PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1988 (berlaku 4 Juni 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, perlu diberikan kemudahan kepada perusahaan asing di bidang produksi yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988.
2. Undang-undang Nomor 7Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establisihing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
Mengingat : 1. Pasal
- 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 1977 tentang Pengakhiran Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3380);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3620);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1988.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 JUNI 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR35 TAHUN 1996
## TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1988
UMUM
Kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing perlu diberikan kemudahan untuk mengimpor barang komplementer berupa barang jadi atau komponen dari perusahaan di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka memperluas investasi, mendorong kegiatan ekonomi dan memperluas kesempatan dan lapangan kerja.
Oleh karena itu dipandang perlu meningkatkan pemanfaatan jasa perdagangan dari perusahaan yang didirikan dalam rangak Penanaman Modal Asing yang mempunyai keahlian dan fasilitas dalam perdagangan internasional.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. ## Huruf a Cukup jelas ## Huruf b Yang dimaksud dengan Barang Komplementer dalam ketentuan ini adalah: 1. Tercakup dalam 6 (enam) bilangan Harmonized System (HS) yang sama dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan asing di bidang produksi; dan 2. Dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan asing di bidang produksi; dan 3. Tidak termasuk barang yang diatur tata niaga impornya dan/atau dilarang impornya; dan 4. Tidak termasuk barang yang diatur tata niaga ekspornya dan/atau diawasi dan/atau dilarang ekspornya; dan 5. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku. Yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah hubungan antara Perusahaan Asing di Bidang Produksi dengan Perusahaan/Kelompok mitranya di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh