PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 7 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku 20 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian dan potensi daerah serta kepastian hukum dalam pemungutan retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, satuan Tambahan Dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
13. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo yang selanjutnya disebut RSUD RAA. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Kabupaten Pati.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen yang selanjutnya disebut RSUD Kayen adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar) kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.
16. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dengan menempati tempat tidur Rumah Sakit.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur Rumah Sakit kurang dari satu hari.
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan penunjang untuk penegakan diagnosa dan terapi.
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan peripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
28. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
29. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa kios, los, pelataran, dan banguna lainnya yang diperuntukkan bagi pedagang, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
30. Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
31. Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
32. Pelataran adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
33. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan kios, los, dan pelataran di pasar, dan pasar hewan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
34. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
35. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
36. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang
Pasal 3
- Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- h. Dihapus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Pasal 10
- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan
Pasal 11
- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan
Pasal 17
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
| NO | WAJIB RETRIBUSI | TARIF RETRIBUSI (Rp.) | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Rumah Tangga | 14.000 | /KK/bulan |
| 2 | Perkantoran | | |
| a | Perkantoran Besar | 264.000 | / bulan |
| b | Perkantoran Sedang | 176.000 | / bulan |
| c | Perkantoran Kecil | 88.000 | / bulan |
| 3 | Sekolah | | |
| a | SD | 42.000 | / bulan |
| b | SMP | 130.000 | / bulan |
| c | SMA | 139.000 | / bulan |
| 4 | Perhotelan | | |
| a | Hotel Bintang 5 | 671.000 | / bulan |
| b | Hotel Bintang 4 | 417.000 | / bulan |
| c | Hotel Bintang 3 | 311.000 | / bulan |
| d | Hotel Bintang 2 | 202.000 | / bulan |
| e | Hotel Bintang 1 | 192.000 | / bulan |
| f | Hotel Melati 2 | 89.000 | / bulan |
| g | Hotel Melati 1 | 89.000 | / bulan |
| 5 | Rumah Makan | | |
| a | Rumah Makan Besar | 66.000 | / bulan |
| b | Rumah Makan Sedang | . 46.000 | / bulan |
| c | Rumah Makan Kecil | 20.000 | / bulan |
| 6 | Rumah Sakit. klinik dan Puskesmas | | |
| a | Rumah Sakit tipe B | 3.960.000 | / bulan |
| b | Rumah Sakit tipe C | 1.320.000 | / bulan |
| c | Rumah Sakit tipe D | . 660.000 | / bulan |
| d | Klinik | 132.000 | / bulan |
| e | Puskesmas | 44.000 | / bulan |
| 7 | Apotek | 32.000 | / bulan |
| 8 | Showroom | 132.000 | / bulan |
| 9 | Bengkel | 20.000 | / bulan |
| 10 | Pertokoan | | |
| a | Hypermart | 330.000 | / bulan |
| b | Supermarket | 198.000 | / bulan |
| c | Minimarket | 99.000 | / bulan |
|-----|-------------------------------------------|----------|-----------|
| d | Toko Kelontong | 40 | / bulan |
| e | Kios | 13 | / bulan |
| 11 | PKL | 2 | / hari |
| 12 | Terminal | 176 | / bulan |
| 13 | Lain-lain (Limbah Industri Non | 44 | / m3 |
| 14 | Wajib Rertibusi Mengangkut Sendiri ke TPA | 20 | / m3 |
Pasal 18
6. BAB V Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 dihapus.
Pasal 30
Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk setiap kali parkir biasa :
- a. Sepeda motor dan sejenisnya : Rp. 1.000
- b. Sedan, pick up, mobil pribadi dan sejenisnya : Rp. 2.000
- c. Bus, micro bus, truck dan sejenisnya : Rp. 3.000
- d. Truck gandeng, alat berat dan sejenisnya : Rp. 5.000
Pasal 51
9. Diantara BAB X dan BAB XI disisipi BAB XA, sehingga BAB XA berbunyi sebagai berikut :
BAB XA
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG,
Bagian Kesatu
Nama. Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 57
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
- a. UTTP ;
- b. Alat Ukur Metrologi Teknis;
BDKT.
Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP, kalibrasi alat ukur serta pengujian BDKT.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang dihitung
- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Penetapan: Ditetapkan di Pati pada tanggal 20 September 2017 BUPATI PATI, ttd. ## HARYANTO

Penetapan: Diundangkan di Pati pada tanggal 16 Oktober 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. ## SUHARYONO ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 10

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SITI SUBIATL\_ SH MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2017)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2017
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
## I. UMUM
Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pati karena lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu penerimaan dari sektor retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi Daerah.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengakibatkan adanya peralihan kewenangan di tingkat daerah kabupaten/kota dan Provinsi. Salah satu kewenangan yang dialihkan menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang, yang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum.
Berdasarkan ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 57
E Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57
F Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57
G Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 111
PENJELASAN
Pasal 155
## II. PASAL DEMI PASAL ``` Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 3 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 10 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 11 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 17 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 30 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 57A Cukup jelas. Pasal 57B Cukup jelas. Pasal 57C Cukup jelas. Pasal 57D ``` Cukup jelas.