PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor 09 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TAT A KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tabalong telah berhimpun dalam satu wadah korps yang merupakan wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari ;
- b. dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan terknis operasional dan administrasi terhadap KORPRI dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu dibentuk sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu di tetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten T abalong ;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 T a hun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
?cv
. /
/
Menetapkan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturarf Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesai Nomor4741);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
7. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dwan Pengurus KORPRI ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten I Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TABALONG,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 43 tahun 1999 ten tang Pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah bagi pegawai negeri untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa dan negara, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
--...&lt;:--
4. Bupati adalah Bupati Tabalong;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi I lembaga pad a Pemerintah Kabupaten Tabalong yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Oaerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, lnspektorat Daerah, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan ini di bentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong, sebagai bagian dari perangkat daerah.
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong merupakan bagian dari perangkat daerah, secara teknis Operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong dipimpin oleh seorang Sekretaris.
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Pasal 4
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong.
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong, mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraann kegiatan usaha dan bantuan sosial ;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.
BAS IV
SUSUNAN ORGANISASI
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong, terdiri atas:
- a. Sekretaris, eselon Ill b;
- b. Subbagian Umum dan Ke~asama, eselon IV b ;
- c. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, eselon IV b ; dan
- d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial, eselon IV b. /:1.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada pengurus KORPRI serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam sekretariat KORPRI.
- (3) Subbagian Umum dan kerjasama sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
- (4) Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan dan mental rohani.
- (5) Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial .
- (6) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal7

Sekretaris dan Kepala subbagian dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, lntegrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten maupun dalam hubungan dengan lnstansi lain.

## Pasal 8

Sekretaris dan Kepala Subbagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

## Pasal 9

Sekretaris dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 10

Sekretaris dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yng dperlukan UQtuk pelaksanaan tugas sekretariat dewan pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong sebagai bagian dar: perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAS VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.



Diundangkan di T anjung pada tanggal 14 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG

Ditetapkan di

pada tanggal

CHMAN RAMSYI

Tanjung

BUPATIABALONG


H. ASDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 NOMOR 11

Lampiran: PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR

:

09 TAHUN 2011

TANGGAL:

14 MARET 2011

## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TABALONG


BUPATI T

. RACHMAN RAMSYI