PERATURAN BUPATI MA Nomor 49 Tahun 2012 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2011 , perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Simalungun; |
|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. | baliwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimane diinaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 . |
| Mengmgat | 1 . | Undang - Undang Nomor 7 Drt . Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten Dalam Linykungnn Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 1956 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); |
| | 2 . | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 331 t 2 ) § ebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); |
| | 3. | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 - tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); |
| | 4 . | Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Gersih dan Bebas dari Korupsi , Koiusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851); |
| | 5. | Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
| | 6 . | Undang- Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
| | 7. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
| | 8 . | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
| | 9. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 99 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
| | 10 . | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| | 11 . | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor 5049); - . - ' • - - - |
| | 12. | Undang - Undang No . i . o , iZTo ' iun 2011 ttntauy Kerr . uenruran Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
V
•
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan A. eggota DPRD (Lembaran Nega . c Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 18.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 17.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinj ' aman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 19. .
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 21.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentangHibah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomci 4578); 22 . 23.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 24.
- Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 25.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26.
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 seri D Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 28.
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 seri D Nomor 7); 27.
- tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 5 seri A Nomor 5); 29.
- Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun ( Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107). 32.
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 31. Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Seri Nomor ).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN . .- . . .TAHUN ANGGARAN 2011 . ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH . . . . . . .
Pasal 1
Laporan Realisssi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :
1. Pendapaian
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Jumlah Pendapatan
Rp.
42.543.353.964,35
Rp.
828.003.068.141,00
Rp.
207.446.254.248,00
Rp.
1.078.592.676.353,35
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Bagi Hasil
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tidak Terduga
741.501.509 843,00 Rp
441.825.000,00
Rp
Rp
18.531.267.750,00
4.619.080.000,00 RP
Rp
Rp
32.296.914.503,00
3.020.449.221,00
RP
Rp
Rp.
800.411.046.322,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) BelSnja Modal
31.593.493.400,00
124.515.715.114,00 Rp.
132.102.432.647,16
Rp.
Rp.
Rp. 288.211.641.161,16
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
1.088.622.687.483,16
Rp.
(10.030.011.129,81)
Rp.
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp.
43.565.160.510 ,25
20.162.601.594,15 Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp.
23.402.558.916,10
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)
Rp. 13.372.547.786,29
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pamatang Raya pada tanggai ll F&amp;USTuS 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, .GIDION.PURBA ## Pasal 2 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud daiani Pasal 1- tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati Simalungun ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal A

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Simalungun ini.

## Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 meiupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Simalungun ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini muial beriaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Diletapkan di Pamatang Raya pada tanggai I ' i ( \ GUSTUS 2012

## BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

J.R. SARAGIH