PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 31 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (berlaku 29 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung menjadi korban kekerasan sehingga perlu mendapat perlindungan;
- C. bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pencegahan
Mengingat
dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- 1 . Undang -Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. 1 1 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
2. 1 5 . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 36 Seri D N omor 7) se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 32 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Kerja Daerah Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2014 seri D Nomor 2);
19. Keputusan Bupati Nomor 476/ 203/ BP2KB/ 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
­
20. Keputusan Bupati Nomor 463/ 332/ BP2KB/ 2014 ten tang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Kabupaten Labuhanbatu.
MEMU TUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasall
Pasal 2
- ( 1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (2) Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah:
- a. penghormatan terhadap hak-hak percmpuan dan anak;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan;
- d. non-diskriminasi
- e. penghargaan terhadap pendapat korban perempuan dan anak.
- f. kerahasiaan terhadap kasus perempuan dan anak;
- g. pelayanan cepat dan efektif.
- (3) Tujuan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah:
- a. menjamin adanya pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. mewujudan keadilan sosial;
- d. meningkatkan kepekaan dan penyadaran serta pengetahuan hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan undang-undang; dan
- e. menjamin setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.
BAB III - LINGKUP DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Bagian Kesatu Lingkup Pasal 3
Pasal 3
Lingkup kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:
- a. tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di ranah privat dan publik;
- b. tindak kekerasan yang terjadi di ranah privat dilakukan dalam rumah tangga oleh pasangan atau mantan pasangan dalam maupun diluar perkawinan, yang mempunyai hubungan keluarga, darah, perkawinan, adat, adopsi, yang bekerja pada orang lain atau yang tinggal dan menetap pada orang lain ; dan
- c. tindak kekerasan di ranah publik dilakukan oleh orang lain di masyarakat atau di luar rumah tangga yang meliputi pelecehan, diskriminasi, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di wilayah konflik, dan kekerasan di media massa.
BAB III - LINGKUP DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Bagian Kesatu Lingkup Pasal 3
Pasal 4
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:
- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi; dan
- e. eksploitasi yang meliputi eksploitasi ekonomi atau seksual, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh a tau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.
BAB IV - HAK PEREMPUAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN Pasal 5
Pasal 5
- ( 1 ) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan berhak :
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi , keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- d. mendapatkan pelayanan terpadu yang cepat, tepat , nyaman dan sesuai kebutuhan;
- e. pemulihan dan reintegrasi sosial;
- f. mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah;
- g. penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri/ibu, suami/bapak, anak dan anggota rumah tangga pada suatu masyarakat;
1. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang­ undangan yang melindungi korban.
- (2) Hak korban sebaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ayat ( 1) paraturan
BABV PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN
BAB IV - HAK PEREMPUAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN Pasal 5
Pasal 6
- ( 1) Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai fungsi:
- a. Pemulihan psikososial dan spiritual, fisik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. Perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindak kekerasan;
- d. Pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan;
- c. Penumbuhan kemandirian perempuan korban kekerasan;
- e. Peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan perempuan dan anak;
- f. Memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.
- (2) Pencegahan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, organisasi masyarakat, Masyarakat, individu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (3) Pencegahan berbasis masyarakat memegang peranan penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian tinggi antar sesama masyarakat.
- (4) Masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat mendeteksi secara dini tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.
- (5) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib melakukan upaya­ upaya sesuai kemampuannya untuk :
- a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan
- b. memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- ( 1 ) Penyelenggaraan pemulihan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh BP2KB,
serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian dan rumah sakit
- b. tenaga ahli dan profesional
- c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
- d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban
BAB VI - PENYELENGGARAAN PEMULIHAN Pasa17
Pasal 7
Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah:
BAB VI - PENYELENGGARAAN PEMULIHAN Pasa17
Pasal 8
Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah:
- a. mengupayakan pencegahan
- b. pemulihan dan reintegrasi sosial
- c. memberikan perlindungan hukum
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama
- e. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- f. monitoring pelaporan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PEMULIHAN Pasa17
Pasal 9
Penyelenggaraan kegiatan pemulihan meliputi:
- a. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
- b. Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban.
- c. Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.
- d. Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan taqwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- e. Re-integrasi sosial korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang membidangsi kesejahteraan sosial dan lembaga sosial masyarakat agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
## BAB VII MEKANISME PELAYANAN Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan
PENJELASAN
Pasal 10
- ( 1 ) Pemberian pelayanan terpadu dilakukan