PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2011 tentang SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI BAGI KELOMPOK DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku 1 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
- bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta upaya pemberdayaan masyarakat, perlu mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD ; a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Bagi Kelompok dan/atau Anggota Masyarakat yang Mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. b.
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 1 .
- 2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. \ i
- Undang-Undang Nomor 15 Taj Pengelolaan dan Tanggungjawab K3 Republik Indonesia Tahun 2004 * Negara Republik Indonesia Nomor 44 # ); 5. 2004 tentang Pemeriksaan | ngan,Negara (Lembaran Negara |mor 66, Tambahan Lembaran
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.
u
Menetapkan
:
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
8. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44503) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
MEMUTUSKAN :
TENTANG SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERATURAN BUPATI DAN BIAYA AKOMODASI BAGI KELOMPOK DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selaftjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input ) ' untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam bentuk barang/jasa; i
u
- 10 . Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 12 .
- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA / Kuasa PA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. 11 .
- Kelompok Masyarakat adalah orang per orang yang berkumpul dalam satu wadah organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam jangka waktu tertentu. 13.
- Biaya Transportasi adalah Satuan biaya transportasi/biaya perjalanan yang diberikan kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan atas perintah pejabat yang berwenang yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat penyelenggaraan kegiatan. 15.
- Anggota Masyarakat adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam jangka waktu tertentu. 14.
- Biaya Akomodasi adalah Satuan biaya berupa uang harian, uang makan, dan uang penginapan yang diberikan kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan atas perintah pejabat yang berwenang. 16.
- Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas. 18.
- Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus. 17.
- Tempat Kedudukan adalah tempat/ kantor/ satuan kerja berada. 19.
- Tempat Tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 21 .
- Tempat Bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan. 20 .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kelompok dan/atau Anggota Masyarakat yang akan mengikuti program kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta dengan bukti berupa surat tugas dari pejabat berwenang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dapat diikuti oleh kelompok dan/atau anggota masyarakat adalah berupa pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, seminar dan jenis kegiatan yang bersinggungan langsung dengan keterlibatan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dalam penerbitan surat perintah untuk mengikuti program kegiatan, pejabat berwenang harus ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- 0) Biaya Transportasi dan Akomodasi untuk kelompok dan/atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan pemerintah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui anggaran SKPD pelaksana program kegiatan bersangkutan.
2. Biaya transportasi hanya dapat diberikan kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan status sebagai peserta, untuk membiayai ongkos perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula (PP). ( 2 )
o
- (3) Biaya akomodasi diberikan kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat sebagai peserta program kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupa uang harian yang meliputi uang saku, uang makan, dan uang penginapan sesuai dengan jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Biaya transportasi dan biaya akomodasi untuk membiayai perjalanan peserta dibedakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Biaya perjalanan diberikan kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat berdasarkan tingkatan perjalanan sebagaimana pada pasal 6 dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Biaya transport sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I;
- b. Biaya akomodasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

## Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan surat perintah bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat perintah agar dilakukan seselektif mungkin dengan memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (3) Pejabat berwenang dapat memberikan surat perintah untuk kepentingan khusus, serta jumlah volume, hari pelaksanaan dibatasi guna efisiensi dan efektivitas anggaran.

## Pasal 9

- Biaya transportasi dan biaya akomodasi dalam rangka perjalanan dalam daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a dan b, dibayarkan secara lumpsum. (1)
- Biaya transportasi dalam rangka perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b, dibayarkan secara lumpsum. (2)
- Biaya akomodasi dalam rangka perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b, dibayarkan dengan perincian sebagai berikut : (3)
- a. Uang harian berupa uang saku dan uang makan dibayarkan secara lumpsum.
- b. Uang harian berupa uang penginapan dibayarkan secara lumpsum.

