UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal (5), Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3787);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998.
Pasal 2
"Pasal 2
- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp. 152.809.547.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun delapan ratus sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 62.320.100.000.000,00 (enam puluh dua triliun tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah).
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) sebesar Rp. 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
Pasal 3
Penerimaan ...
"Pasal 3
- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp.96.500.033.000.000,00 (sembilan puluh enam triliun lima ratus miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 41.253.738.000.000,00 (empat puluh satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.15.055.686.000.000,00 (lima belas triliun lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Bantuan program sebesar Rp. 36.402.900.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Bantuan Proyek sebesar Rp. 25.917.200.000.000,00 (dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah).
Pasal 4
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi sebagai berikut:
Pasal 5
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal (5), Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 7
3. Undang-undang Nomor Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3787);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi sebagai berikut:
"Pasal 2
- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp. 152.809.547.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun delapan ratus sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 62.320.100.000.000,00 (enam puluh dua triliun tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah).
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) sebesar Rp. 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:
Penerimaan ...
"Pasal 3
- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp.96.500.033.000.000,00 (sembilan puluh enam triliun lima ratus miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 41.253.738.000.000,00 (empat puluh satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.15.055.686.000.000,00 (lima belas triliun lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Bantuan program sebesar Rp. 36.402.900.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Bantuan Proyek sebesar Rp. 25.917.200.000.000,00 (dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi sebagai berikut:
"Pasal 4
- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:
- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.147.717.151.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 67.869.134.000.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp. 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)."
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:
"Pasal 5
- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:
- 01 Sektor industri sebesar
Rp. 98.695.070,000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar
Rp. 729.771.136,000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar
Rp. 42.684.502.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar
Rp. 302.816.994.000,00
- 05 Sektor perdagangan, pengem- bangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar
Rp.105.445.729.615.000,00
- 06 Sektor transportasi, meteo- rologi dan geofisika sebesar
Rp.
359.164.085.000
- 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar
Rp.
292.476.155.000
08. Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar
Rp.
60.204.711.000
09. Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar
Rp. 14.415.039.854.000,00
10. Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar
Rp.
252.870.766.000
11. Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan ter- hadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar
Rp.
5.013.777.491.000
12. Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar
Rp.
403.369.971.000
13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar
Rp. 680.862.985.000
14. Sektor perumahan dan permu- kiman sebesar
Rp.
25.347.367.000
15. Sektor agama sebesar
Rp.
1.443.345.667.000
16. Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar
Rp. 435.357.988.000
17. Sektor hukum sebesar
Rp.
833.441.550.000
18. Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar
Rp. 6.010.419.861.000
19. Sektor politik, hubungan
luar negeri, penerangan,
komunikasi dan media massa
sebesar
Rp. 2.439.380.868.000
20. Sektor pertahanan dan
keamanan sebesar
Rp. 8.432.393.759.000
- (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam
PENJELASAN
Pembukaan
ayat ini;
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 4
3. 01 Sektor industri sebesar Rp. 512.838.600,000 - 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar - 03 Sektor pengairan sebesar - 04 Sektor tenaga kerja sebesar - 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp. 5.839.986.300.000 Rp. 4.025.253.400.000 Rp. 1.170.699.600.000 Rp. 11.570.950.400.000 - 06 Sektor transportasi, meteo- rologi dan geofisika sebesar Rp. 7.366.778.500.000 - 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp. 5.875.700.000.000 08. Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp. 1.389.624.800.000 09. Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp. 11.321.346.800.000 10. Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp. 641.737.600.000 11. Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan ter- hadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp. 6.150.424.800.000 12. Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp. 593.742.700.000 13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp. 3.556.290.700.000 14. Sektor perumahan dan permu- kiman sebesar Rp. 2.565.914.900.000 15. Sektor agama sebesar Rp. 327.550.500.000 16. Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp. 922.468.600.000 17. Sektor hukum sebesar Rp. 136.826.500.000 18. Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp. 946.598.500.000 19. Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp. 339.570.100.000 20. Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp. 2.614.830.900.000 - (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini." 5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut: ## "Pasal 10 Sisa Anggaran Kurang Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan sebesar Rp. 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibiayai dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya. ## Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MULADI ## PENJELASAN