PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerlntah dan Kewenangan Proplnsl sebagal Daerah Otonom, maka dalam penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasll hutan produksl menjadl Kewenangan Pemerintah Kabupaten; 2. b, bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butlr a, maka perlu untuk (berlaku 7 Juli 2001)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Pemerlntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerlntah dan Kewenangan Proplnsl sebagal Daerah Otonom, maka dalam penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasll hutan produksl menjadl Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
2. b, bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butlr a, maka perlu untuk menetapkan Peraturan · Daerah Kabupaten Tebo tentang Izln Usaha Pemanfaatan Hasll Hutan.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambl dan Kabupaten Tanjung Jabung llmur {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909), Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan at:as Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang f embentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Vluara Jambl dan Kabupaten Tanjung Jabung llmur (Lembaran N :!Qara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomo, 3969) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemer intah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrarla (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nornor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatl dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Llngkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 369~);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang .lerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Ne£ara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajal: daerah dan Retribusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemertntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
13. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran . Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36'J6);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksl (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
15. Peraturan Pemerlntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerlntah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perlmbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
I
I
I
-v
:
17. Keputusan Preslden Namer 44 Tahun 1999 tentang Teknlk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Preslden (lembaran Negara Tahun 1999 Namer 70).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN:
US AHA IZIN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN HASIL HUTAN Menetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah lnl, yang dimaksud dengan :
- (1) Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- (2) Pemerlntah Daerah adalah Pemerlntah Kabupaten Tebo.
- (3) Bupatl adalah Bupati Tebo.
4. ( 4) Wakll Bupatl adalah Wakll Bupatl Tebo.
5. ( 5) Dlnas adalah Dlnas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- (6) Kepala Dlnas adalah Kepala Dlnas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- (7) Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hldup alam hayatl beserta alam lingkungannya dan yang dltetapkan oleh Pemerlntah sebagal hutan.
- (8) Kawasan Hutan adalah wilayah-wllayah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan untuk dlpertahankan sebagal hutan tetap.
- (9) Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tldak dibebanl hak mllik.
10. (10)Tanah Hak Guna Usaha (HGU) adalah tanah negara yang telah dibebani hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha.
11. (11)Hutan Produksl adalah kawasan hutan yang mempunyal fungsi pokok men ·produksi hasil hutan.
,
~
·
- (12)Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi (KPHP) adalah suatu kesatuan pengusahaan terkecil atas kawasan hutan produksl yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonoml. ·
- (13)Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya.
- (14)Izln Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) adalah izin yang diberlkan untuk melaksanakan keglatan pemanfaatan hutan, baik kayu maupun bukan kayu yang dldasarkan atas azas kelestarlan fungsl dan azas pengusahaan yang meliputl penanaman, pemellharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan serta pemasaran hasil hutan.
- (15)Sistem Sllvikultur adalah sistem budldaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dlmulal dart pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya.
- (16)Tebang Pllih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi, 60 cm pada hutan produksl terbatas dan keglatan permudaan hutan.
- (17)Tebang Habls Permudaan Buatan (1HPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habls dengan permudaan buatan .
- .(18)Tebang Plllh dan Tanam Jalur (TPTJ) adalah slstem silvlkultur yang meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm dilkutl permudaan buatan dalam jalur.
- (19)Dana Reboisasl (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang lzin usaha pemanfaatan hasll hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilltasl hutan.
- (20)Provlsl Sumberda'ya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilal lntrlnstlk darl hasll hutan yang dipungut dari hutan negara.
- (21)Iuran Izln Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Izln Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dllakukan pada saat izln tersebut diberikan.
- (22)Anallsls Mengenal Dampak Llngkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak pentlng suatu usaha atau keglatan yang dlrencanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
- (23)Koperasl adalah koperasl yang beranggotakan masyarakat setempat yang bergerak di bidang pengusahaan hutan.
- (24)Masyarakat setempat adalah 'kelompok-kelompok masyarakat warga neqara Republlk Indonesia yang tlnggal di dalam atau di seldtar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pence harian yang terkalt dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal be rsama serta faktor lkatan komunltas lalnnya.
TATACARA PEMBERIAN IZIN
BAB II - TATACARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 2
- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat IUPHH meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) IUPHH diberikan pada hutan produksi alam yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksl terbatas atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani hak-hak lain.
- (3) IUPHH tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.
BAB II - TATACARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 3
- (1) Permohonan IUPHH dapat diajukan oleh Koperasi, Pengusaha, BUMN, B;JMD dan BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Permohonan sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan :
- a) Usulan Proyek (Project Proposal) yang dilengkapi peta lokasi areal kerja skala 1: 100.000 yang didasarkan peta KPHP yang disahkan oleh Kepala Din es,
- b) Dalam hal peta KPHP belum ditetapkan maka mengacu kepada peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wllayah) Kabupaten.
- c) Rekomendasl Dinas Kehutanan.
- d) Akte pendirian koperasijperusahaan.
- e) Neraca keuangan perusahaan/koperasi selama 2 (dua) tahun terakhir.
- f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g) Surat Pernyataan tidak akan memindahtangankan Izin Usahanya kepada pihak lain.
- (3) Areal hutan yang dapat dimohon adalah kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksl yang dapat dikonversl yang tidak dibebanl hak-hak lain dengan luasan maksimal 50.000 hektar untuk IUPHH Kayu dan maksimal 5.000 hektar untuk IUPHH bukan kayu untuk setlap pemohon izln dalam kabupaten
11. ( 4) Luasan makslmal dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan apabila belum melebihl luasan yang dapat diberikan seluas 50.000 ha untuk Il.JPHH kayu dan 5.000 Ha untuk IUPHH bukan kayu untuk setlap pemohon izln dalam Propinsi Jambi.
- (5) Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (6) Permohonan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) diproses setelah kelengkapan permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dlpenuhl oleh pemohon.
- (7) Permohonan yang kurang atau tidak memenuhi kelengkapan sebagain iana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan surat penolakannya oleh Bupati.
BAB II - TATACARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 4
- (1) Dalam hal permohonan, memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Bupati memberlkan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan kegiatan survei potensl dan Anallsis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Pelaksanaan survel potensi dan AMDAL dlkoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan sesual ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemohon melaporkan hasil survei potensi dan hasil AMDAL kepada Bupati melalul Kepala Dinas Kehutanan.
4. ( 4)
BAB II - TATACARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 5
- (1) Dalam hat Bupatl menyetujui laporan hasil survei potensi dan hasil AMDAL, maka :
- a) Kepala Dinas Kehutanan menetapkan peta dan luas areal kerja (Working Area) dan Bahan Penetapan Target Tebangan (BPTI).
- b) Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHH. Tarif Iuran IUPHH mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Dalam hal Bupatl. menolak laporan hasil survel potensi dan hasil AM DAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan.
BAB II - TATACARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 6
- (1) Bupatl menerbitkan Izln Usaha Pemanfaatan Hasll Hutan dalam bentuk Keputusan IUPHH Kayu dan IUPHH Bukan Kayu.
- (2) IUPHH Kayu diberlkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) IUPHH Bukan Kayu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
..
PELAKSANAAN IZIN
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 7
- (1) Pemegang IUPHH Kayu diwajibkan membuat Rencana Kerja yang terdiri dari :
- a) Rencana Kerja dua puluh tahun (RKD);
- b) Rencana Kerja llma tahun (RKL)
- c) Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (2) Pemegang IUPHH Bukan Kayu diwajibkan membuat Rencana Kerja yang terdiri dari :
- a) Rencana Kerja llma tahun (RKL)
- b) Rencana Kerja Tahu nan (RKT).
- (3) Penyusunan RKD, RKL dan RKT berpedoman pada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerlntah.
- (4) Rencana Kerja dua puluh tahun (RKD) dan Rencana Kerja lima tahun (RKI.) disahkan oleh Bupatl
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 9
- (1) Kegiatan pengayaan dan rehabilitasl dllakukan sebagai berlkut :
- a) Lokasi serta luas pengayaan dan rehabllitasi didasarkan pada Inventarisasi Tegakan llnggal (ITT) dlgambarkan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 10.000 ;
- b) Pengayaan dilakukan pada lokasi bekas tebangan yang permudaannya kurang;
- c) Rehabilitasi dilakukan pada bekas tempat penimbunan kayu (TPn), jalan sarad, tanah kosong dan lahan tidak produktif lainnya.
- (2) Kegiatan pemeliharaan dilakukan sebagal berlkut :
- a) Pemellharaan dilakukan pada tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi secara terus menerus dan blsa dibuktlkan keberhasilannya;
- b) Penjarangan dllakukan pada tegakan tlnggal dan tanaman baru dalam jangka waktu 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun sesudah areal ditebang.
- (3) Kegiatan pengamanan dllakukan sebagal berikut :
- a) Pengamanan · dilakukan secara terus menerus oleh Pemegang IUPHH sebagai penanggung jawab ;
- b) Pemegang IUPHH wajib memilikl sarana pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan berupa Satuan Pengamanan Hutan (SATPAMHUT) serta peralatan pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan.
11. ( 4) Keg Iatan pemberdayaan masyarakat di selcitar hutan dilakukan sebagai berikut :
- a) Pemegang IUPHH diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya;
- b) Pemegang IUPHH diwajlbkan bekerjasama dengan masyarakat setempat melalul kesempatan berusaha dalam segmen-segmen keglatan, fasilitas pembentukan koperasi, pemberian saham/modal berupa hlbah atau pinjaman.
•
PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN
Pasal 10
- (1) Terhadap hasll hutan kayu yang berasal darl IUPHH Kayu dikenakan punqutan Provis! Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasl (DR) serta Retribusi Daerah ;
- (2) Terhadap hasil hutan bukan kayu yang berasal dart IUPHH Bukan Kayu dlkenakan pungutan Provisl Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Retribusi Daerah;
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN
Pasal 11
- (1) Tarif PSDH dan Dana Reboisasi mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
- (2) Retrlbusl Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN
Pasal 12
Dokumen dan Tata Usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasll hutan yang berasal darl IUPHH berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
BABV
SANKS I
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN
Pasal 13
- (1) Apabila Pemegang IUPHH dalam waktu 90 (sembilan puluh) hart tidak melakukan usahanya secara nyata, maka izin yang diberikan akan dibatalkan setelah mendapatkan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perlngatan sebagaimana dimaksud dala:n ayat (1) diterbitkan ol eh Kepala Dlnas
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN
Pasal 14
Pelanggaran atas pelaksanaan IUPHH dlancam dengan sanksl pidana, gan1:i rugi serta sanksi admlnlstratlf ## BAB VI
HAPUSNY A IZIN
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN
Pasal 15
IUPHH hapus karena :
- (1) Masa berlaku lzln telah berakhir.
- (2) Dlserahkan kemball kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Izin dlcabut karena pemegang lzin melanggar ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IUPHH.
- (2) Hasll pelaksanaan pemblnaan, pengendalian dan pengawasan IUPHH dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :
- (1) Hak Pengusahaan Hutan yang telah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhlr masa berlakunva.
- (2) Perpanjangan Izin Hak Pengusahaan Hutan mengacu kepada Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan dlatur leblh lanJut dcngan Keputusan Bupatl.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Daerah Inf berlaku pada tanggal dlundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo Pada tanggal 7 Juli 2001 H. A. MADJID MU' AZ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 NOMOR 20 H. D A R K U I N I.SH Pembina NIP. 430004928 - - Dlundangkan di Muara Tebo Pada Tanggal 9 Jull 2001 BUPATEN TEBO,