PERATURAN BUPATI RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KERINCI PROVIN S! JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa peraturan di desa harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangndangan di daerah maupun nasional, sehingga terwujud peraturan di desa yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Menetapkan
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ten tang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran ·oaerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 ten tang Pembentukan, Organisasi dan Tata .erja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lem baran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPAT1 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.
I
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Bupati adalah Bupati Kerinci.
2. ---'1--L ..l----\... 2. adalah yang membantu tugas Bupati di
Pasal 2
Jenis Peraturan di desa meliputi:
- si. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.
Pasal 3
dimaksud dalam Pasal 2 dilarang berten tangan 1 , ---, \_\_ ,. \_\_ ..\_ ,..\_,..+,, ... ..,?'\ ... '"...,11"'1nQTI0--1lnil:::ing;:in Peraturan di desa dengan kepentingan umum, dan
- (1) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa an/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. (~ Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h u ruf b berisi materi kerjasaroa desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa dan / a tau tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB III - PERATURAN DESA Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5
Pasal 5
- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/ atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
Bagian Kedua
Penyusunan
Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa
BAB III - PERATURAN DESA Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5
Pasal 6
- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai {, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan su bstansi materi pengaturan .
5. . (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD u n tuk dibahas dan disepakati bersama.
BAB III - PERATURAN DESA Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5
Pasal 7
- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa ebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:
- a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintab Desa -~~~"--"'"""' D.oro+nron nPc:!Q tPnt~nu APRDesa: dan
5. (~)'R~cangan Peraturan Desa sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota ~PD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan se bagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib di.konsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana d.imaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana d.imaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
BAB III - PERATURAN DESA Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5
Pasal 8
- (1) BPD wajib melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
2. (~) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan
PENJELASAN
Pembukaan
terhadap rancangan Peraturan Desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa u sulan · BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dib at oleh sekretaris BPD.
- (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandantangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (10) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan peraturan tata tertib BPD.
##
PENJELASAN
Pasal 9
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. - (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali