PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 23 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA (berlaku 3 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat:
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, a.
bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi danKabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Menetapkan :
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-produk Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (2) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- f. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Badan Permusyawarahan Desa;
- e. pengesahan calon terpilih oleh Badan Permusyawarahan Desa;
- f. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
- g. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- i. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih.
BagianKesatu
Pembentukan Panitia
BAB III - PERSIAPAN
Pasal 3
- (1) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa serta dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa.
- (2) Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela.
- (3) Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
Bagian Kedua Tugas Panitia
BAB III - PERSIAPAN
Pasal 4
Panitia pemilihan kepaladesa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya musyawarah desa kepada Penjabat Kepala Desa;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah desa;
- f. melaksanakan musyawarah desa;
- g. menetapkan hasil musyawarah pemilihan kepala desa;
- h. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
PENCALONAN Bagian Kesatu Persyaratan Kepala Desa
BAB III - PERSIAPAN
Pasal 5
Calon Kepala Desaharus memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - PERSIAPAN
Pasal 6
- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calonmeliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
BAB III - PERSIAPAN
Pasal 7
- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB III - PERSIAPAN
Pasal 8
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupatimenunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)masa jabatan Penjabat Kepala Desa berakhir, Bupatidapat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa.
BAB III - PERSIAPAN
Pasal 9
- (1) Dalam hal hasil penjaringan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Panitia melakukan seleksi tambahan berupa:
- a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
2. tingkat pendidikan;
3. usia; dan
4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan
- b. tes tertulis dengan materi sebagai berikut:
1. Pancasila dan UUD 1945;
2. Sosial dan Budaya;
3. Pemerintahan; dan
4. Pengetahuan Umum.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50 % (lima puluh per seratus); dan
- b. tes tertulis sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:
BAB III - PERSIAPAN
Pasal 10
Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
1. Pengalaman bekerja dari 1 s.d 5 tahun
: 1
2. Pengalaman bekerja dari 6 s.d 10 tahun
: 2
3. Pengalaman bekerja dari 11 s.d 15 tahun : 3
4. Pengalaman bekerja dari 16 s.d 20 tahun
: 4
5. Pengalaman bekerja dari 21 s.d 25 tahun
2. : 5
| b. | Bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu: | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| 1. Jenjang pendidikan c. | berijazah SMP/sederajat : 1 : | |
| 2. Jenjang pendidikan berijazah SMA/sederajat | 2 | |
| 3. Jenjang pendidikan berijazah Diploma | : 3 | |
| 4. Jenjang pendidikan berijazah S1 | : 4 | |
| 5. Jenjang pendidikan berijazah Pasca Sarjana | : | |
| | 5 | |
| Bobot penilaian usia, yaitu: 1. Usia dari 25 s.d 30 tahun 2. Usia dari 31 s.d 60 tahun | : 4 : 5 | |
| 3. Usia diatas 60 tahun | | |
| | : 3 | |
| d. Bobot penilaian pengalaman berorganisasi | pada | lembaga |
| kemasyarakatan, yaitu: 1. Pengalaman berorganisasi | dari 1 s.d 5 tahun : 1 | |
| 2. Pengalaman berorganisasi dari 6 s.d 10 tahun | : 2 | |
| 3. Pengalaman berorganisasi dari 11 s.d 15 tahun | : 3 | |
| 4. Pengalaman berorganisasi dari 16 s.d 20 tahun | : 4 | |
| 5. Pengalaman berorganisasi di atas 5 tahun | : 5 | |
MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Peserta musyawarah Desa
- (1) Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidik;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah melaksanakan musyawarah penetapan unsur masyarakat untuk mengukuti musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa.
Bagian Kedua Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping
BAB V - MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Peserta musyawarah Desa
Pasal 11
- (1) Peserta Musyawarah Desa berasal dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Undangan adalah mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pendamping berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Camat atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
BAB V - MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Peserta musyawarah Desa
Pasal 12
- (1) Panitia Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Musyawarah Desa melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
BAB V - MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Peserta musyawarah Desa
Pasal 13
- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selaku ketua panitia Musyawarah Desa.
- (3) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, seperti: pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (e-mail), situs laman (website) Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
BAB V - MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Peserta musyawarah Desa
Pasal 14
- (1) Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Warga Desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan berkehendak hadir sebagai peserta, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) Warga Desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak suara yang sama dengan warga Desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
- (4) Warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa tetapi tidak memberitahukan kehadirannya kepada panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
- (5) Dalam hal jumlah peserta melebihi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berdampak pada masalah pembiayaan, panitia Musyawarah Desa menggalang dukungan warga Desa untuk berswadaya gotong royong memberikan sumbangan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.
BAB V - MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Peserta musyawarah Desa
Pasal 15
- (1) Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
- (3) Ketidakhadiran Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada peserta Musyawarah Desa.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Paragraf 1
Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah Desa
BAB V - MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Peserta musyawarah Desa
Pasal 16
- (1) Ketua Badan Permusyawaratan Desa bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku sekretaris Musyawarah Desa.
- (3) Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku pemandu acara Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.
- (5) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.
Paragraf 2 Pendaftaran Peserta
BAB V - MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Peserta musyawarah Desa
Pasal 17
- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.
Paragraf 3
PENJELASAN
Pembukaan
Susunan Acara
##
PENJELASAN
Pasal 18
- (1) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa. - (2) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara. - (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan. - (4) Dalam hal susunan acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa. ## Paragraf 4 Penundaan Kegiatan
PENJELASAN
Pasal 19
- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan b
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII I PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 13 Agustus 2015 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 13 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

## 1. Keputusan BPD tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa


## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN ... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DESA .....

Jl. ...

## KABUPATENTANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf a Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor ... tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Panitia

Menimbang : Pemilihan Kepala Desa.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Mengingat : 1. Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor ... tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor ...)

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... tanggal ...

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan : KESATU

- Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... dengan susunan sebagai berikut:

1. (Nama) sebagai Ketua merangkap Anggota

2. (Nama) sebagai Sekretaris merangkap Anggota

3. (Nama) sebagai Bendahara merangkap Anggota

4. (Nama) sebagai Anggota

5. (Nama) sebagai Anggota

6. (Nama) sebagai Anggota

7. (Nama) sebagai Anggota

8. (Nama) sebagai Anggota

9. (Nama) sebagai Anggota

KEDUA

- Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;

- c. menetapkan unsur masyarakat yang dapat mengikuti musyawarah pemilihan Kepala Desa;

- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

- f. menetapkan tata cara pelaksanaan musyawarah;

- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah;

- h. melaksanakan musyawarah desa;

- i. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA

- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA BPD ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

## 2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa

## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN ... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DESA .....

Jl. ...

## KABUPATENTANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor ... tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa ... Kec. ...
2. : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Menimbang

Mengingat

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor ... tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor ...)

Memperhatikan: Berita Acara

Penyaringan Calon Kepala Desa

... Kecamatan ...

tanggal ...,

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... sebagai berikut:

1. (Nama)

2. (Nama)

3. (Nama)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA PANITIA PILKADES ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

## 3. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa

## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN ... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DESA .....

Jl. ...

## BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 20... NOMOR: ________________

Pada hari ini .... Tanggal .... Bulan .... Tahun .... Bertempat di ..., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, BPD, dan Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor ... tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor ...)

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Nama

: ________________

Tempat/tgl lahir

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Alamat

: ________________

2. Nama

: ________________

Tempat/tgl lahir

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Alamat

: ________________

3. Nama

: ________________

Tempat/tgl lahir

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Alamat

: ________________

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan Calon Kepala Desa .... Kecamatan ... Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun ..... telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN .....

| NO. | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-------|------------|----------------|
| 1 | Ketua | |
| 2 | Sekretaris | |
| 3 | Bendahara | |
| 4 | Anggota | |
| 5 | Anggota | |
| 6 | Anggota | |
| 7 | Anggota | |
| 8 | Anggota | |
| 9 | Anggota | |

Calon Kepala Desa,

Calon Kepala Desa,

Calon Kepala Desa,

....

....

....

4. Berita Acara Penetapan Unsur Masyarakat yang Mengikuti Musyawarah Pemilihan Kepala Desa

## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

## KECAMATAN ... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DESA .....

Jl. ...

BERITA ACARA PENETAPAN UNSUR MASYARAKAT YANG MENGIKUTI MUSYAWARAH DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 20... NOMOR: ________________

Pada hari ini .... Tanggal .... Bulan .... Tahun .... Bertempat di ..., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, BPD, dan Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor ... tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor ...)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa nama-nama dari unsur masyarakat yang ikut dalam musyawarah pemilihan kepala desa sebagaimana daftar terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...., ... 20....

## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN .....

| NO. | JABATAN | T TANGAN |
|-------|------------|------------|
| 1 | Ketua | |
| 2 | Sekretaris | |
| 3 | Bendahara | |
| 4 | Anggota | |
| 5 | Anggota | |
| 6 | Anggota | |
| 7 | Anggota | |
| 8 | Anggota | |
| 9 | Anggota | |

Calon Kepala Desa,

Calon Kepala Desa,

Calon Kepala Desa,

....

....

....

1.

Lampiran unsur masyarakat yang mengikuti musyawarah pemilihan kepala desa.

## ...., ... 20.... PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN .....

NO.

2.

4.

3.

5.

7.

6.

8.

9.

Calon Kepala Desa,

....

NAMA

JABATAN

T TANGAN

Sekretaris

Ketua

Bendahara

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Calon Kepala Desa,

....

Calon Kepala Desa,

....

5. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Kepala Dsa Terpilih.

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN ... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DESA .....

Jl.

...

## KABUPATENTANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

CALON KEPALA DESA TERPILIH ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

Menimbang :

bahwa dalam melaksanakan amanat pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor ... tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Kepala Desa Terpilih;

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Mengingat Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor ... tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor ...)

Memperhatikan: Berita Acara

Penyaringan Calon Kepala Desa

... Kecamatan ...

tanggal ...,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Kepala Desa Terpilih... Kecamatan ...

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


USMAN ERMULAN