Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan;
- 1 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangf merintahan Daerah (Lembaran
Menetapkan
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1
- ( 1 ) Badan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2
Badan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak daerah, bidang perimbangan keuangan daerah, anggran, perbendaharaan, akuntansi, dan barang milik daerah untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (I) Badan Keuangan sebagaimana dirsud pada Pasal 2 terdiri dari •
- a. Sekretariat membawahkan :
- 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Program Pelaporan;
- 3) Subbagian Umum dan Keuangan.
- b. Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
- 2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan; dan
- 3) Sub Bidang Penyelesaian Keberatan dan Pelaporan.
- c. Bidang Perimbangan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
- 1) Sub Bidang Dana Perimbangan; dan
- 2) Sub Bidang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- d. Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
- 1) Sub Bidang Perencanaan Belanja Langsung;
- 2) Sub Bidang Perencanaan Belanja Tidak Langsung; dan
- 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran.
- e. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
- 1) Sub Bidang Perbendaharaan I;
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan II; dan
- 3) Sub Bidang Administrasi BUD.
- f. Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
- 1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Akuntansi; dan
- 2) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- g. Bidang Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
- 1) Sub Bidang Perencanaan BMD;
- 2) Sub Bidang Penatausahaan BMD; dan
- 3) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian BMD.
- h. Kelornpok .Jabatan Fungaiona11
- (2) Struktur organisasi Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Badan Keuangan

Pasal 4

- ( 1 ) Kepala Badan Keuangan mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Badan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. memvalidasi setiap prosedur dan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya agar dapat memberikan basil yang konsisten sesuai dengan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik;
- b. mempromosikan potensi sumber daya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya;
- c. memirnpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dan bidang-bidang; dan
- e. menetapkan dan mensosialisasikan setiap kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya.

## Bagian Kedua Sekretaris Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Badan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Sekretaris Badan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. mengoordinasikan kegiatan Badan Keuangan;


'

- b. mengoordinasikan penyusunan rencana (RPJMD, RKPD, renstra, renja), program, dan anggaran Badan Keuangan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Keuangan;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Badan Keuangan;
4. peraturan perundang­ advokasi hukum Badan e. mengoordinasikan penyusunan undangan serta pelaksanaan Keuangan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Badan Keuangan;
- h. mengoordinasikan pelaporan kinerja/LKIP, LPPD, dan pelaporan pelaksanaan lainnya sesuai tugas fungsi Badan Keuangan;dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Keuangan.

## Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian

## Pasal 6

Dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribu sikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsi pan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Badan Keuangan;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan 0 1 bidang-bidang;
- f. memfasilitasi pengajuan naskah dinas dalam bentuk produk hukum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Badan Keuangan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Keuangan.


Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

## Paragraf 2 Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian fungsi: Program dan Pelaporan mempunyai

- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Badan Keuangan;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Badan Keuangan;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Badan Keuangan;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Badan Keuangan;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LKIP, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Sadan Keuangan;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan sesuai dengan APED yang ditetapkan;
- h. rnelaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA Sadan Keuangan; dan
1. rnelaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Sadan Keuangan.


## Paragraf 3

## Kepala Sub Bagian Umurn dan Keuangan Pasal8

Dalam rnelaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perurnusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. rnelaksanakan urusan rumah tangga Sadan Keuangan;
- b. rnernpersiapkan administrasi perjalanan Sadan Keuangan;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor sekretariat Sadan Keuangan;
- d. rnernpersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta perneliharaan kebersihan kantor dan halarnan Sadan Keuangan;
- e. rnempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Sadan Keuangan;
- f. rnenyusun dan rnempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Sadan Keuangan; dan
- g. rnelaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Sadan Keuangan.

Bagian Ketiga Kepala Bidang Pajak Daerah Pasal 9

- ( 1 ) Bidang Pajak Daerah dipirnpin oleh seorang Kepala Bidang yang mernpunyai tugas pokok rnelaksanakan sebagian tugas Kepala Sadan untuk rnerurnuskan kebijakan, mengkoordinasikan, rnembina dan mengendalikan kegiatan di bid=�=dataan, pendaftaran, penilaian,


penetapan, penagihan, keberatan, penghapusan dan pelaporan Pajak Daerah.

- (2) Kepala Bidang Pajak Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja kegiatan Bidang Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas, memberikan arahan, dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun konsep peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan dengan pihak terkait;
- e. mendistribusikan tugas penyuluhan, pendataan, pendaftaran, penilaian, pengolahan data, penilaian, penetapan, penagihan, pelayanan, pemberian sanksi, pengelolaan keberatan, pelayanan permohonan banding dan pelayanan permohonan keringanan angsuran wajib pajak;
- f. melakukan Evaluasi Kinerja Bidang secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## Paragraf 1

Sub bidang Pendataan dan Pendaftaran

## Pasal 10

- ( 1 ) Sub bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah u tuk merencanakan program kerja di


bidang pendataan dan pendaftaran terhadap potensi pajak yang ada di daerah.

- dalam Pendaftaran dan Pendataan bidang (2) Kepala Sub menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. merencanakan program kerja dan dilaksanakan oleh subbidang pendataan kegiatan yang akan dan pendaftaran Pajak Daerah;
- b. menyusun petunjuk teknis tentang penyelenggaraan penyuluhan, pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
- c. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan tentang mekanisme pelaksanaan penyuluhan, pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melakukan analisis, pemetaan dan zonasi potensi sumber Pajak Daerah yang tersebar di tiap wilayah;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi sumber dan potensi penerimaan Pajak Daerah;
- g. melaksanakan pemeriksaan lokasi objek pajak dan subjek pajak dan melaporkan hasilnya melalui isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD);
- h. menyelenggarakan pemeriksaan, pengukuran, atas tanah dan bangunan yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan dan disusun dalam bentuk laporan hasil pendataan dan pengukuran objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
1. melaksanakan kerjasama dengan pihak/instansi yang berwenang dalam urusan penerbitan akte tanah/akte jual beli tanah dalam usaha optimalisasi penerimaan daerah di sektor PBB dan BPHTB;
- J. melakukan monitoring dan evaluasi, pembaruan dan perneliharaan dan penyajian wormMi data objek dan subjek pajak


daerah berbasis sistem manajernen informasi tentang Pajak Daerah secara berkala;

- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
- I. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## Paragraf 2

Sub bidang Penetapan dan Penagihan

Pasal 1 1

- ( 1 ) Sub bidang penetapan dan penagihan dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka melaksanakan perhitungan, penilaian, penetapan dan penagihan terhadap objek pajak kepada para wajib pajak.
- (2) Kepala Sub bidang penetapan dan penagihan dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. merencanakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sub bidang Penetapan dan Penagihan;
- b. menyusun petunjuk teknis tentang penyelenggaraan penghitungan, penilaian, penetapan, penerbitan, dan penagihan Objek Pajak;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan tentang mekanisme penghitungan, penilaian, penetapan, penerbitan, dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah) guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan verifikasi dan analisa data basil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak d,nf rnemperhatikan peta zonasi dan


pemetaan lokasi objek pajak untuk menentukan pendekatan penilaian dan penetapan besaran Objek Pajak;

- e. mengkoordinasikan penyusunan daftar objek dan subjek pajak daerah serta daftar induk wajib pajak daerah;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub bidang Penetapan dan Penagihan mulai dari proses penilaian, penetapan dan penagihan atas Objek Pajak kepada Wajib Pajak;
- g. melaksanakan koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan/desa secara berjenjang dalam penyelenggaraan pemungutan/penagihan pajak;
- h. menyusun Surat Penetapan Pajak Daerah dan Laporan realisasi capaian Pajak Daerah;
- i. melakukan pemeliharaan dan penyajian informasi data penilaian, penetapan dan realiasi Pajak daerah berbasis sistem manajemen informasi tentang Pajak Daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- I. melaksanakan tugas kedinasan Jain sesuai dengan perintah atasan.

## Paragraf 3

## Sub bidang Penyelesaian Keberatan dan Pelaporan Pasal 12

- ( 1 ) Sub Bidang Penyelesaian keberatan dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam urusan penyelesaian atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak serta memberikan laporan tentang pengelolaan pajak daer
- (2) Kepala Sub bidang penyelesaian keberatan dan pelaporan dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. merencanakan program kerja dilaksanakan oleh subbidang dan kegiatan yang keberatan, penghapusan akan dan pelaporan;
- b. menyusun petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pelayanan pengaduan, keberatan, dan penghapusan atas besaran pajak yang telah diterbitkan dan pelaporan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan tentang mekanisme pelayanan keberatan, penghapusan dan pelaporan pajak guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melayani pengajuan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi administrasi, keberatan, dan banding dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan analisa, penelitian, pengujian kebenaran dan verifikasi atas dokumen permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi administrasi, keberatan, dan banding dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan dan bank persepsi atau tempat pembayaran mengenai realisasi penerimaan pajak daerah;
- g. melaksanakan evaluasi penerimaan pajak daerah secara berkala yang dilakukan setiap bulan dengan melibatkan aparat desa dan kecamatan;
- h. melakukan pemeliharaan dan penyajian informasi data pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding wajib pajak daerah berbasis sistem manajemen informasi tentang Pajak t Daerah;
1. mengontrol dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh subbidang keberatan, penghapusan dan pelaporan pajak daerah secara berkala;
- J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



## Bagian Keempat Kepala Bidang Perimbangan Keuangan Daerah

## Pasal 13

- ( 1 ) Bidang Perimbangan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Dana Perimbangan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun program kerja kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas, memberikan arahan, dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun konsep peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan;
- e. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas di bidang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan subbidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintahatasan.


## Paragraf 1 Sub bidang SUBBIDANG DANA PERIMBANGAN

## Pasal 14

- ( 1 ) Sub bidang Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang untuk merencanakan program kerja, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di sub bidang Dana perimbangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bidang meyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja kegiatan sub bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi bawahan tugas, memberikan arahan, dan petunjuk kepada sesuai dengan bidang tugas nya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan dana perimbangan untuk sinergitas pengelolaan dana perimbang di daerah;
- d. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan penerimaan dana transfer pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana transfer pusat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan republik indonesia dan kppn.
- g. memantau penyaluran transfer dana bagi basil dari pemerintah pusat sampai pada kas umum daerah.
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepadaatasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- I. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.


## Paragraf 2

Sub bidang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

## Pasal 15

- ( 1 ) Sub bidang Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang untuk m-ral&lt;= program kerja, merumuskan


kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di sub bidang Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bidang meyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja kegiatan sub bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas, memberikan arahan, dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas nya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan dana perimbangan untuk sinergitas pengelolaan pendapatan dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah di daerah;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta regulasi sector alterkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaporkanrealisasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana transfer pusat dan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan republik indonesia dan badan pengelola keuangan dan barang milik daerah serta dinas pendapatan provinsi sulawesi utara.
- h. memantau penyaluran transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan provinsi sampai pada kas umum daerah.
10. L :::::at bukti provinsi
11. penenmt atas beban pencairan bantuan
- J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
1. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.


## Bagian Kelima Kepala Bidang Anggaran

## Pasal 16

- ( 1 ) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, merencanakan dan mengendalikan anggaran dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang meyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja kegiatan bidang anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas, memberikan arahan, dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. merancang kebijakan kepala daerah dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan pengawasan anggaran serta penyusunan f BO;
- d. menerima, meneliti dan mengevaluasi seluruh dokumen RKA dan RKA-P yang diajukan oleh Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan dokumen APBD;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ( RANPERDA APBD), rancangan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (Ranperbup Penjabaran APBD) dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Ranperda Perubahan APBD), rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD);
- f. menerima, meneliti, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi pengesahan anggaran kas Perangkat Daerah dan anggaran kas ppkd sebagai bahan dalam penyusunan anggaran kas pemerintah daerah;
- g. menerima, meneliti, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-Perangkat Daerah) dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan (DPA-P Perangkat Daerah);
- h. mengkoordinasikan penerbitan surat penyediaan dana (SPD);
1. mengkoordinasikan pelaksanaan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah dan mendapatkan rekomendasi dari TAPD;
- J. mengatur mekanisme pelaksanaan perencanaan serta pengendalian dan pengawasan anggaran;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- I. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas atasan. kedinasan t lain sesuai dengan perintah



## Paragraf 1 Sub Bidang Perencanaan Belanja Langsung

## Pasal 17

- ( 1 ) Sub bidang Perencanaan Belanja Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam merencanakan program kegiatan, menyelenggarakan, mengatur, mengelola perencanaan anggaran belanja langsung dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bidang meyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja sub bidang perencanaan belanja langsung;
- b. merancang petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan anggaran belanja langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. menerima, meneliti dan melakukan analisa terhadap RKA yang diajukan oleh Perangkat Daerah dan PPKD;
- d. meneliti, memverifikasi kesesuaian penempatan belanja dengan kode rekening belanja berdasarkan ketentuan perundang­ undangan yang berlaku dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd, rancangan peraturan bupati tentang penjabaran apbd dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd, rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
- e. menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan perencanaan anggaran belanja langsung;
- f. melaksanakan evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 1 tersedia;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
1. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;


Paragraf 2 Sub Bidang Perencanaan Belanja Tidak Langsung

## Pasal 18

- ( 1 ) Sub bidang Perencanaan Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam merencanakan program kegiatan, menyelenggarakan, mengatur, mengelola perencanaan anggaran belanja tidak langsungdalam rangka penyusunan APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bidang meyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja sub bidang perencanaan belanja tidak langsung;
- b. merancang petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan anggaran belanja tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. merencanakan penganggaran belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, , belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga;
- d. menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan perencanaan anggaran belanja tidak langsung;
- e. melaksanakan evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan; dan
- h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.


## Paragraf 3 Sub Bidang Evaluasi Dan Pengendalian Anggaran

## Pasal 19

- (1) Sub bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam merencanakan program kegiatan, menyelenggarakan, mengatur, mengelola kegiatan mengevaluasi dan mengendalikan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bidang meyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja sub bidang evaluasi dan pengendalian anggaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. merancang petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi dan pengendalian anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. meneliti anggaran kas Perangkat Daerah dan anggaran kas ppkd sebagai bahan dalam penyusunan anggaran kas pemerintah daerah;
- d. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan menganalisa perkembangan pelaksanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;
- e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pen patan dan belanja daerah (APBD)


dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (perubahan APBD);

- f. mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA),
- g. menerima, meneliti dan mengkoordinasikan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah dan apabila mendapatkan rekomendasi dari tapd, maka ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan bupati/keputusan sekretaris daerah /keputusan bud tentang peregeseran anggaran;
- h. melaksanakan evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
1. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- J. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- k. mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan/pengajuan pergeseran anggaran khusus belanja langsung oleh Perangkat Daerah;

## Bagian Ke Enam Bidang Perbendaharaan

## Pasal20

- ( 1 ) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang meyelenggarakan fu
- a. menyusun program kerja kegiatan bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas, memberikan arahan, dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas:
- c. melaksanakan koordinasi dengan pengelola keuangan Perangkat Daerah,dalam rangka evaluasi pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah;
- d. menyiapkan konsep kebijakan kepala daerahdan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan, administrasi keuangan;
- e. menguji surat perintah membayar (spm), tagihan spp dan lampirannya serta penerbitan SP2D;
- f. mengkoordinasikan penyetoran uang/ surat berharga daerah pada bank yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. mengkoordinasikan pemindahbukuan (overbooking/ob) kepada bendahara atau pihak ketiga;
- h. mengkoordinasikan penyusunan laporan penerimaan daerah;
1. mengatur mekanisme penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan pembinaan secara fungsional kepada pengelola keuangan Perangkat Daerah demi meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi atas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah;
- J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- I. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.


## Paragraf 1

Sub Bidang Perbendaharaan I

## Pasal 21

- ( 1 ) S u b bidang Perbendaharaan I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan keuangan Perangkat �,rah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bidang meyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja sub bidang perbendaharaan 1 berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. merancang petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan perbendaharaan umum dan perbendaharaan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan pimpinan;
- d. meneliti ketersediaan dana berdasarkan surat penyediaan dana (SPD) berdasarkan program dan kegiatan dalam penerbitan SP20;
- e. menyiapkan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) uang persediaan berdasarkan besaran tiap Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati;
- f. meneliti kesesuaian pertanggungjawaban belanja berdasarkan program dan kegiatan dalam rangka proses penerbitan SP2D ganti uang persediaan (GU);
- g. meneliti kesesuaian belanja berdasarkan program dan kegiatan dalam rangka proses penerbitan SP2D tambahan uang persediaan (TU);
- h. meneliti kesesuaian permintaan berdasarkan daftar gaji yang tertuang dalam sk pangkat/ golongan dalam rangka penerbitan SP2D belanja tidak langsung (btl); proses
1. meneliti kesesuaian potongan pfk dalam daftar permintaan pembayaran yang diajukan dalam rangka proses penerbitan SP20 non anggaran
- J. meneliti kebenaran dan kesesuaian data dalam rangka penerbitan surat keterangan pemberhentian p mbayaran (SKPP) gaji;
- k. meneliti kesesuaian dan kelengkapan dokumen atas permintaan pembayaran dari pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah (RKUD);
- I. melaksanakan pemindahbukuan dana kepada bendahara atau pihak ketiga;
- m. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah di tingkatan Perangkat Daerah;
- n. menginvetarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan di tingkatan Perangkat Daerah;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



## Paragraf 2

Sub Bidang