PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6.2 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN HASIL JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6.2 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN HASIL JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sehubungan terdapatnya tambahan sumber pendapatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak yaitu yang berasal dari Pelayanan kefarmasian untuk obat kronis rawat jalan pasien Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6.2 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Hasil Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes PT Askes (Persero);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jminan Kesehatan Masyarakat;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
30. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 69);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6.2 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN HASIL JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK.
Pasal I
Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6.2 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Hasil Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 20) diubah, sehingga berbunyi :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 11, angka 12, angka 14 diubah dan diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan bertugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repunlik Indonesia.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
9. Dokter adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
10. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah seluruh penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas penggunaan akomodasi dan jasa pelayanan Rumah Sakit.
11. Pos Kebersamaan adalah sejumlah dana yang dihimpun dari proporsi jasa pelayanan paramedis yang akan didistribusikan kepada seluruh karyawan Rumah Sakit kecuali Dokter dan Manajemen.
12. Balancing Medik adalah sejumlah dana yang dihimpun dari proporsi jasa pelayanan medis yang akan didistribusikan kepada dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertugas di Rumah Sakit sebagai balancing insetif medik.
13. Jasa Pelayanan Medik adalah imbalan yang diterima oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, dan rehabilitasi medik.
14. Jasa Pelayanan Paramedis adalah imbalan yang diterima oleh seluruh karyawan rumah sakit kecuali Dokter dan Manajemen atas jasa yang diberikan kepada pasien.
15. 14a. Jasa Pelayanan Managemen adalah imbalan yang diterima oleh seluruh karyawan rumah sakit kecuali Dokter dan Paramedis atas jasa yang diberikan kepada pasien.
15. Jasa Akomodasi adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostis, tindakan medis, tindakan keperawatan, dan rehabilitasi.
16. Insentif adalah penghargaan kepada karyawan atas segala jerih payahnya dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada pelanggan di luar gaji dan honorarium yang bersumber dari jasa pelayanan yang diremunerasi sesuai dengan kontribusi dan kinerja karyawan.
17. Insentif langsung adalah insentif yang diterima langsung oleh karyawan atau kelompok karyawan yang bersangkutan setelah dikurangi Pos Kebersamaan.
18. Insentif tak langsung adalah insentif yang diterima karyawan atau kelompok karyawan bersumber dari Pos insentif Kebersamaan yang pembagiannya
Pasal 4
- (1) Sumber dana yang dimanfaatkan untuk jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak berasal dari :
- a. pasien umum ;
- b. pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- c. pelayanan kefarmasian obat program penyakit kronis pasien JKN/BPJS; dan
- d. pelayanan ambulans.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. sebesar 100% (seratus persen) dari jasa pelayanan pasien umum;
- b. sebesar 40% (empat puluh persen) dari klaim pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ;
- c. sebesar 40% (empat puluh persen) dari klaim pelayanan ambulan; dan
- d. jasa pelayanan untuk faktor pelayanan kefarmasian obat program penyakit kronis
Pasal 5
- (1) Jasa pelayanan rumah sakit diberikan kepada seluruh pegawai rumah sakit, meliputi pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.
- (2) Penerima jasa pelayanan pasien umum dikelompokan sebagai berikut:
- a. karyawan fungsional dan pemberi pelayanan langsung:
1. dokter, apoteker dan psikolog; dan
2. paramedis (perawat, asisten apoteker, bidan, analis, radiographer, termasuk petugas administrasi).
- b. karyawan manajemen dan pemberi pelayanan tidak langsung:
1. manajemen;
2. staf manajemen;
3. staf penunjang pelayanan (sanitasi, laundry, IPRS, gizi); dan
4. kasir dan pengelola.
- (3) Penerima jasa pelayanan pasien JKN dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kelompok pemberi pelayanan langsung:
1. kelompok staf medis; dan
2. kelompok apoteker, asisten apoteker, perawat, bidan, analis, radiographer dan psikolog.
- b. kelompok pemberi pelayanan tidak langsung;
- c. kelompok manajemen (Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/ Seksi, Staf Manajemen dan Pengelola Jasa Pelyanan); dan
- d. Direktur.
- (4) Penerima Jasa Pelayanan Kefarmasian Obat Program Penyakit Kronis dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kelompok pemberi pelayanan langsung:
1. kelompok staf medis; dan
2. kelompok apoteker, asisten apoteker, perawat, bidan, analis, radiographer dan psikolog.
- b. kelompok pemberi pelayanan tidak langsung; dan
- c. kelompok manajemen (Direktur, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf Manajemen dan Pengelola Jasa Pelayanan).
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 9