PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA Nomor 4 Tahun 2015 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (berlaku 4 September 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
- b.
Mengingat
BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4) tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pedoman tentang Badan - Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 1.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
1 .
\
2.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah yang memimpin pekiksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati sebagai unsur penyelenggara
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Desa adalah desa dan desa adut atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwetiang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapun sumpah / janji. (1)
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali seeara berturut-turut atau tidak seeara berturut-turut. ( 2 )
- Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris. ( 1 )
- Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa seeara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan seeara khusus. ( 2 )
- Rapat pemikhan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. ( 3 )
1
1
?
Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang maha l.Osa
- b. memegang teguh dan mengarnalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tuggai Ika. serta
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah / pemah menikah dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah / STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari instansi yang berwenang.
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
6. f . terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak pemah dijatuhi pidana penjara ## BAB III
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa dan warga masyarakat. dengan jumlah keanggotaan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pengisian keanggotaan Baban Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung di masing-masing dusun di desa yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Panitia pengisian mempunyai tugas:
\
melakukan penjaringan dan penyaringan bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jurnlahnya atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 ( tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. menyelenggarakan pengisian calon anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui proses pemilihan langsung dimasing- masing dusun di Desa yang bersangkutan. sama
- menyampaikan hasil pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) had sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Mekanisme penyelenggaraan pengisian calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c adalah:
- Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan; a.
- b.
- setelah penetapan tata cara penjaringan dari penyaringan, panitia pengisian melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui pengumuman di tiap dusun atau pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa.
g - h.
- isi pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain :
1. Tempat pendaftaran bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa;
2. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. Persyaratan kelengkapan administrasi bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
pengumuman dan pendaftaran bakai calon dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh hari);
- Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan bakai calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
- penelitian kelengkapan administrasi bakai calon sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan yang berwenang;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- ( 1) Hasil pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf i , disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Nias Utara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung dari Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Sebelum memangku jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa bersumpah dan berjanji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dengan didampingi oleh rohaniawan yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
1
- (2) Sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut ' Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah / beijanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya, dan seadil - adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'. :
FUNGSI, HiOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA
BAB IV - FUNGSI, HiOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA
Pasal 13
Badan Permusyawaratan Desa mepunyai fungsi:
- a. Membahas dan menyepakati rancangan perat uran desa bersama kepaia desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepaia desa.
BAB IV - FUNGSI, HiOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA
Pasal 14
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak:
- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dim fungsinya dari APBDesa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
BAB IV - FUNGSI, HiOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA
Pasal 15
Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan / atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. memperoleh biaya operasional;
- g. memperoleh pengembangan kapasitas;
- h. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
BAB IV - FUNGSI, HiOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA
Pasal 16
Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
I
I
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi c. menyerap, menampung, masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan / atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ' Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
1
6. Undang-Undang Nomor ' 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t: elah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 ' T ' ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPAT1 NIAS UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH
PERMUSYAWARATAN DESA.
TENTANG
BADAN
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
1 .
\
2.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah yang memimpin pekiksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati sebagai unsur penyelenggara
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Desa adalah desa dan desa adut atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwetiang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa setempat
- Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapun sumpah / janji. (1)
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali seeara berturut-turut atau tidak seeara berturut-turut. ( 2 )
- Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan
- Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris. ( 1 )
- Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa seeara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan seeara khusus. ( 2 )
- Rapat pemikhan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. ( 3 )
1
1
?
Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang maha l.Osa
- b. memegang teguh dan mengarnalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tuggai Ika. serta
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah / pemah menikah dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah / STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari instansi yang berwenang.
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
6. f . terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak pemah dijatuhi pidana penjara ## BAB III
TATA CARA PEHGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMU8YAWARATAN DESA Pasal 6
- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa dan warga masyarakat. dengan jumlah keanggotaan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pengisian keanggotaan Baban Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung di masing-masing dusun di desa yang bersangkutan.
Panitia pengisian mempunyai tugas:
\
melakukan penjaringan dan penyaringan bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jurnlahnya atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 ( tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. menyelenggarakan pengisian calon anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui proses pemilihan langsung dimasing- masing dusun di Desa yang bersangkutan. sama
- menyampaikan hasil pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) had sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
Mekanisme penyelenggaraan pengisian calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c adalah:
- Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan; a.
- b.
- setelah penetapan tata cara penjaringan dari penyaringan, panitia pengisian melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui pengumuman di tiap dusun atau pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa.
g - h.
- isi pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain :
1. Tempat pendaftaran bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa;
2. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. Persyaratan kelengkapan administrasi bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
pengumuman dan pendaftaran bakai calon dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh hari);
- Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan bakai calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
- penelitian kelengkapan administrasi bakai calon sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan yang berwenang;
- ( 1) Hasil pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf i , disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Nias Utara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung dari Kepala Desa.
- (1) Sebelum memangku jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa bersumpah dan berjanji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dengan didampingi oleh rohaniawan yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
1
- (2) Sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut ' Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah / beijanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya, dan seadil - adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'. :
FUNGSI, HiOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA
Badan Permusyawaratan Desa mepunyai fungsi:
- a. Membahas dan menyepakati rancangan perat uran desa bersama kepaia desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepaia desa.
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak:
- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dim fungsinya dari APBDesa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan / atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. memperoleh biaya operasional;
- g. memperoleh pengembangan kapasitas;
- h. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
I
I
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi c. menyerap, menampung, masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan / atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang aJkan dilakukan;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah / janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai polotik; dan / atau
- i. menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang.
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
- (1) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2 / 3 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui Va (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
\
1
1
- (6) Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
PEMBERHENTLAN DAN PENGGATLAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB VI - PEMBERHENTLAN DAN PENGGATLAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 19
- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa keanggotaan.
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
BAB VI - PEMBERHENTLAN DAN PENGGATLAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 20
- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diadakan penggantian yang diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Nias Utara melalui camat Setempat.
- (2) Mekanisme penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yaitu :
- a. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi musyawarah pemilihan langsung dilokasi dusun yang keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa nya terjadi penggantian;
- b. ## BAB VII
TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB VI - PEMBERHENTLAN DAN PENGGATLAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 21
- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. pembuatan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawiirah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarali apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepaia Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepaia Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepaia Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.
PEMBLAYAAN
BAB VIII - PEMBLAYAAN
Pasal 22
- (1) Biaya peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.
- (2) Biaya peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa yang bersangkutan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Pemerintah Kabupaten Nias Utara berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penggantian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
KETENTUAN PERALIHAN
PasaJ 24
Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diresmikan dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya atau diganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2012 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga
t
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahainya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Lotu pada langgal 14 September 2015

Penandatangan: BUPATI NIAS UTARA, EDWARD ZEGA

Penetapan: Diundangkan di Lotu pada tanggal 15 September 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, IDAMAN ZEGA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA : (4 / 2015). ! 1 I ?
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
## I. PENJELASAN UMUM
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dimana hal tersebut merupakan penjabaran
PENJELASAN
Pasal 18
UUD 1945 yang antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia