PERATURAN DAERAH MA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2016 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTATARAKAN, - bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan dalam (berlaku 27 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTATARAKAN PROVINSI KALIMANTANUTARA
PERATURAN DAERAH KOTATARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2017 4
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2016
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTATARAKAN,
- bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN
dan
WALIKOTATARAKAN MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2016.
Menetapkan
Pasal 1
1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha MilikDaerah/ Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut : 1
Rp.
22.717.389.909,98
Rp
95.925.386.526,00
Rp. (73.207.996.616,02)
- Pengeluaran
Pembiayaan Neto
898.793.594,00
87.692.822.681,90
Rp.
Rp.
Rp. 1.014.484.790.552,96
Rp. 925.893.174.277,06
- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
Surplus / Defisit
- d. Pembiayaan:
- Penerimaan
\_
\_
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai beriku t :
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 21.352.887.714,29 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Anggaran Pendapatan setelah Rp. 1.035.837.678.267,25 perubahan
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.418.983.901.926,94 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Anggaran belanja setelah Rp. 1.344.877.076.204,00 perubahan
Rp. 1.014.484.790.552,96
- 2) Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)
21.352.887.714,29 Rp.
Rp. 925.893.1,74.277,06 Rp. 418.983.901.926,94 2) Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
\_
| 1) Anggaran transfer peru bah an | setelah | Rp. | 898.793.594,00 |
|------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| 2) Realisasi | | Rp. | 898.793.594,00 |
| Selisih lebih / (kurang) | | Rp. | 0,00 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. (397.631.014.212,65) dengan rincian sebagai berikut :
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 383.152.738.008,77 dengan rincian sebagai berikut : e
- 1) Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 405.870.127.918,75 setelah perubahan
- 2) Realisasi
Rp.
87.692.822.681,90\_
Rp. (397.631.014.212,65)
- 2) Realisasi
Selisih lebih / (kurang)
- 1) Surplus/ defisit setelah perubahan Rp. (309.938.191.530,75)
Rp. 22.717.389.909,98\_
Selisih lebib / (kurang)
Rp. 383.152.738.008,77
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 6.549.862,00 dengan rincian sebagai berikut : f.
95.925.386.526,00
6.549.862,00
Rp.
Rp.
- 2) Realisasi
Selisih Iebih / (kurang)
- 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp.
95.931. 936.388,00
\_
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 383. 146. 188. 146,77dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Anggaran pembiayaan neto setelah Rp. 309.938.191.530,75 peru bah an
- 2) Realisasi
Rp. (73.207.996.616,02)
Selisih lebih/ (kurang)
Rp. 383.146.188.146,77
Pasa14
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasall ayat (1) hurufb per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal a
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir
14.484.826.065,88 Rp.
14.484.826.065,88
Rp.
Rp. 22.717.389.909,98
Rp.
(22.717.389.909,98)
Pasa15
Rp. 5.983.778.805.703,61
Rp. 6.263.379.500.087,07
Rp
279.600.694.383,46
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut : 1 C
- a. Jumlah Aset
\_
+
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: 1
Rp.
(74.000.000,00)
Rp.
(81.855.706.983,43)
Rp.(1.058.799.451.917,18)
- Kegiatan Non c. Surplus/ (Defisit) Dari Operasional Lainnya
Rp.
(843.581.963,00)
- b. Beban Operasi
- d. Pos Luar Biasa
- e. Surplus/ (Defisit) - LO
- a. Pendapatan - LO
Rp.
977.861.326.896,75
+
Pasal 7
e
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai beriku t : 1
17.046.144,30
22.155.379.620,70
Rp.
Rp.
1. Saldo Akhir Kas 1
8.541.122.707,81
Rp.
- g. Saldo Akhir Kas Lainnya
- h. Jasa Giro yang masih berada di Kas Bendahara Pengeluaran
- f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan f
Rp.
22.704.613.721,51
323.135.003.508,59
(236.459.236.991,98)
(95.925.386.526,00)
Rp.
- a. Saldo Awal awal di BUD
(6.009.673,53)
148.226.730,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
- c. Arus Kas dari aktivitas investasi
- d. Arus kas dari aktivitas pendanaan
- e. Arus kas dari aktivitas transitoris
\_
Pasa18
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf f per per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :
Rp.
565.065.108.751,01
Rp. 5.983.778.805.703,61
529.517.616,00
Rp.
- c. Koreksi Nilai Persediaan
- d. Lain-Lain
- e. Ekuitas Akhir
- a. Ekuitas Awal
Rp. 5.500.039.886.320,03
- b. Surplus/(Defisit) - LO
Rp.
(81.855.706.983,43)
+
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

- b. Lampiran II
- c. Lampiran III
- d. Lampiran IV
- e. Lampiran V
- f. Lampiran VI
- g. Lampiran VII
- h. Lampiran VIII
1. Lampiran IX
- J. Lampiran X
- k. Lampiran XI
1. Lampiran XII
- m. Lampiran XIII
- n. Lampiran XIV
- o. Lampiran XV
- p. Lampiran XVI
- q. Lampiran XVII
- r. Lampiran XVIII
- s. Lampiran XIX
19. Lampiran XX t.
20. Laporan realisasi anggaran
21. Ringkasan laporan realisasi anggaran Menurut urusan pemerintah daerah dan orgamsasi;
22. Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
23. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
24. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
26. Laporan Operasional
27. Laporan Perubahan Ekuitas

Neraca

- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan
- Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan

dan pengurangan

aset tetap

daerah;

- Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
- Pengerjaan;
- Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

## Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Catatan atas Laporan Keuangan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Zperusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXPeraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

| 2 I DISon, ~'H | , :, ~ bot!} H-o/t=u,." , |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 2._1 Arl;,_a,~, SX. tv>. z:.. i | , kr4 Ie, eplU\1:l |


Diundangkan di Tarakan padatanggal 24 Agustus 2017

PIt. SEKRETARISDAERAHKOTATARAKAN, 't'---..


## FIRMANANUR

LEMBARANDAERAHKOTATARAKAN TAHUN2017 NOMOR 27

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA ( 27 / 4 / 2017)