PERATURAN WALIKOTA KENDAR1 Nomor 5LS Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kota Kendari, perlu adanya keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Kendari sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk keselarasan tersebut, dipandang perlu adanya pedoman yang digunakan untuk menyusun RKA-SKPD sesuai Kebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, serta capaian indikator kineija;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2017.
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nompr 3602;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 8 Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Kendari Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 15);
- 41.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Lima atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);
42.Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kota Kendari.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari.
- 3 Walikota adalah Walikota Kendari.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah\_
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah
- 18 Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD .
- 19\_ Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 20 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD\_
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 22 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD SKPD pada
- 23 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD\_
- 24 Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
- 25 Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah-
26. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
- 27 Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran atau pengurusan gaji.
28. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah /unit kerja.
29. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- 30 Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada satuan kerja perangkat daerah. pada
31. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang:
- 32 Unit kerja adalah bagian SKPD selaku pengguna barang.
- 33 Pengadaan barangljasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barangljasa adalah kegiatan untuk memperoleh barangljasa oleh satuan kerja perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- 34 Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barangljasa yang melaksanakan pengadaan barangljasa.
- ditetapkan oleh Walikota yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan
36. Unit layanan pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barangljasa di satuan kerja perangkat daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
37. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kota Kendari yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barangljasa secara elektronik.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
- 39 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) , adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun\_
40. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
41. Tim Peneliti adalah kelompok kerja (team work) yang diberi tugas melakukan penelitian pada lingkup pemerintah Kota Kendari.
42. Tim Ahli adalah tim yang bertugas untuk melakukan pendampingan pada kegiatan tertentu yang bersifat khusus dalam lingkup SKPD Pemerintah Kota Kendari dan DPRD
- 43 Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- 44 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD
45. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD .
46. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
47. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran bab lainnya yang sah.
84. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
85. Tambahan penghasilan ## BAB II
KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi Program
Pasal 2
- Kebijakan Umum Program dan Strategi Prioritas Tahun Anggaran 2017, disusun melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dan diintegrasikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan kebijakan program Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu pada Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota serta Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2013-2017, yang disesuaikan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara rasional dan terukur.
Pasal 3
- (1) Dalam upaya implementasi program yang mengarah pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang didasari dengan tolak ukur yang jelas, akan dilakukan evaluasi pengukuran serta pembobotan dilihat dari tingkat capaian masing-masing indikator yaitu: masukan, keluaran, manfaat dan dampak terhadap setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD\_
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada (1) tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) . ayat
Pasal 4
- 1) Prioritas pembangunan tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Visi Kota Kendari yaitu "Mewujudkan Kota Kendari Tahun 2025 sebagai Kota dalam taman yang bertaqwa, maju, demokratis sejahtera" serta Misi Kota Kendari; dan
- (2) Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan Kota Kendari tahun 2017, adalah tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2013-2017
- (3)
Pasal 5
Pengelolaan program kegiatan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Pasal 6
Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
Pasal 7
APBD disusun dengan pendekatan sistem anggaran prestasi kerja yang mengutamakan upaya pencapaian kinerja dan perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan \_
Pasal 8
- (1) Program kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu l(satu) tahun anggaran yang sifatnya strategis dan memiliki nilai manfaat yang besar, dapat dilanjutkan dengan penganggaran pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (Multiyears) , untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian
terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara
- pekerjaan, Pemerintah Daerah dengan DPRD-
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan disiapkan dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.
Pasal 10
- (1) DPRD dalam mengemban tugas dan fungsinya disediakan pembiayaan dalam APBD.
- (2) DPRD dibantu Sekretariat DPRD merencanakan pembiayaan tahunan kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan keuangan DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Kota Kendari; dengan undangan yang berlaku. tetap
PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 11
- (1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran arah kebijakan dan strategi pembangunan Penyusuanan RKP merupakan upaya dalam menjaga keseimbangan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementrian /Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2017 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah (RKPD). RKP 2017 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2017 dan RKPD sebagai
2. pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.
- (2)
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 12
- Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai berikut
- 1 Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kota
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 13
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 14
- (1) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- (2) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- 4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (1) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi.
- (5) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja; baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran Program dan kegiatan harus langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
- (6) Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Belanja Pegawai
1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian ketiga belas; gaji
9. 2 Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017;
10. 3 Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
11. 4 Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Walikota /Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. 5 Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS , tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;
13. 6 Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah / Wakil Kepal Daerah / Walikota /Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- 7 Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8 Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9 Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- b) Belanja Bunga Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD
pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka Tahun Anggaran 2017.
Belanja Subsidi
- Pemerintah Kota dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan /lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation) . Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan /lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan / lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak
- d) Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 , perusahaan /lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. ayat Yang
f) Belanja Bagi Hasil Pajak
- 1) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017; pajak
- 2) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- 3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah kelurahan paling sedikit 109 (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kota;
- 4) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten /kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten /kota untuk pemerintah kelurahan dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten /kota dan pemerintah kelurahan selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan
g) Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017;
- 2) Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah;
- 3) Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah\_ Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan luas
keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan;
- 4) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD , Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
h) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (7) Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; wajib
- b) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional;
- d) Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD;
- e) Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis;
- f) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD\_
- h) Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.
i) Belanja Barang dan Jasa
- 1) Pemberian jasa narasumber / tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari;
- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;
- 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD , jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi persediaan barang Tahun Anggaran 2016;
- 4) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medicalcheck up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah setempat / Rumah Sakit Umum Pusat di daerah; pada
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- 6) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
2. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
- 8) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah;
- 9) Pengadaan barangljasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial; ayat
- 10) Pengadaan belanja barangljasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barangljasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan barangljasa sampai siap diserahkan;
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif; frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah\_ Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undanganKhusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat / Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
- 12) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- a) Sewa kendaraan dalam kota tujuan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota /Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan riil; biaya
- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- f) Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut.
- 13) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- 14) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi /kabupaten /kota bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi; kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber , kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggaran Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten\_ Kota.
- 15) Pendalaman tugas/ pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan
- a) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- b) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya;
19. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan / spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/ Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan; dan/atau;
- d) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan.
- 16) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan /Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- 17) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. ayat
j) Belanja Modal
- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat; pada
- 2) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah
3. berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri;
- 3) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; pada
- 4) Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 5) Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841 /MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara / Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
7. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Biaya
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;
- 7) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold);
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 27
- 8) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan /pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 41
- e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. ayat Yang
f) Belanja Bagi Hasil Pajak
- 1) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017; pajak
- 2) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- 3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah kelurahan paling sedikit 109 (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kota;
- 4) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten /kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten /kota untuk pemerintah kelurahan dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten /kota dan pemerintah kelurahan selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan
g) Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017;
- 2) Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah;
- 3) Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah\_ Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan luas
keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan;
- 4) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD , Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
h) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (7) Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; wajib
- b) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional;
- d) Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD;
- e) Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis;
- f) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD\_
- h) Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.
i) Belanja Barang dan Jasa
- 1) Pemberian jasa narasumber / tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari;
- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;
- 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD , jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi persediaan barang Tahun Anggaran 2016;
- 4) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medicalcheck up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah setempat / Rumah Sakit Umum Pusat di daerah; pada
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- 6) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
2. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
- 8) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah;
- 9) Pengadaan barangljasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial; ayat
- 10) Pengadaan belanja barangljasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barangljasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan barangljasa sampai siap diserahkan;
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif; frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah\_ Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undanganKhusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat / Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
- 12) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- a) Sewa kendaraan dalam kota tujuan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota /Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan riil; biaya
- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- f) Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut.
- 13) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- 14) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi /kabupaten /kota bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi; kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber , kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggaran Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten\_ Kota.
- 15) Pendalaman tugas/ pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan
- a) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- b) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya;
19. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan / spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/ Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan; dan/atau;
- d) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan.
- 16) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan /Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 46
- 17) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. ayat
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 63
- 8 Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9 Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- b) Belanja Bunga Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD
pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka Tahun Anggaran 2017.
Belanja Subsidi
- Pemerintah Kota dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan /lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation) . Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan /lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan / lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak
- d) Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 , perusahaan /lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. ayat Yang
f) Belanja Bagi Hasil Pajak
- 1) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017; pajak
- 2) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 72
- 3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 94
- 2) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/ APBD-P Bagian Kesatu
Pasal 298
f) Belanja Bagi Hasil Pajak
- 1) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017; pajak
- 2) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- 3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah kelurahan paling sedikit 109 (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kota;
- 4) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten /kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten /kota untuk pemerintah kelurahan dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten /kota dan pemerintah kelurahan selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan
g) Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017;
- 2) Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah;
- 3) Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah\_ Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan luas
keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan;
- 4) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD , Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
h) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (7) Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; wajib
- b) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional;
- d) Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD;
- e) Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis;
- f) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD\_
- h) Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.
i) Belanja Barang dan Jasa
- 1) Pemberian jasa narasumber / tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari;
- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;
- 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD , jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi persediaan barang Tahun Anggaran 2016;
- 4) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medicalcheck up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah setempat / Rumah Sakit Umum Pusat di daerah; pada
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- 6) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
2. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
- 8) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah;
- 9) Pengadaan barangljasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial; ayat
- 10) Pengadaan belanja barangljasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barangljasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan barangljasa sampai siap diserahkan;
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif; frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah\_ Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undanganKhusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat / Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
- 12) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- a) Sewa kendaraan dalam kota tujuan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota /Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan riil; biaya
- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- f) Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut.
- 13) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- 14) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi /kabupaten /kota bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi; kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber , kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggaran Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten\_ Kota.
- 15) Pendalaman tugas/ pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan
- a) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- b) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya;
19. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan / spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/ Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan; dan/atau;
- d) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan.
- 16) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan /Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- 17) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. ayat
j) Belanja Modal
- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat; pada
- 2) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah
3. berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri;
- 3) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; pada
- 4) Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 5) Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841 /MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara / Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
7. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Biaya
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;
- 7) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold);
- 8) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan /pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual; ayat
- 9) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi / renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## k) Surplus/Defisit APBD

- 1) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah;
- 2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,

penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat /pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut;

- 3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang;
- 4) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan dalam hal ini KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait dengan Belanja prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Pemerintah Daerah. Hal ini dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/ defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 \_ sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam kaitan sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh perlu perlu wajib itu,
3. ketentuan tersebut di atas;
- 5) Dalam hal pemerintah kota melakukan pinjaman, maka Pemerintah kota wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

## Pasal 16

## a) Penerimaan Pembiayaan.

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan\_ Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2017, sebagaimana contoh format sebagai berikut
2. 2 Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. 3 Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;
4. 4 Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
6. Sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
7. 7 .Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;
8. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; ayat
9. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang;
10. (a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
11. (b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
12. (c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
13. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
14. 11 Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

| | Kode Rekening | | | Jumlah Uraian (Rp) |
|-------|-----------------|----------------|----|---------------------------------------------------|
| X | X | | | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya |
| x x | | 01 | | Pelampauan Penerimaan PAD |
| xLx | | 01 | 01 | Pajak Daerah |
| xLx | | 01 | 02 | Retribusi Daerah |
| X | | 01 | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan |
| | | | 04 | Lain-lain PAD Yang Sah |
| x | x | X | 02 | | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan |
| xLx | | 02 | 01 | Bagi Hasil Pajak |
| | | 02 | 02 | Bagi Hasil SDA |
| x | x | | 02 | 03 | dst |
| | | 03 | | Pelampauan Penerimaan Lain- lain PD Yang Sah |
| | | x | x | X | 03 | 01 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus |
| | | | 02 | dst |
| | | x | x | X | 04 | | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya |
| | | | 01 | Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung |
| | X | 04 | 02 | Belanja pegawai dari Belanja Langsung |
| xLx | | 04 | 03 | Belanja Barang dan Jasa |
| x | | | 04 | Belanja Modal |
| X | | | 05 | Belanja Bunga |
| | | | 06 | Belanja Subsidi |
| | | | 08 | |
| # | | | 09 | Belanja Bagi Hasil |
| | | 04 | 10 | Belanja Bantuan Keuangan |
| | | 04 | 11 | Belanja Tidak Terduga |
| x | x | | 04 | 12 | Dst. |
| | | 05 | | Dst |
| x | x | X | 05 | 01 | |
| | | | 02 | Dst. |
| | | x | x | X | 06 | | |
| | | x | x | X | 06 | 01 | DAK Bidang Pendidikan |

| x | x | X | 06 | 02 | DAK Bidang Kesehatan |
|-------------|----------------|------|--------------------------------------------------|
| | 06 | 03 | DAK Bidang Infrastruktur |
| | 06 | 04 | Dst |
| X X | 07 | | Sisa Belanja Dana Bagi Hasil |
| X X | 07 | 01 | Dana Bagi Hasil PBB |
| X | 07 | 02 | Dana Bagi Hasil PPh |
| X X | 07 | 03 | Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan |
| x | x | X | 07 | 04 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Hutan |
| | | 05 | Dana Bagi Hasil DR |
| | | 06 | Dst. |
| | X | 08 | | Sisa Belanja Dana Penyesuaian |
| x | x | X 08 | 01 | Dana Penyesuaian BOS |
| X X | X 08 | 02 | Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD |
| x | x | X | 08 | 03 | Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD |
| | x | x | X | 08 | 04 | Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD |
| | | 05 | Dana Penyesuaian DID |
| | x | x | X | 08 | 06 | Dst. |
| x | x | x | 09 | | Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus |
| | | 01 | Dana Otonomi Khusus Aceh |
| | 09 | 02 | Dana Otonomi Khusus Papua |
| | X 09 | 03 | Dana Otonomi Khusus Papua Barat |
| | x | x | X | 09 | 04 | Dst |
| | | | Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur |
| | x | x | X | 10 | 01 | Dana Tambahan Infrastruktur Papua |
| | x | x | X | 10 | 02 | Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat |
| | X | x | X | 11 | | Dst |

## b) Pengeluaran Pembiayaan

- 1.Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima;
2. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara / daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal;
3. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut;
4. Pemerintah kota dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR);

5. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) , pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus) , pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan Selain itu\_ pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDGs dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan;
7. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada
8. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU \_ XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Air. Untuk pemerintah daerah Daya itu,

dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM;

- 9.Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud;
10. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Selain Pemerintah Kota Kendari dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat; agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen); itu,
12. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah Kota Kendari harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
13. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- c) Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan
1. Pemerintah Kota menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2017 bersaldo nol;
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif; pemerintah daerah
- harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan /atau pengeluaran pembiayaan;
3. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota Kendari dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Kota Kendari dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah Kota Kendari.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah\_
- (4) Pemerintah Kota Kendari bertanggung jawab atas pengelolaan sumber sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD-

## Pasal 18

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja; pemerintah Kota Kendari dapat melakukan pinjaman, yang dilakukan secara selektif.
- (2) Dalam hal pemerintah Kota Kendari akan melakukan pinjaman, terlebih dahulu harus dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah Kota Kendari dan DPRD, dengan memperhitungkan waktu pengembalian pinjaman yang kurun waktu pelunasannya tidak boleh melebihi sisa masa jabatan Walikota.
- (3) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengolakasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan dana pendamping yang bersumber dari APBD atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

## Bagian Ke Empat

## Teknis Penyusunan APBD

## Pasal 20

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2017, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut

- (1) Walikota dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017;
- (2) DPRD dan Walikota yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017, dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan;
- (3) Dalam hal kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sanksi tidak dapat dikenakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2016. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 antara pemerintah kota dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, paling lambat tanggal 30 Nopember 2016, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- (14) RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- (15) RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD /Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD /Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- (16) Dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD / Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung;
- (17) Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR) , DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya;
- (18) Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017; pada
- (19) Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD /Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; ayat
- (20) Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

daerah dan organisasi;

- C. Lampiran III tentang rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV tentang rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
3. e Lampiran V tentang rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI tentang daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII tentang daftar piutang daerah;
6. h Lampiran VIII tentang daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Lampiran IX tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran XI tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Lampiran XII tentang daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
1. Lampiran XII tentang daftar dana cadangan daerah; dan
11. m Lampiran XIII tentang daftar pinjaman daerah.
- (5) Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran A.XV Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

## Pasal 23

- (1) Sebelum rancangan APBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas secara bersama, terlebih dahulu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan konsultasi dengan Walikota Kendari.
- (2) Apabila rancangan APBD telah dikonsultasikan dengan Walikota Kendari dan dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan, maka TAPD berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kota Kendari untuk dilakukan pembahasan, yang
4. terlebih dahulu diawali penyerahan secara resmi melalui Rapat Paripurna

DPRD

## Bagian Kelima

## Proses Penetapan APBD

## Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD , paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota Kendari paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Kota Kendari menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kendari.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Walikota Kendari bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Kendari dan DPRD, dan Walikota Kendari menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. tetap
- (6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

## Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Kendari.
- (2) Penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan teknis pengelolaan APBD
- (6) Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 , pemerintah kota dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kota dan pemerintah kelurahaan pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan
4. pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017;
- (7) Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat /pelaksana tugas kepala daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD / Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD /Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017);
- (8) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat /pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD / Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- (9) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- (10) Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Walikota untuk APBD kota;
- (11) Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD , dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

| 3 | Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA- PPKD dan DPPA-SKPD / PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD | Paling lambat minggu I bulan September | 3 minggu |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD | Paling lambat minggu II bulan September | 3 minggu |
| 5 | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah | Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir | 3 minggu |
| 6 | Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada MDN/Gubernur untuk dievaluasi | 3 hari kerja setelah persetujuan bersama | 3 minggu |
| | Hasil evaluasi Rancangan Perda tentangPerubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD | Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterimaoleh | |
| 8 | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD | lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) Paling | 7 hari kerja |
| 9 | Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada MDN/Gub | 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan | 7 hari kerja |
| 10 | Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi | | 7 hari kerja |
| 11_ | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD | lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) Paling | |

## Bagian Ketujuh

## Hal-Hal Khusus Lainnya

## Pasal 27

- (1) Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD , juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:
- a) Penganggaran Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai maksud Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Biaya
- b) Selanjutnya, pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten /kota bersumber dari dan atas beban APBN sesuai maksud Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah\_ Untuk itu, dalam rangka menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) , tetap dilaksanakan oleh tingkatan /susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D; luas
- d) Adapun urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan
6. (a) Pengelolaan pendidikan menengah;
7. (b) Pengelolaan terminal penumpang Tipe A dan B; Tipe
8. (c) Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
9. (d) Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
10. (e) Pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan
11. (f) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi
12. (g) Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
13. (h) Pengelolaan tenaga penyuluh KB / Petugas lapangan KB (PKB / PLKB) ;
14. (i) Pengelolaan tenaga pengawas ketenaga kerjaan;
15. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
16. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik