PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 06 Tahun 2006 tentang PENGELOLAAN PASAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perkembangan perekonomian telah memacu
- timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak swasta di wilayah Kota Jambi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pedagang , perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar ;
- c. bahwa pengelolaan pasar selama ini belum diatur dalam Peraturan Daerah untuk itu perlu ada pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengelolaan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang ## BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur tempat usaha dan berjualan baik pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta ;
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menampung para pedagang yang berjualan barang atau jasa pada pasar tetap dan pasar sementara.
Pasal 3
- (1) Pengelolaan Pasar Tetap dan Pasar Sementara menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. pemakaian dan pengaturan ruko, toko, kios dan los, pelataran, tempat berjualan atau bangunan Pasar yang sah ;
- b. pengaturan tempat parkir, keamanan dan ketertiban serta kebersihan dalam kawasan pasar;
- c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum pasar.
- (3) Khusus pengelolaan parkir dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.
Pasal 4
- (1) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ## BAB III
STANDARISASI PASAR
Pasal 5
- (1) Setiap pasar harus memenuhi standarisasi pasar.
- (2) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor ;
- b. jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar ;
- c. tempat parkir ;
- d. posko keamanan ;
- e. tempat penampungan sampah sementara ;
- f. toko/kios, los, pelataran dan bangunan lain yang sah ;
- g. alat pemadam kebakaran
- h. papan nama pasar ;
- i. tempat ibadah ;
- j. tempat Mandi, Cuci dan Kakus ( MCK );
- k. instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) ;
- l. unit pengelola pasar; dan
- m. instalasi listrik sesuai standar PLN.
- (3) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seluruhnya kecuali bagi pasar sementara.
Pasal 6
- (1) Peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan DPRD apabila membebani masyarakat dan daerah.
KLASIFIKASI PASAR DAERAH
BAB IV - KLASIFIKASI PASAR DAERAH
Pasal 7
- (1) Pasar Daerah diklasifikasikan
BAB IV - KLASIFIKASI PASAR DAERAH
Pasal 8
- (1) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar.
- (2) Perubahan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
P E R I Z I N A N
Bagian Pertama
Pasar Daerah
BAB V - P E R I Z I N A N
Pasal 9
- (1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan dapat memakai tempat usaha/berjualan secara tetap dipasar atau ditempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Kota dengan terlebih dahulu memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata Cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - P E R I Z I N A N
Pasal 10
- (1) Izin pemakaian tempat ditetapkan jangka waktunya sebagai berikut :
- a. rumah toko ( Ruko ) dan toko paling lama 5 (lima) Tahun;
- b. kios dan los pasar paling lama 3 ( tiga ) tahun.
- (2) Izin yang telah habis jangka waktunya, dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pengelola Pasar dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Pemegang izin wajib menggunakan tempat usahanya paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan izin.
BAB V - P E R I Z I N A N
Pasal 11
Setiap pemegang Izin tempat usaha atau berjualan di pasar daerah dilarang :
- a. memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bertempat tinggal atau menginap dipasar atau di tempat berjualan ;
- c. berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup, kecuali petugas pasar yang sedang bertugas;
- d. menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan tanpa izin Kepala Kantor Pengelola Pasar;
- f. menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Kepala Kantor Pengelola Pasar;
- g. melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak; dan
- h. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukkannya bukan untuk kegiatan usaha.
Bagian Kedua
Pasar Swasta
BAB V - P E R I Z I N A N
Pasal 12
- (1) Setiap badan yang membangun dan mengelola sendiri pasar harus terlebih dahulu memiliki izin pengelolaan pasar dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. photo copy Sertifikat Tanah ;
- b. persetujuan dari Pemilik Tanah yang bukan miliknya;
- c. photo copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir ;
- d. photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- e. gambar Lokasi ;
- f. photo copy Akta Pendirian Perusahaan ;
- g. rekomendasi mendirikan bangunan ( advice planning) ;
- h. memiliki dokumen Amdal / UKL dan UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standarisasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Tata Cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - P E R I Z I N A N
Pasal 13
Izin Pengelolaan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB V - P E R I Z I N A N
Pasal 14
Setiap pemegang Izin pengelolaan pasar swasta wajib memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan dengan menyediakan tempat sampah dilingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya ## BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
BAB V - P E R I Z I N A N
Pasal 15
- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 dikenakan sanksi Administrasi Pencabutan Izin .
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masingmasing 7 (tujuh) hari kerja.
BAB V - P E R I Z I N A N
Pasal 16
- (1) Setiap pengelola pasar swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi Penghentian kegiatan usaha secara paksa .
- (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
BAB V - P E R I Z I N A N
Pasal 17
- (1) Setiap Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
BAB V - P E R I Z I N A N
Pasal 18
- (1) Apabila Izin telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa Pengosongan Tempat Usaha dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
- (1) Izin pemakaian tempat usaha / berjualan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Semua Izin pemakaian tempat usaha / berjualan yang telah berakhir masa berlakunya atau yang belum memiliki izin pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI M. ASNAWI. AB ## BAB VIII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2006

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI ARIFIEN MANAP
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2006
## TENTANG
## PENGELOLAAN PASAR
## I. PENJELASAN UMUM.
Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.
Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengelolaan Pasar ini merupakan pedoman baik bagi Pemerintah Kota Jambi selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan dipasar maupun ditempat-tempat tertentu yang diijinkan serta para Investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan.
Pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan Kota Jambi melakukan proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengelolaan Pasar sangat diperlukan sebagai Dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.
Pengelolaan pasar bertujuan untuk menciptakan, memperluas dan memeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau Badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 2
dengan pasal 7 Cukup Jelas Ayat (1) . Ayat (2) .
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Sampai dengan pasal 11 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Yang dimasud dengan izin dalam hal ini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai syarat untuk menempati dan menggunakan tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diizinkan.
PENJELASAN
Pasal 13
sampai dengan pasal 17 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat ( 1) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
sampai dengan pasal 25 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI