PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 24 Tahun 2016 tentang PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKIT PRIMA SEJAHTERA (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan :
Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Instasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 41);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKIT PRIMA SEJAHTERA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang merupakan Perusahaan Perseroan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama PT. (Persero) Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Kantor pusat PT. (Persero) Bank Perkreditan Rakyat BPS bertempat kedudukan di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5
Pasal 5
Pendirian PT. (Persero) BPR BPS dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan
terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah melalui pelayanan perbankan.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5
Pasal 6
Pendirian PT. (Persero) BPR BPS bertujuan untuk:
- a. mendorong semangat kewirausahaan masyarakat;
- b. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- d. menjaga stabilitas perekonomian rakyat dan menumbuhkan iklim investasi di Daerah; dan
- e. menekan pertumbuhan jasa permodalan dan/atau lembaga keuangan non perbankan yang ilegal.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN KEGIATAN USAHA Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 7
Pasal 7
- (1) Pengelolaan PT. (Persero) BPR BPS paling sedikit harus memenuhi unsur:
- a. tata cara penyertaan modal;
- b. kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
- f. kerjasama;
- g. penugasan Pemerintah Daerah;
- h. pinjaman;
- i. satuan pengawas intern, komite audit dan komitelainnya;
- j. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- k. perubahan bentuk hukum; dan
- l. kepailitan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan PT. (Persero) BPR BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN KEGIATAN USAHA Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 7
Pasal 8
Kegiatan usaha PT. (Persero) BPR BPS meliputi:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya; dan
- e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PERMODALAN Pasal 9
Pasal 9
- (1) Modal PT. (Persero) BPR BPS berasal dari:
- a. penyertaan modal Daerah bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- b. pinjaman;
- c. hibah;
- d. perseorangan dan/atau Badan Usaha yang berbadan hukum; dan
- e. sumber modal lainnya.
- (2) Modal PT.(Persero) BPR BPS terdiri atas saham-saham.
- (3) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan
BAB V - PERMODALAN Pasal 9
Pasal 10
- (1) PT. (Persero) BPR BPS wajib memiliki modal dasar disetor.
- (2) Modal dasar PT. (Persero) BPR BPS dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. BPR BPS.
- (3) Besaran modal dasar PT. (Persero) BPR BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah
BAB V - PERMODALAN Pasal 9
Pasal 11
- (1) Modal dasar PT. (Persero) BPR BPS saat ini sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Modal dasar PT. (Persero) BPR BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
BAB V - PERMODALAN Pasal 9
Pasal 12
Modal yang telah disetor PT. (Persero) BPR BPS sejumlah Rp.2.417.811.894,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) berasal dari pengambilalihan koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari:
- a. harga pembelian koperasi sebesar Rp.1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- b. biaya pengambilalihan sebesar Rp.110.717.500,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah); dan
- c. modal disetor Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
BAB V - PERMODALAN Pasal 9
Pasal 13
- (1) Pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Jumlah kepemilikan saham dari Pemerintah Daerah paling sedikit 51 % (lima puluh satu prosen) dari modal dasar.
- (3) Mekanisme penambahan modal disetor dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KEWENANGAN BUPATI Pasal 14
Pasal 14
- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. (Persero) BPR BPS dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
- a. perubahan anggaran dasar;
- b. perubahan jumlah modal;
- c. pengalihan aset tetap;
- d. penggunaan laba;
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. kerjasama PT. (Persero) BPR BPS;
- g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. (Persero) BPR BPS.
BAB VII
ORGAN
BAB VI - KEWENANGAN BUPATI Pasal 14
Pasal 15
Organ PT (Persero) BPR BPS terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
DEWAN KOMISARIS
Bagian Kesatu
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 16
- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan umum, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR BPS.
- (2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan PT. (Persero) BPR BPS yang dilakukan oleh Direksi.
