PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 24); 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 5. Undang - undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang - Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ; 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 1988 Nomor 5); 2. 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha. 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; Dengan persetujuan DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu adanya usaha -usaha untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah dalam bentuk Penetapan Tertib Administrasi di bidang pemberian Izin Pendirian dan Penggunaan Media Elektronik sesuai dengan kemajuan dan perkembangan Media Komunikasi dan Informasi sekarang ini.
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 24);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang - undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang - Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 1988 Nomor 5);
2. 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG IZIN PENDIRIAN USAHA MEDIA ELEKTRONIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Kantor Informasi dan Komunikasi adalah Kantor Informasi dan komunikasi Daerah Kabupaten Jeneponto.
- f. Izin Pendirian Usaha Media Elektronik adalah Izin yang di berikan oleh Bupati Jeneponto kepada pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha, menyewakan perangkat Media Elektronik dalam Daerah Kabupaten Jeneponto.
- g. Media Elektronik adalah Media yang menggunakan Perangkat Elektronik yang mempunyai fungsi untuk ditonton atau didengar oleh orang banyak.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jeneponto.
NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
1. Dengan nama Retribusi Pendirian Usaha Media Elektronik di pungut Retribusi.
2. Obyek Retribusi adalah Pendirian Usaha, Penyewaan Media Elektronik.
3. Pendirian Usaha, Penyewaan Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah :
- a. Rental Video Compac Disk (VCD), Laser Disk (LD) / DVD.
- b. Play station dan Vidio Game.
- c. Televisi Kabel.
- d. Musik (Band, Orkes, Elekton) .
- e. Media Elektronik lainnya
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3
Subyek Izin Pendirian Usaha Media Elektronik adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan usaha Media Elektronik dalam Daerah Kabupaten Jeneponto diwajibkan memiliki Izin Pendirian Usaha Media Elektronik.
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4
Syarat -syarat pengajuan permohonan untuk memperoleh Izin Pendirian Usaha Media Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto.
DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 5
Dasar Pengenaan Retribusi adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk Pendirian Usaha, Penyewaan Media Elektronik.
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 6
Besarnya Tarif Izin untuk Pendirian Usaha setiap jenis Media Elektronik adalah :
1. Rental VCD dan LD sebesar
Rp. 100.000,-
2. Play Station sebesar
Rp. 100.000,-
3. Televisi Kabel sebesar
Rp. 100.000,-
4. Musik Orkes sebesar
Rp. 100.000,-
5. Elekton sebesar
Rp. 100.000,-
6. Media Elektronik lainnya
Rp. 100.000,-
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
Besarnya Tarif Izin untuk Penyewaan setiap jenis Media Elektronik adalah :
1. Kaset VCD, LD / DVD sebesar Rp. 300,- / Kaset.
2. Kaset Play Station dan Vidio Game sebesar Rp. 300,- / kaset.
3. Televisi Kabel sebesar Rp. 500,- / Pelanggan perbulan.
4. Musik Orkes / Band sebesar Rp. 25.000,- untuk satu kali pertunjukan.
5. Elekton Sebesar Rp. 15.000,- untuk satu kali pertunjukan.
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Penerimaan Pungutan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini di setor ke kas Daerah secara Bruto sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Kepada Petugas Pemungut diberikan upah pungut / insentif sebesar 5 % dari jumlah penerimaan.
BAB IV
LARANGAN
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
Pengusaha, dilarang mengedarkan kaset VCD, LD,DVD dan Play Station yang tidak sesuai dengan Adat Istiadat, Moral dan Agama serta bertentangan dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.
MASA BERLAKUNYA IZIN PENDIRIAN USAHA MEDIA ELEKTRONIK
BAB V - MASA BERLAKUNYA IZIN PENDIRIAN USAHA MEDIA ELEKTRONIK
Pasal 11
1. Jangka waktu berlakunya Izin Pendirian ditetapkan selama 2 (dua) Tahun dan bila usaha itu masih berjalan dan dapat di perpanjang.
2. Jangka waktu berlakunya Izin penyewaan ditetapkan untuk 1 (satu) pertunjukan Musik Orkes / Band dan Elekton.
KETENTUAN PIDANA
BAB VI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
1. Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk Daerah.
2. Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Tindak pidana pelanggaran.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13
Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas Penyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga di lakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14
1. Penyidik karena tugas dan kewajibannya mempunyai wewenang untuk :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil untuk di dengar dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara RI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang ;
- a. Pemeriksaan Tersangka.
- b. Pemasukan Rumah.
- c. Penyitaan benda / barang.
- d. Pemeriksaan surat.
- e. Pemeriksaan saksi.
- f. Pemeriksaan tempat kejadian.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang Izin Pendirian Usaha Media Elektronik yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada tanggal : 24 Juni 2002

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO ## H. BAHARUDDIN BASO TIKA Di undangkan di : Jeneponto Pada tanggal : 29 Juni 2002

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## Drs. H. SYAHRIR WAHAB. Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 580 007 694 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR : 62