UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUNTAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN VIIIB KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (JAWATAN PELAYARAN)
| | | 1952 | 1953 |
|------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 8B.1 | Jawatan dan pengeluaran umum... | 18 480 000 | 9 269 400 |
| 8B.2 | Dinas Kapal-kapal Negara... | 50 895 000 | 27 475 000 |
| 8B.3 | Dinas Hidrografi... | 6 907 500 | 5 202 500 |
| 8B.4 | Kesyahbandaran dan Kepanduan... | 17 067 200 | 15 280 000 |
| 8B.5 | Perambuan dan Penerangan | | |
| | Pantai ... | 14 905 000 | 15 838 600 |
| 8B.6 | Dewan Pelayaran... | 71 000 | 46 000 |
| 8B.7 | Pengajaran ilmu pelayaran | 10 339 500 | 16 941 000 |
- 8B.8 Gudang-gudang dan
bengkel-bengkel...
4 932 000
20 249 500
- 8B.9 Pengeluaran tidak tersangka
15 000
3 540 000
----------
----------
Jumlah...
123 672 200 113 842 000
- 1952: Seratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua
ratus rupiah.
1953:
Seratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah.
8B.1 JAWATAN DAN PENERIMAAN UMUM.
8B.1.1 Jawatan.
8B.1.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8B.1.2 Penerimaan umum.
- 8B.1.2. 1 Pembayaran biaya perawatan oleh yang bersangkutan begitu pula sumbangan untuk tanggungan pengobatan dan pemberian obat-obatan dengan percuma.
- 2 Uang ujian.
- 3 Penghasilan dari sewa rumah.
- 4 Pengembalian persekot-persekot gaji dan pendapatan lainlain.
- 5 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai atau yang dapat dipakai tetapi kelebihan.
- 6 Penerimaan karena penjualan barang-barang di toko kapal.
- 7 Pendapatan dari truck-truck.
- 8 Uang kepanduan.
- 9 Uang perambuan.
- 10 Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor Pembangunan Kapal untuk pihak ketiga.
- 11 Pendapatan yang timbul dari menyewakan atau penjualan perkakas atau alat-alat untuk memajukan pembangunan kapal.
- 12 Pendapatan akibat dari menyewakan kapal-kapal berhubung dengan memajukan pelayaran.
- 13 Penerimaan berhubung dengan penerbitan "Suluh Nautika".
- 14 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8B.2 DINAS KAPAL-KAPAL NEGARA.
8B.2.1 Dinas Kapal-kapal Negara.
- 8B.2.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penggantian oleh Jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain dari Dinas Kapal-kapal Negara.
- 3 Penggantian oleh orang-orang partikelir atau badan-badan partiketir untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain dari Dinas Kapal-kapal Negara.
- 4 Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan guna pihak ketiga.
8B.3 DINAS HIDROGRAFI.
8B.3.1 Dinas Hidrografi.
- 8B.3.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penerimaan karena mengeluarkan daftar-daftar arus dan air pasang/air surut, berita-berita kepada pelaut-pelaut atau pengumuman lain-lain.
- 3 Pendapatan penjualan peta-peta Indonesia di Negeri Belanda.
- 4 Penerimaan karena memperbaiki dan mencocokkan alat-alat nautis.
8B.4 KESYAHBANDARAN DAN KEPANDUAN.
- 8B.4.1 Kesyahbandaran dan Kepanduan.
- 8B.4.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penggantian karena pekerjaan syahbandar atau pegawaipegawai yang bertindak sebagai demikian pada hari Minggu dan hari-hari raya.
- 3 Penerimaan karena pemberian surat-surat kapal.
- 4 Penggantian karena pengukuran kapal.
- 5 Penerimaan pemberian surat-surat keterangan kapal.
- 6 Penerimaan karena pemeriksaan kesehatan penumpangpenumpang di kapal haji.
- 7 Penggantian karena pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain.
- 8 Penggantian karena pekerjaan yang dikerjakan dengan mesin clayton.
- 9 Penerimaan karena pekerjaan-pekerjaan tambahan pemberian berita-berita mengenai pelayaran, upahupah penjagaan minyak.
8B.5 PERAMBUAN DAN PENERANGAN PANTAI.
- 8B.5.1 Perambuan dan penerangan pantai.
- 8B.5.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penggantian oleh jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain.
8B.7 PENGAJARAN ILMU PELAYARAN.
- 8B.7.1 Pengajaran ilmu pelayaran.
- 8B.7.1. 1 Penerimaan dalam perongkosan asrama dan perongkosan karena pengajaran dan uang kursus.
8B.8 GUDANG-GUDANG DAN BENGKEL-BENGKEL.
- 8B.8.1 Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel.
- 8B.8.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penggantian-penggantian karena pekerjaan yang telah dilakukan untuk jawatan-jawatan Negeri.
- 3 Penggantian-penggantian karena pekerjaan yang telah dilakukan untuk orang-orang partikelir.
- 4 Penggantian karena pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk pihak ketiga.
- 5 Pemindahan dari Pusat pembelian alat-alat (m.a.8B.8.1.19) ke berbagai-bagai mata anggaran dari Dinas Jawatan serta penerimaan-penerimaan karena penjualan dari barang-barang yang tidak terpakai dan kelebihan dari seluruh eksploitasi Pusat pembelian.
8B.9 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
8B.9.1 Penerimaan lain-lain.
8B.9.1.1 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 119 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI PERHUBUNGAN, ttd A.K. GANI