PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Nomor 8 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 31 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kemampuan Keuangan Daerah dalam rangka mewujudkan perekonomian Daerah berdasarkan atas prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan kemandirian;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/EV/K.23/2016 tentang hasil evaluasi Racanagan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf b dan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
4. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Negara
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
- a. Pendapatan Daerah
Rp. 1.291.768.587.267,19
- b. Belanja Daerah
Rp. 1.334.768.587.267,19
(-)
Defisit
Rp. 43.000.000.000,00
- c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
Rp. 45.000.000.000,00
2. Pengeluaran
Rp. 2.000.000.000,00
(-)
| Pembiayaan Netto | Rp. 43.000.000.000,00 (-) |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Sisa lebih pembiayaan anggaran | |
| tahun berkenaan | Rp. 0,00 |
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp. 74.152.259.914,20
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp. 1.145.993.568.184,42
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp. 71.622.759.168,57
Rp. 10.305.800.000,00
- b. Retribusi Daerah sejumlah
Rp. 2.971.650.000,00
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sejumlah Rp. 6.931.839.724,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 53.942.970.190,20
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- (4) Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bulan Pajak sejumlah Rp. 307.414.186.184,42
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp. 415.110.121.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 238.031.445.000,00
- d.
Dana Alokasi Desa Rp. 177.937.816.000,00
- e.
Dana Insentif Daerah Rp. 7.500.000.000,00
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- b. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 34.398.359.168,57
- c.
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 35.724.400.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 647.401.107.170,19
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 687.367.480.097,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 408.452.683.773,05
- b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 8.507.007.200,00
- c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 18.911.620.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.750.000.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 208.779.796.197,14
- f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 142.066.280.550,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 255.382.732.451,00
- c.
Belanja Modal sejumlah Rp. 289.918.467.096,00
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
2. a.
Penerimaan sejumlah Rp. 45.000.000.000,00
- b.
Pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 43.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 2.000.000.000,00
Pasal 5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I

Ringkasan APBD;

- b. Lampiran II

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- c. Lampiran III

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f.

- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;

- g. Lampiran VII

Daftar Piutang daerah;

- h. Lampiran VIII

Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

- i. Lampiran IX

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- j. Lampiran X

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;

- k. Lampiran XI

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam tahun anggaran ini;

- l. Lampiran XII

Daftar dana cadangan daerah; dan

- m. Lampiran XIII

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 31 Desember 2016

BUPATI NUNUKAN, ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA: NOMOR 8/2016