Unknown Unknown Nomor 46 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATIKEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 239 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4540);
2. Undang..
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4503);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan
:
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
Pasal 239
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4540);
2. Undang..
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4503);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan
:
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
PASALI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sebagai berikut:
1.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV Format Neraca SKPD dan Format Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Format

## NERACA

SKPD

## PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | ASET | | |
| 2 | ASET LANCAR | | |
| 3 | Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| 4 | Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| 5 | Piutang Pajak | | |
| 6 | Piutang Retribusi | | |
| 7 | Piutang Lain-lain | | |
| 8 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | | |
| 9 | Persediaan | | |
| 10 | Jumlah Aset Lancar ( 3 s/d 9) | Jumlah Aset Lancar ( 3 s/d 9) | Jumlah Aset Lancar ( 3 s/d 9) |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| TTT | ASET TETAP | | |
| 12. | Tanah | | |
| 13. | Peralatan dan Mesin | | |
| 14. | Gedung dan Bangunan | | |
| 15. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| 16. | Aset Tetap Lainnya | | |
| 17. | Akumulasi Penyusutan | | |
| 18. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | | |
| 19. | Jumlah Aset Tetap (12 s/d 18) | | |
| 20. | JUMLAH ASET (10 + 19 ) | | |
| 21. | KEWAJIBAN | | |
| 22. | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| 23. | Utang Perhitungan Pihak Ketiga | | |
| 24. | Uang Muka dari Kas Daerah | | |
| 25. | Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| 26. | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek ( 23 s/d 25) | | |
| 27. | JUMLAH KEWAJIBAN ( 26 ) | | |
| 28. | EKUITAS DANA | | |
| 29. | EKUITAS DANA LANCAR | | |
| 30. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | |
| 31. | Pendapatan Yang Ditangguhkan | | |
| 32. | Cadangan Piutang | | |
| 33. | Cadangan Persediaan | | |
| 34. | Dana Yg Harus Disediakan Utk Pemb. Utang Jangka Pendek | | |
| 35. | Jumlah Ekuitas Dana Lancar ( 30 s/d 34) | | |
| 36. | EKUITAS DANA INVESTASI | | |
| 37. | Diinvestasikan dalam Aset Tetap | | |
| 38. | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | | |
| 39. | Jumlah Ekuitas Dana lnvestasi( 37 s/d 38) | | |
| 40. | JUMLAH EKUITAS DANA ( 35 +39) | | |
| 41. | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA ( 27 +40 ) | | |

Tahuna, 31 Desember 20X1

Kepala SKPD

## Format

## NERACA

## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

## PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---------|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1. | ASET | | |
| 2. | ASET LANCAR | | |
| 3. | Kas di Kas Daerah | | |
| 4. | Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| 5. | Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| 6. | Investasi Jangka Pendek | | |
| 7. | Piutang Pajak | | |
| 8. | Piutang Retribusi | | |
| 9. | Piutang Dana Bagi Hasil | | |
| 10. | Bagian LancarTagihan Penjualan Angsuran | | |
| 11. | Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan | | |
| 12. | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | | |
| 13. | Piutang Lain-lain | | |
| 14. | Penyisihan Piutang TidakTertagih | | |
| 15. | Persediaan | | |
| 16. | Jumlah Aset Lancar ( 3 s/d 15) | | |
| 17. | INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| 18. | INVESTASI NON PERMANEN | | |
| 19. | Dana Bergulir | r | |
| 20. | Investasi Non Permanen Lainnya | | |
| 21. | Jumlah Investasi Non Permanen (19 s/d 20) | | |
| 22. | INVESTASI PERMANEN | | |
| 23. | Penyertaan Modal Modal Pemerintah | | |
| 24. | Investasi Permanen Lainnya | | |
| 25. | Jumlah Investasi Permanen ( 23 s/d 24) | | |
| 26 | Jumlah Investasi Jangka Panjang (21 +25 ) | * | |
| 27. | ASET TETAP | | |
| 28. 29. | Tanah •Peralatan dan Mesin | | |
| 30. | Gedung dan Bangunan | | |
| 31. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| 32. | Aset Tetap Lainnya | | |

| 33. | Konstruksi Dalam Pengerjaan |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 34. | Akumulasi Penyusutan |
| 35. | Jumlah Aset Tetap ( 28 s/d 34) |
| 36. | DANA CADANGAN |
| 37. | Dana Cadangan |
| 38. | Jumlah Dana Cadangan ( 37) |
| 39. 40. | ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran |
| 41. | tuntutan Perbendaharaan |
| 42. | Tuntutan Ganti Rugi |
| 43. | Kemitraan dengan Pihak Ketiga |
| 44. | Aset Tidak Berwujud |
| 45. | Aset Lain-lain |
| 46. | Jumlah Aset Lainnya (40 s/d 45) |
| 47. | JUMLAH ASET (16 +26 +35 +38+46)) |
| 48. | KEWAJIBAN |
| 49. | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK |
| 50. | Utang Perhitungan Pihak Ketiga |
| 51. | Utang Bunga |
| 52. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang |
| 53. | Utang Jangka Pendek Lainnya |
| 54. | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek ( 50 s/d 53) |
| 55. | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG |
| 56. | Utang Dalam Negeri |
| 57. | Utang Jangka Panjang Lainnya |
| 58. 59. | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang ( 57 + 58) JUMLAH KEWAJIBAN ( 54 +58 ) |
| 60. | EKUITAS DANA |
| 61. | EKUITAS DANA LANCAR |
| 62. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) |
| 63. | Pendapatan Yang Ditangguhkan |
| 64. | Cadangan Piutang |
| 65. | Cadangan Persediaan |
| 66. | Dana Yg Harus Disediakan UtkPemb. Utang Jangka Pendek |
| 67. | Jumlah Ekuitas Dana Lancar ( 62 s/d 66) |
| 68. | EKUITAS DANA INVESTASI |
| 69. | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang |

| 70. | Diinvestasikan dalam Aset Tetap |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 71 | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya |
| 72 | Dana Yg Harus Disediakan Utk Pemb. Utang Jangka Panjang |
| 73 | Jumlah Ekuitas Dana Investasi (69 s/d 72) |
| 74 | EKUITAS DANA CADANGAN |
| 75 | Diinvestasikan dalam Dana Cadangan |
| 76 | Jumlah Ekuitas Dana Cadangan( 75) |
| 77 | JUMLAH EKUITAS DANA ( 67 +73 +76) |
| 78 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA ( 59 +77 ) |

2. Lampiran XIII diubah keseluruhan sehingga Lampiran XIII, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## PASAL II

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkandi Tahuna pada tanggal, 25 £ovembeT 2015

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRQWtMUS ROMPAS MAKAGANSA


Diundangkan di Tahuna

pada tanggal,

25 -&gt;;ove:nbor 2^13

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR

6

Lampiran XIII PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

TAHUN 2013

2013

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

## KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12

## AKUNTANSI INVESTASI

## PENDAHULUAN

## Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

## Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan akrual.
3. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah ·daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.

## DEFINISI

5. istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntasi ini dengan pengertian :
- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- c. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- d. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- e. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- f. Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijkan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

g.

Metode

- g: Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- h. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai Investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- i. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehan.
- j. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
- k. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang indenpenden.
- I. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- m. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintahdaerah.
- n. Dana bergulir adalah dana yang disalurkan pemerintah daerah melalui Dinas teknis kepada Koperasi/UKM untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat.

## KLASIFIKASI INVESTASI

6. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu :
- a. investasi jangka pendek;
3. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar.
- b. investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
7. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :
- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. Berisiko rendah.
8. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah :
- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat
12. ' berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau

c. Surat...

9.

10.

11.

12.

13.

14.

- c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain

## terdiri atas:

- a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis {revolving deposits);
- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

- Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niatuntuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat

## berupa :

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

15. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak biasa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan ini.

## Pengakuan

16. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :
- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
17. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh. investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
18. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang

mungkin timbul.

19. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana disebutkan diatas, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
20. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
21. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

22. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
23. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
24. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
25. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
26. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada, Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

## Metode Penilaian

27. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu :
- a. Metode biaya;
3. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode ekuitas;
5. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah pofsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
2. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk penyajian Dana Bergulir.
28. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan iebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

## Pengakuan Hasil Investasi

29. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai {cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
30. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Investasi Non permanen Dana Bergulir dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

## Pelepasan dan pemindahan Investasi

31. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
32. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.
33. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.
34. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan sebaliknya.

## PENATAUSAHAAN DANA BERGULIR

35. Dinas teknis menatausahakan pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (agingschedule);
36. Aging Schedule dana bergulir digolongkan menjadi:
- a. Dana bergulir yang dapat ditagih (Lancar);
- b. Dana bergulir diragukan dapat ditagih;
- c. Dana bergulir tidakdapat ditagih(Macet).

37. Penggol...

mm

- 37 Penggolongan atas dana bergulir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b Dana bergulir diragukan dapat ditagih, apabila dalam jangka waktu 1(satu) · bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan telah menunggak pengembalian/penyetoran setiap bulannya;
- a Dana bergulir yang dapat ditagih (Lancar), apabila dilakukan pengembalian/penyetoran sampai dengan tanggal jatuh tempo bulanan yang ditetapkan;
- c Dana bergulir tidak dapat ditagih Macet), apabila dalam jangka waktu 2(dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan telah menungga pengembalian/penyetoran setiap bulannya.

## PENGHAPUSANDANA BERGULIR

- , tidak dapat tertagih dan penghapusannya megikuti ketentuan yang berlaku;
- 38 Dana bergulir dapat dihapus jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah
39. Akun lawan (contra account) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

## Pengungkapan

- . 40. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain :
- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f Perubahan pos investasi.
- g. Informasi lain tentang Dana Bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catalan atas Laporan Keuangan (CaKL) antara lain :
1. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
- Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya; 2
3. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
4. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldoa akhir dana bergulir.
5. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

BUPATI KEPULAUANSANGIHE,