PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor MOR Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SINGKAWANG (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kata Singkawang;
4. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
•
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Ten tang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pernerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Singkawang (Serita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Nornor 45 Tahun 2014 tentang Pedornan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Serita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIN AS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SINGKAWANG.
<!-- formula-not-decoded -->
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pernerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah W alikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat DPPKA.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Manfaat SOP AP adalah:
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara kesel uruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyi mpangan;
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASl PEMERINTAHAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) SOP AP DPPKA sebanyak 163 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Bidang Pendapatan, SOP AP Bidang Anggaran, SOP AP Bidang Perbendaharaan, SOP AP Bidang Pembukuan, dan SOP AP Bidang Aset.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan se bagai beriku t :
- a. Sekretariat sebanyak 91 SOP AP;
- b. Bidang Pendapatan sebanyak 13 SOP AP;
- c. Bidang Anggaran sebanyak 11 SOP AP;
- d. Bidang Perbendaharaan sebanyak 19 SOP AP;
- e. Bidang Pembukuan sebanyak 12 SOP AP; dan
- f. Bidang Aset sebanyak 17 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## PELAKSANAAN SOP AP Pasal 5

- ( 1) Pelaksanaan SOP AP harus disosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh PNS di lingkungan DPPKA.
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Kepala Dinas harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan DPPKA.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan DPPKA.

BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 7

Kepala Dinas bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Format dan bagan alur SOP AP DPPKA akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 20


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM D N PERUNDANG-UNDANGAN SH Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

## LAMPIRAN

NO MOR

: 25 Tahun 2016

TANGGAL

: 3 0ktober 20 16

TENT ANG

STAND AR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DIN AS

PENDAPATAN,

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET.

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

## A. SEKRETARIAT :

## 1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

·-

·-

·-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penanganan Surat Masuk | ·- |
| 2 | Penanganan Surat Keluar | |
| 3 | Pengarsipan Surat | ·--- |
| 4 | Pengiriman Surat Keluar | |
| 5 | Penerbitan SK | |
| 6 | Pembuatan Surat Edaran | |
| 7 | Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | |
| 8 | Tanggapan atas Keberatan Penilaian SKP | |
| 9 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS | |
| 10 | Penerbitan Surat Tugas | |
| 11 | Pengusulan Izin Belajar dan Tugas Belajar ·-·· | ·- |
| 12 | Pengusulan Ujian Dinas | ·--- |
| 13 | Pengusulan Diklat | |
| 14 | Pengusulan Ujian Penyesuaian ljazah | ·- |
| 15 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler/ Pilihan | |
| 16 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/ PNS Teladan | |
| 17 | Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala | |
| | Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 18 | Pengusulan TASPEN | |
| 19 | Pengusulan Karis,Karsu,Karpeg/ KPE | |
| 20 | Pengusulan Pensiun | |
| 21 | Pengusulan Surat Izin Cuti - .. | |
| 22 | Penerbitan Surat Izin Cuti | |
| 23 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | |
| 24 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting | |

··-

·-

·-

·--

--

--

-

-

| 25 | Pengajuan lzin Cerai |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 26 | Pengajuan Mutasi Keluar dari Lingkungan Pemkot Skw |
| 27 | Pengusulan Surat Tugas Perjalanan Dinas |
| 28 | Pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPD) |
| 29 | Penjatuhan Hukuman Disiplin |
| 30 | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin |
| 31 | Pelayanan Tamu -- |
| 32 | Penanganan Rumah Tangga Kantor |
| 33 | Persiapan Pelaksanaan Rapat - |
| 34 - | Pelayanan Kebersihan Kantor |
| 35 -· --- | ·• Pengusulan PLT dan PLH -------- |
| 36 | ···-------·· Penunjukan PLT dan PLH |
| 37 | Pengelolaan Kehadiran Kerja PNS |
| 38 | Pelayanan [zin Penelitian Mahasiswa/PKL |
| 39 | -- Pelayanan Legalisir Fotocopy Surat Berharga |
| 40 | Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) |
| 41 | Pembuatan Daftar Uang Makan |
| 42 | Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan --- |
| 43 | Pembuatan KlB |
| 44 | Pembuatan KIR |
| 45 | Pembuatan Stock Opname |
| 46 | Pembuatan Buku Penerimaan Barang |
| 47 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang |
| 48 | Pengusulan Penghapusan Barang |
| 49 | Pengusulan LHKPN |

## 2. SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Indikator Kinerja Utama | |
| 2 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas SKPD/ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | |
| 3 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | |
| | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | |
| | Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKlN) | |
| 4 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) - | |
| 5 | Pembuatan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |

--

--

-

-

-

--

| 6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja program (RFK) |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 7 | Penyusunan Profil Dinas .. . |
| 8 | Pengumpulan Data Laporan |
| 9 | - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |
| 10 | Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan - |
| 1 1 | Penyusunan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan ----- |
| 12 | --- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan |
| 13 | Pembuatan laporan SPIP |

## 3. SUB BAGIAN KEUANGAN

---··

---

---

---

·-

--

--

-

---

--

-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pembayaran Gaji | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | |
| 3 | Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban Fungsional | |
| 4 | . Penyusunan Anggaran Kas APBD (Murni dan Perubahan) | --- |
| 5 | Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) | |
| 6 | -- Penerbitan Surat Perrnintaan Pembayaran (SPP) LS | --- |
| 7 | Register Penutupan Kas | |
| 8 | SPJ Administratif Bendahara Penerimaan | |
| 9 | Penyusunan Jurnal | |
| 10 | Penyusunan Buku Besar | |
| 11 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) | |
| 12 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | |
| 13 | Penyusunan Neraca | |
| 14 | Penyusunan Prognosis | ·- |
| 15 | -· Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK) | -- |
| 16 | Penyusunan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran | |
| 17 | Penyusunan Buku Kas Tunai | -- |
| 18 | Penyusunan Buku Sirnpanan Bank . | - |
| 19 | Penyusunan Buku Panjar | --- |
| 20 | Penyusunan Buku Pajak | -- |
| 21 | Penyusunan Rincian Objek Belanja (ROB) | .. - |
| 22 | - Verifikasi SPJ Bendahara Pengeluaran | |

------

···-

--

| 23 | Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban | � |
|------|------------------------------------------|-----|
| 24 | Penyusunan Laporan SPT Tahunan - | |
| 25 | Penyusunan Laporan SPT Masa | |
| 26 | Penyusunan DPA-SKPD | |
| 27 | Pencairan Dana | |
| 28 | Pengusulan UP | |
| 29 | Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) | |

## B. BIDANG PENDAPATAN

-

-

--

--

--

--

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | SOP Pajak Hotel : - | |
| 2 | SOP Pajak Restoran | - |
| 3 | SOP Pajak Hiburan | |
| 4 | SOP Pajak Penerangan Jalan | |
| 5 | SOP Pajak Parkir | |
| 6 | SOP Pajak Makan - Minum SKPD | |
| 7 | SOP Pajak Hiburan Tertentu | |
| 8 | SOP Pajak Reklame | -- |
| 9 | SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | |
| 10 | SOP Pajak Air Tanah | -- |
| 11 | SOP Pajak Sarang Burung Walet | |
| 12 | SOP Pajak BPHTB | -- |
| 13 | SOP Pajak PBB-P2 | -- |

## C. BIDANG ANGGARAN

--

-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD & RKA PPKD | |
| 2 | - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belnja Daerah (APBD) | - |
| 3 | Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD | |
| 4 | Evaluasi & Penetapan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan KOH Penjabaran APBD | |
| 5 | Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD & RKA PPKD Perubahan APBD | |
| 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belnja Daerah (APBD) | |

·-

| 7 | Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Evaluasi & Penetapan Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD |
| 9 | - Pengelolaan Sistem Infonnasi Keuangan Daerah |
| 10 | Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) |
| 11 | Verifikasi DPA/DPPA-SKPD/SKPKD |

## D. BIDANG PERBENDAHARAAN

-

--

··-

-

·-

·-

·-

-

·-

--

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) | |
| 2 | Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) | |
| 3 | Pelaporan Dana Bantuan Propinsi | - |
| 4 | Pelaporan Dana Hibah Kepada Pemerintah Pusat | |
| 5 | Pelaporan Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) | |
| 6 | Penerbitan Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) | -- |
| 7 --- | Pelaporan Kas Pembantu Penerimaan Harian -- - | ··- |
| 8 | Pelaporan Kas Pembantu Pengeluaran Harian ---- | |
| -· 9 | Pembuatan Buku Kas Umum Kas Daerah | ··-·- |
| 10 | Pencatatan Register Penutupan Kas | - |
| 11 | Pembuatan Laporan Perhitungan Keuangan Bulanan Kas Daerah | ·- |
| 12 | Pelaporan Rekonsiliasi Bank | ·- |
| 13 | ------- Pelaporan Konfirmasi Dana Transfer | ·- |
| 14 | Pelaporan Realisasi Pemotongan Pajak Bulanan | - - |
| 15 | Pengesahan Surat Perintah Pencairan Bank (SP2B) | |
| 16 | Penerbitan SKPP | ·- |
| 17 | Pengajuan Perubahan Gaji | -- |
| 18 | Pengajuan SPP-SPM Gaji | |
| 19 | Pelaporan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) | |

## E. BIDANG PEMBUKUAN

··-

·-

-

·-

·-

·-

--

-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | --·--- Penyusun Rancangan Peraturan Walikota KOH Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | |
| 2 | Penyusun Rancangan Peraturan Daerah KDH Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ---------- | ··- |
| 3 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan KDH Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | ·- |
| 4 | Rekonsiliasi | |
| 5 | Pembuatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | |
| 6 | Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ·- | - |
| 7 | Pembuatan Laporan Semester ------ | ·- |
| 8 | Pembuatan Laporan Triwulan | ·- |
| 9 | Pembuatan Laporan Keuangan Bulanan -- --- | ·- |
| '---- 10 | Akuntansi Selain Kas | -- |
| 1 1 | Akuntansi Penerimaan Kas | |
| 12 | Akuntansi pengeluaran Kas | |

## F. BIDANG ASET

--

·-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pembuatan Surat Dinas Penyampaian Laporan RKB dan RKPB SKPD | ·- |
| 2 | Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Kota Singkawang | |
| 3 | Pembuatan Surat Dinas Penyampaian Laporan DRTB dan DRTPB SKPD | |
| 4 | Prosedur Mutasi barang di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang | |
| 5 | - Penyusunan Draft Keputusan Walikota tentang Penetapan DKBMD dan DKPBMD Kota Singkawang | |
| 6 | Pembuatan Surat Dinas Penyampaian Laporan Semesteran Barang Milik Daerah SKPD | |
| 7 | Penyusunan Buku Induk Inventaris Kota Singkawang | |
| 8 | Penyampaian Laporan Semesteran Barang Milik Daerah SKPD | |
| 9 | Pengadaan Barang Milik Daerah | |
| 10 | Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah | |
| 11 | Keputusan Penyimpan dan Pengurus Barang | |


·----

| 12 | Penghapusan Pengurusan Usulan | |
|------|----------------------------------------------------|---------|
| 13 | Pemindatanganan ·--· Pengurusan Usulan (Penjualan) | |
| 14 | nganan (Hibah) BMD Usulan Pemindahta | --+---- |
| 15 | Sewa BMD | |
| 16 | g Milik Daerah Pinjam Pakai Baran | |
| 1 7 | g Milik Daerah Pengamanan Baran | |

···-

·-

--·

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004

YASMALIZAR\_SH