PERATURAN DAERAH RI Nomor MOR Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NO MOR j. TAHUN 201 7 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BlM.l\. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NO MOR j. TAHUN 201 7
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BlM.l\.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BIMA,
a.
bahwa barang milik daerah perlu dikelola secara tertib dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 ten tang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA dan WALIKOTA BIMA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BIMA. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bima yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Bima.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bima.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bima.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala BPKAD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna barang adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu a tau be berapa program.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/ atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17. 1 7. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
20. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- ( 1) Pengelolaan barang milik daerah dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah bertujuan:
- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- c. menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan barang milik daerah;
- d. tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang milik daerah;
- e. memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum pengelolaan barang milik daerah;
- f. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengamankan barang milik daerah; dan
- h. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.
Bagian Kedua
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Daerah adalah:
- a. azas, kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pengadaan;
- d. penerimaan, penyaluran dan penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- J. penghapusan;
- k. penatausahaan;
1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. ganti rugi dan sanksi; dan
- n. Sengketa barang Milik Daerah.
AZAS, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Azas dan Kedudukan Pengelolaan Barang Milik Daerah
BAB III
Pasal 4
Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan
BAB III
Pasal 5
Barang milik daerah meliputi:
- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BAB III
Pasal 6
- ( 1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, bersifat berwujud maupun tidak berwujud dan dilengkapi dolrumen pengadaan.
BAB III
Pasal 7
Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari hi bah/ sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
- c. barang yang diperoleh
BAB III
Pasal 8
- (1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi hibah/ sumbangan atau yang sejenis dari negara, Pemerintah Daerah dan Masyarakat/ Swasta.
- (2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain berasal dari:
- a. kontrak karya;
- b. kontrak bagi hasil;
- c. kontrak kerjasama;dan
- d. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Bagian Kedua Wewenang, Tugas dan Fungsi
BAB III
Pasal 9
- (1) Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) W alikota selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; f.
- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
- b. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
- c. Kepala Bidang BMD Selaku Pengurus Pengelola Barang;
- d. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;
- e. Kepala Unit Kerja/UPTD selaku Kuasa Pengguna Barang;
17. Pengguna Barang; f. Kasubag. Umum dan Kepegawaian selaku Pejabat Penatausahaan
- g. Pengurus Barang Selaku Pengurus Barang Penguna; dan
- h. Pembantu Pengurus Barang Selaku Pengurus Barang pada Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan W alikota;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (5) Kepala BPKAD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan W alikota;
- d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada W alikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- r. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
VY
- J. menyusun laporan barang milik daerah.
- (6) Pengurus Barang Pengelola/Kepala Bidang BMD adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berwenang dan bertanggungjawab:
- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan W alikota;
- d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada W alikota melalui Pengelola Barang;
- f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- r. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
- J. Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang;dan
- k. Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
- (7) Kepala Perangkat Daerah/Kepala Dinas selaku Pengguna Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada W alikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. j
- (8) Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna barang milik daerah ditetapkan oleh W alikota dan penetapan Kuasa Pengguna Barang ## BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN Bagian Kesatu Prinsip Umum
BAB III
Pasal 10
- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan
BAB III
Pasal 11
- ( 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
- a. standar barang;
- b. standar kebutuhan; dan/ atau
- c. standar harga.
- (3) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga dijadikan acuan perangkat daerah dalam perencanaan kebutuhan.
BAB III
Pasal 12
- ( 1) Penetapan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, b dan c ditetapkan oleh Walikota dan dilakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
- (3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing perangkat daerah, sebagai bahan penyusunan Rencana APBD.
BAB III
Pasal 13
- (1) Pengguna/kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD kepada Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Pengguna Barang dengan
BAB III
Pasal 14
- ( 1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
- a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
- b. barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara;
- c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan /a tau
- d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam bulan).
- (2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah.
- (3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
BAB III
Pasal 15
- (1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:
- a. perencanaan pengadaan barang milik daerah;
- b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
- e. perencanaan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.
- (3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.
- (4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
- (5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
- (6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.
BAB III
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan W alikota.
BABV PENGADAAN
BAB III
Pasal 17
- (1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan menganut azas keseragaman, dilaksanakan oleh Pengelola barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna barang wajib membuat laporan hasil pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada pengelola barang setiap 6 ( enam) bulan sekali.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan kompilasi laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dijadikan dasar penyusunan daftar hasil pengadaan barang milik daerah.
- (4) Daftar Hasil Pengadaan Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Walikota dan dilampirkan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Neraca Daerah tahun yang bersangkutan.
- (5) Basil pengadaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diserahterimakan dari perangkat daerah kepada Walikota disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (6) Basil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kembali kepada perangkat daerah untuk digunakan.
Bagian Kesatu Penerimaan dan Penyaluran
BAB VI - PENERIMAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 18
- ( 1) Hasil pengadaan barang diterima Pengguna barang selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan oleh Penyimpan Barang.
- (2) Pembantu Pengurus Barang/ Penyimpan Barang berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang.
BAB VI - PENERIMAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 19
- ( 1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga
BAB VI - PENERIMAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 20
Barang milik daerah ditetapkan penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- ( 1) Penggunaan barang milik daerah meliputi:
- a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan
- d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Objek penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah meliputi seluruh Barang Milik Daerah dan dikecualikan terhadap Barang Milik Daerah berupa:
- a. barang persediaan;
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
- d. Aset Tetap Renovasi (ATR).
- (4) Barang persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap Renovasi (ATR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENERIMAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 22
- ( 1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Walikota melalui Pengelola Barang Milik Daerah apabila tanah dan/ atau bangunan telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Walikota mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak diserahkan kepada Walikota, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah dimaksud.
- ( 1) Walikota menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/ atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) Walikota
BAB VI - PENERIMAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 24
- ( 1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya Barang Milik Daerah
BAB VI - PENERIMAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penerimaan, Penyaluran dan Penggunaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pemanfaatan Barang Milik Daerah
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 26
- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
- a. Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 27
Bentuk Pemanfaata.n Barang milik daerah berupa:
- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
- d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); dan
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 28
( 1) Mitra Pemanfaatan meliputi:
- a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sew a;
- b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;
- c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
- d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerahdalam bentuk BGS/BSG; dan
- e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.
- (2) Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki tanggung jawab:
- a. melakukan pembayaran uang Sewa, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan, kontribusi tahunan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau pembayaran bagian pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian Pemanfaatan memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan:
- a) bagian kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan berupa bangunan beserta fasilitasnya;
- b) hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yanga dilakukan Pemanfaatan dan hasil pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemanfaatan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai kondisi yang diperjanjikan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 29
- ( 1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:
- a. tanah dan/atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dapat dilak:ukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/ atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/ atau bangunan yang dimanfaatkan.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 30
Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. dilaksanakan secara terbuka;
- b. sek:urang-k:urangnya diik:uti oleh 3 (tiga) peserta;
- c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
- d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
- e. tertib administrasi; dan
- f. tertib pelaporan.
- ( 1) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola Barang atau BGS/BSG terdiri atas:
- a. Pengelola Barang; dan
- b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang.
- (2) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna Barang terdiri atas:
- a. Pengguna Barang; dan
- b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 32
- ( 1) Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal objek Pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan merupakan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
- (3) Dalam hal pemilihan mitra pemanfaatan kerja sama atau BGS/BSG, Pengelola Barang/ Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
- b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
1. kemampuan keuangan;
2. spesifikasi teknis; dan
3. rancangan perjanjian;
- c. menetapkan panitia pemilihan;
- d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 33
- ( 1) Dalam pemilihan mitra yang ditempuh melalui mekanisme Tender sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), calon mitra Pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan dan/atau Bangun Guna
Serah/Bangun Serah Guna wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
- a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi:
1. berbentuk badan hukum;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperoleh Surat Keterangan Fiskal (tax clearance) dari Kantor Pelayanan Pajak setempat;
3. Membuat surat Pakta Integritas; dan
4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya.
- b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
1. cakap menurut hukum;
2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. memiliki domisili tetap dan alamat yangjelas;
4. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial; dan
5. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pejabat/ pegawai pada Pemerintah Daerah atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/ Pengguna Barang, tim Pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.
- (3) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak Pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan optimal.
- (4) Tahapan Tender meliputi:
- c. pengumuman;
- e. pengambilan dokumen pemilihan;
- f. pemasukan dokumen penawaran;
- g. pembukaan dokumen penawaran;
- h. penelitian kualifikasi;
- i. pemanggilan peserta calon mitra;
- J. pelaksanaan Tender; dan
- k. pengusulan calon mitra
Bagian Ketiga Sew a
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 34
- ( 1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:
- a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/ atau
- c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Penyewaan barang rnilik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:
- a. Tanah dan/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada W alikota;
- b. sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/ atau
- c. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (4) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (6) Pihak lain yang dapat menyewa barang rnilik daerah, meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Swasta; dan
- d. Badan hukum lainnya.
- (7) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, antara lain:
- a. perorangan;
- b. persekutuan perdata;
- c. persekutuan firma;
- d. persekutuan komanditer;
- e. perseroan terbatas;
- f. lembaga/ organisasi internasional/ asing;
- g. yayasan; atau
- h. koperasi.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 35
- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
- a. kerja sama infrastruktur;
- b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
- c. ditentukan lain dalam undang-undang.
- (3) Jangka waktu sewa barang rnilik daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 36
- (1) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh:
- a. Walikota, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;dan
- b. Walikota, untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Besaran Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah besaran nilai nominal Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan.
- (3) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (Hrna) tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (2) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masingmasing jenis infrastruktur.
- (4) Yang dimaksud dengan mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/ atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 37
- (1) Formula tarif Sewa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) adalah perhitungan nilai Sewa dengan cara mengalikan suatu indeks tertentu dengan nilai Barang Milik Daerah.
- (2) Formula tarif Sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari:
- a. Tarif pokok Sewa; dan
- b. Faktor penyesuai Sewa.
- (3) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 38
- (1) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dibedakan untuk:
- a. Harang Milik Daerah berupa tanah;
- b. Barang Milik Daerah berupa bangunan;
- c. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan;
- d. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan
- (2) Tarif pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat termasuk formula Sewa Barang Milik Daerah berupa prasarana bangunan .
- (3) Tarif pokok Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dihitung dan ditetapkan oleh Walikota.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 39
- (1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a merupakan basil perkalian dari:
- a. faktor variabel Sewa tanah;
- b. luas tanah (Lt); dan
- c. nilai tanah (Nt).
- (2) Faktor variabel Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a besarannya ditetapkan oleh Walikota.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 40
- (1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b merupakan basil perkalian dari:
- a. faktor variabel Sewa bangunan;
- b. luas bangunan (Lb); dan
- c. nilai bangunan.
- (2) Dalam hal Sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok Sewa bangunan ditambahk.an tarif pokok Sewa prasarana bangunan;
- (3) Faktor variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Oleh Walikota;
- (4) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi;
- (5) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas tanah;
- (6) Nilai Tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 41
- (1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c merupakan basil penjumlahan dari:
- a. Tarif pokok Sewa tanah; dan
- b. Tarif pokok Sewa bangunan
- (2) Penghitungan tarif pokok Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40.
- (3) Penghitungan tarif pokok Sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 40.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 42
- (1) Faktor penyesuaian Sewa, meliputi:
- a. jenis kegiatan usaha penyewa;
- b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
- c. periodesitas Sewa.
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
- (3) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh W alikota.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 43
- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
- a. perdagangan;
- b. jasa;dan
- c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immaterial;
- b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
- c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan
- d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/ atau tidak terdapat potensi keuntungan;
- b. kegiatan sosial;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. kegiatan kemanusiaan;
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 44
- ( 1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dan:
- a. Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 45
- (1) Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran uang Sewa harus diakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
- (3) Dalam hal Sewa Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan periodesitas Sewa per hari dan per jam untuk masing-masing penyewa, pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian.
- (4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (4) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.


## Pasal 46

- ( 1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk Kerja Sama Infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Walikota.
- (2) Dalam hal uang Sewa Barang Milik Daerah untuk Kerja Sama Infrastruktur dibayar secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 pada ayat (6) pembayarannya dilakukan dengan mekanisme:
- a. pembayaran tahap pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan perjanjian dengan jumlah paling sedikit sebesar yang tertinggi dari:
1. 5% (lima persen) dari total uang Sewa Barang Milik Daerah; atau
2. perhitungan uang Sewa Barang Milik Daerah untuk 2 (dua) tahun pertama dari keseluruhan jangka waktu Sewa; dan
- b. pembayaran tahap berikut sebesar sisanya dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian.
- (3) Pembayaran uang Sewa Barang Milik Daerah tahap berikut secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran Sewa Barang Milik Daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan pasal 41;
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta masukan dari Penilai;
- (5) Pembayaran uang Sewa Barang Milik Daerah secara bertahap dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukupdari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

## Pasal 47

- ( 1) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan:
- a. Walikota untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.
- b. Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada:


VY

- a. W alikota untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
- b. Pengelola Barang untuk Barang Milik pada Pengguna Barang.
- (3) Pengajuan permohononan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:
- a. Untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan hams disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
6. jangka waktu sewa; per bulan, permohonan harus (sepuluh) hari sebelum berakhirnya c. untuk jangka waktu sewa disampaikan paling lam bat 10
- d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (4) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagimana pengajuan usulan sewa baru.
- (6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. karakteristik jenis infrastruktur
- b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
- c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan;dan
- d. pertimbangan lain dari Walikota.

## Pasal 48

- (1) Jangka waktu Sewa berakhir apabila:
- a. Berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Walikota atau Pengelola Barang;
- c. Walikota atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (3) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang hams melakukan pengecekan barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Serita Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah bersangkutan.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.


## Bagian Keempat

Pinjam Pakai

## Pasal 49

- ( 1) Pin jam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan:
- a. antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; atau
- b. antar Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.
- b. Pengguna Barang dengan, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana ayat (2) dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Walikota.

## Pasal50

- (1) Objek Pinjam Pakai meliputi Barang Milik Daerah berupa:
- a. tanah dan/ atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/atau bangunan Yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
- (2) Objek Pin jam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

## Pasal 51

- (1) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan;
- (3) Dalam hal jangka waktu Pinjam Pakai akan diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai dimaksud disampaikan kepada pengelola barang dan harus sudah diterima paling lambat 2 (dua) bulan sebelumjangka waktu Pinjam Pakai berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pinjam Pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan Pinjam Pakai.


## Pasal52

- ( 1) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai dapat mengubah Barang Milik Daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/ atau penurunan nilai Barang Milik Daerah.
- (2) Perubahan atas kondisi Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. tan pa disertai dengan perubahan bentuk dan/ atau konstruksi dasar Barang Milik Daerah; atau
- b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar Barang Milik Daerah.
- (3) Perubahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan syarat peminjam pakai menyampaikan permohonan perubahan bentuk kepada:
- a. Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Perubahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan syarat telah mendapat persetujuan Walikota.

## Pasal 53

- ( 1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian yang bermeterai cukup serta ditandatangani oleh:
- a. Pernin jam pakai dan persetujuan W alikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurangkurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. dasar perjanjian;
- c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- d. jenis, luas a tau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- f. hak dan kewajiban para pihak; dan
- g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Salinan perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Pengguna Barang.


## Pinjam Pakai Barang Milik

## Bagian Kelima Tata Cara Pelaksanaan Daerah pada Pengelola Barang

## Pasal 54

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepada Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai kepada Walikota berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai.
- (3) Permohonan persetujuan Pinjam Pakai sekurang-kurangnya memuat:
- a. pertimbangan yang mendasari permohonan Pinjam Pakai;
- b. identitas peminjam pakai;
- c. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai;
- d. rincian data objek Pinjam Pakai yang dibutuhkan; dan
- e. jangka waktu Pinjam Pakai.
- (4) Dalam hal objek Pin jam Pakai berupa tanah dan/ atau bangunan atau sebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- (5) Dalam hal objek Pinjam Pakai berupa selain tanah dan/ atau bangunan, rincian data objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, termasuk nama dan jumlah Barang Milik Daerah.
- (6) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan Pinjam Pakai dari calon peminjam pakai.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepastian belum atau tidak adanya penggunaan Barang Milik Dae rah;
- b. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai; dan
- c. jangka waktu Pinjam Pakai.
- (8) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan Walikota sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan persetujuan Pinjam Pakai oleh Walikota.

## Pasal 55

- (1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Walikota atas permohonan Pinjam Pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Barang Milik Daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang;
- b. Barang Milik Daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan
- c. jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Pinjam Pakai.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyetujui permohonan Pinjam Pakai.
- (3) Pesetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal Walikota tidak menyetujui, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada calon peminjam pakai yang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai, disertai alasannya.
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. identitas peminjam pakai;
- b. data objek Pinjam Pakai;
- c. jangka waktu Pinjam Pakai; dan
- d. kewajiban peminjam pakai.


## Bagian Keenam

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang

## Pasal 56

- ( 1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai kepada W alikota melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan dilampiri:
- a. surat permohonan Pinjam Pakai dari calon peminjam pakai;
- b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. data objek Pinjam Pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk Barang Milik Daerah yang memiliki kartu identitas barang.
- (3) Permohonan persetujuan Pinjam Pakai dari Pengguna Barang sekurangkurangnya memuat:
- a. pertimbangan yang mendasari permohonan persetujuan Pinjam Pakai;
- b. identitas peminjam pakai;
- c. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai;
- d. rincian data objek Pinjam Pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/ atau bangunan; dan
- e. jangka waktu Pinjam Pakai.

## Pasal 57

- ( 1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan Pinjam Pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepastian belum atau tidak adanya penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai; dan
- c. jangka waktu Pinjam Pakai.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Walikota sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan persetujuan Pinjam Pakai oleh Walikota.
- (4) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Walikota atas permohonan Pinjam Pakai dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Barang Milik Daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- b. Barang Milik Daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan
- c. jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Pinjam Pakai.
- (5) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Walikota menerbitkan surat persetujuan Pinjam Pakai, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas peminjam pakai;
- b. data Barang Milik Daerah objek Pinjam Pakai;
- c. jangka waktu Pinjam Pakai; dan
- d. kewajiban peminjam pakai.
- (6) Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan Pinjam Pakai, W alikota memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya.


## Pasal 58

- ( 1) Pelaksanaan Pin jam Pakai Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian Pinjam Pakai antara Pengelola Barang dengan peminjam pakai.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek Pinjam Pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam berita acara serah terima
- (3) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek Pinjam Pakai dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.
- (4) Sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau memperpanjang Pinjam Pakai.
- (5) Dalam hal Pinjam Pakai akan diperpanjang, pemmjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai kepada Pengguna Barang.
- (6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Walikota melalui Pengelola Barang.
- (7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
- a. Keputusan persetujuan Pinjam Pakai sebelumnya dari Walikota;
- b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek Pinjam Pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan
- c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal Pinjam Pakai dilaksanakan oleh Pengguna Barang.
- (8) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang.
- (9) Dalam hal Pinjam Pakai berakhir, dilakukan serah terima Barang Milik Daerah objek Pinjam Pakai dari peminjam pakai kepada Pengguna Barang, yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (10) Dalam hal Pinjam Pakai berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengguna Barang melaporkan kepada W alikota melalui Pengelola Barang.


## Bagian Ketujuh Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

## Pasal59

KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

## Pasal 60

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/ atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;
- b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
1. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi pembangkit dan distribusi listrik, pengelolaan sampah, telekomunikasi, air minum, dan bendungan/waduk.
3. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau.
4. barang lain yang ditetapkan Walikota.
- d. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
10. huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah;
- f. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan, sebagaimana dimaksud pada huruf e yang merupakan bagian Pemerintah Daerah harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam Kerja Sama Pemanfaatan.
- g. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra Kerja Sama Pemanfaatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra Kerja Sama Pemanfaatan, dibebankan pada mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.
- (5) Pengelola Barang/Pengguna Barang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan terhadap Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang-


## Pasal 61

- ( 1) Pihak yang dapat melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan adalah:
- a. Pengelola Barang, dengan persetujuan Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang, dengan persetujuan Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Walikota.
- (3) Pihak yang dapat menjadi mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- c. Swasta, kecuali perorangan.


- (1) Objek Kerja Sama Pemanfaatan meliputi Barang Milik Daerah berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/ atau bangunan,
4. yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
- (2) Objek Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Objek Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a berupa Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra Kerjasama Pemanfaatan merupakan hasil Kerjasama Pemanfaatan.
- (4) Sarana berikut fasilitas hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
- a. peralatan dan mesin;
- b. jalan, irigasi, dan jaringan;
- c. aset tetap lainnya; dan
- d. aset lainnya.
- (5) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (6) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (7) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
- a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur;dan
- b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur.
- (8) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
- a. kontribusi tetap; dan
- b. pembagian keuntungan

## Pasal 63

- (1) Dalam rangka perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim kerja sama pemanfaatan yang dibentuk oleh:
- a. Walikota, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau
- b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Tim kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penilai Pemerintah Daerah dan perangkat daerah/Unit Kerja terkait, dan dapat melibatkan Penilai Publik.
- (3) Hasil perhitungan tim kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan Penilai.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfatan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Walikota.


## Pasal 64

- (1) Perhitungan Kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
- a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
- b. nilai wajar Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh Walikota dari hasil perhitungan tim kerja sama pemanfaatan berdasarkan dan/ atau mempertimbangkan hasil Penilaian.
- (3) Nilai wajar Barang Milik Daerah dalam rangka Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan:
- a. hasil Penilaian oleh Penilai, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- b. hasil Penilaian oleh tim penaksir yang ditetapkan oleh W alikota dan dapat melibatkan Penilai, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (5) Dalam hal terdapat nilai Barang Milik Daerah yang berbeda dengan nilai wajar basil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah digunakan nilai wajar hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. nilai investasi pemerintah;
- b. nilai investasi mitra Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- c. risiko yang ditanggung mitra Kerja Sama Pemanfaatan.

## Pasal 65

- ( 1) Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan antara Walikota/Pengelola Barang dengan mitra Kerja Sama Pemanfaatan setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan oleh Walikota.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan:
- a. Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
- b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. dasar perjanjian;
- b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- c. objek Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. hasil Kerja Sama Pemanfaatan berupa barang, jika ada;
- e. peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan;
- f. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan;
- g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
- h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- i. ketentuan mengenai berakhirnya Kerja Sama Pemanfaatan;
- j. sanksi; dan
- k. penyelesaian perselisihan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (5) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan setelah mitra Kerja Sama Pemanfaatan menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap tahun pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
- (6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.


## Pasal 66

- ( 1) Kerja Sama Pemanfaatan berakhir dalam hal:
- a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian:
- b. pengakhiran perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan secara sepihak oleh Gubernur dan/ atau Pengelola Barang;
- c. berakhimya perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan:
- a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturutturut;
- b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan; atau
- c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Walikota dan/atau Pengelola Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan.


## Bagian Kedelapan

## Barang Milik

## Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Daerah Yang Berada Pada Pengelola Barang

## Pasal 67

Tahapan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang meliputi:

- a. inisiatif atau permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan Penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan berupa kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan;
- e. pemilihan mitra;
- f. penerbitan Keputusan;
- g. penandatanganan perjanjian; dan
- h. pelaksanaan.

## Pasal 68

Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif W alikota; a tau
- b. permohonan dari Pihak Lain.

## Pasal 69

- ( 1) Inisiatif W alikota terhadap Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dituangkan dalam bentuk rekomendasi Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Inisiatif Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

## Pasal 70

- ( 1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, diusulkan kepada W alikota yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. latar belakang permohonan;
- b. rencana peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan;
- c. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- d. usulan besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. data Barang Milik Daerah yang direncanakan untuk dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan;
- b. data pemohon Kerja Sama Pemanfaatan;
- c. proposal rencana usaha Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan Kerja Sama Pemanfaatan, antara lain informasi mengenai:
1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan a tau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak diberlakukan untuk Kerja Sama Pemanfaatan dalam rangka mengoperasionalkan Barang Milik Daerah.


## Pasal 71

W alikota melakukan penelitian administrasi atas dokumen Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan, meliputi:

- a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
- b. dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah.

## Pasal 72

Dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Barang Milik Daerah dapat dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan, Walikota:

- a. membentuk tim Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- b. menugaskan Tim Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan Penilaian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan guna mengetahui nilai wajar atas Barang Milik Daerah bersangkutan.

## Pasal 73

- ( 1) Tim Kerja Sama Pemanfaatan dapat mengikutsertakan Perangkat daerah/Unit Kerja teknis yang berkompeten.
- (2) Tugas tim Kerja Sama Pemanfaatan meliputi:
- a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan berdasarkan inisiatif Walikota dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan Barang Milik Daerah;
- b. menghitung besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan berdasarkan dan/ atau mempertimbangkan hasil penilaian;
- c. menyiapkan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. menyiapkan berita acara serah terima objek Kerja Sama Pemanfaatan dari Pengelola Barang kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Walikota.


## Pasal 74

- ( 1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis Kerja Sama Pemanfaatan atas inisiatif atau permohonan pihak lain, W alikota harus melakukan:
- a. analisis penggunaan atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan: atau
- b. analisis kelayakan bisnis atas proposal Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Tim penilai menyampaikan laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dan laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Pengelola Barang se bagai bagian dalam menentukan pelaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan.

## Pasal 75

- (1) Walikota menerbitkan keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. objek Kerja Sama Pemanfaatan;
- b. peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan;
- c. penerimaan daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. identitas mitra Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- e. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan.

## Pasal 76

- ( 1) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan, keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan batal demi hukum.
- (3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mitra Kerja Sama Pemanfaatan menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

## Pasal 77

- ( 1) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan bukan dalam rangka mengoperasionalkan Barang Milik Daerah pada saat pembangunan selesai dilaksanakan, mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- a. menyerahkan bangunan hasil Kerja Sama Pemanfaatan beserta fasilitasnya yang merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;
- b. dapat langsung mengoperasionalkan hasil Kerja Sama Pemanfaatan yang dibangun sesuai dengan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.


## Bagian Kesembilan

Barang Milik

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Daerah Yang Berada Pada Pengguna Barang

## Pasal 78

Tahapan pelaksanaan Kerja ·Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang meliputi:

- a. Permohonan;
- b. Penelitian administrasi;
- c. Pembentukan tim dan penilaian;
- d. Perhitungan besaran konstribusi dan persentase pembagian keuntungan;
- e. persetujuan;
- f. pemilihan mitra;
- g. penerbitan Keputusan;
- h. penandatanganan perjanjian; dan
- i. pelaksanaan.

## Pasal 79

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang dengan disertai:
- a. pertimbangan yang mendasari usulan Kerja Sama Pemanfaatan;
- b. data calon mitra Kerja Sama Pemanfaatan;
- c. proposal rencana usaha Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. data Barang Milik Daerah yang akan dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan
- e. usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian k