Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 3 November 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62 );
15. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 29 );
Menetapkan
16. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal I
Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa dalam Kota Sungai Penuh sebesar Rp.28.373.998.417,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam
Pasal 5
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa dalam Kota Sungai Penuh sebesar Rp.28.373.998.417,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana ADD diprioritaskan untuk:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. operasional pemerintahan desa;
- c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- d. insentif rukun tetangga;
- e. administrasi PKK;
- f. honorarium operator sistem keuangan desa (SISKEUDES);
- g. honorarium pengelola website desa;
- h. pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. pengadaan tanah untuk perkantoran dan fasilitas umum skala desa;
- j. pembuatan, rehab, dan pemeliharaan Poskamling;
- k. rehab Kantor Kepala Desa;
- l. setoran BPJS kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak tiga orang anak;
- m. pembangunan gapura desa; dan
- n. pembangunan pos ronda desa.
- (2) Rincian Penggunaan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. tunjangan kuasa pengguna anggaran, PTPKD, pelaksana kegiatan, bendahara desa dan pengurus barang;
- b. belanja alat tulis kantor (ATK);
- c. belanja cetak dan penggandaan;
- d. belanja benda pos;
- e. belanja makan minum rapat dan tamu;
- f. pemeliharaan kantor;
- g. pemeliharaan mobiler kantor;
- h. belanja rekening listrik;
- i. belanja rekening air;
- j. belanja rekening telepon/internet desa;
- k. pajak kendaraan dinas roda dua;
- l. pemeliharaan kendaraan dinas;
- m. pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- n. alat kebersihan kantor; dan
- o. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- (3) Rincian Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
- b. belanja alat tulis kantor;
- c. makan minum rapat;
- d. belanja cetak dan penggandaan;
- e. pakaian seragam/olah raga;
- f. belanja pendidikan singkat/bimbingan teknis; dan
- g. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 13 November 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 13 November 2017 SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH,

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 32