UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1989 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989/1990 (berlaku 1 April 1989)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam Pola Umum Pembangunan Lima Tahun V yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Verifikasi: - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/ 1990 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Lima Tahun V dan dimaksudkan pula untuk memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan sejak Pembangunan Lima Tahun I sampai dengan tahun kerja Pembangunan Lima Tahun IV, serta untuk meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya; - d. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, maka dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur sisa-anggaran-lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tcntang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);

Penandatangan: Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ## MEMUTUSKAN : ## Pasal 1 - (1)Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1989/1990 diperoleh dari : - a.Sumber-sumber Anggaran Rutin; - b.Sumber-sumber Anggaran Pembangunan. - (2)Pendapatan Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menurut perkiraan berjumlah Rp 25.249.800.000.000,00. - (3)Pendapatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menurut perkiraan berjumlah Rp 11.325.100 000.000,00. - (4)Jumlah seluruh pendapatan Negara Tahun Anggaran 1989/1990 menurut perkiraan berjumlah Rp 36.574.900.000.000,00. - (5)Perincian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berturut-turut dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II.

## Pasal 2

- (1)Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1989/1990 terdiri atas :
- a.Anggaran Belanja Rutin;
- b.Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menurut perkiraan berjumlah Rp 23. 445.000.000.000,00.
- (3)Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menurut perkiraan berjumlah Rp 13.129.900.000.000,00.
- (4)Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 menurut perkiraan berjumlah Rp 36.574.900.000.000,00.
- (5)Perincian Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berturut turut dimuat dalam Lampiran III dan Lampiran IV.
- (6)Perincian dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (7)Perincian dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

## Pasal 3

- (1)Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai :
- a.Anggaran Pendapatan Rutin;
- b.Anggaran Pendapatan Pembangunan;


- c.Anggaran Belanja Rutin;
- d.Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2)Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai :
- a.Kebijaksanaan Perkreditan;
- b.Perkembangan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri.
- (3)Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5)Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan dibahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

## Pasal 4

- (1)Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990 yang pada akhir Tahun Anggaran menun jukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1990/1991 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1990/1991.
- (2)Sisa-anggaran-lebih Tahun Anggaran 1989/1990 dipergunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1990/1991 dan/atau Tahun-tahun Anggaran berikutnya.
- (3)Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyatakan pula, bahwa sisa kredit anggaran yang dipindahkan itu dikurangkan dari kredit anggaran Tahun Anggaran 1989/1990.
- (4)Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1990/1991.

## Pasal 5

Sebelum Tahun Anggaran 1989/1990 berakhir, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

## Pasal 6

- (1)Setelah Tahun Anggaran 1989/1990 berakhir dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2)Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NO 5



Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Undang-undang Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1989.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Repubhk Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO