PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 064 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH DARI PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 22 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 064 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH DARI PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka mengintensifkan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dari Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit yang terhimpun dalam GAPKI Cabang Kalimantan Selatan dan Gabungan Perusahaan Karet yang terhimpun dalam GAPKINDO Cabang Kalimantan Selatan dan Tengah serta untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan penerimaan dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dari Perusahaan Perkebunan di Kalimantan Selatan ;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)sebagaimana telah diubah dengan Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 51) ;
4
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 050 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 50);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH DARI PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KALIMANTAN SELATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Sumbangan Pihak Ketiga yang untuk selanjutnya disebut SP3 adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Secara Ikhlas, tidak mengikat yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.
8. Pihak Ketiga adalah Badan Hukum (Perusahaan Kelapa Sawit yang tergabung dalam GAPKI dan Perusahaan Karet yang tergabung dalam GAPKINDO) yang bersedia memberikan sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Surat Pernyataan adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Perkebunan yang melaksanakan penerimaan SP3.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
PRINSIP SUMBANGAN PIHAK KETIGA
BAB II - PRINSIP SUMBANGAN PIHAK KETIGA
Pasal 2
SP3 kepada Daerah menganut prinsip :
- a. Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. Sederhana dan transparan;
- c. Dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya pembangunan daerah;
- d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Tidak memperoleh kontra prestasi secara langsung dari pemerintah daerah dan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara dan Daerah.
PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN
BAB III - PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN
Pasal 3
- (1) Dinas Perkebunan melaksanakan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dari perusahaan yang tergabung dalam GAPKI Cabang Kalimantan Selatan dan GAPKINDO Cabang Kalimantan Selatan dan Tengah dengan nilai besarannya sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dan disetorkan ke Kas Daerah secara periodik.
- (2) Dalam melaksanakan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perkebunan melaksanakan tugas :
- a. menerima SP3 melalui rekening kas daerah;
- b. membukukan penerimaan SP3;
- c. melaporkan hasil penerimaan SP3 kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah;
- d. mengawasi jumlah CPO dan Crumb Rubber yang dikirim perusahaan; dan
- e. mengawasi jumlah penumpukan CPO/crumb rubber.
BAB III - PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN
Pasal 4
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika/Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan membantu melakukan pengawasan dengan tugas memeriksa surat angkutan CPO/TBS dan Crumb Rubber, sebagai alat kontrol beserta bukti pembayaran SP3 yang diangkut melewati Jalan Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pelabuhan.
TATA CARA PENYETORAN DAN PENYERAHAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
BAB IV - TATA CARA PENYETORAN DAN PENYERAHAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
Pasal 5
Perusahaan Kelapa Sawit yang tergabung dalam GAPKI dan Perusahaan Karet yang tergabung dalam GAPKINDO membuat surat pernyataan kesediaan memberikan Sumbangan kepada Pemerintah Daerah, dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perkebunan.
BAB IV - TATA CARA PENYETORAN DAN PENYERAHAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
Pasal 6
- (1) ## BAB V
TATA CARA PELAPORAN
BAB IV - TATA CARA PENYETORAN DAN PENYERAHAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
Pasal 7
- (1) Kepala Dinas Perkebunan menyampaikan laporan kepada Gubernur Cq. Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan penerimaan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti dukung penyetoran kepada Kas Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Kalimantan Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 22 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 64 ## Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2012

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN