UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 1951 tentang PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN MENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG (berlaku 3 Oktober 1951)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa perlu diadakan peraturan tentang mata-uang Republik Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan hal ini "Indische Muntwet 1912" (Staatsblad Negeri Belanda No. 325, Staatsblad Indonesia No. 610), seperti kemudian diubah dan ditambah, harus diganti dengan undang-undang yang baru;
- c. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan tersebut di atas perlu segera diadakan;
Mengingat :
- pasal-pasal 96 dan 109 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA-UANG.
Pasal 1
- (1) Pada hari Undang-undang ini mulai berlaku "Indische Muntwet 1912" (Staatsblad Negeri Belanda No. 325, Staatsblad Indonesia No. 610) seperti kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tanggal 23 November 1944 (Staatsblad Indonesia No. 6), dihentikan berlakunya; akan tetapi ketentuanketentuan yang bersangkutan tetap berlaku sepanjang dan selama seperti ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut ini.
- (2) Sisa kekayaan dana (dana uang), yang dibentuk
Pasal 2
- (1) Mulai hari satu bulan sesudah Undang-undang ini mulai berlaku uang logam yang dikeluarkan
Pasal 3
- (1) Penarikan uang yang termaksud dalam pasal 2 ayat 1 dari peredaran akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- 2) Penarikan uang tersebut dari peredaran berakibat bahwa uang itu tidak dapat lagi dipakai untuk pembayaran kepada Kas Negeri, akan tetapi masih dapat ditukarkan pada Kas Negeri selama suatu waktu yang terbatas.
Pasal 4
- (1) Satuan hitung dari uang di Indonesia adalah rupiah. Sebagai singkatannya harus dipakai tanda Rp.
- (2) Rupiah Indonesia terbagi menjadi 100 sen.
Pasal 5
- (1) Uang logam Indonesia yang sah adalah
- a. dari nekel
:
uang lima puluh sen
- b. dari aluminium
:
uang dua puluh lima sen uang sepuluh sen uang lima sen uang satu sen Mata-uang-mata-uang ini mempunyai sifat alat pembayaran yang sah sampai jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan yang timbul pada suatu ketika dapat dikeluarkan uang kertas Pemerintah dari Rp. 1,- dan Rp. 2,50.
- (3) Uang kertas Pemerintah dari lembaran selainnya Rp. 1,- dan Rp. 2,50 sementara tetap mempunyai sifat alat pembayaran yang sah, akan tetapi lambat-laun akan ditarik dari peredaran oleh Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan berhak melanjutkan pengeluaran uang kertas Pemerintah dari 10 sen dan 25 sen sebagai tindakan peralihan, sampai di dalam peredaran ada cukup uang logam menurut ayat 1 pasal ini.
Pasal 6
Pembuatan uang logam dan uang kertas Pemerintah yang termaksud dalam pasal 5 hanya dapat dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah.
Pasal 7
- (1) Memberikan atau menerima uang logam dan uang kertas Pemerintah lain dari yang tersebut dalam pasal 5, sebagai pembayaran di Indonesia, dilarang, kecuali
Pasal 8
Lukisan pada uang nekel dan aluminium ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 9
Uang logam yang tersebut dalam pasal 5 mempunyai kadar, berat dan garis-tengah, demikian pula keluasan di atas atau di bawah kadar dan berat yang diizinkan, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 10
Tiap perbuatan yang mengenai uang atau mempunyai tujuan pembayaran ataupun kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, jika dilakukan di Indonesia, dianggap dilakukan dengan uang rupiah Indonesia, kecuali jika dengan tegas diadakan ketentuan lain dan kecuali yang ditetapkan dalam pasal
Pasal 11
- Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, yang akan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah, dapat juga diterima atau diberikan untuk pembayaran uang logam lain dari yang tersebut dalam pasal 5, jika perlu dengan menyampingkan uang logam dan uang kertas Pemerintah yang termaksud dalam pasal 5 itu, akan tetapi hanya selama waktu yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut.
Pasal 12
Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang mata-uang 1951" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
MENTERI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 3 Oktober 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A PELLAUPESSY
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO ## UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1951
PENJELASAN
Pembukaan
TENTANG
PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA-UANG.
UMUM.
Pada azasnya dirasa perlu, bahwa Indonesia selekas-lekasnya mempunyai uang logam sendiri, dan menghapuskan sifat alat pembayaran yang sah dari uang logam yang berasal dari zaman sebelum penyerahan kedaulatan.
Hal yang akhir ini lebih-lebih mendesak, oleh karena uang logam yang "lama" itu sekarang mempunyai harga logam intrinsik, yang melebihi harga nominalnya, sehingga timbul akibat-akibat yang tidak dikehendaki, terutama di daerah-daerah - misalnya Bali - di mana uang logam ini masih banyak dipakai sebagai alat pembayaran. Selama uang "lama" itu masih menjadi alat pembayaran yang sah, maka menurut hukum tidaklah diperkenankan mengadakan perbedaan antara pembayaran dengan uang logam dan dengan uang kertas; akan tetapi kenyataan tidak dapat diabaikan, bahwa dengan ukuran yang layak pembayaran dengan uang perak - yang harga intrinsiknya jauh lebih tinggi dari harga nominalnya -ekonomis tidak dapat disamakan dengan pembayaran sejumlah sama dengan uang kertas, yang semata-mata hanya merupakan harga nominalnya saja.
Pada hakekatnya hal ini memang telah membawa akibat, bahwa, kecuali dibeberapa daerah di mana sekarangpun uang logam masih tetap mempunyai arti yang penting dalam perhubungan masyarakat berdasarkan adat-istiadat lama, pada umumnya uang logam telah hilang dari peredaran, sehingga penghapusan sifat alat pembayaran yang sah dari uang logam ini tidak lain artinya dari pada mengesahkan suatu keadaan yang telah umum, di mana uang logam "lama" yang sekarang diidzinkan oleh Undang-undang dapat dihargai menurut harga logamnya.
Sebaliknya Pemerintah tidak mau mengajukan Undang-undang ini sebelum ada kepastian, bahwa di samping pencabutan uang logam "lama" sebagai alat pembayaran yang sah dapat diedarkan uang logam Indonesia yang baru. Pemerintah merasa gembira dapat mengumumkan disini, bahwa dalam waktu satu tahun dapat disediakan sejumlah uang pecah dari aluminium sampai seharga Rp. 85.000.000,- ya'ni mata-uang dari lima sen, sepuluh sen dan dua puluh lima sen sampai jumlah berturut-turut Rp. 10.000.000,-, Rp. 25.000.000,- dan Rp. 50.000.000,- nominal. Dapat diharapkan bahwa dengan ini akan dipenuhi suatu kebutuhan Indonesia dalam lapangan monetair, yang sangat mendesak.
Untuk memenuhi ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
. ## Ayat 1. "Indische Muntwet 1912" bersama ini dihentikan berlakunya dan tidak dicabut, oleh karena dibutuhkan waktu peralihan sampai tercapai keadaan, di mana uang logam "lama" seluruhnya telah hilang dari peredaran. (lihat pasal 2 dan pasal 3 ayat 2). Sepanjang ketentuan-ketentuan dalam "Indische Muntwet 1912" harus diganti dengan yang baru, maka hal ini terjadi dalam pasal-pasal yang berikut; dalam pada itu diambil pedoman bahwa sebanyak mungkin dasar-dasar umum dengan konkrit dimuat dalam Undang-undang, sedangkan peraturan pelaksanaannya -lebih dari yang sudah -diserahkan kepada Menteri Keuangan; dalam penjelasan mengenai pasal-pasal yang berikut hal ini akan diterangkan lebih lanjut. Ayat 2.
PENJELASAN
Pasal 19
ayat 1. Persetujuan Keuangan dan Perekonomian pada Konperensi Meja Bundar telah diadakan per-musyawaratan tentang Undang-undang ini lebih dahulu dengan Nederland. PASAL DEMI PASAL.