PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 7 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua), Truk maupun sejenisnya perlu diatur Pelayanan Tempat-tempat Parkir ditepi Jalan Umum dalam Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa pengaturan tempat parker di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai tindak lanjut dari pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
4. Mengingat : 1. 50);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209 ) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI MEMUTUSKAN
Menetapkan : RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;
7. Parkir adlah keadaan tidak bergerak suatau kendaraan bermotor yang bersifat sementara ;
8. Tempat Parker Di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaran bemotor ;
9. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
10. Retribusi Jasa Umumadalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
11. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
12. Wajib Retribusi adalh orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perrundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah,yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD,adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Surat Keterangan Retribusi Daerah,yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang:
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 2
Nama Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkiran di tepi jalan umum.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3
Objek Retribusi adalah Penyediaan parker atau Badan Hukum yang menggunakan Parkir ditapi jalan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan Parkir ditepi jalan umum.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Parkir ditepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
BAB IV - RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
Pasal 6
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Retribusi atas pelayanan parker yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Batang Hari.
KETENTUAN RETRIBUSI
BAB V - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 7
- (1) Atas Jasa Pelayanan Parkir dikenalkan Retribusi
- (2) Besarnya Retribusi tersebut pada ayat (2) pasal ini ditetapkan untuk sekali parker sebagai berikut:
- (3) Seseorang atau Badan Hukum dapat menjadi pelanggaran parkir dan dikenakan Retribusi Parkir berlangganan :
- (4) Besarnya Retribusi Parkir berlangganan dimaksud ayat (3) pasal ini untuk 1(satu) kendaraan adalah:
- a. SepedaMotor sebesar... Rp
200
- b Taxi, Mobil dan sejenisnya sebesar.... Rp
500
- c Bis,Bis Nini dan sejenisnya sebesar... Rp
1.000
- d Truk sebesar.... Rp 1.000
- e Truk Gandang dan sejenisnya sebesar..... Rp 1.500
- a. Sepeda Motor dan sejenisnya sebesar....
Rp
8.000./3 bln
- b. Taxi,Mobil dan sejenisnya sebesar... Rp 17.000/3 bln
- c. Bis,Bis Mini dan sejenisnya sebesar.... Rp 18.000/3 bln
BAB VI - WILAYAH PEMUKIMAN Pasal 8
Pasal 8
Retribusi yang terutang di pungut wilayah Daerah tempat palayanan parkir diberikan
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VII - SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9
Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATACARA PEMUNGUTAN
BAB VIII - TATACARA PEMUNGUTAN
Pasal 10
- (1) Pemungutan Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka
- (2) Retribusi cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati
KETENTUAN PIDANA
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada aya (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XI
PEYIDIKAN
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 13
- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dibberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana sebagaimana dimuksud dalam Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpukkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencaridan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidand Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Dearah.
- d. Memeriksa buku - buku , cacatan-cacatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencacatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf C
- h. Memotret seseorang yang berkaitan ddengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah dibidang Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupatan Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir ditepi Jalanmum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerh Tingkat II Batang hari Nomor 6 Tahun 1999 Seri B Nomor 4) dinmyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Hal - hal yang belum diatur dalm Peraturan Daerah ini Sepanjang menganai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Disahkan di Muara Bulian pada tanggal 14 Maret 2002 BUPATI BATANG HARI Dto, ABDUL FATTAH

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 14 Maret 2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI Dto, SYAFRUDDIN EFENDI. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2002 NOMOR 7 ## P E N J E L A S A N ## A T A S ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG ## RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum, penetapan Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan DaerahTingkat II Batang Hari Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum. Untuk itu perlu diadakan penyesuaian dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 TAhun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Penetapan Daerah Otonom ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemarintah dan Pembangunan Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas | Pasal | 3 | Cukup Jelas | |---------|-----|---------------| | Pasal | 4 | Cukup Jelas | | Pasal | 5 | Cukup Jelas | | Pasal | 6 | Cukup Jelas | | Pasal | 7 | Cukup Jelas | | Pasal | 8 | Cukup Jelas | | Pasal | 9 | Cukup Jelas | | Pasal | 10 | Cukup Jelas | | Pasal | 11 | Cukup Jelas | | Pasal | 12 | Cukup Jelas | | Pasal | 13 | Cukup Jelas | | Pasal | 14 | Cukup Jelas | | Pasal | 15 | Cukup Jelas | | Pasal | 16 | Cukup Jelas |