PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
SALINAN
PRES IOEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
- bahwa perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana lata ruang wilayah nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- l. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 3.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WII,AYAH NASIONAL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
- (1) Kebilakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
4. (21 Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan;
- d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitamya;
- f. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
- e. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:
- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
- c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- d. meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal; dan
2. Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
Kebljakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- b. kebljakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
- a. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi nasional.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
- b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah:
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
1. Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
3. Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45o/o (empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
2. Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
4. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
5. Pulau Papua dengan luas paling sedikit 70olo (tqjuh puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karalter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
7. Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
6. Kepulauan Maluku dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; dan
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangErn kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- e. mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- d. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan
- (3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
- b. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/ atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- c. melindungl dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, ener$, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat frsik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin ke sinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.
4. Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Kebljakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
- (2) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:
- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasErrErna secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitamya;
- d. menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan p€rngan;
- c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai sentra ekonomi wilayah yang berbasis kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- g. mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai aset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan.
- f. mengelola kekayaan sumber daya kelautan di wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, laut lepas, dan wilayah dasar laut internasional untuk kedaulatan ekonomi nasional; dan
- (3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
- b. mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
- a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
- c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- e. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulaupulau kecil;
- d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
- f. membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
- h. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;
- g. menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan;
- i. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan fagi sektor non kehutanan dengan memperlimbangkan kuatitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan;
- k. mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.
- j. mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Kebilakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
Pasal 5
- (1) Kebilakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
4. (21 Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan;
- d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitamya;
- f. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
- e. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:
- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
- c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- d. meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal; dan
Pasal 6
Kebljakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- b. kebljakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
- a. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi nasional.
Pasal 7
- (1) Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
- b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah:
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
1. Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
3. Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45o/o (empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
2. Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
4. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
5. Pulau Papua dengan luas paling sedikit 70olo (tqjuh puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karalter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
7. Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
6. Kepulauan Maluku dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; dan
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangErn kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- e. mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- d. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan
- (3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
- b. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/ atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- c. melindungl dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, ener$, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat frsik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin ke sinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.
Pasal 8
- (1) Kebljakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
- (2) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:
- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasErrErna secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitamya;
- d. menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan p€rngan;
- c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai sentra ekonomi wilayah yang berbasis kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- g. mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai aset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan.
- f. mengelola kekayaan sumber daya kelautan di wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, laut lepas, dan wilayah dasar laut internasional untuk kedaulatan ekonomi nasional; dan
- (3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
- b. mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
- a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
- c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- e. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulaupulau kecil;
- d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
- f. membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
- h. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;
- g. menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan;
- i. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan fagi sektor non kehutanan dengan memperlimbangkan kuatitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan;
- k. mengembangkan kegiatan budidaya dengan
Pasal 11
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/ atau
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
- d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.
5. (2t PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.
10. PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: (3)
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA
\_10\_
- c. kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 6
Pasal 13
PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) ditetapkan dengan kriteria:
Pasal 14
- (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/ atau
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
- d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.
5. (2t PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.
10. PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: (3)
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA
\_10\_
- c. kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.
Pasal 15
PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) ditetapkan dengan kriteria:
- a. pusat perkotaan yang berpotsnsi ssfagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan
- b. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/ atau
- c. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
Pasal 18
- Jaringan jalan nasional sebagaimana dimalsud dalam Pasal L7 ayat (2) terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol. (1)
- Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan: (2)
- a. antar-PKN;
- b. antara PKN dan PKW; dan/atau
- c. PKN dan/ atau PKW dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier dan pelabuhan utama/pengumpul.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antara PKN dan PKL, antar-PKW, serta antara PKW dan PKL.
2. (41 Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan:
- b. antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan
- a. antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara;
- c. PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.
- (5) Jalan tol dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jdan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.
- (6) Pemerintah dapat menetapkan jalan bebas hambatan selain yang tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2Ol7

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2Ol7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Verifikasi: REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL7 NOMOR 77 ## PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA #
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran III berdasarkan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. (71 Jaringan jalan bebas hambatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan lagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 21

- (1) Jaringan jalur kereta api umum terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
2. (21 Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan untuk menghubungkan:
- b. antar-PKN;
- a. PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga;
- c. PKW dengan PKN; atau
- d. antar-PKW.
- (3) Jaringan jalur kereta dikembangkan untuk: api perkotaan
- a. menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul; dan


PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA

\_12\_

- b. mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan.
- (4) Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
9. Ketentuan Pasa1 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal26

- (1) Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal.
2. (21 Pelabuhan utama dikembangkan untuk:
- b. menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan
- a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;
- c. menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.
- (3) Pelabuhan pengumpul dikembangkan untuk:
- b. menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan
- a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;
- c. memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
10. (41 Pelabuhan pengumpEm regional dikembangkan untuk:
- b. menjangkau wilayah pelayanan menengah.
- a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan



- (5) Pelabuhan pengumpan lokal dikembangkan untuk:
- a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran ralgrat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan
- b. menjangkau wilayah pelayanan terbatas.
- (6) Pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 28

- (l) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas alur pelayaran di laut dan alur pelayaran di sungai dan danau.
- (21 Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan b. alur pelayaran masuk pelabuhan.
- (3) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.
- (4) AIur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. alur pelayaran sungai; dan b. alur pelayaran danau.
- (5) Kriteria teknis penetapan alur pelayaran ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.
- (6) Alur Laut Kepulauan Indonesia ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundangundangan.


- (7) Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh yang tugas dan tanggung jawabnya di transportasi laut. menteri bidang
2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi berikut: sebagai 11.

## Pasal 30

- (1) Bandar udara umum terdiri atas:
- b. bandar udara pengumpul sekunder; skala pelayanan
- a. bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
- c. bandar udara pengumpul tersier; dan skala pelayanan
- d. bandar udara pengumpan.
6. (21 Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 33

- (l) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l) ditetapkan dengan kriteria:
- a. menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul;
- b. berupa jalan umum yang melayani angkutan;
- c. melayani perjalanan jarak jauh;
- d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan
- e. membatasi jumlah jalan masuk secara berdaya guna.



- (21 Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
- b. berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan;
- a. menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL;
- c. melayani perjalanan jarak sedang;
- e. membatasi jumlah jalan masuk.
- d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan
- (3) Kriteria jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetrpkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 34

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a 6ilgtapkan dengan kriteria menghubungkan antara PKN dan pusat kegiatan di negara tetangga, antar-PKN, PKW dengan PKN, atau antar-PKW.
2. (21 Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier dan pelabuhan utama/pengumpul atau mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan metropolitan.
- (3) Kriteria teknis jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.



14. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 35

- (1) Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (ll huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk;
- b. terintegrasi dengan sistem jaringan tran sportasi darat lainnya; dan
- c. berada di luar kawasan lindung.
5. (21 Pelabuhan penyeberangall 5glagairnana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
- a. berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan
- b. berada di luar kawasan lindung.
8. (2a) Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan penumpang serta pertahanan dan keamanan negara.
- (3) IGiteria teknis pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangErn ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
15. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 36

- (1) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
- a. berhadapan langsung dengan AIur Laut Kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaran internasional;


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-L7-

- b. dihapus;
- c. bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarnegafa;
- d. berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional;
- f. dihapus.
- e. berada di luar kawasan lindung; dan
6. (21 Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (ll ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan bogan dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarprovinsi;
- b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional;
- c. memberikan akses lagi pengembangan pulaupulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
- e. dihapus.
- d. berada di luar kawasan lindung; dan
12. Pelabuhan pengumpan regional sgfagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) ditetapkan dengan kriteria: (3)
- a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antarprovinsi;
- c. memberikan akses bag pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
- b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;
- d. berada di luar kawasan lindung; dan
- e. dihapus.
18. Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: (4)


## PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA

\_18\_

- a. merupakEln bagran dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL dalam sistem transportasi antarkabupaten / kota dalam satu provinsi;
- c. berada di luar kawasan lindung; dan
- b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal;
- d. dihapus;
- e. dapat melayani pelayaran ralryat.
- (5) Kriteria teknis pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang transportasi laut.
16. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 37

- (1) Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan bagran dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
- b. melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit 5.O0O.0O0 (lima juta) orang per tahun.
4. (21 Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- b. melayani penumpang dengan jumlah ar'ltara 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.0O0.O00 (tima juta) orang per tahun.
- a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
- (3) Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat; dan


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

\_19\_

- b. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan l.O0O.O0O (satu juta) orang per tahun.
- (4) Kriteria teknis bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi udara.
17. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 38

- (1) Sistem jaringan energi nasional ssfegaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
4. (21 Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan segala hal yang berkaitan dengan:
- a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
- b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan segala hal yang berkaitan dengan pembangkit, jett5r, sarana pemyimpanan bahan bakar, sarana pengolahan hasil pembakaran, travo step up, dan pergudangan.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala hal yang berkaitan dengan transmisi tenaga listrik, gardu induk, distibusi tenaga listrik, dan gardu hubung.


18. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 39

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dikembangkan untuk:
- a. menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau
- b. menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen.
4. (21 Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang minyak dan gas bumi.
5. Ketentuan Pasal 4O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 19.

## Pasal 4O

- (1) Pembangunan Jarrngan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (21 dilaksanakan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian.
2. (21 Pembangunan Janngan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/ kota berdasarkan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
20. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4OA sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 40A

Pembangkitan Tenaga Listrik tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 21.


PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA

-2t-

## Pasal 41

- (1) Pembangunan jaringan transmisi lsnaga listrik dilaksanakan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem dengan menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan/ atau kabel laut.
2. (21 Gardu induk yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik untuk mendistribusikan listrik tersebar secara merata di seluruh wilayah kabupaten/ kota.
22. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 42

Sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, pembangkitan tenaga listrik, serta jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi.

- Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 23.

## Pasal 43

- (l) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sslagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, serta konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan
- b. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
- b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;



- c. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
- e. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.
- d. berada pada kawasan dan/ atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 38 ayat (21 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
- a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan, hingga kawasan terisolasi;
- c. melintasi kawasan perrnukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
- e. merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah; dan
- d. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
- f. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo Volt.
24. Ketentuan huruf c Pasal 51 diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 5l berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5l

Kawasan lindung nasional terdiri atas:

- b. kawasan perlindungan setempat;
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan konservasi;


- d. dihapus;
- f. kawasan lindung lainnya.
- e. kawasan lindung geologi; dan
25. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 52

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
- b. kawasan gambut; dan
- a. kawasan hutan lindung;
- c. kawasan resapan air.
5. (21 Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
6. sempadan pantai; a.
7. sempadan sungai; b.
8. kawasan sekitar danau atau waduk; dan c.
9. ruang terbuka hijau kota. d.
- (3) Kawasan konservasi terdiri atas:
- b. kawasan pelestarian a1am, yang terdiri atas taman nasional, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut;
- a. kawasan suaka alam, yang terdiri atas suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut;
- c. kawasan taman buru; dan
1. kawasan konservasi pesisir dan pulaupulau kecil yang meliputi suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, dan taman pulau kecil;
- d. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdiri atas:
2. kawasan konservasi maritim yang meliputi daerah perlindungan adat maritim dan daerah perlindungan budaya maritim; dan
3. kawasan konservasi perairan.
- (4) Kawasan lindung geologi terdiri atas:
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- a. kawasan cagar alam geologi; dan
- (5) Kawasan lindung lainnya terdiri atas: a. cagar biosfer;



- ramsar; b.
- cagar budaya; c.
- kawasan perlindungan plasma nutfah; d.
- kawasan pengu.ngsian satwa; dan e.
- kawasan ekosistem mangrove. f.
26. Ketentuan ayat(21 Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 53

- (1) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimalsud dalam Pasal 52 ayat ( ) huruf a terdiri atas:
- b. kawasan keunikan bentang alam; din
- a. kawasan keunikan batuan dan fosil.
- c. kawasan keunikan proses geologi.
- (2) Dihapus.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan imbuhan air tanah; dan
- b. sempadan mata air.
27. Ketenitan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 55

- (l) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. kawasaa hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
- b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen);
- c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut; atau



- d. kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan di atas lebih dari 15% (lima belas persen).
2. (21 Kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- b. ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
- a. berupa kubah gambut; dan
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimalsud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan y€rng mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
28. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 57

- (1) Kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupalan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa langkadan/ atau hampir punah;
- b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggr;
- c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
- d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
6. (21 Cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
- b. memiliki formasi biota tertentu dan/ atau unit penJrusunnya;



- c. mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan maupun satwa liar yang secara frsik masih asli dan belum terganggu;
- d. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
- f. terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/ atau keberadaannya terancam punah.
- e. mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan/atau
- (3) Taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- b. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;
- a. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- c. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; dan
- d. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, ?,ona rimba, dan/atau znna lainnya sesuai dengan keperluan.
10. Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria: (4)
- a. merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan pada wilayah yang ekosistemnya masih utuh ataupun witayah yang eko sistemnya sudah berubah;
- c. mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/ atau satwa.
- b. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan



- (5) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan
- a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang a1am, gejala alam, serta formasi geologi yang unik;
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.
5. Taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan kriteria: (6)
- b. terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
- a. memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan
8. Kawasan suaka pesisir atau suaka pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) hurufd angka 1, ditetapkan dengan kriteria: (7)
- a. merupakan wilayah pesisir atau pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka, dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
- b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir atau pulau kecil yang masih asli dan/ atau alami;
- c. mempunyai luas wilayah pesisir atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumber daya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan



- d. mempunyai kondisi frsik wilayah pesisir atau pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mzrmpu mengurangi dampak bencana.
- (8) Kawasan taman pesisir atau taman pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d angka l, ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan wilayah pesisir atau pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala atam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari, serta rekreasi;
- b. mempunyai luas wilayah pesisir atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanj utan; dan
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
- (9) Kawasan daerah perlindungan adat maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d angka 2, ditetapkan dengan kriteria:
- a. wilayah pesisir dan/ atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional, dan lembaga adat yang masih berlaku;
- b. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan
- c. tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- (10) Kawasan daerah perlindungan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3) huruf d angka 2, ditetapkan dengan kriteria:
- a. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;



- b. situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional; dan
- c. tempat ritual keagamaan atau adat.
- (11) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d angka 3, ditetapkan dengan kriteria:
- a. perairan laut nasional dan perairan kawasan strategis nasional yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati;
- b. perairan laut nasional dan perairan kawasan strategis nasional yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan;
- c. perairan laut daerah yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati; dan
- d. perairan laut daerah yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan.
29. Pasal 58 dihapus.



## 30. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 59

- (1) Cagar biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- b. memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah;
- a. memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan;
- c. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau
- d. berupa tempat bagr pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan.
- (2) Ramsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- b. mendukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam;
- a. berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang sesuai dengan biogeografisnya;
- c. mendukung keanekaragaman populasi satwa dan/ atau flora di wilayah biogeografisnya; atau
- d. merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/ atau flora saat melewati masa kritis dalam hidupnya.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) hurufc ditetapkan dengan kriteria sebagai satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata nrang yang khas.
- (4) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf d ditetapkan dengan kriteria:



- a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
- b. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.
- (5) Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf e ditetapkan dengan kriteria:
- b. merupakan tempat kehidupan baru bag satwa; dan
- a. merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
- c. memiliki luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa.
- (6) Kawasan ekosistem mangrove sslagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf f ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
31. Pasal 61 dihapus.
32. Di antara huruf e dan huruf f Pasal 63 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ee sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 63

Kawasan budi daya terdiri atas:

- kawasan peruntukan hutan produksi; a.
- kawasan peruntukan hutan rakyat; b.
- kawasan peruntukan pertanian; c.
- kawasan peruntukan perikanan; d.
- kawasan peruntukan pertambangan; e.
- kawasan peruntukan panas bumi; ee.
- kawasan peruntukan industri; f.
- kawasan peruntukan pariwisata; c.
- kawasan peruntukan permukiman; dan/atau h.
- kawasan peruntukan lainnya. i.



33. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 64

- (l) Kawasan peruntukan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (21 Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 174 (seratus tqiuh puluh empat).
- (3) Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.
34. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 66

- (U Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
- b. kawasan hortikultura;
- a. kawasan tanaman pangan;
- c. kawasan perkebunan; dan/ atau
- d. kawasan petemakan.
- (21 Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan seba gai kawasan pertanian;
- b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; dan/ atau
- d. dapat dikembangkan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dasar.



- (3) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.
35. Ketentuan ayat (1) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 68

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi.
2. (21 Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
- b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/ atau
- c. merupalan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.
- (3) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan.
36. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 68A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 68A

- (1) Kawasan peruntukan panas bumi ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi; dan



- b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan langsung panas bumi dan pemanfaatan tidak langsung panas bumi.
- (2) IGiteria teknis kawasan peruntukan panas bumi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang panas bumi.
37. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 78

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- b. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan cagar budaya beserta adat istiadatnya atau budaya, serta nilai kemasyarakatan; dan/ atau
- a. merupalan warisan budaya dunia;
- c. merupalan tempat peningkatan kualitas warisan budaya.
38. Ketentuan ayat (3) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 82

- (1) Penetapan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal ZT, Pasat 28, Pasal 79, dan Pasal 80 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. (21 Pemerintah dapat menetapkan kawasan strategis nasional selain yang tercantum dalam Lampiran X berdasarkan kriteria yang diatu