PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 69 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 121 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KABUPATEN TRENGGALEK (berlaku 31 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trengalek, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 121 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 121 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 121 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KABUPATEN TRENGGALEK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 121 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 18 Seri D) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. 3A. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Lain.
5. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trengalek.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trengalek.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
Pasal 2
- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial dipimpin oleh Kepala Dinas,
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan tugas Dinas.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai kewenangan:
Pasal 5
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai kewenangan:
- a. perumusan kebijakan operasional dibidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial;
- b. perencanaan operasional program tenaga kerja, transmigrasi dan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan daerah;
- d. pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan daerah;
- e. penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan daerah;
- f. pengusulan pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan daerah;
- g. perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan daerah;
- h. pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan
SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan daerah;
- i. pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan daerah;
- j. pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja daerah;
- k. pengusulan pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas tenaga kerja daerah;
- l. pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah;
- m. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta ;
- n. pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- o. pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten;
- p. penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
- q. koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja daerah;
- r. penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
- s. penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja daerah;
- t. pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja daerah;
- u. pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja;
- v. pengusulan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja daerah;
- w. penyelenggaraan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan daerah;
- x. penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan
- lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan daerah;
- y. pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair;
- z. fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan daerah;
- aa. penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL);
- bb. penerbitan SPP AKL daerah;
- cc. penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada daerah.
- dd. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela daerah;
- ee. pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
- ff. penyelenggaraan perizinan Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah daerah;
- gg. monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah daerah yang bersangkutan;
- hh. pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna;
- ii. penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya;
- jj. pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah daerah;
- kk. pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah daerah;
- ll. fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah daerah;
- mm. penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) daerah;
2. nn. penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah daerah
Pasal 6
- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
Pasal 7
- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
Pasal 8
- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Dinas serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan Dinas.
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Bidang-bidang;
- c. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kehumasan dan penatausahaan keuangan Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas:
Pasal 11
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan dan pelaporan Dinas;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- c. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. melakukan pelayanan administrasi kegiatan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- e. melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kinerja perencanaan dan pelaporan Dinas; dan
- g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Pasal 12
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional dibidang administrasi keuangan Dinas;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan Dinas;
- c. menyiapkan dan menganalisa dalam rangka penyusunan program dan kegiatan dibidang administrasi keuangan Dinas;
- d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi keuangan Dinas;
- e. melakukan penatausahaan keuangan Dinas;
- f. melaksanakan verifikasi, evaluasi dan pelaporan kinerja keuangan Dinas; dan
- g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Pasal 13
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional dibidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka koordinasi dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- c. menyiapkan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan di Bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- e. melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan, urusan kerumahtanggaan dan kehumasan Dinas;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Pasal 14
- (1) Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Bidang melalui Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program/kegiatan dan pelayanan dibidang tenaga kerja.
Pasal 15
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja
Pasal 16
Seksi Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
Pasal 17
Seksi Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- c. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- f. melakukan pembekalan ketrampilan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui penyuluhan pengenalan Teknologi Tepat Guna, percontohan dan lain-lain;
- g. memfasilitasi pemanfaatan atau penyaluran tenaga terampil hasil bimbingan Balai Latihan Kerja (BLK)/Lembaga Latihan Kerja (LLK);
- h. mendokumentasikan hasil kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja.
