PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 9 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN2006 (berlaku 27 Juni 2006)
Pembukaan
Menimbang
Mengingal
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT IMELAWI,
- bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menata kembali tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
- bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Tata Cara Pencatoach, Perilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dengen Peraturan Daerah Kabupaten Melawi. c.
- bahwa dalam meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitas dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat secara bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, maka pemerintah desa yang ada di kabupaten Melawi, sudah tidak sesui lagi dengan kondisi perkembangan dan tatanan dinamika masyarakat, maka perlu ditata kembali; l b.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); ·
- Undang-Undang Nomor I0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noror 104, Tambahan Leribaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3
- Undang-Undang Nomor 33 Tahu 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tababan Lembaran Negara Reoublik Indore«i Nor 10 6.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 8.·Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Irilonesia Nomor 4587);
- 9, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noror 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN PEMILIHAN. DESA DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhimnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhimya masa jahatan Kepala Desa
X
Bagian Kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
Bagian Ketiga
Susunan, Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (I) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan scbanyak-banyaknya H (sebelas) orang atau disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas pendaftar Pemilih dan KPPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- a. melakukann penjaringan dan menerima pendaftaran serta melaksanakan penyaringan persyaratan administrasi dan pemeriksaan identitas dan penilaian kemampun bakal calon;
- b. mengumumkan dipapan pengumuman yang terbuka nama-nara bakal calon/calon yang ditetapkan BPD sebagai bakal calon yang berhak dipilih;
- c. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan kepada BPD;
- d. Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
Bagian Keempat
Persyaratan Pemilih
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah perah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Bagian Kelima
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
- a Panitia Perilihan melaksanakan pendaftaran pemilih;
- b yang didaft sebagai perilih adalah penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud l pl 6
- ¢. daftar pemilih sementara disusun menurut abjad dibuat rangkap 4 (empat) oleh Panitia Pemilihan yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat dimasing-masing TPS di tempat yang mudah dibaca oleh umum;
- d. penduduk dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan;
- e. usul, saran atau perbaikan daftar pemilih yang diajukan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud huruf d tidak akan dilayani lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- f. BPD mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap.
Bagian Keenam
Penjaringan dan Penyaringan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (I) Panitia Pemilih melakukan penjaringan bakal calon.
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, ditetapkan dengan Berita Acara dan diumumkan kepada masyarakat
- (3) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan. - (4) Apabila sampai batas akhir penjaringan temyata bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, penjaringan diperpanjang 6 (enam) hari. - (5) Apabila ketentuan dalam ayat (4) tidak dapat terpenuhi maka pemilihan tetap dilaksanakan. ## Pasal 9

Verifikasi: - (1) Permohonan/lamaran bakal calon dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Camat yang ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Distribusi: - (2) Permohonan/lamaran bakal calon hasil penjaringan bersama dengan kelengkapan persyaratan administrasi disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dilengkapi keterangan-keterangan yang dilampiri: - a. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;

Distribusi: - b. fotocopy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh Camat;

Penandatangan: - c. foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Kantor Catatan Sipil atau Surat Keterangan Kelahiran yang dilegalisir oleh oleh Kepala Desa atau Camat; - d. surat keterangan keschatan dari Dokter Pemerintah; - e. daftar riwayat hidup/riwayat pekerjaan; '

Distribusi: - f. salinan/fotocopy ljazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Penandatangan: - g. bagi Pegawai Negeri wajib melampirkan surat pernyataan kesanggupan mcngundurkan diri apabila terpilih menjadi Kepala Desa; - h. pas foto terakhir yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan 4. (J Panitia Pemilihan melakukan penyaringan bakal calon untuk ditetapkan scbagai calon yang berhak dipilih dan hasilnya dituangkan dalam berita Acara Penyaringan bakal calon. ## Bagian Ketujuh ## Persyaratan Bakal Calon ## Pasal I0

Penandatangan: Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi tan: - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 1 - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; 6. - berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat; - berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; d.

Penandatangan: - bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; - penduduk desa setempat; - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; g. - tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; h

Penandatangan: - belum perah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama IO (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan; " 1 - j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi. ## Bagian Kedelapan Penetapan Bakal Calon Pasal IH - I) Setelah menerima Berita Acara penyaringan bakal calon, BPD menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan diumumkan kepada masyarakat. 2. ) Bentuk, wujud tanda gambar adalah gambar calon yang bersangkutan dengan ukuran tanda gambar ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Bagian Kesembilan Kampanye Pemilihan Pasal 12 Kampanye dilakukan oleh Calon yang berhak dipilih. ' Dalam pelaksanaan kampanye dilarang: - a dalam bentuk pawai atau arak-arakkan; - b. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang, ang dan fasilitas lainnya - c. mengeluarkan kata-kata dan atau melakukan yang dapat menimbulkan perpecahan. Apabila terjadi pelanggaraan ketentuan scbagaimana ayat (2) pasal ini penyelesaiannya diserahkan pada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. } Wakctu, tempat dan cara pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan. Meri kapanye antara lain bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. ## BAB III ## PELAKSANAAN PEMILIHAN ## Bagian Kesatu ## Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan ## Pasal 13 - (l) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan hari H" dan mengumumkan kepada masyarakat; - (2) Pengunduran diri bagi calon yang berhak dipilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari H pemilihan; - (3) Pada saat pelaksanaan Pemilihan hanya terdapat I (satu), maka pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan diserahkan kepada BPD ## Bagian Kedua ## Pemilihan ## Pasal 14

Penandatangan: - (I) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

Penandatangan: - ' 2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil.

Penandatangan: - (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Penandatangan: - (4) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. ## Pasal I5

Penandatangan: - (I) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masayarakat setempat.

Penandatangan: - (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak

Penandatangan: - (3) Panitia Perilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD

Penandatangan: - (4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. ## Bagian Ketiga Permungutan Suara ## Pasal 16 - (I) Pemilihan calon yang berhak dipilih dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Camat dan Unsur Pemerintah Daerah.

Verifikasi: - (2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Ketua BPD. - (3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan, pemilih calon yang berhak dipilih diundur paling lama 2 (dua) jam, dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih - (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran quorum belum juga tercapai, pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih diundurkan lagi selama-lamanya dalam waktu 2 (dua) jam, dengan quorum (setengah) dari jumlah seluruh pemilih. - (5) Pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini, ditetapkan oleh Ketua Panitia Perilihan dan diumuml ditiap-tip TPS.

Penandatangan: - Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini belum terpenuhi, maka pemilihan Kepala Desa ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari. - Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (6) pasal ini sudah dilaksanakan dan jumlah pemilih yang hadir tetap tidak mencapai quorum, maka pemilihan dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah ## Pasal 17 - ) Calon yang berhak dipilih pada saat pemungutan suara oleh panitia pemilihan hadir di Balai Desa atau pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan. - ) Panitia pemilihan dan calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya ## Pasal 18 - ) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung umu, bebas, rasia, jujur dan adil. - ' ) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. - ) Untuk menentukan sah dan tidaknya pemberian suara pada Kartu Suara ditentukan oleh KPPS. - ) Surat suara dinyatakan sah apabila; - a. dibuat/disediakan oleh Panitia Pemilihan;

Verifikasi: - b. ditandatangani oleh Ketua Pemilihan;

Verifikasi: - c. dicap dengan cap Panitia Pemilihan; - d. diparaf oleh Ketua KPPS; - e. surat suara tidak rusak. - Pemberian suara dinyatakan sah apabila: - a. menggunakan surat suara yang sah; - b. coblosan dapat menunjukan dengan jelas siapa yang dipilih; - c. menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan; - d. tidak terdapat tulisan/coretan pada Surat Suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

Penandatangan: - e. pemberian suara tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun. ## Bagian Keempat ## Penetapan Hasil pemungutan Suara ## Pasal 19 - ) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan untuk usun dapat I (sat) TPS dipergunakan untuk maksimal 500 (lima ratus) pemilih.

Penandatangan: - ' Pelaksanaan pemungutan suara pada setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, tidak termasuk petugas keamanan - Tugas KPPS menyelenggaraan pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-masing dengan perincian tugas yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. ## Pasal 20 Selah perungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitngan. - ) Pebitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon yang berhak dipilih dan atau masyarakat setempat. - ) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Verifikasi: - 4) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat Berita Acara hasil pemungutan suara dan perhitungan suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga. ## Pasal 21

Penandatangan: - ) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara pemilihan dan menyerahkan Kepada BPD untuk menetapkan menjadi keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. - ) Berita Acara Pemilihan diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga. - 3) Ketua panitia pemilihan memberikan kesempatan kepada Ketua BPD untuk memberikan penilaian atas jalannya pemilihan dan kemudian ketua BPD menyatakan sah atau tidaknya pelaksanaan pemilihan, dan mengumumkan hasil permilihan. - 4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan. ## Bagian Kelima ## Mekanisme Pemilihan Ulang Pasal 22 - ) Pemilihan Ulang dilakukan bagi: - a. 2(dua) orang atau lebih yang memperoleh suara terbanyak; - b. pemilihan ulang dilaksanakan pada hari itu juga- - ' ) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf a pasal ini calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan scbagai calon terpilih.

Penandatangan: - ) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a pasal ini hasilnya diperoleh jumlah suara yang sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih sebagai Kepala Desa BPD mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan dan melaporkan hasil keputusannya kepada Bupati melalui Camat. ## BAB IV ## PENGESAHAN DAN PELANTIKAN Pasal 23

Penandatangan: - (D) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan kepala Desa terpilih paling lama L5 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. ## Pasal 24

Penandatangan: - (D) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

Penandatangan: - 2 Pelatikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.

Penandatangan: - () Sebelum memangk jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. .-

Penandatangan: - (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimak sud adalah sebagai berikut:

Penandatangan: Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan. memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pincasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan I ndang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia" ## Pasal 25

Penandatangan: rah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan dihadapan BPD dengan menandatangani Berita Acara terima jabatan disaksikan oleh Camat dan tokoh masyarakat ## BAB V

Penandatangan: ## MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 26

Penandatangan: - I) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun.

Penandatangan: 2. ) Apabila berakhir masa jabatannya Kepala Desa dapat dipilih kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya. ## BAB VI

Penandatangan: ## MEKANISME LAPORAN PERTANGGUNG-JA WABAN KEPALA DESA ## Pasal 27

Penandatangan: - ) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

Penandatangan: - ' 2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelcnggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan Kepala Desa berkewajiban memberikan laporan keterangan pertanggung-jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. - 3) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Penandatangan: - 4) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat I (satu) kali dalam satu tahun - 5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai dasar melak ukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Distribusi: - ' (6) Laporan keterangan pertanggung-jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat Q) disampaikan sekali dalam I (satu) tahun dalam musyawarah BPD ## Pasal 28

Penandatangan: - lKepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatannya kepada Bupati melalui Camat dan BPD;

Penandatangan: - Laporn akhir penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambatl batya3(tig) bl sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa. epala Desa berhenti karena: ## BAB VII

Penandatangan: ## LARANGAN KEPALA DESA Pasal 29

Penandatangan: - () Kepala Desa dilarang : - a. menjadi pengurus Partai Politik; - b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; ,

Penandatangan: - e. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

Penandatangan: - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan umum Presiden dan pemilihan umum Kepala Daerah; - e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskreditkan warga atau golongan masyarakat lain; - f. Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan; - g. Menyalah-gunakan wewenang.

Penandatangan: - (2) Apabila Kepala Desa melanggar ketentuan ayat (l) pasal ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul BPD. ## BAB VIII

Penandatangan: ## TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA Pasal 30

Penandatangan: - (I) Kepala Desa yang diduga teribat dalam suatu tindakan pidana dapat dilakukan penyidikan.

Penandatangan: - (2) Dalam hal penyidikan Kepala Desa, penyidik yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati. - le peyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (D), pada tahap pertama dilaksanakan oleh aparat yang berwenang. - (4) Pada tahap selanjutnya dilakukan oleh penyidik umum.

Penandatangan: - (5) Kepala Desa yang sedang menjalani penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (9), atas usul BPD diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati. ## BAB IX ## MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN

Penandatangan: ## PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA Bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 31 I ' I - c. diberhentikan. ## Pasal 32

Penandatangan: ## Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 3l huruf c karena: - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

Penandatangan: - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

Penandatangan: - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;

Penandatangan: - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa ## Bagian Kedua ## Pemberhentian Sementara ## Pasal 33

Penandatangan: - (I) Kepala Desa dinyatakan scbagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usu! BPD dapat diberhentikan sementara.

Penandatangan: - (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atas usul BPD

Penandatangan: - (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati

Penandatangan: - (4) Apabila berdasarkan dari penyidik umum atau berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, BPD mengusulkan untuk mencabut keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara.

Penandatangan: - (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduh sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding maupun kasasi, maka selamnbat-lambatnya I (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala D~sa yang bersangkutan diberhentikan.

Penandatangan: - (6) Apabila dalam waktu selama-lamanya I (satu) tahun Putusan Pengadilan Banding maupun Kasasi Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, Kepala Desa tersebut direhabilitasi dan dikembalikan ke jabatannya semula ## BAB X

Penandatangan: ## PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN ## Pasal 34

Penandatangan: - (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 7 (ujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dimaksud ayat (I), maka fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa dijalan oleh salah scorang Kepala Urusan yang dianggap mampu dengan Keputusan BPD dan pemberitahuan kepada Camat dan Bupati.

Penandatangan: - (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan 7 (tujuh) hari atau lebih, maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD,

Penandatangan: - (4) Dalam hal pejabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (D), (2), dan (3) menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, terlebih dahulu harus meminta persetujuan BPD dan berkonsultasi dengan Camat dan atau Bupati Pasal 35

Penandatangan: - (I) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan Fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditetapkan scbagai Penjabat Kepala Desa oleh BPD dan diminta pengesahan Bupati.

Penandatangan: - (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Penjabat Kepala Desa berdasarkan Keterangan Dokter Pemerintah, Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban, maka atas usulan BPD, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya

Penandatangan: - (3) Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) BPD mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa. ## BAB XI

Penandatangan: ## MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT I KEPALA DESA Pasal 36

Penandatangan: - (I) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa adalah sepenuhnya kewenangan Camat.

Penandatangan: - (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Kepala Urusan lainnya yang dianggap mampu ditetapkan oleh Camat dan disahkan Bupati.

Penandatangan: - (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini selama-lamanya 6 (enam) bulan mulai dihitung tanggal pelantikan.

Penandatangan: - (4) Fungsi, tgas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa definitif. ## BAB XII

Penandatangan: ## BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 37

Penandatangan: - (I) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Penandatangan: - (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan scbagaimana ayat (I), Kepala Desa melaporkan tentang akan berakhimya masa jabatan kepada Bupati melalui Carat.

Penandatangan: - (3) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari BPD mengadakan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Penandatangan: - [4) Kepala Desa selambat-lambatnya (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya menyampaikan laporan keterangan pertanggang-jawabannya kepada BPD dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Penandatangan: - 9)BPD selambat-lambatmya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa segara memproses periliha Kegel Des ## BAB XIII ## KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 38

Penandatangan: - (I) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, dapat diperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

Penandatangan: - (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (I) teryata belum cukup, BPD menetapkan Penjabat Kepala Desa dan dimintakan pengesahan kepada Bupati. ## Pasal 39

Penandatangan: Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapat dan Belanja Desa, serta partisipasi dan gotong royong masyarakat. ## Pasal 40

Penandatangan: Kepala Desa yang ada dan masih menjabat pada saat belakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sesnai aturan yang berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD ## BAB XIV ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 41

Penandatangan: - (I) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. - (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh, pada tanggal 27 Juni 2006 }' SUMAN KURIK

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 29 hgurtr 2006 SEKRETARJS DAE � H KA � UPATEN MELA WI, A• MARTIN LUTHER. D LE MBARAN DAE RAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 17 I
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
## TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
## L. UMUM
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 200I tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai Desa tetap yaitu Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati system nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan denga masa jabatan (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk I ( satu ) kali masa jabaten berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat besertra hak, tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedorian pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasamnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungiawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungiawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungiawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/ataumeminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungiawaban dimaksud.
## IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I sampai dengan
PENJELASAN
Pasal 42
: Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 21