PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 33 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 9 Agustus 2001)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 33 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Muaro Jambi yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi teknis Pemerintahan dipandang perlu untuk dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 396);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang berbentuk Badan atau Kantor;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini maka di bentuk :
- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPERLITBANGDA);
- b. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA)
- c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Kantor Perhubungan;
- f. Kantor Perkotaan;
- g. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Kantor Pertambangan dan Sumberdaya Mineral;
- i. Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya;
- j. Kantor Tenaga Kerja;
- k. Kantor Transmigrasi;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2
Pasal 3
Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kepala Kantor yang berkedudukan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4
Pasal 4
Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah, seperti terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 5
Pasal 5
Setiap pimpinan Unit kerja di lingkungan lembaga teknis daerah wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas dan membuat laporan serta menyampaikannya kepada atasan dan pihak-pihak terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas.
BAB V - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 6
Pasal 6
Tingkatan Eselonering jabatan dilingkungan Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan, Eselon II b;
- b. Kepala Kantor, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang eselon III a
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepala sub bidang dan kepala seksi, Eselon IV a.
BAB V - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 6
Pasal 7
Pejabat eselon II dan III di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari golongan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan Pejabat dibawahnya oleh Sekretaris Dearh atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8
Pasal 8
Uraian tugas jabatan di lingkungan Lembaga Teknis adalah diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8
Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: DITETAPKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO, H.ACHMAD RIPIN

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, MUCHTAR MUIS DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 33 SERI C TANGGAL 13 AGUSTUS 2001 ## P E N J E L A S A N ## ATAS ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 33 TAHUN 2001 ## TENTANG ## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah unit kerja operasional Pemerintah Kabupaten yang mempunyai fungsi teknis tertentu dan merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan yang memerlukan koordinasi dengan satuan unit organisasi perangkat daerah lainnya.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
-
PENJELASAN
Pasal 1
. Secara Kelembagaan, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten selain berbentuk badan dapat pula berbentuk kantor, balai ataupun unit, tergantung dari spesifikasi tugas dan fungsinya, yang jumlah dan jenisnya tergantung kebutuhan beban tugas. - Pasal 2. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
. Cukup jelas. - Pasal 4. Cukup jelas. - Pasal 5. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural. - Pasal 6. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
. Cukup jelas.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 33 TAHUN 2001 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001

## BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 1

Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
3. -Sub Bagian Rencana Kegiatan;
4. -Sub Bagian Keuangan;
5. -Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- c. Bidang Pelaporan dan Penelitian, membawahi :
7. -Sub Bidang Penelitian;
8. -Sub Bidang Analisa Data;
9. -Sub Bidang Statistik dan Pelaporan,
- d. Bidang Perekonomian, membawahi :
11. -Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
12. -Sub Bidang Pertambangan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
13. -Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah,
- e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
15. -Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Mental Spiritual;
16. -Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya;
17. -Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja,
- f. Bidang Prasarana Fisik dan Pengembangan Wilayah membawahi ;
19. -Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi;
20. -Sub Bidang Pemukiman dan Pengembangan Wilayah;
21. -Sub Bidang Pengairan,
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

## Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan perencanaan sektor pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang serta melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka mempercepat laju pembangunan berdasarkan potensi daerah.

## Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2 di atas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pemabngunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- c. Perencanaan di bidang perekonomian Daerah;
- d. Perencanaan di bidang sosial budaya;
- e. Perencanaan di Bidang Perencanaan Prasarana fisik daerah;
- f. Pengelolaan Tata Usaha.

## Paragraf 1 SEKRETARIAT Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administratif kepada seluruh satuan unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Perencanaan Umum;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pengelolaan Surat dan Arsip.

## Pasal 6

Sub Bagian Rencana kegiatan mempunyai tugas menghimpun data perencanaan per sektor pembangunan yang telah dirumuskan untuk disusun lebih lanjut sebagai perencanaan umum.

## Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan/mengelola urusan keuangan, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan.

## Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta mengelola perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan Arsip.

## Paragraf 2 BIDANG PELAPORAN DAN PENELITIAN Pasal 9

Bidang Pelaporan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah di Bidang Pelaporan dan Penelitian.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diatas, Bidang Pelaporan dan Penelitian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Penelitian;
- c. Analisa Data;
- d. Statistik dan pelaporan.

## Pasal 11

Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari data pembangunan, potensi dan karakteristik daerah, merencanakan kegiatan penelitian dalam rangka meningkatkan dan mempercepat kegiatan pembangunan daerah.

## Pasal 12

Sub Bidang Analisa Data mempunyai tugas menghimpun, mempelajari dan menganalisa data pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 13

Sub Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas mengolah dan menyaji data statistik serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan.

## Paragraf 3 BIDANG PEREKONOMIAN Pasal 14

Bidang Pengawasan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan pembangunan daerah di bidang perencanaan perekonomian.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 di atas, Bidang Perekonomian mempunyai tugas :

- a. Perumusan Program;
- b. Perencanaan pembangunan sektor pertanian dan kehutanan;
- c. Perencanaan pembangunan sektor pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup;
- d. Perencanaan pembangunan sektor kependudukan dan tenaga kerja;
- e. Pendataan dan pelaporan.

## Pasal 16

Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari data serta merumuskan perencanaan kegiatan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutan dan perkebunan dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

## Pasal 17

Sub Bidang Pertambangan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari data serta merumuskan perencanaan kegiatan pembangunan sektor pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

## Pasal 18

Sub Bidang Perdagangan, Industri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari data serta merumuskan perencanaan kegiatan pembangunan sektor Perdagangan, Industri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

## Paragraf 4 BIDANG SOSIAL BUDAYA Pasal 19

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 diatas, Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas :

- a. Perumusan Program;
- b. Perencanaan Pembangunan Sektor sumber daya manusia dan mental spiritual;
- c. Perencanaan Pembangunan Sektor kesejahteraan rakyat dan budaya;
- d. Perencanaan pembangunan sektor kependudukan dan tenaga kerja;
- e. Pendataan dan pelaporan.

## Pasal 21

Sub Bidang Sumber daya manusia dan mental spiritual mempunyai tugas menghimpun, mempelajarai dan merumuskan perencanaan pembangunan sektor pendidikan, aparatur pemerintah dan agama dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

## Pasal 22

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya mempunyai tugas menghimpun, mempelajari dan merumuskan perencanaan pembangunan sektor kesehatan, keluarga berencana, pemuda, olah raga, kebudayaan dan peranan wanita dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

## Pasal 23

Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menghimpun, mempelajari dan merumuskan perencanaan pembangunan sektor kependudukan, catatan sipil, ketenagakerjaan dan transmigrasi dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

## Paragraf 5 BIDANG PRASARANA FISIK Pasal 24

Bidang Prasarana Fisik dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan pembangunan daerah dibidang perencanaan prasarana fisik dan pengembangan wilayah.

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 diatas, Bidang Prasarana Fisik dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program:
- b. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik pemerintahan dan umum;
- c. Perencanaan pembangunan prasarana fisik perhubungan dan telekomunikasi;
- d. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik pemukiman dan pengembangan wilayah;
- e. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik di bidang pengairan;
- f. Pendataan dan Pelaporan.

## Pasal 26

Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menghimpun, mempelajari dan merumuskan perencanaan pembangunan prasarana jalan, jembatan, terminal, dermaga dan fasilitas pendukung lainnya dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

## Pasal 27

Sub Bidang Pemukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menghimpun, mempelajari dan merumuskan perencanaan pembangunan prasarana fisik pemerintahan, pemukiman, penyehatan lingkungan perumahan serta pengembangan wilayah dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

## Pasal 28

Sub Bidang Pengairan mempuyai tugas mempelajari dan merumuskan perencanaan pembangunan prasarana pengairan berupa irigasi dan jaringannya, cek dam, drainase kota, air bersih dan pengendalian banjir dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

## Paragraf 6 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Perencanaan, penelitian pembangunan daerah berdasarkan bidang keahlian tertentu.

BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H.ACHMAD RIPIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

LAMPIRANAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

MUARO JAMBI

NOMOR : 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001


## BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H.ACHMAD RIPIN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001

## BADAN PENGAWAS DAERAH Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI Pasal 1

Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Umum,
3. Bidang Pengawasan Pemerintahan, membawahi :
- a. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bidang Pemerintahan Desa;
- c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, Kesatuan Bangsa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Bidang Pengawasan Perekonomian dan Pekerjaan Umum, membawahi :
- a. Sub Bidang pertanian dan Kehutanan;
- b. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi, Pertambangan dan Pariwisata;
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum.
- e. Bidang Pengawasan Kesejahteraan dan Aparatur, membawahi :
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- b. Sub Bidang Sosial;
- c. Sub Bidang Aparatur dan Administrasi,
- f. Bidang Pengawasan Pendapatan dan Kekayaan Daerah, membawahi :
- a. Sub Bidang Pendapatan Daerah;
- b. Sub Bidang Pengadaan;
- c. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua TUGAS POKOK FUNGSI Pasal 2

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang pengawasan fungsional.

## Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas, Badan Pengawas Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- b. Pengawasan fungsional dibidang Pemerintahan;
- c. Pengawasan fungsional dibidang Perekonomian;
- d. Pengawasan fungsional dibidang kesejahteraan dan aparatur;
- e. Pengawasan fungsional dibidang pendapatan dan kekayaan;
- f. Evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan dalam rangka pembinaan;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor,

## Paragraf 1 SEKRETARIAT Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Daerah.

## Pasal 5

Untuk melaksankan tugas sebagaimnan dimaksud pada pasal 4 di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan surat menyurat dan arsip.

## Pasal 6

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan.

## Pasal 7

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Sub bagian umum mempunyai tugas merencanakan dan mengelola perlengkapan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga, surat menyurat, arsip dan perencanaan umum.

## Paragraf 2 BIDANG PENGAWASAN PEMERINTAHAN Pasal 9

Bidang pengawasan pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawas Daerah di bidang pengawasan pemerintahan.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas, Bidang pengawasan pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program;
- b. Pengawasan pemerintahan umum;
- c. Pengawasan pemerintahan desa;
- d. Pengawasan perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Pendataan dan pelaporan.

## Pasal 11

Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap pelaksana tugas perangkat daerah, pemerintahan umum dan pertanahan dalam rangka pembinaan.

## Pasal 12

Seksi Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan dalam rangka pembinaan.

## Pasal 13

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap kegiatan perencanaan pembangunan, pembinaan kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat desa.

## Paragraf 3 BIDANG PENGAWASAN PEREKONOMIAN Pasal 14

Bidang pengawasan perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan Daerah dibidang perekonomian.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diatas, Bidang Pengawasan Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program;
- b. Pengawasan fungsional dibidang pertanian dan kehutanan;
- c. Pengawasan fungsional dibidang industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan pariwisata dan lingkungan hidup;
- d. Pengawasan fungsional dibidang pekerjaan umum;
- e. Pendataan dan pelaporan.

## Pasal 16

Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap kegiatan pembangunan sektor pertanian dan kehutanan dalam rangka pembinaan.

## Pasal 17

Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap kegiatan pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi, pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup dalam rangka pembinaan.

## Pasal 18

Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap kegiatan pembangunan Pekerjaan Umum dalam rangka pembinaan.

## Paragraf 4 BIDANG PENGAWASAN KESEJAHTERAAN DAN APARATUR Pasal 19

Bidang Pengawasan Kesejahteraan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawas Daerah dibidang Kesejahteraan dan Aparatur.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diatas, Bidang Pengawasan Kesejahteraan dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Program;
- b. Pengawasan Fungsional dibidang Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Pengawasan Fungsional dibidang Sosial dan Kependudukan;
- d. Pendataan dan pelaporan;

## Pasal 21

Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan dalam rangka pembinaan.

## Pasal 22

Sub Bidang Sosial mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap kegiatan pembangunan bidang mental spiritual, pemuda, olah raga, peranan wanita, tenaga kerja, kependudukan dan transmigrasi dalam rangka pembinaan.

## Pasal 23

Sub Bidang Aparatur dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap kegiatan pembangunan sektor aparatur, tata kerja, administrasi keuangan dan administrasi umum dalam rangka pembinaan.

## Paragraf 5 BIDANG PENGAWASAN PENDAPATAN DAN

## KEKAYAAN DAERAH

## Pasal 24

Sub Bidang Pengawasan Pendapatan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan Daerah di bidang pendapatan dan kekayaan daerah.

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 diatas, Bidang Pengawasan Pendapatan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan Program;
- b. pengawasan fungsional dibidang pendapatan daerah;
- c. pengawasan fungsional dibidang pengadaan;
- d. pengawasan fungsional dibidang pemeliharaan dan penghapusan;
- e. pendataan dan pelaporan;

## Pasal 26

Sub Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional memberikan bimbingan dan pertimbangan dibidang pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka pembinaan.

## Pasal 27

Sub Bidang Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan dibidang pengadaan barang inventaris daerah dalam rangka pembinaan.

## Pasal 28

Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan dibidang pemeliharaan dan penghapusan aset kekayaan daerah dalam rangka pembinaan.

## Paragraf 6

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawas Daerah berdasarkan bidang keahlian tertentu.

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

H.ACHMAD RIPIN

LAMPIRANAN I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

MUARO JAMBI

NOMOR : 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001


## BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H.ACHMAD RIPIN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 33 TAHUN 2001 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001

## KANTOR BINA KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

## Bagian Pertama

## SUSUNAN ORGANISASI Pasal 1

Susunan organisasi Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Hubungan antar Lembaga;
- d. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat;

## Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

## Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan ketertiban umum;
- b. Koordinasi dalam rangka penyelenggara hubungan antar lembaga;
- c. Koordinasi dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan;
- d. Pembinaan dalam rangka pembauran;
- e. Koordinasi dalam rangka pembinaan perlindungan masyarakat;
- f. Pengelolaan tata usaha.

## Paragraf 1 SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis admistratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

## Pasal 5

Untuk meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas , Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan Perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan surat menyurat dan arsip;

## Paragraf 2

## SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

## Pasal 6

Seksi Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dibidang hubungan antar lembaga.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagimana di maksud pada pasal 6 di atas , Seksi Hubungan antar Lembaga Dasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program;
- b. Koordinasi dan fasilitas pembentukan legislatif;
- c. Koordinasi dan fasilitas hubungan penyelenggara pemilu dan partai politik;
- d. Pendataan organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- e. Fasilitas kegiatan organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- f. Pendataan dan pelaporan.

## Paragraf 3 SEKSI PEMBINAAN KESATUAN BANGSA

## Pasal 8

Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas, Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program;
- b. Bimbingan motivasi kegiatan pembauran dan pembinaan kesatuan bangsa;
- c. Pemberian Wawasan Kebangsaan;
- d. Pengkajian masalah strategi daerah;
- e. Pembinaan ideologi negara dan demokrasi;

## Paragraf 4 SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 10

Seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dibidang perlindungan masyarakat.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di atas, Seksi Perlindungan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana teknis;
- b. Pembinaan kesiagaan masyarakat terhadap bencana;
- c. Koordinasi penanggulangan bencana alam;
- d. Pelaksanaan relokasi, evakuasi dan rehabilitasi korban bencana;
- e. Pelatihan teknis penanggulangan bencana;
- f. Pembinaan sistem keamanan lingkungan;
- g. Pendataan dan pelaporan.

BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H.ACHMAD RIPIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR BINA KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARO JAMBI

LAMPIRANAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

MUARO JAMBI

NOMOR : 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001


## BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H.ACHMAD RIPIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 33 TAHUN 2001 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001

## KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 1

Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Desa;
- d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
- e. Seksi Usaha Ekonomi;
- f. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

## Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 2

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penyelenggaraan tugas desentralisai.

## Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pengembangan/pembinaan desa;
- c. Pembinaan ketahanan masyarakat desa;
- d. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- e. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- f. Pengelolaan tata usaha kantor;
- g. Pendataan dan pelaporan.

## Paragraf 1 SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis admistratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas , Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan Perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- d. Pengelolaan surat menyurat dan arsip;

## Paragraf 2 SEKSI PENGEMBANGAN DESA

## Pasal 6

Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa di bidang Pengembangan desa.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 6 di atas, Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program;
- b. Pengumpulan data potensi desa dan evaluasi;
- c. Bimbingan pembangunan prasarana lingkungan pedesaan;
- d. Tata Desa;
- e. Pengembangan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP);
- f. Pengembangan pusat pertumbuhan;

## Paragraf 3

## SEKSI KETAHANAN MASYARAKAT DESA

## Pasal 8

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan masyarakat Desa dibidang penilaian ketahanan masyarakat desa.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program;
- b. Pembinaan kelembagaan desa;
- c. Bimbingan,motivasi dan peningkatan swadaya masyarakat;
- d. Peningkatan keterampilan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Pandataan dan pelaporan;

## Paragraf 4

## SEKSI USAHA EKONOMI

## Pasal 10

Seksi Usaha Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dibidang pembinaan usaha ekonomi produktif dipedesaan.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diatas, Seksi Usaha Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program;
- b. Penyelenggaraan administrasi dan bimbingan teknis bantuan pembangunan desa;
- c. Bimbingan usaha ekonomi produktif;
- d. Pengembangan peningkatan produksi desa;
- e. Pendataan dan pelaporan;

## Paragraf 5

## SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Pasal 12

Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dibidang pengembangan teknologi tepat guna di pedesaan.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diatas, Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi potensi dan karakteristik desa;
- b. Pengkajian teknologi terapan untuk pedesaan;
- c. Bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan teknologi terapan;
- d. Pelatihan pemanfatan teknologi tepat guna;
- e. Bantuan teknik dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna;

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

H. ACHMAD RIPIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN MUARO JAMBI

LAMPIRANAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 33 TAHUN 2001 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001


BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H.ACHMAD RIPIN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 33 TAHUN 2001 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001

## KANTOR PERHUBUNGAN Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 1

Susunan organisasi Kantor Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Darat, Sungai dan Penyeberangan;
- d. Seksi Sarana dan Prasana;
- e. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Seksi telekomunikasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

## Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 2

Kantor Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan darat, sungai, penyeberangan dan pengujian kendaraan bermotor serta telekomunikasi.

## Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, Kantor Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. Pengelolaan Lalu Lintas dan Telekomunikasi;
- c. Penyelenggaraan angkutan darat;
- d. Penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan;
- h. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- i. Pendataan dan pelaporan;

## Paragraf 1 SUB BAGIAN TATA USAHA

## Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis admistratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Kantor Perhubungan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas , Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor;
- d. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Kantor;
- e. Penyelenggaraan dan Pengelolaan naskah dinas;
- f. Pengelolaan kearsipan;
- g. Perencanaan umum.

## SEKSI LALU LINTAS, ANGKUTAN DARAT,

## Paragraf 2 SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

## Pasal 6

Seksi Angkutan Darat, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan di bidang penyelenggaraan lalu lintas angkutan darat, sungai dan penyeberangan.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 6 di atas, Seksi Angkutan Darat, Sungai dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program, penyelenggaraan lalu lintas angkutan darat, sungai dan penyeberangan;
- b. Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas;
- d. Bimbingan keselamatan lalu lintas;
- e. Penyelenggaraan perizinan usaha angkutan;
- f. Pengaturan teknik penyelenggaraan angkutan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan usaha angkutan;
- h. Pendataan dan pelaporan.

## Paragraf 3 SEKSI SARANA DAN PRASARANA Pasal 8

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan dibidang Pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana lalu lintas.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas, Sub Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis;
- b. Pengelolaan terminal;
- c. Pengelolaan dermaga;
- d. Pembinaan teknis perbengkelan;
- e. Pembinaan teknis terhadap galangan kapal;
- f. Pendataan dan pelaporan;

## Paragraf 4 SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

## Pasal 10

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diatas, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Program dalam rangka pengujian kendaraan bermotor;
- b. Inventarisasi data;
- c. Pengujian dan pengecekan atas fisik;
- d. Pengujian kelayakan teknis;
- e. Identifikasi atas kondisi fisik;
- f. Penetapan kelayakan;
- g. Pendekatan dan pelaporan;

## Paragraf 5

## SEKSI TELEKOMUNIKASI

## Pasal 12

Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan dibidang pembinaan pertelekomunikasian.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diatas, Seksi Telekomunikasi mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis;
- b. Pengaturan penggunaan frekwensi radio dan alat telekomunikasi;
- c. Penyelenggaraan perizinan usaha;
- d. Pembinaan teknis penggunaan alat-alat telekomunikasi;
- e. Pendataan dan Pelaporan;

## Paragraf 6

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan berdasarkan bidang keahlian tertentu.

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

H. ACHMAD RIPIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI

LAMPIRANAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

MUARO JAMBI

NOMOR : 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001


BUPATI MUARO JAMBI DTO H.ACHMAD RIPIN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 33 TAHUN 2001 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001

## KANTOR PERKOTAAN Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 1

Susunan organisasi Kantor Perkotaan, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Tata Ruang, Bangunan dan Parkir;
- d. Seksi Kebersihan, Pertamanan dan Penanggulangan Kebakaran;

## Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

Kantor Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang tata kota dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.

## Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, Kantor Perkotaan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perkotaan;
- b. Pengelolaan kebersihan kota;
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan taman dan keindahan kota;
- d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. Pengelolaan areal parkir;

## Paragraf 1 SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 4

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan kantor perkotaan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatas, Sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan naskah dinas;
- f. Pengelolaan kearsipan;
- g. Perencanaan umum.

## Paragraf 2 SEKSI TATA RUANG KOTA, BANGUNAN DAN PARKIR Pasal 6

Seksi tata ruang kota, bangunan dan parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor perkotaan di bidang penataan ruang kota dan penataan bangunan perkotaan serta penataan perparkiran.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diatas, Seksi Tata Ruang Kota, Bangunan dan Parkir mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana umum tata ruang kota;
- b. Penyusunan rencana teknis tata kota;
- c. Penyusun