PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 11 Tahun 2014 tentang TATA KERJA, TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR DAERAH PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 17 Maret 2014)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG
TATA KERJA, TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR DAERAH PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang tidak ada fasilitator pendamping yang ditempatkan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pendampingan dan pengendalian kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Kapuas Hulu, perlu ditempatkan Fasilitator Daerah yang terdiri dari Asisten Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan di lokasi yang memerlukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Fasilitator Daerah pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kapuas Hulu;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
1
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
2
Menetapkan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2014;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
7. Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/8509/PMD
Tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN T.A. 2014;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/8654/PMD Tanggal 20 Desember 2013 tentang Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR DAERAH PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi wilayah Desa/Kelurahan.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa ## BAB II
KERANGKA KERJA PROGRAM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Otonomi Daerah yakni penguatan pengintegrasian dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah dimana hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat yakni pelaksanaan penguatan pengintegrasian menjadi sarana bagi proses/upaya logis dan sistematis/terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.
6
- (3) Penguatan Demokrasi yakni pelaksanaan penguatan pengintegrasian dalam PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari penguatan praktik demokrasitisasi lingkup daerah-desa.
FASILITATOR DAERAH
BAB III - FASILITATOR DAERAH
Pasal 3
- (1) Fasilitator Daerah PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi terdiri atas:
- a. Asisten Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten;
- b. Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten;
- c. Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan; dan
- d. Fasilitator Teknik Kecamatan.
- (2) Fasilitator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan di Kabupaten Kapuas Hulu dan di Kecamatan yakni:
- a. Kecamatan Kalis;
- b. Kecamatan Pengkadan;
- c. Kecamatan Hulu Gurung;
- d. Kecamatan Seberuang;
- e. Kecamatan Semitau;
- f. Kecamatan Batang Lupar;
- g. Kecamatan Badau;
- h. Kecamatan Empanang; dan
- i. Kecamatan Puring Kencana.
TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN FASILITATOR KABUPATEN DAN FASILITATOR KECAMATAN
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN FASILITATOR KABUPATEN DAN FASILITATOR KECAMATAN
Pasal 4
- (1) Tugas dan fungsi Asisten Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten adalah:
- a. mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi kepada Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku program kabupaten lainnya;
- b. memberikan bantuan teknis kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten dalam pelaksanaan program di Kabupaten;
- c. memberikan dukungan teknis dan pembimbingan kepada Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan dan Fasilitator Kecamatan Teknik dalam pelaksanaan kegiatan termasuk memberikan rekomendasi dan membantu penanganan permasalahan yang muncul;
- d. memastikan pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa yang berisi potensi, masalah, dan gagasan Rumah Tangga Miskin untuk membantu penyempurnaan dan/atau penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Partisipatif;
7
- e. memfasilitasi terbentuk terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa serta forum lintas pelaku di masyarakat;
- f. melakukan koordinasi dan membina jaringan kerja dengan aparat/instansi terkait, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan lain-lain dalam rangka mendukung penyebarluasan informasi, keterbukaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- g. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka untuk mengidentifikasi program-program lain di luar PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi agar tidak terjadi tumpang tindih;
- h. memeriksa kualitas dan kelengkapan usulan kegiatan sebelum diprioritasusulankan dalam Musyawarah Antar Desa dan Musyawarah Antar Kecamatan;
- i. melakukan pemeriksaaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatan serta pengelolaan keuangan di UPK dan TPK;
- j. melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi serta kebijakan dalam setiap tahapan program, mulai dari tahap perencanaan, pencairan dan penggunaan dana, pelaksanaan serta pelestarian.
- k. mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk menerima dan memeriksa laporan bulanan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi memberikan peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan In-Service Training pada setiap rakor bulanannya;
- l. mendokumentasikan dan mengarsipkan semua, laporan, rekaman kegiatan, tertulis, gambar/foto, film/video dengan baik dan benar;
- m. bersama melakukan evaluasi bulanan kinerja Fasilitator Kecamatan dengan indikator yang telah disepakati, kemudian melaporkan kepada Koordinator Faskab;
- n. membantu Fasilitator Kecamatan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku program di kabupaten, kecamatan dan desa;
- o. membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program kepada Bupati melalui Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi u/p Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kabupaten;
- p. membuat laporan akhir penyelesaian kegiatan.
- q. melaporkan perkembangan kegiatan beserta realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi u/p Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kabupaten;
8
- r. menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
- (2) Tugas dan fungsi Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten adalah:
- a. membantu dan memberikan bimbingan kepada FT agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kader Teknik di desa secara reguler;
- b. menyusun daftar harga satuan setempat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN FASILITATOR KABUPATEN DAN FASILITATOR KECAMATAN
Pasal 5
- (1) Asisten Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten, Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten, Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik Kecamatan memperoleh honorarium dan tunjangan penghasilan beban kerja.
- (2) Honorarium dan tunjangan penghasilan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan selama 12 bulan dan pelaksanaan pembayaran mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember.
- (3) Besar honorarium dan tunjangan penghasilan beban kerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Asisten Fasilitator Kabupaten Rp5.750,000,00 per bulan dengan rincian:
- 1) Honorarium (mengacu pada Upah Minimum Kabupaten 2013) Rp1.500.000,00
- 2) Tunjangan Perumahan
Rp 200.000,00
- 3) Tunjangan Komunikasi
Rp 200.000,00
- 4)
- Transportasi ke Kecamatan dan Desa Rp 3.500.000,00
- 5) Transportasi Rakor Kabupaten
-
- 6) Pelaporan
Rp 250.000,00
- 7) Asuransi
Rp 100.000,00
- b. Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik Kecamatan Rp4.200,000,00 per bulan dengan rincian:
- 1) Honorarium (mengacu pada Upah Minimum Kabupaten 2013) Rp1.500.000,00
- 2) Tunjangan Perumahan
Rp 150.000,00
- 3) Tunjangan Komunikasi
- 4) Transportasi ke desa-desa
- 5) Transportasi Rakor di Kabupaten
- 6) Pelaporan
Rp 150.000,00
Rp 1.650.000,00
Rp 400.000,00
Rp 250.000,00
- 7) Asuransi
Rp 100.000,00
- (4) Honorarium dan tunjangan penghasilan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN FASILITATOR KABUPATEN DAN FASILITATOR KECAMATAN
Pasal 6
Pengangkatan Fasilitator Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7
- (1) Pelaporan pelaksanaan program merupakan proses penyaluran informasi dari satu jenjang ke jenjang di atasnya.
13
- (2) Pelaporan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sebagai berikut:
- a. persiapan pelaksanaan dan peran serta masyarakat;
- b. perkembangan penggunaan dana, dari berbagai jenis kegiatan yang terinci dalam komponen dan kategori serta sumber pembiayaan program;
- c. perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
- d. permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang akan ditempuh.
- (3) Pelaporan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. sesuai dengan kebutuhan (terkait dengan tugas dan tanggung jawab penerima Laporan);
- b. tepat waktu, akurat, berasal dari sumber yang tepat.
BAB V - PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8
Pemantauan pelaksanaan program dilakukan oleh pelaku-pelaku program seperti:
- a. Bank Dunia;
- b. Konsultan Provinsi dan Nasional;
- c. Lembaga yang ditugaskan khusus untuk melakukan pemantauan (Inspektorat dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan);
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- e. Aparat Pemerintah pada berbagai tingkatan (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten, Camat, Kades/Lurah);
- f. Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;
- g. Fasilitator Kabupaten;
- h. Badan Permuswaratan Desa setempat;
- i. Masyarakat Desa/Kelurahan setempat;
- j. Pihak lain yang mempunyai tujuan untuk perbaikan program dan kemandirian masyarakat.
BAB V - PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9
- (1) Evaluasi ditujukan untuk mengukur perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanakan program selama periode tertentu.
- (2) Evaluasi dapat dilakukan secara parsial atau secara menyeluruh seluruh aspek pelaksanaan program yang memuat data serta analisa yang menyeluruh, sistematis serta objektif, untuk mengukur tingkat keberhasilan program sebagai sebuah program unggulan dalam mendukung upaya menanggulangi masalah kemiskinan dan ketertinggalan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu.
14
BAB VI - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 10
- (1) Bagi Asisten Faskab, Asisten Fastekab, FK dan FT dalam pelaksanaan tugas dilapangan yang berprestasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sertifikat, tropi dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- (3) Bagi Asisten Faskab, Asisten Fastekab, FK dan FT dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan program diberikan sanksi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sanksi administratif dan pemberhentian secara tidak hormat.
- (5) Kriteria penetapan pemberian sanksi administratif dan pemberhentian secara tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
BAB VI - PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 17 Maret 2014

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, ttd A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 18 Maret 2014

Penandatangan: Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 15 ## YOHANA ENDANG BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 11 16