PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 12 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NO MOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NO MOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa berkaitan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 52/PUU-IX/2011 yang amar putusannya membatalkan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan Peraturan Daerah demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejah tera;
- b. bahwa ketentuan Pasal 19 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua dipandang tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan penyesuaian / peru bahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kahupaten Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamhahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kahupaten Sahu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kahupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kahupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 24, Tamhahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 24);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
Ketentuan dalam Pasal 19 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24), dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19
Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 10%, (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- c. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pergelaran musik, pergelaran busana, kontes kecantikan, dan sejenisnya adalah 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
- d. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
- e. Penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cave, bar, pub dan sejenisnya adalah sebesar 15%, (lima belas persen) dari jumlah yang dibayar konsumen;
- f. Permainan ketangkasan adalah sebesar 10°/o (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- g. Permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
- h. dihapus;
- i. Penyelenggaraan permainan bowling adalah sebesar 5% (lirna persen) dari pendapatan kotor;
- j. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
- k. Mandi uap (steambath) mandi sauna dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
1. Panggung terbuka dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- m. Panggungg tertutup dipungut pajaknya sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
14. . Pasar seni dan pameran dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 23 Desem BUPATEN SABU RAIJUA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA \PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 12 TAHUN 2016.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 12 TAHUN 2016.
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NO MOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA.
## I. UMUM.
Peraturan Daerah Kahupaten Sahu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kahupaten Sahu Raijua merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang hertujuan untuk memberikan penguatan kemandirian keuangan daerah dan untuk mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak daerah, serta pemberian keleluasaan hagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak.
Namun dalam perkembangannya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012, jenis hiburan golf yang ditetapkan dalam
PENJELASAN
Pasal 42
Berdasarkan hal-hal tersebut di