Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR (berlaku 17 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
- a. bahwa untuk pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa pembayaran insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran berkenaan;
- c. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan bentuk dan nomenklatur terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu dilakukan penganturan kembali tentang tata cara pemberian dan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
SALINAN
memperhatikan
:
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabuapten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016Nomor 55);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan pemungutan retribusi daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Pajak Daerah, yang selanjunya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
PEMBERIAN INSENTIF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya disebut biaya pemungutan ## BAB III
PENERIMA INSENTIF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Badan sebagai instansi pemungut Pajak.
- (2) Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Badan dan SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- (4) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi kepada penerima insentif BAB IV
BESARAN INSENTIF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Besarnya insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Presentase besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur sebagai berikut :
- a. Bupati, wakil Bupati dan Sekretaris Daerah selaku Penaggungjawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan diberikan 1% (satu perseratus) dengan rincian sebagai berikut :
1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 45% (empat puluh lima perseratus);
2. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
3. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- b. Badan sebagai pemungut pajak diberikan 4% (empat perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Presentase besaran Insentif Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :
- a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab dan Koordinator pengelolaan keuangan diberikan 1% (satu perseratus) dengan rincian sebagai berikut :
1. Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 45% (empat puluh lima perseratus);
2. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
3. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- b. Badan selaku koordinator Pendapatan Daerah diberikan 1% (satu perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pemungut retribusi diberikan 3% (tiga perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang akan ditetapkan dengan keputusan masing - masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Retribusi.
- d. Khusus SKPD Pengelola Pendapatan yang mengelola Pendapatan secara bersama-sama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan atau Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) maka insentifnya dibagi ## BAB V
PENGANGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Kepala Badan menyusun penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penganggaran insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan apabila memenuhi realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif dapat diberikan pada awal triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif belum diberikan pada awal triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif dapat diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (7) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- (8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif belum diberikan pada awal triwulan IV.
- (9) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih Insentif dapat diberikan pada awal triwulan IV.
- (10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (12) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah melampaui tetapi pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Pertanggungjawaban pembayaran insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Penetapan: Ditetapkan di Polewali pada tanggal 17 Februari 2017

Penandatangan: BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR

Penetapan: Diundangkan di Polewali pada tanggal 17 Februari 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ISMAIL, AM BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 10.

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 17 Februari 2017

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ## Drs. RIJALUL GAIB, MM Pangkat : Pembina TK. I NIP : 196707271994031017 ## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata KodePos 91314 Telepon: (0428) 21005Faks: (0428) 21005

Penandatangan: ## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR : 02 TAHUN 2017 ## TENTANG

Distribusi: PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH, RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ## KABUPATEN POLEWALI MANDAR UNTUK TRIWULAN III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2016,

Penandatangan: ## KEPALA BADAN PENDAPATAN, Menimbang Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Distribusi: - a. Bahwa dalam rangka pemberian insentif pungutan Retribusi Daerah yang telah memenuhi target realisasi penerimaan untuk Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2016 pada Aparat Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar serta aparat yang terkait yang perlu diatur pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - b. Kabupaten Polewali Mandar;

Penandatangan: - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Memperhatikan : Menetapkan : - KESATU : Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2. 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Penandatangan: 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 6. Nomor 13);

Penandatangan: 7. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati. ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: Keputusan Kepala Badan Pendapatan tentang pembagian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Dan Retribusi Pelayanan Pasar

Penandatangan: - Bagian Biaya insentif pemungutan sebesar 1% dari realisasi target penerimaan triwulan III dan IV tahun anggaran 2016 untuk aparat pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dan aparat terkait sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2011 tentang tata cara pemberian pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar yang telah diubah dengan perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 tahun 2011 tentang tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi Daerah, diatur sebagai berikut :

Penandatangan: - -Kepala Badan sebesar 5%.

Penandatangan: - -Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang sebesar 15% KEDUA :

Penandatangan: - -Sekretaris Badan Keuangan, Kepala Bagian Hukum Kepala Seksi Badan Pendapatan, Kepala Kasda, Bendahara dan Bendahara Pembantu Badan Pendapatan Sebesar 40%. - -Staf Badan Pendapatan sebesar 28%. - -Tenaga Kontrak dan Tenaga Teknis lainnya sebesar 12%. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Penetapan: Ditetapkan di Polewali Pada tanggal, 03 Januari 2017

Penandatangan: ## KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR ## Sukirman SH,.MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19650103 199203 1 015