UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 1955 tentang LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH (berlaku 29 Maret 1955)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa mengumpulkan uang logam yang syah dapat merugikan peredaran uang dan dapat mengakibatkan kesukaran-kesukaran dalam lapangan perekonomian negara dan pula menimbulkan kenaikan harga barang-barang;
- b. bahwa memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang syah akan dapat berakibat bahwa uang itu sedikit banyak akan dianggap sebagai barang dagangan dan keadaan ini akhirnya akan merintangi lancarnya peredaran uang dalam masyarakat;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu diambil tindakan-tindakan untuk membatasi kemungkinan pengumpulan uang logam dan perhitungan agio;
- d. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak tindakantindakan tersebut perlu segera diadakan.
Mengingat
- pasal 5 Undang-undang Mata Uang No. 20 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 95), keputusan Menteri Keuangan tanggal 23 Oktober 1951 No. 279125/U.U. dan pasal 111 juncto pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia:,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SYAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SYAH.
Pasal 1
- a. Kecuali badan-badan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai pegawai lebih dari sepuluh orang, tiap orang dilarang untuk mempunyai persediaan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, atau mengangkut uang logam yang syah (1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen dan 50 sen) melebihi jumlah sebagaimana ditetapkan berikut:
Untuk 1 sen (termasuk tembaga yang lama) sehingga jumlah Rp. 1,- - nominaal, untuk 5 sen sehingga jumlah Rp. 5,- nominal, untuk 10 sen sehingga jumlah Rp. 10,- nominal,
untuk 25 sen sehingga jumlah Rp. 25,- nominal, untuk 50 sen sehingga jumlah Rp. 50,- nominal,
- b. Perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas tetap dilarang untuk menimbun uang logam dengan maksud menarik dari peredaran.
Pasal 2
Terhadap larangan yang termaktub dalam pasal 1 sub a dapat diadakan pengecualian oleh para Gubernur. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walikota Jakarta Raya yang dapat memberi izin pada mereka yang memerlukan uang logam lebih banyak dari pada yang telah ditetapkan, sehingga jumlah Rp. 10,-, Rp. 50,-, Rp. 100,-, Rp. 250,-, Rp. 500,-, nominal untuk 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen dan 50 sen, sedangkan untuk jumlah yang lebih besar lagi haruslah diminta izin kepada Menteri Keuangan.
Pasal 3
Pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang syah setiap orang dilarang.
1. untuk memperhitungkan, meminta, menawarkan atau membayar nilai-lawan yang lain dari pada nilai yang telah ditetapkan oleh Undang-undang untuk penukaran alat-alat pembayaran;
2. untuk meminta, menerima, menawarkan atau membayar ganti kerugian dalam bentuk apapun juga.
Pasal 4
Untuk sesuatu pembayaran setiap orang dilarang memperhitungkan, meminta, menerima atau membayar harga lain dari pada harga yang diperlukan, dengan memberi nilai lain pada alat-alat pembayaran yang syah dari pada nilai yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
Pasal 5
Setiap orang wajb memberitahukan dengan benar jumlah persediaannya, macamnya uang logam (1 sen, 5 sen, 10 sen 25 sen dan 50 sen) atas permintaan Menteri Keuangan, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walikota Jakarta Raya, Penuntut Umum, atau pegawai-pegawai pengusut lainnya.
Pasal 6
1. Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 1, pasal 3, pasal 4 atau tidak pada waktunya memenuhi permintaan yang termaktub dalam pasal pasal 5 atau memberi keterangan yang tidak benar atas permintaan tersebut, dijatuhkan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.
2. Barang siapa dengan sengaja bertindak bertentangan dengan larangan yang termaktub dalam pasal 1, pasal 3 pasal 4 atau dengan sengaja tidak, atau tidak pada waktunya memenuhi permintaan yang termaktub dalam pasal 5 atau memberi keterangan yang tidak benar atas permintaan tersebut, dijatuhkan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.
3. Apabila pada waktu melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 belum lewat dua tahun sejak hukuman yang dahulu dijatuhkan terhadap si-tersangka untuk perkara yang sama memperoleh kekuatan hukum yang tak dapat dirubah lagi, maka hukuman-hukuman yang ditentukan dalam ayat 1 dan 2 dapat ditambah dengan sepertiga.
4. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagaimana termaktub dalam ayat 1 dianggap pelanggaran. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagaimana termaktub dalam ayat 2 dianggap sebagai kejahatan.
5. Uang logam, alat-alat pembayaran yang syah beserta bungkusannya yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 dapat disita dengan tidak memperdulikan siapa pemiliknya, baik dimiliki oleh si-terdakwa maupun oleh orang lain.
Pasal 7
1. Apabila perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 dilakukan oleh sesuatu badan hukum, maka diadakan tuntutan dan dijatuhkan hukuman terhadap anggota-anggota pengurus yang berada di Indonesia, atau jika mereka ini berhalangan pada wakil-wakil badan hukum tersebut di Indonesia.
2. Ketentuan dalam ayat 1 berlaku juga untuk badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum yang lain.
Pasal 8
Penuntut Umum, Pegawai-pegawai pengusut lainnya atau pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan setiap waktu berhak membeslah, menuntut penyerahannya untuk dibeslah semua barang-barang yang dapat memberi petunjukpetunjuk untuk memperoleh kebenaran atau yang dapat diperintahkan pensitaannya.
Pasal 9
Ordonansi-ordonansi dari 25 Pebruari 1948 (Staatsblad No. 50 dan No. 51) ditarik kembali.
Pasal 10
Dalam waktu tiga bulan setelah Undang-undang Darurat ini diundangkan setiap orang kecuali badan-badan Pemerintah diwajibkan menukar uang logam yang berkelebihan hingga jumlah yang tak terbatas pada setiap Kas Negeri.
Pasal 11
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. ONG ENG DIE.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.

Penandatangan: Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARYO.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 29 Maret 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Dengan penghentian berlakunya Indische Muntwet 1912 dan mulai berlakunya Undangundang Mata Uang 1951 maka perlu meninjau kembali peraturan-peraturan yang lama mengenai pengumpulan uang logam, memperhitungkan agio dan sebagainya. Ternyata bahwa dalam praktek sekarang juga masih dikumpulkan atau disimpan untuk diri sendiri atau untuk orang lain dalam jumlah banyak uang logam (aluminium 1, 5, 10, 25, sen dan cupronikkel dari 50 sen) sehingga uang logam tersebut tertarik dari peredaran uang. Demikian pula sering terjadi pengumpulan uang itu dengan maksud supaya diperdagangkan dengan memperhitungkan agio.
Uang logam itu dalam perdagangan sehari-hari sangat dibutuhkan terutama oleh rakyat kecil, maka pengumpulan uang tersebut akan mempersukar pedagang-pedagang kecil dan akan memberi dorongan pula untuk kenaikan harga-harga barang. Oleh karena itu perlu sekali dibatasi jumlah yang boleh dimiliki setiap orang. Pengecualian terhadap pembatasan ini diadakan untuk badan-badan Pemerintah dan perusahaanperusahaan besar yang mempunyai pegawai lebih dari sepuluh orang. Ketentuan yang terakhir ini perlu diadakan berhubung dengan keperluan pembayaran pada buruhburuh mereka. Akan tetapi perusahaan yang dimaksudkan di atas tetap dilarang untuk menarik uang logam tersebut dari peredaran.
Memperhitungkan agio akan berakibat bahwa uang logam itu akan dianggap sebagai barang dagangan sehingga menimbulkan keadaan keuangan yang kurang sehat. Sudah selayaknya diadakan aturan-aturan untuk menjamin beredarnya uang logam dengan lancar dan mencegah kemungkinan memperhitungkan agio pada penukaran uang tersebut.
Pada tahun 1948 pernah diadakan larangan pula untuk mengadakan pengumpulan uang logam dan memperhitungkan agio pada penukaran uang (S. 1948 - No. 50, 51). Kedua peraturan ini sekarang dipersatukan dalam Undang-undang Darurat ini. Dahulu diserahkan pada para Residen untuk mengatur penetapan maximum jumlah uang logam yang boleh dimiliki masing-masing orang. Ternyata bahwa tidak semua Residen mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pengumpulan uang logam tersebut. Dengan demikian tak ada gambaran yang tegas (overzicht) untuk Pemerintah Pusat tentang jumlah uang logam yang ditetapkan sebagai maximum oleh para Residen yang boleh dimiliki oleh setiap orang.
Oleh karena itu dalam Undang-undang Darurat ini telah ditentukan jumlah maximum umum yang berlaku di seluruh INdonesia untuk setiap orang, kecuali badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan besar yang dimaksudkan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
a. Para Gubernur -Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wali Kota Jakarta-Raya, sebagai pengecualian