PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2005 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING MEREK (berlaku 23 Februari 2005)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING MEREK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Komisi Banding Merek, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual.
2. Undang-Undang adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Merek.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Komisi Banding terdiri atas:
- a. seorang Ketua merangkap Anggota;
- b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota; dan
- c. Anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan dan Pemeriksa Senior.
- (2) Anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai kecakapan berbahasa Inggris;
- f. memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keahlian di bidang Merek; dan
- g. berumur setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Senior yang dapat diangkat menjadi anggota Komisi Banding adalah Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal yang mempunyai jabatan paling rendah Pemeriksa Muda dengan pangkat Penata Tingkat I/Golongan III/d.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Anggota Komisi Banding diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal.
- (2) Masa jabatan Anggota Komisi Banding adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding dipilih dari dan oleh para Anggota Komisi Banding.
- (4) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak dicapai kesepakatan pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Keanggotaan Komisi Banding berakhir, apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia:
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus-menerus selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. berakhirnya masa jabatan Keanggotaan Komisi Banding; atau
- f. diberhentikan karena tidak dapat menjalankan tugasnya atau melakukan perbuatan tercela.
- (2) Anggota Komisi Banding yang diberhentikan
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Dalam hal Ketua Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Ketua atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Wakil Ketua Komisi Banding menggantikan Ketua Komisi Banding tersebut untuk jangka waktu sisa masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Wakil Ketua Komisi Banding atau pada saat yang sama Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugasnya atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, para Anggota segera memilih dan mengusulkan pengganti Ketua dan/atau Wakil Ketua Komisi Banding untuk jangka waktu sisa masa jabatannya
- (3) Pemilihan dan penetapan Ketua dan/atau Wakil Ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).
- (4) Dalam hal Ketua dan/atau Wakil Ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kesepakatan pemberhentian dilakukan ## BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Komisi Banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8
- (1) Dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding, Ketua Komisi Banding membentuk majelis yang anggotanya berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang Pemeriksa Senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran Merek yang ditolak.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan Anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua Komisi Banding.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugas sebagai Anggota Majelis atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Ketua Komisi Banding menetapkan penggantinya yang berasal dari anggota Komisi Banding.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Sekretaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf yang berasal dari Direktorat Jenderal.
- (4) Tata kerja dan tugas Sekretariat Komisi Banding diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Banding.
BAB IV
BIAYA
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10
Segala biaya untuk melaksanakan tugas Komisi Banding dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Banding yang ditetapkan oleh Menteri
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan ## BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3607) dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd Dr. HAMID AWALUDIN

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan ttd Lambock V.Nahattands
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2005
## TENTANG
## SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING MEREK
## UMUM
Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai pelaksanaan dari
PENJELASAN
Pasal 34
dan merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pembentukan Komisi Banding pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan. Setiap pihak yang merasa berkeberatan