PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 02 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN ATAU PEMBAYARAN JASA PELAYANAN LABORATORIUM PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 6 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN ATAU PEMBAYARAN JASA PELAYANAN LABORATORIUM PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, dipandang perlu menyusun aturan sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Jasa Usaha pada Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
Menetapkan:
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN ATAU PEMBAYARAN JASA PELAYANAN LABORATORIUM PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan adalah Laboratorium yang melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan.
8. Retribusi adalah retribusi jasa pengujian parameter kualitas lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang harus dibayarkan.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Jasa Pelayanan adalah Insentif Pemungutan Retribusi yang diberikan kepada petugas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Bendahara Penerima Retribusi adalah Petugas pemungut retribusi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
15. Laporan Hasil Uji adalah Laporan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan yang diserahkan kepada pelanggan.
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB II
Pasal 2
- (1) Retribusi dipungut ## BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB II
Pasal 3
- (1) Pembayaran dilakukan secara lunas/tunai ditempat yang telah disediakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam 3 (tiga) rangkap.
- (3) SKRD rangkap pertama diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran Retribusi.
- (4) SKRD rangkap kedua disimpan oleh Bendahara Penerima Retribusi sebagai bukti pemungutan Retribusi.
- (5) SKRD rangkap ketiga disimpan sebagai arsip pada Laboratorium.
- (6) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pemberian jasa pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayar Wajib Retribusi.
BAB IV - TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI Pasal 4
Pasal 4
- (1) Bendahara penerima pada Dinas Wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimatan Selatan.
- (2) Penyetoran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan SSRD.
BAB IV - TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI Pasal 4
Pasal 5
Bendahara penerima retribusi berkewajiban melaporkan seluruh penerimaan kepada Kepala Dinas dan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.
PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN
BAB V - PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN
Pasal 6
Biaya Jasa Pelayanan merupakan Insentif Pemungutan Retribusi yang diberikan kepada petugas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB V - PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN
Pasal 7
Biaya Jasa Pelayanan merupakan Insentif Pemungutan Retribusi yang diberikan kepada petugas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB V - PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN
Pasal 8
- (1) Besarnya Biaya Jasa Pelayanan yang diberikan diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. 5% untuk Pembina; dan
- b. Selebihnya 95%;
1. Untuk pelaksana; dan
2. Untuk pendukung,
6. yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Besarnya Biaya Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada target penerimaan tahun berjalan dan anggarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya Jasa pelayanan pada Laboratorium Lingkungan, ketentuan berkenaan dengan besarnya alokasi yang diberikan secara lebih rinci ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN
BAB VII
Pasal 9
Menugaskan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dengan memberikan wewenang:
- a. mengajukan permintaan kepada Gubernur agar diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah untuk Biaya Jasa Pelayanan dan realisasi penerimaan Laboratorium Lingkungan yang telah disetorkan ke Kas Daerah;
- b. menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Gubernur untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas biaya Jasa pelayanan dari realisasi penerimaan Laboratorium Lingkungan yang telah disetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. menyerahkan/membayarkan Biaya Jasa Pelayanan dimaksud kepada seluruh Petugas Laboratorium Lingkungan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2017

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. SAHBIRIN NOOR

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 6 Januari 2017

Penandatangan: PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2