UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 1968 tentang BANK TABUNGAN NEGARA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya, Undang-undang Bank Indonesia 1968 perlu segera mendirikan suatu Bank milik Negara yang akan menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank Negara Indonesia Unit V;
- b. bahwa Bank Negara Indonesia Unit V tersebut pada huruf a diatas adalah semula Bank Tabungan Negara yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1964;
- c. bahwa tugas dan fungsi Bank Tabungan milik Negara ini perlu diatur sedemikian rupa hingga dapat meningkatkan pengerahan dana-dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan guna perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbankan 1967.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1, Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 2945;
2. Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIIV/MPRS/1968;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran-Negara tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2865).
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG BANK TABUNGAN NEGARA.
Pasal 1
- (1) Dengan nama "Bank Tabungan Negara" didirikan sebuah Bank
milik Negara.
- (2) Bank Tabungan Negara adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha ## BAB II.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
- a."Pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia,
- b."Bank Indonesia" adalah Bank Sentral yang didirikan
Pasal 3
- (1) Bank berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor-kantor diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Bank dapat mempunyai koresponden-koresponden di dalam dan diluar negeri.
BAB III.
MODALBANK.
Pasal 4
- (1) Modal Bank berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. (2) Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 5
- (1) Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 23 5 ayat (6) huruf a.
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
Pasal 6
- (1) Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal, 23 ayat (6) huruf b.
- (2) Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata-buku Bank.
BAB IV.
TUGAS DAN USAHA BANK.
Pasal 7
Tugas dan usaha Bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana-dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan.
Pasal 8
- (1) Bank memperbungakan dana-dananya terutama dalam kertas berharga yang solide.
- (2) Bank dapat memberikan kredit yang pelaksanannya dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia.
- (3) Jumlah kredit termauksud pada ayat (2) hanya boleh diberikan sampai suatu jumlah menurut perbandingan dengan seluruh simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
Pasal 9
Segala surat bukti untuk penabungan dan pembayaran kembali uang tabungan didasarkan dari bea meterai.
BAB V.
DIREKSI.
Pasal 10
- (1) Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) a. Direktur Utama dan Direktur diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
Setelah waktu itu berkhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali,
- b. Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur, yang bersangkutan harus warga Negara Indonesia yang memilik keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
Pasal 11
- (1)Tugas dan kewajiban Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.
- (2)Atas pelaksanaan tugas dan kewajipan tersebut pada ayat (1) Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah.
- (3)Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (4)Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
Pasal 12
- (1) Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir :
2. a.karena meninggal dunia;
3. b.karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
4. c.karena sesuai hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
atas permintaan sendiri.
- (2)Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3)Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (4)Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan oleh Pemerintah tentang hal ini, maka pemberhentian-sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
- (5)Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat
- (1) huruf b merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 13
- (1)Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka seseorang diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
2. (3)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 14
Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pasal 15
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank.
Pasal 16
- (1)Direksi mewakili Bank didalam dan diluar Pengadilan.
- (2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VI.
PENGAWASAN.
Pasal 17
- (1) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
2. (2)Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyakbanyaknya 5 lima) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Salah seorang dari anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
3. (3)
4. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang
5. bersangkutan harus warga Negara Indonesia yang memilik keahliah dan akhlak serta moral yang baik.
6. (4)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas berlaku untuk 3 (tiga) tahun.
7. Setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (6) Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah peangkatannya masuk
hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada ayat (5), maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
Pasal 23
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
- (1) Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal, 23 ayat (6) huruf b.
- (2) Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata-buku Bank.
BAB IV.
TUGAS DAN USAHA BANK.
Tugas dan usaha Bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana-dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan.
- (1) Bank memperbungakan dana-dananya terutama dalam kertas berharga yang solide.
- (2) Bank dapat memberikan kredit yang pelaksanannya dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia.
- (3) Jumlah kredit termauksud pada ayat (2) hanya boleh diberikan sampai suatu jumlah menurut perbandingan dengan seluruh simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
Segala surat bukti untuk penabungan dan pembayaran kembali uang tabungan didasarkan dari bea meterai.
BAB V.
DIREKSI.
- (1) Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) a. Direktur Utama dan Direktur diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
Setelah waktu itu berkhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali,
- b. Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur, yang bersangkutan harus warga Negara Indonesia yang memilik keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (1)Tugas dan kewajiban Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.
- (2)Atas pelaksanaan tugas dan kewajipan tersebut pada ayat (1) Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah.
- (3)Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (4)Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
- (1) Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir :
2. a.karena meninggal dunia;
3. b.karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
4. c.karena sesuai hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
atas permintaan sendiri.
- (2)Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3)Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (4)Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan oleh Pemerintah tentang hal ini, maka pemberhentian-sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
- (5)Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat
- (1) huruf b merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (1)Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka seseorang diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
2. (3)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan.
Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank.
- (1)Direksi mewakili Bank didalam dan diluar Pengadilan.
- (2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VI.
PENGAWASAN.
- (1) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
2. (2)Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyakbanyaknya 5 lima) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Salah seorang dari anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
3. (3)
4. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang
5. bersangkutan harus warga Negara Indonesia yang memilik keahliah dan akhlak serta moral yang baik.
6. (4)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas berlaku untuk 3 (tiga) tahun.
7. Setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (6) Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah peangkatannya masuk
hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada ayat (5), maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (1)Dewan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank ditaati sebagaimana mestinya.
- (2)Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas lainnya bersama-sama atau masingmasing berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat serta berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala
PENJELASAN
Pembukaan
yang diperlukan.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas dari Bank.
##
PENJELASAN
Pasal 19
. - (1)Dewan Pengawas berapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan selanjutnya setiap kali menurut pertimbangan Ketua