PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka per!u menetapka-ri Peraturan Bupati tentang Uraia-ri Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494j; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› Undangan; 8. PeraturAn Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Taliun 2016 Seri D Nomor 1); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 59 TAHUN 2016 TENT.ANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka per!u menetapka-ri Peraturan Bupati tentang Uraia-ri Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494j;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› Undangan;
8. PeraturAn Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Taliun 2016 Seri D Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TUBAN.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan PenataAn Ruang Kabupaten Tuban merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat {l) adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe A.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (5) Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang dalam melaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusa..r1 kebijak..a...11 tek11is di bidang sumber daya air,bina marga, tata ruang, tata bangunan dan pertanahan serta perencanaan dan jasa kontruksi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sumber daya air, bina marga, tata ruang, tata bangunan dan pertanahan; perencanaan dan jasa kontruksi;
- c. pembinaan pendampingan dan bantuan dalam pelaksanaan tu.gas di bidang sumber daya air, bina marga, tata ruang, tata bangunan dan pertanahan, perencanaan dan jasa kontruksi;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta progra..-rn da..11 pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
- f. perumusan inovasi terkait dengan tu.gas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- g. pembinaan terhadap UPTD;
- h. peiaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas;
- 2 Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d, RMHng Rina Marga;
- e. Bidang Tata Ruang, Tata BaT1gunan dan Pertanahan;
- f. Bidang Perencanaan dan Jasa Kontrtiksi;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 4
- ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sek..retaris, yang berkedudukafl dibawah. dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris menyelenggarakaTl fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- g. oelaksanaan oenvusunan oroID"am dan laooran: .. ... ... .. -.. ~
- h. pelaksanaan penyusunafl dokumen perencaflaan dan pelaporaT1 akuntabilitas kinerja;
- i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertan1Lszungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberika11 oleh Kepa1a Dinas terkait dengan tu.gas dan fungsinya.
PasalS
- (1) Sekretariat memhawahkan dan mengoordinasikan:
- a. Subbagian Umum d~11 Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggu.ng jawab kepada Sekretaris.
Pasa16
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegaw.Aian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum da..11 tata usaha; meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- d. peny1apan da..11 penyediaa11 ba..ha..11 pe}.A ksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- e. peiaksanaan peniiaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- f. pelaksanaa..11 laporan/pertan&amp;:,,aungjawaban kepada Sekreta..ris; da..11
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 7
- ( 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana angga.ran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;
- d. pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- e. pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasa18
- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan program;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan terkait hukum dan ketatalaksanaan;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 9
- ( 1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- i,2',1 BidanQ'. Sumber Dava Air memounvai tueas r:neruniuskru-1 kr.h1jAkAr1; """" .., ... ~ "-" melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pengembangan prasarana irigasi, danau dan rawa, operasi dai, pemeliharaan jaringan sumber daya air serta penatagunaan sumber daya air. program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan,
- {3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan, peiaksanaan, penyusunan progra..-rn dan petunjuk teknis di bidang pengembangan prasarana irigasi, danau dan rawa, operasi da..-ri pemeliharaan jaringan sumber daya air serta penatagunaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan prasarana irigasi, danau dan rawa, operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air serta penatagunaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan prasarana irigasi, danau dan rawa, operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air serta penatagunaan sumber daya air;
- d. peiaksanaan pengawasan dan pengendaiian di bidang pengembangan prasarana irigasi, danau dan rawa, operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air serta penatagunaan sumber daya air;
- e. pelaksa.i,aa.i, pemeliharaa.i, dan penga.i-na.i,a.i, barang milik daera.i1i yang menjadi tanggung jawab Bidang Sumber Daya Air;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. peiaksanaan iaporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tu.gas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 10
- ( 1) Bidang Sumber Daya Air membawahkan dan mengoordinasikan:
- a. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau Dan Rawa;
- b. Seksi Operasi dan Pcmeliharaan Jaringan Sumber Daya Air; dan
- c. Seksi Penatagunaar1 Suniber Daya Air;
- (2} Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun.1f a, huruf b dan hun.1f c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 11
- ( 1) Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa mempunyai tugas menyiapkai--i dan menyediakan bahan perumusan kebijakaJ1, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidangpengembangan prasarana irigasi, danau dan rawa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawamenyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pengembangaf'l prasarAna irigasi; danau dan rawa;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pengembangan prasarana irigasi, danau dan rawa;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pengembangan prasarana irigasi, danau dan rawa;
- d. penyiapal'l daf'l penyediaan baha11 koordinasi; fasilitasi; pembinaa11, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana irigasi, danau dan rawa;
- e. penyiapan dan oenvediaan bahan oerumusan dan oenvusunan .. -... .. .., kebijakan di bidang pengembangan prasarana irigasi, danau dan rawa;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidangpengembangan prasarana irigasi, danau dan rawa, serta kawasan 1indung Sumber Daya Air;
- g. penyiapan dan oenvediaan bahan oelaksanaan dan oemzendalian .. -... .. -penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
- h. pelaksaT1aa11 penilaian kinerja bawahan sebagai baha11 pertimbangan pengembangan karier;
1. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air terkait denga\_r1 tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 12
- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidangoperasi dan pemeliharaan ja.dngan su.rnber daya rur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Airmenyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasa.11 di bidang operasi da.11 pemeiiharaan jaringan sumber daya air;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
- e. penyiapan dan penyediaan ba.ha.11 perumusa.11 dan peny,-1sunan kebijakan di bidang operasi dan pemeiiharaan jaringan sumber daya air;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan sumber dava s:i-ir· --- ,
- g. penyiapan dan penyediaan bahan peiaksanaan pemeiiharaan dan rehabilitasi sungai, danau, waduk dan pantai;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. pelaksa.11aan Iapora.11/pertanggungjawaba.11 kepada Kepala Bida.11g Sumber Daya Air; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 13
- ( 1) Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidangpenatagunaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tue:as sebagaimana dimaksud pada ayat (l)Seksi '. ~ Penatagunaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang penatagunaan sumber daya air;
- b. penyiapan dan penyediaan baban pengeiolaan di bidang penatagunaan sumber daya air;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang penatagunaan sumber daya air;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penatagunaan sumber daya air;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penatagunaan sumber daya air;
- f. penyiapan da11 penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis da11 pelaksanaan penatagunaan sumber daya air;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan peiaksanaan sistem informasi Sumber Daya Air;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan kebijakan penyediaan air baJn.1 untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air;
1. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan, peruntukan dan pengusahaan sumber daya air;
- J. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan teknis dan pemberdaya.i:m pemangku kepentinga11 sumber daya air;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
1. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air; dan
- m. pelaksa11aa11 fungsi lain yang diberikan oleh KepR la Bidang Sumber Daya Air terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Bina Marga
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 14
- ( 1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas merumuskan kebijakan, m.elaksanakan koordinasi denga.n perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidangpembangunan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan dan iembatan;pengendalian dan pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatai1. jalan, sarana dan prasarana jalan, serta rehab1btas1, pemellharaan jalan dan jembatan;
- c. peiaksanaan pembinaan di bidang pembangunan jaian dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksai,aan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. peiaksanaan verifikasi, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan Ruang Manfaat Jaian, Ruang Milik Jaian, Ruang Pengawasan Jalan.
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bida.ng Bina lvfarga;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan seba.gai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 15
- ( 1) Bidang Bina Marga membawahkan dan mc;nf,;u01 diuc1.~il~c:1.11.
- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. SeY~si Pe11ge11da.lia11. da11 Pen1a11.faatru1 Jala.11, Sarana dan Prasara..-ria Jalan; dan
- c. Seksi Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seoran.g Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidar1g Bina Marga.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 16
- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan da11. menyediakan bahan perumusan kebijakan; penyusunan program; petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Liuct.ill5peu1bct.1.1gu:nan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan baha11. perenca11.aan program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan pembangunan dan peningkatan jala11. dan jembatan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan dan peningkatan jalan da11. jembatan;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk kelancaran dan keselamatan masyarakat pengguna j.A lan;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan pelaporanjpertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- J. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oieh Kepala Bidang Bina Marga terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 17
- (·1) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan jalan, Sarana dan Prasarana Jalan mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian dan pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana jalan.
- (2} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Seksi Pengenda!ia..TJ. da..TJ. Pema..TJ.faata..TJ. J 'etletn ~e1rane1 detn Pret~etre1na J&lt;:&gt;letn -. ... -... , \_\_ ... ...\_ \_.., ... \_\_ """ ... """"6, a..i,11,4.,&amp;,4 menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pengendalian dan pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana jalan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pengendalian dan pemat'lfaatan jalat'l, sarana dat'l prasarana jalat'l;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pengendalian dan pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana jalan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemanfaatan jalan, sarat'la dat'l prasar.Anaj.Alat'l;
penyiapan dan
penyediaan bahan
perumusan dan
penyusunan kebijakan di bidang pengendalian dan pemanfaatan jalan, sarana dan
prasarana jalan;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pPlak~a\_n.A.An ti1 h1ti.Ang pengend.Alia\_Tl d.An pemanfaatat'l j.Alan, sarana dan prasarana jalan;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan dan usulan penetapan status jalan kabupaten;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi, dispensasi dan pertimbat'lgat'l teknis pemat'lfaatat'l ru.at'lg mat1faat j.A lat'l, r1..1at'lg milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
1. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- J. pelaksanaan pelaporan/pertanggungjawaban Kepada Kepala Bidang Bina Marga; da.n
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 18
- (1) Seksi Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan dan menyediaka11. bahan peru.musan kebijakan, penyu.sunan progratn, petunjuk teknis, pe1nbinaa11, pengawasan dan pengendalian di bidangrehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapari dan penyediaari bahan perencanaari program di bidang rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang rehabilitasi, pemeliharaan j$'1 lan dari jembatari;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporandi bidangrehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijA kan di bidang rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. pelaksanaari pelaporAn/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Bina Marga terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 19
- ( 1) Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan kebtiakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang tata ruang dan pertanahan, tata bangunan dan gedung serta pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan. dan Pertanahan menyelenggarak:aTJ. fungsi:
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang dan pertanahan, tata bangunan dan gedung serta pemanfaatan dan pengendalian;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang tata ruang dan pertanahan, tata bangunaTJ. dan gedung serta pemaTJ.faatan dan pengendalian;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang tata ruang dan pertanahan, tata bangunan dan gedung serta pemanfaatan dan pengendaiian;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tata ruang dan pertanahan, tata bangunan dan gedung serta pemanfaatan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembanga11 karier;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepaia Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 20
- ( 1) Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan membawahkan dan mengoordinasikan:
- a. Seksi Tata Ruang dan Pertanahan;
- b. Seksi Tata Bangunan dan Gedung; dan
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendaiian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang be:rada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Bidang Tata. Ruang, Tala Bangunan dan Pertanahan.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 21
- (i) Seksi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bi=~ h.an pPnJm.11~1-m kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tata ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tata Ruang dan Pertanahan menyeienggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang tata ruan.g dan pertanahan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengeioiaan di bidang tata ru.ang dan pertanahan;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang tata ruang dan pertanaha.11;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaiuasi dan peiaporan di bidang tata ruang dan pertanahan;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan;
- f. penyiapan dan penyediaa.11 baha.11 penyusunan pedoman te:knis da.11 pelaksanaan di bidang tata ruang dan pertanahan;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan informasi pengelolaan dan pengembangan di bidang tata ruang dan pertanahan;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan . penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR);
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan; dan
- k. oeiaksanaan tugas lain vang diberikan oleh keoaia Bidang Tata Ruang. ... ---~-..\_. 4 ----· Tata Bangunan dan Pertanahan terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 22
- { 1) Seksi Tata Bangunan dan Gedung mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bah.an perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaa-ri, pengawasan dan pengendaJia\_n di bidang tata. oangunan cta.."1. gectung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tata Bangunan dan Gedung menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan clan penyecliaan bahan perencanaar1 di bidang tata bangunan dan gedung;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengeioiaan di b1ctang tata oangunan dan gedung;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang tata bangunan dan gedung;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasiiitasi, pembinaan, evaiuasi dan peiaporan di bidang tata bangunan dan gedung;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang tata bangunan dan gedung;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusuna.11 pedom~n teknis clan peiaksanaan di bidang tata bangunan dan gedung;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan peiaksanaan survey bangunan gedung dan pelengkapnya serta melakukan perhitungan struktur, rencana biaya, gambar dan spesifikasi teknis serta metodologi pelaksanaan;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pengembangan dan peneiitian bangunan gedung;
1. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi bangunan, rumah dan gedung aset milik Daera.1-i;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dan pelaksanaan standar Sertifikasi Laik Fungsi bangunan gedung;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung, fasilitasi Izin Mendirikan Bangunan serta sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
1. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi dan rekomendasi penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
- m. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi bangunan dan gedung aset milik Daerah;
- n. peiaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbanga."1 pengembangan karier;
- o. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 23
- ( 1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bah.an. perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan dan pengendaiian tata ruang, tata bangunan dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemanfaata11 dan Pengend.A iian menyelenggara.kan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pemanfaatan dan pengendaiian tata ruang, tata bangunan dan pertanahan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, tata bangunan dan pertanahan;
- c. penyiap.An da11 penyediaan bah..Afl pengawasan di bidang pema11faata11 dan pengendalian tata ruang, tata bangunan dan pertanahan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasiiitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, tata bangunan dan pertanahan;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemanfaatan clan pengendalian tata ruang, tata ban.~u.nan dan pertanahan;
- f. penyiapan dan penyediaa\_r1 bahan penyusunan pedoman teknis dan bangunan dan pertanahan; pelaksanaan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, tata
- g. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan layanan aduan pelanggaran tata ruang, tata bangunan dan pertanahan;
- h. penyiapan dan penyediaan baJ1an pen eta pan lokasi konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan;
1. penyiapan dan penyediaan bahan pemberian izin iokasi;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksa11aan Japora11/pertanggungjawaba11 Kepada Kepala Bidang Tata Ruang. Tata Bangunan dan Pertanahan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Biciang Perencanaancian Jasa Konstruksi
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 24
- (1) Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi dipimpin olehseorang KepalaBidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merumuskan kebijakan; melaksana."k.an koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang perencanaan kebinamargaan, perencanaan sumber daya air serta jasa konstruksi.
- (3) Dala.m mt-laksanak.An tugas sebagRi dim-Aksud pada ayat (2) Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan kebinamargaan, perencanaan sumber daya air serta jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan kebinamargaan; perencanaan sumber daya air serta jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang perencanaan kebinamargaan, perencanaan sumber daya air serta jasa konstr...,1ksi;
3. d lak ...:i ...:i 1· ...:i· ,\_.d . pe Sanac:u.L J:.ICUl;;i:lWi:l;:)i:1..U Ui:U.L J:JC:UgeuUi:!.J..Li:!.J.l U.L U.L i:!..L.ll;; J:JC:leU\,;i:l.L.li:li:lU kebinamargaan, perencanaan sumber daya air serta jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Perencanaan;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaba.ii. kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasai 25
- ( 1) Bidang Perencanaan mengoordinasi: dan Jasa Konstruksi membawahkan dan
- a. Seksi Perencanaan Kebinamargaan;
- b. Seksi Perencanaan Sumber Daya 1\J:r; dan
- c. Seksi Jasa Konstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seora.11g Kepala Seksi ya.11g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 26
- ( 1) Seksi Perencanaan Kebinamargaan mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusAn kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan kebinamargaan.
- {2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Kebinamargaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan ba.han perencanaan tek..nis kebina.111argaan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang perencanaan kebinamargaan;
- c. penyiapan da.n penyediaan bahan pengawasan di bidang perencanaan kebinamargaan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaaI1 kebina...-rnargaa..1'1;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan kebinamargaan;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknisdan pelaksanaan di bidang perencanaan kebinamargaan;
- g. pelaksanaan survey jalan, jembatan dan sarana pendukung, serta melakukan perhitungan struktur, rencana biaya, gambar dan spesifikasi teknis serta metodelogi pelaksanaan;
- h. penyiapan da.11 penyedia~.n bahan peny11suna.11 penetapan harga satuan bahan dan analisa harga satuan pekerjaan bidang kebinamargaan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perenca.11aa.11 dan J asa Konstruksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 27
- ( 1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petu:njuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan sumber daya air;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan teknis sumber daya air;
- b. penyiapa.11 da.11 penyediaa.11 ba.l-J.a.11 pengelolaa.11 di bida.11g perenca.11aa.11 sumber daya air;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang perencanaan sumber daya air;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi da.11 pelapora.11 di bida.11g perencanaan sumber daya air;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan sumber daya air;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan sumber daya air;
- g. pelaksanaan survey jaringaI1 irigasi, saluran pembuang heserta bangunan pelengkapnya, serta melakukan perhitungan struktur, rencana biaya, gambar dan spesifikasi teknis serta metodelogi pelaksanaan;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dan pemutakhiran data perkembangan dan perubahan jaringan irigasi, prasarana sumber daya air beserta bangunan pelengkapnya;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- J. pela.4:sanaan laporan/pertanggungjawaban Kepada Kepala Rida.rig Perencanaan dan Jasa Konstruksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 28
- (1) Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang jasa kontruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Jasa Konstn1ksi menyelenggarA 'ka.ri fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang jasa kontruksi;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang jasa kontruksi;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidangjasa kontruksi;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa kontruksi;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidangjasa kontruksi;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang jasa kontruksi;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan pengendalian kualifikasi di bida.rig jasa konstruksi;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan bimbingan dan pengembangan kapasitas serta fasilitasi uji kompetensi tenaga teknis konstruksi;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan kerjasama dengan balai latihan konstruksi; ·
- J. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan sistem data dan informasi penyelenggaraan di bidang jasa konstruksi;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi dan rekomendasi izin usa ha di bidang jasa konstruksi;
1. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- m. pelaksanaan laporan/ perta11ggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oieh Kepaia Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam
UPTD
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 29
- ( 1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan berta11ggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:
- a. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Jatirogo dengan wilayAh. kerja meliputi Kecamatan Jatirogo dan Kecamatan Kenduruan;
- b. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Bangilan dengan wilayah kerja Kecamatan Bangilan dan Kecamatan Senori;
- c. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Singgahan dengan. wilayah kerja meliputi Kec.Amatan SinggA h.an dan Kecamatan Parengan;
- d. UPI'D Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Rengel dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rengel dan Kecamatan Soko;
- e. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Plumpang dengan wilayah kerja meliputi KecAmatan Plumpang dan Kecamatan Widang;
- f. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Tambakboyo dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar;
- g. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Montong dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Montong dan Kerek;
- h. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Merakurak dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Merakurak dan Kecamatan Jenu;
1. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Tu.ban dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tu.ban dan Palang;
- i. UPTD Pekeriaan Umum dan Penataan Ruan2 Kecamatan Semandin2 ... ... ...\_... ..\_ ... dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Semanding dan Kecamatan Grabagan;
- k. UPTD Peralatan dan Perbekalan; dan
1. UPTD Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 30
- ( 1) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan mempunyai trn:,s:is mPiakR;;:m.akan keP--iats:in tP.kn-iR nnP.rAR-inns:ii ds:in is:its:i11 keE!iatan tek\_nis 0 0 r I 0 penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan da..11 penyediaan bs:i 1-ian perenca..11aan UP!'D Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan UPTD Pekerjaan Umum dan Penataa..11 Ruang;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. peiaksanaan kegiatan teknis 01aang Sumber .uaya Air (SDA), Kebinamargaan dan Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Perencanaan dan Jasa Konstruksi di wilayah kecamatan;
- h. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasional pelaksanaan tugas bidang SDA, Kebinamargaan dan Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Perencanaa11 dan Jasa Konstruksi di wilayah kecamatan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional bidang SDA, Kebinamargaan dan Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Perencanaan dan Jasa Konstruksi di wilayah kecamatan;
- J. pelaksanaan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan Camat di wilayahnya;
- k. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan jabatan fungsional;
1. penyelenggaraAn pengelolaan, peme1iharaa11 dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab UPTD Pekerjaan Umum di wilayah kerjanya;
- m. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- n. Pelaksa11aan laporAn/pertanggungjawaban kepada KepAla Dinas; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinasterkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 31
- ( 1) UPTD Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tek11is operasional clan/ atau kegiata11 teknis penunjang dinas di bidang peralatan dan perbekalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Peralatan dan Perbekalan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan inventarisasi: laporan secara berkala tentang keadaan peralata11 dan perbekalan serta penggunaa11nya;
- b. penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perbekalan termasuk suku cadang kendaraan yang menjadi tanggung jawab dinas;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan atau perbaikan kendaraan dan peralatan berat yang menjadi tanggung jawab dinas;
- d. pelaksanaan administrasi perizinan pemakaian peralatan dan kendaraan;
- e. pelaksanaan pencatatan keluar / masuk peralatan dan perbekalan;
- f. perencanaan dan pengaturan jadwal pelaksanaan perawatan dan perbaikan kendaraan dan peralatan yang menjadi tanggung jawab dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan semua bidang di lingkungan dinas dalam rangka Penyusunan kebutuhan peralatan dan perbekalan untuk mendukung kegiata11 dinas;
- h. pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peralatan dan perbekalan;
- J. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan jabatan fungsional;
- k. penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan pengAmanan bara11g milik daerah yang menjadi tanggung jawab UPTD Peralatan dan Perbekalan;
1. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- m. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaba11 kepada Kepala Dinas; da11
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 32
- ( 1) UPfD Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tttgas mela1&lt;:sa11A k-A11 kegiata11 tek..nis operasional dan/ atau kegiatA11 teknis penunjang dinas di bidang laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) UPTD Laboratorium Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan inventarisasi dan laporan berkala tentang keadaan peralatan laboratorium;
- b. penyusunan rencana kebutuhan peralatan laboratorium;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan atau perbaikan peralatan laboratorium;
- d. pelaksanaan adminitrasi pemakaian peralatan laboratorium;
- e. perencanaan dan pengaturan jadwal pelaksanaan pemakaian peralatan laboratorium;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan semua bidang di lingkungan dinas dan masyarakat umum dalam rangka Pelaksanaan pelayanan tes laboratorium;
- g. penyelenggaraan urnsan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan jabatan fungsional;
- h. pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian laboratorium pekerjaan umum;
- J. penyelenggaraa..1'1 pengelolaan, pemeliharaan dan penga..111ana..t1 barAng milik daerah yang menjadi tanggung jawab UPTD Laboratorium Pekerjaan Umum;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
1. pela..'ksanaa..t1 !apora..t1 perta..t1ggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 33
- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD mempunyai tugas membantu Kepala UPfD dala..m me!A ku.kan penyiapan bs:ihan penyusuna..t1 rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan kerja UPTD;
- b. penyiapa..t1 da..t1 penyediaa..t1 bAha..t1 pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan ketatausahaan di UPTD;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaksanaan laporan/ pertanggung jawaban kepada Kepala UPTD; dan
- f. pels:i'k:sa..t1aa..t1 fungsi lain ya..t1g di berikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.
BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 34
- ( 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati ## BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 36
Susunan orga.nisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tu.ban dan UPrD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 37

Dengan ditetapkannyaPeraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 38

Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tuban terhitung mulai tanggal 2 Januari 2017.

## Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal Z1 Okt•ber 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI D NOMOR 14

LAMPIRAN


H. FATHUL RUDA