KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 81 Tahun 2004 tentang PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN (berlaku 27 September 2004)
Pembukaan
Menimbang
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG
PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
-
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak;
- b. bahwa dalam rangka pemberian rumah tersebut kepada Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, dipandang perlu menetapkan pedoman pengadaan rumah tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
- diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/ Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA -2 -
Pasal 1
- (1) Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak.
- (2) Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden hanya berhak mendapatkan sumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebanyak 1 (satu) kali.
Pasal 2
Nilai pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setinggi-tingginya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Pasal 3
Pengadaan rumah kediaman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Sekretaris Negara.
Pasal 5
- (1) Pemberian rumah kepada masing-masing Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Negara.
- (2) Keputusan Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden;
- b. letak rumah;
- c. luas dan harga dari tanah dan bangunan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3 -
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 102.