PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 7 Tahun 2008 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI BALANGAN BUPATI BALANGAN, - a.bahwadengantelahditetapkannyaPeraturanDaerah Kabupaten -Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan, orginisasi dan Tata Keria Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah; - b.bahwadalamrangkamewujudkanpelaksanantugasyang sesuai dengan Uatas kewenangan dan tanggunq ialvab. Staf Ahli Bupati Balangan, dipandang perlu untuk (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat
:
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NONNOR 7 TAHUN 2OO9
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI BALANGAN
BUPATI BALANGAN,
- a.bahwadengantelahditetapkannyaPeraturanDaerah Kabupaten -Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan, orginisasi dan Tata Keria Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah;
- b.bahwadalamrangkamewujudkanpelaksanantugasyang sesuai dengan Uatas kewenangan dan tanggunq ialvab. Staf Ahli Bupati Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok, fungsidan uraian tugasnYa;
- c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud padahurufadanhurufb,perluditetapkandenganPeraturan .BupatiBalangantentangTugasPokok,FungsidanUraian Tugas Staf Ahli BuPati Balangan;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian fLembaran Negara Republik -lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undangrundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-UirOang Nomor I Tahun 1974 t9$anS PokokPokok t&lt;ep{awaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun rggg Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RePublik lndonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tan-ah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor Z},Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265\;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 20e4 tentang Pembentukan peraturan FJrlnOang-undangan (Lembaran Negara Tahun Republik lndonesia iOO+ Nomor 53, Tambahan Lembaran
- Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (r\_emolran u"g"r" Republik tndonesia I"lul 200! Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia NomorMsT)sebagaimanatelahdiubahdenganUndangr UndangNomorl2Tanun2009tentangPerubahanKeduaAtas Undang-UndangNomor32TahunzocAtentangPemerintahan Daerah(Lemba-ranNegaraRepubliklndonesia.Tahun2009 Nomor 5g, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor {$l'd);
- 5.Undang-UndangNomor33TahunzaBtentangPerimbangan Keuangan "nt# Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaranr,rega'"RepubliklndonesiaTahunzoe4Nomor126, Tambahan Leribaran il"grr" Republik lndonesia Nomor 4438);
- 6'PeraturanPemerintahNomor33Tahun2ooTtentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah' Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(LembaranNegaraRepubliklndonesiaT"|Y: 2OO7 Nomor gi, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
- T,PeraturanPemerintahNomor4lTahun200Ttentang organisasiperangratDaerah(LembaranNegaraRepublik lndonesia Tahun {aoz Nomor gg, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57 TahunzaoltentangPetunjukTeknisPenataanorganisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentangUrusanPemerintahanYangMenjadiKewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- l0.PeraturanDaerahKabupatenBalanganNomor3Tahun200S tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Keria Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah KabuPaten Balangan Nomor 44);
II,EMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK' Menetapkan :
TUTIOSI DAN URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI BAI'ANGAN.
BAB I - KETENTUAN U]TU]ti
Pasal 1
Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati- .dan . Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengg"r" p"r"rintahan daerah Kabupaten Balangan'
2. Pemerintahan Daerah adalah peny.el.enggalaan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan p[twifilan-frakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pemOantuan dengat illi,r.ogoqi'seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara -Kesatuan n"plfiiil 'Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UnOarig Oatai Negara ilepublik lndonesia Tahun 1 945'
4. BuPati adalah BuPati Balangan'
5. staf Ahli adahh staf Ahli Bupati Balangan'
6. sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kabupaten Balangan'
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Balangan'
8. Satuan Keria Perangkat Daerah yang selaniutnya dising.kat.sKPD adalah SKPD Kabupaten eaiaffi,i ,"rrp"k"r .ili*r pepS{u Bupati dalam penvelenggaraan pemerintafran O"Jran'yanq ierOiri aari Sei&lt;retariat Daerah, Sekretariat DPRD' Dinas baerah, r-emnaga iiriir baerah, Kecamatran dan Kelurahan.
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 2
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf Ahli;
- (2) staf Ahli mempunyai tugas. memberikan pendapat dan telaahan kepada mengenai ,"tlfrii pem6rintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya rang[a perumusan kebiiakan dan pengambilan keputusan' Bupati dalam
- (3) staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan Sekretaris Daerah.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 3
Staf Ahti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang Staf Ahli yang terdiridari :
- StafAhlibidangPemerintahan,HukumdanPolitik; a.
- Staf Ahlibidang Pembangunan, Ekonomidan Keuangan; dan b.
- Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia' c.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut
- a. memberikan pendapat, baik lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- b. memberikan pendapat atas dokumen telaahan staf dari SKPD kepada Bupati;
- c. memberikan pendapat kepada Bupati secara proaktif, baik diminta maupun tidak diminta ,t u J"ti"p be*emUangan di media massa dan masyarakat:
- d. melaksanakan analisis dan kaiian terhadap pennasalahan yang teriadi di daerah sesuai uioang tugas untu'k memberikan telaahan pada Bupati untuk kesempurnaari febilakan dan keputusan Bupati ;
- e. meiaksanakan konsultasi, koordinasi, integrasidan sinkronisasidengan SKPD di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah dabrah sesuaidengan bidang tugas;
7. f.melaksanakantugasyangdiberikanBupatimengikuti/mendampingi.rapat koordinasi s"rinir, loftrafoa, iapat teknis/evaluasi pembangunan daerah, dan kegiatan sejenisnya sesuai bidang tugas;
- g. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati untuk memimpin ekspose program keria, evaluasi kegiatan, aan memuerikan asistensi kegiatan pada SKPD sesuai dengan bidang tugasnYa;
- h. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati untuk mendampingi/menerima tamu pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Uraian tugas masing-masing staf lltli . adalah melaksanakan tugas-tugas sebagaimrn, OirritIO paAi aya! (1)..dalam lingkup urusan sebagaimana tercaitum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini'

## Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Staf Ahli mempunyaifungsi :

- a. perumusan telaahan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. perumusan telaahan di bidang Pembangunan, Ekonomidan Keuangan;
- c. perumusan telaahan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. perumusan telaahan mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. mewakili Bupati pada kegiatan tertentu;

## BAB III

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 6

Segala pembiayaan atas operasionat Staf Ahli dibebankan pada APBD Kabupaten Bai-angan pada RKA/DPA Sekretariat Daerah'

,

## Pasal 7

untuk keperluan tugas-tugas administratif, staf Ahli dibantu oleh staf pelaksana administrasi.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal I

Hal-hatyang belum diatur sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan BuPati.

## Pasal 9

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,.memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini OEngan penempitannyi dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan'

Ditetapkan

pada tanggal

EFFEND\ET H. SEF

22 April 2009

BUPATI BALANGAN

Diundangkan di Paringin

pada tanggal 2J rlp:^i1


SEKRETARIS PAERAH KABUPATEN BALANGAN;


BERTTA DAERAH KABUPATEN BAIANGAN TAHUN 2009 NOMOR s7

)y c N CD E (5-o) EBP PRN (u c'E O= I =-c{ o.$ ru cr(\ EIE =7i6) 'lf, F (,) LLL oo(E a-z|,.

=I

f

'x

Ll-

Jo

## J ll o I J tF 5 V p Z J o s ? z ul = p z T e 3 tr = e F

=



-\

I




o

o,

(s

F

! o

c

E

g,

o

c

o-

o

il

;l

I'I

(El cl

LI

(sl ol

0)l

\al

s