PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA Nomor 28 Tahun 2014 tentang PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 1 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
:
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR : J TAHUN 2014
TENTANG
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu adakan Ganti Uang (GU) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;
2. b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pembayaran Ganti Uang (GU) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.
3. 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
5. 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor4355);
7. 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah ' dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . enteng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8. 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik LonTsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Mpnara Reoublik Indonesia Nomor4438),
10. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 4578); Nomor 140, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Menetapkan
:
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana tebh dWbah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2: Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
11. PenrathurnUDaerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun
12. pSan2Bupati Minahasa Utara Nomor 31A Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara; ♦«'♦'''
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.
13. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 35 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
MEMUTUSKAN . Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pembayaran Ganti Uang (GU) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pembayaran Ganti Uang (GU) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pembayaran Ganti Uang (GU) dapat direalisasikan apabila Uang Persediaan (UP) yang diminta oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah telah dipergunakan sebesar 75% dan dipertanggungjawabkan;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pembayaran Ganti Uang (GU) berikutnya dapat direalisasikan apabila Pertanggungjawaban yang diajukan telah dinyatakan lengkap;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara^

Penetapan: Ditetapkan di : Airmadidi Pada tanggal : 1 Januari2014

Penandatangan: BUPATI MINAHASA UTARA P- SOMPIE 8- IF SINGAL

Penetapan: Diundangkan di: Airmadidi Padatanggal : 3 Januari2014 SEKRET^IS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA Drs. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19541110 197603 1 011 BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014 NOMOR :g