PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN Nomor 25 Tahun 2006 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa, dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya Pasal 24 ayat 2, yaitu berbunyi bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan acuan/pedoman dalam penyusunan RAPBD: a
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat pada point 'a' diatas, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati Pesisir Sclatan:
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 17 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958:
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
- 3 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
- S5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah:
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
16. Petatutan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 2009,
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006:
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Menetapkan
:
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20062010,
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007
Pasal 24
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat pada point 'a' diatas, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati Pesisir Sclatan:
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 17 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958:
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
- 3 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
- S5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah:
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
16. Petatutan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 2009,
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006:
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Menetapkan
:
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20062010,
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007
BABI KETENTUAN UMUM Pasal i
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- (1) Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
- (3) Satuan Kerja Perahgkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)
- (4) Rericana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (5) RKPD tahun 2006 sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 2 UU No.25 Tahun 2004 terdiri dari :
- a. Buku I yaitu sebagaimana dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan ini
- b. Buku II yaitu sebagaimana dimuat dalam lampiran II Peraturan ini.

## BAB II RUANG LINGKUP

## Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2006-2010 yang memuat 6 (enam) Agenda Pembangunan Daerah 2006-2010 sesuai dengan Visi,Misi

Pembangunan, yaitu :

- -Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- -Penegakan Supremasi Hukum dan HAM
- -Pembangunan Ekonomi
- -Pembangunan Sosial Budaya
- -Pembangunan Keagamaan
- -Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah
- (2) RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,bertujuan :
- a. Acuan bagi SKPD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2007.

sebagai

- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2007.

## Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2007 sebagai salah satu bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2007 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2007 sebagai acuan untuk menyusun program/kegiatan pembangunan tahun 2007,yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2007.

## Pasal 4

- () SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran agar mencantumkan uraian tentang indikator kinerja masing-masing program/kegiatan secara terukur.
- (3) Laporan dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan c/g Bagian Administrasi Pembangunan dan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2 SKPD agar membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja masing-masing program.
- (4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan pada tahun berikutnya.

## Pasal 5

SKPD agar menilai kesesuaian antara Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD Tahun 2007 untuk menetapkan Kebijaksanaan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007 yang akan diajukan.

## Pasal 6

RKPD Tahun 2007 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan sistim perencanaan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengefektif dan mengefisienkan penggunaan Anggaran Tahun 2007.

## BAB III

## PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di

: Painan

Pada tanggal

: 19 Oktober 2006

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di

: Painan

Pada tanggal

:

20 Oktober 2006

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

Drs.H.ADRIL NIP. 010087271

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR : 18