PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 4 Tahun 2017 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMORSOTAHUN 2017 TENT ANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF , TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, BELANJA RUMAH TANGGA DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b, Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran 1'unjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, 1'unjangan Perurnahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pim pin an dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanJ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); t Mengingat
2. Undai.g-Undang Nomor 9 Ta.hun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan/ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); t
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnb .. than Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
810. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 201 7 N omor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Tahun 2u11 tem.aug i-er uoanan h.euua aLa.::. 11...Jc.1.Lu1ru1 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
12. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah J serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana [ Operasional;
Mcnetapkan :
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 058);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 064, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 141);
15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0419);
4. 16.Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Ka bu paten Rote Ndao Tahun 201 7 Nomor 0451);
MEMUTUSKAN :
PERATURA N BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN l{OMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN , TUNJANGAN TRANSPORTASI , BELANJA RUMAH TANGGA DAN DANA OPERASIONAL PIMPI NAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD actala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan WakilJ wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao. f
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Rote Ndao dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II
TUNJANGAN KOMUNIKAS I INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPOT ASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan sebesar Rp6.300.000.(enamjuta tiga ratus ribu rupiah).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses setiap melaksanakan rescs sebesar Rp6.300.000.(enam juta tiga ratus ribu rupiah).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan sebesar Rp7.000.000.(tujuh juta rupiah).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi setiap bulan sebesar Rp8.000.000.(delapan juta rupiah).
BAB III - BELANJA RUMAH TANGGA
Pasal 6
- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dengan rincian besaran sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar sebesar Rp30.000.000.(tiga puluh juta rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD masing-rnasing sebesar Rp25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah]. {
BAB III - BELANJA RUMAH TANGGA
Pasal 7
Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibayarkan kepada Pimpinan DPRD secara lumpsum pada awal bulan.
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
BAB IV - DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 8
- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil-wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan opcrasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kcbutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPJ;.D sehari-hari.
- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD sebesar sebesar Rp4.200.000.(empat juta dua ratus ribu rupiah) Per Bulan.
- b. Wakil Ketua DPRD masing-rnasing sebesar Rp2.520.000.(dua juta limn ratus dua puluh ribu rupiah) Per Bulan.
BABV
PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN
BAB IV - DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 9
- (1) Pembiayaan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Anggaran DPRD.
- (2) Pembiayaan Belanja Rumah Tangga dianggarkan dalam APBD dalam Ke1ompok Belanja Langsung pada program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Pembiayaan Dana Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD.
BAB IV - DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 10
Terhadap Pembiayaan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perurnahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pirnpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam PasalJ 9 pelaksanaan pembayaran terhitung mulai bulan September 2017. /
-
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 0283) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Dae rah Ka bu paten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0432) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupalen Rote Ndao. Diundangkan d Baa, pada tanggal ktober 201 7 SEKERTARIS BAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, JBNAS MATHEOS SELLY BÉRTTA DAÉRAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 NOMOR '0463