Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2014 tentang . Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa den Perangkat Desa (PTKPD) di · Kabupaten Situbondo, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (PrKPD} di Kabupaten Situbondo. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka.bupaten dalam. Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 TahUD 2008 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Moaetaplam 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerint.ah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Ka.bupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang clipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 04); 11. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawarat.an Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 08). IIBIIUTUSKAII : PBRATURAR BUPATI TElfTA!fG PBRUBAHAN ATAS PERATtJRAK BUPATI SITUBOIIDO ROIIOR 12 TAHUN :Z013 TDTAlfG PBTURJUK PELAKBAlfAAlf PBIIBERIAif PEIIOIIASILAII TBTAP KEPAL\ DBSA DAR PBRAlfGKAT DE8A (PfKPD) DI KABUPATEII SITUBOlfDO. Pual I - I. Ketentuan Bab IV Mekanisme Pencairan PTKPD (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme pencairan Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (PI'KPD) di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2013 tentang. Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa den Perangkat Desa (PTKPD) di · Kabupaten Situbondo, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (PrKPD} di Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka.bupaten dalam. Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 TahUD 2008 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Moaetaplam
2
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerint.ah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Ka.bupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang clipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 04);
11. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawarat.an Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 08).
IIBIIUTUSKAII :
PBRATURAR BUPATI TElfTA!fG PBRUBAHAN ATAS PERATtJRAK BUPATI SITUBOIIDO ROIIOR 12 TAHUN :Z013 TDTAlfG PBTURJUK PELAKBAlfAAlf PBIIBERIAif PEIIOIIASILAII TBTAP KEPAL\ DBSA DAR PBRAlfGKAT DE8A (PfKPD) DI KABUPATEII SITUBOlfDO.
Pual I
- I. Ketentuan Bab IV Mekanisme Pencairan PTKPD Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa (PTKPD) Di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 12).sehingga berhunyi sebagai berikut :
Pasal 5
- ( 1} Kepala Desa menyampaikan permohonan pcncairan PTKPD kepada Camat untuk dilakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebelum diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- (2) Berkas pennohonan pencairan PrKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a . Pengajuan Bulan Pertama. terdiri dari :
- 1) Surat permohonan pencairan dana dari Pemerintah Desa;
- 2} Kuitansi penerimaan anggaran asli dengan materai Rp. 6000,(Enam Ribu Rupiah);
- 3) Daftar penerima PrKPD;
- 4) Data Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- 5) Pakta Integritas;
- 6) Fotocopy buku rekening Kas Pemerintah Desa;
- 7) Fotocopy NPWP Bendahara Desa;
- 8) Fotocopy Keputusan Pengangkatan Bendahara Desa;
- 9) Model DK;
- 10) Fotocopy Keputusan Bupati tentang Besaran PTKPD;
- 11) Fotocopy Keputusan Pengangkatan Kepala Deaa dan masing-masing Perangkat Desa yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang› undangan yang berlaku.
- b. Pengajuan Bulan Kedua dan selanjutnya, t.erdiri dari :
- 1) Surat perm.ohonan pencairan dana dari Pemerintah Desa;
- 2) Kuitansi penerimaan anggaran asli dengan materai Rp.6000,(Enam Ribu Rupiah);
- 3) Daftar penerima PTKPD.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tangga1 n 7 i: : · ! - -1 { SBKRBTARIS DAERAH KABUPATEII SITUBOIIDO, ~ 4

Penandatangan: - (3} Apabila berkas permohonan pencairan PTKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan, maka Camat wajib mengembalikan berkas dimaksud kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dilakukan revisi.

Penandatangan: - (4) Setalah dilakukan veriftkasi oleh camat dan dinyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan pencairan PTKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dengan ditambah surat pengantar dari Camat.

Penandatangan: - (5) Berkas pengajuan pencairan PrKPD sebagairoana dimaksud ayat (4), selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dilakukan veriflkasi ulang.

Penandatangan: - (6) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan SP'.2D untuk penerima PTKPD yang berkasnya dinyatakan lolos verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5).

Penandatangan: - (7) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan PrKPD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa penerima.

Penandatangan: - (8) Pencairan PI'KPD dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa pada Bank yang ditentukan. ## PualD

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengeta.huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal n, ? \_ 1 1pr ,.. ' H

Penandatangan: BUPATI SITUBORDO, BERITA DABRAII KABUPATBII SITUBOlfDO TAHOW 2014 IIO■OR /~