Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembenllrl&lt;an dan Susunan Perangkat Dire'i ah Kabupaten Situbonclo dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rarilika mendukLlrrr' 1;elaksanailn tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Prrr,i, , :irup;rtc'rt Sitr-rbondo di bidang penangr- i rlzrngan kebakar'; '' irlsusn-y61 opel-ir:,,rt)lllr1 pemadamart 1.., bak, rran dan pe l'tolr , :, akibat t-rr'11s21ra lain dan sebagir i p" l;rli sanaan ketentuan Pr sal I Peraturan Daerah Kaliupaterl Situbondo Nomor 8 Tai 'n 2016 tentang Pembenllrl&lt;an dan Susunan Perangkat Dire'i ah Kabupaten Situbonclo dan Pasal 2'/ Peraturan Rrrpati iLubt-rndo Nomor 44 T:rhun 2016 tentarrq Kedudttl&lt;,,:i, Sur,rrnan Organisasi, 1 ran Tr rgas Dan Fur:r1si, Sert;r , ,, til K, ;., r Satuan Polisi i irong l'raja Kr bupaLen Sit r r! , rrdo, r, ipandang perlu : rte t&amp;pkan Peraturan I',trpati tcrrt, rnq pr i]tbcntukan Unit , laksana Tekrri:. Pemaclam Kebal&lt;ru, Pada Satuan Polisi I ' rrong Pri, '. r liabupaten Sittrlr,',11r1.
Mengingat i.; rrclanq-Undang Notnor I .l 'l rrl 1950 tentang Pembent.ukatr Datcrarit-ti;rt.'t';rlt abrrpaten Dalam Li;riikungan Propinsi Jawa 'l'it:t,i, (Lembaran Negara I' ;rrrblik Indonesia Tahun 195t1 ' rlilor 19, Tambahan ! :irir;u',rit ,'Jr :t,rl,r !,'1,'irlrlrlil'; I,' ,:siii Nomor 9 dan tserita h[ryama fi&amp;epnrlblifi&lt; fiuutitomesia Tah'uur 1t950 ttorrroor 4l), sebagaimatra telah diubah dengan Undanug-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 273O);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor' 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L97 2 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 3B);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strukrural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oo2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4l9fl;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberherrtian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ls, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42og) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2oo9 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Il4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s887); 8.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
3. 1 1. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 45).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUI{AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAI{ARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB II - PEMBENTUI{AN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
KEDUDUI(AN
BAB III - KEDUDUI(AN
Pasal 3
- UPT Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana operasional teknis Dinas di bidang penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain. (1)
- UPT Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. (2)
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Regu I;
- d. Regu II;
- e. Regu III;
- f. Regu IV;
- g. Pos Pembantu; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Regu I, Regu II, Regu III, Regu IV dan Pos Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala UPT.
2. Bagan Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3)

## BAB V

## PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala UPT

## Pasal 5

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Kepala UPT meiryelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemadaman, penanggulangan, dan penyelamatan jiwalharta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan unit-unit operasional pos pembantu;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam ha1 penyelidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## tsagian Kedua

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan UPT;
- b. melaksanakan Lrrusan administrasi Llmum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

## Regu I, Regu II, Regu III dan Regu IV

## Pasal 8

Regu I, Regu ff , negu III dan Regu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas pemadam kebakaran;
- b. melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain;
- c. melaksanakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain;
- d. mengatur tugas j,;ru mudi kendaraan pemadam kebakaran, juru padam, ju.u sumur dan juru teknik;
- e. melaksanakan kedasama dengan instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulan;
- f. melaksanakan tugas pemadam kebakaran di wilayah kerja lain;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

## Pos Pembantu

## Pasal 9

- Pos Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) hurrf g, mempunyai tugas : (1)
- a. melaksanakan kegiatan upr dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil ;
- b. melaksanakan kebersihan dan keamanan pos pembantu ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Wilayah ker;a Pos pembantu meliputi : (21
- a. Pos Pembantu wrlayah Barat meliputi wilayah Kerja Kecamatan Besuki dan sekitarnya;
- d. Pos Pembantu wilayah Timur meliputi wilayah Kerja Kecamatan Asemba.gus dan sekitarnya.

## Bagian Kelima

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal lO

- (1) Kelcmpok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Keahlian;
- b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan pegawai Negeri sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang terah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-L{ndangan yang berlaku.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 1 I

- (1) Kepala uPT berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana fungsional UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) setiap Regu dipimpin oleh seorang Kepala Regu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepacta Kepala UpT.
- (4) Setiap Pos Pembantu dipimpin oreh seorang Kepala pos Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berad.a di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala upr.

## Pasal 12

- (1) Kepala UPT melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Satuan Polisi Pamong praja
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong praja.
- (3) Kepala UPT berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala upr wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijaclikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Kepala UPT wajib membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi bawahanrrya serta mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam pelaksanaan tugasnya terjadi penyimpangan.

## Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Regu dan Kepala Pos Pembantu merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala UPT dan bukan jabatan struktural dan f ataujabatan fungsional.

## BAB VII

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 14

- Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (1)
- Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT ditetapkan sesuai dengan peraturan pe,:undang-undangan yang berlaku. (2)
- Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)

## Pasal 15

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2OI3 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal2 Januari 2OL7 .

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.



I(ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR E

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Nomor :

## STRUKTUR ORGANISASI

## UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAI(ARAN

## PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO