PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 8 Tahun 2014 tentang BADAN USAHA MILIK LEMBANG (berlaku 9 Oktober 2014)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
BADAN USAHA MILIK LEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
Menimbang
- a. bahwa Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Lembang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Lembang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Lembang yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Lembang;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa/Lembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan terutama pemenuhan kebutuhan pokok dengan pendirian Badan Usaha di Lembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Lembang.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
1
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dengan Persetujuan Bersama KABUPATEN TORAJA UTARA
Dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : MILIK
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA LEMBANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut BPMPL.
8. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsure perangkat daerah.
9. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
BADAN USAHA MILIK LEMBANG
Bagian Kesatu Pembentukan BUM Lembang
Pasal 2
- (1) Pemerintah Lembang dapat membentuk/mendirikan BUM Lembang dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan Lembang dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat Lembang.
- (2) BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Pasal 3
BUM Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk Badan Usaha Lembang.
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Organisasi
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 4
- (1) Organisasi BUM Lembang adalah milik Pemerintah Lembang, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan Lembang yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (2) Organisasi Pengelolaan BUM Lembang terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Lembang.
- (3) BUM Lembang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan usaha BUM Lembang disesuaikan dengan perekonomian masyarakat Lembang.
Bagian Kedua Kepengurusan
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 5
- (1) Pengurus BUM Lembang terdiri dari: a. penasihat; dan
- b. pelaksana operasional.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara ex-officio oleh Kepala Lembang.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Lembang.
- (4) Masa jabatan pelaksana operasional BUM Lembang adalah 3 (tiga) tahun.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 6
Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Lembang dan lembaga kemasyarakatan Lembang.
Bagian Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 7
- (1) Pelaksana operasional BUM Lembang wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Lembang.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha kepengurusan jangka waktu berdirinya BUM Lembang organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dana dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan jenis usaha, sumber permodalan, serta keuntungan dan kepailitan.
- (4) Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Lembang.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus.
- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh Kepala Lembang dan BPL serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
Bagian Keempat
Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus BUM Lembang
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 8
- (1) Pengurus pelaksana operasional diangkat oleh Kepala Lembang
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 9
- (1) Anggota pengurus BUM Lembang berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota pengurus BUM Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- c. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUM Lembang;
- d. sakit keras yang memungkinkan kecil untuk sembuh; dan
- e. dinyatakan sebagai terpidana
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 10
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Lembang.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta
PENJELASAN
Pembukaan
pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha Lembang.
##
PENJELASAN
Pasal 11
- (1) Pengurus pelaksana operasional mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian yang dijalankan oleh BUM Lembang. - (2) Pengurus pelaksana operasional bertugas menyusun laporan kegiatan usahanya dan disampaikan kepada Kepala Lembang setiap bulan. - (3) Pengurus pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada Pemerintah Lembang