PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 9 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN SUB URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI (berlaku 3 April 2017)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN SUB URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran huruf P Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terkait pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika, tidak diatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pos dan telekomunikasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa Peraturan Walikota Kota Surabaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pos dan Telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pos dan Telekomunikasi.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 65).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN SUB URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

## Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota Surabaya ini, maka :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 30);
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 74);

4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 64);
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 67);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 31).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 April 2017

WALIKOTA SURABAYA, ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA , ttd.

## HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 9