PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor 9I Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN IVALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 9I TAHUN 2015 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TENTANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
- Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar objek belanja yang sama pada jenis belanja yang sama, antar rincian objek belanja pada objek belanja yang sama dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyatakan apabila pendapatan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan pendapatan transfer
Mengingat lainnya diperoleh setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2076 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
- C bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas sebagai dasar pelaksanaan pergeseran tersebut perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2076.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
\J
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2OQ4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381 ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7 r2l;
(/
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor a5O2l ;
- l2.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576\ ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
- l8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20iO tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
V
)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 1 2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 1 0 tentang pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyrrsunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 I tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 20 12 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 I tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 20 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
7. 25.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03 ) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Qrganisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04 ) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
2. 27.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2Ol1 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 1s);
30. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 3);
6. 3l.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor
Menetapkan
13).
32.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (iembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 1 1).
MEMUTUSKAN:
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PBNJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ke ll Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang memuat kegiatan pada beberapa SKPD berupa : 1
- a. Pergeseran Anggaran antar objek belanja pada jenis belanja yang sama, antar rincian objek belanja pada objek belanja yang sama pada beberapa SKPD.
- b. Pengalokasian pendapatan dan belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik yang belum dialokasikan pada APBD awal.
- c. Pengalokasian pendapatan dan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan Propinsi yang bersifat khusus yang belum dialokasikan pada APBD awal.
- d. Penyesuaian program dan kegiatan yang bersumber dari DAK fisik dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian terkait.

U

2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Q76 semula Rp. 836.595.428.077,bertambah Rp. 7.L34.473.240,-, dengan rincian sebagai berikut :

## a. PENDAPATAN DAERAH

a. Semula

Rp. 764 ,279.917 .067 ,-

b. Bertambah

Rp. 7.t34.473.240

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp. 771.414.39O.307,-

## b. BELANJA DAERAH

- a. Semula

Rp. 836.595.428.077,-

b. bertambah

Rp 7 .134.473.240

Jumlah belanja setelah perubahan

Rp.8a3.729.901.317,-

Surplus/Defisit (setelah perubahan)

Rp. (72.315.51 1.010,-)

## c. PEMBIAYAAN DAERAH

## 1 . Penerimaan

- a. Semula

Rp. 72.3).5.511.0 i 0,-

- b. Bertambah

Rp

O

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp. 72.3t5.5r1.0i0,-

2. Pengeluaran

- a. Semula

Rp. 0,-

b. Bertambah

Rp. 0

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.0,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 72.315.511.010.-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

U

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal l+ j4e( gplb

\r'lr,ooro PAYAKUMBUH


M


RIZA FALEPI

t

Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal W Ve( yab

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBU


BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR U


?

t

bln ata

Halaman : 24-24

| l{omor Uru | Uraia n | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Bertambah / (Berkurang) | Bertambah / (Berkurang) |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2.3.45. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga | 200.403.000 | 200.403.000 | | |
| 2 2 3_45.01 | Belanja modal pengadaan Peralatan Olahraga | 200.403.000 | 200.403.000 | | |
| I | JUMLAH BELANJA | 836.595.428.077 | 443.7 29 _901 _347 | 7.',131.173.210 | 0,85 |
| I | SURPLUS(OEFrStr) | (72.315.511.010) | (72.315.511.010) | | |
| t. | PEMBIAYAAN DAERAH | 72.315.511.010 | 72.315.511.010 | I I | |
| 1.1 | Pene maan Pembiayaan Daelah | 72,315.511.010 | 72.315.511.010 | I | |
| ].1.1. | Sisa Leblh Perhitungan Anggaran Oaerah Tahun Sobelumnya | 72.315.511.010 | 72.315.511.010 | I | |
| l.'t.1.04. | Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya | 72.315,511.010 | 72.315.511.010 | | |
| ].1.1 04 01 | Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung | 43 110 953 947 | 43 110 S53 947 | | |
| 3.1.1 04 02 | Belanja Pegawai dari Belanja Langsung | 4.380 683.5s9 | 4.380.683 s59 | | |
| 3.1 1 04 03 | Belanja Barang dan Jasa | 10.221 .554.972 | 10 .221 .594 .57 2 | | |
| 1110404 | Belanla N.4odal | M .642.27I .532 | 14 602.27a 532 | | |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAT.I | 7 2.3't 5.5't ! _01 0 | 72.315.511.010 | | |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| | PEMBIAYAAN NETO | 72.315.5'11.010 | 72.315.511.010 | | |
| = | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHU BERKENAAN (SILPA) | | | = | |

[.3ga(umoun, 17 Mer 2016 -w

r,,

)'/*tz

F^LEP'

+1


I

=

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|------|-----|
| 2.O4.2.O4 01 .'t7 .01 5.2.2.41 | Belanja Bahan Pakai Habis | 781.000,00 | 781.000,00 | | | |
| 2.04.2.O4.01 .17 .01 .5.2.2.01 .41 | Belanja alat tulis kantor | 781.000 00 | 781.000,00 | | 000 | |
| 2.04.2.O4.01. 1 7.01.5.2.2.46. | Eelanja Cetak dan Penqqandaan | 78.165.000,00 | 78.165.000,00 | | 0,00 | |
| 2.O4.2.O4.01 .17 .01 .5.2.2_06.41 | Belanja cetak | 78.000.000 00 | 78 000 000 00 | | 000 | |
| 2 41.2.O4.O1 .17 .01 .5.2.2.06 02 | Belania Penggandaan | 165 000 00 | 165.000 00 | | 000 | |
| 2 _04 _2 _A1_O1 _17 _O1 _5_2_2_11 | Belanja Makanan dan Minuman | 972,000,00 | 972.000,00 | | 0,00 | |
| 2-04 -2-A4-O1 -17 -O1 -5-2-2-11 -02- | Belania makanan dan minuman rapat | 972.000,00 | 972.000 00 | | 0.00 | |
| 2.A4 2 04.01 _17 _06. | PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN | 14.909.000,00 | 14.909.000,00 | | 0,00 | |
| 2.04.2.04.A1 .17 .06 _5 _2_1 _ | BELANJA PEGAWAI | 7.400.000,00 | 7..100.000,00 | | 0,00 | |
| 2.04.2_O4.01 .17 .46.5.2.1 .01 | Honorarium PNS | 7.400.000,00 | 7.400,000,00 | | 0,00 | |
| 2.04_2.O4.01 .17 .06.5.2.1 .O1 .O1 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatran | 7 400 000 00 | 7.400.000.00 | | 0,00 | |
| 2.O4.2.O4.0'1. 1 7.06.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.509,000,00 | 7,509.000,00 | | 0,00 | |
| 2.O4.2 04 01 17.46.5.2.2.01. | Eelanja Bahan Pakai Habis | 89'1.000,00 | 894.000,00 | | 0,00 | |
| 2.44.2.O4.01 .17 .06.5.2.2.41 .01 | Belanja alat lulis kantor | 894 000 00 | 894.000.00 | | 0,00 | |
| 2 _A4_2 04 01 .17 .06.5.2_2.A6 _ | Eelanja Cetak dan Penqqandaan | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | | 0,00 | |
| 2.44.2.O4.O1. 1 1.06.5.2 _2.06.02. | Belanja Penggandaan | 825.000,00 | 825.000 00 | | 000 | |
| 2 04 2.04 01 17.06.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan (+ Cover) | 540.000.00 | 540 000 00 | | 0,00 | |
| 2.04 2 A4 01 17 06.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | s.250,000,00 | 5.250.000,00 | | | |
| 2 _04 _2_O4_O1 _17 _06_5_2_2_11 _O2 | Belanja makanan dan mrnuman rapat | 5.250,000,00 | 5.250.000.00 | | 000 | |
| 2.44.2.04.O1 .17 .OA | PENINGKTAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEIJIITRAAN PARIWSATA | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | | 0,00 | |
| 204 2.4441 1T Oe 5 22. | BELANJA BARANG DAN JASA | 16.500_00o,oo | 16.500.000,00 | | 0,00 | |
| 2 _O4.2.O4.41.1 7.08.5.2.2.O7 | a€lanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | | 0,00 | |
| 2.O4.2.O4.A1 1T OA.5.2.2.07 02 | Belanla sewa gedung/kantor/tempat | 16.500.000.00 | 16_500.000 0! | | 000 | |
| | Jumlah Belanja | 13717 88427100 | 13717 AA427100 | | 000 | |
| | Surplus/{Defisil) | (13.036 084.271.00) | (13.036.084.271001 | | | |


u

| 92 | TK ISLAM TARBIYAH | TALANG, Payakumbuh Barat | 35.400.000 |
|------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| 93 | TK ISTIQLAL | LABUH BASILANG, Payakumbuh Barat | 36.O0O.000 |
| 94 | TK ISTIQOMAH | BULAKAN BALAI KANDI, | 36.000.000 |
| 95 | TK NURUL FALAH | PAKAN SINAYAN, | 36.O00.000 |
| 96 | TK PKK IBUH | IBUH, Payakumbuh Barat | 36.000.000 |
| 97 | TK PPI | TANJUNG GADANG, Payakumbuh Barat | 36.000.o0o |
| 98 | TK TUNAS HARAPAN | PARIT RANTANG, Payakumbuh Barat | 36.OOO.OOO |
| 99 | TK TUNAS NAGORI | BALAI NAN DUO, Payakumbuh Barat | 12.000.o00 |
| 100 | PAUD AL FATHONAH | PADANG SIKABU, Latina | 9.600.o00 |
| 101 | PAUD AL JIHAD | PARIK MUKO AID. Latina | 10.800.000 |
| 't02 | PAUD ARRUHAMMA | SUNGAI DURIAN, l,atina | 36.OOO.OOO |
| 103 | PAUD BUNAYYA | KOTO PANJANG DALAM. l,atina | 24.000.0o0 |
| 104 | PAUD DAHLIA | PARAMBAHAN, Latina | 9.600.000 |
| 105 | PAUD MARDHATILLAH | KOTO PANJANG PADANG, Latina | r8.000.000 |
| 106 | PAUD M]FTAHUL FALAII | SUNGAI DURIAN, latina | 15.000.000 |
| | JUMLAH | | 6.932.600.OOO |

Payakumbuh, 17 Mei 2016


P