UNDANG-UNDANG RI Nomor 6 Tahun 1963 tentang TELEKOMUNIKASI (berlaku 15 Juni 1963)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa peraturan-peraturan mengenai telekomunikasi yang berlaku dewasa ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kemajuan yang pesat dibidang teknik pada umumnya, dibidang telekomunikasi pada khususnya;
- b. bahwa oleh karena itu untuk kepentingan keamanan, kelancaran dan perkembangan telekomunikasi perlu diadakan peraturan baru tentang telekomunikasi;
- c. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
1. Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/ 1960 dan No. II/MPRS/ 1960;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
Memutuskan :
Dengan mencabut : De Bepalingen omtrent de aanleg en het gebruik van Telegrafen in Nederlandsch lndie (Stbl. 1876 No. 257) yang dinyatakan berlaku juga bagi hubungan telepon (Stbl. 1926 No. 448) dan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1927 No. 264 yo Stbl. 1928 No. 415;
Menetapkan
:
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-undang
tentang
Telekomunikasi.
BAB I - ISTILAH-ISTILAH.
Pasal 1
Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini dengan :
- a. telekomunikasi ialah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tanda-tanda, isyarat-isyarat, tulisan-tulisan gambar-gambar dan suarasuara atau berita-berita dari setiap jenis-melalui kawat, radio datau sistim elektromagnetik lainnya;
- b. alat telekomunikasi ialah setiap perkakas, perlengkapan atau pesawat yang dipergunakan dalam hubungan pelaksanaan telekomunikasi;
- c. perangkat telekomunikasi ialah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan telekomunikasi;
- d. saluran telekomunikasi ialah keseluruhan peralatan terdiri dari tumpuantumpuan beserta rangka dan isolator-isolatornya, kawatkawat penghantar, kabel-kabel tanah atau kabel-kabel udara yang dipergunakan untuk mengalirkan listrik guna telekomunikasi;
- e. stasiun radio ialah satu atau bebeapa pesawat pemancar atau pesawat penerima atau suatu hubungan dari pesawat-pesawat pemancar dan pesawat-pesawat penerima termasuk perlengkapannya, yang diperlukan disuatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas perhubungan radio.
IZIN DAN LARANGAN.
BAB II - IZIN DAN LARANGAN.
Pasal 2
IZIN DAN LARANGAN.
BAB II - IZIN DAN LARANGAN.
Pasal 3
- (2) Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya sepuluh tahun dan sekurang-kurangnya enam bulan dengan kemungkinan diperbaharui apabila jangka waktu tersebut berakhir.
- (3) Izin termaksud pada ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penjabat yang diberi wewenang untuk memberi izin apabila ternyata syarat-syarat yang ditentukan
- (1) Izin seperti termaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak diperlukan bagi instansiinstansi Pemerintah.
Perusahaan Negara tidak termasuk dalam arti instansi Pemerintah.
- (2) Penguasaan, pemasangan, pengusahaan, dan pemakaian perangkat telekomunikasi oleh instansi-instansi Pemerintah diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.
BAB II - IZIN DAN LARANGAN.
Pasal 4
- (1) Penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan pemakaian perangkat telekomunikasi oleh kapal air berbendera asing, yang berada diperairan Indonesia tidak diwajibkan meminta izin seperti dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini, kecuali kalau kapal itu tetap diusahakan diperairan Indonesia melebihi waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang perizinan termaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Perlengkapan, pemasangan, pengusahaan dan pemakaian perangkat telekomunikasi dikapal air yang berada diperairan Indonesia tidak diperkenankan menyimpang dari ketentuan-ketentuan pelayaran yang berlaku.
- (3) Kapal berbendera asing, yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, yang berada didaerah perairan pelabuhan dilarang mempergunakan pemancar radio, kecuali untuk kepentingan keadaan mara bahaya, berita-berita segera dan keamanan lalu- lintas pelayaran.
BAB II - IZIN DAN LARANGAN.
Pasal 5
- (1) Pengusaan, pemasangan, pengusahaan dan. pemakaian perangkat telekomunikasi oleh kapal udara asing, yang berada diwilayah Indonesia tidak diwajibkan meminta izin seperti termaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Kapal udara sipil nasional atau kapal udara asing selama berada diwilayah udara atau peraiaran Indonesia dilarang mempergunakan pemancar radio selain untuk navigasi, pengamanan lalu-lintas udara dan operasi udara secara efisien dan ekonomis.
BAB II - IZIN DAN LARANGAN.
Pasal 6
Izin kepada perwakilan diplomatik negara asing di Indonesia untuk mendirikan stasiun radio diberikan oleh Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya, atau usul Menteri Luar Negeri, dengan
BAB II - IZIN DAN LARANGAN.
Pasal 7
Pemasangan dan pemakaian pesawat penerima telekomunikasi untuk siaran umum diatur tersendiri dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DAN PENCEGAHAN GANGGUAN.
BAB III - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DAN PENCEGAHAN GANGGUAN.
Pasal 8
Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan fasilitas telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Negara, swasta atau Negara bersama swasta.
BAB III - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DAN PENCEGAHAN GANGGUAN.
Pasal 9
Penyelenggaraan tugas-tugas yang berhubungan dengan lalulintas telekomunikasi dalam negeri diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DAN PENCEGAHAN GANGGUAN.
Pasal 10
- (1) Segala perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap telekomunikasi dilarang.
- (2) Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah diatur cara-cara mencegah atau menghilangkan gangguan-gangguan terhadap telekomunikasi.
BAB IV - PEMASANGAN, PEMINDAHAN DAN GANTI RUGI.
Pasal 11
- (1) Jika untuk pemasangan alat-alat telekomunikasi untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Negara dianggap perlu melakukan penggalian, pengukuran, pemindahan bangunanbangunan atau pemasangan tanda-tanda ditanah milik seseorang, maka pemilik penghuni atau pemegang persil dengan menyimpang dari ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 20 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 288) tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, waib memperkenankan, setelah diberitahukan sekurang-kurangnya dua kali dua puluh empat jam sebelumnya.
- (2) Pemilik, penghuni, atau pemegang persil yang persilnya dilintasi saluran telekomunikasi wajib membiarkan pemasangan alat-alat telekomunikasi dan alat-alat lain yang diperlukan baik atas maupun didalam tanah.
- (3) Saluran-saluran telekomunikasi beserta alat-alatnya yang melalui atau berada ditanah milik seseorang, tetap menjadi milik negara atau badan swasta yang mendapat izin untuk melaksanakan pemasangan dan pengusahaan.
- (4) Ketentuan seperti termaksud pada ayat (3) pasal ini berlaku juga bagi yang dipasang sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Unndangundang ini berlaku.
- (5) Petugas-petugas telekomunikasi yang diselengggarakan oleh/untuk Negara, setelah memberitahukan kepada yang berkepentingan, leluasa keluar-masuk pekarangan-pekarangan untuk melakukan penggalian dan melakukan pemotongan tumbuh- tumbuhan ditanah seseorang untuk kepentingan pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau pembaharuan alat-alat telekomunikasi yang sudah ada.
BAB IV - PEMASANGAN, PEMINDAHAN DAN GANTI RUGI.
Pasal 12
- (1) Untuk kepentingan umum Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan pembongkaran dan penyingkiran segala sesuatu yang menghalangi kelancaran telekomunikasi.
- (2) Jika perintah yang termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka mereka yang lalai dalam hal ini menanggung segala biaya yang timbul karena kelalaian tersebut.
BAB IV - PEMASANGAN, PEMINDAHAN DAN GANTI RUGI.
Pasal 13
- (1) Untuk kepentingan umum Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan pemindahan saluran atau perangka telekomunikasi yang telah ada.
- (2) Biaya pemindahan seperti termaksud pada ayat (2) pasal ini dibebankan kepada yang meinginkan pemindahan saluran atas perangkat telekomunikasi tersebut.
BAB IV - PEMASANGAN, PEMINDAHAN DAN GANTI RUGI.
Pasal 14
- (1) Pemilik tanah, pemegang persil, pemilik rumah atau penghuninya atau permintaan diberi ganti-rugi sebagai akibat pembongkaran atau penyingkiran segala setuatu demi kelancaran telekomunikasi. Pemberian dan besarnya anti-rugi termaksud pada ayat (1) pasal ini
2. diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.
RAHASIA-BERITA.
BAB V - RAHASIA-BERITA.
Pasal 15
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta pasalpasal 322 dan 323 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, setiap orang dilarang tanpa hak menerima berita telekomunikasi yang tidak diperuntukkan bagi umum dan mengumumkan isi, menyatakan adanya berita, menyebarkan atau menggunakan segala keterrangan yang bersifat atapun, yang diperoleh dari penerimaan berita telekomunikasi tanpa hak dan tidak diperuntukkan bagi umum tersebut.
BAB VI - PEMAKAIAN TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM.
Pasal 16
Setiap orang dapat mempergunakan segala fasilitas telekomunikasi yang terbuka bagi umum dengan
BAB VI - PEMAKAIAN TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM.
Pasal 17
Tarip telekomunikasi dalam negeri, prioritas penggunaan fasilitas telekomunikasi, demikian pula ketentuan-ketentuan umum tentang hubungan telekomunikasi yang diselenggarakan untuk umum diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.
BAB VI - PEMAKAIAN TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM.
Pasal 18
Negara atau pemegang izin tidak bertanggung-jawab atas kerugiankerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi seperti termaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
BAB V - RAHASIA-BERITA.
Pasal 20
Setiap orang dapat mempergunakan segala fasilitas telekomunikasi yang terbuka bagi umum dengan
Tarip telekomunikasi dalam negeri, prioritas penggunaan fasilitas telekomunikasi, demikian pula ketentuan-ketentuan umum tentang hubungan telekomunikasi yang diselenggarakan untuk umum diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.
Negara atau pemegang izin tidak bertanggung-jawab atas kerugiankerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi seperti termaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (1) Dengan tidak mengurangi hak penggunaan fasilitas telekomunikasi tersebut dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini setiap berita atau percakapan yang isinya membahayakan keselamatan negara, mengganggu ketertiban umum atau berlawanan dengan tata susila, dapat ditolak atau dihentikan pengirimannya atau dihentikan kelanjuatan percakapannya.
- (2) Alasan penolakan atau penghentian termaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada yang bersangkutan dan yang berwajib.
- (1) Apabila timbul perang atau ada bahaya perang, ada huru-hara didalam negeri atau terjadi perang antara negara-negara asing yang menyangkut kepentingan Indonesia, Jaksa Agung atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat meminta
PENJELASAN
Pembukaan
tentang atau salinan/ulangan dari setiap berita tertulis atau terekam.
- (2) Dalam rangka penyelesaian perkara pidana Jaksa Agung atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan kepada setiap orang untuk menyerahkan berita-berita tertulis atau terekam yang sekiranya dapat dijadikan alat pembuktian.
## BAB VII
## HUBUNGAN INTERNASIONAL.
##
PENJELASAN
Pasal 21
. - (1) Ketentuan-ketentuan tentang telekomunikasi internasional ditetapkan dengan atau