PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat ( 1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
2. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang · Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Nezara Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun · 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
/1 --1.-..---1\T----D--,,1.-..1.:lr J-,.:'.1----.:T-1.-..,,f"')f\f\C:. 1\T---1 '=&gt;0 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci · (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
Dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
PERTANGGUNGJAWABAN
TENTANG
DAE RAH
Menetapkan
: PERATURAN
Pasal 1
- ( 1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampir dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:
Rp44. l 94.450. 729, 15
Rp8.077 .000. 000,00
Rp36. l 17.450. 729, 15
- Pengeluaran
Pembiayaan Netto
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp869.305.l 12.019,91
Rp837. 723.445.266,43
Rp31.581.666. 753,48
- a. Pendapatan
- b. Belanja
Surplus/ (Defisit)
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (RpB.100.574.749,91) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
Rp861.204.537.270,00
- b. Realisasi Pendapatan
Rp869.305. l 12.019,91
Selisih lebih/ (kurang)
(Rp8.100.574.749,91)
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp59.598.471.515,56 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan
Rp897.321.916.781,99
- b. Realisasi Belanja
Selisih lebih/ (kurang)
3. Selisih Anggaran
dengan
Realisasi
Rp837. 723.445.266,43
Rp59.598.471.515,56
Surplus/
(Rp67.699.046.265,47)
dengan rincian
(Defisit)
sejumlah sebagai berikut:
- a. Anggaran Surplus/ (Defisit) setelah perubahan
(Rp36. l l 7.379.511,99)
- b. Realisasi Surplus/ (Defisit)
Rp31.581.666.753,48
Selisih lebih/ (kurang)
(Rp4.535.712.758,51)
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp44.194.450. 729, 15
0,00
Rp
Selisih lebih/ (kurang)
- b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Rp44.194.450.729,15
Rp14.62 l .632.366,97
Rpl .128.705.152.865,96
2. Jumlah Kewajiban
3. Jumlah Ekuitas Dana
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:
1. Jumlah Aset
Rpl.143.326.785.232,93
Rp36.l 17.450.729,15
(Rp 71.217, 16)
- b. Realisasi Pembiayaan Netto
Selisih lebih/ (kurang)
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp71.217,16) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp36.117.379.511,99
71.217,16 Rp
Rp8.077 .000.000,00
- b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Selisih le bih / (kurang)
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp71.217,16 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp8.077.071.217,16
Pasal 5
Laporan Arns Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:
1. Saldo Awal
Rp46. 708.270.158, 17
2. Arns Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Rp227. 917 .538.622,86
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (Rp201.472.914.469,00)
4. Arns Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
(Rp8.077.000.000,00)
5. Arns Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
6. Saldo Akhir
Rp38. 998.463,00
Rp7 l .02 l .889.489,25
Pasal 6
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I

Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I. l :

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2:

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3 :

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran I.4:

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam ranzka nenaelolaan keuanzan daerah:

.:

Lampiran 1.5:

Daftar Piutang Daerah;

Lampiran 1.6:

Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi Daerah);

Lampiran I. 7 :

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran 1.8:

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Lampiran 1.9:

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran

1.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran 1.11

: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

b. Lampiran II

:

Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014

c. Lampiran III :

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti.

## Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci


Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 31 ~r,,us;n,~ 2015 i BUPATI KERINCI,

Diundangkan di Sungai Penuh

padatanggal

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


H.Z1AHMI. S

NOREG. 7 /BHK/4.3/VIII/ 15



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015 NOMOR