Unknown Unknown Nomor - Tahun 1956 tentang Penetapan Saldo Kas Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATI'RAIT WALIKOTA PAYAKUMBUH IYomor : 6l TAIIUII 2016
TEITTANG
PEI{ETAPAN SAIDO I{AS MIIYIMAL PADA BADAN LAYANAIT UMUM DAERAH (BLUDI RSUD drAI)IIAAII WD PAYN(UMBUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YAT{G MAHA ESA
WAIIKOTA PAYANUMBUH,
- bahwa untuk peningkatan pendapatan Rumah Sakit melalui pengendalian dan pengelolaan kas Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh, perlu ditetapkan saldo kas minimal yang ada pada rekening kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh; a
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Saldo Kas Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;
V
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara (trmbaran Negara Republik Indoensia Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2OO9 tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tentang Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimaan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentnag Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2Ol4 tentnag Pemerintahan Daerah ( l,embaranan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentar.g Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502) ;
V
Menetapkan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2OO7 tentalg Pedoman Teknis Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Nomor 61 Pengelolaan
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan kmbaran Kota Payakumbuh Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomot 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata ke{a Inspektorat dan l,embaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh(l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh ( l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor O3);
15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 46 Tahun 20i4 tentang Pengelolaan Kelebihan dan kekurangan Kas Pemerintah Kota Payakumbuh ( Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 46);
16. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penetapan Saldo Kas Mnimal Pada Rekening Kas Daerah Kota Payakumbuh.
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN SALDO KAS MiNIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD dT. ADNAAN WD PAYAKUMBUH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
4. Rumah Sakit Umum Daerah disingkat RSUD adalah RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh;
5. Keuangan RSUD adaiah semua Hak dan Kewajiban RSUD dalam menyelenggarakan Pemerintahan dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh dan sekitarnya yang dapat diniiai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban RSUD tersebut;
V
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Direktur Umum dan Keuangan Keuangan RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan BLUD ;
8. Satuan Keq'a Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD RSUD dr Adnaan Wd Payakumbuh;
9. Saldo Kas Minimal yang selanjutnya disingkat SKM, adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas BLUD RSUD dr Adnaan Wd Payakumbuh dalam rupiah, yang berfungsi untuk menj aga ketersediaan dana atas pengeluaran Rumah Sakit yang tidak terduga.
BAB II - MAXSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Penetapan Saldo Kas Minimal (SKM) dimaksud sebagai upaya menjaga saldo kas dan mengoptimalkan likuiditas keungan Rumah Sakit.
BAB II - MAXSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Penetapan Saldo Kas Minimal bertujuan untuk menjaga ketersediaan kas Rumah Sakit dalam melakukan pembayaran prograrn dan kegiatan Rumah Sakit dalam pelayanan kepada masyarakat;
BAB III - SALDO XAS MINIMAL Pasal 4
Pasal 4
- (1) Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan bertanggung jawab untuk membuat perencanaan arus kas dan menetapkan saldo kas minimal;
- (2) Saldo Kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000,- ( Enam Milyar Rupiah).
BAB III - SALDO XAS MINIMAL Pasal 4
Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Payakumbuh ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh ,Pada tanggal ll 0rro46* o k, y,$,ror, *orA PAYAKU MBUH,

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal tl c1{tQB€R zotc

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH L v BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 5A v