PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 12 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 (berlaku 16 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Bupati Balangan yang terinci dan terukur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan; a.
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan periode lima tahunan yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunait Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); C
c,
- d. berkenaan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; d
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2
2
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
,
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- 12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
3
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
- 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN Menetapkan
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BABIV

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal7

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BABIV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

## Pasal8

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMDhanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; darr/ atau
- d. merugikan kepentingan Nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.


- (3) Merugikan kepentingan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Nasional.

## BABIV KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI BALANGAN, ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRET ARIAT DAERAH KABUPATENBALANGAN


H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 197809292005011009

LEMBARANDAERAHKABUPATENBALANGAN TAHUN2016 NOMOR 12

NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN PROVINSIKALIMANTAN SELATAN 111 TAHUN2016

Diundangkan di Paringin pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd

H. RUSKARIADI