PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BUKIT KERMAN (berlaku 3 Mei 2012)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bukit Kerman;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN BUKIT KERMAN.
PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bukit Kerman di Kabupaten Kerinci.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH
Pasal 3
Kecamatan Bukit Kerman adalah berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Gunung Raya dan Kecamatan Batang Merangin, yang meliputi :
- a. desa Pasar Kerman;
- b. desa Lolo Gedang;
- c. desa Lolo Kecil;
- d. desa Lolo Hilir;
- e. desa Tanjung Syam;
- f. desa Talang Kemuning;
- g. desa Pondok;
- h. desa Muak;
- i. desa Pengasi Lama;
- j. desa Pulau Pandan;
- k. desa Pulau Sangkar;
- l. desa Bintang Marak;
- m. desa Karang Pandan; dan
- n. desa Pengasi Baru.
BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN
BAB III - BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN
Pasal 4
- (1) Kecamatan Bukit Kerman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batasbatas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Keliling Danau dan Danau Kerinci;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gunung Raya;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Keliling Danau dan Danau Kerinc Dan Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Batang Merangin dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (2) Batas-batas Wilayah Kecamatan Bukit Kerman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah Kecamatan Bukit Kerman sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Luas Wilayah Pasal 5

Luas Wilayah Kecamatan Bukit Kerman adalah 21, 099 Ha.

## BAB IV

## IBUKOTA KECAMATAN Pasal 6

Ibukota Kecamatan Bukit Kerman adalah desa Pondok.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 3 Mei 2012

BUPATI KERINCI, dto MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

DASRA