PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 08 Tahun 2014 tentang PED0MAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR: 08 TAHUN 2014 TENTANG
PED0MAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu untuk mengatur mengenai Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala l)esa yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan lembaran Negara Nomor 09);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP DAN
BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2. Bupati adalah Bupati Sumenep;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 2
- ( 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara seren tak;
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- (3) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Ketentuan Pemilihan Kepala Desa secara serentak secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pers1apan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Paragaraf 1 Tahapan Persiapan
Pasal 3
Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) huruf a, terdiri atas kegiatan :
- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
Pasal 4
- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ternyata BPD belum membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
Pasal 5
- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Wakil Sekretaris merangap anggota;
- d. Bendahara merangkap anggota;
- e. Wakil Bendahara merangkap anggota;
- f. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah Panitia Pemilihan dan/ atau melalui mekanisme pemilihan.
- (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, dapat digantikan dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa
Pasal 6
Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b terdiri atas kegiatan :
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- d. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- e. pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
Pasal 7
- (1) Penetapan C'alon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan · paling banyak 5 (lima) orang calon se bagaimana dimaksud dalam Pas al 6 h uruf c dilakukan melalui dukungan yang diperhitungkan paling banyak 20% dari jumlah pemilih.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 8
- (1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
Pasal 9
- ( 1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kem bali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
Pasal 10
- ( 1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 11
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan 1zm tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
Pasal 12
- ( 1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Penjaringan , dan penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 14
- ( 1) Yang berhak memilih adalah pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap yang telah diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Syarat pemilih adalah :
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dilaksanakan atau sudah/ pernah kawin;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
Pasal 15
- ( 1) Calon yang berhak dipilih dapat melaksanakan kampanye yang pelaksanannnya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (2) 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan adalah merupakan hari tenang.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan tertib, aman dan terkendali.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragaraf 3
Tahapan Pemungutan Suara
Pasal 16
Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan
Pasal 17
- (1) Dalam melaksanakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Panitia Pemilihan dapat membentuk lebih dari 1 (satu) TPS.
- (2) Dalam membentuk TPS lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 18
- (1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos tanda gam bar/ foto Cal on dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 19
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan peralatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Kelengkapan peralatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 20
- (1) Sejak ditetapkannya Calon, maka Calon berhak menugaskan saksi.
- (2) Penugasan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragaraf 4
Tahapan Penetapan Calon Terpilih
Pasal 21
Tahapan Penetapan Calon Terpilih terdiri atas kegiatan :
- a. laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD oleh Panitia Pemilihan di lengkapi Berita Acara Pemilihan yang sudah di tanda tangani oleh Panitia Pemilihan;
- c. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
Pasal 22
- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: "Demi Allah ( Tuhan) ", Saya bersumpah/berjanji :
- a. bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- b. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara;
- c. bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang› undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat lain yang ditetapkan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pelantikan dan sumpah/janji diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Bagian Kedua Melalui Musyawarah Desa
Pasal 23
- ( 1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam j angka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. Pengajuan biaya pemilihan dengan be ban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh pamtia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. Penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat a tau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat a tau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada Bad an Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala Desa terpillh hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menenma laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya la po ran dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 24
- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut› turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 25
- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
- b. pemintaan sendiri;
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 26
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 27
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak korupsi, terorisme, makar, dan/ atau tindak terhadap keamanan negara. setelah pidana pidana
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 28
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 29
- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 30
Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan Kepala Desa sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. sementara Pasal 27, kewajiban pengadilan
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 31
- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 32
- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyara tan adminis tra tif.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 33
- ( 1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten.
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 34
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerin tahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 35
- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 36
- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- c. Tindakan 1 penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 37
- ( 1) Kepala Desa yang melalaikan , , tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangku tan.
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 38
- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut, maka Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan
BAB IV - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 39
Bia ya Pemilihan Kepala Desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 h uruf d, di be bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya. ,
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan dan kegiatan penyusunan daftar pemilih yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Daerah m1, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap pengundangan pen em patannya Sumenep. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah m1 dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
LEMBARAN DAE KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014 NOMOR 7
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
## PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
## I. UMUM
## 1. Dasar Pemikiran
Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut› turut.
Pemilihan Kepala Desa diatur agar dilaksanakan secara serentak untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa clan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.
## 2. Tujuan dan Asas Pengaturan
## a. Tujuan Pengaturan
Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia clan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 18
- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan