PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 56 Tahun 2015 tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka terhadap arsip kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang bemilai guna sebagai pertanggungjawaban nasional, perlu pendayagunaan arsip dimaksud agar tercapai ketertiban serta penyelamatan arsip dari penyusutan yang berfungsi sebagai bukti nyata, benar dan lengkap dimasa lampau, sekarang dan yang akan datang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pada Pemerintah Kabupaten Tuban;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun .1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Menetapkan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOT2' Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Neg~ra;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.
Pasal 1
Dalani Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip atas dasar nilai guna yang terkandung.
4. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan serta penyelamatan arsip.
5. Retensi Arsip Kepegawaian adalah jangka waktu penyimpanan arsip mengenai arsip Aparatur Sipil Negara dan pejabat negara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Retensi Arsip Pejabat Negara adalah jangka waktu penyimpanan arsip mengenai arsip perseorangan yang merupakan rekaman perjalanan karier Pegawai Negeri/non Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pejabat negara.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga Negara dan pejabat lainnya
Pasal 2
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban.


## Pasal 4

- (1) Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara memuat jenis arsip/dokumen, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Retensi arsip atau jangka waktu simpan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.

## Pasal 5

Retensi arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan untuk kepentingan pertanggungjawaban kepegawaian.

## Pasal 6

- (1) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.
- (2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak selesainya hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara dan pejabat Neg~ra dan/ atau setiap bulan anggaran berakhir.

## Pasal 7

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;


- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
- c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan kepegawaian.

## Pasal 8

Lembaga Negara dan pemerintahan daerah dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
- b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.

## Pasal 9

Jenis arsip kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan pejabat negara pada Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. formasi pegawai;
- b. pengadaan pegawai;
- c. pembinaan karier pegawai;
- d. penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai;
- e. mutasi pegawai;
- f. administrasi pegawai;
- g. kesejahteraan pegawai;
- h. pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun;
- i. perselisihan/ sengketa kepegawaian;
- j. usul pemberhentian dan penetapan pegawai/janda/ duda dan PNS yang tewas; pensiun
- k. berkas perseorangan PNS;
1. berkas perseorangan pejabat negara;
- m. berkas perseorangan pejabat lainnya; dan
- n. berkas perseorangan kepala desa.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 16 Nopember 2015

BUPATI TUBAN ,

H

FAKHUL HUDAA

1

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 16 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

t

B~ANA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI B NOMOR 54

r,

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 56 T AHUN 2015 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN

## JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN

| NO | JENISARSIP | JANGKAWAKTU SIMPAN | JANGKAWAKTU SIMPAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 2 | AKTIF 3 | INAKTIF 4 | 5 |
| 1 | Formasi f>egawai a. Usulan dari Unit Kerja/SKPD, disertai 1) lmalisis jabatan 2) beban kerja b. Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN c. Pefsetujuan Menpan dan RB d. Penetapan Formasi PNS e. Penetapan Formasi Khusus | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah realisasi | 2 tahun 3 tahun 3tahun 3 tahun 3 tahun | Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen |
| 2 | Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1). Proses Penenmaan Pegawai meliputi: •• Pengumuman - Seleksi Adn\inistrasi .. Pemanggilan Peserta Test -• Pelaksanaan Ujian Tertulis - Keputusan Hasil Ujian -•Wawancara - 2): Penetapan Pengumuman Kelulusan 3). Berkas Lamaran yang tidak diterima 4). Nata Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP -• Surat Lamaran | 2 tahun setelah semua diangkat ASN 2 tahun setelah semua diangkatASN 1tahun setelah tahun anggaran berakhir - | 2 tahun 2 tahun - - | Musnah Musnah Musnah Masuk berkas perseorangan |


f,

| NO | JENISARSIP | JANGKAWAKTU SIMPAN | JANGKAWAKTU SIMPAN | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | AKTIF 3 | INAKTIF 4 | 5 |
| 3 | 5). Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun 6). SK CPNS/PNS Kolektif b. Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honor, Mulai dari proses penerimaan sampai dengan penetapan sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honor Pembinaan Karir Pegawai a. Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/lzin Belajar Pegawai: 1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat lzin 2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat C. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3)/ Standar Kinerja Pegawai (SKP) d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi Daftar Hadir f. Berkas Hukuman Disiplin | 1tahun setelah SK ditetapkan 2 tahun setelah petikan SK ditetapkan 1 tahun setelah kontrak selesai 1 tahun setelah SKditetapkan | 2 tahun 3 tahun 2 tahun | Masuk berkas perseorangan Permanen Musnah |
| | | - 1tahun setelah SKditetapkan 1tahun anggaran berjalan 1tahun anggaran berjalan 1tahun anggaran berjalan | 2 tahun - 3 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun | Musnah Masuk berkas perseorangan Musnah Musnah, kecuali SK PAK masuk berkas perseorangan Musnah Musnah, kecuali BAP dan SKmasuk berkas perseorangan |


1,

| NO | JENISARSIP | JANGKAWAKTU SIMPAN | JANGKAWAKTU SIMPAN | KETERANGAN |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | g. Penghargaan dan Tanda Jasa | 2 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun | Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan |
| 4 | Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai | 1tahun setelah memperoleh keputusan tetap | 5 tahun | Dinilai kembali, kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan |
| Mutasi | Pegawai a. Alih Status, Pindah lnstansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit Kerja b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN C. Mutasi Keluarga | 1tahun setelah SKditetapkan | 2 tahun | Musnah, kecuali SK dan Nota Persetujuan masuk berkas perseorangan |
| 5 | | - | - | Masuk berkas perseorangan |
| | 1) Surat lzin Pemikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan lzin Pemikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak | - | - | Masuk berkas perseorangan |
| d. | Usul kenaikan pangkat/golongan~abatan | 1tahun setelah SKditetapkan | 2 tahun | Musnah, kecuali SK dan Nota masuk berkas perseorangan |
| e. | Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional | 1tahun setelah SKditetapkan | 2 tahun | Musnah, kecuali SK Masuk berkas perseorangan |
| f. | Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai | 1tahun setelah SKditetapkan | 2 tahun | Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan |
| g. | Peninjauan Masa Kerja | 2 tahun setelah SKditetapkan | 2 tahun | Musnah, kecuali SK dan Nota masuk berkas perseorangan |


| NO | JENISARSIP | JANGKAWAKTU SIMPAN | JANGKAWAKTU SIMPAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | h. Berkas Baperjakat | 1tahun setelah SKditetapkan | 5 tahun | Musnah, kecuali Pejabat Eselon II Permanen |
| 6 | Administrasi Pegawai a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas b. Cuti Besar C. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan d. Cuti Alasan Penting e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) f. Dokumentasi ldentitas Pegawai 1) Usul Penetapan Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik/Kartu lstri/Kartu 2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan 3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala | 2 tahun setelah pelaksanaan 1tahun setelah SKditetapkan 1tahun setelah pelaksanaan 1tahun setelah pelaksanaan 3 tahun setelah pelaksanaan 1 tahun setelah identitas ditetapkan 2 tahun 2 tahun | 2 tahun - 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun - 1Tahun | Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan Masuk berkas perseorangan Musnah Musnah Masuk berkas perseorangan Musnah Musnah Musnah |
| 7 | Kesejahteraan Pegawai a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES C. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas/pengurusan jenazah g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi | 2 tahun - | - - | Musnah Masuk berkas perseorangan |


| NO | JENISARSIP | JANGKAWAKTU SIMPAN | JANGKAWAKTU SIMPAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun | 1tahun setelah SKditetapkan | 2 tahun | Masuk berkas perseorangan |
| 9 | Perselisihan /Sengketa Kepegawaian | 1tahun setelah memperoleh keputusan bersifat tetap | 2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis | Dinilai kembali |
| 10 | Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan ASN yang tewas | 1tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun | Musnah, kecuali SK Masuk berkas perseorangan |
| 11 | Berkas Perseorangan ASN : a. Berkas Lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya C. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CPNS e. Hasil Pengujian Kesehatan f. SK Pengangkatan PNS dan Surat Perjanjian Kerja PPPK g. SK Peninjauan Masa Kerja h. SK Kenaikan Pangkat i. Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pemyataan Pelantikan j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional k. SK Perpindahan Wilayah Kerja I. SK Perpindahan Antar lnstansi m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) n. Serita Acara Pemeriksaan 0. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar lnstansi lnduk q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan r. SK Pemberian Uang Tunggu s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara | 1tahun setelah berhenti/pensiun sampai dengan hak dan kewajiban habis | 2 tahun | Musnah, kecuali jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Para Pimpinan SKPD, Staf Ahli, dan pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh lnstansi serta ASN yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional, Permanen |

ll


| | JANGKAWAKTU SIMPAN | JANGKAWAKTU SIMPAN | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Nb JENISARSIP | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2 t. SK Pengalihan PNS u. SK Pemberhentian sebagai PNS V. SK Pemberhentian Sementara w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang X. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang y. SK Penggantian Nama z. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Surat Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. lsian Formulir PUPNS dd. Serita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala II. Surat Tugas/ lzin Belajar Dalam/ Luar Negeri mm. Surat lzin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) PNS oo. ljazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai qq. SKPengangkatan pada Jabatan di luar lnstansi lnduk rr. Surat Pertimbangan Status PNS ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik/status sebagai pegawai karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah; Anggota DPRD; Anggota Komisi, atau sebagai anggota suatu organisasi yang merlgharuskan pelepasan jabatan sebelumnya uu. SK Pensiun | | | |

jl

1


| NO | JENISARSIP | JANGKAWAKTU SIMPAN | JANGKAWAKTU SIMPAN | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Berkas Perseorangan Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban | 2 tahun setelah berhenti/pensiun | 3 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis | Permanen |
| 13 | Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Kada C. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya | 2 tahun setelah berhenti/pensiun | 3 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis | Permanen |
| 14 | Berkas Perseorangan Staf Khusus Bupati | 2 tahun setelah berhenti/pensiun | 3tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis | Permanen |
| 15 | Berkas Perseorangan Kepala Desa | 2 tahun setelah berhenti/pensiun | 3 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis | Permanen |