Unknown Unknown Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Talrun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); J - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangal Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 4 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarr,.bahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang5 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAXTIMBUH PROVINSI ST'MATERA BARAT
PERATURAN UIALIKOTA PAYAXUMBUH ITOMOR: A} TAHUil 2016
TEIfTAI|G
PERUBAI{AIT ATAS PIRATURAIT WALIKOTA NOMOR 37 TAIIT'II 2015 TEI{TAI{G PEITETAPAIT RE}IUITERASI PEGAWAI BADAN Ll\yArrAN rrurrM rrAtRArr (BLrrDl pusxEsrtrAs KOTA PAYAKIIIUBI'II
DENGAN RAIIMAT TUHAIT YANG MAHA KUASA
WALIKOTA PAYAI('UBTIH,
- a bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2O15 Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh belum mencantumkan beberapa penambahan item pendapatan Puskesmas sehingga perlu merubah peraturan dimaksud;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; b
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Talrun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); J
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangal Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 4
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarr,.bahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang5
t
Menetapkan
- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 81 ;
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OO6 Tentang Organisasi Dan Tata Ke{a Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20O8 Nomor O3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2O15 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 87);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 37 TAHUN 2OT5 TENTANG PENETAPAN REMUNERASI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS KOTA PAYAKUMBUH
Pasal I
Beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O15 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.
Pasal 3
/
REMUNERASI BLUD PUSKES}IAS
- (1) Pendapatan yang diterima oleh BLUD Puskesmas dari Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan baik yang bersumber dari pendapatan Kapitasi maupun yzrng bersumber dari pendapatan non kapitasi dan Pendapatan BLUD lainnya yang sah dimanfaatkan seluruhnya untuk:
- a. pembayaran Remunerasi pegawai puskesmas; dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a untuk dana yang berasal dari penerimaan Kapitasi Puskesmas tiap Puskesmas ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran Remunerasi dana yang berasal dari penerimaan Non Kapitasi dan pendapatan BLUD lainnya yang sah tiap Puskesmas ditetapkan sebesar 7570 dari penerimaan Dana.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 4OVo dari penerimaan Kapitasi dat 25o/o dari penerimaan Non Kapitasi dan lainnya.
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kine{a di bidang upaya kesehatan peror€rngzrn
- c. kesanggupan BLUD Puskesmas
BAB II - REMUNERASI BLUD PUSKES}IAS
Pasal 4
- (8) Alokasi untuk pay for performance (P2) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (21 huruf b adalah 60% dari alokasi Remunerasi Puskesmas setelah dikurangi P3 dijadikan f 00%, dirinci sesuai deng€rn indikator sebagai berikut:
- a. Kelompok Manajemen dengan alokasi dana 2O"/o dibagi sesuai dengan jabatan, indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut :
| No | JABATAN | INDIKATOR KINI-]R.IA | NJLAI /POIN |
|------|-------------------|---------------------------------------------|---------------|
| I | Direktur BLUD | Mencakup kinerja seluruh staf BLUD | 40 |
| 2 | Peiabal Keuangan | Mencakup kinerja seluruh staf keuangan BLUD | 25 |
| | Bendahara | uraian tugas bendahara | t5 |
| 4 | Kasir Penerima | uraian tugas kasir | 7.5 |
| 5 | Kasir Pengeluaran | uraian tugas kasir | 7.5 |
| 6 | Kontrak | Uraian tugas t€naga kontrak | 5 |
b. Kelompok program UKP dengan alokasi dana 4Oo/o dan dibagi sesuai dengan jabatan, indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut
| NO | JABATAN | INDTKATOR KINERJA | NI LAVPOIN |
|------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| I | Dokter Umum (l) | Pasien tanpa tindakan Pasien dengan tindakan | 5 pasien --l I pasien =l |
| 2 | Dokter Gigi (I) | Pasien tanpa lindakan Pasien dengan tidakan | 5 pasien :l I pasien : I |
| 3 | Bidan Puskesmas | Pasien tanpa tindakan | 5 pasien =l |
P
| | | Pasien dengan tindakan | I pasien = | |
|----|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Bidan Pustu/Puskeskel (PNS) | Pasien tanpa tindakan | 5 pasien =l |
| | | Pasien dengan tindakan | I pasien : I |
| I | Pembina Wilayah PTT I | Pasien tanpa tindakan | 5 pasien =l |
| | | Pasien dengan tindakan | I pasien : I |
| | Bidan PT'I | Pasien tanpa tindakan | 5 pasien =l |
| | | Pasien dengan tindakan | I pasien =l |
| 4 | Pemwat | Pasien tanpa tindakan | l0 Pasien=l |
| | | Pasien dengan tindakan | I pasien :l |
| 5 | Perawat Cigi | Pasien tanpa tindakan | 5 pasien =l |
| | | Pasien dengan tindakan | I pasien = | |
| 6 | MR | Pasien terlayani | 25 pasien =! |
| 7 | Asisten Apoteker & Gudang Obat | Helai resep yang dilayani | 20 Helai resep :l |
| 8 | Laboran | Jumlah pemeriksaan lab | 5 pasien :l |
| 9 | lmunisasi | Pasien dilavani | 5 pasien =l |
| l0 | Konsultasi ft esling, gizi) | Pasien dilayani | 3 pasien :l |
| ll | Klinik Khusus | Pasien dilayani | 5 pasien =l |
| t2 | Klinik IPWL | Pasien dilayani (Baru) | I pasien :l |
| | | Pasien dilayani (Lama) | 5 pasien:l |
| t3 | Klinik VCT | Pasien dilayani | I pasien :l |
- c. Kelompok Program UKM dengan a-lokasi dana 25o/o, dirinci sesuai dengan jabatan sebagai berikut :
- Promosi kesehatan
- Kesehatan lingkungan
- Kesehatan Ibu dan Anak
- Gizt
- P2M
- Program Pengembangan
- d. Kelompok Program UKM sebagaimana tertera pada huruf c dirinci sesuai dengan indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut :
- e. Nilai sikap prilaku dengan alokasi dana 15%, adalah merupakan deposit bagi pegawai, dimana jumlah dana 15o/o dari P2 sebagaimana yang tersebut pada ayat (S) dibagi untuk seluruh pegawai dan apa bila nilai sikap perilaku pegawai tersebut dinilai jelek oleh
| NO | INDIKATOR KINERJA | N ILAI | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 1 | Melakukan penyuluhan kelompok | 1 | Maksimal l Tim=4org |
| 2 | Melakukan pembinaan kelompok | 1 | Memberi laporan hasil kegiatan |
| | Meniadi nara sumber | 2 | Membawa surat tugas dan tanda tangan pihak yang dikunjungi |
| 4 | Melakukan kunjungan rumah | 1 | |
| 5 | Melakukan pengumpulan data | 'l | |
| 6 | Surveilance/p€nyelid ikan epidemioligi | 2 | |
| 7 | Supervisi fasilitatif | 1 | |
V
pelanggan/pasien atau terdapat komplen pasien/ pelanggan maka nilai sikap prilaku pegawai yang bersangkutan al&lt;an hilang l0O% dan akan berdampak, terjadi pengurangan nilai sikap prilaku kelompok yang ada diunit kerja pagawai yang bersangkutan, pejabat Keuangan dan Direktur BLUD masing-masing 5oo/o dari nilai sikap prilaku yang bersangkutan.
BAB II - REMUNERASI BLUD PUSKES}IAS
Pasal 5
- (l). Alokasi Dana yang berasal dari klaim non kapitasi dan lainnya untuk pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatas dibagi menjadi dua kelompok yakni:
- a. Dana klaim non kapitasi Puskesmas Poned
- b. Dana klaim non kapitasi Puskesmas Pembantu/Poskeskel
- c. Dana jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan layanan lainnya
- (2). Dana klaim non kapitasi Puskesmas Poned sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:
- (3). Dana klaim non kapitasi Puskesmas Pembantu/Poskeskel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:
- (4). Dana jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan layanan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:
| NO | PEJAEAT/PEGAWAI | NITAI |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 1 | Direktur BLUD | 5 |
| 2 | Pejabat keuangan(KTU+Pengelola Klaim JKN) | 4 |
| 3 | Dokter penanggung jawab | 7,5 |
| 4 | Kepala ruang rawatan | 5 |
| 5 | Penolong utama | 25 |
| 5 | Pendamping/asisten | 15 |
| 7 | Perawatan/rindakan Pasca Persalinan | 2 /petugas |
| NO | PEJABAT/PEGAWAI | NILAI |
|------|----------------------------------------------|---------|
| 1 | Direktur BLUD | 5 |
| 2 | Pejabat keuangan(KTU+Pengelola Klaim JKN) | 4 |
| 3 | Bidan puskesmas pembantu/poskeskel/Pelaksana | 30 |
V,
| NO | PEJABAT/PEGAWAI | NII.AI |
|------|------------------------|----------|
| 1 | Direktur BLUD | 5 |
| 2 | Pejabat Keuangan (KTU) | 4 |
| 2 | Operator/Pelaksana/Cl' | 30 |
- (5). Ketidakhadhan yang disebabkan oleh selain penugasan ke luar oleh Direktur BLUD maka akan dilakukan pengurangan jasa pelayanan sebesar nilai indek rupiah yang diterima perhari dikali dengan ketidak hadiran
- (6) Diklat /LPJ /Ctt: Melahirkan dan Cuti besar lainnya dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kehadiran.
- (7) Terlambat hadir/ tidak mengikuti apel dan pulang sebelum waktunya yang diakumulasi setiap kelipatan 5 (lima), dikurangi sebesar nilai rupiah remunerasi t hari.
- (8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :
jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang
X jumlah dana jasa pelayanan
jumlah nilai seluruh tenaga
Keterangan :
jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel P1,P2 dan P3 ditambah nilai sikap prilaku dan dikurangi nilai ketidak kehadiran atau keterliambatan
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal ltr ?Etr\lh\.\ 1o\\

Penandatangan: WALIKOTA PAYAKT'UBI'H, M RIZA tr'ALEPI

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal ?3 Wbr\Aar1'' tolb SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH / | NO | PEJABAT/PEGAWAI | NILAI | |------|------------------------|---------|

Penandatangan: | L | Direktur BLUD | 5 | | 2 | Pejabat Keuangan (KTU) | 4 | | 2 | Operator/Pelaksana/Cl' | 30 |

Penandatangan: - (5). Ketidakhadiran yang disebabkan oleh selain penugasan ke luar oleh Direktur BLUD maka akan dilakukan pengurangan jasa pelayanan sebesar nilai indek rupiah yang diterima perhari dikali dengan ketidak hadiran - (6) Diklat /LPJ lCun Mehhirkan dan Cuti besar lainnya dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kehadiran. - (7) Terlambat hadir/ tidak mengikuti apel dan pulang sebelum waktunya yang diakumulasi setiap kelipatan 5 (lima), dikurangi sebesar nilai rupiah remunerasi t hari. - (8) Jurnlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : nilai yang diperoleh oleh seseorang X jumlah dana jasa pelayanan umlah nilai seluruh tenaga Keterangan : umlah nilai diperoleh dari nilai variabel P1,P2 dan P3 ditambah nilai sikap prilaku dan dikurangi nilai ketidak kehadiran atau keterlambatan ## Pasal tI

Penetapan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal aa iEssrlFEr 1o\l rf, ALIKOTA PAYAI(IMBI'H, tu RIZA FALEPI

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal t7 ?bwd ' "olb SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH