PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 16 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA (berlaku 18 Mei 2009)
Pembukaan
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009
NOMOR : 16
TLD NO : 15
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menciptakan tertib Administrasi Kependudukan serta pengawasan terhadap penduduk atau anggota masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dipandang perlu dilakukan melalui pendaftaran penduduk;
- b. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan pendaftaran penduduk perlu adanya dukungan pembiayaan dalam bentuk retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- c. bahwa pengaturan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kaluarga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
4. : 1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN KK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagi Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dibawah Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
BAB III
Pasal 4
- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya.
BAB III
Pasal 5
Dalam hal terjadi alamat penduduk, Instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
BAB III
Pasal 6
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di Daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3)
BAB III
Pasal 7
Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.
Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB III
Pasal 8
- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi :
- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar; dan
- d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
KARTU KELUARGA
BAB IV - KARTU KELUARGA
Pasal 9
- (1) Setiap Kepala Keluarga yang memiliki tempat tinggal tetap wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk pengganti Kartu Keluarga (KK).
- (4) Nomor Kartu Keluarga (KK) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
BAB IV - KARTU KELUARGA
Pasal 10
- (1) Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana dibuat rangkap 4 (empat) dan diberikan masing - masing untuk Kepala Keluarga (lembar pertama), Ketua RT (lembar kedua), Lurah (lembar ketiga), Camat (lembar keempat).
- (2) Kartu Keluarga dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
BAB IV - KARTU KELUARGA
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan Kartu Keluarga akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KARTU TANDA PENDUDUK
BAB V - KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 12
- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 Tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (3) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa saat berpergian.
- (6) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
BAB V - KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 13
- (1) KTP berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup dan wajib diganti bila terjadi perubahan alamat.
BAB V - KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 14
Kartu Tanda Penduduk diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
BAB V - KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Penduduk akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENGELOLAHAN DATA DAN PELAPORAN
Bagian Pertama
Pengolahan Data
BAB V - PENGELOLAHAN DATA DAN PELAPORAN
Pasal 16
- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
BAB V - PENGELOLAHAN DATA DAN PELAPORAN
Pasal 17
Pengelolahan Database Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
BAB V - PENGELOLAHAN DATA DAN PELAPORAN
Pasal 18
Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk secara fisik dan visual disimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Bagian Kedua
P e l a p o r a n
BAB V - PENGELOLAHAN DATA DAN PELAPORAN
Pasal 19
- (1) Kades/Lurah wajib melaporkan Data Kependudukan di Daerahnya dan disampaikan kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat wajib melaporkan hasil rekapitulasi dari Desa/Kelurahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap bulan.
BAB V - PENGELOLAHAN DATA DAN PELAPORAN
Pasal 20
Camat diwajibkan melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bila terdapat Orang Asing yang tidak mendaftarkan keberadaannya.
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 21
Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pendaftaran Penduduk.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 22
Objek Retribusi adalah setiap Pelayanan dalam rangka pendaftaran penduduk.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 23
Subjek Retribusi adalah setiap Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 24
Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 25
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 26
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dan retribusi, ## BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 27
- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 28
Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 29
- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Penerima.
- (3) Setiap Pembayaran diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 30
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disektor secara bruto ke Kas Daerah paling lama satu kali 24 jam dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Instansi Pemungut Retribusi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31
- (1) Setiap Kepala Keluarga yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap WNI dan orang asing yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
PENYIDIKAN
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 32
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kependudukan;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kependudukan;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kependudukan;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen -dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang kependudukan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti terhadap pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kependudukan;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang seseorang sehubungan dengan tindak pidana dibidang kependudukan;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kependudukan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi dengan penyidik Polri.
KETENTUAN PIDANA
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 33
Setiap Penduduk dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting dipidana
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 34
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 35
Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database kependudukan, dipidana
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 36
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Blanko Dokumen Kependudukan, dipidana
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 37
Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK, atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu), dipidana
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 38
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 35, 36 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KTP sesuai dengan batas waktu berlakunya.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, Dto. H.BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Dto. ## H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 16.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2009
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA
## I. PENJELASAN UMUM.
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 ``` Cukup Jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 4
Dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah bagi setiap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dalam Kabupaten Muaro Jambi. Walaupun pada hakekatnya Retribusi bagi setiap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan kartu keluarga merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ```
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 ``` Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 15.