PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 28 Tahun 2014 tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan terakhir
- Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indicator ) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
BAB II - RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 2
Pasal 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk:
- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
BAB II - RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 2
Pasal 3
Pendahuluan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi. Pada Tanggal 9 September 2014

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 9 September 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 28

Penandatangan: ## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 28 TAHUN 2014 TANGGAL: 9 September 2014 ## I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI | NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I (satu) dan II (dua) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

## BAB III

## SISTEMATIKA Pasal 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA BAB III PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.

Pada Tanggal 9 September 2014

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 28

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL: 9 September 2014

## I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak | Angka melek huruf (AMH) * | Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| 1 | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak | Angka rata-rata lama sekolah | Jumla seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| 1 | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak | Angka partisipasi kasar SD/MI | Jumlah seluruh murid sedang sekolah di SD/sederajat -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh penduduk usia 7 - 12 tahun | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| 1 | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak | Angka partisipasi kasar SLTP | Jumlah seluruh murid sedang sekolah di SMP/sederajat -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh penduduk usia 13 - 15 tahun | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan |

| | | Angka partisipasi kasar SLTA | Jumlah seluruh murid sedang sekolah di SMA/sederajat -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh penduduk usia 16 - 18 tahun | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A * | Jumlah seluruh murid usia 7 - 12 tahun di SD/sederajat -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh penduduk usia 7 - 12 tahun | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B * | Jumlah seluruh murid usia 13 - 15 tahun di SMP/sederajat -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh penduduk usia 13 - 15 tahun | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C | Jumlah seluruh murid usia 16 - 18 tahun di SMA/sederajat -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh penduduk usia 16 - 18 tahun | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase anak dari keluarga miskin usia 7- 18 yang bisa mengakses pendidikan (sekolah) | Jumlah seluruh murid dari keluarga miskin yang sedang sekolah (SD/sederaja, SLTP/sederajat dan SLTA/sederajat ------------------------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh anak dari keluarga miskin usia 7-18 tahun | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| 2 | Meningkatnya akses | Angka usia harapan hidup | Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | dan kualitas kesehatan | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) * | Jumlah desa / kelurahan UCI -------------------------------------------------------------------------- x 100% Seluruh desa / kelurahan | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh pasien miskin di kabupaten / kota | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran) | Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 tahun) selama tahun tertentu -------------------------------------------------------------------------- x 1.000 Banyaknya kelahiran hidup | Rumah Sakit Umum Daerah | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) | Banyaknya kematian ibu (saat hamil, melahirkan dan nifas) selama tahun tertentu -------------------------------------------------------------------------- x 100.000 Jumlah saat ibu hamil, melahirkan dan nifas | Rumah Sakit Umum Daerah | Rumah Sakit Umum Daerah |

| Persentase balita gizi buruk | Jumlah balita gizi buruk -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah balita | Rumah Sakit Umum Daerah | Rumah Sakit Umum Daerah |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| Rasio posyandu per satuan balita | Jumlah posyandu -------------------------------------------------------------------------- x 1.000 Jumlah balita | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| Rata-rata jumlah anak per keluarga | Jumlah anak --------------------------------------------------------------------------- Jumlah keluarga | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
| Rasio akseptor Keluarga Berencana | Jumlah akseptor Keluarga Berencana --------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah pasangan usia subur | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
| Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif | Jumlah pasangan usia subur / PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu --------------------------------------------------------------------------- x 100% Seluruh pasangan usia subur di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
| Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk | Jumlah rumah sakit ----------------------------------------------------------------------------- x 10.000 Jumlah penduduk | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| Rasio dokter per satuan penduduk | Jumlah dokter ----------------------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| Jumlah Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| Rasio tenaga medis per 1000 penduduk | Jumlah tenaga kefarmasian ---------------------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |

| | Rasio | tenaga Kesehatan per 1000 penduduk Jumlah tenaga kesehatan Jumlah penduduk | ---------------------------------------------------------------------------- x 1000 | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | Persentase penduduk miskin Banyuwangi yang berobat gratis melalui Jamkesda | Jumlah penduduk miskin yang berobat gratis (Jamkesda) ----------------------------------------------------------------------------- x 100 Jumlah penduduk miskin Banyuwangi | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 3. | Meningkatnya revitalisasi sektor | Pertumbuhan sektor pertanian PDRB Sektor Pertanian th n - PDRB Sektor PDRB Sektor Pertanian th n-1 | Pertanian tahun n-1 ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan |
| | pertanian | Pertumbuhan sektor perkebunan | PDRB Sektor Perkebunan th n - PDRB Sektor Perkebunan tahun n-1 ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 PDRB Sektor Perkebunan th n-1 | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan |
| | | Pertumbuhan sektor kehutanan | PDRB Sektor Kehutanan th n - PDRB Sektor Kehutanan tahun n-1 ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 PDRB Sektor Kehutanan th n-1 | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan |
| | | Pertumbuhan sektor peternakan | PDRB Sektor Peternakan th n - PDRB Sektor Peternakan tahun n-1 ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 PDRB Sektor Peternakan th n-1 | Dinas Peternakan | Dinas Peternakan |
| | | Nilai tukar petani | Indeks yang diterima petani (jt) --------------------------------------------------------------------------- x 100% Indeks yang dibayar petani | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan |
| | | Pertumbuhan sektor perikanan | PDRB Sektor Perikanan th n - PDRB Sektor Perikanan tahun n-1 ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 PDRB Sektor Perikanan th n-1 | Dinas Perikanan dan Kelautan | Dinas Perikanan dan Kelautan |
| | | Konsumsi ikan | Jumlah Konsumsi ikan (Kg) --------------------------------------------------------------------------- x 100% Target daerah (Kg) | Dinas Perikanan dan Kelautan | Dinas Perikanan dan Kelautan |
| 4. | Berkembangnya industri olahan dan kreatif berbasis pertanian | Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan | Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan th (n) - Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan th (n-1) ----------------------------------------------------------------------- x 100 Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan (th (n-1) | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan |

| | | Persentase pertumbuhan sektor perdagangan | Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan th (n) - Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan th (n-1) ----------------------------------------------------------------------- x 100 Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan (th (n-1) | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 5 | Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal | Jumlah Kunjungan wisata domistik | Jumlah kunjungan wisatawan domistik dalam tahun n | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 5 | Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal | Kunjungan wisata mancanegara | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam tahun n | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 6 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal | Jumlah group kesenian | Jumlah group kesenian per 10.000 penduduk | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 6 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal | Penyelenggaraan festival seni dan budaya * | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam tahun n | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 6 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal | Tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya * | Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 6 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan * | Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan -------------------------------------------------------------------------- x 100% Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 7 | Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster | Kontribusi UKM terhadap total PDRB | Jumlah Kontribusi PDRB UKM -------------------------------------------- x 100% Jumlah PDRB | Dinas Koperasi dan UMKM | Dinas Koperasi dan UMKM |
| 8 | Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah | Perda ekonomi kerakyatan | Jumlah Perda ekonomi kerakyatan | Dinas Koperasi dan UMKM | Dinas Koperasi dan UMKM |

| | | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | Dinas Koperasi dan UMKM | Dinas Koperasi dan UMKM |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 9 | Berkembangnya infrastruktur dan tata ruang | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Panjang jalan kondisi baik --------------------------------------------------------------------------- Panjang jalan seluruhnya | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi | Panjang saluran irigasi -------------------------------------------------------------------------- Luas lahan budidaya pertanian | Dinas PU Pengairan | Dinas PU Pengairan |
| | | Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang terkenan abrasi | Jumlah bangunan yang terkena abrasi -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah bangunan pengaman pantai yang ada | Dinas PU Pengairan | Dinas PU Pengairan |
| | | Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis | Panjang jaringan irigasi yang diperbaiki -------------------------------------------------------------------------- x 100% Panjang jaringan irigasi yang ada | Dinas PU Pengairan | Dinas PU Pengairan |
| | | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | Jumlah tempat ibadah -------------------------------------------------------------------------- x 1.000 Jumlah penduduk | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah rumah tinggal | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah -------------------------------------------------------------------------- x 1.000 Jumlah penduduk | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| | | Rasio rumah layak huni | Jumlah rumah layak huni -------------------------------------------------------------------------- Jumlah penduduk | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik -------------------------------------------------------------------------- x 100% Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |

| Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat * | Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) -------------------------------------------------------------------------- x 100% Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) | Dinas PU Pengairan | Dinas PU Pengairan |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rumah tangga ber-Sanitasi | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah rumah tinggal | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | Luas Ruang Terbuka Hijau -------------------------------------------------------------------------- x 100% Luas wilayah ber HPL/HGB | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| Ketaatan terhadap RTRW | Realisasi RTRW -------------------------------------------------------------------------- x 100% Rencana peruntukan | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Bappeda |
| Luas wilayah produktif | Jumlah Luas wilayah produktif -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah luas seluruh wilayah budidaya | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Bappeda |
| Luas wilayah industri | Jumlah Luas wilayah industri -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah luas seluruh wilayah budidaya | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Bappeda |
| Luas wilayah kebanjiran | Jumlah Luas wilayah kebanjiran -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah luas seluruh wilayah budidaya | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Bappeda |
| Luas wilayah kekeringan | Jumlah Luas wilayah kekeringan -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah luas seluruh wilayah budidaya | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Bappeda |
| Luas wilayah perkotaan | Jumlah Luas wilayah perkotaan -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah luas seluruh wilayah budidaya | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Bappeda |

| | | Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) | Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui Kendaraan roda 4 -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10 | Meningkatnya akses transportasi dan informasi | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Panjang jalan kondisi baik --------------------------------- Panjang jalan seluruhnya | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 10 | Meningkatnya akses transportasi dan informasi | Persentase akses jalan kabupaten yang beraspal | Panjang jalan kabupaten yang berpaspal -------------------------------------------- x 100 Panjang jalan kabupaten | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 10 | Meningkatnya akses transportasi dan informasi | Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik -------------------------------------------------------- x 100 Panjang jalan kabupaten | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 10 | Meningkatnya akses transportasi dan informasi | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis * | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| 10 | Meningkatnya akses transportasi dan informasi | Jaringan telekomunikasi sampai pedesaan | Jumlah WiFi gratis yang terpasang | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| 10 | Meningkatnya akses transportasi dan informasi | Web site milik pemerintah daerah | Ada / Tidak | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| 11 | Meningkatnya investasi | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu |
| 11 | Meningkatnya investasi | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp) | Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu |

| | | Pertumbuhan investasi | Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n) - Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n -1 -------------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n-1) | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | Rasio daya serap tenaga kerja | Pencari kerja yang ditempatkan -------------------------------------------------------------------------- x 100% Pencari kerja yang terdaftar | Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah PDRB | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan |
| | | Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) * | Realisasi PMDN tahun evaluasi - Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi -------------------------------------------------------------------------- x 100% Realisasi PMDN sebelum evaluasi | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu |
| 12. | Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran | Tingkat kemiskinan | Jumlah penduduk miskin --------------------------------- Jumlah penduduk | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Tingkat pengganguran terbuka * | Jumlah yang menganggur -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah angkatan kerja | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Jumlah penempatan tenaga kerja formal (orang) | Jumlah tenaga kerja yang bekerja formal selama tahun tertentu | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Jumlah tenaga kerja yang diserap disektor informal (orang) | Jumlah tenaga kerja yang bekerja informal selama tahun tertentu | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| | | Persentase penduduk yang bekerja | Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas ---------------------------------------------------- x 100% Jumlah angkatan kerja | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | Pencari kerja yang ditempatkan | Pencari kerja yang ditempatkan -------------------------------------------------------------------------- x 100% Pencari kerja yang terdaftar | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 13. | Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) * | Jumlah kelompok binaan LPM --------------------------------------- Jumlah LPM | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK * | Jumlah kelompok binaan PKK ---------------------------------------- Jumlah PKK | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | | Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB | Jumlah kontribusi PDRB dari produksi kelompok tani -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah PDRB | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan |
| | | Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun | Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun n -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah kelompok nelayan | Dinas Perikanan dan Kelautan | Dinas Perikanan dan Kelautan |
| | | Produksi perikanan kelompok nelayan | Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah produksi ikan di daerah | Dinas Perikanan dan Kelautan | Dinas Perikanan dan Kelautan |
| | | LPM Berprestasi | Jumlah LPM Berprestasi -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah LPM | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |

| | | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat -------------------------------------------------------------------------- x 100% Total program pemberdayaan masyarakat | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat -------------------------------------------------------------------------- x 100% Total pasca program pemberdayaan masyarakat | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| 14. | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Pekerja perempuan di lembaga pemerintah -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah pekerja perempuan | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
| | | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Pekerja perempuan di lembaga swasta -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah pekerja perempuan | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
| | | Persentase penanganan kasus KDRT | Jumlah Kasus KDRT -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah Kasus KDRT yang mendapat penanganan | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
| | | Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) * | Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) * -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah angkatan kerja perempuan | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) * | Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) * -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah angkatan kerja perempuan | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu -------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah pengaduan / laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |

| 15. | Berkembangnya program perlindungan dan jaminan sosial | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | Panti sosial