Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERTAN GGU NGJAWABAN PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu disusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentan g Pertan ggun gj awaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1BB/ l34lKPTSi 0 L3l2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Pamekasan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
3. Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 4.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l\; 7
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3Q; 8,
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50ae); L
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20Il tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20II Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5%a); 10.
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2I0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a028); 12.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5a0l; 13.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor I71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 14.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57fl; 15
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); 16.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576\, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s 155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 19.
23. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6A\; 20.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat; 21.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 22
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang StAndar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I1' Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor I23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57I7);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20TT;
27. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikatif Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20II tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E); 31.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E); 32.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3) ; 33.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4) ; 34.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 9) ; 35.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ; 36
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ; 37.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 20IO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perrzinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D); 38.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C); 39
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
14. 41 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) ;
15. 42 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 lentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri D) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 7) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2Arc2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 20LS tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor B);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAI\ APBD TAHUN ANGGARAN 2015.
Menetapkan :
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan opersional;
- f. laporan arus kas catatan atas laporan keuangan.
- e. laporan perubahan ekuitas; dan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a sebagai berikut :
- a. Pendapatan Daerah
..Rp1.681,794,669.633,19
- b. Belanja Daerah surplus/ (defisit)
,...Rpi.751.i55.310.591,52
...(Rp 69.360.640.958,33)
- c. Pembiayaan Daerah :
- i) Penerimaan
...
.,...,..,...,Rp 335.207.636.361,66
- 2) Pengeluaran...
...,...Rp 12,614.681.537,73
Surplus/(defisit)
...,.,.,
...,...,Rp 322.592,954.823,93
Pasal 3
- (1) , Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp13.412.42+.476,90 dengan rincian sebagai berikut :
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp234.418.495.926,43 dengan rincian sebagai berikut :
- b. Realisasi,...,...,
- a. Anggaran belanja setelah perubahan ,... Rp1.985.573.806,517,95
- a. Anggaranpendapatansetelahperubahan Rp1.668.382,245,156,29
- b. Rea1isasi..., Seiisih lebih/(kurang)...
Rp1.681.794.669.633.19
Rp 13,412.424.476,90
Selisih lebih/(kurang) ...,...
...,..,,.,,..Rp1.751.155.310.591.52
...,...(Rp 234.418.495.926,43\
- (3) Seiisih anggaran dengan reaiisasi Surplus/(Defisit) sejumlah
2. Rp247.830.920,403,33 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/(defisit) setelahperubahan ...,(Rp 317.191,561.361,66)
(Rp 69.360.640.958.33)
(Rp 247.830,920.403,33)
- b. Realisasi ... Selisih lebih/(kurang)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumiah Rp22.875.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
3. a, Anggaran penerimaan pembiayaan
- b. Rea1isasi...
setelah perubahan
Rp 335.184.761,361,66
Selisih lebih/(kurang) .,.,...,...
Rp 335.207.636.361.66
,,,...,..,.,.., Rp 22.875,000,00
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp5.378.518.462,27 dengan rincian sebagai berikut :
2. a, Anggaran pengeluaran pembiayaan
- b. Realisasi,...,.,...
.,...,...,...,Rp 17.993.200.000,00
Setelah Perubahan
Selisih lebih/(kurang) ...,...
.,...,...Rp 12,614.681.537,73
...(Rp 5.378.518,462,27)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp5.401 .393.462,27 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
Rp 317.191,561.361,66
- b. Rea1isasi...,...,... selisih lebih/(kurang)..,... ...,...
Rp 322.592.954.823.93
Rp 5.401.393.462,27
Pasal 4
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :
- 1 Saldo Anggaran Lebih Awal
- 2 Penggunaan SAL
- 3 Sub total (1 - 2).,,...,,.
- 4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)...
- 5 Subtotal (3 + 4)...,...
- 6 Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya...,...
- 7 Lain-lain
- B Saido Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7).,...,...,...,.
Rp 335.184,761.361,66
Rp 335. 184.76 1.36 1 .66
Rp
Rp
253.232.313.865.60
Rp
253.232.313.865,60
Rp
Rp
Rp
253.232.313,865,60
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
- a. Jumlah aset ...
...Rp 2.512.081 .247.821,94
- b. Jumlah kewajiban
...,...,...Rp 1.832,481 .236,79
- c. Jumlah ekuitas dana ...
...Rp 2.510.248.766.585,15
Pasal 6
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pendapatan operasional..,...,.., Rp1.769,939,588.784,48
- b. Beban 0perasi0nal...
.. Rp1.453.567.909.390.98
- c. Surplus/(defisit) dari kegiatan operasi,,.
... Rp 316,371.679.393,50
- d. Surplus/(defisit) dari kegiatan non 0perasi...,... Bp=
0.00
- e. Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa...,..,.,... Rp 316.371 .679.393,5A
- f. Pos luar biasa..,...
Rp. (2.3S3.8a6.a95,00)
- g. Surplus/(defisit) 1O...,.,.
...,..,,.., Rp, 313.987,832,898,50
Pasal 7
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015...,...Rp 335.278.874.861,66
- b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi ...Rp 334.894,591.615,10
3. c, Arus kas bersih dari aktivitas investasi/ investasi aset non keuangan
..(Rp a59.628.101.909,00)
- d. Arus kas bersih dari akivitas Pendanaan/ Pembiayaan
- e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non Anggaran...
3. f.
...,... Rp
- Saldo kas akhir per 3l Desember 2015 ...
22.875.000,00
Rp
12.381.301,00
Rp 253.338.808.666,60
Pasal 8
| Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf f per 3l | Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf f per 3l | Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf f per 3l |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Desember Tahun 2015 sebagai berikut : a, Ekuitas Awa1...,,.. | Rp 2.7 a6 356. 524,835,04 | Rp 2.7 a6 356. 524,835,04 |
| b. Suplus/ Defisit-10... | Rp | 313.987.832.895,50 |
| c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar.. | (Rp | 550.095.591.148,39) |
| d. Kenaikan/ Penurunan Ekuitas,. | (Rp | 236.i07.758.2a9.89) |
| e. Ekuitas Akhir.,... | Rp | 2.510.248.766.585, 1 5 |
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran L7

Lampiran L8

Lampiran I.9

Lampiran I.10

Lampiran I.11

- b. Lampiran II

Laporan realisasi anggaran ;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;

Daftar piutang daerah ;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;

- Daftar realisasi penambahan dan pengurangan Asset lainnya;

- Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah ; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Laporan Keuangan Daerah

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 14 $eptember 2016 PLH. SEKRETARIS DAERAII KABUPATEIT PAMEI(ASATT,


## MOHAMAD ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR Z

## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2l'terdiri atas :

- a. laporan realisasi anggaran;
- c. neraca;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- g. catatan atas laporan keuangan;
- f. laporan perubahan ekuitas;
- h. laporan kinerja; dan
- i. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal L2

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 1"4 September 2016

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII