PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedoman organisasi perangkat Daerah, maka untuk it1· perlu menata kernbali Organisasi Lembaga-Iernbaga Teknis Daerah Kabupaien Merangin; - b. bahwa penataan kernbali Organisasi Lernbaga-lembaga Teknis Daerah tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah. - 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat [I Tanjung Jabung (Lerr.baran Negara RI Tahun 1965 Nornor 50) dengan mengubah Undang-undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Surnatera Tengah ( Lembaran Negara RI Tahun J 956 Nornor 25 ) , 2. Undani-undang, Namm: ~ 1'ahun \974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 19Y9 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890); - 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3839 ); - -t Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848 )'. 5. Undang-undan ; Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Iambi dan Kabipaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 199q No1.10r 182, Tambahan Lembaran Negara 3903 ): - 6 Peraturan Pemeriniah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara R: Tahun l 988 Nomor I 0, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Negara RI Tahun 20GO Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 4262); - q Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenamg Pengangkatan, pemindahan, dan pernberhentian Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15): - IO Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penvusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); - l I. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa tierdasarkan Peraturnn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman organisasi perangkat Daerah, maka untuk it1· perlu menata kernbali Organisasi Lembaga-Iernbaga Teknis Daerah Kabupaien Merangin;
- b. bahwa penataan kernbali Organisasi Lernbaga-lembaga Teknis Daerah tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat [I Tanjung Jabung (Lerr.baran Negara RI Tahun 1965 Nornor 50) dengan mengubah Undang-undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Surnatera Tengah ( Lembaran Negara RI Tahun J 956 Nornor 25 ) ,
2. Undani-undang, Namm: ~ 1'ahun \974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 19Y9 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);
- 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3839 );
- -t Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848 )'.
5. Undang-undan ; Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Iambi dan Kabipaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 199q No1.10r 182, Tambahan Lembaran Negara 3903 ):
- 6 Peraturan Pemeriniah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara R: Tahun l 988 Nomor I 0, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Negara RI Tahun 20GO Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 4262);
- q Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenamg Pengangkatan, pemindahan, dan pernberhentian Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15):
- IO Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penvusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
- l I. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/K.ota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dengan Persetujuan
J::::WAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
MEMUTUSKAN •
IIE::~an
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN.
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 2
Sadan Pengawasan Daerah merupakan unsur pelaksana keoijakan Pemerintah Kabupaten dibidang Pengawasan di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 3
Badan I'engawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengawasan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, Sadan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi ·
- a Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pernerintahan;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pengawasan pen ye lenggaraan pemeri ntahan;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha;
Paragraf ?
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 5
- (I). Sadan Pengawasan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemerintahan, membawahi :
- I. Seks. Pernerintahan;
2. Seksi Kesbang Linmas dan Pertanahan.
- d. Bidang Pembangunan dan Keuangan, mernbawahi
1. Seksi Keuangan, Umum dan BUMD;
- I Seksi Pernbangunan.
- e. Bidang Aparatur dan Kesra. membawahi
- I. Seksi Kelembagaan dan Aparatur;
- ' Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- f Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan susunan Organisasi Sadan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), tercanturn dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menernpatkannya dalarn Lcmbaran Daerah Kabupaten Merangin.

Penetapan: Disahkan di Bangko Pada tanggal 11 Me, 2004

Penandatangan: BUPATI MERA NG IN H.ROTANIYUTAKA,SH ## PENJELAS,-\N ## PERATURAN DAERAH KABLJPATEN MERANGIN ## NOMOR 5 TA!-1 UN 100-f ## TENTANC ## ORGANlSASI DAN TAT A KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran [ Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

## Bagian Kedua

## BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH

Paragraf 3

## KEDUDUKAN

## Pasal 6

Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. '

:

:

## TUG AS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 7

Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kev enangan desentralisasi tertentu dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, BAPPEDA rnempunyai fungsi ·

- a. Menyusun rencana pembangunan Daerah jangka Panjang dan menengah;
- b. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencanarencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan diantara Instansi-instansi atau Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Merangin;
4. d Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah ~abupaten;
5. e Mengikuti persia '.")an dan pekembangan pelaksanaan rcncana pembangunan untuk menyernpumakan perencanaan lebih lanjut;
6. f Memonitoring dan evaluasi pernbangunan Daerah;
- g. Melaksanakan kerjasama dalam rangka sinkronisasi, keserasian dan keseimbangan dalam penyusunan perencanaan pernbangunan dengan daerah bawahan;
- h. Melakukan kegiatan dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

## Paragraf 4

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 9

- (I) BAPPEDA, terdiri dari ·
- a. Kepala
- b Bagian Tata Usaha, rnembawahi ·
- I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian PRK dan Keuangan
- c. Bidang Penelitian dan Pengendalian, membawahi
1. Seksi Litbang;
2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan
- d. Bidang Ekonomi Sosial Budaya, membawahi ·
- I. Seksi Ekonorni;
2. Seksi Sosial Budaya.
- e. Bidang Fisik, dan Prasarana, membawahi ·
1. Seksi Perhubungan dan Prasana Fisik;
2. Seksi Tata Ruang dan Sumber Dava Alam.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bagan susur an Organisasi BAPPEDA sebagaimana dimak~ud ayat ( 1 ), tercantum dalam lam pi ran II Peraturan Daerah mi dan merupaka i satu kesatuan yang tak terpisahkan (2).

## Bagian Ketiga

## BADAJ\' CATATAN SIPIL, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGABERENCANA

Paragraf 5

## KEDUDUKAN

Pasal 10

Sadan Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluaiga Berencana merupakan unsur pelaksana kebijakan teknis tertentu Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

## TUGAS POKOK DAN Fi JNGSI

## Pasal 11

Sadan Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana mernpunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi tertentu dibidang Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana dantugas lainnya, untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang diberikan oleh Bupati.

•

## Pasal 12

Dalarn rnenyelenggarakan tugas sebagairnana dimak iud pada pasal I I. Badan Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan tcknis di bidang Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- d. Pengelol ran Urusan tata usaha

## Paragraf 6

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 13

- (1 ). Badan Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala :
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi

.

- I. Sub Bagian Urnurn dan Keuangan:
2. Sub Bagian Penyusunan program
- c. Bidang Catatan Sipil, membawahi

.

- I. Seksi Pencatatan Sipil;
2. Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Kependudukan, merrbawahi :
1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
2. Seksi Pendataan dan Pelaporan.
- e. Bidang Keluarga Berencana, rnembawahi

:

1. Sekis Advokasi dan Pelayanan KB;
2. Seksi Pembinaan Keluarga dan Institusi masyarakat.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. (2). Bagan susunan Organisasi Sadan Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (I), tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini dan rnerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

## Bagian Keempat

## BADAN KE PEG A WA!/\N DALR/\1 I

Paragraf 7

## KEDUDUKAN

Pasal 14

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana kebijakan teknis tertentu Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 15

Sadan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas mcrnbantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Manajemen Kepegawaian meliputi pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Daerah.

## Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan penyusunan peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh Pernerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan d.m pemberhentian dalam dan dari jabatan structural dan fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diretapkan dengan Peraturan Perundang-undangan:
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyiapan penatapan Gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan nunna standar dan prosed: T yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
1. Pengelolaan system infonnasi Kepegawaian Daerah;
- J. Penyampaian infonnasi Kepegawaian Daerah kepada Sadan Kepegawaian Negara.

## Paragraf 8

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 17

- (I). Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, rnembawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Kepangkatan dan Mutasi, mernbawahi :
- I. Seksi Pengangkatan dan Kepangkatar-;
2. Seksi Pemindahan, Izin, Cuti dan Pensiun
- b. Bidang Diklat dan Analisis Jabatan, membawahi :
- I. Seksi Diklat;
2. Seksi Analisis Jabatan.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahi :
- I. Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan;
2. Seksi Data dan Pembinaan Hukum.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan susunan Organisasi Badan Kep egawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), tercantum dalam lampiran II I Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

## BAB III

## Bagian Pertama

## KANTOR PENGELOLA DATA ELEKTRONIK

Paragraf I

## Pasal 18

- (I). Kantor Pengelola Data Elektronik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2). Kantor Pengelola Data Elektronik dipirnpin oleh seorang Kepala

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 19

Kantor Pengelola Data Elektronik mempunyai tugas menyusun data dan inforrnasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupat..

## Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19, Kantor Pengelola Data Elektronik mempunyai fungsi ·

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang pengoiahan data berdasarkan kebijaksanaan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan Analisis Data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- c. Pengendalian data dan data masukan sampai data keluaran;
- d. Pengendalian atas data masukan dan keluaran, pengaplikasian .computer, penyiapan data penyidikan dan penyusunan perangkat keras/lunak komputer;
- e. Kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data;
- f. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 21

- (I). Kantor Pengelola Data Elekrronik , terdiri dari
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Manajemen Sistem lnforrnasi;
- d. Seksi Telematika:
- e. Seksi Pendayagunaan Sistem lnformasi.
- f Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2). Bagan susunan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (I), tercantum dalam lam pi ran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

## Bagiar. Kedua

## KANTOR ARSIP DAERAH

Paragraf 3

## KEDUDUKAN

Pasal 22

- Kantor Arsip Daerah berada dibawaii dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 23

· r Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan . elenggaraan pengolahan kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah · arkan kebijaksanaan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan .dang-undangan yang berlaku.

## Pasal 24

, menyelenggarakan tugas sebaga.rnana dimaksud pasal 23. Kar-tor Daerah mempunyai fungsi ·

- \_\_ .usunan rencana dan program dibidang kearsipan berdasarkan \_ --aksanaan Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan ,; berlaku;
- b. Pengumpulan dan pengolahan arsip in-aktif Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah:
- c. Pembinaan kearsipan terhadap Unit-unit kerja dilingkungan Pernerintah Daerah.
- d. Penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalarn Negeri;
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporar: arsip kepada Bupati;
- f Pengolahan urusan Tata Usaha;

## Paragraf 4

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 25

- (I). Kantor Arsip Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Kearsipan:
- J. Seksi Pengolahan Arsip in-aktif;
- e. Seksi Pengolahan Arsip Stans.
- f Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana dimaksud ayat (I), tercantum dalam lamp.ran V Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

## Bagiar Ketiga

## KANTOR PARIWISATA SEN! DAN BUDAY A

## Paragraf 5

## KEDUDUKAN

Pasal 26

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya merupakan unsur pelaksana kebijakan tertentu pemerintah Kabupaten Merangin yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rupati melalui Sekretaris Daerah:

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 27

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pariwisata Seni dan Budaya dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 28

Untuk menyeleng: 'arakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 27 Kantor Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pariwisata Seni dan Budaya;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan tekhnis dibidang Pariwisata Seni dan Buda ya;
- c. Pembinaan unit pelaksana teknis;
- d. Pelaksanaan urusan Tata Usaha;

Paragraf 6

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 29

- (I). Kantor Pariwisata Seni dan Buday a, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha,
- c. Seksi Objek Lan Daya Tarik Wisata:
- d. Seksi Pembinaan Permusiuman, Seni dan Budaya;
- e. Seksi Pemasaran dan Bina Usaha.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Pariwisata Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud ayat (I), tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

## Bagian Keempat

## KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN

## Paragraf 7

## KEDUDUKAN

Pasal 30

Kantor 0 enyuluhan Pertanian merupakan unsur pelaksana kebijakan tertentu Pernerintah Kabupaten Merangin, di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## TUGAS POKOK DAN FUNGS!

## Pasal 31

Kantor Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas mernbantu Bupati dalam melaksanakan dan perumusan kebijakan, pembinaan serta koordir.asi dibidang Penyuluhan Pertanian dan tugas lainnya yang Jiberikan oleh Bupati.

## Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 31, Kantor Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Penyuluhan Pertanian;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Penyuluhan Pertanian;
- c. Merumuskan kebijaksanaan operasional untuk memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan Pertanian di BPP/Kecamatan;
- d. Menyediakan dan mengatur alokasi dan distribusi Sumber Daya Penyuluhan Pertanian;
- e. Memfasilitasi terjalinya kerjasarna kemitraan yang melembaga aruara «eluarga Petani Penyuluhan Pertanian, peneliti, masyarakat pelaku agribisnis;
6. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi, penyelenggaraan Penyuluh Pert, nian kemitraan pada semua tingkatan;
7. .! Pelaksanaan pelayanan jasa pendidikan dan konsultasi bagi petani dan masyarukat di dalam dan sekitar hutan:
8. .1. Pelaksanaan urusan Tata Usaha;

## Paragraf 8

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 33

- (I). Kantor Penyuluhan Pertanian, terdiri dari ·
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana penyuluhan;
- d. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- e. Seksi Program;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Sus man Organisasi Kantor Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (I), tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan ycng tak terpisahkan.

## Bagian Kelima

## R KESATU,\N BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 9

## KEDUDUKAN

## Pasal 34

- ( 1 ). Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
- (2). Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 35

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dibidang pembinaan politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat, pembinaan politik dan kesatuan bangsa serta pernbinaan perlindungan masyarakat sebagai pelaksanaan GBHN berdasarkan Undang-undang Dasar 45 Pasal ..t2.

## Pasal 36

- (I) Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 35, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan l\lasyarakat mempunyai fungs ·
- a. Penyusunan rumusan penjabatan kebijaksanaan umum, Rencana dan program, pengaturan pelaksanaan, pembinaan bimbingan, pembinaan teknis dan pengamatan terhadap kegiatan bidang politik;
- b. Koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi lembaga terkait dalam rangka memanfaatkan dan memelihara stabilitas politik;
- c. Analisa dan evaluasi serta penyusunan laporan dibidang stabilitas politik;
- d. Perumusan kebijaksanaan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadar ancarnan/bencana;
- e. Per yelenggaraan kegiatan Tata Usaha Kantor.

Paragraf IO

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 37

- ( 1 ). Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdi ri dari ·
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa
- d. Seksi Pembinaan Umum;
- e. Seksi Pembinaan Perlindungan masyarakat.
- f Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), tercantum dalt.m lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

## Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 38

- (I). Kelompok jabatan fungsional dilingkungan masing-masing lembaga Teknis mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- (2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis masing-masing.

## Pasal 39

- ( 1 ). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhau masing-masing Lembaga Teknis yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional seruor yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3). Pernbinaan terhadap tenaga fungsional dilaku'can sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## BAB IV

## TATA KERJA

PasJI 40

Dalam melaksanakan fungsinya setiap pimpinan Lernbaga Teknis dan Unit Organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsif koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing Lembaga Teknis maupun antara satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis serta Instansi lain diluar Lembaga Teknisnya sesi.ai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 41

Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam melaksanakan kegiatannya disetiap komponen bertanggung jawab rnenumpm dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan perunjuk-petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan masir.g-rnasing kepada atasan tcmbusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pirnpinan teknis daerah dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pernberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 45

Eselon bagi pejabat pada Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pen-tawasan Daerah dan Badan Catalan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Kepala adalah Eselon II/b;
- b. Kepala Bagi an dan Kepala Bi dang adalah Eselnn I I I/a;
- c. Kepala Sub Dagian dan Kepala Seksi adalah Eselon fV/a

Eselon bagi pejabat pada Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kantor Arsip Daerah, Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, Kantor Penyuluhan Pertanian, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala adalah Eselon Ill/a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Eselon IV/a

## Pasal 47

- (I). Pejabat Eselon II/b diangkat dan di berhentikan oleh Bupati setelah di konsultasikan secara tertulis kepada Gubernur:
- (2). Pejabat Eselon III/a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3). Pejabat Eselon IV Lembaga-lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati;
- (4). Uraian Tugas dan Fungsi masing-rnasing jabatan struktur:'I pada Badan dan Kantor serta kewenangannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati:
- (5). Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah yang bersifat rutin maupun pernbangunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dau Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin

## BAB VI

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah in. maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak oerlaku lagi.

Pasal 49

Hal-hal yang mengenai operasional pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dentan Keputusan Bupati.

•mgs::::.:·.

di Bangko

-~~-

12 Mei 2004

~RIS DAERAH

. .:..zrz YUSUF

- .,-rAMA MUDA

981

-s

DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2004 SERI D. 3

## Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai herlaku sejak tanggal diund.mgkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menernpatkannya dalarn Lcmbaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko Pada tanggal 11 Me, 2004

BUPATI MERA NG IN


H.ROTANIYUTAKA,SH

## PENJELAS,-\N

## PERATURAN DAERAH KABLJPATEN MERANGIN

## NOMOR 5 TA!-1 UN 100-f

## TENTANC

## ORGANlSASI DAN TAT A KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

## PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabnpaten Merangin, sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pcrangkat Daerah.

Penataan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisa beban kerja dengan tetap mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki olch Daerah:
- b. Karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah:
3. Kemampuan sumber daya aparatur; C
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga

## PENJELASAN PASAL DEivii PA:SA.L

cukup j +.5

-asat ?

Pasal ,~

C:Ji-.;\_,p jela,

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

P-asal 1

Pasal 4

Pasal 9

cukup jelas

Pasal l O

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

?asal 19

cukup jelas

:&gt;asal 20

cukup jelas

\_ asal 2 l cukup jelas

-3.Sal 22

cukup jelas

=-isal 23

cukup jelas al 24

cukup jelas

.sal 75

cukup jelas

| Pasal | 26 cukup jelas |
|---------|------------------|
| Pasal | 27 cukup jelas |
| Pasal | 28 cukup jelas |
| Pasal | 29 cukup jelas |
| Pasal | 30 cukup jelas |
| Pasal | 31 cukup jelas |
| Pasal | 32 cukup jelas |
| Pasal | 33 cukup jelas |
| Pasal | 34 cukup jelas |
| Pasal | 35 cukup jelas |
| Pasal | 36 cukup jelas |
| Pasal | 37 cukup jelas |
| Pa,:;al | 38 cukup jelas |
| Pasal | 39 cukup jelas |
| Pasal | 40 cukup jelas |
| Pasal | 41 cukup jelas |
| Pasal | 42 cukup jelas |

?asal 43

cukup jelas

?asal 44

cukup jelas zsal 45

cukup jelas as 146

cukup jelas

- 147

- Pelimpahan wewenang Bupati kepada Sekretariat Daerah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pada Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan hanya berlaku 1 (satu) tahun.
- Konsultasi secara tertulis kepada Gubemur adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban tertulis dari Gubemur, maka usu! Bupati tersebut dianggap telah dikonsultasikan.

'48

cukup jelas

'49

cukup jelas

50

cukup jelas