PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 18 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah-daerah tlngkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 74, tambahan Lembaran Daerah Negara Republik-~ .. Indonesia 1822); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerlntah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembar Negara Nomor 4437) sebagalmana telah dlubah dua kall terakhlr dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua at.as Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerlntah Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 2. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Per1kanan sebagalmana telah dlubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perlmbangan Keuangan antara Pemertntah Pusat dan Pemer1ntah Daerah {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembar Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retr1busl Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); Menet.apkan 7. Peraturan Pemerfntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeroraan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran ~egara Republlk Indonesia Nomor 4609); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan antara Pemerlntah, Pemerlntah Daerah Provins!, Pemerlntah Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknls Pengelolaan Barang Mlltk Daerah; 10. Keputusan menteri keuangan nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaat.an, penghapusan, dan pemlndahtanganan barang mlllk Negara; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Menglngat
1
BUPATI KOLAKA
PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 18 TAHUN 2013
TENT ANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH/ EXCAVATOR MILIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA,
- a. bahwa untuk mendorong percepatan penlngkatan produksl perlkanan budldaya dlbutuhkan pengelolaan prasarana dan sarana budldaya berupa alat berat excavator yang efektlf, eflslen, serta berkelanjutan.
- c. bahwa rnekanlsme penyewaan excavator dlmaksud huruf a dlatas, dltetapkan dengan Peraturan Bupatl.
- b. bahwa untuk mengatur tata kelola pemanfaatan Excavator mlllk Dlnas Kelautan dan Perlkanan Kabup2ten Kolaka agar dapat dllaksanakan dalam rangka keglatan pembangunan, rehabllltasl dan pemellharaan sarana dan sarana pembudldaya lkan serta sarana dan prasarana pendukungnya yang mencakup keglatan budldaya air payau, budldaya air tawar, dan budldaya laut serta sektor kelautan dan per1kanan lalnnya, dlpandang perlu dlatur mekanlsme penyewaan;
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan daerah-daerah tlngkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 74, tambahan Lembaran Daerah Negara Republik-~ .. Indonesia 1822);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerlntah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembar Negara Nomor 4437) sebagalmana telah dlubah dua kall terakhlr dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua at.as Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerlntah Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Per1kanan sebagalmana telah dlubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perlmbangan Keuangan antara Pemertntah Pusat dan Pemer1ntah Daerah {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembar Negara Republlk Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retr1busl Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
•
Menet.apkan
2
7. Peraturan Pemerfntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeroraan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran ~egara Republlk Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan antara Pemerlntah, Pemerlntah Daerah Provins!, Pemerlntah Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknls Pengelolaan Barang Mlltk Daerah;
10. Keputusan menteri keuangan nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaat.an, penghapusan, dan pemlndahtanganan barang mlllk Negara;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPAn KOLAKA TENTANG PENYEWAAN EXCAVATOR MIUK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan bupatl inl yang dlmaksud dengan:
1. Excavator adalah alat berat ~all yang dlbell atau diperoleh atas beban APBN atau berasal darl perolehan lalnnya yang sah;
2. Servis kecll adalah pemeliharaan rutln secara berkala.
4. Pengelola operaslonal alat berat excavator adalah aparat yang bertugas untuk mengerjakan keglatan terkalt pengelolaan admlnlstrasl dan keuangan serta teknls operaslonal alat berat.
3. Servis besar adalah pemellharaan yang dlaklbatkan karena kerusakan alat yang sangat vital sehlngga alat tldak dapat bekerja dengan optimal.
KRITERIA LAHAN PEKERJAAN EXCAVATOR
Budldaya air payau me1lputl :
- b. Pembangunan dan rehabllltasl jalan akses dan jalan produksl.
- a. Pembangunan dan rehabllltasl tambak.
.
- c. Pembangunan, rehabllltasl dan pemellharaan saluran lr1gasl tambak.
- e. Pembangunan dan rehabllltasl prasarana dan sarana pembenlhan air payau.
3. d, Pembangunan dan rehabllltasl prasarana dan sarana pendukung perlkanan budldaya tambak lalnnya.
Budldaya air tawar
- b. Pembangunan dan rehabllltasl jalan akses dan jalan produksl.
- a. Pembangunan dan rehabllltasl kolam.
- c. Pembangunan, rehabllitasl dan pemellharaan saluran lrlgasl kolam/ mlnapadl.
- d. Pembangunan dan rehabllltasl prasarana dan sarana pendukung perlkanan budldaya air tawar lalnnya.
•
3
Budldaya arr taut
- a. Pembangunan dan rehabllltasl jalan akses menuju kawasan budldaya laut;
- b. Pembangunan dan rehabffitasl prasarana dan sarana pendul&lt;ung perlkanan budldaya laut lalnnya.
PENGELOLAAN DAN PENYEWAAN EXCAVATOR
BAB Ill - PENGELOLAAN DAN PENYEWAAN EXCAVATOR
Pasal 2
- ( 1) Bupatl Kol aka menunjuk Sekretarls Daerah Ka bu paten Kol aka selaku pengarah alat oorat Excavator berupa S (Lima) Unit Excavator mlllk Dlnas Kelautan dan Pertkanan yang berfungsl:
- a. Mengarahkan kepada Dlnas Kelautan dan Perfkanan sebagal pe\a~na te',{.n\s untuk me:ngoperas\ona\\&lt;.an a\at berat ~tcNator
- (2) Dlnas dlmaksud pada pasat (2) ayat (1) point (a) adatah pelaksana teknfs yang mengoperasikan alat, memellhara alat, menyedlakan SOM operator, menyetor PAD ke kas Daerah dart hasll sewa, dan menyampalkan laporan operaslonal secara berkala kepada Sekretans Daerah selaku pengarah alat berat excavator Dlnas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka;
- b. Melakukan pemblnaan dan Pengawasan secara berkala tentang perkembangan penggunaan alat berat excavator.
BAB Ill - PENGELOLAAN DAN PENYEWAAN EXCAVATOR
Pasal 3
- (1) Sekretarls Oaerah Kabupaten Kolaka mellmpahkan wewenang kepada Ke?a\a O\f\as K~autaf\ ~°" Pen~"a" Kabupat~" Ko\a~ se\aku pe\~"a teknls untuk mengadakan perjanjlan sewa-menyewa/ kontrak;
- (2) Peruntukan penyewaan/ kontrak alat berat excavator selaln dlprloritaskan untuk masyarakat pembudldaya lkan, dapat Juga dlgunakan oleh dlnas dan kelompok lain atau badan hukum lain sejauh alat sedang tldak dlgunakan oleh pengguna prlorltas dalam rangka menunjang penlngkatan proou'Kslpenxanan;
- (4) Penyewaan dlmaksud pada ayat (1) dllaksanakan dengan surat perjanjlan sewa-menyewa kontrak;
- (3) Keperluan dlnas dlmaksud adalah untuk penanggulangan bencana, rehabllltasl sarana perlbadatan dan program-program kabupaten cffbebankan kepada dfnas terf&lt;art yang menggunakan arat berat excavator ·
- (5) Harga satuan sewa/ kontrak alat berat excavator dlluar operator dan BBM sebesar Rp. 90.000/ jam.
- (6) Selain sewa peralatan dimaksud pasal 3 ayat (5), Upah tenaga operator excavator dan BBM dltanggung oleh pengguna alat berat Excavator /penyewa.
BAB Ill - PENGELOLAAN DAN PENYEWAAN EXCAVATOR
Pasal 4
- (1) Segala blaya operaslonal terkalt pasal 1 ayat 2,3, dan 4 dlbebankan kepada Pemerlnt.ah Kabupaten Kolaka yang dltuangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan melalul Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Dlnas Kelautan dan Perfkanan Kabupaten Ko\~.
- (2) Hasll penyewaan peralatan dlmaksud dalam pasal 3 ayat (5) peraturan Inf dlsetor ke Kas Oaerah oleh petugas yang dltunjuk, sesual dengan ketentuan yang berfal&lt;:u.
BABN
KETEN1UAN/PENUTI..JP
Pasal S
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupatl Kolaka lnl maka Keputusan Bupatl Kolaka nomor 27 tahun 2013 tentang penyewaan excavator mlllk Dlnas kelautan dan Perlkanan Pemerlntah Kabupaten Kolaka dlnyatakan tldak berlaku lagl;
- (2) Peraturan lnl mulat berlaku pada tanggal dtundangkan. Agar setlap orang mengetahulnya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Bupatl lnl dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Kolaka.
Dltetapkan di Kolaka Pada tanggal Juli 2013
Kol aka
f Juli 2013
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOL.AKA Drs. H. POnu MURTOPO, M.SI V'-l\_ - BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2013 NOMOR I 8 •