Unknown PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang - Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016, belum mengakomodir semua kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud .Pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
2
- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri 45/PRT/M/2007 Pekerjaan tentang Pembangunan Gedung Negara; Umum Pedoman Nomor Teknis
5
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomoi: 71 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 72).
MEMUTUSKAR :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAIIUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEKDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Menetapkan KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 3 0 DEC 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, SYAIFULLAB ~ BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TA.BUN 2016 NOMOR . 98 ## Pasal 11

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 3 0 DEC 2016

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, Lampiran

Penandatangan: Peraturan Bupati Situ°Q,WJQO Tanggal : 3 0 DEC lU 10 Nomor : 97 Tahun 2016. ## BABV ## STANDAR BIAVA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 | NO | URAIAN | SATUAN | TAHUN 2017 (Rp) | |--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. A. PENGGUNA | ANGGARAN | | | | 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 600.000 | | 2) | Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 700.000 | | 3) | Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 800.000 | | 4) | Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 900.000 | | 5) | Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 1.000.000 | | 6) | Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 1.100.000 | | 7) | Nilai pagu dana diatas Rp.10 M- 25 M | OB | 1.200.000 | | 8) | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 1.300.000 | | B. KUASA PENGGUNA | | | | | ANGGARAN | ANGGARAN | OB | 400.000 | | 1) 2) | Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 450.000 | | 3) | Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1M | OB | 525.000 | | 4) | Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 600.000 | | 5) | Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M | OB | 675.000 | | 6) | Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 750.000 | | 7) | Nilai pagu dana diatas Rp.1OM - 25 M | OB | 825.000 | | 8) | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 900.000 | | C. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN | (PPTK) | | | | 1) | Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 350.000 | | 2) | Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 400.000 | | 3) | Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 450.000 | | 4) | Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 475.000 | | 5) | Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M | OB | 500.000 | | 6) | Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 525.000 | | 7) | Nilai pagu dana diatas Rp.1OM- 25 M | OB | 550.000 | | 8) | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 575.000 | | D.BENDAHARAPENGELUARAN | | | | | | | OB | 350.000 | | 1) 2) | Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 375.000 | | 3) | Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 400.000 | | 4) | Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 425.000 | | 5) | Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M | OB | 450.000 | | 6) 7) | Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM Nilai pagu dana diatas Rp.1OM- 25 M | OB OB | 475.000 500.000 | | 8) | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 525.000 | | E. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU | | | | | 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 300.000 | | 2) | Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 325.000 | | 3) | Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 350.000 | | 4) | Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 375.000 | | 5) | Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 400.000 | | 6) | Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 425.000 | | 7) | Nilai pagu dana diatas Rp.1OM - 25 M | OB | 450.000 | | 8) | Nilai oaau dana diatas Ro. 25 M | OB | 475.000 | | F. Staf Pelaksana PPTK Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | F. Staf Pelaksana PPTK Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | F. Staf Pelaksana PPTK Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | |-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 1) | OB | 250.000 | | 2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 275.000 | | 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 300.000 | | 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 325.000 | | 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 350.000 | | 6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM 7) M | OB | 375.000 | | Nilai pagu dana diatas Rp.10 M- 25 | OB | 400.000 | | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | | | 8) | | 425.000 | | G. JURU BAYAR GAJI ( KHUSUS KEUANGAN GAJI) | | | | 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 250.000 | | 2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 275.000 | | 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 300.000 | | 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 325.000 | | 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M | OB | 350.000 | | 6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 375.000 | | 7) Nilai pagu dana diatas Rp.1OM- 25 M | OB | 400.000 | | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | | | | 8) | OB | 425.000 | | H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD | | | | 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 350.000 | | Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 375.000 | | 2) 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 400.000 | | 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 425.000 | | 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 475.000 | | 6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 525.000 | | 7) Nilai pagu dana diatas Rp.1OM- 25 M | OB | 575.000 | | 8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 625.000 | | I. PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN | | | | (PPPK)SKPD 1) Nilai pagu dana s/d | OB | 300.000 | | Rp.250 juta 2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 325.000 | | 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 350.000 | | M | OB | 375.000 | | 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 | | | | 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 400.000 | | 6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 425.000 | | 7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M- 25 M | OB | 450.000 | | 8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 475.000 | | J. BENDAHARA PENERIMAAN | | | | 1) Nilai pagu dana s/d Rp.100 | OB | 100.000 | | juta 2) Nilai pagu dana diatas Rp.100 Juta s/d Rp.250 juta | OB | 275.000 | | 3) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 300.000 | | 4) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 325.000 | | 5) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 350.000 | | 6) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 375.000 | | 7) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 400.000 | | 8) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M- 25 M | OB | | | 9) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | | 425.000 | | | OB | 450.000 | | K. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU | | | | 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 250.000 | | Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 275.000 | | 2) 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 300.000 | | 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 325.000 | | 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 350.000 | | 6) Nilai | OB | 375.000 | | pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM 7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M - 25 M | OB | 400.000 | | 8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 425.000 | |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016, diubah sebagai berikut:

1. Bab V Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Bab VI Perjalanan Dinas huruf A Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Luar Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Bab VII Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Pemerintah Daerah huruf D angka 3 Pelaksanaan Konstruksi huruf g diubah dan ditambah satu huruf baru yaitu huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut:
- g. Penyusunan Kontrak Kerja Konstruksi Pelaksanaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi maupun Pengawasan Konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk perubahannya.
- h. Tata cara Pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:
1. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tennasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari basil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
2. Pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi persyaratan:

7

- (a) merupakan bagian dari pekerjaan meskipun belum dilakukan uji fungsi (commisioning);
- (b) berada di lokasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/ atau perubahannya;
- (c) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
- (d) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk produsen;
- (e) disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
- (f) dilarang dipindahkan dari area lokasi yang ditetapkan sampai dengan waktu pemasangan dan/ atau dipindahtangankan kepada pihak manapun sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya; dan
- (g) Penyedia bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan.
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (g) dicantumkan dalam Kontrak dan/ atau perubahannya.
4. Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/ dirakit oleh Penyedia, persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (c) dan huruf (d) dapat digantikan dengan Surat Persetujuan dari PPK.
5. Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya diberikan untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
6. Bilamana diperlukan untuk perhitungan besamya persentase penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai dan akan dibayarkan secara bulanan/termin, PPK dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas.
7. Pembayaran pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan (fisik 100%) dilakukan setelah diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 3 0 DEC 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAB

~

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TA.BUN 2016 NOMOR . 98

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 3 0 DEC 2016

BUPATI SITUBONDO,


Lampiran

Peraturan Bupati Situ°Q,WJQO

Tanggal

:

3 0 DEC lU 10

Nomor

: 97 Tahun 2016.

## BABV

## STANDAR BIAVA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017

| NO | URAIAN | SATUAN | TAHUN 2017 (Rp) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. A. PENGGUNA | ANGGARAN | | |
| 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 600.000 |
| 2) | Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 700.000 |
| 3) | Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 800.000 |
| 4) | Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 900.000 |
| 5) | Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 1.000.000 |
| 6) | Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 1.100.000 |
| 7) | Nilai pagu dana diatas Rp.10 M- 25 M | OB | 1.200.000 |
| 8) | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 1.300.000 |
| B. KUASA PENGGUNA | | | |
| ANGGARAN | ANGGARAN | OB | 400.000 |
| 1) 2) | Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 450.000 |
| 3) | Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1M | OB | 525.000 |
| 4) | Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 600.000 |
| 5) | Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M | OB | 675.000 |
| 6) | Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 750.000 |
| 7) | Nilai pagu dana diatas Rp.1OM - 25 M | OB | 825.000 |
| 8) | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 900.000 |
| C. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN | (PPTK) | | |
| 1) | Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 350.000 |
| 2) | Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 400.000 |
| 3) | Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 450.000 |
| 4) | Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 475.000 |
| 5) | Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M | OB | 500.000 |
| 6) | Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 525.000 |
| 7) | Nilai pagu dana diatas Rp.1OM- 25 M | OB | 550.000 |
| 8) | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 575.000 |
| D.BENDAHARAPENGELUARAN | | | |
| | | OB | 350.000 |
| 1) 2) | Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 375.000 |
| 3) | Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 400.000 |
| 4) | Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 425.000 |
| 5) | Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M | OB | 450.000 |
| 6) 7) | Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM Nilai pagu dana diatas Rp.1OM- 25 M | OB OB | 475.000 500.000 |
| 8) | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 525.000 |
| E. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU | | | |
| 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 300.000 |
| 2) | Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 325.000 |
| 3) | Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 350.000 |
| 4) | Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 375.000 |
| 5) | Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 400.000 |
| 6) | Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 425.000 |
| 7) | Nilai pagu dana diatas Rp.1OM - 25 M | OB | 450.000 |
| 8) | Nilai oaau dana diatas Ro. 25 M | OB | 475.000 |

| F. Staf Pelaksana PPTK Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | F. Staf Pelaksana PPTK Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | F. Staf Pelaksana PPTK Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1) | OB | 250.000 |
| 2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 275.000 |
| 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 300.000 |
| 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 325.000 |
| 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 350.000 |
| 6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM 7) M | OB | 375.000 |
| Nilai pagu dana diatas Rp.10 M- 25 | OB | 400.000 |
| Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | |
| 8) | | 425.000 |
| G. JURU BAYAR GAJI ( KHUSUS KEUANGAN GAJI) | | |
| 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 250.000 |
| 2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 275.000 |
| 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 300.000 |
| 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 325.000 |
| 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M | OB | 350.000 |
| 6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 375.000 |
| 7) Nilai pagu dana diatas Rp.1OM- 25 M | OB | 400.000 |
| Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | | |
| 8) | OB | 425.000 |
| H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD | | |
| 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 350.000 |
| Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 375.000 |
| 2) 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 400.000 |
| 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 425.000 |
| 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 475.000 |
| 6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 525.000 |
| 7) Nilai pagu dana diatas Rp.1OM- 25 M | OB | 575.000 |
| 8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 625.000 |
| I. PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN | | |
| (PPPK)SKPD 1) Nilai pagu dana s/d | OB | 300.000 |
| Rp.250 juta 2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 325.000 |
| 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 350.000 |
| M | OB | 375.000 |
| 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 | | |
| 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 400.000 |
| 6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 425.000 |
| 7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M- 25 M | OB | 450.000 |
| 8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 475.000 |
| J. BENDAHARA PENERIMAAN | | |
| 1) Nilai pagu dana s/d Rp.100 | OB | 100.000 |
| juta 2) Nilai pagu dana diatas Rp.100 Juta s/d Rp.250 juta | OB | 275.000 |
| 3) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 300.000 |
| 4) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 325.000 |
| 5) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 350.000 |
| 6) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 375.000 |
| 7) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM | OB | 400.000 |
| 8) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M- 25 M | OB | |
| 9) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | | 425.000 |
| | OB | 450.000 |
| K. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU | | |
| 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta | OB | 250.000 |
| Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | 275.000 |
| 2) 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M | OB | 300.000 |
| 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB | 325.000 |
| 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M | OB | 350.000 |
| 6) Nilai | OB | 375.000 |
| pagu dana diatas Rp.5 M- 1OM 7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M - 25 M | OB | 400.000 |
| 8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 425.000 |
| Penjelasan : | | |
| - PPTK tidak diperkenankan mendapat honorarium khusus untuk | | |
| kegiatan: a. Penyediaan jasa surat-menyurat | | |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan | | |
| b. listrik c. Penyediaan jasa administrasi keuangan | | |

| 2. | d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan e. Penyediaan jasa administrasi I THL f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. - Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA/UPTD 1 orang. - Untuk honorarium penyelenggaraan diklat/seminar/loka karya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. - Untukjumlah Staf Pelaksana PPTK disesuaikan dengan beban kerja, maksimal 2 orang | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | A. HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA | A. HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA | A. HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA |
| | Untuk Pengadaan Barang/Jasa s/d Rp. 200.000.000,-dan Pengadaan Jasa Konsultansi s/d Rp.50.000.000,- | OB | 400.000 |
| | Pembantu Administrasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | | |
| | | OB | 250.000 |
| | 2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M | OB OB | 425.000 450.000 475.000 |
| | 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M | OB | |
| | 6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M- 1 OM | OB | 500.000 |
| | | OB | 525.000 |
| | | | 550.000 |
| | 7) Nilai pagu dana diatas Rp.1 O M- 25 M | OB | |
| | 8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M | OB | 575.000 |
| 3. | HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA | HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA | HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA |
| | A.KEPALA | OB | 1.000.000 |
| | B. SEKRETARIS | OB | 750.000 |
| | C. KELOMPOK KERJA | | |
| | • BIDANG KONTRUKSI DAN BARANG | | |
| | Nilai Pagu Pengadaan s/d 200 Juta - Ketua | OP | 425.000 |
| | - Sekretaris | OP | 400.000 |
| | - Anggota | OP | 375.000 |
| | Nilai Pagu Pengadaan diatas 200 Juta s/d 500 Juta | | |
| | Anggota Pengadaan diatas 500 Juta s/d 1 M | | |
| | - Ketua | OP | 625.000 |
| | - Sekretaris | OP | 600.000 |
| | - | OP | 575.000 |
| | - Anggota | | 675.000 |
| | Nilai Pagu - Ketua | OP | 725.000 |
| | - Sekretaris | OP | 700.000 |
| | 1 M s/d 2,5 M | OP | 825.000 |
| | Nilai Pagu Pengadaan diatas - Ketua - Sekretaris | OP OP | 800.000 |
| | - Anggota 5 M | OP | 775.000 |
| | Nilai Pagu Pengadaan diatas 2,5 M s/d - Ketua | OP | 925.000 |
| | - Sekretaris | OP OP | 900.000 |
| | - Anggota | | 875.000 |
| | OM | | |
| | Nilai Pagu Pengadaan diatas 5 M s/d 1 - Ketua | | |
| | - Sekretaris - Anggota | OP | 1.225.000 1.200.000 |
| | Nilai Pagu Pengadaan 10 M s/d 25 M | OP OP | |
| | | | 1.175.000 |
| | - Ketua - Sekretaris | OP OP OP | 1.475.000 1.450.000 1.425.000 |
| | - Anggota | | |

| • BIDANG KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA Nilai Pagu Pengadaan s/d 50 Juta | OP OP | 225.000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| - Ketua - Sekretaris | | 200.000 |
| - Anggota | OP | 175.000 |
| Nilai Pagu Pengadaan diatas 50 Juta s/d 100 Juta | OP | 425.000 |
| - Ketua - Sekretaris | OP | 400.000 |
| - Anggota | OP | 375.000 |
| Nilai Pagu Pengadaan diatas 100 Juta s/d 250 Juta | OP | 450.000 |
| - Ketua - Sekretaris | OP | 425.000 |
| - Anggota | OP | 400.000 |
| Nilai Pagu Pengadaan diatas 250 Juta s/d 500 Juta | OP | 550.000 |
| - Ketua - Sekretaris - Anggota | OP | 525.000 |
| Nilai Pagu | OP | 500.000 |
| Pengadaan diatas 500 Juta s/d 1M - Ketua | OP OP | 700.000 |
| - Sekretaris - Anggota Nilai Pagu Pengadaan diatas 1M 2,5 M - Ketua - Sekretaris | OP OP | 675.000 650.000 |
| - Anggota Nilai Pagu | OP | |
| s/d Pengadaan diatas 2,5 M | | 900.000 |
| s/d 5 M | | 875.000 850.000 |
| - Ketua | OP | |
| - Sekretaris | OP | 1.000.000 975.000 |
| - Anggota | OP | 950.000 |
| TIM 1)Ketua | OP | 700.000 |
| D. PENDUKUNG (Surveyor, Administrasi dan Verifikator) 2)Anggota Catalan: Bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo | OB OB | 500.000 |
| agar tidak menganggarkan Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa ada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD tersebut. HONORARIUM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK | | |
| (LPSE) A. Ketua B. Sekretaris C. Anggota | OB OB OB | 1.000.000 750.000 600.000 |
| HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA A. Pengadaan Barang / Jasa konstruksi dengan nilai Rp.5 juta s/d | | |
| Rp.100 juta atau Jasa Konsultansi Rp.5 juta s/d Rp.50 juta B. Pengadaan Barang I Jasa konstruksi dengan nilai Rp.100 juta s/d Rp.500 juta atau Jasa Konsultansi Rp.50 juta s/d Rp.200 juta C. Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dengan nilai Diatas | OP OP | 200.000 250.000 |
| Rp.500.000.000,- atau Jasa Konsultansi Diatas Rp.200.000.000,- | OP | 300.000 |
| HONORARIUM TIM/ PANITIA PELAKSANA KEGIATAN A. YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI 1) Pengarah | OB OB OB OB | 750.000 700.000 650.000 650.000 |
| 2) Penanggung Jawab Koordinator Ketua Wakil Ketua | OB | |
| 3) 4) | | |
| 5) 6) 7) | | |
| Anggota | OB | 600.000 |
| | OB | 550.000 400.000 |
| Sekretaris | | |
| 8) Pelaksana | OB | 300.000 |

| B. YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| KEPALASKPD 1) Pengarah | OB | 600.000 |
| 2) Penanggung Jawab | OB | 550.000 |
| 3) Koordinator | OB | 500.000 |
| 4) Ketua | OB | 450.000 |
| 5) Wakil Ketua | OB | 400.000 |
| 6) Sekretaris | OB | 350.000 |
| 7) Anggota | OB | |
| 8) Pelaksana | | 300.000 |
| | OB | 250.000 |
| C. YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN KPA | | |
| 1) Pengarah | OB | 400.000 |
| Penanggung Jawab | OB | 375.000 |
| 2) 3) Koordinator | OB | 350.000 |
| 4) Ketua | OB | 325.000 |
| 5) Wakil Ketua | OB | 300.000 |
| 6) Sekretaris | OB | 275.000 |
| 7) Anggota | OB | 250.000 |
| 8) Pelaksana | OB | 225.000 |
| D. Honorarium Penyusunan RKPD/RKPD Perubahan, RPJMD, dan | | |
| LKPJ/LKAMJ. E. Honorarium TAPD dalam Penyusunan KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, Parda APBD/PAPBD, Perbup APBD/PAPBD, LKPD, Parda Pertanggungjawaban APBD dan Perbup Penjabaran pelaksanaan APBD. F. Honorarium Penyusunan LAKIP Kabupaten, LPPD, RKA/DPA dan Asistensi Penyusunan Laporan SKPD/PPKD, Penyusunan Laporan Semester Pertama Prognosis Kabupaten | | |
| Penjabaran pelaksanaan Pertanggungjawaban Asistensi Keuangan dan | | |
| G. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah : - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bupati). - Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekda); - Bendahara Umum Daerah | | |
| H. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bupati); - Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) (Sekda); - Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah (Kepala BPPKAD); - Pengurus Barang Pengelola (Kepala Bidang Aset pada BPPKAD); - Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. I. Honorarium Komunitas | Umum | (BUD); Daerah (Kuasa |
| J. HONORARIUM TIM BAPERJAKAT | | |
| (Standarisasi honorarium pada huruf D,E,F,G, H dan I tersebut diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri) 1) Ketua | | |
| | | (Kominda) |
| | lntelijen | |
| | | Daerah |
| 3) Sekretaris (Bukan Anggota) | OB | 900.000 |
| L. STANDAR BIAVA PEMERIKSAAN INSPEKTORAT | | |
| A. Penanggungjawab : Rp.500.000 x 1 LHP | | |
| = Rp. 500.000 | LHP | 850.000 |
| B. Pengendali Mutu : Rp.350.000 x 1 | | |
| LHP | | |
| = Rp. 350.000 | | |
| K. HONORARIUM ADMIN WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN | OB | 300.000 |
| 2) Anggota | OB | 1.500.000 |
| | | 1.900.000 |
| | | OB |

| | dengan rnempertimbangkan beban kerja Nilai pagu pada kolorn 4 adalah batas maksimal. Kedudukan dalam Tim dapat dilakukan perubahan, pengurangan dan penambahan, apabila ada ketentuan khusus yang mengatur dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. Tim/Panitia yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Bupati adalah Kegiatan yang melibatkan personil lintas SKPD dan/atau instansi vertikal M. BATASAN JUMLAH HONORARIUM Batasan jumlah honorarium tim / panitia pelaksana kegiatan pada Bidang/ Bagian/ Sekretariat di SKPD : 1. Eselon II 2. Eselon Ill 3. Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional Catatan: - Pembatasan honorarium tidak termasuk honorarium pengelola keuangan daerah, pengelola barang milik daerah, PA, KPA, PPTK, Staf Pelaksana PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPHP, Pejabat Pengadaan Barang, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Penyimpan Barang, ULP, LPSE, TAPD, Tim Baperjakat, dan Tim BKPRD. - Honorarium atas kegiatan pada SKPD lainnya tetap diperkenankan dengan batasan jumlah honorarium maksimal tersebut diatas. KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / | OB OB OB | 5Keg 6Keg ?Keg |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | HONORARIUM DESEMINASI / FOCUS GROUP DISCUSSION / KEGIATAN SEJENIS : A. NARASUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA/ PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / PENYAJI / PEMBICARA : - Menteri / Pejabat Setingkat Menteri - Pejabat Eselon I dan yang disetarakan - Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus - Pejabat Eselon II - Pejabat Eselon Ill - Pejabat Eselon IV - PNS/Pejabat Fungsional sesuai dengan bidangnya B. INSTRUKTUR C. MODERATOR D. PEMBAWA ACARA E. PEMBACA DOA Catatan: Terhadap pemberian honorarium pada Point A (Pejabat Eselon l,11,111,IV, | OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ Org/Kali Org/Sesi/Materi Org/Kali Org/Kali | 1.500.000 1.250.000 1.000.000 900.000 700.000 500.000 250.000 250.000 250.000 200.000 150.000 |
| 8. | STANDAR BIAVA KONTRAK TENAGA MEDIS NON BLUD A. dr. Umum/ dr. Gigi B. dr. PPDS, tambahan biaya hidup, uang saku dan transport C. dr. Specialis D. Apoteker E. lnsentif dr. Specialis PNS | OB OB OB OB OB | 2.500.000 2.500.000 10.000.000 1.500.000 2.500.000 |
| 9 | HONORARIUM TENAGA KHUSUS AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Catatan : Pendidikan minimal S1 sesuai dengan kompetensinya | OB | 2.500.000 |
| 10 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Catatan : Pendidikan minimal D3 sesuai dengan kompetensinya | OB | 2.000.000 |
| | A. HONORARIUM OPERATOR TIK DAN TENAGA AKUNTANSI Catatan: | OB | 750.000 |
| 11 | Pendidikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya B. HONORARIUM TENAGA KHUSUS TIK PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Catatan: Pendidikan minimal S1 sesuai dengan kompetensinya | 08 | 2.500.000 |

| | C. HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG TIK PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Catatan: Pendidikan minimal SMASederajat (dengan Sertifikasi Khusus), D1, 02, 03 sesuai dengan kompetensinya | OB | 2.000.000 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 12 | HONORARIUM THU GTTYANG DITETAPKAN DENGAN SK BUPATI : A. Sarjana strata 1/04 B. Sarjana Muda / 03 C. SLTA/ Sederajat | OB OB OB | 1.250.000 1.000.000 750.000 |
| 13 | HONORARIUM TENAGA KHUSUS PADA: A. PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA KANTOR B. TAGANA C. PUSAT DATA D. KOTA SEHAT E. TENAGA PENDAMPING PROGRAM APP PROVINSI | OB OB OB OB OB | 500.000 600.000 600.000 750.000 1.500.000 |
| 14 | HONORARIUM GURU TIDAK TETAP Catatan : Yang datanya telah verifikasi oleh Tim Pendataan dan verifikasi tenaga honorer K2 Pemerintah Kabupaten Situbondo. | 08 | 500.000 |
| 15 | HONORARIUM TENAGA KEPENDIDIKAN Catatan : Yang datanya telah verifikasi oleh Tim Pendataan dan verifikasi tenaga honorer K2 Pemerintah Kabupaten Situbondo. | 08 | 400.000 |
| 16 | HONORARIUM SATGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA( PUSDALOPS PB ) | 08 | 600.000 |
| 17 | HONORARIUM TENAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 08 | 500.000 |
| 18 | HONORARIUM TENAGA KEPROTOKOLAN | 08 | 500.000 |
| 19 | TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR A. Tarif Uang Lembur 1) Golongan I/ Non PNS 2) Golongan II 3) Golongan Ill 4) Golongan IV B. Uang Makan Lembur Catatan: A. Uang Makan Lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang - kurangnya 2 (dua) jam. B. 8atasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat betas) jam dalam seminggu. C. Pada hari libur kerja Tarif Uang Lembur dihitung 200 % dari Tarif Uang Lembur pada hari kerja. D. Uang makan lembur dimasukkan dalam rekening uang lembur diberikan | OJ OJ OJ OJ Orang | 6.000 7.500 9.000 11.000 15.000 |
| 20 | dalam bentuk uana. HONORARIUM PENGELOLA BARANG A. Pengguna Barang; B. Kuasa Pengguna Barang; C. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah; D. Pengurus Barang Pengguna; | OB OB | 500.000 450.000 425.000 400.000 |
| 21 | E. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; F. Pengurus Barana Pengauna HONORARIUM BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) A. Pengarah B. Ketua C. Sekretaris D. Anggota | OB OB OB OB OB OB OB OB | 350.000 325.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.000.000 |

| | SEKRETARIAT BKPRD A. Ketua | OB OB | 2.250.000 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | B. Sekretaris | | 2.000.000 |
| | C. Pelaksana | OB | 1.500.000 |
| 22 | HONORARIUM PENVUSUNAN NASKAH / PELAJARAN / MATERI / KEGIATAN / MAKALAH SEBAGAI HAND OUT PENGAJAR | Naskah | 75.000 |
| 23 | HONORARIUM PENGAWAS DAN PEMERIKSA HASIL UJIAN A. Setingkat Pendidikan Dasar 1. Penyusunan/Pembuatan Naskah 2. Pemeriksaan Hasil Ujian 3. Pengawas Ujian | | 750 150.000 |
| 24 25 | C. Setingkat Pendidikan Tinggi 1. Penyusunan/Pembuatan Naskah 2. Pemeriksaan Hasil Ujian 3. Pengawas Ujian D. Untuk Diklat PNS 1. Penyusun /Pembuatan Naskah 2. Pemeriksa/Pengawas BIAVA HIDANGAN VIP A. Prasmanan B. Nasi Kotak | orang kotak orang kotak paket OH | 45.000 20.000 12.500 9.000 250.000 50.000 |
| | BIAVA HIDANGAN RAPAT A. Prasmanan B. Nasi Kotak C. Kue - kue Prasmanan D. Kue - kue Kotak E. Nasi Tumpeng/ 10 orang | Nskh/pljm Siswa/mt.ujian | 75.000 200.000 |
| | B. Setingkat Pendidikan Menengah 1. Penyusunan/Pembuatan Naskah 2. Pemeriksaan Hasil 3. Pengawas Ujian | OH Nskh/pljm Siswa/mt.ujian OH | 100.000 750 200.000 190.000 1.500 |
| | | Nskh/pljm Siswa/mt.ujian OH Maten Org/materi | 75.000 6.000 |
| | Ujian | | |
| | 1) Menginap • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua • Anggota DPRD 2) Tidak Menginap • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua • Anggota DPRD B. BIAVA PENGINAPAN | OH | 70.000 |
| 26 | BELANJA PELATIHAN, PENDIDIKAN, KURSUS PENATARAN A. BIAVA KONSUMSI, DPRD | OH | Tarif |
| 27 | | OH OH | |
| | DAN | | |
| | / SOSIALISASI | | |
| | BIMTEK | | |
| | DPRD | | 150.000 100.000 |
| | • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD • Anggota DPRD | | |
| | | | 100.000 |
| | C. UANGSAKU | | berlaku |
| | | OH | yang |
| | | | Sesuai |
| | BANTUAN TRANSPORT PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN / 1) Dalam Propinsi Jawa Timur • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD | orang kotak orang | 60.000 25.000 15.000 |
| | C. Kue - kue Prasmanan D. Kue - kue Kotak E. Nasi Tumpeng/ 10 orang | kotak paket | 12.500 300.000 |
| | | | 100.000 75.000 |
| | | OH | |
| | • Anggota DPRD | | |

| 2) Luar Propinsi Jawa Timur • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua □PRO | OH | 115.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| • Anggota □PRO | OH | 90.000 |
| BIAVA KONSUMSI PESERTA | | |
| 1)Menginap • Pejabat | OH | 100.000 |
| Eselon II • Pejabat Eselon 111 | OH | 90.000 |
| • Pejabat Eselon IV | OH | 80.000 |
| • Staf | OH | 75.000 |
| 2) Tidak Menginap | | |
| • Pejabat Eselon 11 | OH | 60.000 |
| • Pejabat Eselon Ill | OH | 50.000 |
| • Pejabat Eselon IV | OH | 50.000 |
| • Staf | OH | 50.000 |
| UANG SAKU PESERTA | | |
| E. 1) Dalam Propinsi Jawa Timur | | |
| • Pejabat Eselon II | OH | 75.000 |
| • Pejabat Eselon Ill | OH | 60.000 |
| • Pejabat Eselon IV | OH | 55.000 |
| • Staf | OH | 50.000 |
| 2) Luar Propinsi Jawa Timur | | |
| • Pejabat Eselon II | OH | 150.000 |
| • Pejabat Eselon Ill | OH | 125.000 |
| • Pejabat Eselon IV | OH | 100.000 |
| • Stat | OH | 85.000 |
| Catatan: | | |
| - Pelaksanaan pendidikan/kursus/penataran di luar Jatim maksimal 3 {tiga) bulan {90) hari | | |
| - Uang saku peserta diklat/kursus penataran bagi peserta Non PNS diberikan maksimal setara uang saku staf PNS dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang ada & efisiensi | | |
| penggunaan dana - Biaya penginapan narasumber disesuaikan dengan tarif tempat bermalam di Kabupaten Situbondo. | | |
| - OB : Orang Bulan Paket | | |
| - OP : Orang - : Orang Hari | | |
| OH | | |
| - OKeg : Orang Kegiatan | | |
| - OJ : Orang Jam | | |
| Org/JP : Orang Jam Pelajaran | | |
| F. BANTUAN TRANSPORT BAGI NARA SUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / INSTRUKTUR / PENYAJI / PEMBICARA. | | |
| 1) Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo | | |
| | Org/perjalanan | 100.000 |
| 2) Luar Wilayah Kabupaten Situbondo | | |
| - Perjalanan 60 -100 Km. | Org/perjalanan | 250.000 |
| - Perjalanan 101 - 200 Km. | Org/perjalanan | 300.000 |
| - Perjalanan 201 - 500 Km. - Perjalanan lebih dari 500 Km. | Org/perjalanan Org/perjalanan | 600.000 800.000 |
| SATUAN BIAVA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN DALAM NEGERI | | |
| PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR | M2/Tahun | 60.000 |
| STANDAR PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN A. SERTA | | |
| PERBAIKAN BERAT: TURUN MESIN KELENGKAPAN MOBIL DAN BODY : | | |
| 1. Bupati, Wakil Bupati ( Pejabat Negara) | /TH | 25.000.000 |
| 2. Ketua □PRO 3. Wakil Ketua DPRD / Sekretaris Daerah | | 20.000.000 16.000.000 |

| | 4. Eselon 11.b 5. Eselon Ill dan Kendaraan Operasional 6. Sepeda Motor B. PEMELIHARAAN SEDANG : SERVICE, GANTI OLI, VET,DLL ( SEKALI SERVICE ) 1. Bupati, Wakil Bupati ( Pejabat Negara) 2. Ketua DPRD, 3. Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah 4. Eselon 11.b 5. Eselon Ill dan Kendaraan Operasional 6. Sepeda Motor C. PERBAIKAN KENDARAAN YANG DI SEBABKAN KECELAKAAN DALAM MENJALANKAN TUGAS D. PENGURUSANSURAT-SURATKENDARAAN(STNKB) PER TAHUN UNTUK SEMUA JENIS KENDARAAN. APABILA TERJADI KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN DENDA DITANGGUNG OLEH PEMAKAI. | | 12.500.000 10.000.000 1.500.000 1.000.000 800.000 640.000 500.000 400.000 150.000 Sesuai kebutuhan Rill Sesuai ketentuan yang berlaku |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------