PERATURAN BUPATI RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang PERPAN3ANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN Dl KABUPATEN NIASSELATAN (berlaku 7 Mei 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
BERITA DAERAH KABUPATEN NIASSELATAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR07TAHUN 2011
TENTANG
PERPAN3ANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN Dl KABUPATEN NIASSELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan Pengakuan, Penentuan Status Pribadi dan Status Hukum pada setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;
- b. bahwa dalam masa transisi berlakunya Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya berkaitan dengan pengaturan pencatatan kelahiran telah diterbitkan Kebijakan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 dan Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Perpanjangan Masaberlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Nias Selatan.
4. :1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. 2 . Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
SERI: E
:
,
:
:
!
i
!
:
- .3
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
•
i
!
!
!
|
j
|
!
;
i
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 -205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
19. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN NIAS SELATAN. !
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah ada | ah Wilayah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Penduduk adalah WargaNegara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Nias Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan adalah Instansi pelaksana sebagai Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam Urusan Administrasi Kependudukan.
6. ^ 6. Data Kependudukan adalah Data Perseorangan dan/atau Data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Menetapkan
I
i
•
!
:
7. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
BABII
PENCATATAN SIPIL
Pasal 2
- (1) Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan) ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hariisejak kelahiran.
- (2)
Pasal 3
- (1) Pencatatan Kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.
BABIII
PENCATATAN KELAHIRAN YANGMELAMPAUI BATAS WAKTU
Pasal 4
- (1) PelaporaniKelahiran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran dikenai sanksi Administrasi berupa dehda paling banyak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan Pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun dikenai sanksi Administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapanIPengadilan Negeri .
DISPENSASI
BAB IV - DISPENSASI
Pasal 5
- (1) Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status Hukum, yakni : anak pasangan Suami Istri dari perkawinan yang sah, Anak seorang Ibu, Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
V~ (2)
|
- Dispensasi: Pelayanan akta Kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.
c
|
Dispensasi pelayanan akta kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat yang lahir sebelum berlakunya Undangj ^Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
BAB IV - DISPENSASI
Pasal 7
|
|
Pemberiakuan Perpanjangan Masa Dispensasi Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Nias Selatan hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2011.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Pasal 8
Peraturan Bupati ini berlaku sejaktanggal diundangkan .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkaii Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Teluk Dalam padatanggal, 7 Mei 2011 BUPATI NIAS SELATAN, IDEALISMAN DACHI

Penetapan: Diundangkan di Teluk Dalam padatanggal 91Mei 2011

Penandatangan: SEKRETARISDAERAH KABUPATEN Nl|AS SELATAN, ttd SOLISTIS P.0 DACHI !BERITA DAERAH KABUPATEN NIASSELATAN TAHUN 2011 NOMOR 07

Distribusi: SALINANHjflSESUAI DENGANASLINYA KABAG HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN - FIRMANIGIAWA ,SH PENATATk. I NIP. 19720222 200112 1 004