PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG BANGUNAN GEDUNG Nomor 5 Tahun 2015 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 12 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Tuban;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang PembentukanDaerahdaerahKabupatendi Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
SALINAN
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 02); 3
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah PemerintahKabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Bangunan Gedung.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 4
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6.
Bangunan Gedung Negara adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk keperluan dinas Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan/atau APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
7. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
8. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha baik secara langsung ataupun tidak, maupun fungsi sosial budaya.
9.
Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalahBangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam pelaksanaannya memerlukan teknologi khusus.
10.
Prasarana Bangunan Gedung adalah konstruksi bangunan baik yang merupakan pelengkap dan menjadi satu kesatuan dengan Bangunan Gedung atau kelompok Bangunan Gedung untuk menunjang kinerja Bangunan Gedung sesuai dengan fungsinya, maupun konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan Bangunan Gedung atau kelompok Bangunan Gedung.
11. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan pengendalian dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. mewujudkan Bangunan Gedungyang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedungyang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedungyang menjamin keandalan teknis Bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- c. mewujudkankepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;
- b. persyaratan Bangunan Gedung;
- c. penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- d. TABG;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Bagian Kesatu
Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalan Bangunan Gedung serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung meliputi:
- a. fungsi hunian yang memiliki fungsi utamasebagai tempat tinggal manusia;
- b. fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
- c. fungsi usahadengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
- d. fungsi sosial dan budaya, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
- e. fungsi khususdengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
- f. lebih dari satu fungsi.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Bangunan Gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berbentuk :
- a. bangunan rumah tinggal tunggal;
- b. bangunan rumah tinggal deret;
- c. bangunan rumah tinggal susun; dan
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan Gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) huruf b berbentuk :
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar/surau;
- b. bangunan gereja, kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara; dan
12
- e. bangunan kelenteng.
- (3) Bangunan Gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) huruf c yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan usaha dapat berbentuk :
- a. Bangunan Gedung perkantoran;
- b. Bangunan Gedung perdagangan;
- c. Bangunan Rumah Tinggal dengan fungsi usaha;
- d. Bangunan Gedungperindustrian;
- e. Bangunan Gedung perhotelan;
- f. Bangunan Gedung wisata dan rekreasi;
- g. Bangunan Gedung terminal;
- h. Bangunan Gedung tempat penyimpanan;
- i. Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya.
- (4) Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat berbentuk:
- a. Bangunan Gedung pelayanan pendidikan;
- b. Bangunan Gedung pelayanan kesehatan;
- c. Bangunan Gedung kebudayaan;
- d. Bangunan Gedung laboratorium;
- e. Bangunan Gedung pelayanan umum.
- (5) Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi Bangunan Gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenisnya yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- (6) Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dengan fungsi utama kombinasilebih dari satu fungsi dapatberbentuk : 13
- a. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran;
- b. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoranperhotelan;
- c. dan sejenisnya.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7
- (1) Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan syarat teknis Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 8
- (1) Klasifikasi
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 9
- (1) Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagian dari gedung ditentukan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 10
- (1) Fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
- (2) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru. 17
- (4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung.
- (5) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB Gedung.
Bagian Kedua Persyaratan Bangunan Gedung Paragraf 1 Umum
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 11
Setiap Bangunan Gedung harus memenuhipersyaratansesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang meliputi :
- a. persyaratan administratif; dan
- b. persyaratan teknis.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 12
- (1) Setiap Bangunan Gedung di tempat tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan persyaratan lainyang ditetapkan.
- (2) Pembangunan bangunan gedung di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.pembangunan Bangunan Gedung di atas sarana prasarana umum;
- b. pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanah;
- c. pembangunan Bangunan Gedung di bawah dan/atau diatas air;
- d. pembangunan Bangunan Gedung di Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi/Ultra Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air; dan 18
- e. pembangunan Bangunan Gedungdi Lokasi Yang Berpotensi Bencana Alam.
