PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN Nomor 06 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DIKELUARKAN OLEH BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 (berlaku 14 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENT ANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf k juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi U saha Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daearah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 ); ten tang Dae rah 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di
4. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ten tang Republik 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
\
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), a tau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan narna dan dalarn bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, ataukemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh PemerintahDaerah dengan menganut prinsip-prinsip. komersial karenapada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yangselanjutnya dapat disebut retribusi adalahpembayaran atas penjualan hasil produksi usahadaerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yamg menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, terrnasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
I
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
15. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktutiga puluh hari.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi sebagai pernbayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah bidang peternakan dan perikanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi penjualan produksi usaha daerah yang meliputi:
- a. bibit tanaman;
- b. bibit ternak;
- c. penjualan ternak setoran yang tidak layak bibit;
- d. bibit ikan;
- e. induk ikan yang diafkir;
- f. penggemukan sapi; dan
- g. hasil produksi, tanaman pangan holticultural dan perkebunan;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah penjualan produksi yang dikelola oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang rnenurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerahdigolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha,
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimanakeuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejerns yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- ( 1) Stuktur dan besaran tarif retribusi diukur berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar diwilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
- b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkailan langsung dengan penyediaan jasa;
- b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
- c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## Pasal9

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8ayat (6) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

Retribusi penjualan produksi usaha daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah, tempat pelayanan diberikan.

## BAB VIII

## PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN

## Pasal 11

- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD a tau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.



## BAB IX

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 12

- ( 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SK.RD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABX

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.



## KEBERATAN

## Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mernberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribuei, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusa~ oleh Bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 17

- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian a tau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

'

.



## BAB XIII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 18

- ( 1} Atas kelebihan pembayaran Retribusi, W ajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribu~i sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi terse but.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

## Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi; .
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;

'

.



- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 21

- ( 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

## PENYIDIKAN

## Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ a tau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.



## Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 merupakan penerimaan Negara.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko pada tanggal 14 Mei 2013

BUPATI MERANGIN, ttd

N ALIM

Diundangkan di Bangko pada tanggal 15 Mei 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


SUHAIBI

LEMBARAN DAERAI=I KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR 06

Salinan sesuai denzan aslinya

KABAGHUKUM


'·

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR

: 06 TAHUN 2013

TANGGAL :

14 MEI 2013

## a. Komoditas Perikanan

| No | Ukuran (cm/inci/ekor) | HargaJenis lkan (Rp/Ekor) | HargaJenis lkan (Rp/Ekor) | HargaJenis lkan (Rp/Ekor) | HargaJenis lkan (Rp/Ekor) | HargaJenis lkan (Rp/Ekor) |
|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | Ukuran (cm/inci/ekor) | Mas | Nila | Gurami | Lele | Patin |
| 1 | 3-5 cm | 175 | 125 | 1.500 | | |
| 2 | 5-8 cm | 200 | 150 | 2.500 | | |
| 3 | 8-12 cm | 275 | 250 | 3.500 | | |
| 4 | 2 inci | | | | 150 | 275 |
| 5 | 3 incii | | | | 225 | 350 |
| 6 | 4 inci | | | | 300 | |

Harga Benih lkan sebagaimana dimaksud tidak termasuk biaya pengepakan.

## b. Komoditas Peternakan

| No | Jenis ikan | Ternak Tidak Layak Bibit {Rp/Kg/Berat Hidup) | Ternak Tidak Layak Bibit {Rp/Kg/Berat Hidup) | Ket |
|------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| No | Jenis ikan | Ternak Hasil Bumi | Ternak Hasil IB | Ket |
| 1 | Sapi Bali | 24.000 s/d 26.000 | 26.000 s/d 30.000 | |
| 2 | Sapi Madura | 24.000 s/d 26.000 | 26.000 s/d 30.000 | |
| 3 | SapiPo/Bc | 24.000 s/d 26.000 | 26.000 s/d 30.000 | |
| 4 | Kerbau | 24.000 s/d 26.000 | | |
| 5 | Kambing I Domba | 12.000 s/d 15.000 | | |

Rp.1/kg

- d. Tanaman Pangan Holticultural clan Perkebunan

Rp.1/kg

- c. Bibit Tanaman