PERATURAN BUPATI MA Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakrlari Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, serta berdasarkan (berlaku 3 Februari 1945)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 64 TAHUN 2012
TENT ANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
· BUPATI SINTANG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat ( 1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakrlari Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, serta berdasarkan Pasal 14A ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, maka · diperlukan ·pengaturan tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa penetapan mengenai Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan dasar bagi perhitungan guna menetapkan besaran 1'unjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dan perhitungan bagi besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013· '
- c. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a da b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapka n Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampua � Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
00737
\
\
Mengingat
1.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tenta.Jlg Penetapan u d 3 Tahun 1953 n ang-Undang Darurat Nomor 0 . Kar tentang Pembentukan Daerah Tingkat II . 1 imantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . l 953 Nornor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah � n 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 18 2 0);
2. Undang-Undang Nornor 7. Tahun 1983 ten tang Paj � Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nornor 56 Tambahan Lembaran Negara R\_epublik Indonesia No:Oor 3263), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Und � g Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rpubhk Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3567);
3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tent � g Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), · sebagaimana · telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakila � Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No � or 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .5043);.
- 8 · Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tenta1:g Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 125 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom � r 5166);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan � Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 � [. � Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Nomor 5234):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, · N rnor Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia O . 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhtr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2007 ten tang Pengelompokan Kemarnpuan Keuangan Daerah, Pengan � aran ?an Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpina Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata C n . K . ara Pengembalian Tunjangan omumkasi lntensif d . al an Dana Operasion .
16. Peraturan ...
\I
\
Menetapkan
16. Peraturan Daer h K Tahun 2005 t a abupaten Sintang Nomor 1 Pi . entang Kedudukan Protokoler clan Keuangan D 1 : ��� an dan Anggota Dewan Perwakilan RakYat Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor 1 · Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintan � Nomor\_ l) sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang N?mor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2007 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nom � r 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2 006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor 2, 'Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2012 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah ...
\I
2. Pemerintaha O rusan Pe . n aerah adalah penyelenggaraan u Pemenkir:iltahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan rwa an Raky D i dan t at aerah menurut asas otonom 1 ugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasiasny � dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan epubhk Indonesia sebagaimana dimaksud dalai:11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 3 · Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
4. D\_e � an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkar DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2
Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013.
Pasal 3
- (1) Data yang digunakan .sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
r
f
PENGELOMP()kAN BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4
- ( 1) Kelompok K S . emampuan K t n mtang Tah euangan Daerah Kabupa e R � . 497.671.1 �� Anggaran 2013 adala � sebesar tujuh mi'! -587,75 (empat ratus sernbilan puluh Yar enam t · · ta seratus tu· h · ra.us tujuh puluh satu JU puluh tu· hu puluj, tuiuh ribu lima ratus delapan JU rupiah koma tujuh puluh lima sen).
- ' (2)
Pasal 5
Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 .sebagai � ana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Belanja Penunjang Operasinal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), disesuaikan dengan kemampuan A aran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten S?gg t ng Tahun Anggaran 2013 dan akan diatur lebih m a . Si Ianjut dengan Keputusan Bupat:J mtang.
\
,.
&lt;.
KETENTUAN PERALIHAN
l-hal yang belum diatur dan/ t p) J-1 � diatur lebih lanjut · sesu � au belum cukup diatur dalam Peraturan 111 1 , ai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- t ntuan yang diatur dalam p . d (Z) J(e e 11 Januari 2013 . eraturan mi mulai dilaksanakan pa a w.ngga sarnpn; dengan tanggal 31 Desernber 2013.
BAB IV - Pasa.16
Pasal 7
peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 26 Desember 2012 ,:Bf····-:uu. AERAH KABUPATEN SINTANG, 't}:.. . ,,.,j . ,), ,, \ \ · . BEJUTA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHON 2012 NOMOR 1310 711"11 -I tu" l}-., AHMAD . ,&lt;tt...,.,,/