Unknown PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 2015 tentang Des � dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
'ti
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENT ANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71, Pasal 72 · Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des � dan Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 99, �� 5 14 100 Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun ten � g Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomo � 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada pemerintahan Desa dalam menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sintang, perlu dibentuk Peraturan Bupati Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang.
- l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undan2 ...
4. ah 2003 tentang Keuangan Undang-Undang Nomor 17 T un . ahun 2003 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T d . Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik In onesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta � g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indones � a Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim.bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4741);
Menetapkan
- ahun 2014 ten tang Peraturan Pemerintah Nomor 4 3 T 6 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang\_ Nomo � n 20 14 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia � ah ia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones 5539); 16.
18. . N 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negen omor . tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, seba � rumana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011;
- Dana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20l 4 te � tanielanja Desa yang bersumber dari Anggaran Pendap8:tan T;:1 n 20 l 4 Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia u . Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 17.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 20l 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun . 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SINTANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan ...
I
I-
2. aan urusan ah dalah penyelenggar t Pemerintahan Daer � dan oPRD menuru. pemerintah � oleh pemenntah da:a::engan prinsip otonom1 asas otonomi dan tugas pembantu . . Negara Kesatuan seluas luasnya dalam sistem dan pnns1p Republilc Indonesia.
3. gkat oaerah Pemerintah Kabupaten adalah Bu � ati dan :;; � sebagai unsur penyelenggara pemenntahan . Si
3. 4.
4. tang Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupa � m ·
6. O Pejabat Pengelola Keuangan aer k rja pengelola disingkat PPKD adalah kepala satuan e un ai tugas keuangan daerah Kabupaten Sintang yang mernp Y bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah .
- s. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Smtang '. ah yang selanJutnya
7. ti . S · tang dan Sekretans Pejabat yang berwenang adalah Bupa m Daerah Kabupaten Sintang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sintang.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentmgan masyarakat setempat, ## BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2
- (1) Keuangan desa dikelola BAB III ...
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3
- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan ·1· p . tah Desa dalam keuangan desa dan mewaki 1 emenn kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- (2) . k ku aan pengelolaan Kepala Desa sebagai pemegang e as . keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mernpunyai kewenangan:
- b. Menetapkan fYl'PKD;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang d1tetapkan dalam APBDesa; dan
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; .
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh fYl'PKD.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 4
- ( 1) fYl'PKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari
- b. Kepala Urusan; dan
- a. Sekretaris Desa;
- c. Bendahara.
- (2) fYl'PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 5
- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan barang dan aset milik Desa;
- c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, penjabaran APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa, penjabaran perubahan APBDesa, dan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa serta peraturan pelaksanaan lainnya;
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menyusun ...
I
I·
- . yang menjadi a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
- tanggungjawabnya; I bersama Lembaga b. melaksanakan kegiatan dan au:-� ditetapkan dalam Kemasyarakatan Desa yang te
- APBDesa; babkan atas c. melakukan tindakan pengeluaran yang menye beban anggaran belanja kegiatan: .
- b luaran f. menyiapkan dokumen anggaran atas be an penge pelaksanaan kegiatan.
- d. mengendalikan pelaksanaan ke � atan,k ada Kepala Desa e. melaporkan perkembangan kegiatan ep melalui sekretaris desa; dan
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 7
- (1) . . d d l Pasal 4 ayat (1) Bendahara sebagaimana dirnak str a am huruf c di jabat oleh staf pada urusan keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- b. menyimpan;
- a. menerima;
- c. menyetorkan/membayar;
- e. mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa.
- d. menatausahakan; dan
PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 8
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap atau tunjangan perbulan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan penghasilan tetap atau tunjangan perbulan.
- (3) Penghasilan tetap atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan besaran penghasilan tetap atau tunjangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Selain menerima penghasilan tetap atau tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (5) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bersumber dari APB Desa dan
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 9
- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdiri atas:
- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
- (2) a diklasiflkasikan menurut kelompok dan jenis.
Belanja ...
r
-
- (3) . dimaksud pada ayat . Belanja Desa sebagaunana k kegiatan dan jems. diklasifikasikan menurut kelompo '
( 1) huruf b
rruruf c ayat
Bagian Kedua
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud P?-d8: diklasifikasikan menurut kelompok dan jerns.
Pendapatan Desa
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 10
- (2) t . ak d dalam Pasal 8 aya Pendapatan Desa sebagaimana dim su
- (1) . . ak ud dalam Pasal 8 ayat Pendapatan Desa sebagaunana d � m s melalui rekening (1) huruf a meliputi semua penenmaan :fang 1 (satu) tahun desa yang merupakan hak desa d a:n d anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh esa.
3. (1), terdiri atas kelompok:
- b. Transfer: dan
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- (3) c. Pendapatan Lain-lain. t ( 2 ) huruf Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada aya a, terdiri atas jenis:
- b. Hasil aset;
- a. Hasil usaha;
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisifasi dan gotong-royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 11
- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas jenis:
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 12
- ( 1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengifat sebagaimana dimaksud dalam P � s8;1 11 ayat (4) huru a adalah pemberian berupa uang dan pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai basil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
Bagian Ketiga
Belanja Desa
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 13
- ( 1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 14
- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 15
- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayar setiap bulan.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 16
- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
bahan/material ...
- c. pemeliharaan;
- e. sewa kantor desa;
- d. cetak/penggandaan;
- f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. pakaian dinas dan atributnya;
- g. makan dan minum rapat;
- i. perjalanan dinas;
- k. honorarium narasumber I ahli;
- j. upah kerja;
1. operasional pemerintah desa;
- n. insentifRukun Tetangga/Rukun Warga; dan
12. m operasional BPD;
13. k o. pemberian barang pada masyarakat/kelompo masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu palaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 17
- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 18
- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/ atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 19
- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,
Pembiayaan ...
- (2) . d yat {1) terdiri Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pa a a atas kelompok:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
4. huruf a, mencakup: tahun a. Sisa lebih perhitungan anggaran {SiLPA) sebelumnya;
- (3) t { 2 ) . . · Penenmaan Pernbiayaan sebagrumana dimaksud pada aya 1
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf a 8f1ta:'a lain pelampauan penerimaan pendapatan terh8;dap be anja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanJutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan . c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- ali · dapatan a. menutupi defisit anggaran apabila re isasi pen lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 20
- (I) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari;
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus ## BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 21
- . . Peraturan Desa Sekretans Desa menyampaikan rancangan tentang APBDesa kepada Kepala Desa. . (2)
- Peraturan Desa Sekretaris Desa menyusun Rancangan k tentang APBDesa
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 22
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. ( 1)
- Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (2)
- Dalam ha! Bupati memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya (3)
- Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang Jebih tinggi, Kepala Desa melakukan Penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (4)
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 23
- (1) Apabila hasil evaluasi tidak di tindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Kepala Desa ...
- . laksanaan Peraturan Oesa Kepala Desa memberhentikan. pe . etelah pembatalan Paling lama 7 (tujuh) hen tk � rad � selanjutnya Kepala sebagaimana dimaksud pada aya d dimaksud. Desa bersama BPD mencabut peraturan esa (4)
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 24
- . Rancangan APBDesa Camat menetapkan hasil evaluaer . 1 20 (dua sebagaimana dimaksud pa � a .ayat (1) palmg amaPeraturan puluh) hari kerja sejak diterirnanya Rancangan Desa tentang APBDesa. . . (2)
- al . Rancangan Peraturan Desa tentang Camat mengev uasi APBDesa. (1)
- alam Dalam hal Camat tidak memberikan haeil eval'ua st d batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. (3)
- Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan y � g lebih tinggi, Kepala Desa melakukan Penyen\_ipu\_maan palm � lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak d1tenmanya hasil evaluasi. (4)
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam peraturan Bupati. (6)
Bagian Kedua Pelaksanaan Keuangan Desa
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 25
- Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. (1)
- Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. (2)
- Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. (3)
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 26
- dilarang melakukan pungutan sebagai selain yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah desa penerimaan desa desa. ( 1)
- Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa maksimal Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. (2)
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 27
- Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. (1)
Pengeluaran ...
.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat � 2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 28
- ( 1) Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi olah Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 30
Pengajuan Surat Perrnintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( l) terdiri atas :
- a. Surat Permintaan Pembayaran;
- c.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran bukti transaksi.
- b. Pemyataan tanggungjawab belanja; dan

## Pasal 31

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan ;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
6. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. (2)
7. Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. (3)

## Pasal 32

- (2) Bendahara desa wajib pungut pajak hotel dan restoran (makan, minum) dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan ke kas daerah.
- (1) · h ilan (PPh) dan Bendahara desa wajib pungut pajak peng asi . · pot.J.ngan pajak lainnya dan menyetorkan selu � h penenmaan dan pajak yang dipungutnya ke rekenmg kas Negara.

## Pasal 33

Pengadaan barang dan/ atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- c. terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/ atau
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

## Pasal 35

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

## Bagian Ketiga Penatausahaan Keuangan Desa

## Pasal36

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Laporan ...

- (5) dimaksud pada Laporan pertanggungjawaban sebagaimana diverifikasi Tim ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk Verifikasi Kecamatan.

(6)

Hasil verifikasi disampaikan kembali kepada Kepala Desa.

## Pasal 37

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- c. buku bank.
- b. buku kas pembantu pajak; dan

## Bagian Keempat

## Pelaporan Keuangan Desa

## Pasal 38

- ( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa melalui Camat berupa:
- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

## Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

## Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (3) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Sintang cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Verifikasi sebagaimana diaksud pada ayat (3), dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang diluar APBDesa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(6) Laporan ...

y .

i

;;w

- ali . lak anaan APBDesa (6) Laporan pertanggungjawaban re isasr pe . s den an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1tetapkan g Peraturan Desa. . .
- waban reahsas1 (7) Peraturan Desa tentang lapora.:1 pertan � ngJ � d ayat (6) pelaksanaan APBDesa sebagaunana d1maksu pa a
- dilampiri: · b Realisasi a. format Laporan pertanggungiawa an Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- c. format laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

## Pasal 40

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD � sa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) me � pakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemermtahan Desa.

## Pasal 41

- Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan 40 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (1)
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

## Pasal 42

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 43

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pemyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 28 ayat (1) dan (3), Pasal 30 huruf a dan huruf b, Pasal 38 dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahka.n dari peraturan Bupati.

## Bagian Keenam

## Penyaluran Dana Transfer

## Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening Giro Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa, sedangkan rekening kas desa untuk tahun 2015 masih berlaku.

I-

- (2) h penyaluran Dana Kepala Desa mengajukan permo onan euan an Daerah Transfer Desa kepada Pejabat Pengelola J&lt;: Pe � berdayaan (PPKD) melalui SKPD yang . menang � ;rifikasi oleh Tim Masyarakat dan Desa setelah dtlakukan APBDesa verifikasi Kecamatan setelah Peraturan Desa rentang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahar � U �� m Daerah akan menyalurkan Dana Transfer langsung an as Daerah Kabupaten Sintang ke Rekening Kas Desa.
- (3) d"lakukan terhadap Verifikasi sebagaimana ayat (2), 1 . kelengkapan dan kesesuaian berkas pengaJuan anggaran dengan APBDesa.
- (5) Pencairan Dana Transfer Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% [ernpat puluh persen);
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen);
- (6) Syarat-syarat pencairan Dana Transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus untuk Tahap I harus melampirkan :
- a. laporan pertanggungjawaban Kepala Desa (LPJ) tahun sebelumnya;
- b. foto copy rekening kas desa;
- c. peraturan desa tentang APB Desa; dan
- d. peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa tahun bersangkutan.
- (7) Syarat-syarat pencairan Dana Transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus untuk Tahap II harus melampirkan laporan perkembangan penggunaan Dana Transfer Desa tahap I.
- (8) Pengelolaan Rekening Desa pada Bank yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa agar mempedomani ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Bagian Ketujuh

## Pelaksanaan Kegiatan

## Pasal 45

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- (1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pernbinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- (2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
- a. operasional Pemerintah Desa;
- b. insentif rukun tetangga.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal46

- (1) Pro vinsi wajib mernbina dan mengawasi Pemerintah D Alokasi Dana Desa, pemberian dan penyaluran oar:ia . esa, ah d . Kabupaten dan Bagi hasil Pajak dan Retnbus1 Daer an kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pemerintah Kabupaten Sintang dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah . Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), d1l � sanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang rneliputi:
- a. mernberikan pedornan dan bimbingan pelaksanaan APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- b. mernberikan birnbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan penatausahaan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. rnemberikan pedornan dan birnbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

## Pasal 47

- (1) Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan, Badan Pengawas Daerah dan/atau lernbaga pengawas pemerintah lainnya.
- (2) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang meliputi:
- a. memfasilitasi adrninistrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan APBDesa;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa; '
- e. verifikasi pengajuan pencairan APBDesa, Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 48

Lampiran I, La.mpiran II, La.mpiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, La.mpiran VII, La.mpiran VIII, La.mpiran IX, la.mpiran X, La.mpiran XI, La.mpiran XII, La.mpiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, La.mpiran XVI, La.mpiran XVII, La.mpiran XVIII, Lampiran XIX merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Pcraturan Bupati ini.

'·

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 784), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

2015 Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 Januari

� T �

'-vJ.ILTot:

CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG '


YOSEPHA HASNAH

BERITADAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 7

Menimbang

L,\MPIRAN

1

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA KABUPATEN SINTANG

NOMOR

7 TAHUN 2015

TANGGAL

20 JANUARI 2015

TENT ANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

,.\_FO

T pERATURAN DESA TENTANG APBDESA

�


PEMERINTAH DESA

��

KECAMATAN

.

.

KABUPATEN

NOMOR

----------------------------------------PE RAT URAN DESA

TAHUN

.

TENTANG

-

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

.

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pas al Peraturan Daerah Ka bu paten . Nomor Tahun tentang , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana d.imaksud pada huruf a, telah d.ibahas dan d.isepakati bersama Sadan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d.imaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa . tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesl Desa Tahun Anzzaran .
4. Mengingat l. Undang-Undang Nomor 6
5. Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 5

Nomor

Tahun

tentang

- Peraturan Daerab Kabupatcn

··········

- ············· Tahun

)·

Kab t n ... (Lembaran daerab upa e

Nomor .. . . .

,

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Anggaran

Pendapatan

dan

- 6 P t · era uran

D esa...

Nomor

T ahun

Tentang

· · · · · · ·

Belaaja Desa (Lembaran desa

Nomor

Tahun

)

.

.