PERATURAN BUPATI SITUBONDO TAHUN 2OL6 Nomor 8 Tahun 2016 tentang KEDUDUI(AN, sUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN TUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT I(ABUPATEN SITUBONDO DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI SITUBONDO, (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat . Daerah, perlu mengatur Kedudukan, susunan organisasi' uraian T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan BuPati;
- Mengingat : 1. uadang-undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerahKabupatenDalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahunlg50Nomorlg,Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorgdan BeritaNegaraRepubliklndonesiaTahunlg50Nomor4l) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang.Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Lg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
- 2.Undang-UndangNomor:I7Tahun2003tentang KeuanganNegara(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 2003 Ncmor 47, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor a2861;
- 3.Undang-UndangNomorlTahun2004tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 05, 'lambahan Lembaran NegaraRepubliklndonesiaNomora355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2Ll;
5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234\;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nom or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kalij diubah terakhir dengan undangUndang Nomor g Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
6. undang-undang Nomor 5 Tahun 2oL4 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Ind&lt;;nesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OOg (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor lg7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1.3 Tahun 2oo2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4L9al;
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
Menetapkan:
- !2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59al;
- L4. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2OL6 Nomor 6).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
MEMUTUSI{AN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN TUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO'
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo'
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo'
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 '
4. Dewan Perwakrlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabuPaten Situbondo'
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah'
7. sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4
- g. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyele rrggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
2. lQ.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Fusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupatenlkota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. 1 1. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten situbondo.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Situbondo'
13. Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/ kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya d.engan kead.aan seharusnya baik di bidang keuangan maupun d.alam bidang teknis/operasional'
15. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut JFA adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, darr wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga d,anlatau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, YanB diduduki oleh Pegawai Negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang'
16. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut JFP2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundang&amp;n, yang diduduki oleh Pegawai Negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat Yang berwenang'
KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Inspektorat merupakan unsu.r pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. (2t Inspektorat dipinrpin oleh seorallg Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Inspektur secal'a teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. (3)
4. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. (4)
5. Dalam melaksarrakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Inspektorat menyelenggarakan fungsi : (s)
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan BuPati;
9. penyusunan laporan hasil pengawasan; d.
10. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan e.
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. f.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- ( 1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur ;
1. Sub Bagian Perencanaan;
- b. SekretarLat, membawahi :
2. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan'
- c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
2. Inspektur Pembantu wilayah II membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
1. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi Pengarv\rasan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
6
4. Inspektur Pembantu wilayah IV membawahi jabatan furrgsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
2. (21 Bagan Struktur organisasr Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BuPati ini.

## Pasal 4

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris' (1)
- Masing-masing Sub Bagian yang berada kepada Sekretaris; (3) Bagian dipimPin oleh KePaIa Sub di bawah dan bertanggung jawab
- sekretaris dan Inspektur Pembantu wilayah I, Inspektur Pembantu wilayah II, Inspektur Pembantu wilayah III rlan Inspektur Pembantu wilayah IV masingmasing berada d.i bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. (2)

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Inspektur

## Pasal 5

Inspektur sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan iungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat'

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat men)rurat dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Inspektur.

## Paragraf 1 Sub Bagian Perencanaan

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 , mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencan alprogram kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2) Dalant melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyiapan rencanalptogram kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. penyusunan anggaran Inspektorat;
- c. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bagian, Administrasi dan Umum

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi : (2\
- a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaPoran;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan uru.san keuangan;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

## Paragraf 3 Sub Bagian Evaluasi dan PelaPoran Pasal 10

- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan evaluasi, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta men)rusun laporan kegiatan pengawasan. (1)
- Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil Pengawasan;
- b. penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- c. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya Sekretaris; dan kepada

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

## Inspektur Pembantu WilaYah

## Pasal 1 1

Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa; b
3. revi.u rencana kerja anggaran; C
4. reviu laporan keuangan; d.
5. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah; e
6. evaluasi sistem pengendalian internal; f.
7. pemeriksaan dengan tujuan tertentu; g
8. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi; h
9. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik; 1
- j. penyusunan peraturar-lpedomarrlstandar di bidang pengawasan;
- k. koordinasi program Pengawasan;
1. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- m. pengawasan tugas Pembantuan;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Inspektur.

## BAB IV

## JABATAN F'UNGSIONAL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAIVASAN

## Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sesuai dengan fungsi yang diselenggarakan oleh Inspektur Pembantu'

- (2\ Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD); dan
- b. Jabatan Fungsional Auditor.
- (4\ Dalam melaksanakan tugas pengawasan, peJiabat fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan memiliki wewenang :
- Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu sesuai wilaYahnya. (3)
- a. memperoleh keterangan danlatau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi danlatau pihak Yang terkait;
- c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan; dan
- b. melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitunganperhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait clengan Penu'gasan;
- ,C. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi'
- Jumlah jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (s)
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan diatur sesuai peraturan perundangundangan Yang berlaku. (6)

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal L4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur, sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah f)aerah sesuai dengan tugasnya masingmasing-

- (21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masinymasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggUngiawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bag pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungiawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (s) setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petur{uk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wqjib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

## BAB VI

## PEIYGAITGKATAIY DAIY PEUBERIIEIYTIAIT DALIIU.'ABATAN

## Pasal 15

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku
2. (21 sekretaris, Inspektur Pembantu wilayatr, Kepala sub Bagran dan Pejabat Fungsional yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah da^ri Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

- (1) Jabatan stmktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
2. Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan l.angsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya. (2t

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahr-rinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten situbondo.



ab BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR

I,AMPIRAN

Bupati Situbondo

1'5 NoV 2010

6

Tahun 2016

Peraturan

Tanggal :

Nomor :

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT I(ABUPATEN SITUBONDO