PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Secara Online. PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK SECARA ONLINE (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Secara Online;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pembayaran dan pelaporan Pajak Yang Terutang dilakukan oleh Wajib Pajak secara manual, namun seiring dengan dinamika perkembangan saat ini dan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pelaporan transaksi Pajak Daerah yang efesien dan efektif maka pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang dilakukan oleh Wajib Pajak secara online;
- c. bahwa dengan adanya pembayaran dan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara online sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Wajib Pajak melakukan pelaporan Pajak Yang Terutang terlebih dahulu dan selanjutnya melakukan pembayaran Pajak Yang Terutang:
l
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Secara Online;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t e n t ang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);
6. 1 1 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 20);
Menetapkan
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 64);
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Secara Online (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 27);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK SECARA ONLINE.
Pasall
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Secara Online diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah, serta diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, sehingga Pasal 1 berbunyi se bagai beriku t:
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 2a. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah dinas yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan pajak daerah.
Pasal 16
BABIIIA
PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG SECARA ONLINE
- ( 1 ) Wajib Pajak melaporkan Pajak Yang Terutang setelah Masa Pajak berakhir disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPTPD dan/atau dilakukan secara online.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan benar, jelas dan lengkap oleh Wajib Pajak.
- (4) Pelaporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan media elektronik.
- (5) Wajib Pajak yang telah melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tanda terima SPTPD.
- (6) Tanda terima SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pembayaran pajaktww pada Bank yang ditunjuk.
- ( 1 ) Wajib Pajak membayar Pajak Yang Terutang dihitung berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan benar, jelas dan lengkap oleh W ajib Pajak.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 27 Mei 2015.

Penandatangan: WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap AIRIN RACHMI DIANY

Penetapan: Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 27 Mei 2015. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

Verifikasi: ## ttd/cap ## DUDUNG E. DIREDJA BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 17

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum,

Verifikasi: ## ttd/cap Kunti Bratajaya Atmajaningsih, S.Ip. Pembina Tingkat I IV /b Nip. 19680410 199403 2 009