PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 6 Tahun 2013 tentang TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SELUMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
:
- a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Seluma selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengawasan Fungsional.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Seluma.
8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang merugikan daerah, yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah mengalami kerugian.
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
12. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang khartal dan uang giral.
13. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
14. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barangbarang daerah.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
19. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang Lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah meliputi :
- a. Subjek dan Objek;
- b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
- c. Majelis Pertimbangan;
- d. Penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. Kedaluwarsa;
- f. Penghapusan dan Penghentian;
- g. Penyetoran;
- h. Pelaporan;
- i. Sanksi.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK Pasal 3
Pasal 3
Objek kerugian daerah meliputi :
- a. Uang;
- b. Barang (termasuk yang diasuransikan); dan
- c. Surat Berharga.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK Pasal 3
Pasal 4
Subjek kerugian daerah di bedakan ## BAB IV
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Informasi
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK Pasal 3
Pasal 5
Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari :
- a) Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- b) Pengawasan dan atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Aparat Pemerintah lainnya;
- c) Hasil verifikasi Pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi;
- d) Media massa dan media elektronik;
- e) Pengaduan dari masyarakat;
- f) Perhitungan Ex Officio.
- (1) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian daerah atau Terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK-RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaporkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan dapat dikenakan tindakan hukum disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK Pasal 3
Pasal 6
Bagian ketiga
Pemeriksaan
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK Pasal 3
Pasal 7
Pemeriksaaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK Pasal 3
Pasal 8
Setelah diketahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka aparat pengawas fungsional dapat melakukan pemeriksaan terhadapkebenaran informasi kerugian daerah.
MAJELIS PERTIMBANGAN
Bagian Kesatu
BAB V - MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 9
- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati, sesuai dengan ketentuan dan tata cara
BAB V - MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 10
Bagian Ketiga
Sidang dan Rapat Majelis
BAB V - MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 11
- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurangkurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan atau 2 (dua) minggu
sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Persidangan Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapan datanya oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan dalam sidang/rapatnya dapat memanggil Bendaharawan, Pegawai Bukan Bendahara Dan Pejabat lainnya yang disangka/diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah untuk dimintakan penjelasannya.
- (4) Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan dapat mendengar/meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga dan/atau atasan langsung yang bersangkutan untuk dimintakan
PENJELASAN
Pembukaan
/keterangannya.
- (5) Rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu bila diperlukan.
##
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota dapat juga dihadiri oleh anggota sekretariat Majelis Pertimbangan. - (2) Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan dan apabila tidak memenuhi quorum maka sidang tidak dapat dilaksanakan. - (3) Apabila Ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua juga berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan. - (4) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan melalui Sekretaris Majelis Pertimbangan. - (5) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka yang bersangkutan wajib menerima putusan sidang.
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat. - (2) Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan. - (3) Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. - (4) Tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan. - (5) Keputusan Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati. ## BAB VI ## PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH ## Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Pasal 14 - (1) Penyelesaian TP secara khusus dilaksanakan dengan cara menerbitkan SKTJM. - (2) Penyelelesaian TP juga dapat dilaksanakan dengan cara : - a. damai; - b. biasa; - c. pencatatan; dan - d. cara lain. ## Paragraf 1 Penyelesaian TP Dengan Menerbitkan SKTJM Pasal 15 - (1) Penyelesaian TP secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan cara menerbitkan SKTJM yang dikeluarkan oleh Bupati