UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang penjualan rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri (Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 No. 56);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan;
Mengingat : Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang penjualan rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menjual rumah-rumah Negeri termasuk golongan III sebagai termaksud pada "Burgerlijke Woningregeling" Staatsblad 1934 No. 147, dengan semua perubahan dan tambahannya, beserta atau tidak beserta tanahnya kepada:
- (a) Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah Otononi;
- (b) Pegawai Negeri/Pegawai Daerah Otonom yang telah menerima pensiun, baik yang telah maupun yang tidak dipekerjakan kembali pada Negeri/Daerah Otonom menurut peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku ;
menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri-menteri tersebut.
Pasal 2
Penetapan harga rumah dan tanahnya dilakukan menurut petunjukpetunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga oleh Panitia-panitia yang dibentuk oleh Menteri tersebut.
Pasal 3
Penjualan rumah dan tanahnya dilakukan dengan cara sewa-beli dengan jangka waktu paling lama 20 tahun dan paling pendek 5 tahun, dengan ketentuan, bahwa angsuran pertama berjumlah sedikit-dikitnya 5% dari harga rumah.
Pasal 4
Contoh surat perjanjian sewa-beli ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Keuangan.
Pada surat perjanjian itu ditentukan antara lain:
Selama rumah masih milik Negara rumah itu harus dipelihara sebaikbaiknya atas biaya pembeli.
Pasal 5
Untuk sementara diadakan pembatasan, bahwa penjualan dilakukan hanya kepada Pegawai-pegawai sebagai termaksud pada pasal 1 sub (a) dan sub (b), yang telah mempunyai waktu dinas sedikit-dikitnya 10 tahun.
Pasal 6
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang penjualan rumahrumah Negeri".
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surat sampai 26 Oktober 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta; pada tanggal 19 Nopember 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 29 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

Penandatangan: MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA a.i., ttd DJUANDA LEMBARAN NEGARA NOMOR 158 TAHUN 1957