Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH (berlaku 9 September 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
f
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kota Manado sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pajak Daerah;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nombr 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)-
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentano Tata Cara Pemberian Intensif Pemungutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196 Nomor2T60)Lembaran N69ara RepUb'ik lndonesia
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentanq Jems Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau Dibayar Sendiri Oleh 5n ?ianM(Lemb^TNe9ara RePublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Peqawai Neger^Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan 19
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO dan WALIKOTA MANADO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1
4.
5.
8
Daerah adalah Kota Manado.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Manado sebagai unsur pemerintahan daerah.
Walikota adalah Walikota Manado.
Rekening kas umum daerah adalah Rekening kas umum daerah Kota Manado atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Rekening kas umum daerah Kota Manado.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II JENIS PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas
- a. Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Parkir;
- Pajak AirTanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
Bagian Kesatu
Pajak Hotel
Paragraf I
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak i.
i
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap pelayanan yang disediakan hotel dipungut pajak dengan nama Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) SSfh PajaK V°tel ad3lah Pelayanan y^g disediakan oleh hotel denqan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel Jano SI-tSadTh^n" k6mUdahan d3n kenVamanan,gterPmasuk0tLS
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas? telepon faks.rn.le, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cud seterika ? transportas,, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dtelofa
- (3) a"ddalakhtermaSUk °bjek PaJ3k H°tel seba9ai™na dimaksud pada ayat (1)
- a. PeSmeriTahtDiae?ataSrama ^ diselen99arakan oleh Pemerintah atau
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya-
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo oanti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan P
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan-
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yanq diselenaoarakan ni*h hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. aiselen99arakan oleh
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah Orang pribadi atau Badan yanq melakukan
- (2) ShTTM'r,'3 ,°:an9Pn'badiataU Badan *"* "^enguSkan Zel (2) Wajib Pajak Hotel adalah Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Paragraf II Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Hotel seharusnya dibayar kepada Hotel. adalah jumlah pembayaran atau yang
A
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut:
Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
- rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, sebesar 5% (lima persen)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. J
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat DGnOK3SI. Hotel
Bagian Kedua
Pajak Restoran
Paragraf I
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
ResiaoPraPnelayanan ^^ disediakan restoran diPungut pajak dengan nama Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeh, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain
- (3) Tldak t^masuk Objek pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 120.000.000,00-(seratus dua puluh juta rupiahj/tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah Orang pribadi atau Badan yanq membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran mengusahakan Restoran. adalah Orang pribadi atau Badan yang
Paragraf II
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yanq diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 9 aitenma
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- 0) mlnara.l P°k0k&lt; PTk ReSt0fan yang terutan9 dihitun9 den9an cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) blrlokaliSt0fan yan9 terUtang d,'Pun9ut di wilaVah daerah tempat Restoran
Bagian Ketiga
Pajak Hiburan
Paragraf I
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Setiap penyelenggaraan hiburan, dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan.
- 0) °^£y*T'm ada'ah JaSa P"**"*-" Hiburan dengan
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
5. c kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat dan sulap;
9. gpermainan bilyar, golf dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
12. Jpertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- 1) Subjek Pajak Hiburan adalah Orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah 'Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
Paragraf II Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- 1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut;
- Tontonan film sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
\
*»
- Pagelaran musik sebesar 30% (tiga puluh persen)
- Pagelaran kesenian dan tari sebesar 10 %(sepuluh persen);
- Binaraga, dan sejenisnya sebesar25 %(dua puluh lima persen);
- Pameran (kecuali yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah) sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar30 %(tiga puluh persen);
i
i
\
If
'i in
!
7. Permainan bilyar, golf, dan boling sebesar 25 %(dua puluh lima persen)-
9. Pusat kebugaran (fitness center) sebesar 20 %(dua puluh persen);
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30 %(tiga puluh persen);
10. Pertandingan olahraga sebesar 10 %(sepuluh persen);
12. Diskotik, karaoke, klab malam, Bar dan sejenisnya sebesar 35% (tiqa ouluh lima persen); a K
11. Pagelaran busana, kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh persen)-
13. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen);
15. Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Permainan ketangkasan sebesar 30% (tiga puluh persen);
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengahkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan. K
Bagian Keempat Pajak Reklame
Paragraf I
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
RekiaaPmePenyelen99araan Reklame diPun9ut PaJ'ak dengan nama Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
5. c reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
I)
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/ slide; dan
- reklame peragaan.
- Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau pr(ofesi diselenggarakan sesuai denga'n ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan c.
- reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. d
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- J) Subjek Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- I) Wajib Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
3. |) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau Badan tersebut.
4. |) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
Paragraf II
Dasar Pengenaan, Tarifdan Cara Penghitungan Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
T
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 %(dua puluh lima persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan Paragraf I
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
iSetiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh idan sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan
1
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- |(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang i dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumberlain.
- j(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ] seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; "
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakiten asing dengan asas timbal balik; dan
- penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. c.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
Paragraf II
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
SL
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambanqan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). H
- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Peneranoan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung denqan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah temoat penggunaan tenaga listrik. F
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan
Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Paragraf I
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi · kegiatan
- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
8. 9bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
11. Jgaram batu (halite);
- k. grafit;
- I. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
0. kaolin;
17. Pleusit;
18. qmagnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
26. yperlit;
- z. phospat;
28. aa. talk;
29. bb. tanah serap (fullers earth);
30. cc tanah diatome;
- dd. tanah liat;
32. ee. tawas (alum);
33. ff. tras;
34. 99 . yarosif;
•)ili
9
hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- hh. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuJ peraturan perundang-undangan. ^ciuuan.
arif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua -| jluh lima persen).
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Logam dan Batuan^
yja)
f)
- kegiatan pengambilan mineral merupakan ikutan dari kegiatan dimanfaatkan secara komersial. bukan logam pertambangan dan batuan lainnya, yang yang tidak b
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan nyata tidak dimanfaatkan secara komersia batuan yang nyata" ',', seperti keaiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tanggai pemancangani tiara hstrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gasaan '
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan
- (2) Wajib Pajak Minerai Bukan Logam dan Batuan adalah Orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
Paragraf II
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
- jj. trakkit; dan
- hh. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuJ peraturan perundang-undangan. ^ciuuan.
arif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua -| jluh lima persen).
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Logam dan Batuan^
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
yja)
f)
- kegiatan pengambilan mineral merupakan ikutan dari kegiatan dimanfaatkan secara komersial. bukan logam pertambangan dan batuan lainnya, yang yang tidak b
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan nyata tidak dimanfaatkan secara komersia batuan yang nyata" ',', seperti keaiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tanggai pemancangani tiara hstrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gasaan '
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan
- (2) Wajib Pajak Minerai Bukan Logam dan Batuan adalah Orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
Paragraf II
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. i&gt;mai Jual
2. standard) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan voiume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga masmg-masingjenis mineral bukan looam Han hatnan masing-masingjenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada avat (2) adalah nama rat* ra*a yang berlaku di .okasi setempat di daerah yang birsangkutan 9 ^"^
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, ^digunakan haraa standar yang d.tetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidana pertambangan mineral bukan logam dan batuan 9
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang « dinitun9 dei"igan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam &lt; Pasal 37 den9an dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ' Pasa'36'
PaJ*ak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Bagian K«tujuh Pajak Parkir
Paragraf I
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 39
-tetiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan terkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, frmasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 40
- --fl) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- ' ™'.,'.' \_' * t \_\_\_,,:. \_,\_u r. /V,\_ ... L =\_.\_ penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
~1
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 41
- (1) Subjek Pajak Parkir adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan n^rlfir l^onrlaraan hflrmntnr parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah menyelenggarakan tempat parkir. Orang pribadi atau Badan
Paragraf II
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 42
- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
yang
- jl) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- J2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ·
- " P^eZahdaSh;'6013^33130 * ^ °'eh pemerintah ^ da"
- b' Sahm?lan dan/atau Pema^aatan air tanah untuk keperluan dasar peribadaSn"3' Pen9a,Yan ^"^ dan Perikanan rakyat serta
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikanO WaJib kepada penenma jasa parkir.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 43
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 44
- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan1) tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan!) pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.
Bagian Kedelapan
Pajak Air Tanah
Paragraf I
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 46
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah menyelenggarakan tempat parkir. Orang pribadi atau Badan
Paragraf II
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
yang
- jl) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- J2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ·
- " P^eZahdaSh;'6013^33130 * ^ °'eh pemerintah ^ da"
- b' Sahm?lan dan/atau Pema^aatan air tanah untuk keperluan dasar peribadaSn"3' Pen9a,Yan ^"^ dan Perikanan rakyat serta
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 47
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikanO WaJib kepada penenma jasa parkir.
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan1) tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan!) pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.
Bagian Kedelapan
Pajak Air Tanah
Paragraf I
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.
I) Subjek pajak air tanah adalah Orang pribadi atau badan vano melakukan Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
PaJak air tanah adalah Orangrpribadi atau badan vann mpiai,. ii^l" pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. meiaKukan
Paragraf II
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 48
Dasar pengenaan air tanah adalah nilai perolehan air tanah
Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinvatakan iTuh?£,S£%s?den9an ™"^W i2$T£:
- jenis sumber air;
- lokasi sumber air; b
- tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- kualitas air; dan e
- volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkand.
- tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. M y f
- SSffin Hlai Per°lehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. y K'
•7fn
m
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 49
Tarif Pajak Air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- 1 (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 50
- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut diwilayah daerah temoat air diambil. K
Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 51
Setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dipunqut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 52
- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet pengusahaan Sarang Burung Walet. adalah pengambilan dan/atau
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 53
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 55
- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut diwilayah daerah temoat air diambil. K
Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dipunqut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.
- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet pengusahaan Sarang Burung Walet. adalah pengambilan dan/atau
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Saranq Burung Walet. a
i
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
1
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 56
- 3 ; j(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan i cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan : dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Paragraf I
BAB III
Pasal 57
- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender.
Paragraf II
Surat Pemberitahuan Pajak
BAB III
Pasal 58
- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi Data Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (2) Data Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams dusi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima laporan atau bentuk lain yang dipersamakan Wajib Pajak harus menyampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Jika Data Objek Pajak dan Subjek Pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menerbitkan Surat Teguran.
- (5) Bentuk, isi, cara pengisian dan cara penyampaian Data Objek Pajak dan Subjek Pajak yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III
Pasal 59
- (1) Data Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal' 58 sekurang-kurangnya memuat, Nama dan Alamat Lengkap, Nomor Telpon dan alamat Email Wajib Pajak.
- (2) Atas Dasar Data Objek Pajak dan Subjek Pajak, Walikota menetapkan NPWPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai NPWPD diatur dengan Peraturan Walikota.
PEMUNGUTAN PAJAK
Paragraf I Tata Cara Pemungutan
BAB IV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 60
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak terutang
BAB IV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 61
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
BAB IV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 62
- Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (1)
BAB IV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 63
- Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (1)
- Tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yana dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (2)
Paragraf II Surat Tagihan Pajak
BAB IV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 64
- Walikota dapat menerbitkan STPD jika: (D
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebaqai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; b.
- Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. c.
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrate berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (2)
- SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Dersen) sebulan dan ditagih melalui STPD. ; (3)
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Paragraf I Tata Cara Pembayaran
BAB V - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 65
- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran tPematanygannyVpe^an9 PaHn9 '^ ™«** ^h) ™ ^« «^KS
2. Ke^u^n^K8'f PDhKBTo STPD' Surat KePutusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putysan Banding, yang menyebabkan umlah d^n3 ha^3™ T^ b6rtambah m6rUPakan «*™ penagS p^R tannga^erb!!kanna.S, da'3m l™*$ WaWu Pa'in9 lama 1&lt;Satu&gt; bu,an'^ak (2)
3. Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Waj'b Pa ak un uk ZS^{^^^!^ P** *"»·" -in*Jn bun'ga' (3)
4. dTeangaCnarpaeSraan^ *"^ PSmbayaran ^ ^ (4)
Paragraf II
Tata Cara Penagihan
BAB V - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 66
- d) Pajak yang terutang ## BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING
BAB V - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 67
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN; dan
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB V - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 68
- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, hams memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB V - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 69
- Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yanq ditetapkan oleh Walikota.
- Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- ;(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB V - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 70
(D
- Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk oalinq lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
ii'l
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat: =""\uid atau
- a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD SKPDN ata, SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertenE dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif beruoa bunga denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalanannya,
4. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; ^UKBT ata" c.
5. mengurangkan atau membatalkan STPD; d.
6. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yana di aksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yanq ditentukan; dan y y e.
- mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
||2)
J3)
V)
BAB V - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 72
- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 2) permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
2. 3 Nama dan alamatWajib Pajak;
- b. Masa Pajak;
4. c Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. Alasan yang jelas.
Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan seiak ditenmanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pa ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams memberikan keputusan
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampau, dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan Sw5F^^g™f!*ak.3taU Retn'busi dianggaP SikabuTkandan SKPDLB hams diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya kelebihah pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada avat ?1) lanosunn diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang P^k tersebut 9
aS?m Hii'lf^keleHhan Pembavaran PaJ'aksebagaimana dimaksud pada ^LIS^SS" Jan9ka'WaktU paling ,ama 2W«a) bulan s'ejak
^ia{^?i!mbfi??^,eblhan Eem^ayarar) PaJak d''lakukansetelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota seDaga,mana
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 73
- Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- SSSSSS&amp;Z*™ Pm seba9aimana *»*»* p- «y* (D
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa- atau
- b' UdJMangsung" "^ ^^ ^ WaJ'b Pajak· baik langSung maupun
Smak,,IiladHftertitkwo,Sl!rat Je9Uran dan Surat Paksa sebagaimana ta^rS Pada a^at l2) huruf a' kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
T
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mernpunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. p
2. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Waiih Pajak. J (5)
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 74
- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BABX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 75
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet palinq sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat m diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 76
- d) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpaiakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
3. 3' ZenT^Ilh3t^ d3n/ataU meminJa™kan buku atau catatan, dokumen ^»8$££3Z£n d°kUmen 'ain yan9 b6rhUbUngan dengan
4. b" Sbaarokann^uemHPaatan untuk ™masuki tempat atau ruangan yang aianggap perlu dan memberikan bantuan quna kplanraran pemeriksaan; dan/atau 9 keiancaran
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
6. Tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota. (3)
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 77
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasarpencapaian kinerja tertentu. msemir atas
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat M) ditetaokan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( ' dltetapkan (2)
3. Sda ^vat Pm Sf,? nf Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. oerpeaoman (3)
BAB XII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 78
- d) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain seqala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak ne a^ran'n^3 ^ "J8" ^^V* "ntEk menja.ankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) tenaSanah?baflalmaJ-f dimaksud Pada ayat (D berlaku juga terhadap oelaksanaan T? ^WiUk 0ieh Walikota untuk membantu dalam Keren ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hams menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
PENYIDIKAN
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 79
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, daft dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 80
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga memgikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga memgikan keuangan daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) 2)
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 81
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 82
- d) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda palinq banvak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda palinq banvak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan Orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
Pasar84
3ada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, maka :
- I. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Manado Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
2. !. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Manado Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak PemanfaatanAir Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- I. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Manado Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;
I.
- Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Manado Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
'.
I.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Televisi;
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 07 Tahun 2002. tentang Pajak Restoran;
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 08 Tahun 2002 tentanq Paiak Parkir; '
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 09 Tahun 2002 tentanq Paiak Undian; J
icabut dan dinyatakan tidak beriaku.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 83
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan pembiayaan daerah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Manado pada tanggal 9 September 2011

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH, Drs. ARNOLD A. A. KEWAS LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2011 NOMOR 2 ## BAB XVI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 85

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai beriaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal 9 September 2011

Penandatangan: WALIKOTA MANADO G. S. VICKY LUMENTUT
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
## PAJAK DAERAH
I. UMUM
Pajak daerah merupakan salah satu pungutan daerah sebagai sumber pendapatan yang penting.guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan .pajak daerah dilaksanakan berdasarkan PrnSiPjSmokrasi' Pemerataan dan keadilan.peran serta masyarakat dan akuntabihtas dengan memperhatikan potensi di daerah.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemand.nan daerah khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatn secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya daerah PartisiPasi masyarakat melalui kewajiban pembayaran pajak
Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak diatur berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 2Sa£9 xajak Daerah sebagaimana telah diganti dengan Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4 (empat) jenis pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu Kabupaten/Kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi criteria yang ditetapkan dalam UndangUndang. Selanjutnya, dalam peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah serta menetapkan tarif pajak yang seragam terhadap seluruh jenis pajak.
or,™ sfihu1bur|gan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, hal ini sangat strategis dan mendasar dibidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. UndangUndang yang bam tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010 yang mempunyai tujuan antara lain:
1. Memberikan kewengan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat otonomi daerah;
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum dalam pelaksanaan pemugutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Lain dari pada itu sesuai Undang-Undang tersebut ada beberapa prinsip-prinsip pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan yaitu:
1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relative netral terhadap fiscal nasional;
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Closed-List);
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah;
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retrbusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif;
6. Rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi hams mendapatkan persetujuan pemerintahan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah;
7. Terhadap pelanggaran peraturan daerah tersebut dikenakan sanksi.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut terdapat penambahan 3 jenis pajak kabupaten/kota, sehingga secara keselurahan menjadi 11 jenis pajak kabupaten/kota:
1. Pajak Hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan'Perdesaandan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 35
Namun demikian dari jenis pajak tersebut, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak