PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAIHARI (berlaku 14 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAIHARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa dalam rangka mendukung iklim berusaha di masyarakat melalui Bank Perkreditan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal ke Bank Perkreditan Rakyat, dengan melakukan perubahan pada besaran nominal penambahan penyertaan modal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan
BUPATI TANAH LAUT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAIHARI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari diubah sebagai berikut :
1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 3A yang berbunyi :
Pasal 3A
- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari mulai dari Tahun 2017 bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah sebesar Rp.4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah digunakan untuk pemenuhan modal dasar sebesar Rp. 4.000.000.000,(empat milyar rupiah) dan pembelian meubeler beserta perangkat penunjang sebesarRp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) .
- (3) Penambahan Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) maka seluruh Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari adalah sebesar Rp.4.600.000.000,(empat milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian pada saat APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) , penambahan penyertaan modal bertahap mulai APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).
- (5) Pelaksanaan tahapan dalam penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berkonsultasi dengan DPRD.
2. Diantara
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari mulai dari Tahun 2017 bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah sebesar Rp.4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah digunakan untuk pemenuhan modal dasar sebesar Rp. 4.000.000.000,(empat milyar rupiah) dan pembelian meubeler beserta perangkat penunjang sebesarRp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) .
- (3) Penambahan Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) maka seluruh Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari adalah sebesar Rp.4.600.000.000,(empat milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian pada saat APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) , penambahan penyertaan modal bertahap mulai APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).
- (5) Pelaksanaan tahapan dalam penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berkonsultasi dengan DPRD.
2. Diantara Bab III dan Bab IV serta Pasal 3 dan Pasal 4disisipkansatu Bab baru dan Pasal baru setelah Pasal 3A yaitu Bab III A Pasal 3B yang berbunyi :
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
- (2) bahwa dari penambahan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Pasal 3A Peraturan ini, Daerah berhak mendapatkan sejumlah dana bagi hasil berupa deviden sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan besaran yang disesuaikan dengan proporsi kepemilikan saham pada Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Pelaihari.
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah termasuk pendapatan lain-lain bukan pajak dan retribusi dan disetorkan ke Kas Umum daerah.
- (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian dari laba bersih setelah dipotong pajak yang dibentuk dalam rangka untuk memperkuat modal.
- (5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagian dari laba bersih setelah dipotong pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
- (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bagian dari laba bersih setelah dipotong pajak yang digunakan antara lain untuk keperluan perumahan pegawai, keperluan sosial dan sejenisnya.
- a. deviden untuk Pemegang Saham ...
50% ;
- b. cadangan umum
...
10% ;
- c. cadangan tujuan
...
10% ;
- d. dana kesejahteraan
...
12% ;
- e. jasa produksi
...
12% ; dan
- f. dana pembinaan
...
6% .
- (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf e adalah bagian dari laba bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada seluruh pengurus dan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari dengan prosentase pembagian ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (9) Penggunaan dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan melalui RUPS.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 14 Juni 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, ## H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 14 Juni 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 2
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2017
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAIHARI
## I. UMUM
Bahwa dalam rangka untuk menunjang iklim berusaha di Kabupaten Tanah Laut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadaitentunya disertai dengan tercukupinya sumber daya manusia yang handal dan berkompeten di bidangnya. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwasanya peranan Pemerintah juga turut memberi andil besar terhadap perkembangan suatu daerah. Salah satuperanan aktif Pemerintah adalah berinvestasidalam bentuk penyertaan modal melaluiBank Daerah selaku lembaga pengelola keuangan yang mempunyai fungsi fasilitator.Penyertaan modal kepada Bank Daerah dapat dianggap sebagai sektor fundamental untuk pertumbuhan finasial daerah , terlebih bagi bank yang berorientasi kepada usaha mikro dan makro masyarakat. Oleh karena itu sebagai salah satu faktor penunjangdan indikator dari sehatnya finansial suatu Bank Daerah adalahketersediaan modal yang mencukupi sebagai fasilitas utama untuk mengembangkan usaha bagi pelaku usahadi daerah.
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pelaihari adalah Perusahaan Daerah berupa bank yang memiliki visi dan misi jelas terhadap komitmen pengembangan usaha kerakyatan yang tentunya akan sangat memiliki dampak positif, tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut juga terhadap Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai wadah usaha yang memiliki hubungan mutualisme.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada
PENJELASAN
Pasal 8
Adapun mengenai mekanisme dan tata cara penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pelaihari sebagaimana telah dijelaskan di