PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: a.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengukuran Prestasi Kerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
:
- bahwa menindaklanjuti Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Pedoman Pengukuran Prestasi Kerja sebagai dasar penetapan besaran tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada masing -masing Pegawai Negeri Sipil;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
'
s
6.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. .. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
»
i
Menetapkan
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera utara;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
22. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
21. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
23. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
24. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar.
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
&gt;
J
3. Pejabat Pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan ' pengangkatan, pemindahan, jdan pemberhentian pegawai aparatur sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. , 1
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah . Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota pematangsiantar.
4. Sfekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Pegawai Negeri' Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuh ' i syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekelompok jabatan pimpinan tinggi pratama pada lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
8. Jabatan Administrasi ladalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. j
10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pejabat Fungsional Angka Kredit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.
9. Jabatan pelaksana adalah ' sekelompok pegawai aparatur sipil Negara yang berjtanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan ' publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkart , atas hasil pencapaian prestasi kerja selama 1 (£atu) bulan di luar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai dari suatu kegiatan pada SKPD sesuai dengan tugas, fungsi dan perilaku kerja.
13. Pengukuran Prestasi Kerja Pegawai adalah pengukuran kinerja terhadap PNS pada satuan perangkat daerah sesuai dengan aspek perilaku kerja, tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban.
15. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan , serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
16. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dinyatakan dalam uraian tugas jabatan yang bersangkutan.
i
17. Pemeriksa Hasil Pengukuran Prestasi Kerja SKPD adalah PNS yang diberi tugas untuk menyiapkan Rekapitulasi Pencapaian Prestasi Keija dan Rekapitulasi Pencapaian Prestasi Kerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
2. Capdran Kegiatan harian adalah jurnal kegiatan harian yang dilaksanakan oleh PNS yang meliputi pelaksanaan tugas selama 1 (satu) bulan. 18.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
&gt;
Maksud dan tujuan Pedoman Pengukuran Prestasi Kerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS adalah sebagai panduan dalam pengukuran prestasi kerja serta pehghitungan besaran tunjangan tambahan penghasilan yang akan diterima oleh masing-masing PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
PNS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 di atas adalah:
- b. PNS dalam Jabatan Administrasi, yaitu :
- a. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
1. Jabatan administrator;
2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan pelaksana.
- c. PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu P2UPD.
BAB IV - POKOK-POKOK KEBIJAKAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, meningkatkan prestasi kerja, motivasi, iriovasi, disiplin dan penghargaan terhadap prestasi kerja PNS ## BAB V
BAB IV - POKOK-POKOK KEBIJAKAN Pasal 4
Pasal 5
- (1) Pengukuran Prestasi Kerja dilakukan terhadap prestasi kerja perorangan PNS yang bersangkutan.
- (2) Hasil Pengukuran Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif dijadikan ukuran prestasi ~ keija SKPD.
- (3) Pengukuran Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan
BAB IV - POKOK-POKOK KEBIJAKAN Pasal 4
Pasal 8
- (1) Pengukuran prestasi kerja dan perhitungan besar tambahan penghasilan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang dimuat dalam formulir sebagai berikut :
- b. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 2 (FPPK2), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretaris Daerah);
- a. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 1 (FPPK1), untuk -mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan) dan Pejabat Administrator (Camat);
- c. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 3 (FPPK3), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II Staf Ahli Walikota.
- d. - Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 4 (FPPK4), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Administrator;
- e. Formulir Pengukuran Prestasi Keija 5 (FPPK5), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Pengawas;
- f. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 6 (FPPK6), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan - penghasilan Pejabat Pelaksana;
8. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 7 (FPPK7), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Fungsional Tertentu P2UPD; g -
- (2) Formulir pengukuran prestasi kerja dan perhiturigan besar tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kelima Pengukuran Prestasi Keija

## Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah diberikan tambahan penghasilan tanpa dilakukan pengukuran prestasi kerja.
- (2) PNSwajib membuat Laporan Kegiatan Harian dan mengisi Formulir Pengukuran Prestasi Kerjanya sebagai dasar pelaksanaan pengukuran prestasi kerjanya dan pemberian tambahan penghasilan.
- (3) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Administrator dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi pratama sebagai atasan langsungnya.
- (5) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Administrator Camat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Pengawas ' dilaksanakan oleh Pejabat atasan langsungnya.
- (6) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Fungsional Tertentu P2UPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (8) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Pelaksana dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai atasan langsung.

## Bagian Keenam Tata Cara Pengukuran Prestasi Kerja Pasal 10

- (1) Penyampaian Laporan Kegiatan Harian dan Instrumen Pengukuran Prestasi Kerja, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. Pejabat Administrator selain Camat wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Pengukuran Prestasi Kerjanya kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk dinilai
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat administrator (Camat) wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Pengukuran Prestasi -Kerjanya kepada Sekretaris Daerah dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur;

'

setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur;

- c. Pejabat Pengawas wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Pengukuran Prestasi Kerjanya kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur;
- d. - Pejabat Pelaksana wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Pengukuran Prestasi Kerjanya kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur;
- b. Pejabat Fungsional Tertentu P2UPD wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Pengukuran Prestasi Kerjanya kepada Kepala SKPD-nya untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur;
- (2) Pejabat yang menilai dan PNS yang dinilai wajib menandatangani Formulir Penilaian Prestasi Kerja yang -telah diisi setiap bulan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemeriksa Hasil Pengukuran Prestasi Kerja SKPD di SKPD-nya masing-masing paling lambat hari ke-9 (sembilan) setiap bulannya pada hari kerja.
- (4) Pemeriksa Hasil Pengukuran Prestasi Kerja SKPD di masing-masing SKPD wajib mengumpulkan, memeriksa ketepatan penilaian prestasi kerja, kemudian merekapitulasi dan mengarsipkan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Instrumen Pengukuran Prestasi Kerja seluruh PNS di lingkungannya.
- (3) Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Instrumen Pengukuran Prestasi Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator (Camat) yang telah selesai diperiksa oleh Sekretaris Daerah selanjutnya diserahkan kepada Pemeriksa Hasil Pengukuran Prestasi Kerja SKPD di SKPD Pejabat yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksa Hasil Pengukuran Prestasi Kerja SKPD wajib memeriksa dan menandatangani Formulir Instrumen Penilaian Prestasi Kerja yang telah diisi pada setiap akhir bulan.

## Pasal 11

Tata cara pengukuran Prestasi Kerja yang terkait dengan penghitungan pelaksanaan tugas pokok, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jam kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:
- b. Hari Jumat, pukul 07.45 WIB jam istirahat jam 11.30 WIB - 13.00 WIB; 16.30 WIB,
- a. Hari Senin-Kamis, pukul 07.45 WIB - 16.00 WIB, jam istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB;
- c. Kecuali ditentukan lain oleh pemerintah / peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok bagi PNS dalam sebulan paling kurang 7 (tujuh) jam 15 (lima belas) menit dikali hari efektif kerja pada bulan tersebut; , , j
- (3) Pelaksanaan apel pagi dan apel sore termasuk tugas ~ pokok yang harus dilaksanakan oleh PNS;
- (4) Finger Print dilaksanakan sebelum apel pagi dan setelah apel sore; ,
8. 1 ! (5) Pengukuran prestasi keija untuk . Pejabat Fungsional Tertentu P2UPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD dengan ketentuan dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

