UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1951 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (berlaku 17 September 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sudah tiba waktunya untuk mencabut Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951;
bahwa perlu diadakan peraturan-peraturan baru yang mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan dengan Undang-undang;
bahwa karena keadaan yang mendesak Undang-undang baru itu perlu segera diadakan;
Mengingat
: Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
1. Mencabut Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951;
2. Menetapkan Undang-undang Darurat tentang penyelesaian perselisihan perburuhan sebagai berikut :
BAGIAN I.
Tentang istilah-istilah dalam Undang-undang ini.
Pasal 1
- (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
- a. buruh, ialah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah;
- b. majikan, ialah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh;
- c. perselisihan perburuhan, ialah pertentangan antara majikan atau perserikatan majikan dengan perserikatan buruh atau sejumlah buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian faham mengenai hubungan kerja dan/atau keadaan perburuhan;
- d. tindakan tersebut pada pasal 4 dari para Undang-undang ini, ialah salah satu dari perbuatan-perbuatan secara kollektif sebagai berikut :
6. 1e. dari pihak majikan : menutup perusahaan atau menolak buruh untuk menjalankan pekerjaan, sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu majikan lain menekan, supaya buruh menerima suatu syarat dan/atau keadaan perburuhan;
7. 2e dari pihak buruh : menghentikan pekerjaan atau memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu golongan buruh lain menekan, supaya majikan menerima suatu syarat dan/atau keadaan perburuhan yang dituntut oleh buruh;
- e. pegawai, ialah pegawai Kementerian Perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan untuk memberikan perantaraan dalam perselisihan-perselisihan perburuhan;
- f. Panitya Daerah, ialah Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah tersebut pada pasal 3.
- g. Panitya Pusat, ialah Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut pada pasal 16.
- (2) Termasuk perbuatan-perbuatan secara kollektif perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tersendiri, tetapi sebenarnya mempunyai hubungan satu sama lain yang sebegitu rupa, sehingga dapat dianggap sebagai pernyataan dari satu hasrat yang sama.
- (3) Termasuk majikan ialah wakilnya di Indonesia dari pada majikan di luar negeri.
Bagian II.
Tentang penyelesaian di daerah.
Pasal 3
- f. Panitya Daerah, ialah Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah tersebut pada pasal 3.
Pasal 4
6. 1e. dari pihak majikan : menutup perusahaan atau menolak buruh untuk menjalankan pekerjaan, sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu majikan lain menekan, supaya buruh menerima suatu syarat dan/atau keadaan perburuhan;
7. 2e dari pihak buruh : menghentikan pekerjaan atau memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu golongan buruh lain menekan, supaya majikan menerima suatu syarat dan/atau keadaan perburuhan yang dituntut oleh buruh;
- e. pegawai, ialah pegawai Kementerian Perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan untuk memberikan perantaraan dalam perselisihan-perselisihan perburuhan;
- f. Panitya Daerah, ialah Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah tersebut pada pasal 3.
- g. Panitya Pusat, ialah Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut pada pasal 16.
- (2) Termasuk perbuatan-perbuatan secara kollektif perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tersendiri, tetapi sebenarnya mempunyai hubungan satu sama lain yang sebegitu rupa, sehingga dapat dianggap sebagai pernyataan dari satu hasrat yang sama.
- (3) Termasuk majikan ialah wakilnya di Indonesia dari pada majikan di luar negeri.
Bagian II.
Tentang penyelesaian di daerah.
- (1) Jika dalam suatu perselisihan perburuhan oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat diperoleh penyelesaian, maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat kepada pegawai.
- (2) Pemberitahuan termaksud pada ayat di atas memuat atau berarti permintaan kepada pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan mana harus diberikan.
Pasal 5
- (4) Jika pegawai berpendapat, bahwa suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan perantaraan olehnya, maka hal itu oleh pegawai segera diserahkan kepada Panitya Daerah.
- (1) Panitya Penyelesaian perselisihan Perburuhan Daerah diadakan di kota-kota yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan, untuk mengurus perselisihanperselisihan perburuhan, di daerah yang tertentu.
- (2) Panitya Daerah terdiri atas pegawai sebagai ketua dan wakil-wakil dari Kementerian-kementerian Dalam Negeri, Perekonomian, Pertanian, Keuangan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai anggauta, yang diangkat oleh Menteri Perburuhan, atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (3) Peraturan tata-tertib Panitya Daerah ditetapkan oleh Menteri perburuhan.
- (1) Jika dalam suatu perselisihan satu pihak hendak melakukan tindakan terhadap pihak lainnya, maka maksud mengadakan tindakan itu harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada Panitya Daerah, dan tindakan yang dimaksud baru boleh dilakukan secepat-cepatnya tiga minggu sesudah pemberitahuan tersebut di atas diterima oleh Panitya Daerah.
- (2) Penerimaan pemberitahuan tersebut pada ayat di atas serta tanggal hari penerimaan itu dicatat oleh Ketua Panitya Daerah dan diberitahukan dengan surat kepada pihak-pihak yang berselisih.
- (3) Pemberitahuan tentang akan dilakukannya suatu tindakan dan tanggal hari penerimaan pemberitahuan termaksud pada ayat (2) oleh ketua Panitya Daerah disampaikan dengan segera kepada Menteri Perburuhan dengan disertai laporan mengenai perantaraan termaksud pada pasal 5.
- (4) Waktu tiga minggu termaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Panitya Pusat, jika ternyata bahwa hal demikian perlu berhubung dengan jauhnya atau sukarnya perhubungan atau untuk keperluan mengadakan enquete sebagai termaksud pada pasal 10.
- (1) Panitya Daerah harus memberikan perantaraan untuk menyelesaikan perselisihan itu segera setelah menerima penyerahan perkara perselisihan termaksud pada pasal 2 ayat (4) dan dalam hal akan diadakan tindakan oleh salah satu pihak, dalam waktu dua kali dua puluh empat jam setelah menerima pemberitahuan termaksud pada pasal 4 ayat (1).
- (2) Panitya Daerah segera mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih dan mengusahakan serta memimpin perundingan-perundingan antara pihak-pihak yang berselisih kearah mencapai penyelesaian secara damai, untuk mana Panitya Daerah dapat memberikan anjuran-anjuran, segala sesuatunya, dengan
Pasal 6
Jika perundingan-perundingan yang termaksud pada pasal 5 ayat (2) tidak dapat menghasilkan persetujuan dalam waktu satu minggu, maka hal tersebut oleh ketua Panitya Daerah segera dilaporkan kepada Menteri Perburuhan disertai dengan pendapat dan usul-usul Panitya Daerah serta alasan-alasannya ke arah penyelesaian perselisihan itu.
BAGIAN III.
Tentang pemisahan suka-rela.
Pasal 7
- (1) Majikan dan buruh yang terlibat dalam perselisihan perburuhan atas kehendak mereka sendiri atau atas anjuran dari pegawai atau Panitya Daerah yang memberikan perantaraan, dapat menyerahkan perkara mereka untuk diselesaikan oleh juru pemisah atau dewan pemisah.
- (2) Penyerahan pada juru pemisah atau dewan pemisah dinyatakan dengan surat perjanjian antara kedua belah pihak di hadapan pegawai atau Panitya Daerah tersebut.
- (3) Penunjukan juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah begitu pula tatacara pemisahan terserah pada persetujuan kedua belah pihak, sedang pegawai yang memberikan perantaraan dapat pula dipilih menjadi juru pemisah atau atas permintaan membantu kedua belah pihak dalam pemilihan juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah dan penyusunan tata-acara pemisahan.
- (4) Putusan juru pemisah atau dewan pemisah sesudah disahkan oleh Panitya Pusat mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan Panitya Pusat, termaksud pada pasal 13 ayat 3.
- (5) Panitya Pusat hanya dapat menolak pengesahan, jikalau ternyata putusan tadi melampaui kekuasaan juru atau dewan pemisah atau di dalamnya terdapat halhal yang menunjukkan itikad buruk atau yang bertentangan dengan Undangundang tentang ketertiban umum dan dengan kesusilaan.
- (6) Akibat-akibat penolakan pada ayat 5 diatur oleh Panitya Pusat.
Pasal 8
Terhadap pada putusan juru pemisah atau dewan pemisah tidak dapat diminta pemeriksaan ulangan.
Pasal 10
- (1) Panitya Daerah harus memberikan perantaraan untuk menyelesaikan perselisihan itu segera setelah menerima penyerahan perkara perselisihan termaksud pada pasal 2 ayat (4) dan dalam hal akan diadakan tindakan oleh salah satu pihak, dalam waktu dua kali dua puluh empat jam setelah menerima pemberitahuan termaksud pada pasal 4 ayat (1).
- (2) Panitya Daerah segera mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih dan mengusahakan serta memimpin perundingan-perundingan antara pihak-pihak yang berselisih kearah mencapai penyelesaian secara damai, untuk mana Panitya Daerah dapat memberikan anjuran-anjuran, segala sesuatunya, dengan
Jika perundingan-perundingan yang termaksud pada pasal 5 ayat (2) tidak dapat menghasilkan persetujuan dalam waktu satu minggu, maka hal tersebut oleh ketua Panitya Daerah segera dilaporkan kepada Menteri Perburuhan disertai dengan pendapat dan usul-usul Panitya Daerah serta alasan-alasannya ke arah penyelesaian perselisihan itu.
BAGIAN III.
Tentang pemisahan suka-rela.
- (1) Majikan dan buruh yang terlibat dalam perselisihan perburuhan atas kehendak mereka sendiri atau atas anjuran dari pegawai atau Panitya Daerah yang memberikan perantaraan, dapat menyerahkan perkara mereka untuk diselesaikan oleh juru pemisah atau dewan pemisah.
- (2) Penyerahan pada juru pemisah atau dewan pemisah dinyatakan dengan surat perjanjian antara kedua belah pihak di hadapan pegawai atau Panitya Daerah tersebut.
- (3) Penunjukan juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah begitu pula tatacara pemisahan terserah pada persetujuan kedua belah pihak, sedang pegawai yang memberikan perantaraan dapat pula dipilih menjadi juru pemisah atau atas permintaan membantu kedua belah pihak dalam pemilihan juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah dan penyusunan tata-acara pemisahan.
- (4) Putusan juru pemisah atau dewan pemisah sesudah disahkan oleh Panitya Pusat mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan Panitya Pusat, termaksud pada pasal 13 ayat 3.
- (5) Panitya Pusat hanya dapat menolak pengesahan, jikalau ternyata putusan tadi melampaui kekuasaan juru atau dewan pemisah atau di dalamnya terdapat halhal yang menunjukkan itikad buruk atau yang bertentangan dengan Undangundang tentang ketertiban umum dan dengan kesusilaan.
- (6) Akibat-akibat penolakan pada ayat 5 diatur oleh Panitya Pusat.
Terhadap pada putusan juru pemisah atau dewan pemisah tidak dapat diminta pemeriksaan ulangan.
Menteri Perburuhan menetapkan tata-acara pemisahan yang dilakukan bilamana oleh kedua belah pihak tidak diadakan persetujuan tentang tata-acara tersebut.
BAGIAN IV. Tentang enquete.
- (1) Jika suatu perselisihan perburuhan dapat membahayakan kepentingan negara atau kepentingan umum dan penyelesaian perburuhan dengan jalan perantaraan telah gagal, sedangkan kedua belah pihak yang berselisih tidak suka menyerahkan perkara mereka pada juru pemisah atau dewan pemisah, maka Menteri Perburuhan dapat memerintahkan diadakannya enquete.
- (2) Menteri Perburuhan menentukan bentuk dalam tugas panitya enquete dan waktu dalam mana enquete harus selesai.
Pasal 11
- (1) Panitya Enquete menyampaikan laporan tentang hasil penyelidikannya, dengan disertai pendapatnya tentang ketentuan apa yang dapat diambil kepada Menteri Perburuhan yang meneruskannya kepada Panitya Pusat.
- (2) Laporan dan pendapat Panitya Enquete dapat diumumkan oleh Menteri Perburuhan.
BAGIAN V.
Tentang penyelesaian di pusat.
Pasal 13
- (5) Panitya Pusat hanya dapat menolak pengesahan, jikalau ternyata putusan tadi melampaui kekuasaan juru atau dewan pemisah atau di dalamnya terdapat halhal yang menunjukkan itikad buruk atau yang bertentangan dengan Undangundang tentang ketertiban umum dan dengan kesusilaan.
- (6) Akibat-akibat penolakan pada ayat 5 diatur oleh Panitya Pusat.
Terhadap pada putusan juru pemisah atau dewan pemisah tidak dapat diminta pemeriksaan ulangan.
Menteri Perburuhan menetapkan tata-acara pemisahan yang dilakukan bilamana oleh kedua belah pihak tidak diadakan persetujuan tentang tata-acara tersebut.
BAGIAN IV. Tentang enquete.
- (1) Jika suatu perselisihan perburuhan dapat membahayakan kepentingan negara atau kepentingan umum dan penyelesaian perburuhan dengan jalan perantaraan telah gagal, sedangkan kedua belah pihak yang berselisih tidak suka menyerahkan perkara mereka pada juru pemisah atau dewan pemisah, maka Menteri Perburuhan dapat memerintahkan diadakannya enquete.
- (2) Menteri Perburuhan menentukan bentuk dalam tugas panitya enquete dan waktu dalam mana enquete harus selesai.
- (1) Panitya Enquete menyampaikan laporan tentang hasil penyelidikannya, dengan disertai pendapatnya tentang ketentuan apa yang dapat diambil kepada Menteri Perburuhan yang meneruskannya kepada Panitya Pusat.
- (2) Laporan dan pendapat Panitya Enquete dapat diumumkan oleh Menteri Perburuhan.
BAGIAN V.
Tentang penyelesaian di pusat.
- (1) Perselisihan perburuhan yang tidak dapat diselesaikan di daerah, sebagaimana termaksud pada pasal 16, oleh Menteri Perburuhan setelah menerima laporan segera diserahkan kepada Panitya Pusat.
- (2) Jika
- (1) Panitya Pusat dalam usahanya menyelesaikan suatu perselisihan perburuhan berhak mempergunakan segala daya upaya dan
Pasal 14
- (1) Jika perlu untuk melaksanaan suatu putusan Panitya Pusat yang bersifat mengikat termaksud pada pasal 13 ayat (3) atau suatu putusan juru pemisah atau dewan pemisah termaksud pada pasal 7 ayat (4), maka bilamana Panitya Pusat atau pihak yang bersangkutan memintanya, Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan.
- (2) Sesudah itu putusan tersebut dapat dilaksanakan menurut aturan-aturan yang biasa untuk menjalankan suatu putusan perdata.
Pasal 16
- (2) Termasuk perbuatan-perbuatan secara kollektif perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tersendiri, tetapi sebenarnya mempunyai hubungan satu sama lain yang sebegitu rupa, sehingga dapat dianggap sebagai pernyataan dari satu hasrat yang sama.
- (3) Termasuk majikan ialah wakilnya di Indonesia dari pada majikan di luar negeri.
Bagian II.
Tentang penyelesaian di daerah.
- (1) Jika dalam suatu perselisihan perburuhan oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat diperoleh penyelesaian, maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat kepada pegawai.
- (2) Pemberitahuan termaksud pada ayat di atas memuat atau berarti permintaan kepada pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan mana harus diberikan.
- (3) Segera sesudah menerima pemberitahuan tersebut pada ayat (1), pegawai itu mengadakan penyelidikan tentang duduknya perkara perselisihan dan tentang sebab-sebabnya dan selanjutnya mengadakan perantaraan menurut cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku buat perantaraan oleh Panitya Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (2).
- (4) Jika pegawai berpendapat, bahwa suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan perantaraan olehnya, maka hal itu oleh pegawai segera diserahkan kepada Panitya Daerah.
- (1) Panitya Penyelesaian perselisihan Perburuhan Daerah diadakan di kota-kota yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan, untuk mengurus perselisihanperselisihan perburuhan, di daerah yang tertentu.
- (2) Panitya Daerah terdiri atas pegawai sebagai ketua dan wakil-wakil dari Kementerian-kementerian Dalam Negeri, Perekonomian, Pertanian, Keuangan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai anggauta, yang diangkat oleh Menteri Perburuhan, atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (3) Peraturan tata-tertib Panitya Daerah ditetapkan oleh Menteri perburuhan.
- (1) Jika dalam suatu perselisihan satu pihak hendak melakukan tindakan terhadap pihak lainnya, maka maksud mengadakan tindakan itu harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada Panitya Daerah, dan tindakan yang dimaksud baru boleh dilakukan secepat-cepatnya tiga minggu sesudah pemberitahuan tersebut di atas diterima oleh Panitya Daerah.
- (2) Penerimaan pemberitahuan tersebut pada ayat di atas serta tanggal hari penerimaan itu dicatat oleh Ketua Panitya Daerah dan diberitahukan dengan surat kepada pihak-pihak yang berselisih.
