PERATURAN BUPATI MA Nomor 101 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR !~ TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
:a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nom or 60 Tahun 2014 ten tang Dana De sa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.0?/ 2016 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 20 16;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495};
5. 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 244,
6. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Yang dan 57 ,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Menetapkan
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
4. 15 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05);
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut
- 1 Ketentuan 2, Pasal 1 diubah dan diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni 13a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: angka angka angka
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tabalong
- 3 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 4
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
4. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) .
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan setelah Kepala Daerah menerima dari Kepala Desa
- a. Peraturan Desa mengenai APBdesa tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Daerah menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
Pasal 5
- (1) Dana Desa digunakan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan desa, meliputi:
- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur / sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat; dan
6. Pembangunan; pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;
8. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- f. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan. desa
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- C. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
13. b Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
14. d Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan desa /hutan kemasyarakatan;
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes;
17. g Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
18. h Bidang kegiatan ekonomi lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.
Pasal 7
- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
3. a Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya: dan
- b. Laporan realisasi penggunaan dana tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. tahap
- (5) Laporaan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. 5 Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dihapus
- (2) dihapus
- (1) dihapus
11. 6 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Kepala Daerah menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa tahun anggaran berjalan dan/atau laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa tahun anggaran berjalan dan/atau laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.
- (3) Kepala Daerah mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar .
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
6. 7 Ketentuan Bab V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus
- (1) dihapus
- (2) dihapus
- (3) dihapus

BAB V

DIHAPUS

Pasal 10

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong


Ditetapkan di Tanjung tanggal 8(6 pada

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung tanggal 9 Me7 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR