Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka, Retribusi lzin usaha sarana Kesehatan Hewan perlu diatur lebih lanjut: - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rctribusi Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan: 1. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 5. Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor I 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824), sebagairnana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5015), 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208); 3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 4. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negaara Republik Indanesia Tahun 1997 Nomor 4 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 3086); Sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048): 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndanesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 3851 ); 6. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22. Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 ); 7. Undang - Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184); 8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5015); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3 IO I): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 200 I Nomor I I 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139): 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo]aan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas -Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 078); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PER (berlaku 28 Agustus 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan peran serta swasta perorangan dan badan hukum dalam pelayanan kesehatan hewan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, maka perlu diatur penyediaan dan peredaran serta pemanfaatan sarana kesehatan hewan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka, Retribusi lzin usaha sarana Kesehatan Hewan perlu diatur lebih lanjut:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rctribusi Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan:
1. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
5. Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor I 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824), sebagairnana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5015),
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,
4. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negaara Republik Indanesia Tahun 1997 Nomor 4 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 3086); Sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndanesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 3851 );
6. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22. Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 );
7. Undang - Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3 IO I):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 200 I Nomor I I 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo]aan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas -Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 078);
Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUP A TI ROTE NDAO
MEMUTUSKAN :
PERA TURAN DAERAH TENT ANG RETRTBUSI IZIN USAHA
SARANA KESEHATAN HEW AN. Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
~ Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
- I. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao .
5. Kenala Dinac adalah Kenala Dinac Peternakan Kahunaten Rote Ndao
••
..
8. Vaksin adalah Produk biologik yang mengandung bibit penyakit yang dilemahkan dan apabila disuntikkan ke tubuh hewan dapat menimbulkan kekebalan.
9. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.
10. ljin Usaha Depo Daging adalah pemyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk tertentu yang memberi hak kepada yang bersangkutan untuk berusaha dibidang penyediaan dan atau peredaran daging.
11. ljin praktek Dokter Hewan adalah pemyataan tertulis yang diberikan pejabat yang berwenang dalam bentuk: tertentu yang memberi hak kepada yang bersangkutan untuk berusaha dibidang pelayanan kesehatan hewan.
12. Depo obat hewan yang selanjutnya disebut Depo adalah badan usaha atau usaha perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha penyediaan dan peredaran obat hewan dari distributor.
13. Poultry Shop adalah badan usaha atau usaha perorangan dari Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha : persediaan dan peredaran obat, pakan, bibit dan perlengkapan di bidang petemakan dari distributor.
14. Pet shop adalah badan usaha atau usaha perorangan dari Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha penyediaan dan peredaran obat, pakan , bibit perlengkapan di bidang hewan kesayangan dari distributor.
15. Depo daging adalah badan usaha atau usaha perorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha secara khusus dalam penyediaan dan peredaran daging yang berasal dari tempat pemotongan sendiri milik pihak ketiga.
16. Toko Obat Hewan adalah badan usaha atau usaha perorangan dari Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha penyediaan dan peredaran obat hewan selain obat keras dari distributor.
17. Toko daging adalah badan usaha atau perorangan Warga Negara Indonesia yang yang melakuk:an usaha penyediaan dan peredaran barang termasuk daging yang diambil dari Depo daging atau Rumah Potong Hewan milik Pemerintah.
18. Dokter Hewan adalah mereka yang berijasah Dokter Hewan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
19. Dokter Hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Kepa1a Dinas Petemakan yang mempunyai tugas pelayanan kesehatan hewan pada Dinas Peternakan untuk melaksanakan tugas pengawasan.
20. Praktek adalah Kegiatan Dokter hewan untuk mengamalkan ilmu dan pengetahuannya dalam menangani penyakit hewan dengan memiliki tempat pelayanan yang menetap.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan I atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi peseroan terbatas. perseroan comanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lernbaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang diajukan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
24. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi , atau dalam bagian tahun retribusi menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD, adaJah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan I atau pembayaran retribusi, retribnc; dan atan harta dan kewai;ban ketentuan Deraturan
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besamya sanksi adrninistrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang dapat pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah Laboratorium khusus pemeriksaan specimen dari hewan guna peneguhan diagnosa suatu penyakit hewan.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan I atau sanksi administrasi berupa bunga dan I atau denda
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam SKR, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN, SPORD atau terhadap pemotongan atau STRD.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha sarana kesehatan.
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin atas usaha penyediaan sarana kesehatan.
BABIII
GOLONGAN RETRIBUSJ
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3
Retribusi izin usaha sarana kesehatan hewan digolongkan pada Retribusi perizinan tertentu.
CARA MENGUKUR TING KAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TING KAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4
- Tingkat penggunaan jasa izm usaha sarana kesehatan hewan diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TING KAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha sarana kesehatan hewan didasarkan pada biaya jasa pemberian izin, pengawasan, pengaturan, pengendalian serta pembinaan dan pemeriksaan dengan ## BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNY AT ARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TING KAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha sarana kesehatan hewan adalah sebagai berikut:
| No | Jenis Perizinan | Besarnya Tarif ( Rp) |
|------|------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Depo obat | 350 |
| 2 | Toko obat, Poultrey Shop dan Pet. Shop | 300 |
| 3 | Depo daging | 350 |
| 4 | Toko daging | 300 |
| 5 | Rumah potong unzaas | 350 |
| 6 | Tempat potong hewan | 500 |
| 7 | Klinik hewan | 300 |
| 8 | Praktek dokter hewan | 200 |
| 9 | Pengadaan alat dan mesin peternakan dan keswan | 150 |
WILA Y AH PEMUNGUT AN
BAB VII - WILA Y AH PEMUNGUT AN
Pasal 7
Retribusi izin usaha sarana kesehatan hewan dipungut di wilayah daerah.
MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TE RUT ANG
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TE RUT ANG
Pasal 8
Masa retribusi adalah jangka waktu saat memperoleh izin usaha sarana kesehatan hewan sampai selesainya jasa penyediaan izin sarana kesehatan hewan di daerah.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TE RUT ANG
Pasal 9
Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
..
BABIX
SURATPENDAFTARAN
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TE RUT ANG
Pasal 10
- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, izin serta tata cara pengisian dan penyampain SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BABX
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TE RUT ANG
Pasal 11
- ( 1) ## BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TE RUT ANG
Pasal 12
- (I) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen Jain yang dipersamakan. dan SKRDKBT.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
Dalarn hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang mernbayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
- ( 1) Pem bayaran Retribusi yang terutang harus di I unasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD .
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bunati .
t,
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izm kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
- (1) Retribusi terutang
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
- Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
KEBERATAN
BAB XV - KEBERATAN
Pasal 19
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan di sertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus di ajukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD. atau Dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT dan SKRDLB di terbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keaadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak di anggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan ·-------·t\_...,,\_ ... + ·1.. ... n·
"
~
BAB XV - KEBERATAN
Pasal 20
- (1) Bupati dalamjangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang di ajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apa bila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang di ajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIAHAN PEMBA Y ARAN
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIAHAN PEMBA Y ARAN
Pasal 21
- (1) Atas kelebihan membayar retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu palina lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pennohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memberikan keputusan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling Jama 1 ( satu) bulan.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIAHAN PEMBA Y ARAN
Pasal 22
- (I) Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran Retnbusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besamya kelebihan pembayaran; dan
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti pada saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIAHAN PEMBA Y ARAN
Pasal 23
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
"'
{'2\
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan ## BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatas tertanggung apabila:
- b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik Jangsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan surat teguran; atau
BAB XIX - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26
Pasal 26
- (I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
"\
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerikasa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- J. menghentuikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
cehanaimana dimaksnd
nada
""
KETENTUAN PIDANA
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
BABXXI
KETENTUANPENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
Hal -hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. . f BUl'ATill: TE NDAO, I I.- " l' ,' '

Penetapan: Ditetapkan di Baa pada tanggal, 28 Agustus 2009 LEONARD HANING
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KAHUPATEN ROTE NDAO
## NOMOR 16 TAHUN 2009
## TENT ANG
## RETRIHUSI IZIN USAHA SARANA KESEHATAN HEWAN
## I. UMUM
Sebagaimana diketahui bahwa akhir- akhir ini kebutuhan masyarakat peternak tentang obat hewan di wilayah kabupaten rote ndao sudah semakin meningkat sehingga ha! ini sangat berpengaruh terhadap pola pelayanan kemasyarakatan, demikian pula kebutuhan konsumsi masyarakat tentang daging sehingga juga akan berpengaruh pada kegiatan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan.
Dengan meningkatnya kegiatan pengadaan obat-obatan dan daging akan berdampak pada kualitas peredaran dipasaran. Menyadari hal ini maka pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah dan tindakan pembinaan serta pengawasan terhadap peredaran obat melalui depo obat atau toko obat dan peredaran daging melalui depo daging atau toko daging.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka dalam peraturan daerah ini mengatur mengenai perizinan, pemberian rekomendasi di bidang depo obat, toko obat dan depo daging. toko daging serta ij in praktek dokter he wan.
Pengaturan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 324/Kpts/TN. 120/94 tentang syarat-syarat dan tata cara pemberian 13m usaha obat hewan dan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 487.Kpts/Um/6/1981 tentang pencegahan pemberantasan dan pengobatan pen yak it hewan menular.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan.
## II. P ASAL DEMI P ASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas r. c- ... ..
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 21
': Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
r11J.-11n jp]::ic;: I r. ...
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas T AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPA TEN ROTE NDAO NOMOR 089