PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 40 Tahun 2016 tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN BUNDARAN KOTA BARU KOTA PONTIANAK (berlaku 26 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN BUNDARAN KOTA BARU KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA KOTA PONTIANAK,
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak cenderung semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasrana dan sarana, maupun lingkungannya untuk mendukung fungsi pusat kegiatan di Kota Pontianak;
- b. bahwa sesuai dengan arahan dalam perundangan di bidang Penataan Ruang, dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan disusun untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan pengelolaan lingkungan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Bundaran Kota Baru Kota Pontianak;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah II Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
Menetapkan :
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tetang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN BUNDARAN KOTA BARU KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
6. Kawasan RTBL adalah kawasan Bundaran Kota Baru.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
9. Struktur ruang susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebgai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam Penataan RTBL kawasan Bundaran Kota Baru.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru adalah sebagai acuan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berkarakter, produktif, dan berkelanjutan di kawasan tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :
- a. wilayah perencanaa;
- b. visi penataan bangunan dan lingkungan kawasan;
- c. rencana umum dan panduan rancangan;
- d. rencana investasi;
- e. ketentuan tambahan;
- f. pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan;
- g. aturan insentif dan disinsentif; dan
- h. ketentuan penutup.
WILAYAH PERENCANAAN
BAB III - WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 5
- (1). Lingkup RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut.
- (2). Lokasi perencanaan RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru merupakan kawasan tumbuh kembang cepat yang sebagian wilayahnya berada di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dan sebagian lagi berada di Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan.
- (3). Luas kawasan perencanaan adalah 75 Ha dengan batas-batas kawasan sebagai berikut :
- a. sebelah sisi Timur Laut berbatasan dengan Jalan Urai Bawadi dan Jalan St. Abdurrahman;
- b. sebelah sisi Tenggara berbatasan dengan Jalan Taninmbar dan Jalan Karna Sosial;
- c. sebelah sisi Barat Daya berbatasan dengan Jalan Tani Makmur dan Jalan PGA; dan
- d. sebelah sisi Barat Laut berbatasan dengan Gang Karya A, Gang Rawasari 2 dan Gang Mardirahayu.
VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Bagian Kesatu Visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 6
Visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan pada RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru adalah 'Kawasan Bundaran Kota Baru Kota Pontianak sebagai Kawasan Pengembangan Budaya Khas Kalimantan Barat yang Berkarakter, Terintegrasi, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan'.
Bagian Kedua
Misi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 7
Misi dari Rencana Pengembangan Kawasan RTBL adalah :
- a. mengembangkan kawasan Kampung Budaya (Kawasan Rumah Radakng dan Rumah Melayu) dengan beragam aktivitas dan fungsi yang merepresentasikan budaya khas Kalimantan Barat;
- b. mengembangkan kawasan RTBL dengan tata bangunan dan lingkungan yang mencerminkan karakter khas budaya Kalimantan Barat;
- c. mengintegrasikan kawasan Kampung Budaya dengan koridor Jalan Prof. M. Yamin - Jalan Sultan Syahrir dan lingkungan sekitarnya sehingga tercapai kesatuan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. menyiapkan kawasan yang mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan dan pengembangan kawasan kedepan; dan
- e. penataan bangunan dan lingkungan kawasan yang berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan masyarakat.
Bagian Ketiga Konsep Dasar Pengembangan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 8
- (1). Yang dimaksud Konsep Dasar Pengembangan Kawasan adalah konsepsi rancangan yang menjadi dasar pemikiran terkait dengan arahan pengembangan rancangan kawasan.
- (2). Konsep Dasar Pengembangan RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru adalah sebagai berikut :
- a. konsep penetapan blok penataan kawasan yaitu penjabaran fungsi strategis kawasan yang dibagi kedalam beberapa fungsi blok dan sublok ## BAB V
RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 9
Konsep blok penataan kawasan didasarkan pada karakteristik dan fungsi perpetakan kawasan, Konsep blok kawasan terdiri atas pembagian blok utama dengan sejumlah sub blok yang lebih spesifik dan konsep perpetakan pada kapling ataupun persil didalam kawasan.
Bagian Kesatu
Rencana Pengembangan Segmen/ Blok dan Perpetakan Kawasan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 10
- (1) Blok A, dengan luas area blok adalah 10,67 Ha.
- a. blok ini merupakan pusat aktivitas kawasan yang sebagian diperuntukkan sebagai pusat kawasan pengembangan budaya dan sebagian lagi merupakan bangunan eksisting perkantoran pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat (wilayah), Pola penataan blok yaitu berupa pembangunan kembali wilayah kota (urban redevelopment) dengan titik berat pengembangan kawasan pada ruas Jalan Sutan Syahrir dan kawasan Bundaran Kota Baru; dan
- b. blok lingkungan ini diapit oleh Jalan Sutan Syahrir, kawasan bundaran Kota Baru, Gang Rawasari - Gang Dandan Setia dan sebagian Jalan Urai Bawadi disebelah timur laut.
- (2) Blok B, dengan luas area blok adalah 8,54 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi kawasan Kampung Budaya yang dapat dikombinasikan dengan fungsi campuran (homestay dan rumah toko) di dalam kawasan dan sepanjang koridor yang menghadap jalan Dr. Sutomo dan Jalan Urai Bawadi, guna lahan permukiman yang cenderung berada pada bagian dalam kawasan, dan ruang terbuka pada beberapa lokasi; dan
- b. blok lingkungan ini diapit oleh Jalan Dr. Sutomo di sebelah barat, dan Jalan Urai Bawadi di sebelah timur, Gang Rawasari 1 di sebelah utara dan Gang Rawasari di sebelah selatan.
- (3) Blok C, dengan luas area blok adalah 3,26 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi utama kawasan yaitu guna lahan permukiman dan fungsi pendukung serta ruang terbuka sebagai fungsi pendukung; dan
- b. blok lingkungan ini diapit gang Rawasari 1 di sebelah selatan, sebagian Gang Karya II di sebelah barat, dan sebagian Gang Mardirahayu di sebelah timur.
- (4) Blok D, dengan luas area blok adalah 6,5 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi kawasan Kampung Budaya yang diperkuat dengan fungsi ruang publik berupa ruang terbuka dan taman Akcaya. Sebagian persil pada Blok D (lahan eksisting Kantor Inspektorat dan Rumah Dinas) diproyeksikan sebagai ruang terbuka publik pendukung kawasan utama Kampung Budaya; dan
- b. blok lingkungan ini diapit sebagian Jalan St Syahrir di sebelah barat laut, sebagian Jalan Pulau We di sebelah barat daya, Jalan Andalas, Jalan Timor, Jalan Seram di sebelah tenggara dan sebagian Jalan Taninmbar di sebelah timur laut.
- (5) Blok E, dengan luas area blok adalah 18,37 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi kawasan Kampung Budaya yang dapat dikombinasikan dengan fungsi hunian (Rumah-Toko), homestay, restoran dan café, travel agent, sentra kerajinan dan ruang terbuka hijau dengan konsep infill development ; dan
- b. blok lingkungan ini diapit sebagian Tanimbar dan Jalan Karna Sosial di sebelah tenggara, Jalan Timor di sebelah barat laut, Jalan Tanimbar di sebelah timur timur laut dan Jalan Selayar di sebelah barat daya.
- (6) Blok F, dengan luas area blok adalah 9,75 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi fungsi perdagangan dan jasa yang dapat dikombinasikan dengan fungsi hunian (Rumah-Toko) di sepanjang koridor Jalan Prof M. Yamin, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Tani Makmur, Fasilitas umum (pasar tradisional dan sekolah) serta Ruang Terbuka Hijau pada pedestrian dan koridor jalan utama; dan
- b. blok lingkungan ini diapit sebagian Gang Karya I di sebelah barat laut, sebagian Jalan Tani Makmurdan Gang PGA di sebelah barat daya, sebagian Jl. Prof M. Yamin di sebelah tenggara dan Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Selayar di sebelah timur laut.
- (7) Blok G, dengan luas area blok adalah 6,86 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi fungsi permukiman, perdagangan dan jasa pada koridor Jalan Dr. Sutomo, fasilitas umum (sarana peribadatan dan sarana pendidikan) serta Ruang Terbuka Hijau pada beberapa lokasi; dan
- b. blok lingkungan ini diapit sebagian gang karya A di sebelah barat laut, sebagian gang PGA di sebelah barat daya, gang karya I di sebelah tenggara dan Jalan Dr. Sutomo di sebelah timur laut.
- (8) Blok H, dengan luas area blok adalah 16,83 Ha.
- a. Rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi fungsi permukiman, perdagangan dan jasa pada koridor Jalan Tani Makmur, fasilitas umum (sarana peribadatan dan sarana pendidikan) serta Ruang Terbuka Hijau pada beberapa lokasi; dan
- b. blok lingkungan ini diapit sebagian Jalan Prof. M. Yamin di sebelah barat laut, sebagian Jalan Tani Makmur di sebelah barat daya, Jalan Karna Sosial di sebelah tenggara dan Jalan Selayar di sebelah timur laut.
Bagian Kedua
Rencana Struktur Peruntukan Kawasan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 11
- (1) Rencana struktur peruntukkan kawasan RTBL Bundaran Kota Baru terdiri atas struktur peruntukan lahan makro dan struktur peruntukan lahan mikro, peruntukan fungsi lantai dasar dan lantai atas.
- (2) Rencana struktur peruntukan lahan makro dan lahan mikro pada kawasan perencanaan dibagi kedalam beberapa struktur fungsional utama yaitu :
- a. pengembangan fungsi Kampung Budaya sebagai pusat aktivitas kawasan dimanaperuntukan lahan makro berupa fungsi budaya dan wisata dengan peruntukan lahan mikro yaitu bangunan rumah adat, museum, konvensi, toko souvenir, kuliner, teater terbuka, dan plaza;
- b. peruntukan lahan perkantoran pemerintahan dengan peruntukan lahan mikro berupa kantor pemerintahan, fasilitas umum dan sosial serta fasilitas peribadatan; dan
- c. peruntukan lahan ruang terbuka dan ruang terbuka hijau dengan peruntukan lahan mikro berupa taman, open spcae (plaza) dan fungsi olahraga;
- d. peruntukan lahan mix use dengan peruntukan lahan mikro berupa hotel, homestay, café dan resto, travel agent, bank, dan money changer;
- e. peruntukan lahan hunian campuran dengan peruntukan lahan mikro berupa hunian, café dan resto, homestay, distro, sentra kerajinan, dan mini market;
- f. peruntukan perdagangan dan jasa dengan peruntukan lahan mikro berupa pasar tradisional, rumah toko, bank, mini market, bengkel dan rumah makan;
- g. peruntukan lahan pendidikan dengan peruntukan lahan mikro berupa sekolah, madrasah, kantin dan halaman; dan
- h. peruntukan lahan permukiman dengan peruntukan lahan mikro berupa hunian, warung dan toko dan fasilitas sosial dan peribadatan.
- (3) Rencana struktur peruntukan lantai dasar dan lantai atas diarahkan sebagai tanggapan atas meningkatnya kebutuhan fungsi ruang secara vertikal untuk memenuhi perkembangan pada kawasan RTBL
Bagian Ketiga Rencana Intensitas Pemanfaatan lahan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 12
- a. ketinggian bangunan pada blok A adalah 1-5 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 30 meter dari lantai dasar, kecuali bangunan ibadah, dan bangunan monumental;
- b. ketinggian bangunan pada blok B adalah 1-3 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 15 meter dari lantai dasar;
- c. ketinggian bangunan pada blok C adalah 1-2 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal12 meter dari lantai dasar;
- d. ketinggian bangunan pada blok D adalah 1-5 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 30 meter dari lantai dasar;
- e. ketinggian bangunan pada blok E adalah 1-3 lantai dengan tinggi puncak bangunan 15 meter dari lantai dasar, kecuali bangunan ibadah;
- f. ketinggian bangunan pada blok F adalah 1-4 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 20 meter dari lantai dasar;
- g. Ketinggian bangunan pada blok G adalah 1-4 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 20 meter dari lantai dasar; dan
- h. ketinggian bangunan pada blokH adalah 1-2 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 12 meter dari lantai dasar.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 13
- a. KLB pada Blok A maksimal adalah 3.0, dianjurkan 2.4;
- b. KLB pada Blok B maksimal adalah 2.1, dianjurkan 1.4;
- c. KLB pada Blok C maksimal adalah 1.2, dianjurkan 0.6;
- d. KLB pada Blok D maksimal adalah 3.0, dianjurkan 1.8;
- e. KLB pada Blok E maksimal adalah 2.1, dianjurkan 1.4;
- f. KLB pada Blok F maksimal adalah 3.2, dianjurkan 2.4;
- g. KLB pada Blok G maksimal adalah 1.2, dianjurkan 0.6; dan
- h. KLB pada Blok H maksimal adalah 1.2, dianjurkan 0.6.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 14
- a. KDB pada kawasan permukiman adalah 40-60 %;
- b. KDB pada kawasan budaya dan perkantoran 40-60 %;
- c. KDB pada kawasan komersil (perdagangan dan jasa) adalah 70-80 %; dan
- d. KDB pada kawasan ruang terbuka hijau adalah 0-10 %.
Bagian Keempat Rencana Tata Bangunan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 15
- a. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan sultan syahrir minimal 45 meter;
- b. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan prof. m. yamin minimal 23 meter;
3. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan dr. sutomo minimal
- c. 16,5 meter;
- d. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan selayar minimal 15 meter;
- e. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan karna sosial minimal 15 meter;
- f. garis sempadan muka bangunan koridor jalan tani makmur minimal 15 meter;
- g. garis sempadan muka bangunan koridor jalan urai bawadi minimal 15 meter;
- h. garis sempadan muka bangunan koridor jalan pulau we minimal 16 meter;
- i. garis sempadan muka bangunan koridor jalan andalas minimal 16 meter;
- j. garis sempadan muka bangunan koridor jalan krakatau minimal 16 meter;
- k. garis sempadan muka bangunan koridor jalan enggano minimal 16 meter;
- l. garis sempadan muka bangunan koridor jalan madura minimal 16 meter;
- m. garis sempadan muka bangunan koridor jalan timor minimal 16 meter;
- n. garis sempadan muka bangunan koridor jalan sumbawa minimal 16 meter;
- o. garis sempadan muka bangunan koridor jalan flores minimal 16 meter;
- p. garis sempadan muka bangunan koridor jalan seram minimal 16 meter; dan
- q. garis sempadan muka bangunan koridor jalan alor minimal 16 meter.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 16
Untuk itu sempadan samping dan belakang bangunan ditentukan minimal selebar 2 meter, sedangkan pada setiap penambahan lantai jarak bebas di atasnya ditambah 0,5 meter dari jarak bebas lantai di bawahnya. hal ini bertujuan untuk menjaga penghawaan dan pencahayaan masing-masing bangunan dan keamanan dan keselamatan bangunan, selain itu ruang tersebut dapat digunakan untuk jalur sirkulasi internal kavling dan jalur darurat apabila terjadi kebakaran.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 17
- (1) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 50 cm ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling ruko, ketentuan ini dibuat untuk kepentingan pejalan kaki dengan tujuan untuk memberikan kedekatan secara fisik dan visual dengan bangunan yang dikunjungi atau dilewati.
- (2) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 75 cm ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling hunian rumah deret dengan tujuan agar tercipta pembedaan yang jelas antara ruang dalam dan ruang luar hunian sehingga konsep privat-publik dapat terjaga sehingga fungsi hunian sebagai tempat tinggal dapat berjalan dengan baik.
- (3) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 100 cm ditentukan bagi:
- a. seluruh bangunan pada blok bangunan khusus yang terdiri atas bangunan sudut dan bangunan sayap/pendamping bangunan sudut;
- b. bangunan peribadatan; dan
- c. seluruh bangunan pada area komersial.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 18
Orientasi bangunan di sepanjang koridor ini ditetapkan ke arah muka, atau tegak lurus menghadap ke jalan kecuali bangunan-bangunan pada kawasan bundaran diarahkan ke arah pusat bundaran Kota Baru, bangunan yang terletak di atas kapling yang miring terhadap jalan tetap dianjurkan agar membangun sisi muka yang sejajar jalan. Untuk bangunan berada di sisi persimpangan jalan atau bangunan sudut di anjurkan untuk menghadap ke dua arah jalan, secara detail rencana orientasi bangunan adalah:
- a. bagian belakang bangunan yang berbatasan dengan permukiman, orientasinya juga harus diarahkan ke permukiman artinya pada bagian tersebut harus dibuat rancangan dengan akses dan bukaan menghadap ke arah permukiman. Tidak diperkenankan membuat tembok pasif atau pagar yang membelakangi permukiman tersebut;
- b. bangunan yang dikelilingi oleh jalan, maka orientasinya diarahkan ke masing-masing jalan yang mengelilinginya;
- c. bangunan-bangunan yang diarahkan sebagai identity di pertemuan jalan, orientasi bangunan dan atap bangunannya agar dipertimbangkan terhadap kesatuan komposisi bangunan dan ruang luar di sekitar pertemuan jalan tersebut; dan
- d. arah pandangan suatu orientasi, sedapat mungkin mengarah pada tempat-tempat yang penting atau ramai dikunjungi masyarakat, jadi tidak hanya jalan-jalan utama yang terletak di depan bangunan saja yang bisa dijadikan arah orientasi, tetapi lokasi lain yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai media orientasi juga dapat digunakan.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 19
Bentuk dasar bangunan dipertimbangkan dari berbagai segi, baik segi kebutuhan ruangnya sendiri ataupun dari ekspresi budaya dan nilai-nilai arsitektur setempat menciptakan citra kawasan sebagai salah satu pusat kawasan pengembangan budaya khas Kalimantan Barat dengan segala aktivitas pendukungnya, rancangan bangunan di dalam kawasan perencanaan ini menjadi salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan.
Penetapan bentuk dan posisi massa bangunan harus mempertimbangkan bahaya kebakaran dan banjir, oleh karena itu rencana tata letak massa bangunannya adalah:
- a. sederhana, cenderung simetris, seragam dan membentuk satu kesatuan;
- b. sisi panjang bangunan tegak lurus terhadap koridor jalan khusus untuk kawasan sekitar Jalan Sultan Syahrir; dan
- c. untuk kawasan selain kawasan sekitar Jalan Sultan Syahrir bentuk susunan massa bangunan diarahkan berbentuk perimeter blok.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 21
Selubung bangunan diharapkan memberikan kesan khusus terhadap kawasan ini, sehingga mampu memberikan suatu pemandangan tersendiri bagi yang melihatnya, selain itu perlu dipertimbangkan ornamen-ornamen yang dipakai supaya disesuaikan dengan lingkungan setempat. Selubung bangunan harus mencirikan kualitas rancangan arsitektur tropis-basah, yang dirancangkan dalam kualitas bukaan penghawaan dan cahaya, bentuk atap serta material finishing yang tahan terhadap panas matahari dan udara lembab.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 22
Garis langit merupakan garis titik tertinggi bangunan yang terbentuk oleh perbedaan ketinggian masing-masing bangunan pada tiap-tiap zona yang direncanakan, perbedaan ketinggian ini bertujuan untuk menciptakan suasana ruang yang menarik dan tidak monoton. Karena dengan terbentuknya garis langit yang tepat terjadi kesan ruangan yang dinamis.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 23
Rencana arsitektur bangunan ini mengembangkan langgam (gaya) arsitektural khas Kalimantan Barat pada umumnya yaitu arsitektur tradisional suku dayak dan suku melayu, setiap bangunan menampilkan ornamen-ornamen khas Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi, penerapannya dapat dilakukan seperti pada street furnitures dan bangunan-bangunan budaya berupa detail-detail yang bersifat aksentuasi.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 24
- (1) Peraturan bangunan berkaitan dengan konsep penggunaan bahan bangunan eksterior untuk kawasan perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan karakter langgam arsitektur lokal meliputi pengembangan ornamen, facade dan sebagainya yang bercirikan corak lokal. Untuk bahan bangunan diupayakan menggunakan bahan dari material yang kuat dan tidak rentan terhadap bencana alam dengan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 25
Signage atau tanda untuk kawasan perencanaan direncanakan sebagai berikut:
- a. identitas, sebagai pengenal/karakter lingkungan dan sebagai titik referensi/orientasi pergerakan masyarakat dapat berupa Landmark . Rancangan tanda untuk identitas lingkungan ini untuk setiap blok berbeda-beda, namun dapat menjadi bagian dari rancangan bangunan;
- b. nama bangunan, memberi tanda identitas suatu bangunan yang dapat dibarengi dengan petunjuk jenis kegiatan yang ada di dalamnya. Jenis ini dapat berupa papan identitas, atau tulisan yang ditempel pada selubung bangunan. Tanda untuk nama bangunan tidak boleh mengganggu pandangan terhadap kualitas selubung bangunan, tidak boleh melebihi/mengganggu domain public;
- c. petunjuk sirkulasi, sebagai rambu lalu-lintas, sekaligus sebagai pengatur dan pengarah dalam pergerakan. Untuk rambu-rambu lalu lintas disesuaikan dengan standart bentuk dan penempatannya;
- d. komersial/reklame, sebagai publikasi atas suatu produk, komoditi, jasa, profesi atau pelayanan tertentu. Jenis ini dapat berupa papan tiang, ikon, baliho, spanduk umbul-umbul dan balon. Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan adalah: Estetis dan pemasangannya tidak mengganggu keamanan dan keselamatan serta konstruksinya memenuhi syarat teknis, Pemasangan reklame dalam persil tidak boleh melewati batas Damija, konstruksinya kuat dan ukurannya tidak merusak selubung bangunan, pada koridor jalan dan ruang luar lainnya harus estetis, dapat memperkuat identitas lingkungan dan tidak merusak konsentrasi pemakai jalan. Pada median hanya dipasang reklame yang bersifat sementara pada tiang lampu yang telah disediakan; dan
- e. informasi, sebagai tempat untuk informasi kegiatan atau keteranganketerangan kondisi/keadaan lingkungan. Papan informasi yang menerangkan kedudukan kawasan serta informasi lingkungan diletakkan pada setiap blok berdekatan dengan tempat pemberhentian kendaraan/halte. Papan informasi ini dapat sekaligus digunakan untuk menempelkan koran umum.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 26
Jika diindikasikan terjadi penurunan kualitas bangunan/ lingkungan maka dibelakukan upaya untuk mengembangkan penanganan terhadap bangunan dan lingkungan meliputi:
- a. proses Urban Revitalization meliputi upaya revitalisasi bangunan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 27
Pengembangan bangunan di kawasan perencanaan direncanakan untuk pengembangan bangunan yang memenuhi persyaratan bangunan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya. Adapun persyaratan bangunan yang harus dipenuhi meliputi:
persyaratan kesehatan:
1. ventilasi:
- a) setiap bangunan rumah tinggal harus memiliki ventilasi;
- b) ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanent, jendela, pintu, atau sarana lainnya yang dapat dibuka sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
- c) ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5 % dari luas lantai ruangan yang diventilasi;
- d) sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami yang ada tidak memenuhi persyaratan. Penempatan fan pada ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sebaliknya;
- e) bilamana digunakan ventilasi buatan, system tersebut harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni; dan
- f) penggunaan ventilasi buatan harus memperhitungkan besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
2. pencahayaan:
- a) setiap bangunan harus memiliki pencahayaan alami dan/atau buatan sesuai dengan fungsinya;
- b) penerangan alami dapat diberikan pada siang hari untuk rumah dan gedung;
- c) untuk penerangan malam hari digunakan penerangan buatan; dan
- d) perencanaan sistem pencahayaan diarahkan dengan menggunakan lampu hemat energi dengan menggunakan kebutuhan dan mempertimbangkan upaya konservasi energi pada bangunan gedung.
persyaratan kenyamanan:
1. sirkulasi udara:
- a) setiap bangunan diharuskan untuk memberikan pengaturan udara untuk menjaga suhu udara dan kelembaban ruang; dan
- b) sistem sirkulasi udara ini bisa diarahkan untuk dilakukan di dinding dan atap bangunan.
2. pandangan:
- a) perletakan dan penataan elemen-elemen alam dan buatan pada bagian bangunan mau pun ruang luarnya untuk tujuan melindungi hak pribadi; dan
- b) perletakan bukaan pada bagian-bagian persimpangan jalan agar pengguna jalan saling dapat melihat sebelum tiba pada persimpangan.
3. kebisingan:
- a) elemen-elemen alami berupa deretan tanaman dengan daun lebat, atau elemen buatan berupa pagar dapat mengurangi kebisingan yang diterima oleh penghuni di dalam bangunan; dan
- b) perletakan elemen-elemen alam dan buatan untuk mengurangi/meredam kebisingan yang datang dari luar bangunan dan luar lingkungan.
4. getaran:
- a) penggunaan material dan sistem konstruksi bangunan untuk meredam getaran yang datang dari bangunan lain dan dari luar lingkungan; dan
- b) bangunan-bangunan baru berlantai dua ke atas konstruksinya harus memperhitungkan bahaya getaran terhadap kerusakan konstruksi dan elemen bangunan.
- c. persyaratan struktur bangunan:
1. bangunan bawah:
- a) bangunan bawah harus mampu mendukung semua beban yang diteruskan oleh struktur atas tanpa mengalami penurunan yang berlabihan;
- b) bangunan bawah direncanakan sedemikian rupa hingga bila terjadi penurunan akan bersifat merata; dan
- c) bangunan bawah harus diberi faktor keamanan yang lebih besar dibandingkan bangunan atas untuk menghindari kegagalan struktur yang dini, khususnya akibat terjadinya suatu gempa.
2. bangunan atas:
- a) bangunan atas harus mampu mendukung semua beban tanpa mengalami lendutan yang berlebihan; dan
- b) bangunan atas harus direncanakan sedemikian rupa hingga bila terjadi keruntuhan akan bersifat daktail.
Bagian Kelima
Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 28
- (1) Sirkulasi pada kawasan perencanaan harus membedakan dengan tegas sirkulasi untuk kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki. Di samping itu, sirkulasi tersebut tetap dalam satu sistem yang integratif antara sirkulasi internal dan eksternal bangunan, antara pemakai (pelaku kegiatan) dan sarana transportasinya. Pertemuan antara keduanya (pemakai dan alat transportasi) ada pada tempat parkir dan halte sedang perpotongan antar keduanya akan direncanakan fasilitas zebra cross .
- (2) Sirkulasi lalu lintas di kawasan perencanaan masih tetap dipertahankan untuk dua arah dengan pemisah yang berupa median untuk Jalan Sultan Syahrir dan Jalan prof. M. Yamin, sedangkan untuk Jalan Dr. Sutomo, Jalan Selayar, Jalan Tani Makmur, dan Jalan Urai Bawadi sirkulasi kendaraan direncanakan dua jalur tanpa median jalan, karena kepadatan lalu lintas masih memadai untuk 10 tahun mendatang.
- (3) Untuk sirkulasi jalur kendaraan pribadi tidak berubah danlebih fleksibel untuk mencapai tujuan dengan tetap
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 29
Jaringan jalan di kawasan perencaan adalah sebagai berikut:
- a. jalan sultan syahrir:
2. Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor jalan Sultan Syahrir adalah jalan arteri sekunder dengan status jalan nasional. Jalan Sultan Syahrir direncanakan terbagi kedalam 2 (dua) lajur, yaitu 1 (satu) jalur masing-masing 7 meter. Pembatas antara jalur direncanakan dengan lebar median 2 meter. Pembatas antara jalur difungsikan untuk pepohonan dan perabot jalan, sedangkan jalur pemutar disediakan pada setiap jarak 1 km. Akses ke kavling/bangunan dari jalan diupayakan secara terbatas, dan dapat dilakukan terpadu secara bersama-sama bagi beberapa kavling bila memungkinkan. Akses masuk kavling minimal berjarak 20 meter dari persimpangan. Apabila kurang memungkinkan maka letak akses tersebut ditempatkan pada ujung sisi muka yang paling jauh dari
3. tikungan.
- b. jalan prof. m. yamin: Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor jalan Prof. M. Yamin ditingkatkan menjadi jalan arteri sekunder dengan status jalan nasional. Jalan Prof. M. Yamin direncanakan terbagi kedalam 2 lajur, yaitu 1 jalur masing-masing 7 meter. Pembatas antara jalur direncanakan dengan lebar median 2 meter. Pembatas antara jalur difungsikan untuk pepohonan dan perabot jalan, sedangkan jalur pemutar disediakan pada setiap jarak 1 km. Akses ke kavling/bangunan dari jalan diupayakan secara terbatas, dan dapat dilakukan terpadu secara bersama-sama bagi beberapa kavling bila memungkinkan. Akses masuk kavling minimal berjarak 20 m dari akses tersebut ditempatkan pada ujung sisi muka yang paling jauh dari
5. persimpangan. Apabila kurang memungkinkan maka letak tikungan.
- c. jalan dr. sutomo, jalan urai bawadi dan jalan tani makmur:
7. Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor jalan Dr. Sutomo, Jalan Urai Bawadi dan Jalan Tani Makmur adalah jalan kolektor sekunder dengan status jalan Kota. Jalan Dr. Sutomo, Jalan Urai Bawadi dan Jalan Tani Makmur direncanakan 1 lajur yaitu dengan lebar 9 meter tanpa pembatas median. Akses masuk kavling minimal berjarak 20 meter dari persimpangan. Apabila kurang memungkinkan maka letak akses tersebut ditempatkan
8. pada ujung sisi muka yang paling jauh dari tikungan.
- d. jalan selayar, jalan karna sosial, jalan seram, jalan timor, jalan madura dan jalan flores: Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor jalan Selayar, Jalan Karna Sosial, Jalan Seram, Jalan Timor, Jalan Madura dan Jalan Flores adalah jalan Lokal sekunder dengan status jalan Kota. Jalan Selayar, Jalan Karna Sosial, Jalan Seram, Jalan Timor, Jalan Madura dan Jalan Flores direncanakan 1 lajur, yaitu 1 jalur dengan lebar 7 meter.
Akses masuk kavling minimal berjarak 20 m dari persimpangan. Apabila kurang memungkinkan maka letak akses tersebut ditempatkan pada ujung sisi muka yang paling jauh dari tikungan.
- e. jalan lingkungan:
2. jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di kawasan permukiman dan sekitarnya adalah jalan lingkungan dengan status jalan Kota. Jalan Lingkungan direncanakan dengan lebar jalan 6 meter.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 30
- (1) Jalur pejalan kaki harus menerus sepanjang koridor blok perencanaan ini, khususnya pada pedestrian Jalan Sultan Syahrir dan Jalan Prof. M. Yamin.
- (2) Jalur pedestrian di kawasan perencanaan direncanakan dapat dilalui oleh penyandang cacat sehingga penggunaan tangga diganti atau dilengkapi dengan ramp (kemiringan ramp di bawah 80%).
- (3) Jalur sirkulasi pedestrian ini harus dilengkapi dengan zebra cross dan halte, yaitu setiap jarak 500 meter .
- (4) Jalur pejalan kaki harus diteduhi oleh deretan pohon peneduh di sepanjang jalan. Bahan material untuk pedestrian tidak licin, dapat menyerap air, mudah perawatan, kuat dengan motif dan pola yang sesuai dengan nuansa lokal. Selain itu jaringan pedestrian juga didukung dengan fasilitas-fasilitas perabot jalan yang mendukung kegiatan pedestrian (kursi dan tempat sampah).
- (5) Jalur pejalan kaki pada Kawasan Bundaran Kota Baru ini dirancang dalam bentuk jalur pejalan kaki sisi jalan (trotoar) dengan ketentuan ukuran:
- a. trotoar dengan lebar 3 meter meliputi kawasan budaya dan ruang terbuka meliputi Kawasan Jalan Sultan Syahrir;
- b. trotoar dengan lebar 2,5 meter meliputi kawasan perdagangan dan jasa meliputi Kawasan Prof. M. Yamin, Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Urai Bawadi; dan
- c. trotoar dengan lebar 1,5 meter meliputi koridor kawasan yaitu di Jalan Tani Makmur, Jalan Karna Sosial dan Jalan Seram.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 31
- (1) Penataan sistem parkir di kawasan perencanaan direncanakan dengan sistem parkir off street kecuali pada sebagian sistem parkir di Jalan prof. M. Yamin dapat menggunakan sistem parkir on street satu jalur.
- (2) Parkir kendaraan direncanakan terletak di pelataran parkir dalam lahan bangunan, baik di ruang terbuka maupun di dalam bangunan.
- (3) Pelataran parkir dapat disediakan baik di halaman depan bangunan maupun di samping maupun di belakang bangunan.
- (4) Sistem parkir juga dapat dilakukan dengan menyediakan kantongkantong parkir dengan aksesibilias ke segala arah dan dapat mengakses langsung ke jalur pedestrian.
- (5) Pelataran parkir diluar bangunan menggunakan material yang dapat menyerap air dan dilengkapi dengan tata vegetasi yang teduh.
Bagian Keenam Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 32
- (1) Pada tahap awal merapikan jaringan listrik kabel udara di sepanjang tepi jalan maupun yang menyeberangi jalan (antara lain penyeragaman posisi tiang, merapikan kabel yang semrawut). Kabel udara yang menyeberangi jalan disyaratkan mempunyai tinggi minimum 5 meter di atas permukaan jalan.
- (2) Dalam jangka panjang (20 tahun mendatang) di sepanjang wilayah perencanaan agar menggunakan kabel listrik di bawah tanah. Untuk mempermudah pemeliharaan kabel tanah bisa menggunakan shaft khusus agar tidak sering kali melakukan penggalian dan pengurukan yang cukup mengganggu lalu lintas dan keadaan lingkungan. Jaringan listrik di bawah tanah direncanakan di kedalaman 1 meter mengikuti jaringan jalan yang ada dengan menggunakan pipa PVC berdiameter 8' dengan manhole tiap jarak 20 meter.
- (3) Jalan-jalan lingkungan perumahan di wilayah periphery (khususnya di wilayah-wilayah jalan di dalam lingkungan) dalam tetap menggunakan kabel listrik udara, hanya ditata sedemikian rupa, sehingga dapat sejajar dengan koridor jalan.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 33
- (1) Penataan jaringan air bersih di Kawasan perencanaan diarahkan kepada penempatan jaringan air bersih agar tidak berada dalam deretan yang sama dengan jaringan listrik dan telepon yang menggunakan jaringan kabel tanah guna meminimalkan gangguan pada jaringan tersebut. Sehingga apabila suatu saat terjadi kebocoran pipa maka kebocoran tersebut tidak akan membahayakan kabel tanah instalasi yang lain.
- (2) Untuk rencana jangka panjang pengembangan jaringan perpipaan menggunakan konsep rumah tumbuh. Pada segmen ini pengembangan jaringan pipa mengikuti ruas jalan agar mudah dalam pemeriksaan dan pemeliharaan, dengan menggunakan pipa primer berdiameter 150-300 mm, pipa sekunder berdiameter 100-150 mm, dan pipa tersier berdiameter 75-100 mm, yang ditanam dengan kedalaman 1 m dan lebar 1,5 m.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 34
- (1) Tingkat pelayanan sistem telekomunikasi disesuaikan dengan ketersediaan satuan sambungan telepon PT. Telkom yang tersedia.
- (2) Jaringan kabel telepon idealnya menggunakan jaringan kabel bawah tanah.
- (3) Jaringan kabel telepon bawah tanah direncanakan mengikuti rute sisi jalan guna mencapai pelanggan. Jaringan kabel telepon direncanakan ditempatkan secara terpadu bersamaan dengan kabel listrik di dalam pipa PVC berdiameter 8' dengan manhole setiap 20 meter.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 35
- (1) Sampah dikumpulkan dari bin/tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan non organik dengan kapasitas 0,12 m 3 (meter kubik) yang berasal dari sumbernya (rumah tangga, pasar, fasiltias umum dan jalan) menggunakan gerobak atau bak sampah dengan kendaraan roda tiga dengan kapasitas 1-2 m 3 . Sistem organisasi dan manajemen pada tahap ini dikelola oleh masyarakat.
- (2) Sampah kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara atau transfer depo dengan kapasitas 6 m 3 (meter kubik). Sistem organisasi dan manajemen pada tahap ini dikelola oleh masyarakat dan pemerintah.
- (3) Dari Tempat Pembuangan Sementara sampah kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir, sistem organisasi dan manajemen pada tahap ini dikelola oleh pemerintah.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 36
- (1) Rencana pembuatan saluran-saluran drainase harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. di dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran-saluran pembuangan air hujan;
- b. saluran-saluran tersebut diatas harus cukup besar dan cukup mempunyai kemiringan untuk dapat mengalirkan air hujan dengan baik;
- b. air hujan yang jatuh diatas atap harus segera dapat disalurkan di atas permukaan tanah dengan pipa-pipa atau dengan bahan lain dengan jarak antara sebesar-besarnya 25 meter;
- c. curahan hujan yang langsung dari atas atap atau pipa talang bangunan tidak boleh jatuh keluar pekarangan dan harus dialirkan ke bak peresapan pada kapling bangunan bersangkutan, dan selebihnya kesaluran umum kota;
- d. pemasangan dan perletakan pipa-pipa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak akan mengurangi kekuatan dan tekanan bangunan;
- e. bagian-bagian pipa harus dicegah dari kemungkinan tersumbat kotoran; dan
- f. pipa-pipa saluran tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam lubang lift.
- (2) Sistem jaringan drainase di kawasan perencanaan direncanakan menggunakan pola aliran gravitasi. Secara detail rencana sistem drainase di kawasan perenacanaan adalah sebagai berikut:
- a. sistem drainase mengarah pada saluran-saluran primer sekitar kawasan yaitu saluran primer parit tokaya dan sei bangkong;
- b. pada kawasan perencanaan direncanakan menggunakan saluran sekunder yang berada di kanan-kiri koridor utama jalan sultan syahrir, jalan prof. m. yamin, jalan dr. sutomo, jalan urai bawadi, jalan tani makmur dan jalan madura dengan menggunakan saluran tertutup dengan tinggi jagaan 0.5 meter dan lebar sebesar 1 meter dan dilengkapi dengan bak kontrol atau bukaan yang sewaktu-waktu dapat dibuka dengan jarak setiap 50 meter, aliran air dari jalan dialirkan melalui street inlet minimum dengan jarak setiap 25 meter; dan
- c. saluran drainase tersier direncanakan di sisi jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan dengan menggunakan saluran terbuka dengan tinggi jagaan sebesar 0.3 meter dan lebar sebesar 0,8 meter.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 37
- (1) Secara umum air limbah di kawasan perencanaan diklasifikasikan atas air limbah domestik (rumah tangga) dan air limbah nondomestik (fasilitas umum, sosial, komersial, dll).
- (2) Air limbah domestik terdiri dari sewerage dan sewage .
- (3) Air limbah rumah tangga terbagi menjadi 2 yaitu air limbah aman yang dapat dibuang langsung ke saluran drainase ( grey water ) seperti air bekas cucian, air bekas mandi, dan air limbah yang harus melalui proses terlebih dahulu ( black water ) seperti air dari wc.
- (4) Sistem pengelolaan untuk grey water direncanakan disalurkan ke bidang resapan ataupun saluran drainase lingkungan. Sedangkan sistem pengelolaan untuk black water di kawasan perencanaan direncanakan menggunakan sistem setempat ( on site sanitation ), yang dikelola oleh masyarakat dan dikelola oleh pemerintah. Sistem pengelolaan yang dikelola oleh pemerintah terbatas pada sarana dan prasarana komunal untuk umum, misalnya wc umum.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 38
- (1) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.
- (3) Sistem proteksi aktif yang merupakan proteksi terhadap harta milik terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman.
- (4) Lingkungan Perumahan, Perdagangan, dan/atau Campuran harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air dan sarana komunikasi umum yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya, sehingga setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya, serta untuk memudahkan penyampaian informasi kebakaran.
- (5) Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan memudahkan operasi pemadaman, maka di dalam lingkungan bangunan gedung dan permukiman harus tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan standar mobil kebakaran agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.
Bagian Ketujuh
Rencana Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 39
- (1) Ruang terbuka umum pada kawasan perencanaaan meliputi tata hijau kawasan medianjalan, tata hijau/jalur hijau tepi jalan dan taman/rekreasi kota.
- (2) Ruang terbuka privat untuk umum, pada kawasan perencanaan adalah ruang sempadan antara bangunan sampai dengan batas pagar atau halaman, terutama ruang sempadan bangunan pada bangunan wisata budaya dan fasilitas umum yang mempunyai sempadan yang lebar, Ruang terbuka ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan penunjang, seperti lahan parkir, taman dan sebagainya apabila ruang terbuka ini tidak dikehendaki oleh akses publik, maka ruang terbuka ini harus dibatasi dengan pembatasan parkir, pagar pembatas atau dibatasi dengan tata hijau. sedangkan apabila ruang terbuka ini dikehendaki untuk diakses oleh publik maka pagar pembatas/tanaman pembatas disarankan tidak terlalu tinggi untuk bidang masifnya, maksimal 1 meter.
- (3) Ruang terbuka privat adalah ruang terbuka yang mempunyai akses terbatas bagi umum, Ruang terbuka privat terdapat pada fungsi atau kegiatan yang mempunyai privasi tinggi, seperti ruang terbuka pada kawasan permukiman, Ruang terbuka privat permukiman di kawasan perencanaan direncanakan untuk di gunakan sebagai lahan parkir kendaraan pribadi atau sebagai halaman yang ditanami dengan pohon maupun tanaman.
- (4) Pola tata vegetasi dan penciptaan iklim mikro merupakan unsur penting dalam penciptaan ruang terbuka pada iklim tropis, konsep ruang terbuka pada kawasan menganjurkan penanaman pohon peneduh dengan kanopi, terutama pada ruang terbuka umum yaitu pada jalur hijau sisi pedestrian selebar 2 meter dengan jarak penanaman setiap 10 meter, dengan lebar ini, maka jenis tanaman yang dimungkinkan untuk ditanam adalah pohon-pohon peneduh dengan kanopi lebar, untuk median jalan ditanami dengan vegetasi dengan jarak penanamannya 5 meter.
5. Selain peneduh, pola tata hijau dilakukan sebagai pengarah, terutama pada median pembatas jalan. Vegetasi pengarah yang dapat ditanam antara lain palem-paleman maupun cemara. Pada ruang terbuka privat untuk umum, perlu ditanam pohon peneduh sebagai pembentuk iklim mikro depan bangunan dan peneduh area parkir kendaraan.
Pada tiap simpul jalan direncanakan untuk dilakukan penataan ruang terbukanya dengan penanaman vegetasi pengarah dan vegetasi perdu pembentuk estetika. Sisi yang menghadap persimpangan jalan dianjurkan untuk tidak ditanami tanaman tinggi untuk memperluas pandangan pengemudi.
Untuk batas halaman/perkarangan dengan jalur pedestrian, rencana vegetasi tanaman yang ditanam adalah tanaman teh-tehan pangkas (Acalypha sp.) dengan tinggi maksimal 60-80 cm.
Bagian Kedelapan Rencana Tata Kualitas Lingkungan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 40
- (1) Rencana tata kualitas lingkungan, sebagai arahan untuk menjadi panduan dalam perencanaan lingkungan dalam upaya bersama menjaga tingkat kualitas lingkungan.
- (2) Rencana tata kualitas lingkungan, meliputi aspek informasi, aspek fasade bangunan, aspek kelengkapan ruang publik (street furniture), aspek batas halaman dan pagar, serta aspek mitigasi bencana.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 41
- (1) Dalam peletakan tata informasi adalah area yang harus bebas dari segala tata informasi yaitu:
- a. 2,1 meter dari permukaan trotoar/jalur pedestrian harus bebas tata informasi;
- b. 5 meter dari permukaan jalan harus bebas tata informasi; dan
- c. 10 meter dari persimpangan jalan harus bebas tata informasi reklame, kecuali rambu-rambu jalan.
- (2) Untuk pemasangan penunjuk nama bangunan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. menempel pada bangunan dengan posisi horisontal, ukuran yang diperkenankan adalah 1 x 5 meter;
- b. menempel pada bangunan dengan posisi vertikal, ukuran yang diperkenankan adalah 1 x 3 meter;
- c. menggantung pada bangunan ( arcade /kanopi), ukuran yang diperkenankan adalah 2/3 L meter; dan
- d. pola bangunan tunggal diarahkan untuk membuat penunjuk informasi bangunan yang berdiri sendiri.
- (3) Penunjuk nama jalan pada kawasan perencanaan diharuskan ditempatkan pada setiap ujung jalan yang terdapat pada kawasan perencanaan dengan bentuk yang mencirikan karakter lokal.
- (4) Rambu pertandaan jalan maupun rambu untuk jalur penyelamatan bencana alam diarahkan terletak pada kawasan yang mudah terlihat, kuat, dan terpelihara. Pentingnya tanda-tanda dalam sebuah kota adalah untuk mewujudkan masyarakat mengenal kawasan tersebut dan petunjuk bagi masyarakat yang baru mengenal tempat tersebut. Untuk penempatan rambu jalan disesuaikan oleh standar Dinasperhubungan. Ukuran dan kualitas rancangan dari rambu-rambu harus diatur agar tercipta keserasian serta mengurangi dampak negatif kawasan.
- (5) Penataan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. kepentingan penempatan harus mengupayakan keseimbangan, keterkaitan dan keterpaduan dengan semua jenis elemen pembentuk wajah jalan atau perabot jalan lain dalam hal fungsi, estetis dan sosial, penempatan reklame pada kawasan perencanaan dilakukan hanya pada titik-titik tertentu, tidak mengganggu dan menutupi keberadaan bangunan pemerintahan yang terdapat di segmen ini. titik pemasangan papan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan di sekitar pusat perdagangan di persimpangan, shelter / halte dapat dimanfaatkan sebagai bidang reklame sesuai dengan arahan titik pemasangannya.
- b. perlu pembatasan terhadap ukuran, material, motif, lokasi dan tata letak. untuk ukuran reklame umum dengan desain satu tiang maksimal adalah 24 m 2 . tidak diperkenankan memasang reklame dua kaki dan reklame yang melintang jalan (bando), kecuali menempel di jembatan penyeberangan dengan ukuran tidak melebihi panjang jembatan penyeberangan dengan lebar tidak melebihi tinggi pagar pengamannya.
- c. penempatan reklame harus menciptakan karakter lingkungan kawasan. pada kawasan perencanaan materi reklame komersial diperbolehkan, namun
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 42
- (1) Untuk kawasan perencanaan maka wajah jalan dibentuk dengan:
- a. peletakan vegetasi peneduh pada jalur pedestrian dan dalam kavling privat;
- b. peletakan pencahayaan buatan harus mempunyai jarak setiap titik lampu sekurang-kurangnya 50 meter, sesuai kebutuhan jenis ruang terbuka hijau dan sempadan jalan;
- c. pencahayaan buatan di ruang terbuka hijau harus
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 43
- (1) Halaman Depan Bangunan:
- a. penanaman pohon tidak menggangu estetika fasade bangunan dan lingkungannya secara keseluruhan;
- b. penataan taman pada halaman depan bangunan haruslah menambah nilai estetika dari bangunan dan lingkungannya secara keseluruhan;
- c. perkerasan pada halaman depan bangunan harus dari bahan yang dapat berfungsi sebagai penyerap air;
- d. apabila dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan, harus direncanakan dengan seksama kapasitas lahan, sirkulasi dalam lahan sehingga tidak mengganggu nilai estetika bangunan dan lingkungan secara keseluruhan serta penempatan pintu masuk keluar kendaraan sehingga tidak menimbulkan tekanan pada arus lalu-lintas;
- e. halaman samping dan belakang bangunan; dan
- f. dapat dipilih jenis pepohonan yang bersifat buffer kebisingan dan menyerap polutan.
Pagar
- a. ketinggian maksimum pagar 1,5 meter;
- b. pagar harus transparan dengan motif bebas;
- c. pada bagian bawah pagar diperbolehkan masif dengan ketinggian maksimal 50 cm;
- d. dianjurkan untuk menanam tanaman sepanjang pagar dengan ketinggian yang tidak lebih dari 60-80 cm;
- e. dilarang menggunakan kawat berduri sebagai pemisah di sepanjang jalan umum untuk halaman muka;
- f. ketinggian dinding pembatas samping bangunan sampai gsb maksimum 1,5 meter untuk menciptakan keleluasan pandangan;
- g. warna pagar dianjurkan tidak mencolok, sehingga berkesan teduh dan asri, serta tidak menimbulkan kesan membatasi bangunan;
- h. melibatkan sektor privat untuk menampung kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan penunjang dalam bangunan/kavlingnya, yang proporsi jumlah dan luas disesuaikan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 44
- (1) Peringatan Dini dan Kesadaran Warga ( Early Warning System &amp; Community Awarness):
- a. sistem peringatan dini di kawasan perencanaan, direncanakan menggunakan sistem yang terintegrasi untuk kawasan yang lebih luas (kecamatan - kota); dan
- b. peningkatan kesadaran warga dibentuk melalui jalur pendidikan formal maupun informal (penyuluhan masyarakat,dll) serta pelatihan.
- (2) Rencana Jalur dan Arah Penyelamatan ( Evacuation/Escape Routes):
- a. jalur evakuasi/penyelamatan, menggunakan jaringan jalan yang ada; dan
- b. arah evakuasi/penyelamatan, menuju area penyelamatan/escape area yang terdiri dari bangunan penyelamatan untuk menampung korban bencana alam yang dapat diterapkan pada kawasan perencanaan berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota ( escape area ), maupun gedung penyelamatan ( escape building ) seperti fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan (sekolah), gedung pertemuan, gedung perkantoran.
- (3) Rencana Area Bangunan Penyelamatan:
2. Rencana bangunan penyelamatan di rencanakan berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota maupun gedung penyelamatan seperti fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan (sekolah), gedung pertemuan, gedung perkantoran, namun desain bangunan tersebut harus memiliki kekuatan struktural yang handal sebagai gedung super kuat (very strong buildings) yang tahan bencana alam. Bangunan beratap datar sehingga memungkinkan untuk penyelamatan (evacution), juga dilengkapi dengan tangga darurat. Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 1 m 2 per orang.
- (4) Dalam hal adanya kerusakan bangunan gedung akibat bencana seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan/atau bencana lainnya atau adanya laporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, maka penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan gedung dan/atau perpanjangan sertifikat layak fungsi bangunan gedung harus segera dilaksanakan.
RENCANA INVESTASI
BAB VI - RENCANA INVESTASI
Pasal 45
- (1) Kegiatan pelaksanaan RTBL kawasan Bundaran Kota Baru dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Povinsi Kalimantan Barat, dan masyarakat Kota Pontianak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seluruh kegiatan pembangunannya harus mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat melalui pembangunan fisik bangunan di dalam lahan yang dikuasainya, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, ruang terbuka, dan sirkulasi pejalan kaki dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan berlaku.
BAB VI - RENCANA INVESTASI
Pasal 46
Sekenario rencana investasi yang akan dilakukan kawasan perencanaan mencangkup 3 (tiga) tahapan:
- a. tahap I: pembentukan citra kawasan dan blok-blok dalam kawasan dengan pendefinisian fungsi ruang yang jelas, pencirian dengan aksesori lokal pada bangunan dan kelengkapan pedestrian path, dan ruang sirkulasi manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi ruang, serta sosialisasi kepada pengguna ruang;
- b. tahap II: pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pengguna ruang dalam kawasan, terutama fasilitas vital yang belum terdapat di kawasan perencanaan seperti jaringan air bersih, pengelolaan persampahan, tempat pembuangan sampah dan lampu penerangan; dan
- c. tahap III: peningkatan kualitas lingkungan kawasan untuk mendukung fungsi ruang dengan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan sesuai dengan fungsi ruangnya.
BAB VI - RENCANA INVESTASI
Pasal 47
- (1) Hal-hal yang terkait dengan rencana investasi adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat/provinsi/kota, kalangan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Investasi dimaksudkan bisa dalam bentuk fisik bangunan, dan sarana prasarana, maupun dalam bentuk non fisik seperti kampanye dan publikasi, promosi investasi, sosialisasi masyarakat, fasilitas pembiayaan, advokasi/mediasi dan bantuan teknis, penetapan sebagai objek kunjungan wisata, serta penyelenggaraan event di kawasan RTBL.
KETENTUAN TAMBAHAN
Bagian Kesatu
Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 48
- (1) Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan amdal harus dilakukan penyusunan analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 49
- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan rencana adalah:
- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara ## BAB VIII
PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN
Bagian Kesatu Pengendalian Pelaksanaan Kawasan RTBL
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 50
- (1) Pengendalian pelaksanaan dimaksud untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 51
- (1) Adapun Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya penetapan peraturan zonasi dan proses perizinan.
- (2) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- (3) Izin dalam pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Penataan Ruang diatur oleh Pemerintah Kota Pontianak
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 52
- (1) Pengendalian dan pengelolaan tata bangunan dan lingkungan dilakukan oleh dinas teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai kewenangan yang ditetapkan, dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Dinas teknis terkait yang bertanggungjawab terhadap proses pengendalian dan pengelolaan, mengacu pada seluruh dokumen yang dituangkan dalam peraturan walikota ini, buku rencana, dan dokumen lain yang menjadi satu kesatuan dari peraturan ini.
- (3) Pelibatan peran serta masyarakat secara formal dalam bentuk Forum koordinasi tata bangunan dan lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur dari dinas/instansi teknis terkait, kelembagaan kawasan RTBL dan stakeholder lain yang peduli dengan permasalahan pembangunan di Kota Pontianak.
- (4) Fungsi forum koordinasi sebagaimana dimaksdu dalam ayat (3), bertugas :
- a. menyusun pengaturan (izin mendirikan bangunan dan lain-lain) dalam Peraturan Daerah serta kelembagaan dan operasionalnya di masyarakat;
- b. mensosialisasikan aturan bersama-sama masyarakat terkait;
- c. melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran serta dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan (pendataan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan);
- d. pendampingan pembangunan (bangunan dan lingkungan), penyediaan bangunan/rumah percontohan, bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan aturan tata bangunan dan lingkungan melalui mekanisme yang berlaku.
ATURAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
BAB IX - ATURAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 53
- (1) Untuk mendorong perkembangan kawasan RTBL sesuai dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, perlu dikenakan upaya insentif dan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah di tetapkan.
- (5) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (6) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (7) Insentif dan disinsentif dalam penataan bangunan dan lingkugan diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK,

Verifikasi: Ttd. SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2016

Penandatangan: Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

Verifikasi: Ttd. ZUMYATI BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 40