PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN PASAR (berlaku 21 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,
- a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi masyarakat kota pariaman;
- b. bahwa untuk mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar rakyat secara professional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui perizinan yang sederhana dan pengawasan serta mencerminkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar.
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/MDAG/PER/10/2014;
14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 20102030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan
WALIKOTA PARIAMAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
5. Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disingkat KAN adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan BAB II
ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN PASAR
Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan Pasar
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pengelolaan Pasar dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pengelolaan Pasar, bertujuan untuk :
- a. mewujudkan terciptanya pasar bersih, aman, nyaman dan sehat serta berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. melindungi dan memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. menata dan mengendalikan pasar modern agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Rakyat dan dapat menjadi mitra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 4
- (1) Klasifikasi pasar rakyat terbagi menjadi 4 (empat) tipe, yaitu :
- a. tipe I : pasar rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang;
- b. tipe II : pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 501 sampai 750 orang;
- c. tipe III : pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 orang;
- d. tipe IV : pasar rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250.
Bagian Kedua
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 5
- (1) Pembentukan pasar rakyat bertujuan untuk :
- a. memasarkan hasil produksi masyarakat;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil;
- f. menguatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar; dan
Bagian Ketiga
Penentuan Lokasi Pasar Rakyat
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 6
- (1) Penentuan lokasi pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah dan Peraturan Zonasi;
- (2) Dalam menentukan lokasi pendirian pasar rakyat harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- b. jarak dengan pasar rakyat yang sudah ada sebelumnya;
- c. potensi ekonomi daerah setempat;
- d. telah mempunyai embrio pasar;
- e. aksesibilitas wilayah;
- f. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- g. perkembangan pemukiman baru; dan
- h. pola kehidupan masyarakat setempat.
Bagian Keempat Perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 7
- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) dari Walikota Pariaman.
- (2) Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) IUP2R berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha pasar rakyat pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Pengelola pasar rakyat terlebih dahulu harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi :
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. kepadatan penduduk;
- d. pertumbuhan penduduk;
- e. kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh adanya pasar rakyat; dan
- j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang kompeten dibidangnya;
- (7) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan;
- (8) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pengelolaan pasar rakyat;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 8
- (1) Pasar rakyat di Daerah dikelola oleh:
- a. Pemerintah Kota;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. Koperasi;
- f. Pemerintah Kota bekerjasama dengan KAN atau dengan pihak ketiga; atau
- g. Swasta.
- (2) Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh unit
pengelola pasar atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
- (3) Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Kepala Desa menunjuk dan menetapkan kepengurusan pengelolan pasar;
- (4) Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, organisasi pengelola pasarnya ditentukan oleh komisi pasar;
- (5) Pengelolaan pasar rakyat oleh BUMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setelah dilakukan analisa kelayakan pengelolaan pasar, organisasi pengelola pasar ditentukan oleh keputusan pimpinan BUMD;
- (6) Pengelolaan pasar rakyat oleh koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur melalui Peraturan Walikota;
- (7) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 9
Pengelola pasar rakyat memiliki peran antara lain berupa :
- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
- b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
- d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang sesuai dengan ukuran standard, pencahayaan dan penataan (zoning) barang dagangan.
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 10
Pengelola Pasar Rakyat mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menyediakan fasilitas pasar rakyat yang bersih, sehat ( hygienist ), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. membuat standar operasional dan prosedur, antara lain: sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perparkiran, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan dan sistem penanggulangan kebakaran;
- c. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- d. menyediakan sarana pendukung, yakni; kantor pengelola, areal parkir; sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran, penteraan UTTP, sarana komunikasi, area bongkar muat dagangan, ruang menyusui, dan ruang disinfektan untuk membersihkan sarana pengangkutan unggas;
- e. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen;
- f. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- g. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- h. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
- i. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- j. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- k. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- l. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
- m. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang terlarang lainnya;
- n. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis pasar rakyat yang dikelolanya;
- o. memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang Pasar Rakyat;
- p. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Kota, Pemerintah Desa/sebutan lainnya; dan
- q. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 11
Pengelola pasar rakyat dilarang :
- a. membangun kios atau los ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada tanpa izin.
Bagian Keenam
Retribusi
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 12
Ketentuan mengenai retribusi pelayanan pasar diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
Bagian Ketujuh
Pengelolaan Pedagang Pasar
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 13
- (1) Setiap perseorangan secara tetap di pasar wajib memiliki Kartu Tanda Pedagang dari pengelola pasar;
- (2) Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) jenis dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kartu A, untuk yang menempati Kios;
- b. Kartu B, untuk yang menempati Los/Counter;
- c. Kartu C, untuk yang menempati Tenda/Lapak;
- d. Kartu D, Untuk Pedagang Kaki Lima
- (3) Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya satu bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (4) Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan pengelola pasar;
- (5) Permohonan Kartu Tanda Pedagang, disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Surat perjanjian sewa;
- (6) Masa berlaku kartu tanda pedagang berakhir apabila :
- a. pemilik kartu tanda pedagang meninggal dunia;
- b. kartu tanda pedagang dicabut atas permintaan sendiri;
- c. kartu tanda pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 14
- (1) Setiap perusahaan/badan secara tetap di pasar wajib memiliki Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha dari pengelola pasar.
- (2) Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Permohonan Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha, disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan :
- a. Profil perusahaan/badan
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (4) Masa berlaku Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha berakhir apabila
- a. Perusahaan/badan pindah, tutup dan tidak melakukan aktifitas;
- b. Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha dicabut atas permintaan perusahaan/badan sendiri;
- c. Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha dicabut oleh pengelola pasar.
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 15
Setiap pedagang pasar mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar;
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
- d. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;
- e. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar di luar kesalahan pedagang; dan
- f. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 16
Setiap pedagang pasar berkewajiban :
- a. memiliki Kartu Tanda Pedagang yang dikeluarkan oleh pengelola pasar;
- b. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- c. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan racun api;
- e. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
BAB III - PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 17
Setiap pedagang pasar dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan penguasaan atas toko/kios/los;
- c. menggunakan pedestrian, bahu jalan dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
- d. menggunakan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tidak bertanda tera sah yang berlaku;
- e. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang sudah ada;
- f. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
- g. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempattempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- i. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga
konsumen tidak nyaman;
- k. menjual barang yang berbahaya, kadaluarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.
PASAR MODERN
Bagian Kesatu
Klasifikasi Pasar Modern
BAB IV - PASAR MODERN
Pasal 18
- (1) Pasar modern meliputi beberapa bentuk, yaitu:
- a. pusat perbelanjaan; dan
- b. toko modern.
- (2) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. minimarket, dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 M 2 (empat ratus Meter persegi);
- b. supermarket; dengan luas lantai penjualan 400 M 2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M 2 (lima ribu meter persegi);
- c. department sore ; dengan luas lantai penjualan diatas 400 M 2 (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket ; dengan luas lantai penjualan diatas 5.000 M 2 (lima ribu meter persegi); dan
- e. perkulakan; dengan luas lantai penjualan diatas 5.000 M 2 (lima ribu meter persegi).
- (3) Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
BAB IV - PASAR MODERN
Pasal 19
- (1) Lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. minimarket tidak berjaringan:
1. tidak berada pada jalan lingkungan perumahan;
2. jarak minimarket tidak berjaringan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 200 (dua ratus) meter dan jarak dengan minimarket atau toko yang sudah ada paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
- b. minimarket berjaringan:
1. hanya berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
2. tidak berada di jalan lingkungan perumahan;
3. jarak minimarket berjaringan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1 (satu) Kilometer;
4. jarak minimarket berjaringan yang berlokasi di jalan arteri dengan toko yang telah ada paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- c. supermarket dan department store :
1. tidak berada pada sistem jaringan jalan lingkungan perumahan;
2. tidak berada pada kawasan pelayanan lokal di dalam kota/perkotaan;
- d. hypermarket dan pusat perbelanjaan :
1. tidak berada pada sistem jaringan jalan lingkungan perumahan;
2. tidak berada pada kawasan pelayanan lokal di dalam kota/perkotaan;
- e. perkulakan hanya berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
BAB IV - PASAR MODERN
Pasal 20
- (1) Pendirian pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket , department store dan perkulakan juga wajib membuat analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (4);
- (2) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modern, wajib memiliki :
- a. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
- b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store , Hypermarket dan Perkulakan;
- (3) IUTM untuk minimarket diutamakan bagi Minimarket tidak berjaringan,
serta pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat/berdomisili sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Walikota Pariaman atau pejabat yang ditunjuk Walikota;
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pariaman.
Bagian Keempat
Kemitraan Pasar Modern
BAB IV - PASAR MODERN
Pasal 21
- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM yang ada di Kota Pariaman minimal 10 (sepuluh) UMKM.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM yang ada di Kota Pariaman selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
Bagian Kelima
Kewajiban Pengelola Pasar Modern
BAB IV - PASAR MODERN
Pasal 22
- (1) Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berkewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. mentaati ketentuan perizinan di Kota Pariaman;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras/beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan area parkir, sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushala bagi karyawan dan konsumen;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- j. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja di Kota Pariaman;
- k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam;
- l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang Rupiah; dan
- o. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (Lima) tahun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Pengelola Pasar Modern wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
BAB IV - PASAR MODERN
Pasal 23
Setiap Pengelola Pusat perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:
- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang terlarang;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Walikota sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI
BAB V - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI
Pasal 24
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah:
- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
- d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah:
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Rakyat; dan
- b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
BAB V - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI
Pasal 25
- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan, renovasi dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI
Pasal 26
Walikota melakukan koordinasi untuk:
- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi
BAB VI - SANKSI
Pasal 27
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan tertulis
- b. pembekuan Izin Usaha;
- c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan Izin Usaha.
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 17 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling sedikit 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling kurang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
Bagian Kedua
Sanksi Pidana
BAB VI - SANKSI
Pasal 28
PENYIDIKAN
BAB VII - PENYIDIKAN
Pasal 29
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik Tindak Pidana dibidang pengelolaan pasar.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Pasar rakyat dan Pasar Modern yang sudah beroperasi wajib mengajukan Izin Usaha dan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Penetapan: Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 21 Februari 2017

Penandatangan: ## WALIKOTA PARIAMAN Dto MUKHLIS, R

Penetapan: Diundangkan di Pariaman Pada tanggal 21 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN Dto ## INDRA SAKTI LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMANPROVINSI SUMATERA BARAT: (1/6/2017)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENGELOLAAN PASAR
## I. UMUM
Keberadaan pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
## II. PASAL DEMI PASAL
|
PENJELASAN
Pasal 1
| : | Cukup Jelas | |-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pasal 2 | | | | Huruf a | : | Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada dalamnya secara layak. | | Huruf b | : | Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya. | | Huruf c | : | Asas persamaan di depan hukum yaitu asas memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama setara di depan hukum. | | Huruf d | : | Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan. | |----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Huruf e | : | Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. | | Huruf f | : | Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. | | Huruf g | : | Asas persaingan yang sehat (fairness) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang di dalamnya. | | Pasal 3 | : | Cukup Jelas | | Pasal 4 | : | Cukup Jelas | | Pasal 5 | : | Cukup Jelas | | Pasal 6 | : | Cukup Jelas | | Pasal 7 ayat 6 | : | Badan/lembaga independen yang kompeten dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan. | | Pasal 8 | : | Cukup Jelas | | Pasal 9 | : | Cukup Jelas | | Pasal 10 | : | Cukup Jelas | | Pasal 11 | : | Cukup Jelas | | Pasal 12 | : | Cukup Jelas | | Pasal 13 | : | Cukup Jelas | | Pasal 14 | : | Cukup Jelas | | Pasal 15 | : | Cukup Jelas | | Pasal 16 | : | Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 17
| Huruf a | : | Cukup Jelas | |-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Huruf b | : | Cukup Jelas | | Huruf c | : | Cukup Jelas | | Huruf d | : | Cukup Jelas | | Huruf e | : | Cukup Jelas | | Huruf f | : | Cukup Jelas | | Huruf g | : | Yang dimaksud dengan mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukkannya, antara lain menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar. | | Huruf h | : | Cukup Jelas | | Huruf i | : | Cukup Jelas | | Huruf j | : | Cukup Jelas | | Huruf k | : | Cukup Jelas | | Pasal 18 | : | Cukup Jelas | | Pasal 19 | : | Cukup Jelas | | Pasal 20 | : | Cukup Jelas | | Pasal 21 | : | Cukup Jelas | | Pasal 22 | : | Cukup Jelas | | Pasal 23 | | | | Huruf a | : | Cukup Jelas | | Huruf b | : | Cukup Jelas | | Huruf c | : | Yang termasuk barang terlarang lainnya diantaranya meliputi barang-barang yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen serta barang-barang yang mengandung unsur pornografi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan | | Huruf d | : | Cukup Jelas | | Huruf e | : | Cukup Jelas | | Huruf f | : | Cukup Jelas | | Pasal 24 | : | Cukup Jelas | | Pasal 25 | : | Cukup Jelas | | Pasal 26 | : | Cukup Jelas | | Pasal 27 | : | Cukup Jelas | | Pasal 28 | : Cukup Jelas | |------------|-----------------| | Pasal 29 | : Cukup Jelas | | Pasal 30 | : Cukup Jelas | | Pasal 31 | : Cukup Jelas | TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 194