PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DA\J Fur c SI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMB .1 A
PROVINSI SULAWESI T ~NGG.Al..'1
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 'SSTAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DA\J Fur c SI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pa al :J. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun ~ 0 l6 te tang Pembentukan dan susunan Perangkat Daeral Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bui iat; te tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dun Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bomba a.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2C 02 te tang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupai en Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupat .n Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia raln..n 21 03 ornor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Ind nesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2C 11 te tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga :.1 :Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi -~ Indc nesia omor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 J t. tentnru] Aps ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Ir.dr .nesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tab m 2( IH tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan rnbaran egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomo ~ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undangfiorn r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5~ , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor !j6~ 9);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: nor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran :~e rara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambah .. -m Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
.netapkan
6. Peraturan Daerah KabupatenBombana Norn. ir :3 T hun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perar .gkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah :&lt;abupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDU~ N "'USUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TA 1\. KEJ JA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOMBANA.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud denga
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemer intah Ka u aten Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bornbana.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bcmbana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu aten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanj unys. disi gkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dina· yang melaksanakan kegiatan teknis operasic i,J dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fung ion.al di ngkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daeral .
9. Urusan Pemerintahan adalah kekua aar:. jemcrintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara an per yelengg raan Pemerintahan Daerah untuk melir dung., melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masya; akat.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan &gt;eme intahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah s&lt; suai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penerintahan bidang pertanian diwadahi dalam bentuk dinas.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bombar a.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksr dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Pertanian Kabups ten B mbana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASJ
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II
Pasal 5
- (1) Dinas Pertanian Kabupaten Bombana meru iaxan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi k ewenangan daerah.
- (2) Dinas Pertanian Kabupaten Bombana dipimpi L oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan ber a: iggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daer al Kabupaten Bombana.
BAB II
Pasal 6
Dinas Pertanian Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pernerrntahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
BAB II
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim ik sud alam Pasal 6, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang prasarai a d 1 sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertai iian;
- b. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
- c. penataan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu dan peredaran ben h tan man,
benih/bibit temak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan ham t penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan e cana ulam;
1. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pe rtanian;
- J. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi tek 1 pertanian;
1. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ileh B pati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimans dirnaksu dalam Pasal 7, Dinas Pertanian Kabupate Bornb.in.a memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. penyusunan program dan pengendalian di bids ng pertanian;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pertania 1;
- c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pernas an tanaman pangan, hortikultura, peternakan,
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang perranian;
- e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pemberian tastlttasi penyelenggaraan bidang pt rtanian Kabupaten;
- g. penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian : in tas Kabupaten; dan
- h. pemberdayaan sumberdaya pertanian dan mitra kerja bidang pertanian.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB II
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupati n Born ana, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang prasasarana dan sarana;
- d. bidang tanaman pangan dan hortikultura
- e. bidang perkebunan;
- f. bidang petemakan dan kesehatan he, 'an:
- g. bidang penyuluhan;
- h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertaniar Ka ru aten Bombana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran ya: g merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan r uxr.i ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 10

kewenangan daerah dan tugas pernbantuan di bi ang pertanian. menjadi yanp pemerintahan urusan melaksanakan Kepala Dinas mempunyai tugas Mernban .u Bupati

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelay nan teknis dan administrasi kepada seluruh u tit kerja di lingkungan Dinas Pertanian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bera a di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala in.as.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan f ungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, pr og.ram, dan anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortlkultura, perkebunan, peternakan aan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perun angundangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh «epala mas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan nega a; dar

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sek ret aris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mernp ir yai tug; s
2. ahan pe nyus nan serta pemantauan, kegiala 1 di bidang melaksanakan Melakukan penyiapan rencana, program, dan anggaran evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pertanian.
3. tugas elaksan kan tata usaha., rumah dan pro okol erta mempunyai kepegawaian, kehumasan (2) Sub Bagian Umum Melakukan urusan tangga, kerjasama, ketatalaksanaan.

## Bagian Ketiga

## Bidang Prasarana dan Sarana

## Pasal 15

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mernpu-iyai tugas melaksanakan Melaksanakan penyusunan, pe aksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teki is, erta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bi ang yang berada di bawah dan bertanggung jawab e ada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dirn csud dalam Pasal 15, Bidang Prasarana dan Sarana men ye lenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pr asarana dan sarana pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupu , pesti ida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang 1 er ta: ian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang s.irana dan prasarana pertanian; dan
- f. pemberian fasilitasi investasi di bidang pertaniai 1:
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala mas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- ( 1) Bi dang Prasarana dan Saran a terdiri a tas :
- a. seksi lahan dan irigasi;
- b. seksi pupuk, pestisida dan alsintan; dan
- c. seksi pembiayaan dan investasi;
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimp,n oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jo wa b kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

## Pasal 18

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas Melak kan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, da 1 pemb rian bimbingan teknis dan pemantaua st rt 1 evalui si di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempuryai t ugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemant uan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, ala t dan mesm pertanian.
- (3) Seksi Pembiayaan dan Investasi mernpunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebiiakan, pelaksanaan dan pemberian bi111 bingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pernbiayaai clan mvestasi di bidang pertanian.

## Bagian Keempat

Bidang Tanarnan Pangan dan Hortikultura

## Pasal 19

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura rnempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaa n kebij kan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanarnan pangan.
- (2) Bidang Tanarnan Pangan dan Hortikult ra dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan be.rtanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal20

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dima KS ud dalam Pasal 19, Bidang Tanaman Pangan dan He rti ltura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, prod ksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran ha iil di bidang tanarnan pangan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaun · enih di bidang tanarnan pangan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benii t di bidang tanarnan pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggu angar ama penyakit, penanggulangan bencana alarn, , Ian ampak perubahan iklim di bidang tanarnan pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, perigolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian izm usaha/rekomendasi teknis 0.1 bidang tanaman pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pa ngan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh xepala mas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Bidang Perkebunan terdiri atas :
- b. seksi produksi; dan
- a. seksi perbenihan dan perlindungan;
- c. seksi pengolahan dan pemasaran.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh K pala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung j.rwab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

## Pasal 22

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunjai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan t eknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan perlindungan perkebunan.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksa aan, ct, n pe berian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mernp.myai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunar kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan 1 eknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

## Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewr.n

## Pasal 23

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mernpunyai tugas melaksanakan Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan tt knis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pe ei aka dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan o ipi ipin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud alam Pasal 23, Bidang Peternakan dan Kesehatan ewan menyelenggarakan fungsi :

- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- a. penyusunan kebijakan benih/bibit, pr iduks , petemakan dart kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang p erternakan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih / bi bit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hiiauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan pening .ai ar. produksi ternak;

- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan pengu : .an erta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hij.ruan p kan temak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran newan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi ersyarats n t knis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hew n;
1. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- J. pemberian bimbingan pascapanen, pengolanan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang pee; nakan dan kesehatan hewan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh · .epata inas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- ( 1) Bidang Penyuluhan terdiri atas :
- a. seksi kelembagaan;
- b. seksi ketenagaan; dan
- c. seksi metode dan informasi.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin ole h Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawal e ada Kepala Bidang Penyuluhan.

## Pasal26

- (1) Seksi Kelembagaan mernpunyal tugas Melakt; a L1 ·:ienyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, da 1 pemb rian bimbingan teknis serta pemantauan dan eval Hsi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas Melakuka 1 penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, cla 1 pernberian bimbingan teknis serta pemantauan clan t valuasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian
- (3) Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksar aan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemar.tauan dan evaluasi di bidang metode, dan informasl penyuluhan pertanian

## Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal27

Kelompok .Jabatan Fungsional mernpunyai tugas mdaksan· kan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlianriys »,

## Pasal28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimaru di iaksu dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Apar at ur Sipil N gara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana clirnak d pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsiona senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melak sana an tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana din .ak sud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal29

- (1) Dalam rnelaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 1 .aik dalam lingkungan masing-masing maupun anta.r sat hn organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasmg.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dina-., Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan p insip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal mat.pt n antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas po -oh a ingmasmg.
- (3) Setiap pemimpin satuan organise i di Engkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanaka pengaw asan melekat.

## Pasal30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan a ga '" meng· mbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuar perun angundangan yang berlaku.

## Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan rnengkoordinasi bawa annya masing-masing dan memberikan bimbingan ser ca pet njuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian Kepala eksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bert.mggugj wab pada atasannya masing-masing dan menyamj; · an laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 33

Setiap laporan yang diterima ole Kepal: Dlnas dati bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebags i ia.aan ntuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mernberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal34

Dalam menyampaikan laporan, ternbusan wajib , isampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang, secara Iungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Din.as dibanti olen K pala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pe berian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadalcan apat berkala.

## Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Se reta s melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan. perundangundangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pcla csana K pala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang rr.ernbi angi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dir as.

## Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guria rnasingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerin :at Ka u a ten dapatmen delegasikan kewenangan-kew .nangun tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai engan ket .ntuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONIS1\SJ DA PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pernberne at.an alam jabatan struktural dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, berpedoman pada perat an perundanganundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oiel Elupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombaru \_ merupakan jabatan eselon Ilb.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illa.
- (5) Kepala Bidang Dinas Pertanian Kabupate n Bombana merupakan jabatan eselon Illb.

- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bombana merupakan ja ia..an eselon IVa.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatai pr da inas Kabupatenditetapkan dengan Peraturan Hupati, s suai pedoman yang ditetapkan oleh Pem rintah.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan inas Pe , nian Kabupaten Bombana diangkat dan diberhe ntikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretar s :)aerah.

## BAB VII PENUTUP

## Pasal39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka perar min B pati Bombana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tugas, Pok k dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan, Perke runan dan Holtikultura Kabupaten Bombana dan ketentuan ain ang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan ciinyatakan tidak berlaku.

## Pasal40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cfotht. angkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta kan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bomba.na.


Diundangkan di Kendari pada tanggal 1.'J ~~Sx.1'-A~~ 2016


H.BURHANUDDIN A.HS NOY

SEKRETARIS DAERAH,

~.

~-&gt;

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 OM&lt; &gt;R ;,r--

Ditetapkan di Rurnhia pada tanggal ii. \)CS'~t--"'~f:-~· 2016

BUPATJ BOMBA A,


Hj. SITTI SALEHA

## ~ -0 -( ..0 N z ... Ill. &lt;o CQ N i ::E z l 0 :::::&gt; l.l) c:o ~ v., -~ E-&lt; E-&lt; c:,. ~ c-1 §5~ N ~ .. ~ :::::&gt; 0:: ~ ~Oc., ::E z wo &lt; °"' z E-&lt;

z ~ -°"' ~

'