PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (berlaku 17 November 2016)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: DITETAPKAN DI : TAHUN 2016 : MUARA BULIAN TANGGAL : 2016

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI

Penandatangan: ## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 14 TAHUN 2016 ## TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI, - Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Batang Hari, perlu ketentuan tentang Minuman - melakukan perubahan terhadap beberapa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 rtiban Peredaran Beralkohol; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol. Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 5.Undang-Undang. . . . . . . . . .

Distribusi: SALINAN 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Penandatangan: 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/5/1999 tentang Pengawasan barang beredar dan Jasa;

Penandatangan: 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

Penandatangan: 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama

Penandatangan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan

Penandatangan: ## BUPATI BATANG HARI ## MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL. Pasal I. . . . . . . . . . Menetapkan : ## Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 2 A yang berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 2 A - (1) Minuman beralkohol dibedakan berdasarkan golongan, jenis, dan produk tertentu. - (2) Golongan, jenis, dan produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 3 - (1) Dalam melakukan Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu. - (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perdagangan dan Perindusterian; - b. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kesehatan; - c. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pariwisata; - d. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang keamanan dan ketertiban umum; dan - e. Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penandatangan: - (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perdagangan dan Perindustrian. - (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan instansi kepolisian. - (5) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penandatangan: - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ## Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 17-11-2016 BUPATI BATANG HARI,

Verifikasi: ## Cap ttd SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 17-11-2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Verifikasi: ## Cap ttd BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 14

Penandatangan: salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

Verifikasi: Cap ttd MULA P. RAMBE S.Sos., MH Pembina TK I (IV/b) NIP. 196909291994031005 a . n . S E K R E T 5
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Dalam melakukan Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perdagangan dan Perindusterian;
- b. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kesehatan;
- c. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pariwisata;
- d. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perdagangan dan Perindustrian.


- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan instansi kepolisian.
- (5) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 17-11-2016 BUPATI BATANG HARI,

## Cap ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 17-11-2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

## Cap ttd

BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 14

salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

Cap ttd MULA P. RAMBE S.Sos., MH Pembina TK I (IV/b) NIP. 196909291994031005

a

.

n

.

S

E

K

R

E

T

5

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 14 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

## I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dari berbagai macam/jenis di Kabupaten Batang Hari serta untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat, maka peredaran minuman beralkohol harus diawasi oleh tim terpadu yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Terhadap peredaran penjualan minuman beralkohol baik untuk diminum langsung maupun penjualan minuman beralkohol secara eceran, pada dasarnya perizinan telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan diatas, maka Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Batang Hari dapat diawasi dan ditertibkan peredarannya dengan lebih mudah dan terarah sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Batang Hari yang agamis.

Bahwa untuk menghindari interprestasi yang bias dikalangan masyarakat, maka diperlukan landasan hukum yang kuat dan jelas tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II Cukup Jelas.

6

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

## JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALHOKOL GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

| GOLONGAN A | GOLONGAN B | GOLONGAN C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shandy, Minuman Ringan Beralkohol Bir/Beer, Larger, Ale, Bir Hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Alkohol Berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali. | Reduced Alcohol Wine, Anggur Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Campagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meet Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Peery, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Tuak/Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Gingseng. | Koktail Anggur/Wine Coktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whieskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif. |

BUPATI BATANG HARI,

Cap ttd

SYAHIRSAH SY