## Bagian Ketujuh

## Hasil Pengukuran Prestasi Kerja Pasal 12

,

- (1) Hasil Pengukuran Prestasi Keija yang dilakukan oleh Pejabat Atasan Langsung, direkapitulaai oleh Pemeriksa -Hasil Pengukuran Prestasi Kerja di masing-masing SKPD dalam bentuk Formulir Rekapitulasi Pencapaian Prestasi Kerja (RPK) dan Formulir Rekapitulasi Besaran Tambahan Penghasilan (RBTP) serta dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar;
- (2) Hasil pengukuran prestasi kerja PNS dipergunakan sebagai dasar penghitungan besaran tambahan - penghasilan.
- (3) Hasil pengukuran prestasi kerja PNS dapat menjadi bahan pertimbangan penilaian dalam Sasaran Prestasi Kprja Pegawai dan penempatan dalam jabatan serta pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Formulir Rekapitulasi Pencapaian Prestasi Kerja dan Formulir Rekapitulasi Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Keberatan Atas Hasil Pengukuran Prestasi Kerja

## Bagian Kedelapan Pasal 13

- (1) PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian yang telah dilakukan.
- (2) Keberatan atas hasil pengukuran Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh Atasan Penilai secara berjenjang, sampai kepada Kepala SKPD.
- (3) Dalam hal kepala SKPD tidak dapat menyelesaikan keberatan terhadap hasil pengukuran Prestasi Kerja, maka Kepala SKPD melaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar bersama - sama dengan Inspektorat Daerah Kota
5. Pematangsiantar menindaklanjuti hasil pengukuran Prestasi Kerja dengan membahas dan memutuskan bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan, berdasarkan bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan oleh pihak yang bersengketa.
- (5) Pejabat penilai dan PNS yang dinilai wajib menandatangani Formulir Pengukuran Prestasi Kerja dengan hasil pengukuran yang diputuskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (6) Hasil pengukuran Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (5) selanjutnya dijadikan dasar penghitungan pemberian besaran tunjangan tambahan penghasilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Tambahan Penghasilan PNS diberikan adalah sesuai dengan hasil total penilaian prestasi kerja dikalikan dengan besar tambahan penghasilan pegawai yang telah ditetapkan.

## Pasal 15

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS pindahan dan PNS titipan dari luar Pemerintah Kota Pematangsiantar diberikan sesuai dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun berjalan.

## BAB VI

TUGAS BELAJAR DAN DIKLAT

Pasal 16

- (1) Bagi PNS yang mengikuti tugas belajar tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Bagi PNS yang mengikuti Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Kepemimpinan, dihitung sebagai pelaksanaan -" tugas pokok.

## BAB VII

## MEKANISME PEMBAYARAN Pasal 17

Pembayaran tambahan penghasilan pegawai kepada PNS dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

## PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## BAB VIII Pasal 18

- penghasilan : untuk PNS (1) Pembayaran tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak dapat dilaksanakan dan / atau dihentikan, dalam hal PNS yang bersangkutan:
- a. mengajukan keberatan / banding administrasi terhadap putusan hukuman disiplin berat;
- b. menjalani cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara;
- c. berhenti sebagai PNS;
- d. menjalani masa bebas tugas / masa persiapan pensiun; dan
- e. menjalani tugas belajar.
- (2) Dalam hal PNS yang mengajukan keberatan / banding administrasi terhadap putusan hukuman disiplin berat dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka tambahan penghasilan akan dibayarkan terhitung sejak mulai dihentikannya pembayaran tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang menjalani cuti besar karena bersalin, atau cuti sakit di atas 20 (dua puluh) hari kerja dalam bulan berjalan hanya diberikan Tambahan Penghasilan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang telah ditetapkan.

## BAB IX

## SANKSI Pasal 19

- (1) Pimpinan SKPD menyampaikan nama-nama PNS yang Prestasi Keijanya di bawah 25% (dua puluh lima persen) kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil tindak lanjut Badan Kepegawaian Daerah bersama-sama dengan Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar terbukti memberikan penilaian prestasi kerja yang tidak sesuai dengan bukti prestasi kerja diberikan sanksi berupa -pengurangan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tambahan penghasilan total pada bulan berikutnya.
- (3) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian prestasi keija kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pengurangan tambahan penghasilan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tambahan penghasilan total ~ pada bulan berikutnya.

•

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 2 ^ 20 nf

•

j

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,


BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR

## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

- (1) \_ Hal=hal yang belum cukup ' diatur dalaip ' ' Peraturan Walikota,ini' sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Pada sjaat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka, Peraturan Walikota Pematarigsiantar Nomor 31 ! Tahun 2014 tentang Pedorrian Pengukuran Prestasi Kerja| Da!lam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Nfegeri - Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota iPematangsiantar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ' 1 ( 2 )

'

:

I

.

;

'

P ^ sal 21

Agar setiap ' orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengah penempatanhya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar. ' . ; '

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung bulari Januari 2017. ' ( ; · \ \ I

i

!

1

j

'

'

Ditetapkan di Pematangsiantar pada tbnggal Z \ FE@RVJ ' ARI 2 . o\ f

Pj;. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

i

1

\

ANTHONY SIAHAAN '

i

,

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

: 12 raBJU

5L &lt; ? rf 9 \

NOMOR

TANGGAL

:

TENTANG

:

PEDOMAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Di LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

- "

## FORMULIR PENGUKURAN PRESTASI KERJA 1 (FPPK1)

Instrumen Pengukuran Prestasi Keija dan Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan) dan Pejabat Administrator (Camat)

Bulan :

Instansi :

Tahun :

| NO | PEJABAT YANG MENILAI | PEJABAT YANG MENILAI | PEJABAT YANG MENILAI | PEJABAT YANG DINILAI | PEJABAT YANG DINILAI |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 . | Nama | Nama | | | |
| 2 . | NIP | NIP | | | |
| 3. | Pangkat /Gol . Ruang | Pangkat / Gol . Ruang | | | |
| 4 . | Jabatan | Jabatan | | | |
| 5 . | Unit kerja | Unit kerja | | | |

## ixESTASIKERJA

| NO | ASPEK YANG DINILAI | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kehadiran | 15% | 14% | 13% | 12 % | 11 % | 0% |
| 1 | Kehadiran | Hadir selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau lebih sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama-29 - (dua puluh)- 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 18 (delapan belas) - 19 (sembilan belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 16 (enam belas ) - 17 (tujuh belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 14 (empat belas ) - 15 (lima belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 13 (tiga belas) hari kerja ke bawah sesuai hari kerja yang berlaku |
| 2 | Pelaksanaan Tugas & fungsi | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10 % |
| 2 | Pelaksanaan Tugas & fungsi | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau lebih sesuai jam kerja yang berlaku | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 20 (dua puluh) - 21(dua puluh satu) hari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 18 (delapan belas) - 19 (Sembilan belas) hari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 16 (enam be!as) - 17 (tujuh belas) hari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 14 (empat belas) - 15 (lima belas) hari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok kurang dari 14 (empat belas) hari kerja |
| | Penyerapan Anggaran Bulanan Tahun Berjalan | 30% | 25% | 20% | 15% | 10 % | 5% |
| | Penyerapan Anggaran Bulanan Tahun Berjalan | Penyerapan Anggaran Bulan Sebelumnya mencapai > 90% dari target | 90% Penyerapan Anggaran Bulan sebelumnya < 100% dari target | 80%<Penyerapan Anggaran Bulan Sebelumnya < 90% dari target | 70%£ Penyerapan Anggaran Bulan Sebelumnya < 80%dari target | 60%S Penyerapan Anggaran Bulan Sebelumnya < 70% dari target | Penyerapan Anggaran Bulan Sebelumnya < 50%Dari Target |
| 4 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | 5% | 4% | 3% | 2% | 1 % | 0% |
| 4 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke - 3 (tiga) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke-4 (empat) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke-5 (lima) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke-6 (enam) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke- 7 (tujuh) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke - 8 (delapan) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya |
| Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase |

## JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN:

Jumlah TPP yang dibayarkan langsung per bulan

Besaran Persentase x Besaran TPP

=

Rp.

- PPH - Rp

Pejabat yang menilai

Pejabat yang dinilai

(

)

(

)

Nama

NIP

Pangkat /Gol.

Jabatan

Nama

NIP

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

## FORMULIR PENGUKURAN PRESTASI KERJA 2 (FPPK2)

Instrumen Pengukuran Prestasi Kerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Pimpiman Tinggi Pratama (Asisten Sekretaris Daerah)

Bulan :

Instansi :

Tahun :

NO

.

1

2.

3.

4.

5.

Unit kerja

Unit kerja

## PRESTASI KERJA

| NO | ASPEK YANG DINILAI | SKALA PERSENTASE | i | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | NILAI |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Kehadiran | 15% | 14% | 13% | 12 % | 11 % | 0% | |
| 1 | Kehadiran | Hadir selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau lebih sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 20 (dua puluh) - 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 18 : (delapan belas) - 19 (sembilan belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 16 (enam belas ) - 17 (tujuh belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | ' Hadir selama 14 (empat belas ) -15 (lima belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 13 (tiga belas) hari kerjakebawah sesuai hari kerja yang bdrlaku | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas& fungsi | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas& fungsi | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau lebih sesuai jam kerja yang berlaku | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 20 (dua puluh)-21(dua puluh satu) hari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 18 (delapan belas)- 19 (Sembilan belas) hari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 16 (enam belas)-17 (tujuh belas) hari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 14 (empat belas) - 15 (lima belas) hari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok kurang dari14 (empat belas) hari kerja | |
| 3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | 5% | 4% | 3% | 2 % | 1 % | 0% | |
| 3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke - 1(satu) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan . kegiatan harian pada hari ke - 2 (dua) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke - 3 (tiga) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian iaporan kegiatan harian pada hari ke - 4 (empat) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian iaporan kegiatan harian pada hari ke - 5 (lima) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke - 6 (enam) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | |
| Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | |

## TMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN:

Jumlah TPP yang dibayarkan langsung per bulan

Besaran Persentase x Besaran TPP =

Pejabat yang menilai

(

Rp.

- PPH = Rp

)

## Pemeriksa Pengukuran Kincrja (Verifikator)

(

)

PEJABAT YANG MENILAI

Ruang

PEJABAT YANG DINILAI

Pejabat yang dinilai

*

## FORMULIR PEHGUKURAN PRESTASI KERJA 3 {FPPK3)

Instrumen Pengukuran Prestasi Kerja dan PerMtimgan Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli Walikota)

Bulan :

Instansi :

Tahun :

NO

.

1

2

.

3.

4.

Nama

NIP

Pangkat /Gol. Ruang

Jabatan

5.

Nama

NIP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan

Unit kerja

Unit kerja

## PRESTASI KERJA

| NO | ASPEK YANG DINILAI | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kehadiran | 15% | 14% | 13% | 12 % | 11 % | 0% |
| 1 | Kehadiran | Hadir selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau lebih sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 20 (dua puluh) - 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 18 (delapan belas) - 19 (sembilan belas) hari kerja sesuai hari kerja yangberlaku | Hadir selama 16 (enam belas ) - 17 (tujuh belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 14 (empat belas ) - 15 (lima belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 13 (tiga belas) hari kerja kebawah sesuai hari kerja yang berlaku |
| 2 | Pelaksanaan Tugas& fungsi | 55% | 45% | 40% | 35% | 30% | 5% |
| 2 | Pelaksanaan Tugas& fungsi | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau lebih sesuai jam kerja yang berlaku | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 20 (dua puluh) - 21(dua puluh satuLbari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 18 (delapan belas)- 19 (Sembilan belas) hari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 16 (enam belas) - 17 (tujuh belas) hari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok selama 14 (empat belas)-15 (lima belas) hari kerja | Pelakasanaan Tugas Pokok kurang dari 14 . (empat belas) hari kerja |
| 3 | Jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Walikota | 25% | 20% | 0% | | | |
| 3 | Jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Walikota | Menghasilkan 2 (dua) atau lebih rekomendasi kebijakan dalam1 (satu) bulan | Menghasilkan1 (satu) atau lebih rekomendasi kebijakan dalam1 (satu) bulan | Tidak ada menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam 1(satu) bulan | | | |
| | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | 5% | 4% | 3% | 2% | 1 % | 0% |
| | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke-1(satu) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke - 2 (dua) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke - 3 (tiga) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke-4 (empat) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke- 5 (lima) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke-6 (enam) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya |
| Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase |

## JUMLAH TAMBAHAN PENGHAS1LAN YANG DB3AYARKAN:

Jumlah TPP yang dibayarkan langsung per bulan

Besaran Persentase x Besaran TPP

Pejabat yang menilai

(

=

Rp.

-

PPH = Rp

(

## Pemeriksa Pengukuran Kinerja (Veriflkator)

)

PEJABAT YANG MEWILAI

PEJABAT YANG DINILAI

Pejabat yang dinilai

)

Bulan :

NO

1.

2

.

3.

4.

Nama

NIP

Pangkat / Gol. Ruang

5.

Nama

NIP

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

Unit kerja

Jabatan

Unit kerja

## PRESTASI KERJA

| NO | ASPEK YANG DINILAI | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kehadiran | 15% | 14% | 13% | 12 % | 11 % | 0% |
| 1 | Kehadiran | Hadir selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau lebih sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 20 (dua puluh) - 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadlr selama 18 (delapan belas) - 19 (sembilan belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama16 (enam belas ) - 17 (tujuh belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 14 (empat belas ) - 15 (lima belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 13 (tiga belas) hari kerja ke bawah sesuai hari kerja yang berlaku |
| 2 | Terlambat | 10 % | 8 % | 6 % | 4% | 2 % | 0% |
| 2 | Terlambat | Akumulasi keterlambatan 0 (nol) jam dalam1 (satu) bulan | 0 < Akumulasi keterlambatan<3 (tiga) jam dalam1 (satu) bulan | 3 Akumulasi keterlambatan< 5 (lima) jam dalam 1(satu) bulan | 5 <Akumulasi keterlambatan<7 (tujuh) jam dalam 1(satu) bulan | 7 Akumulasi keterlambatan<9 (sembilan) jam dalam1(satu) bulan | Akumulasi keterlambatan 9 (sembilan) jam dalam 1(satu) bulan |
| 3 | Pulang lebih cepat tanpa ijin | 5% | 4% | 3% | 2% | 1 % | 0% |
| 3 | Pulang lebih cepat tanpa ijin | Akumulasi pulang lebih cepat 0 (nol) jam dalam1(satu) bulan | Akumulasi pulang lebih cepat < 2 (dua) jam dalam1 (satu) bulan | Akumulasi pulang lebih cepat< 4 (empat) jam dalam 1(satu) bulan | Akumulasi pulang lebih cepat < 6 (enam) jam dalam 1(satu) bulan | Akumulasi pulang lebih cepat < 8 (delapan) jam dalam 1(satu) bulan | Akumulasi pulang lebih cepat 8 (delapan) jam dalam 1(satu) bulan |
| 4 | Pelaksanaan Tugas dan fungsi | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | 5% |
| 4 | Pelaksanaan Tugas dan fungsi | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 140 jam atau lebih dalam sebulan | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 125 - 139 jam dalam sebulan | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 115-124 jam dalam sebulan | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 95 - 114 jam dalam sebulan | PelaksanaanTugas Pokok selama 80- 94 jam dalam sebulan | Pelaksanaan Tugas Pokok kurang dari 80 jam dalam sebuian |
| | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | 5% | 4% | 3% | 2 % | 1 % | 0% |
| | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke-3 (tiga) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke4 (empat) sesuai haFi - efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke- S(lima) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke- 6(enam) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke- 7(tujuh) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke- 8(delapan) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya |
| Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase | Besaran Persentase |

## JUMLAHTAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN:

Jumlah TPP yang dibayarkan langsung per bulan

Besaran Persentase x BesaranTPP = Rp.

Pejabat yang menilai

(

- PPH = Rp

)

(

## Pemeriksa Pengukuran Kinerja (Verifikator)

( · )

## FORMULIR PENGUKURAN PRESTASI KERJA 4 (FPPK4)

;

Instrumen Pengukuram. Prestasi Kerja dan Ferhitungan Tambahan Penghasilan -bag! - Pejabat Administrator i

Tahun :

Instansi :

PEJABAT YANG MENILAI

PEJABAT YANG DINILAI

Pejabat yang dinilai

I

Bulan :

NO

1

.

2

.

3.

4.

Nama

NIP

Pangkat /Gol. Ruang,

Jabatan

5.

Instansi :

Nama

NIP

- Pangkat /Gol. Ruang

Jabatan

Unit kerja

Unit kerja

## PRESTASI KERJA

i

I

| NO | ASPEK YANG DINILAI | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE | SKALA PERSENTASE |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kehadiran | 15% | 14% - | 13% | 12 % | 11 % | 0% |
| 1 | Kehadiran | Hadir selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau lebih sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 20 (dua puluhl ^ l (dua puluh satu) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 18 (delapan belas) - 19 (sembilan belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 16 (enam belas ) - 17 (tujuh belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 14 (empatbelas ) - 15 . (lima belas) hari kerja sesuai hari kerja yang berlaku | Hadir selama 13 ( tiga belas ) hari kerja ke bawah sesuai hari kprja yang berlaku ' |
| 2 | Terlambat | 10 % | 8% | 6% | 4% | 2% | 0% |
| 2 | Terlambat | Akumulasi keterlambatan 0 (nol) jam dalam1 (satu) bulan | 0< Akumulasi keterlambatarrc3 (tiga) jam dalam1 (satu) bulan | 3 Akumulasi keterlambatan < 5 (lima) jam dalam 1(satu) bulan | 5 <Akumulasi keterlambatan < 7 (tujuh) jam dalam 1(satu) bulan | 7 < Akumulasi keterlambatan < 9 (sembilan) jam dalam1(satu) bulan | Akumulasi keterlambatan>9 (sembilan) jam dalam 1(satu) bulan |
| 3 | Pulang lebih cepattanpa ijin | 5% | 4% | 3% | 2% | 1 % | 0% |
| 3 | Pulang lebih cepattanpa ijin | Akumulasi pulang lebih cepat 0 (nol) jam dalam1(satu) bulan | Akumulasi pulang lebih cepat < 2 (dua) jam dalaml (satu) bulan | Akumulasi pulang lebih cepat < 4 (empat) jam dalam1(satu) bulan | Akumulasi pulang lebih cepat < 6 (enam) jam dalam 1(satu) bulan | Akumulasi pulang lebih cepat < 8 (delapan) jam dalam 1(satu) bulan | Akumulasi pUlang lebih cepat > 8 (delapan) jam dalam 1(satu) bulan |
| 4 | Pelaksanaan Tugas dan fungsi | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | 5% |
| 4 | Pelaksanaan Tugas dan fungsi | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 140 jam atau lebih dalam sebulan | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 125 - 139 jam dalam sebulan | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 115 - 124 jam dalam sebulan | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 95 - 114 jam dalam sebulan | Pelaksanaan Tugas Pokok selama 80- 94 jam dalam sebulan | Pelaksanaan Tugas Pokok kurang dari 80 jam dalam sebulan |
| | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | 5% | 4%. | 3% | 2% | 1 % | 0% |
| | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke-3 (tiga) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke4 (empat) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian pada hari ke- 5(lima) sesuai hari efektif kerja pada bulan berikutnya | Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian