PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor II Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR II TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pcndidikan, pcrlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1.950, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19} sebagaimana telah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
'°"
2
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lcmbaran N('gara Republik Indonesia Nomor 45);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496};
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerinlah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pcmerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 769);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
Menetapkan
4
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 0 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 l 0;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 201 l 2015.
Dengan Persetujuan Benama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Situbondo.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana be la jar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. l 0. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang ## BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Dasar Pendidikan
Pasal 2
Pendidikan Nasional
Pasal 3
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bcrakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 4
- (1) Penyelenggaraan pendidikan ## BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Rak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 5
- ( 1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai denga n peraturan perundang-undangan.
,-...\_
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggar.a nya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat sampai dengan pendidikan menengah;
- b. menjamin tersedianya terselenggaranya pendidikan pendidikan menengah. anggaran gun a dasar sam pai dengan
- (3) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban Satuan Pendidikan
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 6
- (1) Setiap satuan pendidikan berhak:
- a. mendapatkan anggaran pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh kecukupan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana sesuai dcngan sta ndar nasional pendidikan secara bertahap;
- c. mendapatkan anggaran pendidikan dari penyelenggara pendidikan ;
- d. memperoleh dana pendidikan dari masyarakat; dan
- e. menetapkan kebijakan satuan pendidikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban:
- a. menyusun Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS};
- b. melaksanakan proses pembelajaran;
- c. melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- d. melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan ketentuan pemerintah;
- e. melaksanakan program sekolah berbasis keunggulan dan kearifan lokal; dan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan.
,...,,
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 7
Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
- a . penghasilan dan jaminan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas basil kekayaan intelektual; dan
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 8
Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- e. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi tertentu, atau latar belakang keluarga, status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika ; dan
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Peserta Didik
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 9
Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama dan budi pekerti sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyelesaikan program pendidikan kecepatan belajar rnasing-masing meny1mpang dari ketentuan batas ditetapkan. sesuai dengan dan tidak waktu yang
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 10
Setiap peserta didik pada setiap satuan berkewajiban :
- pendidikan
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung norma dan etika satuan pendidikan;
- b. menjalankan ibadah sesuai dianutnya dan menghormati peserta didik lain; dengan agama yang pelaksanaan ibadah
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial;
- e. mencintai kelu arga, masyarakat, bangsa, dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
2
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- h. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan;
- i. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
Bagian Kelima
Hak Dan Kewajiban Orang Tua
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 11
- ( 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anak.
- (2) Orang tua wajib mendidik anaknya dalam kcluarga dan bertanggung jawab atas pendidikan dasar agamanya.
- (3) Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan 12 (dua belas) tahun terhadap ana knya sesuai dengan kemampuan.
- (4) Bagi orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan 12 (dua belas) tahun untuk anaknya ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
Bagian Keenam
Hak Dan Kewajiban Warga Masyarakat
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 12
- (1) Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Setiap warga yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/ atau sosial berhak memperoleh layanan pendidikan khusus.
- (3) Setiap warga yang memiliki keistimewaan kecerdasan atau bakat berhak memperoleh layanan pendidikan khusus.
- (4) Setiap warga berhak mendapat kcsempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- (5) Setiap warga yang berusia 7 {tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (6) Setiap warga yang berada di daerah terpencil berhak memperoleh layanan pendidikan khusus.
- (7) Ketentuan mengenai pendidikan di daerah tcrpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilctapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 13
- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan sesua1 dengan peraturan perundang› undangan.
- (2) Masyarakat dan/atau Dunia Usaha dan Dunia Industri berkewajiban memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABV BAHASA PENGANTAR
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 14
- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar da1am penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan, apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta djdik.
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 15
- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/ atau melalui jarak jauh.
- (3) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (4) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.
- (5) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 16
Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyara.kat dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan menengah;
- d. Pendidikan tinggi;
- e. Pendidikan non formal;
- f. Pendidikan informal;
- g. Pendidikan inklusi.
Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 17
- ( 1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebclum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan/ atau informal.
