Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2017 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2005-2025 (berlaku 9 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2005-2025
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,
- a . bahwa sebagai landasan dan pedoman pembangunan jangka panjang Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk mengetahui potensi dan kondisi riil serta proyeksi arah pembangunan di Kabupaten Aceh Besar pada masa akan datang, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 - 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 41);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR dan BUPATI ACEH BESAR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR 2005-2025.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud Penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Besar 2005-2025 adalah untuk menyediakan landasan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Tujuan Penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Besar 20052025 adalah untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Aceh Besar dalam jangka waktu 2005 - 2025.
BAB III - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Pasal 3
Pasal 3
RPJPD merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi dan misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai tahun 2025, adalah sebagaimana tersebut dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 9 Mei 2017 M 12 Sya'ban 1438 H

Penandatangan: BUPATI ACEH BESAR, dto MUKHLIS BASYAH

Penetapan: Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal 9 Mei 2017 M 12 Sya'ban 1438 H

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR, dto ISKANDAR LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 NOMOR 2
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

## Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kabupaten Aceh Besar.

## Pasal 5

Dalam menyusun materi kampanye yang berisi visi, misi, dan program pembangunan Kabupaten, Calon Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Aceh dan RPJM Aceh.

## Pasal 6

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 terdiri:

BAB I Pendahuluan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Aceh Besar.

- BAB III Analisis Isu-Isu Strategis.
- BAB IV Visi dan Misi Pembangunan Aceh Besar Tahun 20052025.

BAB V Kaidah Pelaksanaan.

BAB VI Penutup.

## BAB IV

## HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA LAINNYA

## Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar.

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar, merupakan Perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagai hasil musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten setiap tahunnya.
- (3) Perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perencanaan strategis dalam periode 5 (lima) tahunan, sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. Pedoman untuk menuntun arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 20052025;
- b. Pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun dalam merumuskan dan menyusun visi, misi, dan program pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Kerangka dasar bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun arah kebijakan umum/kebijakan umum APBK Aceh Besar dalam setiap tahunnya; dan
- d. Kerangka dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun kebijakan arah pembangunan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya.
- (3) Untuk masa Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati dalam periode Tahun 2020-2025 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 9 Mei 2017 M 12 Sya'ban 1438 H

BUPATI ACEH BESAR, dto

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal 9 Mei 2017 M 12 Sya'ban 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR, dto

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 NOMOR 2

## PENJELASAN

ATAS

## QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

## NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2005-2025

## I. UMUM

Bahwa sebagai landasan dan pedoman pembangunan jangka panjang Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk mengetahui potensi dan kondisi riil serta proyeksi arah pembangunan di Kabupaten Aceh Besar pada masa akan datang, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 - 2025.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 57