PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS, DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 30 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS, DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
:
:
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah melalui pendidikan tugas belajar, tugas belajar khusus dan pendidikan dan pelatihan, dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali pelaksanaan pemberian tugas belajar, tugas belajar khusus dan pendidikan dan pelatihan kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Menyesuaikan Ijasah PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 447;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. 14 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 086/U/2003 tentang Penghapusan Pelaksanaan Ujian Persamaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS, DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Tugas Belajar adalah berupa tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan meninggalkan tugas kedinasan.
7. Tugas Belajar Khusus adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan Struktural untuk mengikuti pendidikan, Kursus atau latihan pada lembaga-lembaga pendidikan negeri atau swasta tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
8. Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana disebut Diklat adalah berupa pendidikan dan Pelatihan penjenjangan, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional dalam rangka menigkatkan kemampuan PNS.
9. Waktu pendidikan adalah waktu tempuh studi keseluruhan yang disyaratkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan
10. Beasiswa pendidikan adalah beasiswa yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan formal melalui tugas belajar dan tugas belajar khusus.
11. Beasiswa Pendidikan tugas belajar adalah beasiswa pendidikan formal yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tugas belajar.
12. Beasiswa Pendidikan tugas belajar khusus adalah beasiswa pendidikan formal yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural berstatus tugas belajar khusus.
13. Biaya Pendidikan dan Pelatihan adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
14. Biaya Riil adalah adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu ( pre calculated amount ) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas tertinggi.
16. Tunjangan Belajar adalah berupa uang tunjangan untuk pegawai tugas belajar yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Banjar.
17. Biaya Pendidikan adalah keseluruhan biaya selama mengikuti pendidikan yang disyaratkan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Pihak ketiga adalah pihak di luar dari Pemerintah Kabupaten Banjar yang memberikan beasiswa penunjang kegiatan pendidikan bagi PNS tugas belajar, baik itu lembaga pemerintah pusat maupun lembaga lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Pelaksanaan pemberian tugas belajar dan tugas belajar khusus.
- b. Pelaksanaan pemberian biaya diklat.
- c. Mekanisme Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus, dan Diklat
TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Persyaratan dan Mekanisme Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus
Persyaratan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 3
- (1) Calon peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. mempunyai dasar pendidikan dan atau pengetahuan kerja dan kepandaian yang cukup untuk memberi jaminan bahwa akan dapat melaksanakan dengan baik tugas belajar dan tugas belajar khusus yang diberikan kepadanya;
- c. memenuhi persyaratan kepangkatan dan usia;
- d. berkelakuan baik dan tidak sedang menjalankan atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
- e. berbadan sehat yang harus dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- f. bersedia mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A atau Minimal B;
- g. bersedia memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan; dan
- h. khusus untuk calon peserta tugas belajar khusus, berstatus PNS yang menduduki jabatan struktural.
- (2) Penetapan pegawai tugas belajar dan atau tugas belajar khusus adalah didasarkan pada usulan dari Kepala SKPD selaku atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calon peserta tugas belajar dan atau tugas belajar khusus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan Pegawai tugas belajar atau tugas belajar khusus disampaikan oleh Kepala SKPD selaku atasan dari Pegawai yang bersangkutan kepada Bupati dengan melampirkan :
- a. surat permohonan;
- b. rekomendasi dari Pimpinan Instansi;
- c. fotocopy sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang dan untuk tugas belajar khusus ditambahkan Surat Keputusan Jabatan;
- d. fotocopy sah Ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; dan
- e. untuk tugas belajar khusus, melampirkan surat keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa proses belajar mengajar tidak mengganggu kinerja pendidikan yang bersangkutan.
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 4
- (1) Persyaratan kepangkatan untuk calon peserta tugas belajar atau tugas belajar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Untuk Tingkat Pendidikan Diploma I (D-I), Diploma II (D-II) dan Diploma III (D-III), pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk. I (II/a) dan 2 (dua) tahun dalam pangkat.
- b. Tingkat Pendidikan Diploma IV (D-IV) dan Sarjana/Strata-1 (S-1), pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk. I (II/b) 2 (dua) tahun dalam pangkat.
- c. Tingkat Pasca Sarjana/Strata-2 (S-2) dengan pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Penata Muda (III/a).
- d. Tingkat Dokter/Strata-3 (S-3), pangkat/golongan ruang sekurangkurangnya Penata (III/b).
- (2) Persyaratan usia untuk calon peserta tugas belajar atau tugas belajar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. untuk tingkat Pendidikan Diploma I (D-I), Diploma II (D-II) dan Diploma III (D-III) berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun.
- b. untuk tingkat Pendidikan Diploma IV (D-IV) dan Sarjana/Strata-1 (S-1) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
- c. Untuk tingkat Pasca Sarjana/Strata-2 (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun.
- d. Untuk program strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan Khusus Pendidikan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Khusus adalah :
- a. Bagi PNS yang ingin melanjutkan pendidikan dari SLTA ke Program Diploma I (D-I), Diploma II (D-II), Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata I (S-1), menyertakan transkrip nilai kelulusan ijazah SLTA dengan nilai rata-rata minimal 7,00 (tujuh koma nol nol) .
- b. PNS yang ingin melanjutkan pendidikan dari Program Diploma I (D-I), Diploma II (D-II), Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) ke Program Strata I (S-I) menyertakan fotocopy sah transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
- c. Untuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk program Pendidikan Strata II (S-2) nilai minimal pendidikan Strata I (S-1) nya adalah 3.00 (tiga koma nol nol).
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Strata III (S-3) nilai minimal pendidikan Strata II (S-2) nya adalah 3.00 (tiga koma nol nol).
- (4) Untuk PNS fungsional guru dan PNS fungsional dosen tidak berlaku ketentuan dalam hal persyaratan kepangkatan dan usia:
- a. Pangkat minimal untuk melanjutkan ke jenjang Strata I (S-I) adalah Penata Muda (II/a).
- b. Usia maksimal untuk menempuh pendidikan ke Strata I (S-I) adalah 54 Tahun.
- c. Bagi PNS fungsional guru yang ingin melanjutkan pendidikan dari SLTA ke Strata I (S-I) menyertakan fotocopy sah Nilai kelulusan ijazah SLTA nilai rata-rata minimal 6,00 (enam koma nol nol).
- d. PNS fungsional guru dan fungsional dosen yang ingin melanjutkan pendidikan dari Program Diploma I (D-I), Diploma II (D-II), Diploma III (DIII), Diploma IV (D-IV) ke Program Strata I (S-I) menyertakan fotocopy sah nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,25 (dua koma dua lima).
Paragraf 2
Mekanisme Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 5
- (1) tugas belajar dan tugas belajar khusus diberikan atas kepentingan Pemerintah Daerah dan didasarkan pada kebutuhan organisasi :
- a. Untuk Sekretariat Daerah adalah atas usul dan rekomendasi Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian.
- b. Untuk Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah, tugas belajar dan tugas belajar khusus adalah atas usul dan rekomendasi Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Kecamatan/Instansi yang bersangkutan.
- c. Surat permintaan tugas belajar dan tugas belajar khusus ditujukan kepada Bupati Banjar setelah mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) Penetapan tugas belajar dan tugas belajar khusus ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banjar tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar atau Tugas Belajar Khusus.
- (2) Penetapan tugas belajar dan tugas belajar khusus untuk tingkat pendidikan Diploma dan Strata 1 dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Banjar.
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas belajar, selama menjalankan tugas belajar dibebaskan dari pekerjaan dan jabatannya dan diberi gaji penuh dengan tunjangan-tunjangan
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1) Apabila pembiayaan Pegawai yang diberi tugas belajar berasal dari beasiswa dari pihak ketiga, maka seluruh biaya pendidikan dan tunjangan belajar ditanggung oleh pihak ketiga.
- (2) Selain biaya yang ditanggung oleh Pihak Ketiga terhadap PNS yang bersangkutan dapat dibantu Pemerintah Daerah di luar dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pihak Ketiga sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 9
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar dan tugas belajar khusus diwajibkan menyelesaikan tugas belajarnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dan atau tugas belajar khusus dalam waktu yang telah ditentukan, maka PNS yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugas belajar atau tugas belajar khusus dan melanjutkan sampai dengan selesai dengan biaya sendiri selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar dan atau tugas belajar khusus wajib menyampaikan laporan kemajuan
pendidikan/kartu hasil studinya secara periodik kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Jika Pegawai yang menjalankan tugas belajar dan atau tugas belajar khusus
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 11
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang sudah menyelesaikan tugas belajar atau tugas belajar khususnya wajib mengabdi sebagai Pegawai Daerah selama 2 (dua) kali masa waktu tugas belajarnya ditambah dengan 1 tahun.
- (2) Bagi Pegawai sudah menyelesaikan tugas belajarnya dan ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, diwajibkan mengabdi sebagai Pegawai Daerah selama 2 (dua) tahun sebelum meneruskan pendidikannya.
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 12
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas belajar atau tugas belajar khusus diwajibkan membayar kerugian kepada Pemerintah Daerah semua biaya pendidikan dan tunjangan belajar yang telah diterima oleh Pegawai yang bersangkutan apabila :
- a. Menghentikan tugas belajar atau tugas belajar khusus atas kehendak sendiri; dan
- b. Diberhentikan tugas belajar dan tugas belajar khusus.
- (2) Terkait kewajiban pembayaran kerugian, akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 13
Pemberhentian tugas belajar atau tugas belajar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan apabila :
- a. PNS tugas belajar atau tugas belajar khusus diberhentikan oleh Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi tempat PNS yang bersangkkutan menempuh pendidikan.
- b. PNS tugas belajar atau tugas belajar khusus mendapat hukuman disiplin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- c. PNS tugas belajar atau tugs belajar khusus
BAB III - TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS Bagian Kesatu
Pasal 14
Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi pegawai tugas belajar atau tugas belajar khusus apabila :
- a. meninggal dunia pada saat sedang menjalankan tugas belajar dan atau tugas belajar khususnya; dan
- b. pada saat menjalankan tugas belajar diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena cacat jasmani dan atau rohaninya menurut keterangan dokter.
BAB III - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI Pasal 15
Pasal 15
Setiap PNS yang bekerja diilngkungan Pemerintah Daerah dapat ditugaskan untuk mengikuti diklat sesuai dengan bidang tugasnya
BAB III - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI Pasal 15
Pasal 16
- (1) PNS Daerah yang mengikuti Diklat harus dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya.
- (2) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pendidikan dan Pelatihan penjenjangan, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, kursus, workshop, seminar, lokakarya serta pendidikan dan pelatihan lainnya.
BEASISWA TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS DAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Bagian Pertama Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus
BAB IV - BEASISWA TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS DAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 17
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tugas belajar diberikan beasiswa pendidikan tugas belajar setiap tahun anggaran.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tugas belajar khusus diberikan beasiswa pendidikan tugas belajar khusus setiap tahun anggaran sesuai dengan biaya pendidikan yang dipersyaratkan dari Lembaga Pendidikan.
- (3) Pemberian beasiswa pendidikan tugas belajar dan tugas belajar khusus disesuaikan dengan lama pendidikan yang telah ditetapkan.
- (4) Besarnya beasiswa pendidikan tugas belajar dan tugas belajar khusus disesuaikan dengan program/kualifikasi/bidang/jenis/tingkat/strata/ jenjang pendidikan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Lama pemberian beasiswa pendidikan tugas belajar dan tugas belajar khusus diberikan sesuai dengan program lembaga pendidikan.
Bagian Kedua
Pemberian Biaya Pendidikan dan Pelatihan
BAB IV - BEASISWA TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS DAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 18
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengikuti diklat diberikan biaya diklat
BAB IV - BEASISWA TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS DAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 19
- (1) Komponen beasiswa pendidikan tugas belajar meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Biaya Pengembangan Lembaga Pendidikan, Biaya Penelitian, Skripsi, Thesis, Disertasi, Biaya Yudisium dan Wisuda, dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Komponen beasiswa pendidikan tugas belajar yang dibiayai secara sharing dapat diberikan bantuan, untuk biaya penunjang pendidikan dibayar secara riil cost dan biaya hidup dibayar secara lumpsum dengan ketentuan tidak melebihi 50% dari besaran beasiswa tugas belajar sesuai dengan Standar Biaya yang diatur dalam Keputusan Bupati Banjar tentang Standar Biaya Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus dan Diklat.
- (3) Komponen beasiswa pendidikan tugas belajar khusus meliputi Sumbangan Pendidikan, Biaya Pengembangan Lembaga Pendidikan, Biaya Penelitian, Skripsi, Thesis, Disertasi, Biaya Yudisium dan Wisuda, dibayarkan secara riil cost sesuai ketentuan yang berlau.
- (4) Komponen biaya diklat meliputi biaya kontribusi, transportasi dan akomodasi yang dibayarkan secara riil cost dan uang harian yang dibayarkan sesuai ketentuan dalam Keputusan Bupati Banjar tentang Standar Biaya Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus dan Diklat.
- (5) Komponen bantuan biaya lainnya dapat diberikan sepanjang merupakan komponen beasiswa pendidikan tugas belajar, tugas belajar khusus, dan biaya pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi peserta yang dibayarkan secara lumpsum.
Bagian Keempat
Besarnya Beasiswa Pendidikan dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan
BAB IV - BEASISWA TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS DAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 20
- (1) Besarnya beasiswa pendidikan tugas belajar dan beasiswa pendidikan tugas belajar khusus ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya biaya diklat di dalam kabupaten, dalam provinsi, dan luar provinsidan Luar Negeri ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
BAB IV - BEASISWA TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS DAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 21
- (1) Beasiswa pendidikan tugas belajar, tugas belajar khusus, biaya pendidikan dan pelatihan yang diterima secara lumpsum oleh yang bersangkutan wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Uang harian yang diterima secara lumpsum, tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
BAB IV - BEASISWA TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS DAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 22
Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan beasiswa dari Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Kecuali ada ketentuan sharing
BAB V
LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAB IV - BEASISWA TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS DAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 23
- (1) Pegawai Negeri Sipil penerima beasiswa pendidikan tugas belajar dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan negeri atau perguruan tinggi negeri.
- (2) Pegawai Negeri Sipil penerima beasiswa pendidikan tugas belajar khusus dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi minimal B.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kedinasan yang berstatus kedinasan atau swasta yang berkompeten dan/atau terakreditasi.
KETENTUAN KHUSUS
BAB VI - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 24
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar dan tugas belajar khusus, wajib mengabdi pada Pemerintah Daerah dalam batas waktu minimal selama 2 (dua) kali lama waktu pendidikan ditambah 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar atau tugas belajar khusus wajib ditempatkan kembali ke SKPD asal yang telah memberikan rekomendasi untuk Tugas Belajar atau Tugas Belajar Khusus.
- (3) Pegawai Negeri Sipil penerima biaya diklat penjenjangan struktural dan diklat keahlian yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar wajib mengabdi pada Pemerintah Daerah dan tidak diperbolehkan mutasi/pindah keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah dalam batas waktu minimal selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil penerima beasiswa pendidikan atau biaya diklat yang sedang menjalani pendidikan atau diklat tidak diperkenankan mutasi/pindah keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri.
- (5) Pegawai Negeri Sipil penerima beasiswa pendidikan atau biaya diklat, apabila tidak menyelesaikan pendidikannya karena kelalaian yang bersangkutan atau mengundurkan diri sebelum program pendidikan atau program diklat berakhir wajib mengembalikan seluruh beasiswa pendidikan atau biaya diklat yang telah diterimanya ditambah 25%.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang tidak bersedia menjalankan kewajibannya menunaikan tugas pengabdiannya dilingkungan Pemerintah Daerah atau berhenti dari Pegawai Negeri Sipil wajib mengembalikan seluruh beasiswa pendidikan atau biaya diklat yang sudah diterimanya ditambah 25%.
- (7) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menyelesaikan pendidikannya melebihi batas waktu program yang ditentukan tidak diberikan lagi beasiswa pendidikan lanjutan.
- (8) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menyelesaikan pendidikannya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan maka beasiswa pendidikannya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
- (1) Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, masih mengacu kepada Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2013 tentang Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus, dan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2013 tentang Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus, dan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 Januari 2015 BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 30 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 4