Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa unh:k melaksanakan ketentuan Pasat 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerjntahan Daerah, maka sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (safu) tah-un anggara4 perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengk-rlu tentang Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Angaxan 2A17;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi BengtruIu (I-embaran Negara Tahun Lg67 Nomor 19, Tambahan Irmbaran Negara Nomor 2828l;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 3.
- Undang-Undang Nornor 33 Tahr.ln 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 4.
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Per:aturan Perundang-undangan (knrbaran Negara Republik Indonesia Tahun z}fi Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik hrdonesia Nomor S23a);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494\ 6.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebempa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Irrnbaran Negara Republik tndonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor ffi791; 7.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 dan Pe}aksanaan Pemerintahan di Pnopinsi Beng!&lt;ulu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a1; 8.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578l; 9.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 10.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Al1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 31O); 11.
- L2.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor44Tahun2ol5tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6571;
- 1-3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2oL5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indcrnesia Tahun 2015 Nomor 2A361;
- 14.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor3lTahun2aL6tentang pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ot7 fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor 87a\
- 1s. peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2ao7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (I,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Taltun 2aa7 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2A16 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2aa7 tentang Pok&lt;rk-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);
16. peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2A16 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKII,ANRAICTATDAERAHPROVINSIBENGKULU dan
GUBERNUR BENGKULU
MEMUTUSKAN:
MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH PRoVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Anggaran PendaPatan dan Anggaran }Aff berjumlah sebagai berikut: Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Rp.3.344.95?.661 -987,OO dengan Tahun rincian
- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
Surflus/(Defisit)
Rp. 3.O4 1.325.078.996,50
Rp. 3.34a .957 .66L.987 ,OO
(Rp. 303.632.582.990,50)
Rp. 32t.632.582.990,50
Rp. 18.O00.O00.000,O0
Rp. 303.632.582.99O,50
(Rp.
0,00)
- c. PembiaYaan Daerah :
1. Penerimaan ...
2. Pengeluaran
Pembiayaan Netto..'..
Sisa Lebih PembiaYaan Anggaran
Tahun Berkenaan
Pasal 2
- (1) pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah... Rp. 905.536.548.768,50
- b. Dana Perimbangan sejumlah...'...
Rp.2. |32.9|7.440.228,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah" Rp' 2'87L090'000'00
2. (21 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis PendaPatan:
3. 646.249.665.994,80 a. Pendapatan Pajak Daerah... RP'
- b. Hasil Retribusi Daerah
t4 .924.662.OO0,OO
RP'
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan
22.067 .685.166,70
RP'
- d. Lain-lain PAD yang sah... Rp'
222.294.535.607,O0
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis PendaPatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Rp. 79.834.140.00O,00
Rp. 1 .354.429.212.228,00
Rp. 698.654.088.000,0O
- b. Dana Alokasi Umum...
- c. Dana Alokasi Khusus
- ff)Latn-larn Pendapatan Daerah yang sah sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. PendaPatan lainnYa
Rp. 2.871.090.000,00
- b. Dana Darurat
RP'
- c. Dana Bagr Hasil Pajak
RP'
- d,. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp'
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
dari Pemerintah daerah lainnya"'
Rp'
0,oo
o,00
O,OO
O,O0
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari: dalam Pasal t huruf b
- a. Belanja Tidak Langsung
Rp. 1 .67 4.625.t9 L.7 87,OO
- b. Belanja Langsung. " " " "'
Rp. 1 .67 O .332 .47 A .2OO ,OO
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
Rp. 975.543.933.531,00
- b. Belanja Bunga
RP'
0'00
- c. Belanja Subsidi..
RP'
- d.BelanjaHibah.Rp.385.3o2.2o9.00o,oo
- e. Belanja Bantuan Sosial...
Rp'
0'O0
- f.BelanjaBagiHasilKepadaProvinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintah Desa Rp. 294.245.598.256,O0
- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik Rp 14.533.451.O0O,OO
- h. Belanja Tidak Terduga.
Rp.
5.OOO.00O-OO0,0O
- (3)BelanjaLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 55.779.026.575,OO
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal
Rp. 603.962.O17.331,O0
Rp. 1 .0 1 0.59 1.426.294,OO
O'00
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c
2. terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah
Rp. 321.632.582.99O,50
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp. 18.000.000.000,00
- (2)Penerimaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufaterdiridari jenis PembiaYaan :
- a.SILPAtahunanggaransebelumnyaRp'224'695'3A7'762'54
- b. Pencairan dana cad'angan sejumlah Rp.
o,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerahyang dipisahkan sejumlah ""'
2. RP' O'O0
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp'
0'O0
- e. Penerimaan kembali pemberian pi4jaman sejumlah
2. RP' O'0O
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp' 96'937 '281'228'OO
4. (3)Pengeluaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbterdiri dari jenis PembiaYaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp' 0'00
- b. Penyertaan Modal Pemda sejumlah
Rp' 18'O0O'0O0'OOO'0O
- c. Pembay ararapokok utang sejumlah
2. Rp' 0'00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp'
4. O'0O
Pasal 5
uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalamLampiranPeraturanDaerahini'yangterdiridari:
- a.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LamPiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah' Organisasi Peranglcat Daerah, Pendapatan' Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran Iv Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah' Program dan Kegiatan;

- e.LampiranVRekapitulasiBelanjaDaerahuntukKeselarasandan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran vI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal {investasi) Daerah;
- i. Lampiran Ix Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j.LampiranXDaftarPerkiraanpenambatrandanpengufallganaset lainnya;
- k. Lampiran xI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;
- n. Lampiran XIV Daftar Penerima Hibah Daerah'

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukanpengeluaranyangbelumtersediaanggarannya,dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran'
2. (2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (L) sekurangkurangnyamemenuhikriteriasebagaiberikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerahdantidakdapatdiprediksikansebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
6. d.memilikidampakyangsignifikanterhadapanggarandalam rangkapemulihanyangdisebabkanolehkeadaandarurat;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (L) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggarall berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia'
3. (5)Pengeluaransebagaimanadimaksudpadaayat(2)termasukbelanja untukkeperluanmendesakdenganKriteriamencakup:
- a. prograrn dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannyabelumtersediadalamtahunanggaranberjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkankerugianyanglebihbesarbagipemerintahdaerah dan masYarakat'
6. (Q penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahuh dalam DPPA-Peranglat Daerah'
- (7) Pendanaan keadaan d.arurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformul,asikan terlebih dahulu dalam RKA-Peranglat Daerah.
- (8) Dalam hal keadaan darurat tedadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat melakukanpengeluaranyangbelumtersediaanggarannya,dalt pengeluaran tersebut disampaikan datam laporan realisasi anggaran'
9. (g) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA=Perangkat Daerah rrrrtrek dijadikan d,a.sar pengesahan DPA-Perangkat Daerah oleh PPKD setelah memperoleh persetduan sekretaris Daerah'
10. (1O) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu'

## Pasal 7

Gubernur Bengkulu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL7 -

## Pasal 8

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiaP orang Peraturan Daerah ini Provinsi Bengkulu. mengetahuinya, memerintahkan pengundallgan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 24 Janwari 2Ol7

GUBERNUR BENGKULU, ttd

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 24 Jan'uari 2Ol7

PIt. SEKRE"AzuS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEROKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN'


## H. SUDOTO

LEMBARANDAERAHPROVINSIBENGKULUTAHUN2oITNoMoR2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (2/L6l2OL7l'

Salinan sesuai dengan aslinYa PIt. KEPALA BIRO HUKUM KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI DAN PENTULUHAN HUKUM,


H

Pembina

NIP. 19700623 t99202 1 003