapkan sebagai Badan LayanJd;; Daerah dengan status penuh.
6. Badan Lay'anan Umum-Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja peranfkai O^""f, atau Unit Ke{a pada Satuan Kerja perangf."i O."."i, di lingkungan pernerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan larang/jasa }-ang dijual tanpa mengutamakan mencari Keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip elisiensi a"r, proa"ni\_d-=*I-
7. Pejabat pengelola BLUD adalatr pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasionat BLUD yana terdiri atas pimpinan, pqjabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/iasa yang prosesnya d.imulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
9. Pengguna Anggaran yang seranjutnya disebut pA adarah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok a* rn"gsi sKpD yang dipimpinnya.
4. 10' Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KpA adalah pejabat yang diberi kuasa untut menjarankan sebegran kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas aan nrngsi SKpD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut ppK adalah nejabat yang diangkat oleh pA dan bertanggungiawab at^" pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
6. 12' Pejabat Pelaksana Teknis- Kegiatan yang seranjutnya disebut ppTK \_adalah pejabat p"a. numafr Sakit yang diangkat oleh pA aan metatsanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu progran sesuai dengan bidang tugasnya.
7. 13' Unit layanan pengadaan yang selanjutnya disebut ulp adalah unit organisasi pemerintatr aalran yang berfungsi melaksanakan pengad.aan barang/ jasa.
14. Pejabat Pengadaan adaratr personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. 15' unit Pelaksana pengadaan adarah unit organisasi pada BLUD yang bertugas membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit.
16. Panitia/pejabat penerima Hasil pekedaan .vang selanjutnya disebut ppHp adarah panitia/pu3au"f yarrj ait"tupkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa i*-*.rerima hasir pekerjaan.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkal, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
12. 18' Pekerjaan Konstruksi adalah seruruh pekeq'aan yang , berhubungan d.engan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
19. Jasa Konsultansi adalah jasa ray-anan profesionar yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai uioani keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir lbrainwarel,
4r
o
20. Jasa I qi1py61 adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skliltutarel dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu peke{aan atau segala pekeqjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekedaan konstruksi dan pengadaan barang.
2. 2l.Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikeg'akarr dan diawasi sendiri berdasarkari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. E-htrchasing adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik.
24. ETendeing adalah tata cara pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilal&lt;ukan secara terbuka dan dapat diikuti oiJh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali p€nawaran daiam waktu yang telah ditentukan.
25. Katalog elelrtronik at,'u E-Katologoe adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai pinyedia barang/jasa pemerintah.
26. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah\_kaidah m€rnaJemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu- dan berkesinambungan.
27. Standar Operasional dan prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu perangkat instruksi/langkah\_ langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses pengadaan barang/jasa.
28. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengeloiaan barang/jasa RSUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
2. Ketentuan dnlam Pasal 2 ayat (3) huruf d diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (i) Rumah Sakit dengan status BLUD penuh drberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa dimaksud pada ayat (l) diberikan dalam alasan efektivitas dan /atau efisiensi. sebagaimana hal terdapat
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) can ayat (2), diberikan terhadap pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari :
o
o
- a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat:
- b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerja sarna dengan pihak lain; dan /atau
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
3. Ketentuan dalam pasal 5 diubatr, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
pasal S
- (1) Kelembagaan pengadaan Barang/Jasa BLUD Rumah Sakit terdiri aras:
- b. KPA;
- a. PA;
- c. PPK;
- e. PPTK;
- d. Pejabat pengadaan;
- f. Unit pelal&lt;sana pengadaan;
- g. PPHp,
- (2) PPK' dan Pejalat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan personil yang memiliki sertifikat keahlian pengad.aan barang/iasa v""g diterbitkan oreh Lembaga pemerintarr yang berwenang.
10. Ketentuan dalam pasar 6 diubatr, sehingga pasar 6 berbunyi sebagai berikut: 4.
- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD meriputi :
- b. pekeq'aan konstruksi;
- a. barang;
- c. jasa konsultansi;
- d. jasa lainnya.
6. Pengadaan barang/iasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pejabat pengadaan. (21
7. Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pengadaan barang/i^". drb.ntu oieh Unit Pelaksana pengadaan. (3)
8. unit Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3i, terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, "rlstansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang d.iperlukan. (4)
9. Penunjukan pelaksana pengadaan barang/iasa dilakukan dengan prinsip: (s)
10. a' obyekti{itas, daram har penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakaian -pengetahuan rnengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab -uritut&lt; mencapai sasaran kerancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dar, / ataujasa;
o
o
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah te{adinya pertentangan kepentingan dengan piilak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsunl; dan
- c. saling uji (cross checlc), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari -sumber yang berkompetan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungiawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadar dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.
3. Ketentuan dalam pasal g diubah sehingga pasal g berbunyi sebagai berikut 5
Pasal 3
- (1) Pengadaan -barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan :
Pasal 5
pasal S
- (1) Kelembagaan pengadaan Barang/Jasa BLUD Rumah Sakit terdiri aras:
- b. KPA;
- a. PA;
- c. PPK;
- e. PPTK;
- d. Pejabat pengadaan;
- f. Unit pelal&lt;sana pengadaan;
- g. PPHp,
- (2) PPK' dan Pejalat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan personil yang memiliki sertifikat keahlian pengad.aan barang/iasa v""g diterbitkan oreh Lembaga pemerintarr yang berwenang.
10. Ketentuan dalam pasar 6 diubatr, sehingga pasar 6 berbunyi sebagai berikut: 4.
Pasal 6
- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD meriputi :
- b. pekeq'aan konstruksi;
- a. barang;
- c. jasa konsultansi;
- d. jasa lainnya.
6. Pengadaan barang/iasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pejabat pengadaan. (21
7. Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pengadaan barang/i^". drb.ntu oieh Unit Pelaksana pengadaan. (3)
8. unit Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3i, terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, "rlstansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang d.iperlukan. (4)
9. Penunjukan pelaksana pengadaan barang/iasa dilakukan dengan prinsip: (s)
10. a' obyekti{itas, daram har penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakaian -pengetahuan rnengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab -uritut&lt; mencapai sasaran kerancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dar, / ataujasa;
o
o
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah te{adinya pertentangan kepentingan dengan piilak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsunl; dan
- c. saling uji (cross checlc), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari -sumber yang berkompetan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungiawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadar dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.
3. Ketentuan dalam pasal g diubah sehingga pasal g berbunyi sebagai berikut 5
Pasal 8
- (1) Pengadaan -barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan :
- b. Pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya/ jasa konsultansL.
- a. Swakelola; atau
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1f y hu--ruf a adalah:
- a. pekeqiaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD RSUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD;
6. b' pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh p*y"aU barang/jasa;
- c. qgt&lt;grjaan yanq secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga upuOii. dilaksanakan oleh penyedia tararrgTiasa akan menanggung rljko Jang besar, diantaranya pemakaian/penyediaan alat kesehatan (implan$ untuk operasr, penyediaan bahan makan dan mrnum pasten;
- d. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
- e. pekerjaan untuk proyek percontohan @itot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan ieknologi/ metoda kerl'a yang belum dapat Aif"f.oiJ." oleh penyedia barang/jasa;
- f. pekerjaan khusr perumusanu.J,j"*t"f tJfr:$XLf "*iX""u",ii*,0"T, Iaboratorium, pengembanlan sistem renentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
- g. pekeg'aan yang bersifat rahasia bagi RSUD.
- (3) Pengadaan . barang/pekeqiaan kontruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi sebagaimana dimaksud p.a" .V.t (l) huruf b diselenggarakan
Pasal 9
- (1) Rumah sakit dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang / pekerjaan r.t"t ur."i-il""i lainnya / jasa kon\_sultansi A""g; menunyuk I (satu) penyedia Barang / pekerjaan Konstmksi / jasa L.i";t; apabila memenuhi kriteria :
- b. Pengadaan Barang Khusus/pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- a. Keadaan tertentu, dan/atau
- (2) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukkan t"angsung -terhaiap penyedia Barang/Pekeqjaan KonstrutsiT.lasa t "lrrr,y. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, \_.Uprti ,
- 1) pertahanan Negara;
- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya iT. yftu penyelesaian pekerjaannya harus segera,/tidak dapat aiiunda untuk :
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
8. ""glr., a) akibat bensana alam dan/ atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
- 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan ...pekeg'aalnya tidak dup;; ditunda/harus dilakukan termasuk:
- b) datam rangka pencegahan bencana susulan dan/atau;
11. cl akibat kerusakan .sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
o
o
9
- Peke\_ta\_a1 penyelenggaraan penyiapan konferensr yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh presiden/Wakil presiden; b.
- {gSatarr menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; c,
- Kegiatan bersifar rahasia untuk kepentingan intelijen {3n/agu perlindungan saksi sesuai i""g.i tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang\_.ria.rrgl; ut.,, d
- Barang/Peke4'aan Konstruksi/Jasa Lainnya yang :!:"\_-tL\ dan hany.a dapat dilaksanakan oteh 1 (satu) i\_:lfoti,Barang/pekeg'aan Konstruksi/Jasa Lainnl,a Karena I (satu) pabrikan, I (satu) pemegang hak patin atau pihak yang telai mendapat ijin dari pemegang hak paten, atau- pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan din dari pemerintah. e
- (3) Ikiteria Barang khusus/ pekerj aan Konstruksi khu su s / Jasa Yy1n{" yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukl&lt;an Langsung ""U.gl*i\_"rr" dimaksud pada ayat (l) huruf by meliputi ; -
- b. Peke{aan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi i..i ".t, kesatuan tanggung jawab atas resiko kegaga\_lan bangunan l,ang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya {unforeseen conditionl;
- a. Barang/Jasa l,ainnya berdasarkal tarif resmi y,ang ditetapkan pemerintah ;
- PT*g khusus/pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa l1lty. yang bersifat kompleks yang hanya dapat $itaksanltan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada I (satuf penyedia yang mampu;
- Pekedaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat, alat. kesehatan (implant) dan bahan/ alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat; d.
- Pekerjaan pengadaan bahan obat dan obat sebagarmana dimaksud huruf d, tercantum dalam daftar formularium obat rumah sakit; e.
- Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipu-btkasikin secara luas kepada masyarakat; f
- Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapar djakses oteh masyaraf&lt;at; "
- FTil,u" sewa gedung,/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya deng; ketentuan Oan th "T" pembayaran serta penyesuaian harsa yans dapat dipertanggungiawabkan. -o* -'*'6 h.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeiah Kabupaten T\rlungagung. P".rt" ?Tr+ Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 4