Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2008 tentang PEITAITGGUL/IITGAN BEITCA"ITA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa kondisi Kabupaten Pamekasan termasuk d.aerah rawan bencana, seperti tanah longsor, angin ribut/puting beliung, kekeringan, kebakaran, banjir, gempa bumi, abrasi laut, wabah penyakit, dan sebagainya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hunrf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka penanggulangan bencana bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat dari €Lncannan, risiko, dan dampak bencana secara terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8441;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7231;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 6.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 7.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2AA8 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8281; 8.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8291; 9.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOB tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 10.
7. 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata- Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 13.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari Dana Kepada Pihak Asing; L2.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; L4.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor O3 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 15.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor O2 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Umum Pengkqiian Risiko Bencana; 1.6.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2}rc tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur; t7.
Menetapkan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun zAn tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DElryAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.
BAB I - KETEI{TUAIT T'MUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
5. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pemerintatr Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pamekasan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
7. Bencana adalah peristiwa ata.u rangkaian peristiwa yang mengancanr dan merrgganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
2. L4. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sar€u:a.
5. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wqiar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabenca:ra. 17.
6. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sara.na kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 18.
7. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 19.
8. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geogralis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 20.
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu terteniu yai',g dapat berupa kematian, iuka, sai&lt;ii, jiwa terancam, hiiangnya rasa arnan, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan danrrat bencana adalah upaya memberikan bantuan rrntr-rk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
13. Status keadaan darurat ad-a\ah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu -a-l..--.. --!--=-^-S-^: Ia^-J^D^-^---.t^-^^Et^*^^-^ I\^^-^L ali,lli ("la$i{I IUX,UIIIEII{.I.i{Iir l)ALrAIi i-cllil.lrBBLlrir.rr$ii.rr iJ$li.Uiiiria ijiieiiii.tr 25.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksakeluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat darnpak buruk bencana.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Setiap otang aaatatr orang perseorangan, kelompok orang' dwrl atau badan hukum.
29. Belanja Tak Terduga adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digUnakan pada pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
5. bana penanggulangan bencana adalah dana yang digUnakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana. 31.
30. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan p€nanganan pasca bencana.
7. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notarisTatta pendirianlanggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, suaunan organisasi, sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan, dan program kegiatan. 32.
8. Irmbaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa. 34.
9. kmbaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha MiUk Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 33.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingtcat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan. 35.
37. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
13. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana selanjutnya disingkat RAN-PRB adalah Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana di tingkat Pemerintah hrsat. 38.
14. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di Daerah. 39.
r"arDAEAI{, PnIltSlP, ASAS} DAII TUJITAT{
BAB II - r"arDAEAI{, PnIltSlP, ASAS} DAII TUJITAT{
Pasal 2
- (1) PenanggUlangan bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Prinsip penanggulangan bencana adalah :
2. a.. cepat, tepat dan prioritas;
- c. berdaya guna dan berhasil guna;
- b. koordinasi dan keterpaduan;
- d. transparansi dan akuntabilitas;
- f. berkeadilan gender;
- e. kemitraan;
- g. nondiskriminatif;
- h. nonproletisi; dan
- i. pemberdayaan.
- (3) Penanggulangan bencana berasaskan :
- a. kemanusiaan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- b. keadilan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- f. kebersamaan; dan
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penanggulangan bencana bertujuan untuk :
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancamarl bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- d. menghargai budaya dan kearifan lokal;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana sec€rra terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh ;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
BAB IU
TAI{GGUTG JAWAB DAIT WEITEITAITG
BAB II - r"arDAEAI{, PnIltSlP, ASAS} DAII TUJITAT{
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggularlgan bencana sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada BPBD.
BAB II - r"arDAEAI{, PnIltSlP, ASAS} DAII TUJITAT{
Pasal 4
Tanggung jawab Pemerinta.h Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan daerah;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; dan
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai untuk prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
BAB II - r"arDAEAI{, PnIltSlP, ASAS} DAII TUJITAT{
Pasal 5
Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenffiaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain;
- d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancam€rn atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam; dan
- f. pengaturan dan pengendalian untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan
BAB TV IIAIT DAT I(TITA"'IBAI| Badsr Keratu Hak Masyaratat
BAB II - r"arDAEAI{, PnIltSlP, ASAS} DAII TUJITAT{
Pasal 6
Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis danlatau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaarl, pengoperasian, dan pemeliharaan prograrn penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaks,rnaan penanggulang€rn bencana.
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan banhran pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagatran konstruksi dan/ atau teknologi
BAB II - r"arDAEAI{, PnIltSlP, ASAS} DAII TUJITAT{
Pasal 7
- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (U huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal pada semua jedang pendidikan di Daerah.
- (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih la4iut dengan Peraturan Bupati.
Bsgfan Kedua Kewqllbsn tesYeratat
Pasal I
Setiap orang berkewqiiban :
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- a. *it5*g" k hidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
Bagien Ketlga
Hsk dla Kcrqfiban Lembag3 Kcmas5raralatan Pasal 9
Lembaga Kemasyarakatan berhak :
- b" mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan /ata,u
- a" mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana sesuai ketentuan perundang-undangan.
kmbaga Kemasyaraka"tan wajib :
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada BPBD dalam pengumpulan barang dan/atau ualrg untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
PENAIT LTUBAGA I(SM, LEUBAGA USAIIA DAIT LEUBAGA IffiERTASIOilAL Baglrn Kesatu Pcran Lcmbega Kenasyantataa
Pasal L1
kmbaga Kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan Penanggulangan bencana yang dilaksanalcan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Baglaa Kodue Foran LonbaGE Ulrha
L,embaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun bersama dengan pihak lain.
- (1) Lembaga Usatra menyesLraikan kegiatannya. dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- {2} Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada ' ' Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginfiormasikan kepada publik secara tran$Paran.
- {3} Lmbaga Usaha w4iib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonomi dalam penanggulangan bencasa.
Bagfaa Ketrgn
Peran lrmbagn Interaasional
- {1} Lembaga Internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norrna hukum internasional.
- (3) l,embaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggUlangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah terkena bencana.
- (2) Lembaga Internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggutang"n bencana dengan mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya sbsuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (1) trmbaga Internasional berkewajiban menyelaraskan dan ' mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. {2} kmbaga internasional berkewqiiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai asset penanggulangan bencana yang digunakan.
3. {4} 6mbaga Internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.
- (3) t embagalnternasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangundangan serta menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- {1} Lembaga Internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- {2} Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Lembaga Internasional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
PEtrAIT(N}ULITilGAIT BEHCAITA
Bagloa Keratu
Umum
Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan
Penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:
- a. prabencana;
- c. pascabencana.
- b. saat anggap darurat; dan
Pasa1 L9
- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
- b. mencabut atau mengUrangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang WilaYah.
- (3) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah , ' terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagla! Kedua kabcncana
Penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :
- b. dalam situa.si terdapat potensi terjadinya bencana.
- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
kragraf 1
Dalam Sttuasl Tlda} TcrJadi Bencana
Penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O huruf a meliputi :
- a. Irereneanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
3. pencegahan; c.
4. pemaduan dalam perencarlaan pembangunan; d.
5. prsyaratan analisis risiko bencana; e.
6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; f.
7. pendidikan dan pelatihan; dan G b'
8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. h.
- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penJrusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayatr dalam waktu tertentu
- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ' ' fruruf U aiUtukan untuk mengurangr dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi:
3. a.. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- c. pengernbangan budaya sadar bencana;
- e. penerap€ul upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
8. {3} Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggr yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengart kewenangan.
9. (a) Dalam upaya Fngurangan risiko bencana, BPBD men5rusun RADPRB berkoordinasi dengan Bappeda dan SKPD terkait dengan mengacu pada RAD-PRB Provinsi Jawa Timur dan RAN-PRB.
- (5) RAD-PRB ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi :
- a" identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau alcaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yafig secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
- f. pengkajian dan penJrusunarl strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala.
Pernaduan penanggqlangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l huruf d aiUmmn dengan cara mencantumkan unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencarla pembangunan daerah.
naraasraf 2 Dalam $ttuasl ?erdaPat Poteasi TerJadlaya Beacalla
penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2O huruf b, meliputi :
- b. peringatan dini; dan
- a. kesiapsiagaan;
- c. mitigasi bencana.
- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan menghadapi kejadian bencana. 26 huruf a, tepat dalam
- a. pen1rusunan dan uji coba rencana penanggplangan kedaruratan bencana;
3. {2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat {U melalui : dilakukan
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan Sladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
7. penympan lokasi evakuasi; e.
- g. penyediaan dan penytapan balean, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
9. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedurprosedur tetap tanggap darurat bencana; dan f.
- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan melalui :
3. pengamatan gejala bencana; a.
4. analisis hasil pengamatan gejala bencana; b.
5. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; c.
6. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan d.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan
- {1} Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganan serta mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi beneana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalur :
- b. pengatrrran pembangunan, pembangunan bangunan; dan infrastrtrktur, tata
- a. pelaksanaan penataan ruatg;
- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan secara konvensional maupun modern. dan pelatihan baik
- {3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2}, Pemerintah Daerah menJrusun informasi kebencanaan, basis data (database) dan peta kebenctLnaan yang meliputi :
- a. luas wilayah;
- b. jumlah penduduk;
- c. jumlah nrmah masyaraka"t, gedung pemerintah, pasar, sekoliah, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilita.s sosial;
- d. jenis bencana yang sering terjadi atau bemlang;
- f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
- e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
- g. jalur evakuasi;
- h. lokasi pengungsian;
- j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- i. sumber daya manusia pena-nggulangan bencana; dan
- (4) Informasi kebencanaan, basis data {database} dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
- a. men3rusun kebijakan dan strategi serta rancang tindak penanggulangan bencana;
- b. mengidentifikasi, memantau bahaya kncana, kerentanan, dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
- d. pengembangan sistem peringatan dini;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- e. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana, dan kerugian akibat bencana; dan
- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.
Dalarn rangka mitigasi bencana kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan :
- b. pemanfaatan dataran banjir bagl ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- a. batas dataran banjir;
- c. ketentuan pelarangan kegiai:an untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan pemukiman.
pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan BPBD melalui :
- b. kegiatan nbnfisik, datam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui :
- a. kegiatan fisik, aaUm rangka pencegahan bencana dilakukan melalui prmb"t g,rt *tt sarana dan prasarana yang ditqjukan untuk mettceg*h kenrsakan dan/atau bencana yang diakibatkan.oleh daya rusak air, baik yang disebabkan banjir maupun yang disebabkan gelombang pasang dan tsunami;
1. pengaturan, meliPuti:
4. bl penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
5. at penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
- c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daYa rusak air; dan
- d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
2. pembiltaan, meliPuti:
- a) penyebarluasan infcrrmasi dan penyuluhan; dan
- b) pelatihan tanggaP damrat.
3. pengawasall, meliputi:
- b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
- a) pengawasall pengggnaan lahan pada kawasan ra$Ian bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
4. pengendalian, meliputi:
- a) pengendalian pengggnaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan;
- b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana;
- c) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan;
- d) penataan kawasan pantai dan prasar€ura pantai sesuai dengan kondisi kawasan dan ketersediaan dana.
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungiawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah daratan dan sungai meliputi kawasan rawan :
2. banjir; a.
3. kekeringan; b\_
4. erosi dan sedimentasi;
5. longsor;
6. penurunan tanah;
7. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air; f.
8. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa;
9. wabah penyakit; dan h.
10. abrasi. 1
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) " ' dibagi dalam zofla rawan bencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi :
- a. pJngkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan saralla vital.
pengkajian secara cepat d.an tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 liuruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- d. gangggan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- c. kerusakan prasaranadan $arana;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
2. pengerahan sumber daya manusia; a.
3. pengerahan peralatan; b.
4. pengerahan logistik; c.
5. imigrasi, cukai, dan karantina; d.
- e. penzlnan;
- g. pengelolaan dan pertanggungiawaban uang danlatau barang;
- f. pengadaan barang/jasa;
- h. penyelamatan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (1) Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan oleh Bupati sesuai dengan skala bencana.
2. jumlah korban; a.
- (2) Penetapan status keadaan damrat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} memuat indikator yang melipud:
4. kerugian harta benda; b.
5. kerusakan prasararla dan sarana; c.
6. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan d.
7. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. e.
- (l) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumberdaya :
- b. sumberdaya antar daerah;
- a. SKPD terkait;
- c. kmbaga Internasional yang bertugas menangani bencana;
- e. Tentara Nasional Indonesia;
- d. Badan Search And Rescue Nasional (BASARNAS);
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- g. Palang Merah Indonesia;
- i. kmbaga Sosial dan Keagamaan; dan
- j. L,embaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanf,aatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (1) Dalam status keadaan dartlrat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando serta mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando.
- (3) Komandan penanganan keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (4) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (5) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.
- (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan, dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurLlsan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan $arana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {U, komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi :
- b. pengajuar] perrnintaan kebutuhan bantuan;
- a. perencanaan operasi peilanganan tanggap darurat bencana;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
- e. penyebarluasan iaformasi mengenai kejadian bencana dan penangarlannya kepada media masa dan masyarakat luas.
- d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam pasit 33 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolong€rn darura! dan
3. c' evakuasi korban'
pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi bantuan penyediaan :
- a. kebutuhan air bersih;
- b. sanitasi;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial; dan
- g. penarnpungan dan tempat hunian sementara.
- {1} Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- a. menyingkirkan dan/atau memusnatrkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
- {2} Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta knda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
- b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik mitik publik maupun pribadi; dan
- c. memerintahkan ora.ng untuk ke luar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, dan/atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal :
- b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
- (a) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.
- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, perlgarnanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
2. {2} Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- b. ibu hamil atau menyusui;
- a. bayr, balita, dan anak-anak;
- c. or€rng sakit dan atau penyandang cacat; dan
- d. orang lanjut usia.
Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud datam Pasal 33 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kemsakan akibat bencana untuk menjamin kebertrangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
- b. rekonstruksi.
- a. rehabilitasi; dan
- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a antara lain dilakukan melalui kegiatan:
2. perbaikan lingkungan daerah bencana; a.
3. perbaikan prasarana dan sarana umum; b.
4. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; c.
5. pemulihan sosial psikologis; d.
- e. pelayanan kesehatan;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- j. pmulihan fungsi pelayanan publik.
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
12. {2} Segala hal berkenaar dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi sebagai berikut :
- b. kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dan terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pemulihan segera serta kegiatan rekonstruksi;
- a. menempat}an masyarakat korban bencana sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
- c. pemulihan segera dilakukan oleh Tim Penilai Cepat setelah terjadi bencana; dan
- d. program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat
- (1) Perbaikan lingkungan darurat daerah bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kaqrasan yang mencakup :
- b. kawasan industri;
- a. kawasan pemukiman;
4. e" kawasan usaha;
- e. kanrasan bangunan gedung.
- d. kawasan penyangga; dan
- (2) Perbaikan lingkungan daerah ayat {1} didasarkan pada perencanaan memuat : bencana sebagaimana dimaksud pada teknis yang paling sedikit
- b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
- c. potensi sumhr daya yang ada di daerah bencana;
- d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c;
- e. rencana program dan kegiatan;
- g. rencana anggaran;
- f. gambar desain;
- h. jadwal kegiatan; dan
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana '-di;aksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait danlatau instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.
- i. pedoman rehabilitasi.
- {1) Perbaikan sarana dan prasarana, umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang mencakup perbaikan infra.struktur serta fasilitas sosial dan f,asilitas umum.
- {2} Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- keselamatan; a.
- sistem sanitasi; b.
- penggunaan bahan bangunan; dan c.
- standar teknis konstnrksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air. d.
- {3} Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalmkan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.
- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana aga:. dapat dihuni kembali, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulus berupa bahan material, komponen nmah atau uang, yang besarnya ditetapkan
- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dengan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan seperti sebelum bencana, pemerintah Daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis meliputi :
- b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
- a. intervensi psikologis;
- c. pendampingan pemulihan trauma;
- e. kegiatan psikososiai.
- d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan npnO melalui Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan siaga bencana yang dilayani oleh ahli dan para medis.
- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerjntah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh SKPD dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya :
- b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
- a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
- c. menyediakan obat-obatan;
- e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
- d. menyediakan peralatan kesehatan;
- f. merqiuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {U mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai peraturan pemndang-undangan.
9. {3} untuk percepatan pelayanan kesehatan, di setiap Desa siaga bencana didirikan Pos Kesehatan Siaga yang dikoordinasikan oleh BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait.
- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan :
2. segera mengaktifkan kembali pelaksanaan tugas pemerintahan; a.
3. penyelamatan dan pengamanan dokumen Negara dan pemerintahan; b.
4. konsolidasi petugas pemerintahan ; c.
- e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansillembaga terkait.
6. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan d.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud na$ ayat {l} dilakukan-oleh instansillembag; terkait berkoordinasi dengan BPBD.
- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan :
- a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sararra pelayanan publik;
- b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/ lembaga terkait; dan
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi / lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.
- c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- {1) Rekonstmksi dilakukan melalui kegiatan :
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangrrn yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah Daerah men5rusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dengan
- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan
- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktifitas sosial kemasyarakatan
- {1} Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan :
- b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
- a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
- c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- {2} Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disusun
- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5a ayat {1} huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
- b. menyesuaikan dengan tata ruang;
- d.
- (1) Partisipasi dan peran serta lembsga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat tU huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana menjadi tebih baik dan rasa kepedulian terhadap daerah rawan bencana, dengan cara ;
- a. melakukan kamparlye peduli bencana;
- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadaPi bencana.
- b. mendorong tumUutrnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
- (2) partisipasi dan peian serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, ' 'tembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (U diJusun
- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana ' ' dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf t dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik dengan cara :
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama benrpa bantuan uang dan/atau barang; dan
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
- c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (2) Peningkatan -kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana ' dimaksud pada ayat (u disusun
- {1} peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat tU huruf 8, dilaksanakan untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah bencana ke arah lebih baik, melalui upaya :
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- a. penyrap; program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- (2) Peningkatan fuagsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1i1 disusun
- (U Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana ' ' dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h, dilalrukan dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan elisien.
- (2) Peningkatan pelayanan utarra dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ## BAB VII
PEtrAIT(X}T'I"AISGAIT BP,ilCATA I|OIT ALIIU DAI{ BEilCAITA SOSIAL Bagtan Kesatu Bencalla ilon AIam
Bencana non alam meliputi :
- kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia; 4..
- kecelakaan transportasi; b.
- kegagalan konstruksi / teknologi ; c.
- d. dampak industri;
- f. pencemaran lingkungan hidup;
- e. ledakan nuklir;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
- {1} Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehata.n, dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana non alam.
- (2) Analisis risiko bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkqiian risiko;
- c. komunikasi risiko.
- b. pengelolaan risiko; dan
- (3) Format, prosedur, metode, dan evaluasi analisa risiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.
- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Penanggulangan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan dengan:
- b. pengisolasian daerah bencana non alam;
- a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
- c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 45.
- (1) Setiap orang yang menyebabkan bencana non alam wqiib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
BAB II - r"arDAEAI{, PnIltSlP, ASAS} DAII TUJITAT{
Pasal 9
Lembaga Kemasyarakatan berhak :
- b" mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan /ata,u
- a" mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana sesuai ketentuan perundang-undangan.
kmbaga Kemasyaraka"tan wajib :
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada BPBD dalam pengumpulan barang dan/atau ualrg untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
PENAIT LTUBAGA I(SM, LEUBAGA USAIIA DAIT LEUBAGA IffiERTASIOilAL Baglrn Kesatu Pcran Lcmbega Kenasyantataa
Pasal L1
kmbaga Kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan Penanggulangan bencana yang dilaksanalcan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Baglaa Kodue Foran LonbaGE Ulrha
BAB V - PENAIT LTUBAGA I(SM, LEUBAGA USAIIA DAIT LEUBAGA IffiERTASIOilAL Baglrn Kesatu Pcran Lcmbega Kenasyantataa
Pasal 12
L,embaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun bersama dengan pihak lain.
BAB V - PENAIT LTUBAGA I(SM, LEUBAGA USAIIA DAIT LEUBAGA IffiERTASIOilAL Baglrn Kesatu Pcran Lcmbega Kenasyantataa
Pasal 13
- (1) Lembaga Usatra menyesLraikan kegiatannya. dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- {2} Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada ' ' Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginfiormasikan kepada publik secara tran$Paran.
- {3} Lmbaga Usaha w4iib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonomi dalam penanggulangan bencasa.
Bagfaa Ketrgn
Peran lrmbagn Interaasional
BAB V - PENAIT LTUBAGA I(SM, LEUBAGA USAIIA DAIT LEUBAGA IffiERTASIOilAL Baglrn Kesatu Pcran Lcmbega Kenasyantataa
Pasal 14
- {1} Lembaga Internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norrna hukum internasional.
- (3) l,embaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggUlangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah terkena bencana.
- (2) Lembaga Internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggutang"n bencana dengan mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya sbsuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB V - PENAIT LTUBAGA I(SM, LEUBAGA USAIIA DAIT LEUBAGA IffiERTASIOilAL Baglrn Kesatu Pcran Lcmbega Kenasyantataa
Pasal 15
- (1) trmbaga Internasional berkewajiban menyelaraskan dan ' mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. {2} kmbaga internasional berkewqiiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai asset penanggulangan bencana yang digunakan.
3. {4} 6mbaga Internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.
- (3) t embagalnternasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangundangan serta menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
BAB V - PENAIT LTUBAGA I(SM, LEUBAGA USAIIA DAIT LEUBAGA IffiERTASIOilAL Baglrn Kesatu Pcran Lcmbega Kenasyantataa
Pasal 16
- {1} Lembaga Internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- {2} Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Lembaga Internasional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
PEtrAIT(N}ULITilGAIT BEHCAITA
Bagloa Keratu
Umum
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 17
Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 18
Penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:
- a. prabencana;
- c. pascabencana.
- b. saat anggap darurat; dan
Pasa1 L9
- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
- b. mencabut atau mengUrangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang WilaYah.
- (3) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah , ' terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagla! Kedua kabcncana
Penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :
- b. dalam situa.si terdapat potensi terjadinya bencana.
- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
kragraf 1
Dalam Sttuasl Tlda} TcrJadi Bencana
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 21
Penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O huruf a meliputi :
- a. Irereneanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
3. pencegahan; c.
4. pemaduan dalam perencarlaan pembangunan; d.
5. prsyaratan analisis risiko bencana; e.
6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; f.
7. pendidikan dan pelatihan; dan G b'
8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. h.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 22
- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penJrusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayatr dalam waktu tertentu
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 23
- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ' ' fruruf U aiUtukan untuk mengurangr dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi:
3. a.. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- c. pengernbangan budaya sadar bencana;
- e. penerap€ul upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
8. {3} Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggr yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengart kewenangan.
9. (a) Dalam upaya Fngurangan risiko bencana, BPBD men5rusun RADPRB berkoordinasi dengan Bappeda dan SKPD terkait dengan mengacu pada RAD-PRB Provinsi Jawa Timur dan RAN-PRB.
- (5) RAD-PRB ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 24
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi :
- a" identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau alcaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yafig secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
- f. pengkajian dan penJrusunarl strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 25
Pernaduan penanggqlangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l huruf d aiUmmn dengan cara mencantumkan unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencarla pembangunan daerah.
naraasraf 2 Dalam $ttuasl ?erdaPat Poteasi TerJadlaya Beacalla
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 26
penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2O huruf b, meliputi :
- b. peringatan dini; dan
- a. kesiapsiagaan;
- c. mitigasi bencana.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 27
- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan menghadapi kejadian bencana. 26 huruf a, tepat dalam
- a. pen1rusunan dan uji coba rencana penanggplangan kedaruratan bencana;
3. {2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat {U melalui : dilakukan
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan Sladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
7. penympan lokasi evakuasi; e.
- g. penyediaan dan penytapan balean, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
9. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedurprosedur tetap tanggap darurat bencana; dan f.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 28
- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan melalui :
3. pengamatan gejala bencana; a.
4. analisis hasil pengamatan gejala bencana; b.
5. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; c.
6. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan d.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 29
- {1} Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganan serta mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi beneana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalur :
- b. pengatrrran pembangunan, pembangunan bangunan; dan infrastrtrktur, tata
- a. pelaksanaan penataan ruatg;
- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan secara konvensional maupun modern. dan pelatihan baik
- {3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2}, Pemerintah Daerah menJrusun informasi kebencanaan, basis data (database) dan peta kebenctLnaan yang meliputi :
- a. luas wilayah;
- b. jumlah penduduk;
- c. jumlah nrmah masyaraka"t, gedung pemerintah, pasar, sekoliah, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilita.s sosial;
- d. jenis bencana yang sering terjadi atau bemlang;
- f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
- e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
- g. jalur evakuasi;
- h. lokasi pengungsian;
- j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- i. sumber daya manusia pena-nggulangan bencana; dan
- (4) Informasi kebencanaan, basis data {database} dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
- a. men3rusun kebijakan dan strategi serta rancang tindak penanggulangan bencana;
- b. mengidentifikasi, memantau bahaya kncana, kerentanan, dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
- d. pengembangan sistem peringatan dini;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- e. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana, dan kerugian akibat bencana; dan
- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.
Dalarn rangka mitigasi bencana kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan :
- b. pemanfaatan dataran banjir bagl ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- a. batas dataran banjir;
- c. ketentuan pelarangan kegiai:an untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan pemukiman.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 31
pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan BPBD melalui :
- b. kegiatan nbnfisik, datam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui :
- a. kegiatan fisik, aaUm rangka pencegahan bencana dilakukan melalui prmb"t g,rt *tt sarana dan prasarana yang ditqjukan untuk mettceg*h kenrsakan dan/atau bencana yang diakibatkan.oleh daya rusak air, baik yang disebabkan banjir maupun yang disebabkan gelombang pasang dan tsunami;
1. pengaturan, meliPuti:
4. bl penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
5. at penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
- c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daYa rusak air; dan
- d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
2. pembiltaan, meliPuti:
- a) penyebarluasan infcrrmasi dan penyuluhan; dan
- b) pelatihan tanggaP damrat.
3. pengawasall, meliputi:
- b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
- a) pengawasall pengggnaan lahan pada kawasan ra$Ian bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
4. pengendalian, meliputi:
- a) pengendalian pengggnaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan;
- b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana;
- c) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan;
- d) penataan kawasan pantai dan prasar€ura pantai sesuai dengan kondisi kawasan dan ketersediaan dana.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungiawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah daratan dan sungai meliputi kawasan rawan :
2. banjir; a.
3. kekeringan; b\_
4. erosi dan sedimentasi;
5. longsor;
6. penurunan tanah;
7. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air; f.
8. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa;
9. wabah penyakit; dan h.
10. abrasi. 1
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) " ' dibagi dalam zofla rawan bencana
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 33
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi :
- a. pJngkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan saralla vital.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 34
pengkajian secara cepat d.an tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 liuruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- d. gangggan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- c. kerusakan prasaranadan $arana;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 35
- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
2. pengerahan sumber daya manusia; a.
3. pengerahan peralatan; b.
4. pengerahan logistik; c.
5. imigrasi, cukai, dan karantina; d.
- e. penzlnan;
- g. pengelolaan dan pertanggungiawaban uang danlatau barang;
- f. pengadaan barang/jasa;
- h. penyelamatan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 36
- (1) Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan oleh Bupati sesuai dengan skala bencana.
2. jumlah korban; a.
- (2) Penetapan status keadaan damrat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} memuat indikator yang melipud:
4. kerugian harta benda; b.
5. kerusakan prasararla dan sarana; c.
6. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan d.
7. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. e.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 37
- (l) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumberdaya :
- b. sumberdaya antar daerah;
- a. SKPD terkait;
- c. kmbaga Internasional yang bertugas menangani bencana;
- e. Tentara Nasional Indonesia;
- d. Badan Search And Rescue Nasional (BASARNAS);
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- g. Palang Merah Indonesia;
- i. kmbaga Sosial dan Keagamaan; dan
- j. L,embaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanf,aatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 38
- (1) Dalam status keadaan dartlrat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando serta mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando.
- (3) Komandan penanganan keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (4) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (5) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 39
- (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan, dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurLlsan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan $arana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {U, komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi :
- b. pengajuar] perrnintaan kebutuhan bantuan;
- a. perencanaan operasi peilanganan tanggap darurat bencana;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
- e. penyebarluasan iaformasi mengenai kejadian bencana dan penangarlannya kepada media masa dan masyarakat luas.
- d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam pasit 33 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolong€rn darura! dan
3. c' evakuasi korban'
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 41
pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi bantuan penyediaan :
- a. kebutuhan air bersih;
- b. sanitasi;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial; dan
- g. penarnpungan dan tempat hunian sementara.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 42
- {1} Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- a. menyingkirkan dan/atau memusnatrkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
- {2} Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta knda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
- b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik mitik publik maupun pribadi; dan
- c. memerintahkan ora.ng untuk ke luar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, dan/atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal :
- b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
- (a) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 43
- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, perlgarnanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
2. {2} Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- b. ibu hamil atau menyusui;
- a. bayr, balita, dan anak-anak;
- c. or€rng sakit dan atau penyandang cacat; dan
- d. orang lanjut usia.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 44
Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud datam Pasal 33 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kemsakan akibat bencana untuk menjamin kebertrangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 45
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
- b. rekonstruksi.
- a. rehabilitasi; dan
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 46
- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a antara lain dilakukan melalui kegiatan:
2. perbaikan lingkungan daerah bencana; a.
3. perbaikan prasarana dan sarana umum; b.
4. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; c.
5. pemulihan sosial psikologis; d.
- e. pelayanan kesehatan;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- j. pmulihan fungsi pelayanan publik.
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
12. {2} Segala hal berkenaar dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi sebagai berikut :
- b. kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dan terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pemulihan segera serta kegiatan rekonstruksi;
- a. menempat}an masyarakat korban bencana sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
- c. pemulihan segera dilakukan oleh Tim Penilai Cepat setelah terjadi bencana; dan
- d. program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 47
- (1) Perbaikan lingkungan darurat daerah bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kaqrasan yang mencakup :
- b. kawasan industri;
- a. kawasan pemukiman;
4. e" kawasan usaha;
- e. kanrasan bangunan gedung.
- d. kawasan penyangga; dan
- (2) Perbaikan lingkungan daerah ayat {1} didasarkan pada perencanaan memuat : bencana sebagaimana dimaksud pada teknis yang paling sedikit
- b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
- c. potensi sumhr daya yang ada di daerah bencana;
- d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c;
- e. rencana program dan kegiatan;
- g. rencana anggaran;
- f. gambar desain;
- h. jadwal kegiatan; dan
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana '-di;aksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait danlatau instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.
- i. pedoman rehabilitasi.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 48
- {1) Perbaikan sarana dan prasarana, umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang mencakup perbaikan infra.struktur serta fasilitas sosial dan f,asilitas umum.
- {2} Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- keselamatan; a.
- sistem sanitasi; b.
- penggunaan bahan bangunan; dan c.
- standar teknis konstnrksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air. d.
- {3} Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalmkan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 49
- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana aga:. dapat dihuni kembali, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulus berupa bahan material, komponen nmah atau uang, yang besarnya ditetapkan
- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dengan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan seperti sebelum bencana, pemerintah Daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis meliputi :
- b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
- a. intervensi psikologis;
- c. pendampingan pemulihan trauma;
- e. kegiatan psikososiai.
- d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan npnO melalui Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan siaga bencana yang dilayani oleh ahli dan para medis.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 51
- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerjntah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh SKPD dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya :
- b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
- a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
- c. menyediakan obat-obatan;
- e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
- d. menyediakan peralatan kesehatan;
- f. merqiuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {U mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai peraturan pemndang-undangan.
9. {3} untuk percepatan pelayanan kesehatan, di setiap Desa siaga bencana didirikan Pos Kesehatan Siaga yang dikoordinasikan oleh BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 52
- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan :
2. segera mengaktifkan kembali pelaksanaan tugas pemerintahan; a.
3. penyelamatan dan pengamanan dokumen Negara dan pemerintahan; b.
4. konsolidasi petugas pemerintahan ; c.
- e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansillembaga terkait.
6. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan d.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud na$ ayat {l} dilakukan-oleh instansillembag; terkait berkoordinasi dengan BPBD.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 53
- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan :
- a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sararra pelayanan publik;
- b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/ lembaga terkait; dan
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi / lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.
- c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 54
- {1) Rekonstmksi dilakukan melalui kegiatan :
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangrrn yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 55
- (1) Pemerintah Daerah men5rusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dengan
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 56
- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 57
- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktifitas sosial kemasyarakatan
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 58
- {1} Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan :
- b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
- a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
- c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- {2} Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disusun
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 59
- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5a ayat {1} huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
- b. menyesuaikan dengan tata ruang;
- d.
- (1) Partisipasi dan peran serta lembsga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat tU huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana menjadi tebih baik dan rasa kepedulian terhadap daerah rawan bencana, dengan cara ;
- a. melakukan kamparlye peduli bencana;
- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadaPi bencana.
- b. mendorong tumUutrnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
- (2) partisipasi dan peian serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, ' 'tembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (U diJusun
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 61
- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana ' ' dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf t dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik dengan cara :
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama benrpa bantuan uang dan/atau barang; dan
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
- c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (2) Peningkatan -kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana ' dimaksud pada ayat (u disusun
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 62
- {1} peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat tU huruf 8, dilaksanakan untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah bencana ke arah lebih baik, melalui upaya :
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- a. penyrap; program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- (2) Peningkatan fuagsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1i1 disusun
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 63
- (U Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana ' ' dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h, dilalrukan dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan elisien.
- (2) Peningkatan pelayanan utarra dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ## BAB VII
PEtrAIT(X}T'I"AISGAIT BP,ilCATA I|OIT ALIIU DAI{ BEilCAITA SOSIAL Bagtan Kesatu Bencalla ilon AIam
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 64
Bencana non alam meliputi :
- kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia; 4..
- kecelakaan transportasi; b.
- kegagalan konstruksi / teknologi ; c.
- d. dampak industri;
- f. pencemaran lingkungan hidup;
- e. ledakan nuklir;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 65
- {1} Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehata.n, dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana non alam.
- (2) Analisis risiko bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkqiian risiko;
- c. komunikasi risiko.
- b. pengelolaan risiko; dan
- (3) Format, prosedur, metode, dan evaluasi analisa risiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 66
- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Penanggulangan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan dengan:
- b. pengisolasian daerah bencana non alam;
- a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
- c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 67
Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 45.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 68
- (1) Setiap orang yang menyebabkan bencana non alam wqiib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- d. restorasi; danlatau
- c. rehabilitasi;
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung oleh pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 69
- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam.
2. {2} Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi kegiatan :
- a. prlindung€rn sumberdaya alam;
- b. pengawetan sumberdaya alam; dan
- c. pemanf,aatan secara lestari sumberdaya alam.
6. (3! Sernua kegiatan konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berpedoman pada peraturan perundangundangan.
f,qglqn Ksdua Kevaspad+e.' DtBt Uasyaratat
- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, dengan difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan :
3. a.. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial;
- b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 71
- (U Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terdiri atas wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lemlaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agarna, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mempunyai tugas :
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagr Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- a. menjaring, menamputrs, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
- (a) Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 72
- (l| Dafam rangka membantu masyarakat di daeratr rawan bencana guna menumnkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, dengan tetap
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 73
- (U Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan :
- b. bantuan stimulan aktifitas ekonomi; dan
- a. layanan advokasi dan konseling;
- c. pelatihan.
- {2} Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 74
- (U Dafam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan:
- b. menin peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
- a. menga-lrtifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban;
- c. meningkatkan koordinasi dengan instansillembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan oleh instansi/ lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.
BA3 VIU
PEI|DAITAAT DAIT PEilGEI.OI.AAI| BATTUAf, BTTCAilA Baglea Keeatu Pendaneaa
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 75
- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungiawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dana penansulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari :
- a. dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBD dan/atau mas3rarakat yang digunakan pada tahap prabencana, saat tanggap damrat bencana, dan pascabencana;
- b. belanja tak terduga yang disediakan dalam APBD yang digunakan pada saat tanggap darurat;
- c. dana bantuan sosial berpola hibah yang dapat diberikan untuk kegiatan pada tahap pascabencana; dan
- d. dana kontinjensi bencana yang disediakan dalam APBN, yang digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
3. {3} Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pendanaan dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga usaha.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 76
- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 77
- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak ada bencana meliputi :
- a. fasilitasi pen5rusunarl rencana penanggulangan bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ru*g;
- e. penJrusunan analisis risiko bencana;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. p.nyusunan standar teknis penangulangan bencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- c. kegiatan mitigasi bencana.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 78
- {1} Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana menggunakan belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b.
- (2) Penggunaan dana belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
- a" pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- c. evakuasi korban bencana;
- b. pertolongan damrat;
- d. kebuhrhan air bersih dan sanitasi;
- f. sandang;
- e. pangan;
- g. pelayanan kesehatan;
- i. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkmt dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- h. penampungan dan tempat hunian sementara; dan
- (3) Penggunaan dana belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 79
Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bqglan Kodua Pengelolaan Bantuan Bencana
Pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikoordinasikan oleh BPBD yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang baik yang bersumber dari bantuan nasional maupun internasional.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 81
- tU BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebegaimana dimaksud dalam Pasal 81 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. santunan duka cita;
- c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
- b. santunan kecacatan;
- d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penggunaan dana bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 82
Tata cara pemanfaatan serta pertanggungiawaban pengguuan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat diberlakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedamratan,
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 83
- (1) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pngumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupu.n luar negeri yang berbentuk uang danlatau barang.
2. {2) Bantuan dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (3) Bupati mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusil&lt;an bantuan sesuai dengan ketentuan;
4. {4} Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB ET PEUBIilAAII DAI| PIITGATASAX
BAB VI - PEIYY'ELEI|GGARIIAIT
Pasal 84
- {1} Bupati bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawas€rn penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2)Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pa.sal 85
- (1) Pemantauan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memalltau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Evaluasi penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja.
3. {2} Pemantauan penanggutangan bencana dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan instansi terkait sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap penanggulangan bencana.
4. (a) Penyusunan laporan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.
PEITYELESAIAIV SEIYGNTTA DAIT UAITA"'TUTI$ REIKO BEIICAIIA
BAB XI - PEITYELESAIAIV SEIYGNTTA DAIT UAITA"'TUTI$ REIKO BEIICAIIA
Pasal 86
- {1} Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap . pertama diupayakan
BAB XI - PEITYELESAIAIV SEIYGNTTA DAIT UAITA"'TUTI$ REIKO BEIICAIIA
Pasal 88
- (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap ora.ng yang melakukan kegiatan yang menyebabkan bencana danlatau prasar€rnanya untuk kepentingan berkelanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat tU terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
BA3 X17 PTTTUTT'P
BAB XI - PEITYELESAIAIV SEIYGNTTA DAIT UAITA"'TUTI$ REIKO BEIICAIIA
Pasal 89
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - PEITYELESAIAIV SEIYGNTTA DAIT UAITA"'TUTI$ REIKO BEIICAIIA
Pasal 97
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2OL4

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN, ACHMAD SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal L Desember 2Ol4

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI4 NOMOR 16