PERATURAN BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN  NIAS SELATAN Nomor 01 Tahun 2012 tentang PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH (berlaku 3 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengihgat
/
:
BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG
PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pendidikan yang bermutu · bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan diperlukan langkah-langkah pemerataan, dan peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menyebarluaskan tenaga Pendidik diseluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa tenaga . Pendidik yang ada saat ini belum marnpu memberikan pelayanan Pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan;
- , · c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik tersebut dirasa perlu untuk mengangkat Guru Bantu Daerah (GBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penganckatan Guru Bantu Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumalera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia . Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2005 nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
SERI: E
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang r Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nias Selatan Nomor 5 tentang pembebasan biaya pendidikan;
12. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan ;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokck dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan;
19. Peraturan Buptiii Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
MEMUTUSKAN :
TENTANG ;
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nias Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
6. Guru Bantu Daerah (GBD) adalah Guru yang bukan pegawai negeri, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan sebagai Guru dalam rangka pelaksanaan program pemerintah yang telah mengikuti program pendidikan Guru dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
7. Peserta didik adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan pendidikan;
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
Guru Bantu Daerah adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
SARANA PENDIDIKAN
BAB III - SARANA PENDIDIKAN
Pasal 3
Sarana Pendidikan sebagai tempat penugasan Guru Bantu Daerah Pegawai Daerah di Sekolah :
- b. sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) se Kabupaten Nias Selatan
- a. sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se Kabupaten Nias Selatan
- c. sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) se Kabupaten Nias Selatan
- d. sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) se Kabupaten Nias Selatan
TINGKAT PENDIDIKAN
BAB IV - TINGKAT PENDIDIKAN
Pasal 4
Tingkat pendidikan Guru Bantu Daerah adalah:
- b. guru, dengan tingkat pendidikan Diploma Tiga (D - 3) dan Non Akta (D-3)
- a. guru, dengan tingkat pendidikan Diploma Tiga (D - 3) dan Akta (D-3)
- c. guru, dengan tingkat pendidikan Strata (S-1) dan Akta (S-4)
- d. guru, dengan tingkat pendidikan Strata (S-1) dan Non Akta (S-4)
KEWAJIBAN DAN HAK
BAB V - KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 5
Guru Bantu Daerah wajib :
- 2) Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.
- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- 3) Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Menyampaikan laporan buianan melalui Dinas Pendidikan.
- 4) Melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai program pemerintah di bidang Pendidikan.
BAB V - KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 6
- Guru Bantu sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah berhak memperoleh :penghasilan berupa gaji pokok bagi Strata satu ( S- 1 ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Diploma tiga ( D- 3 ) sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) setiap bulan. 1)
- Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nias Selatan. 2)
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
Pasal 7
Calon Guru Bantu Daerah yang lulus seleksi dan tidak sedang menjalankan tugas sebagai Guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pisat dan Pegawai Negeri Sipil . dapat diangkat sebagai Guru Bantu Daerah.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
Pasal 8
- .1) Pengangkatan dan penempatan Guru Bantu Daerah dilakukan oleh Bupati Nias Selatan
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
Pasal 9
- 1) Lamanya pelaksanaan tugas sebagai Guru Bantu Daerah adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 2) Setiap orang pribadi yang telah diangkat menjadi Guru Bantu menandatangani kontak kerja dengan pemerintah daerah yang diwakilkan kepada Kepala Dinas. Daerah wajib
- 3) Kedudukan Guru Bantu Daerah berakhir apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kontrak atau selesai perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberhentikan atau pemutusan secara sepihak atau meninggal dunia.
SANKSI DAN PEMBERHENTIAN
BAB VII - SANKSI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10
- 1) Sanksi dan pemberhentian Guru Bantu Daerah dilakukan oleh Bupati Nias Selatan ## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - SANKSI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11
- 1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Guru Bantu Daerah dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Guru Bantu Daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pada pelatihan -pelatihan.
PEMBIAYAAN
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 12
Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengangkatan Guru Bantu Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan setingkat atau dibawahnya yang berhubungan dengan pengangkatan Guru Bantu Daerah di wilayah Kabupaten Nias Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku sejaktanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 13 Januari 2012

Penandatangan: BUPATI NIAS SELATAN

Verifikasi: ttd , v IDEALISMAN DACHl

Penetapan: Diundangkan di Teluk Dalam tanggal 16 Januari 2012

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ASA ' ARO LAIA BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2012