KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 68 Tahun 2003 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN (berlaku 26 Agustus 2003)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2003 TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, dipandang perlu memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Menetapkan:
Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Pengairan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Jalan dan Jembatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Penyehatan Lingkungan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, diberikan Tunjangan Teknik Pengairan setiap bulan.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, diberikan Tunjangan Teknik Jalan dan Jembatan setiap bulan.
- (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, diberikan Tunjangan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan setiap bulan.
- (4) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, diberikan Tunjangan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan setiap bulan.
Pasal 3
- (1) Besarnya Tunjangan Teknik Pengairan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2) Besarnya Tunjangan Teknik Jalan dan Jembatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.
- (3) Besarnya Tunjangan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.

- (4) Besarnya Tunjangan Teknik Penyehatan Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Pemberian Tunjangan Teknik Pengairan, Tunjangan Teknik Jalan dan Jembatan, Tunjangan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Tunjangan Teknik Penyehatan Lingkungan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masingmasing.

## Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

## SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Ttd.

Edy Sudibyo

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 68 Tahun 2003

TANGGAL : 26 Agustus 2003

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN

| No | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESAR TUNJANGAN | BESAR TUNJANGAN |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | Teknik Pengairan Ahli | Teknik Pengairan Utama Teknik Pengairan Madya Teknik Pengairan Muda | Rp | 800.000,00 |
| | | | Rp | 600.000,00 |
| | | | Rp | 400.000,00 |
| | | Teknik Pengairan Pertama | Rp | 200.000,00 |
| 2 | Teknik Pengairan Terampil | Teknik Pengairan Penyelia Teknik Pengairan Pelaksana Lanjutan Teknik Pengairan | Rp Rp Rp | 225.000,00 175.000,00 |
| | | Pelaksana | | 125.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

## SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundangundangan II Ttd.

Edy Sudibyo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 68 Tahun 2003

TANGGAL : 26 Agustus 2003

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

| No | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESAR TUNJANGAN |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli | Teknik Jalan dan Jembatan Utama Teknik Jalan dan Jembatan Madya Teknik Jalan dan Jembatan Muda Teknik Jalan dan Jembatan Pertama | Rp 800.000,00 Rp 600.000,00 Rp 400.000,00 Rp 200.000,00 |
| 2 | Teknik Jalan dan Jembatan Terampil | Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana | Rp 225.000,00 Rp 175.000,00 Rp 125.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundangundangan II Ttd.

Edy Sudibyo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

## LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 68 Tahun 2003

TANGGAL : 26 Agustus 2003

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

| No | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESAR TUNJANGAN | BESAR TUNJANGAN |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | Rp Rp Rp Rp | 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 |
| 2 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Lanjutan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana | Rp Rp Rp | 225.000,00 175.000,00 125.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Ttd.

Edy Sudibyo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

## LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 68 Tahun 2003

TANGGAL : 26 Agustus 2003

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

| No | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESAR TUNJANGAN |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli | Teknik Penyehatan Lingkungan Utama Teknik Penyehatan Lingkungan Madya Teknik Penyehatan Lingkungan Muda Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama | Rp 800.000,00 Rp 600.000,00 Rp 400.000,00 Rp 200.000,00 |
| 2 | Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil | Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana | Rp 225.000,00 Rp 175.000,00 Rp 125.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

## SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Ttd.

Edy Sudibyo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI