UNDANG-UNDANG RI Nomor 29 Tahun 1960 tentang POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI (berlaku 12 Agustus 1960)
Pembukaan
Menimbang :
- A. Dianggap perlu menentukan pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi itu sebaiknya diatur dengan Undang-undang;
- c. bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (1), pasal 27 ayat (2), pasal 30 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar;
Mendengar :
Musyawarah Kabinet kerja pada tanggal 5 Agustus 1960;
Memutuskan:
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi.
BAB I - ARTI BEBERAPA ISTILAH.
Pasal 1
- (1) Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
2. (a)transmigrasi ialah pemindahan rakyat kedaerah-daerah yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan dalam atau ## BAB II
TUJUAN DAN POKOK-POKOK USAHA TRANSMIGRASI.
BAB I - ARTI BEBERAPA ISTILAH.
Pasal 2
Transmigrasi bertujuan:
Mempertinggi taraf keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan jalan;
- (a)Membuka sumber-sumber alam dan mengusahakan tanah secara teratur;
- (b)Mengurangi tekanan penduduk didaerah-daerah yang padat penduduknya dan mengisi daerah-daerah yang kosong atau tipis penduduknya;
- (c)Mengisi dan membangun daerah-daerahnya yang mempunyai arti vital sehingga tercapainya tingkat ketahanan bangsa yang lebih tinggi dalam segala bidang penghidupan, dalam rangka pembentukan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Kebijaksanaan politik transmigrasi ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan/usul-usul kepada Pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan politik transmigrasi dan kepada Menteri dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan politik transmigrasi tersebut, dapat dibentuk suatu Dewan Pertimbangan Transmigrasi.
Pasal 5
Mendengar :
Musyawarah Kabinet kerja pada tanggal 5 Agustus 1960;
Memutuskan:
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi.
ARTI BEBERAPA ISTILAH.
- (1) Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
2. (a)transmigrasi ialah pemindahan rakyat kedaerah-daerah yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan dalam atau ## BAB II
TUJUAN DAN POKOK-POKOK USAHA TRANSMIGRASI.
Transmigrasi bertujuan:
Mempertinggi taraf keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan jalan;
- (a)Membuka sumber-sumber alam dan mengusahakan tanah secara teratur;
- (b)Mengurangi tekanan penduduk didaerah-daerah yang padat penduduknya dan mengisi daerah-daerah yang kosong atau tipis penduduknya;
- (c)Mengisi dan membangun daerah-daerahnya yang mempunyai arti vital sehingga tercapainya tingkat ketahanan bangsa yang lebih tinggi dalam segala bidang penghidupan, dalam rangka pembentukan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Kebijaksanaan politik transmigrasi ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan/usul-usul kepada Pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan politik transmigrasi dan kepada Menteri dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan politik transmigrasi tersebut, dapat dibentuk suatu Dewan Pertimbangan Transmigrasi.
- (1) Pembentukan Dewan Pertimbangan Transmigrasi dan pengangkatan serta pemberhentian anggota-anggotanya dilakukan dengan keputusan Presiden;
- (2) Dewan Pertimbangan Transmigrasi terdiri atas:
3. (a)Menteri sebagai Ketua merangkap anggota.
4. (b)Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai anggota.
5. (c)Menteri Agraria sebagai anggota.
6. (d)Menteri Pertanian sebagai anggota.
7. (e)Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai anggota.
- (3) Menteri dapat menunjuk ahli-ahli sebagai penasehat Dewan Pertimbangan Transmigrasi.
- (f)Menteri Urusan Veteran sebagai anggota,
- (g)Menteri Kesehatan sebagai anggota.
- (h)Menteri Perburuhan sebagai anggota,
- (i)Menteri-menteri lain yang dipandang perlu oleh Pemerintah sebagai anggota.
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
- (1) Penyelenggaraan transmigrasi umum dipimpin oleh Menteri dengan kerja-sama dengan Menteri-menteri lain dan Kepala Daerah yang bersangkutan, menurut ketentuan-ketentuan dalam atau
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Pasal 6
- (1) Kebijaksanaan penyelenggaraan transmigrasi ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi spontan dan teratur dan dalam jumlah yang sebesar-besarnya.
- (2) Dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut dalam ayat (1), Pemerintah mendorong dan mempergiat terciptanya suatu gerakan transmigrasi.
- (3) Kepada transmigrasi spontan diberikan fasilitet-fasilitet oleh Pemerintah, yang akan ditentukan dan diatur oleh Menteri.
- (4) Untuk menyelenggarakan usaha transmigrasi spontan orang atau organisasi swasta memerlukan izin Menteri. (5) Pemberian ijin sebagai dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dengan syarat-syaratnya diatur oleh Menteri.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Pasal 7
- (1) Pemerintah dapat menentukan sesuatu daerah sebagai daerah transmigrasi, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pertimbangan Transmigrasi dan Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hal-ikhwal mengenai bertempat tinggal di daerah transmigrasi
diatur oleh Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari badan sebagai termaksud dalam pasal 12 jo. pasal 14.
- (3) Masalah-masalah mengenai hak-hak atas tanah didaerah yang ditentukan sebagai daerah transmigrasi diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Inspeksi Agraria dan instansi-instansi lain setempat yang bersangkutan.
- (4) Seluruh atau sebagian dari hasil hutan yang mungkin ada didaerah transmigrasi, oleh Menteri atas pertimbangan Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dapat dinyatakan diperuntukan bagi kepentingan transmigrasi.
