PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 58 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERlfAKAN KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERlfAKAN KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tu.gas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Unda\_l"lg-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nurnur 6, Tarnuahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. 4 Unil::me:-TTnilAne: Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaha..11 Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); tentang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 14 Tahun 2016 tentane: Pembentukan dan Susunan Perane:kat ~ ~ Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETER.\_NA\_KAN KABUPATEN TUBAN.
KETENTUAN UMUM
Pasa.11
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2. Pcmcrintah ·nacrah ada.lah Pcmcrinta\_h t;:a\_bu\_patcn Tu ban~
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekrelaris Daera.h Kabupalen Tu.ban.
5. Perangkat Daerah adaiah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Keca.-rnatan;
7. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan I{abupaten Tu.ban.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.
9. Unit Peiaksana Te.¥..nis Dinas yang seianjutnya disingkat UPTD adaiAh unsur pelaksana tu.gas teknis pada Dinas Perikanan dan Petemakan Kabupaten ~Tu.ban.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perikanan dan Petemakan yang melaksanakan tugas terkait bidang keahiiannya.
11. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah rumah · A -· -·· · -. · pcmotong nc,van paua 1J1nas l'cr1kanan ctru-i l'ctcrna.Kan.
12. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pelelangan ikan pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Dinas Perikanan dan Petema..'ka..ri terdiri atas:
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- C. Bidang PPnk.gn.An TaneJn1p.
- d. Bidang Perikanan Budidaya.
4. T,i'° 1 T,t. , t e . .c1uang rt:LernaKan.
- f. Bidang Kesehatan Hewan.
- g. uYru.
- h. Ke!ompok Jabatan. Fungsioni:tl.
BABnr
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian R.esatu Sekretariat
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan dibawaJ1 dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum da\_n kepegawaia.t1, keuangai-1, serta peny1.1sunw., program dan laporan.
- (3) 1nelaksar1a...lca.r1 sebagai111a...T}a di111aksud pada. ayat Sekretaris menyelenggarakan fungsi: Dalam tugas (2)
- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraa.."'1 urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengama.."'la.."'1 bangunan serta fasilitas kantor;
- C. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- O' r,,=alak,;;an;:u::.n n,=an"tT11oQllfi&lt;=in r,i'fiuI·&lt;=i-tJ· dan· lanAran· ~· !"'-... -.-Q..l.J.--... .t'-.-. ... .,.;\..i.--.-. ... \_..\_ ... ..t' ... \_b -·... ... ... - . , . . . . - ... - . . . ... ,
- h. pelaksana:::in penyusunan dokumen perencanaan dari pelaporan akuntabilitas kinerja;
1. penyeienggaraan pengeioiaan dan pengamanan barang miiik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- j. pelaksa..~aan penilaia.n lc · .inerja ba.wa lia.n seba.ga.i ba.han pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. peiaksanaan fungsi iain yang diberikan oieh Kepaia Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- ( 1) Sekreta.riat membawahkan dan n1engoordinasikan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- (2\ Subbaman sebae:aima..--i.a dimaksud oada avat ll l huruf a. huruf b dan ,. , -. -.. ., '' . huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagia..'1. yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyu.suna.TI petunjuk tel&lt;..nis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan baha.TI penyelenggaraan administrasi umum dan tata usatia, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan uru.san rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tangg..ing jawab Dinas;
- e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- f. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
- ( 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Dalam melaksa.11akan tugas sebagaima.T'la dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan penyusunan rencana aTiggaran pendapatan dan belanja;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan bela.nja dinas serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan dan anggara.11 bela.11ja;
- d. pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- e. pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
1. pelaksa.11aa.11 lapora.11/ perta.nggungjawaba.11 kepada Sekretru·is; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekreta.ris terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8
- ( 1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan progran1 dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan program;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi rencana kegiatan jangka pendek, menengaJ1 dan. pan.ja.11g;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kiner:\_ja;
- e. penyiapa.11 dan penyediaan bahan terk~-it hukum d~n ketatalaksanaa.ll;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Se:kretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Bidang Pei"ikanan Tangkap
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan kebijakan, 111dak:se::t..uakau kuu1dir.1c:t.si dengan perangkat daerah da.la.n.1 1ne11yusuu program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administrasi dibidang pengembangan perikanan tangkap dan penguatan daya saing produk.
3. (3} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Perikana.n Tangkap 111enyelenggara.ka.n fungsi:
- a. perumusan dan penyusuna..11 progra..1n, petunjuk telr~11is bida\_ng Eksploitasi dan Teknologi, Kenelayanan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tai-rigkap;
- b. pelaksanaan koordinasi bidang Eksploitasi dan Teknologi, Kenelayanan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang Eksploitasi dan Teknoiogi, Kenelayanan, Sara..1-1a da..riPrasara..ria Peri~~an Ta.."1.gkap;
- d. pelaksa.11.aa..11. pengawasan dan pengendalian bidang Eksploitasidan Teknologi, Kenelayanan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Perikanan Tangkap;
- f. peiaksanaan peniiaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaksanaan laporan { pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain ya..11.g diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tu.gas dan fungsinya.
PasallO
- ( 1) Bidang Perikanan Tangkap 111em.bawa.l1kan dan 11.1engoordi11asikan:
- a. Seksi Eksploitasi dan Teknologi;
- b. SeksiKenelayanan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huru.f c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Bidang Perikanan Tangkap.
Pasai 11
- (1) Seksi Eksploitasi dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis; pembinaan, pengawasan dan pengendaiian di bidang Eksploitasi dan Teknologi.
- (2) Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Seksi Eksploitasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang eksploitasi dan teknologi;
- b. penyiapan dan penyediaa.TJ. bahan pengelolaan di bidang eksploitasi dan teknologi;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang eksploitasi dan teknologi;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang\_ eksploitasi dan teknologi;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebija.1&lt;:an di bidang eksploitasi dan tek..nologi;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pe!aksanaaJ1 di bidang eksploitasi da..11 tekno!ogi;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang eksploitasi dan teknologi;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap;
1. penyiapan dan penyediaa...'1 bahan rekomendasi teknis perizinan identifikasi dan registrasi usaha penangkapan ikan;
- J. penyiapan dan penyediaan data, pelayanan informasi teknologi dan informasi statistik perikanan tangkap;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembanga..11 ka..rier;
1. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawabankepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap terkait dengan tugas dan fungsinya.
- ( 1) Seksi Kenelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kenelayanan.
- (2) Daiam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( i j Seksi Kc.uciayw.1w.1 n1c.uycicut:%&lt;:Uw.&lt;~c1.11 i'uug,~i;
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang kenelayanan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang kenelayanan;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidat'lg kenelayanan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasiiitasi, pembinaan, evaiuasi dan pelapu1w.1 di oiu.w.1 5 Ke.ucia.y w.1w.1;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kenelayanan;
- f. penyiapan da..11 penyediaa..11 bah.an pP.flY11~un.An pedoma..11 teknis dan peiaksanaan di bidang keneiayanan;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosiaiisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kenelayanan;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kenelaya11an, pengola.h.an, dan pemasaran hasil perikanan tangkap serta pengawasan perikanan;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan fasiiitasi permodaian neiayan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pesisir;
- a. peiaksanaan peniiaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- b. pelaksanaan laporan/pertanggungiawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap; dan
- c. pela'ksa.11aan fungsi lain yang diberika11 oleh Kepala Bidang Perikana11 Tangkap terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13
- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapka..11 bahan penyusunan program; petu.njuk teknis; pembinaan; evaiuasi dan pengendaiian di bidang sarana prasarana perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud f'ada Byat !l)S:::ksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
- b. penyiapan dan penyediaan ba.han pengelolaan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi,pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang sarana prasaran.a perikanan tangkap;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan kebijakan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
1. penyiapan dan penyediaan bahan pengembangan, pemantauan dan. evaluasi pembangunan sarana prasarana tangkap;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikan.an. Ta11.gkap; da11.
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Budidaya
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14
- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yangberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya. mempunyai tugas merencanakan. melaksanakan~ mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan budidaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penyusunan program, petunjuk teknis bidang P~mhurliriRyRRn dan Produ.ksi&gt; Kesehatan Ikan dan Lingkungan, dan Sarana dan Prasarana Budidaya;
- b. pelaksanaan koordinasi bidang Pembudidayaan dan Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan, dan Sarana danPrasarana Budidaya;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang Eksploitasi dan Teknologi, Kenelayanan, Sarana dan PrasaranaTangkap;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang Eksploitasi dan Teknologi, Kenelayanan, Sarana danPrasarana Tangkap;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Informasi dan Komunik:asi Publik;
- f. pelaksanaan penilaian. kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
9. h · · A · · · · ·1-,. ·· · 'I---1 -0 · · · · ,.i .1..1.. pclaksanaan tungs1 lain yru,g Oiucnkan 01ci..1 1~cprua u1nas tcrKait u.cngan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15
- ( 1) Bidang Perikanan Budidaya n1e1nbawahkan dan n1engoordinasikan:
- a. Seksi Pembudidayaan dal'l Produksi;
- b. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingk-unga:n; da:n
- c. Seksi Sarana danPrasaranaPerikanan Budidaya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertan&amp;::,aung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
Pasai 16
- ( 1) Seksi Pembudidayaan dan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, evaluasi dan pengend~ lial'l di bidal'lg pembudidayaaTl dan produksi.
- (2) Dalan1 n1elaksanakan tu.gas sebagah:nana dimak:sud pada ayat ( 1) Seksi Pembudidayaan dan Produksi menyeienggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pembudidayaan dan produksi;
- b. penyiap~11. 1'101"'1 ... pengeiolaaµ di pembudidayaan dan produksi; penyediaan bahan bidang
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pembudidayaan dan produksi;
- d. penyiapan dan penyediaan baha.n koordinasi, fa.silitasi, pe:tnbina.an, evalua.si da.11 pela.poran di bidang pembudida.ya.a.n da.n produksi;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebiiakan di bidamz oembudidavaan dan oroduksi: .., ~ ..&amp;. .,, .&amp;. ,
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan. pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pembudidayaan dan produksi;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pembudidayaan dan produksi;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan kebijakan pengembangan pembenihar1, pembudidayaan da..11 garam rakyat;
- i. penyiapan dan penyediaan informasi teknologi dan statistik perbenihan, perikanan budidaya dan garam rakyat;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi teknis perizinan perbenihan, budidaya perikanan dan usaha garam rak:yat;
- k. pelaksanaa..TJ. penilaian k!neIJa bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. peiaksanaan laporanjpertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya terkait denga..11 tugas da..11 fungsinya.
Pasai 17
- ( i) Seksi Kesehatan ikan dan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, evaluasi dan pengendalian di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- b. penyiapan dan penyediaa..11 bahan pengelolaan di bida..11g kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. penyiapan dan penyediaai-i bahan. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan pen.1musan dan pcuy u:suuau kebijakan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat dan bahan kimia pada perbenihan dan budidaya ikan;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan identifikasi lingkungan, pengendA lian ha111a da11 penyakit ika11;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporanjpertanggungiawaban kepada Kepala BidangPerikanan Budidaya; dan
- I. pelaksanakan fungsi lain yang diberika11 oleh Kepala Bida11g Perika11a11 Budidaya terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasai 18
- ( 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program. petunjuk teknis, pembinaan dan pengendalian di bidang sarana prasarana perikanan budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
- e. penyiapan ctan penyediaa\_11 bahan perumusan ctan penyusunan kebijakan di bidang san:U1ct prct:sctrctuct \_[JCrikctuctu Ludidctyct;
- f. pen:yiapan dan penyediaan ba.i~a.., pen:y-1.1su...,an pedoman rP.Krn;:;. ri,=m peiaksanaan di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengeioiaan sarana prasarana perbenihan~ perikanan budidaya dan usaha garam rakyat;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan kebijakan fasilitasi permodalan, investasi usaha perbenihan. perikanAn budidaya dan usaha garam rakyat;
- j. peiaksanaan peniiaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang PerikaTIAn Budidaya; daTI
- m. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Peternakan
Pasai 19
- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertane:gung jawab kepada Kepaia Dinas.
- (2) Bidang Peternakan mempunyai tugas meiaksanakan perumusan program kebijakan teknis. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah daiam penyusunan program, petunjuk pembinaan, pengawasan, pengendalian, teknis dan meiaksanakan pelaporan serta pelayanan administratif oengembane:an ternak dan teknoioe:i. ae:ribisnis oetemakan. ,A, ---~ -... ~ sarana dan prasarana peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan kebijakan pembibitan. budidaya dari peningkatan produksi ternak;
- b. pelaksanaan pembinaan, penetapan da.11 pengawasa.11 standa.1· n1ut-u. bibit temak;
- c. pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas bibit temak dan hewan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan pengembangan penetapan kawasan peternakan;
- e. pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, penyebaran dan pengembangan petemakan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengembangan teknologi peningkatari serta mutu p::ik==m temak dan hewan lainnya;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pennodalwi, pengenibangan pelayanan petemak, kemitraan dan pengolahan. pasca panen, pengolahan hasil peternakan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan infonnasi serta promosi komoditas un&amp;:c,01..1lan peternakan;
- i. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen usaha tani ternak dan hewan lainnya dan pencapaian pola kerja sa..1na usaha tani;
- J. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan harga pasar komoditi peternakan serta pengembangan agribisnis;
- k. pelaksariaan pembinaari dan koordinasi pengawasari perijinan usah.a peternakan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;
1. pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi hasil peternakan;
- m. pe!::i ks::inaan pengawasan penerapan pedomari. norma staridar unit pengolahan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan basil peternakan;
- n. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi dalam penyuluhan pengembangan peternakan;
- o. pelaksanaan pemeliharaan dari pengamariari barang milik daerah. yang menjadi tanggung jawab bidang peternakan;
- p. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai baha.Tl pertimbangan pengembangan karier;
- q. peiaksanaan iaporanipertanggungjawaban kepada Kepaia Dinas; dan
- r. pelak:sanaan fungsi lain yang diberikan kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 20
- ( i) Bidang Peternakan membawahkan dan mengoordinasikan :
- a. Seksi Pengembangan Ternak dan Teknologi;
- b. Seksi Agribinis Peternakan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- (2) Seksi sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oieh seorang Kepaia Seksi yang berada di bawah dan bertan&amp;:,au.ng jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 21
- ( 1) Seksi Pengembangan Ternak dan Teknoiogi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian di bida..Tlg pembibita..Tl, penyebaran ternak/hewan lainnya dan teknologi.
- (2) Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ternak dan Teknoiogi menyelenggarakan fungsi:
- a. peny1apan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang nPnO'P'l"nbanaan ternak rlan telrnn}nm· ,:,-b-... t::,"44.a. .a. ... -. ~ ...,...\_.., ... ..., ... ...\_ ... \_ -::,.a.,
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan rli hirlRng p,mgP-mhRngs:Ln ternak dan teknologi;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidangpengembangan ternak dan teknologi;
- d. penyiapan. da..-ri penyediaa..-ri ba..l-ian koordinasi, fasilitasi, pembinaa..-ri, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ternak dan teknologi;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan ternak dan teknologi;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan temak dan tey..nologi;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengembangan ternak dan teknologi;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penerapan sta..'1.dar bibit, sistem pengembangbiakan (breeding) temak dan hewan lainnya serta pelestarian plasma nutfah;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan kelembagaan perbibitan ternak: dan hewan iainnya;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi serta kerja sama pengembangan teknologi petemakan;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- l. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Petemakan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Petemakan terkait dengan tugas dan fu.ngsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22
- (1) Seksi Agribisnis Petemak:an mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha dan. agribisnis petemakan ..
- (2) Dalam meiak:sanakan tugas sebagaitnana ditnaksud pada ayat (1), Seksi AgribisnisPetemakan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang agribisnis petemakan;
- b. penyiapan dan penyediaat1 bahaTJ. pengelolaat1 di bidang agribisnis petemakan;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang agribisnis peternakan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dl=ln pelaporat1 di bidang agribisnis peterna'kaTJ.;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang agribisnis petemakan;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang agribisnis petemakan;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang agribisnis peternak:an;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan penyebarluasan informasi serta promosi komoditas unggulan peternak:an;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan kelembagaan manajemen usaha tani temak dan hewan lainnya serta pencapaian pola kerja sama usaha tani;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan pemantauan harga pasar komoditi peternakan serta pengembangan agribisnis peternakan:
- k. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi perizinan usaha peternakan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;
- i. peiaksanaan peniiaia11 kinerja bawahan sebagai baha11 pertimbangan pengembangan karier;
- m. pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Peternakan; dan
- n. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 23
- ( 1) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendaiian di bida11g sarana dan prasarana peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang sarana dan prasarana peternakan;
- b. penyiapan da11 penyediaan baha11 pengeioiaan di bida11g sarana dan prasarana peternakan;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang sarana dan prasarana peternakan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, eVA iuasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana peterna'kan;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana peternakan:
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana peternakan;
- g. penyiapan dan penyediaan bahAn sosiA iisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang sarana dan prasarana peternakan;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan penerapan kebijakan, bimbingan serta pengawasan standar mutu pakan ternak dan hewan lainnya melalui sertifilr..asi dan labelisasi;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pedoman produksi. peredaran, penggunaan, rekayasa, pemeliharaan, pengujian, penerapan standar mutu dan standar teknis alat serta mesin petemakan;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan penerapan pedoman, norma star1dar unit pengolahan, sarana usaha, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil petemakan;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
1. pelaksanaan laporanipertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Peternakan; dan
- m. pelak:sAnaaTl fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Petemak:an terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keiim.a
Bidang Kesehatan Hewan
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 24
- ( 1) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh kepaia Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepaia Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunaTl program, petunjuk tek..nis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif bidang kesehatann hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kesehatan HewaTl menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- c. pelaksanaaTl pembinaAn, penerapan daTl pengawasan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan penerapan kebijakan, identifikasi, invent.An~.A~i kebutuhan. penerapan standar mutu, penerapan standar teknis. tek.."1.ologi alat dan mesin kesehatan hewa..-r,\_ dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan pengawasan penerapan teknologi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat vet.eriner;
- g. pelaksanaan penerapan kebijakan obat hewan;
- h. pelaksa.."laan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan;
- i. pelaksanaan pengawasan, pencegahan, penanggulangan da..11. pemberantasan wabah dan penyakit menular;
- J. pelaksanaan koordinasi dengan institusi terkait daiam penoiakan, penanggulangan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
- k. pela..'ksanaan fasilitasi, pembinaa..11. dan pengawasan lalu lintas hewan dan produk asal hewan pada pos pemeriksaan kesehatan hewan;
- i. peiaksanaan iasiiitasi dan pembinaan tindak karantina terhadap iaiu lintas hewan dan produk asal hewan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan perlakua..-r,\_~ penahanan, penolakan~ pemusnahan dan pembebasan;
- m. pelaksanaan penerapan pedoman, kebijakan, standar mutu, standar dukungan teknoiogi, kerja sama teknoiogi, pembinaan dan pengawasan, penetapan dan identifikasi standar teknis, pelaporan di bidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan~ hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewa..11.;
- n. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang produk pangan asai hewan, produk non pangan asai hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
- o. pelaksanaan fasilitasi pelayanan perijinan~ pengujian dan pengawasan mut1-1 produk pa..Tlga..11. asal hewan; produk non pangan asal hewan; hygiene sanitasi dan kesejahteaan hewan;
- p. peiaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi dan biosekuriti, produsen produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- q. pela..~sanaan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner unit usaha produk pangan asal hewan yang memenuhi syarat;
- .ak d "d . - k . . . tuh ---~· ,.:i tk . r. pe1 sanaan penetapan an 1 entii1 as1 .Keou an SU411-...ar ... e\_,\_\_mR RPH/Rumah Potong Ung\_gas. keamanan dan mutu produk pangan asal hewan;
- s. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelarangan pemasukan produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- t. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH, Rumah Potong Unggas dan pet shop;
- u. pelaksanaan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan;
- v. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. yang menjadi tanggung jawab bidang kesehatan hewan;
- w. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- x. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yan.g diberika..11 Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 25
- (1) Bidang Kesehatan Hewan membawahkan dan mengoordinasikan:
- a. Seksi Penga..rnata..11 Penya.kit Hewan da..11 Pelaya..11a..11 Medik Veteriner;
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 26
- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Layanan Medik Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis; pembinaAn; pengawasan dan pengendalian di bida..11g pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Layanan Medik Veteriner menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaATl bahan perenca..11aan di bidang penga..matan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pengamata.n penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- d. pc::nyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasiiitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamatan penyakit hewan dan 1 1 ·1 , · ptaayanan u1c.::u1K vt:tt:nnc.::r;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman tek.11is dan pelaksanaan di bidang pengamatan penyakil ht:wc:u1 d.an pdayanan medik veteriner;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan penilaian teknis perizinan dan pengawasan penerapan norma dan standar teknis peiayanan medik veteriner;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar tek.11is minimal klinik hewan, praktek dokter hewan, pet shop, pelayanan kesehatan hewan dan pusat kesehatan hewan;
- J. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan epidemioiogi penyakit hewan dan pemantauan wabah penyakit hewan menular;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan pembuatan; penyimpana.11; peredaran obat hewan, va'k:sin; bahan biologis tingkat produsen, importir, distributor serta poultry s'/wp;
- i. peiaksanaan peniiaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- m. peiaksanaan iaporanj pertanggung jawaban kepada Kepaia Bidang Kesehat.An Hewan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 27
- ( i) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas menyiapka.11 O.A han penyusunan program, petunjuk teknis, pemomaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pencegah.a.--i dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasa..11 penyakit hewan;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewa..11;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan lalu iintas ternak dan hewan lainnya antar kabupatenikota, antar provinsi, antar pulau dan antar negara;
1. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan penutupan dan pembukaa..11 kembali status daerah wabah;
- J. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis yang mewabah;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
13. L pela..l{sa..11aan laporan/ perta..11ggung jawaban kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan; dan
- m. peiaksanaan iungsi lain yang diberikan oieh Kepaia Bidang Kesehatan Hewan terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 28
- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan masyarakat vetedner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi: Seksi
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- d. penyiapan da..11. penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaa..ri, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang kesehatan masyarAkat veteriner;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi pada industri pengolahan produk pangan asal hewan dan produk non pAngan asal hewan;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi penilaian teknis perizinan (sertifikasi, rekomendasi dan notifikasi) dan pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- j. penyiapan bahan pangaturan dan pengawasan pelarangan dan penolak..an pemasuk..an produk pa..11.gan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- k. penyiapan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- I. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- m. pelaksanaan laporan/ pertanggungiawaban kepada Kepala Bidang KP.~P.h::its:1n HP.ws:tn '. rian
- n. peiaksanakan fungsi iain yang diberikan oieh Kepaia Bidang Kesehatan Hewan terkait dengan tugas dan fun.gsinya,
Bagian Keenam UP-rD
P-asai 29
- ( 1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang K-epala UPTD yang berada di bawai‰. dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTDterdiri atas i (satu) Subbagian Tata Usa..ha dan kelompok jabatan fungsionaL
- (4) UPTD Perikanan dan Peternakan terdiri dari:
- a. UPTD Pengelolaan TPI membawahi TPI Bulu, TPI Glondonggede, TPI Kaliuntu, TPI Karangsari, TPI Palang dan TPI Karangagung;
- b. UPTD Pengelolaan Balai Benih Ikan membawahi Balai Benih Ikan Jojogan Kecamatan Singgahan d.An Balai Benih Ikan Banjararum Kecamatan Rengel;
- c. UPTD Laboratorium Kesehatan Ikan dan Hewan Kabupaten Tuban;
- d. UPTD RPH Kabupaten Tuban;
- e. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Kabupaten Tuban;
- f. UPTD Perikanan dan Peternakan di Kecamatan Tambakboyo dengan Wilayah Kerja meliputi Wilayah Kecamatan Tambakboyo, Bancar, Jenu dan Kerek;
- g. UPTD Perikanan dan Peternakan di Kecamatan Tuban dengan wilayah Kerja meiiputi wilayah Kecamata11 Tuba11, Mer.A kurak, Paiang dan Seman ding;
- h. UPTD Perikanan dan Peternakan di Kecamatan Rengel dengan wilayah Kerja meliputi Wilayah Kecamatan Rengel, Grabagan, Soko, Plumpang dan Widang;
1. UPrD Perikanan dan Petemakan di Kecamatan Jatirogo dengan wilay~.h Kerja meliputi wilayah Kecamatan Jatirogo, Bangilan dan Kenduruan; dan
- j. UPrD Perikanan dan Petemakan di Kecamatan Singgahan dengan wilayah Kerja meliputi wilayah Kecamatan Singgahan, Senori, Parengan dan Montong.
Pasa130
- ( 1} UPTD TPI me111punyai tugas mela..~sanaka...11. kegiatan tekPJs operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kegiatan perikanan tangkap di wilayah kerjanya.
- (2) UPI'D Pengeiolaan TPI menyelengggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan pelelangan ikan;
- b. pelaksanaan pengun1pulai7. data informasi kelautan dan perikanan;
- c. pels:1 l{san.aa...r1 pengelo!as:in sarana prasaran.a Tempat Pelelangan !k-.a..11;
- d. penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab UPI'D;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi TPI meliputi wilayah bawahannya;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembs:ingan ks:irir;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 31
- (1) UPrD Pengelolaan Balai Benih lkan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kegiatan perikanan perbenihan di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Pengelolaan Balai Benih Ikan menyelengggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengembs:ingan teknologi budidaya air tawar;
- b. pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi air tawar;
- c. penyediaan produksi benih ikan air tawar dan ikan hias;
- d. pelaksanaan pengumpulan data informasi produksi benih ikan air tawar ikan hias;
- e. penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan ds:in pengama11s:in barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab UPrD;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang budidaya ikan air tawar;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
- b. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepadaKepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleb Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 32
- ( 1) UPI'D Laboratorium Perikanan dan Peternakan mempunyru tugas melaksanak:an kegiatan tek\_nis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang laboratorium Perikanan dan Peternakan;
- (2) UPTD Laboratorium Perikanan dan Peternakan menyelenggaraan fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium;
- b. pelaksanaan pengambilan, pemruiian mutu basil perikanan dan petemaka.ri;
- c. pelaksanaan rekomendasi kelayakan basil perikanan dan peternakan;
- d. pelaksanaan pengambilan, pengujian, pemeriksaan, pendiagnosaan sampel baban uji kesebatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis dan administrasi dengan bidang perikanan tAngkap, bidang perikAnan budidaya, bida.rig peternakan dan kesebatan bewan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan, pemakaian dan pemelibara sarana dan prasarana laboratorium Perikanan dan Peternakan;
- g. penyeleng\_garaan laporan bulanan, darurat dan isidentil terhadap basil uji dan pemeriksaan;
- b. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan jabatan fungsional;
1. penyelenggaraan pengelolaan. pemelibaraan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab UPI'D;
- J. pela.'ksanaan penilaian kinerja bawaha.t1 sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
1. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasa133
- ( 1) UPTD RPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pemotongan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) UPTD RPH menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan RPH yang sesuai standar;
- b. pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong;
- c. pelaksanaan pemotongan hewan secara halal;
- d. pelaksanaan pemeriksaan hewan setelah dipotong;
- e. penyediaan daging Aman Sehat Utuh dan Halal;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis dan adminitrasi dengan bidang-bidang pada Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan;
- g. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah potong hewAn, memA l{Ai dan memelihara sarAna dan prasarAna r1...1mah potong hewan;
- h. pelaksanaan laporan bulanan dan isidentil;
- i. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan jabatan fungsional;
- j. penyelenggaraan. penge!olaan, pemeliharaa..Tl clan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab UPTD;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan.
- m. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 34
- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan mempunyai tugas mela.."ksanakan kegiata..Tl teknis operasionA 1 da..Tl/ atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang petemakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} UPTD Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan di wilaya..h;
- b. penyusunan rencana kebutuhan, pemakaian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
- c. penyeleng\_garaan pengelolaan. pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab UPTD;
- d. pelaksanaan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan laporan bulanan, darurat dan insidentil;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibida11.g pelayanan inseminasi buatan;
- g. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
- i. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;
Pasa! 35
- ( 1} UPTD Perikanan dan Petemakan di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / a tau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD KP.lantan; PP.rikAn;:m ,fon PP.ternakan di KecamatAn menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan program dan kebijakan bidang perikanan dan peternakan di wilayahnya;
- b. pelaksanaan identifikasi data potensi dan produksi usaha perikanan dAn peternA l{an di wilayahnya;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan peternakan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan camat di wilayahnya di bidang perikanan dan petemakan;
- e. penyelenggaraan urnsan administrasi keuangan; perlengkapan, kepegawaian dan jabatan fungsional;
- f. penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab UPTD;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 36
- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dAlam melakuka..11 penyiapa11 bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan kerja UPTD;
- b. penyiapan da..-ri penyediaa..11 bahan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan ketatausahaan di UPTD;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaksanaan laporan/ pertanggung jawaban kepada Kepala UPTD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain ya11g di berikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.
BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pual37
- ( 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dittmjuk oleh pimpinAn satuan organisasi.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 38
- ( 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tu.ban dan UPTD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Tuban Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tu.ban; dan
- b. Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tu.gas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tuban

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 41

Pelaksanaan Tu.gas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tu.ba11 terhitung mulai tangg~l 2 Ja11uari 2017.

## Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban Oktt&gt;ber 2e16 pada tanggal 27 BUPATI TUBAN ,



Diundangkan di Tuban pada tanggal 27 Okte bwr 2116 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

BUDI WTHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI D NOMOR 14

LAMPIRAN




'

~