Unknown PEMERINTAH KOTA TOMOHON SURAT PERINTAH TUGAS Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembenlukan Kabupaten Minahasa Selatan dan l&lt;ola Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4273}; 3. Undang-undang Nomor 17 T ahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia, Nomor 42e6); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 \entang Pernoendaharaan 1'-Jegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanqan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200'1 tent.ang Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437) sebaqairnana telah diubah beberapa kali, lerakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tanun 2008 \&lt;:.:n\.:in~ Pcrubanan Kedua A\as UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '1'184}; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tenlang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Daorah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nemer 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALU&lt;OTA TOMOHON NOMOR 6 TAHUN 2011
TENT ANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
OENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
WALlIKOTA TOMOHON,
- a. bahwa dalam upaya meningkalkan penyelcnggaraan tugas-lugas pemerinlahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta lertib administrasi pengelolaan keuanqan daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kera Tomohon,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebacatmana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walik?la;
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tamabahan t.ornoaran Nc9uro Rcpublik Nomor 3851 };
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembenlukan Kabupaten Minahasa Selatan dan l&lt;ola Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4273};
3. Undang-undang Nomor 17 T ahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia, Nomor 42e6);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 \entang Pernoendaharaan 1'-Jegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanqan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200'1 tent.ang Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437) sebaqairnana telah diubah beberapa kali, lerakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tanun 2008 \&lt;:.:n\.:in~ Pcrubanan Kedua A\as UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '1'184};
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tenlang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Daorah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nemer 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadl Kewenangan Pemerintah Kota Tomohon;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
Pasal 1
1. Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud : Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota T omohon;
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Tomohon serta Pejabat Negara lainnya;
4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangl&lt;at atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersif at teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
5. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungari Pemerintah Kota Tomohon;
6. Perjalanan Dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentlngan negara atas perintah pejabat yang berwenang;
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalan dinas;
8. Tempat kedudukan adalah tempatlkota dimana Dinas/ Sadan/Kantor/Unit Kerja/Program/Kegiatan berada;
Pasal 2
Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan Daerah apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serla dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya sehemat mungkin.
Pasal 3
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan P·egawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perinlah dari pejabat yang berwenang.
Pasal 4
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 3 di atas, yaitu :
- 1) Bagi Walikota dan Wakil Walikota, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Walikota, atau dalam hal Walikota berhalangan ditandatangani oleh Wakll Walikota dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat dilandalangani oleh Sekretaris Oaerah atau Asisten Sekretaris Daerah alas nama Walikota Tomohon.
- 2) Bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Oaerah Pemerintah Kota Tomohon, Surat Penntah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Walikota, atau dalam hal Wahkota berhalangan ditandatangani oleh Wakil Walikota dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah atau Asisten Sekretaris Daerah alas nama Walikota Tomohon.
- 3) Bagi Pejabat Eselon Ill dan IV d1 lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kola Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Omas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, atau dalam hal pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan atas nama Wahkota T omohon.
- 4) Bagi Pejabat Eselon II pada Dinas/Badan/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda\angani oleh Sekretaris Oaerah l&lt;ota Tomohon, atau dalam hal pejabat tersebut berhalangan dilandatangani oleh Asisten Sekrelaris Daerah alas nama Walikota Tomohon dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
- 5) Bagi Pejabat Eselon Ill dalam hal ini Carnal, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandalangani oleh Sekretaris Daerah Kota T omohon. a tau dalam hal pejabat terse but berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPO) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
- 6) Bagi Pejabat Eselon Ill dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang berada pada Dinas/Badan/Kantor/Untit Kerja, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Oinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
- 7) Bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kola Tomohon yang berada pada Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oteh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
Pasa15
Bagi Pegawai Negeri Sipil non eselon dimungkinkan melakukan perjalanan dinas atas izin pejabat yang berwenang.
Pasal 6
- i) Besamya Saluan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Fasilitas Transport Perjalanan Oinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan II per.aturan ini.
- 2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 ), terdiri dari :
- a. Biaya penginapan;
- b. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport local.
- 3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Eselon IIA dan Pejabat Negara lainnya;
- b. Tingkat 8 untuk Pejabat Eselon 118 dan Pejabat Negara lainnya;
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon Ill/ Gol. IV;
- d. Tingkat O untuk Pejabat Eselon IV I Gol. Ill;
- e. Tingkat E untuk PNS Gol. II dan I.
- 4) Biaya Perjalanan Oinas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Biaya Penginapan dan Uang Harian, sebagaimana tercantum pada lampiran I;
- b. Fasilitas Transport,sebagaimana tercantum pada lampiran II.
- 5) Biaya Penginapan dan Uang Harian dibayarkan secara Jumpsum sesuai dengan jumlah harian (tanggal tiba berangkat) dalam tiket perjalanan dan udak melalui jumlah hari dalam Sµrat Perintah Tugas (SPT}, serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD}, kecuali Perjatanan Dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (force major}.

## Pasal 7

- (1} Biaya tiket Perjalanan Oinas (angkutan darat, laut dan udara) pelaksanaanya dibayar seluruhnya sesuai yang tercanlum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax } atau pass masuk lainnya.
- (2) Biaya angkutan (darat, taut, dan udara) merupakan tarif perjatanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan Bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu} kali perjalanan sebesar Rp 200.0006'/ kecualr untuk perjalanan dinas dibawah 6 (enam) jam.
- (3) Biaya angkutan Perjalan Dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayarkan secara Jumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran Ill.

## Pasal8

Kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II diberikan uang Representasi per hari masing-masing sebesar Rp. 200.000.

## Pasal9

- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan Perjalan Dinas wajib menyampaikan Ookumen Pertanggungjawaban Biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas terdiri dari; Surat Perintah Tugas (SPT), Sura\ Perintah Perjalanan Dinas {SPPD) rampung, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP}, tiket {pesawal udara, kapal laul, bus dan kereta api), bukli naik pesawat (boarding pass), serta bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airporttax) atau pass masuk lainnya.
- (3) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada pejabal yang berwenang.

## Pasal10

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas tertentu;
- (2) Walikota selaku pemegang kekuasaan pegelolaan keuangan daerah dapat menetapkan lain dengan pertimbangan tertentu.

## Pasal 11

- (1) Ketentuan Perjalanan Dinas dalam peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandalangani oleh pejabal yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 4.

## Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawa, Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Oalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perinlah Perjalan Dinas (SPPD) adalah pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- (3) Besarnya Saluan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 13

- ( 1) Perjalanan Dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat yang baru bagi Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas pindah alas dasar permohonan sendiri tidak diberil&lt;an Biaya Perjalan Dinas.

## Pasal 14

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama

## Pasal 15

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, sementara Biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan. Maka Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

## Pasal 16

Datam hat jumlah han peqalanan dinas temyata kurang dari jumlah hari dan ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali Kelebihan Uang Harian dan Biaya Penginapan yang telah diterimanya.

## Pasal 17

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP) di lingkungan Pemerintah Kata T omohon sebagaimana tercantum dalam lampiran IV V dan VI Peraturan ini. 1

Pasal18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.


Ditetapkan di Tomohon pada tanggal l't~ Maret 2011

Pit.

TA TOMOHON

WALIKOTA,

~

»&gt;:

JIMMY F. EMAN

Diundangkan di Tomohon padatanggal 15 Maret 2011

Pit. SEKRET ARIS DAE RAH


Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019

SERITA OAFRAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011NOMOR 6

-c o a:: &lt;( ::&gt; ...J w :::.:: z &lt;( 0 ~ &lt;( o w z I-&lt;( OJ &lt;( ..., w a, o &lt;( OJ (f) ~ 0 a. Cl) z &lt;( a:: 1-(/) &lt;( 1::i (/) &lt;( u,

| <( >- z z 3 | c co co iii >, c Q) ~ 'co ::, (/) (1) Cl) | c co (0 iii >, c Q) :::.:: 'ni ::, (/) (1) Cl) | c co (0 iii >, c Q) ~ 'ni ::, Cl) Q) Cl) | c co co iii >, c Q) ~ ·co ::, Cl) (1) Cl) | c co (0 iii >, c Q) ~ 'ni ::, Cl) (1) Cl) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - 0:: (f) <( ;5 <( Cl) a:: I- ::, 0 w OJ a:: a.. (f) ~ z <( a:: | ... :;:. ::, ~ (1) Cl) ~ ~ co 'in Q) a. Cl) | !€: :5 ~ (1) (/) ~ w | !t:: :5 ~ Q) Cl) ,:,i: w | ... ~ ~ (1) (/) ..:.:: w | ~ :5 ..:.:: (1) Cl) ..:.:: w |
| I- <( 0 I- 0 ::, ~ <( -' ...J < a.. ~ | <( - Cl) co Q) ~ -- a.. > | <( - - (/) co Q) ~ | <( - - Cl) ('O Q) ~ | <( - - (/) co Q) ~ | <( - - Cl) (0 Q) ~ |
| I- < <( 3: a:: << (f) 0 w :J a.. | Cl) ·c (/) iii | ·e 0 c 0 ~ w | ·e 0 c 0 ..:.:: w | .E 0 c 0 ~ w | ·e 0 c 0 ..:.:: w |
| z I- <( ~ z (/) (!)j~ z <( - - ci O I- w a. | <( | 00 | o | 0 | w |
| z <( o z 0 ...J 0 o | - co ..0 C'O 'a, a.. -- s c 0 Q) ~ Cl) c WC -·- C'O ..!!! - co ~ ·~ co Q) ~z :.2 co ~ ro - 0 ~ ~ | co >, c c ~ (0 ... (0 g> z - <ti .D <ti 'a, a.. -- 00 - - c 0 Q) Cl) w | > c co 0) c 0 0 o -- - - - c 0 Q) (/) w | - - - c co 0) c 0 0 o -- :! c 0 Q) Cl) w | ~ ~ c 0 ~ co 0) co c ~ c <ti "O - - - c <ti 0) c 0 0 o Cl) z o, |
| 0 z | ,- | N | (") | v | II) |


~ ,..., 0 C\J +&gt; c: Ci) o S.. s: C;l ~:i: ~I!\ 'o r-l c:11) 11) .Y. O&gt; O&gt; O&gt; c: c cos -0 co § 'O ·-11) 0 0..

:J: ~ w &lt;( 0 Cl) ~ &lt;( tu a:: ~ w (I) ~ a..

n:

en

~00

&lt;(

&lt; ...

:c:::, ...

&lt;I&gt;\_~~

0)

-

&lt;(

0..

5

:E ~

0 ...

&lt;( ...

..J:::,

II)

...

0&lt;(~

ex: - zzn

&lt;(

(0

.~"':

CD en f w


0

a.

Z

z 0 :c 0 ~ 0 1-\0 ~ oa:: ~~ ::c O ~~ Wr-l &lt;(Q 0(\J ~z \_::, a:: ::c W&lt;( CD ...

## { =

ci: w e w z ~ &lt; ..J &lt; 0 V) -c z 0 ~ z &lt; cl ..., 0:: w Cl. z &lt; ~ -c :c (.!) z &lt; ::, z &lt; 0 z &lt; a. -c z &lt;3 z w Cl. &lt; &gt;-s CD z &lt; ::, ~ so

| 0 0 0 ci 0 ... | 0 0 0 ci 0 ... |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0 0 0 vi N ... | 0 0 0 vi N ... |
| 0 0 0 g ... | 0 0 0 g ... |
| §§§§§§ ggs;i~g~ ~coio..,.M..- ..- 0 0 0 ci 0 N | §§§§§§ ggs;i~g~ ~coio..,.M..- ..- 0 0 0 ci 0 N |
| §§§§§§ ioggggg ~~(011),q-..- ... 0 0 0 0 Ill N | §§§§§§ ioggggg ~~(011),q-..- ... 0 0 0 0 Ill N |


:c ~ w &lt; 0 (/) ii: &lt; tii 0:: ~ UJ (/) .J a: 5 4


1 HH

:E &lt; -, CD a:: &lt; 0 e z ~ :::&gt; ~ Cl) &lt; z 0 z &lt; z :s &lt; -, a:: w a. la:: 0 a.. Cl) z ~ I-

| z 3 ' 0 - 0 CJ) 0 ~ U") ... a:: 0 ci. a.. a:: CJ) z | I 8 0 0 'If ci. a:: | ' 0 0 q 0 (") ci. a:: | I 0 0 q 0 N ci. a:: | I 0 0 0 U") '<:r ci. a:: | I 0 0 q 0 <O ci a:: | ' 6 0 0 U") ,-.. ci a:: |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| i ' <( 0 Q 0 z ~ w ,-.. ~ ('I') z ~ ci a:: ~ | I 6 0 q 0 0 ,... ci. a:: | ' 6 0 0 I() ,... ci a:: | I 6 0 ~ N I() ci a:: | ' 6 0 'i) N ... ... ci. a:: | I 6 0 0 II') N ... ci a:: | I 6 0 0 0 'i) .,... ci. a:: |
| CD ! z 0 0 ~ :r: 0 ~ 0 I- ~ 0 ~ | <( CJ) ~ ~ - ~ cri ~ | 0 Q ~ ~ ~ 0 ~ | ~ ~ ::> -c CJ) ~ -c z ~ CD ~ | o z ::> I- CD ~ 0 ~ | z s ~ w CJ) <( CJ) ~ <( z ~ CD s | ~ -c o o z w I- <( CJ) ~ <( z ~ cri ~ |

&lt;

::;


0

t-1

0

M

C\J

+&gt;

c

II)

s:

...

II)

{=.

gz l.f\

:s,...

c-

.:it!

ro ro

0) 0)

0)

c c

"O

ro g

(0

·-

§ -0

O

ro a.

::c ~ w &lt; 0 "' a: &lt; ljj a:: ~ w "' .J a:

Q. O&gt; &lt; &lt; ... :Ee o x-:&gt; ... (I)\_ :le g -&lt;co 5~~ Q. &lt; ... c ... II) ..J :::&gt; ... O&lt;~ ZZM 0:: -CD &lt;men · ::E ~ e w a. CQ.Z

z 0 :r: 0 ~ 0 I\.0 ~ O a:: ~~ z o ~z wrl &lt;M a~ ~z -::::&gt; a:: ::c ~~

,.

Diundangkan di Tomohon pada tanggal 15 Maret 2oll

Pit. SEKRET ARIS DAERAH


Dra.ARNOLDPOLI,SH,MA~

PEMBINA UT AMA MUDA

NIP.196308151988031

019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON

TAHUll(?.0~1hJOMOR

6

LAMPIRAN IV

: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR

: 6

TAHUN 2011

TANGGAL :

u;

MARET 2011

## DINAS I SADAN I KANTOR I UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

## SURAT PERINTAH TUGAS

## Nomor:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm

## MENUGASKAN:

Ke pad a

'Nama

.NIP

Jabatan

Untuk

Lamanya

Pembabanan Siaya

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm.

Ditetapkan di Tomohon pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG

~ PANGKAT NIP.


Diundangkan di Tomohon

pada langgal

l~ Maret

2011

PIL SEKRETARIS DAERAH


Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP. PEMBINA UT AMA MUOA NIP. 196308151988031 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON

TAHUN2011.NOMOR

6

LAMPIRAN V

: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR

:

6

TAHUN 2011

TANGGAL: lly MARET 2011

DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJAIPROYEK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON Lembarke Koda No Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN OINAS

(SPPD)

| 1. | PEJABAT YANG BERWENANG YANG MEMBERI PERI NTAH | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2 | NAMAINIP PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN | |
| 3 | a. PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG GAJI b. JABATAN/INSTANSI c. TINGKAT MENURUT PERATURAN PERJALANAN OINAS | |
| 4 | MAKSUO PERJALANAN OINAS | |
| 5 | ALAT ANGKUT YANG DIGUNAKAN | |
| 6 | a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN | |
| 7 | a. LAMA PERJALANAN DINAS b. TANGGALBERANGKAT c. TANGGAL HARUS KEMBALlfTIBA DI TEMPAT BARU*) | |
| 8 | PENGIKUT NAMA 1. .. 2. .. | UMUR HUBUNGAN KELUARGAIKET |
| 9 | PEMBEBANAN ANGGARAN a. INST ANSI b. KODE REKENING/MMATA ANGGARAN | a. b. |

- ·) coret yang tldak oettu

Ditetapkan di Tomohon

pada tanggal

:

·

· ·

.:-:..-

I

•

-

I

PEJABA T YANG BE RWE NANG

NAMA PANGKAT NIP.

Dilelapkan di Tomohon pada langgal \i.{ t./\ar~t. l011

Pit.

TATOMOHON


,.


Olundangkan

di Tomohon

pada tanggal

15

Maret

2011

Pit SEKRETARIS

DAERAH

Ors. ARNOLD POU, SH, MAP. PEMBINA UT AMA MUDA

NIP.19630815

198803 1 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUl'eOllNOMOR 6

LAMPIRAN VI

: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR

:

6

TAHUN 2011

TANGGAL :

li~ MARET 2011

## SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN NOMOR:

Yang bertandatangan dibawah inf

Nam a

NIP

Jabatan

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengn

SPT Nomor

SPPD

tanggal

tanggal

Jumlah Dana

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas disampalkan ketentuan yang berlaku untuk keperluan adminlstrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

.

Manado, .. Yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

NIP

.

Ditetapkan di Tomohon pada tanggal

Pit

TATOMOHON

,,. ... ,, • .,.,.ALJKOT A,