PERATURAN DAERAH PROVINSI RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a.
- bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan perlu ditinjau dan dicabut karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235).
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur bersama perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
10. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Biro adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi hukum.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundangundangan, dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG
Pasal 2
PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Daerah dan Wakil Pemerintah di Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG
Pasal 3
- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran undang-undang dan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.
- (4) Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara:
- a. mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
- c. meminta bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada Penyidik POLRI;
- d. mengirim berkas perkara hasil penyidikan Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengundang Penyidik POLRI menghadiri gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
- f. mengirimkan pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan untuk diteruskan ke Penuntut Umum;
- g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
- h. mengundang rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG
Pasal 4
- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan temuan langsung mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran undang-undang dan Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang secara tertulis untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya berkoordinasi dengan penyidik POLRI dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
- (1) PPNS Daerah disamping memeroleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan tunjangan/tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Besarnya uang tunjangan/tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memerhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian uang tunjangan/tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:
- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan pengaduan atau temuan langsung mengenai terjadinya pelanggaran atas undang-undang dan Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum Daerah;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
- 1) pemeriksaan tersangka;
- 2) penggeledahan;
- 3) penyitaan barang;
- 4) pemeriksaan saksi; dan
- 5) pemeriksaan tempat kejadian perkara.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui atasan Pejabat PPNS dan diketahui oleh Kepala SKPD/unit kerja masing-masing.
PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu Pengangkatan
BAB IV - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 7
- (1) PPNS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 8
- (1) Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS Daerah terdiri atas :
- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian PPNS.
Bagian Kedua Mutasi
BAB IV - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 9
- (1) Mutasi PPNS antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Mutasi PPNS antara kabupaten/kota dalam wilayah Daerah, ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi PPNS antar Provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan.
Bagian Ketiga
Pemberhentian
BAB IV - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 10
- (1) PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. dikenakan hukuman disiplin berat di bidang kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana ## BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAB IV - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 11
Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah terdiri atas :
- a. pendidikan dan pelatihan calon PPNS Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan dan kompetensi PPNS Daerah.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 12
Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan dan pelatihan PPNS.
IDENTITAS
Bagian Kesatu Kartu Tanda Pengenal
BAB VI - IDENTITAS
Pasal 13
- (1) PNS yang telah diangkat sebagai pejabat PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.
- (3) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang identitas PPNS.
- (4) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang dengan memuat:
- a. nama;
- b. nomor induk pegawai;
- c. nomor keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS Daerah;
- d. jabaran;
- e. masa berlaku; dan
- f. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 (dua kali tiga) centimeter dengan latar belakang berwarna merah.
- (5) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.
Bagian Kedua Pakaian dan Atribut
BAB VI - IDENTITAS
Pasal 14
- (1) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan atribut dan Pakaian Dinas PPNS Daerah.
- (2) Ketentuan tentang Pakaian Dinas dan Atribut PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
BAB VII - KODE ETIK
Pasal 15
- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB VIII PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI
BAB VII - KODE ETIK
Pasal 16
- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS Daerah yang telah memperoleh penetapan pengangkatan dari Menteri, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya masing-masing di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu Penegakan Peraturan Daerah
BAB IX - PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan masih berlaku, harus ditegakkan untuk menjamin daya laku dan penerapannya secara efektif.
- (2) Upaya penegakan efektivitas atas setiap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Satuan Polisi Pamong Praja.
Bagian Kedua Pelaksanaan Operasi
BAB IX - PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 18
- (1) Pengordinasian oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dalam rangka pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
- a. operasi yustisi; dan/atau
- b. operasi non yustisi.
- (3) Pelaksanaan operasi yustisi dan operasi non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan melibatkan masing-masing instansi, SKPD dan Unit Kerja terkait.
BAB IX - PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 19
- (1) Teknis pelaksanaan operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dilakukan oleh personil yang berkualifikasi PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS dari SKPD/Unit Kerja terkait secara teknis dan substansi Peraturan Daerah yang ditegakkan.
- (2) Teknis pelaksanaan operasi non yustisi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Teknis pelaksanaan operasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari aspek teknis yuridisnya melibatkan unsur Biro.
- (4) Tata cara pengordinasian dan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, serta ayat (3) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam rangka pengordinasian dan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Tim Pembina Dan Pengendali Operasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Ketiga
Peningkatan Kualitas Personil
BAB IX - PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Untuk meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan personil.
- (2) Pembinaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. kursus singkat;
- d. rapat koordinasi teknis; dan/atau
- e. bentuk lain sesuai perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Pembinaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau bersama Biro.
- (4) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan pada APBD setiap tahun.
Bagian Kesatu
Penyelidikan
BAB X - PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 21
- (1) Pejabat PPNS Daerah yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan undang-undang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pedoman operasional penyelidikan PPNS, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Bagian Kedua
Penyidikan
BAB X - PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 22
- (1) Pejabat PPNS Daerah yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan atas pelanggaran undang-undang sesuai dengan bidang tugasnya dan Peraturan Daerah.
- (2) Setiap pejabat PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari atasan Pejabat PPNS dan diketahui oleh Kepala SKPD, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (3) Petunjuk teknis tentang penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh pejabat PPNS Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan.
BAB X - PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 23
- (1) Untuk melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan Bentuk/Model Formulir Penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan.
- (2) Petunjuk teknis tentang Bentuk/Model Formulir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bentuk/Model Formulir Penyidikan.
BAB XI - PENGAWASAN
Pasal 24
- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS dilakukan pengawasan oleh Koordinator Pengawasan dari Kepolisian yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan gelar perkara;
- b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
- c. melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;
- d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
- e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.
PEMBINAAN
BAB XII - PEMBINAAN
Pasal 25
Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi:
- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.
BAB XII - PEMBINAAN
Pasal 26
- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan oleh Menteri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan oleh Gubernur bekerja sama dengan Instansi terkait.
BAB XII - PEMBINAAN
Pasal 27
- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan dan pelatihan; dan b. peningkatan kemampuan.
- (3) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui penyegaran, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar/ workshop bidang penyidikan.
PEMBIAYAAN
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 28
Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.
KETENTUAN SANKSI
BAB XIV - KETENTUAN SANKSI
Pasal 29
PPNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Makassar pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, A. MUALLIM. LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 2 ## BAB XV ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 30 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. ## Pasal 31 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun 1987 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Makassar pada tanggal

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI SELATAN, SYAHRUL YASIN LIMPO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2012
## TENTANG
## PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
## I. UMUM
Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
Untuk itu perlu adanya langkah-langkah yang jelas dalam mengantisipasi perkembangan hukum dan dinamika di era globalisasi sehingga kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.
Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya, perlu mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun 1987 Nomor 1 Seri D).
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana, termasuk Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan Penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas, karena berkas hasil penyidikan PPNS Daerah tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan melainkan harus melalui Penyidik POLRI. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas ``` Ayat (4) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan pejabat PPNS Daerah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Yang dimaksud dengan benda adalah yang diduga berhubungan dengan adanya tindak pidana. Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Huruf a Penyidikan oleh pejabat PPNS Daerah dilaksanakan setelah pejabat PPNS Daerah yang bersangkutan memeroleh Surat Perintah dari Kepala SKPD