PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); - 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (berlaku 15 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Dan
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan daerah air minum di Kabupaten Seram Bagian Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
10. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Seram Bagian Barat;
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Seram Bagian Barat;
11. 12 Pegawai adalah Pegawai atau Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Seram Bagian Barat yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
12. 13 Ijasah adalah Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Pengganti lain yang sah secara hukum;
14. Gaji pokok adalah gaji pokok yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
14. 15 Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
15. 16 Dapenmapamsi adalah Penyelenggara Dana Pensiun bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.
PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN Bagian Pertama.
Nama dan Tempat Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN Bagian Pertama.
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seram Bagian Barat Yang disingkat PDAM SBB.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten dan dapat membuka cabang maupun perwakilan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
BAB II - PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN Bagian Pertama.
Pasal 3
Maksud didirikan Perusahaan Daerah Air Minum adalah :
- a. sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya;
- b. menyelenggarakan penggunaan air secara merata dan efesien serta mencegah pengambilan air secara liar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II - PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN Bagian Pertama.
Pasal 4
Tujuan didirikan Perusahaan Daerah Air Minum adalah :
- a. untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan akan air bersih yang sehat dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Air Minum
BAB II - PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN Bagian Pertama.
Pasal 5
Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai tugas pokok :
- a. Mengusahakan penyediaan air minum yang cukup, sehat dan memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat ;
- b. Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan atas kebijakan pemerintah Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN Bagian Pertama.
Pasal 6
- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial.
- (2) Fungsi ekonomi dan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian jasa, penjualan air bersih untuk pemanfaatan umum.
BIDANG USAHA
BAB III - BIDANG USAHA
Pasal 7
Bidang Usaha PDAM meliputi :
- a. Pembangunan sarana fisik, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
- b. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan kualitas standar dan jumlah yang cukup secara tertib dan teratur; dan
- c. melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengaturan pengelolaan sumber-sumber air bersih.
M O D A L
BAB IV - M O D A L
Pasal 8
- (1) Modal Pangkal Perusahaan Daerah Air Minum berasal dari APBD dan sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Neraca permulaan perusahaan adalah Neraca Awal Perusahaan pada saat serah terima atau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) terhadap neraca awal.
- (3) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dengan persetujuan DPRD dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan Pinjaman.
- (4) Semua alat-alat liquide disimpan di Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
PENGELOLAAN PERUSAHAAN
BAB V
Pasal 9
PDAM dikelola berdasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tetap ## BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Pertama Susunan Organisasi
BAB V
Pasal 10
- (1) Susunan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari:
2. a.
3. Dewan Pengawas;
- b. Direktur
- c. Bagian Administrasi dan Keuangan;
1. Subbag Umum dan Personalia;
2. Subag Pengadaan dan Pergudangan;
3. Subbag Hubungan Langganan;
4. Subbag Keuangan dan Pembukuan;
5. Subbag Kas Penagihan dan Pengelolaan Rekening.
- d. Bagian Teknik.
1. Subbag Transmisi, Distribusi dan Perawatan;
2. Subbag Perencanaan dan Evaluasi;
3. Subbag Produksi dan Pengolahan;
4. Subbag Administrasi Teknik dan Pelaporan;
5. Subbag Penyambungan dan Pemutusan.
- e. Unit Pelayanan Kecil (UPK)
- (2) Bagan struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Penetapan: Ditetapkan di Piru pada tanggal 15 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN BARAT , JACOBUS F. PUTTILEIHALAT

Penetapan: Diundangkan di Piru pada tanggal 15 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT MANSUR TUHAREA

Distribusi: ## SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Penandatangan: Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seram Bagian Barat H.Sy. SILAWANE, SH. M.Si NIP. 630 008 276 ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 109
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Tata Kerja

## Pasal 12

- (1) Untuk menjamin ketentuan pelaksanaan dan kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, maka tiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi dan kerjasama baik vertikal maupun horisontal secara serasi dengan tidak mengabaikan tertib administrasi dan disiplin kerja;
- (2) Pada waktu tertentu dan apabila dipandang perlu Direktur mengadakan rapat atau pertemuan dengan para Kepala Bagian, Sub Bagian dan para anggota staf lainnya untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas perusahaan.

## Pasal 13

Pimpinan instansi organisasi wajib mengawasi bawahannya, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal 14

Pimpinan instansi organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaporkan secara berjenjang.

## BAB VII

## PENGANGKATAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

## Bagian Pertama Pengangkatan

## Pasal 15

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

## Pasal 16

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 ( lima puluh ) tahun.
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 ( lima puluh lima ) tahun.
- (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 ( enam puluh) tahun.

## Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil;
- b. mempunyai Pendidikan Sarjana Strata I ( S-1);
- c. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ke tiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pengangkatan Direktur, sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Kepala Bagian diangkat oleh Bupati atas usul Direktur.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. mempunyai pendidikan Sarjana, atau Sarjana Muda, atau Diploma III sesuai bidangnya atau pangkat dan golongan dalam perusahaan minimal Staf Muda I (C/2);
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan dengan penilaian baik;
- c. pernah mengikuti diklat manajemen air minum bidang administrasi dan keuangan atau bidang teknik baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Pengawas atau dengan Kepala Bagian sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Kepala Bagian yang telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pada masa jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga, pengangkatan yang ketiga dapat dilaksanakan apabila dari jabatan Kepala Bagian menjadi Direktur dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.

## Bagian Kedua

## Tugas, Wewenang dan Kewajiban

## Pasal 19

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahun (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. menyelenggarakan administrasi dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknik PDAM; dan/atau
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi.

## Pasal 20

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan dewan pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- d. menandatangani pinjaman dan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati;
- e. menandatangani Neraca dan perhitungan Laba / Rugi;
- f. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- h. menandatangani laporan Triwulan dan laporan tahunan;
- i. menandatangani Ikatan Hukum dengan Pihak lain; dan/atau
- j. menghapus dan menjual barang PDAM yang habis nilai ekonominya setelah mendapat persetujuan Bupati..

## Pasal 21

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun buku Direktur menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direktur dan Dewan Pengawas;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan berakhirnya Tahun Buku Direktur telah mengajukan rencana kerja dan Anggaran BUMD;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desemnber tahun berjalan Dewan Pengawasan belum mengesahkan Rencana Kerja Anggaran BUMD yang diajukan, dianggap telah disahkan.

## BAB VIII PENGHASILAN DIREKTUR DAN KEPALA BAGIAN

## Pasal 22

Penghasilan Direktur dan Kepala Bagian terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

## Pasal 23

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM dan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ini terdiri dari :
- a. tunjangan kesehatan; dan
- b. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberikan setiap tahun apabila PDAM memperoleh keuntungan;
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Keuangan PDAM;
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk Penghasilan Direktur, Honorarium Dewan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh rencana biaya operasional anggaran PDAM tahun anggaran yang berjalan.

## BAB IX

## HAKDIREKTUR DAN KEPALA BAGIAN

## Pasal 25

- (1) Direktur dan Kepala Bagian mempunyai hak memperoleh cuti.
- (2) Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. Cuti Besar / Cuti Panjang, selama 1 (satu) bulan untuk satu kali masa jabatan;
- c. Cuti Hamil selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Direktur dan Kepala Bagian selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.
- (5) Apabila karena kesibukan di kantor, Direktur dan Kepala Bagian tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

## BAB X

## PEMBERHENTIAN DAN PESANGON

## Bagian Pertama Pemberhentian

## Pasal 26

- (1) Direktur dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM secara langsung maupun tidak langsung;
- e. terlibat dalam tindak pidana;
- f. meninggal dunia; dan
- g. masa jabatan berakhir
- (2) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, d dan e, Pasal ini Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

## Pasal 27

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas, sudah harus mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Direktur.

## Pasal 28

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, f dan g, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c, d dan e diberhentikan dengan tidak hormat.

## Bagian Kedua

P e s a n g o n

## Pasal 29

- (1) Direktur berhak atas pesangon dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon 4 (empat) kali gaji penerimaan bulan terakhir setelah dipotong pajak;
- b. apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon seperti yang dimaksud dalam huruf a ditambah 1 (satu) kali gaji penerimaan bulan terakhir setelah dipotong pajak;
- (2) Direktur tidak berhak atas pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
- a. diangkat kembali sebagai Direktur; dan/atau
- b. diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB XI PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA

Pasal 30

- (1) Apabila telah berakhirnya masa jabatan Direktur, dan pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/ mengangkat Direktur lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Penunjukan Pejabat sementara dapat dilaksanakan dalam hal :
- a. masa jabatan Direktur telah berakhir.
- b. Direktur tidak dapat melaksanakan tugas sebagai direktur karena :
5. 1). Meninggal dunia.
6. 2). Alasan Kesehatan.
7. 3). Mengundurkan diri
8. 4). Diberhentikan
- (3) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII DEWANPENGAWAS

## Bagian Pertama Pengangkatan

## Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional atau Masyarakat Konsumen yang diangkat oleh Bupati,
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.

## Pasal 32

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Setelah habis masa jabatannya Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## Pasal 33

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menguasai manajemen.
- b. menyediakan waktu yang cukup; dan/atau
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Direktur atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

## Pasal 34

Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 7 (Tujuh) orang dan sekurangkurangnya 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota dan seorang menjadi Sekretaris merangkap anggota.

## Bagian Kedua Pemberhentian

## Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- d. terlibat dalam tindak pidana; dan/atau
- e. meninggal dunia.

## Pasal 36

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c dan huruf d, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas.

## Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

## Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan Direktur;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur dan Kepala Bagian;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan/atau
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

## Pasal 38

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapatkan pengesahan Bupati
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM, dan/atau;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

## Bagian Keempat Penghasilan

## Pasal 39

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang jasa; dan/atau
- b. Jasa produksi.

## Pasal 40

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur.

## Pasal 41

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

## Bagian Kelima

## Sekretariat Dewan Pengawas

## Pasal 42

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat;
- (2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ; dan
- b. 1 (satu) orang Pegawai PDAM.
- (3) Honorarium anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada anggaran PDAM.

## Pasal 43

Tugas Sekretariat Dewan Pengawas melaksanakan dan membantu tugas pekerjaan Dewan Pengawas dibidang administrasi.

## BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN PDAM

## Bagian Pertama Anggaran

## Pasal 44

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Rencana Anggaran PDAM disampaikan oleh Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- (2) Perubahan Anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun buku sedang berjalan, disampaikan oleh Direktur kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

## Bagian Kedua Laporan Berkala dan Laporan Tahunan

## Pasal 45

- (1) Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan, Neraca, Perhitungan Laba / Rugi disampaikan oleh Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- (3) Pengesahan Laporan keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas ;
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan Laporan keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka Laporan Keuangan Tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

## Pasal 46

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim (mulai tanggal 1 Januarisampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan).

## BAB X

## PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

## Pasal 47

Penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi diatur sebagai berikut :

1. Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
2. Penggunaan laba bersih dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk bagian laba ke Pemerintah Kabupaten 55 %;
- b. untuk Cadangan Umum 15 %;
- c. sosial dan Pendidikan 10 %;
- d. jasa Produksi 10 %; dan
- e. sumbangan Dana Pensiun dan sebagainya 10 %.
8. 3 Penggunaan laba bersih untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan Bupati.
9. 4 Tata cara penggunaan dana cadangan umum pada point 2 (dua) ditetapkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas.

## BAB XI

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 48

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun, penghasilan Direksi dan penghasilan Dewan Pengawas serta tunjangan lain diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan Direktur atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai / pekerja perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan perusahaan Direktur dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai ketentuan Perundang-undangan atas persetujuan Bupati.

## BAB XII

## PEMBINAAN PEGAWAI

## Pasal 49

- (1) Pembinaan pegawai diarahkan untuk menjamin kelancaran tugas Perusahaan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier.

## Pasal 50

Kebijaksanaan pembinaan pegawai perusahaan secara menyeluruh menjadi tanggung jawab Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur.

## BAB XIII PEMERIKSAAN

## Pasal 51

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan atau Dewan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan, berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawaban hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati;
- (2) Akuntan Negara berwenang mengadakan pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggungjawabannya.

## BAB XIV

## TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

## Pasal 52

Direktur dan Pegawai PDAM yang karena melakukan tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

## T A R I F

## Pasal 53

- (1) Tarif air minum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Penetapan tarif air minum didasarkan prinsip-prinsip :
- a. pemulihan biaya;
- b. keterjangkauan dan subsidi silang;
- c. efisiensi pemakaian air; dan
- d. kesederhanaan dan transparansi.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali.

## BAB XVI PEMBUBARAN PDAM

## Pasal 54

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan lukuidasi dibagi menurut nilai nominal pinjaman;
- (3) Likuidator dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati;
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

## BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 55

Apabila Direktur dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direktur walaupun masa jabatannya belum berakhir sebagaimana diatur pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 56

Dana representatif Direktur setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 57

Pensiun Direktur diatur dalam program pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI).

## Pasal 58

Direktur yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar Kabupaten harus mendapat ijin dari Bupati

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 59

- (1) Semua Aset PDAM Kabupaten Maluku Tengah yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada diwilayah Kabupaten Seram Bagian Barat setelah berlakunya

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 menjadi aset pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- (2) Pegawai yang masih melaksanakan tugas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## BAB XX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

## Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Ditetapkan di Piru pada tanggal 15 Desember 2011

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT ,


JACOBUS F. PUTTILEIHALAT

Diundangkan di Piru pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT


MANSUR TUHAREA

## SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seram Bagian Barat

H.Sy. SILAWANE, SH. M.Si

NIP. 630 008 276

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 109

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

## NOMOR 05 TAHUN 2011

## TENTANG PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM

## I. UMUM

Bahwa perusahaan daerah air minum sebagai komponen pendukung penyelenggaraan perekonomian daerah diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan serta perkembangan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Peran utama dari perusahaan daerah air minum adalah melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan dan penyedian air minum kepada masyarakat serta menjaga dan memelihara tata guna air. Selain itu Perusahaan Daerah Air Minum adalah sarana pemerintah daerah yang akan diarahkan untuk menjadi pengelola dan pengendali sumber daya air sesuai dengan peruntukannya.

Pendapatan daerah perlu terus menerus ditingkatkan untuk membiayai pembangunan yang dilakukan melalui penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara lain dari Pajak Daerah Retribusi/Perizinan Daerah dan lain-lain pungutan yang sah menurut undang-undang.

Perusahaan Daerah Air minum sebagai salah satu sumber dana daerah dalam menjalankan usahanya perlu memperhatikan etos usaha produktif, efisien,efektif dan aman melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan dapat lebih meningkatkan dirinya baik dibidang manejerial, investasi maupun struktur organisasi yang didukung oleh sistim hukum yang kuat, maka perusahaan daerah air minum perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak mengurangi hak instansi atasan adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyelidikan dan lembaga pemeriksaan independen lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, BPK dan KPK.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

yang dimaksud dengan mendapat persetujuan DPRD adalah Rekomendasi/surat persetujuan DPRD yang ditanda tangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Pasal 54 s/d Pasal 61

Cukup Jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 111

LAMPIRAN

:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR

: 05 TAHUN 2011

TENTANG : PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Bagan Struktur Organisasi Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Seram Bagian Barat


Rekening

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


JACOBUS F. PUTTILEIHALAT