PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN (berlaku 3 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat menyertakan modal apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, perlu menyertakan modal kepada pada Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman;
d.bahwa...
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia...
Menetapkan
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 3epublic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN dan
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
Pasal 3
- a. Tahun 2004 : Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tahun 2009 : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Tahun 2015 : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- d. Tahun 2016 : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- e. Tahun 2017 : Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- f. Tahun 2018 : Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- g. Tahun 2019 : Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- h. Tahun 2020 : Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Penetapan: Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 23 Desember 2015

Penandatangan: Pj.BUPATI PADANG PARIAMAN, ## ROSNINI SAVITRI

Penetapan: Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 23 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, ## JONPRIADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT : 1/2015
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2015
## TENTANG
## PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
## 1. UMUM
Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman memberikan kontribusi kepada APBD dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Padang Pariaman Padang Pariaman. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman harus meningkatkan modalnya untuk menambah jenis usaha dan memperluas jangkauanya serta meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lainnya. Mempertimbankan hal tersebut, maka peningkatan modal bank perlu tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berkesinambungan yang sumber dananya berasal dari dana bagi hasil dari penerimaan PBB, Deviden pada Bank Perkreditan Rakyat Pambangunan Padang Pariaman serta lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Untuk mengatur pelaksanaan penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Padang Pariaman ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
## 2. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR