PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor 6 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 31 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
SALINAN
Mengingat :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014;
2. 1.
3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp
1.329.956.797.030,44
- b. Belanja
Rp
1.326.351.108.689,80
- c. Pembiayaan
Surplus/Defisit
Rp
3.605.688.340,64
- Penerimaan
Rp
38.204.477.477,07
- Pengeluaran
Rp
10.603.958.638,80
Pembiayaan Netto
Rp
27.600.518.838,27
SILPA
Rp 31.206.207.178,91
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 87.580.269.655,56 dengan rincian sebagai berikut:
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 113.968.435.473,27 dengan rincian sebagai berikut:
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 4.818.041.361,20 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp.
1.417.537.066.686,00
- b. Realisasi
Rp. 1.329.956.797.030,44
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp.
87.580.269.655,56
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
Rp.
1.440.319.544.163,07
Realisasi
Rp. 1.326.351.108.689,80
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 113.968.435.473,27
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 26.388.165.817,71 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus/Defisit anggaran setelah Perubahan
(Rp.
22.782.477.477,07)
- b. Realisasi
Rp.
3.605.688.340,64
Selisih Lebih/(Kurang)
(Rp. 26.388.165.817,71)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 188.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp. 38.392.477.477,07
- b. Realisasi
Rp.
38.204.477.477,07
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp.
188.000.000,00
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 5.006.041.361,20 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp.
- 15.610.000.000,00
- b. Realisasi
Rp. 10.603.958.638,80
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp.
5.006.041.361,20
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
Rp.
22.782.477.477,07
Realisasi
Rp. 27.600.518.838,27
Selisih Lebih/(Kurang) (Rp.
4.818.041.361,20)
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e dengan Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp.
38.142.477.477,07
- b. Penggunaan SAL
Rp.
(38.142.477.477,07)
- c. SILPA
Rp.
31.206.207.178,91
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp.
31.206.207.178,91
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:
- a. Jumlah Aset
Rp. 2.010.110.524.686,59
- b. Jumlah Kewajiban
Rp.
5.090.876.388,21
- c. Jumlah Ekuitas
Rp.
2.005.019.648.298,38
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dengan Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2014 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp.
1.312.849.390.078,31
- b. Beban
Rp.
1.072.838.587.836,81
| c. | Surplus dari Operasional | Rp. 0,00 |
|------|-----------------------------------------------|------------------------|
| d. | Surplus/Desifit dari Kegiatan Non Operasional | Rp. 0,00 |
| e. | Surplus/Defisit Laporan Operasional | Rp. 240.010.802.241,50 |
Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dengan Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:
| a. | Saldo Kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2014 | Rp. | 35.648.146.540,07 |
|------|--------------------------------------------------|-------|----------------------|
| b. | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | Rp. | 419.819.300.062,44 |
| c. | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | Rp. | (431.403.904.719,00) |
| d. | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan | Rp. | (541.958.638,80) |
| e. | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | Rp. | 5.780.786.656,20 |
| f. | Kas di BUD | Rp. | 29.302.369.900,91 |
| g. | Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp. | 1.800.924.784,00 |
| h. | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. | 286.817.400,00 |
| i. | Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2014 | Rp. | 31.521.009.288,91 |
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f dengan Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:
- a. Ekuitas Awal
- b. Suplus/defisit LO
Rp.
1.734.733.652.723,17
Rp.
240.010.802.241,50
| c. | Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | Rp. | 30.275.193.733,71 |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| d. | Ekuitas Akhir | Rp. | 2.005.019.648.698,38 |
Pasal 9
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I :

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Lampiran I.1

:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2

:

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3

- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran I.4 :

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 :

Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 :

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.7

:

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.8

:

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9 :

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10

:

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

- b. Lampiran II

:

Neraca Per 31 Desember 2014;

- c. Lampiran III

:

Laporan Arus Kas Periode 31 Desember 2014;

- d. Lampiran IV

:

Laporan Operasional Periode 31 Desember 2014;

- e.

- Lampiran V :

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Periode 31 Desember 2014;

- f. Lampiran VI

:

Laporan Perubahan Ekuitas Periode 31 Desember 2014;

- g. Lampiran VII

:

Catatan Atas Laporan Keuangan

## Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 13

Walikota Pontianak menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Juli 2015

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

ttd MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT (6/2015)

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tk. I NIP. 19620811 198607 2 002