PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 16 Tahun 2005 tentang BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Dasar 1945, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran agama, bagi umat islam wajib hukumnya berpakaian menutup aurat yang tercermin dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75);
4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (L:embaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
SALINAN
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Maros;
- e. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang bercirikan islam yaitu menutup aurat;
- f. Al Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam yang beisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah;
- g. Karyawankaryawati adalah setiap Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer/Kontrak Kerja dan tenaga lainnya bagi yang beragama Islam pada lingkup Pemerintah Daerah;
Menentapkan :
- h. Anak didik adalah semua anak didik yang beragama islam pada setiap jenjang pendidikan;
- i. Pendidikan Tingkat Dasar adalah proses pendidikan baik formal, informal dan non formal pada tingkat pendidkan dasar;
- j. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Maros.
- k. Aurat adalah Bagian badan yang tidak boleh kelihatan .
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Maksud
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2
Maksud berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk memberikan patokan norma dalam berpakaian muslimin dan muslimah kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan dan taqwa kepada Allah SWT.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 3
Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah:
- a. Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan seharihari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasayarakat.;
- b. Membentuk sikap dan kepribadian Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 4
Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah :
- a. Menutup Aurat;
- b. Menghindari Fitnah;
- c. Identitas, citra diri dan agama;
- d. Kesehatan, keindahan;
- e. Bernilai ibadah.
Bagian Pertama
Kewajiban
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 5
- (1). Setiap karyawan/ karyawati pada lingkup Pemerintah Daerah, anak didik yang beragama Islam diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah;
- (2) Bagi warga masyarakat umum yang beragama Islam adalah bersifat himbauan.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 6
- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan pada:
- a. Kantor-kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Lembaga-lembaga pendidikan formal dan Non formal;
- c. Acara-acara resmi dan acara lainnya.
- (2) Bagi masyarakat umum ditekankan untuk berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari;
- (3) Bagi masyarakat yang ingin mengadakan hiburan/pesta di masyarakat membuat pernyataan sanggup menampilkan suasana pakaian yang islami;
- (4) Pada setiap kegiatan termasuk olah raga ditekankan untuk selalu berpakaian menutup aurat.
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 7
- (1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi karyawan/karyawati pada kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
A. KARYAWAN:
- 1) Memakai celana panjang;
- 2) Memakai baju lengan panjang/ pendek.
B. KARYAWATI:
- 1) Memakai baju lengan panjang dan menutupi pinggul;
- 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
- 3) Memakai kerudung yang menutupi aurat.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 8
- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi anak didik sebagaimana dimaksusd pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
A. LAKI-LAKI
- 1) Memakai celana panjang/pendek;
- 2) Memakai baju lengan panjang/pendek.
B. PEREMPUAN
- 1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada;
- 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
- 3) Memakai kerudung yang menutupi aurat.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat);
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 9
Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 10
- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada acara Resmi dan acara adapt sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Mencantumkan ketentuan berpakaian muslimin dan muslimah dalam undangan.
SANKSI
BAB IV - SANKSI
Pasal 11
Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. Bagi karyawan/ karyawati lingkup Pemerintah Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai;
- b. Bagi anak didik dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut:
1. Ditegur secara lisan;
2. Ditegur secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orangtua/Wali;
3. Penerapan sanksi.
- c. Bagi penyelenggara acara yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan, tertulis dan dapat dihentikan acaranya.
PENGAWASAN
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 12
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk serta seluruh lapisan masyarakat.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja dalam wilayah Kabupaten Maros;
- (2) Bagi karyawan/karyawati, anak didik serta masyarakat yang non Islam busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Penetapan: Disahkan di : Maros

Penandatangan: ## BUPATI MAROS ## H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Penetapan: Diundangkan di : Maros Pada tanggal : 2005

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS ## DRS. H. MUSLIMIN ABBAS. M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 580 010 908 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2005 NOMOR 16

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001