PERATURAN BUPATI CILACAP Nomor 33 Tahun 2017 tentang PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 21 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyatakan bahwa Bupati dapat mengatur pedoman pelaksanaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134):
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun angggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
BAB II - PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017, dihitung
BAB II - PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
Pasal 3
Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB II - PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
Pasal 4
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PENYALURAN

## Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan secara tertulis oleh kepala desa dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan DD Tahap I;
- b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
- c. Proposal yang memuat RAB-DD; dan
- d. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, oleh kepala desa, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. Surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan DD Tahap II;
- b. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
- c. Perubahan RAB-DD apabila ada perubahan; dan
- d. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap I Tahun Anggaran berkenaan yang telah digunakan minimal 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Permohonan Pencairan oleh kepala desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditindaklanjuti oleh Camat dengan mengirimkan kepada Bupati Cilacap c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.

- (7) Dalam mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), camat melampirkan Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan.
- (8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap meneruskan berkas permohonan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap setelah diadakan penelitian berkas secara teknis, dengan dilampiri:
- a. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Berkas; dan
- b. Rekapitulasi kebutuhan dana.
- (9) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memproses penyaluran Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB IV PRIORITAS DANA DESA

## Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

## Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan

4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga desa untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada Kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran;
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
4. Pembangunan embung desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Pasal 9

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan maupun kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan Desa;

- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 11

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.

## Pasal 12

Model Tipologi dan Prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 13

Kepala Desa bertangggungjawab atas penggunaan Dana Desa

## Pasal 14

Penggunaan belanja pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2017.

## Pasal 15

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah Dana Desa yang disalurkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, untuk diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

## BAB VI LAPORAN REALISASI DANA DESA

## Pasal 17

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di rekening kas Desa ditemukan sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), maka Bupati :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di rekening kas desa tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa.

## BAB VIII SANKSI

## Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

## Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
- a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5);
- b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

## Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Ttd SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 33

## Bagian Kedua

## Pemotongan Penyaluran Dana Desa

## Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih dari 30% ( tiga puluh per seratus ).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 45) dicabut dan diinyatakan tidak berlaku.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI CILACAP, Ttd TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN

ANGGARAN 2017

## RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | NAMA DESA | JUMLAH DANA DESA |
|------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | KEC. BANTARSARI | |
| 1 | BANTARSARI | 920.085.000,00 |
| 2 | BINANGUN | 950.899.000,00 |
| 3 | BULAKSARI | 990.602.000,00 |
| 4 | CIKEDONDONG | 823.093.000,00 |
| 5 | CITEMBONG | 833.877.000,00 |
| 6 | KAMULYAN | 969.547.000,00 |
| 7 | KEDUNGWADAS | 820.132.000,00 |
| 8 | RAWAJAYA | 950.330.000,00 |
| II | KEC. JERUKLEGI | |
| 1 | BREBEG | 859.318.000,00 |
| 2 | CILIBANG | 812.943.000,00 |
| 3 | CITEPUS | 864.099.000,00 |
| 4 | JAMBUSARI | 900.703.000,00 |
| 5 | JERUKLEGI KULON | 906.639.000,00 |
| 6 | JERUKLEGI WETAN | 870.923.000,00 |
| 7 | KARANGKEMIRI | 847.812.000,00 |
| 8 | MANDALA | 789.747.000,00 |
| 9 | PRAPAGAN | 845.503.000,00 |
| 10 | SAWANGAN | 848.181.000,00 |
| 11 | SUMINGKIR | 851.763.000,00 |
| 12 | TRITIH LOR | 878.089.000,00 |
| 13 | TRITIH WETAN | 890.289.000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------------------|----------------|
| III | KEC. KAMPUNG LAUT | |
| 1 | KLACES | 846.046.000,00 |
| 2 | PANIKEL | 933.809.000,00 |
| 3 | UJUNG ALANG | 933.873.000,00 |
| 4 | UJUNG GAGAK | 895.649.000,00 |
| IV | KEC. KAWUNGANTEN | |
| 1 | BABAKAN | 792.523.000,00 |
| 2 | BOJONG | 963.568.000,00 |
| 3 | BRINGKENG | 834.130.000,00 |
| 4 | GRUGU | 837.633.000,00 |
| 5 | KALIJERUK | 896.364.000,00 |
| 6 | KAWUNGANTEN | 902.351.000,00 |
| 7 | KAWUNGANTEN LOR | 860.523.000,00 |
| 8 | KUBANGKANGKUNG | 938.509.000,00 |
| 9 | MENTASAN | 866.240.000,00 |
| 10 | SARWADADI | 896.673.000,00 |
| 11 | SIDAURIP | 828.244.000,00 |
| 12 | UJUNGMANIK | 932.485.000,00 |
| V | KEC. KESUGIHAN | |
| 1 | BULUPAYUNG | 836.697.000,00 |
| 2 | CIWUNI | 825.623.000,00 |
| 3 | DONDONG | 875.926.000,00 |
| 4 | JANGRANA | 837.942.000,00 |
| 5 | KALISABUK | 911.216.000,00 |
| 6 | KARANGJENGKOL | 908.937.000,00 |
| 7 | KARANGKANDRI | 840.176.000,00 |
| 8 | KELENG | 817.085.000,00 |
| 9 | KESUGIHAN | 844.250.000,00 |
| 10 | KESUGIHAN KIDUL | 872.041.000,00 |
| 11 | KURIPAN | 873.782.000,00 |
| 12 | KURIPAN KIDUL | 854.071.000,00 |
| 13 | MENGANTI | 908.146.000,00 |
| 14 | PESANGGRAHAN | 810.583.000,00 |
| 15 | PLANJAN | 883.554.000,00 |
| 16 | SLARANG | 874.476.000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------|----------------|
| VI | KEC. ADIPALA | |
| 1 | ADIPALA | 911.404.000,00 |
| 2 | ADIRAJA | 866.445.000,00 |
| 3 | ADIREJA WETAN | 809.586.000,00 |
| 4 | ADIREJA KULON | 783.380.000,00 |
| 5 | BUNTON | 841.655.000,00 |
| 6 | DOPLANG | 838.140.000,00 |
| 7 | GLEMPANGPASIR | 869.739.000,00 |
| 8 | GOMBOLHARJO | 826.428.000,00 |
| 9 | KALIKUDI | 839.882.000,00 |
| 10 | KARANGANYAR | 812.706.000,00 |
| 11 | KARANGBENDA | 813.350.000,00 |
| 12 | KARANGSARI | 872.227.000,00 |
| 13 | PEDASONG | 788.525.000,00 |
| 14 | PENGGALANG | 888.383.000,00 |
| 15 | WELAHAN WETAN | 870.037.000,00 |
| 16 | WLAHAR | 832.099.000,00 |
| VII | KEC. BINANGUN | |
| 1 | ALANGAMBA | 819.776.000,00 |
| 2 | BANGKAL | 810.335.000,00 |
| 3 | BINANGUN | 840.451.000,00 |
| 4 | JATI | 805.063.000,00 |
| 5 | JEPARA KULON | 842.876.000,00 |
| 6 | JEPARA WETAN | 870.153.000,00 |
| 7 | KARANGNANGKA | 778.567.000,00 |
| 8 | KEMOJING | 801.584.000,00 |
| 9 | KEPUDANG | 799.542.000,00 |
| 10 | PAGUBUGAN | 836.440.000,00 |
| 11 | PAGUBUGAN KULON | 847.518.000,00 |
| 12 | PASURUHAN | 849.384.000,00 |
| 13 | PESAWAHAN | 831.910.000,00 |
| 14 | SIDAURIP | 860.400.000,00 |
| 15 | SIDAYU | 829.611.000,00 |
| 16 | WIDARAPAYUNG WETAN | 840.392.000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|----------------|----------------|
| VIII | KEC. KROYA | |
| 1 | AYAMALAS | 872.886.000,00 |
| 2 | BAJING | 853.717.000,00 |
| 3 | BAJING KULON | 862.075.000,00 |
| 4 | BUNTU | 811.013.000,00 |
| 5 | GENTASARI | 967.040.000,00 |
| 6 | KARANGMANGU | 866.422.000,00 |
| 7 | KARANGTURI | 843.145.000,00 |
| 8 | KEDAWUNG | 891.132.000,00 |
| 9 | KROYA | 853.624.000,00 |
| 10 | MERGAWATI | 846.040.000,00 |
| 11 | MUJUR | 857.969.000,00 |
| 12 | MUJUR LOR | 816.546.000,00 |
| 13 | PESANGGRAHAN | 825.297.000,00 |
| 14 | PEKUNCEN | 879.999.000,00 |
| 15 | PUCUNG KIDUL | 846.195.000,00 |
| 16 | PUCUNG LOR | 825.785.000,00 |
| 17 | SIKAMPUH | 891.884.000,00 |
| IX | KEC. MAOS | |
| 1 | GLEMPANG | 835.370.000,00 |
| 2 | KALIJARAN | 811.888.000,00 |
| 3 | KARANGKEMIRI | 829.221.000,00 |
| 4 | KARANGREJA | 778.089.000,00 |
| 5 | KARANGRENA | 854.754.000,00 |
| 6 | KLAPAGADA | 799.106.000,00 |
| 7 | MAOS KIDUL | 828.786.000,00 |
| 8 | MAOS LOR | 856.543.000,00 |
| 9 | MERNEK | 835.311.000,00 |
| 10 | PANISIHAN | 825.196.000,00 |
| X | KEC. NUSAWUNGU | |
| 1 | BANJAREJA | 862.689.000,00 |
| 2 | BANJARSARI | 860.137.000,00 |
| 3 | BANJARWARU | 853.422.000,00 |
| 4 | DANASRI | 831.835.000,00 |
| 5 | DANASRI KIDUL | 818.570.000,00 |

| 6 | DANASRI LOR | 842.891.000,00 |
|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | JETIS | 904.173.000,00 |
| 8 | KARANGPAKIS | 876.526.000,00 |
| 9 | NUSAWUNGU | 828.954.000,00 |
| 10 | NUSAWANGKAL | 817.081.000,00 |
| 11 | KARANGTAWANG | 864.544.000,00 |
| 12 | KARANGSEMBUNG | 845.691.000,00 |
| 13 | KARANGPUTAT | 828.632.000,00 |
| 14 | KEDUNGBENDA | 853.249.000,00 |
| 15 | KLUMPRIT | 844.189.000,00 |
| 16 | PURWODADI | 807.686.000,00 |
| 17 | SIKANCO | 847.940.000,00 |
| XI | KEC. SAMPANG | |
| 1 | BRANI | 793.236.000,00 |
| 2 | KARANGASEM | 826.084.000,00 |
| 3 | KARANGJATI | 851.853.000,00 |
| 4 | KARANGTENGAH | 861.053.000,00 |
| 5 | KETANGGUNG | 776.958.000,00 |
| 6 | NUSAJATI | 835.319.000,00 |
| 7 | PABERASAN | 790.927.000,00 |
| 8 | PAKETINGAN | 809.524.000,00 |
| 9 | SAMPANG | 825.470.000,00 |
| 10 | SIDASARI | 807.693.000,00 |
| XII | KEC. SIDAREJA | |
| 1 | GUNUNGREJA | 825.344.000,00 |
| 2 | KARANGGEDANG | 860.994.000,00 |
| 3 | KUNCI | 901.575.000,00 |
| 4 | MARGASARI | 861.479.000,00 |
| 5 | PENYARANG | 896.065.000,00 |
| 6 | SIDAMULYA | 826.105.000,00 |
| 7 | SIDAREJA | 851.129.000,00 |
| 8 | TEGALSARI | 854.001.000,00 |
| 9 | TINGGARJAYA | 885.598.000,00 |
| 10 | SUDAGARAN | 836.538.000,00 |
| XIII | KEC. CIPARI | |
| 1 | CARUY | 858.733.000,00 |
| 2 | CIPARI | 883.962.000,00 |

| 3 | CISURU | 856.048.000,00 |
|-----|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | KARANGREJA | 861.847.000,00 |
| 5 | KUTASARI | 870.900.000,00 |
| 6 | MEKARSARI | 856.509.000,00 |
| 7 | MULYADADI | 858.087.000,00 |
| 8 | PEGADINGAN | 864.019.000,00 |
| 9 | SEGARALANGU | 921.205.000,00 |
| 10 | SERANG | 842.426.000,00 |
| 11 | SIDASARI | 865.522.000,00 |
| XIV | KEC. GANDRUNGMANGU | |
| 1 | BULUSARI | 887.154.000,00 |
| 2 | CINANGSI | 897.989.000,00 |
| 3 | CISUMUR | 922.614.000,00 |
| 4 | GANDRUNGMANGU | 895.976.000,00 |
| 5 | GANDRUNGMANIS | 886.856.000,00 |
| 6 | GINTUNGREJA | 864.976.000,00 |
| 7 | KARANGANYAR | 908.833.000,00 |
| 8 | KARANGGINTUNG | 947.591.000,00 |
| 9 | KERTAJAYA | 869.135.000,00 |
| 10 | LAYANSARI | 899.672.000,00 |
| 11 | MUKTISARI | 888.159.000,00 |
| 12 | RUNGKANG | 841.842.000,00 |
| 13 | SIDAURIP | 886.388.000,00 |
| 14 | WRINGINHARJO | 886.403.000,00 |
| XV | KEC. KARANGPUCUNG | |
| 1 | BABAKAN | 835.773.000,00 |
| 2 | BENGBULANG | 856.565.000,00 |
| 3 | CIDADAP | 851.914.000,00 |
| 4 | CIPOROS | 917.714.000,00 |
| 5 | CIRUYUNG | 809.553.000,00 |
| 6 | GUNUNGTELU | 890.519.000,00 |
| 7 | KARANGPUCUNG | 886.233.000,00 |
| 8 | PAMULIHAN | 839.425.000,00 |
| 9 | PANGAWAREN | 863.371.000,00 |
| 10 | SIDAMULYA | 805.291.000,00 |
| 11 | SINDANGBARANG | 908.965.000,00 |
| 12 | SURUSUNDA | 870.550.000,00 |

| 13 | TAYEM | 836.235.000,00 |
|-------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 14 | TAYEM TIMUR | 875.101.000,00 |
| XVI | KEC. KEDUNGREJA | |
| 1 | BANGUNREJA | 857.020.000,00 |
| 2 | BOJONGSARI | 856.231.000,00 |
| 3 | BUMIREJA | 870.237.000,00 |
| 4 | CIKLAPA | 908.405.000,00 |
| 5 | JATISARI | 865.393.000,00 |
| 6 | KALIWUNGU | 871.673.000,00 |
| 7 | KEDUNGREJA | 891.560.000,00 |
| 8 | REJAMULYA | 865.734.000,00 |
| 9 | SIDANEGARA | 884.347.000,00 |
| 10 | TAMBAKREJA | 850.589.000,00 |
| 11 | TAMBAKSARI | 897.247.000,00 |
| XVII | KEC. PATIMUAN | |
| 1 | BULUPAYUNG | 902.347.000,00 |
| 2 | CIMRUTU | 848.977.000,00 |
| 3 | CINYAWANG | 913.211.000,00 |
| 4 | PATIMUAN | 892.132.000,00 |
| 5 | PURWODADI | 837.714.000,00 |
| 6 | RAWAAPU | 863.799.000,00 |
| 7 | SIDAMUKTI | 906.989.000,00 |
| XVIII | KEC. MAJENANG | |
| 1 | BENER | 879.701.000,00 |
| 2 | BOJA | 901.307.000,00 |
| 3 | CIBEUNYING | 911.903.000,00 |
| 4 | CILOPADANG | 878.560.000,00 |
| 5 | JENANG | 986.284.000,00 |
| 6 | MULYADADI | 854.848.000,00 |
| 7 | MULYASARI | 916.230.000,00 |
| 8 | PADANGJAYA | 924.423.000,00 |
| 9 | PADANGSARI | 897.991.000,00 |
| 10 | PAHONJEAN | 991.580.000,00 |
| 11 | PENGADEGAN | 846.318.000,00 |
| 12 | SADABUMI | 871.350.000,00 |
| 13 | SADAHAYU | 846.432.000,00 |
| 14 | SALEBU | 954.357.000,00 |

| 15 | SEPATNUNGGAL | 828.455.000,00 |
|------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 16 | SINDANGSARI | 872.922.000,00 |
| 17 | UJUNGBARANG | 864.542.000,00 |
| XIX | KEC. CIMANGGU | |
| 1 | BANTARMANGU | 868.815.000,00 |
| 2 | BANTARPANJANG | 910.256.000,00 |
| 3 | CIBALUNG | 876.904.000,00 |
| 4 | CIJATI | 875.082.000,00 |
| 5 | CILEMPUYANG | 858.914.000,00 |
| 6 | CIMANGGU | 877.412.000,00 |
| 7 | CISALAK | 864.058.000,00 |
| 8 | KARANGREJA | 904.188.000,00 |
| 9 | KARANGSARI | 888.471.000,00 |
| 10 | KUTABIMA | 879.788.000,00 |
| 11 | MANDALA | 854.774.000,00 |
| 12 | NEGARAJATI | 870.683.000,00 |
| 13 | PANIMBANG | 857.103.000,00 |
| 14 | PESAHANGAN | 856.626.000,00 |
| 15 | REJODADI | 888.565.000,00 |
| XX | KEC. WANAREJA | |
| 1 | ADIMULYA | 932.110.000,00 |
| 2 | BANTAR | 885.179.000,00 |
| 3 | CILONGKRANG | 827.644.000,00 |
| 4 | CIGINTUNG | 812.449.000,00 |
| 5 | JAMBU | 864.746.000,00 |
| 6 | LIMBANGAN | 987.296.000,00 |
| 7 | MADURA | 945.784.000,00 |
| 8 | MADUSARI | 848.315.000,00 |
| 9 | MAJINGKLAK | 873.988.000,00 |
| 10 | MALABAR | 899.005.000,00 |
| 11 | PALUGON | 837.377.000,00 |
| 12 | PURWASARI | 846.430.000,00 |
| 13 | SIDAMULYA | 867.567.000,00 |
| 14 | TAMBAKSARI | 821.215.000,00 |
| 15 | TARISI | 863.328.000,00 |
| 16 | WANAREJA | 916.821.000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------------------|----------------|
| XXI | KEC. DAYEUHLUHUR | |
| 1 | BINGKENG | 840.676.000,00 |
| 2 | BOLANG | 841.037.000,00 |
| 3 | CIJERUK | 823.419.000,00 |
| 4 | CILUMPING | 828.198.000,00 |
| 5 | CIWALEN | 864.526.000,00 |
| 6 | DATAR | 865.506.000,00 |
| 7 | DAYEUHLUHUR | 916.018.000,00 |
| 8 | HANUM | 838.741.000,00 |
| 9 | KUTA AGUNG | 812.342.000,00 |
| 10 | MATENGGENG | 838.164.000,00 |
| 11 | PANULISAN | 843.405.000,00 |
| 12 | PANULISAN BARAT | 868.868.000,00 |
| 13 | PANULISAN TIMUR | 894.153.000,00 |
| 14 | SUMPINGHAYU | 820.393.000,00 |

BUPATI CILACAP, Ttd TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP Ttd SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 33

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

## MODEL, TIPOLOGI DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

Tipologi : Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | a. pembangunan/peng adaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air. | - memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengada an baru untuk bak penampung air hujan |
| | b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk. | - mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi | a. pembangunan jalan poros Desa | - meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian. |
| | b. pembangunan jalan lingkungan Desa | - meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian. |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana prasarana energi. | membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas | - memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak. |
| 4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi. | Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa | Mewujudkan e- government di Desa. |
| 5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan | a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu. | mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. |
| masyarakat | b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes | Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa. |
| | c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makantambahan, dan lain-lain)dalam mendukung kesehatanmasyarakat Desa. | Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. |
| 6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD | memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini; |
| 7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranaprasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomilainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan. | a. pembibitan tanaman sayur-sayuran | - mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. pembangunan pasar sayur mayur | - meningkatkan aksespemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur |
| | c. pembangunan kandang ternak | - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak |
| | d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik. | dan petani sayur mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik; |
| 8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa | | |
| B. Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| 1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama. | a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama. | - Meningkatkan usaha ekonomi di Desa. |
| | b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama. | - meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan |
| | c. bantuan permodalan | usaha ekonomi di Desa - membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa. |
| 2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan. | a. pelatihan pertanian organik | - meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal. |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya - | memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya |
| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa; |
| | b. pelatihan pengolahan danpemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya. | meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya. |
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi,bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa | a. pelatihan paralegal Desa. | meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan |
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa. | - Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi |
| 5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat. | a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa. | - meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa. |
| | b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa. | - mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. |

| Bidang | Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 6 | program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa | | |

## MODEL, TIPOLOGI DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Industri, Pertanian dan Perkebunan, Berkembang

| Bidang | kegiatan | Tujuan |
|------------------------------