PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENATAAN DESA (berlaku 13 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa penataan desa diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penataan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
- b. nomor kode Desa/Kelurahan yang lama;
- c. jumlah penduduk;
- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
- f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.
- (3) Contoh format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 13 Oktober 2017

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 13 Oktober 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ## ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 310-8/2017

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III PEMBENTUKAN DESA Bagian Kesatu Jenis Pembentukan Desa Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa:
- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

## Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;

- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- i. cakupan wilayah Desa terdisi atas dusun.
- (2) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi:
- a. Persyaratan administratif;
- b. Persyaratan teknis; dan
- c. Persyaratan fisik kewilayahan.

## Pasal 6

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf a adalah:

- a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, meliputi:
1. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
3. keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa.
- b. untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:
1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan
3. keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.

## Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf a berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

- a. jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 8

- (1) Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf c meliputi:
- a. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun;
- b. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. lokasi pusat Pemerintahan Desa;
- d. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- e. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

## Tata Cara Pembentukan Desa

## Bagian Ketiga Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk pembentukan Desa.
- (3) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pembentukan Desa melalui pemekaran Desa atau penggabungan bagian Desa.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan atau rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya digabung.

## Pasal 10

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa.

- (4) Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan keputusan Kepala Desa.

## Pasal 11

- (1) BPD masing-masing Desa yang bagian Desanya digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan keputusan bersama Kepala Desa.

## Pasal 12

- (1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4), membentuk tim pembentukan Desa persiapan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa, perencanaan

pembangunan Daerah, peraturan perundangundangan, dan unsur perangkat Daerah terkait lainnya;

- b. Camat; dan
- c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 13

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.
- (5) Bupati meresmikan pembentukan Desa persiapan sekaligus mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 14

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (2) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

## Pasal 15

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
- a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
- b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- c. mengangkat perangkat Desa;
- d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
- e. membentuk lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

## Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

## Pasal 17

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan bertugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
- a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
- b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
- c. pembentukan struktur organisasi;
- d. pengangkatan perangkat Desa;
- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
- a. Bupati melalui Camat;
- b. Kepala Desa induk.
- (4) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 18

- (1) Bupati melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan berkala penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dengan keputusan Bupati yang paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. Camat setempat; dan
- c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (5) Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (6) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (7) Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan menjadi Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PENGHAPUSAN DESA Pasal 19

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah pusat.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, dan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan Desa.

## BAB V

## PENGGABUNGAN DESA

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (2) Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui Desa persiapan.

- (3) Desa yang merupakan hasil Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

## Pasal 23

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa.

## BAB VI

## PERUBAHAN STATUS DESA

## Bagian Kesatu

## Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 24

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:
- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan meliputi:
1. memilik kantor pemerintahan;
2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
3. sarana komunikasi yang memadai; dan
4. fasilitas umum yang memadai.
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keaneka ragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status;
- h. penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- i. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- j. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- k. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan

- l. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

## Paragraf 2 Tata Cara Perubahan status Desa menjadi Kelurahan

## Pasal 25

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 26

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

## Pasal 27

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan

Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

## Bagian Kedua Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karateristik:
- a. kondisi masyarakat homogen;
- b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
- c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (5) Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Paragraf 2

## Tata Cara Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa Pasal 29

- (1) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat

Kelurahan terhadap rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 30

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

## Pasal 31

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 32

Pembiayaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberikan pedoman umum penataan Desa;
- b. sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa;
- c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Desa baru;
- d. pendampingan penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan; dan
- e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa melalui:
- a. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan lainnya terkait dengan penataan Desa.
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa; dan
- d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.

## BAB IX

## PENGATURAN PEMERINTAHAN

## Bagian Kesatu

## Pengaturan Personil

## Pasal 34

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD yang Desanya dimekarkan atau penggabungan bagian Desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan diangkat penjabat Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa berdomisili di Desa baru, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai Kepala Desa di Desa baru.
- (4) Dalam hal jabatan Kepala Desa lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (5) Apabila perangkat Desa berdomisili di Desa persiapan dan Desa baru, maka mengajukan permohonan kepada Kepala Desa baru untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengalihan status jabatannya sebagai perangkat Desa di Desa persiapan dan Desa baru.
- (6) Dalam hal jabatan perangkat Desa lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa melakukan pengangkatan perangkat Desa.
- (7) Apabila anggota BPD berdomisili di di Desa persiapan dan Desa baru, maka mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai anggota BPD di Desa persiapan dan Desa baru.

- (8) Dalam hal jabatan Anggota BPD lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat anggota BPD pengganti antarwaktu.

## Pasal 35

- (1) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Kepala Kelurahan.
- (3) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa atau dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 36

- (1) Apabila 2 (dua) Desa atau lebih digabungkan menjadi 1 (satu) Desa atau Desanya dihapus, maka Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan dapat diberikan penghargaan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa dimaksud.

## Pasal 37

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan

dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Bupati melakukan pengisian jabatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengaturan Aset Pasal 38

- (1) Desa yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, maka kekayaan Desa dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Desa.
- (2) Apabila seluruh tanah kas Desa berada dalam wilayah Desa induk atau Desa baru hasil pemekaran maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara tukar guling dengan tanah masyarakat di Desa yang tidak memiliki tanah kas Desa.
- (3) Tukar guling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (4) Terhadap aset Desa berupa usaha perdagangan atau perkreditan maka modal usaha tersebut dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Desa.

## Pasal 39

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang dimiliki oleh masing-masing Desa yang digabung menjadi aset Desa hasil penggabungan.
- (2) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang Desanya dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah.

## Pasal 40

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah.
- (2) Aset dan sumber pendapatan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.
- (3) Pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 41

- (1) Seluruh aset dan sarana prasarana milik Kelurahan yang berubah status menjadi Desa menjadi aset Pemerintah Desa.
- (2) Aset dan sarana prasarana sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa tersebut.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 3 Seri D); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 13 Oktober 2017

BUPATI TRENGGALEK,


EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 13 Oktober 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD

## ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 310-8/2017

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA

## I. UMUM

Salah satu tujuan ditetapkannya pengaturan Desa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan tujuan penataan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan Desa. Pengaturan ini diharapkan memberikan kejelasan penataan desa di Kabupaten Trenggalek.

Dalam Peraturan Daerah ini, jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Status menjadi Kelurahan, proses penataan Desa dirumuskan dalam klausul yang lebih rinci. Perubahan mendasar yang diatur dalam regulasi ini adalah persyaratan dan mekanisme pembentukan Desa yang diperketat melalui kajian dan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa' adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a angka 3 keputusan kepala desa induk tentang usulan pemekaran desa. Huruf b Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Berita acara hasil musyawarah Desa dalam rangka pemekaran Desa, memuat: a. persetujuan pemekaran Desa;

- b. persetujuan nama calon Desa baru;
- c. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Desa baru; dan
- d. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru.

Angka 3

Keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa, memuat:

1. penetapan usulan mengenai nama calon Desa baru;
2. persetujuan cakupan wilayah Desa baru;
3. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru;
4. persetujuan pelepasan Dusun menjadi cakupan wilayah calon Desa baru;
5. persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan;
6. persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali di Desa baru;
7. persetujuan memindahkan personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke Desa baru; dan
8. Persetujuan pelepasan aset Desa berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Desa baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

- Angka 2 dari

Berita acara hasil musyawarah Desa dalam rangka pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, memuat:

1. persetujuan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa;
2. persetujuan nama calon Desa baru;
3. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Desa baru; dan
4. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa.

## Angka 3

Keputusan masing-masing Kepala Desa tentang persetujuan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, memuat:

1. persetujuan nama calon Desa baru;
2. persetujuan cakupan wilayah Desa baru;
3. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru;
4. persetujuan pelepasan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi cakupan wilayah calon Desa baru;
5. persetujuan pemberian bantuan dana masing-masing Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan;
6. persetujuan pember