Unknown PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM INFORMASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Nomor 52. Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN DATA PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM INFORMASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINS. SUMATERA SELATAN
PERI\TURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 52. TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DATA PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM INFORMASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan terpadu serta efektifitas pengendalian pembangunan, diperlukan pengelolaan data pemerintah daerah dan sistem informasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, berbasis elektronik yang mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sisitem informasi di kabupaten Musi Banyuasin yang berbasis eketronik perlu koordinasi dan sinkronisasi pengelolaaan data dan sistem informasi yang akurat, aktual dan terpercaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan , pelaksanaan evaluasi serta pengendalian pembangunan antara organisasi perangkat daerah dalam kabupaten Musi Banyuasin perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama, terpadu dan terintegrasi serta berkelanjutan;
'-
Mengingat
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data diperlukan pengelolaan data dan sistem informasi untuk mendukung kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara organisasi perangkat daerah dalam kabupaten Musi Banyuasin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Kabupaten Musi Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaJ(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
Menetapkan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 ten tang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Inforrnasi Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 66);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA PEMERINTAHDAERAHDANSISTEM INFORMASI KABUPATEN MUSIBANYUASIN.
4
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerahadalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Sumatera Selatan. Musi Banyuasin Provinsi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di kecamatan selanjutnya disingkat UPTDadalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuain yaitu Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi.
8. Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi adalah Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- g. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatufkejadianfkenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepreseritasikan keadaan sebenarnya atau rnenunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi sebagai bahan dasar obyektif dalam proses penyusunan kebijakan dan pengarnbilan keputusan.
10. Data Elektronik adalah sekumpulan data yang telah diolah secara elektronik melalui program aplikasi komputer menjadi informasi elektronik.
11. Elektronik government yang selanjutnya di sebut e-government adalah sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet untuk memberikan akses pelayanan datal informasi elekronik pemerintah kepada pemerintah, pemerintah kepada kalangan bisnis, pemerintah kepada masyarakat, sehingga dapat mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan secara elektronik.
12. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang sangat penting dan berguna bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata.
13. Sistem informasi adalah suatu sistem yang memproses, mengelola dan mengoperasikan adata untuk menyediakan informasi.
4. 14.Teknologi informasi adalah teknologi yang mencaku p perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang dipergunakan untuk menghasilkan inforrnasi.
15. Sistem teknologi informasi manipulasi, pengelolaan, media elektronik. adalah sistem pemrosesan, pemindahan inforrnasi antar
16. World Wide Web yang selanjutnya disingkat www adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara dan lain lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
17. Website adalah kumpulan halatrtanhalaman situs yang terangkum dalam sebuai domain atau subdomain yang tempat nya berada dalam world wide web di internet.
18. Website Pemerintah Daerah adalah Website resmi Pemerintah Daerah yang telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
19. Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak (softwar-e) yang diprogram secara khusus oleh programer untuk melaksanakan tugas tugas mengelola data dan : sistem informasi secara efisien, efektif, aktual dan akurat.
20. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaterr/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
21. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Informasi Geospasial.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
23. Standar Pengelolaan Data adalah standar yang rnendasari data tertentu dalam hal metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asurnsi.
24. Metadata adalah infonnasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
25. Pengelolaan Data dan Sistem Infonnasi Pemerintah Daerah adalah suatu kegiatan yang rneliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, kliring data, diseminasi serta analisis data dan pengumuman data.
26. Proses Kliring Data adalah proses yang memastikan telah terlaksananya verifikasi dan validasi data sebelum Pengumuman Data.
27. Pengumuman Data adalah diseminasi data yang telah melalui proses kliring data dan dilakukan. oleh Unit Data dan Infonnasi SKPDatau pihak terkait dengan databersangkutan melalui publikasi cetak, elektronik dan atau Portal Data.
28. Data Statistik adalah sekumpulan data berupa angka-angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri Iintas sektoral, berskala nasional maupun regional danjatau makro.dan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan.
29. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
30. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
31. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran darr/ atau karakteristik objek alam dan / atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
32. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat seeara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
33. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
34. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas scrta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sarna.
35. Rencana Induk Pengelolaan Data dan Informasi adalah dokumen rencana pengelolaan data dan informasi di daerah yang berisikan arah dan kebijakan serta strategi dan tahapan implementasinya.
36. Kecarnatan adalah kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
BABII
ASAS,MAKSUDTUJUAN,RUANGLINGKUP DANKEDUDUKAN
Bagian Kesatu Asas
Pasa.l2
Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi berasaskan :
- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. keterbukaan.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal3
Maksud pengaturan Prosedur Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi adalah menyediakan datal informasi secara elektronik melaluipengelolaan data pemerin tah daerah yang akurat, mutakhir , terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid dan mudah diakses serta berkelanjutan dalam rangka memberikan kemudahan akses secara luas bagi Pemerintah Daerah, masyarakat umum maupun swasta untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemberdayaan dunia usaha dan pelayanan umum secara efektif, efisien, aktual dan akurat dalam rangka mewujudkan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas.
Pasa14
Tujuan penyelenggaraaan Prosedur Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi adalah untuk:
- a. tersedianya satu basis data pemerintah daerah yang akurat, terbuka, terpusat dan terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur jaringan yang mampu mengakomodasi datal informasi secara elektronik dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan, mempermudah peran koordinasi antar instansi, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah laiinya, pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, orgarusasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara: terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terpercaya;
- e. menyediakan fasilitas interaktif yang mudah dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan daerah dengan menggandeng pihak swasta/ investor; dan
- f. memenuhi hak publik, rnenumbuhkan inovasi dan peran serta masyarakat dengan memanfaatkan keterbukaan data dan sistem informasi yang mampu meningkatkan peran partisipasi masyarakat.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasa15
Ruang lingkup pengelolaan Prosedur Pengelolaan : Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi, meliputi:
- a. pengelolaan data dan sistem informasi;
- b. data pemerintah daerah dan sistem informasi;
- c. data elektronik dan teknologi sistem informasi;
- d. kepentingan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta
- e. kebijakan dan strategi;
- f. pembangunan dan pengembangan
- g. perencanaan;
- h. sumberdaya manusia;
- i. kelembagaan;
- J. koordinasi;
- k. pembinaan, pengendalian dan evaluasi; dan
1. kerja sarna dan kemitraan.
Bagian Keempat Kedudukan
Pasal6
Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan dalarn pelaksanaan :
- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring,. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pernerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan pelayanan umum secara efektif, efisien, aktual dam berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh berbagai pihak.
BABIII KEWENANGAN
Pasa17
Kewenangan Prosedur Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi, meliputi :
- a. koordinasi kerja sarna dalarn pengelolaan data pemerintah daerah dan sistem informasi;
- b. penetapan standar pengelolaan data pemerintah daerah dan sistem informasi;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data pemerintah daerah dan informasi di Perangkat Daerah; dan
- d. operasional pengelolaan data pemerintah daerah dan sistem informasi.
BABIV
KEBIJAKAN DANSTRATEGI
Bagian Kesatu Kebijakan
Pasa18
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan sistem informasi adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari Perangkat Daerah dan berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kedua Strategi
Pasa19
Strategi Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi, adalah :
- a. pengelolaan data pemerintah daerah dan sistem informasi dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi;
- b. penguatan Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi sebagai pusat pengelola data pemerintah daerah dan sistem informasi yang didukungoleh saran a dan prasarana, anggaran serta sumber daya manusia;
- c. penyusunan konsepsi dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- d. pengembangan metodologi Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan sistem Informasi;
- e. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data dan sistem informasi di Perangkat Daerah;
- f. pembentukan Forum Data;
- g. pembangunan sistem satu data pemerintah daerah;
- h. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pemerintah daerah dan sistem informasi;
1. pengembangan dan pengintegrasian Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi; dan
- J. publikasi hasil pengolahan data pemerintah daerah dan sistem informasi.
BABV
PERENCANAAN
PasallO
- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi di Sekretariat Daerah yaitu Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi.
- (3) Kurun waktu Rencana Induk Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Induk Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana lnduk Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.
BABVI
PENGEWLAANDATAPEMERINTAHDAERAH DANSISTEMINFORMASI
Bagian Kesatu Jenis Data.
Pasal 11
- (1) Data pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. data Geospasial, meliputi :
1. Informasi Geospasial Dasar; dan
2. Informasi Geospasial Tematik.
- b. data Statistik meliputi :
1. Statistik dasar;
2. Statistik sektoral; dan
3. Statistik khusus.
- (2) Di samping data pememerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
- a. data yang dipublikasikan; dan
- b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah infonnasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan kepada Lembaga Sandi Negara.
Bagian Kedua Sumber Data
Pasal 12
- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)huruf a angka 1, diperolch dari BIG.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)hurufb angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Data statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, instansi lainnya dan masyarakat.
Bagian Ketiga Bidang Data
Pasal 13
Data pemerintah daerah meliputi bidang:
.
- a. Data pemerintahan dan sosiai politik yang terdiri dari :
1. Data Pemerintahan Daerah;
2. Data Kepegawaian Daerah;
3. Data Barang Daerah;
4. Informasi hukum; dan
5. Informasi Sosial Politik.
- b. Data Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang terdiri dari:
1. Data Perekonomian dan investasi;
2. Data Keuangan Daerah;
3. Data Pendapatan Daerah;
4. Data Pembangunan Daerah;
5. Data Sumber Daya Alam; dan
6. Data Pemataan wilayah.
- c. Data Umum dan Sosial Budaya yang terdiri dari :
1. Data Sumber Daya Manusia;
2. Data Penduduk;
3. Data Pendidikan;
4. Data Kesehatan dan Keluarga Berencana;
5. Informasi Sosial Budaya; dan
6. Komunikasi dan Informasi.
Bagian Keempat
Pengelola Data
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan data pemerintah daerah dan sistem informasi,
- (2) Pengelola data pemerintah daerah dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah dan dilaksanakan oleh Bagian Pengelola Data dan Sistern Inforrnasi.
- (3) Setiap Perangkat Da.erah wajib mengelola data sesuai dengan tugas dan fungsi secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel, melalui aplikasi data Perangkat Daerah dan sistem informasi yang .terintegrasi dengan aplikasi data Sekretariat Daerah pada Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi.
- (4) Dalam mengoordinasikan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Daerah melalui Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi berperan sebagai aplikasi pusat data sebagai pintu masuk perolehan data (kliring data).
- (5) Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi melakukan koordinasi dengan BPS untuk:
- a. penentuan metodologi penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. pelaksanaan dan penyempumaan standar dari struktur dan format data dan atau metadata; dan
- c. pengelolaan data dan informasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi dalam Proses Kliring Data.
- (6) Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi melakukan koordinasi dengan BIGuntuk :
- a. penentuan metodologi Geospasial Tematik; dan penyelenggaraan Informasi
- b. pelaksanaan dan penyempurnaan Informasi Geospasial Tematik.
- (7) Penyampaian Informasi Geospasial Tematik, Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi melakukan koordinasi dengan Lembaga Sandi Negara, Diskominfo untuk :
- a. penyebarluasan Data dan Informasi (diseminasi);
- b. pengamanan Data dan Informasi;
- c. pembangunan Portal Data;
- d. pemeliharaan dan Pengembangan Portal Data;
- e. pengintegrasian Sistem Informasi Penunjang Data dan Informasi;
- f. penyimpanan data secara digital pada pusat data; dan
- g. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan.
- (8) Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi melakukan koordinasi dengan Unit Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk :
- a. melakukan pembinaan Unit Data dan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data di Unit Data dan Informasi Perangkat Daerah;
- c. pengumpulan data dari Unit Data dan Informasi di Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, baik yang berupa pemutakhiran data maupun kumpulan data baru; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data bersama dengan tim verifikasi dan validasi.
- (1) Perangkat Daerah rnengelola data pernerintah daerah dalarn rangka rnernbangun dan rnendukung Sistern dan Prosedur Pengelolaan Data Pernerintah Daerah dan Sistern Informasi Informasi.
- (2) Perangkat Daerah wajib rnendasarkan struktur dan format penyajian Data beserta Metadata Statislik dan Metadata Informasi Geospasial miliknya pada struktur dan format yang sudah dibakukan oleh, atau secara bersama-sama dengan BPS dan BIG.
Bagian Kelirna
Pengurnpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Analisis Data serta Diseminasi
Paragraf 1 Pengurnpulan
Pasal 16
- (1) Pengurnpulan data Pernerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang data serta tugas dan fungsi.
- (2) Pengumpulan dengan cara : data pemerintah daerah dilakukan
- a. langsung dari surnber data; dan
- b. tidak langsung.
- (3) Pengurnpulan data pernerintah daerah secara langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan rnelalui survey dan cara lain sesuai dengan perkernbangan ilrnu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurnpulan data pernerintah daerah secara tidak langsung sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan rnempergunakan data yang sudah tersedia dipihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan rnetadata, agar rnudah diternukan kernbali, dikelola, disesuaikan dan diarsipkan.
Paragraf2 Pengolahan Data
Pasal 17
- (1) Pengolahan data pemerintah daerah dilakukan secara manual darr/ atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
- a. penerimaan;
- b. pengelompokan;
- c. penyuntingan;
6. d.penyandian;dan
- e. perekamarr/penyimpanan data.
- (3) Data pemerintah daerah yang diterima oleh petugas dan/ atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data. pemerintah daerah dilakukan oleh petugas dan / atau sistem aplikasi, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data pemerintah daerah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5);dilakukan penyandian.
12. en Berdasarkan penyandian data pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman Zpenyimpanan data, baik secara digital maupun manual secara berkala.
Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi Data
Pasal 18
- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 4 Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, dan Validasi Data
Verifikasi
Pasal 19
Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi serta Diseminasi Data diatur sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 5 Analisis Data

## Pasal20

- (1) Analisis data pemerintahan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pemerintahan Daerah.
- (2) Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah melakukan analisis data pemerintahan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan daerah dengan cara mandiri danfatau melibatkan pakar.

## Paragraf6

## Diseminasi Data

## Pasal21

- (1) Diseminasi data pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk aplikasi secara berkala.
- (2) Diseminasi data pemerintah daerah dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data pemerintah daerah dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (short message service), radio, televisi, laman (website), portal data danjatau bentuk lainnya.

## Bagian Keenam Sistem Informasi

## Pasal22

- (1) Pemerintah daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi yang terintegrasi ke dalam satu aplikasi pusat data.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup:
- a. penyediaan jarmgan teknologi informasi yang mampu mengkoneksikan antar Perangkat Daerah melalui perangkat komputer;
- b. penyediaan dan pembangunan perangkat lunak aplikasi data pemerintah daerah dan sistem informasi dan mengakomodasi aplikasi yang berada pada Perangkat Daerah;
- c. pengembangan SDMtenaga pelaksana.
- (3) Perangkat Lunak Komputer dan perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap Perangkat Daerah
- a. disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan sistem teknologi informasi;
- b. harus dapat berkomunikasi dan menjarnin komtabilitas antar sistem.
- (4) Perangkat Lunak aplikasi sistem teknologi inforrnasi di setiap Perangkat Daerah
- a. dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. wajib terintegrasi dengan aplikasi pusat data.
- (5) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Pemerintah daerah dan sistem informasi Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat :
- a. Perangkat Daerah;
- b. Instansi Vertikal;
- c. Perguruan Tinggi;
- d. Badan Usaha MilikDaerah; dan
- e. Pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui Portal Data Terpadu ,

## BABVII

## SUMBERDAYAMANUSIA

## Pasal23

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pemerintah infonnasi, dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data pemerintah daerah dan sistem infonnasi pada Perangkat Daerah di 1ingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

## BABVIII KELEMBAGAAN

## Pasal24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan . memfasilitasi pembentukan Unit Data dan Infonnasi di Perangkat Daerah.
- (2) Unit Data dan Infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Bidang atau Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)Unit Data dan Infonnasi menyelenggarakan tugas :
- a. mengumpulkan Data dari unit kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. memastikan penyajian Data beserta metadata statistik dan metadata informasi geospasial dalam format dan struktur yang sudah dibakukan oleh BPS dan BIG;
- c. menyampaikan Data kepada unit lain di Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai data rujukan pertama dan utama bag! Penyusunan rencana, anggaran dan evaluasi rencana program dan kegiatan masing masing Perangkat Daerah;
- d. menyediakan Data untuk pemerintah dan masyarakat;
- e. meningkatkan kemampuan ilmu pengetanuan dan teknologi yang dapat mendukung terselenggaranya Data dan Sistem Infonnasi;
- f. memberikan masukan dalam Forum Data tentang pengembangan standar u.ntuk pengelolaan dan penyajian data dan infonnasi;

- g. melakukan PengumumanjPenyebarluasan Data sesuai lingkungan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- h. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data dengan Unit Data dan Informasi di Perangkat Daerah;
1. penyampaian Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik; dan
- J. penyajian dan pemutakhiran Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik.

## Pasa125

- (1) Untuk keterpaduan pengelolaan data pemerintah daerah, diselenggarakan Forum Data sebagai wadah komunikasi data pemerintah daerah lintas sektor dan lintas daerah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas Unit Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat.
- (3) Sekretariat Forum Data sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi.
- (4) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. sarana peningkatan dan penyempurnaan integritas data dari data yang sudah ada;
- b. wadah untuk memperoleh, membagi dan memperluas cakupan data untuk· peyelenggaraan pemerintahan daerah berkelanjutan;
- c. sarana untuk mendorong pengembangan Sistem Statistik Daerah;
- d. media untuk menunjang proses verifikasi dan validasi data;
- e. media untuk mengembangkan isi dan metodologi data;
- f. sarana penunjang pertukaran dan penyebarluasan data untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. sarana untuk mendorong pendayagunaan data untuk penyelenggaraan pernerintahan daerah.

## BABIX

## KOORDINASI

## Pasal26

- (1) Pernerintah Daerah rnelaksanakan koordinasi pengelolaan data pernerintah daerah dan Sistern informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Untuk kesesuaian pengelolaan datal informasi dalarn penyelenggaraan pengelolaan data pernerintah daerah dan sistern informasi pelasanana pada sektetariat daerah dapat berkoodinasi dengan Perangkat Daerah.
- (3) Untuk optimalisasi, integrasi dan sinkronisasi pengelola data pernerintah daerah dan sistern infonnasi rnelakukan koordinasi, konsultasi dan konfirmasi dengan pernerintah daerah provinsi rnaupun pemerintah pusat terkait.
- (4) Koordinasi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan :
- a. Pemerintah;
- b. Masyarakat; dan
- c. Para pernangku kepentingan lainnya.

## BABX

## KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sarna

## Pasal27

- (1) Pernerintah Daerah rnengernbangkan pola kerja sarna dalarn rangka mewujudkan Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistern Informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Kerja sarna sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pernerintah;
- b. perguruan tinggi;
- c. lernbaga penelitian; dan
- d. pihak lainnya.

## Bagian Kedua Kemitraan

## Pasal28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan Data pemerintah daerah dan Sistem Informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/ atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## BABXI

## PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

## Pasal29

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam. pengelolaan dan pemanfaatan Sistem dan PeI'?-gelolaan' Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Forum Data darr/ atau Portal Data.

## BAB XII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

## Pasal30

Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksucl. dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerirrtah dan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Sanksi

## Pasa131

- (1) Pengelola Data Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 29, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. sanksi kepegawaian; darr/ atau
- b. sanksi pidana.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## BABXII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DANEVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pemerintah daerah dan sistem informasi di Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pembangunan Sistem dan prosedur Pengelolaan Data Pemerintah Daerah dan sistem Informasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pemerintah daerah dan sistem informasi;
- c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data pemerintah daerah dan Sistem Informasi; dan
- e. pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Pemerintah daerah dan sistem informasi berbasis teknologi informasi.

## Bagian Kedua

## Pengendalian dan Evaluasi

## Pasal33

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan lembaga lain, melakukan pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan data pemerintah daerah dan sistem informasi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BABXIV PEMBIAYAAN

## Pasal34

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Data pemerintah dibebankan pada daerah dan : sistem inforrnasi Informasi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

## BABXV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

~J7


Diundangkan di Sekayu

pada tanggal t ~ 0lcroe,t;;Il- 2D 17

IS DAERAH LUSI BANYUASIN,~

,


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR &gt; 2-