Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PATEN (berlaku 20 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat dalam rangka Penyelenggaraan PATEN;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan, kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Camat, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat dalam rangka Penyelenggaraan PATEN;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Mengingat
SALINAN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PATEN.
PASAL I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat dalam rangka Penyelenggaraan PATEN diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ## BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 2
Kewenangan yang dilimpahkan meliputi:
- a. Pelayanan perizinan terdiri dari :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria;
- a) Berlantai 1;
- b) Luas bangunan kurang dari 200 m 2 ;
- c) Bersifat non usaha.
2. Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak lingkungan kecil dengan kriteria :
- a) Luas sampai dengan 150 m 2 ;
- b) Tenaga Kerja maksimal 5 orang;
- c) Bentuk Perusahaan Perorangan tidak PT atau CV;
- d) Tidak menggunakan bahan kimia;
3. Izin Pemasangan Reklame dengan kriteria :
12. a)
Bilboard/papan : Pemasangan di atas toko atau halaman/pekarangan dengan ukuran maksimal 6 m 2 ;
- b)
- c)
- Spanduk/layar/ umbul-umbul : Dengan pemasangan
- lokasi dalam satu wilayah kecamatan;
- Poster / stiker / selebaran : Pemasangan dalam satu
- wilayah kecamatan.
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) skala kecil antara lain :
- a) Luas sampai dengan 150;
- b) Tenaga Kerja Maksimal 5 orang;
- c) Bentuk Perusahaan Peorangan tidak PT atau CV;
- d) Tidak menggunakan bahan kimia.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) dengan kriteria kekayaan bersih seluruhnya maksimal 100 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
6. Izin Usaha Industri (IUI) dengan intensitas kecil dengan luas ruang usaha kurang dari 150 m 2;
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- b. Pelayanan non perizinan terdiri dari;
1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;
Pasal 3
3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;
Pasal 4
Persyaratan Permohonan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan berpedoman pada :
- a. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Lampung Barat;
- c. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Liwa 20 januari 2016 pada tanggal

Penandatangan: BUPATI LAMPUNG BARAT, dto MUKHLIS BASRI

Penetapan: Diundangkan di Liwa pada tanggal 20 januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto NIRLAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3