PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 45 Tahun 2005 tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (berlaku 25 Oktober 2005)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat
:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Persero dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Organ Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris.
- (2) Organ Perum adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 4
- (1) Pendirian BUMN meliputi:
- a. pembentukan Perum atau Persero baru;
- b. perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN;
- c. perubahan bentuk badan hukum BUMN; atau
- d. pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum.
- (2) Pendirian Persero dilakukan
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 5
- (1) Pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. penetapan pendirian BUMN;
- b. maksud dan tujuan pendirian BUMN; dan
- c. penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN.
- (3) Dalam hal pendirian BUMN dilakukan dengan mengalihkan unit instansi pemerintah menjadi BUMN, maka dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat ketentuan bahwa seluruh atau sebagian kekayaan, hak dan kewajiban unit instansi pemerintah tersebut beralih menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang didirikan.
- (4) Khusus untuk pendirian Perum, peraturan pemerintah memuat pula anggaran dasar Perum bersangkutan dan penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 6
BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 7
BUMN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 8
Pendirian BUMN dilakukan dengan
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 9
- (1) Anggaran dasar Persero memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
- (2) Anggaran dasar Perum memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- c. jangka waktu berdiri;
- d. besarnya modal;
- e. susunan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta komposisi Dewan Pengawas;
- f. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- g. tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Pengawas;
- h. tata cara penggunaan laba; dan
- i. ketentuan-ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah ini.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 10
- (1) Perubahan anggaran dasar Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula mengikutsertakan menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.
- (3) Dalam hal inisiatif perubahan anggaran dasar Perum dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri, untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 11
Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyatakan rencana perubahan anggaran dasar Perum tersebut layak dilakukan, maka Menteri menyampaikan usul dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 12
- (1) Penulisan nama Persero dilakukan sebagai berikut:
- a. dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara lengkap, maka didahului dengan perkataan 'Perusahaan Perseroan (Persero)', diikuti dengan singkatan 'PT' dan kemudian diikuti dengan nama perusahaan;
- b. dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara singkat, maka kata '(Persero)' dicantumkan setelah singkatan 'PT' dan nama perusahaan.
- (2) Nama Perum didahului dengan perkataan 'Perusahaan Umum (Perum)' atau dapat disingkat 'Perum' yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.
BAB III PENGURUSAN Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 13
- (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Pengurusan Persero dilakukan
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 14
- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
- (2) Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 15
- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 16
- (1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi adalah calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh suatu tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kelayakan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 17
- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 18
- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 19
- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum sudah harus menetapkan anggota Direksi yang definitif.
- (3) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 20
- (1) Antar anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
- (3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 21
- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- (2) Anggota Direksi BUMN yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya pada BUMN.
- (4) Anggota Direksi BUMN yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 22
- (1) Anggota Direksi BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 23
- (1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 24
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Direksi
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 26
- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BUMN.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 27
- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perum, pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 28
- (1) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 29
Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BUMN apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dengan anggota Direksi yang bersangkutan;dan/atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 30
Tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 31
- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.
- (4) Tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.
Bagian Ketiga Rencana Jangka Panjang
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 32
- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk memperoleh pengesahan.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 33
- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sekurang-kurangnya memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi BUMN pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
- d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang.
- (2) Selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Jangka Panjang Perum memuat pula kebijakan pengembangan usaha Perum.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 35
- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas, diajukan kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan RUPS dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikuasakan kepada Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 36
- (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
- (2) Usul perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepada Menteri/RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan perubahan dari Direksi.
- (4) Dalam hal RUPS/Menteri tidak memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka RUPS/Menteri dianggap menyetujui usul perubahan dimaksud.
- (5) Dalam hal tertentu, kewenangan RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 37
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sekurang-kurangnya memuat:
- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya;dan
- d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima Pelaporan
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 39
- (1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Komisaris dan/atau RUPS untuk Persero atau kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri untuk Perum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan triwulanan dan laporan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 40
Isi dan mekanisme penyampaian serta pengesahan laporan tahunan Persero diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perseroan terbatas.
BAB II - PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian
Pasal 41
- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta
PENJELASAN
Pembukaan
atas dokumen tersebut;
- b. neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dan perhitungan laba rugi dari masing-masing perusahaan tersebut;
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perum, serta hasil yang telah dicapai;
- d. kegiatan utama Perum dan perubahan selama tahun buku;
- e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perum;
- f. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas.
##
PENJELASAN
Pasal 42
- (1) Laporan tahunan Perum ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas, dan disampaikan kepada Menteri; - (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.
PENJELASAN
Pasal 43
- (1) Perhitungan tahunan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan; - (2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka harus diberikan penjelasan serta alasannya.
PENJELASAN
Pasal 44
- (1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk diperiksa. - (2) Laporan