Paragraf 2 Persyaratan Administratif Bangunan Gedung
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 13
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11huruf a meliputi:
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; dan
- b. status kepemilikan Bangunan Gedung; dan
- c. IMB.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 14
- (1) Setiap Bangunan Gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf a, diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Pemilik Bangunan Gedung.
- (4) Bangunan Gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam RDTR.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 15
19
- (1) Status kepemilikan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dibuktikan dengan
surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berupa IMB, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Status kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan Bangunan Gedung.
- (3) Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemilik Bangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
Paragraf 3
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 16
Persyaratan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang terdiri atas:
- 1) persyaratan peruntukan lokasi;
- 2) persyaratan intensitas Bangunan Gedung;
- 3) persyaratan arsitektur Bangunan Gedung;
- 4) persyaratan pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung Tertentu; dan
- 5) rencana tata bangunan dan lingkungan.
- b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung, yang terdiri atas:
- 1) persyaratan keselamatan;
9. 2)
10. persyaratan kesehatan; 20
- 3) persyaratan kenyamanan; dan
- 4) persyaratan kemudahan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 17
- (1) Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16huruf aangka 1) merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang bersangkutan sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakubagi setiap orang atau badan yang mendirikan Bangunan Gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum.
- (3) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 18
- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, terhadap fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahununtuk Bangunan Gedung, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Bangunan Gedung.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada Pemilik Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 19
Persyaratan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16huruf a angka 2)meliputi:
- a. persyaratan kepadatan;
- b. persyaratan ketinggian; dan
- c. persyaratanjarak bebas.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 20
- (1) Persyaratan kepadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf a meliputi ketentuan KDB dan KDH pada tingkatan tinggi, sedang dan rendah.
- (2) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan serta keserasianbangunan.
- (3) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 21
- (1) Persyaratan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf b meliputi ketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan KLB pada tingkatan KLB tinggi, sedang dan rendah.
- (2) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
- (3) Ketinggian Bangunan Gedung tidak boleh mengganggu lalu lintas penerbangan. 22
- (4) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintas penerbangan.
- (5) Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
- (6) Ketentuan jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 22
Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf c ditetapkan dalam bentuk:
- a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan
- b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antarbangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 23
- (1) Garis sempadan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22huruf a ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Garis sempadan Bangunan Gedungdilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan dengan ketentuan :
- a. jarak Bangunan Gedung dengan tepi jalan;
- b. jarak Bangunan Gedung dengan tepi sungai;
- c. jarak Bangunan Gedung dengan tepi pantai;
- d. jarak Bangunan Gedung dengan rel kereta api; dan/atau
- e. jarak Bangunan Gedung dengan jaringan listrik tegangan tinggi.
- (3) Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk bagian muka, samping, dan belakang.
- (4) Jika tidak ditentukan lain, maka letak Garis Sempadan Bangunan bagian muka terluar adalah separuh lebar Rumija dihitung dari tepi Rumija/pagar.
- (5) Bangunan lebih dari 4 (empat) lantai harus memiliki sempadan samping dan/atau belakang.
- (6) Larangan untuk melampaui garis sempadan bangunan tidak berlaku bagi bangunan yang sifatnya struktur, tetapi bukan bangunan ruang, seperti elemen pergola yang berfungsi sebagai penyangga atap garasi maupun yang berfungsi sebagai bagian perlengkapan kebun/taman.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 24
- (1) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah.
- (2) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR dan RTBL.
- (3) Untuk kawasan tertentu dan spesifik, penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 25
- (1) Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22huruf b ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keamanan, 24
kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman diberlakukan per kapling/persil dan/atau per kawasan.
- (3) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah.
- (4) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 26
- (1) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil bertujuan agar bidang dinding maupun garis teritisterluar tidak melampaui batas persil.
- (2) Jika tidak ditentukan lain penetapan jarak antar bangunanuntuk bangunan hunian rumah tinggal yang rapat atau rumah deret bila tidak ada jarak untuk bebas samping, maka jarak belakang harus minimal separuh dari jarak garis sempadan bangunan muka.
- (3) Penetapan jarak antara as jalan dengan pagar halaman ditetapkanberdasar lebar jalandengangaris sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalanditentukan berhimpit dengan batas terluar ruang milik jalan.
- (4) Pembuatan jalan masuk pekarangan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, kecuali untuk persil didalam gang yang tidak berkaitan dengan fasilitas umum atau tepi jalan dengan Rumija tidak lebih besar 6 (enam) meter.
- (5) Garis pagar di sudut persimpangan jalan harus membentuk serongan/lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan serta keleluasaan pandangan menyamping lalu lintas.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 27
- (1) Ketentuan besarnya jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR dan RTBL.
- (2) Untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik, penetapan jarak antar bangunan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 28
Persyaratan arsitektur Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 3)meliputi :
- a. penampilan Bangunan Gedung;
- b. tata ruang dalamBangunan Gedung;
- c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya; dan
- d. keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 29
- (1) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam Peraturan Bupatitentang RTBL.
- (2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
- (1) Tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b harus
- (1) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) Terciptanya ruang luar Bangunan Gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
- (3) Pemenuhan terciptanya ruang luar Bangunan Gedung dan ruang terbuka hijausebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
4. a.ruang terbuka hijau pekarangan; ruang sempadan depan Bangunan Gedung;
5. 28
- b. c. tapak basemen terhadap lingkungan;
- d. ketinggian pekarangan dan lantai dasarbangunan;
- e. daerah hijau bangunan;
- f. tata tanaman; g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. pertandaan; dan
- i. pencahayaanruang luar Bangunan Gedung.
- (1) Ruang terbuka hijau pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas.
- (2) Persyaratan ruangterbuka hijau pekarangan ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, KDB, KDH, KLB, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
- (3) Ketentuan mengenai Ruang Terbuka Hijau Pekarangandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang. 29
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan
bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur difabel, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.
- (1) Tapak basemen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c berupa kebutuhan basemen dan besaran Koefisien tapak basemen ditetapkan
- (1) Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d merupakan perencanaan pengaturan ketinggian pekarangan dan elevasi dasar bangunan baik terhadap lantai persilnya maupun terhadap sumbu jalan yang berbatasan.
- (2) Pengaturan ketinggian pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri. 30
- (3) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedungdiperkenankan mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-
rata jalan, dengan
- (1) Daerah hijau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) Daerah hijau bangunan merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan ruang terbuka hijau pekarangandengan luas minimum25% dari RTHP.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 30
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 31
- (1) Tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b harus
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 32
- (1) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) Terciptanya ruang luar Bangunan Gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
- (3) Pemenuhan terciptanya ruang luar Bangunan Gedung dan ruang terbuka hijausebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
4. a.ruang terbuka hijau pekarangan; ruang sempadan depan Bangunan Gedung;
5. 28
- b. c. tapak basemen terhadap lingkungan;
- d. ketinggian pekarangan dan lantai dasarbangunan;
- e. daerah hijau bangunan;
- f. tata tanaman; g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. pertandaan; dan
- i. pencahayaanruang luar Bangunan Gedung.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 33
- (1) Ruang terbuka hijau pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas.
- (2) Persyaratan ruangterbuka hijau pekarangan ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, KDB, KDH, KLB, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
- (3) Ketentuan mengenai Ruang Terbuka Hijau Pekarangandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 34
- (1) Ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang. 29
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan
bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur difabel, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 35
- (1) Tapak basemen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c berupa kebutuhan basemen dan besaran Koefisien tapak basemen ditetapkan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 36
- (1) Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d merupakan perencanaan pengaturan ketinggian pekarangan dan elevasi dasar bangunan baik terhadap lantai persilnya maupun terhadap sumbu jalan yang berbatasan.
