PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 11 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH (berlaku 31 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN, a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Neg~ri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Telmis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cepat, akurat dan realibel dan akuntabel, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan .pertimbangan . sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan· Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011, dipandang perlu diubah yang diatur dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (o) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Repqblik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Npgara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1914 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repµblik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lemb~an Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ~omor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I11omor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang .· Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11 . Peraturan Peme.rintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan . Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 .Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lem~aran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 I Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pe~gawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo~ 87);
- ! 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahuiti 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Le:rnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); ,
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun i 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri N9mor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan i Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah de~gan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; :
- I 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri N6mor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organislsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kqta;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 3/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan . Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011, Nomor 2/D).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 3/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011, Nomor 2/D), diubah lagi sebagai berikut:
1. Ketentu~
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, . dibentuk Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Badan Lingkungan Hidup;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Ketahahan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
8. g.1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- h. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (RSUD Syam Rabu);
- i. Inspektorat;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- k. Kantor Pengelolaan Pasar;
1. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. !
BAB II - PEMBENTUKAN Pasal 2
Pasal 8
5
- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusun~n Program;
- b) Sub Bagian Umum;
,
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Ekonomi, membawahi:
- a) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
- b) Sub Bidang Permodalan, Industri, Perdagangan dan Koperasi;
4. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
- a) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan;
- b) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
- a) Sub Bidang Analisa dan Penelitian;
- b) Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan;
- 6. Bidang Prasarana Wilayah, membawahi:
- a) Sub Bidang Perhubungan, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Energi dan Lingkungan Hi~up;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan;
.
3. Bidang Hubungan AntM· Lernbaga, membawahi:
- a) Sub Bidang Hubungan Politik dan Partai Politik;
- b) Sub Bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM;
4. Bidang Kajian Strategis, membawahi:
- a) Sub Bidang IPOLEKSOSBUD;
- b) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi;
5. Bidang Integrasi Bangsa, membawahi:
- a) Sub Bidang Ketahanan Bangsa;
- b) Sub Bidang Pembauran Bangsa;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Lingkungan Hidup:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusun~n Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan: ;
3. Bidang Tata Lingku n~an dan AMDAL, membawahi: i
- a) Sub Bidang Konserva~i Sumber Daya Alam (SDA) dan Tata Lingkungan;
- b) Sub Bidang .Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
4. Bidang Pengendalian Lingkungan dan membawahi: Pe111-cemaran, P~ngelolaan i Kerusakan Limbah,
- a) Sub Bidang Pengend~ian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungap.;
- b) Sub Bidang Pengelola4n Limbah;
5. Bidang Kebersihan, membdwahi:
- a) Sub Bidang ! Pembersihan dan Pengangkutan;
- b) Sub Bidang Pengelolaan Sampah dan TPA;
6. Bidang Pertamanan, membawahi:
- a) Sub Bidang Pertamanan;
- b) Sub Bidang Pemakaman;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Keswadayaan Masyarakat, membawahi:
- a) Sub Bidang Peningkatan Keswadayaan Masyarakat;
- b) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi:
- a) Sub Bidang Tehnologi Tepat Guna dan Lingkungan Rumah Pedesaan;
- b) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan;
7
5. Bidang Perrierintahan Desa, membawahi:
- a) Sub Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
- b) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Ke-qangan;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
- a) Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan Gender;
- b) Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, membawahi:
- a) Sub Bidang Jaminan Pelayana.n KB;
- b) Sub Bidang Perlindungan Hak Reproduksi;
5. Bidang Pemberdayaan Keluarga, membawahi:
- a) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- b) Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
6. Bidang Pendataan Keluarga, Informasi dan Advokasi, membawahi:
- a) Sub Bidang Pendataan Keluarga dan . Institusi;
- b) Sub Bidang Informasi dan Advokasi;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Kepegawaian Daerah:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
,
- a) Sub Bagian Penyusun~ Program;
- b) Sub Bagian Umum;
!
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi:
- a) Sub Bidang Pengembapgan Karier Pegawai;
- b) Sub Bidang Kesejahteriaan Pegawai;
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
8
- a) Sub Biclang Penclidikan clan Pelatihan Struktural clan Pengkaderan;
- b) Sub Bidang Pendidikan clan Pelatihan Teknis Fungsional;
5. Bidang Mutasi I, membawa;hi:
- a) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian
- b) Sub Bidang Administrhsi Jabatan;
6. Bidang Mutasi II, membawahi:
- a) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
- b) Sub Bidang Administrasi Jabatan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Program dan Evaluasi;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Biclang Penyelenggaraan Penyuluhan membawahi:
- a) Sub Bidang Penyelenggaraan Metode Penyuluhan;
- b) Sub 'Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
4. Bidang Pengembangan Kelembagaan, membawahi:
- a) Sub Bidang Kelembagaan Petani;
- b) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
5. Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan membawahi:
- a) Sub Bidang Konsumsi Penganekaragaman clan Pengembangan Pangan Lokal;
- b) Sub Bidang Mutu Gizi dan Keamanan Pangan;
6. Biclang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan membawahi:
- a) Sub Bidang Kete:rsediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan;
- b) Sub Bidang Pengendalian Harga dan Akses Pangan;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
30. g.1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi: ·
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran, membaW;ahi:
!
9
- a) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan; .
- b) Sub Bidang Anggaran ~elanja Daerah;
4. Bidang Perbendaharaan, ~embawahi:
- a) Sub Bidang Pengelola~n Kas;
- b) Sub Bidang Penata?sahaan Belanja dan Verifikasi; ,
5. Bidang Akuntansi, membaWahi:
- a) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
- b) Sub Bidang Pertanggungjawaban
9. Pelaksanaan Anggaran;
6. Bidang Administrasi Aset, i:nembawahi:
- a) Sub Bidang Perencana~ dan Penatausahaan Aset;
- b) Sub Bidang Pengenda;lian dan Pengawasan Ase~ ,
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu (RSUD Syam Rabu):
15. 1 . Direktur;
2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
- a) Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik;
- 2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik;
- b) Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi:
- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Keperawatan;
- 2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan;
- c) Bidang Penunjang Pelayanan, membawahi:
- 1) Seksi Penunjang Medik;
- 2) Seksi Penunjang Non Medik;
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, ' membawahi:
- a) Bagian Penyusunan Program dan Rekam Medik, membawahi:
- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2) Sub Bagian Rekam medik;
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b) Bagian Tata Usaha, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan; .
- 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c) Bagian Keuangan, membawahi:
- 1) Sub Bagian Mobilisasi Dana;
- 2) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
- 3) Sub Bagian Akuntansi;
4. Unit-Unit Non Struktural;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Inspektorat:
1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Perencanaan;
- b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c) Sub Bagian Administrasi dan Umum;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi:
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Arsip;
4. Seksi Pelayanan dan Ref erensi;
5. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan;
6. Kelort:J.pok Jabatan Fungsional.
Kantor Pengelolaan Pasar:
1. Kepala Kan tor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan;
4. Seksi Ketertiban;
5. Seksi Retribusi Pasar;
6. Kelompok Jabatan Fungsiqnal.
- I. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu:
1. Kepala Kan tor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Informasi dan Pengaq.uan;
4. Seksi Perizinan Bidang Fisi~ dan Pembangunan;
5. Seksi Perizinan Sosial dan Ekonomi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Unit Kerja dibawahnya[ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan P~raturan Bupati.
3. Pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 2012

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada t.ru;iggal 14 Januari 2013 SEKRETAR 1-----c-J~~M,()~ ANGKALAN LEMB BUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 NOMOR 4/D
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II, dan diantara Lampiran VII dan Lampiran VIII disisipkan Lampiran VII A, dan Laµipiran IX, diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, Lampiran VII Adan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. '

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 2012

Diundangkan di Bangkalan pada t.ru;iggal 14 Januari 2013


SEKRETAR 1-----c-J~~M,()~ ANGKALAN


LEMB BUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 NOMOR 4/D

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NO MOR 11 TAHUN 2012 TENTANG

## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

## I. UMUM

Bahwa selama ini keberadaan Badan Kesatpan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan Inspektorat telah dp.atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011, sedangkan Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun.· 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli.

Bahwa dengan ditetapkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008, perlu dilakukan penataan kembali sebagai berikut:

- a. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka keberadaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tersebut, yang salah satunya mempunyai fungsi melakukan perlindungan masyarakat, sekarang merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi fungsi dari Satuan Polisi Pamong ' Praja.
- b. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan jabatan fungsional pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu harus dihapus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan ketentuan tersebut, perlu dilakukan penghapusan Kepala Seksi · . dibawah Inspektur Pembantu.
- c. Bahwa selama ini fungsi keuangan dan aset dilakukan terpisah oleh Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah, sehingga keberadaannya belum proporsional dari aspek beban tugas, kedudukan sebagai Bendahara Umum Daerah termasuk belum memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang integral, meliputi keuangan dan aset. Oleh karena itu, fungsi keuangan dan aset

itu perlu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu diubah kembali dengan Peraturan I o · Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR ·08.

LAMPIRAN II

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

BANGKALAN

NOMOR

11

TAHUN

2012

TANGGAL

:

31 DESEMBER

2012


LAMPIRAN VIIA

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

BANGKALAN

NOMOR

11

TAHUN 2012

TANGGAL

:

31 DESEMBER

2012


LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR

11

TAHUN

2012

TANGGAL

:

31 DESEMBER

2012

--

I