PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Nomor 8 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN (berlaku 12 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATl HUMBANG HASUNDUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMGR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan yang prima kepada dunia usaha;
- b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diatur dfalam Peraturan Daerah sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c . di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RepuDlik Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053); 7 .
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4272); 8 .
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4389); 9.
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Penanaman Modal
12. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modai;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/MDAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 ).
|
Menetapkan
DenganPereetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah di Kabupaten Humbang Hasunduntan;
3. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Bupati adalan Bupati Humbang Hasundutan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disehut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang melakukan pendaftaran perusahaan.
8. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
9. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagaian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
10. Perubahan perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/jasa dagangan utama.
11. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
13. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
15. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk daoat menjalankan kegiatan usahanya.
16. Daerah Terpencil adalah Wilayah Kecamatan yang secara geografis letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara atau angkutan laut/sungai.
17. 17.
18. Pejabat Penerbit TDP adalah Kep ' ala Dinas yang bertanggungjawab di Bidang Perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
18. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pendaftaran perusahaan.
19. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengaiihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi.
20. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, diditikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
21. Permohonan adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan Izin berdasarkan Peraturan Daerah.
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Setiap Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnva (BUL), termasuk perusahaan asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 3
Pendaftaran perusahaan disampaikan kepada Bupati atau SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Bagian Kedua PengeaalianPendaftaran
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 4
- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran. perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)
- b. Perusahaan kecil perorangan, atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang bersifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau yang memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.
- b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, atau
- c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 5
Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Kepaia SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 6
SKPD yang menangani pendaftaran perusahaan mempunyai tugas :
- a. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
- c. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen dokumen yang dipersyaratkan;
- d. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. Mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang te ' ah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
6. f . Menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahanaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi;
- g. Mengolah, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data dari wajib daftar;
- h. Melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerjasama dengan instansi terkait;
9. i . Melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
10. j . Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- k. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Provinsi yang menangani urusan pendaftaran perusahaan.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 7
- ( ! ) Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Provinsi yang menangani urusan pendaftaran perusahaan per bulan.
- (2) Penyelenggara pendaftaran perusahaan Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Provinsi yang menangani urusan pendaftaran perusahaan berupa :
- a. Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dan
- b. Tembusan pengesahan formulir.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
?
BABIV
TATA CARA PENDAFTARANPERUSAHAN
Bagian Kesatu
PendaftaranPerusahaan Barn dan Pembaharuan
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 8
- Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab atau kuasa perusahaan yang sah kepada Bupati atau SKPD yang menangani pendaftaran perusahaan. ( 1 )
- Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftran perusahaan. (2)
- Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang disampaikan langsung kepada Kepala SKPD yang menangani pendaftaran perusahaan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan. (3)
- Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya. (4)
- Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan. (5)
- Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggunjawab perusahaan. (6)
- Kepala SKPD mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dokumen persyaratan secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut : (7)
- a. Bentuk perusahaan PT, TDP warna orange;
- b. Bentuk perusahaan CV, TDP warna biru;
- c. Bentuk perusahaan Perorangan, Fa dan BUL, TDP warna putih;
- d. Bentuk perusahaan Koperasi, TDP warna kuning;
- Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di.tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umtim dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumendokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya. (8)
- TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) iahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. (9)
- (10) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (11) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan oleh Kepala SKPD secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan.
- (12) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.
- (13) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada aynt 10 (sepuluh) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (14) Kepala SKPD menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.
- (15) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dikenakan biaya administrasi.
BagianKedua
Perubahan,Pembatafan danPenghapusan
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 9
- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Bupati atau SKPD yang menangani pendaftaran perusahaan
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan;
- b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 10
- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
- a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
- b. Perubahan nama perusahaan;
- c. Perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
- d. Perubahan alamat perusahaan;
- e. Perubahan kegiatan usaha pokok atau;
- f. Khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang d ' terbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Bupati atau SKPD menerbitkan TDP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) cukup dilaporkan kepada Kepala SKPD dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala SKPD mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) pada Buku lnduk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP.
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 11
Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftar data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 12
- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala SKPD yang menangani urusan pendaftaran perusahaan di Kabupaten Humbang Hasundutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan dengan tembusan kepada Instansi Pemerintah Provinsi yang menangani urusan pendaftaran perusahaan dan kepada Kepala Instansi Pemerintah Pusat yang menangani urusan pendaftaran perusahaan.
- (3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD yang menangani urusan pendaftaran perusahaan di Kabupaten Humbang Hasundutan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan keberatan menerbitkan keputusan penolakan atau penerimaan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala SKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang dinyatakan benar.
- (6) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala SKPD yang menangani urusan pendaftaran perusahaan di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan yang berwenang.
*
'
- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal - hal sebagai berikut :
2. a.
3. Perubahan bentuk perusahaan;
- b. Pembubaran perusahaan;
- c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
- d. Perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir, atau;
- e. Perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar ## BAB V
PELAYANAN INFORMASIPERUSAHAAN
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 16
- (1) SKPD menyajikan informasi perusahaan sebagai surnber informasi resmi bagi semua pjhak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 17
- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala SKPD dengan tembusan kepada Kepala Instansi Pemerintan pusat dan Instansi Pemerintah Provinsi yang menangani urusan pendaftaran perusahaan.
- (2)
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 20
- (1) Pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dan/atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran UU-WDP dilakukan oleh PPNS - WDP.
BAB II - KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 2
Pasal 21
Penyidikan terhadap pelanggar UU-WDP dilakukan oleh PPNS - WDP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SANKSI
Pasa!22
- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (14), Pasal 13 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 21, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11), ayat (14), Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23
Pasal 23
Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan informasi perusahaan secara nasional, setiap pembangunan sistem jaringan komputerisasi harus disesuaikan dengan program aplikasi WDP yang digunakan oleh Instansi Pemerintah Pusat.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23
Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur mengenai pelaksanaan atau petunjuk teknis penerbitan TDP lebihlanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan.
BABIX
KETENTUANPERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23
Pasal 25
Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, TDP nya dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 9 Seri C Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penetapan: Ditetapkan di Doloksanggul pada tanggal 12 Agustus 2011

Penandatangan: BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, dto MADDIN SIHOMBING

Penetapan: Diundangkan di Doloksanggul pada RET ^ S ' DAiRAif KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, SEK ifZ MARTUAMAMS.SILALAHl,SH PEMBINA UTAMAMliD ^ ' NIP .195610021985031004 LEMBARANDAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2011 NOMOR..8 .