## Pasal 10

- Kelompok dan/atau anggota masyarakat peserta perjalanan dilarang menerima biaya perjalanan rangkap (dua kali) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. (1)
- Dalam hal jenis biaya sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b, telah ditanggung oleh penyelenggaran, maka dikenakan pemotongan terhadap biaya akomodasi yang telah ditanggung tersebut. (2)

## BAB III

## PERTANGGUJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI

## Pasal 11

- Perjalanan peserta untuk mengikuti program kegiatan dilakukan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran II. ( 1 )
- Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan surat perintah yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan. (2)

## Pasal 12

- Biaya transportasi dibayarkan kepada peserta sesuai dengan jumlah/volume keberangkatan. (1)
- Biaya akomodasi dibayarkan kepada peserta sesuai dengan jumlah hari mengikuti program kegiatan. (2)

u

- (3) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan program kegiatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang akomodasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian peserta yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan program kegiatan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam surat perintah, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang akomodasi yang telah diterimanya.

## Pasal 13

Setelah peserta selesai melaksanakan program kegiatan, satuan kerja perangkat daerah yang menerbitkan surat perintah harus membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku berlaku untuk perjalanan yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di

: Kotapinang

PadaTanggal

:

o * &gt; 2011. Januari

## Pj.BUPATI LABUHANBATU SELATAN



Diundangkan di Kotapinang

pada tanggal : 05

2011.

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Drs.H.ABD PEMBINA UTAMA itflADYA

^ RAJAB PASARIBU, MM

NIP. 19590812 198601 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

## A. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam Daerah.

| NO. | Biaya Transport | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi |
|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| NO. | Biaya Transport | Uang Saku | Uang Makan | Uang Penginapan |
| 1. | 2 . 35.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 15.000,- | |

## B. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Luar Daerah Dalam Provinsi.

| | | | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi |
|-----|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| NO. | URAIAN | Uang Transport | Uang Saku | Uang Makan | Uang Penginapan |
| 1. | 2. | 3. | 4 . | 5 . | 6. |
| 1 | Jarak +150 Km dari tempat Kedudukan | Rp. 150.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 45.000,- | Rp. 200.000,- |
| 2 | di atas 150 Km | Rp. 300.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 45.000,- | Rp. 250.000,- |

- C. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Luar Daerah Luar Provinsi ( Lama

## Kegiatan maximal 10 hari ) u

| | | | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi |
|-----|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| NO. | URAIAN | Uang Transport | Uang Saku | Uang Makan | Uang Penginapan |
| 1. | 2. | 3 . | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Jarak s/d +200 Km dari tempat Kedudukan | Rp. 200.000,- | Rp. 100.000,- | Rp.60.000,- | Rp. 250.000,- |
| 2 | Jarak 200 s/d 400 Km dari tempat Kedudukan | Rp. 300.000,- | Rp. 100.000,- | Rp.60.000,- | Rp. 250.000,- |
| 3 | Di atas 400Km | Rp.3.000.000, | Rp. 250.000,- | Rp.60.000,- | Rp. 450.000,- |

o

o



## PERATURANBUPATI LABUHANBATUSELATAN

TENTANG PENETAPANBESARANTUNJANGAN KOMUNIKASIINTENSIFPIMPINAN DANANGGOTADPRDSERTA BELANJAPENUNJANGOPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN LABUHANBATUSELATAN TAHUNANGGARAN2011


PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



## BUPATI LABUHANBATU SELATAN

## PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 16.a TAHUN 2011

## TENTANG

## PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

## BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 A dan Pasal 24 A Peraturan o
- a. Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif serta Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan ;
- bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan. b.

Mengingat :

- 1 . Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 .
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5 .

O

u

Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Kominikasi Insentif Dan Dana Operasional ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya ;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 ;

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN LABUHANBATU

SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1 .
- Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan. 2 .
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 3.
- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 4 .

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.
- Tunjangan Komunikasi Insentif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 6 .
- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 7.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 8 .
- Kemampuan Keuangan Daerah adalah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. 9.
- Pendapatan Umum Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. 10 .
- Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah belanja yang diberikan kepada PNSD berupa gaji dan tunjangan PNSD. 11 .
- Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pelaporan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik. 12 .

## BAB II

## KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

## Bagian Pertama

## Kemampuan Keuangan Daerah

## Pasal 2

- Penentuan kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). (1)
- Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kabupaten/kota, diatur sebagai berikut: O &lt; 2 &gt;
- a. di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah

## Pasal 3

- Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp. 342.922.328.201,- (Tiga ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah ) yang terdiri dari : ( 1 )
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 10.052.704.000,- ( Sepuluh Milyar Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) .
- b. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam Rp. 53.740.634.609, - ( Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Rupiah).
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 267.177.150.000,- ( Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

o

- d. Dana Bagi Hasil Provinsi RP.11.951.839.592,- ( Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
2. Belanja PNSD terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras dan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) adalah sebesar Rp. 129.128.064.306,( Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah,-). (2)

## Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Tahun Anggaran 2011.
2. Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) . (2)

## Pasal 5

- (1) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 yakni Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja PNSD sebagai berikut :
- Pendapatan Umum Daerah
3. = Rp. 342.922.328.201,-
- Belanja PNSD
5. = Rp . 129.128.064.306, -
6. Rp. 213.794.263.895,-
- (2) Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah adalah Rp. 213.794.263.895 ( Dua Ratus Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) termasuk dalam kelompok sedang.

## Bagian Kedua

## Tunjangan Komunikasi Intensif

## Pasal 6

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan sedang, tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang refresentasi Ketua DPRD.
2. Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 , kepada Pimpinan dan Anggota DPRD masing -masing diberikan TKI sebesar Rp.4.200.000,00 ( Empat Juta Dua Ribu Rupiah). ( 2 )

## Bagian Ketiga

Belanja Penunjang Operasional

## Pasal 7

- (1) Kepada Pimpinan DPRD setiap bulannya diberikan Belanja Penunjang Operasional.
2. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan paling banyak 2(dua) kali uang refresentasi Ketua DPRD ditambah 2 14 ( dua seperdua ) kali jumlah uang representase seluruh Wakil Ketua DPRD. (2)
3. Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5, kepada Ketua DPRD diberikan BPO sebesar Rp.8.400.000,- ( Empat juta dua ratus ribu rupiah ). (3)
4. Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4, kepada masing-masing Wakil Ketua DPRD diberikan BPO sebesar Rp. 4.200.000,- ( Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah,-). ( 4 )

U

## BAB III

## PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

## Pasal 8

- Sekretariat DPRD menyusun anggaran BPO Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 10. ( D
- BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk : (2)
- a. Representasi antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memesyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.
- b. Pelayanan antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
- c. Kebutuhan lain antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian santunan kepada mesyarakat/kelompok nasyarakat yang sifatnya insidentil.

## Pasal 9

- BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

## Pasal 10

- ( 1 ) Sekretariat DPRD menyusun DPO Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional dan rincian objek belanja penunjuang operasional Pimpinan DPRD. (2)

## Pasal 11

- Sekretariat DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD. ( 1 )
- Sekretariat DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas ) dari pagu anggaran, serta mengajukan permintaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan : (2)
- a. Kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana dan sesuai dengan peruntukannya.
- Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan. (3)

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
2. Pertanggungjawaban pengguna BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD. (2)
3. Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD. ( 3 )

o

- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.


Ditetapkan di

: Kotapinang

Pada Tanggal :

\ Q Jurti

2011 .

NB ^ PCTSE BUPATI LABUHA SELATAN

WILDAN ASWAN TANJUNG


Diundangkan

di Kotapinang

pada tanggal

: juni

2011

SEKRETAMS DAERAH,

lyjSMAN 'SXAHNAN, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590116 198602 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR