PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN SAMPAH (berlaku 17 November 2016)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: DITETAPKAN DI 1 : TAHUN 2016 : MUARA BULIAN TANGGAL : 2016 I

Penandatangan: ## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI SYAHIRSAH SY ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR: 16 TAHUN 2016 TENTANG ## PENGELOLAAN SAMPAH ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI,

Penandatangan: Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. 1. Negara Mengingat : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5.Undang-Undang. . . . . . . . . .

Distribusi: SALINAN 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Penandatangan: 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Penandatangan: 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933). ## Dengan Persetujuan Bersama

Penandatangan: ## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan

Penandatangan: ## BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ## BAB I ## KETENTUAN UMUM ## Pasal 1 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

Penandatangan: 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahaan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

Penandatangan: 3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 4.Satuan. . . . . . . . . . 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

Distribusi: 8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. 11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 12. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. 13. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. 14. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu. 15. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. 16. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. 17. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 18. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 19.Tempat. . . . . . . . . . 19. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skalakawasan. 20. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. 21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. 22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. 23. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. 24. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. 25. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. 26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Distribusi: 29. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. 30.Petugas. . . . . . . . . . 30. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha dibidang kebersihan. 31. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. 32. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan. 33. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. ## Pasal 2 ## Tujuan pengelolaan sampah untuk: - a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah; - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat; - c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan; - d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan - e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien. ## Pasal 3 Sampah yang dikelola dalam peraturan daerah ini terdiri atas: - a. sampah rumah tangga; - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan - c. sampah spesifik. ## BAB II TUGAS DAN WEWENANG ## Pasal 4 ## Tugas Pemerintah Daerah meliputi: - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah; - b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah; - c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah; - d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; e.melaksanakan. . . . . . . . . . - e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; - f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; - g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan - h. mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. ## Pasal 5 Pemerintah Daerah berwenang : - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; - c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah; - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA; - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; - g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. ## Pasal 6 - (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pemerintah daerah harus membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah. - (2) Teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3)Katentuan. . . . . . . . . .

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati ## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak ## Pasal 7 ## Masyarakat berhak: - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat; - b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus; - c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah; - d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; - e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan - f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. ## Bagian Kedua Kewajiban ## Pasal 8 - (1) Dalam pengelolaan sampah di daerah, setiap orang wajib: - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya; - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah; - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan; - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam. - (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW, dan/atau Desa/ Kelurahan/ Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi persampahan. - (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan /atau TPS. ## BAB IV ## PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Umum ## Pasal 9 Pengelolaan sampah terdiri dari: - a. pengurangan sampah; dan - b. penanganan sampah. Bagian Kedua Pengurangan Sampah ## Pasal 10 Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara: - a. pembatasan timbulan; - b. pendauran ulang sampah; dan - c. pemanfaatan kembali sampah. ## Pasal 11 Pemerintah daerah dalam usaha pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan: - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah. ## Pasal 12 - (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan: a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; c.melakukan. . . . . . . . . . - c. melakukan pendauran ulang sampah dengan: - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan - e. Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan. - (2) Dalam melakukan Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara : - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan menunjuk pihak lain dalam pelaksanaannya. - d. Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. - e. Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan. - (3) Dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kabupaten Batang Hari; - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang. ## Pasal 13 - (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya. (2)Pengurangan. . . . . . . . . . - (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui : - a. dalam kegiatan usahanya menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewadahannya yang sedikit mungkin menimbulkan sampah; - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya; - c. melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; - e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan - f. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen; ## Bagian Ketiga Penanganan Sampah ## Pasal 14 Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara: - a. pemilahan; - b. pengumpulan; - c. pengangkutan; - d. pengolahan; dan - e. pemrosesan akhir sampah. Paragraf 1 Pemilahan sampah ## Pasal 15 - (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; - b. sampah yang mudah terurai; - c. sampah yang dapat digunakan kembali; - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan - e. sampah lainnya. (2)Sampah. . . . . . . . . . - (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga. - (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah. - (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman dan kaleng. - (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca. - (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu. ## Pasal 16 - (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis : - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; - b. sampah yang mudah terurai; - c. sampah yang digunakan kembali; - d. sampah yang dapat di daur ulang; dan - e. sampah lainnya. - (2) Ketentuan mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ## Pasal 17 - (1) Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya. (2)Setiap. . . . . . . . . . - (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut : - a. tidak mudah rusak dan kedap air; - b. ekonomis dan mudah diperoleh; - c. mudah dikosongkan; - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang; dan - e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah. - (3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah wajib disediakan oleh pemerintah daerah. ## Pasal 18 - (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan. - (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kabupaten. ## Pasal 19 - (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) didasarkan pada: - a. volume sampah; - b. jenis sampah dan sifat sampah; - c. penempatan; - d. jadwal pengumpulan; dan - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan. - (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut: - a. wadah warna hijau untuk sampah organik - b. wadah warna kuning untuk sampah daur ulang dengan simbol: - c. wadah warna merah untuk sampah B3 dengan simbol: - d. wadah warna abu-abu untuk sampah Residu dengan simbol - (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar wadah sampah.

Penandatangan: - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati. ## Paragraf 2 Pengumpulan Sampah ## Pasal 20 - (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/ TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah. - (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi: - a. pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan - b. pemerintah daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. ## Pasal 21 - (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah ditingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Pengurus RW. - (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus RW, menjadi tanggung jawab Pengurus RW, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. - (3) Jadwal pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga, adalah sebagai berikut : - a. untuk sampah yang dapat di daur ulang dilakukan setiap hari; dan - b. untuk sampah lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu. ## Pasal 22 - (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan. (2)Sarana. . . . . . . . . . - (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. gerobak; - b. motor sampah; - c. kontainer; atau - d. truk sampah - (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. - (4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS3R dan sarana pengumpulan sampah skala kabupaten. ## Paragraf 3 Pengangkutan Sampah ## Pasal 23 - (1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan. - (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku . ## Pasal 24 - (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah. - (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST. - (3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah daerah bila diperlukan dapat menyediakan stasiun peralihan antara. ## Paragraf 4 Pengolahan Sampah ## Pasal 25 Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. ## Pasal 26 - (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. pemadatan; - b. pengomposan; - c. daur ulang materi; - d. daur ulang energy; dan/atau - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan. - (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum pada sumbernya, dan pengelola kawasan. ## Pasal 27 - (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat di: - a. kelurahan/ desa; - b. kecamatan; dan - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,dan kawasan khusus. - (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan. - (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah. - (4) Penyediaan lahan TPS 3R di kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan. ## Pasal 28

Penandatangan: Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi. ## Pasal 29 - (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3 R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. ## Pasal 30

Distribusi: - (1) Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Penandatangan: - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diatur dengan Peraturan Bupati. ## Paragraf 5 Pemprosesan Akhir Sampah ## Pasal 31 - (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. - (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode : - a. lahan urug terkendali - b. lahan urug saniter; dan/atau - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan. - (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ## Pasal 32 - (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi. - (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. - (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba. ## Paragraf 6 ## Pengelolaan Sampah Spesifik ## Pasal 33 - (1) Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas: - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; - c. sampah yang timbul akibat bencana; - d. puing bongkaran bangunan; - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Penandatangan: - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ## BAB V PERIZINAN ## Pasal 34

Penandatangan: - (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati. - (2) Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan yang wajib memiliki izin meliputi : - a. pendaur ulangan; - b. pengangkutan; - c. pengolahan; dan - d. pemprosesan akhir. - (3) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. - (4) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (5)Izin. . . . . . . . . . - (5) Izin pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku dan sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan. ## Pasal 35

Penandatangan: - (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis. - (2) Permohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat : - a. data akta pendirian perusahaan; - b. nama penanggung jawab kegiatan; - c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan; - d. nomor telepon perusahaan;

Penandatangan: - e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan - f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan. - (3) Untuk kegiatan pengelolaan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. permohonan izin harus dilengkapi dengan izin lingkungan. - (4) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat ## BAB VI ## LEMBAGA PENGELOLA ## Pasal 36 - (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah. - (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: - a. Lembaga Swadaya Masyarakat; - b. UPTD; - c. BLUD; - d. SKPD; dan/atau - e. BUMD.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati. ## BAB VII ## PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI Bagian Kesatu Pembiayaan ## Pasal 37 - (1) Sumber pembiyaan pengelolaan sampah berasal dari: - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. - (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) huruf b dapat berupa: - a. retribusi; - b. hibah; - c. pinjaman; dan/atau - d. investasi badan usaha.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 38 - (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat. - (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan. ## Pasal 39 - (1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah. - (2) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif jasa pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati . ## Bagian Kedua Kompensasi ## Pasal 40 - (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan dan/atau rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA. - (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah. - (3) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD - (4) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: - a. pencemaran air; - b. pencemaran udara; - c. pencemaran tanah; - d. longsor; - e. kebakaran; - f. ledakan gas metan; dan/atau - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif. ## Pasal 41 - (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat berbentuk : - a. relokasi penduduk; - b. pemulihan kualitas lingkungan; - c. biaya kesehatan dan pengobatan; - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau - e. kompensasi dalam bentuk lain. - (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 42 Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan melalui: - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah; - b. pemerintah Daerah melakukan in