PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor - Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2017; 3. (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 201 7, perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas ;
- b. bahwa untuk memberikan pertimbangan obyektif serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas perjalanan dinas, maka diperlukan standar baku dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2017;
3. Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 3. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2017
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
v
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya di singkat ADD adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus;
6. 1 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah atau di luar daerah.
13. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas dalam kabupaten dari tempat kedudukan desa yang bersangkuta.n ke daerah tujuan pelaksanaan tugas di dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Uang Harian adalah biaya yang dibayarkan kepada sangadi, Badan Permusyawaratan Desa dan Aparatur Desa yang melaksanakan tugas yang didalamnya sudah termasuk uang saku dan uang makan yang dibayarkan secara lumpswn.
18. Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan,penginapan/akomodasi atau uang saku.
19. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Bukti Pengeluaran Rill adalah bukti pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran.
22. Tempat kedudukan adalah tempat sangadi, Badan Permusyawaratan Desa Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap berada.
J
v
'
23. Tempat tujuan adalah tempat/ daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Pasal 2
Pasal 2
Perjalanan dinas luar daerah adalah kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan basil maksimal serta biaya sehemat mungkin.
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Pasal 2
Pasal 3
Ketentuan Perjalanan Dinas ini berlaku bagi perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Pasal 2
Pasal 4
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, termasuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan dalam hal:
- a. Mengikuti seminar, lokakarya, studi banding dan kegiatan-kegiatan sejenis;
- b. Mengikuti dan/ atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
- c. Mengikuti training, diklat, kursus singkat atau kegiatan sejenis.
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Pasal 2
Pasal 5
- (1) Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh APBDes adalah perjalanan dinas dari:
- a. Sangadi;
- b. Ketua dan Anggota BPD;
- c. Perangkat Desa; dan
- d. Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilakukan oleh Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Surat Perintah Tugas dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. Sangadi ditandatangani oleh Sangadi;
- b. BPD ditandatangani oleh Ketua BPD;
- c. Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Sangadi dan dalam hal Sangadi berhalangan maka SPI' dapat ditandatangi oleh Sekretaris Desa, dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
- d. SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Desa; dan
v
- e. Format SPI' dan SPPD tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas luar Daerah terdiri dari:
- a. Biaya penginapan/ akomodasi;
- b. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport;
- c. Transport lokal dari tempat kedudukan ke tempat kegiatan; clan
- d. Transport Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya rill (at cost), dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Uang transport dibayarkan dengan biaya rill (at cost).
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak mendapatkan uang transport.
- (5) Dikecualikan pada ayat (3) adalah perjalanan dinas luar daerah yang tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka dapat diberikan uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya rill (at cost).
- (6) Besaran satuan biaya penginapan, uang harian dan transport lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.
- (7) Besaran Satuan Biaya Penginapan dan Transport Lokal yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif batas tertinggi yang berlaku bagi masing-masing tingkat perjalanan dinas.
- (8) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokan berdasarkan tingkat jabatan dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas yang tercliri dari :
- a. Sangadi, Ketua dan Anggota BPD;
- b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa; dan
- c. Pegawai Tidak Tetap.

## Pasal 7

- (1) Pe1:8-°�gjawaban penggunaan uang transport dengan menggunakan bukti kwitansi Pembayaran Transport atau bukti pembayaran yang sah.

(2) D.alam hal

bukti

Kwitansi atau

bukti pembayaran yang sah

tidak da at

- (3) Daftar Penggunaan Rill b · dim · Lam . se agaunana aksud pada ayat (2), tercantum dalam . . piran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 101.

diperoleh, maka dapat menggunakan Daftar Penggunaan

Rill

p

## Pasal 8

- (1) Biaya tiket perjalanan dinas Luar daerah (angkutan D t d pelaksanaannya dibayar sesuai yang tercantum d . ara an Laut) biaya jasa pelayanan penumpang ata kartu al� tiket {at Cost) termasuk u masuk lainnya.

v

- (2) Fasilitas Transport dan Klasifikasi Moda Transportasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- ( 1 ) Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka kepada yang bersangkutan selain mendapat biaya Perjalanan Dinas juga mendapatkan: a. Biaya Pemetian; dan
- b. Biaya Angkutan Jenazah.
- (2) Besarnya biaya pemetian dan angkutan jenasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## BAB III PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Pasal 10

- ( 1 ) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di hitung berdasarkan satuan orang per kali per kegiatan untuk setiap penugasan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang membutuhkan waktu minimal 8 (delapan) jam pelaksanaan kegiatan diluar tempat tugas.

## BAB IV

## PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 1 1

Pembiayaan Perjalanan Dinas ditetapkan batas tertinggi berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- ( 1 ) Dalam hal perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis, kursus, diklat dan kegiatan sejenis yang biaya Hotel/Penginapan/ Akomodasi telah menjadi tanggungan pihak lain atau dibebankan melalui uang kontribusi kepada pihak lain, maka pejabat yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh :
- a. Biaya Penginapan selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- b. Uang Harian Diklat;
- c. Biaya Transport Lokal; dan
- d. Biaya Tiket pesawat atau tiket transportasi darat atau tiket transportasi laut.
- (2) Uang Harian Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

V

## BABV

## PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- ( 1 ) Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah.
- (2) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan, yaitu:
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- 1 . Surat undangan dari Instansi Penyelenggara;
2. Surat Perintah Tugas (SPT);
3. Surat Persetujuan Pemerintah;
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
5. Bukti Tiket (Pesawat udara, Kapal Laut. Bus dan Kereta Api);
6. Boarding pass dan airport tax;
7. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan/Bill Hotel;
8. Laporan perjalanan Dinas;
9. Bukti pengeluaran trasnport lokal (Molibagu ke Bandara PP dan Bandara tempat tujuan ke Hotel atau tempat kegiatan PP ) berupa kwitansi tau bukti pembayaran lainnya yang sah;
10. Daftar pengeluaran rill ( untuk pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya);
- 1 1 . Sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek;
12. Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas (untuk Perjalanan Dinas yang dibatalkan oleh pemberi surat perintah tugas); dan
13. Dokumentasi selama mengikuti kegiatan dan pelaksanaan perjalanan dinas.
- b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
1. Surat Perintah Tugas (SPT);
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan; dan
3. Laporan Perjalanan Dinas.
- (3) Bukti tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 5 adalah tiket dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dan bukan tiket pindah pesawat yang tidak terhitung sebagai transit.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah hanya dapat dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh yang berwenang dan tidak diperkenankan menambah tujuan perjalanan dinas yang tidak tercantum dalam Surat Perintah Tugas.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah terdapat penambahan tujuan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan Surat Perintah Tugas, maka biaya tiket dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tersebut tidak dapat dibayarkan.

v

- (1) Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Apabila terbukti melakukan penerimaan biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) maka akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

## Pasal 15

Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan Dinas bertanggung jawab atas ketertiban dan efisiensi pelaksanaan peraturan Bupati ini dalam lingkup desa masing-masing.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16

- ( 1 ) Dalam memenuhi kaidah dan ketentuan untuk efisien dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan selektif, maka untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap sebelum melakukan perjalanan dinas luar daerah harus melakukan koordinasi dengan camat dan dinas Teknis yang terkait.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan dari pihak penyelenggara, dilaksanakan oleh pejabat yang tercantum dalam surat undangan dan tidak diperkenankan dilaksanakan oleh pejabat yang tidak tercantum dalam surat undangan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah hanya dilakukan untuk kegiatan menghadiri undangan, kegiatan Bimbingan Telmis dan Studi Banding.
- (4) Dalam hal Sangadi, BPD dan Perangkat Desa yang terundang berhalangan / tidak dapat menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejabat yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada pejabat lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan penugasan.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan pada dinas teknis yang terkait di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (6) Untuk kegiatan pelayanan kemasyarakatan di dalam desa tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal � MOIW-t 00 'ff

BUPATI BOLAANG MO ONDOW SE:ATAN?

O


Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal f;J. -.9 1'1.-tci r e- t O.o 1 7

/J


ETARIS DAERAH

VKABUPATE BOL G MON ONDOW SELATAN,


BERITA DAERAH KABUPP:TEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NO MOR





Dasar

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR

�

TAHUN 2017

TENT ANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI, BAD AN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN KOPDESA

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR .

: 1.

2. (memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas dan surat undangan jika ada)

## MEMERINTAHKAN :

Kepada

- Untuk

1. Nama

Jabatan

Unit organisasi

2. Nama

Jabatan

Unit Organisasi

1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2

.

3

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

.

. .

,

.

PEJABATYANG BERWENANG

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## -PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLMNG MONGONDOW SELATAN '!;.' KOP DESA


Lembar ke:

Nomor

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( S P PD)



| l. Pejabat yang memberi perintah | Sangadi / Ketua BPD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2. Nama Aparatur yang diperintahkan | |
| 3. a, Unit organisasi b.Jabatan | |
| 4. Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5. Alat angkut yang digunakan | |
| 6. a. Tempat Berangkat b.Tempat Tujuan | |
| c. a. Lamanya perjalanan Dinas b.Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali | |
| d. Pengikut | |
| e. Pembebanan Anggaran: a. Instansi b. Mata Anggaran | |
| f . Keterangan Lain-Jain | |

Dikeluarkan

.

Pada Tanggal

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SPPD NO:

.

Berangkat dari

(dari tern pat kedudukan) :

Pada Tanggal :

.

Ke:

.

## PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(

)

I. Tiba di

Pada tanggal Kepala

II. Tiba di Pada tanggal Kepala

III.Tiba di Pada tanggal

Kepala

Berangkat dari :

.

Ke

Pada tanggal Kepala

.

Berangkat dari :

.

Ke

Pada tanggal Kepala

.

Berangkat dari :

.

Ke

Pada tanggal Kepala

JV.Tiba Kembali di :

Pada tanggal

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat­ singkatnya.

## PENGGUNA ANGGARAN / KUASAPENGGUNAANGGARAN

( NAMA PEJABAT)

V.CATATAN LAIN -LAIN


VI.Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, aparatur yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan kealpaannya. a BUPATI BOLAANG MON ONDOW S�ATANq[

HERSON MAYULU


.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR �,9 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADl,BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2017

## BIAYA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2017

## 1. PERJALANAN DINAS LUAR PROVINS!

| No. | URAIAN | SATUAN | SANGADI,KETUA & ANGGOTABPD | SEKDES& PERANGKAT DESA |
|-------|----------------------------|----------|------------------------------|--------------------------|
| A. | Luar Provinsi | | | |
| | Penginapan | 0/H | 700.000 | 600.000 |
| | UangHarian | : | 700.000 | 700.000 |
| | Uangsaku | 0/H | 500.000 | 500.000 |
| | UangMakan | 0/H | 100.000 | 100.000 |
| | Transport Lokal | 0/H | 100.000 | 100.000 |
| | Uang Representatif | | | |
| | Transport Bandara-Hotel PP | 0/H | 500.000 | 500.000 |

## 2. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINS! SULAWESI UTARA DAN GORONTALO

| No. | URAIAN | SATUAN | SANGADI,KETUA & ANGGOTABPD | SEKDES& PERANGKAT DESA |
|-------|-----------------------|----------|------------------------------|--------------------------|
| B. | Dalam Provinsi | | | |
| | Penginapan | 0/H | 600.000 | 550.000 |
| | UangHarian : | | 600.000 | 500.000 |
| | Uangsaku | 0/H | 400.000 | 300.000 |
| | UangMakan | 0/H | 100.000 | 100.000 |
| | Transport Lokal | 0/H | 100.000 | 100.000 |
| | Uang Representatif | | | |
| | Transport Molibagu PP | 0/H | 600.000 | 600.000 |

## 3.SATUAN BIAVA TAKSI/TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH a. Satuan biaya Transport Lokal dari ibukota Kabupaten ke Kota di Wilayah Sulawesi Utara

v

| No. | DAERAH TUJUAN | SATUAN | BIAYA TA 2017 |
|-------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | KotaManado | Org/Kali/PP | 600.000 |
| 2 | Kota Bitung | Org/Kali/PP | 700.000 |
| 3 | Kota Tomohon | Org/Kali/PP | 600.000 |
| 4 | Kabupaten Minahasa | Org/Kali/PP | 550.000 |
| 5 | Kabupaten Minahasa Selatan | Org/Kali/PP | 500.000 |
| 6 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Org/Kali/PP | 550.000 |
| 7 | Kabupaten Minahasa Utara | Org/Kali/PP | 700.000 |
| 8 | Kota Kotamobagu | Org/Kali/PP | 200.000 |
| 9 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Org/Kali/PP | 300.000 |
| 10 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Org/Kali/PP | 400.000 |
| 11 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Org/Kali/PP | 600.000 |
| 12 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Org/Kali/PP | 1.000.000 |
| 13 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Org/Kali/PP | 1.200.000 |
| 14 | Kabupaten Kepulauan Sitaro | Org/Kali/PP | 1.500.000 |
| 15 | Provinsi Gorontalo | Org/Kali/PP | 600.000 |
| 16 | Bandara Manado dan Gorontalo | Org/Kali/PP | 700.000 |

## b. UANG HARIAN BIMTEK / SEMINAR /LOKAKARYA / DISEMINASI

| No. | URAIAN | SATUAN | LUAR PROVINSI SULAWESI UTARA | DALAM PROVINS! SULAWESI UTARA |
|-------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | BIMTEK/SEMINAR/LOKAKARYA/ DISEMINASI | 0/H | 160 | 110 |

v

## c. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT (DALAM DAERAH)

| No. | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
|-------|-----------------------------|----------|----------|
| 1 | KECAMATAN POSIGADAN | 0/H/KALI | 150 |
| 2 | KECAMATAN BOLAANG UKI | 0/H/KALI | 75 |
| 3 | KECAMATAN PINOLOSIAN | 0/H/KALI | 75 |
| 4 | KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH | 0/H/KALI | 125 |
| 5 | KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR | 0/H/KALI | 150 |
| 6 | KECAMATAN HELUMO | 0/H/KALI | 125 |
| 7 | KECAMATAN TOMINI | 0/H/KALI | 125 |
| 8 | DARI DESA KE KECAMATAN | 0/H/KALI | 50 |

## d. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT NARASUMBER/INSTRUKTUR/PELATIH

| No. | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
|-------|----------------|-------------|-----------|
| 1 | DALAM PROVINS! | Org/Kali/PP | 1.000.000 |
| 2 | LUAR PROVINS! | Org/Kali/PP | 8.000.000 |


O

BUPATI BOLAANG MONGONDOW �LATAN.?



;

(

)

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR '? 3 TAHUN 2017 TENT ANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2017

## DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Nip

Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. Tanggal , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :
2. Jumlah uang tersebut pada point 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apbila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

| No. | URAIAN | JUMLAH |
|-------|----------|----------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.

,

20 ..

TPK

Bendahara

(

Mengetahui / Menyetujui Pengguna Anggaran

(

)

BUPATI BOLAANG uOC'i\.ihQNDOW SELATAN,&lt;p:


O


yang melaksanakan perjalanan dinas

(

)

)



LAMPIRAN N

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR � TAHUN 2017

TENT ANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAl TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2017

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

| | | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| No. | URAIAN | Pesawat Udara | KAPALAPI | KERETAAPI / BUS | LAINNYA |
| 1. | Sangacli, Ketua dan anggota BPD | Ekonomi | Kelas II.A | Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 2. | Perangkat Desa | Ekonomi | Kelas II.A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 3. | Pegawai Tidak Tetap | Ekonomi | Kelas II.A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |


O



\_.J

LAMPIRANV

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR '?::) TAHUN 2017

TENT ANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2017

## BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

| | | TINGKAT PEJABAT | TINGKAT PEJABAT | TINGKAT PEJABAT |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NO | URAIAN | SANGADI, KETUA DANANGGOTA BPD | PERANGKAT DESA DAN | PEGAWAI TIDAK TETAP |
| 1. | Biaya Pemetian | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.750.000 |
| 2. | Pengangkutan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan |

CJ



ONDOW SELATAN,r BUPATI BOLAANG M

( H RSON MAYU'