PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 4 Tahun 2016 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (berlaku 13 September 2016)
Pembukaan
Mengingat
=::-E=ATI BANGKALAN
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
Menimbang bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa dalam penyelenggaraan dan yang
- a. urusan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, diperlukan Perangkat Desa memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu dbentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
1 '
- . 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
' .
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagal perangkat Daerah.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangkalan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal2
- ( 1) Perangkat desa berfungsi membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya, terdiri dari atas:
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (3) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Jika tidak ada warga yang berusia antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas yang bersedia untuk mencalonkan dan/ atau dicalonkan sebagai perangkat desa, Kepala Desa dapat mengangkat perangkat desa dari warga desa yang berusia diatas 42 (empat puluh dua) tahun dan kurang dari usia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan ## BAB III
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 5
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemberhentian dan pemberhentian sementara perangkat desa, diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7
- ( 1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat› lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengaturan lebih lanjut dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 8
- ( 1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
BAB VII - Pasal 10
Pasal 10
- ( 1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.
BAB VIII - KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA Pasal 11
Pasal 11
## KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA Pasal 11
BAB VIII - KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA Pasal 11
Pasal 12
Perangkat desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ a tau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
1. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan› undangan;
- J. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janjijabatan; dan/atau
1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA Pasal 11
Pasal 13
- ( 1) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan .. enempatannya.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 14
Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, selambat› lambatnya harus ditetapkan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 15
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 1/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
'
\
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 16
Peratu.ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 13 September 2016 ~ ~::

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 13 Sept her 2016 SEKRETA LE H KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016 NOMOR 3/~ ,, ' \ ' ..
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA
## I. UMUM
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka salah satu perubahan yang harus dilaksanakan adalah mengenai penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan terkait dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan terendah yang memiliki kedudukan dan peranan vital dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan pemerintahan di desa.
Berdasarkan hat-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur kembali tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. huruf a bapak/ ibu kandung, anak kandung, dan saudara kandung. huruf b suami/istri berdasarkan hasil perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. huruf c Cukup Jelas huruf c Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 35