PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH  KENDAL Nomor 7 Tahun 2016 tentang AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021 (berlaku 30 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri A No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Indsutri Kaliwungu Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 Seri E No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah Dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015-2019.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut
RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 20052025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013-2018.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
19. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2
Pasal 2
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2
Pasal 3
- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2
Pasal 4
RPJMD menjadi pedoman :
- a. penyusunan RKPD, Renstra dan Renja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2
Pasal 5
RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
BAB III - SISTEMATIKA RPJMD Pasal 6
Pasal 6
Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I
Pendahuluan;
- b. BAB II
Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Kerangka Pendanaan;
- d. BAB IV
Analisis Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI
Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. BAB VII
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII
Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. BAB IX
Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
- j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
- k. BAB XI Penutup.
BAB III - SISTEMATIKA RPJMD Pasal 6
Pasal 7
Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kendal pada tanggal 30 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KABUPATEN KENDAL, ttd. BAMBANG DWIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI E NO. 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2016) ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Penetapan: Ditetapkan di Kendal pada tanggal 30 Agustus 2016

Penandatangan: BUPATI KENDAL,

Verifikasi: Cap ttd. MIRNA ANNISA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

## Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
- b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJMD;
- b. pelaksanaan RPJMD; dan
- c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERUBAHAN RPJMD Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi hal-hal yang mendasar; dan/atau;
- d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional/kepentingan masyarakat luas.

## Pasal 10

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan capaian sasaran Tahunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

Pada saat RPJMD Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

Diundangkan di Kendal pada tanggal 30 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL, ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI E NO. 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2016)

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

MIRNA ANNISA

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021

## I. UMUM.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 16 (enam belas) daerah di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tangggal 9 Desember 2015. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kendal memenangkan pasangan dr. Mirna Annisa, M.Si dan Masrur Masykur sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2016-2021. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dikukuhkan dan dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, maka kewajiban Pemerintah Daerah adalah segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi dasar dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD ini nantinya berfungsi sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD 2016-2021 perlu mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis baik regional maupun nasional, memperhatikan arahan dan kebijakan pembangunan nasional dan program pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kebijakan nasional yang perlu dipedomani dalam penyusunan RPJMD antara lain adalah mulai diberlakukannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals

disingkat dengan SDGs, dan juga adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi 6 urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal ini mengacu arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kendal 2005-2025, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Penyusunan RPJMD disusun disesuaikan dengan tahap-tahap penyusunan RPJMD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahap tersebut mulai dari tahap persiapan, penyusunan draft rancangan awal, musrenbang jangka menengah sampai dengan proses legislasi oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud 'pelaksanaan lebih lanjut' adalah Rencana Pembangunan Tahunan pada tahun berjalan mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

```
Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 158
```