PERATURAN BUPATI MA Nomor 64 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
B U P A T I T A N A H L A U T PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Laut dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan ## BAB II
Pasal 2
- (1) RKPD dan Matrik Program Prioritas Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
- a. pedoman bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran SOPD; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, yang didahului dengan penyusunan KUA dan PPAS.
Pasal 129
- b. bahwa ## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Laut dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan ## BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
- (1) RKPD dan Matrik Program Prioritas Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
- a. pedoman bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran SOPD; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, yang didahului dengan penyusunan KUA dan PPAS.
RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 merupakan rencana indikatif program/kegiatan beserta pendanaannya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018.
- (2) Program/kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD ini dapat dilaksanakan sepanjang apabila :
- a. pelaksanaan program/kegiatan karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang informasinya diperoleh setelah disahkannya Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 ini,
- b. petunjuk teknis dari kementerian dan/atau lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD ini, dan
- c. keadaan mendesak dan atau darurat yang tidak bisa diprediksi sebelum disahkannya RKPD ini.
- (3) Tahapan selanjutnya dari penetapan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah verifikasi terhadap Renja SOPD yang meliputi kegiatan antara lain :
- a. Pembahasan kesesuaian antara program dan kegiatan SOPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD;
- b. pembahasan untuk menentukan keluaran/ output dan hasil/ outcome setiap program/ kegiatan;
- c. pembahasan untuk menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;

- d. menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya; dan
- e. menghitung alokasi pagu SOPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SOPD;
- f. melaksanakan proses penyusunan RKPD Tahun 2018 dengan menggunakan sistem aplikasi terpadu berbasis teknologi informasi yakni e-planning, aplikasi e-budgeting, dan aplikasi e-monev.
- (4) Renja SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati.
- (5) Kepala SOPD menetapkan Renja SOPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Renja SOPD disahkan oleh Bupati.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

1. RKPD Tahun 2018 merupakan landasan dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 64