UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1961 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR16 TAHUN 1961 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa susunan Kejaksaan perlu disempurnakan dengan pembentukan Kejaksaan Tinggi:
:
1. pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2) Undangundang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9) Jo. Undang-undang No. 1 tahun 1961 (LembaranNegara tahun.1961 No. 3);
3. Undang-undang Pokok Kejaksaan pasal 6 ayat (1).
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI.
BAB I - SUSUNAN DAN ORGANISASI.
Pasal 1
- (1) Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi yang daerahhukumnya sama dan yang terdiri atas seorang Jaksa Tinggi sebagai Kepala dan seorang atau lebih Jaksa Tinggi Pengganti.
- (2) Jumlah Jaksa Tinggi Pengganti dalam suatu Kejaksaan Tinggi ditetapkan oleh Menteri.
BAB I - SUSUNAN DAN ORGANISASI.
Pasal 2
.
Para Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti harus berdiam dalam daerah-hukumnya masing-masing, kecuali jika Menteri dalam keadaan yang memaksa menetapkan lain.
BAB I - SUSUNAN DAN ORGANISASI.
Pasal 3
Pembagian pekerjaan antara para Jaksa Tinggi Pengganti pada suatu Kejaksaan Tinggi diatur oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
BAB I - SUSUNAN DAN ORGANISASI.
Pasal 4
Untuk dapat menjadi Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti orang harus mempunyai ijazah penghabisan dari Perguruan Tinggi bagian Hukum dan/atau memenuhi syaratsyarat lain, yang ditetapkan dengan peraturan Menteri.
BAB II.
WEWENANGDANKEWAJIBAN
BAB I - SUSUNAN DAN ORGANISASI.
Pasal 5
- (1) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti melakukan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.
- (2) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti memimpin dan mengawasi para Jaksa di daerah hukumnya dalam melaksanakan tugas mereka.
- (3) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti dalam daerah hukumnya melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.
BAB I - SUSUNAN DAN ORGANISASI.
Pasal 6
- (1) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti wajib dengan teliti mengadakan pembukuan mengenai:
- a. semua perkara yang diurus oleh Kejaksaan-kejaksaan dalam daerahhukumnya, dengan tiada kecualinya, dengan dijelaskan tentang orang-orang yang tersangkut perkara, tindakan-tindakan yang diambil, siapa yang mengurus perkara dan lain-lain hal yang perlu untuk
PENJELASAN
Pembukaan
lebih lanjut;
- b. semua orang tahanan didalam rumah-rumah penjara dari lain-lain tempat dalam daerah-hukumnya, dengan dijelaskan siapa yang memerintahkan penahanan itu:
4. c.barang-barang bukti.
- (2) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti harus memberikan laporan mengenai hal-hal tersebut pada ayat (1) di atas kepada Jaksa Agung pada tiap-tiap tiga bulan sekali atau tiap kali diminta.
##
PENJELASAN
Pasal 7
. Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti menyampaikan laporannya dan mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tinggi mengenai perkara perlawanan (requisitoir verzet)