PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEITAMBAIIAJT PE}IreRTAAN MODAL DAERAII I(E DALAM MODAL PERUSNIAAil DAERAH AIR MINUM (berlaku 26 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang i
Mengingat :
BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PEITAMBAIIAJT PE}IreRTAAN MODAL DAERAII I(E DALAM MODAL PERUSNIAAil DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
2. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum; c.
4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; 1.
5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor I-9, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AOS tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 3.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389); 5.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OtL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 6.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a09O); 9.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 8.
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}tl tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 10.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OtL; t2.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertan Modal Daerah pada Pihak Ketiga; 11.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perrrsahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 1 Seri E); 15.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1O Tahun 2OO4 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO4 Nomor 5 Seri C), sebagaima.na telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL4 Nomor 13); t4.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2Ol3 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol3 Nomor 6 Seri E); t6.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PE}IYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasa'n.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik terwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pamekasan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pe*eiintahan negar a y ffig ditetapkan dengan Undang- Undan g.
MAKSUD DAN TUJUAIT
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAIT
Pasal 2
Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan dalam rangka mendukung pembangunan Water Treatment Plan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAIT
Pasal 3
Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- a. meningkatkan cakupan pelayanan;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
SUMBER PEITAMBAHAN MODAL
BAB III - SUMBER PEITAMBAHAN MODAL
Pasal 4
- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
BAB III - SUMBER PEITAMBAHAN MODAL
Pasal 5
- (1) Akumulasi Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sampai dengan Tahun Anggaran 2Ot3 sejumlah Rp. 11.646.510.220,00 (sebelas milyar enam ratus empat putufr enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan sejumlah Rp. 5.993.200.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada Tahun Anggaran 2015.
BAB IV - KEIEIYTUAIT PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 26 Maret 2015

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN, ACHMAD SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 22 Apnl 2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 7