Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2016 tentang PEMBIDANGANTUGASASISTEN SEKRETARIATDAERAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, - a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan dalam rangka efisiensi kerja di lingkup Pemerintah Kota Prabumulih maka perlu dilakukan pembidangan tugas Asisten Sekretariat Daerah; - b. bahwa pembidangan tugas Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9). (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WAUKOTA PRABUMULIH
PROVINSISUMATERASELATAN
PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMOR 3 TAHUN2017
TENTANG
PEMBIDANGANTUGASASISTEN SEKRETARIATDAERAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan dalam rangka efisiensi kerja di lingkup Pemerintah Kota Prabumulih maka perlu dilakukan pembidangan tugas Asisten Sekretariat Daerah;
- b. bahwa pembidangan tugas Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURANWALIKOTATENTANG PEMBIDANGANTUGAS
ASISTENSEKRETARIATDAERAH.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih;
6. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Prabumulih;
7. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
BABII PEMBIDANGANTUGAS
Pasa12
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yaitu :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum.
Pasa13
- (1) Untuk efisiensi kerja maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Daerah dan Badan Daerah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (2) Asisten dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi :
- a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
- c. Bagian Organisasi
- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. h.Dinas Sosial;
1. Dinas Tenaga Kerja
- j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. 1&lt;:. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. m.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan melakukan koordinasi :
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman;
- f. Dinas Ketahanan Pangan;
- g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. DinasPertanian;
- j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. Badan Keuangan Daerah;
1. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- m. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabu Jaya;
- n. Perusahaan Daerah Petro Prabu.
- (3) Asisten Bidang Administrasi Umum melakukan koordinasi :
- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perlengkapan;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
35. d.lnspektorat;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 1 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARISDAERAH KOTA PRABUMULIH, BERITADAERAHKOTAPRABUMULIHTAHUN2017 NOMOR ..q ## BABIII ## KOORDINASI ## Pasa15 - (1) Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi dengan Asisten yang mengkoordinir, sebagimana dimaksud Pasa14. - (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain berkoordinasi dengan Asisten yang mengkoordinirnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Daerah dan Badan Daerah juga harus berkoordinasi dengan Asisten yang memiliki kewenangan di bidang terse bu t. ## BABIV ## KETENTU ANPENUTUP ## Pasa16

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pembidangan Tugas Asisten (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasa17

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Penetapan: Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: WALIKOTA PRABUMULIH,