- (3) Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan PT. (Persero) BPR BPS.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 17
- (1) Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 18
Dewan Komisaris mempunyai wewenang:
- a. meneliti, mengoreksi dan memeriksa rencana kerja tahunan dan anggaran BPR BPS untuk disahkan dalam RUPS;
- b. meneliti laporan keuangan, terdiri sekurang-kurangnya neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan untuk disyahkan dalam RUPS; dan
- c. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. (Persero) BPR BPS.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 19
- (1) Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada Bupati dan OJK setempat.
- (3) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap PT. (Persero) BPR BPS apabila diminta 0toritas Jasa Keuangan;
- (4) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab dalam RUPS.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 20
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sebagai sekretaris.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 21
Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban PT. (Persero) BPR BPS.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 22
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT. (Persero) BPR BPS yang paling banyak 2(dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PT. (Persero) BPR BPS.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. (Persero) BPR BPS.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 23
- (1) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
- a. kompetensi;
- b. integritas; dan
- c. reputasi keuangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR;
- (3) Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pendidikan formal paling rendah Strata 1 (S1).
- (4) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada BPR, OJK dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR.
- (7) Anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di Kabupaten lokasi Kantor Pusat BPR BPS.
- (8) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
- b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
- (9) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (10) Anggota Dewan Komisaris harus lolos uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh OJK.
- (11) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Bupati.
- (12) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris berikutnya oleh RUPS.
- (13) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada OJK setempat.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 24
- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan kembali dan harus memperoleh persetujuan dari OJK.
- (3) Batas usia anggota Dewan Komisaris paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Komisaris.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 25
- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga semenda sampai derajat kedua dengan:
- a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan
- b. anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi maupun Pegawai pada BPR dan/atau Bank Umum,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta.
- (4) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keputusan.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 26
- (1) Anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (2) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan.
Bagian Keempat
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 27
- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
- b. memasuki batas usia pensiun;
- c. diberhentikan ## BAB IX DIREKSI
Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan wewenang
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 28
- (1) Direksi bertugas menjalankan pengurusan PT. (Persero) BPR BPS untuk kepentingan dan tujuan PT. (Persero) BPR BPS.
- (2) Direksi menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh operasional PT. (Persero) BPR BPS.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. (Persero) BPR BPS.
- (4) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 29
Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan menejemen PT. (Persero) BPR BPS
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 30
Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengurus kekayaan PT. (Persero) BPR BPS;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. (Persero) BPR BPS
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 32
- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan kembali dan harus mendapat persetujuan OJK.
- (3) Batas usia Direksi paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Direksi.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 33
- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat.
- (4) Tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
- (5) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan komisaris.
- (1) Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga semenda sampai derajat kedua dengan:
- a. sesama Direksi; dan
- b. anggota Dewan Komisaris.
- (2) Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus Asosiasi Industri BPR dan/atau lembaga Pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai Direksi BPR.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dilarang mengambil keputusan.
Bagian Ketiga
Larangan
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 34
Bagian Keempat
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 35
- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
- b. memasuki batas usia pensiun;
- c. diberhentikan ## BAB X
PEGAWAI
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 36
- (1) Pengangkatan Pegawai PT. (Persero) BPR BPS harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi;
- e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pegawai PT. (Persero) BPR BPS merupakan Pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan ## BAB XI
PEMBINAAN
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 37
Bupati dalam melaksanakan pembinaan kepada PT (Persero) BPR BPS dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan bidang perekonomian dan/atau urusan Pemerintahan bidang pengawasan.
BAB VIII - DEWAN KOMISARIS
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.
PEMBUKAAN
KANTOR CABANG DAN KANTOR KAS
BAB XII - PEMBUKAAN
Pasal 39
- (1) Untuk meningkatkan cakupan dan pemerataan pelayanan PT. (Persero) BPR BPS dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
BAB XIII - DAN PEMBUBARAN Pasal 40
Pasal 40
- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan Pembubaran PT. (Persero) BPR BPS karena keputusan RUPS diusulkan kepada Bupati disertai dengan dasar pertimbangan dan selanjutnya Bupati melakukan kajian.
- (2) Bupati atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. (Persero) BPR BPS.
- (3) DPRD dan/atau Bupati dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal DPRD atau Bupati menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan penolakan.
- (5) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. (Persero) BPR BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. (Persero) BPR BPS yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
BAB XIV
Pasal 41
- (1) Tahun buku PT. (Persero) BPR BPS menggunakan tahun buku takwim.
- (2) Laba bersih PT. (Persero) BPR BPS setelah dikurangi pajak yang telah disahkan RUPS ditetapkan sebagai berikut :
- a. deviden pemegang saham 50 % (lima puluh prosen)
- b.
- cadangan umum 10 % (sepuluh prosen)
- c. cadangan tujuan
10 % (sepuluh prosen)
- d. dana kesejahteraan
12 % (dua belas prosen)
- e.
- jasa produksi 12 % (dua belas prosen)
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 42
Pasal 42
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 42
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek Pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 23 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 481-24/2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
## PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKIT PRIMA SEJAHTERA
## I. UMUM
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan itu sendiri merupakan kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijakan yang dibuat oleh Daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan yang merupakan tujuan Nasional,yang pada implementasinya dilakukan melalui upaya-upaya Daerah memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreatifitasnya, sehingga tujuan mempercepat kualitas Pelayanan Publik, peningkatan daya saing Nasional dan daya saing Daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui indek pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan. Pendidikan dan pendapatan masyarakat sehingga Penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan azas otonomi dapat terwujud.
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui kerangka Pembangunan secara Nasional maupun Daerah, yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan
Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Demikian juga pembangunan perekonomian yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian Dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.
Pembangunan Perekonomian merupakan pembangunan ekonomi yang merupakan suatu usaha untuk rakyat atau taraf hidup bangsa yang diukur dengan rendah atau tingginya pendapatan perkapita. Dengan adanya suatu pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat, pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economi growth ), karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi demikian juga sebaliknya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses pembangunan ekonomi, oleh karenanya melalui pembangunan ekonomi akan dapat memberikan beberapa dampak positif.
Pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terdapat faktor ekonomi dan faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor ekonomi yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan, sedangkan faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Terkait faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi khususnya untuk faktor sumber daya modal dan keahlian atau kewirausahaan, karena Sumber Daya Modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah, pembentukan modal dan investasi yang ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber Daya Modal berupa barang - barang modal maupun modal dalam bentuk dana sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang - barang modal dan modal dalam bentuk uang dapat meningkatkan produktivitas. Demikian juga keahlian atau kewirausahaan diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha menuju kearah profesionalisme dengan cara memanfaatkan peluang/kesempatan usaha dan pemanfaatan potensi yang ada, sehingga akan muncul kegiatan usaha
- usaha produktif yang berakibat pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang berdampak adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Dari kondisi tersebut maka akan muncul kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memerlukan perlindungan dan peningkatan kesempatan kemampuan dalam bentuk pemberdayaan pengembangan usaha.
Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadapat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjada usaha yang tangguh dan mandiri. Adapun pengembangan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan peningkatan kemampuan. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk pengembangan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Atas beberapa uraian tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek memandang penting dan sangat perlu untuk meningkatkan peran dan menggunakan kewenanganya untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengan membentuk/ mendirikan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bergerak untuk memberikan pemerataan pelayanan Perbank-an sehingga keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh kebutuhan modal usaha, membuka dan memperluas kesempatan kerja, mencegah monopoli pasar atas kebutuhan modal bagi masyarakat dari kelompok usaha yang memberikan bunga pinjaman tinggi.
BUMD yang didirikan merupakan Perusahan Perseroan Daerah berbentuk P.T, yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang PT serta peraturan pelaksanaannya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BPR BPS didirikan berdasarkan salinan Akta Nomor 6, tanggal 18 April 2009 di hadapan Notaris Kayun W, S.H., M.Kn. dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 15 Juni 2009 Nomor AHU-26131.AH.01.01 Tahun 2009, sedangkan izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2009 dengan nomor izin: 11/1/SK.PBI/2009.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d ``` Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan 'Sumber modal lainnya' adalah kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 73
PENJELASAN
Pasal 331
## II. PASAL DEMI PASAL ```