PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR Nomor 13 Tahun 2016 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum, pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan sistem penyediaan air minum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/K.ota dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah dapat membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum;
- d. bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 jo. Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Pemerintah Kota Kabupaten SBT bermaksud mendirikan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang­ Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-Undang ini;
Mengingat
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seram Bagian Timur;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat IIKabupaten SBTdan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. tentang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
y
¢
$
- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 1 1 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomo 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembara NegaraRepublik Indonesia Tahu2004 Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); tentang Hidup 2009
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 1991 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4161 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Peruahaan Daerah Air Minum;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Wali Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM Kota Kabupaten SBT adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 2
Nam.a dan Lam.bang PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 4
- (1) PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur berkedudukan di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mendirikan cabang di daerah lain di luar Kabupaten Seram Bagian Timur dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Bagian Ketiga
Tujuan
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 5
PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur didirikan dengan tujuan:
- a. memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;dan
- c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagian Keempat Lapangan Usaha
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 6
- (1) Lapangan Usaha PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur adalah:
- a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten; clan
- b. jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
BABIV MODAL
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 7
- (1) Modal dasar PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari :
- a. kekayaan daerah yang clipisahkan; clan
- b. neraca pennulaan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur yang berasal dari semua aktiva clan pasiva UPT Air Bersih Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dari hasil pemisahan aset PDAM MITRA KARYA Kabupaten SBT yang ada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, APBD Kabupaten Seram Bagian Timur, APBD Provinsi Maluku, APBN, dan sumber dana lain yang sah.
- (3) Modal dasar yang bersumber dari APBD Kabupaten SBT ditetapkan melalui Peraturan Bupati tersendiri.
BABV
ORGAN PDAM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAN KEPEGAWAIAN Bagian Pertama
Umum
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 8
- (1) PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur yang dibentuk didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), terdiri dari:
- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas;dan
- c. Direksi.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 9
- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 10
Calon Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. batas usia maksimal 65 ( enam puluh lima) tahun;
- b. menguasai manajemen PDAM;
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;dan
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/W akil Bupati atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
Paragraf3
Jumlah Anggota dan Masa Jabatan
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 11
- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 12
- (1) Masajabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun clan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
Paragraf 4 Togas dan Wewenang
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 13
Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur;
\
f
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur;dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporateplan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 14
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 15
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 17
- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% ( empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% ( empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 18
Dalam hal PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 19
Besamya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 26
- (1) Jumlah Direksi ditetapkan
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 27
- (1) Direksi dilarang memangkujabatan rangkap, yakni:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menirnbulkan benturan kepentingan pada PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur; dan/atau
- d. jabatan lainnyasesuai dengan ketentuan . Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
Paragraf2 Tugas dan Wewenang Direksi
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 28
Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. membina pegawai:
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporateplan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
Pasa129
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Laporan Tahu.nan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
Pasal30
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 29
- (1) Direksi dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang:
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 30
- (1) Direksi dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 32
- (1) Apabila sampai berakhimya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 33
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), terdiri dari: a. tunjangan perawatan/kesehatan yang Iaik termasuk istri/suami dan b. tunjangan lainnya. anak;dan
- (3) Dalam hal PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
4. ( 4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati setelah
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 36
- (I) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untukjangka waktu paling lama I (satu) bulan.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 37
- (I) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untukjangka waktu paling lama I (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 38
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 39
Struktur organisasi dan tata kerja PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
Bagian Keempat
Pegawai
Paragrafl
Pengangkatan
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 40
- (1) Pengangkata pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pemah dihukum;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima);dan
- f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
2. percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian (3) Selama masa meliputi:
- a. loyalitas;
- b. kecakapan;
- c. kesehatan;
- d. kerjasama;
- e. kerajinan;
- f. prestasi kerja; dan
- g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 41
- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 42
- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Kota Kabupaten SBT56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 ( dua) tah un dalam pangkat terakhir.
Paragraf2 Penghasilan dan Cuti
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 43
- (1) Pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi :
- a. tunjangan pangan;
- b. tunjangan kesehatan; dan
- c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
7. ( 4 ) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 44
- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 45
- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tah un, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 ( dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
Pasa146
- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur atau luran pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 47
Dalam hal PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 48
- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 49
- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin;dan
- g. cuti di luar tanggungan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf3 Penghargaan dan Tanda Jasa Pasa150
- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besamya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 51
Setiap pegawai wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan;dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dan rahasia jabatan.
Pasa152
Setiap pegawai dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur;dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur, Daerah dan/atau Negara.
Paragraf5
Pelanggaran dan Pemberhentian
- (1) Pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaik:an gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangk:at;
- f. pembebasanjabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 52
- (1) Pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dan/atau tindak pidana.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 53
- (1) Pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaik:an gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangk:at;
- f. pembebasanjabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 54
- (1) Pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), paling lama 6 ( enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 55
- (1) Pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan hams dipekerjakan kembali dalamjabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 56
- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. telah mencapai usia pensiun;dan/atau
- f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 57
Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum ## BAB VI TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN Bagian Pertama Tahun Buku
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 59
Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Bagian Kedua Anggaran
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 60
- perusahaan belanja (I) Anggaran Perusahaan adalah rencana penerimaan clan kebutuhan dalam satu tahun buku.
- (2) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
harus
- (3) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan berjalan harus diajukan oleh Dewan Direksi ke Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
2. ( 4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
Bagian Ketiga Laporan Keuangan
BAB III - NAMA, TEMP AT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 61
- (I) Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas.
- (2) Laporan Keuangan secara berkala dikirim oleh Direksi kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
•
- (4) Jika dalam waktu I (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA
BAB VII - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA
Pasal 62
- (1) Penetapan hasil usaha yaitu laba bersih perusahaan yang dihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam Laporan Rugi Laba yang telah disetujui.
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh per seratus);
- b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % ( d ua puluh limaper seratus );
- c. Untuk Cadangan
6. Umum perusahaan 15% (lima belas per seratus );
- d. Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh per seratus);
- e. Jasa Produksi 10% (sepuluh per seratus);dan
9. f . Sumbangan dana pensiun dan sebagainya 10% (sepuluhper seratus).
- (3) Tata cara alokasi penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
KERJASAMA
BAB VIII - KERJASAMA
Pasal 63
- (I) PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
BABIX PENGAWASAN
BAB VIII - KERJASAMA
Pasal 64
- (I) Pengawasan perusahaan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan.
- (2) Pengawasan perusahaan dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah atas perintah Bupati dan melaporkan hasil pengawasannya.
BABX
PEMBUBARAN
BAB VIII - KERJASAMA
Pasal 65
- (I )Pembubaran/likuidasi PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia pembubaran/likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi, semua kekayaan PDAM Kabupaten Bagian Timur menjadi milik Pemerintah Daerah. Seram
•
- ( 4) Dalam pembubaran/likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- (S)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi diatur oleh Peraturan Bupati.
BABXI
KETENTUANPENUTUP
BAB VIII - KERJASAMA
Pasal 66
Peraturan Bupati ini berlaku efektif paling lama 2 ( dua) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - KERJASAMA
Pasal 67
Pada saat Peraturan Bupati rm diundangkan, maka Dinas mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Perhitungan aset UPT Air Bersih yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - KERJASAMA
Pasal 68
- (1) Untuk pertama kalinya Bupati menetapkan Direksi dan Dewan Pengawas Sementara PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur yang bertugas untuk:
- a. mempersiapkan rekruitmen Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur definitif sesuai Peraturan Bupati ini;
- b. mempersiapkan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi aset PDAM Kabupaten SBT yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Bupati.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Direksi dan Dewan Pengawas Sementara PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dibantu oleh Dinas.
- (3) Penetapan Direksi dan Dewan Pengawas Sementara PDAM Kabupaten SBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2012.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Pengawas Sementara PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD Kabupaten SBTTahun Anggaran 2012.
- (5) Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kota Kabupaten SBT definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, serta Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus sudah ditetapkan selambat­ lambatnya bulan Januari tahun 2013.
BAB VIII - KERJASAMA
Pasal 69
Dengan ditetapkannya Direksi dan Dewan Pengawas definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5), maka un tuk pertama kalinya Direksi definitif dengan persetujuan Dewan Pengawas definitif dapat mengangkat pegawai yang memiliki pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dengan mengecualikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf e.
BAB VIII - KERJASAMA
Pasal 70
- (1) Peleburan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Air Bersih Kota Kabupaten SBT ke PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dilaksanakan setelah adanya pengisian Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur secara definitif.
- (2) Dengan leburnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) Air Bersih Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), maka :
- a. Segala hak dan kewajiban, perlengkapan, kekayaan, serta usaha dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) Air Bersih Kabupaten Seram Bagian Timur beralih kepada PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Status pegawai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Air Bersih menjadi pegawai PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. Peraturan Wali Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 66 tahun 2008 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KERJASAMA
Pasal 71
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Bula

Penetapan: Diundangkan di Bula \_pada tanggal 16 Juli 2016 BERITA DAERAH KABUPATENSERAMBAGIANTIMUR TAHUN 2016 NOMOR 251