PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 28 Tahun 2015 tentang KAWASAN TERTIB LALU LINTAS JALAN AHMAD YANI KOTA PONTIANAK (berlaku 26 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat, menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan tertib lalu lintas Jalan Ahmad Yani, maka perlu pengaturan mengenai Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
SALINAN
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 90);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 12 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 111);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 71);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelengaraan Angkutan Barang di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelengaraan Angkutan Barang di Jalan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan bagian pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
14. Tertib Lalu lintas adalah situasi pergerakan pengguna jalan dan pemanfaatan yang teratur menurut aturan yang berlaku.
15. Kawasan Tertib Lalu lintas adalah penggalan jalan dan lingkungan di sekitarnya yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan jalan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan Lalu lintas.
16. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
17. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak kewajiban setiap pengguna jalan.
18. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
19. Pembinaan adalah mensosialisasikan peraturan lalu lintas pada pengguna jalan dan pengusaha angkutan jalan secara teratur dan berkelanjutan.
20. Bongkar Muat Barang adalah rangkaian kegiatan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari kendaraan.
21. SKPD adalah satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Walikota adalah untuk :
- a. menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Jalan Ahmad Yani;
- b. meningkatkan kepatuhan, ketaatan para pengemudi kendaraan bermotor terhadap ketentuan dan peraturan lalu lintas; dan
- c. menjamin terpeliharanya sarana prasarana jalan dan jembatan berikut utilitasnya di Jalan Ahmad Yani Pontianak.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mencakup :
- a. kawasan tertib lalu lintas Jalan Ahmad Yani;
- b. kewajiban;
- c. larangan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi; dan
- f. ketentuan penutup.
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS JALAN AHMAD YANI
BAB III - KAWASAN TERTIB LALU LINTAS JALAN AHMAD YANI
Pasal 3
Ruas Jalan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani dimulai dari depan Kantor Badan Pertanahan Nasional sampai dengan depan Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (batas kota).
BAB III - KAWASAN TERTIB LALU LINTAS JALAN AHMAD YANI
Pasal 4
Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai sasaran prioritas dalam mewujudkan situasi pergerakan pemakai jalan dan pemanfaatan jalan yang teratur melalui upaya optimal instansi yang berwenang dan peran serta masyarakat.
BAB III - KAWASAN TERTIB LALU LINTAS JALAN AHMAD YANI
Pasal 5
Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani berfungsi untuk memberikan dorongan kepada pemakai jalan agar menampilkan sikap dan perilaku berlalu lintas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan mendorong instansi yang berwenang dalam upaya mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta upaya pengembangan sarana dan prasarana.
KEWAJIBAN
BAB IV - KEWAJIBAN
Pasal 6
Pengemudi dan Penumpang Kendaraan Bermotor yang melalui/melintasi di ruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib :
- a. berperilaku tertib dan berpakaian sopan;
- b. mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi;
- c. menggunakan sabuk pengaman bagi kendaraan bermotor roda empat dan atau lebih;
- d. menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor termasuk yang dibonceng;
- e. sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari;
- f. sepeda motor wajib menggunakan lajur paling kiri, terkecuali ketika akan berbelok ke arah kanan atau adanya gangguan di lajur paling kiri;
- g. kendaraan roda empat dan/atau lebih, wajib menggunakan lajur tengah dan lajur kanan terkecuali ketika akan berbelok ke arah kiri;
- h. mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang terpasang;
- i. kendaraan angkutan barang yang mengangkut semen dan galian C (pasir, batu, dan tanah) wajib memasang terpal penutup secara sempurna, membersihkan kendaraan sebelum berangkat dan bertanggung jawab untuk tidak mengotori jalan akibat operasional kendaraan; dan
- j. kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi panjang kendaraan wajib memasang tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.
BAB IV - KEWAJIBAN
Pasal 7
- (1) Dalam hal terdapat perbaikan dan pemeliharaan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi perlengkapan jalan, maka instansi/SKPD yang bertanggung jawab di bidang jalan wajib berkoordinasi dengan instansi/SKPD yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setelah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/SKPD yang bertanggung jawab di bidang jalan wajib memulihkan keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.
LARANGAN
BAB V - LARANGAN
Pasal 8
- (1) Pada Kawasan Tertib Lalu lintas Jalan Ahmad Yani dilarang untuk :
- a. penggunaan kendaraan tidak bermotor jenis becak dan gerobak;
- b. berjualan pada trotoar disepanjang ruas jalan kawasan tertib lalu lintas;
- c. berhenti dan/atau memarkirkan kendaraan di atas trotoar dan/atau di badan jalan;
- d. mengemudikan kendaraan sambil melakukan aktifitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi seperti menggunakan telepon genggam dan lainlain;
- e. melakukan aktivitas bongkar muat barang di atas trotoar dan/atau di badan jalan; dan
- f. kendaraan angkutan roda enam dan/atau lebih dilarang melintasi Jalan Ahmad Yani I setiap hari mulai pukul 06.00 s/d 19.00 WIB terkecuali untuk tujuan di Jalan Ahmad Yani yang tidak memiliki akses lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak berlaku untuk kendaraan operasional milik Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pemadam Kebakaran.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
Pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan tertib lalu lintas dilaksanakan bersama-sama dengan instansi/SKPD terkait meliputi :
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak bertugas melengkapi fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu-rambu, marka, trafict light serta mengatur dan menertibkan kendaraan angkutan umum orang maupun barang;
- b. Polisi Resort Kota Pontianak Kota bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kawasan Tertib Lalu lintas;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak bertugas menertibkan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak bertugas memperbaiki dan meningkatkan kondisi ruas jalan, drainase, trotoar, serta memperbaiki dan mengganti lampu jalan yang rusak; dan
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak bertugas memelihara kebersihan umum secara rutin, menata taman, serta memelihara dan memangkas pohon pelindung agar tidak menggangu ketertiban dan keindahan kota.
BAB VII
SANKSI
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pemberian sanksi tilang berupa tindak pidana ringan (TIPIRING);
- b. tindakan pengempesan seluruh atau sebagian ban kendaraan dengan mencabut dan menyita pentil ban;
- c. tindakan penguncian ban kendaraan;
- d. tindakan pemindahan/penderekan kendaraan;
- e. pemberian peringatan, pembekuan dan atau pencabutan izin usaha angkutan umum (SIUAU) yang dimiliki; dan/atau
- f. penghentian/larangan beroperasi dalam wilayah kota Pontianak bagi kendaraan angkutan umum.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak .

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Mei 2015

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 26 Mei 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 28

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM Hj. ZETMAWATI, SH., MH. Pembina Tingkat I NIP. 19620811 198607 2 002