PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2017 tentang PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELE}ffUAL DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
SALINAN
PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELE}ffUAL
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupalan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO6 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
MEMUTUSI(AN:
MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (l) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.
- (21 HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. merek;
- b. hak cipta dan hak terkait;
- c. paten dan paten sederhana;
- d. desain industri;
- e. desain tata letak sirkuit terpadu;
- f. varietas tanaman; dan
- g. indikasi geogralis.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dengan cara:
- a. Penegahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
fenalqsghan sebagairn6ps dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b tidak dapat dilaksanakan dalam hal:
- b. barang ditetapkan sebagai barang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan; atau
- a. barang telah keluar dari Kawasan pabean;
- c. barang yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana kepabeanan.
Brgian Kesatu Perekaman HKI
BAB II - PEREKAMAN HKI DAN PENEGAHAN
Pasal 5
- Pemilik atau Pemegang Hak atas merek atau hak cipta dapat mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat Bea dan Cukai untuk pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (1)
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: (21
- a. bukti kepemilikan hak;
- b. data mengenai ciri-ciri keaslian produk seperti merek, barang, nama dagang, tampilan produk, kemasan, rute distribusi, dan pemasaran, serta jumlah produk yang dipasarkan dalam suatu wilayah dalam hal HKI berupa merek;
- ". 9l!" mengenai ciri-ciri atau spesifikasi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau hak terkait yang diciptakan dalam ha1 HKI berupa hak cipta; dan
- d. surat pernyataan pertanggungiawaban dari pemilik atau Pemegang Hak atas segala akibat yang timbul dari perekaman.
- (3) Pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pemitik atau Pemegang Hak yang merupakan badan usaha, yang berkedudukan di Indonesia.
3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. (4)
4. Persetujuan pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berlaku untuk jangka waktu paling lama I (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetqjuan dan dapat diperpanj ang. (s)
5. Pejabat Bea dan Cukai dapat mencabut persetqiuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
BAB II - PEREKAMAN HKI DAN PENEGAHAN
Pasal 6
- Dalam rangka pendataan pada sistem perekaman, Pejabat Bea dan Cukai melakukan validasi data mengenai HKI. (1)
- Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi atau pihak lain yang terkait. (21
Bagran Kedua Penegahan
BAB II - PEREKAMAN HKI DAN PENEGAHAN
Pasal 7
- Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penegahan atas barang Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta. (1)
,-..a.
i;.v:\_,
- (21 Pejabat Bea dan Cukai yang menemukan adanya barang Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta, harus memberitahukan kepada Pemilik atau pemegang Hak ## BAB III
PERMOHONAN DAN PERINTAH PENANGGUHAN
Bagian Kesatu Permohonan penangguhan
BAB II - PEREKAMAN HKI DAN PENEGAHAN
Pasal 8
- (1) Pemilik atau Pemegang Hak atau kuasanya dapat mengajukan permintaan penangguhan atas barang Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI,
BAB II - PEREKAMAN HKI DAN PENEGAHAN
Pasal 9
- Permintaan Penangguhan ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan oleh Pemitik atau pemegang Hak melalui permohonan kepada Ketua pengadilan. (1)
- P\_ermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan dengan disertai: (2t
- a. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran HKI yang bersangkutan;
- b. bukti pemilikan HKI yang bersangkutan;
- c. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang Impor atau Ekspor yang dimintakan penangguhan, agar dengan cepat dapat dikenali oleh pejabit Bea dan Cukai; dan
- d. jaminan.
- P-ermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan kepada Ketua pengadilan yang *it"V"ti hukumnya meliputi Kawasan pibean tempat kegiatan Impor atau Ekspor yang terdapat barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. (3)
- (4) Pengadilan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penetapan dalam jangka waktu paling larna 2 (dua) hari kErja setelah tanggal pendaftaran permohonan.
BAB II - PEREKAMAN HKI DAN PENEGAHAN
Pasal 10
Dalam hal permohonan diajukan
BAB II - PEREKAMAN HKI DAN PENEGAHAN
Pasal 11
Pengadilan menyampaikan penetapan perintah Penangguhan kepada Pejabat Bea dan Cukai di tempat kegiatan Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dalam jangka waktu paling lama I (satu) hari kerja setelah ditetapkan.
