PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1998 tentang PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) (berlaku 17 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam sehingga perlu mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka dipandang perlu untuk menegaskan mekanisme kerja organ Perusahaan Perseroan (PERSERO) sesuai dengan prinsip Perseroan Terbatas;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu untuk menyempurnakan pengaturan yang berkaitan dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1.
- Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERUSAHAAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERSEROAN (PERSERO).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Perusahaan Perseroan.
2. Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang memuat maksud penyertaan dan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal tersebut.
- (2) Setiap perubahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang meliputi penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal Negara dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Terhadap PERSERO berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Maksud dan tujuan pendirian PERSERO adalah :
- a. menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri ataupun Internasional; dan
- b. memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
- (2) PERSERO dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap ## BAB II ORGAN PERSERO
Bagian Kesatu
Rapat Umum Pemegang Saham
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham PERSERO.
- (2) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, mengenai:
- a. Perubahan jumlah modal;
- b. Perubahan Anggaran Dasar;
- c. Rencana pembagian dan penggunaan laba;
- d. penggabungan, peleburan dan pemecahan PERSERO;
- e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. Kerjasama PERSERO;
- g. Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan;
- h. Pengalihan aktiva.
Bagian Kedua
Direksi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Direksi adalah organ PERSERO yang bertugas melaksanakan pengurusan PERSERO untuk kepentingan dan tujuan PERSERO, serta mewakili PERSERO baik di dalam maupun di luar pengadilan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Direksi bertanggungjawab atas pengurusan PERSERO sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi PERSERO dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan bertindak sebagai Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Direksi PERSERO diangkat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh waktu pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PERSERO.
- (2) Anggota Direksi PERSERO dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, daerah dan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Rapat Umum pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum habis masa jabtannya apabila anggota Direksi:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PERSERO atau terlibat dalam tindakan lain yang merugikan PERSERO; atau
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perusahaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan PERSERO yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi perusahaan saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang.
- (3) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangai bersama dengan Komisaris, disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapat pengesahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. rencana kerja yang dirinci atas misi PERSERO, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;
- c. proyeksi keuangan PERSERO dan anak perusahaannya;
- d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Direksi wajib menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud daalam ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (4) Rapat Umum pemegang Saham melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Komisaris dalam hal PERSERO selama dua (2) tahun berturut-turut dinyatakan sehat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan PERSERO kepada akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Tingkat kesehatan PERSERO ditetapkan setiap tahun.
- (2) Tingkat kesehatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.
- (3) Pembedaan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan dan sifat penugasan PERSERO.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
PERSERO yang Sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah untuk menjadi PERSERO Terbuka.
Bagian ketiga
Komisaris
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Komisaris adalah organ PERSERO yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERSERO termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komisaris melakukan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Komisaris dalam melakukan tugasnya berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan PERSERO, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PERSERO;
- c. melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PERSERO;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan PERSERO;
5. . melakukan tugas e pengawasan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PERSERO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Komisaris diangkat dari tenaga yang memili integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PERSERO tersebut serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) Jumlah Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan PERSERO dan paling sedikit 2 (dua) orang, serta salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Komisaris diangkat untuk jangka waktu yang sama dengan Direksi dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan Komisaris sebelum habis masa jabatannya, apabila Komisaris:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar;
- c. melakukan perbuatan yang merugikan PERSERO atau terlibat dalam tindakan lain yang merugikan PERSERO; atau
- d. dipinda penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Komisaris mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Komisaris dapat meminta Direksi untuk menghadiri rapat Komisaris.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
Komisaris PERSERO dilarang untuk memangku jabatan rangkap yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan PERSERO sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, daerah dan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan perusahaan;
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Komisaris dapat mengangkat Sekretaris atas beban PERSERO.
- (2) Jika dianggap perlu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat mempekerjakan tenaga ahli dalam waktu tertentu atas beban PERSERO.
- (3) Segala biaya yang diperlukan oleh Komisaris untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya menjadi beban PERSERO dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Angaran Perusahaan.
SATUAN PENGAWASAN INTERN
BAB III - SATUAN PENGAWASAN INTERN
Pasal 28
- (1) Pada setiap PERSERO dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawasan intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
BAB III - SATUAN PENGAWASAN INTERN
Pasal 29
- (1) Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional PERSERO serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PERSERO yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Atas permintaan tertulis Komisaris, Direksi memberikan keterangan mengenai hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB III - SATUAN PENGAWASAN INTERN
Pasal 30
Direksi wajib ## BAB IV PERSERO TERBUKA
BAB III - SATUAN PENGAWASAN INTERN
Pasal 31
Terhadap PERSERO Terbuka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
BAB III - SATUAN PENGAWASAN INTERN
Pasal 32
Penatausahaan kekayaan Negara yang tertanam dalam PERSERO Terbuka dilakukan oleh Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah selaku pemegang saham negara pada PERSERO Terbuka.
BAB III - SATUAN PENGAWASAN INTERN
Pasal 33
- (1) Menteri Keuangan sebagai pemegang saham PERSERO Terbuka dapat memberikan kuasa kepada Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham PERSERO.
- (2) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, mengenai:
- a. Perubahan jumlah modal;
- b. Perubahan Anggaran Dasar;
- c. Rencana Pembagian dan penggunaan laba;
- d. Penggabungan, peleburan dan pemecahan PERSERO;
- e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. Kerjasama PERSERO;
- g. Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan;
- h. Pengalihan aktiva.
PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERSERO
BAB V - PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERSERO
Pasal 34
- (1) Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam modal saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyertaan-penyertaan yang dilakukan oleh PERSERO.
- (2) Pelaksanaan sehari-hari dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35
Dividen yang menjadi hak Negara wajib disetorkan kepada Bendahara Umum Negara segera setelah ditetapkan oleh Rapat Umum pemegang Saham.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36
- (1) Badan usaha yang bukan PERSERO dapat dialihkan bentuknya menjadi PERSERO.
- (2) Pengalihan bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi PERSERO harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah melakukan penyehatan baik di bidang keuangan maupun operasional sehingga mampu untuk berkembang secara mandiri;
- b. telah menyusun neraca penutup dan neraca likuidasi yang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- c. telah menyusun neraca pembukuan untuk disahkan oleh Menteri Keuangan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37
Bagi PERSERO tidak berlaku:
- a. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995;
- b. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
- c. segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
Pegawai PERSERO merupakan pekerja PERSERO yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39
Selain organ PERSERO, pihak lain manapun dilarang turut melakukan atau campur tangan dalam pengurusan PERSERO.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, seluruh dokumen yang berkenaan dengan kegiatan PERSERO yang selama ini dikelola oleh Menteri yang membawahi dan bertanggung jawab atas bidang teknis PERSERO ## BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
- b. ketentuan tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusaahaan Perseroan (PERSERO) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat melalui Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3428) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3654); dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO pada tanggal 17 Januari 1998.

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
## UMUM
Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktifitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perusahaan Perseroan (PERSERO) dimana Negara memiliki sebagian atau seluruh sahamnya, sebagai salah satu bentuk usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, tidak terlepas dari pemikiran diatas.
PERSERO sangat berperan dalam perekonomian nasional sebagai penyedia barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi maupun untuk keperluan proses produksi. Berbagai upaya untuk meingkatkan kinerja PERSERO telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dan upaya yang demikian akan terus dilakukan sehingga memungkinkan PERSERO mampu berperan sebagai badan usaha yang sehat dan efisien serta mampu pula meningkatkan sumbangan bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan meningkatkan sumbangan bagi negara baik dalam bentuk dividen yang menjadi bagian Negara sebagai pemegang saham maupun dalam bentuk penerimaan pajak bagi Negara.
Perkembangan ekonomi dunia telah menumbuhkan persaingan pasar yang makin ketat, yang sejalan dengan kecenderungan globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan. Indonesia sebagai peserta aktif dalam berbagai forum regional maupun multilateral sudah sepakat untuk turut serta dalam era perdagangan bebas, melalui keikutsertaan dalam berbagai kesepakatan yang dicapai di berbagai forum yakni General Agreement on Tariff and Trade, General Agreement on Trade in Services, ASEAN Free Trade Area, ASEAN Framework Agreement on Services dan kesepakatan perdagangan bebas APEC.
Berdasarkan penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dewasa ini, dan sesuai dengan kecenderungan perdagangan bebas dan era globalisasi tersebut, sudah tiba saatnya bagi PERSERO untuk diberi peluang seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya sehingga PERSERO tersebut dapat menjadi badan usaha yang lebih maju dan mandiri.
Kebijaksanaan untuk meningkatkan kemandirian PERSERO dimaksud termasuk juga memberi kemungkinan bagi PERSERO untuk menjual saham kepada masyarakat (go public). Bagi PERSERO yang memenuhi persyaratan Sehat yang kriterianya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, perlu ditetapkan suatu kerangka aturan yang lebih memungkinkan PERSERO untuk memanfaatkan potensi dana yang ada pada masyarakat melalui pasar modal, kesempatan untuk memasuki pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi PERSERO sehingga lebih mampu bersaing di dalam maupun di luar negeri dalam era globalisasi.
Peraturan Pemerintah ini disusun sepenuhnya berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, hanya saja Peraturan Pemerintah ini memberi pengaturan-pengaturan khusus yang berkaitan dengan karakter PERSERO sebagai Perseroan Terbatas yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara, sedang mengenai organ PERSERO tidak terdapat perbedaan yakni terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, dikenal adanya Menteri Teknis yang berwenang melakukan pembinaan bidang usaha Badan Usaha Milik Negara sekaligus berperan sebagai Kuasa Pemegang Saham. Seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka mekanisme kerja kehidupan Perseroan termasuk pembinaannya didasarkan pada ketentuan Undang-undang tersebut. Hal ini berlaku pula bagi PERSERO yang pada dasarnya berbentuk hukum Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, dalam Peraturan Pemerintah ini mekanisme kerja PERSERO diatur berbeda dari ketentuan mengenai hal tersebut yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
- 3 - mekanisme kerja PERSERO dilakukan oleh 3 organ Perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. Sementara itu, Menteri keuangan berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham bila seluruh saham PERSERO dimiliki oleh Negara. Sedangkan para Menteri Teknis sesuai fungsi Pemerintah dan berdasarkan pembagian tugas yang berlaku, mempunyai kewenangan penentuan kebijakan pengaturan usaha dan produk yang dihasilkan baik barang maupun jasa, yang berlaku umum baik bagi Badan Usaha Milik Negara maupun usaha swasta. Dengan demikian maka fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Negara sebagai bagian dari mekanisme kerja kehidupan Perseroan dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam hal yang bersangkutan bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Menteri Keuangan berkedudukan sebagai pemegang saham, dan hal ini dilakukan dengan memperhatikan kebijaksanaan umum dari Menteri yang berwenang mengenai bidang usaha Badan Usaha Milik Negara.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Yang termasuk dalam pengertian penyertaan modal secara langsung dalam hal ini adalah penyertaan dalam modal saham PERSERo. Tidak termasuk sebagai PERSERO adalah Perseroan Terb