PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 30 Tahun 2008 tentang IZIN USAHA ]ASA KONSTRUKSI DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTAM - lvlenimbang a. bahwa Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi telah (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat q r.{o
fP rl'
oar
"t^")4
20
Menetapkan
- Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 3692). 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ). 9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956). 10.
- Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ), 11,
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. 72.
74. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tngkat II.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
- 15, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06llL376|SJ Tanggal 21 Januari 2007 Tentanq Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang lvlongondow Utara.
17. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- i6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang lvlongondow Uta ra.
- 18, Keputusan Bupati Bolaang Monqondow Utara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
19. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
MEMUTUSKANI
- PEMTUMN DAEMH KABUPATEN BOLMNG MONGONDOW UIARA TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA
Pasal 2
Dengan nama Izin usaha \_Jasa Konstruksi dan pungutan Retribusi atasnya sebagai Pembayaran atas lzin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang pribadi atau.,Badan untuk menyediakan Jasa Konstruksi sesuai jenis Jala yang diberikan.
Pasal 3
obyek Retribusi adarah pemberian Izin usaha Jasa Konstruksi yang terdiri dari :
- b. Jasa Pemboronqan
- l. Jasa Konstruksi (perencana dan pengawas Konstruksi)
Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi,
PENYELENGGAR,AAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB III - PENYELENGGAR,AAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 5
Penyelenggaraan dan Penerbitan lzin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oieh Pemerintah Daerah dengan melakukan Validasi dan Verifikasi data Badan usaha atau orang perseorangan yang didasarkan pada kepemilikan klasifikasi dan kualifikasi yang telah dikeluarkan oleh lembaga dan atau Asosiasi yang telah diakreditasi oleh Lembaqa.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Izin Usaha Jasa Konstruksi dan pungutan Retribusi atasnya sebagai Retribusi perizinan teftentu. digolongkan
PasalT
Tingkat Pengukuran jasa diukur ## BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
pasalg
- (1) Prinsip dan sasaran daram penetapan struktur oan besarnya tarif Retribusi Perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutuf biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) ,Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang menjadi objek -biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya pencetakan branko Izin usaha Jasa Konstruksi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
struktur dan besarnya tarif Retribusi digorongkan ## BAB VII wruvn-n pEMUNGUTAN
'*t**
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10
Retribusi yang terhutang orpungut di Wilyah Daerah tempat Izin Usaha diberikan '
"tLYtttt*tBusr TERH,TANG MASA RETRIBUSI DAN ! VIII
Pasalll
- ( 1, vfferti!,{iili i'q:{i:$:ri . ,*;;i;"'.ffi ;:d il.:l (2) eret&lt;tir r ]
[::'StT,3Lli;';;il;llrrat&lt;u
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 12
Saat Retribusi Terhutang adalalr pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain Yang diPersarnakan'
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13
- W:jib-Retribusi, wajib mengisi SpdORD (1)
- Bentuk isi seta tata car€ aimarc, Jpaal .17.1"6 fi:?. J#t"', jil rl3l,,.o"uam pa ia n s PdoR D (3) dan
- ; SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, ff::jrjj.. renskap serta oitanoatinsairi'.r"r.r'"\_ji[ Retribusi atau (2)
BAB X - PENDAFTARAN ULANG
Pasal 14
Bagi Perusahaan yang menambah/mengganti pengurus dan atau urreKsr maka diharuskan mendaftar ur.ng.-Jun .a,i Ei.lm Retribusi sebagaimana pasal (9) peraturan Daerah ini.
BAB XI - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) ## BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XI - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) Pemungutan Rekibusi tidak dapat diboronokan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepada. Petugas pemungut diberikan Uang perangsang sebesar 5 o/o dari realisasi penerimaan.
pasallT
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar. tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi administrisi Ueiupa"aenai'i"rouy.r.n .uo"ru,. 2 o/o (dua perseratus) setiap bulan Oari retriUusi terfrutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
pasallB
- (1) \_Pembayaran Retribusi terhutang harus dilunasi sekalious.
2. lxffi !: |"il|j}a ra n, Penvetora n, rem pat Pem baya ra n d iatu r densa n (3)
3. (2\ l:,f,!r.r', yang terhutang oitunisi setamb.t+r-o.i.v'. js (tima belas) nari sejak diterbitkannva SKRD atau Dokri men fuin-Ving-jip.oamakan, SKRKBT dan STRD.
BAB XV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19
- (1) 1,:,1?::-,!:*rtans\_\_## BAB XVI KEBERATAN
BAB XV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daefah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut'
- (2) Keberatan diajukan secara teftulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Keberitan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ta-nqgai SKRO atau dokumen lain yang dipersamakan' SKRDKBi Oan S(nola diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tedentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya'
- (6) P;;g;ji;; iebetatan tidak menunda kewajiban membavar retribusi dan oelaksanaan penagihan retribusi'
- (5) Keberatan vanq tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud ouOu tvut'1Zi Oan (3) tidak dianggap sebagai Surat keberatan' sehingga tidak dapat dipetimbangkan'
Pasal2l
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Suratkeberatandlter|maharus-memberikeputusanataskeberatan yang dlajukan.
- (3) npuOifu iufu.n jangka waktu sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan' keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan'
- (2) k.p'rtutjn Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang'
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22
- (1) Atas kelebihan pembavaran ,Rill'!Yt]:^,Ivsjil retribusi dapat mengajukan permohonan Pengembalian,kepada Bupati'
- (3) np.liil iai- i.,isk' ;ukl' i'bugliTunu 1T:f:9 oudu avat (2) telah dilamoaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan' p"it6nonun Pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan itt'SfnO f'tt's diterbitkan dalam jangka waktu Paling lama 1 (satu) bulan'
- (2) Bupati dalam langra wakti paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya paraonon"n tttteUitian pemnayaran retribusi sebagaimana JitatsuO'paOa ayat (1) harus memberikan Keputusan'
- (4) Apabila wajib r.",r.'ou'i'il'ttp'nyai hutang . retribusi lainnya' kelebihan nembavaran retr.,ou'''olmirJuJ paaa ayai (r) langsung diperhitungkan I.,rr. ti*rr..ti teilebih dahulu utang retribusi.tersebut'
- (5) Pengambilan k.f.unun-JttOuyiiai retriUusi sebagaimana dimaksud oada avat (1) dilakukln iuiu* junqfu waktu paling lama 2 (dua) bulan seiak diterbitkannYa SKRDLB'
- (1) Permohonan Pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- b. Masa Retribusi ;
- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
6. d, Alasan yang singkat dan jelas ;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Derintah Membavar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan' keringanan dan pembebasan Retribusi ; Atas kelebiharr pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan Permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan ## BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XVIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 26
- Hak untuk melakukan Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (1)
- a. Diterbitkan Surat teguran atau; atau,
- Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang diamksud ayat (1) tertangguh apabila : (2)
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak Iangsung.
Pasal2T
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) llndak Pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
BAB XXI - PENYIDIK
Pasal 29
- (l) Pejabat pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. N4enerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau iaporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
- d, |t4emeriksa buku-buku, catatan-catatandan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e, Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatandan dokumen-dokumen lain sefta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yanq dibaw, sebagaimana dimaksud pada hurrrf e.
- l. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. lvlemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- Menghentikan Penyidikan. J.
- k. li4elakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipeftanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan r&lt;epaoa Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor B Tahun 19g1 Tentang Hukum Acara Pidana.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ir sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupatl.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bolaang N4ongondow Utara.

Penetapan: Ditetapkan Di :Boroko Pada Tanggal : 2008 I hi.eue anBoLAANG MoNGoN Dow urARAlA I I , R. MAKAGANSA

Penetapan: Diundangkan di : Boroko Pada Tanooal : ?nnR

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG GONDOW UTARA Drs. Hi,R.Posumah Pembina Utama Muda Nip. 131843 684 LEN4BARAN DAEMH KABUPATEN BOLAANG NOMOR : l,\. MONGONDOW UTARA TAHUN 2OO8
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## MNCANGAN PERATURAN DAEMH
## TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
## DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
## BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTAM
## 1, PENJELASAN UMUM
1. Sehubungan dengan belum ditetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara Tentang Izin usaha Jasa Konstruksi, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2. Dalam Peraturan Daerah ini dalam penentuan tarif Retribusi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin usaha Jasa Konstruksi dan pungutan Retribusi Atasnya dan peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya hal ini sesual dengan uU No.10 Tahun 2007,tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongonoow Utara di Propinsi Sulawesi utara BAB VIII
PENJELASAN
Pasal 6
: Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jeras Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
PASAL B
PENJELASAN
Pasal 9
PASAL IO PASAL I1
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup lelas Cukup Jeias Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
: Cukup Jelas \...o,--.at*-
PENJELASAN
Pasal 17
PASAL IB PASAL I9
PENJELASAN
Pasal 20
Ayat 1 dan 2,
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
: Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBAMN DAEMH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTAM [\OMOR: fl{