PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN NUNUKAN (berlaku 10 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya, oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya kekurangan pangan akibat kerawanan pangan transien atau kerawanan pangan kronis, keadaan darurat dan/atau gejolak harga pangan, maka perlu adanya upaya Pemerintah Daerah agar tersedianya pangan yang mudah diakses, berkecukupan dan berkelanjutan;
- c. bahwa upaya mewujudkan ketersedian pangan, keterjangkauan pangan dan pemenuhan komsumsi pangan baik pada tingkat desa maupun kecamatan hingga perseorangan secara merata di wilayah Kabupaten Nunukan, perlu menyelenggarakan Cadangan Pangan di Kabupaten Nunukan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, ketentuan Penyelenggaran Cadangan Pangan diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Nunukan;
Mengingat : 1. Negara
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3560);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN NUNUKAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Ketahanan Pangan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi komsumsi manusia.
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa persedian pangan yang disimpan di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Gudang Cadangan Pangan Pihak Ketiga dan/atau lumbung pangan masyarakat, berupa pangan pokok tertentu untuk dikonsumsi masyarakat, dalam menghadapi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, dan/atau keadaan darurat berupa bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.
9. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persedian pangan yang dikelola atau dikusai oleh gabungan kelompok tani atau kelompok tani, untuk komsumsi masyarakat, dan untuk menghadapi bencana alam atau gejolak harga Pangan di tingkat masyarakat.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
11. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan membeli atau pengadaan pangan sampai dengan serangkaian kegiatan menyalurkan pasokan pangan atau Cadangan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
12. Ketersedian Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi lokal atau dalam negeri dan Cadangan Pangan pemerintah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan pangan pokok tertentu.
14. Pemangku Kepentingan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nunukan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
15. Lembaga sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok tani/kelompok lumbung pangan, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
17. Pihak ketiga adalah Poktan, Gapoktan, Perum Bulog, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau pedagang.
18. Keadaan darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
20. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan pangan pokok tertentu di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan pangan dan kebutuhan pangan.
21. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan pangan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisikologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
22. Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan Cadangan Pangan berupa pangan pokok tertentu baik untuk menyimpan Cadangan Pangan pemerintah daerah dan/atau Cadangan Pangan masyarakat untuk menghadapi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.
23. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
24. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
25. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi, kemudahan akses ilmu pengetahuan, tehnologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
26. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
27. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
28. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
29. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengembangkan usaha anggota.
30. Kelompok Lumbung Pangan adalah kumpulan beberapa anggota dari kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama mengelola lumbung pangan untuk mengembangkan kegiatan usaha kecil, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
32. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Paragraf 1 Maksud dan Tujuan
BAB II
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung tersedianya penyediaan Cadangan Pangan dalam menghadapi keadaan rawan pangan transien atau rawan pangan kronis.
- (2) Keadaan rawan pangan transien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keadaan darurat yang terdiri dari bencana alam atau bencana sosial.
- (3) Keadaan rawan pangan kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kekurangan Pangan dan gejolak harga Pangan.
- (4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
- a. meningkatkan dan memenuhi penyediaan pangan dan akses pangan pada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien atau rawan pangan kronis;
- b. stabilisasi pasokan pangan, penyediaan pangan dan harga pangan, pemerintah daerah menjamin kelancaran distribusi pangan dan/atau mengantisipasi goncangan harga pangan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan;
- c. meningkatkan kemampuan SKPD dalam pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan pemerintah untuk menjaga mutu atau kualitas pangan dan/atau menjamin penyedian pangan secara optimal dan berkelanjutan.
BAB II
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami rawan pangan transien atau rawan pangan kronis berupa:
- a. kekurangan Pangan, yang diakibatkan peceklik, rawan pangan, dan/atau kekurangan ketersediaan pangan;
- b. gejolak harga Pangan, merupakan gejolak harga yang signifikan berupa kenaikan harga pangan lebih dari 50 % dari harga pembelian di pasar selama kurang dari lima belas hari;
- c. keadaan darurat berupa:
- 1) bencana alam, baik pada saat bencana maupun paska bencana
- 2) bencana sosial, baik konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
Paragraf 3 Cadangan Pangan
BAB II
Pasal 4
- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan
BAB II
Pasal 5
Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diubah oleh Bupati dengan Keputusan Bupati
BAB II
Pasal 6
- (1) Bupati menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menyelenggarakan:
- a. pengadaan Cadangan Pangan;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- c. penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
BAB II
Pasal 7
- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Dalam Daerah atau produksi petani lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Nunukan termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta memberikan kemudahan untuk pengadaan atau penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Paragraf 4 Pengadaan
BAB II
Pasal 8
- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD
BAB II
Pasal 9
- (1) Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5 Pengelolaan
BAB II
Pasal 10
- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penyimpanan Cadangan Pangan pokok tertentu dapat dilakukan pada:
- a. gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. gudang Cadangan Pangan pihak ketiga; dan/atau
- c. lumbung pangan masyarakat.
- (2) Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur
BAB II
Pasal 12
- (1) Biaya angkut atau biaya penyaluran bantuan Cadangan Pangan pokok tertentu ke sasaran masyarakat penerima, ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai jarak angkut ke masing-masing lokasi.
- (2) Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk rawan pangan transien dan rawan pangan kronis disesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
BAB II
Pasal 13
- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan melalui operasi pasar dan sejenisnya, maka hasil penjualan Cadangan Pangan pokok tertentu tersebut langsung dipergunakan kembali untuk pembelian Cadangan Pangan pokok tertentu dan/atau hasil penjualan Cadangan Pangan dapat disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah lainnya yang sah.
- (2) Apabila Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock Cadangan Pangan dimaksud menjadi Cadangan Pangan yang selalu tersedia (Iron Stock) pada tahun berikutnya, dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Apabila sejumlah Cadangan Pangan beras atau bahan pangan lainnya, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan sudah mendekati masa kadaluarsa/rusak, dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila sejumlah Cadangan Pangan pokok tertentu, sudah kadaluarsa (rusak) dan/atau tidak dapat dikomsumsi lagi, wajib dimusnahkan dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanan pemusnahan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II
Pasal 14
- (1) Kepala SKPD mengeluarkan atau mengirim Cadangan Pangan dari gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disertai dengan jenis, volume dan alokasi sasaran.
- (2) Pengeluaran atau pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima surat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa, tentang adanya rawan pangan transien atau rawan pangan kronis.
- (3) Kepala SKPD mengeluarkan s urat untuk penyaluran Cadangan Pangan pokok tertentu kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atau pihak ketiga tentang alokasi sasaran dan volume Cadangan Pangan pokok tertentu yang akan disalurkan.
- (4) Setiap penyaluran Cadangan Pangan, Kepala SKPD wajib membuat berita acara serah terima bantuan dengan Camat/Kepala Desa/Lurah setempat.
BAB II
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II
Pasal 16
- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibiayai dari APBD Kabupaten Nunukan.
- (2) Untuk menunjang kelancaran pengelolaan gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan.
BAB II
Pasal 17
- (1) SKPD bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD.
- (3) Pengelolaan gudang Cadangan Pangan pihak ketiga dilakukan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan SKPD.
- (4) Pengelolaan lumbung pangan masyarakat dilakukan oleh Kelompok Lumbung Pangan sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan SKPD.
BAB II
Pasal 18
Camat atau Lurah/Kepala Desa bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah, di Kecamatan atau Kelurahan/Desa yang bersangkutan.
BAB II
Pasal 19
- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh penyimpan Cadangan Pangan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jumlah Cadangan Pangan yang disalurkan di Kecamatan/Lurah/Desa serta sisa Cadangan Pangan pada penyimpan Cadangan Pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB II
Pasal 20
- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat dimaksudkan untuk mendukung tersedianya pangan di masyarakat atau Cadangan Pangan yang di simpan di lumbung pangan dalam menghadapi gejolak harga Pangan dan rawan pangan transien.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat bertujuan:
- a. meningkatkan penyediaan pangan dan akses pangan pada masyarakat yang menghadapi gejolak harga Pangan dan rawan pangan transien; dan
- b. meningkatkan kemampuan Kelompok Lumbung Pangan dalam pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan masyarakat untuk menjamin penyedian pangan secara optimal dan berkelanjutan.
BAB II
Pasal 21
- (1) Ruang Lingkup Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat meliputi Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat adalah masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan gejolak harga Pangan.
BAB II
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membinaan, merlindungi dan memberdayakan petani, Poktan dan/atau Gapoktan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kepastian usaha, prasarana dan sarana produksi pertanian, penyedian permodalan, harga komoditas pertanian, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan dan pendampingan.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan masyarakat dilaksanakan Kelompok Lumbung Pangan.
- (4) Pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan masyarakat berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan
BAB II
Pasal 23
Kelompok Lumbung Pangan menindaklanjuti atau melaksanakan Cadangan Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan menyelenggarakan:
- a. pengadaan Cadangan Pangan;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- c. penyaluran Cadangan Pangan.
BAB II
Pasal 24
Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Nunukan termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta wajib memberikan kemudahan untuk pengadaan atau penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat.
BAB II
Pasal 25
- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat dilaksanakan oleh Kelompok Lumbung Pangan
BAB II
Pasal 26
- (1) Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Cadangan Pangan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5 Pengelolaan
BAB II
Pasal 27
- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat untuk penyimpanan Cadangan Pangan disimpan di lumbung pangan masyarakat.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebelum rusak atau yang telah melampaui batas waktu simpan atau kadaluarsa dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (1), dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan masyarakat.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penjualan, pengolahan, dan/atau penukaran.
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat, yang disimpan di dalam lumbung pangan masyarakat, dilakukan untuk menjaga mutu atau kualitas Cadangan Pangan dan/atau menjaga kecukupan Cadangan Pangan Masyarakat baik jenis, jumlah maupun mutunya antarwilayah di Kabupaten Nunukan dan antar waktu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II
Pasal 28
- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat, dilakukan untuk menanggulangi:
- a. gejolak harga Pangan; dan/atau
- b. rawan pangan transien berupa keadaan darurat yang terdiri dari bencana alam atau bencana sosial.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan karena gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk pengendalian harga atau gejolak harga yang tinggi dan/atau kenaikkan harga lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari harga di pasar selama kurang dari lima belas hari.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat.
- (4) Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal di Kabupaten Nunukan, termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta memberikan kemudahan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dan kelancaran distribusi Cadangan Pangan masyarakat di wilayah kecamatan tempat lumbung pangan.
BAB II
Pasal 29
Jumlah bantuan Cadangan Pangan masyarakat, untuk gejolak harga Pangan dan rawan pangan transien disesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
BAB II
Pasal 30
- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat, untuk tujuan pengendalian harga pangan melalui operasi pasar dan sejenisnya, maka hasil penjualan bahan pangan tersebut langsung dipergunakan kembali untuk pembelian Cadangan Pangan.
- (2) Apabila Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock Cadangan Pangan masyarakat dimaksud menjadi Cadangan Pangan yang selalu tersedia (Iron Stock) pada tahun berikutnya, dan dilaporkan kepada kepala SKPD.
- (3) Apabila Cadangan Pangan masyarakat tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan sudah mendekati masa kadaluarsa/rusak, dilakukan pelepasan Cadangan Pangan masyarakat.
- (4) Apabila sejumlah Cadangan Pangan masyarakat, sudah kadaluarsa (rusak) dan/atau bahan pangan tidak dapat dikomsumsi lagi, wajib dimusnahkan dan dilaporkan kepada kepala SKPD.
BAB II
Pasal 31
- (1) Ketua Kelompok Lumbung Pangan mengeluarkan atau mengirim beras atau bahan pangan dari lumbung pangan masyarakat yang disertai dengan jenis, volume dan alokasi sasaran.
- (2) Pengeluaran atau pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima surat dari SKPD, tentang adanya rawan pangan transien atau meminta operasi pasar dan/atau pengendalian harga pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Cadangan Pangan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II
Pasal 32
- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Masyarakat, dilaporkan oleh Kelompok Lumbung Masyarakat kepada Kepala SKPD, disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampikan oleh Kelompok Lumbung Pangan kepada Camat.
BAB II
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 10 Juli 2017

Penandatangan: BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID

Penetapan: Diundangkan di Nunukan pada tanggal 10 Juli 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd TOMMY HARUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA: 38/4/2017

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya