Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2004 tentang ahtengan masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, Perr.bangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna mengantisipasi perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang, - b bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk. luas wilayah, poter.si ekonorni, sosial budaya dan meningkatnya beban tugas volume kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Keinasyaral.at-an di Kecamatan Muara Siau dan Jangkat, dipandang perlu memekarkan Kecarnatan Muara Siau dan .langkat dengan mernhentuk Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin; - c. bahwa pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Undang-undang Nornor 7 Tahun 1965 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat fl Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat I. Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan rne.igubah Undangundang Nomor I:? Tahun l 956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 19-6 1 omor 25 J: - 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun I 974 tentang Pokok-pokok Kepegaw aian (Lembar: n \'~gara Tahun ; 974 . ornor 55) Sebagaimana tcluh drubah dengan Lnda ig-undang Nornor 4.3 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Tahun I 9Q9 Tarnbahan l.ernbaran Negara Nornor .3890); - \_, Undanu-undune . \. rnor 54 Tahun I CJ99 tentang Pernbentukan Kabupate SaroL.,7gun. Kabupat in T cbo. Kabupaten Muaro Iambi dan Kabupat 11 Tanjung Iabung Timur ( Lernbaran Negara Tahun l qqq , omor I -· Tarnbahan Lernbarr n \!cgarn ornor 3903); - -! U11Jang-u11J,111g . .o nm IO 'luhun 2004 ten tang Pembentukun Perundangundangan (Lernbaran Negara RI Tahun 2004 Nornor 53, Tambah Lernbaran egara RI Nomor 4389): - 5 UnJang-unJang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lernbaran Negara Tahun 2004 Norn or 125, Tambahan Lembaran .. ~~ -Nomor 4437): 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke Amara Pcmcrintah Pusat dun Dacrah (l .ernbaran Negara Tahun Nomor I 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten ang Kewen =-Pernerintah Jan Kewcnangan Propinsi sebagai Daerah Otonorn (Lemb Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lembaran egara . 'um -r 3952); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun '.:1000 ten n;:; Pernbentukun Kec.unatan. 9. Peraturan Daerah Nomor O 7 Tahun 200 I ten tang Pedoman Pembentu .an Kecamatan ( .ernbaran Daerah Tahun 200 I Nomor 06 Seri D). Deng..n persetujuan DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATFN MERANGI:\' MEMUTllSKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
:\lengingat
:
PERATllRAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENT ANG
PEMBENTUKAN KECAMA TAN LEMBAH MASURAI
DENG AN RAHM AT TUI-IAN YANG MAHA ESA
BllPATI MERANGIN,
a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Merangin pada umumnya dan Kecamatan Muara Siau dan Jangkat khususnya serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengahtengan masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, Perr.bangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna mengantisipasi perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang,
- b bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk. luas wilayah, poter.si ekonorni, sosial budaya dan meningkatnya beban tugas volume kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Keinasyaral.at-an di Kecamatan Muara Siau dan Jangkat, dipandang perlu memekarkan Kecarnatan Muara Siau dan .langkat dengan mernhentuk Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- c. bahwa pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1.
Undang-undang Nornor 7 Tahun 1965 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat fl Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat I. Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan rne.igubah Undangundang Nomor I:? Tahun l 956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 19-6 1 omor 25 J:
- 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun I 974 tentang Pokok-pokok Kepegaw aian (Lembar: n \'~gara Tahun ; 974 . ornor 55) Sebagaimana tcluh drubah dengan Lnda ig-undang Nornor 4.3 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Tahun I 9Q9 Tarnbahan l.ernbaran Negara Nornor .3890);
- \_, Undanu-undune . \. rnor 54 Tahun I CJ99 tentang Pernbentukan Kabupate SaroL.,7gun. Kabupat in T cbo. Kabupaten Muaro Iambi dan Kabupat 11 Tanjung Iabung Timur ( Lernbaran Negara Tahun l qqq , omor I -· Tarnbahan Lernbarr n \!cgarn ornor 3903);
- -! U11Jang-u11J,111g . .o nm IO 'luhun 2004 ten tang Pembentukun Perundangundangan (Lernbaran Negara RI Tahun 2004 Nornor 53, Tambah Lernbaran egara RI Nomor 4389):
- 5 UnJang-unJang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lernbaran Negara Tahun 2004 Norn or 125, Tambahan Lembaran .. ~~ -Nomor 4437):
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke Amara Pcmcrintah Pusat dun Dacrah (l .ernbaran Negara Tahun Nomor I 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten ang Kewen =-Pernerintah Jan Kewcnangan Propinsi sebagai Daerah Otonorn (Lemb Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lembaran egara . 'um -r 3952);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun '.:1000 ten n;:; Pernbentukun Kec.unatan.
9. Peraturan Daerah Nomor O 7 Tahun 200 I ten tang Pedoman Pembentu .an Kecamatan ( .ernbaran Daerah Tahun 200 I Nomor 06 Seri D).
Deng..n persetujuan
DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATFN MERANGI:\'
MEMUTllSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGI N TENTA:' \G PEMBENTUKAN KEC-\MA TAN LEMBAH MASURAI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan D, erah ini dibentuk Kecamatan I .ern bah Masura. dalam Wilayah Kabupaten Merangin
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Kecamatan Lembah Masurai berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Muara Siau dan sebagian dari Wilayah Kecamatan Jangkat yang terdiri atas wilayah
- a. Desa Pasar Masurai Kecmatan Muara Siau: '
- c. Desa Tuo Kecamatan Muara Siau:
- b. Desa Koto Rami Kecamatan Muara Siau '
5. ' d. Desa Nilo Dingin Kecamatan Muara Siau;
6. e Desa Tanjung Berugo Kccamatan Muara Siau;
7. f Desa Rancan Kecamatan Muara Siau;
8. g Desa Tan\_jung Dulam Kecamatan Jungkat
9. h Desa Muara Pangi Kecamatan Jangkat;
1. Desa Rantau .Jering Kecarnatan Jangkar:
11. (2 ). Dengan pe mbentukan Kecarnatan l.ernbah Masurai. sesuai dengan ayat dimaksuc jurnlah Desa di Kecamaian Muara Siau menjadi 19 Desa dari 2.-: Desa dan Kecamatan Jangka: nenjadi 19 Desa dari .22 Desa
12. (3\_1. Ke .arnatan Lembah Masurai mempunyai batas wilayah ·
13. a 'd1elah Utara dengan Kecamatan Muara Siau;
14. b ebelah Selatan dengan Kecarnatan Jangkat,
15. c Sebelah Timur dengan Kabupaten Sarolangun;
16. J Sebelah Baral dengan Kecumatan Jangkat:
17. ( 4 ). Penduduk Kecamatan Lem bah Masurai berjumlah 12. 869 Jiwa ;
- (5) Dengan dibentuknya Kecamaian Lembah Masurai, maka jumlah penduduk Kecamatan Muara Siau dari 25.366 Jiwa menjadi 14.9~ l jiwa dan penduduk Kecarnatan Jangkat dari 19.404 jiwa menjadi 16.960 jiwa;
19. (6). Luas Wilayah Kecamatan Lernbah Masurai 680 Krn2 terdiri ata Wilayah 6 Desa Kecamatan Muara Siau dan 3 Desa Kecamatan Jangkat;
20. (7). Dengan dibentuknya Kecamatan Lembah Masurai, rnaka luas wilayah Kecamatan Muara Siau dari luas 1517 Km2 menjadi 987 Km2 dan luas Wilayah Kecamatan Jangkat dari 1766 Km2 menjadi 1616 Km2.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pembentukan Kecam .tan Lembah Masurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini maka Wilayah Kecamatan Muara Siau dan Jangkat dikurang. dengan Wilayah Kecamatun Lembah Masurai seba aimana dimaksud dalarn Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Ibukota Kecamatan Lembah Masurai berkedudukan di Desa Pasar Masurai
BABIII
KA TENTlfAN PEN UTUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Hal-ha I ~ ang be I urn diatur dalam Pcraturan Daerah 1111 sepanjang rnengen I pclaksanaannya al.an diatur lebih lanjut derigan Keputusan Bupati
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Peraturan Daerah in mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang dapat rnengetahuinyu, merner intahk an pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Jalam l.ernbaran Dacrah Kabupaten Merangin
Di Sahkan di Bangko
Pada tanggal 30 Desember 2004
BllPATI MERANGIN,
H. ROTANI \'UT AKA, SH.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bangko Pada tanggal Desernber 2004.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN . H. ARFANDI IBNUHAJAR, SE PEMBINA TING KAT I NIP. 010 076 226. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANG[N TAHUN 2004 NOMOR ... 4 .. SERI ... D ... ## PENJEL:\ SAN AT,\S ## PERATURAN DAERAH KABllPATEN MERANGIN NOMOR 16 TAHUN 2004 ## TENTANG ## PEMBENTlf KAN KECAJ\IAT:\N LEMBAH MAS(IR..\.l ## 1. UMUM. Kabupaten Merangin umumnya serta Pemerintahan Kecamatan khususnya, meskipun telah menunukan kernajuan dalam penyelengaraan pemerintahan, p.elaksanaan pembangunan, dan pembinaan kernasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan tuntutan pelayanan masyarakat, jumlah penduduk, letak geografis, serta perkembangan kegiatan pemerintahan dan pernbangunan. Kabupaten Merangin mernnmyai luas wilayah 7.679 Km2 dengan sarana dan prasarana komur.ikasi serta transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah Kecamatan Muara Siau dan Jangkat Kecamatan Muara Siau sebelum dimekarkan mernpunyai luas wilayah 151.694 Ha dan Kecamatan Jangkat sebelum dimekarkan mernpunyai luas wilayah qg 694 Ha Dalarn rangka membantu tugas penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatau di Kecamatan Muara Siau dan Kecamatan Jangkat telah menunjukan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pernbinaan kemasyarakatan sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya Secara geografis wilayah kerja Pemerintahan Kecamatan Muara Siau dan Kecamatan Jangkat mernpunyai kedudukan strategis jika ditinjau dari segi politis, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan kearnanan. Perkembangan wilayah di dua Kecamatan ini diikuti pula dengan peningkatan jurnlah penduduk sarnpai dengan akhir Tahun 2000 jumlah penduduk Kecamatan Jangkat berjumlah 17.261 jiwa dengan Iaju pertumbuhan 1.78 ° 0 pertahun dan Kecamatan Muara Siau berjumlah 21.521 jiwa dengan laju pertumbuhan 1.09 % pertahun. Berdasarkan hal-hal t ersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkernbang dalam masyarakat dan untuk lebih menigkatkan peran aktif rnasyarakat, terutama dalarn rangka mewujudkan pelaksanaan Otonorr : Daerah dipa.idang perlu mernbentuk Kecarnatan Lembah Masurai ebagai pemekaran Kecamatan Muara Siau dan Kecamatan Jangkat Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta Wilayah Kecarnatan Lembah Masurai dalam beituk
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Keputuasan Daerah ini, dan Batas wilayah s .carn pasti antara Kecamatan Muara Siau dengan Kecamatan Lembah Masurai dan dengan Kecamatan Jangkat ditetapkan oleh Keputusan Bupati Merangin atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan (hasil kesepakatan Kepala Desa yang berbatasan) secara keseluruhan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas