PERATURAN BUPATI BI Nomor 8 Tahun 2013 tentang STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang dalam Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2014, perlu dibuat
- a . bahwa sebagai upaya mencapai efisiensi penyusu nan Anggaran Pendapatan Belanja Standar Biaya Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
I 5. Undang-Undang ... ... .. .
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Bupati adalah Bupati Tabalong
3. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. lndeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barangjjasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
Pasal 2
Standar Biaya Tahun Anggaran 20 14 adalah Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014
BAB II
Pasal 3
- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2014.
- (2) Selain berfungsi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai: a. batas tertinggi; atau b. estimasi
- (3) Stan dar Biaya Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal4

- ( 1) Terhadap SKPD yang tidak berpedoman a tau belum tercantum pada standar biaya yang telah ditetapkan dalam peraturan ini maka wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh PA/ KPA, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban PA/ KPA atas penggunaan satuan biaya yang melebihi atau diluar standar biaya yang telah ditetapkan.

## Pasal 5

Khusus untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah, susunan personil keanggotaan dan honorariumnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.


## BABIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pad a tanggal 2b ... 6 us tW&gt; 2V 13

/

BUPATI TABALONG,

f\_\_

.

RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 28 ~6U5tus 2U 13

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR 2U

,,