- (3) Pemberitahuan tentang akan dilakukannya suatu tindakan dan tanggal hari penerimaan pemberitahuan termaksud pada ayat (2) oleh ketua Panitya Daerah disampaikan dengan segera kepada Menteri Perburuhan dengan disertai laporan mengenai perantaraan termaksud pada pasal 5.
- (4) Waktu tiga minggu termaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Panitya Pusat, jika ternyata bahwa hal demikian perlu berhubung dengan jauhnya atau sukarnya perhubungan atau untuk keperluan mengadakan enquete sebagai termaksud pada pasal 10.
- (1) Panitya Daerah harus memberikan perantaraan untuk menyelesaikan perselisihan itu segera setelah menerima penyerahan perkara perselisihan termaksud pada pasal 2 ayat (4) dan dalam hal akan diadakan tindakan oleh salah satu pihak, dalam waktu dua kali dua puluh empat jam setelah menerima pemberitahuan termaksud pada pasal 4 ayat (1).
- (2) Panitya Daerah segera mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih dan mengusahakan serta memimpin perundingan-perundingan antara pihak-pihak yang berselisih kearah mencapai penyelesaian secara damai, untuk mana Panitya Daerah dapat memberikan anjuran-anjuran, segala sesuatunya, dengan
Jika perundingan-perundingan yang termaksud pada pasal 5 ayat (2) tidak dapat menghasilkan persetujuan dalam waktu satu minggu, maka hal tersebut oleh ketua Panitya Daerah segera dilaporkan kepada Menteri Perburuhan disertai dengan pendapat dan usul-usul Panitya Daerah serta alasan-alasannya ke arah penyelesaian perselisihan itu.
BAGIAN III.
Tentang pemisahan suka-rela.
- (1) Majikan dan buruh yang terlibat dalam perselisihan perburuhan atas kehendak mereka sendiri atau atas anjuran dari pegawai atau Panitya Daerah yang memberikan perantaraan, dapat menyerahkan perkara mereka untuk diselesaikan oleh juru pemisah atau dewan pemisah.
- (2) Penyerahan pada juru pemisah atau dewan pemisah dinyatakan dengan surat perjanjian antara kedua belah pihak di hadapan pegawai atau Panitya Daerah tersebut.
- (3) Penunjukan juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah begitu pula tatacara pemisahan terserah pada persetujuan kedua belah pihak, sedang pegawai yang memberikan perantaraan dapat pula dipilih menjadi juru pemisah atau atas permintaan membantu kedua belah pihak dalam pemilihan juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah dan penyusunan tata-acara pemisahan.
- (4) Putusan juru pemisah atau dewan pemisah sesudah disahkan oleh Panitya Pusat mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan Panitya Pusat, termaksud pada pasal 13 ayat 3.
- (5) Panitya Pusat hanya dapat menolak pengesahan, jikalau ternyata putusan tadi melampaui kekuasaan juru atau dewan pemisah atau di dalamnya terdapat halhal yang menunjukkan itikad buruk atau yang bertentangan dengan Undangundang tentang ketertiban umum dan dengan kesusilaan.
- (6) Akibat-akibat penolakan pada ayat 5 diatur oleh Panitya Pusat.
Terhadap pada putusan juru pemisah atau dewan pemisah tidak dapat diminta pemeriksaan ulangan.
Menteri Perburuhan menetapkan tata-acara pemisahan yang dilakukan bilamana oleh kedua belah pihak tidak diadakan persetujuan tentang tata-acara tersebut.
BAGIAN IV. Tentang enquete.
- (1) Jika suatu perselisihan perburuhan dapat membahayakan kepentingan negara atau kepentingan umum dan penyelesaian perburuhan dengan jalan perantaraan telah gagal, sedangkan kedua belah pihak yang berselisih tidak suka menyerahkan perkara mereka pada juru pemisah atau dewan pemisah, maka Menteri Perburuhan dapat memerintahkan diadakannya enquete.
- (2) Menteri Perburuhan menentukan bentuk dalam tugas panitya enquete dan waktu dalam mana enquete harus selesai.
- (1) Panitya Enquete menyampaikan laporan tentang hasil penyelidikannya, dengan disertai pendapatnya tentang ketentuan apa yang dapat diambil kepada Menteri Perburuhan yang meneruskannya kepada Panitya Pusat.
- (2) Laporan dan pendapat Panitya Enquete dapat diumumkan oleh Menteri Perburuhan.
BAGIAN V.
Tentang penyelesaian di pusat.
- (1) Perselisihan perburuhan yang tidak dapat diselesaikan di daerah, sebagaimana termaksud pada pasal 16, oleh Menteri Perburuhan setelah menerima laporan segera diserahkan kepada Panitya Pusat.
- (2) Jika
- (1) Panitya Pusat dalam usahanya menyelesaikan suatu perselisihan perburuhan berhak mempergunakan segala daya upaya dan
- (1) Jika perlu untuk melaksanaan suatu putusan Panitya Pusat yang bersifat mengikat termaksud pada pasal 13 ayat (3) atau suatu putusan juru pemisah atau dewan pemisah termaksud pada pasal 7 ayat (4), maka bilamana Panitya Pusat atau pihak yang bersangkutan memintanya, Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan.
- (2) Sesudah itu putusan tersebut dapat dilaksanakan menurut aturan-aturan yang biasa untuk menjalankan suatu putusan perdata.
- (1) Panitya Pusat berhak menyerahkan suatu perselisihan kepada Menteri Perburuhan untuk diselesaikannya dengan jalan
- a. memberikan perantaraan,
- b. memberikan putusan yang berupa anjuran kepada pihak-pihak yang berselisih.
- (2) Jika usaha-usaha Menteri Perburuhan termaksud pada ayat (1) tidak memberikan hasil, maka perselisihan itu diserahkannya kembali kepada Panitya Pusat.
- (1) Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, terdiri atas Menteri Perburuhan sebagai ketua dan Menteri Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kehakiman dan Menteri Pekerjaan Umum dan tenaga sebagai anggauta.
- (2) Peraturan tata-tertib Panitya Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan Pemerintah yang juga mengatur perwakilan Menteri-menteri tersebut oleh pegawai-pegawai yang tetap.
- (3) Panitya Pusat dibantu oleh seorang Sekertaris dan pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan.
Pasal 17
- (1) Barang siapa diminta bantuannya guna penyelidikan untuk keperluan penyelesaian perselisihan
Pasal 18
Dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah :
1. barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) dan (2);
2. barang siapa menolak perantaraan yang diberikan menurut pasal 2 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan (2) atau pasal 15 ayat (1) sub a;
3. barang siapa tidak tunduk pada putusan Panitya Pusat yang bersifat rnengikat termaksud pada pasal 13 ayat (3);
Pasal 19
- (1) Jika sesuatu hal yang diancam dengan hukuman dalam undang-undang ini dilakukan oleh sesuatu badan hukum, perserikatan atau sejumlah orang maka tuntutan ditujukan serta hukuman dijatuhkan terhadap pengurus atau pemimpin-pemimpin badan hukum, perserikatan atau sejumlah orang itu.
- (2) Jika pimpinan badan hukum atau perserikatan diserahkan kepada badan hukum atau perserikatan lain, maka ketentuan pada ayat (1) berlaku bagi pengurus badan hukum atau perserikatan yang memegang pimpinan itu
Pasal 20
- (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya menurut pasal 17 ayat (4), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya enam bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya dua puluh ribu rupiah.
- (2) barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan rahasia itu terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya sepuluh ribu rupiah.
- (3) Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal tersebut pada ayat (1) dan (2) kecuali jika ada pengaduan dari yang berkepentingan.
Pasal 21
Hal-hal yang diancam dengan hukuman pada pasal 18 dianggap sebagai pelanggaran; hal-hal yang diancam dengan hukuman pada pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dianggap sebagai kejahatan.
Pasal 22
Selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, diwajibkan juga mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut undang-undang ini, pegawai-pegawai Kementerian Perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan.
BAGIAN VII. Ketentuan terakhir.
Pasal 23
Bilamana dalam waktu pelaksanaan persetujuan berganti majikan atau berganti pengurus atau pimpinan, maka majikan baru atau pengurus atau pimpinan baru tetap terikat pada persetujuan yang telah tercapai dalam penyelesaian perselisihan menurut undang-undang ini.
Pasal 24
Apabila timbul hal-hal yang belum diatur dengan undang-undang ini, maka hal-hal tersebut ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
Pasal 25
Tiap-tiap surat yang dibuat dalam menjalankan atau melaksanakan ketentuanketentuan yang ditetapkan dengan atau karena undang-undang ini bebas dari bea meterai.
Pasal 26
Perselisihan perburuhan yang pada saat berlakunya Undang-undang ini ada di tangan instansi atau panitya tersebut pada pasal 4 dan 5 dari Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951, dilanjutkan penyelesaiannya oleh pegawai, Panitya Daerah atau Panitya Pusat menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Panitya Pusat.
Pasal 27
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
MENTERI PERBURUHAN,
(I. TEDJASUKMANA).
MENTERI PERTAHANAN,
(M. SEWAKA).
MENTERI KEHAKIMAN A.I.,
(M.A. PELLAUPESSY).
Diundangkan pada tanggal 17 September 1951. MENTERI KEHAKIMAN A.I.,
(M.A. PELLAUPESSY).
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 1951. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, (MOHAMMAD HATTA).
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1951, TENTANG
## PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUAN.
## PENJELASAN UMUM
Dalam menghadapi kegelisahan dikalangan perburuhan, maka Pemerintah pada bulan Pebruari 1951 telah mengeluarkan Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951 tentang penyelesaian pertikaian perburuhan, untuk mengatasi keadaan itu. Di dalam pertimbangannya dikemukakan, bahwa pembangunan negara dan masyarakat Indonesia membutuhkan jaminan keamanan dan ketertiban, bahwa pemogokan pada umumnya dan pemogokan khususnya dalam perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital dapat pada waktu itu mengganggu keamanan serta ketertiban yang membahayakan negara, bahwa perlu diadakan larangan terhadap pemogokan diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital dan akhirnya bahwa perlu pula diadakan aturan supaya pertikaian antara buruh dan majikan dari perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan lainnya dapat diselesaikan sedemikian rupa hingga keamanan dan ketertiban tidak terganggu.
Pemerintah berkali-kali menyatakan, bahwa peraturan itu segera akan dicabut dan diganti dengan Undang-undang yang lebih sempurna, karena memang sifat peraturan itu hanya sementara untuk mengatasi keadaan-keadaan yang luar biasa.
Seperti telah diduga semula oleh Pemerintah, maka membuat Undang-undang yang lengkap sempurna membutuhkan waktu yang agak lama, karena soal-soal yang harus diatur dan alat-alat perlengkapan pelaksanaan membutuhkan penyelidikan dan persiapan yang mendalam.
Berhubung dengan itu, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-undang darurat ini, yang meskipun belum sempurna, tetapi sudah merupakan perbaikan yang banyak jika dibandingkan dengan peraturan kekuasaan militer itu.
Dalam Undang-undang ini buruh dan majikan mempunyai kesempatan, untuk mengatur kepentingan-kepentingan mereka dengan jalan perundingan yang bebas. Campur tangan Pemerintah dalam hal mengatur kepentingan-kepentingan itu pada hakekatnya terbatas dalam keadaan-keadaan bilamana antara kedua pihak tidak tercapai persesuaian paham. Dalam hal ini usaha Pemerintah terutama ditujukan pada pemberian perantaraan, agar supaya dapat terbuka jalan bagi yang berkepentingan, sehingga perundingan-perundingan dapat dilanjutkan sampai pada tercapainya persetujuan. Hanya jika jalan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih telah ditempuh tetapi tidak berhasil, Pemerintah mengambil ketentuan untuk mengakhiri perselisihan.
Berdasarkan kepada prinsip, bahwa majikan dan buruh mempunyai kemerdekaan untuk mengatur kepentingan-kepentingan mereka dengan jalan persetujuan, maka sudah barang tentu harus diakui pula hak-hak mereka untuk mempertahankan kepentingan mereka dengan jalan yang tidak bertentangan dengan hukum. Dari sebab itu dalam Undang-undang ini tidak diadakan larangan mogok seperti dalam Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951, karena hak mogok memang diakui dalam Undang-undang Dasar Sementara
PENJELASAN
Pasal 21
. Adapun mempergunakannya senjata mogok itu harus diatur jangan sampai merugikan kepentingan umum. Pemerintah yakin, bahwa oleh kaum buruh diinsyafi bahwa di samping kepentingan-kepentingan mereka, juga ada kepentingan-kepentingan lain yang harus diperhatikan, sehingga mereka harus mempertimbangkan, apakah dengan mempergunakan senjata mereka, kepentingan-kepentingan golongan lain tidak tersinggung. Maka dari itu adalah selayaknya, bilamana mereka diberi kewajiban untuk memberitahukan selain kepada lawan mereka, juga kepada Pemerintah, jika mereka hendak mempergunakan senjata mereka.