PERATURAN WALIKOTA . TAHUN 2011  TOMOHON Nomor 59 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
. TAHUN 2011 PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 1a
TENT ANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPAOA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA TOMOHON
DEN GAN RAHM AT TU HAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
- a bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kata Tomohon;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang 'Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kebupaten Minahasa Selatan dan Kata Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273):
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
·-:.
Menetapkan
4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153)
7. Peraturan Daerah Kota Tamohon Namor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata Tomohan Tahun 2006 Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN:
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA TOMOHON.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kata Tomohon adalah Walikata Tomohan dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Oaerah;
2. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Dae rah Kota T omohon;
4. Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBO adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Oaerah dan OPRO, dan ditetapkan dengan Peraturan Oaerah.
BAB II - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
1. Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sehari-hari di Satuan Kerja Perangkat Oaerah Kota Tomohon.
2. Kriteria-kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Lainnya ## BAB Ill PEMBIAYAAN
BAB II - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
Pembiayaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.
BABIV KETENTUAN PENUTUP
Pasa14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Pengesahan: ditetapkan Di tetapkan di Tomohon pad a tanggal 16 Fe brua ri 2011 OTA TOMOHON JIMMY FEIDIE EMAN

Penetapan: Diundangkan di Tomohon pada tang gal 17 l&lt;'e brua ri 2011

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH, Ors. ARNOLD POLI. SH .• MAP. PEMBINA UT AMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019 SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR l a