PERATURAN BUPATI MA Nomor 14 Tahun 2016 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BIMA
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BIMA,
- a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima digunakan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan :
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun anggaran.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik ## BAB III PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Permohonan pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan wajib dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- (2) Permohonan pengajuan bantuan keuangan dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima.
- a. fotokopi surat Keputusan DPP Partai Politik tentang Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- c. fotokopi surat keterangan autentisitas hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau sekretaris KPUD;
- b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya yang sah diatas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- f. rencana penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3); dan
- e. surat keterangan dari bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
- g. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) bendel asli.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Prosedur pengajuan bantuan keuangan sebagai berikut:
- a. berkas pengajuan bantuan keuangan diserahkan rangkap 2 (dua) kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- c. apabila terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat memberitahukan kepada DPC Partai Politik atau sebutan lainnya untuk melengkapi kekurangan tersebut;
- b. berkas pengajuan bantuan keuangan selanjutnya diteliti oleh tim verifikasi;
- d. hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam berita acara sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 7

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi menyampaikan besaran bantuan keuangan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pencairan bantuan keuangan dilakukan setelah Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik menandatangani kuitansi di atas materai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
- (2) Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian Keuangan menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas partai politik dengan persetujuan Bupati.

## BAB V

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 8

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

## Pasal 9

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran penggunaan bantuan keuangan.
- a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol per kegiatan; dan
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.

## Pasal 10

- (1) Partai politik wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan wajib disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Partai politik wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Format pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di

: Bima.

Pada tanggal

:

4 Mei 2016

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima. Pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H. M. TAUFIK HAK NIP. 196312311987021049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR 342

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR : TANGGAL :

## I. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

## BERITA ACARA BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ... Pada hari ini ..... tanggal .... Bulan .... Tahun ....

Tim verifikasi administrasi bantun keuangan kepada partai politik yang dibentuk Keputusan Bupati Bima Nomor.../... tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi bantuan keuangan yang diajukan oleh DPC ...

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik menyatakan bahwa partai politik ... telah memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bima. Besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bima tersebut didasarkan pada hasil perolehan suara pada pemilihan umum yang sebanyak

Rp...

...

,00

.

Demikian berita hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik ...ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:

1.

)

...

Ketua


)

2.

...

Sekretaris


)

3.

...

Anggota

(...

4.

...

Anggota


)

5.

...

Anggota


)

6.

...

Anggota


)

## II. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik

:

NPWP

:

Nomor rekening bank :

Alamat

:

Jumlah kursi :

Jumlah bantuan keuangan

:

Tahun Anggaran :

Kegiatan :

Pelaksanaan audit

:

Tanggal...bulan...tahun...

Bima,...

Kepada

Yth. Bupati Bima

Bima c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut:

| NO | JENIS PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | 1.Administrasi Umum a. Keperluan ATK | | | |
| | b.Rapat Internal Sekretariat | | | |
| | c. Ongkos | | | |
| | Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan | | | |
| | operasional | | | |
| | sekretariat | | | |

1. Langganan Daya dan Jasa

- a. Telepon dan listrik

- b. Air minum

- c. Jasa pos dan giro

- d. Surat menyurat

2. Pemeliharaan data dan arsip

3. Pemeliharaan Peralatan Kantor

Jumlah

Terbilang : ________________

Mengetahui:

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM,


(...)

BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI