Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2017 tentang GARA BARAT PERATURAN W ALIKOTA BIMA NO MOR 33 TAHUN 2017 TENT ANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat termasuk unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan W alikota ten tang Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
1. Undang-Undang N6Ih6r 13 Tahuri 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusv.
6. dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601};
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah xoea Bi.ma Nomor 5 'rahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG FENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BttAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT.
Menetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. W alikota adalah W alikota Bima;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas
.
.
- Sekretraris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bima;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bima;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
9. Pemerintah Daerah dan Kecamatan adalah pengertianpengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 2
- ( 1) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan disetiap Kelurahan di seluruh wilayah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan selama satu bulan pada Triwulan ke Tiga setiap tahun.
Pasal 3
Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dinas/Instansi Vertikal lainnya.
Pasal 4
Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti; Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT /RW, Lingkungan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
PENGORGANISASIAN
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 5
- ( 1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, LSM, dan unsur-unsur terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah mengarahkan dan memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 6
- ( 1) Camat membentuk Tim Pendamping kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan yang keanggotaannya
terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, tokoh masyarakat kecamatan;
- (2) Tim Pendamping kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 7
- ( 1) Pemerintah Kelurahan membentuk Tim Pelaksana kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (PKM), LSM, tokoh masyarakat;
- (2) Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersama masyarakat.
BIDANG-BIDANG KEG IA TAN
BAB IV - BIDANG-BIDANG KEG IA TAN
Pasal 8
- (1) Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi:
- a. Penguatan sistem keamanan Iingkungan;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan Iingkungan;
- c. Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil (Hansip) dan satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kelurahan.
- d. Penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Penyuluhan tentang idiologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional; e
- f. Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat. f
- g. Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
- h. Penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
10. L Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan. 1
- (2) Kegiatan gotong royong dibidang ekonomi meliputi:
- a. Penguatan peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
- b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
- c. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
- e. Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, Iantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya);
- f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- (3) Kegiatan gotong royong dibidang sosial budaya dan agama meliputi:
- a. Penyuluhan kesehatan ( seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya Narkoba, bahaya HIV/ AIDS);
- b. Pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, immunisasi, khitanan massal, dll);
- c. Bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
- d. Lomba kesehatan (seperti Iomba makanan sehat dan bergizi, Lomba balita sehat, dll);
- e. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu);
- f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
- g. Perlombaan dan pertandingan olahraga;
- h. Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dll);
- I. Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya.
- j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
- k. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- (4) Kegiatan gotong royong dibidang Lingkungan meliputi:
- a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jam ban, dan prasarana lingkungan lainnya);
- b. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
- c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pernukiman;
- d. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
- e. Konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
- f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.
BABV
BAB IV - BIDANG-BIDANG KEG IA TAN
Pasal 9
Walikota melalui Bagian Admistrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Carnat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing;
BAB VI - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 10
W alikota melalui Bagian Admistrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.
BAB VI - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11
- ( 1) Camat dan Kepala Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang kepada Walikota Bima melalui melalui Bagian Admistrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB VII

## PENDANAAN

Pasal 12

Segala Pendanaan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap Kelurahan, agar mengacu pada Peraturan Walikota ini dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

## Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal to A0u&gt;tv5 201 7

YwALIKOTA BIMA, tr./

...

--

...\_



Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

pada tanggal I D Agl?s.tvr 201 7

Diundangkan di Kota Bima

MUKHT

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR .3ful


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR -33 TAHUN 2017 TENT ANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DI KOTABIMA

TAHUN

.

## I. PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR PELAKSANAAN
- C. TUJUAN DAN SASARAN

## II. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENCANANGAN

- A. PERSIAPAN
- B. PELAKSANAAN

## III. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. BIDANG KEMASYARAKATAN
- B. BIDANG EKONOMI
- C. BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
- D. BIDANG LINGKUNGAN

## IV. PEMBIAY AAN

- A. DUKUNGAN DANA PROVINS!
- B. DUKUNGAN DANA KABUPATEN/KOTA
- C. DUKUNGAN DANA APBDes
- D. SWADAYA MASYARAKAT

## V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

- A. PERMASALAHAN YANG TIMBUL
- B. UPAYA PEMECAHAN

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN



LAMPIRAN II PER..&lt;\ TURAN WALIKOTA BIMA NOMOR ~~ TAHUN 2017 TENT ANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

## LAPORAN PELAKSA:NAAN PENCANA:NGA:N DAN PENUTUPAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

BULAN:

TAHUN:

.

.

| No | Kecamatan | Kelurahan | Waktu | Waktu |
|------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | Pencanangan | Penutupan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



tM. QURAIS H. ABIDIN

VwALfK6'fA sfMA, ~


## VERBAL

| 1. Dikerjakan oleh : Bagian AP | 4.Diterima di Penerimaan Surat: BagianHukum | 4.Diterima di Penerimaan Surat: BagianHukum |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 9.Dikirim oleh 8.Diterima di 7.Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian AP Pengiriman Surat : Bagian AP : Bagian Hukum |
| 3. Diedarkan oleh : Bagian AP | 10. Verbal dan Pertinggal Disimpan oleh | : Bagian Hukum |
| Diajukan pada tanggal: | Diajukan pada tanggal: | 2017 |

Perihalj'.Judul Naskah Dinas:

Peraturan W alikota Bima ten tang Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Kota Bima,

2017



| No | Jabatan | Paraf | Tanggal |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| ,-----\, 2. 3. 4. | Sekretaris Daerah Kota Bima Asisten Pemerintahan dan Kesos Kepala Bagian APSetda Kota Bima Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima | ~ v ~ | |

DITETAPKAN

OLEH:

~/ WALIKOTA BIMA,

IV"

M. QURAIS H. ABIDIN