PERATURAN DAERAH MA Nomor MOR Tahun 1999 tentang Pembentukan,Penggabungan clan Penghapusan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah; - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINl,AH KABUP A TEN TEBO · ,
PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN TEBO
NO MOR 36 T AIITJN 2001
TENTAi~G
PEMBENTUKAN, PEMECAHA,.l'l ,PENGHAPUSA.1'1" DAN PENGGABUNGAN DESA
DENG . .\N RAHMAT TUHAN Y A.l'lG MAHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa Desa sebagairnana diatur dalarn
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom daiam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- J. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2
Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Dasa secara berdayaguna dan berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan;
SY ARAT-SY ARAT PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
Faktor-faktor pembentukan Desa
- a. F aktor penduduk yaitu bagi terbentuknya suatu desa sekurang-kurangnya 2. 500 Jiwa atau 500 Kepala Keluarga ( KK )
- b. Faktor Luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut;
- d. F aktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan,pemasaran,sosial, produksi, sarana dan prasarana Pemerintah Desa;
- e. Faktor Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- f. Dal.am Pembentukan desa perlu mempedomani pola tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan yang selaras dan sesuai dengan tata Pemerintahan Desa, Tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari;
Bagian Kedua
Nama,Batas dan Pembagian Wilayah
Dalam Pembentukan Desa harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang telah terbentuk;
!vffiKA1"\ilSivffi PEivffiE:t\TlJK.AN,PEMECAHAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABlJNGAN DESA
Pa.c,al 5
- (l ). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan mernperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial , budaya masyarakat setempat atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD sampai Penetapan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2). Pemecahan Desa dilakukan melalui desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa dan persetujuan BPD;
BAB IV - !vffiKA1"\ilSivffi PEivffiE:t\TlJK.AN,PEMECAHAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABlJNGAN DESA
Pasal 3
- (3) Desa persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa haris memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini;
BAB ID - SY ARAT-SY ARAT PEMBENTUKAN DESA
Pasal 4
Dalam Pembentukan Desa harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang telah terbentuk;
!vffiKA1"\ilSivffi PEivffiE:t\TlJK.AN,PEMECAHAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABlJNGAN DESA
Pa.c,al 5
- (l ). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan mernperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial , budaya masyarakat setempat atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD sampai Penetapan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2). Pemecahan Desa dilakukan melalui desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa dan persetujuan BPD;
- (3) Desa persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa haris memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (4). Mekanisme pelaksanaan pembentukan,pemecahan,penghapusan dan penggabungan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
BABY
PE:MECAHAN DE.SA
BAB IV - !vffiKA1"\ilSivffi PEivffiE:t\TlJK.AN,PEMECAHAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABlJNGAN DESA
Pasal 6
- ( 1) Jika pemecahan desa secara nyata telah dilaksanakan segera dibentuk organisasi Pemerintahan Desa lengkap dengan personilnya;
- (2) Hasil pemecahan desa diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati guna memperoleh penetapan sebagai desa yang telah disyahkan oleh BPD dengan melampirkan:
- a. Leporan basil penelitian dan pertimbangan Pemerintah Desa tentang perlunya dilakukan pemecahan desa;
- b. Daftar nama,luas wilayah,jumlah penduduk dari desa induk dan desa hasil pemecahannya dengan batas-batas wilayahnya;
- c. Peta Desa induk yang dipecahkan dalam bentuk standar;
- d. Keputusan Bupati tentang pemecahan desa;
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DE.SA
BAB VI - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DE.SA
Pasal 7
- ( 1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan;
- (2) Penggabungan atau penghapusan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 7 harus dimusyawarahkanldimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan ## BAB VII
HAK,\VEWENANG DAN KEWAJIBAN
BAB VI - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DE.SA
Pasal 8
Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini mempunyai organisasi Pemerintahan yang diakui dalam system pemerintahan Nasional yang memenuhi hak,wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
HAK..
1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
2. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah clan Pemerintah Daerah;
KEWENANGAN
- I. Kewenangan yang telah ada ## BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DE.SA
Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenai Pembentukan,Pemecahan,Penghapusan dan Penggabungan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
BAB VI - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DE.SA
Pasal 10
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
1./
BAB VI - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DE.SA
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Penetapan: Ditetapkan di MU¥~ Ie\&gt;o\_. \_ Pada Tanggal 9 Nopember 2001 BUP HAMADJD MU'AZ LEMBARAN DAERAH\_Kf.\BUPATEN TEBO T AHUN 2001 NOMOR 36 H DARKUTNI. SH. Pembina Utama Muda NIP.430004928

Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo \_ \_ .. Pada Tanggal 10 Nopember 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN TEBO