Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 54 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVI (JAWATAN KERETA API) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958,

Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Perindustrian, ttd

F.J. INKIRIWANG.


CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. ttd

SOEKARNO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW. XII (Pelabuhan Surabaya) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954.

MENTERI KEHAKIMAN, ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 139 TAHUN 1954



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN, ttd

A.K. GANI.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN IIIA (KEMENTERIAN AGRARIA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Memutuskan :
Pasal 1
Bagian IIIA, Bab I (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agraria ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN IIIA
KEMENTERIAAN AGRARIA.
BAB I (Pengeluaran).
- 3A. 1 Kementerian dan pengeluaran umum ...
3 172 200
- 3A. 2 Pendidikan pegawai ...
138 900
- 3A. 3
- Pengeluaran khusus berhubung dengan penyelenggaraan agraria...
120 000
- 3A. 4
- Jawatan Agraria...
935 000
- 3A. 5 Inspeksi Agraria Propinsi...
Memori
- 3A. 6 Penilikan Agraria Kabupaten...
Memori
- 3A. 7 Pembelian dan penghapusan hak tanah....
13 133 900
- 3A. 8 Pengeluaran yang tak tersangka...
Memori
Jumlah...
17 500 000
(Tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 2
Bagian IIIA, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agraria ditetapkan sebagai berikut:
3A 1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.
- 3A. 1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum.
- 3A. 1. 1. 1 Pembayaran kembali persekot gaji.
- 3A. 2 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN TANAH PARTIKELIR.
- 3A. 2. 1 Penerimaan berhadapan dengan tanah partikelir.
- 3A. 2. 1. 1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada negara.
- 2 Pembauaran kembali oleh lain-lain kementerian dari harga bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada negara.
- 3A. 3 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PEMBERIAN DAN PENGHAPUSAN TANAH.
- 3A. 3. 1 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan penghapusan tanah.
- 3A. 3. 1. 1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.
- 2 Pemberian tanah dengan persewaan.
- 3 Canon untuk tanah erfpacht.
- 4 Pemberian tanah dengan hak milik.
- 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.
- 6 Ijns-untuk tanah konsesi.
- 7 Ijin menyelidiki tanah.
- 3A. 4 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 3A. 4. 1 Rupa-rupa penerimaan.
- 3A. 4. 1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pendidikan kursus-kursus.
- 2 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipergunakan untuk keperluan badan-badan Pemerintah.
- 3 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipergunakan lagi dan yang berkelebihan.
- 4 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM.

Penandatangan: Menteri Agraria. SUNARJO. CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 2000 tentang GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
GAJI POKOK PIMPINAN DAN
HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa gaji pokok Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 1
Besarnya gaji pokok bagi:
- a. Ketua Mahkamah Agung adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Wakil Ketua Mahkamah Agung adalah Rp 4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Ketua Muda Mahkamah Agung adalah Rp 4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Rp 4.200.000,00 (empat juta
dua ratus ribu rupiah).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BONDAN GUNAWAN ## Pasal 2 Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2000. Pasal 3

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan mengenai besarnya gaji pokok Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor TAHUN Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 12 Juni 2014)
Pasal 2
- d bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Pasal 6
- b bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- C. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2014;
- d bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaren 2014 Bagian III.1 huruf a nomor 4 dalam hal Penerimaan atas Jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) , huruf nomor 8, dalam hal Penerimaan Penganggaran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi;
- e bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 'Tahun 2011, yang intinya dinyatakan bahwa pergeseran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ayat
- f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral Kota Manado Tahun Anggaran 2014.


Diundangkan di Manado pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA

M. H. F SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR

Pasal-3

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) PPKD , Dinas Kesehatan, Dinas Tata Kota dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan -

## Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini dasar penggunaan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada 2 telah disesuaikan mengikuti Peraturan Walikota ini. pasal

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado Pada tanggal 12 Juni 2014

WALIKOTA MANADO}


G. S. VICKY LUMENTUT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 49 Tahun 2014 tentang PENUGASAN (berlaku 5 November 2014)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden menghadiri KTT APEC di Tiongkok, KTT ASEAN di Myanmar dan G 20 di Australia pada tanggal 8 sampai dengan 16 November 2014, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan menghadiri KTT APEC di Tiongkok, KTT ASEAN di Myanmar dan G 20 di Australia pada tanggal 8 sampai dengan 16 November 2014 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA : tanggal
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 20142013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.ttd. JOKO WIDODO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117) perlu diubah dan ditambah ;
Mengingat
:
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal I
Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun .1954 Nr. 46 .(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117), diubah dan ditambah sebagai berikut:
7.1.Kementerian dan pengeluaran umum, ditambah dengan ...Rp. 4.727.700,- 7.2.Urusan Hukum, dikurangkan dengan ...Rp. 1.839.100,- 7.3.Jawatan Harta Peninggalan dan Balai- Balai Harta Peninggalan, dikurangkan dengan...Rp. 384.200,- 7.4.Jawatan-Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering, ditambah dengan ...Rp.20.704.000,-
7.5.Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan
Rakyat dikurangkan dengan ...Rp. 3.520.100,-
7.6.Jawatan Imigrasi, ditambah dengan ..Rp. 140.800,-
7.7.Jawatan Pendaftaran Tanah, dikurang-
kan dengan...Rp. 940.200,-
7.8.Kantor Milik Perindustrian dikurang-
kan dengan...Rp. 2.103.400,-
7.9.Pengeluaran tak tersangka, ditambah
dengan ...Rp. 1.142.500,-
BAB II (Penerimaan).
Berikut mata-anggaran 7.7.1.3. dituliskan:
7.7.1.4. Penerimaan uang retribusi.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO LEMBARAN NEGARA NOMOR 32 TAHUN 1957
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN

## UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN VII

## KEMENTERIAN KEHAKIMAN

BAB II (Penerimaan)

Perkiraan

Setelah

Setelah

baru 1953

ditambah

dikurang-

dengan

kan dengan

7.7.

BERBAGAI-BAGAI PE-

NERIMAAN.

7.7.1. Berbagai-bagai pe-

nerimaan.

7.7.1.4.

(baru) Penerimaan uang

retribusi... 3.000,-

3.000,-

- *) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada hari jum'at tanggal 2 Nopember 1956, 40/56.

Kutipan:

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 YANG TELAH DICETAK ULANG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 114 Tahun 2000 tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (berlaku 1 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan telah diaturnya secara tegas pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Mengingat :
Menetapkan :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 44, Tambahan Lembaran Negara No. 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 3988);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.
Pasal 1
Mencabut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3705).
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 1962 tentang PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1961 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1961 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
- a. Pasal 23 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
- b. Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (Lembaran Negara tahun 1927 No. 419);
- c. undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan : untuk tahun 1961.
Pasal 1
Anggaran bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W., yaitu :
Bagian I.B.W. II :
Perusahaan Garam dan Soda Negara;
Bagian I.B.W. IV :
Perusahaan Percetakan Negara;
Bagian I.B.W. V :
Jawatan Pos, Telepon dan Telgrap;
Bagian I.B.W. XVI :
Jawatan Kereta Api;
Bagian I.B.W. XVII
:
Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi
dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1961 ditetapkan seperti dimuat dalam daftar-daftar
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Undang-undang ini.

## Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

## Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1962. Presiden Republik Indonesia, TTD SUKARNO.


pada tanggal 31 Desember 1962. Sekretaris Negara, TTD MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 99
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SUMEDANG, KABUPATEN KUNINGAN, KABUPATEN WONOSOBO, KABUPATEN NGAWI, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN DONGGALA, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, KABUPATEN PONTIANAK, KABUPATEN OGAN ILIR, KOTA PALU, DAN KOTA KOTAMOBAGU (berlaku 12 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Penyelesaian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Presiden tentang Pembentukan Badan Sengketa Konsumen;
Mengingat : 1. Pasal Negara
- 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SUMEDANG, KABUPATEN KUNINGAN, KABUPATEN WONOSOBO, KABUPATEN NGAWI, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN DONGGALA, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, KABUPATEN PONTIANAK, KABUPATEN OGAN ILIR, KOTA PALU, DAN KOTA KOTAMOBAGU.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Donggala, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palu, dan Kota Kotamobagu.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Siswanto Roesyidi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor N/A Tahun 0000 tentang BIAYA SURAT KENAL LAHIR DAN SURAT KENAL MATI (berlaku 13 Mei 1955)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa perlu diadakan pemungutan biaya atas pemberian surat kenal lahir dan surat kenal mati yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Setempat berdasarkan pasal 72 dan 73 "Burgerlijk Wetboek";
Mengingat
:
pasal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG BIAYA SURAT KENAL LAHIR DANSURATKENAL MATI.
Pasal 1
Untuk setiap surat kenal lahir atau surat kenal mati yang dibuat oleh atau atas nama Kepala Pemerintah Setempat
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 13 Mei 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR6TAHUN1955
## TENTANG
BIAYA SURAT KENAL LAHIR DAN SURAT KENAL MATI.
Untuk gantinya salinan-salinan atau petikan-petikan daftar-daftar kelahiran atau kematian dibuatkan surat kenal lahir ("acte van bekendheid van geboorte") atau surat kenal mati ("acte van bekendheid van overlijden") berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 72
dan 73 "Burgelijk Wetboek". Sampai pada waktu ini pembuatan surat kenal lahir dan surat kenal mati dilakukan dengan cuma-cuma. Rasanya adalah pada tempatnya, untuk keperluan Negara, jika yang berkepentingan selanjutnya diharuskan membayar biaya sekedarnya guna pekerjaan yang bersangkutan. Mengingat biaya yang dipungut untuk petikan daftar catatan Sipil adalah Rp. 4,50, maka dianggap layak jika biaya untuk surat kenal lahir atau surat kenal mati ditetapkan sebesar Rp. 7,50, oleh karena untuk membuat surat-surat kenal lahir atau surat kenal mati diperlukan lebih banyak pekerjaan daripada untuk membuat petikan dan/atau salinan dari daftar-daftar Sipil, terutama untuk pemeriksaan tentang kebenaran keterangan-keterangan yang diserahkan oleh saksi-saksi yang bersangkutan dan oleh yang berkepentingan sendiri.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1951 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUM TERMAKSUD DALAM (berlaku 1 Januari 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa perlu untuk dengan segera memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman, termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141);
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tersebut perlu dengan segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD 1948 No. 141).
Pasal 1
Tahun 1951 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141) diubah menjadi tahun 1952.
Pasal 3
Presiden Republik Indonesia,
Pasal 96
Memutuskan :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD 1948 No. 141).
Tahun 1951 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141) diubah menjadi tahun 1952.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.
PERDANA MENTERI,
MOHAMMAD NATSIR.
MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO
Diundangkan pada tanggal 28 Pebruari 1951. MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1951, TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM
PENJELASAN
Pasal 3
AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD 1948 NO. 141). ## UMUM Dalam tahun 1948, berhubung dengan keadaan-keadaan yang luar biasa di negeri ini dalam lapangan ekonomi, Pemerintah Indonesia telah berpendapat dan menganggap perlu dan harus meninggikan untuk sementara waktu hukuman setinggi-tingginya yang dapat dijatuhkan menurut pasal 19 Ordonansi-Devisen 1940 Staatsblad Indonesia 1940 No. 205 sebagai ditetapkan lebih lanjut dalam pasal I dan pasal 2 Staatsblad 1948 No. 141. Peninggian sementara ini ditentukan dalam pasal 3 kalimat 2 Ordonansi tersebut belakangan, di mana ditetapkan, bahwa yang ditentukan dalam pasal 1 hanya berlaku sampai 1 Januari 1951. Kiranya tidak perlu diterangkan lebih lanjut, bahwa alasan-alasan yang menyebabkan ketika itu meninggikan hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan masih tetap berlaku; oleh karena itu maka adalah sangat perlu untuk memperpanjang waktu tersebut. Pasal-pasal ini tiada perlu dijelaskan lebih lanjut. LN 1951/26; TLN NO. 92
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2013 tentang PENUGASAN (berlaku 29 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Liberia, Nigeria, Arab Saudi, dan Mesir pada tanggal 30 Januari sampai dengan 7 Februari 2013 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1950 tentang PEROBAHAN UNDANG-UNDANG. POSTSPAARBANK (STAATSBLAD 1934 NO. 653. 1937 NO. 176 DAN 197 DAN 1941 NO. 295) (berlaku 13 Februari 1950)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa perlu diadakan perobahan dalam Undang-undang Postspaarbank (Staatsblad 1939 No. 653), yang telah diubah beberapa kali terakhir menurut Staatsblad 1941 No. 295;
Menimbang
- bahwa karena keadaan yang mendesak, perobahan tersebut di atas perlu segera diadakan;
Mendengar
- Dewan Menteri tanggal 8 Pebruari 1950;
Mengingat
- pasal 139 dan 192 Konstitusi;
Memutuskan:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEROBAHAN UNDANG-UNDANG POSTSPAARBANK (Staatsblad 1943 No. 653, 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295).
Pasal 1
Dalam Undang-undang Postspaarbank, sebagaimana terakhir telah diubah menurut Staatsblad 1941 No. 295, diadakan perobahan sebagai berikut :
- a. Dalam pasal 1 ayat 1 "Batavia" menjadi "Jakarta". Dalam pasal 1 ayat 2 "Postspaarbank in Indonesia" menjadi "Bank Tabungan Pos".
- b. Dalam pasal 3 ayat 2 bilangan "lima" dijadikan "tujuh".
Pasal 2
- b. Dalam pasal 3 ayat 2 bilangan "lima" dijadikan "tujuh".
Pasal 3
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada saat diumumkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, (SOEKARNO).
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dan Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW IV (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM

Menteri Penerangan, ttd SUDIBYO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 128 TAHUN 1957



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd

SOEKARNO
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 6 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA (berlaku 12 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Argamakmur Pada tanggal 12 Januari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA SAID IDRUS ALBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 6

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.19640705198803101 ## MEMUTUSKAN:

Penandatangan: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA. Pasal I

Penandatangan: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, untuk formulir DPA-SKPD I, DPA-SKPD 2.1, DPA-SKPD 2.2, dan DPA-SKPD 2.2.1. diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
2. Ketentuan Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 untuk format a.4 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan format d.1 Rincian Biaya Perjalanan Dinas, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3.
3. Ketentuan Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, huruf c Perjalanan Dinas diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Argamakmur pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI BENGKULU UTARA


H.M. IMRON ROSYADI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SINJAI, KABUPATEN TAKALAR, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, DAN KABUPATEN BARITO UTARA (berlaku 18 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
Mengingat : 1. Pasal Negara
- 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SINJAI, KABUPATEN TAKALAR, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, DAN KABUPATEN BARITO UTARA.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Barito Utara.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Wakil Sekretaris Kabinet, Ibnu Purna
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW III (PUSAT PERKEBUNAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal I Januari 1954.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM

Menteri Pertanian, ttd

SAJARWO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 127 TAHUN 1957



Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd

SOEKARNO
UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 43 Tahun 1950 tentang PERUBAHAN (berlaku 1 Januari 1951)
Pasal 45
Presiden Republik Indonesia,
- a. bahwa, berhubung dengan penglaksanaan bea-bea Imigrasi yang baru, dan kenaikan beberapa pemungutan Imigrasi yang sudah ada, dipandang perlu supaya dilihat dari sudut cara susunan dan
PENJELASAN
Pembukaan
bea meterai dari semua dokumen perjalanan yang diperlukan buat perjalanan ke Luar Negeri, sebagaimana telah diatur dalam
PENJELASAN
Pasal 45
, ayat (1) sub a, b dan c dari "Zegelverordening 1921 " (Staatsblad 1921 No. 498, paling akhir diubah dalam Staatsblad 1949 No. 251) dan semua bea-bea Imigrasi, kecuali apa yang telah ditetapkan dalam "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 No. 47) dan "Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 No. 331) dilampirkan dalam satu peraturan; - b. bahwa untuk itu, ayat (1) dan (2) pasal tersebut harus diubah sesuai dengan yang tersebut di
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor II/MPRS/1960 Tahun 1961 tentang ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA NEGARA TAHUN 1961 (berlaku 3 Desember 1960)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1961;
Mengingat
- a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
- b. Pasal 7, 8 ayat (2) dan (10) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DANBELANJA NEGARA TAHUN 1961.
Pasal 1
Pendapatan Negara menurut perkiraan berjumlah Rp. 66 milyar, yang terdiri atas:
- a. penerimaan biasa sebesar Rp. 47 milyar dan
- b. penerimaan luar biasa sebesar Rp. 19 milyar;
seperti dimuat secara terperinci dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Undang-undang ini.

## Pasal 2

Belanja Negara menurut perkiraan berjumlah Rp. 82,65 milyar, yang terdiri atas:

- a. pengeluaran routine sebesar Rp. 52,65 milyar seperti dimuat secara terperinci dalam lampiran II undang-undang ini dan
- b. pengeluaran pembangunan termasuk Anggaran Pembangunan Khusus sebesar Rp. 30 milyar.

## Pasal 3

Penggunaan pengeluaran Rp. 30 milyar untuk membiayai pembangunan nasional semesta berencana termaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.


## Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1961. PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1961. SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.


SUKARNO.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2015 tentang PENUGASAN (berlaku 23 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang
SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Amerika Serikat, pada tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2015, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Amerika Serikat, pada tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2015 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Menetapkan :
PERTAMA
:
KEDUA
: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, M.Rokib
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1962 tentang PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN INDONESIA DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1962 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan Undang- undang Perusahaan Indonesia dari anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1962 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
-
- a. Pasal 23 dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
- b. Undang-undang Perusahaan Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1927 No. 419) ;
- c. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia ;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
- Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia dan Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1962.
Pasal 1
Anggaran bagian-bagian perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang
Perusahaan Indonesia (U.P.I.) yakni ;
- -Bagian U.P.I. IV : Perusahaan Percetakan Negara ;
- -Bagian U.P.I. XVI : Jawatan Kereta Api;
- -Bagian U.P.I. XVII : Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1962 ditetapkan seperti dimuat dalam daftar-daftar
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Undangundang ini.

## Pasal 2.

Pembiayaan anggaran perusahaan-perusahaan berdasarkan Undangundang Perusahaan Indonesia tersebut dalam pasal 1 yang mengenai penanaman modal dilakukan oleh Bank Pembangunan Indonesia.

## Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 18 Juni 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD.ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 28
UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 30 Tahun 1950 tentang PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (berlaku 24 Juli 1950)
Pembukaan
Menimbang
- - bahwa perlu diadakan peraturan untuk menentukan penggantian kerugian bagi anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat;
- bahwa ada alasan untuk menyimpang dari usul Senat dan mempersamakan di dalam hal ini anggota-anggota Senat dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat;
- bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
Menimbang pula :
bahwa Senat tidak bersidang;
Mengingat
- Pasal-pasal 92, 123 ayat (4), 139 dan 140 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
Mengingat Pula
- Undang-undang No. 4 Tahun 1950 "Undang-undang tentang penggantian kerugian anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat" (Lembaran Negara 1950 No. 45);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA- ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
Pasal 1
Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang penggantian kerugian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (Lembaran Negara 1950 No. 45) berlaku bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggotaanggota Senat Republik Indonesia Serikat.
Pasal 2
Undang-undang darurat ini berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 1950. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1950.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SUKARNO.

Penandatangan: Oleh karena waktu tidak mengizinkan lagi untuk meninjau lebih jauh soal kedudukan Anggota-anggota Senat dan antara kedudukan Anggota-anggota Senat dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak ada perbedaan yang besar, lagipula mengingat bahwa ada maksud hendak menggabungkan Senat dengan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam Negara Kesatuan, maka sesuai dengan pendirian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan menyimpang dari usul Senat, diputuskan untuk melakukan peraturan penggantian kerugian Anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, termuat dalam Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No. 45), terhadap Anggota-anggota Senat.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLLK INDONESIA Nomor 35 Tahun 2014 tentang PENUGASAN (berlaku 1 September 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 ten tang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
September 2014 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air. Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 ten tang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja danJatau kenegaraan ke Singapura pada tanggaJ 2 September sampai dengan 4
KEDUA: ________________
2
KEDUA
Kcputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAM BANG YUDHOYONO