PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 9 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN (berlaku 1 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
Menngingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
a. bahwa dalam rangka membiayai kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode tahun 2018-2023 di Kabupaten Bangkalan dibutuhkan dana yang relatif besar, maka perlu direncanakan penyediaan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap melalui pembentukan Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Dana Cadangan untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
- 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009;
- 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BangkalanTahun 2007 Nomor 9/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten BangkalanTahun 2008 Nomor 4/E);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2018
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bangkalan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban Daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
11. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
12. Belanja Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai pengurang nilal kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
17. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Pendanaan adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Kas Umum Daerah adalah Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Tempat Penyimpananan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 2018.
BAB III - TUJUAN, BESARAN, SUMBER DANA CADANGAN DAN PERIODE SERTA JENIS PENGELUARAN Pasal 3
Pasal 3
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018.
BAB III - TUJUAN, BESARAN, SUMBER DANA CADANGAN DAN PERIODE SERTA JENIS PENGELUARAN Pasal 3
Pasal 4
- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disediakan dari sumber penerimaan daerah secara bertahap selama 3 (tiga) tahun anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD setiap tahun anggaran berjalan.
BAB III - TUJUAN, BESARAN, SUMBER DANA CADANGAN DAN PERIODE SERTA JENIS PENGELUARAN Pasal 3
Pasal 5
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecualli Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, Dana Darurat dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
BAB III - TUJUAN, BESARAN, SUMBER DANA CADANGAN DAN PERIODE SERTA JENIS PENGELUARAN Pasal 3
Pasal 6
Jenis pengeluaran yang dibiayai dari Dana Cadangan untuk belanja pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- a. belanja pegawai; dan
- b. belanja barang dan jasa;
BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu
Penempatan Dana Cadangan
BAB III - TUJUAN, BESARAN, SUMBER DANA CADANGAN DAN PERIODE SERTA JENIS PENGELUARAN Pasal 3
Pasal 7
- (1) Alokasi anggaran yang akan disisihkan untuk membentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dicantumkan dalam APBD pada sisi pengeluaran pembiayaan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri diluar Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Apabila Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum digunakan sesuai dengan peruntukanya, maka dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (4) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menambah Dana Cadangan.
BAB III - TUJUAN, BESARAN, SUMBER DANA CADANGAN DAN PERIODE SERTA JENIS PENGELUARAN Pasal 3
Pasal 8
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditempatkan pada Bank Pemerintah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.
BAB III - TUJUAN, BESARAN, SUMBER DANA CADANGAN DAN PERIODE SERTA JENIS PENGELUARAN Pasal 3
Pasal 9
- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum daerah dilakukan
BAB III - TUJUAN, BESARAN, SUMBER DANA CADANGAN DAN PERIODE SERTA JENIS PENGELUARAN Pasal 3
Pasal 10
- (1) Dana Cadangan hanya dapat digunakan untuk jenis pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11
Saldo akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening Dana Cadangan.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12
Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2003 tentang pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2003 Nomor 2/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal11 September 2013 BUPATI BANGKALAN, MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 25 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, ## EDDY MOELJONO ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 NOMOR 5/E
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
## PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2018
## I. UMUM
Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai upaya mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya terkait dengan pengeluaran untuk kebutuhan tertentu yang relatif besar, yang penyediaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara bertahap melalui Dana Cadangan .
Selanjutnya dengan dijadwalkan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2018-2023, diperlukan dukungan Dana Cadangan mengingat keterbatasan keuangan daerah untuk menyediakan dana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dimungkinkan untuk membentuk Dana Cadangan belanja pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam
PENJELASAN
Pasal 14
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di