PERATURAN BUPATI MA Nomor 17 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TAK TERDUGA (berlaku 19 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
'
BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 13 TAHUN 2017 R
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
- . bahwa dalam rangka penatausahaan dan pertanggung jawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Daerah, perlu menyusun Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga: a.
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati. b.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 1 .
- Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353): 3
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348): 2
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400): 4
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: 6:
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): 5.
- Undang-Undang Nomer -23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor "244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Or 7. h
:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
4. Ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Istilah Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. 4.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Pasaman Barat. 5.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 6.
7. Pengguna Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat PA PPKD adalah pejebat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. 8.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD. 7
9
vang selaniutnva disingkat KPA
10. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, meyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan untuk keperluan Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
12. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Pasaman Barat.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain gagal konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
17. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
18. Darurat Bencana adalah suatu peristiwa yang berdampak menimbulkan suatu kondisi atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dalam rangka menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam yang berakibat korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Belanja tanggap darurat bencana adalah belanja yang bersumber dari pos/rekening belanja tidak terduga untuk membiayai tanggap darurat bencana.
21. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
23. Keperluan mendesak adalah keperluan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda, yang apabila ditunda akan menimbulkan dampak negatif dan/atau akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
24
dolam
25. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Rencana Kebutuhan Biaya yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.
29. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD/SOPD untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD.
30. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD ## BAB II BATASAN PENGGUNAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Istilah Pasal 1
Pasal 3
- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja yang tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Istilah Pasal 1
Pasal 4
- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai belanja keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- (3) Belanja kebutuhan taganggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Istilah Pasal 1
Pasal 5
Belanja keadaan darurat dalam rangka penanggulangan bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana, meliputi :
- a. status siaga darurat,
- b. tanggap darurat, dan/atau
3. Cc. transisi darurat ke pemulihan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Istilah Pasal 1
Pasal 6
Keperluan mendesak berupa belanja program dan kegiatan untuk pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. pendidikan,
- b. kesehatan,
3. Cc. pekerjaan umum dan penataan ruang,
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat: atau f£. sosial.
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Istilah Pasal 1
Pasal 7
Belanja keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yaitu :
- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat: dan/atau
- b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan :
mm
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Istilah Pasal 1
Pasal 8
- (1) SOPD Penangungjawab untuk kegiatan penanganan keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) SOPD Penangungjawab untuk kegiatan keadaan/keperluan mendesak dilaksanakan oleh SOPD terkait sesuai Tupoksinya.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 9
- Penganggaran belanja tidak terduga dibahas dan ditetapkan oleh TAPD dan dicantumkan dalam RKA PPKD. (1
- Penggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terduga. (2)
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 10
- (1) Belanja pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pendanaan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibebankan langsung pada belanja tidak terduga.
2. Pendanaan untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan menggeser belanja tidak terduga dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SOPD (3)
3. Pendanaan keadaan darurat bencana untuk kebutuhan status siaga darurat dan transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan menggeser belanja tidak terduga dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SOPD. (2)
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 11
- (1) Pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan pengeluaran untuk pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan dengan mendahului perubahan anggaran yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD perubahan.
2. Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SOPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SOPD oleh PPKD setelah memperoleh (3) persetujuan Sekretaris Daerah.
3. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD perubahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (2)
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 12
- (2) Pendanaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan untuk belanja keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.
- (3) Dasar pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SOPD.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 13
Tata cara pencairan untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :
- b. Bupati menunjuk SKPKD untuk melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a:
- a. SOPD terkait mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya disertai dengan bukti yang sah kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPKD:
- c.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 14
- (1) Tata cara pencairan belanja keadaan darurat untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut :
2. b.BPBD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana:
- a.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 15
Tata cara pencairan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat selain untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c serta belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh SOPD terkait.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 16
Pasal 16
- (1) Kepala SOPD terkait/ pengampu selaku penanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya. P
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak terduga disampaikan kepala SOPD penanggungjawab kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 16
Pasal 17
- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/ pengadaan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Maksud diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan 'paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Bupati c.g. PPKD dilampiri dokumen antara lain :
5. . kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan, a.
6. . Surat pernyataan penerimaan bantuan, b.
7. . rekapitulasi belanja barang:
8. . rekapitulasi bantuan dalam bentuk barang dan jasa, e.
9. . kwitansi pertanggungjawaban, d.
10. rincian penerima bantuan barang dan jasa, £
11. 'rincian honorarium/ uang lelah,
12. .rekapitulasi penyaluran dana tidak terduga, h.
13. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik, dan 1
- j. bukti lain yang sah.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana, disetorkan ke Kas . Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian ertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (7) Contoh, bentuk, dan format dokumen laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, setiap SOPD terkait selaku penanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga menyusun petunjuk teknis.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat. | Diketahui | Tanggal | Paraf | |-----------------|-------------|---------| | SEKDA | | | H Ll |

Penandatangan: | Kepala BPKD | 19-2- 2017 | ' |

Penandatangan: | Sekretaris BPKD | jy1-4- a01# | - |

Penetapan: Ditetapkan di Empat pada tang 5 tebuari 2017 BUPATI PASAMAN BARAT L SYAHIRAN

Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 21 Teban 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT - - 3 MANUS HANDRI BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1 z1
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor

:

13

Tahun 201

Tanggal

:

25

tebuari

2017

Tentang

: Pedoman Penggunaan

Belanja Tak Terduga

A. KWITANSI.

No

Kode Rek:

## KWITANSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PASAMAN BARAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB TANGGAP DARURAT

Sudah terima dari :

Uang Sejumlah Rp.

|

|

|

|

Sebab dari:

Setuju dibayar

Penanggung Jawab/BPBD

Yang Menerima

Nama Lengkap

Nama terang :

NIP.

Alamat terang.

Lunas tgl

Bendahara

Nama Lengkap

NIP.

Dibukukan tgl

No, Folio Buku Kas

Barang - Barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan telah

dibukukan sebagai barang inventaris /

stock dalam daftar inventaris/stock.

Na

tgl

Oleh:

## B. BERITA ACARA SERAHTERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK.

## BERITA ACARA SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK

No'

Pada hari ini.

,

Tanggal

tangan dibawah ini:

Nama

:

Jabatan

:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

:

Jabatan

:

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

,

yang bertanda

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/logistik sebagai berikut:

Untuk operasional tanggap darurat bencana

di

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Peralatan dan Logistik

Jumlah

Keterangan

ala wol

No.

## C. REKAPITULASI BELANJA BARANG

## REKAPITULASI BELANJA BARANG

| No. | |
|-------|--------|
| No. | Satuan |
| Kam | |
| Fond | |
| Pond | |
| on | |
| Tobi | |
| bodi | |
| Dasi | |
| Kesal | |
| Sd | |
| 10. | |
| 11 | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14, | |
| 15. | |

Penanggung Jawab

Nip.

## D. REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

## REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

Tanggal :

s/d

| No. | Jenis Jasa | |
|-------|--------------|-------------------------------|
| No. | Jenis Jasa | Penyaluran Volume Nilai (Rp.) |
| | S | |
| 11 | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |

Yang Menyerahkan Barang

Yang Menerima Bantuan

Pembawa Barang

Penanggung Jawab

Nip.

## E. REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

## REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

Tanggal

:

s/d

| No. | Jenis Jasa | |
|-------|--------------|-------------------------------|
| No. | Jenis Jasa | Penyaluran Volume Nilai (Rp.) |
| 10. | | |
| 1 | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 5. | | |

Yang Menyerahkan Barang

Yang Menerima Bantuan

Pembawa Barang

Penanggung Jawab

Nip.

## F. RINCIAN PENERIMAAN BANTUAN BARANG/JASA

## RINCIAN PENERIMAAN BANTUAN BARANG/JASA

Periode Waktu

Penerimaan

Jenis Barang/Jasa

| No. | Nama Penerima | Nilai Yang Diterima (Rp) | Tanda Tangan | Keterangan |
|-------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------|
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | 12. | 12. | 12. | 12. |
| 13. | 13. | | | |
| 14, | 14, | 14, | 14, | |
| 15. | 15. | 15. | 15. | 15. |

Tempat,

(tanggal,bulan,tahun)

Yang Menyerahkan Bantuan


## BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

## PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 16 TAHUN 2017

## TENTANG

## MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER DARI KAS DAERAH KE KAS PEMERINTAH NAGARI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang

## Mengingat

- bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota, a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari, b.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286|: 1.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348), 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), 5.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 6.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan 9 7

Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua),
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari,
13. 20, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari,
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah,

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER DARI KAS DAERAH KE KAS PEMERINTAH NAGARI,

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

## Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1, Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat:

urusan pernerintahan

oleh

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 3.
- Pemerintahan Nagari, adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari 5.
- Bupati adalah Bupati Pasaman Barat, 4.
- berdasarkan asal usul Nagari, Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur 6.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, 8.
- penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerntahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, 7
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari, 9.
- 10.
- Peraturan Deerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
11. 12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Musyawarah Nagari bersama Wali Nagari,
- Peraturan Bupati adalah Peraturar. Bupati Pasaman Barat,
13. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 'kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,
15. Alokasi Dana Khusus Nagari yang selanjutnya disingkat ADK Nagari, adalah dana Perimbangan yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat, |
14. Alokasi DanaNagari, selanjutnya disingkat ADN adalah Dana yang bersumber dari APBD minimal 10 (sepuluh persen) dari 'dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat pada Pemerintah Nagari,
16. Transfer ke Pemerintah Nagari adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Nagari dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Nagari dan Alokasi Dana Khusus Nagari, serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah,
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari,
17. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah adalah Kepala SKPKD selaku PPKD atau Kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran transfer ke Pemerintah nagari,
10. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu wali nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari:
21. Satuan Organisasi Perangkat Daaerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna arang,
20. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan Wali Nagari dan bertugas membantu wali nagari dalam tahapan persiapan maupun tahapan pelaksanaan,
22. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang untuk program/kegiatan yang dilaksanakan SKPKD yang dituangkan dalam RKA-SKPKD, selaku pengelola pendapatan, dana perimbangan, hibah, belanja bunga,Subsidi, pantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja a Ka Kan 1
- 23, Rencana Keradan An Maa agan Pena Sapi Adalah ena ta naa Aa uan enja engelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD) yang bersumber dari dana perimban Pen ben esAAN Yee Mn ampung pendapatan , gan, pendapatan hibah, belanja bunga, subsidi, at Xx a ng : naa mmm delta alun hmm.
- pembiayaan, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPKD selaku PPKLD dan Bendahara Umum Daerah (BUD),
26. Rekening Kas Umum Nagari adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang ditentukan oleh Wali Nagari untuk menampung seluruh penerimaan Nagari dan membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan,
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan,
27. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan transfer ke Pemerintah Nagari dan disampaikan kepada pejabat penguji SPP/Penandatangan
28. SPM, Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan olsh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana transfer yang bersumber dari DPA atan dokumen lain yang dipersamakan,

## BAB II TUJUAN

29. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

## Pasal 2

Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari bertujuan untuk :

- Meningkatkan kualitas pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Nagari, Alokasi Dana Khusus Nagari,Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah masing-masing Nagari, b.
- a. Meningkatkan efisien, efektif, transparansi dan akuntabilitas penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Nagari,Alokasi Dana Khusus Nagari, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari:
- Mewujudkan Pemerintah Nagari yang profesional efisien, efektif, transparansi dan akuntabilitas serta bertanggungjawah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Nagari: c.
- C. Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat Nagari:
- Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Nagari dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan pola partisipatif serta gotongroyong sesuai dengan potensi Nagari, d.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari meliputi :

- b. Pengusulan Dan Penetapan Dana Transfer Ke Pemerintah Nagari:
- a. Jenis-jenis penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari:
3. Cc. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Transfer Ke Pemerintah agari,
4. au MO Mekanisme penyaluran Transfer Ke Pemerintah Nagari, Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyaluran Transfer KePemerintah N agari, dan
5. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Pemerintah Nagari:
6. Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Ke Pemerintah Nagari.

## BAB IV

JENIS-JENIS PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI

- (2) Jenis penyaluran dan pertanggungjawaban Transfer ke Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Transfer yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

## BAB V PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI

## Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari bersama Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat merekomendasikan besaran Dana Desa (DD) per Nagari, besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) per Nagari, dan besaran Alokasi Dana Khusus (ADK) per Nagari, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai dasar penganggaran dalam APBD dan atau APBDP dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan di nagari dengan memperhatikan pemetaan kondisi dan kebutuhan Nagari yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan pagu Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN:
- (3) Rekomendasi alokasi besaran Dana Desa (DD) per Nagari, besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) per Nagari, dan besaran Alokasi Dana Khusus (ADK) per Nagari, sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada saat pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD dan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD untuk rnendapatkan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kepala Badan Asset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat merekomendasikan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai dasar penganggaran dalam APBD dan atau APBDP dengan memperhatikan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya,
4. (t) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari bersama Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dapat membentuk Tim dengan melibatkan SOPD terkait untuk menyusun Petunjuk Teknis Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjaawaban Dana Desa, Dana Nagari dan Dana Khusus Nagari,
- (5) Peretapan besarnya alokasi per Nagari dan petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI

## Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran SKPKD dan Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai kewenangan atas pelaksanaan penyaluran Transfer kepada Pemerintahan Nagari dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari,
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. Menerbitkan SPP atas beban DPA SKPKD melalui mekanisme Transfer ke Pemerintah Nagari:
- a. Menyusun RKA-SKPKD anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus (ADK)serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Pemerintah Nagari berdasarkan usul dan rekomendasi dari Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta Badan Asset dan Pendapatan Daerah:
- c. Menerbitkan SPM atas beban DPA SKPKD melalui mekanisme Tranfer ke Pemerintah Nagari:
6. P| mm anna ki lahan mn TANDA ATA

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (2 ) kepada Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (KPA SKPKD).
- (2) Untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengusulkan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

BAB VII DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI

## Pasal 8

- (1) Berdasarkan KUA/PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mengusulkan RKA SKPKD dalam Rancangan APBD sesuai peraturan perundang-undangan,
- (2) Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku SKPKD mengajukan DPA SKPKD sebagaimana dimaksud dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD untuk mendapatkan pengesahan,
- (3) DPA yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan tranfer ke Pemerintah Nagari.

## Pasal 9

- (1) Berdasarkan Perubahan KUA/PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mengusulkan RKA SKPKD dalam Rancangan Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan,
- (2) Berdasarkan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku SKPKD mengajukan perubahaan atau revisi DPA SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKL untuk mendapatkan pengesahan,
- (3) Perubahan DPA SKPKD yang telah mendapatkan pengesahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan Transfer ke Daerah.

## BAB VIII

## MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI

## Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD memindah bukukan Transfer Kepada Pemerintah Nagari dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Pemerintah Nagari, dengan memperhatikan :
- b. Pagu alokasi per Nagari yang ditetapkar dengan Keputusan Bupati.
- a. DPA-SKPKD yang memuat Belanja Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintah Nagari,
- (2) Wali Nagari bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Transfer Kepada Pemerintah Nagari yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Nagari, dan Alokasi Dana Khusus Nagari serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasi! Retribusi Daerah baik secara fisik maupun keuangan.

(tiga puluh persen) dan Tahap III 30 fo (tiga puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan secara teknis dilaksanakan oleh SKPKD selaku PPKD dan BUD.

- Peraturan Nagari tentang RKPNagari Tahun Berjalan,
- (2) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahap I sebesar 40 Ya (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
- a) Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Berjalan,
- dj Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari
- b) c) Laporan akhir realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari tahun sebelumnya dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap,
- dilamprri: 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari 'Tahun Anggaran berkenaan,
3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.
- 2, Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
- e) Dokumen administrasi pengelola keuangan nagari terdiri dari :
- , Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Nagari, 2
1. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetepan Pelaksanan Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN):
- . Foto Copy rekening giro Kas Pemerintah Nagari, W
- . Foto Copy NPWP Pemerintah Nagari,
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Nagari tahun berjalan,
- . Foto Copy KTP Wali Nagari. DH
- f) Keputusan Bupati tentang Pelantikan Wali Nagari,
- (3) Wali Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahap II sebesar 30 Yo (tiga puluh persen) kepada Bupati, apabila dana Tahap 1 sudah terserap sebesar 90 Y (sembilan puluh persen) dilampiri :
- g) h) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a sampai dengan huruf g diatas.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun sebelumnya,
- c) Laporan penggunaan dana ADN Tahap I untuk kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilampiri :
- a) b) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang penyelenggaraan pemerintah, Tahap I dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti varig benar dan lengkap,
1. Laporan realisasi penggunaan Dana Pembangunan ADN Tahap I kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap,
- d) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf b diatas.
2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- (4) Wali Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahap III sebesar 30 Y4 (tiga puluh persen) kepada Bupati, apabila dana Tahap II sudah terscrap sebesar 90 Y (sembilan puluh persen) dilampiri :
- b) Laporan penggunaan dana AN Tahap II untuk kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilampiri :
- aj Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari Tahap II dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap,

II

kegiatan

2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf b diatas.
- (5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud Ayat (2), (3) dan Ayat (4) disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya lembaran verifikasi menjadi lampiran rekomendasi oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah guna proses pencairannya,
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud Ayat(5), yang sudah direkomendasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah disampaikan kepada SKPKD selaku BUD untuk diproses pencairan dananya, ' (6)

## Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan Alokasi Dana Nagari (ADN) Bidang Pembangunan, dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dengan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I 40 Yo (empat puluh persen), Tahap II 30 Yo (tiga puluh persen) dan Tahap III 30 Y (tiga puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk Pembangunan Fisik, dan secara teknis dilaksanakan oleh SKPKD selaku PPKD dan BUD.
- (2) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap | sebesar 40 M&amp; (empat puluh persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarnpiri :
- b) Keputusan Wali Nagari tentang penetapan TPK,
- a) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (LPK) kegiatan Bidang Pembangunan tahun sebelumnya dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap:
- c) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf b diatas.
- d) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat
- (3) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap II sebesar 30 Y (tiga puluh persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dana Tahap I sudah terserap sebesar 90 Yo (sembilan puluh persen) dilampiri :
- a) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun sebelumnya,
1. Laporan realisasi penggunaan Dana Pembangunan ADN Tahap I minimal sebesar 90 Yo (sembilan puluh persen) dari penyaluran tahap 1, yang dilampiri bukti transfer dari Kas Nagari ke rekening TPK dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap,
- b) Laporan penggunaan dana ADN Tahap I untuk kegiatan Bidang Pembangunan, dilampiri :
2. Foto-foto kegiatan Bidang Pembangunan ADN kondisi (0 Yo, dan minimal 30 Yo yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).
12. 4, Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis pekerjaan Fisik Nagari.
13. 3, Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari:
- c) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf b diatas.
- d) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat
- (4) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pernbayaran (SPP) ADN Tahap III sebesar 30 X (tiga puluh persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dana Tahap II sudah terserap sebesar 90 Y (sembilan puluh persen) dilampiri :

mm sm

Mm.

2. Foto-foto kegiatan Bidang Pembangunan ADN kondisi (0 Yo, 30 Xx dan minimal 60 Yo, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).
2. 4, Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis pekerjaan Fisik Nagari.
3. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari,
- b) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a diatas.
- c) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelernbagaan Masyarakat
6. (S) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud Ayat (2), (3) dan Ayat (4) disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya lembaran verifikasi menjadi lampiran rekomendasi oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah guna proses pencairannya,
- (6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud Ayat (S5), yang sudah direkomendasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah disampaikan kepada SKPKD selaku BUD untuk diproses pencairan dananya,

## Bagian Ke Dua

Penyaluran Dana ADN Bidang Pembangunan

Dari Rekening Kas Nagari (RKN) Kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

## Pasal 13

- (1) Wali Nagari dapat mencairkan Dana ADN Bidang Pembangunan kepada TPK dengan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap 1 40 X (empat puluh persen), Tahap II 30 Y (tiga puluh persen) dan Tahap II 30 c dari Pagu kegitan yang diusulkan TPK.
- (2) TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tahap I sebesar 40 Yo (empat puluh persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan yang dilampiri :
- b) Surat Pernyataan Kesanggupan TPK menyetorkan Pajak Pusat dan Pajak/Reribusi Daerah kepada Bendahara Nagari, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara atau Kas Daerah oleh Bendahara:
- a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja oleh TPK:
- c) Proposal yang disertai gambar/desain dan RAB rencana kegiatan ADN Bidang Pembangunan,
- d) Surat Pernyataan TPK bersedia menyelesaikan kegiatan sesuai gambar/desain dan RAB.
- (3) TPK dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Bidang Peribangunan Tahap II sebesar 30 44 (tiga puluh persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan apahila TPK sudah menggunakan dana Tahap I sebesar 90 Y6 dilampiri :
- b) Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis pekerjaan fisik rsagari, yang dilampiri :
- a) Laporan Realisasi kegiatan Tahap I beserta lampiran bukti-bukti pembayaran yang benar dan lengkap:
1. Foto-foto kegiatan ADN Bidang Pembangunan kondisi (0 Yo, dan minimal 30 X, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan kegiatan:
3. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Nagari:
2. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari:
- (4) .TPK dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Bidang Pembangunan Tahap III sebesar 30 Y (tiga puluh persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan apabila TPK sudah menggunakan dana Tahap II sebesar 90 Y9 dilampiri :

a)

bukti-bukti nemhavaran

Laporan

Realisasi

1. Foto-foto kegiatan ADN Bidang Pembangunan kondisi (0 Yo, 30 # dan minimal 60 Y, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan kegiatan,
2. 3, Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Nagari,
2. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari,
4. Surat Permintaan Pembayaran dari TPK sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diferivikasi oleh Kepala Urusan Pembangunan, dan apabila sudah benar dan lengkap diteruskan kepada Sekretaris Nagari untuk diferivikasi lebih lanjut. (5)
- a) Kebenaran perhitungan atas dana yang dimohonkan,
- (6) Sekretaris Nagari Meneliti Surat Permohonan TPK yang telah di ferivikasi oleh Kepala Urusan Pembangunan dan selanjutnya dilakukan pengujian terhadap :
- b) Ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud.
- (8) Bendahara Nagari melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening RKNagari ke rekening TPK. '
- (7) Berdasarkan hasil pengujian Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud ayat (6), Wali Nagari menyetujui permohonan pencsiran dana yang diajukan TPK dan meneruskannya kepada Bendahara Nagari.

## Bagian Ke Tiga

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Dari Kas Daerah ke Kas Nagari

## Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (2) Bupati menyalurkan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dengan 2 (dua) tahap yaitu Tahap I 60 (enam puluh persen), Tahap Ii 40 Y (empat puluh persen) da