BAB II - PEREKAMAN HKI DAN PENEGAHAN
Pasal 12
Ketentuan mengenai tata cara perrnohonan, pemeriksaan, dan penetapan Penangguhan di Pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PELAKSANAAN PENANGGUHAN
Pasal 13
BAB IV PELAKSANAAN PENANGGUHAN
BAB IV - PELAKSANAAN PENANGGUHAN
Pasal 14
Pemilik atau Pemegang Hak mengajukan permohonan jadwal pemeriksaan fisik barang Impor atau Ekspor kepada pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan perintah penangguhan diterima Pejabat Bea dan Cukai.
BAB IV - PELAKSANAAN PENANGGUHAN
Pasal 15
- Pemeriksaan frsik barang Impor atau Ekspor dilaksanakan
BAB IV - PELAKSANAAN PENANGGUHAN
Pasal 16
- (1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan penangguhan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) trari-te4a terhitung sejak surat perintah atau penetapan Penangguhan diterima.
2. (2t Pemilik atau Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penangguhan sebanyak 1 (saty) kali untuk jangka waktu paling lama lO (sepuluh) hari kerja kepada Ketua Pengadilan.
- (3) Perpanjangan Penangguhan disertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 huruf d dan jaminan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal Z ayat (5) huruf a angl&lt;a 2 atau Pasal 10.
BAB V - PENGAKHIMN PENANGGUHAN
Pasal 17
Pejabat Bea dan Cukai wajib mengakhiri penangguhan dalam hal:
- a. berakhirnya masa Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l);
- b. berakhirnya masa perpanjangan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 16 ayat (2) dalam hal Pengadilan memperpanjang masa penangguhan;
- c. terdapat perintah penetapan mengakhiri penangguhan dari Pengadilan untuk mengakhiri penangguhan; atau
- d. terdapat tindakan hukum atau tindakan lain atas adanya dugaan pelanggaran HKI.
BAB V - PENGAKHIMN PENANGGUHAN
Pasal 18
- (l) Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang dapat meng4iukan permintaan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri Penangguhan.
\_ 1l \_
- (2) P-ermjntaan pengakhiran penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alngan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (21 huruf d.
BAB V - PENGAKHIMN PENANGGUHAN
Pasal 19
- (r) Dalam hal Penangguhan berakhir:
- a. terhadap barang yang ditangguhkan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. jaminan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 atau pasal 10 dicairkan, untuk menanggung segala biaya operasional yang timbul akibat adanya penegahan dan/ atau Penangguhan.
- Dalam hal pencairan jaminan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b tidak mencukupi untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya Penegahan dan/ atau penangguhan, terhadap kekurangannya ditagihkan kepada Pemilik atau Pemegang Hak. (21
- Da1am hal pencairan jaminan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b melebihi biaya yang timbul akibat adanya Penegahan dan/atau Penangguhan, terhadap kelebihannya dikembalikan kepada Pemilik atau Pemegang Hak. (3)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan, penagihan, dan pengembalian jaminan biaya operasional diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (4t
- (l) Ketentuan Penangguhan tidak diberlakukan terhadap:
- a. barang bawaan penumpang;
awak .
.'
\_12\_
- b. awak sarana pengangkut;
- c. pelintas batas; atau
- d. barang kiriman melalui pos atau jasa titipan,
yang tidak dimaksudkan untuk tqiuan komersial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tujuan komersial terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
BAB VI - PENGECUALIAN PENANGGUHAN
Pasal 21
- (1) Ketentuan Penangguhan tidak diberlakukan terhadap barang,Impor angkut lanjut atau angkut terus dengan tqiuan luar Daerah Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari hasit pelanggaran HKI.
- (2) Pengendalian barang Impor angkut lanjut atau angkut terus yang diduga merupakan atau berasal dari hasil ggllnSgaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pejabat pabean di negara tqiuan pengangkutan selanjutnya.
Pasd22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 60 (enam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 J:urri2OlT

Penandatangan: ## MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: ## KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2O17

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
## I. UMUM
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun l99S tentang Kepabeanan sebaqaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Direktorat Jenderal Bea dan cukai dib;rikan liewenangan untuk melakukan pengawasan dugaan pelanggaran HKI terhadap lalu tintas barang Impor maupun Ekspor. Kewenangan ini sebenarnya merupakan pengejawantahan amanat dari World Trode Organization (WTOI -Trade 1.9t 9 Aspecrs of Intellectual PropertA Rghts (TRIPS) terutama bagian yang !g.t1t"" dengan pengawasan di perbatasan (border meo.sureil. Jika diperhatikan dengan baik, maka sebenarnya kewenangan ya.rg diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan cukai tersebut adalah- sesuai dengan yang disarankan oleh rRIPs. Namun demikian patut untuk dicatat bahwa dalam beberapa hal tertentu kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan cukai bahkan lebih progresif dibandingkan dengan rekomendasi TRIPS, misalnya dalam hal pengawasan terhadap -Ekspor.
, Pada dasarnya, Peraturan pemerintah ini berisi penjabaran atas acuan dasar mekanisme pengawasan HKI oleh Direktorat Jlndlral Bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepabeanan. Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengenalkan hal baru yaitu mekanisme perekaman HKI (reord"ahbn/ kepada Direktorat Jenderai Bea dan cukai. Penting untuk digarisbawahi bahwa mekanisme perekaman ini sama sekali tidak menggantikan mekanisme pendaftaran HKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia' Mekanisme perekaman ini hanya bertqiuan untuk membantu Direktorat Jenderal Bea dan cukai agar memiiiki data yang cukup melgelar HKI yang adii, sehingga Direktorat Jenderal eea dan-cufai dapat melakukan profilutg dan targeting yang lebih efektif. Beberapa negara, telah lama menerapkan mekanisme perekaman ini dan daram pi.tt"trry" ternyata sangat membantu institusi kepabeanan untuk menjalankan fungsi pengawasEmnya dengan lebih baik.
'.
.
'-
,i''
i',V ^r:-
-{.
--.1:,,.::- -
. i::-q:l
,
:,, \
:'
Pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari,hasil pelanggaran HKI di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong kegiatan Impor atau Ekspor be4'atan sesuai praLtik perdogangan yang berkeadlran (fair trade) dengan menjamin keiastian hukum atas barang-barang yang telah dilindungi ot"t HKI' serta dilaksanakan dengan berlandaskan semangat partisipisi aktif masyarakat fttublic autareness/ dan kewajiban negara uniuk metndungi HKI.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "perintah dari Ketua pengadilan" berupa penetapan pengadilan. Ayat(21
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (l) Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan hak" dapat berupa sertifrkat, surat keterangan, surat pernyataan kepemilikan, atau bukti lain berdasarkan -p..lt rrn perundang-undangan. . .\_:i:a:. -!.i.iY -,-,/ Huruf b Yang dimaksud dengan "data mengenai pemasaran" antara lain, rute dan wilayah pemasaran. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (21 Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Konfirmasi Pemilik atau pemegang Hak kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilakukan melalui media elektronik atau media non-elektronik ## Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan "jaminan biaya operasional" adalah jaminan yang digunakan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Penegahan/ penangguhan misalnya biaya operasional, biaya pemeriksaan, biaya pembongkaran, biaya penimbunan, biaya pengangkutan (handling crrst), yang tidak termasuk biaya yang timbul dalam rangka penetapan perintah Penangguhan oleh Pengadilan. Huruf b Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Surat penetapan perintah Penangguhan dapat disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai melalui media elektronik dan media nonelektronik.
PENJELASAN
Pasal 12
Yang dimaksud dengan "peraturan pemndang-undangan, misalnya Peraturan Mahkamah Agung.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (l) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Yang dimaksud dengan "tindakan hukum" meliputi penyitaan oleh penyidik dan eksekusi sita jaminan oleh juru sita Pengadilan. Yang dimaksud dengan 'tindakan lain" meliputi kesepalatan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" misalnya sifat barang Impor atau Ekspor yang diajukan Penangguhan cepat rusak. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Penyelesaian barang yang ditangguhkan dapat dilakukan antara lain dengan: - a. diselesaikan sesuai dengan prosedur Impor atau Ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; - b. diserahkan kepada penyidik dalam hal dilakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan pidana; - c. diserahterimakan kepada juru sita pengadilan dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak mengajukan gugatan dan/ atau permohonan sita jaminan