PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua; 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah degan Undang-Undang Nomor 43 Tahun I 999 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); r\_\_.,.. ---- ... 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)~ 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 20 IO tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah; 13. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor I Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor I); 14. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 14 TAHUN 2011
TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIA T DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Sekertaris Daerah sebagai unsur staf yang membantu dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah degan Undang-Undang Nomor 43 Tahun I 999 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-•
r\_\_.,..
A
..
,
..
i
----
...
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)~
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 20 IO tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah; 13.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor I Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor I); 14.
Menetapkan
Dengan Persetuj uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sahu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Rijua.
3. Bupati adalah Bupati Sahu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
7. Staf Ahli adalah Jabatan Struktural setingkat dibawah Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Bupati dengan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.
8. Asisten adalah Jabatan Struktural setingkat dibawah Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.
9. Bagian adalah Jabatan Struktural setingkat dibawah Asisten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya yang bertanggung jawab kepada Asisten yang membidanginya.
10. Sub Bagian adalah Jabatan Strutural setingkat dibawah Kepala Bagian yang bertugas membantu sebagian tugas Kepala Bagian dalam lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
11. KelompokJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai kelompok jabatan fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrarnpilan tertentu serta mandiri.
BABII PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
•.
...
1·-
-
;
)
BAB ID - KEDUDUKAN, TOGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas-dinas dan lembaga teknis daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Pembinaan administrasi daerah dan aparatur;
- c. Pengkoordinasian tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya .
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (I) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : r ·. ...
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi Umum;
- d. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- f Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Asisten membawahi bagian-bagian sebagai berikut:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi dan mengkoordinasikan :
1. Bagian Administrasi Pemerintahan U mum, terdiri dari :
1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
2. Sub Bagian Otonomi Daerah;
- ~. Sub Bagi an Pelayanan U mum dan Pertanahan.
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan;
2. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
3. Sub Bagian Bantuan Sosial, Pengungsi dan Bencana Alam.
3. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :,
1. Sub Bagian Pers dan Kajian Pendapat Umum;
2. Sub Bagian Pelayanan Kemasyarakatan dan Hubungan Kelembagaan;
3. Sub Bagian Protokol.
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan: b.
1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- I. Sub Bagian Perekonornian;
2. Sub Bagian Produksi dan Perdaganan
3. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
-
I
2. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:
1. Sub Bagian Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
2. Sub Bagian Pertambangan Enegi dan Lingkungan Hidup;
3. Sub Bagian Kelautan dan Perikanan.
5. Asisten Administrasi U mum, membawahi dan mengkoordinasikan : c.
1. Bagian Umum terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga;
2. Sub Bagian Tata Usaha U mum dan Keuangan;
3. Sub Bagi an Perlengkapan dan Sandi.
2. Bagian Hukum terdiri dari :
- I. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Organisasi terdiri dari :
1. Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2. Sub Bagian Kinerja Aparatur;
3. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE).
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi diatur dengan Peraturan Bupati;
- (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 2011 RAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, LEMBA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 14 • ,. '
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. · -·

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•

...

-

-

j

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BABVill KETENTUANPENUTUP

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan maka Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Derah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 3 Tahun 2010;Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.


Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 2011

RAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

LEMBA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 14


•

,.

'

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAUUA

## NOMOR 14 TAHON 2011

## TENT ANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAHU RAIJUA

## I. UMUM

Bahwa Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten baru yang perlu menata Struktur Organisasinya dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan semangat Otonomi Daerah sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sabu Raijua dalam menata struktur organisasi perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi keleluasaan dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah dengan tetap merujuk pada beberapa faktor:

- a. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Luas wilayah dan jumlah penduduk.

Sekretariat merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Sahu Raijua yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyusunan kebij akan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengambil langkah penyesuaian dan penyempurnaan dengan melakukan Penataan Organisasi perangkat Daearah yang legal, efektif dan efisien. ··

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 5

Cukup jelas

- Pasal 4 Cukup jelas

- Pasal 3

Cukup jelas

- Pasal 2 Cukup jelas

- Pasai 1 Cukup jelas

--

-&lt;.

.

~

-

•

•.

I

~t

f

- -Pasal 6 Cukup jelas
- -Pasal 7 Cukup jelas
- -Pasal 8 Cukup jelas
- -Pasal 9 Cukup jelas

## TAMBAHAN LETvIBARAN DAERAH KABUP ATEN SABU RAIJUA NOMOR 14