PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 4 Tahun 2016 tentang TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH (berlaku 8 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas penyelenggara pemerintahan di daerah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat diperlukan pedoman;
- b. bahwa untuk menciptakan kerja sama yang terpadu dan terintegrasi perlu suatu kaidah pedoman tata hubungan kerja antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan adanya kerja sama yang sinergis antar penyelenggara pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ## BAB II
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efekivitas; dan
- j. keadilan.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Konkuren
- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah:
- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
- b. urusan pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (1) Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Daerah menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah menjadi kewenangan Daerah.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada asasasas umum pemerintahan yang baik dan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggara.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani asas-asas umum pemerintahan yang baik dan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur dan criteria penyelenggara, Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerah.
- (3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi.
- (4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh Bupati penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.
- (5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh Bupati penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.
Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Instansi Vertikal.
- (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan.
- (2) Forum koordinasi pimpinan di Daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati untuk Daerah dan oleh camat untuk kecamatan.
- (3) Anggota forum koordinasi pimpinan di Daerah terdiri atas pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Komandan Distrik Militer.
- (4) Anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (5) Forum koordinasi pimpinan di Daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum koordinasi pimpinan di Daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dengan penetapan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 15
- (1) Bupati adalah kepala Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Bupati dibantu oleh seorang wakil Bupati.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 16
- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- (3) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.
- (1) DPRD berfungsi:
- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka respresentasi rakyat.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 17
Bagian Kedua Fungsi Pasal 17
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 18
Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah fungsi untuk membentuk Perda, dan dilaksanakan dengan cara:
- a. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.
- b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 19
- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 20
- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati, yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 21
- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD melakukan pembahasan.
- (4) Atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat meminta klarifikasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- (5) DPRD dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan lanjutan, atas kegiatan pemerintah lainnya.
Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 22
- (1) Bupati mempunyai tugas:
- a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 23
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bupati dibantu oleh seorang wakil Bupati.
- (2) Wakil Bupati sebagiamana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Bupati dalam:
1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, kelurahan, dan/atau desa;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
- (3) melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 24
- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati dan wakil Bupati mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.
- (3) Bupati dan/atau wakil Bupati yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangundangan.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 25
Kewajiban Bupati dan wakil Bupati meliputi:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 26
- (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Bupati wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 27
- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah danpelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.
- (5)
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 28
- (1) Bupati wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 29
Bupati menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 14
Pasal 30
- (1) Bupati yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati.
- (4) Apabila
PENJELASAN
Pembukaan
Bupati terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima, DPRD melaporkan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati.
- (6) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.
##
PENJELASAN
Pasal 31
- (1) DPRD bertugas dan berwenang untuk: - a. membentuk Perda bersama Bupati; - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati; - c. melaksanakan pengawasan