PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUANARU Nomor 40 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN -DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUANARU NOMOR Sy TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN -DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU.
- a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat: |
- b. bahwa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan pungutan Pemerintah Daerah atas penyediaan fasilitas pasar grosirdan/atau pertokoan,
Ta
- c: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang ' Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor 4350),
- Mengingat : Indonesia Tahun 1945:
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Ndmor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844):
'
- UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemeritah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Notmort 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), | 4
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234): 6
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5. 5049):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578): 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737), 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 9
11. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan.Aru,
10. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Aru,
12. Peratuaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pasar grosir dan /atau Pertokoan dan retribusi tempat pelelangan.
14. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM &amp; HAM/III/14 tanggal 25 Maret 2014 perihal. Pemberian Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru,
13. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014.
3.
-
3
"4
11.
3
|
2
|
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.
|
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
|
1. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi ' adalah pembayaran atas pelayanan pentedian fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasiitas pasar/pertokoari yang dikontrakan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelolah oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar dan pihak swasta, h
2. 3: Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang, | |
4. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan/ disediakan oleh Pemerintah Daerah,
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya,
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Aru,
7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan,
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi "diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang,
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, |
11. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB atau terhadap pemotorgan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 11
ak
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemeriritah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : |
- b. pertokoan.
- a. pasar grosir berbagai jenis barang, dan
- (2) Penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyedian fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, pihak swasta dan BUMD, termasuk Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
3. (ah Dikecualikan objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan,
4. "dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 6
Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan Jatau pertokoan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 7
Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.
.
Cc
(9
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB Ill - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur
BAB Ill - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur
BAB Ill - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11
- (1) Tarif Retribusi Pasar Grosir darf/atau Pertokoan digolongkan
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 12
| LOKASI | JENIS BANGUNAN | | LUAS | TARIF |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pasar Lantai I | a. Los |..- Semi permanen - Permanen b. Kios - Semi permanen - Perrianen | 1m? 1m? | 1m? 1m? 1 m? | : | Rp. 15.000,-/bulan | Rp. 20.000,-/bulan | Rp. 25.000,-/bulan | Rp. 50.000,-/bulan Rp. 15.900,- /bulan |
| 2. Pasar Lantai II | Cc. Pelataran Kios Permanen | 1 m | | RP. 25.000,-/bulan |
| 3. Pertokoan | | 1m? | |Rp. 35.000,-/bulan |
- tarif
Retribusi Tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :
- 5 ternak
- hasil bumi C
- a. pelelangan ikan
: 596 dari hasil pelelangan,
: 505 dari hasil ternak, dan
154 dari hasil bumi.
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 13
- 1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali. (1
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 14
Re tribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan yang terutang dipungut di wilayah daerah.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
:
- 3) Dokumen lain yang dipersamakari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang : dipersamakan.
|
:
|
:
:
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 24 (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari -sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD. :
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- 4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah,
BAB X - TATA CARA PENAGIHAN |
Pasal 18
- Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (L
- Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 3)
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. | Kan (2)
|
|
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
- Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (1
- Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (2) a Ti h
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui. dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 3
- Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (4)
- Perigembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (S)
- Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 24 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. | (6)
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : (1
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi:
- b. Masa retribusi:
- c. Besarnya kelebihan pembayaran: dan
- 'd. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- 3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayaran Kelebihan Retribusi. (1
- Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemitidahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. (2)
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22
- Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. : (1
- Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tmermperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (2)
- Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. : 4)
- Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi. (3)
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi tnelakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
2. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : (2)
- a. diterbitkan surat teguran: atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
5. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan. belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 4
6. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 3)
7. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. (S5)
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24
- Piutang Retribusi yang tidak mungkiri ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (1
- Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2)
- Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur (3) dengan Peraturan Daerah.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Dobo pada tanggal IT BUPATI KEPULAUAN ARU n besumber Ho PARAF KOORDINASI SEKDA KaDINAS |' 5

Penetapan: Diundangkan di Dobo 12 KABUpS tanggai ARIS DAERAH KEPULAUAN ARU ETDA UNIPLAITA BERITA DAERAH KEPULAUAN ARU TAHUN 20 NOMOR SU

Distribusi: SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR &amp;U TAHUN
TENTANG
## RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
## UMUM 1.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan berdasarkan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mendorong daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijaksanaan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara sebagai Negara Kesatuan.
Bahwa penyelenggaraan Otonomi Daefah secara proporsional dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah yang bertumpu pada kemandirian daerah menuntut kemampuan Daerah untuk dapat mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan kewenangan yang diberikan juga melahirkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mehingkatkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat yang dalam pelaksanaannya membutuhkan atau perlu ditopang dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai.
Dengan demikian maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan upaya peningkatan pendapatan Daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan Daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu. sumber pendapatan daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang perlu dikelola secara optimal guna dapat meningkatkan pendapatan daerah.
## PASAL DEMI PASAL H
Pasai 1 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
| Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) | Ayat (3) Cukup jelas. ' Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. . Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. | Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Pi 1 1 1 | ! Fr. -# A H3 eI g ik 'd 'h '$ ' pa 1 3 £ ig: t Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas | Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas. Ayat (2) Cukup jelas. | Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. | ' Cukupjelas. Ayat (X)
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas,
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) - Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. . Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. N Hn " N Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. | | Cukup jelas. Ayat (3) .
PENJELASAN
Pasal 21
Ayat (1) | Ayat (2) Cukup jelas. . Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. | Cukup jelas Ayat (3) - Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas. TAMBAHAN BERITA DAERAH KEPULAUAN ARU NOMOR | $