PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 25 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang N mor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang or 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat H Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Seri E Nomor Seri 1 );
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN HONORER LAINNYA SERTA UANG LEMBUR LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, di ubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 di ubah, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan dengan angka 15a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
8. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keangotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / Janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan dinas dan menandatangani SPPD perjalanan dinas.
11. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
12. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Honorer lainnya adalah Pegawai Tidak Tetap dan Honorer dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya yang disamakan baik perseorangan maupun secara bersama - sama untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan (tugas formal) dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan Kecamatan dan Kelurahan atau SKPD lainnya yang ada dalam wilayah Kota Banjarbaru, dalam rangka pelaksanaan tugas.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Kota Banjarbaru.
4. 15.a Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan atau kunjungan kerja kenegara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya I untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Tempat kedudukan adalah Kantor/tempat dimana Pejabat/Pegawai bertugas.
18. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
19. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
20. Uang Refresentatif adalah uang yang diberikan kepada pejabat tertentu sesuai dengan jabatannya.
21. At cost (biaya dil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Lembur adalah pekerjaan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan diutamakan bagi pekerjaan - pekerjaan yang sifatnya sangat penting serta mendesak penyelesaiannya dan tidak dapat ditangguhkan.
23. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
24. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terdiri dari
1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Perjalanan Dinas Luar Daearah
- b. perjalanan Dinas Luar Negeri
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan untuk keperluan
- a. detasering diluar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/seleksi ujian pendidikan atau yang disamakan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan, dan;
- g. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
3. Diantara
Pasal 2
- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terdiri dari
1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Perjalanan Dinas Luar Daearah
- b. perjalanan Dinas Luar Negeri
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan untuk keperluan
- a. detasering diluar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/seleksi ujian pendidikan atau yang disamakan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan Bab V dan Bab VI disispkan 1 (satu) Bab yaitu Bab VA sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bab VA
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 9
- (1) Walikota/VVakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian meliputi uang saku, transport local, uang makan dan uang penginapan/akomodasi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Satuan biaya transport (tiket PP) perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Uang penginapan/akomodasi dibayarkan secara at cost (biaya nil) sedangkan komponen biaya perjalanan dinas luar negeri lainnya dibayarkan secara lumpsum.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2011 1S Ague tta

WALIKOTA ANJARBARU,

RUZAIDIN NUR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 16 Ague tua 2011

SEKRET 1 A IS DAERAH,

## H. AHRIANI

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 2E

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : z5 Tahun 2011 Tanggal : 2011

## SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

dalam US$

| NO. | | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN |
|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| | NEGARA | GOL. A | GOL. B | GOL. C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Amerika Serikat | 523 | 470 | 415 |
| 2. | Kanada | 443 | 401 | 366 |
| 3. | Inggris | 583 | 531 | 430 |
| 4. | Rep. Federasi Jerman | 439 | 408 | 280 |
| 5. | Perancis | 508 | 461 | 380 |
| 6. | Belanda | 459 | 413 | 270 |
| 7. | Swiss | 505 | 453 | 320 |
| 8. | Hongkong | 468 | 317 | 285 |
| 9. | Jepang | 515 | 300 | 260 |
| 10. | Korea Selatan | 417 | 323 | 295 |
| 11. | Korea Utara | 391 | 235 | 205 |
| 12. | Singapura | 420 | 287 | 222 |
| 13. | Malaysia | 377 | 250 | 210 |
| 14. | Laos | 376 | 259 | 200 |
| 15. | Thailand | 388 | 272 | 209 |
| 16. | Australia | 435 | 400 | 270 |
| 17. | Selandia Baru | 388 | 243 | 220 |

Keterangan :

Gol. A adalah : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Pejabat

Negara lainnya yang setara.

Gol. B adalah : Duta Besar, Duta yang menjabat Kepala Perwakilan, Pejabat

Eselon I, Pejabat Eselon II, PNS Gol. IV c ke atas.

Gol. C adalah

: PNS Gol. III c s/d Gol IV b.

e WALIKOTA B NJARBARUCr

RUZAIDIN NOO

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor

2G Tahun 2011

Tanggal

15 4,0; -A,s- 2011

## SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

dalam US$

| NO. | KOTA | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| NO. | KOTA | Eksekutif | Bisnis | Ekonomi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | New York | 10.049 | 5.742 | 3.753 |
| 2. | Chicago | 7.189 | 5.488 | 3.587 |
| 3. | Houston | 7.197 | 5.494 | 3.591 |
| 4. | Los Angeles | 7.639 | 4.365 | 2.853 |
| 5. | Ottawa | 5.374 | 4.103 | 3.357 |
| 6. | San Fransisco | 7.419 | 4.240 | 2.771 |
| 7. | Ton - onto | 2.931 | 2.238 | 1.831 |
| 8. | Vancouver | 6.721 | 4.393 | 2.871 |
| 9. | Washington | 11.463 | 6.550 | 3.743 |
| 10. | Paris | 6.177 | 3.834 | 3.331 |
| 11. | Berlin | 7.342 | 4.557 | 3.959 |
| 12. | Geneva | 8.035 | 4.988 | 4.333 |
| 13. | Amsterdam | 6.177 | 3.834 | 3.331 |
| 14. | London | 7.701 | 4.781 | 4.153 |
| 15. | Hongkong | 1.719 | 1.419 | 1.233 |
| 16. | Tokyo | 2.558 | 2.112 | 1.835 |
| 17. | Seoul | 2.421 | 1.999 | 1.737 |
| 18. | Pyongyang | 2.421 | 1.999 | 1.737 |
| 19. | Singapura | 539 | 445 | 387 |
| 20. | Kuala Lumpur | 572 | 472 | 410 |
| 21. | Pnom Penh | 1.217 | 1.005 | 873 |
| 22. | Bangkok | 1.147 | 947 | 823 |
| 23. | Sydney | 2.635 | 2.176 | 1.890 |
| 24. | Wellington | 3.721 | 3.072 | 2.669 |

Keterangan :

Eksekutif

- Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara,

- Pejabat Negara lainnya yang setara.

Bisnis

- Duta Besar, Duta yang menjabat Kepala Perwakilan, Pejabat

- Eselon I, Pejabat Eselon II,

- PNS Gol. IV c ke atas.

Ekonomi

- PNS Gol. III c s/d Gol IV b.

WALIKOTA BANJARBARU


e

3 f11/1.

RUZAIDIN NO0