Unknown Unknown Nomor 02 Tahun 2015 tentang PERANGKATDESA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIEMPATLAWANG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATIE~ATLAWANG
BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSISUMATERASELATAN
PERATURANDAERAHKABUPATENEMPATLAWANG
NOMOR 02, TAHUN2017
TENTANG
PERANGKATDESA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIEMPATLAWANG,
- Menimbang a. bahwa utuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
- Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pembernentian Perangkat Desa;
- b. bahwa pentingnya kepastian hukum dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Empat Lawang;
- c. bahwa berdasatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
- 3 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
, ~
I
Menetapkan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN EMPAT LAWANG
dan
BUPATIEMPATLAWANG MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABU PATE N EMPAT LAWANG TENTANGPERANGKAT DESA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
2. 2 Bupati adalah Bupati Empat Lawang
3. 3 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Empat Lawang;
4. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
I
- urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/ atau hak tradisional di Kabupaten Empat Lawang;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan uruean Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa; ,
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur.
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 2
2. Sekretariat paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan;
3. Masing- masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dipimpin oleh Kepala Urusan.
- b. Pelaksana Kewilayahan yaitu :
1. Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan,
2. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana
- kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, ; jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas;
- 3.· Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan olehkepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Pelaksana Teknis yaitu :
1. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
2. Pelaksana Teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan Serta, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
3. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 3
- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat Atas Nama Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 4
Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, danJatau kewajibannya;
-
I
--
,
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga danj atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
3. f melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, danj atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota danj atau pengurus organisasi terlarang;
6. 1 merangkap jabatan sebagai ketua danj atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenjKota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- J. ikut serta danjatau terlibat dalam kampanye pemilihan umum danjatau Pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpahjjanji jabatan; dan
1. meninggalkan tugas selama 60 {enam puluhl hari kerja berturut-turut tanpa alasan yangjelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BABIII
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal5
- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dual tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
"•.,1
,'.
,
adalah sebagai berikut :
- a. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- b. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- c. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Sanggup bertempat tinggal di Wilayah Desa setempat selama yang bersangkutan menjabat;
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 6
Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:
- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebe1um pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah Pendidikan dari Tingkat Dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dati Puskesmas
I
'
r
- atau Aparat Kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 7
- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa selain ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, .yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai NegeriSipil.
Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan Pasal8
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, Seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
,I
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa; dan
1. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
BABIV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pemberhentian
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 9
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai keputusan pengadilan kekuatan hukum tetap; terpidana berdasarkan yang telah mempunyai
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa,
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
r
I
Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
PasallO
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. Tertangkap tangan dan ditahan;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
BABV
KEKOSONGAN JABATANPERANGKAT DESA
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 11
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dati unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteta~kan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambatlambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
BABVI
UNSURSTAFPERANGKAT DESA
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 12
- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan
,-
Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa.
BABVII
PAKAIAN DINASDANATRIBUTPERANGKAT DESA
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 13
Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BABVIII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 14
- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menenma jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Peran~at Desa;
- (2) .Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;
BABIX
KESEJAHTERAANPERANGKATDESA
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 15
- (I) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} dibebankan padr. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaterr/Kota, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.
BABX
KETENTUANPERALIHAN
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 16
Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat Keputusan Pengangkatannya.
r'
-
BABXI
KETENTUANPENUTUP
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 17
Peraturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 18
Peraturan Daerah Kabupat.en Empat Lawang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah im dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Penetapan: Ditetapkan di Tebing Tinggi Pada tanggal Q, &lt;.:AJn, 2017 t

Penandatangan: BUPATI E PAT LAWANG,~

Penetapan: Diundangkan di Tebing Tinggi Pada Tanggal, ~ 9vn, 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENEMPAT LAWANG, LEMBARANDAERAH KABUPATENEMPATLAWANGTAHUN2017 NOMOR D . NOMOR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENEMPATLAWANG, PROVINSI SUMATERASELATAN4/EL/2017