PERATURAN BUPATI RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang p ct· . en 1nan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri di Kab upaten Sintang Tahun 2015. ... .. 00010,8 ell!;- 1. Undang-U d p netapan n ang Nornor 27 Tahun 1959 tentang c Undang-Undang O 1953 tentang p b arurat Nomor 3 Tahun b ran N em entukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lem ah n egara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tamba a · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 2) sebag � i Undang-U d bfik Indonesia n ang (Lembaraan Negara Repu 1 blik Tahun 1\_959 Nornor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Repu I Indonesia Nomor 1820 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 . tenta:r Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korup ·' K I · D lik I donesia O usi an Nepotisme (Lembaran Negara Repub i n bl ik Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Repu i Indonesia Nornor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3874 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 · T hun Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia a . 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4150 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indones\_ia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimb . h angan Keuangan Antara Pemennbtl � k Pusat D � n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Tahun 20 04 N Le b N . ornor 126, Tambahan m aran egara Repubhk Indonesia N 4438 ); omor 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmb d u d cntukan Peraturan Perun angn angan (Lembaran Negara R bli Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemba eiu hk Republik Indonesia Nomor 5234); ran egara - O p rnerintahan 1 · Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang e 2014 D h (Le b d ia Tahun aera m aran Negara Republik In ones 1 donesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik � ndangNomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan R ublik Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara eiegara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Republik Indonesia Nomor 5679); - ng Standar 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten � d esia N · I · · R blik In on asrorra Pend1d1kan (Lembaran Negara cpu Negara Tahun. 2005 Nomor 140, Tambahan . Lembara;h diubah Repubhk Indonesia Nomor 4496) sebagaimana tel 13 ' · h Nomor beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemennta . T h'un Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesi � e � blik 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara P Indonesia Nomor 5670); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta � g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintaa: ·-� omor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4741); ra 16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 t t Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Inden a � g b onesia Tahun 2008 Nomor 91, Tam ahan Lembaran Negara R blik · 864)· epu 1 Indonesia Nomor 4 , 17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentan G (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 08 g N uru 194, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4941); ornor - OlO tentang 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 (Lembaran Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Negara Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar � raturan Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Tahun Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Nega;-� 157}; 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomo 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 5 Tahun 2006 Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar � rnbahan Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 2 6 , b a imana Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 ) se ag;.ntang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten S � ntang Nomor 3 Tahun 2013 (Lernbaran Daerah Kabupaten D erah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran a Kabupaten Sintang Nomor 3); - 1 Tahun 2008 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor . g . h K b aten Smtan tentang Urusan Pemenntahan Daera a up 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nom � r· ' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor ), 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 200 8 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserl � didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan rnarrdiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistematik pembudayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional; dan
- b. bahwa untuk mclaksanakan maksud dalam huruf a tersebut di atas dan dalam upaya pcmerataan pembangunan di bidang pendidikan pada tingkat Desa dan Kecamatan serta peningkatan daya tampung bagi Usia Sekolah dan untuk meningkatkan mutu serta efisiensi pendidikan Sekolah Dasar dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Oasar Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa se � ubungan dengan maksu � dalam huruj b tersebut di � tas dan untuk membenkan dasar hukum bagi operas10nal Sekolah Dasar Negeri, maka 1 B . Si per u ditetapkan Peraturan upati 1ntang tentang p ct· . en 1nan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri di Kab upaten Sintang Tahun 2015.
...
.. 00010,8
�
ell!;-
t
1. Undang-U d p netapan n ang Nornor 27 Tahun 1959 tentang c Undang-Undang O 1953 tentang p b arurat Nomor 3 Tahun b ran N em entukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lem ah n egara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tamba a · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 2) sebag � i Undang-U d bfik Indonesia n ang (Lembaraan Negara Repu 1 blik Tahun 1\_959 Nornor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Repu I Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 . tenta:r Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korup ·' K I · D lik I donesia O usi an Nepotisme (Lembaran Negara Repub i n bl ik Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Repu i Indonesia Nornor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3874 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 · T hun Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia a . 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indones\_ia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimb . h angan Keuangan Antara Pemennbtl � k Pusat D � n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Tahun 20 04 N Le b N . ornor 126, Tambahan m aran egara Repubhk Indonesia N 4438 ); omor
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmb d u d cntukan Peraturan Perun angn angan (Lembaran Negara R bli Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemba eiu hk Republik Indonesia Nomor 5234); ran egara
- O p rnerintahan 1 · Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang e 2014 D h (Le b d ia Tahun aera m aran Negara Republik In ones 1 donesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik � ndangNomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan R ublik Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara eiegara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- ng Standar 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten � d esia N · I · · R blik In on asrorra Pend1d1kan (Lembaran Negara cpu Negara Tahun. 2005 Nomor 140, Tambahan . Lembara;h diubah Repubhk Indonesia Nomor 4496) sebagaimana tel 13 ' · h Nomor beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemennta . T h'un Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesi � e � blik 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara P Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta � g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintaa: ·-� omor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4741); ra
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 t t Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Inden a � g b onesia Tahun 2008 Nomor 91, Tam ahan Lembaran Negara R blik · 864)· epu 1 Indonesia Nomor 4 ,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentan G (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 08 g N uru 194, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4941); ornor
- OlO tentang 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 (Lembaran Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Negara Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar � raturan Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Tahun Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Nega;-� 157}; 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomo
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 5 Tahun 2006 Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar � rnbahan Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 2 6 , b a imana Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 ) se ag;.ntang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten S � ntang Nomor 3 Tahun 2013 (Lernbaran Daerah Kabupaten D erah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran a Kabupaten Sintang Nomor 3);
- 1 Tahun 2008 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor . g . h K b aten Smtan tentang Urusan Pemenntahan Daera a up 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nom � r· ' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor ),
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 200 8 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal I
Da1ani Peraturan ini yang dimaksud dengan:
- 1· Daerah adalah Kabupaten Sintang;
- Peinenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah seb . Pcnyelcnggara Pemerintahan Daerah; agru. unsUr
...
- . tahan oleh 3 pernerinta.han Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemenn rut asas · · tah D ah ah menu pemenn\_ aer dan Dewan Perwakilan Rakyat Daer . seluas-luasn)'.a Otonom1 ?an tugas pembantuan dengan prinsip otonomi . 1 dones1a dalaID sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik � epublik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Smtang,
- 4 . Kepala Daerah adalah Bupati Sintang; . tang· s. oinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupate � Sin .
'
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia;
2. mbidangi 9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang me kurikulum, kesiswaan, dan konseling; . .
3. d ki jabatan 8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang mendu u fungsional;
4. trasi dalam 10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Adminis Jabatan Struktural Eselon V;
12. Sekolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakari program enam ta.hun;
6. mbilan l i. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Umum yang lam � ya � an tiga tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah as � r. ang tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan Y sederajat;
13. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun;
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangku � n;
14. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di jalur pendidikan sekolah;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dmas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang;
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mcwujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
19. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional;
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangk potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenja an dan jenis pendidikan tertentu; ' ng
21. Tenag:3- Kependidikan adal8:11 anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- KUrikuium adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai t · hn1..\_ 1 . tuk . tu" didik ujuan isi 2 4 . ;uum � ajaran, un mencapai J � an pen 1. an tertentu; '
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas seba · dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur � ai } � uru, dan sebuta.n lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisi � aa � i � :tor 23 llle � yelenggarakan pendidikan; 81 am
18. , Clll.bela.Jaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pend"d'k SUznber belajar pad.a suatu lingkungan belajar; 1 1 dan
...
- S. gvaluasi pendidikan adaiah kegiatan pengendalian, 2 penetap � n i:nutu pendidik terhadap berbagai kompone � jalur, JenJ1:1ng dan jenis pendidikan sebagai pe �� ngiawaban p � nyelenggaraan pendidikan; suatu . n dan penjarn1na .. endidikan settaP P bentuk suatu
2. 2 7. sumber daya pendidik � adalah segala sesuatu yang d11:&gt;er � n;a:yarakat, penyelenggaraan pend1d1kan meliputi tenaga kepend1d1ka · dana. sarana dan prasarana; masyarakat,
3. dalam 2 6. Akred1tas1 adalah kegiatan penilaian kelayakan program pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; . k n dalam
4. berbagai 2 8. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan urnur masyarakat yang peduli pendidikan; orang
5. di jalur 30. Siswa adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan Dasar 1 Pendidikan Sekolah;
6. kari 2 9. Komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggota kat yang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyara peduli pendidikan;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sintang Tahun 2015.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Maksud didirikannya Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, cakap, sehat dan berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri bertujuan:
- a. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara . � an anggota urnat manusia serta mempersiapkan Peserta didik untuk mcngikuti pcndidikan menengah;
- b. Meningkatkan daya tampung \_ lulusan Taman Kanak-Kanak/anak usia sekolah guna mernenuhi pembangunan dan pengemb bidang pendidikan dasar di daerah; angan
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai a dak h b . nggota � asyarakat dal � mednga an u ungan hmbal balik dengan hngkungan sosial bu aya, se � e � ta . serta dapat melan'utk pendidikan padajenjangyang lebih tmgg1; J an
. . 1 ayat (1) (3) Untuk mencapai tu.Juan sebagaimana dimaksud da am pada pei:iyelenggru:a � pendidikan pada Sekolah Dasar berpedoman TuJuan Penclid ikari Nasional.
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
BAB IV - PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
Pasal 4
- . p al 2 sebagai (1) Pen � genan \_se � olah Dasar sebagaimana dimaksud d'.'1la � as 1 ·awc1b bagian dan Sistern Pendidikan Nasional dan meniadi tanggung J Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Dasar terdiri atas seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud p � da ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri dengan nama-riarna dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Peserta didik berasal dari masyarakat usia Sekolah dan tamatan Taman Kanak-Kanak (TK)

## Pasal 7

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum buku . acuan, peralatan pendidikan, tanah, ?.an gedung sert � pemeh\_haraannya pada Sekolah Dasar Negen menjadi tanggung jawab Pemenntah Daerah.

## Pasal8

I(epala Sekolah Dasar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala 0 . Penct·d·k k · b 1 · inas 1 1 an atas penyelenggaraan egiatan e ajar mengajar adm] · t . Sekolah didik 1 · d ' n1s rasi d , pembinaan tenaga kepen 1 1 an amnya an pendayagunaan an Prasar sarana ana.

I

I

## BABV

## RENCANAINDUKPENGEMBANGANSEKOLAH

## Pasal8

- (I) Isi rencana ind':1k Pengembangan Sekolah Dasar merupakan susunan bah � n kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Dasar dalam rang a upaya mencapai tuiuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian 1 · .. b emuat dan pe ajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar dan waji m sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran;
- a. Pendidikan Agama;

'

- b. Pendidikan Kewarganegaraan ·
- c. Pendidikan Bahasa;

'

- d. Pendidikan Matematika·
- f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
- e. Pendidikan Pengetahu � Alam;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
1. Pendidikan Keterampilan Kejuruan;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
- j. Muatan lokal;
- (3) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sckolah Dasar yang bcrsangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara Nasional.
- (5) Sekolah Dasar Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat (Muatan Lokal).

## BAB VI SISWA

## Pasal 10

- (I) Untuk dapat diterima sebagai siswa sekolah Dasar seseorang harus :
- a. Telah memasuki sekolah Taman Kanak-Kanak dan/atau menyelesaikan sekolah padajenjang Taman Kanak-Kanak; telah
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Dasar bersangkutan. yang
- ( 2 ) PelaJcsa.naan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meng'k ti Pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri melalui Dinas Pendidikan. 1 u 1

(l) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:

- b, Mem � ro � eh pendidikan Agarna sesuai dengan agama yang dianutnY �� ·kan c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pend1 1 berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- a. Mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
- M d patkan b tu f · · b tuan lainnya d. en a an an as1htas belajar bea siswa ataupun an sesuai dengan persyaratan yang berlaku: . ·
- e. Pindah ke sekolah dasar yang sejajar � tau yang tingkatnya leb1h ungg � sesuai dengan persyaratan penerirnaan siswa pada sekolah dasar yan hendak dimasuki;
- f. Memperol � h penilaian hasil belajarnya;
- g. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
- h. Mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut: . . a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilarna.na siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menghormati tenaga kependidikan/pihak terkait;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- d. Menghormati tenaga kependidikan terpadu di sekolah itu sendiri;
- e. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Dasar yang bersangkutan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB VII PENILAIAN

## Pasal 12

Peni!aian Sekolah Oasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bcrsifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan bciajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan tainnya dan Sekolah Dasar sebagai salah satu kesatuan dalam rangka pembinaan !&gt;Cngembangan dan penentuan Akreditasi Sekolah Dasar. '

## Pasal 13

- 0) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian llnfara kurikulum Sekolah Das � yang bersangkutan dengan d8:sar, fungsi, clan tujuan pendidikan nas1onal dengan kemampuan siswa serta �� IIlbangan masyarakat. . . .
- (2) ·qiilaian terhadap guru dan tenaga pend1d1kan dilakukan untuk mengetahui � puan dan kewenangan profesional.

.

.

- 3) }'lasil pe\_nilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunak � unt � k : ( a. pembmaan dan peng � mbangan guru dan tenaga pendidik lainnya,
2. tenaga b, Penye � p � rna � kunkulum dan pengelolaan pendidikan guru dan kepend1dikan lamnya;
3. ak anaan pendidik b ( 1) ayat (2) dan 4 ) pel 5 · 1 an se agaimana dimaksud pada ayat , ( ayat (3), dilakukan oleh Dinas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 14

- bi 1 binaan dan (l) Segala iaya pkenlye engga:a � , sarana dan prasarana, pem di B � Janja pengawasan se o � menJad1 beban Anggaran Pendapatan an oaerah Kabupaten Smtang dan sumber Dana Jainnya yang sah.
- (2) Pembi?aan sebagaimana di°: � sud pada ayat (1) meliputi i
- . ·. a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga adm1mstras1,
- b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- d. Biaya pendidikan dan pengajaran;
- c. Biaya perluasan dan pengembangan;

## BABIX PENGAWASAN

## Pasal 15

- (I) Pemerintah daerah melalui dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Dasar dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan sekolah dasar bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Dinas.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

- (I) Segala Peraturan Perundang-undangan\_ dan atau ketentuan yang telah ada 8ebeium Peraturan ini berlaku, sepanjang muatan materi yang sama dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan ini masih tetap berlaku.

��

al

�

negerian saat Peraturan ini berlaku, maka seg

Sekolah Dasar mengacu kepada Peraturan Bupati

p

a hal yang mengatur tenta tentuan perundang-undangan yang berlaku.

ini

d

��

## BAB XI

## KETENTUANPENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. · . d Peraturan Agar �� tl � p orang mengetahumya, memerintahkan Pengun anga1: aupatl mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sin tang.

Ditetapkan di Sintang

pada tanggal

Xf .ou(i 2015

BUPATI SINTANG,

/ v MILTON CROSBY



Diundangkan di sin tang

pada tanggal :q � uli

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 4'?&gt;


I

.

i,tJJPIRAN II

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 43 TAHUN 2015

TANGGAL

: 27 JULI 2015

SAR : PENDIRlAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 20 15 ·

TENTANG

## DAFTAR PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015

|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 2 1 | 3 | 4 | 5 |
| [...--- � SD NEGERI 27 J. MANTER | SUNGA! TEBELIAN | DESA MANTER | TAHUN OPERASIONAL 2015/2016 |
| !.--"' SD NEGERI 34 12. BANGAU | KAYAN HULU | DESATANAH MERAH | TAHUN OPERASIONAL 2015/2016 |

L


� TANG,

/

MILTON CROSBY