PERATURAN BUPATI RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2010 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2010.
- b. bahwa berdasarkan maksud huruf a diatas perlu dikeluarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2010 Kabupaten Padang Pariaman:
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
3. Mengingat : 1. lingkungan Propinsi Sumatera Tengah:
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
6. Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 5.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 6.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 7.
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 8.
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 9.
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor AR
v
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592 :
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4712):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Daerah
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010:
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
29. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2010:
PERATURAN
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp.
565.922.851.106,00
- b. Bertambah/tberkurang) Rp.
110.149.607.104,00
- c Jumlah pendapatan setalah perubahan
Rp. 676.072.458.210,00
2. Belanja
- a. Semula
Rp.
671.718.177.501,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp.
101.947.572.729,89
- Cc. Jumlah pendapatan setelah perubahan
Rp. 773.665.750.230,89
Surplus/(Defisit) setelah
perubahan
Rp. ( 97.593.292.020,89)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Semula Rp. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah penerimaan setelah perubahan
106.795.326.395,00
( 9.202.034.374,11)
Rp.
97.593.292.020,89
- b. Pengeluaran
Semula Rp. Bertambah/tberkurang) Rp. Jumiah pengeluaran setelah perubahan
1.000.000.000,00
(1.000.000.000,00)
Rp. 0
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan
Rp... 97.593.393.020,89
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun berkenan
Rp. 0,00
Pasal 2
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran peraturan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaima tersebut dalam Pasal 2 merupaka tida



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di:

Pariaman

Padatanggal

:

27 Oktober 2010

BUPATI PADANG


Diundangkan di Pada tanggal

:

PARIAMAN

:

27 Oktober 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN -


1981011 BERITA DAERAHKABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010 NOMOR 17