PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 77 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (berlaku 31 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pejabat pengelola dan pegawai pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat perlu diberikan remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Bupati menetapkan remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai badan layanan umum daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Badan Pelayanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 857/MENKES/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan ddalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
6. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pimpinan badan layanan umum daerah yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional badan layanan umum daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat tehnis, yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
7. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola badan layanan umum daerah dan pegawai badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja atau upah kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium insentif, bonus atas prestasi, dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat dan pegawai badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional bagi Pemimpin BLUD Puskesmas dalam menetapkan Remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam menetapkan Remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas.
BAB III
UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas diberikan Remunerasi ## BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN REMUNERASI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Jumlah remunerasi yang diterima oleh masing-masing Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
jumlah nilai yang diperoleh oleh seorang pegawai BLUD Puskesmas x jumlah dana jasa pelayanan jumlah nilai seluruh pegawai BLUD Puskesmas
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat tehnis ditetapkan paling besar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan variabel:
- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
- b. kehadiran.
- (2) Remunerasi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. jenis ketenagaan; dan
- b. kehadiran.
- (3) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
- b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (ners), diberi nilai 100 (seratus);
- c. tenaga kesehatan setara S1, diberi nilai 80 (delapan puluh);
- d. tenaga kesehatan setara D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
- e. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diberi nilai 40 (empat puluh);
- f. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- g. tenaga non kesehatan di bawah D3, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
- h. tenaga non kesehatan lainnya di bawah D3, dengan masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberi nilai 20 (dua puluh).
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bertugas sebagai pemimpin BLUD Puskesmas, pejabat keuangan, dan pejabat teknis diberi tambahan nilai sebagai berikut:
- a. pemimpin BLUD, diberi nilai 100 (seratus);
- b. pejabat keuangan, diberi nilai 50 (lima puluh);
- c. bendahara penerima, diberi nilai 20 (dua puluh);
- d. bendahara pengeluaran, diberi nilai 40 (empat puluh);
- e. penyimpan barang pembantu, diberi nilai 30 (tiga puluh);
- f. pengurus barang pembantu, diberi nilai 40 (empat puluh);
- g. atasan langsung penyimpan dan pengurus barang pembantu, diberi nilai 20 (dua puluh);
- h. pejabat teknis, diberi nilai 50 (lima puluh);
- i. pembantu pejabat teknis upaya kesehatan masyarakat, diberi nilai 40 (empat puluh); dan
- j. pembantu pejabat teknis upaya kesehatan perseorangan, diberi nilai 40 (empat puluh).
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam setiap bulan, dikurangi 1 (satu) poin.
- (6) Ketidakhadiran karena ijin dan/atau cuti, poin dikurangi sesuai jumlah ketidakhadiran.
- (7) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau dinas luar dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

Penandatangan: Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

Penandatangan: BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 77 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001