Unknown PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG Nomor 43 Tahun 2014 tentang CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang | a. bahwa untuk menertibkan pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu diatur pemberian cuti Pegawai Negeri SipiIj Calon Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan Pemerin tah Kabupaten Tabalong; |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ; |
.
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ten tang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ten tang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04) ;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENTABALONG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten Tabalong.
5. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat KPU, Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
7. Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin.
8. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong.
:
.
9. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.
12. Cuti Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu terten tu.
13. Bekerja secara terus menerus adalah bekerja dengan tidak terputus karena menjalankan cuti diluar tanggungan Negara atau karena diberhentikan dari jabatan dengan menerima uang tunggu.
14. Kartu Cuti adalah Kartu yang berisi catatan pemberian dan penangguhan cuti Pegawai Negeri Sipil.
15. Izin cuti ke luar negeri adalah keadaan untuk tidak melaksanakan tugas kedinasan karena ke luar negeri yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
16. Uang tunggu adalah uang tunjangan kepada pegawai (negeri) yang sudah tidak lagi menjalankan pekerjaannya, tetapi belum diberhentikan secara resmi atau dipensiun.
WEVIENANG
Pasa12
- (1) Untuk mempelancar proses pelaksanaan pemberian izin cuti PNSjCPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat untuk memberikan cuti terhadap PNSjCPNS sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 1
2. (2)Jenis -Jenis Cuti yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah sebagai beriku t :
- a. Cuti Tahunan

;

- b. Cuti Besar

;

- c. Cuti Sakit

;

- d. Cuti Bersalin

;

- e. Cuti Karena Alasan Penting ;
- f. Curi Ke Luar Negeri Karena Alasan Penting

;

- g. Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya
- h. Izin Tidak Masuk Kerja.

## BABIII PERSYARATAN CUTI

## Pasa13

- (1) Persyaratan administrasi permintaan cuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Cuti Tahunan
- a. Untuk mendapatkan cuti tahunan PNSjCPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang diberikan wewenang memberikan cuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Surat Izin Cuti Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Dapat diberikan kepada PNSjCPNS yang telah bekerja terus menerus sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.

jd. Lamanya

.

;

- d. Lamanya cuti adalah 12 (dua belas) hari kerja, dengan ketentuan dapat diambil secara bertahap minimal 3 (tiga) hari kerja.
- e. Apabila akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
- f. Apabila tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti dalam tahun yang sedang berjalan.
- g. Apabila tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diarnbil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti dalam tahun yang sedang berjalan.
- h. Bagi PNS yang menjadi guru pacta sekolah yang rnendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.

## (3) Cuti Besar

- a. Untuk mendapatkan cuti besar PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang diberikan wewenang memberikan cuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Surat Izin Cub Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun secara terus menerus.
- d. Lamanya cuti besar adalah 3 (tiga) bulan.
- e. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
- f. Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama.
- g. Apabila ada kepentingan dinas yang mendesak cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- h. Selama menjalankan cuti, PNS menerima penghasilan penuh yaitu gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan
1. PNS yang mengambil cuti kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya akan hilang.

## (4) Cuti Sakit

- a. Setiap PNSjCPNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- b. Untuk mendapatkan cuti sakit PNSjCPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang diberikan wewenang memberikan cuti sebagaimana tercan tum dalam Lampiran VII dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Surat Izin Cuti Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIn dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. PNSjCPNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus memberitahukan kepada atasannya baik secara tertulis maupun dengan pesan melalui perantara orang lain.
- e. PNSjCPNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- f. PNSjCPNS yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan keterituan harus mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan· cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- g. Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf f diberikan untuk jangka waktu sakit paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dokter.

jh. PNS

.

- h. PNSjCPNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diuji kembali kesehatannya oleh Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan (Tim penguji kesehatan tersendiri), apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan tersebut PNSjCPNS yang Bersangku tan :
2. 1)Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS/CPNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, tetapi ada harapan untuk bekerja kembali sebagai PNSjCPNS, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu menurut peraturan perundang-undangan:
- a) uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) Tahun;
- b) pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak boleh lebih dari 5 (lima) Tahun;
- c) besarnya uang tunggu adalah

:

1. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok uang tahun pertama;
2. 2.75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun beriku tnya.
- d) uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan PNS/CPNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri; dan
- e) kepada PNSjCPNS yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan gaji berkala dan tunjangan keluarga berdasarkan Peraturan Perundanganundangan yang berlaku.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNSjCPNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya dan tidak ada harapan lagi untuk dapat bekerja kembali sebagai PNSjCPNS, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNSjCPNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut Peraturan Perundang -undangan.
1. PNSjCPNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti paling lama 1 % (satu setengah bulan). i
- J. PNS j CPNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan PNS tersebut mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

## (5) Cuti Bersalin

- a. Untuk mendapatkan cuti bersalin PNSjCPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang diberikan wewenang memberikan cuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Surat Izin Cuti Bersalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Dapat diberikan kepada PNS/CPNS wanita untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga. Persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi CPNS.
- d. Untuk persalinan yang keempat dan seterusnya, kepada PNSjCPNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara.
- e. Lamanya cub adalah 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. 1
- f. Apabila cuti sebelum persalinan baik sebagian maupun keseluruhan tidak diambil, maka tidak menambah hak cuti sesudah persalinan. f.
- g. Untuk persalinan karena prematur, hak cuti bersalin diberikan 3 (tiga) bulan.
- h. PNSjCPNS wanita yang akan bersalin untuk keempat kalinya dan seterusnya, apabila menjelang persalinan tersebut mempunyai hak atas cuti besar, dapat menggunakan cuti besar tersebut sebagai cuti persalinan.
- i. PNSjCPNS wanita yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya, dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti diaktifkan kembali dalam jabatan semula. 1

j (6) Cuti Karena

.

