PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang POLA DASAR PEMBANGLINAN DAERAH KABUPATEN BATANG HAzu 2OAI - 2AO5 DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG "ry - bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan serta memantapkan peranan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang dalam Kabupaten Batang F{ari, yang dimulai pada Tahun Anggaran 2001 sampai dengan TahunAnggann 2005, dipandang perlu untuk ditetapkan garis-garis besar kebijakan dan arah pembangunan Kabupaten Batang Hari dalam suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah; - bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan memperhatikan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun L999 - 2A04 sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPR Nomor IV&amp;{PR/1999; b. - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2001 - 20A5. c. - Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembenfukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Niomor 15 I sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tenang Pembangunan Daerah Ting*at II Sarolangun Bangko dan Daerah Trngkat il Tan,ung .rabung l*:; -"t-&lt; \,:i:*': i- * -lr,;-:*,w**:rCAfq -*:ttryl;n: 'ln*,;n "g ,f:f*;€ :f:'*::l'*:: lt;:r; *,gfl:mgrur \r',g{l,rr. iglj.r" 1* .]Iufle-r;; l-u:i,r " *r-t.1 lu -f-,tl :,. aiTinfifilmr -,,mr,ururur h*,frgfft' h't'r,:nnm:r j f]': - ',:ii: :l..:ili:.:- - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); 2. Undang-undang Nomar 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 200A - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 ); 4. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Iondonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3e52). 5. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungiawaban Kegala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ); 6. 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Prundang-undang dan Banfuk Rancangan Undang-undang, Rancangaa Peraturan Pemerintah" dan Rancangan Kepufusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70 ). 7. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:4.
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 7 TAHUN2OOl
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGLINAN DAERAH KABUPATEN BATANG HAzu 2OAI - 2AO5 DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG "ry
2
- bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan serta memantapkan peranan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang dalam Kabupaten Batang F{ari, yang dimulai pada Tahun Anggaran 2001 sampai dengan TahunAnggann 2005, dipandang perlu untuk ditetapkan garis-garis besar kebijakan dan arah pembangunan Kabupaten Batang Hari dalam suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan memperhatikan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun L999 - 2A04 sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPR Nomor IV&amp;{PR/1999; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2001 - 20A5. c.
1
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembenfukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Niomor 15 I sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tenang Pembangunan Daerah Ting*at II Sarolangun Bangko dan Daerah Trngkat il Tan,ung .rabung l*:; -"t-&lt; \,:i:*': i-
* -lr,;-:*,w**:rCAfq -*:ttryl;n: 'ln*,;n "g ,f:f*;€ :f:'*::l'*:: lt;:r; *,gfl:mgrur \r',g{l,rr. iglj.r" 1* .]Iufle-r;; l-u:i,r " *r-t.1 lu -f-,tl :,. aiTinfifilmr -,,mr,ururur h*,frgfft' h't'r,:nnm:r j f]':
-
--
- ',:ii:
:l..:ili:.:- -
.-
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
2. Undang-undang Nomar 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 200A - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 ); 4.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Iondonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3e52). 5.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungiawaban Kegala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ); 6.
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Prundang-undang dan Banfuk Rancangan Undang-undang, Rancangaa Peraturan Pemerintah" dan Rancangan Kepufusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70 ). 7.
Menetapkan :
Dengan Persetuiuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT I}AERAH IiABI-IPATE N BATANG HARI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG POLA DASAR PEMBANGLTNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HAzu TAHLIN 2AAI - 2005.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalahKabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Batang Hari
3. KapalaDaerah adalah Bupati Batang Hari
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat D aer ah Kabupaten B atang H ar i.
5. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
BAB tr
POLA I}ASAR PEMBANGUNAN DAERAII
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah dokumen induk perencanaan pembangunan Kabupaten Batang Hari yang memuat visi" misi. strategi dan arah kebijakan pembangunan vang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
pola Dasar pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI UMUM
BAB III VISI DAN MISI
BAB IV ARAH KEBIJAKAN
BAB V PELAKSANAAN
BAB VI PENUTUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (l) Isi beserta uraian dan rincian Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mongetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Di sahkan di Muara Bulian Padatanggal 4 Aprll 2001 BIIPATI L FATTAH.

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian Pada tanggal 4 April 2001

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI UDDIN EFFENDI. ARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI2OO1 NOMOR 7 ## PEIYJELASAN ## ATAS ## PERATURAN DAERAH KABUPATEIY BATANG HARI NOMOR 7 TAHUN 2OO1 TENTANG ## POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2OOI \_ 2OO5 ## I PENIELASAN UMUM Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan Kabupaten batang Hari yang memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunanyang berdasarkanpada kondisi, potensi, permaslahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakatyangtumbuh dan berkembang, berkedudukan sebagai kerangka dalam pengelolaan pembangunan yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan arahan Garis-Garis Besar Hakuan Negara Tahun 1999 - 2004. Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kehidupan demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat yang beradab, bebas, maju, mandiri dan sejahtera untuk kurun waklu lima tahun kedepan dari tahun 2001 sampai dengan 2A05 yangditetapkan dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan Kabupaten Batang Hari.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini
- (2) Lampiran peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal5

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Daerah Lima Tahun oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Ralqrar Daerah.

## BAB III

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal6

Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini akan ditinjau dan diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan serta kondisi daerah dalam :etiarr lima tahun.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiapn or-mg mengetahuinva memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penemFatannl a ,Jenen:t Lembaran Daerah Kabupaten Batng Hari.

## BAB IV

## KENTENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mongetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Di sahkan di Muara Bulian Padatanggal 4 Aprll 2001

BIIPATI

L FATTAH.


Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 4 April 2001

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


UDDIN EFFENDI.

ARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI2OO1 NOMOR

7

## PEIYJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEIY BATANG HARI NOMOR 7 TAHUN 2OO1 TENTANG

## POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2OOI \_ 2OO5

## I PENIELASAN UMUM

Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan Kabupaten batang Hari yang memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunanyang berdasarkanpada kondisi, potensi, permaslahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakatyangtumbuh dan berkembang, berkedudukan sebagai kerangka dalam pengelolaan pembangunan yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan arahan Garis-Garis Besar Hakuan Negara Tahun 1999 - 2004. Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kehidupan demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat yang beradab, bebas, maju, mandiri dan sejahtera untuk kurun waklu lima tahun kedepan dari tahun 2001 sampai dengan 2A05 yangditetapkan dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan Kabupaten Batang Hari.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL II.

Pasal 1 Cukup jelas

- Pasal2 Cukupjelas
- Pasal3 Cukup jelas
- Pasal4 Cukup jelas
- Pasal 5 Penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar PembangunanDaerahini dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah Lima Tahun

Pasal 6 Cukupjelas.

Pa-cal7 Cuk-up jelas.

LAMPIRAN : PERATURA1Y I}AERAII

## KABUPATEI{ BATANG HARI

NOMOR : 7 TAHUN}fiDI

## TEI{TANG

## POLA DASAR PEMBANGTINAI{ DAERAH

## KABTIPATEI{ BATANG HARI TAHTII{ 2OM.2OO5

## BAB I PElYDAIITILUAlY

## 1.1. Pengertian

Pola Dasar Pembangunan Daerah ini adalah dokumen induk perencan€um pembangunan Kabupaten Batang Hari yang memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masymakat yangtumbuh dan berkembang serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.

## 1.2. Kedudukan dan Fungsi

Kedudukan Pola Dasar Pembangunan Daerah ini adalah sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Kabupaten Batang Hari yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikm arahm GBFI\- lggg-10{}"{ Sedangkan fimgsinla adalah sebagai pedoman dalam penl elenggmam pme6rnraftnl,m pengelolaan pembmgrunm dam penlqaian peftarqnm keeade mary:u*nm J*ilmn Kahrymen Bffimg Hm @i s*rptnap rptrtr;n ecmernn.dn dncre\_ DFRD- i\_smgft,rqge Silsftd Kcmryraem- OrWmrm m pcmrmrnnmrft- @nmm M @rum I-Wln- ilhn Lffi fu ffi rymn lmillrn ffi um fu qpilrm mnuw.mmhm hW m @ il[uromn gnudam:m, mmdn*m fu 16rym ErG---

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Pola Dasar Pembangunan Daerah ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggwwr pmerintah4 pengelolaan pembargurar dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat dalam Kabupaten Batang Hari gura mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial melindungi hak asasi manusi4 menegakkan supremasi hukum dalam tata:mr kehidupm masyarakat yang beradab, beraklak muli4 bebas, maju, mandiri dan sejahtera untuk kurun r,r'akfu lima tahun kedepan.

## 1.4. Ltndasan

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Batang Hari beberapa landasan sebagai berikut: disusun berdasarkan

Landasan ldiil

: Pancasila

Landasan konstifusional : UUD 1945

Landasan Operasional : GBHN 1999-2004

## 1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari mencakup aspek pembangunan di segala bidang kehidupan untuk jangka waktu lima tahun (2001-2005) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam Kabupaten Batang Hari.

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan cara pencapaiannya baik dalam jangka patjang maupun jangka menengah Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Batang Hari disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I PF\'-DAIfLLLI{\ BAB

I KO\DISI Lfflf{ B.{B

N \IST D.{\ \fS] E.-\B

l, stf-\lEGi K:3t- {A\_\\ li2 -r 1,]

:*' :E" \\5 j-l'; LjJi 1r!3

* a'ur\** \_! :gj

-

## BAB II KOI{DISI TTMTTM

Kabupaten Batang Hari terletak dibagian Timur Propinsi Jambi dengan luas rvila-vah 5.180,35 km2 iiwa atau tinggal sekitar 46,78 persen setelah mengalami pemekaran dan berada diantara 10 15' Lintang Selatan sampai dengan 20 2' Lintang Selatan dan diantara 1020 30' Bujur Timur sampai dengan 1040 30' Bujur Timur. Kabupaten Batang Hari merupakan daerah dataranrendah yang sebelah Timur dan Utara berbatasan dengan Muaro Jambi, sebelah Baratberbatasan dengan Kabupaten Tebo dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyu Asin.

Sebagai wilayah administrasi, Kabupaten Batang Hari terdiri da/- 6 Kecamatan 102 Keluran/Desa dengan berbagai perbedaan perkern bangan, baik karena potensi geografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun karena pembangunan prasarana pada masing-masing Kecamatan dan antar Kecamatan. Dilihat dari aspek geografis, Kabupaten ini mempunyai letak yang strategis karena merupakan lalu lintas yang menghubungkan kawasan Barat Sumatera dan secara umum beriklim tropis dengan curah hujan hampir merata sepanjang tahun dan variasi temperafir anlara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil.

Kabupaten ini pada akhir Tahun 1999 mempunyai jumlah penduduk 2A6.271 jiwa atau tinggal sekitar 48,83 persen Setelah mengdami pemekaran 12 Oktob er 1999. Dilihat dari struktur umur, sekitar 60,19 persen adalah penduduk usia produktif dan sisanya (39,81 %) usia anak-anak yang memerlukan sentuhan investasi untuk menjadikan mereka generasi yang berkualitas dimasa depan.

Pengembangan sumberdava manusia merupakan salah saru priorita-s Kahupaten ni dan dilaLsanahait seirurg dengair pernL'ansun3.n .Ji bidang ekononr Ee.a:nr e :efhf:tm J-::;::; -:- J.. t----rr:-.,:f -.:: ' -r-:-i- ..-:.-:l l.;lLl:l-I-I-:--Il-r S:rl\_l :'aa:ti-]--:*l ,.r-- :-::;i:, ," .: "l :E:i,-: :ri' "\-,:3l l;:; : . t:\_:::: it:;k -:---:*5-l-5 -r; ln:* *-"-:l-f :r-;5 r-:- l ' 5.: l,;-r.;1-: l;-:-l::: -:--\_L :=... \_.:j.,I *r;iff ilir:'

Sumber daya alam Kabupaten ini cukup potensial, diantaranya memiliki hutan tropika humida yang kaya akan sumber plasma nutfah dan lahan pontesial untuk dikelola sebagai pengembangan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan potensi perairan umum untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar serta potensi pertarnbangan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Di bidang pertanian dan tanaman pangan dan holtikultura cukup prospektif, hal ini ditandai oleh kondisi awal dimana luas lahan yang diusahakan oleh petani pada akhir Tahun 1999 mencapai L5.852 Ha dengan produksi 48.2U Ton. Pemasaran beberapa komoditas seperti sa).ur mayur dan kacang-kacangan telah memasuki pasar regional.

Petemakan merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten ini dengan populasi ternak besar mencapai 21.635 ekor, ternak kecil 24.181ekor dan temak unggas sekitar 769.365. Bila dibandingkan dengan kondisi lima tahun terakhir terlihat peningkatan sebesar 2A,46 persen dan merupakan salah satu daerah pemasok ternak potong ke kota Jambi. Pengembangan budidaya ternak di wilayah ini cukup prospektif yang didukung oleh ketersediaan hamparan dan pemasaran yang cukup baik.

Produksi sub sektor perikanan ak tawm di wilayah ini meningkat cukup tajatrt selama lima tahun terakhir, untuk usaha budidaya keramba meningkat sekitm 37,89 persen pertahun dan budidaya kolam sekitar 13,72 persen sementara perairan umum cenderung menurun. Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten ini, maka pengembangan budidaya ikan, terutama budidaya ikan keramba dan keramba jaritrg apung sangat prospektif karena didukung oleh tasihtas kredit murah. pasar ).arlg jelas dan kondisi alam serta agroinput.

Perkehunan -.=jl-l x:'f-fn:::: I:. ll:--:;l r-l---^-: :lj.: ';J-'*,-": F,,,:".,,'J--." *:::1"i :\_ :..-ri't -. i-.-*. *i+tr,"F -f 1^ " 1 -,. " *L ls. .]bd :i !-;]::,L., !-

Karet sebagai nnaman uurna sudah drlienal selaii lama oleh masraratiat di Kabupaten uri narnun kondisrnr"a kuran-e menguntimgkat, selarn cenderung menjadi hutan karet. produktrr itasnva )'ang rendah * 700 kghaltahun disertai pula mufu olahan karet rakr at ]'ang rendah sehingga membutuhkan peremajaan lebih lanjut. Sementara perkebunan kelapa sarvit menunjukkan perkembangan yang cepat dan mengarah pada komoditas perkebunan utama. Peningkatan produktivitas kelapa sawit secara ekonomis mendukung pengembangan industri pengolahan laniutan CPO dan barang ikutan lainnya menjadi barang jadi.

Kehutanan sebagai bidang kew,enangan daerah hingga tahun 1999 jumlah produksinya mencapai 98.2641v{3 dan mampu memberi kontribusi sebesar 5.76 persen terhadap pembentukan PDRB. Namun demikian sumbangannya terhadap pendapatan daerah belum memenuhi harapan. Kondisi ini merupakan akibat kebijakan pengelolaan kawasan yang selama ini lebih berorientasi pada produksi dan bukan didasarkan pada daya dukung produksi hutan, selain tingginya intensitas perambahan dan pencurian kayu akibat perkembangan industri kayu yang kurang terkontrol, juga sering disertai konflik yang berkepanjangan tentang penetapan kawasan hutan, baik antar sektor, antar pemerintah maupun antara pihak swasta dan masyankat.

Di bidang industri terlihat kecenderungan pergeseran struktur perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 21,78 persen. Hal ini sebagai dampak dari perkembangan industri pengolahan kayu, karet dan minyak kelapa sawit, industri kecil serta industri mesin dan logam. Pada akhir Tahun 1999 terdapat 736 usaha industri kecil dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.565 jirva, aneka industri sebanyak 19 perusahaan dengan tenaga kerja 2.294jirva sementara industri mesin dan logam dasar sebanlak 340 unit usaha dengan tenaga kerja 1.5A7 jirva. Jumlah investasi ketiga jenrs rndusrri tersebut mencapai 84.315 N,{il1-ar rupiah.

drhadapi oieh S)\1- -i:in::: Masalah industri kecil dan mengah masih berkisa suku 42

Dalam rangka meninekatiian percepatan pergeraklian ans barang dan jasa- baik dningkat lokal maupun antar nlla,vah telah pula dilakukan berbagar pembangunan prasarana ffirsportasi darat dargan alokasi anggarm pembangunan sebesar 27,52 persen pada Tahun Anggaran 19991200A dan meningkat men-jadi 3A,02 persen pada tahun anggaran 2000.

Dengan adanya pembangunan jaringan jalan selama dua tahun terakhir, maka panjang jalan di Kabupaten Batang Hari mencapai 809,63 km yang terdiri danialan aspal 205,5 Km (25,38 oh),jalan kerikil/koral 166,61 Km (20,59 %) dan tanah sekitar 437,55 Km (54,04 %).Meskipun paqiang.jalan yang belum beraspal mencapai 74,63 persen namun tidak mengganggu lalulintas barang dan penumpang. Dalam menunjang kelancaran mobilitas barang, jasa dan penumpang di Kabupaeten ini terdapat satu terminal utama yang difungsikan sebagai terminal antar kota. Llntuk pembangunan jaringan transportasi di masa depan harus memperhatikan outlet Propinsi Jambi, yaitu pelabuhan Muara Sabak sebagai upaya antisipasi lalulintas perdagangan dengan pusatpusat produksi.

Di bidang perdagangan luar negeri, aktivitas ekspor dilakukan melalui pelabuhan Jambi. Komoditas utama ekspor Kabupaten Batang Hari adalah kayu olahan, karet, hasil hutan ikutan dan hasil perikanan dengan kotribusi sebesar 17,06 persen terhadap pembentukan PDRB. Data terakhir (1999) menunjukkan bahwa volume ekspor Kabupaten ini mencapai 286 971ton dengan nilai 169.121"804IJS $, karena tidak ada aktivitas impor maka surplus neraca perdagangan adalah sebesar nilai ekspor (169.121.804 US $).

.!; *: Untuk menunjang kegiatan perdagangan dan pemberdayaan ekonomi rakyar di kabupaten ini terdapat 173 unit koperasi dengan aktivitas melakukan pendistritusiaz koperasi akhi barang Pade

Potensi panu isata di kabupaten rni cukup prospektif. unruk iru perlu penangarlan lebih serius dengan mengalokasrkan anggaran pembangunan ,vang lebih besar untuk membangun sarana dan prasarana sehingga dapat menarik para rvisatarvan domestik maupun mancanegua. Pada Tahun Anggaran 2A00 sub sektor rni mendapat alokasi anggaran sekitar 0,63 persen dari jumlah belarya pembangunan. Sementara obyek wisata yang potensial dikembangkan adalah Danau Bangko dengan luas sekitar 10 Km, candi di Lubuk Ruso dengan luas 10 Km, candi Pematang Jering dengan luas 5 Km.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran kemampuan daerah dalam membiayai rumah tangganyan, terutama dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dimana perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Selama dua tahun terakhir PAD Kabupaten Batang Hari menunjukkan peningkatan dwi Rp 2,2M Milyar (1996) meningkat menjadi Rp 3,441 Milyar (1999) atau selama periode te{adi peningkatan rata-rata sebesar 14,08 persen per tahun.

IJntuk percepatan dan sekaligus pemerataan pembangunan wilayah telah ditetapkan beberapa kawasan fungsional pada RTRW seperti kawasan andalan yang dinmjang oleh masing-masing pusat perfumbuhan. Namun kondisi masing-masing kawasan berdasarkan fungsinya masih jauh dari harapan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung baik intra kawasan maupun inter kawasan. Kondisi demikian berakibat terjadinya kesenjangan yang sangat signifikan antar kawasan pusat pertumbuhan maupun kota-kota dalam Kabupaten Batang Hari saat ini, terutama antar kota Muara Bulian sebagai hirarki pertama dengan kota lainnya sebagai hirarki kedua yang pada gilirannya menimbulkan beban bagi ibu kota Kabupaten Batang Han

Llpar.a memanfaatkan sumberdai a alam ) ang berda-sarkan a-ia-i mantaar ) eng b'erkeadilan perarlan rn\ 3Stt'rr sdrsff dr,harapl'.m FeXuans Kabupeten Betms X{an ,ial;rl me:lanl' l:r tstt-l sffr::: bl:rr. i-:it-l:rig bri:nq-bid.urg sr:legls ser,cltti sub sel,ttrr -- : --I'c'i,r,-=l*J1.1 fd:.trtrr':j:L(m I'cf:;'i:.lim- [.e:..].t=-r- ,I\prir?ri:Tr d:n pen::nhangaff :-:t:i,;-: ,;l .;ri; i,*:tp;:lll :r ;uk"rp'str"ate.rs

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Batang Hari, baik PMDN maupun PMA, namun belum membuahkan hasil seperti yang drharapkan. IJntuk lebih meningkatkan investasi baik dalam maupun luar negeri masih perlu upaya-upaya khusus, diantaranya mengurangi bahkan menghapuskan hambatan bagi perusahaan dan penanam modal di kabupaten ini melalui deregulasi peraturan daerah, penciptaan kepastian hukum dan keamanan serta pengembangan promosi investasi.

Sebagai daerah pendidikan yang berpusat di Muara Bulian, maka keberadaan Kabupaten Batang Hari dituntut unfuk menjadi pusat pelayanan pendidikan terhadap daerah sekitamya. Hal ini pada dasarryra telah ditunjang oleh fasilitas pendidikan yang relatif cukup. Pada Tahun 1999 di Kabupaten ini terdapat 267 Sekolah Dasar dengan murid sekitar 20.L82 orang. SLTP sebanyak 59 dengan jumlah murid 11.248 orang, SLTA sebanyak 17 sekolah dengan murid sebanyak 3.108 orang. lJnfuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi di wilayah ini terdapat dua perguruan tinggi dengan jumlah mahasisw a 354 or€mg.

Jalur pendidikan merupakan salah satu media untuk mengembangkan kualitas Sumber DayaManusia. Untuk itu pendidikan dasar 9 tahun harus mendapat perhatian. .Tika Tahun Anggaran 2000 mengalokasikan dana sebesar 13,55 persen dari jumlah anggaran pembangunan dan 98,64 persen diantaranya dialokasikan untuk pendidikan dasar dipandang relatif masih kecil bila kabupaten ini berkonsentrasi pada peningkatan kualitas SDM, untuk idealnya sekitar 25 persen dari jumlah anggaran.

Sub sektor kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kerangka pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk itu Kabupaten ini dituntut mampu memberikan pelar-anan kesehatan ]ang maksimal. dengan ntelrhafasilitas kesehatan )ang ada iaitu 1 unit RSL-. 1l unlt puskesnr:-.. 5-: -::r.i :;si.:i::,-: pembaru. JJ orane it-r{iit *itl:it-" -l .-:i":l: j-'r."=t .:e r-:..&gt; :-1-: -:ll .. ',-. .;t;.-' ----:.-'J-&gt; :;-::.t ^--:-l--l:-: ---.-.-. -': :. --l:-----. --: ----.--.-" .----:---'.-r--------* ----:'-j l,l*-*:----* ''

## BAB III

## WSI DANT MISI

## 3.1. WSr

Berdasarkan kondisi umum yang dimiliki Kabupaten Batang Hari saat ini dan harapan yang akan diwujudkan pada masa depatr, maka rumusan Visi Kabupaten Batang Hari 2010 adalah sebagai berikut:

'KABUPATEN BATAIVG HARI YANG MANDIRI, SEJAHTER, DAN KOMPETITIF BERBASIS PERTAI{UN YAI{G BERONENruSI AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI DAN JASA DEIVGAN PEMEMI{TAIIA]Y YAIVG EFISIEIV DAN DIDUKUNG OLEH SUMBERDAYA MAI,{WU YANG BERI{UAI.TTAS, BERTAQWA BERETIKA DAN DINAMIS SERTA MENJUA{TUNG TIIVGGI SUPREMASI HUKUM DAIV BUDAYA LOKAL'

Visi diatas mengandung arti :

- Kabupaten mundiri, menggambarkan Kabupaten Batang Hari sebagai daerah otonom yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dengan tetap menjalin kerjasama pada semua pihak. a.
- Seiahteru, mengffldung arti bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari dalam benfuk peningkatan pendidikan, kesehatan dan daya beli. b.
- Kompefrrif, mengandtutg arti bahwa Kabupaten Batang Hari harus mampu mewujudkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat bersains dengan Kabupaten lain dalam semua aspek. c.
- Berbasis Penanian. agribknix .lgroindustri dan Jasa itlerls-tirtbra^m ktrrt-iLl:l:i-, pernemrah hers:na htrtlF{lllit :t.:-.., ::rk.l i '.::.., : la rta- cl -lclti i:-L !r-.:-l:l--",-:-j-. -":--lr-:::.:-i ----.. j-: -:ll-llll:--: l, ---: -.:;l-d
- PrmmemW,f*h.d7f -i;lr4W {,mililift ]rci:-L:[-lj-i; f* :trT-]fl:;j:igt ', :[:* :trl*: j* fEl:,$ !.-:-' , -E'i-',"i-l;",r, . :rgi;-L:-;if* :tl. :.J:.r-I:,; :;tr- :"t,:-:r:tl

- f Sumberdaya Manusia Berlwalilas, Dinamk dun Berdtka. mengandung arti bahwa sumberdaya manusia yang akan dibangun dalam mendukung pelaksanaan pembangunan adalah yang memiliki karakleristik berimtag, kreatif, inovatif dan sangat responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- O b. Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum dan Budaya Lokal mengandurg arti bahn a semua komponen yang ada (pemerintah dan masyarakat) mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjunjung, menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta budaya lokal

## 3.2. MIST

Untuk mencapai visi di atas, maka misi yang akan diemban oleh Kabupaten Batang Hari adalah menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus sebagai berikut:

- a. Mewujudkan supremasi hukum yang mendukung dan mendorong tumbuhkembangnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara yang kondusif serta terciptanya tatanan kehi dup an masy arak at y ang le b ih b erku al i tas
- b. Penvujudan kesejahter&amp;m masyarakat melalui peningkatan ekonorni rnelalui suatu sistem yang mampu memberi sinergi antara pelaku ekonomi yang berbasis potensi lokal.
3. Perluasan rentang partisipasi dan kontrol masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang disertai dengm tumbuhkembarlglya sistem komunikasi dan profesionalisme penyelenggara pemerintahan. c.
- d. Peningkatan kualitas Pendidikan, keterampilan dan kesehatan untuk menciptakan S DM -yan-q b erkual itas.
5. Pengendalian dan pemant-aatan sumberdar a alam unruk ru-ruan nembens-rr3n ekonomr dan F€nmgkaim k*e-laht;raan m;-'r Jrak^ti e
6. f 3nt u- -.J-al ,1 .,-rL,'T.. -:=I:--. :. :r:. . --r-. : . ;:: -i: : - -- - --;-..---:-..J ---.:-.--.---..:.-.: ---.---.: 1 menunju

## BAB I1/ ARA.H KEBIJAKAII

## 4.1. HTTKT|M DAh{ PERTTNDAI\G.TTNDAN{GAII

Pembangunan hukum dan perundang-undangan diarahkan untuk berfungsinya sistem hukum yang mendukung dan mendorong tumbuh kembangnya kondisi kehidupmr bermasyarakaf berbangsa dan bemegara yang kondusif serta terciptanya tatarnn kehidupan yang lebih berkualitas.

- Menegakkan supremasi hukum dan menghargai hak asasr manusla. 1)
- Menata sistem huk-um dan peraturan daerah menuju kabupaten otonom yang mandiri. 2)
- Mengembangkan dan memb erdayakan kelemb agaan hukum serta memasyarakatkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. 3)
- Mendorong kemandirian lembaga peradilan dalam penyelenggaraan proses peradilan yang transparan, cepat dan murah serta didukung aparafur penegakan hukum y ang berkualitas dan jujur. 4)
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum daerah. 5)
- Mendorong turnbuhnya penyelesaian konflik di masyarakat dengan hukum adat. 6)

## 4.2. EKONOMI

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menciptakan ekonomi *ilar ah yang kuat yang berbasis potensi lokal melalui suafu sistem yang mampu memben srnergi antara pelaku ekonomi dengan basis ekonomi kerak-vatan.

- 1) Pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal. terpadu berkeadilat- b,*ke lar-t-.rrr: dengan mengembangkan komoditas unggulan ).ang berorient:*.: :J-iir :,.:"-r:,: saine dan berbasis potensi lokal.
2. : \lcr:rp'emruceh aL&lt;* penlrrdalan usaha taru melalLlx :e:l-&amp;xr -:::-: ri- ,.;"-*f.:Jl jm.;;: :r'c-4arb:J.r SK].{ iirajrt terhadry rem'rla ktrrnnii:.is r Jr! :i -,.::.i,l,r:
- 3) Mendorong pengembangan pertanian dengan orientasi agribisnis dan agroindustri -Yang berpola karvasan yang didukung infra struktur fisik sampai ke sentra produksi.
- 4) Mendorong pemerataan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan sumberdaya lokal spesifik ymg berbasis kerakytan melalui pendekatan kawasar/wilayah
- 5) Mendorong optimalisasi pemberdayaan kelembagaan ekonomi dan kelembagaan petani dalam upaya mengakses berbagai kemudahan dan fasilitas untuk peningkatan produktir.itas pertanian.
- 6) Pengembangan kualitas SDM petani kearah berkemampuan wirausaha dan penerapan IPTEK serta manajemen agribisnis untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing yang tinggi.
- 7) Mengusahakan kesinambungan Pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hutan serta Penetapan PERDA tentang retribusi hasil hutan sebagai pengganti IHH.
- 8) Mendorong desentralisasi pengelolaan hutan dan pengembangan HTI dalam hutan negara.
- 9) Menata ulang kepemilikan FIPH dan kewenangan instansi terkait dalam menertibkan IPKH serta melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan surnber day a hutan.
- 10) Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dan masy ankat adat.
- 11) Mendorong peningkatan kesadaran dan keberdayaan mas,varakat serra menegakkan hukum yang tegas, konsisten dan berkeadilan terhadap para pelak-u perusakan hutan.
12. Mendorong pengembangan u:aha buditJara ternak tr*ar. kecln ,jan a;leka rrernak unruk memenuhi pa-sar lofiiat *Jfi:l reeionan t2)
13. \fendt-rronE FlenL-ernbane;n usfijte ludl-j,rl,: pcni;m"n J:ru: .-ln! l.eronflllJsr ekspur l-l r
14. i -f t Pen-qemtrangan l'etr*tnnan tkan lrrl'ai Can ftan langliah rilelilli keeiatan pengembansan suaka perilianan di peraran umurn
- 15) Mendorong pengembangkan pengelolaan sumberdala tambang dan energi ].ang berkeadilan zmtara pemerintah daerah dengan investor serta penciptaan kepastian hukum.
- 16) Mendorong percepatan pembangunan pertambangan dan energi melalui pengembangan promosi dan kebrjakan insentif bagi investor serta peningkatan infrastruktur p endukun g.
- 17) Memperluas jaringan instalasi listrik pada pemukiman penduduk dan sentra-sentra produksi.
- 18) Mengembangkan struktur industri yang harmonis mulai dari hulu sampai hilir yang berfumpu pada potensi lokal dengan orientasi pasar, nilai tambah dan bersih lingkungan serta peningkatan daya saing industri kecil dan menengah.
- 19) Mengembangkan industri kerajinan yang berbasis seni budaya dan sumberdaya lokal dalam rangka melestarikan budaya dan menunjang pariwisata serta peningkatan pendapatan masyarakat.
- 20) Mendorong kelancarang arus barang dan jasa tanpa distorsi sehingga terbentuk harga yang lebih wajar dan stabil, perluasan pasa.r hasil produksi, perlindungan terhadap kepentingan konsumen serta mendorong peningkatan ekspor melalui diversifikasi produk dan negara tujuan.
21. 2l) Mendorong pengembangan koperasi sebagai wadah gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang mampu bersaing dalam dinamika perekonomian yang berubah secara cepat.
- 22) Mendorong pengembangan kemitraan usaha dan aksesbilitas koperasi dan usaha kecil menengah terhadap fasilitas kredit murah perbankan.
- 23) Mempercepat proses penggalian dan pemetaan potensi investasi melalui pengembangan kelembagaan informasi dan komunikasi unfuk kepentingan promosi investasi.
24. ll) Membangun ikhm investasi yang kondusif sesuai den-ean Peraturan Daerah IPERDA)
25. 15 r \fendorong pensembangan keqasama antara investor dengan pengu*iaha kecil dan menengah metralui pendekatan )'ang saling menguntungkan.
26. lr \fen*Jrrrong pertrnnrsn kesempatan kerja dan berusaha serta memt-a,'ilita,si tercip,ttnml a ah-trr ita-c eluonomi produkrif dalam upa\ a mensurangi pengangguran
27. 271 r{endorong peningkatan kualitas dan profesionalisme pencan keqa lokal melalui pengembangan paket-paket pendidikan dan pelatihan .vang berorientasi pasar keg'a.
- 28) Mendorong peningkatan perlindungan dan kesel amatantenaga kerja, peningkatan kesejahteraan peke{a serta menghilangkan diskriminasi pengupahan dan penerimaan tenaga kerj a.
- 29) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana.lprasana perhubungan sesuai dengan kebutuhan pasar serta pola jaringan jalan yang dapat mendukung pengembangan pusat-pusat perfumbuhan baru dan kawasan fungsional.
- 30) Pengembangan angkutan d*.t dan sungai yang dapat mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa sefia mendorong perfumbuhan ekonomi daerah.
- 31) Mendorong pengembangan fasilitas dan jaringan telekomunikasi serta sistem pelayanan.

## 4.3. POLITIK

Pembangr'ran di bidang politik ditujukan untuk memperluas akses kontrol masyarakat dalam setiap gerakpembangunan'disertai berkembargnya sarana dan prasarana komunikasi serta penyelenggara pemerintahan yang bersih dari KKN.

- 1) Mendorong peningkatan kine{a legislatif secara berkelanjutan dan efektivitas peran kelembagaan politik masyarakat.
- 2) Membangun iklim yang kondusif dan demokratis melelui penmg katan akses kontrol masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan poritik.
- 3) Memantapkan peran lembaga politik dalam menyerap dan menya lurkan aspirasi ma\_sr arakat.
4. { i \fendorong pengembangan pembinaan dan pendidikan politik masr-arakat melalur orqa;l i s a-, I tr*ern a\_s r arakatan.
5. -{ n'1;:':;nL"':l,L+l'rn kornunikasi sosial timbal balik } ang hamonls fil'Jr-l :ir.l-fir';* DpR. j:n peni*nnfe.h.
6. -*.1at-.,,j*:rc1:r[-\_n: :;"r,ir-1-;a:n"rr i-lLnfahrtrita*s ffigqa UrStan\_si r,Ji llng{,U:gu: FenennruLh -'..s*:': )fl-; i-r'lJ-i,. klnerla rndir idual dalam ren:xl lieicur.r*jl,an -Fr. : -'!tr -'4 - ;--:-i;,"rr*]n penrenntahan daerah )3J1g bersrh da;: r,elEir:ek s\_^,)'

- 7) Menyelenggarakan pemelihan kepala daerah secara lebih berkualitas atas dasar prinsip demokratis.
- 8) Mendorong peningkatan kemandirian partai politik terutama dalam mempeq' uangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- 9) Mendorong peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah serta mengembangkan sistem rekruitmen PNS yang transparan dan obyektif.
- 10) Mengembangkan distribusi pegawai secara merata menurut analisis kebutuhan dan mengindependenkan B adan Pertimb an gan J abatan dan Kepangkatan daerah
- 11) Menata pola karir aparatur sesuai dengan prinsip organisasi yang sehat dan mengupayakan peningkatan ke sej ahteruun pegawai serta mengembangkan sistem pembinaan tanda jasa.

## 4.4. AGAMA

Pembangunan di bidang keagamaan diarahkan untuk mewujudkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama agar tercipta iklim yang kondusif begi kehidupan sesama umat beragama.

- 1) Memantapkan kerukunan hidup antar rrmat beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog dan aksi bakti sosial umaf beragama serta melibatkan secara aktif tokoh agaffra dalam proses pembangunan.
- 2) Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral. spritual dan etika dalam penvelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat serta mengupa]'akan agar semua peraturan tidak bertentansan dengan agama.
3. j t \{endtrrong pen} elenssfraJ,:r F3r"n:ln::n f.e:':Liti:Hal r-t;1r.1 f l:\ i,=; -: i:r*i-i:::.-mJ'J:lll l'-.1:::tft:ili r,':i; l,eli:li,r:-:: :c.;i jnI :-i:.:-:Jj' -::l f.cl;;::.:
4. -t".;:::=:--.-tr:. -:--1.::-: -:--:. l-- :'.:- :J ::-l.-'-.-:--. :-:r---: :*ll: -':.-.--rq--1.-:-. -\-.:' :.i-:--:-. -:

- 5) Menurgkatkan penga\1.asan dan penertiban terhadap kegiatan ekonorni )'ang mengarah pada perusakan moral agama serta memfungsikan sumber-sumber pembiayaan melalui BAZIS
- 6) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana keagamaan secara rasional dengan memperhatikan kepadatan penduduk dan tata ruang.

## 4.5. PENDIDIKAI{

Pembangunar di bidang pendidikan diarahkan untuk mewujudkan minat dan budaya belajar sejak dini dengan memanfaatkan potensi lokal dan kebudayaan daerah sejalan dengan upaya pengembangan kepedulian masvarakat dan swasta dalam dunia pendidikan.

- 1) Mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pembenahan di semua kompoenen proses belajar mengaj ar.
- 2) Memperluas kesempatan dan pemerataan belajar melalui pengem bangan kebijakan penerimaan siswa/mahasiswa dari masyarakat kurang mampu dan meningkatkan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.
- 3) Peningkatan daya tampung dan produkrivitas serta mendorong peran swasta dalam membantu dunia pendidikan.
- 4) Mengembangkan kebijakan penataan kurikulum sekolah dasar, menengah umum dan kejuruan secara integral sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas lulusan.
- 5) Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (prasekolah) dan menata pola umum standansasi pendidrkan luar sekolah sena mengupal'akan peneembangan perguruan tlnggr sebagai lembaga penekatnr tl:lr-r pengetahuan dan teknologr.
6. 6 r \ lendtrf OnS n3n-:.::l.::::: :::- --;. :'- -.*-. ".:: -:='. .:-,: t:;I-:t :-:-: ::t .-t- -:;. -1,\_.:-. i**,-" -{* --i""..*-*'*-----Lifi:\_:l II"1II [EL3',.3.I]*i11.3111 '.;i,f l,;;!l .l,i-,lJll t'l:r::!.ff"::;:,a1\_:-l-.r\_\_:J
7. -l"1el3;:lb.t-;:loc:*--*a--" r,;rt,,J;\_-;[- :.jL!trr'i*:'-:::J:i*;tlt*"1---*-t l*'--r,,;l S1-{*T: l*ii: :-l:;:; 1,a5,::-!--l-f- f;;--:S :g:,o*: :,*;t,Jilr[ I]t;s-,T;-* ,:
8. ! 1,1;*::r:-,,:i t';t-i:::-:= rir i];i:;:::::-;".r::: :\_:::i-:::: ,:ll;;:-:r, &gt;ci,.lJ.l:

## 4.6. SOSLdL BTDA}'A

Pembangunan di bidang sosial budaya diarahkar untuk meningkatkan kesehatan, pelayanan sosial, kesetaraan jender dan peranan pemuda dan olah taga serta men gemb an gkan p otens i kep ariwi s ataan dan kel emb agaan masyarakat.

- 1) Mendorong pemerataan dan peningkatan cakupan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat serta mendorong kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak serta ibu hamil.
- 2) Meningkatkan pemberantasan dan penegakkan hukum yang tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaan NARKOBA di kalangan masy arakat.
- 3) Mendorong pengembangan kemampuan profesionalisme manq'emen rumah sakit dan disiplin kerja serta meningkatan koordinasi lintas sekloral dalam pelaksanaan peningkatan kes ehatan masyarakat.
- 4) Mendorong pengembangan pusat-pusat informasi dan pelayanan kesehatan guna peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haka pelayanan dan hukum kesehatan.
- 5) Mendorong kebijakan untuk mencegatr, mengendalikan dan men