PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 16 Tahun 2009 tentang TAMBAHAN MODAL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PADA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2009 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 16 TAHUN 2009 WALIKOTA MAKASSAR PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 16 TAHUN 2009 T E N T A N G TAMBAHAN MODAL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PADA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :a.
bahwa untuk membantu kegiatan operasional Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki prospek yang baik sesuai dengan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah tersebut maka Pemerintah Kota Makassar bermaksud untuk memberikan tambahan modal pada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tambahan Modal Pemerintah Kota Makassar Pada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupatenkabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 20 Tahun 1999 Seri D Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Dan
WALIKOTA MAKASSAR
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG TAMBAHAN MODAL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PADA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Perusahaan daerah adalah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar;
6. Tambahan modal adalah modal yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar.;
7. Deviden adalah Bagian laba yang menjadi hak bagi Pemerintah Kota Makassar.
8. Neraca adalah Posisi keuangan suatu entitas yang menggambarkan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
JUMLAH DAN SUMBER DANA TAMBAHAN MODAL
BAB II - JUMLAH DAN SUMBER DANA TAMBAHAN MODAL
Pasal 2
- (1) Jumlah dana tambahan modal ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk Tahun Anggaran 2009 dianggarkan pada Perubahan APBD sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Untuk Tahun Anggaran 2010 dianggarkan pada APBD sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).
PENCATATAN, PENGAKUAN DAN PELAPORAN PERKEMBANGAN TAMBAHAN MODAL
BAB III - PENCATATAN, PENGAKUAN DAN PELAPORAN PERKEMBANGAN TAMBAHAN MODAL
Pasal 3
- (1) Tambahan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dicatat dan diakui sebagai tambahan modal bagi Perusahaan Daerah pada Neraca Perusahaan Daerah;
- (2) Modal Pemerintah Kota pada Perusahaan Daerah sampai dengan posisi 31 Desember 2008 dalam bentuk ekuitas dana sebesar Rp. 4.168.451.514 (empat Milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah);
- (3) Perkembangan posisi keuangan (Neraca) Perusahaan Daerah setiap tahunnya wajib di sampaikan kepada Pemerintah Kota.
BAB IV - DEVIDEN
Pasal 4
- (1) Tambahan modal Pemerintah Kota pada Perusahaan Daerah ini akan menimbulkan hak bagi Pemerintah Kota berupa deviden dan kewajiban menyetorkan deviden bagi Perusahaan Daerah;
- (2) Besarnya deviden yang menjadi hak Pemerintah Kota dihitung ## BAB V KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - DEVIDEN
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - DEVIDEN
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Penetapan: Ditetapkan di Makassar pada tanggal

Penandatangan: WALIKOTA MAKASSAR, H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Penetapan: Diundangkan di Makassar pada tanggal

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, ## H. M. ANIS ZAKARIA KAMA LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR TAHUN 2009