UNDANG-UNDANG RI Nomor 24 Tahun 1960 tentang PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (berlaku 9 Juni 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan sipetindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturanperaturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958;
- c. bahwa peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-undang;
- d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat : Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Mendengar
: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 24 Mei 1960;
Memutuskan :
- I. Mencabut :
Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958;
II. Menetapkan:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.
BAB I - TENTANG PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 1
Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:
- a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;
...
- b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan;
- c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
BAB II - TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 2
- (1) Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini.
- (2) Perkara korupsi didahulukan untuk diusut dan dituntut.
BAB II - TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 3
- (1) Dalam waktu 3 bulan setelah orang ditahan sementara, perkaranya harus diajukan kemuka hakim.
- (2) Jangka waktu antara saat orang ditahan sementara, hingga saat perkaranya mulai diperiksa dimuka sidang pengadilan, tidak boleh melebihi 6 bulan.
BAB II - TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 4
Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung.
BAB II - TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 5
- (1) Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh hartabendanya dan harta-benda isteri/suami dan anak dan harta-benda sesuatu badan yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa.
- (2) Dengan tidak mengurangi kebebasan yang diberikan kepada orangorang tersebut dalam pasal 274 ayat (1) dan (3) "Reglemen Indonesia yang diperbaharui", maka setiap orang wajib memberi keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada Jaksa.
- (3) Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga terhadap mereka yang biasanya pengetahuannya tentang sesuatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, misalnya notaris, accountant, pengacara yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas agama dan dokter.
- (4) Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan tersangka yang diminta oleh Jaksa apabila permintaan itu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Peraturan tentang rahasia Bank.
BAB II - TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 6
- (1) Setiap waktu Jaksa dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya ia dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya, dan menyita surat-surat itu.
- (2) Para petugas agama dan dokter dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.
- (3) Ketentuan pasal 5 ayat (4) berlaku dalam hal pemeriksaan dan penyitaan surat-surat itu.
- (4) Notaris, accountants dan pengacara yang membela perkara itu tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian suratsurat yang termaktub dalam ayat (2) pasal ini.
BAB II - TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 7
Jaksa berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kirimankiriman yang melalui Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, yang dapat disangka mempunyai hubungan perkara pidana korupsi, yang sedang diusut atau dituntut.
BAB II - TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 8
- (1) Jaksa setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya.
Jika perlu ia masuk kedalam tempat itu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara.
- (2) Jika penghuni menolak, Jaksa hanya dapat memasuki sebuah rumah, jika disertai 2 orang saksi.
- (3) Dalam waktu dua kali dua puluh empat jam tentang pemasukan rumah itu harus dibuatnya berita-acara, termaksud dalam
3. pasal 64 ayat (2) "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" dan disampaikannya salinannya kepada penghuni rumah yang bersangkutan.
4. Dalam berita acara itu harus dimuat juga keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu.
- (4) Jaksa berwenang minta disertai oleh orang-orang yang akan ditunjuk olehnya; dalam hal itu maka penyertaan itu disebut dalam berita acara tersebut .
BAB II - TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 9
Penuntutan perkara korupsi didasarkan atas surat tuduhan yang dibuat oleh Jaksa.
TENTANG PEMERIKSAAN DIMUKA PENGADILAN.
BAB III
Pasal 10
- (1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-undang dan hukum acara yang berlaku sekedar dalam peraturan ini tidak ditentukan lain.
- (2) Perkara-perkara korupsi didahulukan untuk diperiksa di muka Pengadilan.
BAB III
Pasal 11
- (1) Terdakwa wajib memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh Hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- (2) Hakim dapat mewajibkan terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
BAB III
Pasal 12
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 278 "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" maka setiap orang wajib memberi keterangan pada Hakim menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli.
- (2) Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga terhadap mereka yang biasanya pengetahuannya tentang suatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, misalnya notaris, accountants, pengacara yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas agama dan dokter.
- (3) Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan terdakwa yang diminta oleh Hakim, apabila permintaan itu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan tentang rahasia Bank.
- (4) Orang-orang tersebut dalam pasal 274 sub 1 dan 3 "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" dibebaskan atas permintaannya dari kewajiban menjadi saksi, dan didengar dengan pintu tertutup apabila dikehendaki oleh mereka.
BAB IV - TENTANG MENGADILI ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 13
Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan dari tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dibawah kekuasaan peradilan Ketentaraan, dilakukan oleh petugas-petugas menurut aturan yang ditentukan dalam aturan acara pidana ketentaraan.
BAB IV - TENTANG MENGADILI ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 14
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan berlaku dengan perubahan seperlunya terhadap pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang termaksud dalam pasal 13.
BAB IV - TENTANG MENGADILI ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 15
Korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan Ketentaraan bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh Pengadilan biasa diadili terpisah oleh Pengadilannya masing-masing.
BAB I - TENTANG PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 17
- (1) Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini.
- (2) Perkara korupsi didahulukan untuk diusut dan dituntut.
- (1) Dalam waktu 3 bulan setelah orang ditahan sementara, perkaranya harus diajukan kemuka hakim.
- (2) Jangka waktu antara saat orang ditahan sementara, hingga saat perkaranya mulai diperiksa dimuka sidang pengadilan, tidak boleh melebihi 6 bulan.
Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung.
- (1) Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh hartabendanya dan harta-benda isteri/suami dan anak dan harta-benda sesuatu badan yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa.
- (2) Dengan tidak mengurangi kebebasan yang diberikan kepada orangorang tersebut dalam pasal 274 ayat (1) dan (3) "Reglemen Indonesia yang diperbaharui", maka setiap orang wajib memberi keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada Jaksa.
- (3) Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga terhadap mereka yang biasanya pengetahuannya tentang sesuatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, misalnya notaris, accountant, pengacara yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas agama dan dokter.
- (4) Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan tersangka yang diminta oleh Jaksa apabila permintaan itu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Peraturan tentang rahasia Bank.
- (1) Setiap waktu Jaksa dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya ia dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya, dan menyita surat-surat itu.
- (2) Para petugas agama dan dokter dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.
- (3) Ketentuan pasal 5 ayat (4) berlaku dalam hal pemeriksaan dan penyitaan surat-surat itu.
- (4) Notaris, accountants dan pengacara yang membela perkara itu tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian suratsurat yang termaktub dalam ayat (2) pasal ini.
Jaksa berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kirimankiriman yang melalui Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, yang dapat disangka mempunyai hubungan perkara pidana korupsi, yang sedang diusut atau dituntut.
- (1) Jaksa setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya.
Jika perlu ia masuk kedalam tempat itu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara.
- (2) Jika penghuni menolak, Jaksa hanya dapat memasuki sebuah rumah, jika disertai 2 orang saksi.
- (3) Dalam waktu dua kali dua puluh empat jam tentang pemasukan rumah itu harus dibuatnya berita-acara, termaksud dalam
3. pasal 64 ayat (2) "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" dan disampaikannya salinannya kepada penghuni rumah yang bersangkutan.
4. Dalam berita acara itu harus dimuat juga keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu.
- (4) Jaksa berwenang minta disertai oleh orang-orang yang akan ditunjuk olehnya; dalam hal itu maka penyertaan itu disebut dalam berita acara tersebut .
Penuntutan perkara korupsi didasarkan atas surat tuduhan yang dibuat oleh Jaksa.
TENTANG PEMERIKSAAN DIMUKA PENGADILAN.
- (1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-undang dan hukum acara yang berlaku sekedar dalam peraturan ini tidak ditentukan lain.
- (2) Perkara-perkara korupsi didahulukan untuk diperiksa di muka Pengadilan.
- (1) Terdakwa wajib memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh Hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- (2) Hakim dapat mewajibkan terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 278 "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" maka setiap orang wajib memberi keterangan pada Hakim menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli.
- (2) Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga terhadap mereka yang biasanya pengetahuannya tentang suatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, misalnya notaris, accountants, pengacara yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas agama dan dokter.
- (3) Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan terdakwa yang diminta oleh Hakim, apabila permintaan itu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan tentang rahasia Bank.
- (4) Orang-orang tersebut dalam pasal 274 sub 1 dan 3 "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" dibebaskan atas permintaannya dari kewajiban menjadi saksi, dan didengar dengan pintu tertutup apabila dikehendaki oleh mereka.
Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan dari tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dibawah kekuasaan peradilan Ketentaraan, dilakukan oleh petugas-petugas menurut aturan yang ditentukan dalam aturan acara pidana ketentaraan.
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan berlaku dengan perubahan seperlunya terhadap pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang termaksud dalam pasal 13.
Korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan Ketentaraan bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh Pengadilan biasa diadili terpisah oleh Pengadilannya masing-masing.
- (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 1 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
- (2) Segala harta-benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.
- (3) Siterhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.
Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat, dengan
BAB V - TENTANG ATURAN-ATURAN PIDANA.
Pasal 18
Barangsiapa dalam hal ia menurut pasal-pasal 5, 11 dan 12 wajib memberi keterangan dengan sengaja memberi keterangan dengan tidak sebenarnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
BAB V - TENTANG ATURAN-ATURAN PIDANA.
Pasal 19
Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi permintaan Jaksa yang tersebut dalam pasal 5 ayat (1) atau kewajiban tersebut dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
BAB V - TENTANG ATURAN-ATURAN PIDANA.
Pasal 20
Terdakwa yang dengan sengaja tidak memberi jawaban dan keterangan tersebut dalam pasal 11 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.
BAB V - TENTANG ATURAN-ATURAN PIDANA.
Pasal 21
Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 12 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
BAB V - TENTANG ATURAN-ATURAN PIDANA.
Pasal 22
Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam pasal 16 sampai pasal 21 adalah kejahatan.
ATURAN-ATURAN PERALIHAN.
BAB VI
Pasal 23
Penilikan harta-benda dan pemeriksaan dimuka Pengadilan Tinggi yang pada berlakunya peraturan ini telah dimulai, diselesaikan menurut acara dalam peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.
BAB VII - ATURAN-ATURAN PENUTUP.
Pasal 24
- (1) Ancaman hukuman penjara dan denda tersebut dalam pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435,. Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi ,hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah".
- (2) Dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana terebut dalam ayat (1) dengan "ambtenaar", disamakan seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah, atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.
BAB II - TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 64
4. Dalam berita acara itu harus dimuat juga keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu.
- (4) Jaksa berwenang minta disertai oleh orang-orang yang akan ditunjuk olehnya; dalam hal itu maka penyertaan itu disebut dalam berita acara tersebut .
Penuntutan perkara korupsi didasarkan atas surat tuduhan yang dibuat oleh Jaksa.
TENTANG PEMERIKSAAN DIMUKA PENGADILAN.
- (1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-undang dan hukum acara yang berlaku sekedar dalam peraturan ini tidak ditentukan lain.
- (2) Perkara-perkara korupsi didahulukan untuk diperiksa di muka Pengadilan.
- (1) Terdakwa wajib memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh Hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- (2) Hakim dapat mewajibkan terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 278 "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" maka setiap orang wajib memberi keterangan pada Hakim menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli.
- (2) Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga terhadap mereka yang biasanya pengetahuannya tentang suatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, misalnya notaris, accountants, pengacara yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas agama dan dokter.
- (3) Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan terdakwa yang diminta oleh Hakim, apabila permintaan itu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan tentang rahasia Bank.
- (4) Orang-orang tersebut dalam pasal 274 sub 1 dan 3 "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" dibebaskan atas permintaannya dari kewajiban menjadi saksi, dan didengar dengan pintu tertutup apabila dikehendaki oleh mereka.
Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan dari tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dibawah kekuasaan peradilan Ketentaraan, dilakukan oleh petugas-petugas menurut aturan yang ditentukan dalam aturan acara pidana ketentaraan.
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan berlaku dengan perubahan seperlunya terhadap pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang termaksud dalam pasal 13.
Korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan Ketentaraan bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh Pengadilan biasa diadili terpisah oleh Pengadilannya masing-masing.
- (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 1 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
- (2) Segala harta-benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.
- (3) Siterhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.
Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat, dengan
Barangsiapa dalam hal ia menurut pasal-pasal 5, 11 dan 12 wajib memberi keterangan dengan sengaja memberi keterangan dengan tidak sebenarnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi permintaan Jaksa yang tersebut dalam pasal 5 ayat (1) atau kewajiban tersebut dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
Terdakwa yang dengan sengaja tidak memberi jawaban dan keterangan tersebut dalam pasal 11 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.
Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 12 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam pasal 16 sampai pasal 21 adalah kejahatan.
ATURAN-ATURAN PERALIHAN.
Penilikan harta-benda dan pemeriksaan dimuka Pengadilan Tinggi yang pada berlakunya peraturan ini telah dimulai, diselesaikan menurut acara dalam peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.
BAB VII - ATURAN-ATURAN PENUTUP.
Pasal 209
- (1) Ancaman hukuman penjara dan denda tersebut dalam pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435,. Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi ,hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah".
BAB II - TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 274
- (3) Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga terhadap mereka yang biasanya pengetahuannya tentang sesuatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, misalnya notaris, accountant, pengacara yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas agama dan dokter.
- (4) Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan tersangka yang diminta oleh Jaksa apabila permintaan itu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Peraturan tentang rahasia Bank.
- (1) Setiap waktu Jaksa dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya ia dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya, dan menyita surat-surat itu.
- (2) Para petugas agama dan dokter dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.