Pasal 18
Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang penempatan dan perluasan kerja;
- b. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang penempatan dan perluasan kerja;
- c. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan penempatan dan perluasan kerja;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penempatan dan perluasan kerja;
- e. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi penempatan dan perluasan kerja;
- f. melakukan Sistem Informasi Bursa Kerja dan pemantauan kegiatan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan bursa kerja khusus;
- g. memfasilitasi pelaksanaan mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar
Kerja Antar Negara (AKAN) dan pemanfaatan tenaga kerja asing;
- h. mendokumentasikan hasil kegiatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 19
Seksi Pengawasan dan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pengawasan dan hubungan industrial;
- b. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang pengawasan dan hubungan industrial;
- c. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang pengawasan dan hubungan industrial;
- d. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pengawasan dan hubungan industrial;
- e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dan hubungan industrial;
- f. melakukan pengawasan penerapan hak asazi tenaga kerja yang meliputi hak atas waktu kerja, keselamatan kerja, penghasilan dan kesejahteraan;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat kerja dan atau sarana prasarana produksi serta tenaga kerja wanita dan anak-anak;
- h. melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial serta bimbingan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
- i. mendokumentasikan hasil kegiatan pengawasan dan hubungan industrial;
- j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 20
- (1) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Bidang melalui Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang.
- (3) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program/kegiatan dan pelayanan dibidang transmigrasi.
Pasal 21
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang transmigrasi
Pasal 22
Seksi Pengerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
Pasal 23
Seksi Pengerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pengerahan transmigrasi;
- b. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang pengerahan transmigrasi;
- c. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang pengerahan transmigrasi;
- d. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pengerahan calon transmigran;
- e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengerahan;
- f. melakukan penyuluhan pendataan, pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi;
- g. memfasilitasi penempatan transmigrasi melalui jalinan kerjasama dengan antar daerah;
- h. melakukan pembinaan dan pembekalan ketrampilan calon transmigran;
- i. mendokumentasikan hasil kegiatan pengerahan calon transmigran;
- j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 24
Seksi Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pemindahan;
- b. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang pemindahan;
- c. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang pemindahan;
- d. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang pemindahan;
- e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemindahan;
- f. menyediakan konsumsi, akomodasi, perbekalan material dan spiritual serta trasnportasi pemindahan;
- g. melakukan pemberangkatan transmigrasi, mengantar dan mengawal ke lokasi transmigrasi;
- h. melakukan pemantauan dan monitoring transmigran didaerah penempatan;
- i. mendokumentasikan hasil kegiatan pemindahan;
- j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi.
Pasal 25
- (1) Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Bidang melalui Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang.
- (3) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program/kegiatan dan pelayanan dibidang sosial.
Pasal 26
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bidang Sosial mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial
Pasal 27
Seksi Penanggulangan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
Pasal 28
Seksi Penanggulangan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang penanggulangan dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi anak jalanan, pengemis, gelandangan /gelandangan psikotik, pemulung, eks tuna susila, anak balita terlantar, anak terlantar, penyandang cacat, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial dan kelompok minoritas;
- b. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang penanggulangan dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi anak jalanan, pengemis, gelandangan /gelandangan psikotik, pemulung, eks tuna susila, anak balita terlantar, anak terlantar, penyandang cacat, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial dan kelompok minoritas;
- c. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang penanggulangan dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi anak jalanan, pengemis, gelandangan /gelandangan psikotik, pemulung, eks tuna susila, anak balita terlantar, anak terlantar, penyandang cacat, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial dan kelompok minoritas;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanggulangan dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi anak jalanan, pengemis, gelandangan /gelandangan psikotik, pemulung, eks tuna susila, anak balita terlantar, anak terlantar, penyandang cacat, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial dan kelompok minoritas;
- e. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi penanggulangan dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi anak jalanan, pengemis, gelandangan /gelandangan psikotik, pemulung, eks tuna susila, anak balita terlantar, anak terlantar, penyandang cacat, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial dan kelompok minoritas
- f. melakukan upaya penanggulangan masalah sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- g. melakukan antisipasi meluasnya masalah sosial dan rehabilitasi penyandang masalah sosial termasuk pasca perawatan medis yang meliputi anak jalanan dan orang terlantar, penyandang cacat, tuna sosial dan masalah sosial lainnya;
- h. mendokumentasikan hasil kegiatan penanggulangan dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi anak jalanan, pengemis, gelandangan /gelandangan psikotik, pemulung, eks tuna susila, anak balita terlantar, anak terlantar, penyandang cacat, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial dan kelompok minoritas;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.
Pasal 29
Seksi Pengembangan Swadaya Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil/Masyarakat tertinggal, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi Karang Taruna, Karang Werda. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna siaga bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pekerja sosial profesional, keluarga pioner Wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Dunia Usaha yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial, dan Kelompok Usaha Bersama;
- b. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil/Masyarakat tertinggal, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi Karang Taruna, Karang Werda. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna siaga bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pekerja sosial profesional, keluarga pioner Wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Dunia Usaha yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial, dan Kelompok Usaha Bersama;
- c. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil/Masyarakat tertinggal, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi Karang Taruna, Karang Werda. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna siaga bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pekerja sosial profesional, keluarga pioner Wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Dunia Usaha yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial, dan Kelompok Usaha Bersama;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil/Masyarakat tertinggal, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi Karang Taruna, Karang Werda. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna siaga bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pekerja sosial profesional, keluarga pioner Wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Dunia Usaha yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial, dan Kelompok Usaha Bersama;
- e. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil/Masyarakat tertinggal, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi Karang Taruna, Karang Werda. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna siaga bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pekerja sosial profesional, keluarga pioner Wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Dunia Usaha yang
melakukan usaha Kesejahteraan Sosial, dan Kelompok Usaha Bersama;
- f. melakukan penggalian dan pengembangan partisipasi sosial masyarakat;
- g. melakukan fasilitasi bimbingan kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- h. melakukan fasilitas pelaksanaan pengumpulan uang dan barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) ;
- i. mendokumentasikan hasil kegiatan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil/Masyarakat tertinggal, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi Karang Taruna, Karang Werda. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna siaga bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pekerja sosial profesional, keluarga pioner Wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Dunia Usaha yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial, dan Kelompok Usaha Bersama;
- j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.
Pasal 30
Seksi Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang perlindungan dan jaminan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi lanjut usia terlantar, korban bencana, fakir miskin, pemeliharaan anak terlantar,
perempuan rawan sosial ekonomi, penyamdang cacat, keluarga bermasalah sosial psikologis, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi lanjut usia terlantar, korban bencana, fakir miskin, pemeliharaan anak terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, penyamdang cacat, keluarga bermasalah sosial psikologis, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi lanjut usia terlantar, korban bencana, fakir miskin, pemeliharaan anak terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, penyamdang cacat, keluarga bermasalah sosial psikologis, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perlindungan dan jaminan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi lanjut usia terlantar, korban bencana, fakir miskin, pemeliharaan anak terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, penyamdang cacat, keluarga bermasalah sosial psikologis, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang perlindungan dan jaminan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi lanjut usia terlantar, korban bencana, fakir miskin, pemeliharaan anak terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, penyamdang cacat, keluarga bermasalah sosial psikologis, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) ;
- g. melakukan fasilitasi bimbingan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
- h. melakukan upaya perlindungan dan jaminan sosial terhadap perlindungan dan jaminan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi lanjut usia terlantar, korban bencana, fakir miskin, pemeliharaan anak terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, penyamdang cacat, keluarga bermasalah sosial psikologis, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- i. melakukan pemantauan/pengendalian pengelola sumber daya sosial oleh masyarakat dan penyaluran bantuan sosial;
- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. mendokumentasikan hasil kegiatan perlindungan dan jaminan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi lanjut usia terlantar, korban bencana, fakir miskin, pemeliharaan anak terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, penyamdang cacat, keluarga bermasalah sosial psikologis, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.
Pasal 36
BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36A
- (1) Kewenangan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan dan penyelenggaraan pengawasan
ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sampai dengan proses pengalihan urusan dimaksud selesai.
- (2) Dalam hal proses pengalihan Kewenangan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan dan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan telah selesai dilaksanakan maka kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015 Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

Penandatangan: BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 69 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,