UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PERATURAN UMUM PAJAK DAERAH (berlaku 29 Mei 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perlu selekas-lekasnya ditetapkan peraturan umum tentang pajak daerah sebagai dimaksud Pasal 56 ayat (2) "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956";
- b. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, peraturan umum dimaksud sub a perlu ditetapkan dengan Undang-undang Darurat;
Memperhatikan :
a. "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956" (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6);
b. "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" (Lembaran Negara tahun 1956 No. 77);
Mengingat :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksud dengan Daerah ialah Daerah menurut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956".
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksud dengan pajak daerah, ialah pungutan Daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Mengadakan, merubah dan meniadakan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Dalam peraturan pajak daerah dimuat hal-hal yang dikenakan pajak serta dasarnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborongkan atau digadaikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Jumlah uang pajak daerah harus ditetapkan dalam peraturan pajak itu sendiri atau setidak-tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan dalam peraturan tersebut.
- (2) Penunjukan wilayah dimana suatu pajak daerah akan dipungut, demikian juga syarat-syarat tertentu mengenai kewajiban membayar pajak daerah, ditentukan dalam peraturan pajak daerah tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah.
- (2) Pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar-masuknya atau pengangkutan barang ke dalam dan ke luar Daerah.
- (3) Dalam peraturan pajak daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan.
- (4) Duta atau Konsul asing, demikian pula orang-orang yang termasuk keduataan atau konsulat asing, tidak boleh diberi pembebasan dari pajak daerah selain dengan keputusan Presiden.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Dalam peraturan pajak daerah dapat diadakan ketentuan tentang kewajiban bagi wajib pajak untuk mengisi dengan teliti daftardaftar yang disampaikan untuk diisi dan untuk memenuhi kewajiban lain yang diperlukan untuk menetapkan pajak daerah.
- (2) Terhadap pelanggaran kewajiban yang ditentukan dalam ayat (1), dalam peraturan pajak daerah yang bersangkutan dapat dimuat ancaman denda fiskal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Jika wajib pajak suatu badan hukum, dalam peraturan pajak daerah dimuat ketentuan siapa yang harus memenuhi kewajiban menurut peraturan pajak daerah itu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Dalam peraturan pajak daerah dimuat ketentuan tentang pembebasan dari kewajiban membayar pajak daerah bagi badan hukum publik, sepanjang badan ini bertindak sebagai demikian.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Dalam peraturan pajak daerah dapat diadakan ketentuan bahwa, dalam hal pajak daerah atau sebagian daripada itu tidak dibayar pada waktu yang ditentukan, jumlah yang harus dibayar itu ditambah dengan suatu persentasi atau suatu jumlah yang ditetapkan dalam peraturan pajak daerah yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Peraturan pajak daerah dapat memuat ketentuan tentang tagihan susulan:
- a. apabila pajak daerah yang ditetapkan ternyata kurang dari yang semestinya,
- b. apabila keputusan untuk mengurangi, meniadakan atau tidak mengenakan pajak daerah ternyata salah, kecuali jika kekurangan atau kesalahan itu disebabkan kekhilafan tata usaha pajak daerah yang bersangkutan, Tagihan susulan termaksud ayat (1) hanya dapat ditetapkan dalam waktu 3 tahun dihitung dari permulaan tahun pajak yang bersangkutan.
Jumlah tagihan susulan termaksud ayat (1) dapat ditetapkan setinggitingginya sampai empat kali jumlah uang tersebut.
TENTANG LAPANGAN PAJAK
BAB II
Pasal 12
- (1) Lapangan pajak daerah ialah lapangan pajak yang belum dipergunakan oleh Negara.
- (2) Lapangan pajak daerah tingkat bawahan ialah lapangan pajak yang belum dipergunakan oleh Negara atau daerah tingkat atasannya.
- (3) Apabila suatu daerah tingkat atasan telah mempergunakan suatu lapangan pajak, daerah tingkat bawahannya tidak diperkenankan memasuki lapangan itu, akan tetapi dalam peraturan pajak daerah tingkat atasan itu dapat ditentukan, bahwa daerah tingkat bawahannya diperkenankan memungut opsen atas pajak daerah tingkat atasan.
BAB II
Pasal 13
Selain yang ditunjuk dengan atau
BAB II
Pasal 14
Selain yang ditunjuk dengan atau
BAB II
Pasal 15
Selain yang ditunjuk dengan atau ## BAB III
TENTANG PENGESAHAN
BAB II
Pasal 16
Peraturan pajak daerah tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Presiden.
BAB II
Pasal 17
- (1) Peraturan pajak daerah dari Daerah tingkat ke I dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.
Peraturan...
- (2) Peraturan pajak daerah dari Daerah tingkat ke II dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang bersangkutan, yang dalam tempo 28 hari sesudah menerimanya, menyampaikan itu disertai pendapatnya dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.
- (3) Peraturan pajak daerah dari Daerah tingkat ke III dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke II, yang dalam tempo 28 hari sesudah menerimanya, menyampaikan itu disertai pendapatnya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang bersangkutan, yang seterusnya bertindak sesuai dengan ketentuan ayat (2).
Pasal 131
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 5 pada tanggal 10 Mei 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN UMUM PAJAK DAERAH.
KETENTUAN UMUM
Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksud dengan Daerah ialah Daerah menurut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956".
Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksud dengan pajak daerah, ialah pungutan Daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
- (1) Mengadakan, merubah dan meniadakan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Dalam peraturan pajak daerah dimuat hal-hal yang dikenakan pajak serta dasarnya.
Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborongkan atau digadaikan.
- (1) Jumlah uang pajak daerah harus ditetapkan dalam peraturan pajak itu sendiri atau setidak-tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan dalam peraturan tersebut.
- (2) Penunjukan wilayah dimana suatu pajak daerah akan dipungut, demikian juga syarat-syarat tertentu mengenai kewajiban membayar pajak daerah, ditentukan dalam peraturan pajak daerah tersebut.
- (1) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah.
- (2) Pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar-masuknya atau pengangkutan barang ke dalam dan ke luar Daerah.
- (3) Dalam peraturan pajak daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan.
- (4) Duta atau Konsul asing, demikian pula orang-orang yang termasuk keduataan atau konsulat asing, tidak boleh diberi pembebasan dari pajak daerah selain dengan keputusan Presiden.
- (1) Dalam peraturan pajak daerah dapat diadakan ketentuan tentang kewajiban bagi wajib pajak untuk mengisi dengan teliti daftardaftar yang disampaikan untuk diisi dan untuk memenuhi kewajiban lain yang diperlukan untuk menetapkan pajak daerah.
- (2) Terhadap pelanggaran kewajiban yang ditentukan dalam ayat (1), dalam peraturan pajak daerah yang bersangkutan dapat dimuat ancaman denda fiskal.
Jika wajib pajak suatu badan hukum, dalam peraturan pajak daerah dimuat ketentuan siapa yang harus memenuhi kewajiban menurut peraturan pajak daerah itu.
Dalam peraturan pajak daerah dimuat ketentuan tentang pembebasan dari kewajiban membayar pajak daerah bagi badan hukum publik, sepanjang badan ini bertindak sebagai demikian.
Dalam peraturan pajak daerah dapat diadakan ketentuan bahwa, dalam hal pajak daerah atau sebagian daripada itu tidak dibayar pada waktu yang ditentukan, jumlah yang harus dibayar itu ditambah dengan suatu persentasi atau suatu jumlah yang ditetapkan dalam peraturan pajak daerah yang bersangkutan.
Peraturan pajak daerah dapat memuat ketentuan tentang tagihan susulan:
- a. apabila pajak daerah yang ditetapkan ternyata kurang dari yang semestinya,
- b. apabila keputusan untuk mengurangi, meniadakan atau tidak mengenakan pajak daerah ternyata salah, kecuali jika kekurangan atau kesalahan itu disebabkan kekhilafan tata usaha pajak daerah yang bersangkutan, Tagihan susulan termaksud ayat (1) hanya dapat ditetapkan dalam waktu 3 tahun dihitung dari permulaan tahun pajak yang bersangkutan.
Jumlah tagihan susulan termaksud ayat (1) dapat ditetapkan setinggitingginya sampai empat kali jumlah uang tersebut.
TENTANG LAPANGAN PAJAK
- (1) Lapangan pajak daerah ialah lapangan pajak yang belum dipergunakan oleh Negara.
- (2) Lapangan pajak daerah tingkat bawahan ialah lapangan pajak yang belum dipergunakan oleh Negara atau daerah tingkat atasannya.
- (3) Apabila suatu daerah tingkat atasan telah mempergunakan suatu lapangan pajak, daerah tingkat bawahannya tidak diperkenankan memasuki lapangan itu, akan tetapi dalam peraturan pajak daerah tingkat atasan itu dapat ditentukan, bahwa daerah tingkat bawahannya diperkenankan memungut opsen atas pajak daerah tingkat atasan.
Selain yang ditunjuk dengan atau
Selain yang ditunjuk dengan atau
Selain yang ditunjuk dengan atau ## BAB III
TENTANG PENGESAHAN
Peraturan pajak daerah tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Presiden.
- (1) Peraturan pajak daerah dari Daerah tingkat ke I dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.
Peraturan...
- (2) Peraturan pajak daerah dari Daerah tingkat ke II dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang bersangkutan, yang dalam tempo 28 hari sesudah menerimanya, menyampaikan itu disertai pendapatnya dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.
- (3) Peraturan pajak daerah dari Daerah tingkat ke III dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke II, yang dalam tempo 28 hari sesudah menerimanya, menyampaikan itu disertai pendapatnya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang bersangkutan, yang seterusnya bertindak sesuai dengan ketentuan ayat (2).
- (1) Untuk mendapat pengesahan, beberapa lembar peraturan pajak daerah-daerah yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikirim dengan masing-masing disertai:
- a. rancangan peraturan pajak daerah dan surat-surat
PENJELASAN
Pembukaan
yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- b. kutipan notulen rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembicaraan dan penetapan peraturan pajak daerah termaksud yang disahkan, satu dan lain menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam tempo 8 hari sesudah diterima peraturan pajak daerah yang dikirim berhubung , dengan permintaan pengesahan kepada Presiden, Dewan Pemerintah Daerah yang menerimanya harus mengirim kabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang mengirimnya.
- (3) Dalam tempo 8 hari sesudah peraturan pajak daerah yang dikirim berhubung dengan permintaan pengesahan kepada Presiden diterima, Menteri Dalam Negeri mengirim kabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang mengirimnya.
##
PENJELASAN
Pasal 19
- (1) Dalam tempo 3 bulan sesudah Menteri Dalam Negeri menerima peraturan pajak daerah berhubung dengan permintaan pengesahan, oleh Presiden diambil keputusan