UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1987 tentang PROTOKOL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1987 TENTANG PROTOKOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Kedudukan Protokol dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi dan/atau Lembaga Tinggi Negara perlu diatur dengan Undang-undang;
- b. bahwa dalam usaha mencapai pengaturan protokol yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai sosial dan budaya bangsa, dipandang perlu untuk mengatur protokol secara menyeluruh;
- c. bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, pengaturan protokol juga diperlukan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur protokol sebagaimana tersebut di atas dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PROTOKOL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
2. Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu.
3. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya.
4. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan.
6. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Undang-undang ini mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan yang diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu.
BAB II - PENGHORMATAN
Pasal 3
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu mendapat penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya.
TATA TEMPAT, TATA UPACARA, DAN TATA PENGHORMATAN
BAB III - TATA TEMPAT, TATA UPACARA, DAN TATA PENGHORMATAN
Pasal 4
- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat tempat sesuai dengan ketentuan tata tempat.
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diadakan di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
- 1) Presiden;
- 2) Wakil Presiden;
- 3) Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- 4) Menteri Negara, Pejabat yang diberi kedudukan setingkat dengan Menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Ketua Muda Mahkamah Agung, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, termasuk Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
- 6) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pejabat Pemerintah tertentu.
- (3) Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diadakan di luar Ibukota Negara Republik Indonesia diatur dengan berpedoman kepada urutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Tata tempat dalam acara resmi, baik yang diselenggarakan di Ibukota Negara Republik Indonesia maupun di luar Ibukota Negara Republik Indonesia, berpedoman kepada urutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan :
- a. apabila dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, pejabat yang menjadi tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. apabila tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, pejabat yang menjadi tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.
- (5) Tata tempat bagi Tokoh Masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai urutan sebagaimana dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - TATA TEMPAT, TATA UPACARA, DAN TATA PENGHORMATAN
Pasal 5
- (1) Acara kenegaraan dan acara resmi diselenggarakan dengan berpedoman kepada tata upacara.
- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - TATA TEMPAT, TATA UPACARA, DAN TATA PENGHORMATAN
Pasal 6
- (1) Pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi dilaksanakan dengan berpedoman kepada tata penghormatan.
- (2) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - KETENTUAN LAIN
Pasal 7
Protokol dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan oleh Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur oleh lembaga masing-masing dengan berpedoman kepada Undang-undang ini.
BAB IV - KETENTUAN LAIN
Pasal 8
Pengaturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu di daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 1987

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd SUDHARMONO, S.H.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 September 1987

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1987 TENTANG PROTOKOL
## I. UMUM
PENJELASAN
Pasal 13
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/ 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara berbunyi "Hak Keuangan/ Administratif dan Kedudukan Protokol dari Pimpinan/anggota Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan Undang-undang". Dari Ketetapan Majelis tersebut, pengaturannya sejauh ini baru terb