Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN EUPATI EUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENT ANG RENCANAINDUK PENGEMEANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KAEUPATEN EUTON UTARA TAHUN 2015 - 2035 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) I Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Euton Utara tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten But011. Utara Tahun 2015 - 2035;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200 � tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Euton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
r:
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 7. Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Um.um Nornor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.; ' .
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Um.um Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal ,, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentan.g Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bu ton Utara Tahun 2010-2025 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun · 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 4);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015-203,5.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
RI-SPAM Kabupaten Euton Utara ditetapkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi Kabupaten Euton Utara yang disusun dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
RI-SPAM Kabupaten Euton Utara berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Euton Utara.
BAB III - JANGKA WAKTU Pasal 4
Pasal 4
- (1) RI-SPAM Kabupaten Buton Utara ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
.
.
'
.-
BAB III - JANGKA WAKTU Pasal 4
Pasal 5
Penyelenggara RI SPAM adalah Pemerintah Daerah melalui Badan Umum Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU) - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan sekaligus sebagai pelaksana RI-SPAM.
BAB III - JANGKA WAKTU Pasal 4
Pasal 6
Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
BAB VI - SISTEMATIKA RI-SPAM Pasal 7
Pasal 7
- (1) RI-SPAM merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 9 (Sembilan) Bab yaitu:
- a) Bab I Pendahuluan.
- b) Bab II Gambaran Umum Kabupaten Buton Utara.
- c) Bab III Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten Buton Utara.
- d) Bab IV Standard dan Kriteria Perencanaan.
- e) Bab V Proyeksi Kebutuhan Air.
- f) Bab VI Potensi Air Baku.
- g) Bab VII Rencana Induk dan Pengembangan SPAM.
- h) Bab VIII Kelembagaan Pengembangan SPAM.
- i) Bab IX Analisis Keuangan.
- (2) RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


Diundangkan di Buranga Pada tanggal � V -:l. 201 7 SEKRETARIS DAERAH ·KABUPATEN BUTON UTARA,


-

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1

Ditetapkan di Buranga pada tanggal :). ·1 -,:2 2 0 1 7 BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN