UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 1959 tentang POS (berlaku 14 Maret 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa "Postordonnantie 1935" (Staatsblad 1934 No. 720), sebagaimana sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 30 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 75) dalam beberapa hal tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tata-negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan itu "Postordonnantie 1935" perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang baru;
Mengingat : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
- A. Mencabut "Postordonnantie 1935" (Staatsbald 1934 No. 720), sebagaimana sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang No. 30 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 75).
- B. Menetapkan "Undang-undang tentang Pos".
Pasal 1
Penyelenggaraan dinas Pos.
1. Dalam Negara Republik Indonesia Dinas Pos dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, selanjutnya disebut Jawatan P.T.T.
2. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan pekerjaan-pekerjaan apa termasuk Dinas Pos.
Pasal 2
Monopoli.
1. Selain dari Jawatan P.T.T., siapapun juga tidak berwenang menyelenggarakan pengangkutan surat atau kartupos dengan memungut biaya.
2. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan pengecualianpengecualian atas ketentuan pada ayat 1.
Pasal 3
Pengangkutan pos.
1. Setiap pengusaha pengangkutan umum di darat, laut dan udara wajib menyelenggarakan pengangkutan pos yang diserahkan kepadanya oleh Jawatan P.T.T.
2. Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan syaratsyarat yang berhubungan dengan pengangkutan pos yang harus dipenuhi oleh nakhoda kapal, sebelum ia berangkat dari atau pada waktu ia tiba disesuatu pelabuhan Indonesia.
3. Kewajiban pengangkutan pos sebagaimana termaksud dalam ayat 2 dibebankan juga kepada nakhoda-nakhoda kapal yang digerakkan oleh uap atau motor yang khusus untuk sungai-sungai dan perairan dalam dan yang besar kotornya pling sedikit 20 meter-kubik. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap nakhoda kapal perang.
4. Pengusaha bertanggungjawab atas keselamatan pos yang dirahkan kepadanya untuk diangkut.
4. Tanggungjawab ini adalah hanya terhadap negara dan terbatas sampai jumlah uang ganti-kerugian yang menurut peraturanperaturan yang berlaku harus dibayar oleh Jawatan P.T.T.
5. Biaya pengangkutan pos dengan semua jenis alat angkutan ditetapkan dengan atau kuasa Peraturan Pemerintah.
Pasal 4
Hak milik atas kiriman pos.
1. Selama belum diserahkan kepada sialamat, kiriman pos tetap merupakan milik pengirim.
2. Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturanperaturan tentang:
- a. cara-cara meminta kembali atau mengubah alamat kiriman pos oleh pengirim;
- b. cara-cara mengerjakan kiriman pos yang ditolak oleh sialamat atau buntu karena sebab lain, dengan ketentuan bahwa pembukaan surat-surat buntu hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Pusat Jawatan P.T.T.;
- c. apa yang diartikan dengan kiriman pos.
3. Penyitaan kiriman pos yang berada di dalam Jawatan P.T.T. tidak diperkenankan, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal 13 dari Undang-undang ini dan peraturan-peraturan lain.
Pasal 5
Tanggung-jawab terhadap pengirim
1. Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturanperaturan tentang pemberian ganti-kerugian dengan mengambil sebagai dasar ketetapan-ketetapan yang bersangkutan dalam Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya.
2. Mengenai ganti-kerugian yang tersebut dalam ayat 1, Negara hanya bertanggung-jawab terhadap pengirim.
3. Untuk kerugian yang tidak langsung atau keuntungan yang tidak didapat, yang disebabkan oleh sesuatu kesalahan dalam penyelenggaraan dinas Pos, begitu pula jika kerugian diakibatkan oleh sebab kabar tidak diberikan ganti-kerugian.
Pasal 6
Porto, bea dan ukuran kiriman pos.
Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan:
- a. porto-porto dan bea-bea kiriman pos dalam dan luar negeri, dengan ketentuan bahwa porto dan bea dalam negeri tidak akan melebihi porto dan bea luar negeri;
- b. batas-batas dari ukuran, berat dan isi kiriman pos.
Pasal 7
Bebas porto.
Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturanperaturan yang berhubungan dengan kebebasan porto-yang mengenai dinas-dinas pemerintahan dan yang mengenai kepentingan umum.
Pasal 8
Hubungan pos internasional.
Peraturan-peraturan tentang hubungan pos internasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan
Pasal 9
Larangan-larangan.
Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan jenis bendabenda yang pengirimannya melalui Pos dilarang.
Pasal 10
Urusan-urusan lain.
Dengan
Pasal 11
Peraturan hukuman.
1. Dihukum dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah:
- a. barangsiapa melanggar wewenang yang dimaksud dalam pasal
- b. setiap pengusaha pengangkutan atau nahkoda kapal yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal 3, ayat 1 dan 2 .
- c. pengiriman dari kiriman pos berisi benda-benda yang termasuk larangan-larangan yang dimaksud dalam pasal 9, yang telah memberikan perincian yang tidak benar mengenai isinya;
- d. barangsiapa mempergunakan kebebasan porto di luar wewenang yang telah diberikan padanya.
2. Jika sesuatu pelanggaran yang disebut pada ayat 1 diulang di dalam masa dua tahun sesudah suatu hukuman yang lebih dahulu diberikan pada yang bersalah karena pelanggaran yang sama mendapat kekuatan sah maka hukuman kurungan dapat ditambah dengan sepertiga dan denda dengan separohnya.
3. Peraturan Pemerintah yang ditetapkan atas kuasa atau untuk menyelenggarakan Undang-undang ini, dapat mengancam hukuman yang tidak melebihi hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
4. Jika perbuatan pidana dilakukan oleh atau atas tanggungjawab sesuatu badan hukum, maka tuntutan dilakukan terhadap dan hukuman diberikan pada para anggauta pengurus, kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa perbuatan itu tidak disebabkan oleh kesalahan mereka.
5. Perbuatan-perbuatan pidana yang disebut dalam Undang- undang ini dianggap sebagai pelanggaran.
Pasal 13
Tanggung-jawab terhadap pengirim
1. Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturanperaturan tentang pemberian ganti-kerugian dengan mengambil sebagai dasar ketetapan-ketetapan yang bersangkutan dalam Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya.
2. Mengenai ganti-kerugian yang tersebut dalam ayat 1, Negara hanya bertanggung-jawab terhadap pengirim.
3. Untuk kerugian yang tidak langsung atau keuntungan yang tidak didapat, yang disebabkan oleh sesuatu kesalahan dalam penyelenggaraan dinas Pos, begitu pula jika kerugian diakibatkan oleh sebab kabar tidak diberikan ganti-kerugian.
Porto, bea dan ukuran kiriman pos.
Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan:
- a. porto-porto dan bea-bea kiriman pos dalam dan luar negeri, dengan ketentuan bahwa porto dan bea dalam negeri tidak akan melebihi porto dan bea luar negeri;
- b. batas-batas dari ukuran, berat dan isi kiriman pos.
Bebas porto.
Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturanperaturan yang berhubungan dengan kebebasan porto-yang mengenai dinas-dinas pemerintahan dan yang mengenai kepentingan umum.
Hubungan pos internasional.
Peraturan-peraturan tentang hubungan pos internasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan
Larangan-larangan.
Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan jenis bendabenda yang pengirimannya melalui Pos dilarang.
Urusan-urusan lain.
Dengan
Peraturan hukuman.
1. Dihukum dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah:
- a. barangsiapa melanggar wewenang yang dimaksud dalam pasal
- b. setiap pengusaha pengangkutan atau nahkoda kapal yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal 3, ayat 1 dan 2 .
- c. pengiriman dari kiriman pos berisi benda-benda yang termasuk larangan-larangan yang dimaksud dalam pasal 9, yang telah memberikan perincian yang tidak benar mengenai isinya;
- d. barangsiapa mempergunakan kebebasan porto di luar wewenang yang telah diberikan padanya.
2. Jika sesuatu pelanggaran yang disebut pada ayat 1 diulang di dalam masa dua tahun sesudah suatu hukuman yang lebih dahulu diberikan pada yang bersalah karena pelanggaran yang sama mendapat kekuatan sah maka hukuman kurungan dapat ditambah dengan sepertiga dan denda dengan separohnya.
3. Peraturan Pemerintah yang ditetapkan atas kuasa atau untuk menyelenggarakan Undang-undang ini, dapat mengancam hukuman yang tidak melebihi hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
4. Jika perbuatan pidana dilakukan oleh atau atas tanggungjawab sesuatu badan hukum, maka tuntutan dilakukan terhadap dan hukuman diberikan pada para anggauta pengurus, kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa perbuatan itu tidak disebabkan oleh kesalahan mereka.
5. Perbuatan-perbuatan pidana yang disebut dalam Undang- undang ini dianggap sebagai pelanggaran.
Tanggung-jawab dari pengirim.
Barangsiapa melakukan pelanggaran termaksud dalam pasal 11, ayat 1 sub c maka selain diancam dengan hukuman, ia diwajibkan pula membayar ganti-kerugian dalam hal pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi Negara.
Pegawai-pegawai pengusut tindak-pidana.
1. Selain pegawai-pegawai yang bertugas mengusut perbuatan pidana, pengusutan atas pelanggaran Undang-undang ini serta peraturanperaturan penyelenggaraannya dapat dilakukan juga oleh pegawaipegawai Jawatan P.T.T. dan Jawatan Bea dan Cukai.
.
2. Untuk pengusutan itu mereka boleh menahan dan menggeledah alatalat angkutan yang diduga dipergunakan untuk pelanggaran itu serta menyita kiriman pos-kiriman pos yang bersangkutan, tetapi hanya sesudah mereka mendapat perintah dari pihak penguasa yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pengusutan itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
Ketentuan-ketentuan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan Undang-undang ini.
Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan segala sesuatu yang perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan Undang-undang ini.
Pasal 15
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pos" dan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
...
Diundangkan pada tanggal 14 Maret 1959.
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM
Menteri Perhubungan, ttd
SUKARDAN.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negra Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 9 Maret 1959. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1959
tentang
POS.
## I.UMUM.
1. Hingga kini Dinas Pos masih bekerja atas dasar peraturan-peraturan dari zaman penjajahan yang disana-sini telah diubah, dicabut atau ditambah, sesuai dengan konstellasi kenegaraan baru: selanjutnya beberapa perubahan telah terjadi berhubung dengan peraturan-peraturan internasional baru yang ditetapkan oleh Kongres Union Postale Universelle ke-XVIII di Brussel dalam tahun 1952.
Peraturan-peraturan itu adalah sebagai berikut :
- a. Postordonnantie 1935 (Staatsblad 1934 - No. 720 ) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 30 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 75);
- b. Postverordening 1935 (Staatsblad 1934 No. 721) sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir sekali dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 45);
- c. Postbesluit Dienststukken 1935 (Staatsblad 1934 No. 722);
- d. Internationaal Postbesluit 1948 (Staatsblad 1949 No. 75);
- e. Intemationale Postverordening 1948 (Staatsblad 1949 No. 76);
- f. Akte-akte Brussel 1952 yang telah disahkan dengan Undang-undang No.25 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 79).
Akte-akte ini ialah Convention Postale Universelle, Arrangement concernant les lettres et les boltes avee valeur declaree, Arrangement concernant les colis postaux Arrangement concemant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, Arrangement concemant les virements postaux, Arrangement concemant les envois contre reboursement dan Arrangement concemant les recouvrements, serta Reglements dari arrangement-arrangement tersebut.
2. Peraturan-peraturan lama seperti dimaksud diatas perlu dibaharui, bukan saja untuk menyesuaikan bentuk dan isinya dengan konstellasi kenegaraan yang baru, melainkan juga untuk khususnya dilapangan Pos - mengadakan pembagian yang lebih praktis antara pekerjaan-pekerjaan perundang-undangan dan penyelenggaraan.
3. Maka, berbeda dengan Postordonnantie yang memuat soal- soal detail yang kecilkecil, Undang-undang Pos ini hanya memuat soal-soal pokok, yang sedikit sekali memerlukan perubahan.
Pula terutama memuat hal-hal yang harus ditetapkan dengan Undang-undang, karena mengenai hubungan yang mengikat dan memaksa terhadap rakyat dan masyarakat, seperti monopoli Pos, kewajiban-kewajiban mengangkut Pos, bebas porto, peraturan hukuman dan lain sebagainya.
Wewenang untuk mengatur hal-hal teknis postal dan detail yang merupakan peraturan penyelenggara Undang-undang Pos, didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Halhal ringan yang sering memerlukan perubahan cepat-cepat, seperti misalnya beaudara, penetapannya dapat dikuasakan kepada Direktur Jenderal P.T.T., sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara
PENJELASAN
Pasal 1
. Ayat 1: Dalam ayat ini diletakkan pemberian wewenang kepada Jawatan P.T.T. oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan Dinas Pos.
PENJELASAN
Pasal 2
. Ayat 1: Monopoli angkutan .urat dan kartupos oleh Jawatan P.T.T. terdapat disemua Negara diseluruh dunia.
PENJELASAN
Pasal 3
. Ayat 1:
PENJELASAN
Pasal 98
dan 99. Tujuan dari susunan baru ini ialah : - a. Undang-undang tidak terlampau panjang dan hanya memuat soal-soal pokok, sehingga tidak akan sering memerlukan perubahan; - b. Soal-soal teknis postal dan detail dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah sehingga perubahan-perubahan dapat dilaksanakan lebih cepat daripada perubahan Undang-undang; - c. Soal-soal yang lebih kecil lagi dan yang perubahannya memerlukan gerak cepat, diserahkan kepada Direktur Jenderal P.T.T. ## II. PASAL DEMI PASAL.