PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 66 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 1 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
`
`
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
`
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trengggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15 );
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
`
Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 57);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola
`
Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Pasal 2
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
- a. pemberian dan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS;
- b. prosedur dan tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan; dan
- c. pembiayaan.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 4
- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS berupa tunjangan peningkatan kesejahteraan umum.
`
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga PNS Pemerintah Daerah yang pembayaran gajinya masih menjadi tanggungan Pemerintah Daerah lain.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 5
- (1) Tambahan Penghasilan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2016.
- (2) Bagi PNS penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Tambahan Penghasilan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 6
- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran per bulan sebagai berikut :
2. a Eselon II.a sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. b Eselon II.b sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. c Eselon III.a sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. d Eselon III.b sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. e Eselon IV.a sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
7. f Eselon IV.b sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
`
- g Eselon V.a sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- h Staf sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- i Pejabat fungsional khusus:
1. golongan IV sebesar RP350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. golongan III sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
3. golongan II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi apabila PNS tidak masuk kerja selain melaksanakan tugas kedinasan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dikurangi 5% (lima persen) apabila tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari kerja; dan
- b. dikurangi 50% (lima puluh persen) apabila tidak masuk kerja dalam 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 7
Pemberian Tambahan Penghasilan dikecualikan bagi :
- a PNS yang telah menerima Tambahan Penghasilan ## BAB V
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 8
- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan setelah bulan berjalan.
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 9
Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PNS golongan I dan golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
- b. PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 21
- a. PNS golongan I dan golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
- b. PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi dengan:
- a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Penghasilan;
- b. daftar penerimaan Tambahan Penghasilan;
- c. rekapitulasi penerimaan Tambahan Penghasilan;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- e. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) Format daftar penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum
`
dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Format rekapitulasi penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

SPM-LS Tambahan Penghasilan diajukan ke Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan :

- a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Penghasilan;
- b. daftar penerimaan Tambahan Penghasilan;
- c. rekapitulasi penerimaan Tambahan Penghasilan;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- e. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

## BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD ttd JARIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 66 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


`