PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor MOR Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NO MOR : 10 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku Unknown)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 23 Dese BUPATEN SABU RAIJUA, SEKRETARE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR 10. \fOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA ·\ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 10 TAHUN 2016.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan ~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \ 4936);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 ten tang standar tariff pelayanan kesehatan tingkat pertama menggunakan tarif kapitasi dan tingkat lanjutan menggunakan tariff Indonesian -Case Based Grups (INA -CBGs ) dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah \ Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25);

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, dan BUPATI SABU RAIJUA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, dihapus
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dibayarkan per-bulan dimuka oleh fakir miskin/ orang tidak mampu (ditanggung oleh Pemerintah Pusat) serta Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pegawai Negeri Sipilnya (ditanggu,ng oleh Pemerintah Daerah);
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iuran yang oleh pemerintah daerah dibayarkan kepada BPJS berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
3. Ketentuan BAB II Bagian Kedua dihapus.
4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 38

- ( 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

RPMT = TP x TP

Keterangan :

RPMT

: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

TP

: Tingkat Penggunaan Jasa.

TR

: Tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara \elekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang teru tang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. honorarium petugas pengawasan;
- b. transportasi;
- c. uang makan;
- d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker / segel/ cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
- e. alat tulis kantor; biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (5) Satuan biaya masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Kepu tusan Kepala Daerah.
5. Lampiran II dihapus.



## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.


Diundangkan di Seba pada tanggal 23 Dese

BUPATEN SABU RAIJUA, SEKRETARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR 10.


\fOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA ·\ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 10 TAHUN 2016.

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

## NOMOR: 10 TAHUN 2016. TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## I. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Umum.

Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Umum harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Jasa Umum.

Namun dalam perkembangannya, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 poin 6 larangan pemungutan biaya untuk semua pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan serta dipertegas dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seIndonesia.

Adanya Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 6 bahwa " Kepesertaan .Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia dan Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabu paten/ Kota.

Selain itu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUXII/2014, yang amar putusannya membatalkan penjelasan Pasal 124 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan paling tinggi 2o/o (dua persen) dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik \ ~ndonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ·\engikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan regulasi maka perlu merubah BAB II Bagian pertama Retribusi Pelayanan Kesehatan Paragraf 1 Pasal 3, Bagian kedua Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Pasal 38 dan Lampiran II Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 10.