UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1958 tentang KENAIKAN TARIP UANG RAMBU (berlaku 18 Maret 1958)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dianggap perlu menaikkan tarip rambu;
Mengingat
:
- a. "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) seperti diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74;
- b. "Bakengeldverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 469) seperti diubah dengan Verordening dalam Staatsblad 1936 No. 652 dan Ordonnantie dalam Staatsblad 1947 No. 74;
- c. Pasal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG KENAIKAN TARIP UANG RAMBU.
Pasal 1
Presiden Republik Indonesia,
Pasal 2
- (2) Jumlah pembayaran yang setinggi-tingginya secara berlangganan, seperti yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dari "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) yang diubah dengan Ordonnantieordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74, ditetapkan Rp. 27.000,-(duapuluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Tarip uang rambu setinggi-tingginya yang disebut dalam "Bakengeldverordening 1935 (Staatsblad 1935 No. 469) yang diubah dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1936 No. 652 dan Ordonnantie dalam Staatsblad 1947 No. 74 dinaikkan dengan 100%.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 18 Maret 1958.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd.
G.A. MAENGKOM.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1958. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO.

Penandatangan: MENTERI PELAYARAN, ttd. NAZIR.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, ttd. SUTIKNO SLAMET. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG
## KENAIKAN TARIP UANG RAMBU.
Menyediakan suatu system perambuan dan penerangan pantai diperairan Indonesia adalah kewajiban Negara.
Untuk keperluan ini dan pemeliharaannya diminta dari kapal-kapal pembayaran menurut tarip yang ditetapkan sekedar penutup ongkos-ongkos eksploitasi.
Angka-angka pengeluaran dan penerimaan untuk Dinas Perambuan dan Penerangan Pantai dari 3 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:
| | PENGELUARAN: | PENERIMAAN: |
|------|------------------|------------------|
| 1952 | Rp. 14.905.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 1953 | Rp. 15.838.600,- | Rp. 11.000.000,- |
| 1954 | Rp. 10.000.000,- | Rp. 9.000.000,- |
Di samping itu perlu sekali dipertimbangkan pembaharuan alat-alat perambuan.
Tentang angka pengeluaran tersebut di atas dikemukakan bahwa jumlah-jumlah itu bukan merupakan pengeluaran yang sebenarnya, melainkan disesuaikan dengan Anggaran Belanja yang tersedia, yang sebetulnya sangat kurang untuk dapat memelihara dan memperbaharui alat-alat perambuan dan penerangan pantai semestinya.
Mengingat hal tersebut di atas maka diusulkan agar tarip uang rambu dinaikkan dengan 100%.
Kenaikan ini dianggap cukup untuk sementara waktu, karena pada tahun 1947 pembayaran tersebut telah dinaikkan dengan 100%.
Menurut
PENJELASAN
Pasal 2
ayat 3 Bakengeldordonnantie, untuk pembayaran uang rambu secara berlangganan ditetapkan jumlah maximum sebesar Rp. 12.150,- Jumlah tersebut adalah uang rambu yang harus dibayar untuk kapal-kapal yang berukuran 27.000 m3 = 9540 B.R.T. ke