PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor 9 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (berlaku 7 Mei 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), maka Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelayanan Kesehatan perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2004 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
Pasal 8
'Pasal 8
- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana (JS);
- b. Bahan Habis Pakai;
- c. Jasa Pelayanan.
- (2) Dihapus.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan ditetapkan sebagai berikut:
| | | | PERINCIAN TARIF | PERINCIAN TARIF | PERINCIAN TARIF |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp.) | JASA SARANA (%) | BHP (%) | JASA PELAYANAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | RAWAT INAP | RAWAT INAP | RAWAT INAP | RAWAT INAP | RAWAT INAP |
| | Rawat Inap Perhari (tanpa makan/ minum) | 35.000,- | 30% | 35% | 35% |
| 2. | PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN | PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN | PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN | PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN | PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN |
| | Debri Dement Luka | 5.000,- | 30% | 35% | 35% |
| 3. | TINDAKAN MEDIK RINGAN: | TINDAKAN MEDIK RINGAN: | TINDAKAN MEDIK RINGAN: | TINDAKAN MEDIK RINGAN: | TINDAKAN MEDIK RINGAN: |
| | a. tindik daun telinga | 12.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | b. sunat/sirkumsisi pria | 40.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | c. heating (jahit) luka: * 1 - 5 Jahitan | 10.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | * 6 - 10 Jahitan | 20.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | * Lebih dari 10 jahitan, ditambah 2.000,-/jahitan | 25.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | d. pencabutan gigi biasa (gigi susu) | 5.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | e. pencabutan gigi sulit (tetap) | 10.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | f. tambal gigi sementara | 10.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | g. tambal gigi tetap | 15.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | h. pembersihan karang gigi | 15.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | i. pengobatan syaraf gigi | 10.000,- | 30% | 35% | 35% |
| 4. | TINDAKAN MEDIK a. tindakan medik non operatif | 20.000,- | 30% | 35% | 35% |
b. kuretase ...4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | b. kuretase | 50.000,- | 30% | 35% | 35% |
| 5. | PEMAKAIAN GAS/OKSIGEN MEDIK | PEMAKAIAN GAS/OKSIGEN MEDIK | PEMAKAIAN GAS/OKSIGEN MEDIK | PEMAKAIAN GAS/OKSIGEN MEDIK | PEMAKAIAN GAS/OKSIGEN MEDIK |
| | (per liter per menit) | 70,- | | 100% | |
| 6. | TINDAKAN LABORATARIUM SEMENTARA | TINDAKAN LABORATARIUM SEMENTARA | TINDAKAN LABORATARIUM SEMENTARA | TINDAKAN LABORATARIUM SEMENTARA | TINDAKAN LABORATARIUM SEMENTARA |
| | (per jenis pemeriksaan per Pasien) | 3.000,- | 30% | 35% | 35% |
| 7. | PERTOLONGAN PERSALINAN | PERTOLONGAN PERSALINAN | PERTOLONGAN PERSALINAN | PERTOLONGAN PERSALINAN | PERTOLONGAN PERSALINAN |
| | (persalinan normal) | 100.000,- | 30% | 35% | 35% |
| 8. | PENGUJIAN KESEHATAN | PENGUJIAN KESEHATAN | PENGUJIAN KESEHATAN | PENGUJIAN KESEHATAN | PENGUJIAN KESEHATAN |
| | a. Kir kesehatan pelajar | 3.000,- | 50% | | 50% |
| | b. Kir kesehatan Umum | 5.000,- | 50% | | 50% |
| 9. | PEMERIKSAAN KIMIA AIR | PEMERIKSAAN KIMIA AIR | PEMERIKSAAN KIMIA AIR | PEMERIKSAAN KIMIA AIR | PEMERIKSAAN KIMIA AIR |
| | a. sederhana bagi rumah tangga/ parameter. | 25.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | b. lengkap bagi rumah tangga/ parameter. | 40.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | c. sederhana bagi perusahaan/ parameter. | 75.000,- | 30% | 35% | 35% |
| | d. lengkap bagi perusahaan/ parameter. | 100.000,- | 30% | 35% | 35% |
| 10. | PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING: | PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING: | PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING: | PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING: | PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING: |
| | a. dalam kota/wilayah kerja b. luar kota/wilayah kerja, setiap KMditambah: - ≤ 300 KM ditambah Rp.4.000 Per KM. - > 300 KM ditambah Rp.5.000 | 50.000,- | 30% | 35% | 35% |
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 27 Mei 2010.

Penandatangan: BUPATI BUNGO,

Verifikasi: ttd. ## H. ZULFIKAR ACHMAD

Penetapan: Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 27 Mei 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

Verifikasi: ttd. ## KHAIDIR SALEH