Unknown Unknown Nomor 30 Tahun 2016 tentang STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017-2019 (berlaku 18 November 2016)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terstruktur dan terarah diperlukan langkahlangkah konkrit dan koordinasi secara komprehensif, terpadu, terintegrasi antar pelaku, baik lintas sektor maupun lintas program dalam merumuskan strategi, arah dan kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu disusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai pedoman penyelenggaraan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2019;
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017-2019.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2019, selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
BAB II - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 2
SPKD yang merupakan dokumen perencanaan mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs)/ Sustainability Development Goals (SDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2019 yang memuat rencana aksi daerah.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Maksud penyusunan SPKD, sebagai berikut :
- a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. memandu intervensi program bagi SKPD dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Tujuan penyusunan SPKD adalah sebagai pedoman dalam :
- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah;
- b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap proses/langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan; dan
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mendukung tujuan pembangunan millenium.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang Lingkup SPKD, sebagai berikut :
- a. SPKD memuat gambaran umum kondisi daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas intervensi kebijakan, relevansi dan efektifitas APBD, kaji ulang kebijakan dan kelembagaan, isu strategis dan rencana aksi daerah dan sistem monitoring.
- b. SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan Tahun 2019.
- c. SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## SISTEMATIKA PENYUSUNAN

## Pasal 6

SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan: memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan SPKD dan sistematika penulisan SPKD;
- b. BAB II Kondisi Umum Daerah: memuat kondisi Geografis dan Demografi wilayah, administrasi wilayah, struktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta laju inflasi;
- c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah: memuat konsep kemiskinan, kondisi umum kemiskina daerah dan analisis kondisi umum kemiskinan daerah;
- d. BAB IV Prioritas Intervensi Kebijakan: memuat prioritas masalah pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (prasarana) dasar, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, ketahanan pangan, serta analisis akar masalah;
- e. BAB V Relevansi dan Efektifitas APBD: memuat evaluasi APBD, analisis anggaran pendapatan dan analisis anggaran belanja;
- f. BAB VI Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan: memuat pemetaan program, kaji ulang kebijakan menurut bidang/sektor, kelembagaan, system koordinasi dan pengendalian, penguatan kelompok kerja TKPK dan permasalahan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- g. BAB VII Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah: memuat isu strategis dan rencana aksi daerah untuk penanggulangan kemiskinan;
- h. BAB VIII Rencana Sistem Monitoring dan Evaluasi: memuat sistem monitoring, indikator monitoring dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; dan
- i. BAB IX Penutup: memuat kesimpulan dan saran.

## BAB V

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Barat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Sulawesi Barat.

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 8

SPKD Tahun 2017-2019 ini dapat ditinjau kembali sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.


Ditetapkan di Polewali pada Tanggal 18 November 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,


ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 18 November 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat

: Pembina TK. I

NIP

: 19670727 199403 1 017

Diundangkan di Polewali pada tanggal 18 November 2016 9 Mei 2012

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,


## ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 30.