PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor TAHUN Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG DEN GAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG, - bahwa sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap biaya penyediaan layanan ambulans pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang cukup besar dan besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk menyelenggarakan layanan tersebut, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi pelayanan ambulans dimaksud yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMORff? TAHUN 2013
TENT ANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUS! DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
DEN GAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a.
- bahwa sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap biaya penyediaan layanan ambulans pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang cukup besar dan besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk menyelenggarakan layanan tersebut, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi pelayanan ambulans dimaksud yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepal � Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan
Pasal 155
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi � Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829);
O O{S �
2. Undang-Undan O 0485 Hukum A g Nomor 8 Tahun 1981 tentang I d cara Pidan (Le . n onesia Tah a mbaran Negara Repubhk Lembaran N un 1981 Nomor 76 Tambahan egara Republik Indonesia N � mor 3209);
3. Undang-Unda Penyelen ng Nomor 28 Tahun 1999 tentang Korupsi '1 � a . Negara Ya.ng Bersih Dan Be bas Dari Republik � usi D � n Nepotisme (Lembaran Negara Tarnh h ndones1a Tahun 1999 Nomor 75, Nomo � 3 � ;l) � embaran Negara Republik Indonesia
4. � nd:g-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang em erantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran � egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang \_Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
11. Undang-Und Perimban ang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dan Pe!:n. Keuangan Antara Pemerintah Pusat Repubi'k nntahan Daerah I lndon · Tambah es1a Tahun an Lembar N Nomor 4438); an egara (Lembaran Negara 2004 Nomor 126, Republik Indonesia
12. Undang-U d Sistem J n .ang Nornor 40 Tahun 2004 tentang Republik amman Sosia] Nasional (Lembaran Negara Tambaha Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, N n Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4456);
13. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 1
14. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 144 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063);
15. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pemben tukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
17. Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nornor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi � Nomor 3637);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20.
PeratLtran p . 0 0 '1 S 7 Pe ernenntah N ngelolaan K ornor 58 Tahun 2005 tentang Rep bl. euangan D U ik Ind . aerah (Lembaran Negara Tarnbahan Leonbesia Tahun 2005 Nomor 140, No m aran N rnor 4578); egara Republik Indonesia
21. Peraturan p . Pedornan ernenntah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pcnycl Pernbmaan Dan Pengawasan enggaraan p · Negara Re bl' cmenntahan Daerah (Lembaran Tambah pu ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Nornur 4; � 3 ) � mbaran Negara Republik Indonesia
2. 22.
3. Peraturan p · P b . emenntah Nomor 38 Tahun 2007 teruang cm ag1an u ., . p . rusan Pcmenntahan Antara emenntah Pcrneri t h D P . . D p . · erin a an aerah rovrnsi an emcnntahan Dacruh Kabupaten/Kota (Le � baran .Negara Rc:publik Indonesia Tahun 2007 Numor 82, fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
23. Peraturan Menteri Dalam Nc:geri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengtloluan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daer ah ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tcntang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupate n Sin tang (Lcrnbaran Dueruh Kabupaten Sintang Tahun 2UU6 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sinrung omor 25 Tahun 2006 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 20U6 Nomor 26, Tambahan l.cmburan Dacrah Kabupate n Sintang Nomor 25) sebaguirnn na te luh drubah dengan Pcrat ur an Daerah Kubvrputcn S111t.:inp, Numor 3 Tahun 2013 [Lcrnburun Ducruh Ka bu paten Sin tang Tahun 2013 Nornor 3, T111nbah:i11 Lcmbaran Dae rah Kabupatcn Si11ta111,; Nu111ur :J);
27. Pcrut 11 rn11 Ducruh Ka bu paten Sin1an � Nornor Tahun 2008 teruung Urusun Perncriruah Kubupau-n Sintang (Lembaran Ducruh Kabupalen Stntang Tah un 2008 Nomor I, Tambuhun Lcmbaran Ducran Kabupaten Sintang Nornor l]:
28. Peraturan Daerah Kabupaten Si111ang Numor 2 T hun 2008 ieruang Susunun Orgunisasi Perangkut a · Daerah Kabupaten Sintang (Lernbaran Daer ah Kabupaten Sintang T. � hun 2008 Nornor 2, Tambahun Lemburan Dacrah Kubuputen S1ntung Nomor 2) sebagaimana tt'lah diubuh den.gun Periu urun Daeruh Kabupaten Sin rang N,omor 5 1 ahun 2013 [Lernburun Oaerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Ka.uupaten Sintan � Nomor 5);
Menelupkun p.. erui irun D "' ucn!h K t 111hun 2012 . · 1 .11p11tn1 Sint..1111,1. Nurnur 7 P I It nlunu R . 1 ,. n . h .. uc U Rurnuh S " nuus1 , l'iuvanan Kciw ul,111 D1oen Sint 'ukit Urnurn Dueruh Aue Muhumrnud To1hun zo i � nK (Lt·rnh;\_ir(111 Danuh Kuhupuivu S1111.a1111. Kubuputen S Nornor 7, Turnl.J11h11n Lernbur 111 lJuemh ' 111 tu111( No1r11,r 7): '26)
MEMUTUSKAN :
PE �� TURAN BUl'ATI Tl·:NTAN&lt;l Pl·:f&lt;IJIIAIIAN TAl � IF RE I RIBUSI DA LAM l'El&lt;ATUl&lt;AN DAl·:l&lt;AH N&lt; IM&lt; if&lt; 7 TAIIUN '2012 T1':NTANG R1':Tl&lt;IHUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA l&lt;UMAH SAKIT UMUM DAl:-:f&lt;AII ADE MUHAMMAD D,JUEN SINTAN(i
l'u su I I
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IX Pcrui urun Dacruh Kabupatcn Smtunj; ornur 7 Tahun ,W l 2 teruang Rctr rbu si Pd.iyanan Kcschatun � ·ada kurnah Suk1l U111um u.\_,n.di Ade Muhumrnad Djoen Sintang [Lcrnbarun Ducruh Kubupu en S111l.111K T nun 2012 Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Dae rah Kubu put ·n Sin a11K o rru ir 7 1 diubah se hingga berbunyi sebagaimana tcrcanturn dularn L.,111p1r&lt;1n Y 11 K mcrupukan bagian udak terpisahkan dari Pe rat urun Bupau 1111

## l'.i � · .i 2

Peraruran Bupnti iu i mului IJ··rl,,ku p.iclu 1un14K,il I A!,!.ustus 2U I J

Agar set iap orang Peraruran Bupati ini Kabupaten Smtung. n 1c11Kct .. d1 u11 iyn , memcr in tali k..n dt:ll!,!.Ur1 ix:11crnp.1tunnya d,il&lt;1m p.·11 ·und.,n � .in U,·n1,1 l)u,·r.ah

D11t:tapk"n d, :,,lflt.111 � pudu l,111·' ·,ii I ) .J llli .!U 1.1

-r

1N·'

Diundangkun di Sintang I 2 . &gt; J uh 2U 13 pada t.:.111gga ""

·

�


•

LI

KABUPATEN SINIAN&lt;,,'1'


��

Y'"S DAERAr

HAJI AHMAD

UPATEN SINTANU TAHUN 2013 NUMU � 31 BERITA DAERAH KAB

"

.

d