PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor - Tahun 2017 tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMBA A PROVINSI SULAWESI T.€N ~RA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR ff; TAHUN 2017
TENTANG
TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyclenggaraan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembai .gan dan teknologi Kabupaten Bombana;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menten Dal un eg ri Nomor 78 Tahun 2012 ten tang Tata Kear ipan di L1 ngku g n Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daer th perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan se agaimana di.maks d dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratur n Bupati tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemermt h Daerah Kabupaten Bombana;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perr benrukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupat n Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tengg ra (Lernbar m Nega a Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, ''a.tnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.339);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang &lt;earsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia T hun 20l 19 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik I idone. .ia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ap atur Si i1 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal tU:. 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara epubh [n:lonesia Nomor 5494);
I
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 lten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai nana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undaru; l omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ata.. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentar.g Per.ierintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia T ihun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ~omo:r 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undz ig-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 omo 52);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ~omo 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernb an Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5f,8'i');
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2009 ten tang Tata Naskah Dinas Di Li gk ngan F ernerintah Dae rah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Ta hun 20 12 ten tang Tata Kearsipan Di Lingkungan Ke rnenterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Ta hun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daeruh (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norn or ~036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomoi 1 Tah n 2015 tentang Pedoman Pernbentukan Produ c Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornoi 2, Tah n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bornbana (Lernbaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomoi 4 Tah n 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. 13.Peraturan Bupati Bombana Nomor 5:l al un 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T .igas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kabupat n Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 al u11 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan da 1 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
BAB IV - PEMBERKASAN
Pasal 1
- (6) Boks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1!, ayat (3) huruf g untuk menyimpan folder.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup penyelenggaraan tata kearsipar J&gt;emenntah Daerah meliputi:
- a. pengurusan surat;
- b. pemberkasan arsip; dan
- c. penyusutan arsip.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Arsip Pemerintahan Daerah terdiri dari arsip dinami dan arsip statis.
- (2) Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada a za: ( 1) terdiri dari arsip dinamis aktif dan arsip dinamis ina.ctif.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 6
Penyelenggaraan tata kearsipan di li gkungan P emerintahan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umuru Sekretariat Daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 7
- (1) Pelaksanaan tata kearsipan sebagaimana dim.iksud dalam Pasal 6, menggunakan sarana dan peralatan kearsipa .
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) t erdiri dari:
- a. kartu kendali untuk pengurusan surat;
- b. pola klasifikasi untuk pemberkasan arsip; dan
- c. jadwal retensi arsip untuk penyusutan arsij .
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
7. dari:
- a. lemari kartu kendali;
- b. lemari arsip
- c. rak arsip;
- d. rak arsip bergerak; dan
- e. meja sortir.
Pasa18
- (1) Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud clalarn Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun ## BAB III PENGURUSAN SURAT
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 10
- (1) Pengurusan surat dilakukan dengan menggun ikan k rtu kendali.
- (2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pad.i ayat (1) digurtakart untuk:
- a. pengurusan naskah dinas masuk;
- b. pengurusan naskah dinas keluar;
- c. penyimpanan arsip; dan
- d. penemuan kembali arsip.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 11
- (1) Pengurusan naskah dinas masuk sebagamana dimaksud dalam Pasa1 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleb Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum Kabupaten selaku Kepala unit kearsipan.
- (2) Kepala Bagian Umum menentukan klasifikasi naskah dinas penting dan naskah dinas biasa.
- (3) Kepala Bagian Umum menyampaikan ke pac la Bupati, naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ay at (2) yang ditujukan kepada Bupati.
- (4) Kepala Bagian Umum menyampaikan nas a.a dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unit pengolah naskah dinas sesuai dengan bidang tugas.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 12
- (1) Pengurusan naskah dinas keluar sebagaimana dimak ud dalam Pasa1 10 ayat (2) huruf b dilakuxan o.eh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unit pengolah naskah dinas.
I,
- (2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani Bupati disampaikan kepada Kepala Bagian Umum untuk mendapatkan penomoran.
- (3) Naskah dinas yang berbentuk produk hukum penomorannya dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 13
- (1) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam asal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pt ngolah pada Perangkat Daerah Kabupaten untuk arsip akt if.
- (2) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pengolah pada Perangkat Daerah Kabupaten dan Sekretar is Daerah untuk arsip inaktif.
- (3) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas erpustakaan Daerah yang membidangi tentang kearsipan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 14
Unit pengolah dan unit kearsipan di lingkungar Pernerintah Daerah melakukan penemuan kembali arsip seoagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, melah i:
- a. indeks;
- b. kode klasifikasi;
- c. nomor urut; dan
- d. asal surat, tanggal dan nomor surat.
PEMBERKASAN
BAB IV - PEMBERKASAN
Pasal 15
- (1) Unit pengolah dan unit kearsipan di lingkungan pemerintah daerah melakukan pemberkasan «r ... ip,
- (2) Pemberkasan arsip sebagaimana dimaksud f acla ay t ( 1) dilaksanakan dengan sistem:
- a. abjad a sampai dengan z sebagai indeks u ituk menata pemberkasan arsip yang disusun sec: ira berurut
BAB IV - PEMBERKASAN
Pasal 16
- (1) Folder/map sebagaimana dimaksud dalam Fasal 15 ayat (3) huruf a memperlihatkan daftar masalah.
- (2) Guide/sekat sebagaimana dimaksud dalarn I asal 15 ayat (3) huruf b sebagai pembatas masalah.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c kata tangkap yang dominan dalam su ·ai:
- (4) Buku petunjuk sebagaimana dimaksud dal.ur. Pasal 15 ayat (3) huruf d sebagai inventaris ma.salah.
- (5) Kertas pembungkus sebagaimana dimaksud dalam asal 15 ayat (3) huruf f untuk keamanan dan kebe ·sihan surat.
- (6) Boks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1!, ayat (3) huruf g untuk menyimpan folder.
- (7) Kartu picies sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat (3) huruf h dipakai untuk mengetahui jumlah be rkas.
BABV
PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PEMINJA \1:llN ARSIP
BAB IV - PEMBERKASAN
Pasal 17
Unit kearsipan di lingkungan Pemeri tah DaeraJ r aelakukan peliharaan, pengamanan dan peminjaman arsip.
BAB IV - PEMBERKASAN
Pasal 18
Peminjaman arsip sebagaimana dimaksuu dala m Pasal 18 dapat dilakukan terhadap copy arsip inaktif atas :&gt;e rmohonan tertulis dari pihak yang meminjam arsip.
BAB VI - PENYUSUTAN
Pasal 19
- (1) Un~t pengolah dan unit kearsipan melakukan penyusutan arsip.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku ps da tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Born bana. Hj. SI

Penandatangan: Pj. BUPATI BOMBA~A.,

Penetapan: urnbia 2017 Ditetapkan di Pada tanggal

Penetapan: Diundangkan di Rumbia pada tanggal 201 7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, H.BURHANUDDIN A.HS NOY BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR : Nomor Register Perbup : / / 2017

Penandatangan: : PE : 'TURAN BUPATI BOMBANA TAHUN 2017 2017 L~N -~ NOMOR TANGGAL TENTANG ## TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOMSANA ## A. PENGURUSAN SURAT ## 1. Pengurusari naskah dinas masuk Pengurusan naskah dinas masuk meliputi e .pc.tan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan tata u.saha pe ngola 1. Pada unit kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan pe enmaan, pengarahan , pencatatan, pengendalian dan penyimpanan. ## a) penerima mernpunyai tugas: - (1) meneliti kebenaran alamat naskah dinas tersebut - (2) membubuhkan paraf pada bukti penerimaan. - (3) mensortir naskah dinas. - (4) membuka sampul dan mengeluarkan 1 askah dinas dari sampul. - (5) dalam hal alamat pengirim tidak tcrcanru n didalam naskah dinas, sampul diikutsertakan bersa na. na skah dinasnya. - (6) meneliti kelengkapan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran naskah dinas
- (7) menyampaikan naskah dinas kepada pengarah.

## b) pengarah mempunyai tugas:

- (1) membaca naskah dinas dan menentukan na k ah penting dinas atau naskah dinas biasa.
- (2) mencanturnkan diposisi pengarahan pada bagia kanan atas naskah dinas.
- (3) menentukan kode klasifikasi dan · dcks p ida naskah dinas pen ting.
- (4) menyampaikan penting atau biasa kepada penc ta.

## c) pencatat mempunyai tugas:

- (1) mencantumkan nornor urut pada naskah dinas.
- (2) rnencatat naskah dinas penting dalam kart · .cen a 1.
- (3) mencatat naskah dinas biasa dan na kah dir as tertutup dalam lembar pengantar.
- (4) menyampaikan naskah dinas penbng heserta z] [empat) lembar kartu kendali kepada pengendali.
- (5) menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dir as tertutu besrta 2 (dua rangkap lembar pengantar kepada , ngendali).
- d) pengendali mempunyai tugas:
- (1) menerima naskah dinas beserta 4 (ernpat) leml .ar kart · kendali dan naskah dinas tertutup beserta 2 (dua rangkap lembar pengantar dari pencatat.
- (2) meneliti kebenaran nomor kode dan pengisian kartu re.idali.
- (3) menyampaikan naskah dinas penting ':&gt;eser .a kartu kendali III berwana kuning dan lembar IV b ewar rra merah kepada Tata Usaha Perrgol a h ,
- (4) menyampaikan naskah dinas biasa d a.n a, k al dinas tertutup 2 (dua) rangkap lem bar pe n ga nt.ar kcpad Tata U saha Pengolah.
- (5) menyusun kartu kendali lembar I berwarna puti 1 dalarn lemari katalog berdasarkan trrt.u.a n nornor kode.Dalam susunan kode, kartu ken cl·. i d.isusun berdasarkan urutan abjad pada indeks
- (6) menyusun kartu kendali lembar II e r wa.rr La hijrn.r dalam lemari katalog berdasarkan m s t.a n si dan menurut urutan waktu
- e) Penyimpan mempunyai tugas menyimpan l-rar t.u kendali lembar III berwarna kuning yang diterima kerru rali do r: tatausaha pengolah dan disimpan ke d al arn file .sebagai pengganti arsip selama naskah dinas bcra d a di unit pengolah.


Pengurusan naskah dinas masuk p ad n t.atr . u,:aha pengolah meliputi kegiatan- kegiatan:

- (1) menerima naskah dinas dan kart kcncla.l . lern.b a r III dan IV berwarna kuning dan merah d a ri pe ~endal.
- (2) membubuhkan paraf pada kartu k errd a li let 1.bar III berwarna kuning sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima
- (3) mengembalikan kartu kendali lemb r [[[ »er war n a kuning kepada pengendali.
- (5) menerima naskah dinas beserta 2 (d.u su ru rrgkuj . lern bar pengan tar dari pengendali.
- (4) menyimpan kartu kendali lembar IV be rw arru r merah dalam lemari katalog berdasarkan uruta rrorn o · kode.
- (6) membubuhkan paraf pada lembar pengantarse bage i tanda bukti bahwa naskah dinas sudah dit er-i: . l.
- (7) mengembalikan 1 (satu) lembar pe ga n ta r .ke pa da pengendali.
- (9) menyampaikan naskah dinas yang d it eri m a ari unit Kearsipan kepada pengolah untuk dis le aa ilca.n , drsert ai lem bar disposisi.
- (8) mengisi lembar disposisi rangkap 2 (dua1.
- (10) menyimpan 1 (satu) lembar disposisi scbagai er.ggarrti arsip yang ada pada pengolah.
2. Pengurusan naskah dinas keluar meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh tata usaha pengolah dan unit kearsipan
- a) tata usaha pengolah mempunyai tugas:
- (2) menyampaikan konsep dan net beserta 3 (tigaj kartu kendali kepada pengendali pada unit Kearsi an ..
- (1) mencatat naskah dinas keluar dalam kartu ·. endali rangkap 3 (tiga) berwarna putih, kuning dan rnerah
- (3) menyimpan kartu kendali berwarna merah menurut urutan nomor kode.
- (4) mengendalikan naskah dinas yang belum selesai pengolahannya dan menyampaikan naskah dinas yang sudah


## b) unit kearsipan

- (a)pemberian nomor kode klasifikasi pa a kartu kendali dan mengembalikan kepada tr tausaha pengolah.
- unit kearsipan melaksanakan kegiatan pengendalian, penyimpanan. (1) pengendalian mempunyai tugas:
- (b)penyimpanan kartu kendali berwar a putih menurut urutan nomor kode.
- (d)pengembalian kartu kendali berwarna merah kepada Tata U saha Pengolah.
- (c) Penyimpanan kartu kendali be rwar'ria. kuning berdasarkan nomor urut pada kartu kei rd.ali.
- (2) penyimpanan mempunyai tugas perryim parrari kartu keridali berwarna kuning rnerrur ut nomor urut sebagai pengganti arsip selama naskah dinas masih berada di Unit Pengolah.
- (3) penyimpan mempunyai tugas menyimpa kartu kendali berwarna kuning menurut riornor urut sebagai penggganti arsip selama naskah dinas tersebut masih berada di unit pengolah.

## 3. penyimpanan arsip

- a) cara penyimpanan arsip aktif dilakukan sebagai bet ikt.rt:
- (2) arsip disusun dalam folder a tau m ap ga.n tung menurut uru.tan kode klasifikasi.
- (1) tata usaha pengolah menyimpan ar ip aktif menurut urutan kode klasifikasi.
- b) penyimpanan arsip inaktif dipusatkan pacla uni kearsipan.
- c) cara menyimpan arsip in aktif dilakukan seba ai berikut:


\Ly

- (1) memasukan arsip dalam folder disusun rnerru.ri.rt urutan kode klasifikasi.
- (2) memasukan folder kedalam box arsip dari dis sun secara vertikal.
- (3) box arsip ditempatkan didalam rak arsip.
- (4) Penyimpanan dan pemeliharaan ar sip statis dilakukan oleh unit kearsipan.
4. penyimpanan kartu kendali arsip in aktif dilakukan. sebagai berikut:
- b) Penyimpan menyampaikan kartu kendali berwarna kuning kepada tata usaha pengolah seba ai bukti bahwa arsip-arsip in aktif beserta kart u kendaJi berwarna merah telah diterima.
- a) Tata Usaha Pengolah menyampaikan ar sip m aktif kepada penynnpan berikut kartu kendali berwarna merah.

## 5. penemuan kembali arsip

cara penemuan kembali arsip dapat dilakukan indeks, kode klasifikasi, nomor urut, asal surat, tanggaJ dan nomor surat.

## B. SARANA PENGURUSAN SURAT

## 1. Kartu Kendali Naskah Dinas Masuk

-


.

"

## 2. Kartu Kendali Naskah Dinas Keluar


Larnpiran :

-----------&lt;

I.Jomor Urut: ~

I

Indeks:

I

Kode:

I

&lt; z &lt; co :?J 0 co z r.:l ~ 0.. ::::&gt; o:l ~ ::r: ~ z ... CG r.:l :?J r.:l 0..

Isi Ringkas:

CG &lt; ::::&gt; ...:l r.:l ~ ~ ::::&gt; U) ::::&gt; @ ~

-

.

Kepada:

r

Pengolah:

Tanggal Surat :

I

Catatan:

..

uembar: -----~

## 3. Daftar Pengendali

---

| No. Urut | Kode | Pengolah | No. Urut | Kode | Pengolah | No. Urut | Kode ,-- | Peng lah |
|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | | | 17 | | | 33 | | |
| 2 | | | 18 | | | 34 | | |
| 3 | | | 19 | | | 35 | | |
| 4 | | | 20 | | | 36 | | |
| 5 | | | 21 | | | 37 | | |
| 6 | | | 22 | | | 38 | -- | --- |
| 7 | | | 23 | | | 39 | | - |
| 8 | | | 24 | | | 40 | | . |
| 9 | | | 25 | | | 41 | --- | |
| 10 | | | 26 | | | 42 | | |
| 11 | | | 27 | | | 43 | | ---- |
| 12 | | | 28 | | | 44 | | |
| 13 | | | 29 | | | 45 | | |
| 14 | | | 30 | | | 46 | | |
| 15 | | | 31 | | | 47 | | . |
| 16 | | | 32 | | | 100 | L__ | A |

ll..

J


## PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PERPUSTAKAAN

Jalan Kompleks Per1&lt;antoran Pemda Bombana No : ________________ Kode Pos 93771 Website: www bombana kab.go.id E-mail: perpusda.bombana@yahoo.com

Kepada

Di-

Yth

.

## LEMBAR PENGANTAR

| No. Urut | Asal Surat | Tanggal Surat | Nomor Surat | Kei erangan |
|------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | - -----·--< |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

Diterima tanggal:

/

Dikirim tanggal :

Yang menerima,

(

NIP.

)

Yang me girirn,


.

..

NIP.

)

## 5. Tanda Bukti Pinjaman


## PEMERINTAH KABUPA TEN BOMBANA DINAS PERPUSTAKAAN

Jalan Kompleks Pericantoran Pemda Bombana No : ________________ Kode Pos 937:' 1 Website: www bombana kab.go.id E-mail: perpusda.bombana@yahoo.com

## TANDA BUKTI PINJAMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


(

)

/

Mengetahui/Menyetujui : Kepala Dinas Perpustakaan,

I

n

(

)

NIP.

(

)

NIP.

Yang meminjam,

Petugas yang melayani :

Rumbia,

.

dan akan mengembalikan pada tanggal:

...

~

.

.

.

.

. . .

.

.

. .

.

.

Unit

No. Telpon/Hp

Telah meminjam arsip

Kode Nomor Perihal

Nama

.

NIP

.

NIP.

## C. Pemberkasan Surat Berdasarkan Kode Klasifikasi

1. Klasifikasi kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan perintah daerah merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian Dalam 'Jegeri, dan pemerintah daerah yaitu menyelenggarakan sebagi an t ga.s umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemerint:ahan umum dan otonomi daerah, ideologi, politik, pembangunan desa an ag aria, diberi kode angka arab, diperinci secara DECIMAL, dengan mem ergunakan TIGA ANGKA DASAR, dilengkapi dengan kode pembantu, kode wilayah dan singkatan nama komponen.
3. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalarn l O pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas subtantif (pokok) dan tug· s fasilitatif (penunjang).Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800, dan 900 meru akan kode tugas-tugas fasilitatif.Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah pengawasan, kepegawaian dan keuangan.Disamping itu juga ditampung masalah-rna alah yang berkaitan dengan kerumah tanggan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelom ok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang n ga.ra atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
2. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mem ergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalarn hubungan masalah, didahului oleh 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam. pola klasifi.kasi.
4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah ters but telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Kemente ian Dalam Negeri termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya.

Sepuluh masalah tersebut adalah sebagai berikut:

000 Umum

100 Pemerintahan

200 Politik

300 Keamanan dan Ketertiban

400 Kesejahteraan

500 Perekonomian

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan

700 Pengawasan

Kepegawaian

900 Keuangan

5. Kode alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, clan disam.ping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip i1u dalam ~ urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsij dalam simpanan. · '/


Kode ini juga menunjukkan adanya urutan sistimatis dari masalahmasalah arsip dan kartu kendali dalam file.

Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalar. tert ntu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditarnbah tiap kode yang memerlukan perincian J ebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

## Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:

- 01 Perencanaan
- 03 Pendidikan
- 02 Penelitian
- 04 Laporan
- 05 Panitia
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07 Statistik
- 08 Peraturan perundang-undangan
- 09 Tidak dipakai

Kode wilayah kode untuk menunjukan pembagian wilayah Dengan memperhatikan prinsip, kode wilayah dimaksud disusun sebagai berikut:

- -11 Nanggroe Aceh Darusalam;

- -12 Sumatera Utara;

- -13 Sumatera Barat;

- -14 Riau;

- -15 Jambi;

- -16 Sumatera Selatan;

- -1 7 Bengkulu;

- -18 Lampung;

- -19 Kepulauan Bangka Belitung;

- -21 Kepulauan Riau;

- -31 DKI Jakarta;

- -32 Jawa Barat;

- -33 Jawa Tengah;

- -34 Daerah Istimewa Yogyakarta;

- -35 Jawa Timur;

- -36 Ban ten;

- -51 Bali;

- -52 Nusa Tenggara Barat;

- -53 Nusa Tenggara Timur;

- -61 Kalimanta Barat;

- -62 Kalimantan Tengah;

- -63 Kalimantan Selatan;

- -64 Kalimantan Timur;

- -71 Sulawesi Utara;

- 72 Sulawesi Tengah;

- 73 Selawesi Selatan;

- 7 4 Sulawesi Tenggara;

- 75 Gorontalo;

- 76 Sulawesi Barat;

- -81 Maluku;

- -82 Maluku Utara;

- -91 Papua;

(ra

- -92 Papua Barat.

,~

I


Kode wilayah bagi provinsi dapat membentuk kode wilayah sendiri untuk kabupaten/kota di wilayahnya, sedangkan bagi kabupaterr/kota dapat membentuk kode wilayah tersendiri untuk kecamatan diwilayahnya.

6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah diperlukan singkatan nama Komponen sebagai berikut :

Pencatatan Sipil;

- KEUDA

Direktorat Jenderal Keuangan Daeral L;

- DIKLAT

Badan Pendidikan dan Pelatihan;

- LITBANG

Badan Penelitian dan Pengem bangan

dan Kependud kan Direktorat Jenderal

Desa;

- DUKCAPIL

- SJ

Sekretariat Jenderal;

- IJ

Inspektorat Jenderal;

- KESBANGPOL

Direktorat Jenderal Kesatuan Ban zsa dan

Politik;

- OTDA

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

- PUM

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;

- BANGDA

Direkorat Jenderal Bina Pernbanguru n Daerah;

- PMD

Direktorat Jenderal Pembangunan Vlasyarakat

Untuk mengetahui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah, diperlukan singkatan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diatur sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## 7. Pola klasifikasi

## 000 UMUM

## ·001 Lam bang

- .1 Garuda
- .2 Bendera Kebangsaan
- .3 Lagu Kebangsaan
- .4 Daerah
- .31 Provinsi

## .32 Kabupaten/ Kota

## 002 Tanda Kehormatan/ Penghargaan untuk pegawai lihat 861.1

- .1 Bintang
- .2 Satyalencana
- .3 Samkarya Nugraha
- .4 Monumen
- .5 Penghargaan Secara Adat
- .6 Penghargaan lainnya
- 003 Hari Raya/Besar
- .1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya
- .2 Hari Raya Keagamaan
- .3 Hari Ulang Tahun
- .4 Hari-hari Besar Internasional

## 004 Ucapan


- .1 Ucapan Terima Kasih
- .2 Ucapan Selamat
- .3 Ucapan Belasungkawa
- .4 Ucapan Lainnya

## 005 Undangan

- 006 Tanda Jabatan
- .2 Tanda Pengenal
- .1 Pamong Praja
- .3 Pejabat lainnya
- 010 URUSAN DALAM
- Gedung Kantor /Termasuk lnstalasi Prasarana Fisik Pamong 011 /Kantor Dinas
- 012 Rumah Dinas
- .1 Tanah Untuk Rumah Dinas
- .2 Perabot Rumah Dinas
- .3 Rumah Dinas Golongan 1
- .4 Rumah Dinas Golongan 2
- .5 Rumah Dinas Golongan 3
- .6 Rumah/Bangunan Lainnya
- .7 Rumah Pejabat Negara

## 013 Mess/Guest House

- 014 Rumah Susun/ Apartemen
- 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik
- Telepon/ Faximile / Internet 016
- Kebersihan Kantor 018
- Keamanan/Ketertiban Kantor 017
- Protokol 019
- Tata Tempat .2
- Upacara Bendera .1
- Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden .21
- Ala.mat-Ala.mat Kantor Pejabat .4
- Audiensi I Menghadap Pimpinan .3
- Bandir / Umbul-Umbul/ Spanduk .5
- Penawaran .1
- PERALATAN 020
- Alat Tulis 021
- Perabot Kantor 023
- Mesin Kantor 022

t/


| 024 | Alat Angkutan |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 025 | Pakaian Dinas |
| 026 | Senjata |
| 027 | Pengadaan |
| 028 | Inventaris |
| 029 | - |
| 030 | KEKAYAAN DAERAH |
| 031 | Sumber Daya Alam |
| 032 | Asset Daerah |
| 033 | |
| 034 | |
| 035 | |
| 036 | |
| 040 | PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI J KEARSIPAN J SA DI |
| 041 | Perpustakaan |
| .1 | Umum |
| .2 | Khusus |
| .3 | Perguruan Tinggi |
| .4 | Sekolah |
| .5 | Keliling |
| 042 | Dokumentasi |
| 043 | - |
| 044 | - |
| 045 .1 | Kearsipan Pola Klasifikasi |
| .2 | Penataan Berkas |
| | Penyusutan Arsip |
| .3 | |
| .31 | Jadwal Retensi Arsip |
| .32 | Pemindahan Arsip |
| .33 | Penilaian Arsip |
| .34 | Pemusnahan Arsip Penyerahan Arsip |
| .35 .36 | Berita Acara Penyusutan Arsip |
| .37 | Daftar Pencarian Arsip |
| .4 .41 | Pembinaan Kearsipan Bimbingan Teknis |
| .5 | Pemeliharaan /Perawatan Arsip |
| | Pengawetan/Fumigasi |
| .6 046 | Sandi |
| 047 | Website |
| 048 | Pengelolaan Data |
| 049 | Jaringan Komunikasi Data |
| 050 | PERENCANAAN |
| .1 | Repelita/ 8 Sukses |
| .11 | Pelita Daerah |
| .12 | Bantuan Pembangunan Daerah |
| .13 | Bappeda |
| 051 | Proyek Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini : Proyek Prasaran Fisik Pemerintahan, Tambahkan Perincian 100 Pada 051 Contoh: Proyek Kepenjaraan 051.86 |
| 052 053 | Bidang Politik Bidang Keamanan Dan Ketertiban Tambhkan Perincian 300 |


| | Pada 053 Contoh: |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 054 | Proyek Ketataprajaan 053.311 Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahkan Peincian 400 pada 054 |
| 055 | Contoh: Proyek Resettlement Desa 054.671 Bidang Perekonomian Tambahkan Perincian 500 Pad- 055 Contoh: ProyekPasar 055.112 |
| 056 | Bidang Pekerjaan Umum Tambahkan Perincian 600 pada 056 Contoh: ProyekJembatan 056.3 |
| 057 | Bidang Pengawasan |
| 058 | Bidang Kepegawaian |
| 059 | Bidang Keuangan |
| 060 | ORGANISASI / KETATALAKSANAAN |
| .1 | Program Kerja |
| 061 | Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi) |
| .1 | Susunan dan Tata Kerja |
| .2 | Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa |
| 062 | Organisasi Badan NonPemerintah |
| 063 | Organisasi Badan Internasional |
| 064 | |
| | Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem |
| 065 | Stempel Dinas |
| 066 | Pelayanan Umum |
| 067 068 | / Pelayanan Publik / Analisis Komputerisasi / Siskomdagri |
| 069 | Standar Pelayanan Minimal |
| 070 | PENELITIAN |
| 071 | Riset |
| 072 | Survey |
| 073 | Kajian |
| 074 075 | Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi |
| | Kementerian Lainnya |
| 076 077 | NonKementerian Provinsi |
| 078 | Kabupaten/Kota |
| 079 | Kecamatan /Desa |
| 080 081 | KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR Gubernur |
| 082 | Bupati / Walikota |
| 083 084 | Komponen, Eselon Lainnya InstansiLainnya |
| | Internasional Di Dalam Negeri |
| 085 | Negeri |
| 086 087 | Internasional Di Luar - |
| 088 | - |
| 089 | - |
| 090 | PERJALANAN DINAS |
| | KeDaerah |
| 091 | Perjalanan Presiden/Wakil Presiden Perjalanan Menteri KeDaerah |
| 092 | Perjalanan Pejabat Tinggi(Pejabat Eselon 1) |
| 093 094 | Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggilan Pegawai |
| 095 | Perjalanan Tamu AsingKe Daerah |
| 096 | Perjalanan Presiden/Wakil Presiden KeLuar Negeri |
| 097 | Perjalanan MenteriKeLuar Negeri |


.1

| 098 | Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri | Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri | Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri | Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri | Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 099 | Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri | Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri | Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri | Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri | Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri |
| 100 | PEMERINTAHAN Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, | PEMERINTAHAN Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, | PEMERINTAHAN Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, | PEMERINTAHAN Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, | PEMERINTAHAN Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, |
| 101 | negeri | negeri | negeri | negeri | negeri |
| 102 | GDN | GDN | GDN | GDN | GDN |
| 103 | - | - | - | - | - |
| 104 | - | - | - | - | - |
| 105 | - | - | - | - | - |
| 110 | PEMERINTAHAN PUSAT | PEMERINTAHAN PUSAT | PEMERINTAHAN PUSAT | PEMERINTAHAN PUSAT | PEMERINTAHAN PUSAT |
| 111 | Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, surnpah, dan serah jabatan | Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, surnpah, dan serah jabatan | Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, surnpah, dan serah jabatan | Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, surnpah, dan serah jabatan | Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, surnpah, dan serah jabatan |
| | Wakil Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, | Wakil Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, | Wakil Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, | Wakil Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, | Wakil Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, |
| .1 .2 | Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato | Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato | Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato | Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato | Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato |
| 112 | | | | | |
| | dan serah jabatan Pertanggung jawaban wakil presiden kepada M R Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato | dan serah jabatan Pertanggung jawaban wakil presiden kepada M R Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato | dan serah jabatan Pertanggung jawaban wakil presiden kepada M R Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato | dan serah jabatan Pertanggung jawaban wakil presiden kepada M R Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato | dan serah jabatan Pertanggung jawaban wakil presiden kepada M R Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato |
| .1 .2 | Susunan Kabinet | Susunan Kabinet | Susunan Kabinet | Susunan Kabinet | Susunan Kabinet |
| .1 | Penunjukan Menteri ad interim Reshuffle | Penunjukan Menteri ad interim Reshuffle | Penunjukan Menteri ad interim Reshuffle | Penunjukan Menteri ad interim Reshuffle | Penunjukan Menteri ad interim Reshuffle |
| 113 | | | | | |
| .2 | | | | | |
| | Kementerian Dalam Negeri | Kementerian Dalam Negeri | Kementerian Dalam Negeri | Kementerian Dalam Negeri | Kementerian Dalam Negeri |
| .3 | Sidang Kabinet | Sidang Kabinet | Sidang Kabinet | Sidang Kabinet | Sidang Kabinet |
| 114 | Amanat Menteri Dalam Kementerian lainnya | Amanat Menteri Dalam Kementerian lainnya | Amanat Menteri Dalam Kementerian lainnya | Amanat Menteri Dalam Kementerian lainnya | Amanat Menteri Dalam Kementerian lainnya |
| .1 115 | Negeri/ Sambut.an | Negeri/ Sambut.an | Negeri/ Sambut.an | Negeri/ Sambut.an | Negeri/ Sambut.an |
| 117 | Lembaga Non Kementerian | Lembaga Non Kementerian | Lembaga Non Kementerian | Lembaga Non Kementerian | Lembaga Non Kementerian |
| 116 | Lembaga TinggiNegara | Lembaga TinggiNegara | Lembaga TinggiNegara | Lembaga TinggiNegara | Lembaga TinggiNegara |
| | Otonomi/ Desentralisasi/ | Otonomi/ Desentralisasi/ | Otonomi/ Desentralisasi/ | Otonomi/ Desentralisasi/ | Otonomi/ Desentralisasi/ |
| 118 119 | Dekonsen trasi Kerjasama Antar Kementerian | Dekonsen trasi Kerjasama Antar Kementerian | Dekonsen trasi Kerjasama Antar Kementerian | Dekonsen trasi Kerjasama Antar Kementerian | Dekonsen trasi Kerjasama Antar Kementerian |
| 04 | Laporan daerah | Laporan daerah | Laporan daerah | Laporan daerah | Laporan daerah |
| 120 | PEMERINTAH PROVINS! | PEMERINTAH PROVINS! | PEMERINTAH PROVINS! | PEMERINTAH PROVINS! | PEMERINTAH PROVINS! |
| | Monografitambahkan Koordinasi | Monografitambahkan Koordinasi | Monografitambahkan Koordinasi | Monografitambahkan Koordinasi | Monografitambahkan Koordinasi |
| .042 .1 | kode wilayah | kode wilayah | kode wilayah | kode wilayah | kode wilayah |
| .2 | Instansi Tingkat Provinsi | Instansi Tingkat Provinsi | Instansi Tingkat Provinsi | Instansi Tingkat Provinsi | Instansi Tingkat Provinsi |
| .21 | Dinas Otonomi | Dinas Otonomi | Dinas Otonomi | Dinas Otonomi | Dinas Otonomi |
| .22 | Instansi Vertikal Kerjasama antar | Instansi Vertikal Kerjasama antar | Instansi Vertikal Kerjasama antar | Instansi Vertikal Kerjasama antar | Instansi Vertikal Kerjasama antar |
| .23 121 | Provinsi/Daerah Gubernur tambahkan kode wilayah, | Provinsi/Daerah Gubernur tambahkan kode wilayah, | Provinsi/Daerah Gubernur tambahkan kode wilayah, | Provinsi/Daerah Gubernur tambahkan kode wilayah, | Provinsi/Daerah Gubernur tambahkan kode wilayah, |
| 122 | Terima Jabatan dan sebagainya Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, | Terima Jabatan dan sebagainya Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, | Terima Jabatan dan sebagainya Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, | Terima Jabatan dan sebagainya Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, | Terima Jabatan dan sebagainya Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, |
| 123 | Serah Terima Jabatan dan sebagainya. Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, | Serah Terima Jabatan dan sebagainya. Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, | Serah Terima Jabatan dan sebagainya. Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, | Serah Terima Jabatan dan sebagainya. Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, | Serah Terima Jabatan dan sebagainya. Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, |
| | Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan sebagainya. | Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan sebagainya. | Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan sebagainya. | Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan sebagainya. | Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan sebagainya. |
| 124 | Pembentukan/Pemekaran Wilayah Pembinaan/Perubahan Nama kepada: Daerah, 'ota,B nda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas laut, d in | Pembentukan/Pemekaran Wilayah Pembinaan/Perubahan Nama kepada: Daerah, 'ota,B nda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas laut, d in | Pembentukan/Pemekaran Wilayah Pembinaan/Perubahan Nama kepada: Daerah, 'ota,B nda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas laut, d in | Pembentukan/Pemekaran Wilayah Pembinaan/Perubahan Nama kepada: Daerah, 'ota,B nda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas laut, d in | Pembentukan/Pemekaran Wilayah Pembinaan/Perubahan Nama kepada: Daerah, 'ota,B nda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas laut, d in |
| | dan | dan | dan | dan | dan |


| | sebagainya |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .2 | Pemekaran Wilayah |
| .3 | Forum Koordinasi lainnya |
| 125 | Pembentukan Pemekaran Wilayah Pembinaan/Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, He). |
| | da Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, ian sebagainya . |
| | Pembentukan Wialayah |
| | Pemindahan Ibukota |
| | Perubahan batas Wilayah |
| | Pemekaran Wialayah |
| 126 | Pembagian Wilayah |
| 127 | Penyerahan Urusan |
| 128 | Swaparaja/Penataan Wilayah/Daerah |
| 129 | - |
| 130 | PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA Bupati /Walikota, Tambahkan KodeWilayah, Meliputi Pencalonan,Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, |
| 131 | Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb Sambutan / Pengarahan / Amanat WakilBupati /Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, |
| 132 | Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kata, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meni.nggal, |
| 133 | Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,. |
| 134 | Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah |
| .1 | Muspida |
| .2 | Forum PAN(Panitian Anggaran Nasional) |
| .3 | Forum Koordinasi Lainnya |
| .4 | Kerjasama antar Kabupaten/Kota |
| 135 | Pembentukan / Pemekaran Wilayah |
| .1 | Pemindahan Ibukota |
| | Pembentukan WilayahPembantu Bupati/Walikcta |
| .2 .3 | Pemabagian WilayahKabupaten/Kota |
| .4 | Perubahan Batas Wilayah |
| .5 | Pemekaran Wilayah |
| .6 | Permasalahan Batas Wilayah |
| | Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota |
| .7 | Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaterr/Kota, Dae rah, |
| .8 | Jalan |
| 136 | Pembagian Wilayah |
| 137 | Penyerahan Urusan |
| 138 | Pemerintah Wilayah |
| .1 | Kecamatan Sambutan / Pengarahan / Amanat |
| .2 | Pembentukan Kecamatan |
| | Pemekaran Kecamatan |
| .3 | Perluasan/Perubahan Batas Wilayah |
| .4 | Kecamatan |

- .6 -
- .7 -
- Pamong Desa, Meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Menii iggal,
- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
- 141 Pengangkatan, Pemberhenian, dan sebagainya
- 142 Penghasilan Pamong Desa
- 143 Kekayaan Desa
- 144 Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
- .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
- .2 Pemekaran Desa/ Kelurahan
- .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan
- .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan
- .5 Kerjasama Antar Desa / Kelurahan
- 147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa
- Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat 410 Dengan Perin ·iannya
- 148 Perangkat Kelurahan
- .1 Kepala Kelurahan
- .2 Sekretaris Kelurahan
- .3 Staf Kelurahan
- 149 Dewan Kelurahan
- .2 Rukun Warga
- .1 Rukun Tetangga
- .3 Rukun Kampung
- 150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
- 151 Keanggotaan MPR
- .2 Pemberhentian
- .1 Pencalonan
- .3 Recall
- .4 Pelanggaran
- 152 Persidangan
- .1 Keuangan
- 153 Kesejahteraan
- .2 Penghargaan
- 154 Hak
- 155 Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan
- Persidangan Sidang Pleno Dengar Pendapat/ Rapat Komisi
- 156 Reses
- 157 Kesejahteraan
- .2 Penghargaan
- .1 Keuangan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak
- 160 DPRD PROVINS! TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 161 Keanggotaan
- .1 Pencalonan
- .3 Pemberhentian
- .2 Pengangkatan
- .4 Recall
- .5 Meninggal


I

- .6 Pelanggaran
- 162 Persidangan
- .1 Reses
- 163 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
- .2 Penghargaan
- 164 Hak
- 165 Sekretaris DPRD Provinsi
- 170 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WlLAYAH
- 1 71 Keanggotaan
- .1 Pencalonan
- .2 Pengangkatan
- .3 Pemberhentian
- .4 Recall
- .5 Pelanggaran
- 1 72 Persidangan
- .1 Keuangan
- 1 73 Kesejahteraan
- .2 Penghargaan
- 174 Hak
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 180 HUKUM
- .11 Dasar Hukum
- .1 Kontitusi
- .12 Undang-Undang Dasar
- .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi
- .2 GBHN
- 181 Perdata
- .1 Tanah
- .2 Rumah
- .3 Utang/Piutang
- .31 Gadai
- .32 Hipotik
- 182 Pidana
- .4 Notariat
- .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 183 Peradilan Peradilan Agama Islam 451.6 Peradilan Perkara Tanah 593.71
- .1 Bantuan Hukum
- 184 Hukum Intemasional
- 185 Imigrasi
- .1 Visa
- .2 Pasport
- .4 Reentry
- .3 Exit
- .5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
- 221 Berdasarkan perjuangan
- .1 Perintis kemerdekaan
- .2 angkatan 45
- .3 Veteran
- 222 Berdasarkan Kekaryaan
- .1 PEPABRI
- .2 Wredatama
- 223 Berdasarkan kerohanian
- 224 Lembaga adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 231 lkatan Dokter Indonesia
- 232 Persatuan Guru Republik Indonesia
- 233 PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA
- 234 Persatuan Advokat Indonesia
- 235 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Persatuan Wartawan Indonesia
- 238 Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
- 239 Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Gerakan Pemuda Ansor
- 245 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
- 246 Gerakan Pemuda Marhaenis
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
- 251 Federasi Buruh Seluruh Indonesia
- 252 Organisasi Buruh Internasional
- 253 Hirnpunan Kerukunan Tani
- 254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
- 255 Keluarga Sopir Proporsional Indonesia
- 260 ORGANISASI WANITA
- 261 Dharma Wanita
- 262 Persatuan Wanita Indonesia
- 263 Pemberdayaan Perempuan (wanita)
- 264 Kongres Wanita
- 270 PEMILIHAN UMUM
- 271 Pencalonan
- 272 Nomor Urut Partai / Tanda Gambar
- 273 Kampanye
- Petugas Pemilu 274
- Pemilih / Daftar Pemilih 275
- Saran a 276
- TPS .1
- Kendaraan .2
- Surat Suara .3
- Dana .5
- Kotak Suara .4
- Pemungutan Suara / Perhitungan Suara 277
- Penetapan Hasil Pemilu 278
- Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Calon Terpili 1 279
- Pengucapan Sumpah Janji MPR,DPR,DPD 280


| 186 | Kepenjaraan |
|---------|---------------------------------------------|
| 187 | Kejaksaan |
| 188 | Peraturan Perundang-Undangan |
| .1 | TAPMPR |
| .2 | Undang-Undang Dasar |
| .3 | Peraturan |
| .31 | Peraturan Pemerintah |
| .32 | Peraturan Menteri |
| .33 | Peraturan Lembaga Non Departemen |
| .34 | Peraturan Daerah |
| .341 | Peraturan Provinsi |
| .342 | Peraturan Kabupaten/Kota |
| .4 | Keputusan |
| .41 | Presiden |
| .42 | Menteri |