PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 2 Tahun 2016 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap struktur Menimbang
2. dan besarnya tarif retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan prinsip-prinsip retribusi yang baik dan tepat, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
Mi~JfJT PERATURJ.\N DAER AH
I
I
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2);
I
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. ATAS PERUBAHAN TENT ANG DAE RAH PERATURAN Menetapkan
Pasal 7
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Pasal 18
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
Pasal 156
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
Mi~JfJT PERATURJ.\N DAER AH
I
I
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2);
I
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. ATAS PERUBAHAN TENT ANG DAE RAH PERATURAN Menetapkan
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16A

- ( 1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar

I


ARIEF MUNANDAR


Diundangkan di Sarolangun pada tanggal ~8 NOvem her 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR "f.

PROVINS! JAMBI: ( t /2016)

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor r Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TENTANG

TAHUN 2016 NOMOR 7

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Norn or

Seri

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

1 Tahun 2016

Nomor Seri Tanggal ~ /\IOVRrYlber 2016

SEKRETARIS DAERAH · KABUPATEN SAROLANGUN,



1 1

8 # H 2 N

1




J~ji

:J

J

p



~

~

m

eo

~

:::0

c: