UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTRIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN VII KEMENTERIAN KEHAKIMAN
- 7.1 Kementerian dan
pengeluaranan umum...
13 292 8007
628 300
7.2 Urusan Hukum...
55 773 100
53 141 800
- 7.3 Jawatan Harta Peninggalan
dan Balai-balai Harta
Peninggalan
...
3 066 200
3 413 600
- 7.4 Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan
Paksa dan Reklasering...
111 134 000
88 278 600
- 7.5 Kantor Pemilihan Dewan perwakilan Rakyat...
35 814 300
6 690 600
7.6 Jawatan Imigrasi...
10 283 900
8 100 200
- 7.7 Jawatan Pendaftaran Tanah...
8 544 900
8 049 000
- 7.8 Kantor Milik Perindustrian...
281 600
2 336 800
- 7.9 Pengeluaran tak tersangka...
516 200
416 200
----------
----------
Jumlah...
238 707 000
178 055 100
- 1952: Dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah.
- 1953: Seratus tujuh puluh delapan juta lima puluh lima ribu seratus rupiah.
7.1 KEMENTERIAN DAN JAWATAN UMUM.
- 7.1.1 Panitia Pengembalian Hak.
- 7.1.1.1 Penyitaan berhubung dengan pengembalian Hak.
- 7.1.2 Badan Pengawas Perjaminan Jiwa.
- 7.1.2.1 Tunjangan perseroan perjaminan jiwa.
- 7.1.3 Pencatatan Jiwa.
- 7.1.3.1 Penerimaan pencatatan jiwa.
- 7.1.4 Ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.4.1 Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.5 Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan di tempat lain.
- 7.1.5.1 Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan.
- 2 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering.
7.2 URUSAN HUKUM.
- 7.2.1 Penerimaan selanjutnya untuk Urusan Hukum sepanjang tidak disebut di pasal anggaran lain.
- 7.2.1.1 Denda dan penyitaan pengadilan.
- 2 Pembayaran kembali ongkos peradilan dalam perkara-perkara pidana.
- 3 Uang meja (leges) dan upah-upah yang diterima oleh paniterapanitera badan-badan pengadilan, dan juga oleh penerimapenerima pembayaran Kas-kas Negeri.
Sisa-...
- 4 Sisa-sisa yang menguntungkan ataupun bagian-bagiannya antara penerimaan dan pengeluaran peradilan bumiputera yang dimaksud dalam Lembaran-Negara tahun 1936 Nr 181 dan tahun 1941 Nr 7.
7.3 JAWATAN HARTA PENINGGALAN.
- 7.3.1 Balai-balai Harta Peninggalan.
- 7.3.1.1 Bagian untuk Negeri dari penghasilan Balai-balai Harta Peninggalan.
- 7.4 JAWATAN KEPENJARAAN, PENDIDIKAN PAKSA DAN REKLASERING.
- 7.4.1 Rumah-rumah penjara dan rumah-rumah-tahanan.
- 7.4.1.1 Pengganti kerugian untuk pekerjaan orang-orang hukuman dan pekerjaan harian.
- 2 Penghasilan hasil-pekerjaan orang-orang hukuman.
- 3 Penghasilan pekerjaan dalam rumah-rumah pendidikan.
- 4 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan penghasilan lain.
- 5 Penerimaan mengenai perusahaan karet di Nusakambangan.
- 6 Penerimaan lain-lain.
- 7 Penerimaan dari Tata Susila, Pendidikan dan Reklasering.
7.5 JAWATAN PENDAFTARAN TANAH.
- 7.5.1 Jawatan Pendaftaran Tanah.
- 7.5.1.1 Penerimaan Pendaftaran Tanah.
7.6 KANTOR MILIK PERINDUSTRIAN.
- 7.6.1 Kantor Milik Perindustrian.
- 7.6.1.1 Penerimaan Kantor Milik Perindustrian.
7.7 BERBAGAI-BAGAI PENERIMAAN.
- 7.7.1 Berbagai-bagai penerimaan.
- 7.7.1.1 Penjualan barang-barang untuk keperluan Negeri yang dapat dipakai sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 117 TAHUN 1954
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan barangbarang kelebihan sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering.
- 3 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO