PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 23 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OL7 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetuj uan bersama;
- bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pervuujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2Ol7 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 Nopember 2Ot6; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20L7; c.
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
- Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 4.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301); 5.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ; 7.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211; 8.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; 9.
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a09 );
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. L2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
13. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495);
5. L4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLs (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38); 15.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2LO, Tambahan Lembaran Negara Nomor aO28l; 16.
8. L7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44L61 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tah:un 2OO7;
4
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Ta}:run 2OL2;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); 19.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO; 20.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 2L.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585); 22.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 23.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara lDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381; 24.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); 25.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86a\
5
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OI2;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang Pinjaman Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara I Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor L2 Tahun 20LL tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OtL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OO7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian T\rnjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 37.
6
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun 2OOT tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLl tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 20t6;
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2OLL tentang Evaluasi Jabatan;
4. 4L. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2Ol3 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28IPMK.O7 I 2OL6 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20L6 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : L32/ PMK. OT I 2oL6 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2OL7;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor S Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Ralryat (BPR) Syariah situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2OO3 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OO7 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5):
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2QO6 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2OL1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4l;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OL1, tentang Retribusi Pelayanan PersampahanlKebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 5);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OLL tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 6);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2OLL tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun zOlL tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 8);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2OLl tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL 1 Nomor 9l;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2OLL tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 10);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2Ot1 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OL6 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 3);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L2 Tahun 2ALl tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor L2l;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2OLL tentang Retribusi Rumatr Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 13);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L4 Tahun 2OlL tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor L4l;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2OLL tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OlL Nomor 15);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2OlO tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2OLQ (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 20 1 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 18);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2OLL tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 20);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLl Nomor 24l, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 9);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLl Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2OL2 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL2 Nomor 4); 67.
9
68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6-2O2L (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 8).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OL7.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O17 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daeratr
Defisit
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan
Rp. 1.585.83L.927 .938,L2
Rp. 1.66a.916.851.9a6.1 1 (-)
Rp. (79.O84.924.OO7,99),
Rp.
79.O84.924.OO7,99
Rp
0.00 (-)
Rp.
79.Q84.924.OO7.99
0,00
Anggaran tatrun Berkenaan Rp.
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Transfer Umum Rp. 900.991.175.0 L7,OO
- b. Dana Transfer I(husus Rp. 243.657.327.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 170.400.633.480,12
- b. Dana Perimbangan Rp. L.t44.648.5O2.017,00
- c. t^ain-l^ain Pendapatan
- Daerah yang Sah Rp. 270.782.792,441,00
- a. Pajak Daerah Rp.
3L.O74.805.285,25
- b. Retribusi Daerah Rp.
1I.t47.093.965,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.
4.927.LOT.449,OO
- d. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
Rp. I23.25L.626.780,87
- a. Hibah Rp.
0,00
- b. Dana Darurat Rp.
0,00
- c. Dana Bagr Hasil Pajak dari Povinsi dan Pemerintalr Daeralr l,ainnya
Rp.
83.806.LO5.441,00
- d. Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Rp. L1t.434.587.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari
Propinsi atau/ dari Pemerintah
- Daerah l,ainnya Rp
75.542.100.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak I"angsung Rp. 962.473.569.165,7L
- b. Belanja I"angsung
Rp. 7O2.443.282.780,40
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Bunga
Rp. 7 L2.5O5.994.67 1,7 L
Rp.
Rp.
0,00
0,00
- Belanja Subsidi C.
- Belanja Hibah d.
- Rp.
25.047.210.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial Rp.
7.890.000.000,00
- f. Belanja BaSr Hasil Kepada Pemerintah Desa Rp.
3.100.000.000,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- Kepad a Provinsi / Kabu paten / kota dan Pemerintahan Desa
dan Paftai Politik
Rp. 2O7.497.9L9.893,00
- h. Belanja Tidak Terduga Rp.
6.432.444.601,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp.
- b. Belanja Belanja Barang
dan Jasa
- c. Belanja Modal
86.691.313.300,00
Rp. 288.847 .O21.366,40
Rp. 326.904.948.114,00
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp 79 .O84.924.OOT ,99
Rp.
0,00
- pada ayat (1) (2) Penerimaan sebagaim€u1a dimaksud huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Irbih Perhitung€ul
Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA)
Rp. 79.O84.924.OO7 ,99
- b. Pencairan dana
cadangan
Rp.
0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan
Daerah yang dipisahkan Rp.
0,00
- d. Penerimaan pinjaman
daeratr
Rp.
0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Rp.
0,00
- f. Penerimaan piutang daerah
Rp.
0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana
cadangan
- Rp.
0,00
- b. Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerahr
Rp
O,OO
- c. Pembayaran Hutang Pemkab Rp
0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

dan Belanja Daerah;

dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Rekapitulasi Belanja menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

- 8.

- Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

- 1 1. Lampiran XI

- L2. Lampiran XII

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan

Rekapitulasi Untuk Belanja Daerah Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Daftar piutang Daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah; dan

obligasi daerah.

## Pasal 6

Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD danlatau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan kreteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebapkan oleh keadaan darurat.

Diundangkan di Situbondo pada tanggar 2I DEC 2016 SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO,


LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR }' NOREG PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAUIA TIMUR z 431-11 l2OL6


## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 8

Peraturan Daerah diundangkan. mulai berlaku pada tanggal ini

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggat 2I DEC 2016

BUPATI SITUBONDO,