PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Nomor 11 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN GRATIS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (berlaku Unknown)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Bulungan.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BULUNGAN,

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Bagian Hukum, HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004 SUDJATI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARS DAERAH , SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 11
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran huruf A angka 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengelolaanya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.20/Pmbtl/2016 maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang bertentangan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terhadap pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah huruf A angka 1, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Mengingat : 1.
4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

## Menetapkan :

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

## BUPATI BULUNGAN

## MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
6. Dihapus.
7. Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah Program Penyelenggaraan Pendidikan gratis untuk membebaskan biaya sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat di Daerahyang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
9. Biaya Sekolah adalah biaya operasional sekolahnon personalia, perawatan sekolah, insentif pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, serta transportasi bagi siswa miskin.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan.
13. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

16. Satuan Pendidikan adalah sekelompok Pelayanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Rencana Kerja Sekolah selanjutnya disingkat RKS.
18. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah selanjutnya disingkat RKAS.
19. Rencana Kerja Tahunan selanjutnya disingkat RKT.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi:

## Pasal 2

- (1) Tujuan Umum Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah untuk membebaskan biaya sekolah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah di Daerah.
- (2) Tujuan Khusus, meliputi:
- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik jenjang pendidikan dasar terhadap biaya operasional sekolah; dan
- b. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3. Ketentuan Pasal 3 huruf a angka 5, dan huruf b angka 5, serta huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi:

## Pasal 3

Sasaran Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah jalur pendidikan formal yang terdiri atas:

- a. Sekolah Dasar, meliputi:
1. Sekolah Dasar Negeri dan Swasta;
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta;
3. Pondok Pesantren Salafiah Ula (PPS Ula); dan
4. Dihapus
- b. Sekolah Menengah Pertama, meliputi:
1. Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta;
3. Pondok Pesantren Salafiah Wustha (PPS Wustha); dan
4. Dihapus
- c. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 diudah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi:

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan,membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dalam system penyelenggaraan pendidikan yang berlaku.

- (2) Dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi; dan
- b. menjamin tersedianya anggaran dalam APBD.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi:

Pasal 13

Satuan Pendidikan penerima anggaran Program Pendidikan Gratis, harus memenuhi persayatan sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Daerah atau Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama;
- b. memiliki Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT); dan
- c. membuat Surat Pernyataan akan melaksanakan Program Penyelenggaraan pendidikan gratis.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BULUNGAN,


Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARS DAERAH ,


SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 11

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

## NOMOR 11 TAHUN 2016

## TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN GRATIS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

## I. UMUM

Ketentuan pada Lampiran huruf A angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan mengamanatkan adanya peralihan pembagian urusan pemerintahan dari Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai kewenangannya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.20/Pmbtl/2016 maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang bertentangan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah perlu untuk dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 26