Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKANBADAN PENYELESAIANSENGKETAKONSUMEN PADA KqTA SOLOK, KOTA CILEGON, KABUPATENPINRANG, KABUPATENLAMPUNG BARA T, KABUP ATEN KETAPANG,KABUPATEN LOMBOK UTARA, KABUPATEN SUMBAWA, KABUPATENBERAU,KABUPATENSUKOHARJO, KABUPATEN TEMANGGUNG, DAN KABUPATENMAROS (berlaku 10 Mei 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan:
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
KEPlITUSAN PRESIDtN REPUBLIKINDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKANBADAN PENYELESAIANSENGKETAKONSUMEN PADA KqTA SOLOK, KOTA CILEGON, KABUPATENPINRANG, KABUPATENLAMPUNG BARA T, KABUP ATEN KETAPANG,KABUPATEN LOMBOK UTARA, KABUPATEN SUMBAWA, KABUPATENBERAU,KABUPATENSUKOHARJO, KABUPATEN TEMANGGUNG, DAN KABUPATENMAROS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden ten tang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIANSENGKETA KONSUMEN PADA KOTA SOLOK, KOTA CILEGON, KABUPATEN PINRANG, KABUPATEN LAMPUNG BARAT, KABUPATENKE'i'APANG, KABUPATENLOMBOK UTARA, KABUPATEN SUMBAWA, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN SUKOHARJO, KABUPATENTEMANGGUNG, DAN KABUPATENMAROS.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSKdi tempat domisili konsumen atau pada BPSKyang terdekat.
Pasal 3
## Pasal3
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 49
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIANSENGKETA KONSUMEN PADA KOTA SOLOK, KOTA CILEGON, KABUPATEN PINRANG, KABUPATEN LAMPUNG BARAT, KABUPATENKE'i'APANG, KABUPATENLOMBOK UTARA, KABUPATEN SUMBAWA, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN SUKOHARJO, KABUPATENTEMANGGUNG, DAN KABUPATENMAROS.
Pasal l ...
HAR,!\'p Ki:':MBALT
DOKUMENTAsr PUU SEKRETARIAT KABINET
PRES!IDEN REPUBLIK INDONESIA
2
Pasall
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya. dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kota Solok, Kota Cilegon, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Larnpung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Ternanggung, dan Kabupaten Maros.
Pasal2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSKdi tempat domisili konsumen atau pada BPSKyang terdekat.
Pasal3
Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran . Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2011

Verifikasi: PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, ttd. DR. H. SUSILOBAMBANGYUDHOYONO