PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 2 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang penjabaran selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam implementasinya dipandang tidak mencerminkan sebuah Organisasi Perangkat Daerah 'Hemat Struktur Kaya Fungsi' sehingga dalam operasionalisasinya terjadi beban anggaran daerah, maka untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap Struktur Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4337) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Menetapkan :
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
M E M U T U S K A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Halmahera Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana tugas teknis pada Dinas-Dinas Daerah.
10. Eselonering adalah tingkatan jabatan structural pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat, yang terdiri dari :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
6. Dinas Pendapatan Daerah
7. Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Dinas Pertambangan dan Energi
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 3
- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah ## BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
Bagian Kesatu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan , terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air
- a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Irigasi
- b. Seksi Pengembangan Pantai dan Rawa
- c. Seksi Pengembangan Sungai, Danau dan Waduk
4. Bidang Bina Marga
- a. Seksi Sistim Peningkatan Jaringan Prasarana Jalan dan Jenbatan
- b. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan
- c. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan
5. Bidang Cipta Karya
- a. Seksi Perumahan, Pembangunan Gedung dan Pemukiman
- b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum
6. Bidang Penataan Program dan Bina Program
- a. Seksi Penataan Ruang Wilayah
- b. Seksi Pengembangan Kawasan
- c. Seksi Program dan Pelaporan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Kedua Dinas Kesehatan

## Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan , terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan
- a. Seksi Penyuluhan dan PSM
- b. Seksi Bina Puskesmas, Rumah Sakit dan Kesehatan Khusus
- c. Seksi Kefarmasian
4. Bidang Kesehatan Keluarga
- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Manula
- b. Seksi Kesehatan Anak
- c. Seksi Bina Gizi
5. Bidang Bina Data dan Informasi Kesehatan
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
- b. Seksi Informasi dan Data
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
6. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
- a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- b. Seksi Imunisasi dan Surveilans
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Ketiga

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika , terdiri dari :
1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, Membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Program
- a. Seksi Pengolahan Data
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- c. Seksi Informasi dan Pelaporan
4. Bidang Perhubungan Darat dan Udara
- a. Seksi Management Lalulintas dan Teknik Sarana
- b. Seksi Angkutan Darat, Penyeberangan dan Prasarana Keselamatan
- c. Seksi Kebandar Udaraan
5. Bidang Perhubungan Laut
- a. Seksi Lalulintas Angkutan Laut
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan
- c. Seksi Keselamatan Pelayaran
6. Bidang Komunikasi dan Informatika
- a. Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi
- b. Seksi Telematika
- c. Seksi Pemberdayaan Pers dan Perizinan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Keempat Dinas Pertanian

## Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pertanian
- a. Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
- c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Perluasan Areal
4. Bidang Perkebunan
- a. Seksi Bina Usaha dan Perizinan
- b. Seksi Proteksi dan Pengembangan Lahan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
5. Bidang Peternakan
- a. Seksi Produksi dan Pakan Ternak
- b. Seksi Kesehatan Hewan
- c. Seksi Usaha Peternakan
6. Bidang Ketahanan Pangan
- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- b. Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan
- c. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Kelima

## Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

## Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM , terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Program
- a. Seksi Penyusunan Program
- b. Seksi Data dan Informasi
- c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi
4. Bidang Perindustrian
- a. Seksi Sarana dan Iklim Usaha
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri
- c. Seksi Pengembangan Teknologi Industri
5. Bidang Perdagangan
- a. Seksi Promosi, Pengawasan dan Sarana Logistik
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan
- c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian
6. Bidang Koperasi dan UKM
- a. Seksi Bina Kelembagaan
- b. Seksi Bina Usaha
- c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM , sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. Yang merupakan sati kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Keenam

## Dinas Pendapatan Daerah

## Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah , terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pajak Daerah
- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
- b. Seksi Penetapan Pajak Daerah
- c. Seksi Penagihan Pajak Daerah
4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
- a. Seksi Pendataan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
- b. Seksi Penetapan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
- c. Seksi Penagihan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
5. Bidang PBB P2 &amp; BPHTB
- a. Seksi Pendataan PBB P2 &amp; BPHTB
- b. Seksi Penetapan PBB P2 &amp; BPHTB
- c. Seksi Penagihan dan Penerimaan PBB P2 &amp; BPHTB
6. Bidang Pembukuan, Pelaporan, Penyuluhan dan Keberatan
- a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- b. Seksi Penyuluhan
- c. Seksi Keberatan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Ketujuh

## Dinas Kelautan dan Perikanan

## Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan , terdiri dari
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penangkapan
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan
- b. Seksi Bina Usaha
- c. Seksi Sumber Daya Ikan
4. Bidang Budidaya
- a. Seksi Pengembangan Budidaya Ikan
- b. Seksi Pembenihan dan Kesehatan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- a. Seksi Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- b. Seksi Eksploitasi Penataan Ruang, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
6. Bidang Pengolahan, Pemasaran, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
- a. Seksi Pengawasan
- b. Seksi Pengolahan Hasil perikanan
- c. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Kedelapan

## Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif

## Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengembangan Destinasi
- a. Seksi Usaha Jasa Pariwisata
- b. Seksi Obyek Daya Tarik Pariwisata
- c. Seksi Pembinaan Masyarakat Pariwisata
4. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif
- a. Seksi Promosi Pariwisata
- b. Seksi Data dan Informasi Pariwisata
- c. Seksi Ekonomi Kreatif dan Pemasaran
5. Bidang Kebudayaan dan Sejarah Kepurbakalaan
- a. Seksi Informasi Kebudayaan
- b. Seksi Optimalisasi Seni dan Budaya Daerah
- c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

6. Bidang Pemuda dan Olahraga
- a. Seksi Pemuda
- b. Seksi Olahraga
- c. Seksi Sarana Prasarana
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi

Kreatif ini, yang merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan.

- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah

## Bagian Kesembilan

## Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH

## Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kesejahteraan
- a. Seksi Penyuluhan Pembinaan Lembaga dan Bimbingan Sosial
- b. Seksi Keagamaan
- c. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Rakyat
4. Bidang Pemberdayaan Sosial
- a. Seksi Tuna Sosial dan Penyandang Cacat
- b. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Manula
- c. Seksi Penanggulangan Bencana, Obat Terlarang dan Tindak Kekerasan
5. Bidang Ketenagakerjaan
- a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
- b. Seksi Diklat dan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. Seksi Informasi Bursa Kerja, Penempatan dan Perluasan Kerja
6. Bidang Transmigrasi dan PPH
- a. Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Transmigrasi dan PPH
- b. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Fasilitas Transmigrasi dan PPH
- c. Seksi Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi dan PPH
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Kesepuluh

Dinas Pendidikan

## Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan , terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Standarisasi dan Sarana Prasarana
- a. Seksi Data dan Teknologi Informasi
- b. Seksi Evaluasi Pendidikan
- c. Seksi Sarana Prasarana
4. Bidang Pendidikan Dasar
- a. Seksi Profesi dan Tenaga Pendidik
- b. Seksi Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar
- c. Seksi Sekolah Menengah Pertama

5. Bdang Pendidikan Menengah
- a. Seksi Profesi dan Tenaga Pendidik
- b. Seksi Sekolah Menengah Atas
- c. Seksi Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus, Layanan Khusus
6. Bidang Pendidikan Non Formal Informal (INFI)
- a. Seksi Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
- b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Pendidikan Kesetaraan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Kesebelas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan
- a. Seksi Pengkajian Teknis Amdal
- b. Seksi Pengembangan Kelembagaan
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan
4. Bidang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan
- a. Seksi Perizinan dan Pengawasan
- b. Seksi Pengendalian Lingkungan
- c. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan
5. Bidang Pengusahaan Hutan
- a. Seksi Rencana Pemanfaatan dan Pemantapan Kawasan Hutan
- b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan
- c. Seksi Data dan Pelaporan
6. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan
- a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- b. Seksi Kelembagaan dan Perhutanan Sosial
- c. Seksi Perlindungan Hutan
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Keduabelas Dinas Pertambangan dan Energi

## Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi , terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ketenagalistrikan
- a. Seksi Pengawasan dan Pendataan
- b. Seksi Kelistrikan
- c. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan

4. Bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Lingkungan
- a. Seksi Pertambangan Umum
- b. Seksi Geologi
- c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
5. Bidang Panas Bumi, Air Bawah Tanah dan Energi Baru Terbarukan
- a. Seksi Energi Baru Terbarukan
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi dan Air Bawah Tanah
- c. Seksi Konservasi Panas Bumi dan Air Bawah Tanah
6. Bidang Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan
- a. Seksi Perizinan dan Iuran Usaha Pertambangan
- b. Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan
- c. Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
15. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang
9. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi tidak terpisahkan.

## Bagian Ketigabelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Penduduk
- a. Seksi Pendaftaran Penduduk
- b. Seksi Identitas dan Pemutakhiran Data Penduduk
- c. Seksi Perpindahan Penduduk
4. Bidang Pencatatan Sipil
- a. Seksi Kelahiran dan Kematian
- b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
- c. Seksi Perubahan Akta, Pengakuan dan Pengesahan Anak
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- a. Seksi Sistem Teknologi Informasi
- b. Seksi Informasi Kependudukan Berbasis SIAK
- c. Seksi Perkembangan Perencanaan dan Penyajian Data
6. Bidang Data dan Dokumen Kependudukan
- a. Seksi Pengolahan Dokumen Kependudukan
- b. Seksi Analisis Dokumen dan Data
- c. Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Bagian Kesatu

## Eselonering

## Pasal 18

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

## Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 20

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi DinasDinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, untuk selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- b. Pengelolaan Alokasi anggaran pada satuan kerja Perangkat Daerah, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, disesuaikan berdasarkan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 12 Maret 2015

| Pejabat | Paraf |
|-------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid Pem & Adm Umum | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

Diundangkan di : Jailolo

pada tanggal : 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, M.T.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN I

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 2 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015

## TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

14

LAMPIRAN II

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 2 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015

## TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT


LAMPIRAN III

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 2 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015

## TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HALMAHERA BARAT


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN IV :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 2 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015

## TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT


LAMPIRAN V :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 2 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015

## TENTANG :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN HALMAHERA BARAT


LAMPIRAN VI

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 2 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015




LAMPIRAN IX

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 2 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015

## TENTANG :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PPH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


LAMPIRAN X :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 2 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015

## TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT


LAMPIRAN XI

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 2 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015


LAMPIRAN XII :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 2 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015

## TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN HALMAHERA BARAT


BUPATI HALMAHERA BARAT

LAMPIRAN XIII

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 2 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015

## TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA BARAT


BUPATI HALMAHERA BARAT