PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGO Nomor 27 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa pasal 6 ayar (z),Pasal 8 avat (1) dan pasal 35 t* l-l.YY)-:;-?l tahun i002 tentang bangunan gedung mengamanatkaF lzin MendrrKan Bangunan sebagai persyarati:r ad-ministratif unt{k melaksanakan pembagunan gedung;
- I bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keseiamatan penghui dan lingiunganiya tuitt diielenggarakan secara tftqb'. d.iYti:.d\i" sesuai iengaln fungsinya serta dipenuhi persyaratan ladministratit dan teknis bangunan gedung; b
I
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakbud dalam huruf a dan',tersebut di atas perlu ,i"rr,b"ttik Peraturan lbaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Ter.tang Retribusi ilzin Mendirikan Bangunan; C
i
Mengingat : 1.
- Undang-undang Nomor 47 Prt Tahun 1960 Jungtg Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukiin Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Repubt* Indonesia Tahun f 960 No 151, Tambahan Lembaran Negara Republik In[onesia No. 2102);
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 perubahan atai Undang-undang Nomor 18 Thn. 7997 tentang pajak Daerah dan lRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun {00 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonlor 4139);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembbntukan Peraturan J. Perundang-udangan (Lembaran Negara RI Tahun i 20M Nomor 53, kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) telah diubah 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 T 2004 Tentang Tahun 2005 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4493) yang 2005 (Lembaran 8T 108, Lembaran 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Tambahan
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Nomor 126 tambah Lembaran Negara Republik Nomor 4436); (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1Z T Negara Republik Indonesia Nomor 4686); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tetang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propirsi Sula Utara Lembaran Lembaran 6
I
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang fr-"*U"t"" N e g"ara Republ ik Indo*:t", 1"h" "1???] l;;;;;;; N"#ra Republik Indonesia Nomor 383e); emerintah Daerah 60, Tambahan
2. Undang-unding N omor 26 T attttn 20fl7 t:"*^g*": 9.
8. Undang-undang Nomor 2J Tahun 2002 tentang 1l."-bu'run Negira Republik Indonesia Tahun 2005N L-"*u"i"" nep"uUtit Indonesia NegaraNomor 4532); Gedung 83, Tambahan
10. Peratuian Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun iambahan Lembaran Negara Repr.rblik Indonesia 41 pajak daerah Nomor 118 ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Fropinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ahun 2007 tentang Republik Indonesia Nomor 4737); Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, T Lembaran Negara 12
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 473e); ahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
13. Peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun bentuk produk hukum Daerah; tentang jenis dan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Lembaran Daerah dan berita Daerah; 2006 tentang r aFrun
9. 1,4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 prosedur penyusunan Produk hukum Daerah; 2006 tentang I anun I
10. t6. Keputusan Menteri Pekerjaan umum Nomor aa1. /(rTS /1998 tentang Peisyaratan Teknis Bangunan Gedung;
11. i tT.KepufusanMenteriPekerjaanUmumNomor46S/Y'PTS/7998tentang Peisyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedlrng
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomot l0/ (.YTS/ 2000 tentang Ketentuan Teknis pengamanan terhadap bahayd kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; i
19. Keputusan Menteri Pekeriaan Umum Nomot 71' /("PTS/ 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajeman Penanggulangan Kebal,iaran di Perkotaan;
20. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasaranai Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2001 tanggal 21 Agustus 2002 tentarig pedoman teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; i
15. 2't. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomot 2a/PRT /2007 Tanggal 9 Agustus 2007 Tentang Podoman Izin Mendirikan Banpunan;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1'994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan din Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri; i
;
i
i
Dengan Persetujuan
i
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BPLAANG MONGONDOWUTARA
i
MEMUTUSKAN
I
I
I
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG I
MONGONDOW UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRJI1AN BANGTINAN
I
I
I
BAB I - KETEIiTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 9""gTt
1. Utara
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow utara
- J. A ;;;; P"t*"kilan Rakyat Daerah adatah Dewan Pen Kabupaten Bola ang Mongondow Utara' Rakyat Daerah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kebupaten Yu*g Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara
5. Oinas Peke4aan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum ten Bolaang
6. Mongondow Utara. KepJa Dinas adalah KePala Dinas Pekerjaan Umum Bolaang Kabupaten
7. X'#"#"UJfr i*qq::ito'::f :*:::?::il,f*1J,n:TT: denlan tempat kedudukannya, sebagian atau sclurunnya oeraqd ..i' ''J""7","r di ialam tanah dan/atau di dalam air'.fan8 bertulgsl. seDag:t i::Y:*"n*i" melakukan kegiatannya baik untuk hunian' "ti:-i1T1",1'T,?;^' iA;;k""s,-aan,kegi-atan'sillf c':1i1Ti':1l1tli't"S1:1fr 7
9. -;;;t;; hansunan vane di tiniau hari segi kontruksi il;;;il p.#*'..u" adalah bangunan vang pa111'et x
8. ;;i';"" ;rffi;;il;r, "iuhh Bangunan yang di tinjau dari |segi konhuksr oan r.r-ri. b"ngutt* di nyatakan lebih dari 15 tahun'
10. dan umur bangunan di nyatakan antara=s tahun sampai i:qfl]t-i,lt; ;:H'#?*";*,i*li7lJ,*f "J'r"r' bansunan yi-"eidt tiniau dari segi tonlurci dan umur bangunan di nyatakan kurang.dan t
12. "6il;;"il;;;;^';1ffi .'l*i,f191:1T- .:::S-"J:li-. ;['J,l ;:#ilrffiffi:'#.,"i'ii".*f aif", aip"ig""uran untukitempat mendirikan I
11. lTll^-^-"-;;;"; tertentu adalai uungottan yang digunakan untuk yan; dahm pembangunan. d*/1'ul,-, o"I*::iT 'o"iiufofu* Lh.ttrrt dan/atau memiliki fompte ;;":;;;ik"" dampak penting terhadap masyarakat dan membutuhkan tertentu Yang
13. lJ. ffi}Hil" Bangunan adalah pekeriaan menga'lakan banzurian seluruhnya atau sebasran baik membangun baru maupun menambah' T!*Fih'.1lt"l*::1:t' ;;i;;-;;p;ii"iti u*g""* -vung ada termasuk' Peke4aan T-:l^18:]'' menimbun, atau meratakui tuttuh ylng berhubungan ldengan PeKeqaan mengadakan bangunan tersebut' i
14. bangunan pemeliharaan, Perawatan/ f#;;;;#"aa"n tl's'"d;rnembo"gkar setl{r atau pebagian ba: - -- ^- r^^r--- t-..ndr,,''en dan / atau Drasarana dair sarananya' 15.
15. kegiatan 14. Pemanfaatan bangunan g"at'ng adalah kegiatan memarilaatkan bangunan gedung sesuai dengan ilil;i try ::t*-*':::*fl' ltermasuk 6sqsrr6 erve*- ----o hn"pernerikiaan secara berkala. i c
16. !"dn.,g;i..o*ponen, bahan banzunan' dan/ atau Prasarana Pemilik bangunan gedung adilah orang' P"dT flll3; perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik orang atau gedung.
17. ilff;;;;;J"hh "pu'o'i"gu'' kelompok'. badan hukum ;;;*;s"'t;;si yang- keg[atannva olb]:11q, Y:TH "iJy"ti"-h*uir a"dat Jan masyarakat aNi' yang dan lembaga termasuk 18. bangunan gedung' dengan lgedung
18. -' nq adalah Pemilik bangunan 1 Pengguna bangunan 8\_"ot, , , , r\_^^^\_^r.^+-h ^a ;;"iiik' ;;s'"u^ gJa"t'g. 6erdasarkan k":f11f1 eedune yang menggunakan dan/atau mengelola ;"b";;6"d"tu. ged.tng sesuai dengan j"H:ngdan/ atau bukan pemilik bangunan gedung atau t',l.
38. tindakan Penyidikan tindak disebut yur,i ailuk.tkutt oleh penyidik P"9"11-t-::fi:l: :i sipil Yang bukti itu pu"liait untuk mencari':ltu *:lrylT':111^.::": ffiffi; ;"''"'.'g ;ilpla*u dibidang retribusi daerah terjadi serta menentukan tersangkannYa'
| 19. | Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan p seiajar dengan garis as jalan, tepi sungai' il1::t,ll91-1: "ri-it" u"Lt'l" t?prt"glp"tutu"gatt yLg boleh di bangun dan yang ditarik batas tidak boleh di |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | bangun bangunan. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok ur,tutu trru, lantai dasir bangu"utt d"ttgutt luas kapling/pekat perbandingan perbandingan |
| 21. | Koefisien Lantai Bangunai 6Ln1 adalah bilang'l ,Pofok tor"t luas lantai-bangunan dengan luas kapling/peka |
| 22. | "rrt*u Koefisien Daerah Hiiau (KDH) adalah bidang PokoK atas luas daerah hijau dengan luas kapling/pekarangan'. |
| L). | Tinggi Bangunan adlhh jarak yang di"ki:..,1",tt- U""-fi""",Jtt"hut didirikan, sampai dengan titik puncak dari tanah, dimana |
| aA | Iziri Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izn yang mendirikan/mengubah bangunan. Sesuai dengan Persyaratan yang berlaku. diberikan |
| 25. | hVn adalah permohonan Izin Mendirikan Bartgunan' |
| 26. | Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi e sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin aisediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah pribadi atau badan. pungutan Daerah yang khusus kepentingan orang |
| 2'7. | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya retribusi adalah pembayaran atau pemberian izin mendirikan bangunan oleh kepada pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan' |
| 28. | undangan. perundang- |
| 29. | tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin bangunan. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu batas waktu |
| 30. | parameter-parameter fungsi, klasifikasi dan waktu gedung, sebagai faktor pengalih terhadap harga bangunan retribusi untuk Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi tis dari indeks rnenghitung besaran retribusi. |
| 31. | disingkat dengan retribusi Surat Pendaftaran oblek Retribusi Daerah yang SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi iuntuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan daerah. |
| 32. | D adalah surat Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang |
| 33. | tambahan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar T yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang jumlah retribusi yang ditetapkan. |
| 34. | Surat Ketetapan Rehibusi Daerah Lebih Bayar yang disebut KSRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit ietribusi lebih besar dari rertibusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. |
| 35. | STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya daPat surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atauisanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. |
| | Surat Keputusan Keberatan adalah surat kePutusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT diajukan oleh wajib retribusi. terhadap SKRDLB yang |
| 37. | Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan unfuk mencari, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETiIBUSI
BAB I - KETEIiTUANUMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan bangunan pemlayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan' dipungut retribusi sebagai
BAB I - KETEIiTUANUMUM
Pasal 3
- Objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bang5"
- (1) i Ei iiaut ."r**uk .d;i -,"t'iut"i -udl3l.P"*hrian izin n'iendirikan kepada bangunan temPat Ib;dah (Gereja,Mesjid,Wilara dan Pura) i
BAB I - KETEIiTUANUMUM
Pasal 4
I
1
Subjek retribusi adalah orang bangunan. pribadi atau badan v.rnq memperolqh izin mendirikan -i I I
i
i
GOLONGAN RETRJBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRJBUSI
Pasal 5
Retribusi izin mendirikan bangunan digolongkan sebagai retribusi tertentu.
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pagal 6
- ditunjuk meliputi: (1.). Perrnohonan sebelum mengajukan PIMB terlebih dahulu memi rencana mendirikan bangunan kepada Kepala Daerah petunjuk tentang u instansi yang
- a. Jenis/ peruntukan bangunan;
- c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan; . oeflsren uasar ban unan (r'uD) ollzlnKall;
- b Garis sempadan yang berlaku;
- d. Koefisien Lantai Bangurnn (KLB);
i
- e. Koefisien Daerah Hijau (KDH);
i
- f. Persyaratan-Persyaratan Bangunan;
I
- i g. Persyaratan Perencanaan,pelaksanaan dan Pengawasan bangunan ;
- (2) i plMB diajukan iendiri oleh perorangan atau badan hukum atarr yang diberi,kuasa kepada (epala Daerah atau melaluipejabat yang ditunjuk set{ah terlebih dahulu diketahui oleh kepala desa setemPat. i
- t,. Ua-Hat lain yang dipandang perlu'
- Prosedur dan tatj cara pengajuan PIMB ciitetapkan dengan KePutusan Kepala Daerah. (3)
i
i
I
I
:
BAB IV - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 7
- (1). Permohonan izin mendirikan bangunan' harus dilengkapi: a. Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan bangunan yang desa setemPat. oleh kePala
- b. Sertifikat tanah dengan menunjukan serti{ikat asli atau kepala desa,tentangi kepemilikan tanah untuk tanah bersertifikat. keterangan dari yang belum pasinih
- Gambar situasi. C.
- Rencana bangunan Yang berisi: d.
- Gambar rericana bangunan dengan skala 1:50/1:200/7700
- I'jerhitungan kontruksi bangunan dan RAB
- f. Perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat (lebih dari tingkat).
- e. Persyaratan khusus untuk bangunan tertentu berlaku ibadah, dan pembangunan yang dilaksanakan oleh keagamaan dan persetujuan tertulis dari sekurang'kura bangunan disekitar lokasi dimaksud dengan radius 100 ( Sakit Tipe a dan perumahary apartemen) harus Pernyataan lzin W arga/ Tetangga, analisa mengenai Lingkungan (UPL). bangunan rumah Pemerintah atau developer/pengembang. Untuk bangunan rumah ibadah mendapat surat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama tentang stafus organisasi 60 % pemilik ) meter. Serta terdaftar di Kantor Politik dan Kesatuan Bangsa. Untuk tertentu atau pembagunan yang dilaksanakan oleh developer (mis. Terminal,gudan&amp;peti kemas,hotel kantor dengan 3 Ha,Rumah Izin Prinsip, Lingkungan Pemantauan (AMDAL),Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), memiliki Dampak
- (2) PIMB diproses apabila semua peryaratan telah dipenuhi
BAB IV - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 8
i
1
i
- (1). Proses Penyelesaian PIMB selambat-lambatnya 3 (tiga) mingg,il terhitung tanSSal PIMB diajukan secara lengkap oleh pemohon kepada i$tansi yqng dituniuk.
i
- (2). Keputusan IMB Cisampaikan kepada pemohon secara tertulis di:ngan surat tercatat atau melalui expedisi.
i
i
- (3) PIMB dapat disetujui untuk seluruh bangunan yang di rencan{rkan, atau sebagian bangunan yang direncanakan, dan secara struktural merupakal'r bagian yang tidak terpisahkan. r
BAB IV - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 9
- yang diajukan pernohon. (1). Pemerintah Daerah atau
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan apabila:
- a, Memerlukan waktu tambahan untuk Denolakan persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang
- b. Pemerintah Daerah sedang merencanakan bagian atau rencana terperinci daerah. daerah
- c. Memberikan kesempatan kepada pemohon untuk diajukan. PIMB yang
- (2) Fungsi Bangunan meliPuti
- -Fungsi keagamaan
- -Fungsi hunian
- -Fungsiusaha
- -Fungsikhusus
- -Fungsi sosial budaYa
- (3) Klasifikasi Bangunan Gedung BAB V MENGUBAIVI\,TENAMBAH ATAU MEMPERLUAS |
| | IZIN |
| | o tt' (RrBL), Melewati Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan UTLK), Rencana dan Lingkungan dan atau Garis e. Bertentangan dengan hak pihak ke 3 (tiga) f. Bertentan[an dengan Rencana Umum Tata Ruang |
| | Pasal L1 i Mengubah atau memperluas bangunan yang terah memp[roleh IMB |
| | memiliki Izin Mendirikan Bangunan. ' i |
| (2) | |
| (1). | harus |
| | Permohonan untuk melakukan perubahan atau perruasan ,"bulur-u.u dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan sebelum pekerjaan di mulai. i |
| | I |
| | *lq:j .B""glnan gedung harus memenuhi ketentuan yang RTRW dan RDTR atau RTBL. ditetapkan |
| (1) | |
| | dalam |
| | BABvr I |
| | zuNGSI, KLASIFIKASI DAN WAKTU PENGGUNAAN |
| | NENbUNAN |
| | Pasal 12 |
| | i I I |
- Setiap mendirikan bangunan didaerah harus mendapat dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. izin meardirikan bangunan (1)
- (2) Mendirikan bangunan sebagaimana ## BAB VII
PENGECUALIAN
- (1). IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan seperti:
- a. Memperbaiki bangurnn dengan tidak merubah bentuk ltiasnya dan bagianbagian yang diperbaiki harus dengan jenis bahan semula anliara:
- -Memperbaiki retak bangunan
- -Memplester
- -Memperbaiki daun pintu dan atau daun jendela
i
j
- -MemperbaikilangitJangittanpa merubahiaringanutilit{s.
- -Memperbaiki penutup atap dan atau udara.
- b. Merubah Bangunan temporer atau sementara :
I
- c.
- Memperbaiki saluran air hujan dan selokan-selokan F"Ian pekarangan bangunan. i
- d. Membuat bangunan-bangunan yang sifatnya sementaral UuS, kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis-garis pempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan or€rng laiir atau umum.
- Membuat pagar halaman ya g sifatnya sementara (tid+ perrnanen) yur,g tingginya tidak melebihi 1.,20 m kecuali jika adanya pagfrr ini mengganggu e. kepentingan orang lain atau umum.
I
{
I
I
- f. Bangunan Yang bersifat darurat
2. *. rrr"tiu"" lou* ruut, taman' dan patung-patung' tiang pekarangan rumah' dihalaman
3. (2). IMB sementara clapat diberikan pada lokasi yang tertentu dengan *"n.u^**lun syarat'dalam IMB bfr*u,.1Try||^{1q lii"ttgr.- t","rah iewat jangka waktu yang ditetapkan dalam dalam waktu bersangkutan akan
4. (3). Persyaratan untuk mendapatkan IMB sementara adalah peraturan daerah ini' pasal 3 ayat (1)
LARANGAN,KEWAJIBAN
- dari BuPati atau (1). Pejabat Yang dituntuk Mendirikan, merubah, menambah bangunan tanPa izin
- kan dalam izin (2). Terhadap bangunan yang menyimpang,dari ketentuan lii9,:1 r lrf,res*f ----cr--,
.
- Mendiriican bingunan diatas tanah milik orang larn tanpa rzn
- perpetakan tanah Pemegang IMB pada saat pembangunan diwaiibkan menutu tempa't irendirikan bangunan dengan Pagar Pengaman dilengkapi dengan Pintu masuk' (1). serta
- (2). Setiap pemegang IMB pada saat pembangunan wajib dilokasi yang memuat keterangan: i Setia memasai'rg PaPan PetunluK ;t;[J yuti*e"*"utfeterangan: i
- b. Lokasi Persil Persil
- d. Kontruksi Bangunan
- a. Nama pemilik Izin Mendirikan Bangunan a. Bangunan
I
- c. Fungsi Bangunan FungsiBangunan
- e. Nomor SKRD
i
i
i
- f. Nomor dan tanggal Izin Mendirikan Bangunan'
I
I
- I Bilamana terdaPat sarana kota yang dapat mengganszu atdu terkena rencana pembangunan maka pelaksanuu"'pu'ii'tdittu" pengo*J'i"n tidak boleh dilakukan sendiri melainkan harus oi-f"t J; tl"t' pifraf yang berwenan$ atas biaya pemilik (3). IMB.
PENERTIBAN BANGUNAN
Paeal 17
- bangunan yang tidak sesuai izin. (1). Bupati atau Pelabat yang dituniuk bewenang mernberhentikan ;;;;td;i# tanpa izl" dan pelaksanaan pekerjaan bangun
- (2). Bupati berwewenang memerintahkan pembongkaran izin. bangunan tanPa
- (3). Pembongkaran suatu bangunan harus dengan surat Perintah dari BuPati,
- melalui prosedur sbb; kepada Yang ;;triai ;;'t"gatan oleh -l'Puti. "t"" q:j-?b::..lT,q #;dfi "d-il*t-t*l"tt""akansendiripembongkaran waktu Yang
- ditentukan dalam surat Peringatan ;ffii nJ'sl; ;iil;; "**P"i .19: :l:JI*# Durat Pcr'r6q'*' **--. ;t'u'Lutt ""it perintah bongkar Kepala Daerah akan meng r n -,-L dilaksanakan .i"i,i* f"r"t iban Pemerintah Daerah' b.
TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
i
n----r {a Pasaal 18
I
- diberikan oieh (1). Biava IMB adalah retribusi yang dll-Yngut atas, p-elayanan ;:'fi gedung.
- (2). ";t;;;;'J""*tp""g"""aitiu"p""velenggaraanb Indeks untuk Perhitungan besaran retribusi untuk tangunan ffi ;;;;,;hiu.'ui u"'1*"',L1' 3i9:1 i:y*l'1;:ii ;:'i:#ffi;;' i"*p*n"'uanskan'i"c\" gil]eksitas' ;;;ffi ,"rL? r."uut-3', ""T', : c-"l1: f3:*t*|fl T ffilT ffiff ffi;#til"-;;;""g '""'" iangka waktu gedunS. ditetapkan fungsi bangunan permanensi, ketinggian atau bangunan
- Indekssebagaimanadimaksudpadaayat(2)memiliki (koefisien). dan bobot (3).
- Besarnyaindekssebagaimanapadaayat(3)ditetapkansebagai (4).
- cara mengalikan 1% dari harga dengan Surat (1) BiavarMBv"lcgly:":',5:i:',fr 1t;31'Jilii-.H'j"n luas bangunan dengan- m banzunan/ m2 harga oangunatt' yattg dimaksud ditetap Kep"utusan KePala Daerah'
- matemaus bangunan gedung; (2) Indeksterintegrasiyangdimaksudpadaayat(1)ad:lahhasil i'"ii*a"rc p"i""'"tlr fingsi, klasifikasi dan waktu Penggunaar
- Anggaran BiaYa (3) Untuk bangunan konstruksi tertentu ditetapkan 3% dari Rei (RAB).
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA T Pasal 20
RETRIBUSI
- Prinsipdansasarandalampenetapll*:""T'-t:i:l pada tujuan untuk (1) rru'rv sslr ; menutuP sebagian atau. san denean biaya penyelenggaraan , l^-.r^ ^.,^+ /1\ rneliouti b; o'? pengecekan dan pemberian
- (2) il:;: lo"ol;:f, ffi lyil* i:*.-:::i Sl **"'jo,* ;"'fffff""ffi"'i -'J*ui"|" bansPortasi dalam pengendalian. PenSawasan rangka
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI
I
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Mefidirikan Bangunan diberikan. i
I
I
Pasal22
I
I
I
I
-i Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sepanjang tahun ur{Egarun berjalan'
I
SURAT PENDAFTARAN
- Wajib Retribusi r rajib mengisi SPdORD' (1)
- SpdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus d""#tt jelas'benar dan lengkap serta d-itandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanyr (2)
1
- Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian srdono sebagaimana ^l^1- Lo-al. T)aprah t (3) dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Daerah'
PENETAPAN RETRIBUSI
- (1) ## BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
. Pasal 25
- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan '*"rrggrrrrakin SKRD atau Ddkomen lain yang persamakan dan SKRDKBT.
SANKSI ADMINISTRASI
DalamhalWajibRetribusitidakmembayartepatpadawak| Ll*i"y-,ait"'i"tan sanksi administrasi belt: ll*:":"T;',i'"1,f atau kurang dua persen) setiaP ;ilil;;;ibusl yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PEMBAYARAN Pasal27
- (1). Pembayaran retribusi yang terutang.harus dilunasi sekaligus'
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnY^a J diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang tujuh) hari sejak SKDRKBT tlan
- (3). STRD. Tata cara pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran keputusan KePala Daerah' diatur dengan
- SKRDKBT, STRD dan Surat KePutusan Keberatan yang t"iiU"ti yang harus dibayar bertambah,.yang tidak:tau *uliU n"oiU""ti dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang (BUPLN). Retribusi terutang ## BAB XIX
KEBERATAN
j
I
I
- (1) Waiib Retribusi dapat mengajukan keberatan hi{",lt111: Daerah atau dan SKRDLB
2. retribusi, Waiib tersebut. (3) Dalam'hal-Waiib Retribusi mengajukan-keberata atas Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetaPan
3. /t\ alasan yang jelas. bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
4. (dua) bulan sejak dan SKRDBL ya (4) Keberatan harus diaiukan dalam jangka waktu paling lama tu sea SKRB atau dokumen lain yang persamakan' SKF altir"Uittan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu daPat lfika;J* itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
- (6) P;;di;. keberlLn tidJk menunda kewajiban memba peliksanaan Penagihan retribusi retribusi dan
6. pada ayat (2) (s) keb"eratan yang tidak *em"ttuhi Persyaratan *b",g3h"T 9-t ian (3) tidak diunggap sebagai suiat keberatan' sehingga tidak '
- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu. paling tTO" 9 !",11111 sejak tanggal
2. (2\ Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat
- (3) Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan diajukan tersebut dinggap dikabulkan. pada
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 3l
- (1) Atas kelebihan pembayaran rehibusi, wajib permohonan Pengembalian kepada Kepala D,:*uh; retribusi mengajukan dapat
- (3) dilampaui dan pengembalian ffitil;anjla *attu sebagaimani dimaksud gaaa a111!l feoAa baeiah tidak memberikan suatu keputusan' teGUihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDBL jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan' diterbitkan dalam
3. 6( /,)\ kepala Daeran ?aam iangia waktu . paling lambat diterimanya permohonan' keiebihan pembayaran retribusi pada ayat (1), harus memberikan keputusan' ) bulan seiak dimaksud
4. ipluitu wajibietribusi mempunvai ulut'c t:hll": ll':lti' pembayaran r"""iU*i tJg"imana dimaisui pada ayat (t) langsung di melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut untuk (4)
5. pada ayat (s) SKRDBL, sejak diterbitkan
i
Pasal32
- u. itlu*u dan alamat wajib retribusi'
- c. Besarnya kelebihan pembayaran'
I
- i.. (1)PermohonanpengembalianlelebihanpembayaranretribusidiaiukanSecaratertuus kepada Kepala Dierah dengan sekurang-kurangnya menyebutkfn :
- b. Masa retribusi.
i
i
- d. Alasan Yang singkai dan jelas'
i
- (2) permohonan p*g4;J# kelebihan pembayaran rerribusi {isampaikan secara tercatat'
2. langsung atau melalui Pos -(3) Buiti p"enerimaan oteh pejabat D..aerah dan bukti \-,, *"*put * b.rkti saat permohonan diterfuna oleh Kepala pos tercatat penerimaan
- membaYar (1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat kelebihan retribusi.
- (2) epaulu kelebihan pemfavlan, r:"lb*'-1lry1TT:9:* utang retribusi dilakukan i;ffi; ;;t;J' .dimaksud. dar:i,f "11?3,i{*.f) ;;il.*" i"J"a"f,Uukuan dan bukti pemindahbukuan bukti pembaYaran. berlaku sebagai
I
l
BAB )O(I
I
I RETRIBUSI I
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 34 I
i
I
- Kepala Daerah tlapat rJremberikan pengurangan' retribusi. (1) dan pembebasan
- Pemberian Pengurangan atau keringanan retribusi, ayat (1) dengan memperhatika". |"*:TP":: :l:: ,i"rrgu^gtll. i^n p"*.ttihutt Izin Mendirikan Bangunan' (2) dimaksud Pada antara lain untuk
- (3)Pembebasanrehibusisebagaimarradimaksudpadaayat(1); \"'/ t"-puau -uty*akat ditimpa-bencana alam dan atau kerusuhan' lain diberikan
- (4) Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Kepala Daerah. ditetapkan oleh
BAB )O(II
KADALUARSA PENAGIHAN
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa waktu sesuai Pasal 23. melampaui jangka
2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagairnana dimaksud pada apabiia: yat (1) tertangguh (2)
- a. Diterbitkan Surat Teguran,atau
- b. Ada pengikatan utang rebibusi dari Wajib Retribusi baik langsung. atau tidak
BAB ffII
PENCABUTAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BAN
- jika: (1) Kepala Daerah dapat mencabut suatu lzin Mendirikan
- pemilik bangunan b Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin belum melakukan permulaan p€kerjaan dengan sungguh-sr
- a Pemegang izin menjadi tidak berkepentingal lagt'
- dan ternyata tidak c. Pekeriaan st'.dah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan dilanjutkan lagi.
- yang disahkan, d. Pelaksanaan pembangunan ternyata menyimpang dari
- Izin Mendirikan tanah oleh (2) Menyingkut adanya suatu Putusan tetap dari pengadilan' Bangunan dapat cabut setelah adanya pembatalan status instansi yang berwenang.
- Keputusan tentang pengcabutan suatu Izin Mendirikan teriulis kepada pemegang iziry disertai dengan alasan pe (3) diberikan secara
BAB XXTV
KETENTUAN PIDANA
BAB XX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 3l
Pasal 11
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana d pasal 11 aYat 1r1, pi'saf 13, pasal 15, pasal 16 Peraturan Daerahini hukuman Pidana ilffi;; p"iing lambat 6 (enem) bulan atau denda seban -banyaknYa RP. 5.000.000,- (Lima Juta RuPiah)'
BAB IV - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 12
| | i I I |
BAB IV - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 13
- Setiap mendirikan bangunan didaerah harus mendapat dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. izin meardirikan bangunan (1)
- (2) Mendirikan bangunan sebagaimana ## BAB VII
PENGECUALIAN
BAB IV - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 14
- (1). IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan seperti:
- a. Memperbaiki bangurnn dengan tidak merubah bentuk ltiasnya dan bagianbagian yang diperbaiki harus dengan jenis bahan semula anliara:
- -Memperbaiki retak bangunan
- -Memplester
- -Memperbaiki daun pintu dan atau daun jendela
i
j
- -MemperbaikilangitJangittanpa merubahiaringanutilit{s.
- -Memperbaiki penutup atap dan atau udara.
- b. Merubah Bangunan temporer atau sementara :
I
- c.
- Memperbaiki saluran air hujan dan selokan-selokan F"Ian pekarangan bangunan. i
- d. Membuat bangunan-bangunan yang sifatnya sementaral UuS, kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis-garis pempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan or€rng laiir atau umum.
- Membuat pagar halaman ya g sifatnya sementara (tid+ perrnanen) yur,g tingginya tidak melebihi 1.,20 m kecuali jika adanya pagfrr ini mengganggu e. kepentingan orang lain atau umum.
I
{
I
I
- f. Bangunan Yang bersifat darurat
2. *. rrr"tiu"" lou* ruut, taman' dan patung-patung' tiang pekarangan rumah' dihalaman
3. (2). IMB sementara clapat diberikan pada lokasi yang tertentu dengan *"n.u^**lun syarat'dalam IMB bfr*u,.1Try||^{1q lii"ttgr.- t","rah iewat jangka waktu yang ditetapkan dalam dalam waktu bersangkutan akan
4. (3). Persyaratan untuk mendapatkan IMB sementara adalah peraturan daerah ini' pasal 3 ayat (1)
LARANGAN,KEWAJIBAN
BAB VIII - LARANGAN,KEWAJIBAN
Pasal 15
- dari BuPati atau (1). Pejabat Yang dituntuk Mendirikan, merubah, menambah bangunan tanPa izin
- kan dalam izin (2). Terhadap bangunan yang menyimpang,dari ketentuan lii9,:1 r lrf,res*f ----cr--,
.
- Mendiriican bingunan diatas tanah milik orang larn tanpa rzn
BAB VIII - LARANGAN,KEWAJIBAN
Pasal 16
- perpetakan tanah Pemegang IMB pada saat pembangunan diwaiibkan menutu tempa't irendirikan bangunan dengan Pagar Pengaman dilengkapi dengan Pintu masuk' (1). serta
- (2). Setiap pemegang IMB pada saat pembangunan wajib dilokasi yang memuat keterangan: i Setia memasai'rg PaPan PetunluK ;t;[J yuti*e"*"utfeterangan: i
- b. Lokasi Persil Persil
- d. Kontruksi Bangunan
- a. Nama pemilik Izin Mendirikan Bangunan a. Bangunan
I
- c. Fungsi Bangunan FungsiBangunan
- e. Nomor SKRD
i
i
i
- f. Nomor dan tanggal Izin Mendirikan Bangunan'
I
I
- I Bilamana terdaPat sarana kota yang dapat mengganszu atdu terkena rencana pembangunan maka pelaksanuu"'pu'ii'tdittu" pengo*J'i"n tidak boleh dilakukan sendiri melainkan harus oi-f"t J; tl"t' pifraf yang berwenan$ atas biaya pemilik (3). IMB.
PENERTIBAN BANGUNAN
Paeal 17
- bangunan yang tidak sesuai izin. (1). Bupati atau Pelabat yang dituniuk bewenang mernberhentikan ;;;;td;i# tanpa izl" dan pelaksanaan pekerjaan bangun
- (2). Bupati berwewenang memerintahkan pembongkaran izin. bangunan tanPa
- (3). Pembongkaran suatu bangunan harus dengan surat Perintah dari BuPati,
- melalui prosedur sbb; kepada Yang ;;triai ;;'t"gatan oleh -l'Puti. "t"" q:j-?b::..lT,q #;dfi "d-il*t-t*l"tt""akansendiripembongkaran waktu Yang
- ditentukan dalam surat Peringatan ;ffii nJ'sl; ;iil;; "**P"i .19: :l:JI*# Durat Pcr'r6q'*' **--. ;t'u'Lutt ""it perintah bongkar Kepala Daerah akan meng r n -,-L dilaksanakan .i"i,i* f"r"t iban Pemerintah Daerah' b.
TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
i
n----r {a Pasaal 18
I
- diberikan oieh (1). Biava IMB adalah retribusi yang dll-Yngut atas, p-elayanan ;:'fi gedung.
- (2). ";t;;;;'J""*tp""g"""aitiu"p""velenggaraanb Indeks untuk Perhitungan besaran retribusi untuk tangunan ffi ;;;;,;hiu.'ui u"'1*"',L1' 3i9:1 i:y*l'1;:ii ;:'i:#ffi;;' i"*p*n"'uanskan'i"c\" gil]eksitas' ;;;ffi ,"rL? r."uut-3', ""T', : c-"l1: f3:*t*|fl T ffilT ffiff ffi;#til"-;;;""g '""'" iangka waktu gedunS. ditetapkan fungsi bangunan permanensi, ketinggian atau bangunan
- Indekssebagaimanadimaksudpadaayat(2)memiliki (koefisien). dan bobot (3).
- Besarnyaindekssebagaimanapadaayat(3)ditetapkansebagai (4).
BAB X - TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 19
- cara mengalikan 1% dari harga dengan Surat (1) BiavarMBv"lcgly:":',5:i:',fr 1t;31'Jilii-.H'j"n luas bangunan dengan- m banzunan/ m2 harga oangunatt' yattg dimaksud ditetap Kep"utusan KePala Daerah'
- matemaus bangunan gedung; (2) Indeksterintegrasiyangdimaksudpadaayat(1)ad:lahhasil i'"ii*a"rc p"i""'"tlr fingsi, klasifikasi dan waktu Penggunaar
- Anggaran BiaYa (3) Untuk bangunan konstruksi tertentu ditetapkan 3% dari Rei (RAB).
BAB XI - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA T Pasal 20
Pasal 20
RETRIBUSI
- Prinsipdansasarandalampenetapll*:""T'-t:i:l pada tujuan untuk (1) rru'rv sslr ; menutuP sebagian atau. san denean biaya penyelenggaraan , l^-.r^ ^.,^+ /1\ rneliouti b; o'? pengecekan dan pemberian
- (2) il:;: lo"ol;:f, ffi lyil* i:*.-:::i Sl **"'jo,* ;"'fffff""ffi"'i -'J*ui"|" bansPortasi dalam pengendalian. PenSawasan rangka
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI
I
BAB XII - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI
Pasal 21
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Mefidirikan Bangunan diberikan. i
I
I
BAB XII - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI
Pasal 22
I
I
I
I
-i Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sepanjang tahun ur{Egarun berjalan'
I
SURAT PENDAFTARAN
BAB XIII - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 23
- Wajib Retribusi r rajib mengisi SPdORD' (1)
- SpdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus d""#tt jelas'benar dan lengkap serta d-itandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanyr (2)
1
- Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian srdono sebagaimana ^l^1- Lo-al. T)aprah t (3) dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Daerah'
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XlV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) ## BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XlV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 25
- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan '*"rrggrrrrakin SKRD atau Ddkomen lain yang persamakan dan SKRDKBT.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26
DalamhalWajibRetribusitidakmembayartepatpadawak| Ll*i"y-,ait"'i"tan sanksi administrasi belt: ll*:":"T;',i'"1,f atau kurang dua persen) setiaP ;ilil;;;ibusl yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PEMBAYARAN Pasal27
- (1). Pembayaran retribusi yang terutang.harus dilunasi sekaligus'
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnY^a J diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang tujuh) hari sejak SKDRKBT tlan
- (3). STRD. Tata cara pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran keputusan KePala Daerah' diatur dengan
BAB XVIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 28
- SKRDKBT, STRD dan Surat KePutusan Keberatan yang t"iiU"ti yang harus dibayar bertambah,.yang tidak:tau *uliU n"oiU""ti dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang (BUPLN). Retribusi terutang ## BAB XIX
KEBERATAN
j
I
I
BAB XVIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 29
- (1) Waiib Retribusi dapat mengajukan keberatan hi{",lt111: Daerah atau dan SKRDLB
2. retribusi, Waiib tersebut. (3) Dalam'hal-Waiib Retribusi mengajukan-keberata atas Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetaPan
3. /t\ alasan yang jelas. bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
4. (dua) bulan sejak dan SKRDBL ya (4) Keberatan harus diaiukan dalam jangka waktu paling lama tu sea SKRB atau dokumen lain yang persamakan' SKF altir"Uittan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu daPat lfika;J* itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
- (6) P;;di;. keberlLn tidJk menunda kewajiban memba peliksanaan Penagihan retribusi retribusi dan
6. pada ayat (2) (s) keb"eratan yang tidak *em"ttuhi Persyaratan *b",g3h"T 9-t ian (3) tidak diunggap sebagai suiat keberatan' sehingga tidak '
- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu. paling tTO" 9 !",11111 sejak tanggal
2. (2\ Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat
- (3) Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan diajukan tersebut dinggap dikabulkan. pada
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 3l
- (1) Atas kelebihan pembayaran rehibusi, wajib permohonan Pengembalian kepada Kepala D,:*uh; retribusi mengajukan dapat
- (3) dilampaui dan pengembalian ffitil;anjla *attu sebagaimani dimaksud gaaa a111!l feoAa baeiah tidak memberikan suatu keputusan' teGUihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDBL jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan' diterbitkan dalam
3. 6( /,)\ kepala Daeran ?aam iangia waktu . paling lambat diterimanya permohonan' keiebihan pembayaran retribusi pada ayat (1), harus memberikan keputusan' ) bulan seiak dimaksud
4. ipluitu wajibietribusi mempunvai ulut'c t:hll": ll':lti' pembayaran r"""iU*i tJg"imana dimaisui pada ayat (t) langsung di melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut untuk (4)
5. pada ayat (s) SKRDBL, sejak diterbitkan
i
BAB XX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 3l
Pasal 32
- u. itlu*u dan alamat wajib retribusi'
- c. Besarnya kelebihan pembayaran'
I
- i.. (1)PermohonanpengembalianlelebihanpembayaranretribusidiaiukanSecaratertuus kepada Kepala Dierah dengan sekurang-kurangnya menyebutkfn :
- b. Masa retribusi.
i
i
- d. Alasan Yang singkai dan jelas'
i
- (2) permohonan p*g4;J# kelebihan pembayaran rerribusi {isampaikan secara tercatat'
2. langsung atau melalui Pos -(3) Buiti p"enerimaan oteh pejabat D..aerah dan bukti \-,, *"*put * b.rkti saat permohonan diterfuna oleh Kepala pos tercatat penerimaan
BAB XX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 3l
Pasal 33
- membaYar (1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat kelebihan retribusi.
- (2) epaulu kelebihan pemfavlan, r:"lb*'-1lry1TT:9:* utang retribusi dilakukan i;ffi; ;;t;J' .dimaksud. dar:i,f "11?3,i{*.f) ;;il.*" i"J"a"f,Uukuan dan bukti pemindahbukuan bukti pembaYaran. berlaku sebagai
I
l
BAB )O(I
I
I RETRIBUSI I
BAB XX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 3l
Pasal 34
i
I
- Kepala Daerah tlapat rJremberikan pengurangan' retribusi. (1) dan pembebasan
- Pemberian Pengurangan atau keringanan retribusi, ayat (1) dengan memperhatika". |"*:TP":: :l:: ,i"rrgu^gtll. i^n p"*.ttihutt Izin Mendirikan Bangunan' (2) dimaksud Pada antara lain untuk
- (3)Pembebasanrehibusisebagaimarradimaksudpadaayat(1); \"'/ t"-puau -uty*akat ditimpa-bencana alam dan atau kerusuhan' lain diberikan
- (4) Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Kepala Daerah. ditetapkan oleh
BAB )O(II
KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 3l
Pasal 35
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa waktu sesuai Pasal 23. melampaui jangka
2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagairnana dimaksud pada apabiia: yat (1) tertangguh (2)
- a. Diterbitkan Surat Teguran,atau
- b. Ada pengikatan utang rebibusi dari Wajib Retribusi baik langsung. atau tidak
BAB ffII
PENCABUTAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BAN
- jika: (1) Kepala Daerah dapat mencabut suatu lzin Mendirikan
- pemilik bangunan b Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin belum melakukan permulaan p€kerjaan dengan sungguh-sr
- a Pemegang izin menjadi tidak berkepentingal lagt'
- dan ternyata tidak c. Pekeriaan st'.dah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan dilanjutkan lagi.
- yang disahkan, d. Pelaksanaan pembangunan ternyata menyimpang dari
- Izin Mendirikan tanah oleh (2) Menyingkut adanya suatu Putusan tetap dari pengadilan' Bangunan dapat cabut setelah adanya pembatalan status instansi yang berwenang.
- Keputusan tentang pengcabutan suatu Izin Mendirikan teriulis kepada pemegang iziry disertai dengan alasan pe (3) diberikan secara
BAB XXTV
KETENTUAN PIDANA
BAB XX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 3l
Pasal 37
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana d pasal 11 aYat 1r1, pi'saf 13, pasal 15, pasal 16 Peraturan Daerahini hukuman Pidana ilffi;; p"iing lambat 6 (enem) bulan atau denda seban -banyaknYa RP. 5.000.000,- (Lima Juta RuPiah)'
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
3. merugikan paling banYak (2) Wajib Retribusi yang tidak -melaksanakan kewaiibannya \-'l keriangan Daerah diaicam pidana paling 6 (enem) bulan atau 2 (dua) kali jumlah retribusi terutang'
BAB )O(V
PENYID IKAN
BAB XX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 3l
Pasal 38
- (1) retribusi Oaeiatr sebagaimana dimaksud dalam Undang ioaf t"nt*g Hukam lcara Pidana' -. , , diberi wewenang pidana dibidang Nomor 8 Tahun untuk melakukan penyidik penyidik
- a. Meierima, mencari, mengumpulkan dan meneliti berkenan dengan tindak pidana ciibidang retribusi atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas' atau laPoran agar keterangan
- (2) I W"*""u"g"Punyidik sebagaimana dimaksud Pada aYat.l.adala\
- b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dengan tindak pidana retribusi Daerah' orang pribadi sehubungan
5. lain, berkenan Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumer dengan tindak pidana dibidang retribusi d.
6. dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan retribusi Daerah. .. rur"tii",u keteringan dan bahan bukti dari o:-g P1:b1 atau bahan bukti pidana dibidang
7. pembukuan penyitaan P""lil: v"ilt"t"" penggeledahan untuk mendapatkan bahan pencatatan duri" dokr,-"n-dokumen lain serta mel ierhadap bahan bukti tersebut' e
8. ruangan identitas Menyuiuh berhenti dan atau melarang seseorang m( atau pada saat pemeriksaan sedang Tn"lg:"X-1i e. orung dur, atau dokumen yang dibawah sebagaimana pada huruf
9. tugas PenYidikan Meminta bantuan tenaga atrli dalam rangka tindak pidana dibidang retribusi Daerah' f
10. retribusi Daerah. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak h.
11. diperiksa sebagai Memanggil orang untuk didengar keterangannya tersangka atau saksi. i
- i. MenghentikanPenYidikan'
13. dimulainYa umum, sesuai Peny idil'"f uiu"i*uliu 9 ".".k'* P"d1,,i11: -!1 I il'yffi ;ffi -""yiuptan hasn.penvidikarurnffd* ffi;;il;""** yJ"iaiutur dalim undang-undang No 8 (3) hukum acara Pidana. 1981 tentang
14. yidikan tindak yang daPat i. rr,r"iu?"kat tit iakan lain yang perlu untuk kelancaran pidana dibidang retribusi Daerah dipe*anggungjawabkan menurut
NOMOR
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
i
!
i Hal-hal yang belum cukup dlatry dalam peraturan .Daerah ini {epanjang mengenai pelaksanaanyu uX* aiutur tetin lanjut oi"tt f"pAa Daerah dengan sura{ keputusan
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangftan'
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetatruinya' memerintahkan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Mongondow Utara' pengundangannYa Daerah $abuPaten I I peraturan Bolaang

Penetapan: DitetaPkan di : Boroko Pada Tanggal : /oi Diundangkan di : Boroko t2 Mal zoos Faau lunied ' SEKRETA AERAH KABUPATENBOLAA ilr6xcoxDow UrARA *ffio NIP : 131 843 684 : 77 i i LEMBARAN DAERAH KAB''ATEN B.LAANG MoNGoNDow urARA fnnrN zoos 12, MEI "*ArI 2008 BoLAANG MoNGof'{Dow ur^Y
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW a NOMOR - e7 TAHLIN 2008
## TENTANG
## RETRIBUSi ZW MENDIRIKAN BANGI-INAN
I. PENJELASAN UMUM iffi,:#ilr"# otonomi Daerah yang ruas, nyata dan bertangg* j"*"![l::rk* ;-roh lZahnnaten / Kota maupunspmua Komp *,***lly"i]::tr#ffi :T;]il':t;si{::ffi "*11*:::l,Xmy,X'ffi n5ffi*ffi Hiiffi iil*X X#trffiiT,ffiilffi;*;iiJ*.r' *t"r membi{vai per aksanaan i ;,;;fug"il dan pJmbinaan kemasyarakatan' I ffiil;, pt*u-g"it* o*. Pi*P t"t'"
b-i *ui* diatas serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaani -:^ hi-^o T)ir as Daeratr Mongondow Utara Nomor ...'.Iilfioit'08 Tentang pemUentrkao Organisali.dan Tata Kerja Dinas-Di - n^I,^-i^^f Tmrrrn Ke illilirl;'iilffi ffiffioflr,u,*"'"r'"-*'i"r"l?11*"'I::,T"u,THH upaten Bolaang il,:"ffiffiHijffir^iffi"r*,i ,;;G;apatan asli daerah dalam rangka up ya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)'
Retribusi izin mendiril'an bangun- tt*pakan kewenalell.lit:* f::f; :aimana diamanatkn t1113}:l? Bangunan. "r.hu"d[.$];;'"1ilifrffi ;T;fi*fi#i;,J;ilil;6dwrgdan\_KepgtusanMenteri pekerjaan umum ilil; 2ii ;Rid/rbb7 Tanggal q es"rt"r i007 Tentang Pedofnan Izin Menc I or.r,unal?ffi a:#;'il;r8 j"r'*"zooz]11ypP11gXT^ff Ht-"l? Mendirikan
## II.PENJELASA\i. PASAL DEMI PASAL
| Pasal | I | cukuPjelas |
|---------|-----|--------------|
| Pasal | 2 | cukuPjelas |
| Pasal | 3 | cukuP jelas |
| Pasal | 4 | cukuP jelas |
| Pasal | 5 | cukuP jelas |
| Pasal | 6 | cukuPjelas |
| Pasal | 7 | cukuPjelas |
| Pasal | 8 | cukuPjelas |
| Pasal | 9 | cukuPjelas |
| Pasal | l0 | cukuPjelas |
| Pasal | I I | cukuPjelas |
| Pasal | 12 | cukuPjelas |
| Pasal | l3 | cukuPjelas |
| Pasal | 14 | cukuPjelas |
| Pasal | 15 | cukuPjelas |
| Pasal | l6 | cukuPjelas |
| Pasal | 17 | cukuP jelas |
| Pasal | l8 | cukuPjelas |
| Pasal | 19 | cukuP jelas |
| Pasal | 20 | cukuP jelas |
| Pasal | 21 | cukuP jelas |
| Pasal | 22 | cukuPjelas |
| Pasal | 23 | cukuP jelas |
| Pasal | 24 | cukuP jelas |
| Pasal | 25 | cukuP jelas |
| Pasal | 26 | cukuP jelas |
| Pasal | 27 | cukuPjelas |
| Pasal | 28 | cukuPjelas |
| Pasal | 29 | cukuP jelas |
f
,:'
| Phsal | 30 | cukuPjelas |
|---------|------|--------------|
| Pasal | 3l | cukuPjelas |
| Pasal | 32 | cukuPjelas |
| Pasal | 33 | cukuPjelas |
| Pasal | 34 | cukuPjelas |
| Pasal | 35 | cukuPjelas |
| Pasal | 36 | cukuPjelas |
| Pasal | 37 | cukuP jelas |
| Pasal | 38 | cukuP jelas |
| Pasal | 39 | cukuPjelas |
| Pasal | 40 | cukuPjelas |
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGdNDOW UTARA
i
NOMOR: 27