PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 52 Tahun 2017 tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (berlaku 26 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan ketugasan dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi dan rincian tugas pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Dinas adalah Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
2. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut UPT Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan.
- c. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
- 1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
- 2) Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
- 3) Seksi Sengketa Tanah.
- d. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang terdiri atas:
- 1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
- 2) Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan; dan
- 3) Seksi Pembinaan Tata Ruang.
- e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang terdiri atas:
- 1) Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan;
- 2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang; dan
- 3) Seksi Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanahan dan tata ruang.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

## Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanahan dan tata ruang.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanahan dan tata ruang;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pertanahan dan tata ruang;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanahan dan tata ruang;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan dibidang pertanahan dan tata ruang.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanahan dan tata ruang.
- (2) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan dan tata ruang;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanahan dan tata ruang;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan dibidang pertanahan dan tata ruang;
- d. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanahan dan tata ruang;
- e. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan dibidang pertanahan dan tata ruang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, dan protokol; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 1

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan dibidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan dibidang pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan pertanggungjawaban, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Ketiga Bidang Pertanahan

## Pasal 10

- (1) Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja dibidang pertanahan;
- b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang pertanahan;
- c. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi program kerja dibidang pertanahan;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program kerja dibidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja dibidang pertanahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 1 Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan

## Pasal 11

- (1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan dibidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 2

Seksi Pemanfaatan Pertanahan

## Pasal 12

- (1) Seksi Pemanfaatan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan dibidang pemanfaatan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 3 Seksi Sengketa Tanah

## Pasal 13

- (1) Seksi Sengketa Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan dibidang sengketa tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Sengketa Tanah mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keempat Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

## Pasal 14

- (1) Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- c. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi program kerja dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program kerja dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 1

Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci

## Pasal 15

- (1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan

kegiatan dibidang pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan

## Pasal 16

- (1) Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan dibidang pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 3 Seksi Pembinaan Tata Ruang

## Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan dibidang pembinaan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kelima

Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang

## Pasal 18

- (1) Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja dibidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
- b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
- c. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi program kerja dibidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program kerja dibidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja dibidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 1 Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan

## Pasal 19

- (1) Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan dibidang administrasi dan pengendalian pertanahan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 2

Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang

## Pasal 20

- (1) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan dibidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 3 Seksi Data dan Informasi

## Pasal 21

- (1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan dibidang data dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keenam

Pembagian Tugas Unsur Organisasi

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 23

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas mengadakan koordinasi berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.

## Pasal 24

- (1) Setiap pegawai Dinas harus mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (2) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

## Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 52

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG.

## WALIKOTA YOGYAKARTA,



## LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA

## RINCIAN TUGAS

## A. KEPALA DINAS

| Jabatan | Rincian Tugas | Rincian Tugas |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala Dinas | 1 | menyusun konsep kebijakan walikota di bidang pertanahan dan tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional; |
| Kepala Dinas | 2 | mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; |
| Kepala Dinas | 3 | mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya; |
| Kepala Dinas | 4 | mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, serta tata hubungan kerja yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana Dinas; |
| Kepala Dinas | 5 | mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat dan Bidang- Bidang di lingkup Dinas; |
| Kepala Dinas | 6 | mengkoordinasikan penyusunan strategi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; |
| Kepala Dinas | 7 | membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan kegiatan dibidang pertanahan dan tata ruang; |
| Kepala Dinas | 8 | merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pertanahan dan tata ruang; |
| Kepala Dinas | 9 | melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dibidang pertanahan dan tata ruang; |
| Kepala Dinas | 10 | mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang pertanahan, bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, bidang |

pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;

11. mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang pertanahan, bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, bidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
12. melaksanakan pembinaan operasional di bidang pertanahan dan tata ruang dalam rangka peningkatan kinerja Dinas;
13. mengevaluasi permasalahan bidang pertanahan dan tata ruang untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan;
14. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang pertanahan dan tata ruang;
15. menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas;
17. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit yang ada di lingkungan Dinas;
18. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada para bawahan;
19. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
20. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
21. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
22. mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan kepada Walikota tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanahan dan tata ruang sebagai bahan evaluasi dan informasi secara berkala kepada Walikota;
23. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

## B. SEKRETARIAT

| No | Jabatan | Rincian Tugas |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Sekretaris | 1. mengumpulkan bahan dan data penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di bidang pertanahan dan tata ruang; 2. menyelenggarakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas; 3. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran; 4. menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler, serta perjalanan dinas; 5. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan teknis operasional pengelolaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas; 6. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketugasan Dinas; 7. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana; 8. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan / sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan |

| | | perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 25. menyelenggarakan pengadaan barang daerah sesuai kebutuhan; 26. menyelenggarakan pemeliharaan barang daerah; 27. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja; 28. menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, anggaran, verifikasi, perbendaharaan, penghitungan gaji, lembur, kesejahteraan pegawai, pembinaan kebendaharaan; 29. menyelenggarakan pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan 30. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan fungsi dan ketugasan. |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1. merencanakan operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; |

| | | 23. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 24. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan; 25. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c | Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 1. merencanakan operasional kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang- undangan; 2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang |

10. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
11. melaksanakan administrasi kegiatan melalui Sistem Informasi Keuangan;
12. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
13. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
14. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
15. melaksanakan inventarisasi data program, kegiatan dan anggaran dalam rangka pelaksanan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
16. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
17. menyiapkan bahan koordinasi, petunjuk teknis kebutuhan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketugasan Dinas;
18. melaksanakan pengolahan data dan menyusun dokumentasi pelaksanaan teknis kegiatan;
19. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, LPPD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kerja Kunci, Standar Pelayanan Minimal, Evaluasi Rencana Kerja, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, serta segala bentuk pelaporan lainnya lingkup dinas.
20. melaksanakan administrasi kegiatan melalui Sistem Informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
21. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

| 22. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan; 23. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. |

## C. RINCIAN TUGAS BIDANG PERTANAHAN

| No | Jabatan | Rincian Tugas |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Kepala Bidang Pertanahan | 1. merumuskan program kerja Bidang Pertanahan berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya serta peraturan perundang-undangan; |
| | | 2. menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas maupun Perangkat Daerah lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi |
| | | 3. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang pertanahan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; |
| | | 4. membina bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; |
| | | 5. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pertanahan berdasarkan rencana strategik dan rencana kinerja Dinas; |
| | | 6. menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala Dinas di bidang pertanahan; |
| | | 7. menyelenggarakan pendataan dan pencatatan data pertanahan; |
| | | 8. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi pertanahan; |
| | | 9. menyelenggarakan verifikasi dan pemetaan pertanahan; |
| | | 10. menyelenggarakan bahan penetapan lokasi dan pemanfaatan tanah negara, tanah kasultanan, |

| tanah kadipaten, tanah terlantar, dan tanah kritis; 11. menyelenggarakan pengelolaan data pemanfaatan tanah negara, tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah terlantar, dan tanah kritis; 12. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran tanah negara, tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah terlantar, dan tanah kritis; 13. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengalihan fungsi tanah negara, tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah terlantar, dan tanah kritis; 14. menyelenggarakan pengkajian riwayat perolehan tanah, pengadaan, peruntukan dan hak penguasaan tanah negara, tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah terlantar, dan tanah kritis; 15. menyelenggarakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee ; 16. menyelenggarakan penataan dan pemanfaatan tanah negara, tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah terlantar, dan tanah kritis; 17. menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatausahaan tanah negara, tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah terlantar, dan tanah kritis; 18. menyelenggarakan pembinaan inventarisasi, identifikasi, dan pemanfaatan pertanahan, dan penyelesaian sengketa tanah negara, tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah terlantar, dan tanah kritis; 19. menyelenggarakan pendaftaran alas hak tanah negara, tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah terlantar, dan tanah kritis; 20. menyelenggarakan pengusulan baru/perpanjangan alas hak pinjam pakai/kekancingan untuk tanah negara, tanah kasultanan dan tanah kadipaten tanah terlantar dan tanah kritis; 21. menyelenggarakan penatausahaan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------