PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 22 Tahun 2016 tentang PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,
- bahwasetiaptahunnyaPemerintahDaerahwajibmenjabarka nRencana Kerja Pembangunan Daerah ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Prioritas PembangunanDaerahBerbasis Holistik,Tematik, Integratif Dan Spasial Di ProvinsiSulawesiBaratTahun2017; perlu
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik
- 5 Undang-Undang Nomor26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
SALINAN
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
13. Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
14. Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 -2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66.
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNANDAERAHBERBASIS HOLISTIK,TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL DI
PROVINSISULAWESIBARATTAHUN2017.
Pasal 1
Program Prioritas Pembangunan DaerahProvinsiSulawesi BaratTahunAnggaran2017 adalah merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut
- 1 Program Layanan Pendidikan
- 3 Program Sanitasi dan Air Bersih
- 2 Program Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
- 4 Program Penyediaan Infrastruktur Wilayah dan Pembangunan Pinggiran
- 6 Program Penanggulangan Kemiskinan
- 5 Program Bangunmandar
- 7 . Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 9 Program Agroindustri
- 8 Program Ketahanan Pangan
10. Program Pengembangan Objek Wisata Mamasa
Pasal 2
- Program Tata Kelola Pemerintahan
Program Prioritas Pembangunan DaerahTahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan umum Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawei Barat, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Dinas Badan / Biro / Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 30 Agustus 2016 GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Penetapan: Diundangkan di Mamuju pada tanggal 30 Agustus 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSISULAWESI BARAT , H. ANWAR ADNAN SALEH ## H ISMAIL ZAINUDDIN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 22

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, tanggal KEPALA BIRO HUKUM, Drs.\_YAKUBF Pangkat Pembina Utama Muda Nip 19651005 198812 1 002