UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1989 tentang TELEKOMUNIKASI (berlaku 1 April 1989)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh Negara demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, memperlancar kegiatan pemerintahan dan pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta mempererat hubungan antarbangsa dan, oleh karena itu, penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan telekomunikasi diperlukan upaya yang berkelanjutan serta andal dan peran serta masyarakat guna menjamin penyediaan jasa telekomunikasi secara optimal bagi masyarakat dan selalu mampu mengikuti perkembangan teknologi;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam usaha memberikan landasan yang lebih kukuh bagi perwujudan cita-cita dimaksud, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657) dipandang tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disusun Undang-undang yang baru;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
5. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
6. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
7. Penyelenggaraan jasa telekomunasi adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
8. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perseorangan, atau badan hukum untuk keperluan khusus atau untuk keperluan sendiri;
9. Jasa telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi; 10. Badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
10. Badan lain adalah badan hukum di luar badan penyelenggara berbentuk koperasi, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta nasional, yang berusaha dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi; 12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.
TUJUAN ASAS PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
BAB II - TUJUAN ASAS PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 2
Penyelenggaraan telekomunikasi bertujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
BAB II - TUJUAN ASAS PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 3
Penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan dengan berlandaskan asas manfaat, asas adil dan merata, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.
BAB III - PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 4
- (1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 5
- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan di bidang telekomunikasi secara menyeluruh dan terpadu dengan
BAB III - PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 6
Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.
BAB III - PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 7
Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 8
- (1) Penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya dilakukan
BAB III - PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 9
Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan
BAB III - PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 10
- (1) Kapal atau kendaraan air berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri bagi perangkat telekomunikasi yang digunakannya, kecuali apabila kapal atau kendaraan air tersebut diusahakan di wilayah perairan Indonesia, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberlakukan.
- (2) Kapal atau kendaraan air berbendera nasional dan yang berbendera asing yang ada di daerah perairan pelabuhan dilarang menggunakan pemancar radio atau gelombang elektromagnetik lainnya, kecuali bila pemancar tersebut :
- a. digunakan untuk kepentingan dan keselamatan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau
- b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh badan penyelenggara; atau
- c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalain penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 11
- (1) Pesawat udara asing yang berada di wilayah Indonesia tidak diwajibkan mengikuti persyaratan teknis yang ditetapkan Menteri untuk perangkat telekomunikasi yang digunakannya.
- (2) Pesawat udara sipil Indonesia dan pesawat udara asing selama berada di wilayah Indonesia dilarang menggunakan pemancar radio atau gelombang elektromagnetik lainnya, kecuali bila pemancar tersebut :
- a. digunakan untuk navigasi dan pengamanan lalu lintas udara; atau
- b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh badan penyelenggara; atau
- c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
BAB IV - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 12
- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh pemerintah, yang selanjutnya untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara.
- (2) Badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas dasar kerja sama dengan badan penyelenggara, sedangkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakannya tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara,
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perseorangan, atau badan hukum selain badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
BAB IV - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 13
- (1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan
BAB IV - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 14
Dengan tetap
BAB IV - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 15
- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi bagi keperluan pertahanan keamanan negara dapat menggunakan dan memanfaatkan jasa telekomunikasi yang disediakan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Alokasi frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi bagi pertahanan keamanan negara ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi dan
penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 16
- (1) Dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum dapat menjangkau wilayah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan izin Menteri dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 17
Susunan tarif jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 18
- (1) Badan penyelenggara dan badan lain, instansi pemerintah tertentu, perseorangan, dan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memberikan prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian berita yang menyangkut :
- a. kepentingan dan keselamatan negara;
- b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. bencana alam;
- d. marabahaya,
- e. wabah.
- (2) Penetapan lebih lanjut prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian berita selain berita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
BAB IV - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 19
- (1) Untuk kepentingan umum, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi diberi kewenangan memasang jaringan telekomunikasi dengan :
- a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. melintasi jalan umum, tempat umum, dan jalan kereta api.
- (2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan
BAB IV - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 20
- (1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuhtumbuhan wajib mengizinkan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan mendapatkan pembayaran ganti rugi yang layak apabila hal tersebut mengakibatkan pemindahan bangunan dan pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada diatasnya.
- (2) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperkenankan melakukan pekerjaannya sebelum ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 21
Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan sesuai dengan dan dengan
BAB IV - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 22
Kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain dengan tujuan untuk memperoleh ganti rugi di atas tanah yang sudah dibebaskan untuk usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
BAB V - PENCEGAHAN GANGGUAN, PERLINDUNGAN, DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 23
Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dilarang.
BAB V - PENCEGAHAN GANGGUAN, PERLINDUNGAN, DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 24
- (1) Sarana dan prasarana telekomunikasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi mendapat perlindungan dan pengamanan.
- (2) Bentuk dan tata cara perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
HUBUNGAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA, BADAN LAIN DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
BAB VI - HUBUNGAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA, BADAN LAIN DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 25
- (1) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
- (2) Badan lain di luar badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah mitra usaha badan penyelenggara.
BAB VI - HUBUNGAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA, BADAN LAIN DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 26
Badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) wajib menjamin kelancaran penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan menyediakan fasilitas telekomunikasi yang baik dan dapat diandalkan, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.
BAB VI - HUBUNGAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA, BADAN LAIN DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 27
Badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi wajib memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada setiap pemakai dan calon pemakai jasa telekomunikasi.
BAB VI - HUBUNGAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA, BADAN LAIN DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 28
Setiap orang, badan negara, dan instansi pemerintah atau pun swasta pada dasarnya mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jasa telekomunikasi dengan
BAB VI - HUBUNGAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA, BADAN LAIN DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 29
Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan pemakai jasa telekomunikasi yang bersangkutan wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pemakai jasa telekomunikasi, dan dapat melakukan perekaman berita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - HUBUNGAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA, BADAN LAIN DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pasal 30
- (1)Pemakai jasa telekomunikasi berhak mengajukan tuntutan ganti rugi yang layak atas kerugian dari penggunaan jasa telekomunikasi sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap kerugian yang timbul karena sebab di luar kemampuan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII - RAHASIA BERITA
Pasal 31
Badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) wajib menjamin kerahasiaan berita yang dikirim dan diterima dengan menggunakan jasa telekomunikasi.
BAB VII - RAHASIA BERITA
Pasal 32
Penyampaian rekaman berita oleh badan penyelenggara dan badan lain kepada pemakai jasa telekomunikasi untuk keperluan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 31.
BAB VIII - BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 33
- (1) Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini dan sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi serta dinamika masyarakat, dengan Keputusan Presiden dibentuk Badan Pertimbangan Telekomunikasi.
- (2) Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan forum koordinasi yang bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat untuk merumuskan kebijaksanaan di bidang telekomunikasi serta membahas masalah telekomunikasi yang sifatnya strategis.
BAB VIII - BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 34
Susunan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Badan Pertimbangan Telekomunikasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
Setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan dengan sengaja untuk mengubah jaringan telekomunikasi dan/atau memanipulasi penyelenggaraan telekomunikasi sehingga menimbulkan kerugian pada penyelenggara atau pun pemakai jasa telekomunikasi merupakan tindak pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana penjara selamalamanya 4 (empat) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sctinggitingginya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaitnana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya seseorang, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun.
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya mengakibatkan gangguan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 23 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (5) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mengakibatkan matinya seseorang, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
- (3) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai pengusahaan, pemilikan, atau pemasangan pemancar radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah).
- (3) Barangsiapa memasukkan pemancar radio ke dalam wilayah Indonesia, memperdagangkan, membuat, atau merakit pemancar radio yang akan digunakan di dalam negeri tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 38
Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 39
- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 dilakukan oleh atau atas tanggung jawab suatu badan hukum, penuntutan dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau penanggung jawab kecuali apabila pengurus atau penanggung jawab tersebut dapat membuktikan bahwa hal tersebut tidak karena kesalahannya.
- (2) Semua alat telekomunikasi dan barang-barang lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 dapat disita dan dirampas untuk negara dan diserahkan kepada Departemen yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi untuk keperluan negara atau segera dimusnahkan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 40
- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil berwenang antara lain :
- a. menghentikan penggunaan peralatan telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- c. melakukan pemeriksaan prasarana telekomunikasi;
- d. menggeledah tempat yang diduga digunakan melakukan tindak pidana;
- e. menyegel dan/atau menyita alat-alat telekomunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- (3) Pelaksanaan kewenangan dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41
Segala peraturan pelaksanaan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1989

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN1989 NOMOR 11 ## BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 66) menjadi Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Undang-undang ini disebut Undang-undang Telekomunikasi dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG TELEKOMUNIKASI
## I. UMUM
Pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.
Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi, di samping memiliki arti penting dan strategis, juga sebagai salah satu faktor yang dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, meningkatkan hubungan antar bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional.
Dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi, terkait sumber daya alam yang terkandung di dalam udara atau ruang angkasa, penggunaan tanah-tanah tertentu, dan masalah yang menyangkut ganti rugi sehingga sepatutnya apabila Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dijadikan sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Undang-undang ini.
Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ruang angkasa dimana didalammya terdapat unsur spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner yang merupakan sumber daya alam terbatas. Oleh karena itu, penyelenggaraan telekomunikasi sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas tersebut merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh Negara.
Penguasaan oleh Negara tersebut pada garis besarnya berarti kewenangan untuk :
- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaannya;
- b. menentukan dan mengatur hak-hak;
- c. menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan telekomunikasi.
Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas dan dengan memperhatikan arti penting penyelenggaraan telekomunikasi dimana penyelenggaraan jasa telekomunikasi memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi, maka menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk melakukan pembinaan secara aktif di bidang telekomunikasi. Pembinaan tersebut dilakukan dan dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraannya. Bersamaan dengan itu Pemerintah juga berkewajiban untuk
senantiasa menjamin agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu dapat berlangsung secara andal baik dalam arti keseimbangan, efektivitas, pengelolaan maupun kualitasnya.
Keseimbangan tersebut antara lain adalah terwujudnya suatu keadaan dimana berbagai sarana telekomunikasi, misalnya sarana sistem transmisi terestrial dan transmisi satelit, saling melengkapi.
Dengan memperhatikan peranan dan arti penting telekomunikasi bagi perwujudan tujuan nasional sebagaimana tersebut di atas, dan keinginan untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan di bidang telekomunikasi ini secara andal dengan tetap memperhatikan keadaan yang meliputi penyelenggaraannya, maka sepantasnyalah apabila pada tingkat pertama Pemerintah bertindak sebagai penyelenggara di bidang telekomunikasi yang kemudian untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dilimpahkan kepada badan penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik negara. Berhasilnya pembangunan nasional tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, maka sejak awal disadari pula perlunya mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Pengikutsertaan masyarakat ini penting karena selain bertitik tolak pada pandangan tersebut di atas, pada dasarnya juga perlu diwujudkan pemerataan kesempatan berusaha di bidang telekomunikasi. Pengikutsertaan ini dapat berlangsung di berbagai tingkat atau tahapan dalam penyelenggaraan telekomunikasi sehingga selain badan penyelenggara tersebut di atas, maka badan lain, yakni badan hukum yang berbentuk koperasi, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta nasional dapat ikut serta menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang dituangkan dalam bentuk usaha bersama atau kegiatan yang mandiri.
Segi lain yang juga menjadi pusat perhatian dalam Undang-undang ini adalah beberapa penegasan yang menyangkut hubungan antara penyelenggara dan pemakai jasa telekomunikasi. Pengaturan masalah ini mempunyai dua sasaran pokok: Pertama, sebagai upaya perwujudan cita-cita kesejahteraan dengan menampilkan kewajiban dan hak yang seimbang antara penyelenggara dan rakyat sebagai pemakai jasa.
Kedua, meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa telekomunikasi itu sendiri.
Selain hal-hal tersebut di atas, pengaturan dalam Undang-undang ini juga diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap sarana dan prasarana telekomunikasi dengan tetap mengharapkan adanya peran serta masyarakat. Karena vitalnya telekomunikasi, maka dalam Undang-undang ini diatur tentang perlindungan dan pengamanan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam pada itu, mengingat telekomunikasi mempunyai sifat yang strategis, maka perlu juga dipertimbangkan kadar penjatuhan pidana atas semua jenis tindak pidana terhadap perangkat dan penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara, yang tidak secara khusus diatur di dalam Undang-undang ini.
Indonesia sebagai anggota beberapa organisasi internasional terikat kepada ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku antara lain :
- a. konvensi Telekomunikasi Internasional Nairobi 1982, yang pada saat ditetapkan Undang-undang ini telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1985 beserta peraturan-peraturan yang menyertainya, yakni Peraturan Radio dan Peraturan Telegrap dan Telepon.
- b. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 yang antara lain mengatur perlindungan atas jaringan telekomunikasi sistem kabel laut.
Bertitik tolak pada pemikiran sebagaimana tersebut di atas, Undang-undang ini disusun untuk mengganti Undang-undang yang ada. Dengan Undang-undang ini diharapkan penyelenggaraan telekomunikasi dapat memiliki landasan yang lebih mantap dalam menjawab tantangan di masa yang akan datang, baik dari segi penyelenggaraannya, pemakaian jasa telekomunikasi maupun penyesuaiannya terhadap kemajuan teknologi telekomunikasi yang berlangsung dengan sangat cepat dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Dalam pasal ini dimuat pengertian dan istilah teknis yang digunakan dalam Undang-undang ini, antara lain mengenai telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, pemancar radio, dan sebagainya. Yang termasuk dalam pengertian "tiap jenis tanda" dalam pengertian telekomunikasi adalah isyarat, tulisan, dan berita lainnya. Pengertian "sistem elektromagnetik lainnya" mencakup perkembangan teknologi telekomunikasi. Yang dimaksud dengan "penyediaan" dalam penyelenggaraan telekomunikasi antara lain meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan sarana, pengadaan fasilitas telekomunikasi termasuk sumber daya manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan "pelayanan" meliputi antara lain pengoperasian, pemeliharaan, penelitian dan pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, pendidikan dan latihan.
PENJELASAN
Pasal 2
Telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, penyelenggaraan telekomunikasi juga bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional.
PENJELASAN
Pasal 3
Penyelenggaraan telekomunikasi tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, dan asas kepercayaan pada diri sendiri. Asas manfaat adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Asas adil dan merata adalah bahwa hasil-hasil penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Asas kepercayaan pada diri sendiri adalah bahwa segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri.
PENJELASAN
Pasal 4
## Ayat (1) Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Dalam kegiatan pengaturan, tercakup perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis, dan pengaturan teknis operasional yang antara lain tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Kegiatan pengendalian dilakukan baik di bidang pembangunan maupun operasi berupa pengarahan dan bimbingan