- (5) Hal-ikhwal mengenai penggunaan hasil hutan tersebut diatur oleh Menteri.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Pasal 8
Ketentuan mengenai penggunaan tanah didaerah transmigrasi dan penyelesaian mengenai hak-hak atas tanah tersebut yang akan diberikan kepada keluarga transmigran, ditetapkan oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menurut atau sesuai dengan hukum tanah yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Pasal 9
Selain dari yang ditetapkan dalam pasal 8, kepada transmigran dapat diberikan bantuan menurut peraturan dari Menteri.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Pasal 10
Sesuai dengan tujuan transmigrasi tersebut dalam pasal 2, didaerah transmigrasi diadakan usaha-usaha pembangunan menurut rencana yang disusun oleh Pemerintah.
BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI UMUM.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Pasal 12
- (3) Masalah-masalah mengenai hak-hak atas tanah didaerah yang ditentukan sebagai daerah transmigrasi diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Inspeksi Agraria dan instansi-instansi lain setempat yang bersangkutan.
- (4) Seluruh atau sebagian dari hasil hutan yang mungkin ada didaerah transmigrasi, oleh Menteri atas pertimbangan Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dapat dinyatakan diperuntukan bagi kepentingan transmigrasi.
- (5) Hal-ikhwal mengenai penggunaan hasil hutan tersebut diatur oleh Menteri.
Ketentuan mengenai penggunaan tanah didaerah transmigrasi dan penyelesaian mengenai hak-hak atas tanah tersebut yang akan diberikan kepada keluarga transmigran, ditetapkan oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menurut atau sesuai dengan hukum tanah yang berlaku.
Selain dari yang ditetapkan dalam pasal 8, kepada transmigran dapat diberikan bantuan menurut peraturan dari Menteri.
Sesuai dengan tujuan transmigrasi tersebut dalam pasal 2, didaerah transmigrasi diadakan usaha-usaha pembangunan menurut rencana yang disusun oleh Pemerintah.
BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI UMUM.
- (1) Yang dapat ditransmigrasikan ialah tiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri, satu dan lain dengan
Untuk membantu Menteri dalam penyelenggaraan transmigrasi, di Pemerintah Pusat dan di Daerah dibentuk Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Pasal 13
Pembentukan Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi Pusat, penetapan tugas dan lapangan pekerjaannya dan pengangkatan serta pemberhentian anggota-anggotanya dilakukan dengan keputusan Menteri Pertama.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Pasal 14
- (1) Pembentukan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi didaerah serta penetapan tugas dan lapangan pekerjaannya diatur dengan peraturan Menteri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota badan tersebut dalam ayat (1) dilakukan dengan keputusan Menteri.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Pasal 15
- (1) Penyelenggaraan transmigrasi dibiayai dari anggaran belanja
negara dan lain dana yang disetujui oleh Menteri.
- (2) Menteri-menteri yang diserahi tugas dalam bidang penyelenggaraan transmigrasi, mencantumkan dalam anggaran belanja Departemennya masing-masing biaya pekerjaan yang diperlukan untuk menunaikan tugas tersebut.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Pasal 16
- (1) Setelah suatu daerah transmigrasi dalam pertumbuhan dan perkembangannya mencapai suatu taraf yang layak yang memungkinkan berdiri dan berjalan sendiri, maka Menteri atas usul Dewan Pertimbangan Transmigrasi menyatakan daerah tersebut tidak lagi menjadi daerah transmigrasi dan menyerahkan segala urusan dan tanggung-jawab kepada Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (2) Terhitung sejak tanggal keluarnya pernyataan Menteri sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, transmigran dari daerah yang bersangkutan berhenti dalam kedudukannya sebagai transmigran.
- (3) Hal-hal lain yang menyebabkan seorang transmigran kehilangan kedudukannya sebagai transmigran, diatur lebih lanjut oleh Menteri.
KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.
BAB VI - KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.
Pasal 17
- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 6 ayat (4) dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000,-
2. (2)Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat memuat ancaman hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-
- (3) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.
- (4) Apabila yang berbuat tindak pidana. tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini badan hukum, maka tuntutan ditujukan terhadap anggota-anggota pengurusnya dan badan hukum tersebut dapat dibubarkan.
- (1) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan transmigrasi yang pada saat berlakunya peraturan ini masih berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan ini, tetap berlaku selama belum diubah, ditambah atau dicabut dengan peraturan baru.
- (2) Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi yang telah dibentuk BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN.
BAB VI - KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.
Pasal 18
KETENTUAN PENUTUP.
BAB VIII
Pasal 19
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1960.

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1960. Menteri Kehakiman, ttd SAHARDJO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1960 tentang POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
UMUM.
Diwaktu Undang-undang Dasar Sementara 1950 masih berlaku maka ketentuan-ketentuan tentang pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi diatur didalam Peraturan-peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1958 dan No. 13 tahun 1959.
Sesudah Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi maka mengingat pentingnya transmigrasi antara lain bagi pekerjaan dan penghidupan tiap-tiap warga-negara, dalam pembelaan Negara dan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana termaksud dalam pasal-
PENJELASAN
Pasal 27
Selain mencakup materi dari pada Peraturan-peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1958 dan No. 13 tahun 1959 yang dalam Undang-undang ini disesuaikan dengan jiwa dan semangat Undangundang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencantumkan juga didalamnya beberapa ketentuan baru mengenai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau organisasi-organisasi swasta dengan maksud untuk membantu orang-orang yang hendak bertransmigrasi, yang pada waktu-waktu yang belakangan ini dilakukan dengan cara-cara yang merugikan para transmigrasi spontan khususnya dan Pemerintah pada umumnya dalam arti dapat mengurangi kewibawaan Pemerintah, oleh karena dalam usaha-usaha tersebut digunakan pula istilah-istilah yang menjadi nama atau sebutan dari suatu Departemen, yang mempunyai tugas khusus mengenai hal-ikhwal transmigrasi. Untuk menertibkan keadaan seperti diuraikan di