PERATURAN BUPATI WAKIL Nomor 80 Tahun 2015 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pasal 20
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang Tambahan
PENJELASAN
Pembukaan
Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka dalam hal Pemerintah Daerah yang belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Pimpinan dan Rumah Dinas Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan perumahan;
- bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2016 belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang kecuali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten S � tang yang telah disediakan Rumah Jabatan 1n .:. de D ' hingga bagi pimpinan lan anggota ewan Perwakilan ~Z,he paerah yang\_belum tersedia Ruman Jabatan atau Rumah Dinas diperlukan Tunjangan Perumahan sesu at . Kemampuan Keuangan Daerah; b.
Mengingat
- c. bahwa pember:. . d nan tunjangan perumahan bagi Pimpinan ,"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?''Paten Sintang sebagaimana dimaksud pada huruf atas diperlukan guna menunjang kelancaran {""""paan tugas, tungsi dan wewenang Dewan akilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang; b
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016: $
- l. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. dang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majclis 'usyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, "an Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan T:J;at Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia p\_'n2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 5043);
7. � ndang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang \_'Protokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
+ 01n87
- 13.
- Peraturan Pe : Pe b. ~ 'cmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Perintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan ,"""eh kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik N onesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran egara R . · epublik Indonesia Nomor 4737);
14. � era � ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang rganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
...
Menetapkan
· 001089
20. Peraturan D 2008 t%, 'acrah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun Kabu,,,""&amp; Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sintan \_ ~intang (Lembaran Daerah Kabupaten Dae,Z,'shun 208 ivomor 2, Tambahan Lembaran diuba ,"paten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah Nom, gan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Sinta Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten pa.~t'' Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran r? Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. Peraturan D. 2015 aerah Kabupaten Sintang Nomor 19 Tahun p. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 'rah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 � rnbaran Daerah kabupaten Sin tang Tahun 2015 omor 19 );
## MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
## BAB I
## KETENTUAN UMUM
##
PENJELASAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya " 4eingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat 1SII :le pe .: D r ah sebagai unsur penye enggara 'emerintahan aer Si Daerah Kabupaten intang. 5. Kepala ... · 00108 5. Kepala D: -a aeran adalah Bupati Sintang. 6. Pimpir D Dpp""" PRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua Kabupaten Sintang. - T. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan �� anggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten ??"ang dan telah mengucapkan sumpah/janji rdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 4. unsur pendukung DPRD 8. Sekretariat DPRD adalah Kabupaten Sintang. 9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang. 10. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah. 11. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sintang yang tidak mendapatkan rumah jabatan atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. 12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ## BAB II ## PRINSIP DAN TUJUAN
PENJELASAN
Pasal 2
Pelaksanaan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan prinsip : - a. kepastian; - b. kepatutan; - d. rasional. 4. kewajaran;dan c.
PENJELASAN
Pasal 3
Pemberian tun; mendukur 3Jangan perumahan bertujuan untuk fungs;' kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan menit. 'pian dan Anggota DPRD dalam rangka &amp;katkan kualitas, produktivitas dan kinerjanya. ## BAB III ## TUNJANGAN PERUMAHAN
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Pimpinan DPRD masing-masing 1 perlengkapannya. Kabupaten Sintang disediakan (satu) rumah jabatan beserta - (2) Anggota DPRD Kabupaten Sintang disediakan masingmasmg 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya. - (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016. - (4) Dalarn hal Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Sintang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa bakti.
PENJELASAN
Pasal 5
- (1) Penyediaan rumah jabatan dan rumah dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) baru tersedia sebanyak 1 (satu) unit rumah jabatan bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang. - (2) Bagi Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang yang belum mendapat rumah jabatan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang belum mendapat rumah dinas, disediakan tunjangan perumahan. - (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dibayarkan setiap bulan. pada yang - (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk meubeler, biaya listrik, air, gas dan telepon. BAB IV ... ## BESARNYA TUNJANGAN PERU ## BAB IV MAHAN
PENJELASAN
Pasal 6
- () Pesarnya tunjangan perumahan bagi Wakil-wakil ''a DPRD Kabupaten Sintang sebesar Rp. .000.000,00- (Sembilan Juta Rupiah) per bulan bagi masing-masing wakil ketua. - (2) Besarnya tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Sintang sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan bagi masingmasing anggota. - (3) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang penerima tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) Belanja tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016. - (2) Pengelolaan dana tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ## BAB IV ## KETENTUAN LAIN-LAIN
PENJELASAN
Pasal 8
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. • ## BAB V ## KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 9
Peraturan Bupati ini ,lai berlaku de zal diundangkan. mula er) pada tangg Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. Diundangkan di Sintang pada tanggal 21 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, � .- YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 80