PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 24 Tahun 2014 tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 - 2018 (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reforrnasi Birokrasi 2010- 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reforrnasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014- 2018.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tenfang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
llenetapkan:
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014- 2018.
Pasal 1
Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rind dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun mendatang 2014-2018.

## Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi disusun sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk Hrna tahun mendatang, serta untuk memberikan arahan mengenai peru bahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.


Diundangkan c;ij Banyuwangi Pada tanggal ?; ~h« 8'lllf

DAERAH

WANG!,

T KARIYONO M.Si. Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR ~

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR

: 24 TAHUN 2014

TANGGAL: 8 Agustus 2014

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan pasti akan terjadi terhadap setiap bentuk kehidupan, tidak terkecuali organisasi pemerintah / birokrasi. Perubahan birokrasi yang diharapkan melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuwangi adalah birokrasi yang berkinerja tinggi, yang diwujudkan melalui kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik clan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, melalui reformasi birokrasi praktek-praktek KKN akan berkurang dan bahkan tidak ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Kerja / Unit Kerja, serta adanya peningkatan bpasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai aebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan.

,

:

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuwangi, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map mormasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan rencana ldmis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2014 2018. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah untuk memberikan arahan mengenai )ler'Ubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, )l8itu : terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, tawujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan : weoingkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

: "5iyusunan Road Map reformasi birokrasi dilakukan dengan · aemperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan · 41mgan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memenuhi ' mnginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi birokrasi Pemerintah : Sabupaten Banyuwangi disusun dengan mengutamakan prioritas jangka ' 11£D(lek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu ·, &amp;ma tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 1 llanyuwangi bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan · tlilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang : alnltegis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Banyuwangi saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu dilakukan diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jika dilihat dari sisi sasaran dapat diuraian sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas KKN, antara lain :
2. -BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. -Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, suluruh pimpinan SKPD /Unit Kerja diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Barta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sudah diserahkan kepada KPK.
4. -Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terus dikembangkan;
5. -Dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan bagi pengelola keuangan negara, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
6. -Dalam rangka meningkatkan komitmen yang kuat untuk menegakkan kejujuran bahwa semua PNS dan Kepala Desa menandatangai Pakta Integritas.
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat, antara lain:
8. Salah satu gebrakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah memberikan akses internet secara gratis kepada masyarakat pada beberapa spot atau taman-taman kota. Akses ini merupakan strategi Pemerintah daerah untuk memberikan hiburan, sarana komunikasi dan media pengembangan pengetahuan dan ekonomi di Kabuoaten Banyuwangi.
9. Agenda pemerataan ekonomi dan menjaga budaya ekonomi lokal ditunjukkan dengan ketatnya pemberian ijin untuk pembangunan mall.:. mall (pendirian Mall tidak diijinkan).
10. -Penambahan dan pengembangan beberapa kawasan hijau juga menjadi keberhasilan Kabupaten ini dalam melestarikan lingkungan.
11. Pengembangan budaya lokal juga menjadi perhatian Kabupaten ini dengan aktifnya event-event budaya yang secara rutin dijadwalkan dan mendapatkan support baik financial maupun pelaksanaannya.

- -Pembangunan Bandar Udara juga menjadi prioritas sebagai penunjang pengembangan ekonomi dan aktivitas penduduk Kabupaten ini.
- -Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah membuka sarana pengaduan masyarakat melalui SMS Center: 082131545555 / Website : www.banyuwangikab.go.id.
- -Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara On Line dan gratis.
- Telah melaksanakan kerja sama dengan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) untuk melihat tingkat persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan pu blik yang clilakukan oleh Pemerintah Ka bu paten Banyuwangi.
- -Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan pelayanan One Stop Service, yaitu : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di semua SK.PD / Unit Pelayanan Publik, dan pelayanan surat-surat keterangan yang mengetahui camat, tidak perlu ke kecamatan, namun cukup di laksanakan di kelurahan / desa dengan menggunakan IT.
- -Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan e-office, sebagai bagian dari pengembangan e-govemment.
- c. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, antara lain:
- -Dalam rangka pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-governmet), khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah mulai perencanaan, penganggaran dan pelaporan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (e-planning, e-budgeting, e-audit) / SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) dengan alamat akses : sikd.banyuwangikab.go.id. Selain itu, juga mengembangkan e-procurement.
- Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Evaluasi SAKIP pada SK.PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran dan pelaporan).
- Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyusun Penetapan Kinerja (PK)/Kontrak Kinerja, dan akan dikembangkan.,
- Nilai CC hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2012 yang dievaluasi/dinilai tahun 2013.
- Peringkat 16 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2012 yang dinilai tahun 2013.

Berbagai capaian di atas menjadi motivasi untuk terus memperjuangkan · Jdormasi birokrasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah .Kabupaten Banyuwangi.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai tersebut akan terus dipelihara bahkan ten.ls ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

~laksanaan reformasi birokrasi harus berfokus pada kebutuhan para p,nangku kepentingan. Dari hasil identifikasi harapan-harapan pemangku laepen tingan, antara lain sebagai beriku t :

- Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas KKN :
- a. Pemangku kepentingan ekstemal / masyarakat
- -Masyarakat sangat mendambakan adanya birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang pofesional, berintegritas dan berkinerja tinggi, jujur dan netral.
- -Masyarakat mengharapkan birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya para pejabat/pimpinan SKPD/Unit Kerja menjadi teladan dalam berbagai tindakan / pola tindak bagi masyarakat dan menjadi penggerak dan pelopor dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan be bas KKN.

## b. Pemangku kepentingan internal/ birokrasi sendiri

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan PNS sebagai bagian dan upaya mengurangi bahkan menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait KKN, serta adanya reward dan punisment yang jelas (reward bagi PNS yang berprestasi dan punisment bagi PNS yang melanggar).

- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pu blik kepada masyarakat -Masyarakat mengharapkan perbaikan pelayanan perijinan. Secara spesifik, perbaikan atas pelayanan diharapkan prosedumya lebih jelas dan juga integrasi beberapa unit organisasi yang berkaitan dengan pengurusan perijinan (masyarakat membutuhkan pelayanan perijinan disemua bidang dilaksanakan dalam satu atap/pintu).
- -Masyarakat mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.
- -Masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah daerah lebih responsif dan Komunikatif dengan masyarakat. Masyarakat masih mengeluhkan lambannya respon pemerintah daerah dalam memberikan jawaban terhadap berbagai pengaduan.
- -Akses dan standar pelayanan pada daerah-daerah pelosok yang belum sama dengan daerah-daerah sekitar pusat pemerintahan.

I

•

- Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi -Terkait dengan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM Aparatur) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, keluhan stakeholders berkisar pada rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai-pegawai yang melayani secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat. Belum maksimalnya pelayanan aparat Kabupaten Banyuwangi disinyalir turut dikontribusikan dari aspek sumber daya manusia yang belum melayani dengan baik, sehingga masyarakat masih menuntut dilakukannya perbaikan pelayanan. Kebutuhan atau permalahan lain yang diinginkan segera diperbaiki oleh pemerintah adalah pembenahan kapasitas Pemda dalam hal organisasi. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dianggap belum bekerja dengan maksimal, bahkan keberadaannya belum memberikan kontribusi yang diharapkan.
- -Akuntabilitas. Terkait akuntabilitas, kebutuhan stakeholders lebih berfokus pada perbaikan penyediaan data dan informasi berbagai aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah sehingga dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat luas.

lleskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya aewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, antara lain:

- -Masih adanya beberapa peraturan perundang-undangan daerah yang tidak sinkron dan harmonis, terutama terkait dengan beberapa perijinan dan kegiatan strategis. Kondisi ini seringkali menimbulkan potensi munculnya KKN.
- -Transparansi kinerja pemerintah daerah juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait dalam pengembangan strategi dan cara melakukan transparansi.

Dalaro kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang sih dihadapi antara lain:

- -Masih rendahnya integritas dan komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan pada stakeholders, terutama pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintah;
- -Jaminan atas pelayanan kepada stakeholders masih kurang jelas karena minimnya Standard . ,Operating Procedure (SOP) yang baik dan jelas.
- -Masih banyaknya Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kualitas dalam pemberikan pelayanan pada masyarakat.

- -Sarana dan lingkungan kerja yang belum mendukung pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- -Kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- -Disiplin pegawai masih rendah;
- -Belum dikembangkannya sistem manajemen kinerja individu;
- -Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik;
- -Belum maksimalnya upaya dan komitmen dalam pengendalian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- -Indikator Kinerja Utama belum mencerminkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan dan masalah yang seharusnya diselesaikan pemerintah daerah

Berdasarkan kondisi umum sebagaimana telah diuraikan di atas, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi difokuskan pada empat fokus peru bahan sebagai beriku t:

## L Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

## 1) Penataan Perundang-undangan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Identifikasi dan inventarisasi atas berbagai Peraturan Perundang› undangan Daerah belum pemah dilakukan, sehingga antar SKPD belum memahami kebijakan satu sama lain yang saling berkaitan. Kondisi m1 memunculkan berbagai permasalahan ditingkat pelaksanaan, seperti munculnya ketidakharm.onisan, tumpang tindih dan over-regulasi.
- b) Penegakan hukum juga seringkali masih menjadi pertanyaan / belum optimal.

. ,

## 21 Sumber Daya Manusia Aparatur

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Masih rendahnya kompetensi pegawai yang mengakibatkan kualitas pelayanan yang belum maksimal dan mampu memuaskan kebutuhan stakeholders.
- b) Penempatan pegawai belum mempertimbangkan kompetensi pegawai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Selain berakibat pada rendahnya kualitas kerja pegawai, juga pada masih rendahnya disiplin dan komitmen pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
- c) Informasi kepegawaian belum dilakukan dengan baik.
- d) Penilaian kinerja pegawai belum maksimal dilakukan.
- e) Penyelenggaraan berbagai diklat bagi PNS yang belum berbasis kebutuhan dan cenderung bersifat rutin.
- f) Distribusi PNS yang belum dilakukan secara baik.
- g) Disiplin dan etika pegawai yang belum menjadi bagian budaya organisasi.

## 3) Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b) Beberapa Satuan Kerja Instansi pemerintah belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP).
- c) Gagasan penciptaan sistem elektronik government untuk meningkatkan kualitas pelayanan belum menjadi kebutuhan dan komitmen berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan.

## 4) Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Pengembangan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan setara maksimal.
- b) Peran pengawas internal belum maksimal dalam upaya tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c) SDM aparatur pengawasan belum\_ cukup dan mampu untuk dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Empat prioritas tersebut di atas akan menjadi agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyuwangi.

## .. luritaa yang harus terus dipelihara.

Hal-hal yang sudah mencapai basil yang baik jika tidak dipertahankan kinerjanya cenderung mengalami penurunan bahkan cenderung tidak mendapatkan perhatian. Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyuwangi memasukkan unsur pemeliharaan untuk memastikan bahwa kualitas yang sudah baik ini tetap terjamin kesinambungannya. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

## a). Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas KKN

- Mempertahankan opini WTP dari BPK.
- -Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan SKPD / Unit Kerja untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- -Peningkatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
- b). Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat
- Perluasan jangkauan fasilitas internet gratis bagi masyarakat.
- Menjamin kualitas transaksi masyarakat dan juga kepuasan masyarakat, berbagai fasilitas ekonomi (pertokoan dan pasar) perlu ditingkatkan kualitasnya baik secara sarana prasarana maupun pelayanannya.
- -Penambahan dan pengembangan beberapa kawasan hijau.
- Penyediaan sarana pengaduan pelayanan publik secara on line.
- Pelayanan kesehatan prima khususnya pelayanan kesehatan gratis (J amkesmas dan Jamkesda).
- Pelayanan pendidikan gratis bagi anak yang berprestasi dari keluarga miskin dan kurang mampu.
- Pengembangan Bandar Udara.
- Pelayanan pengurusan Akta Kelahiran Secara On Line.
- -Pelayanan one stop service pada semua SKPD / Unit Pelayanan Publik dan pada Kelurahan/De$8..
- Pengembangan e-office.

## c).Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

- Pengembangan · e-governmet khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (e-planning, e-budgeting, e-audit) / SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan).

~

- Peningkatan evaluasi Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SKPD di lingkungan Pernerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Kerja sarna dengan Badan Perneriksa Keuangan (BPK) dalarn pengelolaan keuangan daerah.
- Kualitas penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah (LAKIP).
- -Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

## 1 &amp; Prioritas yang terkait dengan peningkata. n kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan adrninistrasi kependudukan, mengingat bidang ini sangat penting dan strategis bagi pembangunan dan juga menjadi prioritas pernerintah pusat. Kondisi urnurn pelayanan adrninistrasi kependudukan adalah bahwa masyarakat rnasih membutuhkan waktu yang masih relatif lama untuk mengurus administrasi kependudukan. Kondisi ini menimbulkan penumpukan masyakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Kondisi ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- -SDM Aparatur yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi kualitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan mentalitas, komitmen dan integritasnya dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang tidak berkualitas, berbelit-belit dan lama menjadi salah satu keluhan yang disarnpaikan oleh masyarakat.
- -Disinyalir salah satu pemicu masih rendahnya kualitas SDM adalah masih rendahnya kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja yang tidak memiliki hubungan dengan reward and punishment.
- Manajemen administrasi kependudukan juga masih belum maksimal. Tantangan masih dihadapi dalam menciptakan kondisi tertib adrninistrasi, serta fungsi · · pengendalian dan pengawasan yang sangat lernah sehingga berbagai praktek yang seharusnya dapat diperbaiki dengan segera tidak tertangani dengan baik dan berkontribusi pada ketidakpuasan rnasyarakat.

Kedua, Salah satu agenda penting dalam Reformasi Birokrasi adalah penetapan Quick Wins. Sasaran utama penetapan quick wins adalah memilih kegiatan yang dengan cepat memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Satu quick wins yang dipilih Kabupaten Banyuwangi untuk tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi adalah : Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara On Line dengan Moto "Lahir Procot, Pulang Bawa Akta.


'

'

t

f

f

!

Sebagai wujud niat / komitmen untuk memberantas korupsi atau mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) / wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka untuk tahun pertama akan ditetapkan SKPD sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yaitu : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian dan Diklat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, Dinas Pendapatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan RSUD Blambangan. SKPD yang ditetapkan sebagai Zona lntegritas menuju WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi contoh SKPD lainnya sebagai SKPD yang betul-betul bebas korupsi dan menjadi SKPD yang bersih dan melayani. Dan untuk tahun-tahun berikutnya akan dikembangkan/ diperluas dengan menetapkan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani .

. &amp; Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing› masing SKPD. Fokus perubahan ini dipilih karena menjadi keinginan stakeholders untuk segera diperbaiki dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Dalam sebuah proses identifikasi yang melibatkan para pemangku kepentingan. Prioritas tersebut antara lain :

## 1) Pemenuhan tenaga pendidlk

Pendidikan sangat penting dalam pembangunan bangsa. Dalam kaitan ini pemenuhan tenaga pendidik harus menjadi prioritas. Adapun tenaga pendidik yang menjadi prioritas di Kabupaten Banyuwangi adalah Guru SD dan Guru Produktif di SMK.

## 2) Peningkatan mindset "melayani" bagi tenaga media dan non media di Rumah Sakit dan Puskesmas

Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan selain ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang representatif juga sangat ditentukan oleh petugas yang melaksanakan pelayanan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diperlukan adanya mindset "melayani" bagi tenaga medis di Rumah Sakit dan Puskesmas.

## 3) Perbaikan / penyediaan sarana dan prasarana publik

Jenis-jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

## a) Listrik / Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

- Pelayanan penyediaan listrik / Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Selain juga untuk menjaga kelancaran aktivitas dan keamanan lingkungan masyarakat.

## b) Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air besih sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penyediaan instalasi air bersih.

## c) Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten akan terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Banyuwangi.

## d) Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Banyuwangi yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

~

## e) Sanitasi

Sanitasi merupakan salah satu komponen kesehatan lingkungan yang sangat penting. Kondisi saat ini masyarakat masih banyak yang terbiasa untuk buang air besar di sembarang tempat, seperti di kebun, empang, sungai dan bahkan dilahan terbuka disekitar rurnah tinggal sehingga menyebabkan lingkungan kurang sehat dan menimbulkan munculnya berbagai macam penyakit. Untuk itu, perlu disediakan tern pat ( sanitasi) agar perilaku masyarakat yang kurang sehat tersebut dapat dikurangi dan lama-lama dapat berperilaku sehat dengan buang air besar pada tempatnya. Hal ini juga mendukung program pemerintah yaitu Indonesia bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di era Milenium Development Goals.

## f) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

- Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

## 4) Perbaikan / penyederhanaan pelayanan perijinan

Pelayanan perijinan selalu menjadi sorotan masyarakat baik terkait proses, biaya, kepastian hukum, kemudahan, dan waktu penyelesaian. Perbaikan / penyederhanaan pelayanan penJ1nan diharapkan selain meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan juga diharapkan dapat menarik para investor untuk berinvestasi ke Banyuwangi. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas bidang ini antara lain :

- a). Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b). Izin Gangguan
- c). Izin bidang Kepariwisataan
- d). Izin Jasa Usaha
- e). Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi
- f). Izin bidang perhubungan.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.