PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 18 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk (berlaku 27 April 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERIAN PINJAMAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR, bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembiayaan kepada usaha industri primer dan usaha industri sekunder melalui pemberian dana pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, perlu melakukan penyesuaian dengan menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta masyarakat umum.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur maupun yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk disertai pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran.
8. Usaha Industri Primer adalah usaha yang bergerak pada kegiatan pengolahan tahap pertama hasil produksi sektor primer.
9. Usaha Industri Sekunder adalah usaha yang bergerak pada kegiatan pengolahan tahap kedua hasil produksi sektor industri primer.
10. Pola executing adalah pinjaman/pembiayaan yang diberikan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan pengembalian kredit menjadi tanggung jawab PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
11. Perusahaan Penjaminan Kredit yang selanjutnya disebut Penjamin adalah Perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit.
12. End user adalah Usaha Industri Primer dan Usaha Industri Sekunder yang memperoleh kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Bank Perkreditan Rakyat yang sumber dananya berasal dari pinjaman.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Dalam rangka pembiayaan kepada Usaha Industri Primer dan Usaha Industri Sekunder, Pemerintah Provinsi memberikan pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberian Dana Pinjaman Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang disalurkan secara:
- a. langsung kepada end user ; dan/atau
- b. tidak langsung kepada end user melalui skema Linkage program dengan BPR.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Usaha Industri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan usaha yang bergerak pada kegiatan pengolahan tahap pertama hasil produksi sektor primer.
- (2) Hasil Produksi Sektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehutanan, peternakan, dan pertambangan.
- (3) Usaha Industri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria berupa kegiatan usaha ekonomi masyarakat/kelompok yang melakukan kegiatan olahan pertama dari hasil produksi yang berbasis dari sektor primer.
- (4) Usaha Industri Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan usaha yang bergerak pada kegiatan pengolahan tahap kedua dari hasil produksi sektor industri primer.
ASAS DAN TUJUAN
BAB III - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Pemberian pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk,
BAB III - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 5
Pemberian pinjaman Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk bertujuan untuk:
- a. mewujudkan struktur pembiayaan kepada Usaha Industri Primer dan Usaha Industri Sekunder yang seimbang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Industri Primer dan Usaha Industri Sekunder menjadi usaha yang semakin tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Industri Primer dan Usaha Industri Sekunder dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
PEMBERIAN PINJAMAN
BAB IV - PEMBERIAN PINJAMAN
Pasal 6
Prinsip pemberian pinjaman Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk meliputi:
- a. penumbuhan Usaha Industri Primer dan Usaha Industri Sekunder untuk berkarya dan mandiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang semakin transparan dan akuntable ;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar;
- d. peningkatan daya saing produk industri primer dan industri sekunder di Jawa Timur; dan
- e. penyelenggaraan fasilitas, pengendalian dan perencanaan pembiayaan secara terpadu.
BAB IV - PEMBERIAN PINJAMAN
Pasal 7
- (1) Pemberian pinjaman Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dalam bentuk mata uang rupiah.
- (2) Pemberian pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk akan diterimakan dalam Tahun Anggaran berkenaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan Daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Pengelolaan anggaran pembiayaan Daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan dapat dikuasakan kepada Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
BAB V - PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Pasal 8
- (1) Jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi untuk dipinjamkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada Pemerintah Provinsi paling lambat bulan Juli tahun 2019.
- (3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib memberikan bunga pinjaman kepada Pemerintah Provinsi sebagai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi sebesar 2% (dua persen) efektif per tahun.
- (4) Pinjaman dari Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan pola executing .
- (5) Pemberian pinjaman dari Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk didasarkan pada perjanjian pinjaman untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (6) Pengembalian pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
BAB V - PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Pasal 9
- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berwenang menentukan jumlah plafon kredit kepada Usaha Industri Primer dan Usaha Industri Sekunder.
- (2) Suku bunga yang dibebankan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada BPR paling tinggi 4% (empat persen) pa efektif rate dengan perhitungan annuitas .
- (3) Suku bunga kepada Usaha Industri Primer dan Usaha Industri Sekunder paling tinggi 9% (sembilan persen) pa efektif rate dengan perhitungan annuitas.
BAB V - PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Pasal 10
- (1) Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada perjanjian pinjaman yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang harus diselesaikan dalam masa pinjaman.
- (2) Untuk penyaluran pinjaman kepada Usaha Industri Primer dan Usaha Industri Sekunder, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib menyusun rencana penyaluran dan petunjuk teknis penyaluran pinjaman.
- (3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana pinjaman kepada Gubernur melalui pengelola investasi yang membidangi secara periodik setiap bulan.
PENGAMANAN RESIKO PINJAMAN
BAB VI - PENGAMANAN RESIKO PINJAMAN
Pasal 11
- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan BPR bertanggungjawab terhadap pengamanan resiko pemberian pinjaman.
- (2) Dalam rangka pengamanan resiko pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan BPR wajib mengasuransikan kredit kepada Penjamin.
- (3) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kredit macet yang disalurkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan BPR.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk; dan
Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 27 April 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 27 April 2017 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd ## Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 18 SERI E.