Unknown Unknown Nomor - Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo sudah tida.k sesuai lagi. dalam perkembangannya sehingga perlu diganti; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana te:rsebut pada huruf a dan huruf b, perlu menet.apkan kembali Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya clitet.apkan dengan Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten da1am Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 clan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-lirdena Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok ~ (Lembaran Negara Republik I~ flbun 1974 Nomor 55, Tambahan l..,..\_ Nepra Republik Indonesia Nomor 3041) =..,..,,. telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang·undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan ~,paean Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Pe,:befl(fabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indom,.,;a Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran tr;·· a Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Un~ ~or . 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan ~ (~mba.ran Negara Republik Indonesia Tahun .,~ Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebetapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahup 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publilc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5038); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerinta.han Daerah Kabupa.ten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4194); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenaftg . Pengangkatan, Pemindahan, dan Pembe~tml Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repu~ Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4263); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran !legara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 14. Peraturan Peiperintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan · 1 ' Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daeriah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 TahWl 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negimi. Republik Indonesia Nomor 4 741); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Pera.tumn Menteri Dalaln Negeri Nomor 23 Tahwi 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelengga.raan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penat.aan Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 l tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694). JIBIIUTUSKAII : llenetapba PERATURAII BUPATJ TEIITAlfG lJRAIAllf TOGAS DAIi J'UIIOSI BADAlf KBPBGAWAIA1' DA.BRAR KABVPATEII' SITUBOIIDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PBRATURAII
JIUPATI
SITUBOIIDO
N■DR
ct~
TAIIUII 2012
ftftUG
,-·J URAIAII TUCIAa DAB PUIIG8I BADAll KEPIXiAWtMP OAUAB
DBIIGAII P4BNAT TUIIAII YAIIG -♦■A. BS&amp;
BUPA'ft S'j I UiiOIIDO,
- a. bahwa berdasarkan basil eva11.¥ pelaksanaan otonomi daerah dan penataari kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tuga.s dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo sudah tida.k sesuai lagi. dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana te:rsebut pada huruf a dan huruf b, perlu menet.apkan kembali Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya clitet.apkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten da1am Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 clan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-lirdena Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok ~ (Lembaran Negara Republik I~ flbun 1974 Nomor 55, Tambahan l..,..\_ Nepra Republik Indonesia Nomor 3041) =..,..,,. telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang·undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan ~,paean Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Pe,:befl(fabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indom,.,;a Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran tr;·· a Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Un~ ~or . 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan ~ (~mba.ran Negara Republik Indonesia Tahun .,~ Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebetapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahup 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publilc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerinta.han Daerah Kabupa.ten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4194);
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenaftg . Pengangkatan, Pemindahan, dan Pembe~tml Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repu~ Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran !legara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Peiperintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan · 1 ' Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daeriah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 TahWl 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negimi. Republik Indonesia Nomor 4 741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Pera.tumn Menteri Dalaln Negeri Nomor 23 Tahwi 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelengga.raan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penat.aan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 l tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
JIBIIUTUSKAII :
llenetapba PERATURAII BUPATJ TEIITAlfG lJRAIAllf TOGAS DAIi J'UIIOSI BADAlf KBPBGAWAIA1' DA.BRAR KABVPATEII' SITUBOIIDO
4
BAB I - KETElfTUAN UIIUM
Pasal 3
- a . penyiapan penyusunan Prociuk Hukum Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalain Peraturan Perundang-undangan;
- b. perencanaan dan pengembangan karier kepegawaian Daerah;
- c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. penyiapan dan pclaksanaan pengangkatan, kcnaiksn pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan nonna, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Penmdang-undangan;
- e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, clan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- f. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan k.esejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah scsuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan administrasi Pcgawai Negeri Sipil Daerah;
1. pengelolaan sistem informasi kepegawaian Daerah;
- J. penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Bad.an Kepegawaian Negara;
- k. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- l. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan dalam lingkup Badan;
- m. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- n. pelaporan basil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
6
BABW ORGAIOSASI
Paaal5
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terd.iri dari :
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagi.an Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan dan Mutasi, membawahi :
1. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Mutasi;
2. Sub Bidang Kepangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun.
- d. Bidang Pembinaan dan Infonnasi Kepegawaian, mernbawahi :
1. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
2. Sub Bidang Data dan Dokumentasi.
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
1. Sub Bidang Penjenjangan;
2. Sub Bidang Teknis dan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pual6
- ( 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub dan bertanggung jawab
- (3) Bidang yang berada di bawah kepada Kepala Bidang.
BABIV
PEIIJABARAR TUGAS DAR FURGSI
Bagiaa Keaatu
KBPALA BA.DAR
Pual7
Kepala Badan mempunyai tugas memi.mpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kepegawaian daerah.
~
BagJan Keclaa SEKRETARIAT
Pasa1 8
Sekretariat mempunyai tu.gas membantu Kepala Bad.an dalam pengk:oordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.
Pual9
Dalatn melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Badan;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan;
- c. pengkoordinasian, monitoring clan penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan umum;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. pengkoordinasian Sistem Pengawasan Internal Pemerintah ( SPIP) di lingkungan Sadan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Parapaf 1
Bub Ball·a Umam
Pual 10
BAB I - KETElfTUAN UIIUM
Pasal 5
- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum.
BAB I - KETElfTUAN UIIUM
Pasal 8
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Badan;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan;
- c. pengkoordinasian, monitoring clan penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan umum;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. pengkoordinasian Sistem Pengawasan Internal Pemerintah ( SPIP) di lingkungan Sadan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Parapaf 1
Bub Ball·a Umam
Pual 10
- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum.
2. {2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman.a dirnaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang tennasuk benda berharga dan pengadministrasian barang-barang keperluan Badan dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Badan;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan pera.latan;
- g. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
8
- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan› usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- J. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf2
Sab Bagian Kf!vangan
Pual 11
- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan ta.ta usaha keuangan.
2. {2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi pembulruan, realisasi anggaran pendapatan clan belanja badan serta pembayaran gaji pegawai;
- c. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- d. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran lingkungan Badan;
- e. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi rekonsiliasi;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris;dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf3
Sab Raglan Pe:re,.canaan, Bvahaui clan Pelaponm
Pual 12
- ( 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanaka.n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). Sub Bagian Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fu.ngsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja Badan;
9
- b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Badan;
- c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Badan;
- d. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) linglrungan Badan;
- e. penyusunan laporan semesteran Badan;
- f. penghipunan dan penyusunan Sistem Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan basil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian fletip
BIDAIIG PBNGEIIBAlfGAII DAIi IIUTASJ
Pasa1 13
Bidang Pengembangan dan Mutasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pengadaan, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, pengembangan karier, ujian dinas, dan mengurus pemberhentian pegawai serta pensiun.
Paaal14
BAB I - KETElfTUAN UIIUM
Pasal 13
- a. penyusunan rencana pengadaan, pelaksanakan ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. penyiapan clan pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional, serta pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang› undangan;
- c. penyiapan dan peJaksanaan kenaikan Gaji Berkala, dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pemrosesan pemberhentian sebelum mencapai batas usia pensiun, pemberhentian sementara dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah mencapai batas usia pensiun;
- e. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan karier, ujian dinas, dan penyesuaian ijasah Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. penyusunan produk hukum daerah mengenai sistem manajemen kepegawaian;
- g. pengkoordinasian dengan SKPD terkait dengan manajemen kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
..
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; clan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Paragrafl
Sub Bidang Ponnaai, Penpclaan, clan Mutaai
Pual 15
- {l) Sub Bidang Fonnasi, Pengadaan, dan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Mutasi di bidang formasi, pengadaan, dan mutasi.
- (2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Mutasi menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data pegawai dengan Unit Kerja untuk perencanaan dan pengadaan pegawai;
- b. pemrosesan susunan pegawai {fonnasi);
- c. penyelesaian administrasi kepegawaian mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- d. pelaksanaan ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. penyiapan data dan bahan pertimbangan dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai ketentuan yang berlak:u;
- f. penyusunan Surat Keputusan Bupati tent.ang pemindahan dan pemberhentian PNS {Pengangkatan Dalam Jabat.an Struktural, Perpanjangan BUP Pejabat Struktural/Fungsional);
- g. Pengkoordinasian dengan manajemen kepegawaian PNS); SKPD terkait dengan (perhitungan Kebutuhan
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf2
Sub Bidang Kepangb.tan, Pemberhentian, dan Penaiun
Paaa1 16
- (1) Sub Bidang Kepangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tu.gas melaksanakan sebagian tu.gas Bidang Pengembangan dan Mutasi di bidang kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun menyelengarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyelesaian administrasi kepegawaian mengenai kanaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
- b. penyelesaian administrasi kepegawaian mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil dengan hale pensiun;
- c. pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah;
- d. penyusanan Surat Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, peninjauan masa kerja, pemberhentian pegawai dengan hak pensiun;
- e. koordinasi dengan SKPD terkait dengan pembinaan kenaikan pangkat, pensiun clan gaji berkala;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tuga.snya kepada. Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan clan Mutasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagi·· Keempat BIDAIIG PEIIBIRAAII DAR INFORMASI KBPEGAWAL\11
Pual 17
Bidang Pembinaan dan Infonnasi Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun perencanaan pengendalian pegawai, pembinaan disiplin, pengawasan, dan pengelolaan pusat informasi data kepegawaian.
Pual 18
BAB I - KETElfTUAN UIIUM
Pasal 17
- a. penyusunan Rancangan Prociuk Hukum Daerah di bidang kepegawaian daerah;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. perumusan dan pelaksanaan pemberian hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin;
- e. perumusan dan pelaksanaan pemberian izin perkawinan clan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
- g. pelaksanaan LHKPN/pemberantasan korupsi;
- h. pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
'
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- J. pelaporan basil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Puagrafl
Sab Bidang Pem~·-··D dan Keaejahtenan Pepwai
Pual 19
- { l) Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan lnformasi Kepegawaian di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan nnnusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan/tanda kehormatan dan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil serta pemulangan puma tugas PNS;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pembinaan pegawai;
- c. pembinaan dan merumuskan pemberian perijinan perkawinan dan penceraian pegawai;
- d. pemberian cuti pegawai;
- e. perurnusan pelaksanaan pemberian hukuman bagi pegawai negeri sipil daerah yang melakukan pelanggaran disiplin;
- f. penyelenggaraan segala sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai;
- g. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pelaksanaan penyusunan laporan program percepatan pemberantasan korupsi;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
1. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Infonnasi Kepegawaian; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf2
Sub Bldang Data dan Dolmmentaai
Pua1 20
- ( l) Sub Bidang Data dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian di bidang Oat.a dan Dokumentasi.
- (2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penghimpunan dan mengilruti perkembangan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
- b. perekaman dan pemutakhiran data pegawai;
- c. penyelenggaraan perumusan naskah laporan clan penyediaan data pegawai;
- d. penyusunan dan pengolahan data pegawai da1am bentuk data elektronik ataupun data manual/fisik;
- e. pemberian informasi yang berkaitan dengan bidang kepegawaian;
- f. pengevaluasian kelengkapan dan akurasi data tent.ang informasi kepegawaian dan informasi pendukungnya;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan clan lnformasi Kepegawaian; dan
- i. pela.ksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Raglan, Kelhna
BIDAIIG PBIIDIDIKAII DAIi PELATIIIAII
Pua.121
Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Bad.an dalam mengumpulkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan upaya-upaya peningkat.an SDM Aparatur Pemerintah antara lain meliputi penyelenggaraan pelatihan, pengajaran, latihan prajabatan, dan tugas belajar.
Pua1 22
BAB I - KETElfTUAN UIIUM
Pasal 21
- a. perencanaan dan penyusunan program pela.ksanaan penclidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Aparatur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan clan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Aparatur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. perencanaan dan penyusunan program peningkat.an SDM Aparatur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. perencanaan dan pelaksanaan program tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendiclikan dan pelatihan PNSD dan aparatur penyelenggara pemerintah daerah
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
14
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Paragrafl
811b Bidaq Penjes,Janpn
Pual23
- ( 1) Sub Bidang Penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam 5 hw-uf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendiclikan dan Pelatihan di bidang penjenjangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penjenjangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan Struktural dan/ atau penjenjangan prajabatan;
- b. penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan struktural dan/ atau penjenjangan prajabatan;
- c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan Struktural;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penclidikan dan Pelatihan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang cliberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf2
Sub Blclang Telmia clan hnpional
Pua.I 24
- (1) Sub Bidang Teknis dan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendiclikan dan Pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Telmis clan Fungsional menyelengga.rakan fungsi :
- a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan teknis dan fu.ngsional;
- b. penyelenggaraan program penclidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan basil pend.idikan dan pelatihan teknis dan fungsional ;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaporan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BABV
KE't'EllT0Alf P&amp;NOTUr
Paul 25
Dengan berlakunya Peratu.ran Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pual26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuandangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 C : : T 2012 BBRITA DABRAII KABUPATBll art0B011DO TAIIUJI 2012 WOIIOR 4~