Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 1 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62 );
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
Pasal 2
Peraturan Walikota ini menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

Rincian dana desa untuk setiap desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

## Pasal 4

- (1) Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (2) Besaran alokasi dasar perdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari total alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN 2017 dibagi Jumlah Desa dalam Kota Sungai Penuh.

## Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah yang datanya bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 6

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: W = {(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)} x (DDkota - ADkota) Keterangan:

W

- = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa dalam Kota Sungai Penuh
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa dalam Kota Sungai Penuh
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah desa dalam Kota Sungai Penuh
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa dalam Kota Sungai Penuh
- DDkota = pagu Dana Desa Kota Sungai Penuh
- ADkota = besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan untuk setiap Desa dikalikan jumlah desa dalam Kota Sungai Penuh

## Pasal 8

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap: a. b.
4. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran dana desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan desa mengenai APB Desa kepada Walikota; dan
- b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran dana desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Walikota;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus); dan
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.

## Pasal 9

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 10

Dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 11

- (1) Kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan penggunaan dana desa Tahap I, Tahap II, dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahunan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan; dan
- c. laporan realisasi penggunaan dana desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran dana desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) Dalam hal terdapat SiLPA dana desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, walikota memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penundaan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa
- (6) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA dana desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) Walikota memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pemotongan dana desa tahun berjalan berikutnya sebesar SiLPA dana desa tahun berjalan.
- (8) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan.

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 9

## Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH


H. ASAFRI JAYA BAKRI