KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (berlaku 12 Maret 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan dan masyarakat dipandang perlu membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri di beberapa kota besar yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makasar;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal ...
Menetapkan
2. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
MEMUTUSKAN :
- KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
- (2) Daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- (3) Daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatra Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat;
- (4) Daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya.
Pasal 3
Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II ttd Edy Sudibyo