KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 19
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
KESATU :
Membentuk Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:
1.
Ketua
: PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO,
merangkap anggota
S.H., Ph.D.
(Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Wakil Ketua merangkap anggota
: ABDUL WAHID, S.H., M.H.
(Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)
3. Anggota
: 1. PROF. DR. INDRIYANTO SENOADJI, S.H., LL.M.
(Unsur Masyarakat)
2. DRS. TETEN MASDUKI
(Unsur Masyarakat)
3. RITA SERENA KALIBONSO, S.H.,
2. LL.M. (Unsur Masyarakat)
3. KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
mempunyai tugas:
1. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan;
2. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas moral calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. menyeleksi dan menentukan 21 (dua puluh satu) orang calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
4. menyampaikan ...
- 4 - untuk dipilih 14 (empat belas) orang calon guna diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
5. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden Republik Indonesia.
2. KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab
kepada Presiden.
KEEMPAT
:
Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA : ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota
Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
KEENAM :
Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
KETUJUH: ________________
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands pada tanggal 31 Maret 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO