UNDANG-UNDANG RI Nomor 13 Tahun 1960 tentang BANK DAGANG NEGARA (berlaku 11 April 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dianggap perlu untuk mendirikan suatu bank negara yang akan berusaha dilapangan perdagangan, yang berbentuk badan hukum berdasarkan Undang-undang;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat : a. Pasal 22 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG BANK DAGANG NEGARA,
...
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1
- (1) Dengan nama "Bank Dagang Negara" didirikan sebuah bank kepunyaan Negara.
- (2) Bank Dagang Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas-tugas
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini maka atas Bank berlaku hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah.
- (2) Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat dengan orang-orang dan badan-badan yang takluk pada hukum adat serta menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk pada hukum adat.
- (3) Bank dapat mengadakan perikatan kredit (Credietverband)".
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3
- (1) Bank berkedudukan di Jakarta.
- (2) Bank dapat mempunyai kantor-kantor cabang kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden di dalam dan di luar negeri untuk m ntah.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 8
- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan bank (2) Direksi mengurus milik Bank dan menguasai atau menjalankan segala tindakan pemilikan terhadap milik itu. suara terbanyak. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka persoalan yang akan diputuskan dianggap telah ditolak.
- (4) Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Dewan Pengawas, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 9
- (1) Direksi mewakili Bank dihadapan dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan hak perwakilan tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.
- (3) Dalam hal tagihan dan perkara hukum antara Bank dan anggota Direksi, Bank diwakili oleh seorang anggota dari Dewan Pengawas.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 10
- (1) Direksi bertanggung-jawab atas kesempurnaan pengurusan Bank.
- (2) Tentang pengurusan Bank itu sekurang-kurangnya sekali setahun. Direksi memberikan pertanggungan-jawab kepada Dewan Pengawas Keuangan menurut cara yang dikehendaki oleh Dewan tersebut.
- (3) Anggota-anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank, yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karena kelalaiannya langsung atau tidak langsung merugikan Bank diwajibkan mengganti kerugian itu.
- (4) Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan, berlaku juga terhadap anggotaanggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 11
- (1) Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan kantor Pusat Bank.
- (3) Antara anggota Direksi tidak boleh ada pertalian keluarga atau periparan pada atau dalam sederajat ketiga, kecuali jika diijinkan oleh Menteri pertama.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka yang termuda diangkat dari mereka itu tidak boleh menerima jabatannya tanpa ijin Menteri Pertama.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji.
Tidak termasuk dalam hal ini ialah :
- a. jabatan yang dipikulkan Pemerintah kepadanya;
- b. jabatan komisaris pada perusahaan-perusahaan kepunyaan negara atau pada perusahaan-perusahaan dimana Pemerintah turut-serta didalamnya secara langsung atau tidak langsung asal saja tidak menjadi komisaris amanat.
Para anggota Direksi tidak boleh tetap memegang atau menerima suatu pekerjaan yang tersebut dalam Sub b diatas kecuali jika mendapat ijin dari Menteri Keuangan.
- (5) Dua orang anggota Direksi tidak boleh bersama-sama menjadi Komisaris pada suatu perusahaan termaksud dalam ayat (4) sub b.
- (6) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 12
- (1) Para anggota Direksi diangkat atas usul Menteri Keuangan oleh Menteri Pertama untuk waktu selama-lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini atas usul Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas, Menteri Pertama dapat memperhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis;
- a. atas permintaan sendiri.
- b. karena tindakan yang merugikan Bank.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) sub b, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan Hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum hukuman jabatan tersebut dalam ayat (2) sub b dijatuhkan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian yang akan dilakukan itu.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberihentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi ## BAB V PENGAWASAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 13
- (1) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya lima orang, anggota yang diangkat oleh Menteri Pertama, diantaranya sedikitnya dua orang yang ahli dalam urusan Bank.
- (3) Pengangkatan itu berlaku untuk tiga tahun lamanya, setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang berhenti dapat diangkat kembali.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 14
- (1) Dewan Pengawas dalam batas kekuasaannya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank ditaati sebagaimana mestinya.
- (2) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas yang lain, bersama-sama atau masing-masing, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat, dan berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan suratsurat tersebut segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala
PENJELASAN
Pembukaan
yang diperlukan untuk menjalankan pengawasn dengan semestinya.
##
PENJELASAN
Pasal 15
. - (1) Dewan Pengawas berapat sekurang-kurangnya sekali dalam seperempat tahun, selanjutnya Dewan berapat setiap waktu menurut pertimbangan Ketua, atau