PERATURAN BUPATI MA Nomor 2 Tahun 2015 tentang MEKANISME PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. bahwa pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil perlu dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah untuk memberikan kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayan terpadu pada pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil;
3. Mengingat : 1. di Negara Republik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
Menetapkan
2
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 19 tahun 2008 tentang Republik Indonesia Tahun Lembar Negara Republik 7. Peraturan Pemerintah Nomor Kecamatan (Lembaran Negara 2008 Nomor 40, Tambahan Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.
BAB III - PELAKSANAAN PENERBITAN IUMK
Pasal 5
- (1).Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) di wilayahnya melalui lurah Zkepala desa.
- (2).Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB III - PELAKSANAAN PENERBITAN IUMK
Pasal 6
- (1) pemeriksaan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Camat terhadap berkas permohonan pendaftaran IUMKyang diajukan PUMK.
BAB III - PELAKSANAAN PENERBITAN IUMK
Pasal 8
- (1) pemeriksaan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Camat terhadap berkas permohonan pendaftaran IUMKyang diajukan PUMK.
- (2) dalam hal berkas pendaftaran IUMKtidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (3) pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PUMKpaling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
- (4) berkas pendaftaran IUMKyang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar dalam pemberian IUMK.
- (5) IUMKditerbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang- undangan.
BAB III - PELAKSANAAN PENERBITAN IUMK
Pasal 9
- (1) Camat memberikan IUMKdalam bentuk naskah satu lembar
- (2) pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat dalam bentuk Surat Keputusan.
Pasall0
- (1) bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
- a. kop Surat
- b. nama Izin
- c. nomor Surat
- d. dasar Hukum
- e. detail pemohon, terdiri dari :
1. nama
2. nomor ktp
3. nama usaha
4. alamat
5. nomor telpon
6. NPWP
7. bentuk usaha
- f. stiker hologram anti pembajakan
- g. tanda tangan camat
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.
BABIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PUMK
Pasalll
PUMKmempunyai hak antara lain:
- (1) melakukan kegiatan usaha;
- (2) mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- (3) mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah darr/ atau lembaga lainnya;
- (4) mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.
BAB III - PELAKSANAAN PENERBITAN IUMK
Pasal 12
PUMKmempunyai kewajiban antara lain:
- (1)mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- (2)mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.
BAB III - PELAKSANAAN PENERBITAN IUMK
Pasal 13
PUMKdilarang melakukan hal-hal sebagai berikut
:
- (1)memperdagangkan barang danj atau jasa ilegal;
- (2) PUMKyang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
BABIV KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PELAKSANAAN PENERBITAN IUMK
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. f H. M. HAWARI

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal t ~ p.., tS"

Penandatangan: PENJABAT BUPATI BALANGAN'A Ci\-

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal SEKRETA KABUP EN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR LAMPlRAN I

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL ## BENTUK FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN ## FORMULIR PERMOHONANjPENDAFTARAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KABUPATEN BALANGAN

Penandatangan: PEN~ BUPATI BALANGAN~ f H. M. HAWARI Catatan : **) menunjukkan aslinya dan diperiksa kesesuaiannya. ... (nama sesuai KTP) Hormat saya : Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK),

Distribusi: Demikian disampaikan guna bahan selanjutnya. selaku Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK),dengan ini mohon kiranya untuk dapat diberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan : 1. surat pengantar dari RTatau RWterkait lokasi usaha;

Distribusi: 2. foto copy kartu tanda penduduk sebanyak satu lembar **)

Distribusi: 3. foto copy kartu Keluarga sebanyak satu lembar **) 4. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak dua lembar : Rp (terbilang : ) : (sesuai KTP) : (misal : warung makan) : (misal : warung melati) : (sesuai KTP) Nama Nomor KTP Nomor telepon Alamat Kegiatan usaha Nama Usaha Sarana usaha yang digunakan NPWP Jumlah modal usaha

Verifikasi: Saya yang bertanda tangan di bawah ini : ... , 20 . Kepada Yth. Camat . di - '~
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN II

## PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR


TAHUN 2015

TENTANG MEKANISME PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

## BENTUK FORMAT SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KopSurat Kecamatan

## IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

Nomor:

.

## bahwa berdasarkan

:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pedoman Perizinan Usaha Mikro dan Kecil;
3. Keputusan Bupati Balangan Nomor ... Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)Di Kabupaten Balangan;
4. Berkas pendaftaran IUMKatas nama:
5. tanggal

; dan

5. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pendaftaran IUMKNomor

tanggal

...

,

dengan ini diberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebagai berikut :

- a. Nama
2. b.
3. Nomor KTP
- c. Nama Usaha
5. d.
6. Alamat Usaha
7. e.
8. NomorTelepon

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecilyang mencakup perizinan dasar yang berupa : menempati lokasij domosili, melakukan kegiatan usahaa baik produksi maupun penjualan barang dan jasa dengan identitas :

.

- Rp

- d. Kegiatan Usaha

..

- e. Sarana Usaha yg digunakan

:

..

- f. Alamat Usaha

- g. Jumlah Modal Usaha

- h. Nomor Pendaftaran

: (Usaha MikrojUsaha Kecil *)

- a. Nama Usaha

- b. Bentuk Usaha

- c. NPWP


7

## Catatan

:

*) pilih salah satu

:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro :

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## b. Usaha Kecil :

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut

:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

PENJABAT BUPATI BALANGAN,,A\_,, t:




8

Terhadap Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)ini dapat dicabut apabila PUMK melakukan hal-hal :

1. memperdagangkan barang dan / atau jasa ilegal; dan / atau
2. kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ini diberikan guna dipergunakan dengan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di

pada tanggal

CAMAT


Nama Lengkap Pangkat Golongan NIP.

.

.

,