PERATURAN BUPATI MA Nomor 58 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 2756};
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pacta Perangkat Daerah Provinsi dan KabupatenjKota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TABALONG.
F3AB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bu pati adalah Bu pati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten Tabalong.
5. Din as adalah Din as Perikanan Kabu paten Tabalong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pacta Din as Perikanan Kabu paten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perikanan Kabupaten
Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong.
11. Bidang adalah Bidang pad a Din as Perikanan Kabu paten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perikanan Kabu paten Tabalong.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasa12
- (1) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BABIII
SUSUNAN ORGANISASI Pasal3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
1. Su bbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan, terdiri atas:
1. Seksi Perikanan Tangkap; dan
2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
1. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya; dan
2. Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- d. Bidang Penguatan Daya Saing Poduk Perikanan, terdiri atas:
1. Seksi Bina M u tu dan Diversifikasi Prod uk Perikanan; dan
2. Seksi Promosi dan Perna saran Hasil Perikanan.
- e. Unit Pelaksana Teknis;
Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini.

## BABIV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal4

- { 1} Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan Dinas Perikanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Perikanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Perikanan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milikjkekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pacta Dinas Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan

## Pasal 5

- ( 1) Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan.

## Bagian Ketiga

## Bidang Perikanan Budidaya

## Pasal6

- ( 1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya.

## Bagian Keempat

## Bidang Penguatan Daya Saing Poduk Perikanan

## Pasal 7

- ( 1) Bidang Penguatan Daya Saing Poduk Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penguatan Daya Saing Poduk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan Daya Saing Poduk Perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Bidang Penguatan Daya Saing Poduk Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan Daya Saing Poduk Perikanan.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan Daya Saing Poduk Perikanan.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan Daya Saing Poduk Perikanan.

## BABV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danjatau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
2. (2} Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BABVI

## JABATAN FUNGSIONAL

Pasal9

Pada Dinas Perikanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII TATA KERJA

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 11

Kepala Dinas Perikanan harus menerapkan pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terin tegrasi.

## Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya bertan&amp;,uung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

Pasal 15

- ( 1) Kepala Dinas Perikanan meru pakan jabatan struktural eselon lib a tau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pacta Dinas Perikanan merupakan jabatan struktural eselon Ilia atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pacta Dinas Perikanan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.

- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perikanan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BABIX KETENTUAN PERALIHAN Pasa116

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.
- b. Pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

## BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Diundangkan di Tanjung pada tanggal oc; Pes-a ~P t lr 2016