PERATURAN DAERAH RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 11 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KERINCI PROVINSIJAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATE N KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif penempatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51610);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 7);
33. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2013.
Menetapkan
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksana APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampir dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan U saha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
Rp 50.595.890.924,29
Rp 11.709.000.000,00
Rp 38.886.890.924,29
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
- Surflus/ defisit
Rp 801.644.690. 794,52
Rp 796.337.130.989,66
Rp 5.307.559.804,86
- a. Pendapatan
- b. Belanja dan Transfer Surflus / defisit
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 2.425.815.359,48 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan Setelah perubahan
Rp 804.070.506.154,00
b. Realisasi Selisih le bih / (kurang)
Rp 801.644.690.794,52 Rp 2.425.815.359,48
| (2) | Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 46.619.503.830,63 dengan rincian sebagai berikut: | Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 46.619.503.830,63 dengan rincian sebagai berikut: |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) | a. Anggaran belanja Setelah perubahan | Rp 842.956.634.820,29 |
| (2) | b. Realisasi | Rp 796.337 .130.989,66 |
| (2) | Selisih lebih/ (kurang) | Rp 46.619.503.830,63 |
| (3) | sejumlah Selisih anggaran dengan realisasi surflus/ defisit Rp (33.578.568.861,43)_dengan rincian sebagai berikut: | sejumlah Selisih anggaran dengan realisasi surflus/ defisit Rp (33.578.568.861,43)_dengan rincian sebagai berikut: |
| (3) | a. Surflus/ defisit Setelah perubahan | Rp (38.886.128.666,29) |
| (3) | b. Realisasi | Rp. 5.307.559.804,86 |
| (3) | Selisih lebih/ (kurang) | Rp (33.578.568.861,43) |
| (4) | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp7.908.499.040,46 dengan rincian sebagai berikut: | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp7.908.499.040,46 dengan rincian sebagai berikut: |
| (4) | a. Anggaran penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan | Rp 58.504.389.964,75 |
| (4) | b. Realisasi | Rp 50.595.890.924,29 |
| (4) | Selisih lebih/ (kurang) | Rp 7.908.499.040,46 |
| (4) | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 762.258,00 dengan rincian sebagai berikut: | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 762.258,00 dengan rincian sebagai berikut: |
| (5) | a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah peru bahan | Rp 11.709.762.258,00 |
| (5) | b. Realisasi | Rp 11.709.000.000,00 |
| (5) | | Rp 762.258,00 |
| (5) | Selisih lebih/(kurang) | |
| (6) | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 7.907.736.782,46 dengan rincian sebagai berikut: | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 7.907.736.782,46 dengan rincian sebagai berikut: |
| (6) | a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 46.794.627.706,75 |
| (6) | b. Realisasi | Rp 38.886.890. 924229 |
| (6) | Selisih lebih/ (kurang) | Rp 7.907.736.782,46 |
Pasal 4
| (6) | a. Jumlah asset b. Jumlah kewajiban Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagai beriku t: | Rp 1.667.198.762.607,54 12.712.572.277 ,02 Rp Rp 1.679.911.334.884,56 1 huruf b per 31 Desember |
| (6) | c. Jumlah ekuitas dana | |
| (6) | | |
| a. | Saldo awal | Rp | 47.901.422.869, 11 |
|------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|
| b. | Arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 206.338.315.397 ,02 |
| c. | Arus kas dari aktivitas investasi Aset non keuangan | Rp | (199.729.616.239,00) |
| d. | Arus kas dari aktivitas Pembiayaan | Rp. | (11.709.000.000,00) |
| e. | Arus kas dari aktivitas non anggaran | Rp | 146.301.960,00 |
| f. | Saldo akhir per 31 Desember 2013 | Rp | 46. 708.270.158, 17 |
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- d. Lampiran IV

- c. Lampiran III

: Neraca

: Laporan arus kas

: Catatan atas laporan keuangan

- Lampiran II

- b.

- a. Lampiran

- I

: Laporan realisasi aggaran

Lampiran I.1 pemerintahan

: Ringkasan lapran realisasi aggaran menurut urusan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

Lampiran I:5

: Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I. 7

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.8

- Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lain ya;

Lampiran I.9

- Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran beriku tnya;

Lampiran I.10

: Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.11

: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

..

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci


Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal, 11 JULI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

H. ZULFAHMI. S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014 NOMOR 1