PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 4 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 12 September 2012)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
- a. bahwa berdasarkan Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahu n 2012 tentang Pertanggu ngjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 t er d a p a t Sisa Lebih Perhitu n gan Anggaran dan dalam t a h u n anggaran 2012 ini ju ga t er d a p a t penambahan dan pergeseran anggaran, sehingga u n tu k m em asu kkan dan mengelu arkan sisa lebih tersebu t h aru s m elalu i Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang diatu r dalam Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2011 mengalami penambahan, pengurangan dan penggeseran anggaran, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu d dalam hu ru f a dan hu ru f b, perlu m em ben tu k Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentu kan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingku ngan Propinsi J awa-Timu r, J awa-Ten gah , J awa-Barat dan Daerah Istim ewa Yogyakarta sebagaim an a telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bu mi dan Bangu nan (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 3312) s ebagaimana t ela h diu bah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahu n 1995 tentang Cu kai (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 t en t a n g Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolu si dan Nepotism e (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tah u n 1999 Nom or 75, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu angan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Su su nan dan Kedu du kan Majelis Permu syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t en t a n g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggu ng J awab Keu angan Negara (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2004 Nom or 66, Tam bah an Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu nan Nasional (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diu bah kedu a kalin ya den gan Un dan g-Un dan g Nom or 12 Tah u n 2008 (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 t en t a n g Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2004 Nom or 126, Tam bah an Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu kan Peratu ran Peru ndang-u ndangan (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5234);
15. Peratu ran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 t en t a n g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin gkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
16. Peratu ran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 t en t a n g Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2000 Nomor 36);
17. Peratu ran Pemerintah Nomor 109 Tahu n 2000 tentang Kedu du kan Keu angan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2000 Nom or 210, Tam bah an Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peratu ran Pem erin tah Nom or 24 Tah u n 2004 ten tan g Kedu du kan Protokoler dan Keu an gan Pim pin an dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diu bah ketiga kalinya dengan Peratu ran Pemerintah Nomor 21 Tahu n 2007 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peratu ran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 t en t a n g Pin ja m a n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peratu ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 t en t a n g Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peratu ran Pem erin tah Nom or 56 Tah u n 2005 ten tan g Sistem In form asi Keu an gan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peratu ran Pemerintah Nomor 57 Tahu n 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peratu ran Pemerintah Nomor 58 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peratu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t en t a n g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peratu ran Pem erin tah Nom or 3 Tah u n 2007 ten tan g Laporan Pen yelen ggaraan Pem erin tah an Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggu ngjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan In form a s i Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4693);
26. Peratu ran Pem erin tah Nom or 38 Tah u n 2007 ten tan g Pem bagian Uru san Pem erin tah an an tara Pem erin tah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peratu ran Pem erin tah Nom or 5 Tah u n 2009 ten tan g Ban tu an Keu an gan kepada Partai Politik (Lem baran Negara Republik In don esia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4972);
28. Peratu ran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 t en t a n g Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan In s en tif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 ten tan g Pedom an Pen gelolaan Keu an gan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu n 2007 tentang Pengelompokan Kemampu an Keu angan Daerah, Penganggaran dan Pertanggu ngjawaban Penggu naan Belanja Penu njang Operasional Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pen gem balian Tu n jan gan Kom u n ikasi In sen tif dan Dan a Operasional;
32. Peratu ran Menteri Keu an gan Nom or : 84/ PMK.07/ 2008 ten tan g Pen ggu n aan Dan a Bagi Hasil Cu kai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgu naan Alokasi Dana Bagi Hasil Cu kai Tem bakau sebagaim an a telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
33. Peratu ran Men teri Dalam Negeri Nom or 22 Tah u n 2011 ten tan g Pedom an Pen yu su n an An ggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
34. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nom or 32 Tah u n 2011 ten tan g Pedom an Pem berian Hibah dan Ban tu an Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem baran Daerah Kota Malan g Tah u n 2005 Nom or 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diu bah ketiga kalinya dengan Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 17 Tah u n 2007 (Lem baran Daerah Kota Malan g Tah u n 2007 Nom or 4 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 54);
37. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahu n 2005 tentang Bantu an Keu angan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2005 Nomor 6 Seri A, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 28);
38. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahu n 2006 tentang Pembentu kan, Kedu du kan, Tu gas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlen gkapan dan Peralatan Satu an Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2006 Nomor 1 Seri D, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malan g Nomor 36);
39. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 t en t a n g Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
40. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 5 Tah u n 2008 ten tan g Organ isasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ah li (Lem baran Daerah Kota Malan g Tah u n 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
41. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahu n 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 2 Seri D, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malan g Nomor 59);
42. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 7 Tah u n 2008 ten tan g Organ isasi dan Tata Kerja In spektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijin a n Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 3 Seri D, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malan g Nomor 60);
43. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 t en t a n g Organisasi Kecamatan dan Kelu rah an (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 4 Seri D, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malan g Nomor 61);
44. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 10 Tah u n 2008 ten tan g Pen gelolaan Keu an gan Daerah (Lem baran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
45. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 12 Tah u n 2008 ten tan g Pen yertaan Modal pada Badan Usah a Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 64);
46. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 13 Tah u n 2008 ten tan g Peru sah aan Daerah Ban k Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 5 Seri E, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
47. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahu n 2010 tentang Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
48. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahu n 2010 tentang Rencana Pembangu nan J angka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2010 Nomor 1 Seri B, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
50. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 16 Tah u n 2010 ten tan g Pajak Daerah (Lem baran Daerah Kota Malan g Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12);
51. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahu n 2011 tentang Retribu si J asa Um u m (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
52. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahu n 2011 tentang Retribu si J asa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
53. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 3 Tah u n 2011 ten tan g Retribu si Perijin an Terten tu (Lem baran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
54. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahu n 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank J atim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
55. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahu n 2011 ten tan g An ggaran Pen dapatan dan Belan ja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 6);
56. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 3 Tah u n 2012 ten tan g Pertan ggu n gjawaban Pelaksan aan An ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu n Anggaran 2012 semula sebesar Rp. 1.261.071.343.394,48 bertambah sebesar Rp. 100.5607.637.705,12 sehingga menjadi Rp. 1.361.678.981.099,60 dengan rincian, sebagai berikut :
1. Pendapatan :
- a. Semula
- b. Bertambah
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 1.255.700.491.063,12
Rp.
63.541.545.429,75
Rp. 1.319.292.036.492,87
2. Belanja :
- a. Semula
- b. Bertambah
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 1.261.071.343.394,48
Rp. 100.607.637.705,12
Rp. 1.361.678.981.099,60
Defisit setelah Perubahan
Rp. (42.386.944.606,73)
| 3. | Pembiayaan : | Pembiayaan : | Pembiayaan : | Pembiayaan : | Pembiayaan : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Penerimaan | a. Penerimaan | a. Penerimaan | a. Penerimaan | a. Penerimaan | a. Penerimaan |
Pasal 2
| 1) Semula | Rp. | 175.985.120.751,58 | | | |
| 2) Bertambah | Rp. | 24.686.146.457,29 | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | | | | 200.671.267.208,87 | |
| | | | Rp. | | |
| b. Dana Perimbangan | b. Dana Perimbangan | b. Dana Perimbangan | b. Dana Perimbangan | b. Dana Perimbangan | b. Dana Perimbangan |
| 1) Semula | Rp. | 784.554.731.701,54 | | | |
| 2) Berkurang | Rp. | (5.609.004.300,54) | | | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp. | 778.945.727.401,00 | |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula | Rp. | 295.160.638.610,00 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Bertambah | Rp. | 44.464.403.273,00 | 339.625.041.883,00 |
| Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan : | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan : | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan : | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan : |
| a. Pajak Daerah | | | |
| 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp. Rp. | 108.226.407.723,74 17.602.269.033,03 Rp. | 125.828.676.756,77 |
| 1) Semula | Rp. | 31.673.561.749,00 2.326.140.250,00 | |
| 2) Bertambah Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp. | Rp. | 33.999.701.999,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang | Rp. Rp. dipisahkan setelah | 19.758.455.293,82 866.058.623,00 Perubahan Rp. | 20.624.513.916,82 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula | Rp. Rp. | 16.326.695.985,02 3.891.678.551,26 | |
| 2) Bertambah | | | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. | 20.218.374.536,28 |
| (3) | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak |
| | 1) Semula | Rp. | 96.729.613.701,54 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | (5.609.004.300,54) | |
| | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | | 91.120.609.401,00 |
| | b. Dana Alokasi Umum | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 665.927.808.000,00 | |
| | 2) Berkurang | Rp. | 0,00 | |
| | Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | | 665.927.808.000,00 |
| | c. Dana Alokasi Khusus | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 21.897.310.000,00 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| | Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | | 21.897.310.000,00 |
| (4) | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan : | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan : | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan : | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan : |
| | a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya |
| | 1) Semula | Rp. | 107.009.260.009,00 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 12.210.893.257,00 | |
| | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | | 119.220.153.266,00 |
| | b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 121.998.938.601,00 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 32.253.510.016,00 | |
| | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | | 154.252.448.617,00 |
| | xiv | lainnya Rp. Rp. | 52.152.440.000,00 50.000.000,00 | Rp. | 52.202.440.000,00 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2) Bertambah | | | | |
| | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | | | |
| (1) | Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : | | | | |
| | a. Belanja tidak langsung | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 620.366.288.898,75 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 13.312.668.843,62 | | |
| | Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan | | | Rp. | 633.678.957.742,37 |
| | b. Belanja langsung | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 640.705.054.495,73 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 87.544.968.861,50 | | |
| | Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan | | | Rp. | 728.250.023.357,23 |
| (2) | Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : | Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : | Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : | Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : | Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : |
| | a. Belanja pegawai | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 594.699.325.578,92 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 17.684.513.875,43 | | |
| | Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | | Rp. | 612.383.839.454,35 |
| b. Belanja bunga 1) Semula 2) Berkurang | Rp. Rp. | 682.272.974,81 | | 682.272.974,81 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----|-------------------|
| | | 0,00 | | |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | | Rp. | |
| c. Belanja hibah | | | | |
| 1) Semula | Rp. | 19.301.500.000,00 | | |
| 2) Berkurang | Rp. | (1.382.636.000,00) | Rp. | 17.918.864.000,00 |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | | | |
| d. Belanja bantuan sosial | | | | |
| 1) Semula | Rp. | 4.177.500.000,00 | | 883.000.000,00 |
| 2) Berkurang Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. | (3.294.500.000,00) | Rp. | |
| e. Belanja bagi hasil 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. Rp. | 100.000.000,00 0,00 1.405.690.345,02 | Rp. | 100.000.000,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | | | Rp. | |
| | | | | 1.710.981.313,21 |
| 2) Bertambah | Rp. | 305.290.968,19 | | |
xvi
| Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja : | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| a. Belanja pegawai | a. Belanja pegawai | a. Belanja pegawai | a. Belanja pegawai |
| 1) Semula | Rp. | 89.851.437.450,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 990.060.200,00 | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | | 90.841.497.650,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | | | |
| 1) Semula | Rp. | 242.233.047.531,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 37.059.198.230,00 | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | | 279.292.245.761,00 |
| c. Belanja modal | | | |
| 1) Semula | Rp. | 308.620.569.514,73 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 49.245.710.431,50 | |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | | 357.866.279.946,23 |
| Pasal | 4 | | |
| a. Penerimaan sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 57.125.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 37.016.092.275,37 | |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | | 94.141.092.275,37 |
xvii
| | b. Pengeluaran sejumlah | b. Pengeluaran sejumlah | b. Pengeluaran sejumlah | b. Pengeluaran sejumlah | b. Pengeluaran sejumlah |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1) Semula Rp. 51.754.147.668,64 2) Bertambah Rp. 00,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 51.754.147.668,64 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : | 1) Semula Rp. 51.754.147.668,64 2) Bertambah Rp. 00,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 51.754.147.668,64 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : | 1) Semula Rp. 51.754.147.668,64 2) Bertambah Rp. 00,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 51.754.147.668,64 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : | 1) Semula Rp. 51.754.147.668,64 2) Bertambah Rp. 00,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 51.754.147.668,64 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : | 1) Semula Rp. 51.754.147.668,64 2) Bertambah Rp. 00,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 51.754.147.668,64 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : |
| | 1) Semula | Rp. | 57.125.000.000,00 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 37.016.092.275,37 | | |
| | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumya setelah Perubahan | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumya setelah Perubahan | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumya setelah Perubahan | 94.141.092.275,37 | |
| | b.Penerimaan pinjaman daerah tahun anggaran sebelumnya sejumlah | b.Penerimaan pinjaman daerah tahun anggaran sebelumnya sejumlah | b.Penerimaan pinjaman daerah tahun anggaran sebelumnya sejumlah | b.Penerimaan pinjaman daerah tahun anggaran sebelumnya sejumlah | b.Penerimaan pinjaman daerah tahun anggaran sebelumnya sejumlah |
| | 1) Semula | Rp. | - | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | - | | |
| (3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : |
| | a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | a. Pembentukan dana cadangan sejumlah |
| | 1) Semula | Rp. | 15.000.000.000,00 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 0,00 | | |
| | Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | | | 15.000.000.000,00 | |
| | b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 1) Semula | Rp. | 35.550.000.000,00 | | |
| | 2) Bertambah | | | | |
| | Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. | Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. | Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. | 35.550.000.000,00 | |
| Pembayaran pokok utang sejumlah | xvii i | |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.204.147.668,64 |
| 2) Berkurang | Rp. | 0,00 |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan | | Rp. 1.204.147.668,64 |
Pasal 5
- (1) Dalam keadaan mendesak Pemerintah Kota Malang dapat mengelu arkan belanja yang belu m tersedia anggarannya dengan adanya program dan kegiatan yan g su m ber dan an ya dari Pem erin tah Pu sat dan / atau Pem erin tah Provin si, yan g terjadi setela h Peru bahan APBD ditetapkan, m aka Pem erin tah Kota Malan g m en yam paikan n ya dalam laporan realisasi an ggaran atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA ).
2. (2)
3. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup : a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. program dan kegiatan DAK dan/ atau spesifik gran t lain n ya yan g bersu m ber dari tran sfer ke daerah dalam APBN, dan / atau bantuan keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan;
- c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Pasal 6
Program dan kegiatan yang bersifat m en desak dan/ atau dalam keadaan daru rat dapat dilaksan akan oleh Pem erin tah Kota Malan g dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peratu ran Walikota t en t a n g Penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
Pasal 7
Uraian lebih la n ju t Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

| 1. Lampiran I | : | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Lampiran II | : | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut u ru san Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD. |
| 3. Lampiran III | : | Rincian Perubahan APBD menurut u ru san Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| 4. Lampiran IV | : | Rekapitu la s i Perubahan Belanja menurut u ru san Pemerintahan Daerah, Organsiasi SKPD, Program dan Kegiatan. |
| 5. Lampiran V | : | Rekapitu la s i Perubahan Belanja Daerah u ntu k keselarasan dan keterpadu an u ru san Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara. |
| 6. Lampiran VI | : | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. |
| 7. Lampiran VII | : | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. |
| 8. Lampiran VIII | : | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. |
| 9. Lampiran IX | : | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

## Pasal 8

Walikota menetapkan Peratu ran Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Diundangkan di Malang

pada tanggal 13 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 4

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oran g m en getah u in ya, m em erin tah kan pen gu n dan gan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan n ya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 12 September 2012

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003