PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,
Menimbang a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya;
- c. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 1 2 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 ten tang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 1 3 ) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan
WALIKOTA TANGERANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAY AAN PEDAGANG KAKI LIMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Penataan PKL;
- b. Pemberdayaan PKL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima adalah:
- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1 ) Walikota melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
- a. fasilitasi akses permodalan;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
BAB III - PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA Bagian Kesatu Pendataan PKL Pasal 5
Pasal 5
- ( 1 ) Walikota melalui Dinas melakukan pendataan PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan tahapan se bagai beriku t:
- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
- b. memetakan lokasi; dan
- c. melakukan validasi/ pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL didasarkan pada:
- a. identitas PKL;
- b. lokasi PKL;
- C. jenis tempat usaha;
- d. bidang usaha; dan
- e. modal usaha.
- (4) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Pendaftaran PKL
BAB III - PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA Bagian Kesatu Pendataan PKL Pasal 5
Pasal 6
- ( 1 ) Walikota melalui Dinas melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan bersama dengan aparat kelurahan.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk pengendalian jumlah PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
BAB III - PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA Bagian Kesatu Pendataan PKL Pasal 5
Pasal 7
- ( 1 ) Setiap PKL wajib memiliki TDU PKL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
- (2) TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang
BAB III - PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA Bagian Kesatu Pendataan PKL Pasal 5
Pasal 8
- ( 1 ) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:
- a. PKL lama; dan
- b. PKL baru.
- (2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/ atau
- b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya ditetapkan sebagai lokasi sementara;
- c. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan relokasi.
- (3) PKL baru merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengajukan permohonan pendaftaran usaha melalui Dinas.
BAB III - PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA Bagian Kesatu Pendataan PKL Pasal 5
Pasal 9
- ( 1 ) Pendaftaran usaha bagi PKL meliputi:
- a. permohonan TDU PKL;
- b. penerbitan TDU PKL;
- c. perpanjangan TDU PKL; dan
- d. pencabutan TDU PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Penetapan Lokasi PKL
BAB III - PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA Bagian Kesatu Pendataan PKL Pasal 5
Pasal 10
- ( 1 ) Walikota menetapkan lokasi tempat kegiatan usaha PKL sesuai peruntukannya.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan
- ( 1 ) Lokasi PKL se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 terdiri atas:
- a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
- b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA Bagian Kesatu Pendataan PKL Pasal 5
Pasal 12
- ( 1 ) Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:
- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka
BAB III - PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA Bagian Kesatu Pendataan PKL Pasal 5
Pasal 13
- ( 1 ) Walikota berwenang untuk memindahkan, menghapus dan meremajakan lokasi PKL dengan
BAB III - PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA Bagian Kesatu Pendataan PKL Pasal 5
Pasal 14
- ( 1 ) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.
BAB IV - PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal 15
- ( 1 ) Untuk pengembangan usaha PKL, Walikota melakukan pemberdayaan berupa:
- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
- c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan pemodalan;
- d. peningkatan sarana dan prasaran PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh masing masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (3) Untuk melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
BABV
BAB IV - PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal 16
PKL mempunyai hak antara lain:
- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi kegiatan usaha;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan untuk memperoleh pinjaman permodalan dengan mitra bank dan lembaga keuangan lainnya.
BAB IV - PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal 17
PKL mempunyai kewajiban :
- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau mengosongkan lokasi sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- g. menempati lokasi usaha sesuai dengan TDU PKL.
BAB IV - PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal 18
PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum diluar lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan/ a tau mengubah fungsi serta fasilitas lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. menempati lokasi usaha PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah lokasi usaha dan/ atau memindahtangankan TDU PKL tanpa izin Walikota;
- e. menelantarkan dan/ a tau membiarkan kosong lokasi usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan (kalender);
- f. mengganti bidang usaha tanpa seizinWalikota;
- g. memperdagangkan barang ilegal;
- h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/ atau bangunan di sekitarnya;
1. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal;
10. j . PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tern pat larangan parkir, pemberhentian sementara, drainase atau trotoar; dan
- k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya tanpa seizin Walikota.
BAB IV - PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal 19
Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk lokasi usaha PKL.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20
Pasal 20
- ( 1 ) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Satuan Tugas Khusus sebagimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya terdiri :
- a. SKPD yang membidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;
- b. SKPD yang membidangi perencanaan;
- c. SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban;
- d. SKPD / instansi lain ya sesuai kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - KETENTUAN SANKS! ADMINISTRASI Pasal 21
Pasal 21
- ( 1 ) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) dilarang berjualan di Daerah.
- (2) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 dan/ atau melanggar larangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU PKL dan dikenakan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang undangan.
- (3) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis oleh Kepala Dinas paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh PKL tersebut maka Kepala Dinas menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Satpol PP untuk dilakukan penertiban.
BAB VII - KETENTUAN SANKS! ADMINISTRASI Pasal 21
Pasal 22
- ( 1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 23
Pasal 23
- ( 1 ) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana. di lingkungan khusus untuk
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah:
- a. menenma, mencari, mengumpulakn dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pihak pidana yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen­ dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan dan dokumen­ dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- g. menyuruh berhen ti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j . penghentian penyidikan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
- ( 1 ) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 1 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi Penerimaan Daerah.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku l(satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Pad a tanggal 06 Juli 201 5

Penandatangan: WALIKOTA TANGERANG, ttd H. ARIEF R. WISMANSYAH

Penetapan: Diundangkan di pada tanggal : Tangerang : 06 Juli 2 0 1 5

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, ## DADI BUDAERI ## LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINS! BANTEN : (2/2015) . .
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTATANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
## PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
## I. Umum
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha, perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan perlu mendapatkan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta perlu juga diadakan penertiban dalam rangka mewujudkan lingkungan Kota yang bersih, sehat, rapi dan indah, Disamping itu secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.
Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Daerah. Selain itu keberhasilan dalam penataan dan pembinaan PKL di Daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli daerah bagi Pemerintah Daerah.
## II. Pasal Demi Pasal
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal2 Cukup jelas Pasal3 Cukup jelas Pasal4 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 1
0 Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 1
1 Cukup jelas Pasal 1 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan Pasar Tumpah adalah pasar yang beraktivitas pada waktu tertentu dengan menggunakan sebagian badan jalan Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 1 5 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 1 7 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 2 1 Cukup jelas Pasal22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal25 Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas Pasal6 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas Pasal8 Cukup jelas Pasal9 Cukup jelas