PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 1 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
SALINAN
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015;
- b. bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan diatasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Menetapkan :
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 38 Seri A).
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. ketentuan huruf c dihapus.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Ketentuan Pasal (6) dihapus.
- (7) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan syarat:
- a. Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati;
- b. Setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan berkas kelengkapan administrasi sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan Berkas Permohonan berikut Lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. ketentuan huruf c dihapus.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Ketentuan Pasal (6) dihapus.
- (7) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan syarat:
- a. Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati;
- b. Setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan berkas kelengkapan administrasi sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan Berkas Permohonan berikut Lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Pasal 12
- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Ketentuan huruf b dihapus;
- c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun sesuai format
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II nomor urut 9 yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 9

Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 21 April 2016

BUPATI SERUYAN,


SUDARSONO

9. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

## LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP...TAHUN ANGGARAN ...

PEMERINTAH DESA ...

KECAMATAN ...

KABUPATEN/ KOTA ...

| KODE REKENING | URAIAN | NO DAN BUKTI TANGGAL PENYALURAN | PENERIMAAN (DEBET) (Rp) | PENGELUARAN (KREDIT) (Rp) | PENGELUARAN (KREDIT) (Rp) | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp) | SALDO (Rp) |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | Tahap I | Tahap II | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5+6) | 8 |
| | PENDAPATAN | | | | | | |
| | Pendapatan Transfer | | | | | | |
| | Dana Desa | | | | | | |
| | - TAHAP PERTAMA | | | | | | |
| | - TAHAP KEDUA | | | | | | |
| | BELANJA BANTUAN KE DESA | | | | | | |
| | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | |
| | Kegiatan ... | | | | | | |
| | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | |
| | Kegiatan ... | | | | | | |
| | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | |
| | Kegiatan ... | | | | | | |
| | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | |
| | Kegiatan ... | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | |

Disetujui oleh

Kepala Desa

(...)

Bendahara Desa

(...)