PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor MOR Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (berlaku 28 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NO MOR 57 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5494);
Menetapkan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
5. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
7. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. 14.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kot.a Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISKESKB adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk clan keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Aset; dan
3. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional;
2. Seksi Pengendalian Makanan, Minuman dan Bahan Berbahaya; dan
3. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:
1. Seksi Pembiayaan Kesehatan;
2. Seksi Sistem lnformasi Kesehatan; dan
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perizinan.
- g. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas :
1. Seksi Pengendalian Penduduk;
2. Seksi Keluarga Berencana; dan
3. Seksi Keluarga Sejahtera.
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Kepala Dinas

## Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat ( 1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan se bagian tugas Dinas dalam mengoordinasi kan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Aset; dan
- c. Subbagian Program dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretariat.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Masyarakat

## Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kesehatan keluarga dan gizi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

- ( 1) Bi dang Kesehatan Masyarakat se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

## Pasal 15

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kesehatan keluarga dan gizi;
- c. melaksanakan pelayanan, peningkatan dan penanggulangan masalah kesehatan ibu dan anak di puskesmas;
- d. melaksanakan program penurunan kasus kesakitan;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompetensi, kemitraan bidan dan dukun melahirkan;
- f. melaksanakan pemantauan pertumbuhan balita dan penyuluhan ASI;
- g. melaksanakan upaya pelayanan gizi masyarakat;
- h. melaksanakan pemetaan status gizi buruk;
1. melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi, advokasi, KIE serta konseling KRR;
- J. melaksanakan pembinaan kesehatan LANSIA; dan
- k. melaksanakan pelayanan kesehatan penderita kekerasan terhadap anak dan KDRT yang berhubungan dengan reproduksi.
- (2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan penyelenggaraan promosi kesehatan dalam upaya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup sehat/pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. melaksanakan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
- e. melaksanakan peningkatan kemitraan dengan LSM dan Ormas; dan
- f. melaksanakan pengembangan Kota Sehat dan pengembangan sarana dan metode promosi kesehatan.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. melaksanakan pencegahan, penanggulangan pencemaran lingkungan dan penyehatan lingkungan yaitu pembinaan dan pengawasan air bersih/ air minum;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tempat umum dan pengolahan makanan dan minuman (TUPM);
- e. melaksanakan pembinaan teknis pemeriksaan yang diperlukan untuk penerbitan rekomendasi dan/ atau sertifikat laik sehat klinik sanitasi, inspeksi sanitasi, partisipatori dan pemantauan rumah sehat;
- f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan limbah rumah tangga dan industri;
- g. melaksanakan pengawasan tempat pembuangan sampah sementara dan akhir (TPS dan TPA);
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pestisida;
- i. melaksanakan pemeriksaan cholinestrerase darah petani;
- j. melaksanakan pengawasan pencemaran udara; dan
- k. melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan olahraga.

## Bagian Keempat

## Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

## Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bi dang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis surveilans dan imunisasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

## Pasal 19

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis surveilans dan imunisasi;
- c. melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi di daerah;
- d. melaksanakan penyelidikan dan pencegahan kejadian luar biasa di daerah; dan
- e. melaksanakan pembinaan dan pelayanan imunisasi.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. melaksanakan pencegahan, pengamatan penang­ gulangan dan pengendalian penyakit menular; dan
- d. melaksanakan penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat wabah di daerah.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- c. melaksanakan pencegahan, pengamatan penang­ gulangan dan pengendalian penyakit tidak menular; dan
- d. melaksanakan penyelenggaraan operasional penang­ gulangan masalah kesehatan akibat bencana dan kesehatan jiwa.

## Bagian Kelima

## Bidang Pelayanan Kesehatan

## Pasal 20

- ( 1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, pengembangan program, sarana prasarana, peningkatan mutu, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional, pengendalian makanan, minuman dan bahan berbahaya, farmasi dan perbekalan kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan clan pengendalian, pembinaan teknis, pengembangan pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional; b\_
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian makanan, minuman dan bahan berbahaya; c
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian dan pembinaan teknis bidang farmasi dan perbekalan kesehatan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. f.

## Pasal 22

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional;
- b. Seksi PengendaJian Makanan, Minuman dan Bahan Berbahaya; dan
- c. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang KepaJa Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

## Pasal 23

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (1) huruf a mempunyai tugas : dan ayat
- a. menyusun rencana dan program kerja Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Tradisional Seksi dan
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
- c. melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- d. melaksanakan upaya kesehatan pada daerah terpencil dan rawan; dan
- e. melaksanakan akreditasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta pengobatan tradisional empiris, kompelementer dan integrasi. e
- (2) Seksi Pengendalian Makanan, Minuman dan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Makanan, Minuman dan Bahan Berbahaya;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pengendalian makanan, minuman dan bahan berbahaya;
- c. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan makanan minuman dan bahan berbahaya yang beredar; C
- d. melaksanakan pembinaan industri pangan rumah tangga, pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;
- e. melaksanakan layanan pemeriksaan pangan untuk proses pengajuan perizinan industri rumah tangga; dan
- f. melaksanakan pengamanan makanan dan bahan berbahaya yang beredar serta sertifikasi penyuluhan keamanan pangan.
- (3) Seksi Fannasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan petunjuk teknis bidang farmasi dan perbekalan kesehatan;
- c. melaksanakan pengawasan pemeriksaan obat-obatan dan alat kesehatan yang beredar;
- d. melaksanakan pembinaan sarana pelayanan dan tenaga kefannasian;
- e. melaksanakan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin di daerah;
- f. melaksanakan pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan; dan
- g. melaksanakan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Ke las I.

## Bagian Keenam Bidang Sumber Daya Kesehatan Pasal 24

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf f mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya kesehatan meliputi pembiayaan kesehatan, pengelolaan sistem informasi kesehatan, pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan dan perizinan.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sumber daya kesehatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaksanaan pembiayaan kesehatan;
- c. penyiapan bah.an dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sistem informasi kesehatan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan perizinan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 26

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas :
- a. Seksi Pembiayaan Kesehatan;
- b. Seksi Sistem Informasi Kesehatan; dan
- c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perizinan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

- (1) Seksi Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembiayaan Kesehatan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pembiayaan kesehatan; dan
- c. melaksanakan pengelolaan pembiayaan kesehatan masyarakat antara lain subsidi pelayanan kesehatan masyarakat, asuransi kesehatan, manajemen kepersertaan, pelayanan kesehatan dan pendanaan asuransi kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, pengembangan JPKM dan pengembangan Managed Care.
- (2) Seksi Sistem Inforrnasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Sistem Informasi Kesehatan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan clan petunjuk teknis sistem informasi kesehatan;
- c. melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) melalui pengembangan sistim pencatatan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP), jejaring bank data kesehatan, aplikasi sistem inforrnasi kesehatan, Sistem informasi kesehatan daerah online (SIKDA Online), Puskesmas Online dan Local Area Network (LAN), penataan jaringan informasi kesehatan, pemanfaatan network system, Sistem Informasi Geografis (GIS), Teknologi informasi kesehatan; dan
- d. melaksanakan penyusunan indikator standar pelayanan minimal (SPM) Kesehatan, Profil Kesehatan, Kesehatan dalam angka.
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perizinan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia clan perizinan;
- c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan untuk pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan; dan
- d. melaksanakan penerbitan izin praktik, izin kerja tenaga kesehatan clan izin sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 28

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf g mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( 1) Bi dang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keluarga berencana;
- b. penyiapan bahan clan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian penduduk;
- c. penyiapan bahan clan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan clan pengendalian, pembinaan teknis keluarga berencana;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis keluarga sejahtera;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Keluarga Berencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 30

- ( 1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian Penduduk;
- b. Seksi Keluarga Berencana; clan
- c. Seksi Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

## Pasal 31

- ( 1) Seksi Pengendalian Penduduk se bagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Penduduk;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian penduduk;
- c. melaksanakan pendataan dan pemetaan kuan titas dan kualitas penduduk, sistem informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- d. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- e. melaksanakan penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.
- (2) Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Keluarga Berencana;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis keluarga berencana;
- c. melaksanakan advokasi dan KIE;
- d. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi dan dukungan pelayanan KB;
- e. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB;
- f. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB / PLKB); dan
- g. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja.
- (3) Seksi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Keluarga Sejahtera;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis keluarga sejahtera;
- c. melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Bina Keluarga Balita, pembinaan ketahanan remaja dan Bina Keluarga Lansia dan rentan; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro (meningkatkan usaha kelompok UPPKS).

## Bagian Kedelapan

## UPT

## Pasal 32

- (1) UPI' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPI' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan W alikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kesembilan

## Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf i mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

## Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/ tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

## BABV

## TATA KERJA DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu

Tata Kerja

## Pasal 35

- ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 36

- ( 1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 37

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tu.gas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## BAB VII

## KEPEGA WAIAN

## Pasal 38

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan pegawai pada jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat jabatan dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan W alikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi dan/ atau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja dibidang administrasi.
- (6) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (8) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (9) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh W alikota.
10. (lO)Uraian jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.

## BAB VIII

## JABATANPERANGKATDAERAH

## Pasa139

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan