Unknown PENGADILAN PERIKANAN DENGA Nomor 6 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKANPENGADILAN PERIKANAN DANPENGADlLANNEGERIMERAUKE PADAPENGADILAN NEGERIAMBON,PENGADILANNEGERI SORONG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLlKINDONESIA bahwa wilayah timur Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, memiliki sumber daya ikan yang sangat potensial dan merupakan sentra perikanan nasional sering menjadi target bagi kapal perikanan asing maupun lokal dalam melakukan penangkapan ikan ilegal; - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan diperlukan sistem penegakan hukum yang optimal; 2. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden; L c. bahwa berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang e '
KEPUTUSANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
..
PEMBENTUKANPENGADILAN PERIKANAN
DANPENGADlLANNEGERIMERAUKE PADAPENGADILAN NEGERIAMBON,PENGADILANNEGERI SORONG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLlKINDONESIA
a.
bahwa wilayah timur Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, memiliki sumber daya ikan yang sangat potensial dan merupakan sentra perikanan nasional sering menjadi target bagi kapal perikanan asing maupun lokal dalam melakukan penangkapan ikan ilegal;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan diperlukan sistem penegakan hukum yang optimal;
2. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden; L c. bahwa berdasarkan Pasal71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ten tang Perikanan sebagaimana
...
..
...
;
\
.
2
\
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan NegeriMerauke.
1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3316), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4958);
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5076).;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4443) 1sebagaimana ...
Menetapkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADlLAN PERIKANAN PADAPENGADILAN NEGERI AMBON, PENGADllAN NEGERI SORONG DAN PENGADlLAN NEGERIMERAUKE.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Urnum pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan NegeriSorong dan Pengadilan Negeri Merauke.
Pasal 2
Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana di bidang perikanan pada Pengadilan NegeriAmbon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan NegeriMerauke.
Pasal 3
## Pasal3
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3316), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4958);
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5076).;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4443) 1sebagaimana ...
Menetapkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADlLAN PERIKANAN PADAPENGADILAN NEGERI AMBON, PENGADllAN NEGERI SORONG DAN PENGADlLAN NEGERIMERAUKE.
Pasal1
Membentuk Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Urnum pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan NegeriSorong dan Pengadilan Negeri Merauke.
Pasal2
Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana di bidang perikanan pada Pengadilan NegeriAmbon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan NegeriMerauke.
Pasal3
- Pengadilan Negeri meliputi wilayah L Negeri Ambon Ambon. (1) Daerah hukum Pengadilan Perikanan di Pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4
- (2) Daerah hukurn Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Sarong meliputi wayah Pengadilan Negeri Sarong.
- (3) Daerah hukuni Pengadilan Perikanan di Pengadilan
3. ,: Negeri Merauke meliputi wilayah Pengadilan Negeri Merauke.
Pasal4
Pengadilan Perikanan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana perikanan yang dilakukan di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 5
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung Republiklndonesm. ~
Pasal 6
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
5
Pasal6
Keputusan Presiden ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 6 Februari 2014 ,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO .BAMBANG YUDHOYONO