PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK MEKANISME PENYALURAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016 Nomor 63 Tahun 2015 tentang MEKANISME PENYALURAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 10 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian untuk Tahun Anggaran 2016 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penyaluran Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 441);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR. 130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan Barat;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENYALURAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak.
7. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak.
9. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak secara langsung.
10. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat.
11. Pupuk Organik adalah pupuk sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik , memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
27. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Walikota untuk tingkat Kota.
| 12. | Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Pupuk bersubsisi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV. | | 14 | Sektor Pertanian adalah yang berkaitan dengan budidaya tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang. | | 15 | Petani adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. | | 16 | Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dalam luasan tertentu. | | 17 | Peternak adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. | | 18 | Pembudidaya ikan atau udang adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha. | | 19 | Produsen adalah perusahaan yang memproduksi atau yang mengadakan pupuk An-organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk Organik di dalam Negeri. | | 20 | Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya Pertanian untuk bekerja sama dalam meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan. | | 21 | Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang di usahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. | | 22 | Lini I adalah Lokasi Gudang Pupuk di Wilayah pabrik dari masing- masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. | | 23 | Lini II adalah Lokasi Gudang Pupuk di Wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan (UPP) atau diluar Wilayah pelabuhan. | | 24 | Lini III adalah Lokasi Gudang Produsen dan atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau yang telah ditetapkan oleh produsen. | | 25 | Lini IV adalah Lokasi Gudang atau Kios Pengecer diwilayah Kecamatan atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan Oleh Distributor. |

Penandatangan: | 26 | Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. | ## BAB II ## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidayaan ikan atau udang maksimal 1 (satu) hektar. - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi Badan Usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. ## BAB III ## ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 3 - (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2015. - (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, kota Pontianak, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, Penyuluh atau Kepala Dinas.
- (4) Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

## Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kota Pontianak pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di Kota yang bersangkutan dari sisi alokasi bulan sebelumnya atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB IV

## MEKANISME PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk An-organik dan pupuk Organik yang diproduksi atau diadakan oleh produsen.

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah :
- a. dari Lini I (Produsen) ke Lini II (Gudang Produsen yang ada di Tingkat Provinsi);
- b. dari Lini II ke Lini III (Distributor di Tingkat Kota);
- c. dari Lini III ke Lini IV (Kios pengecer Tingkat Kecamatan atau Kelurahan); dan
- d. dari Lini IV ke kelompok Tani/Petani.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi seperti pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai lokasi yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 Kota Pontianak.

## Pasal 7

- (1) Produsen Lini I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), gudang Lini II Distributor Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkordinasi dengan Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, atau 20 kg, yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

- a. Pupuk Urea

- = Rp. 1.800,- Per kg

- b. Pupuk SP-36

- = Rp. 2.000,- Per kg

- c. Pupuk ZA

- = Rp. 1.400,- Per kg

- d. Pupuk NPK (15:15:15)

- = Rp. 2.300,- Per kg

- e. Pupuk Organik

- = Rp. 500,- Per kg

## Pasal 9

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus, yang bertuliskan :

'Pupuk Bersubsidi Pemerintah' Barang Dalam Pengawasan

## BAB V

## PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV.

## Pasal 11

- (1) KP3 Kota Pontianak wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) KP3 Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas/ Tenaga Bantu Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan.

## Pasal 12

- (1) KP3 Kota Pontianak wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyaluran Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Desember 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR