PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Nomor 2 Tahun 2017 tentang GARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR I⼣ TAHUN 2017 TENTAN G ALOKASI DANA BAGI HASIL PA」 AK PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017 KOTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : 1. Tambahan I,embaran Negar4 fiepublik Indqnesia Nornor
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tepggara parat dan Nusp Tsnggara Timur (t'epbaran Negara $epublik In4onesia Tahun 1e58 Nomqr llE, l6+e); I
Menetapkan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\; 2
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupate n lKota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. f
(
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran I barang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari pajak daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2Ol7 yang terdiri dari:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PKB;
- b. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH BBNKB;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PBBKB;
- d. Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBH PAP; dan
- e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat DBH PR.
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian Dana Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten lKota.
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.
Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
- a. Jenis DBH PP ke KabupatenlKota;
- b. Alokasi DBH PP dan Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kotu; I
- c. Tata cara penyaluran DBH PP dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota;
- d. Penganggaran dan penggunaan DBH PP dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.
BAB II - JENIS
Pasal 5
- (1) DBH PP kepada Kabupaten dan Kota terdiri dari :
- a. DBH PKB;
- c. DBH PBBKB;
- b. DBH BBNKB;
- d. DBH PAP; dan
- e. DBH PR.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2077 adala}l bantuan keuangan dalam rangka Penanganan Pasca Bencana Gempa Kabupaten Alor Tahun 2015.
ALOKASI PER KABUPATEN DAN KOTA Bagian Kesatu Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
BAB III - ALOKASI PER KABUPATEN DAN KOTA Bagian Kesatu Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
Pasal 6
- (1) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan presentase sebagai berikut :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan 7Oo/o (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 507o (iima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota.
- (2) Alokasi DBH PP per Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
BAB III - ALOKASI PER KABUPATEN DAN KOTA Bagian Kesatu Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
Pasal 7
Dalam rangka mendukung penanganan bencana akibat gempa Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (21, maka melalui APBD Provinsi Tahun Anggaran 2Ol7 diaiokasikan anggaran untuk membantu rumah-rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi pada Bulan November Tahun 2015.
Pasal 75
- bahwa ## BAB I Bagian Kesatu Pengertlan Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupate n lKota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. f
(
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran I barang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari pajak daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2Ol7 yang terdiri dari:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PKB;
- b. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH BBNKB;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PBBKB;
- d. Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBH PAP; dan
- e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat DBH PR.
Bagian Kedua Maksud, Tujuan dllr*"."g Lingkup Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian Dana Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten lKota.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
- a. Jenis DBH PP ke KabupatenlKota;
- b. Alokasi DBH PP dan Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kotu; I
- c. Tata cara penyaluran DBH PP dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota;
- d. Penganggaran dan penggunaan DBH PP dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.
- (1) DBH PP kepada Kabupaten dan Kota terdiri dari :
- a. DBH PKB;
- c. DBH PBBKB;
- b. DBH BBNKB;
- d. DBH PAP; dan
- e. DBH PR.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2077 adala}l bantuan keuangan dalam rangka Penanganan Pasca Bencana Gempa Kabupaten Alor Tahun 2015.
ALOKASI PER KABUPATEN DAN KOTA Bagian Kesatu Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
- (1) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan presentase sebagai berikut :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan 7Oo/o (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 507o (iima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota.
- (2) Alokasi DBH PP per Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
Dalam rangka mendukung penanganan bencana akibat gempa Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (21, maka melalui APBD Provinsi Tahun Anggaran 2Ol7 diaiokasikan anggaran untuk membantu rumah-rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi pada Bulan November Tahun 2015.
Alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB ry TATA CARA PENYALURAN Bagian Kesatu Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

## Pasal 9

- (1) DBH PP disalurkan ke Kabupaten/Kota setiap triwulan dan khusus triwulan IV hanya sampai bulan November sedangkan bulan Desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran DBH PP disalurkan ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. Penyaluran Triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 2Oo/o (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan;
- b. Penyaluran Triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan Il f
- c. Penyaluran Triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 75%o (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I dan II; dan
- d. Penyaluran Triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak sampai dengan bulan November dikurangi penyaluran Triwulan I, II dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan bulan Desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD atau APBD Perubahan, maka dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar target tersebut, dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara PD dan instansi terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Bagian Kedua Dana Bantuan Keuangan

## Pasal 1O

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setiap semester ke rekening Kas Pemerintah Kabupaten Alor sebesar 5O7o per semester.
- (2) Penyduran Bantuan Keuangan pada semester 2 akan dilakukan setelah diterimanya laporan realisasi semester 1 untuk penggunaan tahap I.
- (3) Pemerintah Kabupaten Alor wajib melaporkan pemanfaatan bantuan keuangan dimaksud dan mempertanggungiawabkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

## BAB V PEITGANGGARAN DAN PENGGUNAAN Bagian Kesatu Dana Bagi Hasil Pajak Provlnsi Pasal ll

- (1) Pendapatan DBH PP dianggarkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/ Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam DPA-PD terkait di tingkat Kabupaten f Kota.
- (2) Dafam rangka pencapaian sasaran bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum. f
- (4) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 5Oo/o (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (5) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada Permenkes Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan.
- (6) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran terdapat sisa penggunaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka sisa anggaran pajak rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada Tahun Anggaran berikutnya.

## Bagian Kedua

## Dana Bantuan Keuangan

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Kabupaten Alor dapat menganggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan melalui Perangkat Daerah teknis yang menangani pembangunan rumah dan bangunan fasilitas umum.
- (2) Penganggaran bantuan keuangan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pendapatan bantuan keuangan ini diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2Ol7 ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Alor harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2Ol7 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2OL7.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota baik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperluka". L
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengguna pajak rokok untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditujukan agar penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan moda dan sarana transportasi.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (21dan ayat (4) dilaksanakan melalui: a. advokasi dan sosialisasi; dan/ atau b. pemantauan dan evaluasi.

## BAB VII KETENTUA.IT PEITUTUP

## Pasd 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal I Januari 2O17.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di K pada tanggal

upang

レ´ 中 ⾃ し 2017

 t  q m  m t d q t a  f ︐ µ ︱ TE NGG

︱

FRANS LEBU


Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 0 *7r-tt

2017


SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NYSA TENGGARA TIMUR, M

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROヽ ■ NSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR α 2`

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

暇 降 L i ZttHUN盤了

- I.ALOKASI DANA BAGI HASIL PA」 AK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE- NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
- A.PA」AK KENDARAAN BERMOTOR(PKB)

| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
|------|-----------------------|-------------------|
| | Kota Kupang | 12.578.203.425 |
| 2. | Kabupaten Kupang | 2.737.907.418 |
| 3. | Sabu Raijua | 204.611.744 |
| 4. | Rote Ndao | 586.095.032 |
| 5. | Timor Tengah Selatan | 1.940.509.418 |
| 6. | Timor Tengah Utara | 1.444.064.998 |
| 7. | Belu | 3。 211.979。 277 |
| 8. | Alor | 826.455。 979 |
| 9。 | Flores Timur | 1.276.776.669 |
| 10. | Lembata | 767.666.077 |
|  P  ¡ | Sikka | 2.309.077.022 |
| 12. | Ende | 1.864.140.777 |
| 13. | Ngada | 1.120.190.970 |
| 14. | Nagekeo | 749.241.955 |
| 15。 | Manggarai | 2.663.245。 007 |
| 16。 | Manggarai Timur | 994。 993.636 |
| 17. | Manggarai Barat | 1.369.447.979 |
| 18. | Sumba Timur | 1.755.229.665 |
| 19. | Sumba Barat | 841.774.494 |
| 20。 | Sumba Barat Daya | 793.466.356 |
| 21. | Sumba Tengah | 183.181.653 |
| 22. | Malaka | 252.384.653 |

## B.BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR(BBNKB)

| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
|------|-----------------------|-------------------|
| | Kota Kupang | 16.626.541.500 |
| 2. | Kabupaten Kupang | 4.305.109.800 |
| 3. | Sabu Raijua | 389.918.700 |
| 4. | Rote Ndao | 963.369.000 |
| 5. | Timor Tengah Selatan | 3。 152.835。 300 |
| 6. | Timor Tengah Utara | 2.641.587.000 |
| 7. | Belu | 3。 985.112.100 |
| 8. | Alor | 1.511.678.700 |
| 9。 | Flores Timur | 1。 185.908.100 |
| 10. | Lembata | 867.398.700 |
|  P  ¡  P  ¡ | Sikka | 4.019.287.800 |
| 12. | Ende | 2.503.548.300 |
| 13. | Ngada | 827.399.700 |
| 14. | Nagekeo | 1.078.263.600 |


| NO | NAMA KABUPATENノ KOTA | JUMLAH |
|------|-------------------------|---------------|
| 15。 | Manggarai | 2.946.002.400 |
| 16. | Manggarai Timur | 1.400.297.700 |
| 17. | Manggarai Barat | 2.133.849,900 |
| 18. | Sumba Timur | 2.127.029.400 |
| 19。 | Sumba Barat | 984。 676.800 |
| 20. | Sumba Barat Daya | 800.469.000 |
| 21. | Sumba Tengah | 287.321.100 |
| 22. | Malaka | 660.147.000 |

## C.PA」AK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR(PBB¨ KB)

| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
|------|-----------------------|-----------------|
| | Kota Kupang | 23.870.000.000 |
| 2. | Kabupaten Kupang | 6。 720.000.000 |
| 3. | Sabu Raijua | 1.750.000.000 |
| 4. | Rote Ndao | 2.590.000.000 |
| 5. | Timor Tengah Selatan | 5.810.000.000 |
| 6. | Timor Tengah Utara | 4.900.000.000 |
| 7. | Belu | 6.510.000。 000 |
| 8. | Alor | 3.220.000,000 |
| 9。 | Flores Timur | 3.850.000.000 |
| 10. | Lembata | 2.030.000.000 |
| | Sikka | 6.510.000.000 |
| 12. | Ende | 5.250.000.000 |
| 13. | Ngada | 3.150.000.000 |
| 14. | Nagekeo | 2.660.000.000 |
| 15。 | Manggarai | 5。 880.000.000 |
| 16. | Manggarai Timur | 2.590.000.000 |
| 17. | Manggarai Barat | 3.780.000.000 |
| 18。 | Sumba Timur | 4.410.000.000 |
| 19. | Sumba Barat | 2.590.000.000 |
| 20. | Sumba Barat Daya | 2,730.000.000 |
| 21. | Sumba Tengah | 1.820.000.000 |
| 22. | Malaka | 2.380.000.000 |

## Do PA」AK AIR PERMUKAAN

ã 

| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
|------|-----------------------|---------------|
| | Kota Kupang | 2.618.182 |
| 2. | Kabupaten Kupang | 45.818.182 |
| 3. | Sabu Raijua | 2.218.182 |
| 4. | Rote Ndao | 4.218.182 |
| 5. | Timor Tengah Selatan | 11.818.182 |
| 6. | Timor Tengah Utara | 5.218.182 |
| 7. | Belu | 5。 818。 182 |
| 8. | Alor | 6.298.182 |
| 9. | Flores Timur | 9.818.182 |
| 10. | Lembata | 4.018.182 |

e 


| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
|------|-----------------------|--------------|
|  P  ¡  P  ¡ | Sikka | 5.538。 182 |
| 12. | Ende | 17.818.182 |
| 13. | Ngada | 13.878。 182 |
| 14. | Nagekeo | 6.218。 182 |
| 15. | Manggarai | 21.818.182 |
| 16. | Manggarai Timur | 3.818.182 |
| 17. | Manggarai Barat | 6.818.182 |
| 18. | Sumba Timur | 18.618.182 |
| 19。 | Sumba Barat | 1.818.182 |
| 20. | Sumba Barat Daya | 2.038.182 |
| 21. | Sumba Tengah | 1.818.182 |
| 22. | Malaka | 1.938.182 |

## E.PA」AK ROKOK

| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
|------|-----------------------|------------------|
| | Kota Kupang | 14.751.617.613 |
| 2. | Kabupaten Kupang | 13.085.716.960 |
| 3. | Sabu Raijua | 3.055.695.898 |
| 4. | Rote Ndao | 5.091.017.744 |
| 5. | Timor Tengah Selatan | 18.468.326.730 |
| 6. | Timor Tengah Utara | 9.710.188。 733 |
| 7. | Belu | 8。 210.046.384 |
| 8。 | Alor | 7.987。 767.866 |
| 9. | Flores Timur | 9.814.871.934 |
| 10. | Lembata | 5.086.027.171 |
| | Sikka | 12.584。 481.279 |
| 12. | Ende | 10.882.022.702 |
| 13. | Ngada | 6.065。 526.057 |
| 14. | Nagekeo | 5.513.830.142 |
| 15. | Manggarai | 12.505.741.134 |
| 16. | Manggarai Timur | 10。 740.504.322 |
| 17. | Manggarai Barat | 9.633,745。 836 |
| 18. | Sumba Timur | 9,700.405,627 |
| 19. | Sumba Barat | 4.748.410.976 |
| 20。 | Sumba Barat Daya | 12.306.276.662 |
| 21. | Sumba Tengah | 2.671.263.379 |
| 22. | Malaka | 6.886.514.852 |

 


H.ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN

ALOR TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | NAMA KABUPATEN | JUMLAH |
|------|------------------|---------------|
| ⼘ | | Alor | 2.000.000.000 |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,