Unknown WALIKOTA KOTAMOBAGU MEMUTUSK AN Nomor I Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Daerah (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DATRAII KOTA KOTAMOBAGU NoMoR I TAHUN z0ts
TENTAilG
TATA CARA PEITTELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Menimbang
:4.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (21 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa seca-ra serentak;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OOT tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S60l;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s%fl; 2.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Ked.ua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 4.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor l23l; 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2Ol4 tentang Penyelengga-raan Pemilihan Kepala Desa. 7.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSK AN
Menetapkan : PERATURAN DAERATI TENTANG TATA CARA PENTELEIITGGARAAN PEMILIHAN SANGADI.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 2
Jenis pemilihan Sangadi meliputi:
- a. Pemilihan Sangadi serentak.
- b. Pemilihan Sangadi antar waktu.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 3
Pemilihan Sangadi serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi:
- a. pemilihan Sangadi satu kali.
- b. pemilihan Sangadi bergelombang.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 4
Pemilihan Sangadi satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh desa dalam wilayah Daerah Kota Kotamobagu.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 5
- (1) Pemilihan Sangadi bergelombang sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi desa
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 6
Pemilihan Sangadi secara demokratis dan adil. sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), dilaksanakan ## BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN SANGADI SECARA SERENTAII
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 7
- (1) Pemilihan Sangadi Secara Serentak dilaksanakan melalui tahapan:
- a. Persiapan;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi;
- c. Pendaftaran Wajib Pilih;
- d. Penjaringan Bakal Calon Sangadi;
- e. Penyaringan bakal calon Sangadi;
- f. Penetapan Calon Sangadi yang berhak dipilh;
- g. Pengundian Nomor Urut Sangadi dan atau Tanda Gambar Calon Sangadi;
- h. Pelaksanaan Kampanye Calon Sangadi;
- i. Penetapan dan Pengesahan Daftar pemilih Tetap;
- j. Pemungutan Suara;
- k. Penghitungan Suara;
- l. Penetapan Calon Sangadi Terpilih;
- m. Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Sangadi
- n. Pembubaran Panita Pemilihaa Sangadi;
- o. Pelantikan Calon Sangadi Terpilih;
- p. Pembubaran Panita Pemilihan Sangadi tingkat Kota Kotamobagu.
- (2) Tahapan proses pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan seca-ra berurutan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Kabupate n / Kota.
Bagian Kesatu Persiapau
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 8
- (1) walikota menentukan jenis pemilihan sangadi di daerah
- (2) Dalam hal Walikota menentukan jenis pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilihan Sangadi secara serentak, maka Walikota menentukan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan sua-ra pemilihan Sangadi.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 9
- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Sangadi mengenai akan berakhirnya masa jabatan Sangadi secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Sangadi menyampaikan Laporan Akhir masa jabatan kepada Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Laporan Akhir Masa Jabatan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi ringkasan laporan tahun-tahun sebeiumnya, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan, hasil yang dicapai dan yang belum dicapai dan hal yang dianggap perlu perbaikan.
3. (41 Sangadi menyampaikan Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
4. (s) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis dan atau tanggapan dalam menilai laporan keterangan Penyelenggaraan pemerintahan Desa, namun tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi
- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Sangadi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penyampaian akhir masa jabatan.
2. (2t Panita Pemilihan Sangadi sebagaimana dimakud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
3. (3)
4. Panita Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Bendahara merangkap anggota;
- e. Beberapa Anggota sebagai seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan;
- (4) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat meliputi tokoh Agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita.
11. (s) Jumlah anggota Panitia Pemilihan Sangadi ditetapkan dengan jumlah ganjil disesuaikan dengan kebutuhan desa setempat.
- (6) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi Panitia Pemilihan Sangadi.
- (1) Panitia Pemilihan Sangadi dilantik oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Sangadi mengucapkan sumpah/janji dengan dipandu oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (21adalah sebagai berikut :
"Demi Allah saAa bersumpah (bagt AarLg beragama Islam) Demi Tuhnn saAa berjanji (bagt Aang beragama Kisten) om Athn Paramawisesa saaa berjanji (bag, aang beragama Hindu) Bahtaa saaa, akan memenuhi keuajiban saaa, sebagai anggota Pemilihan sangadi dengan sebaik-baiknga, sejujur-jujurnga, d.an adilnga. Panitia seadil-
Bahtaa saAo., akan mengelenggarakan Pemililwn Sangadi, sesuqi dengan Peraturan Perundang-Undangan Aang berlaku, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talatn 1945.
Bahwa saAa, dalam melaksanakan fiigas dan keuajiban, tidak akan tunduk pada tekanan dan penganth apapun, dai pihak manapun aang bertentang an deng an Perafitran Pentn-d"ang-Un d"ang an A ang berlalu ;
Bahwa saAa, dalam melaksanakan tugas dan keuajiban saAa akan bekerja dengan sungguh-surryguh jujur, adil, dan cermat demi suksesnga Pemilihan sangad| tegaknga demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan keperttingan Negara Kesahtan Republik lrdonesia dari pada kepentingan pibadi dan golongan"
Bagt Aang beragama Kisten "Kiranga Tilhnn Menolong Saga"
Bagt Aarlg beragama Hindu "Om Shant| Slmnti, Shnnti Om',
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 10
- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Sangadi;
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 11
- (1) Panitia Pemilihan Sangadi dilantik oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Sangadi mengucapkan sumpah/janji dengan dipandu oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (21adalah sebagai berikut :
"Demi Allah saAa bersumpah (bagt AarLg beragama Islam) Demi Tuhnn saAa berjanji (bagt Aang beragama Kisten) om Athn Paramawisesa saaa berjanji (bag, aang beragama Hindu) Bahtaa saaa, akan memenuhi keuajiban saaa, sebagai anggota Pemilihan sangadi dengan sebaik-baiknga, sejujur-jujurnga, d.an adilnga. Panitia seadil-
Bahtaa saAo., akan mengelenggarakan Pemililwn Sangadi, sesuqi dengan Peraturan Perundang-Undangan Aang berlaku, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talatn 1945.
Bahwa saAa, dalam melaksanakan fiigas dan keuajiban, tidak akan tunduk pada tekanan dan penganth apapun, dai pihak manapun aang bertentang an deng an Perafitran Pentn-d"ang-Un d"ang an A ang berlalu ;
Bahwa saAa, dalam melaksanakan tugas dan keuajiban saAa akan bekerja dengan sungguh-surryguh jujur, adil, dan cermat demi suksesnga Pemilihan sangad| tegaknga demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan keperttingan Negara Kesahtan Republik lrdonesia dari pada kepentingan pibadi dan golongan"
Bagt Aang beragama Kisten "Kiranga Tilhnn Menolong Saga"
Bagt Aarlg beragama Hindu "Om Shant| Slmnti, Shnnti Om',
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 12
- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Sangadi;
- (2) Pemilihan Panitia Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama setelah aca.ra pengambilan sumpah dan pelantikan selesai;
- (3) Panitia Pemilihan Sangadi mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui camat.
- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
- c. melakukan konsultasi dengan panitia pemilihan sangadi tingkat Kota;
- d. Mengumumkan secara resmi kepada seluruh masyarakat yang ada di desa setempat tentang proses pencalonan, kriteria/persyaratan bakal calon sangadi;
- e. Melaksanakan pendaftaran wajib pilih;
- g. Melakukan penjaringan bakal calon sangadi baik yang dicalonkan masyarakat maupun yang mencalonkan diri;
- f. Mengumumkan DPS di papan pengumuman atau tempat terbuka yang dapat dibaca oleh masyarakat luas;
- h. Meneliti, memeriksa dan menyeleksi persyaratan administrasi bakal calon sangadi;
- i. Menetapkan calon sangadi yang memenuhi persyaratan sebagai calon sangadi yang berhak mengikuti proses pemilihan;
- k. Mengundi nomor urut dan tanda gambar calon sangadi yang memenuhi persyaratan untuk dipilih;
14. j' Mengumumkan secara resmi kepada masyarakat tentang calon sangadi yang berhak mengikuti proses pemilihan sangadi;
- l. Mengumumkan nomor urut dan tanda gambar calon sangadi kepada seluruh masyarakat;
- m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- n. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- o. menetapkan tata ca-ra pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
- p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- r. Membuat semua berita aca-ra yang berhubungan dengan proses pemilihan sangadi;
- q. Bertanggung jawab terhadap semua permasalahan dalam proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- s. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 13
- (1) Bakal Calon Sangadi tidak dibolehkan menjadi anggota Panitia Pemilihan Sangadi.
- (2) Apabila diantara anggota panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon / Calon dan / atau karena suatu sebab lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang ditunjuk,
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 14
- (1) Walikota membentuk Panitia Pemilihan Sangadi Kota Kotamobagu.
- (2) Panitia Pemilihan Sangadi Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab
- b. Ketua
- c. Wakil Ketua
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Koordinator dari seksi-seksi sesuai kebutuhan
- g. Anggota sesuai kebutuhan
- (3) Panitia Pemilihan Sangadi Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (21mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan tingkat Kota Kotamobagu;
- b. Memfasilitasi pencetakan surat suara.
- c. Memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara, bilik suara, dan logistik yang berhubungan dengan proses pemilihan sangadi.
- d. Menetapkan tata cara pelaksanaan tugas panitia;
- e. Mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kota Kotamobagu;
- f. Memfasilitasi penyelesaian pernasalahan pemilihan sangadi;
- g. Memfasilitasi pengambilan sumpah dan pelantikan Calon Sangadi Terpilih;
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 15
- (1) Sekretariat Panita Pemilihan Sangadi tingkat Kota Kotamobagu bertempat di Kantor Walikota atau tempat lain yang representatif.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Sangadi bertempat di Kantor Desa atau tempat lain yang representatif di wilayah desa
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 16
Pemilih adalah Penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 17
- Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih. (1)
- Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: (2)
- a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 18
Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 19
- Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di desa, digunakan sebagai daftar pemilih sementara (DpS) untuk pemilihan. (1)
- Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. (2)
- Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilakukan karena: (3)
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah
- menikah;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- c. telah meningga-l dunia;
- e. belum terdaftar.
-
- Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat. (1)
- Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara. (2)
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 20
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atatt identitas lainnya.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 21
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atatt identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
5. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau c.
6. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak rnemenuhi syarat sebagai pemilih. d.
7. Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara. (3)
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 22
- Pemilih tambahan, seca-ra aktif melaporkan kepada Panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga. (1)
- Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. (2)
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 23
- Pemilih tamUatran yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dibertkan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. (1)
- Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh panitia Pemilihan. (21
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 24
- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
Bagian Keempat
Penjaringan Bakal Calon Sangadi
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 25
Semua penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berhak untuk dicalonkan dan atau mencalonkan diri untuk dipilih menjadi sangadi.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 26
- (1) Panitia Pemilihan Sangadi mengumumkan waktu pendaftaran, tempat pendaftaran dan persya-ratan administrasi bakal calon. ^
- (3) Masa Pendaftaran Bakal Calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 9 (sembilan) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.
- (2) BakaJCalon Sangadi mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Sangadi.
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 27
calon Sangadi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- a. Penduduk desa warga Negara Republik Indonesia;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama/sederajat;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Sangadi;
- g. Bersedia tidak mengundurkan diri dari bakal calon dan atau calon sangadi;
- h. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum mendaftar;
- j. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 28
- (1) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai Sangadi harus mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang diberikan kewenangan.
2. (2\ Ka4rawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Sangadi setelah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan BUMN/BUMD.
3. i3) Anggota TNI dan POLRI dapat mencalonkan diri sebagai Sangadi setelah mendapat rekomendasi sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku bagi TNI dan POLRI.
Bagian Kelima
Penyaringan Bakal Calon Sangadi
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 29
- (21 Calon Sangadi yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (1) Panitia Pemilihan Sangadi melaksanakan penyaringan bakal calon sangadi secara transparan dan demoktratis.
- (3) Apabila bakal calon sangadi yang memenuhi syarat atau yang mendaftarkan diri dan atau memenuhi syarat hanya 1 (satu) orang atau tidak ada, maka panitia pemilihan membuka kembali penjaringan bakat calon Sangadi paling lama 1 (satu) bulan setelah diumumkan pendaftaran uiang calon sangadi.
- {4) Jika perpanjang waktu pendaftaran calon Sangadi sudah dilakukan dan hanya 1 (satu) orang yang mendaftar atau memenuhi syarat maka pemilihan Sangadi ditunda sampai dengan pemitihan Sangadi serentak berikutnya.
- (6) Seleksi tambahan bakal Calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah panitia pemilihan sangadi tingkat Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
- (5) Apabila Bakal Calon Sangadi lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia Pemilihan Sangadi tingkat Desa melakukan seleksi tambahan untuk memperoleh 5 (lima) orang Bakal calon yang berhak dipilih.
penetapa, cd"Br'Sl[5:?ffi Berhak Drpr i h
Calon Sangadi yang berhak dipilih ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Sangadi tingkat Desa.
Bagian Ketujuh
Pengundian Nomor Urut Sangadi dan Penetapan Tanda Gambar Calon Sangadi
BAB I - KETEITTUAN UMUM Pasal I
Pasal 31
- (1) Setelah menetapkan calon sangadi yang berhak dipilih, panitia pemilihan Sangadi melaksanakan rapat terbuka dengan calon sangadi untuk mengundi nomor urut sangadi dan mengambil gambar calon sangadi;
2. (21 Hasil pengundian nomor urut dan tanda gambar calon sangadi dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan tanda gambar Calon Sangadi yang ditandatangani oleh semua calon dan panitia pemilihan sangadi;
- (3) Berita acara penetapan nomor urut dan tanda gambar calon sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,, disampaikan kepada panitia pemiiihan tingkat Kota untuk dicetak dalam surat suara pemilihan sangadi;
4. (41 Bentuk dan format berita acara penetapan nomot urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti yang termuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Panitia pemilihan Sangadi mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang nama, nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi yang berhak dipilih.
- (5) Nomor urut dan tanda gambar calon sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat {21tidak dapat diganti atau diubah.


## Bagian Kedelapan

## Pelaksanaau Kampanye Bakal Calon Sangadi

## Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh sua-ra sebanyak-banyaknya Calon Sangadi dapat melakukan kampanye;
- (3) Jawdal dan tempat pelaks€Lnaa.n kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara bergiliran dan tidak bertabrakan;
- (2) Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye dari masing-masing calon sangadi ditentukan oleh panitia pemilihan sangadi;
4. (41 Kampanye calon sangadi dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) hari sesuai dengan pertimbangan teknis dari panitia pemilihan sangadi;
- (5) Kampanye dilakukan dengan cara :
- a. Menyampaikan visi, Misi dan program Kerja calon sangadi;
- b. Pertemuan Terbatas;
- c. Tatap Muka
- d. Dialog;
- e. Penyeba-ran Bahan Kampanye kepada umum
- f. Pemasangan Atribut dan atau tanda gambar ditempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan

## Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan kampanye, calon sangadi dilarang :
- a. Mempersoalkan Pancasila sebagai falsafah Negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi serta mengangkat isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan);
- b. Menggunakan fasilitas umum seperti: bangunan dan atau barang milik pemerintah, tempat ibadah, kantor sangadi, balai desa, gedung sekolah, dan lain sebagainya;
- c. Memfitnah, menghasut, melakukan kekerasan, mengintimidasi, memprovokasi, menghina dan menyinggung kehormatan calon lain, pemerintah dan perangkatnya;
- d. Menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;


- e. Melibatkan Panitia Pemilihan Sangadi, Pemerintah Desa dan BPD;
- f. Melakukan Politik U*g;
- g. Membagikan brosur atau selebaran yang dapat meretakkan persatuan dan kesatuan masyarakat.
4. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kampanye calon sangadi ditetapkan oleh panitia pemilihan sangadi;

## Bagiau Kesembilaa

## Penetepaa dan Pengesahan Daftar pspilih Tetap

## Pasal 34

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan Sangadi

## Pasal 35

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
2. (21 Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

## Pasal 36

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

## Pasal 37

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 38

- (1) Setelah da-ftar pemilih tetap diumumkan, panitia melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
2. (21 Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemiiih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, diisi oleh panitia berdasarkan daftar pemilih tetap.
- (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan Sangadi Kota.

## Pasal 39

- (1) Panitia dengan dibantu oleh ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

## Pasal 4O

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan sangadi tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia'.

## Bagian Kesepuluh

## Pemuagutan Suara

## Pasal 41

- (1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puiuh) hari sebelum masa jabatan Sangadi berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama ca-lon.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WITA pagi dan berakhir pukul 13.00 WITA siang.
4. (41 Pemberian sua-ra untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

## Pasal 42

- Untuk keperluan pemungutan suara daiam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih. (1)
- Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Panitia pemilihan Sangadi Tingkat Kota. (2t

## Pasal 43

- Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel. (1)
- Pengadaan surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan Sangadi tingkat Kota dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat sua.ra dan hasil cetak yang berkualitas. (21
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaarr pemilihan diatur dalam Peraturan Walikota. (3)

## Pasal 44

- selama proses pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara. (u
- Panitia pemilihan Sangadi Tingkat Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat sua-ra selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan. {21
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita


acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan panitia pemilihan Sangadi Tingkat Kota.

- (4) Tata cara pelaksanaan pengam al:.an terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kota.

## Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan Sangadi Tingkat Kota menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
2. (21 Pendistribusian surat sua-ra dilakukan oleh panitia pemilihan Sangadi Tingkat Kota.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima panitia pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di panitia ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Sangadi Tingkat Kota dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

## Pasal 46

- Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5o/" (dua koma lima persen) dari jumiah pemilih tersebut; (1)
- Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS. (2t
- Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dibuatkan berita acara. (3)

## Pasal4T

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua panitia menugaskan anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
- a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
- b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra;
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

## Pasal 48

Pemilih yang menjalani rawat inap sedang menjalani hukuman penjara, tinggal tetap, yang tinggal di perahu tempat lain memberikan suara di TPS di rumah sakit atau sejenisnya, yang pemilih yang tidak mempunyai tempat atau pekerja lepas pantai, dan tempatkhusus.

## Pasal 49

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan Sangadi.
2. (21 TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya seca-ra langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Sangadi.

## Pasal 5O

- ( 1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan:
- a. pembukaan kotak suara;
- b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (21 Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Badan Permusyawaratan Desa, pemantau, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

## Pasal 51

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata ca-ra pemungutan suara.
2. (21 Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat sua-ra yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat sua-ra pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

## Pasal 52

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh panitia.

## Pasal 53

Suara untuk pemilihan Sangadi dinyatakan sah apabila:

- b. tanda coblos hanya terdapat pada l(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan narna calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan narna calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.


## Bagian Kesebelas Penghiturgan Suara Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
2. (21 Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 13.30 Wita sampai seiesai.
- (3) Sebelum penghitungan sua-ra dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), panitia pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
8. (41 Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pemantau, dan warga masyarakat;
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia;
- (6) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan sua-ra yang di tanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Orang anggota panitia serta dapat di tanda tangani oleh saksi calon.
11. (71 Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pemantau, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;
- (8) Saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peratu ran perundang-u ndangan ;
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (21, panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
- (11) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan

- dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

## Pasal 55

- (1) Calon sangadi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah di tetapkan sebagai calon sangadi terpilih
- (2) Dalam hal jumlah calon sangadi terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumiah pemilih terbanyak
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sarna lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih di tetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

## Pasal 56

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
- a. penghitungan suara dilakukan seca-ra tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
- c. saksi calon, panitia, pengawas, pemantau, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
7. (21 Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah sua-ra dari TPS.
- (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat desa, apabila terjadi perbedaan data jumlah sua-ra dari PPS.

## Pasal 57

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. {2) Pemungutan sua.ra di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaart:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan;
- b. petugas panitia meminta pemilih memberi tanda khusus,

- menandatangani, atau menulis narna atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. seora.ng pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas panitia merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan sua-ra pada TPS,

## Pasal 58

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor sangadi atau di tempat lain yang teq'amin keamanannya.

## Bagiaa Kedua belas Penetapaa Calon Sangadi Terpilih

## Pasal 59

- (1) Calon sangadi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon sangadi terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Sangadi terpilih yang memperoleh sua-ra terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

## Pasal 60

- (1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- (3) Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Sangadi paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

## Bagian Ketiga belas

## Penyelesaiaa Perselisihan Pemilihan Sangadi

## Pasal 61

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Sangadi, Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

## Pasal 62


- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Sangadi kepada Walikota dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan. q
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kota dapat meminta keterangan dari Calon Sangadi Penggugat, Calon Sangadi Tergugat, Panitia Pemilihan Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, dan Camat yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh pemberi keterangan di atas meterai 6000 (enam ribu).
4. (41 Walikota memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Camat, dan panitia pemilihal Sangadi Tingkat Kota serta Berita Acara Pemilihan Sangadi.
- (5) Putusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

## Bagian Keempat belas Pembubaran Panitia Pemillhan Saagadi

## Pasal 63

- (1) Pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang pembubaran panitia pemilihan sangadi.
2. (21 Pembubaran Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan setelah Walikota melantik Sangadi terpilih.

## Bagian Kelima belas

## Pelantikan Calon Sangadi Terpilih

## Pasal 64

- Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Sangadi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Sangadi. (1)
- Biaya pelantikan Sangadi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. l2l
- Ketentuan mengenai tata cara pelantikan Sangadi akan diatur dengan Peraturan Walikota. (3)

## Bagian Keenam belas

## Pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi Tiagkat Kota

## Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Kota dibubarkan oleh Walikota setelah pelantikan sangadi terpilih;
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan keputusan Walikota. Sangadi Tingkat Kota ditetapkan dengan

## BAB IV

## KETENTUAN CALON SANGADI DARI SANGADI, PERANGI{AT DESA,

## DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG SEDANG MENJABAT

## Pasal 66

- (1) Sangadi yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
2. {2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sangadi dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Sangadi;
- (3) Dalam hal Sangadi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa mencalonkan diri sebagai calon sangadi maka Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menunjuk Penjabat sangadi dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

## Pasal 67

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan sangadi diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Sangadi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Sangadi.

## Pasal 68

- Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan sangadi diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon sangadi; (1)
- Dalam hal ketua Badan Permusyawaratan Desa mencalonkan diri dalam pemilihan sangadi tugas ketua Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa; (21
- Dalam hal wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa juga mencalonkan diri sebagai calon sangadi maka tugas ketua dan wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh anggota yang di tunjuk berdasarkan kesepakatan. (3)

## BAB V

## PEMILIHAN SANGADI ANTAR WAKTU MELALUI MUSYATIIARAH DESA

## Pasal 69

- Dalam hal Sangadi berhenti atau diberhentikan dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dilaksanakan pemilihan Sangadi antar waktu dalam Musyawarah Desa. (1)
- Untuk mengisi kekosongan jabatan Sangadi Walikota mengangkat Penjabat Sangadi dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (2)

- (3) Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,, melaksanakan tugas, hak dan kewajiban Sangadi sampai dengan ditetapkanya Sangadi tepilih.

## Pasd 7O

Musyawarah Desa diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan sangadi antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6(enam) bulan terhitung sejak Sangadi diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. Pembentukan panitia pemilihan Sangadi antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Sangadi diberhentikan;
2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Sangadi paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat sangadi paling lama dalam jangka waktu 3O (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sangadi oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. Persyaratan calon sangadi antarwaktu sebagaimana tersebut pada pasal 27 Peraturan Daerah ini;
6. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari; dan
7. Penetapan calon sangadi antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2(dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawa-rah Desa yang meliputi :
1. Penyelengga-raan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang tekhnis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. Pengesahan calon Sangadi yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
3. Pelaksanaan pemilihan calon sangadi oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawa-rah Desa
4. Pelaporan hasil pemilihan calon sangadi oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa
6. Pelaporan hasil pemilihan sangadi melalui musyawa-rah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7(tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Sangadi terpilih;
7. Pelaporan calon sangadi terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. Penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon Sangadi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Sangadi terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


## Pasal 71

- (1) Hasil Musyawarah pemilihan sangadi antar waktu dituangkan dalam risalah Musyawarah yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Penjabat Sangadi.
- (2) Risalah Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. Skenario Musyawarah Desa;
- b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Hasil Musyawarah.
- c. Daftar hadir Musyawarah.
6. (3.) Risalah Musyawarah Desa disampaikan Kepada Walikota melalui Camat.

## Pasal T2

- (1) Calon Sangadi terpilih hasil Musyawarah, ditetapkan sebagai sangadi oleh Walikota dengan Keputusan Walikota paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak risalah Musyawarah Desa diterima.
- (2) Pelantikan Sangadi terpilih hasil musyawarah oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Sangadi Terpilih Hasil Musyawarah.
- (3) Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 melaksanakan tugas, hak dan kewajiban sangadi sampai dengan berakhirnya sisa jabatan sangadi sebelumnya.

## BAB VI

## PE}IBERHENTI,AN SAIIGADI

## Pasal 73

- (1) Sangadi berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.
5. (21 Sangadi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C karena:
- a. berakhir masajabatannya.

- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. b.
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai sangadi; atau C.
- melanggar larangan sebagai Sangadi d.
- adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 {satu) Desa baru, atau penghapusan Desa. e.
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Sangadi; atau
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadiian yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 74

Sangadi diberhentikan sementara oleh Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara pengadilan.

## Pasal 75

Sangadi diberhentikan sementara oleh Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan narkoba.

## Pasal 76

Sangadi diberhentikan oleh Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

## Pasal TT

- Sangadi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dan pasal 74 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilaa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan pengadilan diterima oleh sangadi, Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Sangadi sampai dengan berakhir masa jabatannya. (1)
- Apabila Sangadi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Walikota harus merehabilitasi nama baik yang bersangkutan. (2)

## Pasal 78

Dalam hat Sangadi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dan pasal 74, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 79

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Sangadi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 75 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Wa-likota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu sebagai Penjabat Sangadi sampai dengan terpilihnya Sangadi.
2. {2) Penjabat Sangadi melaksanakan tugas, wewenang, kew4jiban dan hak Sangadi sampai dengan ditetapkannya Sangadi terpilih.

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 8O

- Biaya pemilihan Sangadi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu. (1)
- Dana Bantuan da-ri Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada Pelaksanaan Pemungutan Suara. (21

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 81

- Sangadi yang sudah pernah diangkat dalam jabatan Sangadi selama 5 (lima) tahun atau i (satu) periode berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap telah menjabat selama 1 (satu) periode atau selama 6 (enam) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 dapat dicalonkan untuk 2 (dua) kali periode masa jabatan berikutnya. (3)
- Sangadi yang sudah diangkat da-lam masa jabatan 8 (delapan) tahun untuk 1 (satu) periode berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebelumnya, dianggap telah menjabat 1 (satu) periode, dan diangkat lagi dalam masa jabatan 1 (satu) periode atau 6 (enam) tahun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah dianggap telah menjabat 2 (dua) periode, dan hanya dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) periode atau 6 (enam) tahun. (41
- (5) Sangadi hasil pemilihan yang mengundurkan diri dianggap telah menjabat 1 (satu) periode dan dapat dicalonkan kembali untuk 2 (dua) kali periode berikutnya.
- (6) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahal dan Pelantikan serta Pemberhentian dan Pengangkatan Sangadi tidak berlaku lagi.

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal ! Sept6nber 2Ol5


LEMBARAN DAERATT KOTA KOTAMOBAGU TAITUN 2OL5 NOMOR 4

NGIOH HEGISTEH Pffi.xa trOrA KOrAl,roSaql pHovrNSI sui,A!f61 UTARA | 1{2O16

## BAB f,X

## KETENTUAN PEIYUTUP

## Pasal Az

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamob.g.,

Pada tanggal ! Septerber 2Ol5

criwALrKorA KorAM oBa;cu k.