PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 03 Tahun 2010 tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAROS (berlaku 29 Juli 2010)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAROS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS ,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan fraksi-fraksi DPRD,pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah termasuk penanggulangan kebakaran;
- c. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inpdonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
SALINAN
Menetapkan :
Pengelolaaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarab Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
Dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAROS.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Maros;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Maros adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Penanggulangan adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,tanggap darurat,serta kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN
Pasal 2
- (1) Membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN
Pasal 3
- (1).Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN
Pasal 4
- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penangulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN
Pasal 5
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 6
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros terdiri atas:
- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.
Bagian Kedua
Kepala
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 7
Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.
Bagian Ketiga Unsur Pengarah Paragraf 1 Kedudukan Tugas dan Fungsi
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 8
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 9
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 10
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan; dan
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Paragraf 2 Keanggotaan
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 11
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 12
- (1) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berasal dari :
- a. 5 (lima) anggota dari instansi terkait;
- b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.
- (2) Unsur pengarah Penanggulangan Bencana yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari para pakar/profesional.
- (3) Penetapan keanggotaan unsur pengarah sebagaimana ayat (1) di atas dilaksanakan oleh eksekutif bersama DPRD dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Unsur Pelaksana Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 13
- (1) Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sehari-hari.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 14
Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 15
Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 16
Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 18
Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 19
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros adalah klassifikasi A.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 20
Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Maros klasifikasi A terdiri atas: a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik dan;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTB.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 21
- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b terdiri dari;
- a. Subag Umum dan Program;
- b. Subag Kepegawaian;
- c. Subag Keuangan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c terdiri dari;
- a. Subid Pencegahan Bencana Alam;
- b. Subid Kesiapsiagaan Bencana Alam.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c terdiri dari;
- a. Subid Kedaruratan;
- b. Subid Logistik.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d terdiri dari;
- a. Subid Rehabilitasi;
- b. Subid Rekontruksi
- (5) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana BPBD akan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 22
- Di lingkungan BPBD dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD
Pasal 23
Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Maros tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peratuan Daerah ini.

## BAB IV

## ESELON DAN KEPEGAWAIAN

## Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros

## Pasal 24

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, adalah jabatan struktural eselon III b.
- (3) Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian dengan jabatan struktural eselon IV.a
- (4) Kepala Bidang membawahi Kepala Sub Bidang dengan jabatan struktural eselon IV.a

## Pasal 25

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 26

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

## Pasal 27

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros melaksanakan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing.

## Pasal 28

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 29

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## Pasal 30

- (1) Rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dengan Badan Penanggulangan Bencana Propinsi Sulawesi Selatan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 31

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dengan BPBD Kabupaten Maros bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

## Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten diatur oleh kepala BPBD Provinsi dan Kepala BPBD Kabupaten Maros.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 34

Pembiayaan BPBD Kabupaten Maros dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maros dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Maros, maka Satuan Pelaksana ( Saltak ) Penanggulangan Bencana Kabupaten Maros dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/ dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Maros.

## Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros pada tanggal, 29 Juli 2010

BUPATI MAROS,


## H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros


## SEKRETARIS DAERAH,


## Ir. H. BAHARUDDIN, MM

P angkat : Pembina Utama Muda

N i p : 19600909 198603 1 029

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR : 03

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM


## AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip

: 19730820 199202 1 001

LA

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KAB.MAROS

NOMOR

:

TANGGAL

TENTANG

:

: ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

KABUPATEN MAROS

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAROS


## BUPATI MAROS

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH