PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor MOR Tahun 2016 tentang AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NO MOR 8 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (berlaku 14 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NO MOR 8 TAHUN 2016 TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa dalam rangka penataan dan optimalisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Um urn;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tent.ang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Serita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang .Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomorl 12, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Ta h un 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupatcn Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
27. Peraturan Dae rah Kabupaten Nomor 31 Tah un 2011 ten lung Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupatcn Temanggung Tahun 2011 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peraturan Dae rah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 62);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dae rah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26 Tarnba.han Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATITEMANGGUNG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NO MOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Menetapkan
Pasal I
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Temanggung Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Ram bu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan.
Pasal 6
Pasal6
- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir di tepi jalan umum diukur menurut Zona Parkir, jenis kendaraan, frekuensi dan waktu penggunaan tempat parkir.
- (1) Pengaturan Zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 8
Pasal8
- (1) Tarif retribusi parkir ditetapkan berdasarkan Zona A, Zona B dan jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.
- (2) Besarnya tarif retribusi Parkir Zona A sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) sesuai jenis kendaraan untuk setiap 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:
- a. sepeda angin Rp. 500,(Iirna ratus rupiah);
- b. kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,(seribu rupiah);
- c. kendaraan bermotor roda tiga dan roda empat Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);
- d. kendaraan bermotor roda enam Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah);
- e. penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d diberlakukan 21 (satu) jam pertama, tiap 1 (satu) jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar SO % (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan; dan
- f. untuk kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (salu) Jam.
- (3) Besarnya tarif retribusi Parkir Zona B sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai jenis kendaraan untuk setiap 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:
- a. andong/ dokar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- b. sepeda angin Rp. 500,(lima ratus rupiah);
- c. kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- d. kendaraan bermotor roda tiga dan roda empat Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);
- e. kendaraan bermotor roda enam Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah); dan
- f. kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupate n Temanggung. M. BAMBANG SUKARNO

Penandatangan: BUPATI TEMANGGUNG,

Penetapan: Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 14 Oktober 2016 Diu.ndangkan di Temanggung pada tanggal 14 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 8 /2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH NO MOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NO MOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
## I. UMUM
Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan sumber pendapatan asli daerah. Dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memberikan jasa pelayanan penataan parkir dalam rangka kelancaran lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan, pelayanan serta kemampuan masyarakat.
Bahwa dalam rangka penataan dan optimalisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum,maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu diubah.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasall
Angka 1
Yang dimaksud dengan diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Ram bu Lalu Lintas, dan/ a tau Marka Jalan.adalah terkait pemasangan Ram bu Lalu Lintas dan/ a tau marka jalan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan.
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas