PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 1 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetpkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halamahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 Nomor 10).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa

## Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDkab/kota -ADkab/kota)

## Keterangan:

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota

- ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati

- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa

## Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).

## Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

## Pasal 11

- (1). Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (3). Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- (2)). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4). Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya
- b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;

Diundangkan di Labuha pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008

## Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 1 Maret 2016

Plh .BUPATI HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE