PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (berlaku 2 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
a.
bahwa Anak merupakan anugerah dan amanah Tuhan yang Maha Esa yang memiliki peran strategis sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa karena itu wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlakukan salah dan penelantaran agar setiap Anak mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang;
- b. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua yang perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan agar hak-hak anak yang melekat sebagai anugerah Tuhan yang maha Esa dapat dipenuhi menuju Jambi Kota Layak Anak;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Jambi perlu pengaturan penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
SALINAN
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN ANAK
TENTANG
PENYELENGGARAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur peyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Instansi terkait adalah Unsur Kepolisian Republik Indonesia Kota Jambi, Unsur Pengadilan Negeri Jambi, Unsur Kejaksaan Negeri Jambi, Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Kota Jambi, serta unit kerja yang mempunyai hubungan tugas dan fungsi dengan masalah perlindungan anak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan tugas dan fungsi dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, yang meliputi antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan,Autis dan anak cacat.
9. Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
10. harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. Eksploitasi adalah pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap anak hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan.
18. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat dan terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
19. Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
20. Pencegahan adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan
22. melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan keterampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
21. Pengurangan risiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
22. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam, dan anak dalam konflik bersenjata.
23. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukumdan anak korban tindak pidana.
24. Anak yang tereksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan dibayar atau tidak dibayar.
25. Anak yang tereksploitasi seksual adalah anak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
26. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
27. Anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, Mental, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembagalembaga yang memberikan pelayanan kepada anak dalam hal lain termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya.
28. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksploitasi.
29. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
30. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak adalah bentuk pekerjaan yang mengeksploitasi anak secara fisik, mental dan/atau ekonomi.
31. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
32. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dalam segala situasi kehidupan yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
33. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
34. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
35. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
Bagian Kesatu Tujuan
BAB II - Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2
Pengaturan Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan;
- b. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- d. melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap
segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB II - Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:
- a. hak dan kewajiban anak
- b. kewajiban dan tanggungjawab;
- c. penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. pemenuhan hak anak;
- e. kelembagaan perlindungan anak;
- f. larangan;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana;
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 4
Hak anak dalam peraturan daerah ini meliputi:
- a. kelompok hak sipil dan kebebasan;
- b. kelompok lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kelompok kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. kelompok perlindungan khusus; dan
- f. kelompok penguatan kelembagaan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 5
Setiap anak berhak:
- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
- b. mendapatkan hak sipil dan kebebasan;
- c. mendapatkan hak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- d. mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
- f. mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan anak; dan
- g. mendapatkan perlindungan khusus dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 6
Setiap anak berkewajiban untuk :
- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.
PEMENUHAN HAK
Bagian Kesatu Pemenuhan Hak Sipil kebebasan
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 7
Hak sipil dan kebebasan anak meliputi:
- a. hak atas identitas anak;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 8
Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak atas identitas dan hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dengan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran tanpa dipungut biaya dan melakukan pendekatan layanan hingga ke tingkat kelurahan maupun fasilitas kesehatan yang tersedia fasilitas layanan bagi ibu melahirkan (Puskesmas Rawat Inap/Rumah Sakit/Klinik Bersalin) sesuai dengan kemampuan Daerah, dalam rangka perwujudan seluruh penduduk memiliki akta kelahiran.
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 9
Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 7 huruf c dengan memfasilitasi anak berekspresi untuk mengembangkan kemampuan sesuai minat dan bakatnya.
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 10
Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berpikir, berhati nurani dan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dengan melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengamalan agama bagi anak.
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dengan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak yang ada di Kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan maupun komunitas anak lainnya yang bersinergi dengan upaya perlindungan anak.
- (2) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi terkait upaya penyelenggaraan perlindungan anak.
- (3) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Lurah.
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 12
Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dengan memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 13
Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyedia informasi untuk :
- a. mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi yang layak anak;
- b. menyediakan fasilitas dan sarana yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi layak anak; dan
- c. melakukan pembinaan terkait pemanfaatan sarana informasi yang layak anak.
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 14
Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dengan melakukan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.
Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Anak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 15
- (1) Pemenuhan hak anak
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 16
Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha menjamin pemenuhan hak anak
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 17
- (1) Pemenuhan hak anak
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 18
- (1) Pemenuhan hak anak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi segala upaya yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, Pemerintah Daerah, SKPD terkait, masyarakat, lembaga sosial/masyarakat, dunia usaha dan industri dan unsur pengelola media massa/media elektronik lokal.
- (2) Perlindungan khusus hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada sasaran:
- a. anak yang berhadapan hukum baik sebagai korban, saksi maupun pelaku;
- b. anak berkebutuhan khusus dan anak memerlukan perlindungan khusus;
- c. anak dalam situasi eksploitasi baik eksploitasi ekonomi maupun seksual (pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak);
- d. anak korban perdagangan dan/atau penculikan anak atau pengambilan organ tubuh anak;
- e. anak dalam situasi darurat (pengungsi anak atau anak dalam situasi konflik bersenjata); dan
- f. anak korban bencana.
- (3) Kebijakan pemenuhan hak anak
BAB IV - PEMENUHAN HAK
Pasal 19
- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dan instansi lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada:
- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- i. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan Perlindungan Anak
BAB V - KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 20
- (1) SKPD yang membidangi melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan perlindungan anak.
- (2) SKPD dalam melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan perlindungan anak dibantu oleh tim yang terdiri atas SKPD yang terkait, orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kedua Penyelenggaraan Layanan Terpadu Perlindungan Anak
BAB V - KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 21
- (1) Penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dilakukan secara bersama sama dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi dan berkoordinasi dengan SKPD terkait atau lembaga lain di bidang perlindungan anak.
- (2) Ketentuan mengenai pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 22
- (1) Masyarakat diberi peran serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak di bawah perlindungan khusus; dan
- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan ## BAB VII PENGAWASAN
BAB VI - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 23
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak dilakukan oleh SKPD dan instansi terkait.
- (2) SKPD melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan risiko, dan layanan penanganan kasus bagi anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggung jawaban kepada Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - LARANGAN
Pasal 24
- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub, panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma pariwisata, tempat kost dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan
2. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Penghentian kegiatan usaha; dan
- b. Pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah di berikan teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal, 2 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd ## DARU PRATOMO LEMBARAN DAERAH JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (5/2017)

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005 ## Pasal 30

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 2 Februari 2017

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI, ttd SYARIF FASHA