UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 1958 tentang PERUBAHAN BATAS-BATAS KOTAPRAJA MADIUN DAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II MADIUN (berlaku 8 Juli 1958)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan Kotapraja Madiun, perlu batasÄbatas Kotapraja tersebut diubah dan diperluas;
- b. bahwa untuk keperluan termaksud dalam sub a perlu desaÄdesa yang letaknya berbatasan dengan Kotapraja Madiun yaitu desaÄ desa:
1. Mangunharjo,
2. Winongo,
3. Rejomulyo
4. Bojorejo,
5. Banjarrejo,
6. Demangan,
7. Josenan dan
8. Kuncen, yang sekarang termasuk dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat II Madiun, dimasukkan kedalam wilayah Kotapraja Madiun;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kotapraja Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Daerah Swatantra Tingkat II Madiun dalam suatu putusan bersama telah menyetujui perubahan batas seperti dimaksud sub b;
- d. bahwa penduduk desaÄdesa yang bersangkutan telah menyatakan pula persetujuannya;
Mengingat: ________________
Mengingat
:
- a. Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 12 tahun 1950.
Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 16 tahun 1950, pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokokpokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6), sebagaimana sejak itu telah diubah;
- b. pasal-pasal 89, 131 dan 142 UndangÄundang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN BATAS-BATAS KOTAPRAJA MADIUN DAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II MADIUN
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1
- (1) Kotapraja Madiun sebagai dimaksud dalam UndangÄundang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 16 tahun 1950 diperluas dengan memasukkan kedalam wilayahnya desa-desa:
1. Mangunharjo,
2. Winongo,
3. Rejomulyo,
4. Mojorejo,
5. Banjarrejo,
6. Demangan,
7. Josenan, dan
8. Kuncen,
yang sebelum berlakunya undang-undang ini termasuk dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat II Madiun.
- (2) Wilayah Daerah Swatantra Tingkat II Madiun sebagai dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 12 tahun 1950 dikurangi dengan desa-desa tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
BAB II.
KETENTUAN PERALIHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
Semua peraturan daerah c.q. keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Madiun yang dahulu berlaku dalam wilayah desadesa dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, sesudah berlakunya undang-undang ini terus berlaku sebagai peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Kotapraja Madiun dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Madiun.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3
Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan pemasukan desaÄdesa sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 kedalam Wilayah Kotapraja Madiun diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Diundangkan pada tanggal 8 Juli 1958.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd.
G.A. MAENGKOM.
MENTERI DALAM NEGERI, ttd.
SANOESI HARDJADINATA.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 4
Mulai saat berlakunya undang-undang ini segala urusan pemerintah yang tidak termasuk dalam urusan rumah-tangga Kotapraja Madiun dan yang menurut ketentuan dalam peraturan perundangan lain yang kini masih berlaku dijalankan oleh atau atas nama pejabat yang ## BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 5
UndangÄundang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1958. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN BATAS-BATAS KOTAPRAJA MADIUN DAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II MADIUN.
## PENJELASAN UMUM.
1. Dengan Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 16 tahun 1950 Kota Madiun ditetapkan sebagai suatu Kota Besar berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948, yang wilayahnya meliputi wilayah "Stadsgemeente" Madiun dahulu.
2. Sejak berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah pada tanggal 18 Januari 1957, maka berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 73
Undang-undang itu nama Kota Besar Madiun otomatis berubah menjadi Kotapraja Madiun. 3. Berhubung dengan perkembangan masyarakat di kota Madiun dalam berbagai-bagai lapangan, maka dirasa perlu untuk memperluas wilayah Kotapraja Madiun. Perluasan ini dapat dijalankan dengan memasukkan desa-desa; - a. Mangunharjo, - b. Winongo, - c. Rejomulyo, - d. Mojorejo, - e. Banjarejo, - f. Demangan, - g. Josenan dan - h. Kuncen; yang letaknya berb