PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 16 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYERAHAN ALAT TURBIN MIKROHIDRO TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYERAHAN ALAT TURBIN MIKROHIDRO TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan energi listrik khususnya untuk daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PT. PLN (Persero), perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada sebagai sumber energi baru terbarukan;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang ada sebagai sumber energi baru terbarukan, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyerahan alat turbin mikrohidro Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan Alat Turbin Mikrohidro Tahun Anggaran 2016.
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan :
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Terbarukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERAHAN ALAT TURBIN MIKROHIDRO TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Energi Baru Terbarukan adalah energi yang mampu memperbaharui dirinya sendiri;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dari Pedoman ini untuk memberikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan seleksi dan penentuan calon penerima bantuan kegiatan penyerahan alat turbin mikrohidro yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan dari Pedoman ini untuk :
- a. memperoleh pekon calon penerima bantuan sesuai dengan sasaran;
- b. transparansi proses seleksi calon penerima bantuan;
- c. termanfaatkannya bantuan sarana alat turbin mikrohidro.
BAB III - PRINSIP
Pasal 4
Prinsip dari Kegiatan Penyerahan Alat Turbin Mikrohidro adalah :
- a. konversi energi, bahwa kegiatan yang dilaksanakan memanfaatkan proses konversi energi menjadi energi bentuk lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
- c. gotong royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat khususnya berkaitan dengan keberlanjutan peralatan yang diperbantukan;
- d. berkelanjutan , bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dipergunakan oleh masyarakat sendiri.
LOKASI DAN PEKON SASARAN
BAB IV - LOKASI DAN PEKON SASARAN
Pasal 5
Lokasi dan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Belalau, Kecamatan Batu Ketulis, Kecamatan Sukau dan Kecamatan Pagar Dewa.
KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN
BAB V - KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN
Pasal 6
Kriteria pekon calon penerima bantuan alat turbin mikrohidro adalah sebagai berikut :
- a. anggota kelompok/ masyarakat minimal berjumlah 30 rumah tangga.
- b. terdapat sungai yang memiliki potensi sebagai lokasi pembangunan turbin mikrohidro terutama lokasi existing atau yang sudah ada turbin mikrohidronya tapi daya yang dihasilkan tidak maksimal.
- c. bersedia menghibahkan lahan sebagai lokasi rumah turbin yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- dan diketahui aparat setempat.
- d. rumah kelompok masyarakat calon penerima pada umumnya berkelompok.
- e. jarak kelompok masyarakat calon penerima dengan jaringan listrik terdekat minimal 5 km.
- f. sanggup menerima, mengelola dan memelihara bantuan yang diberikan.
SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN
BAB VI - SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN
Pasal 7
Mekanisme seleksi calon penerima bantuan sebagai berikut :
- a. Calon penerima mengajukan proposal usulan kepada Dinas ESDM melalui pemerintah Pekon atau Kecamatan.
- b. Dari proposal usulan yang masuk dilakukan identifikasi dan inventarisasi calon penerima bantuan oleh Tim yang dibentuk Dinas.
- c. Setelah melakukan identifikasi dan inventarisasi, Tim dari Dinas melakukan verifikasi ke lokasi dalam rangka memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- d. Dari hasil penilaian, Tim dari Dinas melakukan perangkingan dan menyampaikan usulan calon penerima bantuan kepada Kepala Dinas.
- e. Berdasarkan usulan yang disampaikan tim dari Dinas, calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas ESDM.
- f. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf d Bupati menyerahkan bantuan alat turbin mikrohidro kepada penerima bantuan.
- g. Bagan Prosedur Mekanisme Penetapan Penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VII

## SKOR PENILAIAN

## Pasal 8

- (1) Penilaian yang dilakukan oleh Tim Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e didasarkan pada Kriteria dan Skor Penilaian.
- (2) Kriteria dan Skor Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Tabel : Kriteria dan Skor Penilaian.

| NO | KRITERIA | SKOR PENILAIAN |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Surat usulan/ proposal | 0. tidak ada surat usulan 1. ada surat usulan |
| 2 | Surat hibah lokasi Rumah Turbin | 0. tidak ada surat hibah 1. ada surat hibah |
| 3 | Jumlah kelompok masyarakat calon penerima | 2. kurang dari 30 RT 3. lebih dari atau sama dengan 30 RT |
| 4 | Lokasi (exixting/non existing) | 0. non existing 2. existing |
| 5 | Persebaran rumah (berkelompok/tersebar) | 0. tersebar 1. berkelompok |
| 6 | Jarak dengan jaringan listrik terdekat | 1. kurang dari 5 Km 2. lebih dari atau sama dengan 5 Km |

## BAB VIII

## WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

## Pasal 9

Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan Alat Turbin Mikrohidro adalah sebagai berikut :

| No . | Kegiatan | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) |
|--------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| No . | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Inventarisasi Dan Penilaian, verifikasi | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Usulan Calon Penerima | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penetapan Penerima Bantuan | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Proses Pengadaan & pelaksanaan pekerjaan | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Comisioning | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyerahan Barang | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Monitoring | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Evaluasi Program | | | | | | | | | | | | |

## BAB IX

## PEMELIHARAAN

## Pasal 10

- (1) Agar kegiatan dapat bermanfaat secara berkelanjutan pekon penerima bantuan wajib melakukan pemeliharaan melalui pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).
- (2) Organisasi Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Peratin.

## Pasal 11

Prinsip pemeliharaan merupakan upaya masyarakat Pekon/Kelurahan terpilih untuk melestarikan hasil dan manfaat yang diperoleh dari bantuan yang diberikan secara berkesinambungan.

## Pasal 12

Untuk mendukung pemeliharaan yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam pasa 10 ayat (1) Pekon dapat menarik iuran rutin atau jasa penggantian pemakaian sarana dan prasarana.

## Pasal 13

Ketentuan mengenai penarikan iuran dan tata cara pemeliharaan diatur dengan Peraturan Pekon

## BAB X PENGELOLA BANTUAN

## Pasal 14

Pengelola bantuan alat turbin mikrohidro terdiri dari :

- a. Peratin/Lurah;
- b. Organisasi Masyarakat Setempat.

## Pasal 15

- (1) Struktur OMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari :
- a. Panggungjawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Operator;
- (2) Bagan Struktur OMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 16

Peratin/Lurah bertanggungjawab atas bantuan yang di berikan, dengan tugas :

- a. bersama Lembaga Himpun Pemekonan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pengelola Bantuan;
- b. bersama OMS menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat dalam rangka proses pemeliharaan dan keberlangsungan bantuan yang diberikan;
- c. memimpin forum musyawarah tingkat Pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- f. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

## Pasal 17

Tugas OMS pengelola bantuan, yaitu:

- a. bersama aparat pekon menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat dalam rangka proses pemeliharaan dan keberlangsungan bantuan yang diberikan;
- b. melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan apabila terjadi kerusakan bantuan yang sudah diberikan;
- c. melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah/gaji pengurus, pemeliharaan, pembelian peralatan, dan lainnya;

## BAB XI

## PENGADAAN ALAT

## Pasal 18

Pelaksanaan pengadaan alat turbin mikrohidro melalui proses lelang oleh Pejabat Pengadaan Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII SUMBER PEMBIAYAAN

## Pasa 19

Sumber pembiayaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Nomor : 2.03.2.03.01.21.10 , Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi Kegiatan Pengadaan Alat Turbin Mikrohidro.

## BAB XIII

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian rencana dan pelaksanaan program serta pencapaian indikator keberhasilan program.
- (2) Monitoring dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 9Mei 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT, dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 16

NOMOR

TANGGAL

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

: TAHUN 2016

: 2016

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT PENGELOLA BANTUAN ALAT TURBIN MIKROHIDRO


BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

: TAHUN 2016

TANGGAL

: 2016

## BAGAN PROSEDUR PENENTUAN PENRIMA BANTUAN


BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI