PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR do TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 V ,
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Pembentukan Peraturan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
Menetapkan:
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 V ,
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar. 1
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; atau
3. Kota adalah Kota Pematangsiantar.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelengaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
9. J 9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah keija kecamatan.
10. Kelurahan adalah wilayah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
11. Lurah adalah kepala kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.
12. 12.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. 13.Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
BAB II - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 2
Kecamatan di Kota Pematangsiantar terdiri dari :
- a. Kecamatan Siantar Marihat dengan tipe B;
- b. Kecamatan Siantar Marimbun dengan tipe B;
- c. Kecamatan Siantar Selatan dengan tipe B;
- d. Kecamatan Siantar Barat dengan tipe B;
- e. Kecamatan Siantar Utara dengan tipe B;
- f. Kecamatan Siantar Timur dengan tipe B;
- g. Kecamatan Siantar Martoba dengan tipe B; dan
- h. Kecamatan Siantar Sitalasari dengan tipe B.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 3
- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kota dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi-seksi kecamatan terdiri dari :
- a. Seksi Pemerintahan;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
- c. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan; dan
- d. Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan;
4. Lurah
5. Sekretariat kelurahan;
6. Seksi-seksi kelurahan terdiri dari:
- a. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- b. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.




Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

## Pasal 5

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit keija pemeritahan kota yang ada dikecamatan; dan yang
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh perangkat kecamatan.
- (3) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek rekomendasi perizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan berdasarkan kriteria ekstemalitas dan efisiensi.
- (4) Penjabaran tugas yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit keija baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program keija dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah keija kecamatan;
7. terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; c. melaksanakan evaluasi
- d. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berbeda di wilayah keija kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota;
- i. melaksanakan koordinasi dengan satuan keija perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
14. j . melaporkan pelaksana penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Walikota;
- k. melaksanakan koordinasi dengan satuan keija perangkat daerah. dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
1. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam dan fasilitas pelaksanaan pemeliharaan prasarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- m. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada walikota;
- n. melaksanakan koordinasi dengan satuan keija perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan keija perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- p. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- q. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Walikota;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- s. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;
- u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
- v. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;
- w. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Walikota;
- x. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- y. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- z. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
31. aa. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
32. bb. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada walikota.









## Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kecamatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pelimpahan sebahagian kewenangan pemerintahan dari Walikota; dan
- b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- (2) Penjabaran fungsi yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di bermberm jalan, pembersihan selokan / parit-parit dan penggalian sedimen di jalan - jalan atau gang - gang diluar jalan arteri dan kolektor;
- b. pengutipan retribusi dari ruang terbuka;
- c. pemberian rekomendasi penerbitan surat keterangan tidak silang sengketa;
- d. pengaturan penomoran rumah dan bangunan lainnya;
- e. sosialisasi peraturan perundang - undangan langsung menyangkut kepentingan masyarakat; yang
- f. pendataan dan pengawasan pemeliharaan sumbersumber air;
- g. pembinaan perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
- h. pengkoordinasian dan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- i. pembuatan data monografi dan penduduk miskin;
- j. pengelolaan data kependudukan dalam rangka administrasi kependudukan;
- k. pemberian rekomendasi perizinan;
- l. pemantauan perencanaan, pelaksanaan, evialuasi, pelaporan bantuan DPDK;
- m. pemantauan dan pengawasan pembangunari 1 di wilayahnya;
- n. pembinaan pemerintahan kelurahan; dan
- o. pelaksanaan pelimpahan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh perangkat daerah lainnya maupun oleh walikota.




## Pasal 8

- (1) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Sekretariat kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat kecamatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana / program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. pengurusan administrasi keuangan kecamatan;
- c. pengurusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1 Sekretariat Kecamatan

## Pasal 9

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

- a. Sub bagian program dan keuangan; dan
- b. Sub bagian umum dan kepegawaian.

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinir perencanaan, penyusunan, evaluasi dan pelaporan program serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana, program keija dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan;
- f. mengkoordinasikan dan menyusun serta mengendalikan pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan kecamatan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.




## Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta menyelenggarakan program kepegawaian, pengembangan dan pemberdayaan pegawai di lingkungan kecamatan.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan dan pengarsipan tatalaksana rumah tangga kecamatan;
- b. mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian / pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan / perbekalan rumah tangga kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan rumah tangga kecamatan serta membina hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan di lingkungan kecamatan;
- d. mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian termasuk perencanaan kebutuhan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- e. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan / diktat kepegawaian di lingknngpn kecamatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.




## Paragraf 2 Seksi- seksi Kecamatan

## Pasal 12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan.

## Pasal 13

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. menyusun program dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan;
- b. menyusun program dan melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan;
- c. menyusun program dan melaksanakan pembinaan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat, pembangunan fisik, perekonomian rakyat, produksi, distribusi, lingkungan hidup dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya lainnya serta kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di wilayah kecamatan.

## Pasal 15

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. merumuskan dan menyusun rencana program, kegiatan dan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi ketahanan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi rakyat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
2. pembinaan perekonomian dan b. menyusun program masyarakat kelurahan, produksi dan distribusi;
- c. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- d. menyusun program, melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
- f. melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap masyarakat, memberikan petunjuk, mengawasi pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan yang meliputi ketahanan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi rakyat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- g. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;



h.mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- i. melaksanakan, membina dan mengawasi serta mengevaluasi keseluruhan unit keija baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program keija dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah keija kecamatan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah keija kecamatan kepada walikota;
- k. melaksanakan kegiatan-kegiatan olah raga daerah, dan mengutus masyarakat yang berprestasi menurut bidang keolahragaan masing-masing;
- l. memfasilitasi kegiatan olah raga yang berada di lingkungan kecamatan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


## Pasal 16

Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keamanan dan ketertiban umum, penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di berm-berm jalan, pembersihan selokan / parit-parit dan penggalian sedimen di jalan-jalan atau gang-gang di luar jalan arteri dan kolektor serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diperbantukan di kecamatan.




Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- b. menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan Pplisi Pamong Praja;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di berm- berm jalan, pembersihan selokan / parit-parit dan penggalian sedimen di jalan-jalan atau gang-gang diluar jalan arteri dan kolektor dan menempatkannya pada TPSS / kontainer;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan melakukan pelayanan umum, mendata dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

## Pasal 19

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. menyusun program, membina pelayanan dan bantuan sosial, dan melaksanakan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi ruang terbuka;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendapatan;
- h. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.




## Paragraf 3 Kelurahan

Pasal 20

- (1) Kelurahan di Kota Pematangsiantar terdiri dari:
1. Kecamatan Siantar Marihat terdiri dari :
- a. Kelurahan Pardamean;
- b. Kelurahan Parhorasan Nauli;
- c. Kelurahan Sukamaju;
- d. Kelurahan Sukamakmur;
- e. Kelurahan Sukaraja;
- f. Kelurahan BP Nauli; dan
- g. Kelurahan Mekar Nauli.
2. Kecamatan Siantar Marimbun terdiri dari :
- a. Kelurahan Simarimbun;
- b. Kelurahan Tong Marimbun;
- c. Kelurahan Naga Huta;
- d. Kelurahan Naga Huta Timur;
- e. Kelurahan Pematang Marihat; dan
- f. Kelurahan Marihat Jaya.
3. Kecamatan Siantar Selatan terdiri dari :
- a. Kelurahan Toba;
- b. Kelurahan Karo;
- c. Kelurahan Simalungun;
- d. Kelurahan Martimbang;
- e. Kelurahan Kristen; dan
- f. Kelurahan Aek Nauli.
4. Kecamatan Siantar Barat terdiri dari :
- a. Kelurahan Dwikora;
- b. Kelurahan Proklamasi;
- c. Kelurahan Bantan;
- d. Kelurahan Timbanggalung;
- e. Kelurahan Simarito;
- f. Kelurahan Sipinggol-pinggol;
- g. Kelurahan Banjar; dan
- h. Kelurahan Teladan.
5. Kecamatan Siantar Utara terdiri dari :
- a. Kelurahan Melayu;
- b. Kelurahan Martoba;
- c. Kelurahan Baru;
- d. Kelurahan Sukadame;
- e. Kelurahan Kahean;
- f. Kelurahan Sigulang-Gulang; dan
- g. Kelurahan Bane.
6. Kecamatan Siantar Timur terdiri dari :
- a. Kelurahan Kebun Sayur
- b. Kelurahan Tomuan
- c. Kelurahan Pahlawan
- d. Kelurahan Asuhan;
- e. Kelurahan Merdeka;
- f. Kelurahan Pardomuan; dan
- g. Kelurahan Siopat Suhu
7. Kecamatan Siantar Martoba terdiri dari :
- a. Kelurahan Sumber Jaya;
- b. Kelurahan Tambun Nabolon;
- c. Kelurahan Tanjung Tongah;
- d. Kelurahan Pondok Sayur;
- e. Kelurahan Tanjung Pinggir;
- f. Kelurahan Naga Pita; dan
- g. Kelurahan Naga Pitu.
8. Kecamatan Siantar Sitalasari terdiri dari :
- a. Kelurahan Gurilla;
- b. Kelurahan Setia Negara;
- c. Kelurahan Bah Kapul;
- d. Kelurahan Bah Sorma; dan
- e. Kelurahan Bukit Sofa.







## Kedudukan

## Pasal 21

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

## Tugas dan Fungsi

## Pasal 22

Penjabaran tugas yang dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan kemasyarakatan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

## Pasal 23

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, lurah mempunyai fungsi :


j



- a. pelaksanaan pelimpahan sebahagian kewenangan pemerintahan dari Walikota.
- b. pelayanan pemerintahan kelurahan.
- (2) Penjabaran fungsi yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan dan masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum lainnya; pelayanan kepada
- b. melakukan pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan, fasilitasi pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan;
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat;
- d. melakukan pelaksana penomoran rumah dan bangunan lainnya;
- e. melakukan pelaksana pembinaan pemeliharaan sumber sumber air;
- f. melakukan pembinaan perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
- g. melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- h. melaksanakan pembuatan data monografi dan penduduk miskin;
- i. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS);
- j. melakukan pengelolaan kebersihan jalan, pelayanan persampahan dari ruang terbuka, pengawasan kebersihan diluar jam dinas;
- k. melaksanakan Pemeliharaan kebersihan parit;
- l. mengelola ketatausahaan kelurahan;
- m. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di berm-berm jalan, pembersihan selokan / parit-parit dan penggalian sedimen dijalan atau gang-gang di luar jalan arteri dan kolektor dan menempatkannya pada TPSS / kontainer ; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.




## Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Lurah dibantu oleh :

- a. Sekretaris kelurahan;
- b. Seksi pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. Seksi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Seksi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

## Pasal 25

- (1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan kelurahan, meliputi urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perlengkapan dan rumah tangga serta urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan ketatausahaan kelurahan;
- b. pengkoordinasian dan pelayanan penyelenggaraan rapatrapat dan upacara;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan laporan kelurahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 26

- Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pembinaan ketertiban umum di wilayah kelurahan.

## Pasal 27

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan;
- b. membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan penyusunan laporan di bidang pemerintahan;
- d. menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan; dan
- e. melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.




## Pasal 28

Seksi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program pembinaan kesejahteraan rakyat, melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

## Pasal 29

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, seksi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang kesejahteraan masyarakat, meliputi bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan dan memberi bantuan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengumpulan, penyaluran bantuan kepada masyarakat, termasuk yang tertimpa bencana alam dan bencana lainnya;
- c. mengkoordinasikan dan pemberian bantuan serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- d. melaksanakan pembuatan data monografi dan mendata penduduk miskin;
- e. melaksanakan monitoring perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan bantuan DPDK;
- f. menyusun program dan membina perekonomian masyarakat kelurahan, produksi dan distribusi;
- g. menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundangundangan yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat;
- h. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan pembinaan pengelolaan usaha peningkatan pendapatan masyarakat;
- j. membina perkoperasian dan perekonomian masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## Pasal 30

Seksi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan umum, meliputi pendayagunaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum kelurahan.

## Pasal 31

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, seksi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pelayanan umum;
- b. membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan umum;
- c. membina dan mendayagunakan prasarana dan sarana umum kelurahan;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan prasarana dan sarana umum kelurahan;
- e. melaksanakan penyusunan laporan di bidang pelayanan umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

## TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

## Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, camat, sekretaris camat, kepala sub bagian, kepala seksi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan keija masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dengan Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan dan Kelompok jabatan fungasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan keija masing - masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing.




## Pasal 33

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit keija di wilayah keija kecamatan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kineija kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Keija Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

## Pasal 34

- (1) Hubungan keija kecamatan dengan perangkat daerah kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan keija kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan keija kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah keija kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

## Pasal 35

- (1) Kecamatan sebagai satuan keija perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan keija perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Rencana anggaran satuan keija perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana keija kecamatan.
- (3) Rencana keija kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

## BAB IV PENDANAAN

## Pasal 36

Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian kewenangan walikota yang dilimpahkan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.




## BAB V

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 37

- (1) Camat adalah jabatan struktural eselon Ilia.
- (2) Sekretaris kecamatan adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala seksi kecamatan adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan adalah jabatan struktural eselon IVb.
- (5) Lurah adalah jabatan struktural eselon IV / a
- (6) Sekretaris kelurahan adalah jabatan struktural eselon IV / b
- (7) Kepala seksi kelurahan adalah jabatan struktural eselon IV / b

## Pasal 38

Camat diangkat oleh walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan menenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

## Pasal 39

Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma / saijana pemerintahan; dan
- b. pemah bertugas di kelurahan atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.

## Pasal 40

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




## BAB VI

## KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

## Pasal 41

- (1) Di lingkungan kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok jabatan pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas teknis daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari sejumlah tenaga pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan penetapan jabatan pelaksana mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan, dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga pelaksana senior yang ditunjuk di antara tenaga pelaksana yang ada, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada camat.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dilaksanakan oleh waiikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 44

- (1) Setiap tahun, pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap kineija kecamatan yang mencakup :
- a. penyelenggaraan sebagian wewenang waiikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
- b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
- c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan perundangundangan.


## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 30 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
- b. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 31 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan di Kota Pematangsiantar;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ' Walikota ini ' dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.


Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


ANTHONY SIAHAAN

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

REINWAj SIMANJUNTAK

BERITA DAERAH KO' PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR