PERATURAN DAERAH MA Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEGIATAN PEMBANGUNAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK (berlaku 5 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa Barat sudah tertuang Pasaman Barat Tahun 2016 percepatan pembangunan di kabupaten Pasa didalam Visi dan Misi Kab -2021; man upaten
- b. bahwa kegiatan Pembangunan huruf a, agar sesuai dengan rencana pembangunannya, maka perlu dilakukan pengkajian baik dari aspek teknis maupun penganggaran kontrak tahun jamak; sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan melalui
- c. bahwa kegiatan se dan huruf b pendanaan, pencapaian kinerja yang diharapkan, dan jaminan bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu pada kaedah berlaku dalam pengelolaan keuangan pedoman pe pemerintah, bagaimana dimaksud dalam huruf a , membutuhkan kesinambungan, ketersediaan laksanaan pengadaan barang/jasa -kaedah yang daerah dan
- d. bahwa huruf Peraturan Daerah tentang Kegiatan Pembangunan Kontrak Tahun Jamak. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a, huruf b dan huruf c, perlu me netapkan dengan
- 1. Pasal 18 ayat Indonesia Tahun (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945;
2. Undang Pembentukan Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 -Undang Nomor 38 Tahun 2003 Kabupaten Dhamasraya Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik ); tentang di Propinsi Indonesia
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaam barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK.
BAB 1
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasaman Barat;
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uangtermasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan denganhak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yangmeliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
9. Kontrak Induk adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu;
10. Kontrak Tahunan adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun;
11. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak;
12. Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak adalah Dana yang disediakan atau disisihkan atas penerimaan daerah yang penggunaannya dibatasi untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang dana maupun kegiatannya tidak dapat dilaksanakan atau dibebankan dalam satu tahun anggaran.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
- (1) Pelaksanaan kegiatan melalui kontrak tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan, kepastian atas ketersediaan pendanaan, dan pencapaian kinerja yang diharapkan, dengan tetap mengacu pada kaidah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong percepatan Pembangunan yang representatif, efesiensi dan efektifitas anggaran daerah melalui beberapa kegiatan pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
JENIS, PENGUSULAN, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA KEGIATAN Bagian Pertama Jenis Kegiatan
BAB III
Pasal 3
Jenis kegiatan dalam kontrak tahun jamak adalah kegiatan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan ketegori sebagai berikut:
- a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas ) bulan , dan
- b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran meliputi;
1. Penyediaan makanan dan obat-obatan dibidang kesehatan dan pendidikan
2. Penanaman benih/bibit;
3. Penghijauan;
4. Pelayanan perintis laut dan udara;
5. Pelayanan pembuangan sampah seperti pengadaan BBM truck sampah, sewa alat berat di TPA sampah
6. Pengadaan jasa cleaning Service.
Bagian Kedua
Pengusulan
BAB III
Pasal 4
- (1) Organisasi Perangkat Daerah mengusulkan kegiatan tahun jamak kepada Bupati dan ditembuskan kepada:
- a. Ketua DPRD;
- b. Sekretaris Daerah, dan
- c. Kepala Badan Perencanaan
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Term Of Reference (TOR) Kerangka Acuan Kerja
Jangka Waktu Pelaksanaan
BAB III
Pasal 5
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
Bagian Ketiga
Sumber dana
BAB III
Pasal 6
- (1) Kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Sumber Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun dari dana Bantuan
- (3) Penganggaran kontrak tahun jamak untuk kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
BAB III
Pasal 7
- (1) Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaan anggaran tahun jamak dituangkan secara tersendiri dengan Peraturan Bupati kecuali kegiatan tahun jamak yang memerlukan dana cadangan wajib dibuatkan Peraturan Daerah tersendiri dan rancangannya diajukan bersamaan dengan pembahasan APBD
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut untuk beberapa tahun anggaran.
BAB III
Pasal 8
Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, OPD penanggung jawab kegiatan melakukan perhitungan dan pengkajian terhadap plafon harga pekerjaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan melibatkan lembaga independen dan/atau konsultan Perencanaan.
BAB III
Pasal 9
- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak didasarkan atas kontrak induk dan kontrak tahunan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah;
- (2) Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan kegiatansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memaksimalkan penyediaanpaket-paket pekerjaan untuk usaha kecil menengah dan koperasi.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10
Pasal 10
- (1) Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 25 Agustus 2017

Penandatangan: BUPATI PASAMAN BARAT, Dto SYAHIRAN

Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 25 Agustus 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, Dto MANUS HANDRI No Pejabat 1 2 3 Sekda Asisten I Kabag Hukum 4 Kasubag Per-uu-an LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/64/2017). Tanggal Paraf