PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 4 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 (berlaku 30 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG.
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan \_atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Kebijakan Pengawasan atas ~enyelenggaraan Pemerintah Daerah KotaSingkawangTahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2014;
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggtingjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara Republik lndoensia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
'
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4593); ·
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun ·2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam· Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kade Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Kata Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kata Singkawang (Lembaran Daerah Kata Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014
e
e
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota Singkawang ini, yang dimaksud dengan :
1. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran clan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan clan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas clan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
3. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif clan efisien sesuai dengan rencana clan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
TUJUAN DAN SASARAN
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan:
1. mendorong SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam mencapai visi clan misi melalui asistensi dan supervisi;
2. mendorong SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang guna terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok clan fungsi;
3. mendorong efisiensi clan efektifitas pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerin tahan daerah melalui evaluasi, . koordinasi clan perbaikan kebijakan dengan menggunakan asas asas umum pemerintahan yang baik; clan
4. mendorong kepatuhan terhadap peraturan Perundang - undangan.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
Sasaran Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk mengetahui capaian program clan kegiatan yang dilaksanakan secara kualitas, · kuantitas, efisien, efektif sesuai visi, misi clan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL
BAB III - KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL
Pasal 4
- ( 1) Kegiatan pengawasan diarahkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah kota Singkawang.
- (2) Arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan lnspektorat Kota Singkawang melalui :
- I. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD /Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Singkawang meliputi :
- a. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja;
- b. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
- c. Evaluasi LAKIP SKPD /Unit Kerja;
- d. Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal SKPD /Unit Kerja;
- e. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan
- g. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- II. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Singkawang :
- a. Mengenal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
1. PMPRB online;
2. Evaluasi periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pertriwulan);
3. Pembangunan Zona Integritas.
- b. Mengenal pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
- c. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
- d. Pemantauan penerimaan CPNS;
- e. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- III. Kegiatan penunjang pengawasan
- a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
- b. Rapat koordinasi;
- c. Tugas lain sesuai perintah Walikota.
•
I
BAB IV - PELAPORAN
Pasal 5
- (1) LHP basil APIP disampaikan kepada Walikota dan pimpinan/unit kerja yang diperiksa, tembusan disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Satuan / Unit Kerja wajib menindaklanjuti laporan basil pemeriksaan APIP.
BAB IV - PELAPORAN
Pasal 6
W alikota menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
BABV PENDANAAN
BAB IV - PELAPORAN
Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 30 Januari 2014 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 30 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 4