PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 12 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT Direncanakan oleh : Perekonomian Daerah (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :
ARIVIYANTI PAMUNGKAS, SE.
Nip.19750125 200502 2 003
Disetujui oleh:
Kabag. Perekonomian
Ir. NURWANTI,MM
Nip.19650424 199703 2 001
Diteliti Oleh :
Kabag. Hukum
EDI RADIANSYAH,SH,MH
Nip.19700617 200003 1 001
Diteliti Kembali Oleh
Pembangunan dan Kesra
Asisten Perekonomian
Ir. H. DARMANSYAH, SH.,MM
Nip.19580222 199210 1 001
Diteliti Kembali Oleh
Sekretaris Daerah
Drs. H. ANDI DJAMIRUDDIN, MSi
Nip.19531020 197803 1 004
Ditetapkan Oleh:
BUPATI KETAPANG
HENRIKUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG,
- a bahwa salah satu upaya menggali dan meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Koperasi;
- b. bahwa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit;
- c. bahwa untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang, Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
- d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Ketapang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PT. Jamkrida Kalbar adalah Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Kota Pontianak;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang berinisiatif mengusulkan penyertaan modal daerah;
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
8. Penyertaan modal (investasi) daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya;
9. Deviden adalah bagi hasil (jasa) penyertaan modal yang ditempatkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah;
10. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;dan
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk pembayaran seluruh pengeluaran daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang ke dalam PT. Jamkrida Kalbar adalah untuk sharing modal dalam rangka pembentukan PT. Jamkrida Kalbar guna meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan penyertaan modal ke dalam PT. Jamkrida Kalbar adalah :
- a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
- c. meningkatkan atau menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pembagian jasa/deviden.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
- c. meningkatkan atau menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pembagian jasa/deviden.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 4
Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. Jamkrida Kalbar yang didirikan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 5
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PT. Jamkrida Kalbar merupakan investasi jangka panjang.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk investasi langsung yaitu penyertaan modal yang pengelolaannya dilakukan oleh PT. Jamkrida Kalbar.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 6
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang ke dalam PT. Jamkrida Kalbar dengan besaran Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 7
Pelaksanaan penyertaan modal pada setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 8
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PT. Jamkrida Kalbar bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 9
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PT. Jamkrida Kalbar dilaksanakan oleh Bupati.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 10
- (1) Pembagian laba dalam bentuk deviden atau sejenisnya atas penyertaan modal yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ketapang dan diperoleh selama tahun anggaran berkenaan, merupakan bagian sumber pendapatan daerah yang disetor langsung ke kas umum daerah, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembagian laba dalam bentuk deviden atau sejenisnya atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ketapang pada kelompok pendapatan asli daerah dan objek pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah.
BAB V - PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN Pasal 11
Pasal 11
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat dilakukan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Ketapang.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang ke dalam modal PT. Jamkrida Kalbar yang meliputi perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN Pasal 11
Pasal 12
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah kabupaten Ketapang dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
BAB VII - PELAPORAN Pasal 13
Pasal 13
- (1) PT. Jamkrida Kalbar menyampaikan laporan mengenai posisi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun per 31 Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Bupati.
BAB VIII
PENARIKAN
BAB VII - PELAPORAN Pasal 13
Pasal 14
Pemerintah Kabupaten Ketapang sewaktu-waktu dapat menarik/mengurangi kepemilikan modal sesuai ketentuan yang berlaku, apabila kondisi PT. Jamkrida Kalbar tidak sehat atau buruk.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015

Penandatangan: Pj.BUPATI KETAPANG,

Verifikasi: TTD. K A R T I U S

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Verifikasi: TTD. 78004 ## M . M A N S Y U R LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 12

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT (5 / 2015) Nip. 19700617/200003 1 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR
12 TAHUN 2015
TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
- I UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Ketentuan
PENJELASAN
Pasal 41
Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerja sama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut : - a. Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati, Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. - b. Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. - c. Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai b