PERATURAN BUPATI RI Nomor - Tahun 2014 tentang FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION (berlaku 19 November 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR
2~
TAHUN 2014
TENTANG
FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
- a. bahwa Perjanjian Bantuan Hibah dari Millenium Callenge Compact antara Pernerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh Perusahaan Lembaga Millennium Challenge Corporation (MCC) dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan Nomor Register 72200201 tanggal 19 November 2011, merupakan sebuah perjanjian intemasional yang diatur dengan prinsipprinsip Hukum International, sehingga tidak dapat sepenuhnya diatur dengan menggunakan Hukum Nasional Pemerintah Indonesia;
- b. bahwa Bupati Tanjung Jabung Timur selaku Kepala Pemerintahan telah menandatangi Nota Kesepahaman Persiapan Pelaksanaan Program Hibah MCC dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01/MWA.1/P.2/111/2014, Nomor : 180/4/HKM/2014 dan Nomor : 03/Bapeda 2.2/111/2014 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Program Compact Proyek-Proyek Kemakmuran Hijau tanggal 27 Maret 2014 dengan persyaratan utama melaksanakan pembebasan kewajiban perpajakan daerah atas seluruh kegiatan tersebut selama kurun waktu pelaksanaan perjanjian berlangsung;
- c. bahwa berdasarkan asas timbal balik dan kelaziman intemasional, Pemerintah Daerah berwenang memberikan fasilitas pembebasan pajak dan kepada perwakilan negara asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) Huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitas Pembebasan Pajak Daerah Dalam Rentang Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Hibah Millenium Challenge Corporation;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Menetapkan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgnisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor l);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Millenium Challenge Corporation selanjutnya disebut MCC adalah sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat dalam penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian Hibah Compact terhadap Pemerintah Indonesia.
7. Millenium Challenge Account Indonesia selanjutnya disebut MCA-Indonesia adalah suatu entitas lembaga yang dibentuk Pemerintah Indonesia yang diberi wewenang untuk membuat ikatan dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dan diakui oleh MMC dalam pengelolaan semua kegiatan Program Perjanjian Hibah Compact;
8. Program Compact adalah keseluruhan program dan dana hibah dari MMC kepada Pemerintah Indonesia yang dikelola oleh MCA-Indonesia yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, sejak tanggal Entry Into Force.
BABII
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur pembebasan pajak daerah Kabupaten terhadap kegiatan yang dibiayai dari hibah Millenium Challenge Corportation (MMC) untuk mendukung pelaksanaan Program Compact.
Kegiatan Program Compact yang diberi pembebasan pajak daerah meliputi :
- a. investasi dalam penetapan batas administratif, pembaharuan integrasi inventarisasi penggunaan tanah dan peningkatan rencana tata ruang di tingkat Kabupaten dan Provinsi (Kegiatan Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif], penyediaan bantuan teknis dan pengawasan proyek (Bantuan teknis dan Kegiatan Pengawasan);
- b. pendanaan proyek pembangunan rendah karbon lewat pembentukan sebuah fasilitas pendanaan (Kegiatan Fasilitas GP); dan
- c. pengadaan bantuan teknis dan dukungan untuk memperkuat kapasitas lokal, Provinsi, dan Nasional dalam mendorong strategi pembangunan rendah karbon Indonesia di seluruh Negara dalam konteks Proyek GP (Kegiatan Pengetahuan Hijau).
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur pembebasan pajak daerah Kabupaten terhadap kegiatan yang dibiayai dari hibah Millenium Challenge Corportation (MMC) untuk mendukung pelaksanaan Program Compact.
Kegiatan Program Compact yang diberi pembebasan pajak daerah meliputi :
- a. investasi dalam penetapan batas administratif, pembaharuan integrasi inventarisasi penggunaan tanah dan peningkatan rencana tata ruang di tingkat Kabupaten dan Provinsi (Kegiatan Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif], penyediaan bantuan teknis dan pengawasan proyek (Bantuan teknis dan Kegiatan Pengawasan);
- b. pendanaan proyek pembangunan rendah karbon lewat pembentukan sebuah fasilitas pendanaan (Kegiatan Fasilitas GP); dan
- c. pengadaan bantuan teknis dan dukungan untuk memperkuat kapasitas lokal, Provinsi, dan Nasional dalam mendorong strategi pembangunan rendah karbon Indonesia di seluruh Negara dalam konteks Proyek GP (Kegiatan Pengetahuan Hijau).
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
BAB III - PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
Pasal 3
Jenis pajak daerah yang dibebaskan atas pelaksanaan Program Compact sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari jenis pajak :
BAB III - PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
Pasal 4
Jenis pajak daerah yang dibebaskan atas pelaksanaan Program Compact sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari jenis pajak :
- a. pajak reklame;
- b. pajak perierangan jalan;
- c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- d. pajak air tanah;
- e. pajak sarang burung walet;
- f. pajak bumi dan bangunan; dan
- g. biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.
BAB III - PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
Pasal 5
- (I) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hanya diberikan atas kegiatan atas nama lembaga atau institusi MCC dan/atau MCA-Indonesia dan/ atau lembaga yang ditetapkan oleh MCA-Indonesia yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari hibah MCC.
- (2) Aktifitas perorangan atau individu dari aktifitas MCC dan/ atau MCA-Indonesia dan/ atau lembaga yang ditetapkan oleh MCA-Indonesia tidak diberikan pembebasan pajak daerah.
- (3) Pajak daerah yang tidak dibebaskan atas kegiatan Program Compact adalah jenis pajak tidak langsung yakni :
- a. pajak restoran;
- b. pajak hiburan;
- c. pajak parkir; dan
- d. pajak hotel.
MEKANISME PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
BAB IV - MEKANISME PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
Pasal 6
Untuk pembebasan pajak daerah yang belum termuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan di.konfrrrnasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan pembebasan pajak daerah.
~
'
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - MEKANISME PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. ...

Penetapan: Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal ~ ~tp'fO"~ 2014 ~BUPATI· TANJUNG JABUNG TIMUR, H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Penetapan: Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal a ~flW-l~ll 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KABUPATEN :A.NJUNG JABUNG TIMUR TAHUN BERITA\_DAERAH 2014 H SUDIRMAN