PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 10 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN DESA GAMSIDA, DESA NGALO-NGALO DAN DESA TUGUAER DI KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku 21 September 2012)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA GAMSIDA, DESA NGALO-NGALO DAN DESA TUGUAER DI KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA BARAT,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo dan Desa Tuguaer Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo dan Desa Tuguaer perlu dimekarkan;
- b. bahwa dengan memperhatikan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, kondisi sosial budaya, potensi desa, dan batas desa serta sarana prasarana yang tersedia dan pertimbangan lainnya, maka perlu dibentuk Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo dan Desa Tuguaer di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa dengan pembentukan desa-desa sebagaimanan tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa masingmasing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo dan Desa Tuguaer di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undangundang (Lembaran Nagara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PEMBENTUKAN DESA GAMSIDA, DESA NGALO-NGALO DAN DESA TUGUAER DI KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA Bagian Kesatu Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Desa dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua Pembentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo, dan Desa Tuguaer di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Bagian Kesatu Mekanisme
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 4
Mekanisme pembentukan desa adalah
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 5
Desa Gamsida berasal dari sebagian wilayah Desa Baru yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 6
Desa Ngalo-Ngalo berasal dari sebagian wilayah Desa Baru yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 7
Desa Tuguaer berasal dari sebagian wilayah Desa Tosoa yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
Bagian Ketiga
Batas Desa
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 8
- (1) Pembentukan Desa Gamsida berasal dari sebagian wilayah Desa Baru (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baru
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngalo-Ngalo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
- (2) Dengan dibentuknya Desa Gamsida, maka sebagian wilayah Desa Baru (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 9
- (1) Pembentukan Desa Ngalo-Ngalo berasal dari sebagian wilayah Desa Baru (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gamsida
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tobobol
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tosoa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
- (2) Dengan dibentuknya Desa Ngalo-Ngalo, maka sebagian wilayah Desa Baru (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 10
- (1) Pembentukan Desa Tuguaer berasal dari sebagian wilayah Desa Tosoa (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tosoa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Air Panas
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Akelamo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tuguaer, maka sebagian wilayah Desa Tosoa (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
LUAS DESA PEMEKARAN
BAB IV - LUAS DESA PEMEKARAN
Pasal 11
- (1) Luas wilayah Desa Gamsida sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah 570 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Gamsida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

- (1) Luas wilayah Desa Ngalo-Ngalo sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah 1.594 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Ngalo-Ngalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 2 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

- (1) Luas wilayah Desa Tuguaer sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah 1.937 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Tuguaer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 3 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB V JUMLAH PENDUDUK

Pasal 14

Jumlah penduduk Desa Gamsida sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebanyak 1.118 Jiwa atau 220 Kepala Keluarga

Pasal 15

Jumlah penduduk Desa Ngalo-Ngalo sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebanyak 524 Jiwa atau 115 Kepala Keluarga

## Pasal 16

Jumlah penduduk Desa Tuguaer sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah sebanyak 373 Jiwa atau 95 Kepala Keluarga

## BAB VI KEWENANGAN

Pasal 17

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas pembantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Mengelola Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan Desa;

## Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibentuk organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. (2). Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Induk dan/atau Desa yang baru dibentuk, maka barang milik dan/atau potensi kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemerintah Desa yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah DesaDesa masing-masing.

## Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan/atau Keputusan/Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.

## Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo pada tanggal 21 September 2012

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Diundangkan di Jailolo pada tanggal 21 September 2012

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dr. Ir. ABJAN SOFYAN, M.T.

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA GAMSIDA DI WILAYAH KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA GAMSIDA

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG :

PEMBENTUKAN DESA NGALO-NGALO DI WILAYAH KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA NGALO-NGALO

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA TUGUAER DI WILAYAH KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA TUGUAER

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA