KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 75 Tahun 1999 tentang KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (berlaku 8 Juli 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undnag-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3817);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.
BAB I - PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI
Pasal 1
- (1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
BAB I - PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI
Pasal 2
Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.
BAB I - PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) Komisi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan, Komisi dapat membuka kantor perwakilan di kota propinsi.
- (3) Persyaratan dan tata kerja kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.
BAB I - PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI
Pasal 4
Tugas Komisi meliputi :
- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
BAB I - PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI
Pasal 5
Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
- a. penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b. pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. pelaksanaan administratif.
BAB I - PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Dalam menangani perkara, anggota Komisi bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- (2) Anggota Komisi yang menangani perkara dilarang:
- a. mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat dengan salah satu pihak yang berperkara; atau
- b. mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.
- (3) Anggota Komisi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menolak untuk menangani perkara.
- (4) Apabila terbukti anggota Komisi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang berperkara berhak menolak anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa atau memutuskan perkara dengan melampirkan bukti-bukti tertulis.
- (1) Untuk menyelesaikan suatu perkara, Komisi melakukan sidang majelis.
- (2) Pengambilan keputusan Komisi dilakukan dalam sidang majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.
- (3) Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota majelis.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 8
Susunan organisasi Komisi terdiri dari :
- a. anggota Komisi;
- b. sekretariat.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 9
Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 10
Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Anggota wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama.
- (2) Dalam menjalankan tugas, anggota Komisi wajib mematuhi tata tertib Komisi.
- (3) Tata tertib Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Komisi.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 13
- (1) Apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.
...
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, fungsi, dan tugas kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh Komisi.
BAB III - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14
Pasal 14
- (1) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ## BAB IV
TATA KERJA
BAB III - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14
Pasal 15
Semua unsur di lingkungan Komisi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
BAB I - PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI
Pasal 17
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
BAB I - PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI
Pasal 25
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
BAB I - PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI
Pasal 36
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
- a. penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b. pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. pelaksanaan administratif.
- (1) Dalam menangani perkara, anggota Komisi bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- (2) Anggota Komisi yang menangani perkara dilarang:
- a. mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat dengan salah satu pihak yang berperkara; atau
- b. mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.
- (3) Anggota Komisi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menolak untuk menangani perkara.
- (4) Apabila terbukti anggota Komisi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang berperkara berhak menolak anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa atau memutuskan perkara dengan melampirkan bukti-bukti tertulis.
- (1) Untuk menyelesaikan suatu perkara, Komisi melakukan sidang majelis.
- (2) Pengambilan keputusan Komisi dilakukan dalam sidang majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.
- (3) Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota majelis.
Susunan organisasi Komisi terdiri dari :
- a. anggota Komisi;
- b. sekretariat.
Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.
- (1) Anggota wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama.
- (2) Dalam menjalankan tugas, anggota Komisi wajib mematuhi tata tertib Komisi.
- (3) Tata tertib Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Komisi.
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.
- (1) Apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.
...
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, fungsi, dan tugas kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh Komisi.
- (1) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ## BAB IV
TATA KERJA
Semua unsur di lingkungan Komisi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE