PERATURAN BUPATI MA Nomor OR Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELA TAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOM OR 60 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kelja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong;
3. Mengingat 1.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887};
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabu paten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bu pati adalah Bu pati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten Tabalong.
5. Bad an adalah Badan Pengelola Keuangan dan A set Daerah Kabu paten Tabalong.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pad a Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabu paten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabu paten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pacta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabu paten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
11. Bidang adalah Bidang pacta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabu paten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pacta Badan Pengelola Keuangan dan A set Daerah Kabu paten Tabalong.
13. Subbidang adalah Subbidang pacta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
14. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pacta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. (2} Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
Pasa13
- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Anggaran, terdiri atas:
1. Subbidang Perencanaan Anggaran;
2. Subbidang Evaluasi Anggaran; dan
3. Subbidang Data dan Informasi Anggaran.
- c. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
1. Subbidang Pelaporan;
2. Subbidang Rekonsiliasi; dan
3. Subbidang Analisa Laporan Keuangan dan Data.
- d. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:
1. Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
2. Subbidang Pengamanan dan Pemindah Tanganan; dan
16. 3 Subbidang Penatausahaan dan Penghapusan.
- e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
1. Subbidang Pelayanan Perbendaharaan;
2. Subbidang Pengelola Kas Daerah; dan
3. Subbidang Belanja Pegawai.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Kcuangan dan Aset Dacrah adalah sebagaimana tercan tum dalam Lampi ran dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BABIV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- ( 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), Sekretariat rnenyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
'---.
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, ketja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milikjkekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa pacta pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bagian Kedua
Bidang Anggaran
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- ( 1) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran.
- (3} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakaJl di bidang Anggaran.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran.
Bagian Ketiga
Bidang Akun tansi
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- ( 1) Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Akuntansi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Akuntansi.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Akuntansi.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Akuntansi.
Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Aset Daerah
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
Bagian Kelima
Bidang Perbendaharaan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8
- {1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaka.Tl di bidang Perbendaharaan.
- {3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan.
BABV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasa19
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danjatau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BABVI
JABATAN FUNGSIONAL
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat ditetapkan jabatan
fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - TATA KERJA Pasal 11
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Badan.
BAB VII - TATA KERJA Pasal 11
Pasal 12
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB VII - TATA KERJA Pasal 11
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
BAB VII - TATA KERJA Pasal 11
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - TATA KERJA Pasal 11
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
JABATAN DAN ESELON
BAB VIII - JABATAN DAN ESELON
Pasal 16
- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan jabatan Struktural eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan jabatan Struktural eselon lila atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan jabatan struktural eselon lllb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah merupakan jabatan Struktural eselon Na atau jabatan pengawas.
BABIX KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - JABATAN DAN ESELON
Pasal 17
Pacta saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru
BAB VIII - JABATAN DAN ESELON
Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. 2016

Penetapan: Diundangkan di Tanjun~ pada tanggal o~ \)esnu ~er- 2016