PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR |O TAHUN 2016
TE NTA N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
a
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Oktober 2016;
Mengingat
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017; pada
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 199 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Menetapkan
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR ME MUTU S KA N :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut
- 1 Pendapatan
961.104.007.281,02
2. Belanja
Rp.
1.010.395.662.000,88 (-)
Surplus / (defisit)
Rp.
(49.291.654.719,86) Rp.
| Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | Rp. | 50.791.654.719,86 | | |
| b. Pengeluaran | Rp_ | 1.500.000.000,00 (-) | | |
| Pembiayaan Netto | Pembiayaan Netto | Rp. | 49.291.654.719,86 | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan | Rp. | 0,00 | |
| (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | 1 terdiri dari | 41.945.983.890,02 | |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 815.018.070.150,00 | |
| Lain lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Lain lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. | 104.139.953.241,00 | |
| (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari | (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari | (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari | | |
| a. Pajak Daerah sejumlah | a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 14.524.892.093,02 | |
| b Retribusi Daerah sejumlah | b Retribusi Daerah sejumlah | Rp | 6.513.071.758,00 | |
| C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 4.800.000.000.00 | |
| d Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | d Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | d Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | 16.108.020.039,00 | |
| (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis | (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis | (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis | | |
| pendapatan | pendapatan | Rp. | 128.786.193.150,00 | |
| Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 537.929.801.000,00 | |
| (4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana huruf c terdiri dari jenis pendapatan | (4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana huruf c terdiri dari jenis pendapatan | (4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana huruf c terdiri dari jenis pendapatan | dimaksud (1 pada ayat | |
| | | Rp. | 0.00 | |
| | Dana Darurat sejumlah | Rp. | 0.00 | |
| | | Rp. | 35.390.270.241,00 | |
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | 1 terdiri dari | | |
| | Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 541.244.445.102,11 | |
| | (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja | (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja | (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja |
| | Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | |
| | b. Belanja Bunga sejumlah | Rp | 0.00 |
| | C. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | 0.00 |
| | d Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 16.933.773.500,00 |
| | e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| | Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 1.936.402.000,00 |
| | g Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | | 131.999.782.415,00 |
| | h Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 1.000.000.000,00 |
| | a. | | 59.088.331.744,71 |
| | b Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 218.910.819.069,27 |
| | C. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 191.152.066.084,79 |
Pasal 4
| | a Penerimaan pembiayaan | Rp. | 50.791.654.719,86 |
| | b. Pengeluaraan Pembiayaan | Rp | 1.500.000.000,00 |
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan | huruf | a terdiri dari jenis |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp | 50.791.654.719,86 |
| b. | Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0.00 |
| C. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0.00 |
| d | Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | 0.00 |
| e | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp. | |
| f. | sejumlah | Rp. | 0.00 |
| | Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | | 0.00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan ayat
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
- Rp
0,00
- b Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp
1.500.000.000,00
- Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp
0,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
0,00
Rp.
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

- 1 Lampiran I

Ringkasan APBD;

- 2.
- Lampiran II Ringkasan APBD Urusan
- 3
- 4
- 5
- 6

menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7
- Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- 9
- Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap

Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman dacrah dan obligasi daerah.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. setiap


Diundangkan di Muara Sabak

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor

10