- (3) Ketentuan pasal 5 ayat (4) berlaku dalam hal pemeriksaan dan penyitaan surat-surat itu.
- (4) Notaris, accountants dan pengacara yang membela perkara itu tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian suratsurat yang termaktub dalam ayat (2) pasal ini.
Jaksa berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kirimankiriman yang melalui Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, yang dapat disangka mempunyai hubungan perkara pidana korupsi, yang sedang diusut atau dituntut.
- (1) Jaksa setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya.
Jika perlu ia masuk kedalam tempat itu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara.
- (2) Jika penghuni menolak, Jaksa hanya dapat memasuki sebuah rumah, jika disertai 2 orang saksi.
- (3) Dalam waktu dua kali dua puluh empat jam tentang pemasukan rumah itu harus dibuatnya berita-acara, termaksud dalam
3. pasal 64 ayat (2) "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" dan disampaikannya salinannya kepada penghuni rumah yang bersangkutan.
4. Dalam berita acara itu harus dimuat juga keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu.
- (4) Jaksa berwenang minta disertai oleh orang-orang yang akan ditunjuk olehnya; dalam hal itu maka penyertaan itu disebut dalam berita acara tersebut .
Penuntutan perkara korupsi didasarkan atas surat tuduhan yang dibuat oleh Jaksa.
TENTANG PEMERIKSAAN DIMUKA PENGADILAN.
- (1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-undang dan hukum acara yang berlaku sekedar dalam peraturan ini tidak ditentukan lain.
- (2) Perkara-perkara korupsi didahulukan untuk diperiksa di muka Pengadilan.
- (1) Terdakwa wajib memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh Hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- (2) Hakim dapat mewajibkan terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
BAB III
Pasal 278
- (2) Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga terhadap mereka yang biasanya pengetahuannya tentang suatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, misalnya notaris, accountants, pengacara yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas agama dan dokter.
- (3) Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan terdakwa yang diminta oleh Hakim, apabila permintaan itu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan tentang rahasia Bank.
- (4) Orang-orang tersebut dalam pasal 274 sub 1 dan 3 "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" dibebaskan atas permintaannya dari kewajiban menjadi saksi, dan didengar dengan pintu tertutup apabila dikehendaki oleh mereka.
Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan dari tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dibawah kekuasaan peradilan Ketentaraan, dilakukan oleh petugas-petugas menurut aturan yang ditentukan dalam aturan acara pidana ketentaraan.
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan berlaku dengan perubahan seperlunya terhadap pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang termaksud dalam pasal 13.
Korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan Ketentaraan bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh Pengadilan biasa diadili terpisah oleh Pengadilannya masing-masing.
- (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 1 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
- (2) Segala harta-benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.
- (3) Siterhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.
Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat, dengan
Barangsiapa dalam hal ia menurut pasal-pasal 5, 11 dan 12 wajib memberi keterangan dengan sengaja memberi keterangan dengan tidak sebenarnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi permintaan Jaksa yang tersebut dalam pasal 5 ayat (1) atau kewajiban tersebut dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
Terdakwa yang dengan sengaja tidak memberi jawaban dan keterangan tersebut dalam pasal 11 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.
Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 12 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam pasal 16 sampai pasal 21 adalah kejahatan.
ATURAN-ATURAN PERALIHAN.
Penilikan harta-benda dan pemeriksaan dimuka Pengadilan Tinggi yang pada berlakunya peraturan ini telah dimulai, diselesaikan menurut acara dalam peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.
- (1) Ancaman hukuman penjara dan denda tersebut dalam pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435,. Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi ,hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah".
- (2) Dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana terebut dalam ayat (1) dengan "ambtenaar", disamakan seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah, atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut "Peraturan Pemberantasan Korupsi" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 9 Juni 1960.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 72.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1960.

Penandatangan: Pejabat Presiden Republik Indonesia DJUANDA.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
## UNDANG-UNDANG
tentang
## PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
UMUM.
Peraturan-peraturan yang selama lebih dari 2 tahun terakhir ini menjadi dasar bagi tindakan Pemerintah untuk memberantas korupsi adalah Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/ 1958 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.
Menurut Peraturan-peraturan itu ada 2 macam perbuatan korupsi, yakni :
- a. Perbuatan korupsi pidana, dimana terjalin unsur kejahatan atau pelanggaran, sehingga berdasarkan itu dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau denda yang cukup berat di- samping perampasan harta-benda hasil korupsinya (
PENJELASAN
Pasal 2
). - b. Perbuatan korupsi lainnya, dimana terdapat unsur "perbuatan melawan hukum" (pasal 3). Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya