UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PAJAK BANGSA ASING TAHUN 1957 (berlaku 1 Januari 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dianggap perlu, berhubung dengan perkembangan keadaan keuangan Republik Indonesia, untuk menambah penghasilan negara;
- b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat : Pasal 96 dan 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT PAJAK BANGSA ASING TAHUN 1957.
Pasal 1
Dengan nama Pajak, Bangsa Asing dikenakan Pajak atas orang-orang bangsa Asing yang bertempat kediaman di Indonesia.
Pasal 2
- (1) Yang dimaksudkan dengan bangsa Asing, ialah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia, dan mendapat izin untuk masuk dan bertempat kediaman di Indonesia, walaupun hanya untuk sementara waktu.
- (2) Dimana seorang bertempat kediaman ditentukan menurut keadaan.
- (3) Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kewarga-negaraan, maka hal ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri.
Pasal 3
- (1) Seorang wanita yang melakukan kawin campuran, mempunyai status kebangsaan suaminya sejak saat perkawinan.
- (2) Anak-anak yang belum cukup umur mempunyai status kebangsaan ayahnya.
- (3) Seorang wanita, setelah putusnya nikah campuran, tetap memiliki status yang diperoleh dalam nikah campuran, kecuali jika ia setelah itu kawin lagi dengan seorang laki-laki untuk siapa berlaku hukum yang berlainan dengan hukum suami yang dahulu, atau jika ia dalam waktu satu tahun setelah pemutusan perkawinan tersebut, memberikan pernyataan bahwa ia akan kembali lagi ke statusnya semula.
- (4) Juga termasuk kawin campuran dalam arti kata Undang-undang ini ialah hubungan antara laki istri yang oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama.
Masa Pajak, Penanggung Pajak
BAB II
Pasal 4
- (1) Pajak dikenakan
BAB II
Pasal 5
- (1) Pajak dikenakan kepada kepala keluarga atau kepada orang yang dianggap sedemikian, untuk seluruh anggota keluarganya yang penuh menjadi tanggungannya.
- (2) Yang dianggap sebagai anggota keluarga ialah mereka yang merupakan keluarga sedarah atau semenda yang belum dewasa, yang pada awal masa pajak penuh menjadi tanggungannya.
- (3) Seorang anggota keluarga dianggap penuh menjadi tanggungan wajib pajak, jika ia pada saat yang menentukan bertempat tinggal bersama-sama dengan wajib pajak, kecuali anak-anak yang belum dewasa, dan tidak mempunyai pendapatan sendiri.
- (4) Dengan anak dimaksudkan mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi mereka dianggap sebagai anak.
- (5) Seorang wanita yang hidup terpisah menurut hukum (scheiding van tafel en bed) dikenakan pajak tersendiri, sejak saat diputuskannya oleh hakim dengan suatu surat keputusan.
- (6) Anak yang belum dewasa dan tak berayah ibu, dikenakan pajak pada walinya.
PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN DAN KEWAJIBAN MEMBERITAHUKAN.
BAB III - PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN DAN KEWAJIBAN MEMBERITAHUKAN.
Pasal 6
- (1) Mereka yang baru untuk pertama kalinya mendapat izin bertempat tinggal di Indonesia, diwajibkan dalam tempo tiga puluh hari sesudah mendapat izin, mendaftarkan diri di Kantor Inspeksi Keuangan, dalam ressort mana ia bertempat kediaman.
- (2) Sebelum masa pajak mulai, kepada wajib pajak dikirimkan surat pemberitahuan. Bentuk surat pemberitahuan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Surat pemberitahuan harus diisi menurut keadaan sebenarnya, ditanda tangani dan dikembalikan kepada Inspeksi Keuangan yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah tanggal penyerahan.
- (4) Perubahan dalam susunan keluarga harus diberitahukan kepada Inspeksi Keuangan yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari, sesudah perubahan terjadi.
- (5) Dalam keadaan luar biasa yang tak dapat diduga semula jangka waktu tersebut dalam ayat 3, atas permintaan wajib pajak, dapat diperpanjang oleh Kepala Inspeksi Keuangan dengan paling lama dua bulan.
BAB III - PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN DAN KEWAJIBAN MEMBERITAHUKAN.
Pasal 7
- (1) Bila diminta wajib pajak berkewajiban memberi keterangan yang diperlukan oleh pejabat yang dibebani dengan ketetapan, mengenai surat pemberitahuan yang dimasukkan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.
- (2) Jika kewajiban yang tertera pada ayat (1) dan (4) dari Pasal 6 dan ayat pertama dari pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dicukupi, atau bila surat pemberitahuan yang dimaksudkan pada ayat (3) pasal terdahulu, tidak dikembalikan, sekalipun telah dikirim surat peringatan tercatat, maka pajak dikenakan secara jabatan dengan ditambah dengan sebesar 100% dari jumlah pajak yang dikenakan.
- (3) Denda termaksud dalam ayat terdahulu, atas permintaan wajib pajak, dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh Kepala Jawatan Pajak, bila terdapat alasan-alasan yang dapat diterima.
KETETAPAN PAJAK
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 8
- (1) Pajak dikenakan dalam ressort Inspeksi Keuangan, dimana wajib pajak bertempat kediaman.
- (2) Ketetapan pajak ditetapkan secepat mungkin setelah awal masa pajak. Dalam hal ketetapan belum dapat ditetapkan, dapat dikenakan ketetapan sementara.
- (3) Ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan, masing-masing untuk ressortnya.
Ketetapan...
- (4) Ketetapan pajak dimuat dalam kohir yang menjadi dasar penagihan.
- (5) Segera setelah kohir ditetapkan, maka kepada wajib pajak diberitahukan ketetapan pajak yang dimuat dalam kohir dengan menyerahkan surat ketetapan pajak.
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 9
- (1) Mereka yang kewajiban pajaknya mulai setelah awal masa pajak atau berakhir dalam masa pajak, maka pajaknya untuk tahun yang tidak penuh dari masa pajak, ditetapkan pada suatu jumlah yang sebanding, dengan mengalikan jumlah pajak yang seharusnya terhutang untuk satu tahun penuh dengan suatu pecahan yang pembilangnya terdiri dari jumlah hari mereka ada di Indonesia, dan penyebutnya dirupakan oleh angka 360. Untuk melakukan ayat ini sebulan penuh dihitung 30 hari dan bagian bulan kurang dari 1O hari dibulatkan penuh sampai 1O hari.
- (2) Bila selama masa pajak terdapat perubahan dalam susunan keluarga, maka dapat diadakan peninjauan kembali atas ketetapan pajak dengan ## BAB V PEMBEBASAN PERORANGAN
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 10
Dibebaskan dari pajak ialah:
- a. warga negara bangsa asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. Mereka yang secara teratur mendapat pembayaran, gaji atau honorarium yang dibebankan kepada keuangan negara, dapat dianggap sebagai bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam keuangan umum Indonesia termasuk juga keuangan daerah swatantra dan swapraja.
- b. wakil-wakil diplomatik, konsul-konsul dan lain-lain wakil negara asing, serta orang yang dipekerjakan pada dan bertempat kediaman bersama-sama dengan mereka, dengan syarat bahwa mereka itu mempunyai kewarganegaraan negara asing yang diwakilinya, dan mereka tidak melakukan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia;
- c. pegawai sipil dan militer dari angkatan darat, laut dan udara dari negara asing;
- d. wakil-wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- e. para turis bangsa asing yang ada di Indonesia, asal saja mereka ada di Indonesia tidak lebih dari tiga bulan;
- f. orang-orang yang menjalankan research di Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan, lain daripada untuk kepentingan komersil, demikian itu ## BAB VI
JUMLAH PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN SUSULAN
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 11
Pajak dikenakan tiga tahun sekali dan pajak berjumlah untuk tiap-tiap tahun, untuk:
- a. kepala keluarga atau orang yang dianggap
sedemikian Rp. 1.500,--
- b. Istri atau istri-istri wajib pajak seorang
- Rp.
750,--
- c.
- anggota keluarga sedarah dalam keturunan
- lurus kebawah, yang belum cukup umur Rp. 375,--
- d. anggota keluarga lain
- Rp.
750,--
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 12
Ketentuan dalam Undang-undang Pajak Pendapatan 1944 Pasal-pasal 13, 14, 14a, 14b diberlakukan sesuai.
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 13
- (1) Bila kepala keluarga tidak semestinya tidak dikenakan pajak atau ketetapan pajak dikenakan terlampau rendah atau tidak semestinya dikurangkan atau tidak semestinya dihapuskan, maka pajak yang kurang dipungut itu dapat ditagih kemudian, selama sejak tanggal penyerahan surat ketetapan atau keputusan pengurangan tidak telah lewat waktu tiga tahun.
- (2) Pajak yang termasuk dalam suatu tagihan kemudian ditambah dengan 100% dari jumlah pajak.
- (3) Tambahan itu tidak terhutang bila dan sekedar tagihan kemudian itu merupakan akibat dari pemberitahuan tambahan sukarela, tertulis atau tidak, dari pihak wajib pajak, yang pajaknya kurang dipungut itu, atau disebabkan karena kekhilafan jawatan.
- (4) Kepala Jawatan Pajak atas dasar kesesatan atau kekhilafan yang dapat dimaafkan, yang dengan yakin ditunjukkan kepadanya, berhak mengurangi atau membatalkan tambahan yang dikenakan menurut ayat (2) pasal ini.
- (5) Barang siapa berkeberatan terhadap ketetapan tagihan kemudian yang dikenakan kepadanya, dapat memajukan surat minta banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan pertimbangan urusan pajak, dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal penyerahan surat ketetapan tagihan susulan.
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Pejabat yang dibebani dengan ketetapan secara jabatan atau atas permintaan wajib pajak, dapat membetulkan kesalahan tulis atau hitung yang terjadi pada pembuatan kohir atau surat ketapan pajak, dan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan yang salah ditetapkan, ## BAB VII PENAGIHAN
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Ketetapan pajak terhutang oleh orang yang namanya tercantum pada kohir.
- (2) Pajak ditagihkan dalam empat angsuran yang sama besarnya dan dimulai dengan bulan setelah bulan penyerahan surat ketetapan pajak untuk tahun-tahun dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan. Dalam hal-hal lain, dimulai dengan bulan kedua dari tahun yang bersangkutan.
- (3) Tiap tanggal 15 jatuh satu angsuran.
- (4) Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan dikenakan denda sebesar 3% setiap bulan.
- (5) Bila penanggung pajak menunggak pajak lebih dari dua angsuran, maka pajak dapat ditagih seluruhnya sekaligus.
- (6) Kepala Inspeksi Keuangan dapat memperkenankan penundaan pembayaran,jika terdapat alasan-alasan yang mendesak.
- (7) Atas hutang yang diberikan penundaan pembayaran itu terhutang suatu bunga sebanyak setengah prosen untuk tiap-tiap bulan, mulai hari jatuhnya angsuran hingga hari pembayaran. Untuk melakukan ayat ini sebagian dari bulan dihitung sebulan penuh.
- (8) Kewajiban membayar tidak tertunda oleh pemasukan surat keberatan terhadap ketetapan pajak.
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Kas negara mempunyai hak mendahului untuk pajak atas barangbarang milik penanggung pajak dan atas barang-barang milik anggota yang menjadi tanggungannya, baik barang bergerak maupun harta tetap.
- (2) Hak mendahului yang diberikan dalam ayat pertama lebih kuat dari segala hak lain, kecuali hutang dengan hak mendahului seperti tersebut dalam Pasal 1139 No. 1 dan 4 dan Pasal 1149 No. 1 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, dan Pasal-pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, oogstverband, gadai dan hipotik yang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undangundang Hukum Sipil, yang ditaruh sebelum awal tahun yang bersangkutan; dalam hal hipotik ditaruh sesudah saat itu, sekedar untuk itu diberikan suatu keterangan hipotik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) pasal ini.
- (3) Hak mendahulu itu hilang jika lampau waktu dua tahun sesudah awal tahun yang bersangkutan.
- (4) Sebelum atau sesudah ditaruhnya suatu hipotik dalam arti kata Undang-undang Hukum Sipil, pemberi hipotik dapat minta suatu keterangan, bahwa hipotik itu lebih kuat daripada hak mendahulu untuk pajak-pajak atas tahun-tahun sebelum penaruhan hipotik itu. Keterangan itu dapat diminta dari Kepala Inspeksi Keuangan dalam daerah siapa pemberi hipotik bertempat kediaman. Kepala Inspeksi Keuangan memberikan keterangan itu kalau tidak ada suatu pajak yang berhak lebih daripada hipotik tersebut, atau bila menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang berhak lebih daripada hipotik itu akan dilunasi.
Dalam keterangan itu disebut tahun-tahun yang bersangkutan. Dalam hal keterangan tidak diberikan maka pemberi hipotik dapat memajukan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak, yang bila memajukan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak, yang bila menurut pendapatnya terdapat alasan-alasan untuk itu, masih akan menyuruh memberikan keterangan itu. Terhadap credietverband ketentuan ini berlaku sesuai.
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini tentang terhutangnya, tanggung jawab dan hak mendahulu bukan saja meliputi pajak-pajak, akan tetapi meliputi juga bunga-bunga, biayabiaya dan denda-denda.
- (2) Hutang pajak kedaluwarsa setelah lewat lima tahun, dihitung:
- a. jika kohir ditetapkan dalam masa pajak yang bersangkutan, dari awal tahun dalam mana penetapan dilakukan sekedar mengenai pajak yang terhutang untuk tahun-tahun dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan, dan selainnya mulai awal tahun untuk mana pajak terhutang;
- b. jika kohir ditetapkan sesudah masa pajak yang bersangkutan mulai awal tahun dalam mana kohir ditetapkan.
BAB VIII - PERATURAN PIDANA
Pasal 18
- (1) Barang siapa untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat pemberitahuan, seperti dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4), dengan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, maka jika oleh karena itu negara dirugikan, dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling banyak sepuluh ribu rupiah.
- (2) Ketentuan pada ayat pertama tidak berlaku, bila yang memberitahukan, selama kejaksaan belum mengetahui hal itu, atas kehendak sendiri, melakukan lagi pemberitahuan yang benar dan lengkap dan lagi pula surat ketetapan pajak belum ditetapkan.
BAB IX.
PERATURAN PENUTUP
BAB VIII - PERATURAN PIDANA
Pasal 19
Dalam hal-hal tertentu, dimana pengenaan pajak dirasa kurang adil, Menteri Keuangan berhak membebaskan atau mengurangkan pajak.
BAB VIII - PERATURAN PIDANA
Pasal 20
Pajak ini dapat dikurangkan dari pendapatan penanggung pajak sebagai beban perorangan.
BAB VIII - PERATURAN PIDANA
Pasal 21
Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menjalankan Undang-undang ini.
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 1139
- (3) Hak mendahulu itu hilang jika lampau waktu dua tahun sesudah awal tahun yang bersangkutan.
- (4) Sebelum atau sesudah ditaruhnya suatu hipotik dalam arti kata Undang-undang Hukum Sipil, pemberi hipotik dapat minta suatu keterangan, bahwa hipotik itu lebih kuat daripada hak mendahulu untuk pajak-pajak atas tahun-tahun sebelum penaruhan hipotik itu. Keterangan itu dapat diminta dari Kepala Inspeksi Keuangan dalam daerah siapa pemberi hipotik bertempat kediaman. Kepala Inspeksi Keuangan memberikan keterangan itu kalau tidak ada suatu pajak yang berhak lebih daripada hipotik tersebut, atau bila menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang berhak lebih daripada hipotik itu akan dilunasi.
Dalam keterangan itu disebut tahun-tahun yang bersangkutan. Dalam hal keterangan tidak diberikan maka pemberi hipotik dapat memajukan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak, yang bila memajukan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak, yang bila menurut pendapatnya terdapat alasan-alasan untuk itu, masih akan menyuruh memberikan keterangan itu. Terhadap credietverband ketentuan ini berlaku sesuai.
- (1) Peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini tentang terhutangnya, tanggung jawab dan hak mendahulu bukan saja meliputi pajak-pajak, akan tetapi meliputi juga bunga-bunga, biayabiaya dan denda-denda.
- (2) Hutang pajak kedaluwarsa setelah lewat lima tahun, dihitung:
- a. jika kohir ditetapkan dalam masa pajak yang bersangkutan, dari awal tahun dalam mana penetapan dilakukan sekedar mengenai pajak yang terhutang untuk tahun-tahun dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan, dan selainnya mulai awal tahun untuk mana pajak terhutang;
- b. jika kohir ditetapkan sesudah masa pajak yang bersangkutan mulai awal tahun dalam mana kohir ditetapkan.
- (1) Barang siapa untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat pemberitahuan, seperti dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4), dengan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, maka jika oleh karena itu negara dirugikan, dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling banyak sepuluh ribu rupiah.
- (2) Ketentuan pada ayat pertama tidak berlaku, bila yang memberitahukan, selama kejaksaan belum mengetahui hal itu, atas kehendak sendiri, melakukan lagi pemberitahuan yang benar dan lengkap dan lagi pula surat ketetapan pajak belum ditetapkan.
BAB IX.
PERATURAN PENUTUP
Dalam hal-hal tertentu, dimana pengenaan pajak dirasa kurang adil, Menteri Keuangan berhak membebaskan atau mengurangkan pajak.
Pajak ini dapat dikurangkan dari pendapatan penanggung pajak sebagai beban perorangan.
Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menjalankan Undang-undang ini.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN a.i. ttd DJUANDA

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 1 Juli 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM LEMBARAN NEGARA NOMOR 63 TAHUN 1957

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 16 TAHUN 1957 TENTANG
## PAJAK BANGSA ASING
UMUM
Alasan yang utama untuk mengadakan pajak ini ialah keadaan keuangan negara pada waktu ini yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai alasan yang kedua dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
Negara Indonesia adalah milik dari bangsa Indonesia. Pada azasnya bangsa asing yang ada di Indonesia mendapat sesuatu "gunst" untuk bertempat kediaman di Indonesia. Lagi pula mereka mendapat suatu hak utama (voorrecht) untuk mencari nafkah di negara kita, yang berarti mereka merupakan persaingan terhadap bangsa kita sendiri. Di samping itu pada umumnya bangsa asing yang datang ke Indonesia atau sudah ada di Indonesia tergolong dalam klas yang mempunyai atau bermodal atau setidak-tidaknya mempunyai kedudukan yang jauh lebih baik daripada bangsa Indonesia. Selanjutnya mereka di Indonesia mendapatkan perlindungan dari Pemerintah mengenai harta, benda, dan keselamatan dirinya.
Di negara lainnya orang asing tidak mudah mendapat pekerjaan atau melakukan suatu usaha, dan untuk itu, orang asing diharuskan meminta izin terlebih dahulu dari instansi yang mengurus soal itu. Lain halnya di Indonesia. Orang asing yang datang di Indonesia tidak dilarang untuk mencari nafkah di Indonesia. Dalam kebanyakan hal dalam persaingan mendapatkan nafkah, orang asing menang dari bangsa Indonesia, justru karena pendidikan mereka yang lebih tinggi ataupun justru karena keuletan mereka.
Kesimpulan dari apa yang diuraikan di atas ialah bahwa sudah sewajarnya bangsa asing yang ada di Indonesia itu untuk hak-hak tersebut di atas yang mereka dapat, ikut membantu meringankan pengeluaran negara dengan cara memberi bantuan berupa pajak yang sifatnya spesifik. Tidak dapat disangkal bahwa orang asing tersebut telah juga membayar pajak-pajak seperti bangsa Indonesia (misalnya pajak pendapatan, verponding, pajak rumah tangga, pajak upah, pajak penjualan dsb.) tetapi pajak-pajak tersebut tidak merupakan pajak-pajak yang spesifik bagi bangsa asing.
Dengan adanya pajak baru ini maka dapat pula diketahui di belakang hari, bangsabangsa asing yang tidak mampu dan tidak cukup mempunyai mata pencaharian di Indonesia. Orang itu seharusnyalah dikeluarkan dari Indonesia, karena hanya merupakan beban bagi Negara Indonesia.
Dari sektor keuangan negara masih juga ada untung bagi orang bangsa asing, karena mereka diperkenankan mentransfer sebagian dari penghasilannya ke luar negeri (dengan kurs resmi). Ini berarti pembebanan devisen negara yang tidak sedikit. Lagi pula dalam jangka waktu tertentu bangsa asing diperkenankan pulang menengok sanak keluarganya di negara asal, dan untuk itu dipergunakan juga devisen negara. Justru karena pada waku itu kurs resmi dan kurs dalam perdagangan bebas berbeda, maka beban itu banyak juga artinya.
Meskipun pajak ini dimaksudkan untuk bangsa asing, namun ada juga pengecualian-pengecualian yang harus diperhatikan, hal mana dicantumkan dalam
PENJELASAN
Pasal 10
. ## Taksiran pemasukan pajak Menurut angka-angka yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Pusat, bagian pendaftaran orang asing di Jakarta, jumlah penduduk bangsa asing yang ada di Indonesia pada akhir tahun 1956 ada 1.224.682 jiwa. Dengan sengaja kami turut angka-angka dari jawatan Imigrasi ini, oleh karena Kantor Pusat Statistik belum mempunyai angka-angka jumlah penduduk bangsa asing pada saat akhir 1956. Kalau dari jumlah ini kita ambil 1/2 % yang dibebaskan dari pajak berdasarkan pasal 10, maka tinggalah 1.224.682 - 6.123 = 1.218.559. Dan jika tarip ditetapkan untuk kepala keluarga Rp. 1.500,- untuk isteri Rp. 750,- dan untuk anak-anak Rp. 375,- maka dapat diharapkan uang masuk sejumlah : 1/4 kepala keluarga = 300.000 x Rp. 1.500,- = Rp. 450.000.000,- 1/4 isteri 1/2 anak-anak = 300.000 x Rp. 750,- = 600.000 x Rp. 375,- = Rp. 225.000.000,- = Rp. 225.000.000,- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jumlah = Rp. 900.000.000,- Dan kalau untuk perceptie kosten ditaksir 1% dari jumlah itu maka bersih akan dapat masuk uang sejumlah Rp. 900.000.000,- = Rp. 9.000.000,- = Rp. 891.000.000,-. ## Cara mengenakan pajak tersebut Pertama-tama timbul pertanyaan jawatan mana yang lebih mudah mengenakan pajak ini, Jawatan Imigrasi atau Jawatan Pajak. Setelah kami pertimbangkan baik buruknya, maka pilihan jatuh pada Jawatan Pajak Benar' Jawatan Imigrasi selalu melakukan pengawasan