PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
a.
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (I) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4844), Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Lapora Keuangan yang telah cliperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan paling Lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; e,,-
Mengingat:
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2011;
- I. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2002 ten tang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik lndoneisia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4 183);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 a,-
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang Undang Nomor O 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemcriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 ientang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. IO. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); e&gt;--
12. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ten tang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 l Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedududkan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuna--
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Penerapan Standar Pelayanan Minimal Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Penyusunan dan (Lembaran Negara
22. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tambahan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); c)\-
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negerai Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 lentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06, Seri E );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2010 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2011 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2011.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
dan
BUPATIKEPULAUANTALAUD
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. ,;,--
Menetapkan :
Pasal 1
- 11) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan realisasi anggaran ;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas ; dan
- d. Catatan alas laporan keuangan.
- 12) Laporan keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat jl) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahan Daerah.
Pasal 2
Rp 23.899.414.880,00
- c. Surplus / Defisit
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
- a. Pendapatan.
Rp 398.412.576.407,00
- b. Belanja
Rp 374.513.161.527,00
- d. Pembiayaan
Rp 30. 721. 762.629,50
Rp 14.257.655.328,00
Rp 16.464.107.301,50
- Penerimaan
- Pengeluaran ·
- Surplus / Defisit
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- Rp sejumlah Ill Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan 3.824.632.345,51 dengan rincian sebagai berikut:
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejwnlah Rp 30.490.596.619,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
Selisih lebih / (kurang) Rp 3.824.632.345,51 o-
Rp 394.587.944.061,49
Rp 398.412.576.407,00
- a. Anggaran pendapatan setelah peru bah an
- b. Realisasi
Rp 405.003. 758.146,00
- b. Realisasi
Rp 374.513.161.527,00
Selisih lebih / (kurang) Rp 30.490.596.619,00
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp
2. 34.315.228.964,51 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp (10.415.814.084,51)
- b. Realisasi Rp 23.899.414.880,00
Selisih lebih / (kurang) Rp 34.315.228.964,51
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 2.531.371.524,50 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 3.516.921.692,49 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
- b. Realisasi
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejurnlah Rp 6.048.293.216,99 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
Rp 28. l 90.391.105,00
Rp 30.721.762.629,50
Selisih lebih / (kurang) Rp 2.531.371.524,50
- b. Realisasi
Rp 17.774.577.020,49
3.516. 921.692,49 Selisih lebih / (kurang) Rp
Rp 14.257.655.328,00
Rp 10.415.814.084,51
Rp 16.464.107.301,50
Selisih lebih / (kurang) Rp 6.048.293.216,99 a---
- b. Realisasi
Pasal 4
Rp 911.155.372.010,73
Rp 24.050.513.439,05
Rp 887.104.858.571,68
- a. Jumlah aset
- b. Jumlah kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana
Neraca sebagaimana dimaksud pada PasaJ 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :
Pasal 5
Laporan arus kas sebagairnana dimaksud dalam pasaJ 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :
- Rp 35.830.105.055,50 Saldo kas awaJ per 1 Januari Tahun 2011
Rp 86.513.646.420,00
- Rp Arus kas dari aktivitas non anggaran e.
28.994.888,00
- Rp 45.459.466.914,50 Saldo kasakhirper31 DesemberTahun 2011 f .
- Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (14.257.655.328,00)
- a.
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non - keuangan
Rp (62.614.231.540,00)
- d.
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagairnana dimaksud Pasal l huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada PasaJ I tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I
2. : Laporan Realisasi Anggaran ;

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah dan organisasi ; a-

urusan

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi menurut dan

realisasi anggaran belanja daerah urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan ;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi rcalisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;

Lampiran 1.5

: Daftar Jumlah Pegawai per golongan per jabatan;

Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

: Daftar piutang daerah ;

: Daftar penyertaan modal (investasi daerah) ;

: Daftar realisasi penarnbahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran 1.9

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.LO: Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampru akhir tahun dan dianggarankan kembali dalarn Tahun Anggaran berikutnya(DPA-L) ;

Lampiran 1.11 : Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran 1.12: Daftar pinjarnan daerah dan obligasi daerah.

- b. Lampiran 11

: Neraca

- c. Larnpiran m

: Laporan Arus Kas

- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

## Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD scbagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. �

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

| Paraf Koordinasi | Paraf Koordinasi |
|------------------------------------|--------------------|
| Oupali Kcpulauan Tataud | Utk i ltd |
| Sckmaris Dacrah | |
| Asistcn Adm dan Umum | |
| Kepala OinM DPPKAD | |
| Sckretaris OPPKAD | |
| Kcpala llidang Akuniansi OPPKAO | |
| Kasic.Pcny.l.aporan Kcud11, OPPKAD | |
| ser | |