KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 2011 tentang TIM TERPADU PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (berlaku 14 Juni 2011)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap segala aspek yang berkaitan dengan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
- b. bahwa untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM TERPADU PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.
- PERTAMA :
- KEDUA :
- Membentuk Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Terpadu.
- Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:
- a. menginventarisasi secara menyeluruh permasalahan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri;
- b. melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri , termasuk evaluasi terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, kegiatan pelatihan bagi TKI dan hal-hal terkait lainnya di dalam negeri;
- c. mengkaji Memorandum of Understanding (MoU) yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara tujuan;
- d. melakukan evaluasi terhadap penanganan TKI bermasalah di luar negeri, termasuk kasus-kasus yang merugikan TKI di negara-negara tujuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- e. memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri
- KETIGA : atas:
- a. Ketua : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Anggota : 1. Kepala Perlin-
- Badan Nasional Penempatan dan dungan Tenaga Kerja Indonesia;
2. Wakil Menteri Luar Negeri;
3. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
11. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional;
12. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama;
13. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet;
15. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
16. Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
17. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Terpadu dibantu oleh Tim Teknis
yang dibentuk oleh Ketua Tim Terpadu.
KELIMA :
Tata kerja Tim Terpadu diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Terpadu.
KEENAM
- 1. Tim Terpadu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
2. Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan nasional mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- KETUJUH : melibatkan pemangku
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu dapat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
KEDELAPAN :
Tim Terpadu bertugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
KESEMBILAN:
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
`
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian ttd.
Retno Pudji Budi Astuti
KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2011

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO