Unknown Unknown Nomor 5J Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahanya, dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sintang, serta agar tercapai tertib administrasi, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dimaksud; - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang; - I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); · 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republ"k Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah deng � Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran N -· 2001 N egara Republik Indonesia Tahun . omor 134, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); an 4. Unctang-UndanQ .. 00621 00622 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Le b N R blik Indonesia Nomor 4286); m aran egara epu 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 201 o (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957));' 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46091 sebagaimana trlah diubah dengan Peratur � Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun. 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\_ Nomor 138, Tambahan Lembar N R blik Indonesia Nomor 4576); an egara epu 14. Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuan Nomor 58 Tahun 2005 tentaJ?g Indonesia Tah gan Daerah (Lembaran Negara Republik un 2005 N 1 Le baran Negara Republik 1 . omor 40, Tambahan m ndones1a Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah N Penyusunan D omor 65 Tahun 2005 tentang Pe � o?1an (Le b N an Penerapan Standar Pelayanan Mm1mal T mb;an egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, am an Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembmaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); · 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pela po ran Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Per (berlaku 1 Januari 2013)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURA.ff BUPATI SINTANG
NOMOR 5J TAHUN 2012
TENT ANG
pE'f'UNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG ·
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SINTANG,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahanya, dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sintang, serta agar tercapai tertib administrasi, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); ·
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republ"k Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah deng � Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran N -· 2001 N egara Republik Indonesia Tahun . omor 134, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); an
4. Unctang-UndanQ ..
00621
00622
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Le b N R blik Indonesia Nomor 4286); m aran egara epu
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 201 o (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957));'
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46091 sebagaimana trlah diubah dengan Peratur � Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun. 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\_ Nomor 138, Tambahan Lembar N R blik Indonesia Nomor 4576); an egara epu
14. Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuan Nomor 58 Tahun 2005 tentaJ?g Indonesia Tah gan Daerah (Lembaran Negara Republik un 2005 N 1 Le baran Negara Republik 1 . omor 40, Tambahan m ndones1a Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah N Penyusunan D omor 65 Tahun 2005 tentang Pe � o?1an (Le b N an Penerapan Standar Pelayanan Mm1mal T mb;an egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, am an Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembmaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ·
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pela po ran Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten \_Sin tang Nomor 1 j sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 20 07 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor l, Tambahan Lembarari Daerah Kabupaten Smtang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupateni Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabu aten Sintang Tahun \_2006 Nomor 26, Tambahan Lemb � an Daerah Kabupaten Smtang Nomor 25);
11. 24 p tu Daerah Kabupaten: Sintang Nomor 1 Tahun 2008 . era ran . tah K b at s· tan Pemenn 8 up en m I!. (Lernb tentang urusant Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambah a. ra.n Daerah Kabupa en . N an ah Kabupaten Sintang omor 1); Lembaran Daer . . .
25.Peraturan ...
Menetapkan:
00624
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 20 11 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
26. Peratu\_ran Kepala Lembag � Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Nomor 13 Tahun 20l2 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja � a Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekms Peraturan Presiden Nornor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang e-purchasing;
30. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang e-tendering.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG.
BAB I - Ketentuan Umum
Pasal 1
� alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 2· Daerah adalah Kabupaten Sintang.
3. Pem . gk enntah Daerah adalah Bupati dan Peran at Daerah sebagai unsur
- Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya � fam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945. I O
4. � enyelenggara Pemerintahan Daerah.
- S. p Upatj adaiah Bupati Sintang.
- � : � ran Perundang-Undangan adalah Peraturan tertu!is yang dibentuk oleh 1. p ega Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umu � ll&amp;Undangan adalah Penempatan Peraturan Perundang-Undangan �
- beraturan Supati Sintang adalah Peraturan Perundang-Undangan yan di 6 Uat oleh S . s· . g . p upan mtang. · ,
- ln;;:i � aga Negara Republik Indone\_sia, Tamb � an Lembaran Negara Repub � lnct es1a, Serita Acara Republik Indonesia, Tambahan Beritan N egara
8. An onesia, Lembaran Daerah dan Serita Daerah, . ' .
- engan Yan egang Kekuasaan Pengelolaan Keu � gan Daerah adalah Kepaia Daerah keJ1 karena jabatannya mempunyru ,kewenangan menyelenggarak uruhan pengelolaan keuangan da � rah. an
- � e &amp;!!aran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya d1sebut APBD da] Pe � cana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan da ah 9. a.tur � - 0 Pero. � · aerah. · ,
9.Pemegan
'"'D'!:ll'!:JI-- g.,.
1
- bat Pengelola Keuangan Daerah dalah 11. peJaaJa Satuan Kerja Perangkat Da Yang selanjutnya disingkat PPKD a l(eP lolaan APBD dan bertindak erah � ang mempunyai tugas melaksanakan penge aran an . sebagai Bendarawan Umum Daerah.
- an Kerja Perangkat Daerah . . . o. satu g1&lt;at daerah pada Yang selanJutnya disingkat SKPD adalah pe:aran/pengguna barang. pemenntah daerah selaku pengguna an.
- 12 pengguna Anggp y g selanJutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang · l(ewenangan engguna An � aran Kementerian/Lembaga/Satuan Ke � a perangl&lt;at Daerah atau PeJabat yang disamakan pada Institusi lam penggunaan APBN/ APBD.
- 14 \_ pejabat P � natausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adaJah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKP � -
- 13 l(uasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang . ditetapkan oleh PA untuk mengggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala oaerah untuk menggunakan APBD.
- JS. Pejabat Pembuat \_Konutmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah peJabat yang bertanggungiawab � tas p � laksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- l7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Umt Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Pemerintah lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- 16 \_ Pejabat Pelaks � a T � kn1s Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. .
18. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja/Tim untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan berang/jasa secara elektronik.
19. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/ jasa.
20. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
21. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
22. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorang yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
23. Pemilih Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
BAB II - Makasud Dan Tujuan
Pasal 2
- Ii) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini � dalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan pembangunan dan sebagai upaya untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan pernbangunan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan da � at diselenggarakan dengan efektif dan efisien.
- a terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- 121 T'uJuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk :
- b terciptanya tertib pelaksanaan penge!olaan ?arang daerah;
- c terciptanya tertib pelaksanaan fungs1-fungs1 pengurusan keuangan daerah;
- rniningkatkan efesiensi, efektivttas, transparansi dan akuntabilitas Pelaksanaan pembangunan; .
- � Pengendalian dan pengawasan p � l'.11&lt;sanaan pembangunan;
- rneningkatkan kinerja Satuan KeIJa Perangkat Daerah (SKPD) dalarn Pelaksanaan kegiatan; .
BAB III ...
- g rnewu· dk d an keseras1an, tepat waktu, tepat muru, tepat Ju an keterpa u , . . . sasaran, tertib administrasi dan disiplm anggaran.
�
BAB m - RUANG LINGKUP
Pasal 3
tingkUP yang dia � r daJam Peraturan ini, meliputi � uaflg bat Pengelola Kegiatan Pembangunan· '
- btaJcsanaan kegiatan pengadaan barang/] asa: pe . . . '
- peJa k · tan b a. petaJ&lt;sanaan e � a pem angunan;
- d c. gendalian a rmrustrasi pembangunan· � n . '
- e. � kanisme penggunaan dana sisa tender dan pekerjaan tambah kuran (CO);
- d · at-syarat pencairan dana kegiatan pembangunan;
- f. Masa pemeliharaan dan uang\_jaminan;
- ?· Monitoring dan evaluasi;
- g. Pengawasan pelaksana � kegiatan pembangunan;
- � -Mekanismen penyer � an kegiatan untuk kegiatan fisik dan loporan akhir l· untuk kegiatan non fisik;
.
- k StrUktur pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- l.. Contoh-contoh dan format.
BAB m - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Rincian ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 huruf a sampai dengan huruf I tercantum daJam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV PENUTUP

## Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar -� tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupau mi, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang pada tanggaJ 17 O•s•mlur 2012

� NTAffG,

MILTbN CROSBY

Diund

Pada :glean di Sintang

gga]

17

D•um11n

2012

�

AERAH

KABUPAT

't

'1.t HAJJ AHMAD

1',.

�

N SINTANG,'

.

l)AERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR

00626

13i2TAHUN

2012