- (3) Penclidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak~Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), atau berbentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
Bagian Ketlga
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 18
- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD}/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (Ml) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama {SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan dasar keagamaan diselenggarakan
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 19
- ( 1) Pendidikan menengah merupakan pendidikan dasar. kelanjutan
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan mcnengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sckolah Mcnengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan menengah keagamaan diselenggarakan
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 20
Pendidikan tinggi diselenggarakan
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 21
- ( 1) Pendidikan non formal diselenggara kan bagi warga masyarakat yang memerlukan pcndidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/ a tau pelengkap pcndidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, (kelompok bermain, taman penitipan anak, taman pendidikan 1\.1-Qur'an), pendidikan keaksaraan, pendidikan diniyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan pendidikan wanita), pendidikan kepemudaan dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan non formal terdiri atas kelompok belajar, lembaga kursus, lembaga pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), majelis ta1im, pondok pesantren dan satuan pendidikan yang scjenis.
(
- (4) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
Bagian Ketujuh
Pendidikan Informal
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 22
- ( 1) Kegiatan pendidikan informal dilaku kan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil sebagaimana dimaksud pad a ayat { 1) diakui sama dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan .
Bagian Kedelapan
Pendidikan lnklusi
Paaal 23
Pendidikan inklusi bertujuan :
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, a tau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 23
Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menggunakan kurikulum nasional yang menginventarisasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 24
Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menggunakan kurikulum nasional yang menginventarisasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 25
- (1) Pembelajaran pada pendidikan inklusi mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang sensitif, peka dan berpihak
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 26
- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai aJaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselcnggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.
4. ( 4) Pendidikan keagamaan berben tuk pesan tren, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Pendidikan Diniyah, Majelis Ta'lim, Pasraman, Pabhaja Samanera, Sekolah Minggu dan bentuk lain yang sejenis.
Bagian Kesepuluh
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 27
- ( 1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan/ a tau memiliki potensi keccrdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mcngalami bencana alam, bencana sosial serta tidak mampu dari segi ekonomi.
2. (3} Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dcngan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas Pendidikan Kepemudaan, Keolabragaan dan Kebudayaan
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 28
- (1) Pendidikan kepemudaan diselenggarakan dalam lingkup satuan pendidikan.
- (2) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib menyclenggarakan kegiatan organisasi kesiswaan.
- (4) Organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah/Madrasah (OSIS/OSIM) dan/atau Pramuka.
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 29
- ( 1) Pendidikan keolahragaan diselenggarakan dalam rangka pembibitan, pembinaan dan pengembangan sebagai upaya peningkatan prestasi olahraga pelajar melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (2) Pendidikan keolahragaan dilaksanakan dalam upaya untuk membina dan meningkatkan prcstasi olahraga pelajar, klub olahraga pelajar dan menyelenggarakan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan pendidikan keolahragaan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh sctiap satuan pendidikan.
- (4) Pendidikan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 30
- (1) Pendidikan kebudayaan diselenggarakan dalam rangka pengenalan pemahaman dan pelestarian kesenian dan budaya.
- (2) Pendidikan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi penyelenggaraan pendidikan kesenian pelajar, kesenian masyarakat dan pelestarian budaya.
WAJIB BELAJAR
BAB VII - WAJIB BELAJAR
Pasal 31
- (1) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti program wajib belajar, sedangkan warga yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
KURIKULUM
Bagian Pertama
Kerangka Dasar, Struktur Kurikulum, dan Behan Belajar
BAB VIII - KURIKULUM
Pasal 32
Kerangka dasar, struktur kurikulum, dan beban belajar kurikulum dilaksanakan sesuai dengan pcraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Muatan Kurikulum
BAB VIII - KURIKULUM
Pasal 33
- ( 1) Pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan pada setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah memasukkan muatan/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Muatan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) adalah muatan kurikulum, yang dalam pelaksanaan pembelajarannya saling melengkapi antara kelompok pelajaran yang satu dengan kelompok mata pelajaran yang lain terintegrasi dalam silabus untuk kegiatan intrakurikuler dan berlaku untuk semua peserta didik.
- (3) Untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan 2 (dua) jam pelajaran per minggu.
- (4) Penambahan alokasi waktu untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia ditetapkan dcngan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Muatan Lokal
BAB VIII - KURIKULUM
Pasal 34
- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan berlaku pada semua peserta didik.
- (2) Bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan merupakan pendidikan muatan lokal yang wajib dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah wajib melaksanakan
pendidikan muatan lokal baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama Islam dengan capaian:
- a. untuk jenjang SD/SDLB/MI dan sederajat sampai dengan mengenal clan membaca huruf Al-Qur'an;
- b. untuk jenjang SMP/SMPLB/Mts dan scderajat sampai dengan membaca dan menulis huruf AI› Qur'an dengan baik dan benar;
- c. untuk jenjang SMA/ SMALB / MA, SMK, MAK dan sederajat sampai dengan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an dengan lancar, baik dan benar;
- d. untuk jcnjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA, SMK, MAK dan sederajat wajib melaksanakan pembiasaan meliputi:
1. Akhlaq;
2. lbadah;
3. Keimanan; dan
4. Sejarah dan Kebudayaan Islam.
- (4) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, muatan lokal disesuaikan dengan ajaran dan kitab suci masing› masmg agama.
- (5) Kurikulum muatan lokal lainnya dibcrikan sesua1 dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan berlaku pada semua peserla didik.
- (6) Pelaksanaan pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayal (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
BAB VIII - KURIKULUM
Pasal 35
- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan yang dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Peserta didik dalam pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanis
dipilih sesuai dengan kompetensi, bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik.
- (3) Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat berupa:
- a. pendidikan yang bersifat akademis;
- b. pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi;
- c. pendidikan yang bersifat kecakapan vokasi; dan
- d. pendidikan berbasis masyarakat.
BAB VIII - KURIKULUM
Pasal 36
- (1) Pembelajaran dalam muatan kurikulum, muatan lokal dan keunggulan lokal dilaksanakan dengan pengembangan pada kecakapan hidup dan mengembangkan multi kecerdasan, khususnya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.
- (2) Pelaksanaan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang pendidikan, potensi sumber daya dan kebutuhan masyarakat setempat dengan pengembangan pada kemampuan dan keterampilan untuk ketahanan hidup di masyarakat setelah peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan.
PROSES PEMBELAJARAN
BAB IX - PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 37
- (1) Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan sesua1 dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran harus
BAB IX - PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 38
- (1) Standar kompetensi lulusan semua jalur, jenjang, dan Jems pendidikan dilaksanakan scsua1 dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan yang melaksanakan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih.
PENILAIAN HASIL BELAJAR
BAB XI - PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 39
- (1) Penilaian basil belajar untuk setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
2. {2) Standar minimal nilai kelulusan peserta didik untuk setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar clan menengah pada mata pclajaran ujian sekolah bisa lebih tinggi dari standar minimal nilai kelulusan mata pelajaran ujian nasional.
- (3) Standar penilaian muatan lokal menjadi dasar standar kelulusan siswa.
- (4) Standar minimal nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Dinas Pendidikan menjadi kewenangan satuan pendidikan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan.
- (5) Standar minimal nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Kementerian Agama menjadi kewenangan satuan pendidikan clan disahkan oleh Kementerian Agama.
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 40
- ( 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bcrtugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- {3) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban membina, meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap.
- (4) Pembinaan profesi guru pada pendidikan TK/SD/SDLB dan RA/MI melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) yang tergabung dalam organisasi gugus sekolah.
- (5) Pembinaan profesi guru pada pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK dan MTs/MA/MAK rnelalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- (6) Pembinaan profesi guru bimbingan dan konseling melalui Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK).
- (7) Pembinaan profesi Kepala TK/SD/SDLB dan RA/MI, dilakukan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah/ Madrasah (KKKTK/ KKKS / KKKM).
- (8) Pembinaan profesi Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK dan MTs/MA/MAK dilakukan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sckolah/Madrasah (MKKS / KKKM).
- (9) Pembinaan profesi pengawas sekolah/madrasah melalui Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/ Madrasah (KKPS/KKPM) pada pendidikan TK/SD/SDLB dan RA/MI dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah (MKPS/MKPM) pada SMP/SMPLB, SMA/ SMALB / SMK, MTs /MA/MAK dikoordinasikan oleh Koordinator Pengawas (Korwas).
- (10) Pembinaan profesi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur non formal melalui Kelompok Kerja Pendidik (KKP) yang tergabung dalam HIMPAUDI.
5. (ll)Pembinaan tutor kesetaraan ( Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP / MTs dan paket C setara SMA/ MA I melalui Kelompok Kerja Tutor (KKT).
6. ( 12) Pembinaan profesi Ketua Penyelenggara Pcndidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur non formal dilakukan melalui Forum PAUD.
- (13) Pembinaan profesi Ketua Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan melalui Kelompok Kerja Pcnyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (14) Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF) melalui kelompok kerja penilik yang tergabung dalam lkatan Penilik Indonesia (IPI) dan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKPKBM) Kabupaten Situbondo.
9. ( 15) Pembinaan profesi Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (TLD) dan Fasilitator Desa Intensif (FDI) melalui kelompok kerja TLD / FDI.
- (16) Pembinaan profesi sumber belajar dan penguji praktek kursus melalui Himpunan Sumber Belajar dan Penguji Praktek Indonesia (HISPPI).
- (17) Pembinaan profesi penyelenggara kursus melalui Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HlPKI).
Bagian Kedua Tugas Pokok Pendid.ik dan Tenaga Kependidikan
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 41
- ( 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- (2) Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) rnelipu ti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kornpetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan prof esi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 42
- ( 1) Sertifika t pendidik pendidikan prof esi diperoleh melalui program diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidik yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan diperoleh dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG).
- (3) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku sepanJang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
,,,...
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 43
- (1) Peningkatan kualifikasi akademik, kompctensi dan sertifikasi pendidik menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemcrinlah Daerah serta pendidik itu sendiri.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kcmampuan kcuangan daerah.
Bagian ketiga Tenaga Kependidikan
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 44
- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan meliputi pengawas sekolah/madrasah, penilik, kepala sekolah/ madrasah, konselor, teknisi sumber belajar, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga keamanan, pesuruh dan tenaga kebersihan.
- (3) Ketentuan mengenai kedudukan tenaga kependidikan, kualifikasi akademik, dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Bagian keempat Pengawas Sekolah
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 45
- ( 1) Togas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akadcmik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pclaksanaan tugas kepengawasan di dacrah khusus.
- (2) Beban kerja pengawas sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu didalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penila'ian dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (3) Sasaran pengawasan bagi sctiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut:
- a. untuk Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal dan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah paling sedikit 10 (sepuluh) satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru;
- b. untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Mcnengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan dan/ atau 40 (em pat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
- c. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan dan/ atau 40 (empat puluh) pendidik ;dan
- d. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) pendidik bimbingan konseling.
- (4) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.
- (5) Jenis pengawas sekolah terdiri dari :
- a. Pengawas Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal (TK/RA);
- b. Pengawas Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI);
- c. Pengawas Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah (SMP / SMPLB / MTs);
- d. Pengawas Sekolah Menengah Atas/ Menengah Atas Luar Biasa/ Madrasah (SMA/SMALB/MA); dan Sekolah Aliyah
- e. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
I
Bagian Kelima Pembinaan clan Pengembangan Pendidik clan Tenaga Kependidikan
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 46
- ( 1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui pendidikan dalam jabatan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat, penugasan sebagai kepala satuan pendidikan, dan promosi pada jabatan struktural.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan · dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Bagian Keenam
Kesejahteraan, Penghargaan, Cuti, dan Perlindungan Pendidik clan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1 Kesejahteraan
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 47
- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan.
- (2) Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil di satuan
(
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pcmerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Di luar gaji dan honor Non PNS bagi pendidik dan tenaga kependidikan, diberikan tambahan penghasilan lain yang sah
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 48
- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang bcrprestasi dan berdedikasi tinggi berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan oleh Pcmerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ a tau satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/ atau bentuk penghargaan lain sesuai peraturan perundang› undangan.
Paragraf 3 Cuti
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 49
- (l) Pendidik dan tenaga kependidikan yang bcrstatus PNS berhak memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang
cliselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai kesepakatan kerja bersama.
Paragraf 4 Perlindungan
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 50
- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, clan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependiclikan dalam melaksanakan tu gas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh Organisasi Profesi
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 51
- ( 1) Pendidik clan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/ atau mengernbangkan kemampuan dan profesionalitas.
Bagian Kedelapan Kepala Sekolah
Paragraf 1 Umum
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 52
- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekoiah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kualifikasi dan kompetensi minimal, juga harus memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau diploma IV (D-IV) kcpendidikan atau nonkependidikan te rakredi tasi; perguruan tinggi yang
- d. berstatus sebagai guru dan memiliki pengalaman sebagai wakil kepala sekolah minimal 1 (satu) tahun bagi jenjang satuan pendidikan selain TK/SD/SDLB;
- e. sehat jasmani dan rohani
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 53
- ( 1) Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibantu oleh wakil kepala sekolah.
- {2) Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya mem baca bagi peserta didik.
- (5) Kepala sekolah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas.
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 54
- (1) Kepala sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi pescrta didik.
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 55
- ( 1) Kepala sekolah wajib mewujudkan kawasan sekolah yang Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah (SANTRI).
- (2) Kepala sekolah wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (3) Kewajiban kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 3 Masa Tugas Kepala
Sekolah
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 56
- (1) Togas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas, apabila memiliki prestasi kerja minimal baik
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 57
- (1) Kepala sekolah dapat membcntuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandirL
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Asosiasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesembilan Seleksi Calon Kepala Sekolah/Madrasah, Pengawas Sekolah/Madrasab dan Penilik
BAB XII - Bagian Pertama Umum
Pasal 58
- ( 1) Pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah dan calon penilik di lingkungan Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan seleksi calon kepala madrasah dan calon pengawas di lingkungan Kantor Kemcnterian Agama dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
- (3) Pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.
- (4) Seleksi calon kepala sekolah, calon pengawas dan calon penilik didasarkan pada aspek kompetensi, loyahtas, dedikasi, disiplin dan tidak tercela.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) melibatkan Dewan Pendidikan.
- (6) Hal hal yang bersifat teknis yang berkaitan dengan ayat ( 1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.
SARANA DAN PRASARANA
BAB XIII - SARANA DAN PRASARANA
Pasal 59
- ( 1) Setiap satuan pendidikan pada semua Jen Jang pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup satuan pendidikan formal, non formal dan informal termasuk didalamnya sarana dan prasarana keolahragaan dan kebudayaan.
- (3) Penggunaan dan pengelolaan buku teks pelajaran dan buku referensi pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk peserta didik maupun pendidik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya adalah modul untuk program kelompok belajar (kejar paket A, 8 dan C).
- (5) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), buku teks pelajaran, buku rcferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau buku muatan lokal sesuai dengan kemampuan kcuangan daerah.
BAB XIV - PENGELOLAAN
Pasal 60
- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada JenJang pendidikan dasar dan menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (2) Pengambilan keputusan, rencana kerja dan pengelolaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
4. {4) Pengelolaan satuan pendidikan jalur non formal, menerapkan manajemen berbasis masyarakat.
BAB XIV - PENGELOLAAN
Pasal 61
- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan sesua1 dengan peraturan perundang› undangan.
- (2) Dalam haJ kerja sama dengan lembaga yang berasal dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dengan mendapat persetujuan DPRD.
BAB XIV - PENGELOLAAN
Pasal 62
- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan formal, non formal dan informal.
- (2) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk pendidikan dasar dan menengah yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan berstandar nasional scsuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penyediaan anggaran, sarana prasarana, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan dan fasilitas lainnya.
BAB XIV - PENGELOLAAN
Pasal 63
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mendukung clan melakukan pembinaan atas program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan jumlah daya tampung penduduk usia sekolah melalui pelaksanaan TK-SD Satu A tap /TK Tempel, SD-SM P Satu A tap/ Pendidikan Dasar Terpadu, SMP Terbuka, SMK Kecil, SMP dan SMA Paralel, program kelompok belajar paket A, paket B, paket C, dan program penuntasan buta aksara, pendidikan pelayanan khusus, dan pendidikan program khusus.
BAB.XV ANGGARAN PENDIDIKAN
BAB XIV - PENGELOLAAN
Pasal 64
- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD untuk mcmbiayai penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengalokasian dana pendidikan dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : se bagaimana
- a. belanja Langsung, merupakan belanja untuk kegiatan fungsi pendidikan (belanja honorarium/upah, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) pada Dinas Pendidikan tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. belanja Tidak Langsung terdiri atas:
1. gaji Tenaga Pendidik dan Kcpendidikan;
2. ban tuan keuangan Pemerin tah Dae rah un tuk fungsi pendidikan;
3. hibah untuk fungsi pendidikan;
l
4. bantuan sosial (beasiswa untuk masyarakal pendidikan).
- (3) Segala bentuk pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua peserta didik pada satuan pendidikan dasar tidak diperkenankan, kecuali partisipasi orang tua peserta didik dalam bentuk sumbangan yang tidak ditentukan jumlah dan jangka waktu pemberiannya.
- (4) Segala bentuk pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua peserta didik pada satuan pendidikan menengah ## BAB XVI
BAB XIV - PENGELOLAAN
Pasal 65
- ( 1) Penerimaan peserta didik bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan serta meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan dan hasil pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penerimaan peserta didik harus berpegang pada prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akuntabilitas dan berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penerimaan peserta didik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
0
PENGENDALIAN MUTU PENDIDIK.AN
BAB XVII - PENGENDALIAN MUTU PENDIDIK.AN
Pasal 66
- (1) Untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP), setiap satuan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (4) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantu satuan pendidikan untuk mcnyelcnggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (5) Untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengendali Mutu Pendidikan (TPMP) yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dewan Pendidikan.
- (6) Tugas pokok dan Pendidikan (TPMP) Bupati. fungsi Tim Pengendali Mutu ditetapkan dengan Kcputusan
Bagian Pertama
Evaluasi
BAB XVIII - EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIK.ASI
Pasal 67
- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepen tingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan setiap jalur, jcnjang, dan jenis pendidikan.
BAB XVIII - EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIK.ASI
Pasal 68
- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
2. {2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
Bagian Kedua Akreditasi
BAB XVIII - EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIK.ASI
Pasal 69
- ( 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bcrsifat terbuka.
- (3) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Sertifikasi
BAB XVIII - EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIK.ASI
Pasal 70
- (1) Sertifikat berbentuk ijasah dan/ atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan / a tau penyelesaian suatu jenjang pendidikan sctelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh pcnyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan pcraturan perundang-undangan.
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENCABUTAN IJIN SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Pendirian
BAB XIX - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENCABUTAN IJIN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 71
- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan di lingkungan Dinas Pendidikan wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh ijin dari Dinas Pendidikan.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi jumlah siswa, kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manaJemen dan proses pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan di lingkungan Kementerian Agama harus mendapatkan ijin dari Kementerian dengan kewenangannya. Agama scsuai
- (4) Ijin pendirian satuan dimaksud pad a ayat ( 1) pendidikan se bagaimana dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Penggabungan
BAB XIX - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENCABUTAN IJIN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 72
- (1) Penggabungan satuan pendidikan anak us1a dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/ atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan non formal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pencabutan Ijin
BAB XIX - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENCABUTAN IJIN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 73
- ( 1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/ atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat dicabut ijinnya.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pencabutan ijin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING
BAB XX - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING
Pasal 74
- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan asing dapat beroperasi di Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Pendirian lembaga pendidikan asing seperti dimaksud pada ayat ( 1) berpedornan pada peraturan pcrundang› undangan.
- (3) Lembaga pendidikan asing wajib menggunakan tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan lokal minimal 50% (lima puluh persen).
- (4) Penyelenggara pendidikan asing diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesatu Umum
BAB XXI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 75
Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah atau madrasah.
Bagian Kedua Dewan Pendidikan
BAB XXI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 76
- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga indepcndcn sebagai representasi masyarakat pcduli pcndidikan yang menjadi mitra resmi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan yang bermutu.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas untuk :
- a. membantu peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya per an serta mereka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; akan dalam
- c. mengusahakan dukungan dan keberpihakan yang bermutu dari kalangan pimpinan pemerintahan, dunia usaha dan industri, LSM dan masyarakat pada umumnya terhadap sektor pendidikan;
- d. mendorong terselenggaranya pendidikan pada satuan penyelenggaraan pendidikan, pada jenjang, jenis secara efektif, efisien, dan transparan.
- (3) Masa bakti Dewan Pendidikan berlaku selama 5 {lima) tahun dan diatur dalam AD/ ART.
8. {4) Biaya operasional Dewan Pendidikan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan program kerja, serta sumber dana lain yang sah.
Bagian ketiga Komite Sekolah/ Madrasah
BAB XXI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 77
- (1) Komite Sekolah/Madrasah merupakan lembaga independen sebagai representasi masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi dari satuan penyelenggara pendidikan dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan pendidikan;
- b. melakukan kesepakatan kerja bersama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/ dunia industri berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan pendidikan;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan program pendidikan;
- e. mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, guna mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. menggalang dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan lulusan (output) pendidikan di satuan pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) memiliki peran sebagai:
- a. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;
- b. pendukung (supporting agency) baik yang bersifat finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan lulusan (output) pendidikan di satuan pendidikan;
- d. mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- (5) Satu periode masa bakti Komite Sekolah/ Madrasah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya diatur dalam AD/ ART.
- (6) Pada setiap kecamatan untuk jenjang SD/ MI dan Salafiyah setara SD dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) tingkat kecamatan, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan Salafiyah setara SMP, SMA/MA, SMK/MAK dibentuk Forum Komite Sekolah/Madrasah tingkat kabupaten per jenis dan jenjang pendidikan.
- (7) Biaya operasional Sekolah/Madrasah diatur Sekolah / Madrasah. pengelolaan dalam AD/ ART Komite Komite
- (8) Untuk memperlancar tugas, fungsi, dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Komite Sekolah/Madrasah bekerjasama secara fungsional dengan Dewan Pendidikan.
BABXXII DATA DAN INFORMASI
BAB XXI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 78
- ( 1) Perencanaan pem bangunan pendidikan harus di dasarkan pada data dan informasi yang akurat clan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data clan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menggunakan Sis tern lnformasi Manajemen Pendidikan (SIMPendik).
- (3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPendik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selaras dengan Sistem lnformasi Manajemen yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.
- (4) SIMPendik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat terbuka.
PENGAWASAN
BAB XXIII - PENGAWASAN
Pasal 79
- (1) Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan ma sing-ma sing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi, evalu asi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi supervisi manajerial dan akademik, dilakukan secara terukur dan berkesinambungan oleh Pengawas Pendidikan atau Penilik Satuan Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan.
BABXXIV SANKSI
BAB XXIII - PENGAWASAN
Pasal 80
- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melalaikan tugas dan kewajibannya, dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXIII - PENGAWASAN
Pasal 81
Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/ atau dikeluarkan dari satuan pendidikan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XXIII - PENGAWASAN
Pasal 82
Setiap orang dan/ atau pengelola dan/ atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABXXVI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXIII - PENGAWASAN
Pasal 83
Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sepanJang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB XXVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84
Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
| TGL UNITKERJA | | PARAF |
| | (~. | |
| | -- ,$'t. ~ | |
| | ~- ~ | |
| | ~. f'--u | |
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 1 FEB 201&amp;

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2014 NOMOR 1f Agar setiap pengundangan penempatannya Situbondo. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah m1 dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Penetapan: Ditetapkan di ~itubondo pada tanggal 2 4 JUL 2013

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, DADANG WIGIARTO