PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Nomor 19 Tahun 2011 tentang RETRIBUSIIZIN TRAYEK DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Taniin 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Trayek perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud di atas; a. - bahwa retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan jenis retribusi perizinan tertentu sesuai ketentuan (berlaku 27 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
BUPAT! HUMBANG HASUNDIITAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSIIZIN TRAYEK
DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Taniin 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Trayek perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud di atas; a.
- bahwa retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan jenis retribusi perizinan tertentu sesuai ketentuan Pasal 141 huruf d, dan retribusi perizinan tertentu dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek. c.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 1 .
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2 .
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dowan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang retribusi perizinan angkutan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
11. Izin Trayek adalah izin diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melayani angkutan penumpang pada trayek tetap dan teratur di wilayah daerah.
12. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan untuk melayani Angkutan Penumpang tidak dalam trayek di wilayah daerah.
13. Kartu Pengawasan Izin Trayek adalah Kartu yang harus dimiliki setiap Kendaraan Angkutan Umum yang dioperasikan dalam Wilayah Daerah.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
15. Trayek Tetap dan Teratur adalah Pelayanan Angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
16. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan palayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
17. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
18. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan.
19. Angkutan Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwisata dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang tidak terkait dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.
20. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.
21. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
22. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum dijalan.
23. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (aelapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Becak bermotor adalah kendaraan beroda 3 (tiga) dengan rumah-rumah yang disediakan untuk dipergunakan umum dengan dipungut bayaran.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peratuian perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
'
*
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pernbayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat tempat pernbayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adaiah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pernbayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pernbayaran atas pelayanan pemberian izin untuk trayek kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dalam wilayah daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3
Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek kendaraan bermotor angkutan penumpang umum oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan dengan ## BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Struktur tarif, golongan ## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10
Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagai berikut:
- a. retribusi izin trayek lamanya 5 (lima) tahun;
- b. retribusi izin operasional lamanya 5 (lima) tahun;
- c. retribusi izin insidentiel berlaku untuk satu kali perjalanan maksimal 14 (empat belas) hari.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKSIADMINISTRASI
BAB X - SANKSIADMINISTRASI
Pasal 14
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayardan ditagih dengan menggunakan STRD.
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB Xi - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB Xi - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal suraMeguran, wajib retribusi hams melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
- (1) Apabila ## BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) talah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebaga ' mana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan ## BAB XVI
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung aan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling iama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk lidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB hams diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran .
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan seteiah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana d ' maksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XVIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belarlja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemanfaaian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaturdengan Peraturan Bupati yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi terkait.
- (2) Pembinaan administrasi pungutan retribusi atas pemberian izin trayek secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan.
PENYIDIKAN
BAB XX - PENYIDIKAN
Pasal 28
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik , untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalfcm Und&amp;ng - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
5. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; b.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
11. , k
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. (2 ) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
Denda pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang ## BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Usaha Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 15 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
&gt;
-
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Doloksanggul pada tanggai ; ,28 : Das . ember 2011 SEKRE ^ ISlDAERAH ^ KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2011 NOMOR 19 ## Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku oada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Penetapan: Ditetapkan di Doloksanggul pada tanggal 27 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, Dto MADDIN SIHOMBING