Unknown BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG Nomor 5 Tahun 2017 tentang TATA CARA PERIDTUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, SERTA DANA BAGI BASD, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 (berlaku 07 I 2015)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, pendapatan Desa diantaranya bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dan alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan di Mengingat
4. Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat .dan femerintahan Dae rah; ~ .
3. Undang-Undang Nomor 28~. Tahun .. ·2009 ten tang Pajak dan Retribusi Daerah; '. . , ·. . · · : .
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \_tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; · . ' ·
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah;
10. . ,. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Nomor 79 Tahun 2005 tentang dan Pengawasan Penyelenggaraan 9. Peraturan Pemerintah Pedoman Pembinaan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. 1 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 / PMK.07 I 2015 ten tang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.07 I 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;
r
\_\_
r
1
.
22. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
23. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, SERTA DANA BAGI BASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017.
Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat BPKA adalah BPKA Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disebut DMPD, adalah DMPD Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Serdang Bedagai sebagai perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat BAPPEDA, adalah BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai.
' ,-
.\_,,\_L,\_
,.lKL.\1 f'.'.11.-\G
12. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, sel~utn a disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 1 ~ · ./:b-m:R ilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 1T U~ .ll\_ emennt an, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa IDfSY t, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dal is em pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
l&lt;,'.SLBBAG !'CR-LIU-AN
I
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Badan Perrnusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. 1 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Perrnusyawaratan Desa.
18. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Perrnusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
20. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
24. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
25. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi Desa.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa, yang selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah penjabaran RPJMDes untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk \_\_\_\_\_ m ... e\_mbayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. t'AB, G eb· perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah eFs-:r e~ h realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) ode aran.
r
l\.-\Sl' BBAG PER-UU-AN
r
- 30. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
31. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Pasal 2
- ( 1) Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Maksud Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
Pasal 2
- ( 1) Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri ## BAB II
SUMBER, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA SERTA DANA BAGI BASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA
Pasal 3
- (2) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. ( 1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (5) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi secara merata dan berkeadilan sebagai berikut:
- (4) Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 183.849.815.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
- a. pagu alokasi dasar setiap Desa, sebesar Rp. 720.442.000,00 (Tujuh ratus dua
7. puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah; dan
- (6) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung menggunakan '""" who..bot sebagai berikut:
- b. total pagu alokasi formula seluruh Desa se-Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp. 13.105.061.000,00 (tiga belas milyar seratus lima juta enam puluh satu ribu rupiah}, dibagi secara proporsional ke setiap Desa dengan memperhatikan rasio jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa

•.

- -~ 1::&amp; 3.5 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;

.

- ~fl.~ Vo ·g , a puluh lima per seratus) untuk jumlah pe~du?uk;
- c. 10 % (sei uluh per seratus) untuk luas wilayah; dan

·

, B

.

r;

- d. O DA 'a puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis;



&lt;:»

&lt;:&gt;

---

1'

•

.,.

-

- (7) Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:

AF= {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab - ADkab) Keterangan:

- AF = Alokasi Formula setiap desa
- Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangku tan
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis (IKG)Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

ADkab

DDkab

- = besaran Dana Desa Kabupaten
- = besaran Alokasi Dasar Kabupaten
- (8) Setelah pagu alokasi dasar dan pagu alokasi formula didapatkan, pagu dana Desa per Desa dapat dihitung dengan rumus:

DANA DESA = PAGU ALOKASI DASAR + ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

- (9) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah uang diterima oleh Daerah untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pemerintah Kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (4) Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 65.837 .543.280 {Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah Rupiah)
- a. Pagu alokasi dasar setiap Desa sebesar Rp. 98.462.641 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang merupakan 60 % (Enam Puluh Perseratus) dari Pagu Alokasi Dana Desa Tahun 201 7 setelah dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibagi jumlah Desa di Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- (5) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi secara merata dan berkeadilan sebagai berikut:
- b. Total pagu alokasi formula seluruh Desa se-Kabupaten Serdang Bedagai

I


- sebesar Rp.15.557.097.312 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah} yang eru ~ 40% (Empat Puluh perseratus) dari Pagu Alokasi Dana Desa 1\I\ 'L r ~ 1 7 dan kemudian dibagi secara proporsional ke setiap Desa dengan -emper atikan rasio jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wila esa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa l U

r

·r;,

·,~:'t;:~·;:"i:;,t;:.~~: · ...


-

- (6) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untukjumlah penduduk;
- b. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30 % {tiga puluh per seratus} untuk tingkat kesulitan geografis;
- (7) Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagai berikut:
7. AF= {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * {40%*(ADDKab - SILTAP)} Keterangan:
8. AF = Alokasi Formula setiap desa
9. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangku tan
10. Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
11. Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

ADDkab

- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis (IKG)Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- = besaran Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten

SILTAP

- = besaran total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (8) Setelah pagu alokasi dasar dan pagu alokasi formula didapatkan, pagu Alokasi Dana Desa per Desa dapat dihitung dengan rumus:

ALOKASI DANA DESA = PAGU ALOKASI DASAR + ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

- (9) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa bersumber dari pajak dan retribusi yang diperoleh Daerah.
- (3) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- (2) Pemerintah Kabupaten menganggarkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (4) Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagikan kepada seluruh Desa di Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah Rp. 6.613.000.000,00 (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) yang terdiri dari Belanja ----M-agi..Hasil-Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 4.930.000.000,00 f (iEtl\: =· \_. yar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah} dan Belanja Bagi Hasil ~tahus· aerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.683.000.000,00 (Sa u Mily Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah). I m



'-'

- (5) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan persentase realisasi perolehan pajak bumi dan bangunan masing-masing Desa terhadap Total Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016.

## BAB III

## PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA SERTA DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

## Pasal 6

- ( 1) Dana Desa disalurkan Pemerintah kepada daerah dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Daerah menyalurkan Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas masing-masing Pemerintah Desa.
- (3) ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serdang Bedagai.
- (5) Kepala DPMD meneruskan dokumen permohonan berikut lampirannya kepada Bupati Serdang Bedagai c/q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA).
- (4) Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati Serdang Bedagai c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (6) Kepala BPKA menyalurkan Dana Desa langsung dari RKUD ke rekening pemerintah Desa yang besarannya ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen permohonan pencairan lengkap dengan APB Desa yang didanai Dana Desa, dan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun sebelumnya.
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (9) Penyaluran Dana Desa tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I kepada Bupati Serdang Bedagai.
- (11) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan pada bulan Maret 2017, dan tahap kedua sebesar 60% (enam puluh persen) disalurkan pada bulan Juni 201 7.
- (10) Kepala BPKA menyalurkan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Langsung dari Kas Daerah ke rekening Desa yang besarannya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (12) Penyaluran ADD tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen permohonan beserta APB Desa Tahun Anggaran 2017 yang telah dibahas bersama BPD.
- (13) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan pada bulan Oktober 2017.

~

r

l


- {14) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa f it'l -· ana dimaksud pada ~yat (13) b~sar~nya. dises~aikan dengan · · penca2ruan target perolehan pajak dan retribusi masmg-rnasmg Desa yang realisasi enyalurannya disusun oleh Badan Pendapatan Daerah.


'-../

- ( 15) Pencapaian target Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terhitung per September 201 7 akan dialokasikan ke rekening Pemerintah Desa disesuaikan dengan pencapaian target perolehan pajak bumi dan bangunan masing-masing Desa per September 2017.
- (16) Dalam hal terjadinya penambahan perolehan Pajak dan Retribusi Daerah pada bulan Oktober, Nopember, Desember 2017 maka kurang bayar dari kewajiban Pemerintah Daerah menyalurkan 10% (sepuluh persen) dari total perolehan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 akan ditarnbahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 untuk Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- ( 1 7) Dalarn hal terjadi Perubahan APBD yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBDes, Kepala Desa mengajukan perrnohonan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa kepada Bupati Serdang Bedagai c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Carnat setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 201 7.
- (18) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan dokumen perrnohonan berikut larnpirannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 17) kepada Bupati Serdang Bedagai c/q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan A set.
- ( 19) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menyalurkan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Desa yang besarannya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

## Pasal 7

- (2} Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- ( 1) Kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalarn Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (3) Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam APB Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 ten tang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- (4) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutarnakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (6) Dalarn hal Dana Desa digunakan selain terrnasuk dalarn prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.

## Pasal 8

- 2 (1) Kegiatan yang didanai oleh ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencenran Pembangunan Desa (musrenbangdes) serta mengacu RPJM RKP Desa. pada

PER-UU-AN



-

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara aclministratif, teknis, clan hukum.
- (3) Penggunaan ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam APB Desa.
3. {4) ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) cligunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD yang telah ditetapkan;
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai clengan paling banyak 50% {lima puluh per seratus) dari jumlah ADD yang telah ditetapkan;
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD yang telah ditetapkan; dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai clengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah ADD yang telah ditetapkan.
- (6) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksucl pada ayat (5) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (7) Besaran penghasilan tetap aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
1. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; clan
2. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) clari jumlah anggaran belanja Desa cligunakan untuk:

a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;

- b) operasional Pemerintah Desa;
- d) insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- (9) Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- (10) Hasil kegiatan dapat diukur dan dinilai tingkat keberhasilannya serta clapat dilestarikan clan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya ~- ~ ---meliharaan melalui partisipasi masyarakat . ·1~~ ·IA::;: I



## BAB IV

## PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA SERTA DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

## Pasal 9

- (2) Pengelolaan keuangan Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (1) Pengelolaan keuangan Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.

## Pasal 10

- (2) Dalam hal terdapat SILPA yang tidak wajar atau lebih 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebesar SILPA.
- (1) SILPA Dana Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari total Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa yang diterima.

## BABV

## PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLER DANA DESA, ADD, SERTA DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

## Pasal 11

- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang didanai oleh Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa disebut dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- (3) Susunan tim dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- (4) Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 ten tang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

Penanggungjawab

- Kepala Desa

Ketua

- Kepala Urusan Pembangunan (kepala urusan lain yang ditetapkan)

Sekretaris

- Salah satu Kepala Urusan (Staf perangkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa)

Anggota

- Unsur LKMD, Tim Penggerak PKK, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan perangkat Desa,.

## Pasal 12

- a. tahap persiapan;
- (1) Kegiatan yang didanai oleh Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa dilaksanakan dalam 7 (tujuh) tahap, yaitu sebagai berikut:
- b. tahap perencanaan;

~---------·


f

·

I

- \_

- (2} Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf (a) terdiri dari:
- a. pembentukan tim pelaksana kegiatan;dan
- b. sosialisasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf (b) terdiri dari:
- a. musyawarah Desa;
- b. penyusunan rencana kegiatan;
- c. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa);
- d. penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan;
- e. penyampaian dokumen permohonan lengkap dengan APB Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), terdiri dari: a. penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan;dan
- (5) Tahap monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf (d), terdiri dari monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pembina Kecamatan yang terdiri dari Unsur perangkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat dan Tim Pembina Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. tim melaksanakan kegiatan.
- (6) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf [e] adalah penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa kepada Bupati setiap semester.
- (7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (9) Tahap penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf (f) dilakukan setelah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab tim pelaksana, setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka tim dimaksud menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Gubernur Sumatera Utara paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (10) Tahap Pemeliharaan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) terdiri dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah untuk percepatan pembangunan Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB VI

## PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA, ADD SERTA DANA BAGI BASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

## Pasal 13

- ,1.(2) ~eWr klapora~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan berkala Yflllg 1 at setiap semester.
- (1) Pelaporan dilakukan dalam rangka mengendalikan dan untuk mengetahui proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil ~ -:--~;- rrWak:Oap Retribusi Daerah untuk Desa.

-

~\I).'

,

'l

3) Lap erkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada u melalui Camat.

l

Ku

I

1~:\

S l 13 BAG

PER-UU-AN

PER·CU-AN

1/J

r


I

I

.J.J

-

- (4). Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa.

## Pasal 14

- ( 1) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan dan pelaporan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} meliputi :
- a. pemberian pedoman dan bimbingan pelaksanaan dana Desa;
- c. pemberian pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa;
- b. pemberian bimbingan dan pelatihan serta penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- d. monitoring penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. fasilitasi Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
- g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- h. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
1. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- J. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya;
- k. kewenangan lainnya berdasarkan Pelimpahan dari Bupati kepada Camat.

## Pasal 15

- (2) Pengawasan Internal terhadap pelaksanaan Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
4. {4} Pegawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. ~ ~(6) 9a1 al terdapat temuan pada hasil pemeriksaan Dana Desa, ADD serta uana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa yang dilakukan oleh ~msp rat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, W:e esa wajib menindaklanjuti hasil temuan dimaksud.
- (5) Pemeriksaan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi satu ----K,esatuan dengan pemeriksaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja T ~-' ~ 1li&gt;ri¢:rm.

K \ Lr;

l!LKL '\1

,,.,,,

.,

.

K:\Sl'BBAG

PER-UV-AN


--.\_,/ ~

- (7) Dalarn hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, ADD serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa, maka Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan internal secara khusus.

## BAB VII PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.


H. SOEKIRMAN

~---

Ditetapkan di Sei Rarnpah pada tanggal c,; ~\1.. l g6\ 1-

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Diandangka di Sei Rarnpah

tanggal

CJ°?

~rt..~

;:i.O \';f pada

SEKRETARIS

DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADIWINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHON 2017 NOMOR ~

~--·--·"''"-- -·-··-·

--,