## (6)Cuti Karena Alasan Penting

- a. Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting PNSjCPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebut alasan-alasannya kepada Pejabat yang diberikan wewenang memberikan cuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIdan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Diberikan kepada PNSjCPNS untuk alasan Ibu, Bapak, IstrijSuami, Anak, Adik, Kakak, Mertua j Menantu sakit keras.
- d. Salah seorang anggota keluarga yang disebutkan diatas meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNSjCPNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal itu.
- e. PNS j CPNSmelangsungkan perkawinan yang pertama.
- f. Diberikan paling lama 2 (dua) bulan, disesuaikan dengan kepentingan.

## (7)Cuti Keluar Negeri Karena Alasan Penting

- a. Untuk mendapatkan cuti keluar negeri karena alas an penting PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebut alasanalasannya kepada Pejabat yang diberikan wewenang memberikan cuti sebagaimana tercanturn dalam Lampiran XIIIdan merupakan bagian ya.llg tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Surat izin cuti keluar negeri karena alasan penting sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Diberikan kepada PNS untuk melaksanakan kewajiban agama, berobat dan keperluan keluarga lainnya.
- d. Lamanya cuti diberikan maksimal 15 (lima belas) hari, kecuali ibadah haji.

## (8)Cuti Di Luar Tanggungan Negara

- a. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebut alasan-alasannya kepada Pejabat yang diberikan wewenang memberikan cuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terusmenerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
- c. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan untuk perpanjangannya. 1
- d. Cuti di luar tanggungan negara bukan hak, oleh sebab itu permintaan cuti di luar tanggungan negara dapat dikabulkan atau di tolak oleh pejabat yang memberikan cuti, satu dan lain hal tergantung atas pertimbangan pejabat yang bersangkutan yang didasarkan untuk kepentingan dinas.
- e. Cuti diluar tanggungan Negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan dapat dibebaskan dari jabatannya, kecuali untuk PNSwanita yang mengambil cuti untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.
- f. Jabatan yang menjadi lowong karen a pemberian cuti di luar tanggungan Negara dengan segera dapat diisi. f
- g. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNSyang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara.
- h. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- i. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada Instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil. 1

.

&lt;::&gt;

- J. Khusus bagi cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan keempat dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. permintaan cuti tidak dapat ditolak;
2. PNSyang mengajukan cuti tersebut tidak dibebaskan dari jabatan;
3. lama cuti tersebut adalah sama dan lamanya dengan cuti bersalin; dan
4. selama menjalankan cuti tersebut tidak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- k. PNS yang ingin memperpanjang cuti, harus mengajukan permintaan perpanjangan cuti secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. Permohonan atau perpanjangan cuti, diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan cuti at au sebelum pelaksanaan cuti berakhir.

## BABIV

## KARTU CUTI

## Pasa14

- (1) Kartu Cuti wajib dimiliki oleh PNS.
- (2) Format Kartu Cuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIIdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengendalian Kartu Cuti dilakukan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian masingmasing SKPD.
- (4) Kartu Cuti berisi pemberian cuti dan penangguhan cuti PNS.
- (5) Apabila terjadi mutasi pada PNS maka Kartu Cuti harus diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diserahkan ke Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPDbaru.

## BABV IZIN TIDAK MASUK KERJA

## Pasa15

- (1) PNSyang akan mengambil izin tidak masuk kerja harus mengajukan permohonan tertulis kepada atasan langsung.
- (2) Izin tidak masuk kerja dapat diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam tahun yang sedang berjalan.
- (3) Pelaksanaan izin tidak masuk kerja mengurangi hak cuti tahunan PNS dalam tahun yang sedang berjalan.
- (4) Format permohonan izin tidak masuk kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.
- (5) Surat Izin tidak masuk kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABVI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasa16

- (1) Setiap Pengajuan Permintaan cuti harus disertakan dengan Permohonan Cuti yang telah mendapat catatan atau pertimbangan dari atasan langsung.
- (2) Permohonan cuti diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan cuti yang dimohon.

/(3) Untuk permohonan

.

- (3) Untuk permohonan cuti Keluar Negeri Karena Alasan Penting dalam rangka melaksanakan ibadah Umrah diberikan 3 (tiga) hari sebelum dan 3 (tiga) hari sesudah pelaksanaan umrahnya dan untuk pelaksanaan ibadah Haji diberikan 7 (tujuh) hari sebelum dan 7 (tujuh) hari sesudah pelaksanaan hajinya.
- (4) Surat izin cuti yang ditetapkan at au dikeluarkan oleh Asisten Administrasi dan Kepala SKPD, agar dibuat tembusan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (5) Apabila ada kepentingan dinas mendesak, PNS yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja dan sisa jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam SKPD terjadi kekosongan jabatan atau Pejabat yang didelegasikan untuk memberikan cub berhalangan maka penandatanganan surat izin cuti ada pada Pejabat Pelaksana Tugas (PIt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh)
- (7) Penandatanganan Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Cuti DiLuar Tanggungan Negara dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (8) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka pemberian cuti dalam waktu yang sama, hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang ada dalam lingkungannya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasa17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal t 0 be~a 1M be r 9- 0 '1


f H. ANANG SYAKHFIANI

-!

Diundangkan di Tanjung pada tanggal \0 \)QQOlAAP(lr Olo t4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI