PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Nomor APARATUR Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR '&gt;"4 TAHUN 2016 TEN TANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
•
Mengingat
PEDOMAN DAN TATACARA PENGANGKATAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
.
a.
:
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum terkait dengan mekanisme dan tatacara pengangkatan pegawai non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu adanya pengaturan untuk pelaksanaannya;
bahwa dengan meningkatnya beban kerja pada Badan Layanan Umum Daerah yang masih kekurangan pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu mengangkat pegawai non Aparatur Sipil Negara sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang pedoman dan Tatacara Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
: 1.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
•
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4672 Tahun 2012);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Menetapkan
•
•
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PENGANGKATAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara;
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD / UK adalah SKPD / Unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD;
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II KEDUDUKAN PEGAWAI NON ASN
Pasal 2
Pegawai Non ASN berkedudukan sebagai Pegawai SKPD/UK ditempat yang bersangkutan bekerja.
BAB III - FORMASI PEGAWAI NON ASN
Pasal 3
- (1) SKPD /BLUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non ASN.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dengan mempertimbangkan :
- a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
- b. prasarana dan sarana yang tersedia;
- c. uraian dan peta jabatan;
- d. analisis beban kerja.
7. Status Kontrak (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN disampaikan kepada BKD, untuk ditetapkan sebagai Pegawai Non ASN dengan
BAB IV - PENERIMAAN PEGAWAI NON ASN
Pasal 4
Penerimaan Pegawai Non ASN harus didasarkan pada formasi sesuai kebutuhan Pegawai yang telah disusun.
BAB IV - PENERIMAAN PEGAWAI NON ASN
Pasal 5
Penerimaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keahlian, aspek legalitas serta sehat jasmani dan rohani.
•
••
BAB IV - PENERIMAAN PEGAWAI NON ASN
Pasal 6
Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pegawai Kontrak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
BAB V - PERSYARATAN DAN TATACARA
Pasal 7
Penerimaan Pegawai Non ASN dengan status kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan melalui seleksi terhadap pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis .
BAB V - PERSYARATAN DAN TATACARA
Pasal 8
- (1) Untuk dapat mengikuti seleksi sebagai Pegawai Non ASN dengan status kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka pelamar wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:
- a. usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun;
- b. permohonan ditujukan kepada kepala BLUD / SKPD
- c. foto copy ijazah terakhir;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan.
- e. pas foto warna terbaru ukuran 3 x 4 = 2 lbr .
- (2) Selain Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keahlian dan aspek legalitas yang memadai / sesuai dengan kebutuhan;
- b. lulus seleksi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1);
•
•
BAB V - PERSYARATAN DAN TATACARA
Pasal 9
- ( 1) Materi seleksi terdiri dari :
- a. administrasi;
- b. tes kompetensi;
- c. tes kesehatan;
- d. tes psikologi.
- (2) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/UK dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan SKPD /UK yang bersangkutan;
BAB V - PERSYARATAN DAN TATACARA
Pasal 10
- (1) Pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berhak mengikuti seleksi pengangkatan Pegawai Non ASN dengan status kontrak;
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh BLUD / UK ataupun melakukan kerjasama dengan lembaga profesional
- (3) Pelamar yang lulus seleksi diangkat sebagai Pegawai Non ASN dengan status kontrak dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan masa kontrak 1 (satu) tahun;
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun termasuk masa percobaan 3 ( tiga) bulan;
- (5) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan SKPD / UK;
- (6) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Non ASN dengan status kontrak yang berperilaku dan bekerja tidak sesuai ketentuan dan tata tertib/peraturan yang berlaku pada SKPD dapat diberhentikan tanpa kompensasi/ ganti rugi.
BAB V - PERSYARATAN DAN TATACARA
Pasal 11
Dalam hal terdapat Pegawai Non ASN dengan status kontrak mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang.
•
•
BAB VI - PENUGASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 12
- (1) Penugasan Pegawai Non ASN dengan status kontrak dilaksanakan oleh Kepala SKPD /UK;
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan
BAB VI - PENUGASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 13
- (1) Pembinaan Pegawai Non ASN dengan status kontrak dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja;
- (2) Pembinaan Pegawai Non ASN dengan status kontrak menjadi tanggung jawab Kepala SKPD /UK;
- a. mutasi (rotasi); . b. diklat; c. pemberian sanksi. (3) Pembinaan Pegawai Non ASN dengan status kontrak meliputi :
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14
- (1) Pegawai Non ASN dengan status kontrak pada SKPD / UK berhak menerima gaji/honor setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan SKPD /UK;
- (2) Besaran gaji/honor Pegawai Non ASN dengan status kontrak yang diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD /UK.
- (3) Selain menerima gaji/honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non ASN dengan status kontrak dapat menerima insentif dari SKPD /UK sebagai imbalan jasa;
- (4) Sebagian besaran gaji/honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan sebagai jaminan kesehatan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
•
•
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
Setiap Pegawai Non ASN dengan status kontrak pada SKPD/UK wajib:
- a. bersedia ditugaskan pada SKPD /UK;
- b. mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di SKPD /UK;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan etika yang baik dan menjaga nama baik SKPD / UK;
- d. merawat dan memelihara barang / aset milik SKPD/UK, yang digunakan sebagai alat / sarana dalam pelaksanaan tugas;
- e. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan pemerintah;
- g. melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- h. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
1. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik SKPD/UK dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
1. menaati peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang .
BAB VIII - LARANGAN DAN SANKS!
Pasal 16
Setiap Pegawai Non ASN dengan status kontrak pada SKPD/UK dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik SKPD /UK secara tidak sah;
,;'
•
•
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik SKPD/UK secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
1. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- J. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
BAB VIII - LARANGAN DAN SANKS!
Pasal 17
Setiap Pegawai Non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- d. pemberhentian tidak dengan hormat .
BAB IX - PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENJATUHAN SANKS!
Pasal 18
- (1) Pengangkatan dan pemberhentian terhadap Pegawai Non ASN dengan status kontrak, dalam tugas ditetapkan dengan Keputusan Gubemur;
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Non ASN dengan status kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 17;
•
•
BAB X - PEMBINAAN
Pasal 19
Pembinaan terhadap pegawai non ASN dengan status kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau BKD
BAB XI - ANGGARAN
Pasal 20
Anggaran untuk membiayai Pegawai Non ASN dengan status kontrak dibebankan pada pendapatan operasional melalui RBA SKPD /UK
BAB XII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 21
Perselisihan antara Pegawai Non ASN dengan status kontrak pada SKPD /UK diselesaikan sesuai perjanjian kontrak kerja;
BAB XIII LAPORAN
BAB XII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 22
Setiap SKPD/UK yang mempekerjakan Pegawai Non ASN dengan status kontrak wajib menyampaikan laporan kepegawaian setiap akhir tahun kepada Gubemur melalui BKD.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, maka ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
F
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal tundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan . dangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Provinsi Sulawesi Tenggara. | | ~Jabata, | | |-------------------------------|------------------|----| | ~ Dr+!i·:~eliO\r.G~,.c-E:)I) | \i-e~ €.~-1 | f | | l,."1-t~.~ll(.ri_ | , Mt~ | | | L ffF6°NPI ~11"\ll~tl\J,.A,f, | f:;Arzo }lu~u M, | | ... • ## LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR: ________________

Penetapan: Ditetapkan di Pada tanggal 1r--11- dari 2016

Penandatangan: GUBERNUR S l ESI TENGGARA, ,---- NUR ALAM