KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 47 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWF,:NANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTER! NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2003 (berlaku 8 Juli 2003)
Pembukaan
Menimbang:
Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003; bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu rnenyernpurnakan
1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat
- 2, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinrahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3, Peraruran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 temang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonorn (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
-
Menetapkan:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs], Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana teJah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSl, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2003.
Pasal 4
- 2, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinrahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3, Peraruran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 temang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonorn (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
-
Menetapkan:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs], Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana teJah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSl, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2003.
Pasal I
Beberapa ketentuan daJam Kepurusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 teruang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewcnangan. Susunun Organisasi, dan Tala Kerja Menter: Negara sebagairnana Lelah beberapa kaJi diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003, diubah sebagai berikut :
...
PHESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3
Pasal 13
:
"Pasal13
Presiden dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. .. Menteri Negara Riser dan Teknologi bertugas membanru ,
Pasal 14
"Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Meneg Ristek menyelenggarakan fungsi :
- a. perurnusan kebijakan pernerintah di bidang riser, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan nasional meliputi penyusunan rencana dan program, pernantauan. analisis, serta evaluasi di bidang riser, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. pengkoordinasian kebijakan riser, ilmu pengetahuan. dan teknologi di industri berbasis teknologi;
4. teknologi; d. pengelolaan dan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan
- e. pcnyampaian laporan hasil evaluasi, saran. dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. "
3. Ketentuan
...
-
,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4
Pasal 15
"Pasal15
Oalam menyeLenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 14, Meneg Ristek mempunyai kewenangan :
- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c. penetapan arah dan prioritas kegiatan riser, ilmu pengetahuan, dan teknologi terapan termasuk penelitian dan pengembangan teknologi srrategis dan beresiko tinggi;
- d. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan alas nama negara di bidangnya:
5. e, penetapan sistem informasi nasionai di bidangnya:
- f. kewenangan lain sesuai dengan ketenruan peraruran perundang-undangan yang berlaku, yairu rnernbangun sistern inovasi dan budaya ilrnu pengerahuan dan teknologi nasional (IPTEKNAS) serta melaksanakan pengelolaan clan pengembangan pusai iJrnu pengeiahuan dan teknologi."
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5
PasaJ II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWAT! SOEKARNOPUTRI