Unknown Unknown Nomor 67 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI BATANG HARI (berlaku 25 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI BATANG HARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati Batang Hari.
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang . . .
SALINAN
Menetapkan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 Nomor 11)
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI BATANG HARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ururusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Batang Hari yang selanjutnya disebut Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya dalam menyelenggarakan Bidang tugas Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bidang tugas Ekonomi Keuangan dan Pembangunan dan Bidang tugas Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan telaahan dibidangnya;
- b. melaksanakan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut permasalahan dibidangnya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;
- c. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dibidangnya;
- d. memberi laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap bulan melalui Sekretaris Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Staf Ahli terdiri dari :
- a. staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. staf Ahli bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (2) Struktur Organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
BAB III - STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
Pasal 6
- (1) Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- (2) Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan kehidupan berdemokrasi;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah;
- c. peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat/ adat;
- d. peningkatan kualitas hidup beragama;
- e. penegakan hukum;
- f. pembuatan kerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan;
- g. peningkatan kesadaran hukum;
- h. perlindungan Hak Azazi Manusia; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BAB IV - STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Pasal 7
- (1) Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Staf Ahli bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan ketahanan pangan;
- b. peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, kebudayaan dan pariwisata ;
- c. peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan;
- d. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata;
- e. peningkatan kapasitas industri manufaktur dan UKM;
- f. peningkatan kesempatan dan peluang kerja;
- g. peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- h. pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- i. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur;
- j. pengembangan sistem transportasi;
- k. pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
STAF AHLI BIDANG INFORMASI KEMASYARAKATAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
BAB V - STAF AHLI BIDANG INFORMASI KEMASYARAKATAN DAN
Pasal 8
- (1) Staf Ahli bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Staf Ahli bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- c. peningkatan kerjasama program antara dunia pendidikan dengan dunia usaha;
- d. peningkatan fasilitasi dan pemerataan layanan kesehatan;
- e. peningkatan kesehatan berbasis masyarakat;
- f. pengentasan penduduk miskin;
- g. peningkatan kualitas masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang Hari ( Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Verifikasi: ## ttd BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 67

Distribusi: ## SALINAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 67 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 Oktober 2016

## STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI BATANG HARI


BUPATI BATANG HARI

ttd SYAHIRSAH SY