PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 28 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan suatu standar pemerilcsaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban ietribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam nmgka melaksanakan ketentuan peraturan penmdang› undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang deogan bukti itu membuat tenmg tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan Uffll&amp;Dgkanya.
30. Peoyidik. Pegawai Negeri Sipil yang selanjumya disebut PPNS, adalab Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan pe.nyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BABU
N~ OBYEK. DAN SUBYEK RETRIBUSI Pual2
- (1) Dengan nama Re1ribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jahm Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diseAiakan oleh Pemerintah Daerah.
2. {2) PenyediMD tempat parkir di tepi jalan umum s-'!bagidrnana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paa.13
Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parlcir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
Pual4
- (1) Subyek Retribusi adalab Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Rmibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menwut Pcratunm Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan paddr di tepi jalan umum.
BABID
GOLONGAN RETRIBUSI
Pual 5
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk golongan Retribusi JasaUmum.
BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pua) 6
Tmgkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu pemanfaatan jasa pelayanan parkir.
BABV
PRINSIP PENETAPAN T ARIF RETRIBUSI Pual7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retn"busi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapbn dcogan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksi1d pada ayat (1) meliputi biaya operui dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
BABVI
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI Pual8
8csanm retribusi pclayanan parkir di tepi jalan umwn ditentukan sebagai berikut:
a. Berlaku untuk I (satu) kali parkir :
| No. | JeniaKeadanaa | Besann Retribasi (Rp.) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | SepedaMotor | 500,00 |
| 2 | Station Wagon, Pick Up, Jeep, Sedan, Box Kecil, dan sejenisnya | 1.000,00 |
| 3 | Mini Bus, Truk Engkel, dan sejenisnya | 1.500,00 |
| 4 | Truk Double, Box Besar, dan sejenisnya | 2.000,00 |
| 5 | Bus, Truk Gandeog,dan sejenisnya | 2.000,00 |
b. Berlaku untuk peogguna parkir berlangganan per tahun :
| No | Jenis Keadaraan | Betaran Retribusi (Rp.) |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Station Wagon, Pick Up, Jeep, Sedan, BoxKecil, dan sejenisnya | Rp. 40.000.00 |
| 3 | Mini Bus, Truk Engkcl, Truk Double, Box Besar, Bus, dan sejenisnya | Rp. 60.000,00 |
BABVD
WIIA Y AH PEMUNGUTAN
Pual9
Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.
BABVIll
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pua.I 10
- (1) Masa Retribusi Parldr di Tepi Jalan Umum adalah saat diberikan karcis
- (2) DikecuaJikan dari ayat (1) adaJah pelayanan parkir berlangganan yang masa retribusinya adaJab 1 (satu) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratunm Daerah ini yang dimaksud deogan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. 2.. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupat.i Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang selartjutnya disebut DPRD adalab DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Perhubuogan, Komuoikasi dan lnfonnatilca edalah Dinas Perhulnmgan, Komuoibsi dan lnformatika Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melalrukan usaha yang meliputi Perseroan T ~ Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apaptm Firma, ~ Koperui, Dana Peosiun, Penelrutuan, Pakumpulan. Yayasan. Orgaoisasi Musa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk. kontmk investasi kolektif dan bentok usaba tetap.
7. Pejabet adaJab Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peratunm Penmdang-undangan yang berlaku.
8. Tempat Parm adaJab tempat yang disooiakan IJlrtuk pelayanan parkir di tepijalan umum yang diteotukan olch Pemerintah Daerab.
9. Paoor adalah lfeadaao k.endaraan berhenti atau tidak bergerak UDtuk beberapa saat dan ditinggallcan pengemudinya.
10. Parkir berlangganan adaiab paddr yang pembayaran retribusinya dilakukan 1 (salU) kali untuk jangka waktu satu tahun.
11. Sepeda Motor adaJab fc.eodaraan bermotor beroda dua deogan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bennotor beroda tiga tanpa rumah-rumab.
12. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (dclapan) orang, termasuk untuk Peogemudi mu yang beratnya lebih dari 3.SOO (ti.ga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Barang adalah kendaraan bennotor yang dignoabo Wltuk angkutan barang.
14. J 4. Mobil Peonmpang adalab keodaraan bermotor anglrutan onmg yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, temwuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lcbih dari 3.SOO (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- l 5. Kendaraan Bennotor adalfth setiap kendaraan yang digerakkan oleh per:alatan mekaoik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kereta Gandengan adaJah suatu alat yang dipergtmakan untuk mengangkut banmg yang selmuh bebannya d.itumpu oleh alat itu send.iri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan motor.
17. Kema Tempela,, adalah suatu alat yang dpergunakan untuk menganglrut banmg yang dirancang untuk d.itarik dan sebag:iao bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
18. Jumlah Berat yang Diperbolebkan adalah berat maksimtBD keodaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehbn menurut rancangannya.
19. Kas Umum Damm adaiah "8s Umum Dacrah Kabupaten Situbondo.
20. Retribusi adalab pungutao daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembcrian izin tertentu yang k.luasus cli!ICdiakan dan/atau diberikan oteh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau dibcrikan oleh Pemcrintah daerah untuk tujuan kepeutingan dan PfflBl'faatan umum serla dapat dinikmati oleh orang pribadi atau baden.
22. Wajib Retribusi adaJah orang pribedi atau badan yang menurut peraturan penmdang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayanm retri~ termasuk pemungut atau pemotong retribusi terteotu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka 'W'aktu tmentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatk.anjasa dan perizinan tatentu dari Pemerintab Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kc bs daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SK.RD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat KetetapaD Retribusi Daerab Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan ietribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlab kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atan seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjumya disingkat STRD, adalah surat untuk melalrukan tagiban retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
28. Pemcriksaan adalah serangkaian kegiatan meogbimpun dan meogolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakau 'ieC8ra objektif dan professional
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Saat Retribusi tenmmg terjadi pada saat diterbitkamya SKRD atau dokwnen yang dipersamakan.
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BagianKaato
Tata Cara Pe1111111ptan
Pual12
- (1) Retribusi dipungut de.ngao rneoggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipcrsamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipcrsamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa karcis dan stiker.
- (3) Da1mn haI Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau lrurang membayar diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sctiap bulan dari Rctribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagiban Retribusi terutaog sebagaimana dimalcsud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara ~·akS8088D pemungutan retribusi ditetapka,I deng,m l;leratunm Bupati.
BagiuKedu
Tata Cara Pembayann
Paal13
- ( 1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkarmya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayann dilakukan di tempat pelayanan diberibn.
- (4) Setiap pem.bayaran retribusi diberikan taDda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pclayanan, maka sehmm basil peneriman retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bari kerja sejak saat diterima pembayanm retribusi.
BagianKetip
Tata Cara Penagihaa
Puall4
- (l) DalaJn bal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pem.bayaran Wajib Retribusi belum membayar rctribusi terutangn~ dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) bari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya. dilak:ubn penegihan dengan STRD.
- (3) SlRD ~bagainuma dimaksud dalain ayat (2) berisi ten1aDg pokok retribusi dan sanksi admioistratif berupa bunga 2o/o (dua perseo.) per bulan dari retribusi terutang.
8
- (4) Surat teguran sebagaimaoa dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BABX
INSTANSI PEMUNGUT
PuallS
Menunjuk Dioas Perhubnngan, Komunikmi dan lnformatika sebagai instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di K.abupaten Situbondo.
BABXI
PEMANFAAT AN
PuaJ.16
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Parlor di Tepi Jalao Umum dipenmtukkan untuk mendBMi kegiatan yang bemubungan dengan penyediaao pelayanao parlcir di tepi jalan umum.
KEBERATAN
Paal17
- (]) Wajib Retribusi dapat meogajukao k.eberatan baoya kepada Bupati mu pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokwnen lain yang diJ)C'IS8D18kao.
- (2) Keberatan diajukan secara tertu1is dalam bahasa Indonesia dengao disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Kebenwm hmus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jaogka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaao di luar kelmasaanoya sehagairnana dirnaksud pada ayat (3) adalal&gt; suatu keadaao yang terjadi di luar kebeodak atau kelruaaan Wajib Rdribusi.
- (5) Pengajuan k~bctatan tidak mcmmda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaao penagihan Retribusi.
PuaJ.18
- (1) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Kcberatan diterima harus rnemberi keputusao etas keberatan ysng diajukao dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan. dapat berupa menerima seJuruhnya atau sebagian, meno~ atau meoambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) telab lewat clan Bupati tidak memberi suatu keputusan, kcberatao yang diajukan tersebut dianggap dikabu1kan.
9
Pual 19
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulk.an sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayanm Retribusi dikembalikan dengan ditambah ilnbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua betas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pebmasan !il,&amp;lnpai dengao diterbitk:annya SKRDLB.
BABXIIl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Paw28
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, lceringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagajmana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembcbasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungm objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN RETRIBUSI
Pual21
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Relribusi dapat mengajukan pennohonan peogembalian kepada Bupeti.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya pcnnohonan pengembalian kelebiban pembayaran Retribusi sehagaimana dimaksud pada ayat (1 ), harus memberilcan keputusan.
- (3) Apabila dalaln jangka waknt sebegaimana ctimaksud pada ayat (2) telah dilampmi dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permobomm pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dilcabulbn dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama l (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempllllyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) lanpuog diperhitungkan untuk melunasi terlebib dahulu utang Retribusi tenebut.
5. ( S) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalaJn jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dite.rbitkannya SKRDLB.
- (6) Jib pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilalmlam setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberibn imbalan buoga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebiban pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB.XV
KEDALUWARSA PENAGDIAN
Pual22
- (1) Hale untuk melalcukan ])P.088ibao Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahwi terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidaoa di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sehagaimaoa dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat tegunm ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak laogsung.
- (3) Dalam bal diterbitkan surat teguran St!bagairoana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihao dihituog sejak. tanggal diterimaoya surat teguran tersebut.
- (4) Peogakuan. utang retribusi secara 1angsung ~bagaimana dimaksud pada ayat (2) hmuf b adalab Wajib Retribusi deogan kesadanmoya menyatakan muih mempunyai utang Retrlbusi dan belum melunuinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimabud pada ayat (2) huruf b dapat dilcetahui dari pengajuao pennohonao angsman fdau pennndpn pembayaran dan permobonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal23
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kareoa bale tmtuk. melala1kan penagjbao sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).
- (3) Tata cars pengbapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Paal24
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 15
- (1) Bupeti dapat memberibn iosentif kepada instaosi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalao Umum sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 15 atas dasar peocapaian kioerja tertentu.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 23
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kareoa bale tmtuk. melala1kan penagjbao sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).
- (3) Tata cars pengbapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Paal24
- (1) Bupeti dapat memberibn iosentif kepada instaosi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalao Umum sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 15 atas dasar peocapaian kioerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif Sfflle88UJJana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Peodapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemaofaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peratunm Bupati.
BABXVID
PENYIDIKAN
Pual25
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang htribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tenmtu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat olch pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wcwcnang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaJah :
- a. menerima, mencmi mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berbuaan dengan tindak pidana di bidang Rdribusi agar keterangan atau laporan tenebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, den mengwnpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan scbubungan dengan tindak pidaoa bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatao, dan dolrumen lain berkenaan dengan tindak. pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledaban untuk mendapatkao baban bukti pembukuan, ~ dan dokumeo lain, ,erta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangb pr.Jaksanaao tugas penyidikao tiodak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau t.empat pada saat pemeriksaan Se&lt;tang berlangsung dan memeriksa identitas orang, bmda, dan/atau dokumen yang cb1Jawa;
- h. memotret seseonmg yang betbitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. meman&amp;gil orang untuk didengm: keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengbentikan penyidikan; dan/atau
- k. mcJakukan tiodakau lain yang perlu untuk kelaocarm pmyidibn tindak pidana dtl,idang Rettibusi sesuai ketentuan peraturan perundang-uodangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitabukan dimulainya penyidikan dan menyampaikao basil penyjdikannya kepada Penuntut Umum melalui Pcnyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai da:tgao keteno,an yang diatur dalam Undaog-Undang Hukum Acani Pidana.
BABXIX
KETENTUAN PIDANA
hsal26
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakao kewajibannya sebingga menigikan keuangan Daerah diancam pidana kunmgan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau lanng bayar.
- (2) Tmdak. pidana sebagaitD8DB dimaksald pada ayat (1) Pasa1 ini adalab pelanggaran.
Pual27
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 26
BABXXI KETENTUAN PENUTUP
Pual28
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 48 Tahun 2001 tentang Ret:ribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlalru.
pua12,
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeri.ntabkan pengundangan Peratunm Daerah ini dengan penempataonya daJam Lemberan Daerah Kabupaten Situbondo. l LEMBARAN DAERAII KABUPATEN SITUBONDO TABON 2011 NOMOR~