- (2) Pengaturan ketinggian pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri. 30
- (3) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedungdiperkenankan mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-
rata jalan, dengan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 37
- (1) Daerah hijau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) Daerah hijau bangunan merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan ruang terbuka hijau pekarangandengan luas minimum25% dari RTHP.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 38
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 39
31
- (1) Sirkulasi dan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf g merupakan suatu kebutuhan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas.
- (2) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pada setiap bangunan bukan rumah tinggal dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.
- (4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, mempertimbangkan kebutuhan jalur difabel, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 40
- (1) Pertandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau ruang publik tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 41
- (1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf i harus disediakan dengan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 42
- (1) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16huruf aangka 4) hanya berlaku bagi Bangunan Gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Setiap mendirikan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, harus didahului dengan menyertakan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 43
- (1) RTBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16huruf a angka 5)memuat :
- a. program bangunan dan lingkungan;
- b. rencana umum dan panduan rancangan;
- c. rencana investasi;
- d. ketentuan pengendalian rencana; dan
- e. pedoman pengendalian pelaksanaan.
- Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuanketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, 33
- rencana wujud visual bangunan dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan arahan program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 44
Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1) meliputi persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap:
- a. beban muatan;
- b. bahaya kebakaran; dan
- c. bahaya petir
- d. bahan peledak.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 45
35
- (1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi persyaratan :
- a. struktur Bangunan Gedung;
- b. pembebanan pada Bangunan Gedung;
- c. struktur atas Bangunan Gedung;
- d. struktur bawah Bangunan Gedung; dan
- e. keandalan bangunan gedung.
- (2) Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:
- a. fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat beban sendiri ,gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur Bangunan Gedung sesuai zona gempanya;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara detail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
- e. struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi ; dan
keandalanBangunan Gedung.
- (3) Pembebanan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. 36
- (4) Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konstruksi beton,
konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (5) Struktur bawah Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pondasi langsungharus direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya Bangunan Gedung tidak mengalami penurunan yang melampaui batas; dan
- b. Pondasi dalam yang digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah permukaan tanah sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
- (6) Keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Keselamatan struktur yang merupakan salah satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan Berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keruntuhan struktur yangmerupakan salah satu kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan Pemeriksaan Berkala tingkat keandalan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Bahan yang harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan Pengguna Bangunan Gedung serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 37
- (1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf bmeliputi:
- a. sistem proteksi aktif;
- b. sistem proteksi pasif;
- c. persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran;
- d. persyaratan pencahayaan darurat,tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya;
- e. persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung; f. persyaratan instalasi bahan bakar gas; dan
- g. manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan pada setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (3) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana dengan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmeliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan dengan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri dengan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. 38
- (6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf esebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fmeliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, harus dimiliki setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 47
- (1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf cmeliputi:
- a. persyaratan instalasi proteksi petir; dan
- b. persyaratan sistem kelistrikan.
- (2) Persyaratan instalasi proteksi petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,harus
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 48
- (1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d bahwa setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dari bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.
- (3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tata cara proses pemeriksaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 49
Persyaratan kesehatan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2) meliputi persyaratan:
- a. sistem penghawaan;
- b. sistem pencahayaan;
- c. sistem sanitasi; dan
- d. penggunaan bahan bangunan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 50
40
- (1) Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 51
- (1) Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf bdapat berupa sistem pencahayaan alami, buatan dan/atau darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam Bangunan Gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan. 41
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 52
Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c dapat berupa:
- a. sistem air minum dalam Bangunan Gedung;
- b. sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor;
- c. persyaratan instalasi gas medik;
- d. persyaratan penyaluran air hujan; dan
- e. persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 53
- (1) Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52huruf a harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (2) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 54
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dilarang membuang air limbah/kotor langsung ke media lingkungan, standar air limbah/kotor yang dapat dibuang ke media lingkungan mengikuti pedoman dan Standar Teknis terkait. 42
- (3) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan Standar Teknis terkait.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 55
- (1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c diberlakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbarik , klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- (3) Persyaratan instalasi gas medik harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 56
- (1) Persyaratan penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52huruf d, direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitastanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. 43
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 57
- (1) Persyaratan fasilitasi sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e berupa sistem pembuangankotorandan sampah dalam Bangunan Gedung harus direncanakan dan dipasang dengan
2. mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada Bangunan Gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratorium dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 58
- (1) Penggunaan Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan serta penggunaannya dapat menunjang pelestarian lingkungan. 44
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak buruk harus memenuhi kriteria:
- a. tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung;
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- e. ramah lingkungan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 59
Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 3)meliputi:
- a. kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang;
- b. kenyamanan kondisi udara di dalam ruang;
- c. kenyamanan pandangan;dan
- d. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 60
- (1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antarruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 61
- (1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf bmerupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. 45
- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 62
- (1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu Bangunan Gedunglain di sekitarnya.
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan:
- a. dari dalam ke luar Bangunan Gedung;
- b. dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam Bangunan Gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mempertimbangkan:
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. pemanfaatan potensi ruang luar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH.
- (4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar keruangruang tertentu dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mempertimbangkan:
- a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. keberadaanBangunan Gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH. 46
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis terkait.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 63
- (1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari kegiatan dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar Bangunan Gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 64
47
Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 4)meliputi:
- a. kemudahan hubungan kedalam bangunan gedung;
- b. kemudahan hubungan dari bangunan gedung;
- c. kemudahan hubungan di dalam Bangunan Gedung; dan
- d. kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 65
- (1) Kemudahan hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, huruf b dan huruf c meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antarruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Bangunan Gedung Umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk penyandang cacat.
- (4) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 66
- (1) Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65ayat (6)berupa penyediaan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai
2. pada bangunan bertingkat untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, lift , tangga berjalan atau lantai berjalan.
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 67
Kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d pada Bangunan Gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup serta fasilitas komunikasi dan informasi.
Paragraf 4 PersyaratanBangunan Gedung di Tempat Tertentu
49
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 68
Pembangunan Bangunan Gedung diatas sarana prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
- c. tetap
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 69
- (1) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanahyang melintasi sarana prasarana umum; dan
- b. Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanahyang tidak melintasi sarana prasarana umum.
- (2) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanahyang melintasi sarana prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
- b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;
- c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah tanah;
- d. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan;
- e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan 50
- f. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanah yang tidak melintasi sarana prasarana umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
- b. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan;
- c. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
- d. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 70
Pembangunan Bangunan Gedung di bawah dan/atau diatas airsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- c. tidak menimbulkan pencemaran;
- d. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan;
- e. mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 71
Pembangunan Bangunan Gedung di daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi/ultra tinggi dan/atau menara telekomunikasi dan/atau menara air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 51
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
- b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan;
- c. khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggi harus mengikuti pedoman dan/atau Standar Teknis tentang ruang bebas udara tegangan tinggi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- d. khusus menara telekomunikasi harus mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi;
- e. mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 72
- (1) Pembangunan Bangunan Gedung di lokasi yang berpotensi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor;
- b. pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang;
- c. pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir;
- d. pembangunan Bangunan Gedung dikawasan rawan bencana angin kencang; dan
- e. pembangunanBangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam geologi. 52
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di lokasi yang berpotensi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (3) Lokasi berpotensi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari Bupati.
- (4) Dalam hal penetapan lokasi berpotensi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 73
- (1) Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf amerupakan pembangunan Bangunan Gedungdi kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari Bupati.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat longsoran tanah pada tapak.
53
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 74
- (1) Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan pembangunan Bangunan
2. Gedung di kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 kilometer per jam sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat hantaman gelombang pasang.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 75
- (1) Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan pembangunan Bangunan Gedung di kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir. 54
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 76
- (1) Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan angin kencang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan pembangunan Bangunan Gedung di kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin kencang.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin kencang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia tentang tata cara perencanaan rumah sederhana tahan angin.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 77
Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf emeliputi pembangunan Bangunan Gedung pada:
- a. kawasan rawan gempa bumi;
- b. kawasan rawan gerakan tanah;
- c. kawasan rawan abrasi; dan
- d. kawasan rawan bahaya gas beracun.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 78
55
- (1) Pembangunan Bangunan Gedung pada kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf amerupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI) .
- (2) Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Standar Nasional Indonesia tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat getaran gempa bumi dalam periode waktu tertentu.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 79
- (1) Pembangunan Bangunan Gedung pada kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf bmerupakan pembangunan Bangunan Gedung di kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (2) Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat gerakan tanah tinggi.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 80
56
- (1) Pembangunan Bangunan Gedung pada kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf cmerupakan pembangunan Bangunan Gedung di kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Pembangunan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat abrasi.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 81
- (1) Pembangunan Bangunan Gedung pada kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d merupakan pembangunan Bangunan Gedung di kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni Bangunan Gedung akibat bahaya gas beracun.
Bagian Ketiga Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paragraf 1 Umum 57
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 82
- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedungdilaksanakan pada:
- a. bangunan permanen;
- b. bangunan semi permanen dan bangunan darurat; dan
- c. bangunan pasca bencana.
Paragraf 2
Penyelenggaraan Bangunan Permanen
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 83
- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedungpada bangunan permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan pembangunan;
- b. kegiatan pemanfaatan;
- c. kegiatan pelestarian; dan
- d. kegiatanpembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis, proses pelaksanaan serta pengawasan konstruksi.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, penerbitan dan perpanjangan SLF, dan pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (4) Kegiatan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya. 58
- (5) Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 84
- (1) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf ameliputi tahapan:
- a. perencanaan teknis;
- b. IMB;
- c. pelaksanaan konstruksi;
- d. pengawasan pelaksanaan konstruksi; dan
- e. SLF.
- (2) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 85
- (1) Penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototipe.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik Bangunan Gedung dengan penyediaan rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 86
59
- (1) Perencanaan teknissebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar Bangunan Gedung.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan teknis untuk Bangunan Gedung hunian tunggal sederhana, Bangunan Gedung hunian deret sederhana, dan Bangunan Gedung darurat.
- (3) Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 87
- (1) Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)dirancang oleh penyedia jasa perencanaan teknis Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya.
- (2) Penyedia jasa perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencana arsitektur;
- b. perencana stuktur;
- c. perencana mekanikal;
- d. perencana elektrikal;
7. e.
8. perencana pemipaan;
perencana proteksi kebakaran; dan
- g. perencana tata lingkungan.
- (3) Penyedia jasa perencanaanteknis Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan layananmeliputi:
- a. penyusunan konsep perencanaan;
- b. prarencana;
- c. pengembangan rencana;
- d. rencana detail;
- e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan; 60
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung; dan/atau
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan Bangunan Gedung.
##
PENJELASAN
Pasal 88
- (1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) terdiri dari: - a. gambar rencana teknis berupa: 1. rencana teknis arsitektur; 2. struktur dan konstruksi; 3. mekanikal/ elektrikal; dan/atau 4. tata lingkungan. - b. gambar detail; - c. syarat-syarat umum dan syarat teknis; - d. rencana anggaran biaya pembangunan; dan/atau - e. laporan perencanaan. - (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. - (3) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: - a. pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung yang digunakan bagi kepentingan umum; - b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting; dan - c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk 61 16. Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah. - (4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. - (5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. - (6) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menerbitkan IMB.
PENJELASAN
Pasal 89
- (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan pembangunan. - (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. pembangunan Bangunan Gedung baru dan/atau sarana prasarana Bangunan Gedung baru; - b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau sarana prasarana Bangunan Gedungyang telah ada meliputi perbaikan/perawatan,perubahan,perluasan/pengur angan; dan - c. pemugaran dan pelestarian Bangunan Gedung. - (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada RTRW/RDTRK/RTBL.
PENJELASAN
Pasal 90
- (1) Untuk mendapatkan IMB, Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati disertai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 62 - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. tanda bukti status hak