PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 6 Tahun 2017 tentang PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (berlaku 8 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi Dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Jalur Koordinasi adalah pola tata hubungan kerja antar Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi vertikal/BUMN/BUMD, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Harmonisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Gubernur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Gubernur adalah Kepala Daerah.
- (2) Gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- (3) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden.
- (4) Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Wakil Gubernur mempunyai tugas:
- a. membantu Gubernur dalam :
1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi; dan
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah:
- c. melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Sekretariat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Bagian Keempat Dinas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Bagian Kelima BAPPEDALITBANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) BAPPEDALITBANG adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BAPPEDALITBANG mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
Bagian Keenam INSPEKTORAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Bagian Ketujuh Badan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Badan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Bagian Kedelapan Rumah Sakit
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Rumah Sakit adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan derajad kesehatan dan pencegahan penyakit serta menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan sesuai kebijakan kesehatan daerah.
Bagian Kesembilan Staf Ahli
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Gubernur.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan dengan memberikan saran, pendapat dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan bidang dan keahliannya.
Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Cabang Dinas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Unit Pelaksana Teknis dan/atau Cabang Dinas adalah unsur pelaksana tugas Dinas atau Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dan/atau Cabang Dinas melaksanakan sebagian teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas atau Badan.
POLA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu Gubernur dengan DPRD
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 12
- (1) Gubernur atas persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Gubernur bersama-sama dengan DPRD menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.
- (4) Gubernur menyelenggarakan pemerintahan daerah
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 13
- (1) Gubernur memberikan petunjuk, pengarahan, dan perintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) Gubernur melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan koordinasi perumusan kebijakan operasional serta penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional kepada Wakil Gubernur.
- (3) Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dilimpahkan kepada Wakil Gubernur sebagai bahan evaluasi.
- (4) Wakil Gubernur wajib untuk
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 14
- (1) Gubernur memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Gubernur meminta laporan dan telaahan staf sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat pada umumnya serta pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang menjadi tugas Sekretariat Daerah.
- (4) Gubernur dapat meminta keterangan dan
PENJELASAN
Pembukaan
tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat atau hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas-tugas administratif dan fasilitatif.
- (5) Sekretaris Daerah wajib untuk membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan aparat pelaksana pemerintahan daerah lainnya.
- (6) Sekretaris Daerah b wajib untuk memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Gubernur dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pelaksanaan tugastugas administratif dan fasilitatif.
- (7) Sekretaris Daerah wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah baik yang menyangkut tugastugas desentralisasi maupun tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan dengan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir.
- (8) Sekretaris Daerah wajib untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
- (9) Sekretaris Daerah wajib untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidentil, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
## Paragraf 2 Gubernur dengan Dinas
##
PENJELASAN
Pasal 15
- (1) Gubernur memberikan penggarisan dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing Dinas. - (2) Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas Dinas serta pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas masingmasing Dinas. - (3) Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masingmasing Dinas. - (4) Gubernur meminta telaahan staf
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang bersifat telaahan dan/atau pertimbangan, harus di lakukan paraf koordinasi Staf Ahli Gubernur yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI DINAS/BADAN/BIRO/BUMN/BUMD DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Pasal 32

- (1) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Biro, dan BUMN/BUMD, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :
- a) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- f) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- g) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
- i) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah.
- k) Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- l) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
- m) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

- n) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
- o) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- p) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
- q) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- r) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- s) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- t) Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
- u) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah.
- v) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- w) OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah .
- x) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.
- y) Badan Intelijen Negara Daerah.
- z) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
14. aa) Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
15. bb) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
16. cc) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah.
17. dd) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
18. ee) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah BPJS
- (2) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Kantor/Biro, dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :
- a) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
- f) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- g) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
- h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.
- i) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- k) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- l) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- m) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- n) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
- o) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
- p) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- q) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- r) Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- s) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.
- t) Kantor Bandara Tjilik Riwut

- u) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- v) Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- w) Balai Penelitian Tanaman Pangan.
- (3) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Biro, BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini yang melaksanakan tugas berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :
- a) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- f) Inspektorat *
- g) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
- h) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- i) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
- k) Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya.
- l) BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
- m) BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- n) Kantor Pelelangan Kekayaan Negara.
- o) Kantor Dirjen Anggaran.
- p) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

## Pasal 33

- (1) Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/BUMN/BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Instansi Vertikal /Dinas /Badan/Kantor/Biro/BUMN/ BUMD di Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas yang berkaitan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan yang bersifat sangat prinsipil dan mendesak, dapat melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi secara langsung kepada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah maupun Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, harus di lakukan paraf koordinasi Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd

## SYAHRIN DAULAY

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ttd

AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003..

## BAB VI STAF AHLI

## Pasal 34

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan membuat telaahan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Konsultasi koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mencari masukan, pertimbangan dan referensi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd

SUGIANTO SABRAN

LAMPIRAN I

## JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI INSTANSI VERTIKAL/ DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

| NO. | STAF AHLI | BIRO | DINAS/BADAN | INSTANSI VERTIKAL | KET |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. | 1. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* 5. Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* | 1. 2. 3. 4. 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. | 1.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah. 2.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 3.OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 4.Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 5.Badan Intelijen Negara Daerah 6.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 7.Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah | |

| NO. | STAF AHLI | BIRO | DINAS/BADAN | INSTANSI VERTIKAL |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan | 1. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 4. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* 5. Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. | 1. Kantor Bandara Tjilik Riwut 2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 3. Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya. 6. BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah 7. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 8. Kantor Pelelangan Kekayaan Negara 9. Kantor Dirjen Anggaran |

| | | | 12. 13. 14. 15. 16. 17 | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. | |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | 1. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* 3. Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* | 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah. Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah |

4

## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


## SUGIANTO SABRAN

## LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TANGGAL 18 JANUARI 2017

## DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN

## JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI INSTANSI VERTIKAL/ ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

| NO. | ASISTEN | BIRO | DINAS/BADAN | INSTANSI VERTIKAL | KET |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) | 1. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. | 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Badan Intelijen Negara Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. | |

| | | | 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei. | 9. 10. 11. 12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah BPJS |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) | 1. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. | 1. 2. 3. 4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. | 1. 2. 3. 4. Kantor Bandara Tjilik Riwut Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah. Balai Penelitian Tanaman Pangan. |

## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


## SUGIANTO SABRAN