PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 59 Tahun 2007 tentang KEGIATAN USAHA PANAS BUMI (berlaku 5 November 2007)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
2. Kegiatan
. . .
2. Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber daya Panas Bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta wilayah kerja.
4. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.
5. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk pemboran sumur deliniasi atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
6. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi.
7. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemafaatan energi dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan nonlistrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
8. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
9. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terusmenerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
11. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
12. Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.
13. Dokumen Lelang adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pelelangan Wilayah Kerja sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran Wilayah Kerja oleh Badan Usaha serta sebagai pedoman evaluasi penawaran oleh panitia pelelangan Wilayah Kerja.
14. Pelelangan Wilayah Kerja adalah penawaran Wilayah Kerja tertentu kepada Badan Usaha sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IUP.
15. Pihak Lain adalah Badan Usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan penugasan Survei Pendahuluan pada suatu wilayah tertentu.
16. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.
TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 2
Tahapan kegiatan usaha Panas Bumi meliputi:
- a. Survei Pendahuluan;
- b. Penetapan Wilayah Kerja dan Pelelangan Wilayah Kerja;
- c. Eksplorasi;
- d. Studi Kelayakan;
- e. Eksploitasi; dan
- f. Pemanfaatan.
Bagian Kesatu
Survei Pendahuluan
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 3
- (1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan Survei Pendahuluan.
- (2) Pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenanganya.
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 4
- (1) Pengumpulan data hasil Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicatat dan disusun untuk setiap wilayah yang dilengkapi dengan batas, koordinat, dan luas wilayah melalui pengaturan sebagai berikut:
- a. gubernur menyusun data hasil Survei Pendahuluan untuk wilayah provinsi yang bersangkutan melalui koordinasi dengan Pemerintah dan dinas serta instansi lain yang terkait di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- b. bupati/walikota menyusun data hasil Survei Pendahuluan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan melalui koordinasi dengan dinas dan instansi lain yang terkait di pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan data hasil Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Menteri.
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, dan syarat-syarat pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 6
- (1) Menteri dapat menugaskan kepada Pihak Lain untuk melakukan Survei Pendahuluan.
- (2) Gubernur, bupati/walikota atau Pihak Lain dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah untuk dilakukan penugasan Survei Pendahuluan.
- (3) Penugasan Survei Pendahuluan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penugasan Survei Pendahuluan yang diusulkan oleh gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penawaran.
- (4) Pelaksanaan penawaran penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Menteri dengan cara:
- a. pengumuman melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya; dan/atau
- b. promosi melalui berbagai forum, baik nasional maupun internasional.
- (5) Penugasan Survei Pendahuluan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan atas biaya Pihak Lain.
- (6) Dalam rangka penugasan Survei Pendahuluan, Menteri dapat menetapkan harga patokan uap atau harga patokan tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga Panas Bumi.
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 7
- (1) Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota setempat dengan melampirkan peta wilayah yang dimohon.
- (2) Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penerapan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan ( First come first served ).
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 8
Pihak Lain yang melakukan penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib :
- a. menyimpan dan mengamankan data hasil Survei Pendahuluan sampai dengan berakhirnya penugasan; dan
- b. merahasiakan data yang diperoleh dan menyerahkan seluruh data kepada Menteri setelah berakhirnya penugasan.
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 9
Pihak Lain yang melakukan penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak secara langsung mendapatkan Wilayah Kerja.
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Kerja
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 11
- (1) Kegiatan pengusahaan sumber daya Panas Bumi dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja.
- (2) Menteri merencanakan, menyiapkan dan menetapkan Wilayah Kerja
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 12
- (1) Pemerintah menetapkan harga dasar data pada Wilayah Kerja hasil Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota .
- (2) Menteri menetapkan besaran kompensasi data hasil pelaksanaan penugasan Survei Pendahuluan ( awarded compensation )
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 13
- (1) Menteri dapat melakukan Eksplorasi dalam wilayah hukum pertambangan Panas Bumi Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 14
- (1) Badan Usaha melakukan eksplorasi dalam suatu Wilayah Kerja setelah mendapatkan IUP.
- (2) Badan Usaha wajib melakukan Eksplorasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi Panas Bumi, sampai diketahui potensi cadangan terbukti Panas Bumi sebagai dasar dikeluarkannya komitmen pengembangan.
Bagian Keempat
Studi Kelayakan
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 15
- (1) Pemegang IUP dapat melakukan Studi Kelayakan setelah menyelesaikan Eksplorasi dan menyampaikan laporan Eksplorasi rinci kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Eksplorasi dilakukan oleh Menteri, Badan Usaha dapat langsung melakukan studi kelayakan setelah mendapatkan IUP.
- (3) Badan Usaha wajib melakukan Studi Kelayakan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Studi Kelayakan Panas Bumi.
- (4) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi studi:
- a. penentuan cadangan layak tambang di seluruh Wilayah Kerja;
- b. penerapan teknologi yang tepat untuk Eksploitasi dan penangkapan uap dari sumur produksi;
- c. lokasi sumur produksi;
- d. rancangan sumur produksi dan injeksi;
- e. rancangan pemipaan sumur produksi;
- f. perencanaan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang;
- g. sistim pembangkit tenaga listrik dan/atau sistim pemanfaatan langsung;
- h. upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya Panas Bumi;
- i. rencana keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi; dan
- j. rencana pasca tambang sementara.
Bagian Kelima
Eksploitasi
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 16
- (1) Pemegang IUP dapat melakukan Eksploitasi setelah menyelesaikan Studi Kelayakan serta telah mendapat keputusan kelayakan lingkungan
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 17
Pemegang IUP dapat melakukan kegiatan:
- a. pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan/atau
- b. pemanfaatan langsung yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 18
Pedoman penetapan harga uap Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB II - TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Pasal 19
Untuk menjamin ketersediaan listrik bagi kepentingan umum, Pemerintah dapat menugaskan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk membeli uap atau listrik yang berasal dari Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - LELANG WILAYAH KERJA
Pasal 20
- (1) Dalam rangka penawaran Wilayah Kerja, Menteri dapat menetapkan harga patokan uap dan/atau tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga Panas Bumi
- (2) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara terbuka untuk ditawarkan kepada Badan Usaha.
- (3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha dengan cara lelang.
- (4) Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas:
- a. membentuk panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang keanggotaannya berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara Pelelangan Wilayah Kerja, substansi pengusahaan Panas Bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam maupun di luar instansi yang bersangkutan; dan
- b. menetapkan dan mengesahkan hasil Pelelangan Wilayah Kerja.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
- a. menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja;
- b. menyiapkan Dokumen Lelang;
- c. mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja;
- d. menilai kualifikasi Badan Usaha melalui prakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- f. mengusulkan calon pemenang; dan
- g. membuat berita acara Pelelangan Wilayah Kerja.
- (6) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a masing-masing terdiri dari:
- a. panitia Pelelangan Wilayah Kerja lintas provinsi dibentuk oleh Menteri yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat;
- b. panitia Pelelangan Wilayah Kerja lintas kabupaten/kota dibentuk oleh gubernur yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, instansi terkait, pemerintah provinsi, dan instansi pemerintah daerah terkait; dan
- c. panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang berada pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, instansi terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi pemerintah daerah terkait.
Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pelelangan
BAB III - LELANG WILAYAH KERJA
Pasal 21
Panitia Pelelangan Wilayah Kerja menyiapkan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. syarat administratif, teknis, dan keuangan;
- b. metode penyampaian dokumen penawaran;
- c. metode evaluasi penawaran; dan
prosedur
.
. .
- d. prosedur penentuan pemenang lelang.
BAB III - LELANG WILAYAH KERJA
Pasal 22
- (1) Badan Usaha yang dapat mengikuti Pelelangan Wilayah Kerja harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. surat permohonan IUP kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. identitas pemohon/akta pendirian perusahaan;
- c. profil perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- e. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. rencana teknis Eksplorasi atau Studi Kelayakan; dan
- b. rencana jadwal Eksplorasi atau Studi Kelayakan.
- (4) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. kemampuan pendanaan; dan
- b. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5 % dari rencana biaya Eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama panitia Pelelangan Wilayah Kerja.
- (5) Jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b akan dikembalikan kepada Badan Usaha yang kalah lelang.
BAB III - LELANG WILAYAH KERJA
Pasal 23
- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dengan metode dua tahap, yaitu :
tahap kesatu, meliputi:
1. Badan Usaha menyampaikan persyaratan administratif, teknis dan keuangan dalam satu sampul;
2. pada sampul dicantumkan alamat Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang mengadakan Pelelangan Wilayah Kerja dengan frasa 'Dokumen Penawaran Wilayah Kerja Tahap Kesatu'; dan
3. pada sampul luar dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen penawaran yang disampaikan setelah batas akhir pemasukan, tidak diterima.
tahap kedua, meliputi:
1. Badan Usaha peserta Pelelangan Wilayah Kerja, yang telah dinyatakan lulus oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja pada evaluasi tahap kesatu, harus memasukan harga uap atau tenaga listrik dalam sampul;
2. nilai penawaran harga uap atau tenaga listrik dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf;
3. dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada alamat yang telah ditetapkan; dan
4. dokumen penawaran yang diterima, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.
- (2) Metode evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan berdasarkan evaluasi kualitas teknis, keuangan dan harga uap atau tenaga listrik yang paling rendah diantara penawaran harga.
- (3) Prosedur penentuan pemenang Pelelangan Wilayah Kerja dengan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
tahap kesatu
1. pengumuman prakualifikasi;
2. pengambilan dokumen prakualifikasi;
3. pemasukan dokumen prakualifikasi;
4. evalusi
.
. .
4. evaluasi prakualifikasi;
5. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
6. penetapan hasil prakualifikasi;
7. pengumuman hasil prakualifikasi;
8. masa sanggah prakualifikasi.
tahap kedua
1. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
2. pengambilan Dokumen Lelang;
3.
PENJELASAN
Pembukaan
;
4. penyusunan berita acara penjelasan Dokumen Lelang dan perubahannya;
5. tahap pemasukan penawaran harga uap atau tenaga listrik;
6. pembukaan sampul penawaran;
7. penetapan peringkat;
8. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
9. masa sanggah;
10. penjelasan sanggahan; dan
11. penunjukan pemenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pelelangan Wilayah Kerja
Hasil Penugasan Survei Pendahuluan
PENJELASAN
Pasal 24
- (1) Menteri berdasarkan data penugasan Survei Pendahuluan yang dilakukan oleh Pihak lain menetapkan Wilayah Kerja. - (2) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka untuk ditawarkan kepada Badan Usaha. - (3) Persyaratan dan tatacara pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a kecuali bagi Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan langsung dinyatakan lulus tahap kesatu.
PENJELASAN
Pasal 25
Prosedur penentuan pemenang Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) untuk Wilayah Kerja hasil penugasan Survei Pendahuluan dilakukan sebagai berikut: - a. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja pada tahap kedua memberikan kesempatan kepada Badan Usaha peserta lelang yang lulus prakualifikasi dan Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan untuk menyampaikan penawaran harga uap atau tenaga listrik. - b. Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pemenang lelang Wilayah Kerja berdasarkan penawaran harga uap atau tenaga listrik terendah dengan cara: 1. penetapan peringkat peserta lelang dilakukan berdasarkan evaluasi kualitas teknis, keuangan dan harga uap atau tenaga listrik yang paling rendah diantara penawaran harga. 2. dalam hal penawaran harga uap atau tenaga listrik yang diajukan oleh Pihak Lain lebih tinggi dari peserta lelang lainnya, maka kepada Pihak Lain diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran sekurang-kurangnya menyamai penawaran terendah harga uap atau tenaga listrik yang diajukan oleh peserta lelang yang lain. 3. dalam hal Pihak Lain bersedia untuk melakukan perubahan Penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Pihak Lain yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 4. dalam hal Pihak Lain tidak bersedia untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Badan Usaha yang memberi penawaran harga uap atau tenaga listrik terendah sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja; 5. Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib membayar kompensasi data ( awarded compensation ) kepada Pihak Lain. - (1) Peserta Pelelangan Wilayah Kerja yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan apabila ditemukan: - a. penyimpangan