PERATURAN DAERAH SUNGAI PENUH Nomor 4 Tahun 2011 tentang PERIZINAN BIDANG KESEHATAN (berlaku 7 September 2011)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH SUNGAI PENUH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya kegiatan usaha penunjang kesehatan yang memenuhi standar kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha penunjang kesehatan yang diatur dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Keparmasian;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.
5. SKPD teknis adalah perangkat daerah Kota Sungai Penuh yang tugas pokok dan kewenangannya di bidang kesehatan.
6. Kepala SKPD teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang membawahi seluruh jajaran kesehatan yang ada di Kota Sungai Penuh.
7. Praktek Kedokteran adalah rangkaian yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
8. Praktek Bidan adalah tenaga bidan yang melaksanakan praktek perseorangan dengan pelayanan pemeriksaan, pertolongan persalinan dan perawatan dengan izin praktek.
9. Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
10. Izin Praktek Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek keperawatan perseorangan/berkelompok.
11. Ahli Gizi adalah tenaga khusus dan mempunyai keahlian di bidang gizi yang memberikan pelayanan konsultasi gizi, yang melakukan penatalaksanaan diet penyakit tertentu dalam upaya membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit.
12. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perizinan bidang kesehatan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha bidang kesehatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Perizinan bidang kesehatan bertujuan agar orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha bidang kesehatan memenuhi standar pelayanan dan persyaratan kesehatan.
JENIS-JENIS PERIZINAN DAN SERTIFIKAT BIDANG KESEHATAN
BAB III - JENIS-JENIS PERIZINAN DAN SERTIFIKAT BIDANG KESEHATAN
Pasal 4
- (1) Perizinan bidang kesehatan diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :
- a. Perizinan praktek swasta perorangan tenaga kesehatan, yang meliputi :
1. Praktek dokter umum;
2. Praktek dokter gigi;
3. Praktek dokter spesialis;
4. Praktek keperawatan;
5. Praktek bidan;
6. Praktek ahli gizi;
7. Praktek Fisioterapi
8. Praktek Apoteker; dan
9. Praktek Tenaga Teknis Keparmasian.
- b. Perizinan praktek swasta kolektif/badan, yang meliputi :
1. Klinik;
2. Klinik bersama;
3. Klinik bersalin;
4. Poliklinik swasta;
5. Balai pengobatan;
6. Izin pendirian rumah sakit swasta;
7. Fisioterapi;
8. Apotek;
9. Toko obat;
10. Optikal;
11. Okupasi Terapi;
12. Laboratorium kesehatan;
13. Tukang gigi; dan
14. Pengobatan komplementer alternatif, jamu tradisional, pengobatan tradisional, tabib dan sejenisnya;
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi dan atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha produksi makanan dan minuman wajib mendapat sertipikat kesehatan produk pangan.
BAB IV - PERSYARATAN DAN PROSEDUR Pasal 5
Pasal 5
- (1) Orang atau badan yang akan mendapatkan izin bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PERSYARATAN DAN PROSEDUR Pasal 5
Pasal 6
Prosedur perizinan usaha praktek swasta perorangan dan kolektif/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya berlaku pada kesesuaian kepemilikan dan lokasi praktek swasta yang bersangkutan serta diproses lebih lanjut sebagai berikut :
- a. setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD Teknis melakukan penelitian ke tempat izin yang diberikan.
- b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam berita acara sebagai bahan Walikota dalam menerbitkan izin.
BAB IV - PERSYARATAN DAN PROSEDUR Pasal 5
Pasal 7
- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat dinyatakan lengkap, maka SKPD Teknis akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan atau ditolaknya permohonan.
- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alasan penolakan atau peyempurnaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada pernyataan penolakan atau penyempunaan maka permohonan dinyatakan dikabulkan.
BAB IV - PERSYARATAN DAN PROSEDUR Pasal 5
Pasal 8
- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh SKPD Teknis atau SKPD yang mengelola Pelayanan Perizinan Terpadu.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 9
Pasal 9
Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Usaha Praktek swasta perorangan dan kolektif/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melakukan kegiatannya, diwajibkan :
- a. Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. melakukan kerjasama dengan Apotek;
3. menggunakan bangunan, sarana fisik, perlengkapan, papan merk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
4. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Izin Praktek bagi tenaga medis;
5. mencatat dan melaporkan pelayanan kesehatan kepada SKPD Teknis setiap bulan;
6. wajib mematuhi dan melaksanakan pelayanan pengobatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
- b. Praktek Keperawatan, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. melakukan kerjasama dengan Dokter;
3. menggunakan bangunan, sarana fisik, perlengkapan, papan merk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
4. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Izin Praktek Perawat;
5. mencatat dan melaporkan pelayanan kesehatan kepada SKPD Teknis setiap bulan;
6. wajib mematuhi dan melaksanakan pelayanan keperawatan sesuai perundang-undangan; dan
7. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
- c. Praktek Bidan, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. melakukan kerjasama dengan Dokter;
3. menggunakan bangunan, sarana fisik, perlengkapan, papan merk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
4. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Izin Praktek Bidan;
5. mencatat dan melaporkan pelayanan kesehatan kepada SKPD Teknis setiap bulan;
6. wajib mematuhi dan melaksanakan pelayanan persalinan sesuai dengan perundang-undangan; dan
7. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
Praktek Ahli Gizi, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. melakukan kerjasama dengan Dokter;
3. menggunakan bangunan, sarana fisik, perlengkapan, papan merk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
4. mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Izin Praktek ahli gizi;
5. mencatat dan melaporkan pelayanan kesehatan kepada SKPD Teknis setiap bulan; dan
6. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
Apotek, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. melayani resep dokter;
3. menggunakan bangunan, sarana fisik, perlengkapan, papan merk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
4. mempunyai tenaga kesehatan Apoteker dan Asisten Apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
5. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang obat, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya lainnya;
6. mencatat dan melaporkan pemakaian obat golongan narkotika dan psikotropika kepada SKPD Teknis setiap bulan; dan
7. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
Toko Obat, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. memasang papan merk dengan tulisan 'TOKO OBAT BERIZIN DAN TIDAK MENERIMA RESEP DOKTER';
3. mempunyai tenaga kesehatan Asisten Apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
4. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
Optikal, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
3. memiliki tenaga ahli refraksionis sebagai penanggungjawab tekhnis; dan
4. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
- h. Okupasi Terapi, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
3. memiliki tenaga ahli Okupasi terapi minimal berpendidikan Diploma III di bidang okupasi terapi sebagai penanggungjawab tekhnis; dan
4. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
Praktek Apoteker, wajib:
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. melakukan kerjasama dengan dokter;
3. menggunakan bangunan, sarana fisik, perlengkapan, papan merk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
4. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
5. membuat dan menyampaikan laporan pelayanan kesehatan kepada instansi kesehatan; dan
6. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
- j. Praktek Tenaga Teknis Keparmasin, wajib:
1. menjalankan kegiatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. melakukan kerjasama dengan Apoteker;
3. menggunakan bangunan, sarana fisik, perlengkapan, papan merk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
4. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang izin praktek tenaga teknis keparmasian;
5. mencatat dan melaporkan pelayanan kesehatan kepada instansi kesehatan setiap bulan; dan
6. memajang surat izin di tempat yang mudah dilihat umum.
- k. Klinik, Klinik Bersama dan Poliklinik, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
3. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada instansi kesehatan sungai penuh setiap bulan;
4. melaporkan terjadinya wabah penyakit menular dalam 1 x 24 jam ke SKPD Teknis setiap bulan; dan
5. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
- l. Rumah Sakit Swasta, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
3. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada SKPD Teknis setiap bulan;
4. melaporkan terjadinya wabah penyakit menular dalam 1 x 24 jam ke instansi kesehatan sungai penuh setiap bulan; dan
5. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
Klinik Bersalin, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
3. melayani pertolongan persalinan setiap waktu;
4. memenuhi syarat-syarat kesehatan klinik bersalin;
5. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada SKPD Teknis setiap bulan;
6. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
- n. Fisioterapi, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
3. memiliki ahli fisioterapi sebagai penanggungjawab tekhnis; dan
4. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
Radiologi, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
3. memiliki ahli radiologi sebagai penanggungjawab tekhnis; dan
4. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
- p. Laboratorium Kesehatan Swasta, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
3. menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh pemerintah;
4. membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
5. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada SKPD Teknis setiap bulan;
6. menyelenggarakan upaya keselamatan kerja laboratorium; dan
7. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
- q. Tukang Gigi, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan; dan
3. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
- r. Pengobatan komplementer alternatif, jamu tradisional, obat tradisional, tabib dan sejenisnya, wajib :
1. menjalankan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan; dan
3. memajang Surat Izin di tempat yang mudah dilihat umum.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 9
Pasal 10
Setiap orang atau badan yang memiliki izin usaha praktek swasta perorangan dan kolektif/ badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan usaha, dilarang :
- a. Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis, Praktek Keperawatan, Praktek Bidan dan Praktek Ahli Gizi, dilarang melakukan penyimpanan (dispenssing) obat-obatan, kecuali dalam keadaan darurat pada jumlah batas tertentu sesuai peraturan Perundang-undangan kesehatan;
Apotek, dilarang :
1. melakukan penyimpanan dan penjualan obat-obatan yang telah rusak atau kadaluarsa;
2. melakukan pengadaan dan penjualan obat palsu;
3. menyalurkan obat tanpa izin edar (tidak terdaftar) seperti obat keras, psikotropika dan narkotika; dan
4. mengganti Obat Generik Berlogo (OGB) dengan obat merk dagang atau obat paten.
- c. Toko Obat, dilarang :
1. menyimpan dan menjual obat-obatan yang telah rusak atau kadaluarsa;
2. menyimpan, menjual dan menyalurkan obat keras;
3. melayani atau menerima resep dokter;
4. melakukan pengadaan dan penjualan obat palsu; dan
5. membuat dan meracik obat untuk dijual.
- d. Optikal, dilarang :
1. merubah resep dokter mata tanpa izin yang bersangkutan; dan
2. memperkerjakan tenaga yang tidak memiliki sertifikat refraksionis optisen.
- e. Okupasi Terapi, dilarang :
1. beroperasi tanpa dokter penanggungjawab;
2. memperkerjakan tenaga non medis pada pelayanan kesehatan terutama okupasi terapi; dan
3. memperkerjakan tenaga yang tidak memiliki ijazah okupasi terapi.
- f. Praktek Apoteker, dilarang:
1. beroperasi tanpa bekerjasama dengan dokter; dan
2. menolak pelayanan resep dokter.
- g. Praktek Tenaga Teknis Keparmasian, dilarang:
1. beroperasi tanpa bekerjasama dengan dokter; dan
2. melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian.
- h. Rumah Sakit Swasta, dilarang :
1. beroperasi tanpa dokter penanggungjawab;
2. memperkerjakan tenaga non medis pada pelayanan kesehatan; dan
3. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- i. Klinik dan Klinik Bersama, dilarang :
1. beroperasi tanpa dokter penanggungjawab; dan
2. menolong persalinan kecuali dalam keadaan darurat.
- j. Poliklinik, dilarang :
1. melayani pasien rawat inap;
2. memperkerjakan tenaga non medis pada pelayanan kesehatan; dan
3. melanggar ketentuan lingkup pelayanan kesehatan dasar.
- k. Klinik Bersalin, dilarang :
1. melakukan pertolongan persalinan risiko tinggi (patologik);
2. menggugurkan kandungan (aborsi); dan
3. memperkerjakan tenaga non medis pada pertolongan persalinan.
- l. Fisioterapi, dilarang :
1. beroperasi tanpa dokter penanggungjawab; dan
2. memperkerjakan tenaga non medis pada pelayanan kesehatan.
- m. Radiologi, dilarang :
1. beroperasi tanpa dokter penanggungjawab; dan
2. memperkerjakan tenaga non medis pada pelayanan kesehatan.
- n. Laboratorium Kesehatan, dilarang :
1. melaksanakan pemeriksaan diatas kemampuan minimal pelayanan laboratorium yang telah ditentukan;
2. melaksanakan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya;
3. memakai reagensia yang sudah kadaluarsa; dan
4. mendiagnosa penyakit.
- o. Tukang Gigi, dilarang :
1. memakai papan merk selain 'Tukang Gigi' ;
2. mengerjakan pekerjaan di luar ketentuan/wewenang tukang gigi; dan
3. memperkerjakan tukang gigi yang tidak sesuai dengan Surat Izinnya.
- p. Pengobatan komplementer alternatif, jamu tradisional, obat tradisional, tabib dan sejenisnya, dilarang :
1. memakai papan merk selain 'Jamu Tradisional' dan 'Obat Tradisional' ataupun papan merk selain sejenisnya;
2. mengerjakan pekerjaan diluar ketentuan/wewenang pelayanannya;
3. meracik obat diluar obat tradisional; dan
4. mencampur pengobatan alternatif dengan obat-obatan bukan obat tradisional.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11
Pasal 11
Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha bidang kesehatan dilakukan oleh SKPD teknis.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12
- (1) Setiap Pemilik usaha bidang kesehatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin;
- c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan apabila :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pelayanan;
- b. adanya pengaduan tertulis dari instansi/badan/anggota masyarakat tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan/atau tenaga kesehatan;
- c. tidak memasang papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setiap peringatan yang disampaikan kepada Pemilik Usaha;
- (4) Apabila peringatan secara tertulis setelah 3 (tiga) kali berturutturut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan selanjutnya dikenakan sanksi pembekuan Izin Usaha;
- (5) Ketentuan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. masa pembekuan izin usaha selama 1 (satu) tahun;
- b. apabila selama tenggang waktu melaksanakan dan melakukan di atas, perusahaan telah melaksanakan dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan/pelanggaran yang dilakukannya, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota cq. instansi yang ditunjuk, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak laporan diterima Walikota telah mengeluarkan surat pencabutan pembekuan izin;
- c. apabila sejak berlakunya masa pembekuan izin, Pemilik usaha tidak melaksanakan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan/ pelanggaran yang dilakukannya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah habis Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku/ batal sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- (6) Dengan dinyatakan tidak berlakunya Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, maka apabila Pemilik usaha tersebut masih tetap menjalankan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Usaha bidang kesehatan yang perizinannya dinyatakan tidak berlaku/ batal sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, maka apabila ingin mengajukan permintaan Izin Usaha Bidang Kesehatan baru wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13
Pasal 13
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan; dan/atau
- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - Pasal 14
Pasal 14
- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15
Pasal 15
Izin bidang kesehatan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundang dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan wajib melakukan perpanjangan perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 27 September 2011

Penandatangan: WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd H. ASAFRI JAYA BAKRI

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 27 September 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, ARFENSA SALAM Pembina Utama Madya NIP. 19620807 199003 1 008 LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2011 NOMOR 4