PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 24 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BUPATI KAPUAS HULU, bahwa untuk melaksanakan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BUPATI KAPUAS HULU,
:
:
a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka penguatan, peningkatkan kapasitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Pasal 5
- b. bahwa penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Menetapkan

## MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dearah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
5. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6. Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
7. Hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
9. Program adalah penjabaran kebijakan instansi pemerintah daerah atau satuan kerja dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi instansi pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah.
10. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
11. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil ( outcome ) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
12. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran ( ouput ) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasi berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
15. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
17. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
18. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
20. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja/SKPD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
23. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.

## Pasal 2

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk :

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## Pasal 3

- (1) Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP, meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja;
- (2) Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal ( knowledge ) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi;
- (3) Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Entitas akuntabilitas yang dievaluasi dilakukan secara sampling adalah Instansi Pemerintah dan unit-unit kerja.
- (5) Dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP, Inspektorat Provinsi dapat dibantu/diasistensi oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi (RB), maupun BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB II PERENCANAAN EVALUASI Pasal 4

Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa kendala ( constraint ) yang secara umum dihadapi oleh evaluator, antara lain :

- a. Waktu, lokasi, dana personil yang berkompeten, fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi;
- b. Desain evaluasi untuk mengidentifikasi, jenis informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, seperti deskripsi, pertimbangan profesional ( judgement ), dan interpretasi, serta jenis pertimbangan yang akan

dilakukan, sesuai dengan jenis evaluasi (evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas) yang masing-masing memerlukan jenis perbandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain yang berbeda.

- c. Elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik sebelum pengumpulan informasi adalah :
- a. jenis informasi yang diperoleh;
- b. sumber informasi (misalnya : tife responden )
- c. metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (misalnya : random sampling);
- d. metode pengumpulan informasi (misalnya : struktur wawancara dan pembuatan kuesioner);
- e. waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
- f. dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat); dan
- g. analisa perencanaan.

## BAB III PELAKSANAAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Evaluasi atas implementasi SAKIP, mencakup :
- a. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja SKPD dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government) ;
- b. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsif :
1. partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan evaluasi;
2. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP;
- c. Untuk Instansi Pemerintah yang sudah pernah dievaluasi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator adalah mengumpulkan informasi mengenai tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.
- (2) Evaluasi Atas Implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu - isu penting adalah sebagai berikut :
- a. Instansi Pemerintah dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil;
- b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja SKPD dalam LAKIP;
- d. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
- e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
- f. Capaian kinerja utama dari masing-masing instansi pemerintah;
- g. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti;
- (3) Evaluasi Atas Implementasi SAKIP SKPD, sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
- a. perencanaan kinerja;
- b. pengukuran kinerja;
- c. pelaporan kinerja;
- d. evaluasi kinerja internal; dan
- e. pencapaian kinerja serta penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
- (4) Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) beserta penjelasannya dan template LKE untuk evaluasi atas implemantasi SAKIP SKPD, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten.

## Pasal 6

- (1) Pendokumentasian langkah evaluasi dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dilakukan agar pengumpulan data analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
- (2) Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
- (3) Kertas kerja tersebut berisi fakta, dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan.
- (4) Data dan diskripsi fakta ini ditulis dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilihan, pembandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.
- (5) Kertas Kerja Evaluasi (KKE) beserta penjelasannya dan template KKE untuk evaluasi atas implemantasi SAKIP SKPD, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten

## Pasal 7

- (1) Pengorganisasian evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD merupakan aktivitas yang dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi.
- (2) Kegiatan pengorganisasian evaluasi, meliputi :
- a. kebutuhan sumber daya manusia evaluator;
- b. perencanaan evaluasi;
- c. pelaksanaan evaluasi; dan
- d. pengendalian evaluasi.
- (3) Kebutuhan sumber daya manusia evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, yaitu :
- a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SAKIP; dan
- b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
- (4) Persyaratan evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjukkan dengan adanya sertifikat pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti dan telah mengikuti pelatihan tersebut.
- (5) Dalam persyaratan evaluator belum terpenuhi, maka setidaknya evaluator yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi SAKIP (mulai dari anggota tim

sampai dengan penanggungjawab evaluasi) telah mengikuti pelatihan di kantor sendiri ( in hourse training ).

- (6) Perencanaan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dikatagorikan dalam berbagai tingkatan evaluasi, yaitu :
- a. Evaluasi Sederhana ( desk evaluation ), yaitu evaluasi yang dilakukan dikantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, reviu, dan telaahan atas SAKIP. Evaluasi ini dapat meliputi : evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam laporan kinerja, misalnya keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan;
- b. Evaluasi terbatas, misalnya untuk mengetahui kemajuan dalam implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja atas program tertentu. Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada program/kegiatan tertentu; dan
- c. Evaluasi mendalam ( in-depth evaluation ) atau disebut evaluasi saja, sama seperti evaluasi pada butir a dan b, ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja.
- (7) Pelaksanaan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pengumpulan, analisis, dan interpretasi data;
- b. penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
- c. pembahasan dan review draft LHE;
- d. finalisasi LHE; dan
- e. penyebaran dan Pengkomunikasian LHE.
- (8) Pengendalian evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, yang selanjutnya hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi/asistensi oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (9) Dalam rangka untuk menjaga objektivitas dalam penilaian, dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator.
- (10) Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, yaitu :
- a. penanggungjawab evaluasi;
- b. mekanisme penerbitan surat tugas; dan/atau
- c. penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten.

## Pasal 8

- (1) Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodelogi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.
- (2) Penentuan kriteria evaluasi seperti tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi, dengan berdasarkan kepada :
- a. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan LAKIP;
- b. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku mengenai SAKIP;
- c. Kebenaran normatif yang bersumber pada best practice baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan
- d. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen, strategi, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.
- (3) Dalam menilai apakah implementasi SAKIP telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta objektif dan profesional judgement dari para evaluator dan supervisor.
- (4) Teknik evaluasi yang dapat digunakan oleh evaluator, antara lain : kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau telaahan sederhana, berbagai analisa dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisa logika program dan sebagainya.

## Pasal 9

- (1) Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pencapaian kinerja sesuai dengan kriteria masingmasing komponen yang ada dalam LKE.
- (2) Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
- a. dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu :
1. komponen;
2. sub-komponen; dan
3. kriteria.
- b. setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :
- (3) Penilaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan penerapan SAKIP pada Instansi Pemerintah. Sedangkan penilaian terkait dengan pencapaian kinerja baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP maupun dalam dokumen lainnya, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.
- (4) Penilaian pihak lain ( stakeholders ) seperti opini BPK terhadap Laporan Keuangan, dan lainnya.
- (5) Penilaian atas komponen dan sub komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap entitas yang disampel pada Pemerintah Daerah dan entitas Satker/SKPD.
- (6) Setiap komponen dan sub-komponen, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan diberikan nilai '1' apabila jawabannya 'ya/tidak' atau 'a/b/c/d/e'. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan ' judgement ' dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
- (7) Setiap jawaban 'ya' akan diberikan nilai '1', sedangkan jawaban 'Tidak' maka akan diberikan nilai '0'.
- (8) Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan Judgement evaluator .
- (9) Kriteria tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada penjelasan tamplate dalam LKE.
- (10) Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban 'ya' atau 'tidak' pada masing-masing sub kriteria.
- (11) Dalam memberikan penilaian 'ya' atau 'tidak' maupun 'a/b/c/d/e', selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan profesional judgement -nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Capaian Sasaran Kinerja.
- (12) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
- a. tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap subkomponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya : subkomponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai nilai 10 % dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban 'ya' maka nilai untuk sub-komponen adalah : (3/10) x 10 = 3;
- b. untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub-kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; dan
- c. tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai subkomponen yang ada, sehingga ditemukan suatu angka total nilai dengan range nilai antara 0 s/d 100;
- (13) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
- a. penyimpulan atas hasil reviu terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masingmasing komponen; dan
- b. nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja SKPD yang bersangkutan, dengan kategori sebagai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalbar
- (14) Dalam rangka untuk menjaga objektivitas dalam penilaian, maka dilakukan review secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Review tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim untuk setiap hasil evaluasi atas masing-masing instansi pemerintah yang dievaluasi;
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai hasil evaluasi.

| No. | Komponen | Bobot | Sub-Komponen |
|-------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 % | a. Renstra 10%, meliputi : Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), dan Implementasi Renstra (3%). b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : Pemenuhan RKT (4%), Kualitas (10%), dan Implementasi (6%) |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 25 % | Meliputi : a. Pemenuhan Pengukuran (5 %). b. Kualitas Pengukuran (12,5 %). c. Implementasi Pengukuran (7,5 %) |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 % | Meliputi : a. Pemenuhan Pelaporan (3 %) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5 %) |
| 4. | Evaluasi Kinerja | 10 % | Meliputi : d. Pemenuhan Evaluasi (2 %) e. Kualitas Evaluasi (5 %) f. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3 %) |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 % | Meliputi : a. Kinerja yang dilaporkan ( output ) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan ( outcome ) (10%) Kinerja tahun berjalan ( benchmark )/kinerja lainnya (5%) |
| | TOTAL | 100 % | c. |

| No. | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|-------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | AA | > 90 -100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | > 80 - 90 | Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel |
| 3 | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik, akuntabilitas, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| 4 | B | > 60 - 70 | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perubahan. |
| 5 | CC | > 50 - 60 | Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, dan perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| 6 | C | > 30 - 50 | Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tetapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar |
| 7 | D | 0 - 30 | Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan yang sangat mendasar |

## BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI Pasal 10

- (1) Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
- (2) Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE ini harus diisi dan diselesaikan setelah langkahlangkah evaluasi dilaksanakan.
- (3) Bagi instansi yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informsi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
- (4) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi ( tentative findings ) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- (5) Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain :
- a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data; dan
- b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil penyimpulan dan menuangkan dalam laporan.
- (6) Format LHE, selain bentuk surat ( short-form ), juga dapat disusun dalam bentuk bab ( long-form ), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) LHE atas implementasi SAKIP yang dievaluasi disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan, dan ikhtisar dari LHE tersebut disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB V PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

8 Juni 2016

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 9 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 26