PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 06 Tahun 2017 tentang INSENTIF APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang ) a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja,
- bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang efektif, efisien, professional, disiplin dan berintegritas tinggi maka perlu diberikan insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD): b.
- bahwa pemberian insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara. c.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 1
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 2.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429): 3.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telat diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 537): 7
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): 8.
- Peraturan Daerah Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), 9
10. Peraturan Daerah Musi Rawas Utara Nomor &amp; Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 6):
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3):
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67):
- 13 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah Upaten Musi Raw Daer as Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita was Utara Tahun 2016 Nomor 68)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG INSENTIF APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara:
3. Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat APPD adalah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara,
4. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah PNS/CPNS yang mempunyai tugas sebagai Aparatur Perencana Pembangunan Daerah(PPD) yang melaksanakan tugas Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ## BAB II
Pasal 2
Pemberian insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)
Pasal 3
Tolak ukur yang digunakan sebagai adi su untuk mengukur indikator d dalam pasal 2 adalah Jabatan, beban tugas pokok, Tanggung Jawab d dalam i unan Pengendalian, $ aga Pa Pe aa dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. ny
BAB III - PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF Pasal 4
Pasal 4
- (1) Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) diberikan kepada PNS/CPNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas tara,
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara apabila yang bersangkutan cuti,
- (3) Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan pada anggaran Pendapatan dn Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara setiap Tahun Anggaran.
BAB III - PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF Pasal 4
Pasal 5
- (l) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Besarnya Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Musi Rawas Utara maksimum yang dibayar adalah sebagai berikut:

Besaran/ Bulan (Rp) 'B

| NO | Jabatan | Besaran / Bulan (Rp) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | Kepala Budan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.11.000.000,00/ Bulan |
| | Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.10.000.000,00/ Bulan |
| | Fungsional Perencanaan Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.10.000.000,00/Bulan |
| | Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.8.500.000,00/ Bulan |
| | Fungsional Perencanaan Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.8.500.000,00/Bulan |
| | Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.5.500.000,00/ Bulan |
| | Fungsional Perencanaan Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.5.500.000,00/Bulan |
| | Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.4.500.000,00/ Bulan |
| | Fungsional Perencanaan Pratama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.4.500.000,00/Bulan |
| 10. | Bendahara Gaji Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.3.500.000,00/ Bulan |
| 11. | Staf PNSD/CPNSD Golongan ill Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.3.350.000,00/ Bulan |
| 12. | Staf PNSD/CPNSD Golongan II Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.2.850.000,00/ Bulan |
| 13. | Staf PNSD/CPNSD Golongan I Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Rp.2.500.000,00/ Bulan |

## Pasal 7

PPh Pasal 21 yang terhutang dipotong dari Insentif Aparatur Perencana Pembangunan Daerah (PPD).

Pea eniaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya dan Belanja DaerahMeebankan pada Anggaran Pendapatan 2017 pada B abupaten Musi Rawas Utara Tahun elanja Tidak Langsun aan g Badan Perencan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. a

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Insentif Aparatur Perencanaan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku:
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal to jawa

2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

f

Kes

A

pp -

41

3 H. M. SYARIF HIDAYAT



Diundangkan di Muara Rypit pada tanggal 10 jJanuAa 2017 SEKRETARIS KABUPATEN MISI RAWAS UTARA, DULLAH MAKC H

LT

NOMOR

:

ce TAHUN 2017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

TANGGAL :

IO jJjanuan

2017

## TABEL PENGURANGAN NILAI DISIPLIN PEGAWAI (NPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

| NO | KOMPONEN | NILAI PENGURANGAN/ HARI |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | Tidak Masuk kerja Tanpa Keterangan | YA |
| | Tidak Mengikuti Apel Pagi | 196 |
| izin | sakit tanpa keterangan dari Dokter n | 2Yo |
| -, | izin urusan keluarga/ Pribadi 1 | 1Yo |
| | --Tidak Apel Sore Tanpa Keterangan | 1Y6 |
| | Sakit adanya pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari, pada hari ketiga dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter @ | 0 |
| | 7-Tsakit tanpa keterangan Dokter | 2 |
| | -7-Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan Dokter (maksimal 14 hari) g | 0 |
| g | 'Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan Dokter dianggap TK | 2x, |
| 50. | "Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan Dokter (maksimal 14 hari) kelebihannya dianggap izin | 20x, |
| HT. | Datang terlambat 1(satu) jam dari jam masuk kerja g | 1Yo |
| | Ten terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung bersangkutan, kemudian diketahui oleh Pejabat organisasi/tempat bertugas atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak | 0 |
| 13. | | in terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/ tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/ meninggal dunia, yang izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala SKPD | o |
| 14. | | Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti membesuk/ mengurus keluarga, mengurus kerabat dekat/ famili dekat, tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/ meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala SKPD | o |
| 15. | | Izin cepat pulang karena sakit atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan. | o |

1