PERATURAN BUPATI MA Nomor 51 Tahun 2015 tentang MEKANISME PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN BANJAR (berlaku 30 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tatacara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) maka perlu adanya Regulasi Daerah yang mengatur tentang Pemberian Hak Askes serta Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
- Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang lingkup dan Tatacara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan,
Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Banjar.
Kabupaten
- 5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat.
12. Desa adalah Wilayah kerja adalah wilayah kerja Pembakal sebagai Satuan Kerja Perangkat Desa di bawah Kecamatan.
13. Pembakal adalah Kepala Desa sebagai satuan kerja Perangkat Desa dibawah Camat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
15. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/Pembakal dan disahkan oleh Camat.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/Pembakal.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
18. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
19. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi kependudukan.
20. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
21. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
24. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, tersetruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
25. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada sesorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
30. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian,lahir mati,perkawinan, perceraian,pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
31. Petugas Registrasi adalah PNS yang diberi tugas dan bertanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
32. Pengguna data adalah lembaga Negara, Kementerian/lembaga pemerintah non Kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
33. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, Instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
34. Gudang Data, selanjutnya disebut Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang komplek dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara priodik tanpa membebani SIAK.
35. Pusat Data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara dan/atau instansi pelaksana yang menghimpun dan mengintegrasikan data kependudukan dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
36. Data Cadangan adalah database kependudukan yang disalin kedalam media penyimpanan data selain server utama yang berfungsi untuk pengamanan dan digunakan untuk mengembalikan database kependudukan. Apabila server utama mengalami kegagalan fungsi.
37. Disaster Recovery Center atau pusat data pengganti yang selanjutnya disingkat DRC adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara yang berfungsi untuk pemulihan kejadian luar biasa/bencana yang tidak direncanakan pada data center guna menjamin ketersediaan sistem.
38. Pelayanan bantuan atau helpdesk adalah tempat untuk melakukan pemberian bantuan penyelesaian masalah SIAK menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
39. Daktiloskopi adalah upaya mengidentifikasi atau pengenalan kembali seseorang melalui bentuk dan karakter garis garis sidik jari.
40. Sistem ajudikasi adalah cara penyelesaian akhir atas bentuk dan karakter sidik jari yang meragukan karena kemiringan, samar samar, kurang jelas, cacat dan sidik jari rusak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Izin pemanfaatan data dan akses data pada Pemerintah Daerah diberikan oleh Bupati.
Bagian kedua
Lembaga pengguna
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Lembaga Pengguna adalah sebagai berikut :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Banjar; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna ditingkat pusat.
Bagian Ketiga Persyaratan Permohonan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Lembaga pengguna sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b untuk pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el, dengan unsur yang harus dipenuhi yaitu :
- a. mengajukan Permohonan izin tertulis kepada Bupati, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. memiliki Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. memiliki Sumber daya manusia;
- d. mempunyai Pemegang hak akses;
- e. lokasi kerja yang tetap;
- f. memiliki anggaran untuk Pengelolaan dan Pemeliharaan;
- g. memiliki petugas penanggung jawab;
- h. memiliki perangkat jaringan; dan
- i. memiliki perangkat Data cadangan dan pusat data pengganti.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Lembaga pengguna sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b untuk pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el, yang digunakan untuk semua keperluan Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan untuk pemanfaatan sebagai berikut :
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan Pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demograsi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan kepada Bupati, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan secara tertulis, dengan menggunakan Kop Surat Dinas, tanda tangan pimpinan, dan cap dinas;
- b. tenaga yang diusulkan untuk mendapatkan hak akses, harus melampirkan biodata yang berisi Nama, NIK, NIP, Tempat tanggal lahir, jabatan dalam kedinasan, agama, jenis kelamin, alamat Kantor , alamat rumah, Nomor telp/HP dan pasphoto berwarna ukuran 3x4 cm;
- c. penunjukan Lokasi Kerja;
- d. penunjukan Penanggungjawab; dan
- e. ketersediaan Anggaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Perangkat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP adalah berupa Laptop, CPU yang berstandar Minimal berkapasitas Cour 4.
- (2) Tenaga yang diusulkan pemegang hak akses, sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b, adalah Pegawai Negeri Sipil, dengan kualifikasi pendidikan Minimal D.III, menguasai dan mampu mengoperasikan alat komputer.
- (3) Lokasi kerja, sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c, memenuhi kapasitas ruangan yang jelas, dan alamat tetap seperti Kantor.
- (4) Penanggungjawab, sebagaimana dalam Pasal 6 huruf d bertugas sebagai atasan dari tenaga pemegang hak akses, ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Banjar.
- (5) Memiliki anggaran, sebagaimana Pasal 6 huruf e, untuk biaya pengelolaan dan pemeliharaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Permohonan dari Lembaga Pengguna yang memerlukan persyaratan akan ditindaklanjuti dengan penandatangan Perjanjian kerjasama (Mou) antara Pimpinan lembaga pengguna dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan satu kesatuan selaku pengguna dan pemanfaatan database kependudukan berbasis NIK.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. kepemilikkan perangkat teknologi;
- b. sumberdaya manusia sebagai tenaga pemegang hak akses;
- c. lokasi kerja;
- d. penanggung jawab; dan
- e. anggaran pengelolaan, dan pemeliharaan.
- (3) Keberadaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan dalam pembuatan izin pengguna dan pemanfaatan data dan akses data kependudukan ditingkat Daerah.
- (4) Naskah perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Selatan yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) SKPD dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna ditingkat pusat, sebagaimana Pasal 3 angka 1 dan 2, yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Akses dalam rangka melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dan telah menandatangan Perjanjian Kerjasama (Mou), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
- (2) Sumber daya Manusia sebagai tenaga pemegang hak akses, sebagaimana Pasal 6 huruf b dan Penangung jawab sebagaimana huruf d akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
TATACARA PEMANFAATAN
BAB III - TATACARA PEMANFAATAN
Pasal 10
Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna, sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut :
- a. Perangkat yang digunakan harus diupdate/diinstall terlebih dahulu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
- b. Penandatangan perjanjian kerjasama.
- c. Setelah Penandatangan perjanjian kerjasama dilakukan, pihak lembaga pengguna harus membentuk Tim Teknis.
- d. Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- e. Bupati melalui Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
BAB III - TATACARA PEMANFAATAN
Pasal 11
Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna, sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, berasal dari data kependudukan yang telah dikonsulidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
BAB III - TATACARA PEMANFAATAN
Pasal 12
Bagi lembaga pengguna, sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, dalam Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el, harus menjamin kerahasian dan keamanan data kependudukan.
SUMBER DANA
BAB IV - SUMBER DANA
Pasal 13
- 1) Dalam hal gangguan jaringan, dilaporkan kepetugas server di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Perubahan / penggantian Alamat Kantor, Nomor Telpon/HP, petugas sebagai pemegang hak akses, dilaporkan ke Tim Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan cara tertulis.
- 3) Tim Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4) Semua Instansi pengguna wajib menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai dasar penerbitan Dokumen, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengguna mengakses data kependudukan.
- 5) Sumber dana di alokasikan dari APBD yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
BAB V - LARANGAN
Pasal 14
- (1) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.
- (2) Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
BAB V - LARANGAN
Pasal 15
Peraturan Bupati Banjar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banjar ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 Oktober 2015

Penandatangan: PENJABAT BUPATI BANJAR, H. RACHMADI KURDI

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 30 Oktober 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 51