PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 09 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKHNIS DAERAH KABUPATEN MAROS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKHNIS DAERAH KABUPATEN MAROS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS ,
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat meyelenggarakan seluruh urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros, Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 22), yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 22), perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
SALINAN
- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235)
- 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 11);
- 12 . Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
- 13 . Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 22).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS Dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 22) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf j diubah, huruf l dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- (1) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pebangunan Daerah.
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- d. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- f. Badan Kepegawaian dan Diklat.
- g. Badan Lingkungan Hidup.
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja.
- j. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
- k. Kantor Perpustakaan dan Arsip.
- l. Dihapus
- m. Kantor Pendapatan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Data dan Informasi;
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f. Bidang Perlindungan Anak;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana &amp; Keluarga Sejahtera.
- b. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
- b. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- (6) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Konseling dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi/KIE;
- b. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak/Advokasi.
3. Ketentuan
Pasal 3
- (1) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pebangunan Daerah.
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- d. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- f. Badan Kepegawaian dan Diklat.
- g. Badan Lingkungan Hidup.
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja.
- j. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
- k. Kantor Perpustakaan dan Arsip.
- l. Dihapus
- m. Kantor Pendapatan Daerah.
Pasal 8
- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Data dan Informasi;
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f. Bidang Perlindungan Anak;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana &amp; Keluarga Sejahtera.
- b. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
- b. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- (6) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Konseling dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi/KIE;
- b. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak/Advokasi.
3. Ketentuan Bab XIV diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14
STRUKTUR ORGANISASI
- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sumber Daya Alam;
- d. Seksi Jasa Usaha;
- e. Seksi Penataan Wilayah;
- f. Seksi Penanaman Modal;
- g. Tim Teknis.
- (2) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Antara Bab XV dan Bab XVI ditambahkan 1 (satu) bab, dan antara Pasal 15 dan 16 ditambahkan 1 (satu) pasal, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## BAB XV A KANTOR PENDAPATAN DAERAH

## Pasal 15 A

## STRUKTUR ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak dan Retribusi;
- d. Seksi Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Lainnya;
- e. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kantor Pendapatan Daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kantor Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI MAROS,


H. M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros pada tanggal 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH,


## Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina utama Madya Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR : 09

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM


## AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip

: 19730820 199202 1 001

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MAROS

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR

: 09 TAHUN 2010

TANGGAL

: 22 NOPEMBER 2010

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS


LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR

: 09 TAHUN 2010

TANGGAL

: 22 NOPEMBER 2010

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS


## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAROS

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR

: 09 TAHUN 2010

TANGGAL

: 22 NOPEMBER 2010

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS