PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 2 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SUMENEP PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR ~ TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, retribusi kependudukan tidak dipungut biaya;
- b. bahwa tarif retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan serta retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu adanya penyesuaian tarif; ·
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor9);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang . Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Ngara Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Ngara Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentangTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
9. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
10. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 14);
11. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
12. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Urnum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 6).
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP dan BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 43, angka 44, angka 45, angka 46 dan angka 4 7 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Bupati adalah Bupati Sumenep;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Kepala Daerah Kabupaten Sumenep adalah Bupati;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Sumenep dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
8. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep adalah Peraturan Bupati;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / a tau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, · perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau ~adan;
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSD Dr. H. Moh. Anwar ,di Puskesmas dengan jaringannya dan Laboratorium di Dinas Kesehatan Daerah meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat !nap, Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Rehabilitasi Medik, Pemeriksaaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Pelayanan Kesehatan lainnya;
14. Pelayanan Rawat !nap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
15. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moh. Anwar yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. H. Moh. Anwar adalah rumah sakit ·yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik dibidang pelayanan kesehatan perorangan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
16. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis sehat, efektifetas, efisiensi dan produktifitas;
17. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Daerah yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan diberikan wewenang mengelola RSD dalam rangka pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
18. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna RSUD, Puskesmas atau Labkesda dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan pennjang medic, pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, dan atau pelayanan lainnya. Pemanfaatan dan pembagian Jasa pelayanan dengan system Remonerasi yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
19. Jasa Medis adalah imbalan jasa yang diterimakan kepada tenaga medis atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien meliputi amamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosis dan pengobatan dan/atau tindakan medik;
20. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD dan Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat, bahan habis pakai (BAHP) dasar dan bahan lainnya yang merupakan komponen tariff retribusi dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya;
21. Dokter Tamu adalah dokter spesialis konsultan atau dokter calon spesialis (PPDS/Chief Resident) yang bukan merupakan dokter tetap, yang diberikan izin oleh Direktur untuk memberikan pelayanan kesehatan di RSD;
22. Jasa Pelayanan Dokter Tamu adalah imbalan jasa profesi yang diterima oleh pemberi pelayanan dan disetujui oleh penerima pelayanan;
23. Pelayanan Graha Rawat lnap Utama yang selanjutnya disebut pelayanan GRIU adalah pelayanan pelayanan pasien privat dengan sarana dan prasarana (akomodasi) yang bersifat khusus sesuai c1n pelayanan privat termasuk dapat memilih dokter spesialis yang akan merawatnya;
7. . 24. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap dengan ketentuan dan syarat khusus, atas pertimbangan kondisi kesehatan pasien;
25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSD atau Puskesmas;
26. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnose medic dan terapi meliputu pemeriksaan laboratorium, radiologi (Radiodiagnostik) dan diagnostic elektromedik, pelayanan farmasi serta pelayanan gizi;
27. Pelayanan Transportasi Ambulance adalah pelayanan trasportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (Ambulance) baik dengan distai kru (Crew) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan;
28. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal didalam atau diluar RSUD atau Puskesmas dengan mobil khsus pengangkut jenazah;
29. Pelayanan RSUD luar gedung (hospital without wall) adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD bekerjasama dengan Dinas Kesehatan beserta jaringannya, diatur dengan standart dan cara khusus;
30. Klinik eksekutif adalah poliklinik spesialis di RSUD yang diselenggarakan diluar jam kerja (sore/malam hari) dengan dilengkapi sarana dan fasilitas bagi pasien privat;
31. Penjamin adalah pihak ketiga yang telah menjamin ikatan kerja sama dengan pihak pemberi pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap anggotanya;
32. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit pelaksana Tekhnis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu;
33. Puskesmas Kepulauan adalah Puskesmas yang lokasi dan wilayah kerjanya dikepulauan Kabupaten Sumenep yang karena lokasinya tersebut memerlukan pengaturan khusus berbeda dengan Puskesmas yang ada di wilayah daratan (Kota) Sumenep;
34. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang Rawat Inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya untk memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjut dan gawat darurat;
35. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas-sarana dan tenaga kesehatan terlatih dalam bidang pelayanan Obsteri Neonatal Esensial Dasar;
36. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut LABKESDA adalah Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium keshatan masyarakat;
37. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD, Puskesmas dan Labkesda yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah;
38. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD, Puskesmas atau di LABKESDA yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis selain pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan;
38a. Kapitasi adalah pembayaran kepada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama secara praupaya oleh BPJS› Kesehatan be\_rdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan (Puskesmas).
39. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
39a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS-Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk Pemerimtah berdasarkan peraturan perundangan untuk menyelenggarakan j aminan kesehatan nasional;
39b. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
- 39c. Penerima Bantuan Iuran Pemerintah selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin yang pembayaran iurannya kepada BPJS Kesehatan dijamin dan dibebankan pada Pemerintah (APBN);
- 39d. Pelayanan kesehatan penjaminan adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang retribusi atau biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD, Puskesmas atau LABKESDA dijamin oleh Pihak Ketiga, Pemeintah, atau Pemerintah Daerah;
- 39e. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Sumenep yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah), diluar PBI yang sudah dijamin oleh Pemerintah (APBN);
- 39f. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
39g. Tarif Indonesioan Case Based Groups yang selanjuttnya disebut INA -CBG's adalah besaran pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS-Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (RSUD) atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosa penyakit dan/ atau prosedur tindakan medik.
40. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dan lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
41. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
42. Sampah adalah limbah yang berbentuk pada atau setengah padat yang berasal dan kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan n·on logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;
43. Dihapus
44. Dihapus
45. Dihapus
46. Dihapus
47. Dihapus
Pasal 39
2. Ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dihapus.
Pasal 76
- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak term~suk obyek retribusi adalah penyedotan kakus/jamban yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah penyedotan kakus/jamban yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Lembaga Sosial dan Keagamaan.
4. Ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
5. Ketentuan pada Lampiran V dihapus.
6. Ketentuan pada Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp.) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Sumber Sampah Perubahan Industri: a. Industri Besar | 300.000,00 |
| | Keramaian | 30.000,00 |
| | b. Industri Menengah C. Industri Kecil | 10.000,00 |
| 2. | a. Hotel, Penginapan, Losmen, | 150.000,00 |
| | b. Restoran dart Rumah Makan | 20.000,00 |
| | C. Penginapan/Tempat Kos | 60.000,00 |
| 3. | Gedung Pertemuan, Bioskop, dan Gedung Pertunjukan Lainnya. | 50.000,00 |
| 4. | Tempat Pariwisata | 50.000,00 |
| 5. | Penyelenggaraan | 500.000,00 |
| 6. | Perkantoran dan Perusahaan Jasa: | |
| | a. Pemerintah (1) Besar (2) Kecil | 40.000,00 20.000,00 |
| | (1) Besar (2) Sedang (3) Kecil (4) SPBU (5) Apotik, Laboratorium, Klinik | 150.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 |
| 7. | (6) Angkutan Umum, Bus dan Truck (7) Salon Sarana Perdagangan: a. Supermarket/Tako Besar b. Mini Market/Tako Sedang | 50.000,00 10.000,00 20.000,00 |
| | | 20.000,00 |
| | | 15.000,00 |
| | c. Pertokoan/Toko Kecil Kios/Warung | 10.000,00 |
| | d. | 10.000,00 |
| | e. Kaki Lima/Emperan | 5.000,00 |
| 8. | | |
| | Rumah Tinggal | 1.000,00 |

| No. | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp.) | Keterangan |
|-------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Isi septic tank ukuran 0,0 m3 s/d 1,999 m3 | 350.000,00 | sekali penyedotan |
| 2 | lsi septic tank ukuran > 2,0 m3 s/d 2,999 m3 | 350.000,00 | sekali penyedotan |
| 3 | Isi septic tank ukuran > 3,0 m3 s/d 3,999 m3 | 700.000,00 | sekali penyedotan |
| 4 | lsi septic tank ukuran > 4,0 m3 s/d 5,999 m3 | 1.050.000,00 | sekali penyedotan |
| 5 | Isi septic tank ukuran > 6,0 m3 s/d 7,999m3 | 1.750.000,00 | sekali penyedotan |

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di

pada tanggal

: Sumenep

: 1 Oktober 2015

•

BUPA~ENEP

#r

Dr. KH. A. BU • 0 KARIM, M.Si


Diundangkan di : Sunienep

pada tanggal

: 1 ktober 2015

SEKRETARIS Dr11~~n KABUPATEN

SU NEP

Pembina NIP. 195 ARTO M.Si Madya 198107 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015 N0MOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 281-5/2015