PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 1 Tahun 1945 tentang PINJAMAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PENDIDIKAN (berlaku 28 Maret 2014)
Pembukaan
Mengingat
~
BUPATIBANGKALAN PROVI1'SX JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN , , NOMQ~ 1 ~f'\ljIUN 2014 · TENTANG
PINJAMAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2014, telah dialokasikan pembiayaan untuk percepatan pembangunan. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan yang berasal dari Pinjaman Daerah;
- b. bahwa mengingat. keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam haruf a dipandang perlu melakukan pinjaman daerah kepada Pemerintah;
- c. bahwa untuk merealisasikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka diperlukan adanya jaminan sumber pembayaran pinjaman yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ·pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (~erita·, Negara Tahun 1950 Nomor 41Y sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
FC
''
3. Undang-Undang ·: No~br '28 Tahun 1999 ten~g Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 T~un 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . (~pib~an . Neg~~ \_ Tahun 2004 Nomor ~25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437} sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Ta.mbahan Lembaran NegEµ"a Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang \_ Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor · 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten~g Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
.
• ,
'
3
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005. Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tam~ahan I:,embaran Negara Republik Indonesia Nomo 5261); 18. Peraturari· Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjamkn · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); .
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Me~kes/ PER/ 111/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; .
21. P~ratµrEµl Daerajl Kabup~ten Bangkalan Nomor 5 Tahun , , · I . 2010 tentang,Investasi Pemerintah Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E);
9. 22, Peratu.ran Qaerah ~bupat~n. B~gkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah · Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 . (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor ,1/E).
I
'
I
I
4
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATIBANGKALAN
!. '
MEMUTUSKAN ;
' ,1 I
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH UNTUK PEMBANG;UNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B . . , PENDIDIKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
f
•
,•
I•'
1
I
•
Dalam Peraturan Daerah ini yang dipiaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan perangkat daerah sebagai unsur penyelen~aan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dibahas dan. disetujui bersama oleh Pemerintah . Kabupaten Bangkalan dan DPRD Kabupaten Bangkalan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ·
6. Pusat Investasi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat PIP, adalah Instansi Pemerintah dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
7. Rekening Induk Dana Investasi, yang selanjutnya disingkat RIDI, adalah rekening yang digunakan oleh PIP untuk menyalurkan dana pinjaman dan mengembalikan pokok pinjaman.
8. Rekening · Pend'apatan' adeJah rekening yang digunakan oleh PIP untuk menampung pembayaran bunga, biaya administrasi (Administration Fee), biaya manajemen {Management\_ Fee), biaya kesepakatan/komitmen (Upfront Fee), biaya-biaya dan/ atau.denda.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKU~, adaiah rekening tempat p~nyimpanan u. ang daerah yang :ditentukan oleh Kepala Daerah untuk me~ampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar . ·. · . · ' I . seluruh pengeluaran daerah pada b~k yang ditetapkan. ·
10. Biaya Manajemen (Manageme.ii't Fee) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagai biaya pengelolaa1: dana pinjaman sebesar 0,50% (nol koma lima puluh p~r~en) dari jumlah total dana pinjaman.
11. Biaya administrasi (Administration Fee) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagai biaya administrasi pemberian pinjaman sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana pinjaman.
12. Biaya Kesepakatan (Upfront Fee) adalah biaya yang wajib dibayar dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagai biaya atas penyediaan dana pinjaman sebesar 0,50 % (nol koma lima pulu~ persen} dari jumlah total dana pinjaman.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bemilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
14. Pinjaman Jangka Panjang adalah pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok . pinjaman, bunga, .dan. biaya lain seluruhnya harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
15. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah pa~a Pemerintah Daerah dan Sadan Layru:ian Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/ atau biaya lainnya.
16. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna ya.pg menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
17. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.·. . . .
6
18. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumbcr dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Jenis pinjaman daerah adalah pinjaman jangka panjang, yang diberikan PIP. . .
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pinjanian digunakan untuk p~mbangunan sarana, prasarana, dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan yang merupakan aset daerah, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
BAB Ill - JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU, DAN BUNGA PINJAMAN Pasal 4
Pasal 4
Jumlah. Pinjan,.an Pemerintah Daerah yang berasal dari PIP sebesat Rp\_96:.000.000.000,- (sembilan puluh enam milyar rupiah) terdiri dari pekerjaan konstruksi fisik sebesar Rp87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan peralatan kesehatan sebesar ,Rp8.500.000.000,› (delapan milyar lima ratus juta rupiah).
BAB Ill - JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU, DAN BUNGA PINJAMAN Pasal 4
Pasal 5
- {1) Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun termasuk masa. tenggang .(grace petj9d) selama 24 (dua puluh empat) bulan dunulai sejak tanggal pencairan tahap I.
,,
.
7
- (2). Apabil~ j~gka waktu pinjarnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, narnun masih ada kewajiban yang harus pipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah tetap harus rrtemenuhi seluruh ke~ajibannya kepada PIP.
BAB Ill - JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU, DAN BUNGA PINJAMAN Pasal 4
Pasal 6
- {1) Bunga pinjaman sebesar 9,50 % (sembilan koma lima puluh p~rse~) . \_ efektif P,er tahun, 1 Bunga pinjaman dihitung dari . juri:ilah dana pinjaman yang dicairkan.
- (2) Bunga pinjarnan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, yaitu dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal pencairan tahap I dan dibayarkan .paling lambat setiap ~ggal 25 (dua puluh lima) . bulan jatuh tempo.
- (3)
- Bunga dihitung
BAB Ill - JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU, DAN BUNGA PINJAMAN Pasal 4
Pasal 7
Keseluruhan penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah dan Belanja serta pembayaran kewajiJ:?an dialokasikan dalam APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan selama jangka waktu pinjaman sebagaimana diniaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
BAB IV - PENCAIRAN PINJAMAN Pasal 8
Pasal 8
- (1) Pencairan pinjaman dilakukan dengan pemindahbukuan/ · transfer dari RIDI ke RKUD.
- (2) Permintaan pencairan pinjarnan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan· sete. lah pelaksana kegiatan mengajukan permintaan pencairan dana pinjaman kepada Pemerintah Daerab.
- (3) Pemindahbukuan/transfer dari RKUD ke rekening pelaksana kegiatan akan dilakukan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja Pernerintah Daerah, setelah PIP rnelakukan pernindahbukuan/transfer dana pinjaman ke RKUD.
- (4) Apabila rnasa pernindahbukuan/transfer dari RKUD ke rekening p~l~s~a k~giatan .rn~lebihi dari 2 (dua) hari kerja Pemerintah Daerah, maka PIP memberikan teguran tertulis kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah wajib rnernberikan
PENJELASAN
Pembukaan
alasan keterlambatan kepada PIP.
8
' ,1
I
- (SJ Dal~ · hal t~rjadi keterlambatan untuk kedua kalinya atas pemindahbukuan/transfer dari RKUD ke rekening pelaksana kegiatan; niaka PIP'· akan mehgeriakan biaya keterlambatan . sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen) per hari dari jumlah pemindahbuku?ll/ ~ansfer terse but.
##
PENJELASAN
Pasal 9
Persyaratan pencair~ 'pfu.jkra~ y~g tc;rdiri dari tahap I dan tahap selanjutnya adalah sebagai benkut: - a. untuk tahap kesatu sebagai berikut: 1. bukti pembayaran biaya manajemen dan biaya administrasi; 2. surat permohonan pencairan dana pinjaman dari Kepala Daerah selaku Pemerintah Daerah; 3. rencana penggunaan dana pinjaman oleh Pemerintah Daerah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dari dokumen APBD.
- (3) Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang realisasi pinjaman daerah dan penggunaan dana pinjaman.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan alat kesehatan RSUD selambat-lambatnya tahun 2015 guna memenuhi standar tipe B pendidikan serta mengalokasikan kegiatan pengurugan tanah pada tahun 2014 dan tahun 2015 dan pembayaran klaim INA CBG's.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

7

## Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 28 Maret 2014


Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 28 Maret 2014


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2014 NOMORl/E .

.. .

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NO MOR 1 TAHUN 2014 TENTANG

## PINJAMAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PENDIDIKAN.

## I. UMUM

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menentukan bahwa: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Kemudian dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 ditentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah-daerah (pemerintahan daerah) yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk itu dapat dikatakan bahwa politik hukum Indonesia mengenai hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah mengambil bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi serta asas otonomi luas yang memperhatikan asal-usul kekhususan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menuntut kemandirian daerah dalam menggali, mengeksplorasi dan mengelola seluruh potensi yang ada di daerah dalam mencapai cita-cita nasional.

Terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dalam hal ini, yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengelola pelayanan di bidang kesehatan. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan melakukan percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan tersebut dihadapkan dengan keterbatasan sumber pembiayaan Pemerintah Daerah I baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari PAD. Kondisi yang demikian menuntut Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan dalam membiayai pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan tersebut. Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan memerlukan anggaran/ dana investasi yang sangat besar, maka salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk I membiayai dan mempercepat proses pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan dana pinjaman daerah yang berasal dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diderivasi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 menentukan bahwa: "Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah". Pinjaman daerah tersebut harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesua1 dengan peraturan perundang-undangan. Pinjaman daerah yang bersumber dari P,emerintah diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pmJaman daerah tentunya disertai dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan malaksanakan Peraturan Daerah

Pasal ini 1n1.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. •

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

• "'

14

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 23.