PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pertu dibentuk Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dengan melaksanakan lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pertu dibentuk Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pembentukan Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, T ambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);,w
...
\_
...
e c
Memperhatikan
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pembinaan, Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3995);
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor · · Kep/94/M.PAN/8/2005 Tanggal 29 Agustus 2005 tentang ,Pedoman Umum Koordinasi,Monitoring dan Eva!uasi Pelaksanaan lnstruksi Presiden Nomor. 5 T ahun 2004 ten tang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/120/M.PAN/4/2006
3. : a. lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan kepada Masyarakat;
- b. lnstruksi Presiden Nomor 5 T ahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- c. Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor.SE/04/114.PAN/2/2005 Tanggal 21 Februari 2005 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/345/M.PAN/2/2005 Tanggal 22 Februari 2005 tentang Pelaporan lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- e. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik !ndonesia Nomor SE/05/M.PAN/7/2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kormonev lnstansi;
- f. Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (KORMONEV) Tentang Pelaksar1aan lnstruksi Presiden No.5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Revisi 201 O;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UT ARA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Koordinasi adalah mengarahkan pelaksana agar mampu memahami dan melaksanakan lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dengan benar serta menjabarkan menjadi upayaupaya nyata dalam percepatan pemberantasan korupsi dan melakukannya bersama - sama instansi dan masyarakat terkait. ·
2. Monitoring adalah pemantauan pelaksanaan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui kemajuan hasil - hasil yang dicapai dikaitkan dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
3. Evaluasi adalah penilaian kinerja pelaksanaan yang dilakukan setiap periode waktu, baik 3 (tiga) bulan (triwulan), 6 (enam) bulan (semesteran) atau 1 (satu) tahun (12 bulan) untuk menganalisis,5-1
· c kemajuan pencapaian target kinerja dan hambatan pelaksanaan setiap Diktum lnstruksi Presiden Nomor 5 T ahun 2004 dikaitkan dengan pencapaian tujuan lnstruksi Pre~iden secara keseluruhan.
4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut KORMONEV adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kerja berasal dari pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang berada di jajaran Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara baik horisontal maupun vertikal; antara lain melibatkan Unsur Kepolisian, Unsur Kejaksaan, Ur.sur Masyarakat dan Unsur Dunia Usaha yang memiliki kompetensi dibidang pemberantasan korupsi sebagai stakeholder.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara.
•
6. Unsur Kejaksaan adalah Unsur Kejaksaan Negeri Airmadidi.
7. Unsur Kepolisian adalah Unsur Kepolisian Resort Minahasa Utara.
OBJEK KEGIATAN ORGANISASI KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI (KORMONEV)
BAB II - Pasal2
Pasal 2
Objek kegiatan organisasi KORMONEV adalah percepatan pemberantasan korupsi tercantum delam :
- a. Diktum - diktum lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; dan
- b. Butir - butir Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sebagaimana dalam surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badah Perencenasn Pembangunan Nasional Nomor 1504-M.PAN/04/05 Tanggal 5 April 2005.
BAB II - Pasal2
Pasal 3
Diktum - diktum lnstruksi Presiden Nomor 5 T ahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi:
1. Kepada seluruh pejabat pemerintahan yang termasuk dalam kategori penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang belum melaporkan data kekayaan untul&lt; segera melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran pengumuman dan . pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungannya.
3. Membuat menetapkan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang yang bertujuan unfuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam jasa maupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan - persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanen tersebut sesuai peraturan perundang - undangan dan menghapuskan pungutan - pungutan liar;
5. Menetapkan program dan wilayah yang menjadi langkah tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
6. Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocpran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara baik yang berasal dari APBN maupun APBD.
7. Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan Negara.
8. Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya - upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
9. Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem - sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.
10. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan prilaku koruptif dilingkungannya.y
...
~
•
·.j
'
BAB II - Pasal2
Pasal 4
Butir - butir Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi :
1. Bidang pencegahan tindak pidana korupsi
2. Bidang penindakan
3. Bidang monitoring dan evaluasi.
PasalS
- 1) Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalem pasal 4 angka 1 meliputi:
- a. Sub isu peningkatan pengawasan atas pelayanan kepemerintahan dengan kegiatan yaitu:
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infonnasi penanganan pengaduan yang telah dilaporkan;
2. Meningkatkan pelayanan pengaduan (public complaint) warga masyarakat atas sikap dan perilaku personil; dan
3. Meningkatkan akses masyarakat untuk menyampaikan berbagai infonnasi mengenai gratifikasi;
- b. Sub isu penyempurnaan system procuremenUpengadaan barang dan jasa pemerintah dengan kegiatan yaitu:
1. Menerapkan Pakta lntegritas bagi petugas yang bertanggungjawab dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, mitra kerja dan pihak lain yang terkait;
2. Memperkuat institusi audit internal dalam proses pengadaan;
- c. Sub isu penyempurnaan sistem manajemen keuangan Negara dengan kegiatan yaitu:
1. Menerapkan · Pakta lntegritas bagi petugas yang bertanggungjawab dalam penerimaan pendapatan Negara.
2. Menerapkan Pakta lntegritas bagi petugas yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran.
- 2) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 2 dengan sub isu dukungan terhadap lembaga penegak hukum kegiatan meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi antara lembaga audit internal dan ekstemal pemerintah dengan lembaga penegak hukum.
- 3) Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 3 meliputi:
- a. Sub isu pembentukan tim monitoring dengan kegiatan menghimpun calon anggota tim, seleksi dan penetapan tim;
- b. Sub isu pengumpulan infonnasi tentang proses hukum dengan kegiatan yaitu:
1. Mengumpulkan infonnasi tentang data penyidikan dan penyelidikan di tingkat kepolisian;
2. Mengumpulkan infonnasi tentang data penyidikan dan penye/idikan di tingkat kejaksaan.
- c. Sub isu mengadakan I melakukan survey kegiatan yaitu:
1. Mengadakan I melakukan survey untuk memperoleh tanggapan masyarakat terhadap tindakan korupsi;
2. Mengadakan I melakukan survey untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang pemberantasan korupsi;
- d. Sub isu mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang menyangkut perbaikan peraturan dengan kegiatan yaitu:
1. Mengadakan pendataan terhadap peraturan I perundangan yang direyisi;
2. Mengadakan survey terhadap sosialisasi atas peraturan I perundangan tentang pemberantasan korupsi.
BAB Ill - RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV
Pasal 6
Ruang lingkup kegiatan KORMONEV sebagai percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ~ meliputi:
'"'
- a. Penyusunan sosialisasi dan asistensi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan serta modul-modul yang berkaitan dengan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004;
- b. Penyelenggaraan konsultasi publik secara reguler dan survey pendapai rnasyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran tentang pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang terjadi;
- d. Pelaksanaan kegiatan kormonev sebagai pelaksanaan instruksi Presidan nomor 5 tahun 2004 dan menyiapkan laporan kepada penanggungjawab organisasi KORMONEV pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara;
- e. Pengumpulan data peminjaman lapangan, pengolahan data dan penyusunan Laporan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK);
- f. Pembentukan ruang QP\_\_erasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem kormonev yang berbasis teknologi informasi;CdantP
- g. Penyelenggaraan konsultasi dengan kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara apabila dalam pelaksanaan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 menemui hambatan.
BABIV SUSUNAN KEANGGOT AAN ORGANISASI KORMONEV
BAB Ill - RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV
Pasal 7
Susunan keanggotaan organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan korupsi di . lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara berbentuk Struktur antara lain sebagai berikut :
1. Penanggungjawab I dan Penanggungjawab II
2. Koordinator Pelaksana
3. Ketua Pelaksana
4. Sekretaris Pelaksana
5. Kelompok kerja (Pokja) terdiri dari Ketua dan anggota
6. Sekretariat pelaksana (Sekretariat Monitoring dan Evaluasi)
7. Menyesuaikan situasi dan kondisi.
8. ·· ' Pasal8 Dalam pelaksanaan tugasnya, Organisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan diberikan Honor sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara
BABV TATA KERJA ORGANISASI KORMONEV
Bagian Pertama Penanggung Jawab
BAB Ill - RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV
Pasal 9
1. Penanggungjawab organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
2. Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan;
- a) Mengarahkan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan lnpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan instansinya. ,s-...,
- b) Melaporkan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan lnpres nomor 5 T ahun 2004 kepada Presiden RI secara periodik (setiap semester) melalui Menteri Negara PAN.
- c) Menetapkan struktur organisasi personal dan mekanisme kerja koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan lnpres Nomor 5 T ahun 2004 di lingkungannya.
Bagian Kedua Koordinator Pelaksana
BAB Ill - RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV
Pasal 10
1. Koordinator pelaksana organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara adalah Sekretaris Daerah;
2. Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lnpres Nomor 5 tahun 2004 dilingkungan instansinya dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Penanggungjawab Kormonev instansi dalam hal ini kepada Bupati
- b) Membantu Penangungjawab Kormonev lnstansi dalam penyusunan laporan pelaksanaan lnpres Nomor 5 Tahun 2004 kepada Presiden RI melalui menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- c) Mendorong para pimpinan unit kerja di lingkungan instansinya untuk melaksanakan lnpres Nomor 5 Tahun 2004 secara bertanggungjawab.
- d) Meningkatkan pemahaman para pimpinan unit kerja serta jajaran di lingkungan instansinya dalam melaksanakan lnpres Nomor 5 Tahun 2004.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator Pelaksana di bantu oleh Sekretarias Pelaksana
Bagian Ketiga Sekretaris Pelaksana
BAB Ill - RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV
Pasal 11
1. Sekretaris Pelaksana organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan Korupsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam hal ini adalah Sekretaris lnspektorat
2. Sekretaris Pelaksana Organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan korupsi dalam tugasnya adalah membantu Koordinator Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Sekretaris pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
4. a). Menyusun program kerja kegiatan dan penggangaran dalam rangka pelaksanaan objek kegiatan organisasi KORMONEV.
5. c). Melaksanakan kegiatan evaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Bupati menyangkut KORMONEV kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; dan
6. b). Melaksanakan inventaris data dan informasi guna penyusunan rencana kerja KORMONEV;
7. d). Melakukan koordinasi dengan Sekmtariat Monitoring dan Evaluasi. · ..
Bagian Keempat
Pelaksana Harian Monitoring dan Evaluasi lnstansi
BAB Ill - RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV
Pasal 12
1. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi lnstansi Organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara adalah lnspektur sebagaimana fungsinya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
2. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi lnstansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai P-v tug as:
...
•
c
•
'
- a. Melaksanakan kegiatan organisasi KORMONEV dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Bupati;
- b. Membantu Bupati dalam menyusun laporan kegiatan KORMONEV kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana monitoring dan evaluasi dibantu oleh Sekretariat Monitoring dan Evaluasi lnstansi serta Pokja Monev
Bagian Kelima Sekretariat Monitoring dan Evaluasi
BAB Ill - RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV
Pasal 13
1. Sekretariat Monitoring dan Evaluasi dilihat dari fungsi tugasnya untuk mempersiapkan bahanbahan yang berkaitan dengan pelaksanaan lnstruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 untuk dibahas di Pokja Reguler
2. Sekretariat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
3. a). Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Pelaksana;
4. b). Menyiapkan, mengumpulkan serta mengolah data/informasi yang diberikan oleh Pokja Monitoring dan Evaluasi dan pelaksana Monitoring dan Evaluasi;
5. c). Membantu pelaksana Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan instruksi Presiden nomor 5. Tahun 2004; dan
6. d). Melakukan koordinasi dengan Pokja Monitoring dan Evaluasi dalam menyiapkan laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi kepada Bupati.
Bagian Keenam Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi lnstansi
BAB Ill - RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV
Pasal 14
1. Ke!ompok Kerja (Pokja) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi lnstansi terdiri dari Ketua dan Anggota
2. Kelompok Kerja Koordinasi, Mon:toring dan Evaluasi lnstansi terdiri para pejabat pemerintah lintas instansi, serta unsur-unsur masyarakat/LSM, unsur perguruan tinggi, dan unsur dunia usaha yang berkompeten di bidang pemberantasan Korupsi.
3. Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evalusi Jnstansi mempunyai tugas:
- a) Membahas bahan-bahan yang berkaitan pelaksanaan lnpres Nomor 5. Tahun 2004 dalam rangka memonitor dan mengevaluasi program-program pemberantasan korupsi di lingkungan instansi
- b) Berkoordinasi dengan Sekretariat Minitoring dan Evaluasi instansi dalam penyiapan laporan Penangung Jawab Kormonev lnstansi kepada Presiden RI melalui Meneg PAN dan publikasi kepada masyarakat
- c) Setiap anggota Pokja Monitoring dan Evaluasi lnstansi menyampaikan hasil pembahasan Pokja kepada pimpinan instansi/lembaga yang diwakili untuk ditindakl~njuti
- d) Setiap anggota Pokja Monitoring dan Evaluasi lnstansi memberikan data dan informasi yang diperlukan Pokja dari lnstansi/lembaga yang diwakili.
Bagian Ketujuh T anggungjawab Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi lnstansi
BAB Ill - RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV
Pasal 15
Kelompok kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi lnstansi mempunyai tanggung jawab pada diktum 1,2,4,3,4,5,6,7,8,9,10 serta bertanggung jawab juga atas kegiatan Organisasi Kormonev~ pada pelaksanaan Butui-butir RAN-PK
..
e
'
BAB Ill - RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV
Pasal 16
1. Pelaporan kegiatan Organisasi Kormonev percepatan pemberantasan Korupsi meliputi hasil pelaksanaan dari 10 (Sepuluh) diktum lnstruksi Presiden Nomor 5. Tahun 2004 dan butir-butir RAN-PK;
2. PeJaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a) Pelaporan Pelaksanaan lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setiap 6 (enam)
- b) bulan/semesteran atau tahunan yang berisi pelaksanaan lnstruksi Umum oleh seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara dengan berpedoman pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. B/345/14.PANl2/2005 tanggal 3 Februari 2005 Tentang Pelaporan Pelaksanaan lnstruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
- c) Pelaoran Pelaksanaan butir-butir RAN-PK yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dengan tembusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisi pelaksanaan RAN-PK berikut perkembangannya dari waktu ke waktu secara komulatif.
BABVI PEMBIAYAAN
BAB Ill - RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV
Pasal 17
Semua biaya yang diperlukan untuk melaksanankan tug as Organisasi kormonev T entang Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dibebankan pada DPA lnspektorat Kabupaten Minahasa Utara ~
...
BAB VII - PENUTUP
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi
Pasal '19
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.e,,v

Penetapan: Ditetapkan di Airmadidi Pada tanggal "9 JCU'lL(lM 2012 l{\_suPATI MINAHASA UTARA SINGAL

Penetapan: Diundangkan di Pada tanggal Airmadidi ~9 JDnva~t 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH t KABUPAT~ MINAHASA UTARA e Drs. JOHANNES A. RUMAMBI PEM~INA UT AMA MUDA NIP.195411101976031011 ' SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 1?