PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 5 Tahun 1950 tentang PENERTIBAN KTGIATAN PADA BUL/Til RAMADIIAN (berlaku 6 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa masyarakat Kabupaten Pamekasan pada hakekatnya masyarakat religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam tata kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM) diantaranya bertuj uan untuk menj aga nilai-nilai islami di masyarakat termasuk dalam bulan Ramadhan;
- c. bahwa dalam rangka menghormati dan menjaga kesucian bulan Ramadhan dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kehidupan beragama, sosial, serta budaya, maka perlu dibuat aturan penertiban terhadap beberapa kegiatan atau aktivitas di bulan Ramadhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan;
Mengingat: 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32901; 3.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2OO4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\
2. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 20tl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 5.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24lO), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20 10 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 6.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aoeO); 7.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 8.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2A01 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO1 Nomor 17 Seri C); 10.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2OO4 tentang Larangan Terhadap Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO4 Nomor 6 Seri E); 11.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor L4 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL3 Nomor 17); t2.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN.
BAB I - KTTENTUAIT I'MUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.
4. Bulan Ramadhan adalah bulan bagi umat islam diwajibkan untuk berpuasa.
6. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
7. Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat di Kabupaten Pamekasan dapat melakukan ibadah di bulan Ramadhan dengan baik.
PENERTIBAIT KTGIATAIT
BAB II - PENERTIBAIT KTGIATAIT
Pasal 2
- (1) Untuk mewujudkan suasana hikmat, khusyuk dan harmonis di bulan Ramadhan, perlu dilakukan penertiban.
- a. kegpatan/usaha yang berkaitan dengan restoran;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- b. kegiatan/usaha yang berkaitan dengan hiburan;
- c. kegiatanlusaha yang berkaitan dengan petasan dan sejenisnya.
BAB II - PENERTIBAIT KTGIATAIT
Pasal 3
Setiap orang dalam menjalankan usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wqiib
BAB II - PENERTIBAIT KTGIATAIT
Pasal 4
- (1) Setiap orang yang membuka restoran dengan maksud menyediakan makanan dan/atau minuman bagi orang yang akan berbuka puasa dimulai dari pukul 14.00 WIB.
- (2) Setiap toko dan/atau sejenisnya yang menjual aneka barang kebutuhan sehari-hari serta juga menjual makanan, minuman dan/atau sejenisnya dalam kemasan tetap dapat bedualan seperti biasa.
- (3) Setiap orang yang membuka usaha restoran di Terminal bagi musafir dengan cara memasang tabir di depan restoran.
BAB II - PENERTIBAIT KTGIATAIT
Pasal 5
- (1) Setiap orang dilarang menjalankan usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurlf b yang dapat mengganggu kehikmatan, kekhusyukan, dan keharmonisan di bulan Ramadhan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha hiburan yang ditujukan bagi anak-anak.
BAB II - PENERTIBAIT KTGIATAIT
Pasal 6
Setiap orang dilarang membuat, menjual, menggunakan, dan membunyikan petasan, meriam bambu, dan/atau sejenisnya yang menimbulkan letusan selama bulan Ramadhan
PERAN SERTA MASYARAI(AT
BAB III - PERAN SERTA MASYARAI(AT
Pasal 7
- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan secara aktif menjaga ketertiban selama bulan Ramadhan.
- (2) Peran aktif setiap orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
- a. sosialisasi yang dilakukan secara simpatik dan humanis;
- b. memberikan nasihat, teguran, dxtlatau peringatan kepada orang yang melakukan pelanggaran serta memberikan informasi kepada instansi yang berwenang;
- c. memberikan informasi kepada aparat yang berwenang tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
BAB III - PERAN SERTA MASYARAI(AT
Pasal 8
Setiap orang atau kelompok masyarakat dalam menjalankan peran sertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilarang melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah ini.
PEMBIITAAil DAIY PENGAWASATT
BAB IV - PEMBIITAAil DAIY PENGAWASATT
Pasal 9
- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - SAITKSI AD}IIilISTRATIT
Pasal 10
- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5.
2. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- b. tidak menerbitkanizin usaha selama bulan Ramadhan; dan/atau
- a. pencabutan izin usaha;
- c. penutupan tempat usaha; dan/atau
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. jenis sanksi administratif lainnya.
I(ETENTUAIT PEilYIDIKAIT
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap atau jelas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti bempa buku, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungi awabkan.
- j. menghentikan penyidikan; dan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
BAB VII - I(BTENTUAIT PIDAITA
Pasal 12
- (1) Setiap ora.ng yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap or€rng atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 8 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KEIEITTUAIT PENUTUP
BAB VIII - KEIEITTUAIT PENUTUP
Pasal 13
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VIII - KEIEITTUAIT PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014 ACHMAD SYAFII

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN ,

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 11 Februari2OLS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 1 Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan toko dan latau sejenisnya adalah seperti toko kelontong yang menjual sembako dan sejenisnya. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2OI4 TENTANG
## PENERTIBAN NTGIATAIT PAI)A BULIUT RAMAI'IIAN
## I. UMUM
Bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Pamekasan dengan kehidupan masyarakat yang agamis utamanya di bulan Ramadhan, menuntut terciptanya suasana yang kondusif, tertib, dan aman. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan hukum dalam rangka meminimalisasi terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu kekhusukan dan kehikmatan umat islam dalam berpuasa dengan suatu Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas.