PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 13 Tahun 2014 tentang BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 18 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pmerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor125, Tambahan) Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor4724);
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
1
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banuwangi Tahun 2013 Nomor 6).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang disingkat Baprowangi, adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Banyuwangi.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
6. Asosiasi kepariwisataan adalah perkumpulan dari organisasi pelaku kepariwisataan.
7. Asosiasi profesi kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
8. Asosiasi transportasi adalah perkumpulan pelaku kepariwisataan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau mempunyai bidang pekerjaan perjalanan/transportasi dengan kendaraan mobil, kapal laut atau pesawat terbang.
9. Pakar/akademisi kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan, pengaturan tata kerja dan pelaksanaan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar kegiatan yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara selektif, efisien dan akuntabel.
PEMBENTUKAN
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Baprowangi merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Baprowangi beranggotakan para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam:
- a. asosiasi kepariwisataan;
- b. asosiasi profesi kepariwisataan;
- c. asosiasi transportasi; dan
- d. pakar/akademisi kepariwisataan.
- (4) Para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelaku kepariwisataan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. mempunyai kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan dari perwakilan asosiasi/lembaga dan pakar/akademisi dibidang kepariwisataan atau yang terkait dengan promosi kepariwisataan.
- b. lokasi usaha/kegiatan berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Baprowangi mempunyai tugas:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi pada khususnya, dan kepariwisataan Indonesia pada umumnya;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan daerah;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- (3) Baprowangi mempunyai fungsi:
- a. Sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB V - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Struktur organisasi Baprowangi terdiri dari 2 unsur yaitu:
- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.
BAB V - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud Pada pasal 6 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri dari:
- a. wakil asosiasi kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi transportasi sebanyak 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Baprowangi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BAPROWANGI
Bagian Kesatu
Persyaratan
BAB VI - ANGGOTA BAPROWANGI
Pasal 8
Persyaratan anggota unsur penentu kebijakan adalah:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk wilayah Kabupaten Banyuwangi dan memiliki kegiatan /usaha di ruang lingkup sesuai dengan kegiatan/usaha asosiasi/lembaga yang diwakilinya;
- c. berkelakuan baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- f. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- g. bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya;
- h. memiliki komitmen memajukan pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
- i. memiliki pengalaman di bidang pemasaran wisata Kabupaten Banyuwangi;
- j. memiliki jaringan dengan komunitas kepariwisataan nasional maupun internasional;
- k. mampu mengakomodasi kepentingan pelaku wisata Kabupaten Banyuwangi;
- l. memiliki kemampuan menggali sumber dana;
- m. memiliki jiwa entrepreneur; dan
- n. memiliki kemampuan media relation.
Bagian Kedua
Pengangkatan
BAB VI - ANGGOTA BAPROWANGI
Pasal 9
- (1) Anggota unsur penentu kebijakan diangkat oleh Bupati atas usul masing-masing asosiasi dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Setiap asosiasi /lembaga mengusulkan paling banyak 2 (dua) orang calon keterwakilan dalam unsur penentu kebijakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Calon anggota unsur penentu kebijakan yang diusulkan oleh masingmasing asosiasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Pengajuan calon anggota unsur penentu kebijakan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing assosiasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
BAB VI - ANGGOTA BAPROWANGI
Pasal 10
- (1) Anggota unsur penentu kebijakan diberhentikan oleh Bupati atas usul ketua unsur penentu kebijakan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Anggota unsur penentu kebijakan diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatan sebagai anggota unsur penentu kebijakan;
- d. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
- e. ditarik kembali oleh masing-masing asosiasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yang diwakili:
- f. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
- g. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 6 (enam) bulan;
- h. melakukan tindakan yang merugikan Baprowangi;
- i. telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pengadilan; dan
- j. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - ANGGOTA BAPROWANGI
Pasal 11
- (1) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan sebelum masa jabatan berakhir, dapat dilakukan penggantian anggota antar waktu.
- (2) Calon pengganti anggota unsur penentu kebijakan berasal dari asosiasi/lembaga perwakilan dari unsur penentu kebijakan yang diberhentikan.
- (3) Anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati
BAB VI - ANGGOTA BAPROWANGI
Pasal 12
- (1) Bupati dalam mengangkat dan memberhentikan anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dibantu oleh tim yang dikoordinir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan beranggotakan ketua asosiasi dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dan tokoh kepariwisataan yang dipandang perlu.
- (2) Bupati
BAB VI - ANGGOTA BAPROWANGI
Pasal 13
Unsur pelaksana dibentuk oleh unsur penentu kebijakan untuk menjalankan tugas operasional Baprowangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - ANGGOTA BAPROWANGI
Pasal 14
- (1) Unsur pelaksana Baprowangi dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dibantu beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Baprowangi wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Baprowangi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Baprowangi.
TATA KERJA
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 15
- (1) Baprowangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
- (2) Baprowangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Baprowangi menyelenggarakan rapat secara berkala.
- (4) Baprowangi wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (5) Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- (6) Baprowangi wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
PENDANAAN
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 16
- (1) Bantuan dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat hibah, dari pemangku kepentingan, sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan untuk pembayaran gaji dan operasional kantor BAPROWANGI.
- (3) Pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Kabupaten.
- (4) Pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud paada ayat (3) harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan non-APBD wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada masyarakat.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Juni 2014

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI, ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Juni 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 13