PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 9 Tahun 2008 tentang RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MELAWI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINT AS JALAN DALAM WILA YAH KABUPATEN MELAWI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk menunjukkan lalu lintas dan angkutan jalan yang a
- aman. lancar, tertib dan teratur, yang memadukan transportasi lainnya maka perlu adanya perlengkapan jalan berupa Rambu­ rambu Lalu Lintas jalan dalam wilayah Kabupaten Melawi;
- b. bahwa guna pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas jalan dan angkutan jalan maka perlu diatur rambu­ rambu lalu lintas jalan dalam wilayah Kabupaten Melawi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
1. Undang ­ undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pindana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 1\_
2. Undang ­ undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang­Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang ­ undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang ­ undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
a
4
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RAMBU-RAMBU LALU
LINTAS JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MELAWI
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Melawi;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi;
5. Rambu-rambu adalah bagian dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
6. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang memilikl kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB II - PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU
Pasal 2
- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dalam daerah terdiri dari rambu-rambu ' .e.--h= vwvlrvl rut4tritL
- (2) Jenis rambu-rambu peringatan, larangan, perintah atau keharusan serta petunjuk yang dipasang di wilayah Kabupaten Melawi terlampir dalam Peraturan Daerah ini. (2)
- (3) Titik lokasi, penempatan dan pemasangan rambu-rambu pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3)
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN
Pasal 3
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab terhadap pemasangan, perubahan, penambahan, penggantian dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dalam daerah.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN
Pasal 4
Pengawasan terhadap rambu-rambu lalu lintas yang terpasang dalam wilayah Kabupaten Melawi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Kabupaten
BAB IV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 5
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) diancam dengan Pidana kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
BAB V - PENYIDIKAN
Pasal 6
- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Rambu-rambu sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran rambu-rambu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; a.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ramburambu; b.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran rambu-rambu;
- d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran rambu-rambu; -·-- --++- dAlmon-dolmen lain berkenaan dengan d
- f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; f
- g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 9.
- h. Menghentikan penyidikan; h.
- i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan Pidana di bidang pelanggaran rambu-rambu menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. i
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinch pada tanggal 2 ct&amp;uer 2008

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinch pada tanggal 3 cPtea wr2008 AERAH KABUPATEN MELAWI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 9 TAHUN 2008
## TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MELAWI
I.
PENJELASAN UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Rambu-Rambu Lalu Lintas Berupa Larangan, Petunjuk dan Perintah merupakan hal harus dilaksanaan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menertibkan dan menataan Lalu lintas dalam Wilayah Kabupaten Melawi.
Pengaturan tentang Rambu-rambu lalu lintas jalan dalam wilayah Kabupaten Melawi belum pernah diatur dengan Peraturan Daerah atau keputusan lainya. Oleh karena itu untuk memberikan landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib lalu lintas dan tata ruang dalam wilayah Kabupaten Melawi serta kepastian hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan terutama penegakan hukum atas pengamanan lalu lintas dan pelanggaran-pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainnya.
II.
PASAL DEMI PASAL
## II.
PENJELASAN
Pasal 1
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR (o9