Unknown BUPATI SERDANG BEDAGAI TENTANG Nomor PERIZINAN Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATENSERDANGBEDAGAI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang e :
PROVINSI SUMATERA UTARA BUPATI SERDANG BEDAGAI
PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR j., · TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATENSERDANGBEDAGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
- a. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, perlu melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan uru.san pelayanan terpadu satu pintu;
..
Serdang Bedagai; ) c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d al am huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
--~~~~~~~~--
Mengingat
·
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
--
-·-
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
·----
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
r:
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpad u di Dae rah;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 931);
~
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun N\_A\_S\_1--, 2013 Nomor 1138);
. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137);
Menetapkan
--
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah .
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpad u Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMP2TSP adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-/
=·· , ...
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2
- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, Bupati Serdang Bedagai mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

--~~~~~~~~~--

## Pasal 3


PARAF

agaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: -~ s Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan

- a. menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin/non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

KOORDINASI

- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan dan non perizinan.
- c. menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Bupati.
- d. memberikan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ;
- e. melakukan pemungutan retribusi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




## Pasal 4

Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat ditambah dan diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 5

- ( 1) Kepala Dinas menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perizinan dan non perizman yang mempunyai dampak penting dan luas.
- (3) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait.

## Pasal 6

- (1) DPMP2TSP dalam memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMP2TSP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi setiap bulan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

## Pasal 7

6 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinari dan . I on perizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan L-J.--...L-.Jj-&amp;...\_,\_\_..A,... \_\_ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut bidang dan jenisnya masing-masing. 2 3

ixAM°iNAsij

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9


i-

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

--~

I')

Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal Z'f Jq\_~rr' 20lt

---·-

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


H. SOEKIRMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 NOMOR ~

-&lt;..\_\_,,-

l..AMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NO MOR

: 2 "fA~N 2017

TANGGAL

: 24 ~Jl(Ju~t,I 2.Dl)

TENTANG

: PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

## DAFf AR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


| NO | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | IZIN PRINSIP |
| 2. | IZIN WKASI |
| 3. | IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH |
| 4. | IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN |
| 5. | IZIN LINGKUNGAN |
| 6. | SIUPDANTDP |
| 7. | IZIN GANGGUAN (HO) |
| 8. | IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI |
| 9. | IZIN USAHA INDUSTRI |
| 10. | TANDA DAFTAR INDUSTRI |
| 11. | TANDA DAFTAR GUDANG |
| 12. | IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL |
| 13. | IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL) |
| 14. | IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 |
| 15. | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 |
| 16. | TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA |
| 17. | IZIN PRAKTEK DOKTER |
| 18. | IZIN PRAKTEK BIDAN |
| 19. | IZIN PRAKTEK PERAWAT |
| 20. | IZIN PRAKTEK FISIOTERAFIS |
| 21. | IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISION |
| 22. | IZIN PENDIRIAN LABORATORIUM KESEHATAN |
| 23. | IZIN OPERASIONAL UNIT TRANFUSI DARAH |
| 24. | IZIN PENDIRIAN KLINIK KECANTIKAN |
| 25. | IZIN TOKO OBAT |
| 26. | IZIN PENDIRIAN OPTIK |
| 27. | IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| 28. | IZIN SALON |
| 29. | IZIN APOTEK |
| 30. | IZIN PRAKTEK APOTEKER |
| 31. | IZIN PRAKTEK ASISTEN APOTEKER |
| 32. | IZIN PRAKTEK SHINSE, TABIB DAN AKUPUNTUR |
| 33. | IZIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL KLINIK |
| 34. | IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN |
| 35. | IZIN PENDIRIAN DEPOT AIR MINUM ISi ULANG IZIN PRODUK MAKANANDAN MINUMAN |
| 36. | IZIN LAIK HYGIENE RESTORAN |
| 37. | DAN RUMAH MAKAN -------="""'· |
| 38. | IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) E./ Al\1IN ASI |
| 39. | IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP.P) |
| 40. | IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP.B) |
| 41. | SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN |
| 42. | SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGO |
| 43. | PERUBAHAN LUAS LAHAN |
| 44. | PERUBAHAN JENIS TANAMAN |
| 45. | PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN |
| 46. | PER-UU-AN DIVERSIFIKASI USAHA |
| 47. | IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL |
| 48. | IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) |
| 49. 50. | SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SIPW) |

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR if- T/t-b/1.Jf) 7 .

:

,B.o J

TANGGAL :

~ Y va.f\. (Jar/ 4o/ 7

.

TENTANG:

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINANY ANG DIKELOLA OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


| NO | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 10. 11. 13. 20. 23. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | KABAG IIL'Kl'\1 EXA.MINA ''I 6 1 PARAF KOOROINASI IZIN PRAKTEKFISIOTERAPIS IZIN PRAKTEKREFRAKSIONISOPTISION IZIN PRAKTEKBERSAMADOKTERUMUM IZIN PRAKTEKBERSAMADOKTERSPESIALIS IZIN PRAKTEKBERSAMADOKTERGIGI IZIN OPERASIONALRUMAHSAKIT(RS)KELASC DAN D IZIN OPERASIONALKLINIK BERSALIN IZIN OPERASIONALKLINIKUMUM IZIN PENDIRIANLABORATORIUMKESEHATAN IZIN OPERASIONALUNITTRANSFUSIDARAH IZIN PENDIRIANAPOTIK IZIN PENGOBATANTRADISIONAL IZIN PENDIRIANKLINIK KECANTIKAN IZIN PENDIRIANDEPOTAIR MINUM ISI ULANG IZIN PRODUKSIMAKANAN & MINUMAN IZIN PRAKTEKDOKTERUMUM IZIN PRAKTEKDOKTERSPESIALIS IZIN PRAKTEKDOKTERGIGI IZIN PRAKTEKBIDAN IZIN PRAKTEKPERAWAT IZIN PRAKTEKPERAWATGIGI IZIN PRAKTEKAPOTEKER IZIN PRAKTEKASISTENAPOTEKER JENIS PERIZINANDANNONPERIZINAN |
| 1. 2. | |
| 12. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 24. | IZIN LAIK HYGIENERESTORAN/ RUMAHMAKAN |
| 25. | KASLBBAG IZIN LEMBAGAPELATIHANDANKETRAMPILANSWASTA |
| 26. | I PER-LU-AN ~ IZIN KURSUS |
| 27. | ---··· -- IZIN USAHAPERKEBUNAN(IUP) |
| 28. | IZIN USAHAPERKEBUNANUNTUKBUDIDAYA(IUP-B) |
| 29. | IZIN USAHAPERKEBUNANUNTUKPENGOLAHAN(IUP-P) |
| 30. | IZIN USAHAPERIKANAN |
| 31. | IZIN PENDIRIANKERAMBAAPUNG |
| 32. | IZIN PENGGUNAANINSTALASIKEBAKARAN |
| 33. | IZIN PENGGUNAANINSTALASILISTRIK |
| 34. | !ZIN PENGGUNAANINSTALASIPENYALURPETIR IZIN TRAYEK, USAHAANGKUTANDANUSAHAINSIDENTIL |
| 35. | IZIN USAHAWARNET AGENPERJALANANWISATA |
| 36. | |
| 37. | |
| 38. | IZIN BIRO/ |
| | IZIN PONDOKWISATA |
| 39. | TANDADAFTARUSAHAPARIWISATA |
| 41. | IZIN USAHAPETERNAKAN |
| 42. | IZIN USAHAPEMOTONGANHEWAN |
| 43. | IZINUSAHAPUSATPERBELANJAAN |
| 44. | IZIN USAHAPENGELOLAANPASARTRADISIONAL |

&lt;&gt;;&gt;

"-.\_\_}


| 45. | IZIN REKLAME |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46. | IZIN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA |
| 47. | !ZIN PENGGUNAAN KETEL UAP, MINYAK UNTUK SETIAP KETEL IZIN PENGGUNAAN BEJANA UAP/PEMANAS AIR ATAU EKONOMISER YANG BERDIRI |
| 48. | SENDIRI/PENGUAPAN |
| 49. | IZIN PENGGUNAAN BEJANA TEKAN |
| 50. | IZIN BOTOL BAJA |
| 51. | IZIN GANGGUAN (HO) |
| 52. | !ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) |
| 53. | IZIN USAHA JASA KONTRUKSI DAN KONSULTASI (SIUJK) |
| 54. | !ZIN USAHA INDUSTRI (IUI) |
| 55. | IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) |
| 56. | TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) |
| 57. | !ZIN USAHA PENGGILINGAN PAD!, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS |
| 58. | IZIN USAHA GUDANG (IUG) |
| 59. | IZIN USAHA HOTEL |
| 60. | |
| | IZIN SALON KECANTIKAN |
| | IZIN PENDIRIAN TOKO OBAT |
| 62. | |
| | !ZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN |
| 64. 65. | !ZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL |
| 66. | !ZIN USAHA TOKO MODERN |
| 67. | IZIN PRINSIP |
| 68. | KABAG IZIN LOKASI |
| 69. | HL'KL''.\I |
| 70. | IZIN USAHA UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA |
| 71. | IZIN USAHA PERLUASAN UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MOiiYAE"ffll--rft'.fK49'El~Bi~\t I KASUBBAG |
| | USAHA |
| 72. | PER-UU-AN IZIN USAHA PERUBAHAN UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA |
| 74. | !ZIN OPERASIONAL BERBAGAI SEKTOR USAHA |
| 75. | PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING |
| 76. | ANGKA PENGENAL IMPOR |
| | IZIN LINGKUNGAN |
| 78. | |



H. SOEKIRMAN

~--

BUPATI SERDANG BEDAGAI

!