PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Banqunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI NGADA
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENT ANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Banqunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pe,rgembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. . Undang-Undang Norn or 69 Tah un 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanq-undanqan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembatan Negar~ Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembiriaan dan Pengawasan Penyelengg'araan -Pemerintahan Daerah (Lembaran· Negara Republik lndbnesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara! Republik Indonesia Nomor 4593);
1
\
.
.•.
.
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ·· ·
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas -dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 );
1 •.
.
.
. ... MEMUTUSKAN .: .. ·---
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
BABI
KETENTUAN' UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ·
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada dan Perangkat Daerah ·; sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan baerah.
3. ,. ,Bupati adalah Bupati Ngada.
4. 4.' Dinas Pendapatan, Pengelolaan .. .Keuanqan- dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas· Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan, Aset Daerah Kabupaten Ngada.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ·selanJutnya : disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan,. Perigelolaan Keuanqan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaa dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi. dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,. perhutanan, dan pertamban\_gan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas burnt, dan/atau memiliki, .. menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. \_\_ r, . \_\_
8. Surat Pemberitahuan Pajak Tertitang, yang· $elanjutnya disingkat SPPT, adalah - -. . surat yang digunakan u~!uk n:1emberitahukan besarnya · Pajak j~umi darr Bangunan,, · . \_\_ .\_ . .".':'='='='·:~'::yang. terutang kepada·.W~Jtb.·.P.~J~-~-
\_
.
••••.••••
t t.: : ••••
: .: •• : • : : : •
t:.::: :: : ::: : '.'.''.' '. -.
':: '.'\. ·.: .:
-.
...
:
...
"
,.
9. Surat .Ketetapan Pajak:': Daerah\_~ i}'~ri9?' ·Sela~jufri"ya:=c!i~ing~~t=··skPDt 'ada\_l~h. .eurat ketetapan pajak yang=menentukan·oe·sarnya·jumlah·pokok'pajak'.yaninerufang:·' -
2. 1 o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnyaf. disingkat :sKP.DLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutanq.
11. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sama dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang.
12. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksl administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundatig-udangan perpajakan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPMKP ·
13. Surat Perintah Membayar 'Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menarnpunq.iseluruh.cpenerlmaan daerah .9~r\_l \_\_ -~.i.gu\_na\_k~n . untuk rnembayar seluruh pengeluaran daerah. ·· · ·-
BAB II - KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 2
Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terjadi dalam hal:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar ~ernyafa JeijiffoesaY darfycrng seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran PF1jak Bumi dan Bangunan yang tidak seharusnya terutang.
BAB II - KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 3
:
- -.···-----·-· ... ·~--~ . (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam .. Pasal 2 kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besatnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- b. dilampiri asli bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang eah dan SPPT/SKPD/STPD; dan
- ' c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani. oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa. . ~ . --·----
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat d\pertimbangkan.
3
-
'·
:
...
\_·
·------
-·-·---
- (1) Bupati mela/ui Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, menerbitkan :
- a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. SPb, apabila jumlah Pajak Bumi dan Bangunan sama dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang; ·
- c. SKPD, apabila jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara Jangsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui DPPKAD. ·
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melatui Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
BAB II - KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 5
- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya. · ·
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi' dan · Bangunan, kelebihan · tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1') dan ayat (f) dilakukan dengan pemindahbukuan.
BAB II - KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 6
Standar Operasionar Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

~

- :-::::-·:-

·=-~.

4

'"

~.::;·····:~

~

...

.

-

..

..

..

·-


...

--.-

.

-.-- -.

-

.

.

}

I

A

## BAB Ill

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ngada .

pada ta rup

l

-Oiundangkan di Bajawa pada tanggal 5 Desember 2013

.

~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGA~A,~\_

(MEDA MOSES

## SERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2013 NOMOR 318

-·--··-·

.'---~

--··

--·

-~-

:w1·-::;:·;,;;;.;;\_;;.

2

..

·

.·····.-.--···


-·

...

··-···

:~.--

..

.

.

.

-

~.

;


- -

- -

.

~

-

.


·.··

:· :.·

.

\_\_

.:.

:·

:

:

:-

~-:"'

;

..


.

..

.

~

-

...

,;.,;'

- -

-

w.

- -

.

-·.

-·

'.

j

•• •

~:

+ -

:

I

\_.&amp;

·-.

"'!."-::

- '-·

-

..


• •:.·

::

..

\_.,

·.·.;··--~:-


~.-

-

···~~

••

5

•

LAMPI RAN PERATURANBUPATINGADA NOMOR 39 TAHUN 2013 TANGGAL 5 DESEMBER 2013

TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BAN GU NAN PERDESAAN DAN PER KOT AAN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

## A. Deskripsi :

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengembalian pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak.

## B. Dasar Hukum :

.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
1. Undang-Uridang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## C. Pihak Terkait :

2. Kepala Bidang Pendapatan
1. Kepala DPPKAD
3. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan
5. Kepala Sub Bagian Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran
6. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
7. Kas Daerah
8. 9 .. Pelaksana
8. UPTD
10. Wajib Pajak
- D. Dokumen yang digunakan:
2. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
1. Surat Permohonan Wajib Pajak.
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
4. Surat Jawaban dan Data Tunggakan Pajak
5. Laporan Hasll Pemeriksaan (LHP)
17. ·--··-::\_-\_-\_-.-.-:·:·:·:~·:·:·:::.::6~:·.Nota penghitungan PBB (Nothit PBS)

.

-

...

.

. .

- .. - .. 1:·-a1]ct1PenerirriaarfSurat \_(BF&gt;"$)'-'-.:.:-...\_,.·
- E. Dokumen yang dihasilkan :
- 1 .. Buktl Pensrirnaan Surat (BPS).
- 2. Surat Ketetapan Pajak ·oaerafi Lsbih '. Ba~/ar .-.Pajak Bumi dan 6;mg~nan \_\_ Perdesaan dan Perkotaan (SKPDLB).
3. Surat Pernberltahuan (SPb).
4. Sur~t Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Surat Permintaan Konfirmasi Data Tunggakan Pajak.

·

6. Lernbar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

'

-

----------~-----.

-.--

·--------

-

--

-----

--------

.

·-

- -·--··-

.-.·-·.·.·.·.·.-

...

5·······

·--··-···-·

, · .:.:.: . .:::.·--------···

.. :.

·

· -·-------

\_\_\_\_\_ c:

-=-=----··

::·.·.--·~::.~

--------

•

- F. Prosedur Kerja:

---

1. Prosedur penyelesaian permohonan kelebihan pembayaran PBS ini didahului oleh prosedur pemeriksaan atas permohonan kelebihan pembayaran PBB yang menghasilkan LHP. ·
2. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Pendaftaran dim Pendataan untuk meneliti berkas permohonan dan LHP kemudian dilakukan pericetakan produk hukum :
- a. Dalam hal lebih bayar dan tidak ada utang pajak, Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan menugaskan Pelaksana untuk mencetak SKPDLB. Pelaksana mencetak SKPDLB, menyampaikan ke Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
- b. Dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan berkoordlnasl dengan Bendahara Umum Daerah untuk melakukan pemindahbukuan. Jika masih terdapat kelebihan pembayaran rnaka Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan menugaskan Pelaksana mencetak konsep SKPDLB, menyampaikan ke Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan. ·
3. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan · dan Pemeriksaan meneliti konsep SKPDLB/SPb/SKPD dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan.
4. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan meneruskan konsep SKPDLB/SPb/SKPD, kepada Kepala DPPKAD.
5. Kepala DPPKAD meneliti dan menandatangani Konsep SKPDLB/SPb/SKPD dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Penaqihan, Pembukuan dan Pemeriksaan. - -- -. \_\_ ...
6. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan menerima kembali dokumen SKPDLB/SPb/SKPD. .
- a. Dalam hal diterbitkannya SKPDLB maka salinan SKPDLB disampaikan - "kepada Wajib Pajak. ASLI SKPDLB ajukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat · Permintaan Pembayaran (SPP). Selanjutnya diteruskan ke Kepala Sub Bagian Keuangan. Proses dilanjutkan ke no.7.
- b. Dalam hal diterbitkan SPb atau SKPD maka SPb/SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak.
7. Proses selanjutnya mengikuti mekanisme sesuar· ~ dengan peraturan perundarigan yang berlaku.
8. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:

Penerbitan SKPDLB/SPb/SKPD:

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan

7

t

..

...

## G. Bagan Arus (Flow Chart)


i-

--------··.

.

.

-

-·-


r~

~ !AAl~US SAEr'

8

...

·----·--------

--------


i

- n.~:.- ..

.:.

-


... ~-~-:

- 4 ef ... " -.. ·· -·-· · -· ... o · 1o,,I. · · ... · ·

-·~

:.

\_ ...

.•rw.

··

.

~-~·-~r ..

-