Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHANATASPERATURANBUPATITABAWNG NOMOR99 TAHUN2015 TENTANGPEDOMANPENGELOLAANKEUANGANDESA DI KABUPATEN TABALONG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI TABAWNG, bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyahrrarr, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR 10
TAHUN2016
TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANBUPATITABAWNG NOMOR99 TAHUN2015 TENTANGPEDOMANPENGELOLAANKEUANGANDESA DI KABUPATEN TABALONG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI TABAWNG,
a.
bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyahrrarr, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubah an Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN BUPATITABAWNG NOMOR99 TAHUN2015 TENTANGPEDOMAN Menetapkan
PENGELOLAAN KEUANGAN DESADI KABUPATEN TABALONG.
Pasal
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tabalong diubah sebagai berikut ;
1. Ketentuan angka 2, angka 3 Pasal 1 diubah dan diantara angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 21a dan diantara angka 22 dan angka 23 Pasal 1 disisipkan 1
(satu) angka yakni angka 22a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKDadalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
7. 21.a Kas desa adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung se1uruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan dan pada brankas desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
9. 22a. Brankas desa adalah tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang berada pada kantor desa untuk keperluan operasional Pemerintahan Desa
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa me1aluirekening kas desa.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan be1anja desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal4
Pasal 3
- (1) PTPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
Pasal 4
Pasal4
- (1) PTPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa.
- (3) PTPKD berhak mendapatkan honor.
3. Diantara ayat (1)dan ayat (2) Pasal 21, disisipkan satu (1) ayat yaitu ayat (la}, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut ;
Pasal21
Pasal 20
- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
Pasal 21
Pasal21
- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
2. (1a) Kepala Daerah dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesakepada Camat.
- (2) Kepala Daerah menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesasebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Kepala Daerah menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
Pasal 24
Pasal24
- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (3) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:
- a. surat pengantar;
- b. surat rekomendasi; dan
- c. surat keterangan.
- (4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam brankas desa maksimal Rp. 5.000.000,( limajuta rupiah ).
5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
Pasa130
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara dan rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal43 berbunyi sebagai berikut:
Pasal43
- (1) dihapus
- (2) dihapus
Pasal 26
- (3) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (1)~ Pasal 26 ayat (3),Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf b, Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 37 ayat (1) tercantum dalam
Pasal 30
Pasa130
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara dan rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal43 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43
- (1) dihapus
- (2) dihapus
- (3) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (1)~ Pasal 26 ayat (3),Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf b, Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 37 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal

II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


'\-H. ANANG SYAKHFIANI

BUPATI TABALONG, ~

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal ?5 Mei 2016

Diundangkan di Tanjung

pada tanggal &lt;'5 :lei ?016

,"SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ,


H. ABDULMUTHALIB SANGADJI

6