Unknown Unknown Nomor - Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin usaha Perikanan Tangkap. 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- c. bahwa jasa izin Usaha Perikanan Tangkap merupakan obyek retribusi yang dapat mendukung terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu dilakukan peningkatan pengaturan dan intensifikasi pemungutannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin usaha Perikanan Tangkap.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 7 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nornor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2687); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan I
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Barigsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
I
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dart Pulau-Pulau Kecil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Menetapkan
Pasal 3
"Pasal 3
- ( 1) Perusahaan Perikanan Tangkap dan U saha Pengangkutan Ikan, dengan rnenggunakan kapal berukuran di atas 5 GT sampai 30 GT di perairan laut Kewenangan daerah wajib memiliki SIUP dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan / a tau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 10 GT;
- (3) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan perikanan tangkap;
- pelaksanaannya setiap 2 (dua) tahun." dievaluasi SIUP ( 4) J angka waktu berlakunya
Pasal 7
"Pasal 7
- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT kepada oran~ atau Badan Hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangannya;
- (2) Kewenangan rnenerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Hukum yang menggunakan modal atau tenaga kerja asing.
Pasal 9
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 7 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nornor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2687); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan I
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Barigsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
I
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dart Pulau-Pulau Kecil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Menetapkan:
10. Unclang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5870);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Tangkap (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 4).
Dengan Persetujuan Bersama
dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA
G UBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP.
Pasa.l I
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Tangkap (Lernbaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nornor 4), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3
- ( 1) Perusahaan Perikanan Tangkap dan U saha Pengangkutan Ikan, dengan rnenggunakan kapal berukuran di atas 5 GT sampai 30 GT di perairan laut Kewenangan daerah wajib memiliki SIUP dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan / a tau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 10 GT;
- (3) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan perikanan tangkap;
- pelaksanaannya setiap 2 (dua) tahun." dievaluasi SIUP ( 4) J angka waktu berlakunya
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 7
- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT kepada oran~ atau Badan Hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangannya;
- (2) Kewenangan rnenerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Hukum yang menggunakan modal atau tenaga kerja asing.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 9
Persyaratan dan tata cara pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
- (1) Permohonan SIUP, SIPI, dan SIKPI diajukan oleh perorangan, Badan Hukurn atau Koperasi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir.
- (2) Untuk mendapatkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi syarat-syarat:
- a. Mengajukan permohonan kepada Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melarnpirkan syaratsyarat sebagai berikut:
1. Rekomendasi dari kabupaten/kota;
2. Rencana usaha;
3. Foto copy akta pendirian perusahaan untuk Badan Hukum dan Koperasi;
4. Data personalia.;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik yang telah disahkan;
6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal;
7. Surat keterangan domisili usaha;
8. Spesimen tanda tangan pernilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini. - (3) Perusahaan perikanan tangkap yang telah mendapatkan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila memenuhi syaratsyarat: - a. Mengajukan permohonan kepada Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan: 1. Rekornendasi dari kabupaten/kota;

Distribusi: 2. Foto copy SIUP yang telah diperpanjang; 3. Rancana usaha:

Distribusi: 4. Foto copy akta pendirian perusahaan untuk badan hukum dan koperasi; 5. Data personalia;

Verifikasi: 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal yang telah disahkan;

Distribusi: 7. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal; 8. Surat keterangan domisili usaha;

Verifikasi: 9. Spesimen tanda tangan pemilik kapal a tau penanggung jawab perusahaan; 10. Pas foto terbaru ukurari 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Penetapan: - b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan ! yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini. - (4) Untuk mendapatkan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat: - a. Mengajukan permohonan kepada Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan : 1. Rekomendasi dari kabupaten/kota;

Verifikasi: 2. Foto copy SIUP yang disahkan;

Verifikasi: 3. Buku Kapa! Perikanan yang telah disahkan;

Distribusi: 4. Foto copy Tanda Pendaftaran Kapa! (Gross Akte);

Distribusi: 5. Foto copy Pas Tahunan;

Distribusi: 6. Foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan; 7. Berita Acara pemeriksaan fisik kapal asli;

Distribusi: 8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal;

Distribusi: 9. Foto copy Gross Akte;

Distribusi: 10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal.

Penetapan: - b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini, - (5) Perusahaan Perikanan Tangkap yang telah mendapatkan SIP! sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat diperpanjang apabila memenuhi syaratsyarat:

Penandatangan: - a. Mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan: 1. Rekomendasi dari kabupaten/ kota;

Verifikasi: 2. Foto copy SIUP yang disahkan;

Verifikasi: 3. Foto copy Buku Kapa! Perikanan yang telah disahkan;

Distribusi: 4. Foto copy tanda pendaftaran kapal [Grosa Akte)

Distribusi: 5. Foto copy pas tahunan;

Distribusi: 6. Foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan; 7. Berita acara pemeriksaan fisik kapal asli;

Distribusi: 8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP} pemilik kapal;

Distribusi: 9. Foto copy Gross Akte;

Distribusi: 13. 10.Foto copy Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal.

Penetapan: - b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini. - (6) Untuk mendapatkan SIKPI sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 wajib memem .. ihi syarat-syarat :

Penandatangan: - a. Mengajukan permohonan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan rnelampirkan: 1. Rekomendasi dari Kabupaten/Kota;

Verifikasi: 2. Foto copy SIUP yang disahkan;

Verifikasi: 3. Foto copy Buku Kapal Perikanan yang telah disahkan;

Distribusi: 4. Foto copy tanda pendaftaran kapal (Gross Akte)

Distribusi: 5. Foto copy Pas tahunan;

Distribusi: 6. Foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan; , 7. Berita acara pemeriksaan fisik kapal asli;

Distribusi: 8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal;

Distribusi: 9. Foto copy Gross Akte;

Distribusi: 10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal.

Penetapan: - b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini. - (7) Perusahaan Perikanan Tangkap yang telah mendapatkan SIKPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dapat diperpanjang apabila memenuhi syaratsyarat: - a. Mengajukan permohonan kepada Gubemur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan: 1. Rekomendasi dari kabupaten Zkota;

Verifikasi: 2. Foto copy SIUP yang disahkan;

Verifikasi: 3. Foto copy Buku Kapal Perikanan yang telah disahkan;

Distribusi: 4. Fote copy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte);

Distribusi: 5. Foto copy pas tahunan;

Distribusi: 6. Foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan; 7. Berita acara pemeriksaan fisik kapal asli;

Distribusi: 8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal.

Distribusi: 9. Foto copy Gross Akte;

Distribusi: 10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal.

Penetapan: - b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini." 4. Ketentuan Pasal 25 huruf b dan huruf c disempurnakan menjadi: ## "Pasal 25 - ( 1) Struktur tarif izin retribusi ditetapkan berdasarkan jenis perizinan yang dikeluarkan, produktifitas alat tangkap dan ukuran kapal serta perser.:itase dari hasil usaha penangkapan ikan yang diperoleh. - (2) Besarnya tarif izin usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut: - a. Surat Izin Usaha . Perikanan (SIUP) ditetapkan RP. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) b. Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) adalah : | Jenis KapalPeriUat Tangkap | Besarnya Retribusi (Rp) | |------------------------------|---------------------------| | Ka~al Pancing : | | | Pole and Line/Huhate | 30.000,-/GT | | Rawai/Long Line: | | | a. Rawai Dasar | 20.000,-/GT | | b. Rawai Hanyut | 50.000,-/GT | | Pancing Tonda | 22.000,-/GT | | Pancing cumi-cumi | 22.000,-/GT | | Pancing Tunggal | 22.000,-/GT | | KanaiJaring : | | | GillNet: a. Pelagis Besar | 35.000,-/GT | | b. Pelagis Kecil | 27.000,-/GT | | Purse Seine : | | | a. Pelagis Besar | 44.0001-/GT | | b. Pelagis Kecil | 27.000,-/GT | | Payang | 14.000,-/GT | | Lampara | 14.000,-/GT | | Muroami | 14.000,-/GT | | Kapal Pengangkut Ikan: | | | a. Tunggal | 15.00d,-/GT | | b. Satuan armada | 20.000,-/07 | | Kapa! Perikanan lainnya | 12.000,-/GT | • • - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah : | No | Skala Usaha | Tarif per tahun (Rp) | |------|----------------------------------|--------------------------------------------------| | 1 | Perusahaan perikanan skala kecil | 1 % x Produktifitas kapal x harga patokan ikan | | 2 | Perusahaan perikanan skala besar | 2,5% x Produktifi.tas kapal x harga patokan ikan | ## Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. , NURALAM - oi; - 2011 ESI TENGGARA,

Penetapan: Ditetapkan di .. \_ ... """ Pada tanggal

Penandatangan: GUBERNUR SU A 24

Penetapan: Diundangkan di Kendari pada tanggal -:lb o; - 2017 ~~,\U""1H PROVINS! SULAWESI TENGGARA, LUKMAN ABUNAWAS LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR: NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI·TENGGARA: (4/79/2017)