PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 29/2016 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL (berlaku 14 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
Menetapkan : PERATURAN TATA KERJA DINAS SOSIAL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Malang.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Pelayanan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.
14. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
15. Pengumpulan Uang atau Barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental agama/kerohanian, jasmani, dan kebudayaan.
16. Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.
17. Partisipasi Sosial adalah prakarsa, peran aktif dan keterlibatan seluruh unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
18. Pekerja Migran adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak terlantar, anak balita terlantar, anak yang menjadi korban tindakan kekerasan, anak nakal dan anak jalanan.
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
21. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
22. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
23. Loka Bina Karya adalah salah satu sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS melalui penyelenggaraan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan kerja agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya bagi terwujudnya kesamaan kesempatan dalam segala aspek.
24. Tuna sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
25. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun ke atas termasuk lanjut usia terlantar, lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan.
26. Penyandang Disabilitas selanjutnya disebut (Difabel) adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif ## BAB II DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 2
- (1) Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi
Pasal 3
- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
- b. pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- f. pelaksanaan penanganan bencana;
- g. pemeliharaan taman makam pahlawan;
- h. pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- i. pelaksanaan pemulangan orang terlantar ke daerah asal;
- j. pelaksanaan pemberian rekomendasi pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
- l. pemberian pertimbangan teknis perizinan bidang sosial;
- m. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- n. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- o. koordinasi dan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- p. pengendalian pelaksanaan program di bidang sosial;
- q. pengelolaan administrasi umum; dan
- r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas:
- a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Sosial ## BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
## BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Malang.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Pelayanan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.
14. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
15. Pengumpulan Uang atau Barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental agama/kerohanian, jasmani, dan kebudayaan.
16. Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.
17. Partisipasi Sosial adalah prakarsa, peran aktif dan keterlibatan seluruh unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
18. Pekerja Migran adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak terlantar, anak balita terlantar, anak yang menjadi korban tindakan kekerasan, anak nakal dan anak jalanan.
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
21. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
22. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
23. Loka Bina Karya adalah salah satu sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS melalui penyelenggaraan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan kerja agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya bagi terwujudnya kesamaan kesempatan dalam segala aspek.
24. Tuna sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
25. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun ke atas termasuk lanjut usia terlantar, lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan.
26. Penyandang Disabilitas selanjutnya disebut (Difabel) adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif ## BAB II DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu Kedudukan
- (1) Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi
- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
- b. pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- f. pelaksanaan penanganan bencana;
- g. pemeliharaan taman makam pahlawan;
- h. pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- i. pelaksanaan pemulangan orang terlantar ke daerah asal;
- j. pelaksanaan pemberian rekomendasi pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
- l. pemberian pertimbangan teknis perizinan bidang sosial;
- m. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- n. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- o. koordinasi dan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- p. pengendalian pelaksanaan program di bidang sosial;
- q. pengelolaan administrasi umum; dan
- r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas:
- a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Sosial ## BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; dan
3. Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak;
2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial; dan
3. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
1. Seksi Perlindungan Sosial;
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
3. Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPT.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## SEKRETARIAT DINAS SOSIAL

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; dan

- e. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Dinas Sosial mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas Sosial sesuai bidang tugas Sekretariat;
- f. menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan Bidang-Bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- g. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
- h. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;
- i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sekretariat sebagai bahan evaluasi;
- k. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan konsep naskah dinas urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Atasan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;

- h. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;
- i. mengelola survei kesejahteraan sosial daerah sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang sosial;
- j. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Subbagian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Atasan;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya;
- m. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas Sosial dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;
- n. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai bahan evaluasi;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan

dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan Atasan;
- f. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Sosial;
- g. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas Sosial sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pengadaan barang;
- h. melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah agar dapat digunakan dengan optimal;
- i. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

- j. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta urusan kepegawaian lainnya;
- k. melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan;
- l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Subbagian Umum sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## BAB V BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 9

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 10

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan Sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- d. koordinasi dan fasilitasi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- e. fasilitasi penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- f. pembinaan partisipasi sosial dalam rangka penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- g. pemrosesan bahan kerjasama dalam negeri bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- h. pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial,

pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- f. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sebagai bahan evaluasi;
- i. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 11

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan data di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat dan data keluarga PMKS sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
- g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;

- i. melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan E-Warung bagi (PMKS);
- j. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengembangan pelayanan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;
- k. melaksanakan penguatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan social, pendampingan fakir miskin, pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, pembinaan dan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial guna menangani masalah kemiskinan dan keberdayaan masyarakat;
- l. melaksanakan pemberian bantuan stimulan dan pemberian bantuan beras prasejahtera guna meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- m. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;
- n. mengelola sistem informasi penanganan fakir miskin dan pemeberdayaan masyarakat guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
- o. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi;
- p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pemberdayaan kelembagaan sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pemberdayaan kelembagaan sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan data di bidang kelembagaan sosial, usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan lembaga sosial dan partisipasi sosial masyarakat sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
- g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan sosial;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan kelembagaan sosial, usaha sosial, dan partisipasi sosial masyarakat guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengembangan pelayanan pemberdayaan kelembagaan sosial;
- j. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pemberian rekomendasi dan pengendalian teknis Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;

- k. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan pemberdayaan kelembagaan sosial;
- l. mengelola sistem informasi pemberdayaan kelembagaan sosial guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
- m. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial sebagai bahan evaluasi;
- n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan data di bidang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
- g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengaturan, pemanfaatan penggunaan, perawatan dan kebersihan Taman Makam Pahlawan dan Monumen TRIP;
- j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- k. mengelola sistem informasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
- l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## BAB VI BIDANG REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelayanan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial;

- e. pembinaan partisipasi sosial dalam rangka pelayanan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
- f. pemrosesan bahan kerjasama dalam negeri bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
- g. pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;
- f. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan rehabilitasi

- dan pelayanan balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas sebagai bahan evaluasi;
- i. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan data di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
- g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak;
- j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak;
- k. mengelola sistem informasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak guna menyediakan informasi kepada pihakpihak yang membutuhkan;
- l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita Dan Anak;
- m. memberikan motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan mental spiritual dan fisik, pelayanan aksesibilitas rehabilitasi balita dan anak serta bimbingan lanjut, resosialisasi dan /atau rujukan ke panti sosial guna meningkatkan kualitas hidup balita dan anak;
- n. memberikan pelayanan bagi balita terlantar, rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai perlindungan balita dan anak;
- o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 17

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan data di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
- g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian