Unknown BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATE Nomor Z1 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN (berlaku 1 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,
- b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
21.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum. 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), m2
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) : 3.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347), 4.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 5.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153), 7.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 8.
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), 9
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6):
Menetapkan
:
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.
BAB! KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. 3
Pasal 2
Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :
- a. Bupati,
2. Wakil Bupati: b.
3. Pejabat Eselon II dan yang disamakan:
4. Pejabat Eselon III dan yang disamakan, d.
5. Auditor jenjang madya dan utama, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD): e.
6. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa: f.
- g. Kepala atau direksi Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 3
WL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah : 3
- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya:
- b. mengalami promosi atau mutasi, dan
- c. Pensiun.
Pasal 4
WL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Pasal 5
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN: atau
- b. mengisi formulir LHKPN format excel macro ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan soft file-nya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.
Pasal 6
Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan scbagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN Pasal 7
Pasal 7
- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- (3) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator UPL
- 1 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Administrator Instansi
- Kepala Bidang Pengadaan, Promosi dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Administrator Unit Kerja
- Kepala Sub Bidang Promosi dan Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinator UPL :
1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN:
- c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL.
- b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrasi Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data WL,
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN Pasal 7
Pasal 8
- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Inspektorat Kabupaten merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Kabupaten.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN Pasal 7
Pasal 9
Inspektur Kabupaten bertugas :
- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya,
2. Cc. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
- b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a:
1. data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN,
2. hasil pemeriksaan LHKPN: dan
3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.
BAB V
SANKSI
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN Pasal 7
Pasal 10
- (1) WL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun: dan / atau 3
- b. Pembebasan dari jabatan.
Pa
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 11
- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan: 1
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 0
BAB VII
KETENTUAN KHUSUS
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 12
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
1. mengalami perubahan jabatan, atau
2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017.
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 340/ KPTS/BKD.IV/2011 tentang Jabatan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Muaradua 0 pada tanggal 31 Mei 2017

Penandatangan: (BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,€ K 4

Penetapan: Diundangkan di Muaradua Pada tanggal Mei 2017

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATANG - AP H. ROMZI BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR