PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 6 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (berlaku 7 Agustus 2009)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKAlAN
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa sampai saat ini jumlah kekerasan terhaclap perempuan dan anak di Kabupaten Bangkalan masih tinggi, sementara pelayanan dan perlindungan belum dilakukan secara optimal;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan Peraluran Daerah.
Mengingat
- Ii. 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tenlang Pembentukan Daerahdaerah Kabupalen Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 telang Kelentuan-kelenluan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tenlang Kesejahleraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tenlang Pengesahan Konvensi internasionai Tenlang Penghapusan Segala Benluk Diskriminasi Terhadap Wanila (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againls Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Concerning Minimum Age for Admission to Employment Accupation) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvesi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Sentuk Peke~aan Terburuk Bagi Anak (Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elemination of The World Forms Child Labour) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nemor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomer 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupalenlKota (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi HakAnak;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Traficking Perempuan dan Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 2004-2009;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Bema Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, tennasuk anak yang masih didalam kandungan.
4. Kekerasan adaJah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik flSik, seksuaJ,ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
5. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugumya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
4
6. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
7. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau untuk tujuan terlentu.
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
9. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah te~adinya kekerasan terhadap korban.
10. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.
11. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah Iembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis Rumah Sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
12. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan stan dar operasional yang ditentukan.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serla ibu dan anaknya.
15. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sapir, dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serla menetap dalam satu rumah.
ASAS DAN TUJUAN
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Asas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah:
- a. penghormatan terhadap hak-hak korban.
- b. keadilan dan kesetaraan gender.
- c. non-diskriminasi.
- d. kepentingan terbaik bagi korban.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis kesetaraan gender dan kepentingan lerbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga danlatau publik.
- (1) Seliap masyarakat atau individu berhak melaporkan alas kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- (2) Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerinlah Daerah maupun non pemerintah.
BAB III - HAK-HAK KORBAN Pasal4
Pasal 5
Dalam hal lerjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hakhaknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggola masyarakat.
BABIV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal6
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, dalam bentuk:
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan sarta peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaran perlindungan perempuaan dan anak korban kekerasan;
- d. melakukan pemanlauaan dan evaluasi lerhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Unluk mengantisipasi lerjadinya tindak kekerasan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan Iayanan bagi korban dalam bentuk :
6
- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya lembaga Iayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
- b. mendorong keperdulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - HAK-HAK KORBAN Pasal4
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 7 Agustus 2009

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 31 Agustus 2009 •