PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PERANGKA T DESA LAIN NY A Nomor 10 Tahun 2011 tentang Desa, maka pengaturan Tentang Perangkat Desa Lainnya diatur dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Lainnya; 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara . , Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4844 ); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TENT ANG NOMOR 10 TAHUN 2011
PERANGKA T DESA LAIN NY A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA, a.
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu didukung keberadaan Perangkat Desa Lainnya yang berkualitas dan semangat pengabdian yang baik serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka pengaturan Tentang Perangkat Desa Lainnya diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Lainnya;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara . , Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
t
Menetapkan
- 4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 201 O Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA LAINNYA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Perangkat Kerja Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja ditingkat Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PERANGl(AT DESA LAINNYA
Pasal 2
- (1) Perangkat Desa lainnya terdiri dari:
- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana teknis lapangan; dan
- c. Unsur Kewilayahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah unsur staf di Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa, yang disebut urusan.
- (3) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang mengkoordinir urusan tertentu yang disebut Seksi/Pamong/sebutan lainnya.
- (4) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yang disebut Dusun.
- (5) Petugas yang menduduki jabatan urusan, seksi dan dusun sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) disebut Kepala.
Pasal 3
Pembentukan perangkat desa lainnya sebagaimana dalam pasal 2 sesuai peraturan Perundanq-uncanqen yang berlaku.
Pasal 4
Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk setempat yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa sesuai persyaratan dan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
PERSYARATAN
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 5
- (1) Persyaratan sebagai Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
- c. Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat
- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
- e. Penduduk setempat yang berdomisil sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus
- f. · Sehat jasmani dan Rohani
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
- h. Berkelakuan baik, jujur, adil;
- i. Diutamakan bagi yang berpengalaman dibidang administrasi perkantoran, administrasi keuangan, bidang perencanaan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Tidak memiliki ikatan kerja tetap .. dengan lembaga Pemerintah/swasta (PNS, TNI/POLRl/l.einbaga Swasta/LSM)
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) calon Perangkat Desa Lainnya wajib memenuhi syarat administrasi sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan untuk diangkat menjadi perangkat desa lainnya (sebutan jabatan yang diinginkan) bagi Kepala Urusan dan Seksi, sedangkan Kepala Dusun Surat Pernyataan bersedia menjadi Kepala Dusun;
- b. Surat Keterangan berkelakuan baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan pada saat pendaftaran wajib menunjukan KTP asli yang masih berlaku;
i
...
,
1
i
'
- Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas; d.
- Fotocopy ijasah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang be,:wewenang; e .
- Fotocopy Kartu Keluarga; f.
- Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat; dan g.
- Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; h.
- Surat Pernyataan Tidak memiliki ikatan kerja dengan lembaga pemerintah/swasta. i.
BABIV
TATA CARA PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Cara Pengangkatan
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 6
- (1) Dalam waktu tiga bulan sebelum berakhirnya masa tugas seorang Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan, tentang akan berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Camat dan BPD
- (2) Dalam rangka pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi digunakan dengan tata cara seleksi umum
- (3) Dalam rangka pengangkatan Kepala Dusun, digunakan cara pemilihan oleh masyarakat di wilayahnya.
Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi
Paragrap 1
Panitia Seleksi
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 7
- (1) Paling lama·2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Kepala Urusan dan Kepala Seksi
- (2) Dalam rangka pengisian Kepala Urusan dan Kepala Seksi, Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat Desa, wakil organisasi sosial dan kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota
- (4) Panitia seleksi berjumlah ganjil, dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 7 (tujuh) orang
t
1
'
- (2) Penduduk yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut bakal calon kepala urusan dan seksi
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 10
- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dengan ketentuan jumlah bakal calon yang mendaftar paling sedikit 2 (dua) Orang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, maka jangka waktu pendaftran diperpanjang maksimal 3 kali masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Seleksi mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat berita acara.
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 11
- (1) Panitia seleksi melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing bakal calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia seleksi ditetapkan sebagai calon yang dituangkan dalam Serita Acara penetapan calon
- (3) Dalam menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 2 (dua) orang calon
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu} bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon, maka panitia seleksi melakukan pendaftaran ulang
- (5) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara administratif tidak menghilangkan hak bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon
- (6) Nama-nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan selanjutnya diumumkan selama 7 (tujuh) hari kerja di tempat terbuka, untuk rnemberlkan kesempatan\_ masyarakat menilai masingmasing calon.
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 12
- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap calon yang ditetapkan oleh panitia seleksi, disampaikan kepada Panitia Seleksi dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas paling lambat 3 (tiga) hari sejak akhir masa pengumuman.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam berita acara penelitian keberatan masyarakat
- (3) Serita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian
- (4) Pengaduan.yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi/dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian.
\
'\
Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian
Paragrap 3 Pasal13
- (1) Panitia seleksi mengusufkan calon kepada kepala desa dengan dilampiri berita acara penetapan calon dan berita acara penelitian keberatan masyarakat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Kepala desa setelah menerima usulan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian dengan mempertimbangkan berita acara penetapan calon dan berita acara penelitian keberatan masyarakat yang dituangkan dengan keputusan kepala desa
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada ketua panitia seleksi paling lambat 3 (tiga} hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis
- (4) Ketua Panitia seleksi setelah menerima keputusan kepala desa tentang penetapan calon yang berhak mengikuti ujian, mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti ujian
- (5) Calon yang berhak mengikuti ujian yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala desa tidak boleh mengundurkan diri sampai dengan penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 14
- (1) Calon yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh panitia seleksi diajukan kepada Kepala desa dilampirkan hasil seleksi
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) kelompok materi yaitu :
- a. Materi Pancasila dan UUD 1945
- b. Materi pokok penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Materi penunjang pengetahuan umum
- (3) Calon yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Panitia Seleksi diajukan kepada kepala desa dengan dilampiri hasil seleksi yang di tuangkan dalam Berita acara penetapan calon
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 15
- (1) Kepala desa menetapkan calon ... yang lulus ## BAB VIII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 31
- (1) Kepala urusan mempunyai tugas yaltu melaksanakan administrasi sekretariat desa sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Kepala Urusan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksana urusan administrasi pemerintahan, pembangunan, keuangan, kesejahteraan dan umum
- b. Pelaksana pelayanan administrasi baik kepada Kepala Desa dan Sekretaris desa maupun masyarekat,
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 32
- (1) Kepala Seksi mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lapangan sesuai bidang tugasnya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Seksi mempunyai fungsi :
- a. Pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan;
r
.
i
- c. diberhentikan
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
- a. be(akhimya masa jabatan dan atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa lainnya;
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa lainnya; dan
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 35
- (3) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa Lainnya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih ## BAB XII
·,
PEMBIAYAAN
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 40
Sumber biaya Pengisian Perangkat Desa Lainnya selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berasal dari :
- a. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
"I'.
a
a
•
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41
- (1) Pemerintah Daerah dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengangkatan dan/atau pemilihan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Memberikan pedoman teknis;
- b. Melakukan evaluasi dan pengawasan;
- c. Memberikan bimbingan, suvervisi dan konsultasi;
- d. Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka penirigkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan Pemerintahan Des a
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Menfasilitasi pelaksanaan;
- b. Menfasilitasi bantuan teknis pembinaan lebih lanjut.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan\_ penempatannya diam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 5 Septembe 2011 H KABUPATEN SABU RAIJUA, Plt