PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 32 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOHUTARA , KECAMATAN PINOHSELATAN, KECAMATAN BELIMBING HULU DANKECAMATAN TANAH PINOH BARAT DIKABUPATENMELAWI BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOH UTARA; KECAMATAN PINOH SELATAN, KECAMATAN BELIMBING HULU DAN KECAMATAN TANAH PINOH BARAT DI KABUPATEN MELAWI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- a bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang dan kepada masyarakat; dibidang pemerintahan; pembangunan kemasyarakatan; Kecamatan Nanga Pinoh; Belimbing dan Tanah Pinoh perlu dimekarkan;
- b bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi potensi; daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik , jumlah penduduk dan dan pertimbangan lainnya; perlu dibentuk Kecamatan Pinoh Utara Kecamatan Pinoh Selatan; Kecamatan Belimbing Hulu dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat di Kabupaten Melawi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Kecamatan Pinoh Utara; Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Belimbing Hulu Dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat Di Kabupaten Melawi.
- 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3 Undang
- 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenIKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12 Peraturan
Menetapkan
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2004 Nomor 1 seri E Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOH UTARA; KECAMATAN PINOH SELATAN KECAMATAN BELIMBING HULU DAN KECAMATAN TANAH PINOH BARAT DI KABUPATEN MELAWI
BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Daerah adalah Kabupaten Melawi
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
- 5 Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Melawi;
- 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
- 6 Kecamatan Melawi.
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pinoh Utara Kecamatan Pinoh Selatan; Kecamatan Belimbing Hulu Dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 3
- Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran Kecamatan Nanga Pinoh sebagai berikut :
Kecarnatan Pinoh Utara, terdiri dari :
- b Desa Manding;
- a Desa Tekelak;
- Desa Nanga Belimbing;
- e Desa Tanjung Paoh;
- d. Desa Tengkajau;
- f Desa Nanga Man;
- h Desa Engkurai;
- 9 Desa Sungai Pinang;
Kecamatan Pinoh Selatan, terdiri dari :
2. Desa Senempak;
2. 1 . Desa Manggala;
3. 3 . Desa Nanga Pintas;
4. 5 Desa Bina Jaya;
5. 4 Desa Landau Garong;
tergabung dalam kecamatan induk (Nanga Pinoh) terdiri dari : Yang
- Desa Paal;
- 1 Desa Tanjung Niaga;
3. Desa Sidomulyo;
5. Desa Tanjung Sari;
- 4 Desa Baru;
- Desa Poring;
- 8 . Desa Nanga Kebebu;
- 7 Desa Nanga Kayan;
- 9 Desa Tembawang Panjang;
- berikut
Kecamatan Belimbing Hulu; terdiri dari
- b Desa Nanga Tikan;
- Desa Tiong Keranjik;
- Desa Beloyang
- e Desa Junjung Permai;
- d. Desa Nanga Raya;
- f Desa Nanga Keberak;
tergabung dalam kecamatan induk (Belimbing) terdiri dari : Yang
- 2 Desa Batu Buil;
- Desa Pemuar;
3. Desa Batu Nanta;
- Desa Guhung;
4. Desa Laman Bukit;
- 6 . Desa Belonsat;
8. Desa Batu Ampar;
- 7 . Desa Nusa Kenyikap;
- Desa Upit;
- 11.Desa Balai Agas.
- 10.Desa Langan;
Dengan
- Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran Kecamatan Tanah Pinon sebagai berikut :
- Desa Ulak Muid;
Kecamatan Tanah Pinoh Barat; terdiri dari :
- Desa Harapan Jaya;
- d. Desa Togan Baru;
- c. Desa Durian Jaya;
- e Desa Pelita Jaya;
Yang tergabung dalam kecamatan induk (Tanah Pinoh) terdiri dari
2. Desa Loka Jaya;
2. 1 Desa Batu Begigi;
3. Desa Suka Maju;
5. Desa Madong Raya;
5. 4 Desa Bina Karya;
6. 6 Desa Bina Jaya;
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 4
Dengan Pemekaran Kecamatan sebagimana dimaksud Pasal 3 (1) (2) dan (3) Peraturan Daerah ini; maka wilayah Kecamatan di Kabupaten Melawi Menjadi : ayat
- 1 Kecamatan Nanga Pinoh;
3. Kecamatan Pinoh Selatan;
2. Kecamatan Pinoh Utara;
- 4 Kecamatan Belimbing;
- Kecamatan Sayan;
- 5 . Kecamatan Belimbing Hulu;
- Kecamatan Tanah Pinoh;
- 8 Kecamatan Tanah Pinoh Barat;
- 9 Kecamatan Sokan;
- 11.Kecamatan Menukung.
10. Kecamatan Ella Hilir, dan
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 5
- (1) Kecamatan Pinoh Utara
Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Kecamatan Nanga Pinoh
Sebelah Timur
Kecamatan Ella Hilir
Sebelah Barat
Kecamatan Belimbing
Kabupaten Sintang
- 2) Kecamatan Pinoh Selatan
- (3) Kecamatan Belimbing Hulu
Sebelah Utara
Kecamatan Nanga Pinoh
Sebelah Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Sebelah Timur
Kecamatan Ella Hilir
Sebelah Barat
Kecamatan Sayan
Sebelah Utara
Kabupaten Sintang
Sebelah Selatan
Kecamatan Tanah Pinoh
Sebelah Timur
Kecamatan Belimbing
Sebelah Barat
Kabupaten Sintang
Kecamatan
Kecamatan Tanah Pinoh Barat
Sebelah Utara
Kecamatan Belimbing Hulu
Sebelah Selatan
Kecamatan Sokan
Sebelah Timur
Kecamatan Tanah Pinoh
Sebelah Barat
Kabupaten Ketapang
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 6
- Ibukota Kecamatan Pinoh Utara berkedudukan di Tekelak.
- (2) Ibukota Kecamatan Pinoh Selatan berkedudukan di Manggala.
- (3) Ibukota Kecamatan Belimbing Hulu berkedudukan di Tiong Keranjik.
- 4 Ibukota Kecamatan Tanah Pinoh Barat berkedudukan di Ulak Muit.
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur hal yang sama dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal pada 2007 BOPATI MELAWI, A. SUMAN KURIK

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 30 oktobea 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, ## MARTIN LUTHER\_ D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 32
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 32 TAHUN 2007
## TENTANG
## PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOH UTARA, KECAMATAN PINOH SELATAN, KECAMATAN BELIMBING HULU DAN KECAMATAN TANAH PINOH BARAT DI KABUPATEN MELAWI
## UMUM
## A Kecamatan Pinoh Utara
Kecamatan Pinoh Utara dengan luas 890 (standar minimal 12,5 km?) dengan jumlah penduduk 14.078 jiwa (standar minimal 5.000 jiwa) dan dengan 8 desa pendukung pemekaran kecamatan (standar minimal 4 desa) dapat dikatagorikan memenuhi syarat untuk terbentuknya kecamatan baru di Kabupaten Melawi. Km?
## B Kecamatan Pinoh Selatan
dengan jumlah penduduk 9.567 jiwa (standar minimal 5.000 jiwa) dan dengan 5 desa pendukung pemekaran kecamatan (standar minimal 4 desa) dapat dikatagorikan memenuhi syarat untuk terbentuknya kecamatan baru di Kabupaten Melawi.
## Kecamatan Belimbing Hulu
Kecamatan Belimbing Hulu dengan luas 454 Km? (standar minimal 12,5 km?) dengan jumlah penduduk 5.960 jiwa (standar minimal 5.000 jiwa) dan dengan 6 desa pendukung pemekaran kecamatan (standar minimal 4 desa) dapat dikatagorikan memenuhi syarat untuk terbentuknya kecamatan baru di Kabupaten Melawi.
## D Kecamatan Tanah Pinoh Barat
Kecamatan Tanah Pinoh Barat dengan luas 829 Km? (standar minimal 12,5 km?), dengan jumlah penduduk 12.162 jiwa (standar minimal 5.000 jiwa) dan dengan 5 desa pendukung pemekaran kecamatan (standar minimal 4 desa) dapat dikatagorikan memenuhi syarat untuk terbentuknya kecamatan baru di Kabupaten Melawi.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Desa-desa yang baru terbentuk akibat pemekaran desa secara otomatis masuk dalam wilayah kecamatan baru di bentuk sebagaimana tercantum dalam kecamatan masing-masing\_ peta
PENJELASAN
Pasal 3
SID Pasal 8 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 58