PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 16 Tahun 2014 tentang PENYUSUTAN BA.RANG MILIK DAERAH BERUPA ABET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka penetapan nilai Barang Mllik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehart aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- c. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif; optimal dan terintregasi perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi entitas Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusutan Barang MiliR: Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terttang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemer:ntah Nomor 27 Tahun 2014 · tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan · Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
I
9. Peraturart Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 1 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN ..
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toban.
2. Bupati adalah Bupati Tu ban.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten .Toban.
4. Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap yang selanjutnya disebut Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pernerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Penyusutan Barang Milil&lt; Daerah berupa Aset tetap yang selanjutnya disebut penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
6. Masa manfaat adalah .periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/ a tau pelayanan publik atau jumlah prodU:ksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pernerintahan dan/ atau pelayanan publik.
7. Barang. · .fytilil&lt; Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola BMD selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
9. Penguna BMD selanjutnya disebut pengguna a.dalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Penyimpan BMD adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah.
11. Pengurus BMD adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Tuban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah berupa Laporan Realisai Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
14. Laporan BMD yang selanjutnya disebut LBMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi pada periode tersebut.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
TUJUAN
BAB III - TUJUAN
Pasal 3
Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :
- a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekomomi aset dalam laporan keuangan Kabupaten Tuban;
- b. mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa rnanfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.
OBJEK PENYUSUTAN
BAB IV - OBJEK PENYUSUTAN
Pasal 4
- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
- a. gedung dan bangunan;
- b. peralatan dan mesin; dan
- c. jalan, irigasi dan jaringan.
- (2) Aset Tetap yang diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
- a. a.set tetap yang dinyatakan hilang
BAB IV - OBJEK PENYUSUTAN
Pasal 5
- ( 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang
BAB IV - OBJEK PENYUSUTAN
Pasal 7
- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai sesuai dengan Daftar Barang Milik DaP-rah (DBMD) per 31 Desember Tahun 2014 atau sesuai dengan KIB per 31 Desember 2014.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Setelah penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aset tetap disusutkan
BAB IV - OBJEK PENYUSUTAN
Pasal 10
- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \_merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.
MASA MANFAAT
BAB VI - MASA MANFAAT
Pasal 11
- (1) Penentuan masa manfaat Aset Tetap dilakukan dengan
BAB VI - MASA MANFAAT
Pasal 12
- ( 1) Masa manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap sebagaimana climaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan masa manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Neg~ri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerfu.tahan Berbasis Alcrual pada Pemerintah Daerah.
BAB VI - MASA MANFAAT
Pasal 13
- ( 1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b menguoah masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. renovasi;
- b. restorasi; dan
- c. overhaul.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/ atau penggantian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya;
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/ a tau penggantian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas.
- (6) Perubahan rnasa manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat a:set tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam tabel · masa manfaat aset tetap akibat perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
..
BAB VI - MASA MANFAAT
Pasal 14
- (1) Masa manfaat aset tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh pengguna barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap.
- (2) Usulan perubahan dal~ rangka kesesuaian sisa manfaat Aset Tetap dengan kondisi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa masa manfaat aset tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - MASA MANFAAT
Pasal 15
Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.
METODEPENYUSUTAN
BAB VII - METODEPENYUSUTAN
Pasal 16
- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap akhir tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

## Pasal 17

- ( 1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan oleh Pengguna Barang.
- (2) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Pengelola Barang.

l

## Pasal 18

- (1) Penghitungan clan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pad.a a.yat ( 1) untuk penghitungan dan pencatatan aset tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit aset tetap sepanjang aset tetap tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan aset tetap yang lain.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap aset tetap yang sebelumnya sebagai 1 (satu) unit aset tet.ap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutan dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing aset tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disesuaikan selama sisa masa manfaat.

## Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1).
- (2) Penghitungan dah pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan ma.ta uang rupiah derigan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhimya masa manfaat aset tetap.
- (4) Pencatatan Penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap terse but dihapuskan.

## BAB IX

## PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

## Pasal20

- (1) Penyusutan aset tetap setiap akhir tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- (2) Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap akhir tahun.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
- (4) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada a.yat (3) merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang pos Ekuitas di Neraca.

## Pasal 21

Informasi mengenai Penyusutan Aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sekurang› kurangnya memuat :

- a. nilai penyusutan
- b. metode penyusutan
- c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan ; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumuiasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## Pasal 22

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat · dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan ci.an akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalain kelompok aset tetap -dan diungkapkan dalam catatan atas laporan BMD dan catatan atas laporan keuangan.

## Pasal 23

Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Bupati ini.

## BABX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 24

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta meria dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di· bidang pengelolaan BMD.
- (3) Penjualan aset tetap yang sudah dihapuspukukan ini akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada pemerintah, maka rencana lelang tersebut harus dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya.
- (4) Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (5) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan pendekatan tahunan yaitu penyusutan pada akhir tahun dihitung satu tahun pen.uh meskipun aset tetap tersebut baru diperoleh dua bulan atau bahkan dua hari.

i

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap;
- b. Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
2. Diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
3. Dikecualikan untuk Aset tetap yang sudah dihapuskan pada akhir tahun sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Penyusutan Barang Milik Daerah berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban


Diundangkan di Tuban pada tanggal 22 Mei ro,14


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR : 16 TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUTAN BA.RANG MILIK. DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah daerah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset Tetap memiliki sifat · yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tuban menyajikan informasi tentang nilai Aset Tetap secara memadai agar dapat dipergunakan untuk mengambil kepu~usan dalam pengelolaan aset yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan dan penghapusan.

Mengingat Aset Tetap memiliki masa manfaat yang panjang, maka Aset Tetap merupakan suatu unsur laporan keuangan daerah yang paling kongkrit mengemban asumsi perlunya pemerintah Kabupaten Tuban menjaga keseimbangan kepentingan antar generasi.

Agar terdapat keseragaman, kesesuaian penerapan Penyusutan Aset Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban berikut ini disajikart "Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset " sebagai berikut :

## a. Metode Penyusutan

Metode Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus dengan rumus sebagai berikut:

## nilai yang dapat di

Penyusutan Per Periode =

susutkan

Masa manfaat

## b. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan.

Langkah-langkah dalam melakukan penghitungan clan pencatatan penyusutan :

- (1) Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih yaitu Metode Garis Lurus.

f

- (2) Lakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Ekuitas dan mengkridit Akumulasi Penyusutan.
- (3) Susun Daftar Penyusutan guna. memfasilitasi pengl?-itungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.

## Ilustrasi Penghituugan dan Pencatatan Penyusutan Menurut Metode Garis Lurus.

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaat.

## Contoh penghitungan:

- (1) Dari KIB diketahui:
- Nilai peralatan. dan mesin berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 sesuai dengan KIB sebesar Rpl0.000.000.
3. -Alat Angkutar, Darat Bermotor Roda 2 tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- (2) Kondisi Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 dalam keadaan baik, masa manfaat peralatan dan mesin berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 tersebut mempunyai masa manfaat 10 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus.

Berdasarkan informasi terse but penghitungan dan · pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kesepuluh adalah sebagai berikut:

- (1) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rpl0.000.000.
- (2) Penyusutan Tahun Pertama adalah Rpl0.000.000 : 10 = Rpl.000.000.
- (3) Catatan tahun pertama adalah :

## Jurnal untuk mencatat penyusutan

| Kode | Na.ma Perkiraan | Debet | Ki-edit |
|----------|-------------------------|---------|-----------|
| 9.1.7.xx | Beban Penyusutan... | xxxx | |
| 1.3.7.xx | Akumulasi Penyusutan... | | xxxx |

## Untuk Aset Tak Berwujud

| 9.1.7.xx | Beban Amortisasi... | xxxx | |
|------------|-----------------------------|--------|------|
| 1.5.3.xx | Akumulasi Aset Tak Berwujud | | xxxx |

i

## (4) Catatan untuk tahun kedua sampai dengan kesepuluh:

## Jumal untuk mencatat penyusutan

| Kode | Nam.a Perkiraan | Debet | Kredit |
|----------|-------------------------|---------|----------|
| 9.1.7.xx | Beban Penyusutan... | xxxx | |
| 1.3.7.xx | Akumulasi Penyusutan... | | xxxx |

## Untuk Aset Tak Berwujud

| 9.1.7.xx | Beban Amortisasi... | xxxx | |
|------------|-----------------------------|--------|------|
| 1.5.3.xx | Akumulasi Aset Tak Berwujud | | xxxx |

## c. Penyajian Penyusutan

Besamya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menan1bah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari pontensi marifaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat: diketahui.

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset tetap, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap dalam neraca sebagian adalah sebagai berikut :

| Tanah | | 100.000.000.000 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Peralatan dan Mesin | 3.000.000.000 | |
| Gedung dan Bangunan | 25.000.000.000 | |
| Jalan, lrigasi dan Jaringan | 10.000.000.000 | |
| Aset Tetao Lainnva | 1.000.000.000 | |
| Akumulasi Penyusutan | (2.000.000.000) | |
| Nilai Buku Aset Tetap | | 37.000.000.000 |
| Kontruksi dalam Pengerjaan | | 2.000.000.000 |
| | | 139.000.000.000 |

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilqi perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun akumulasi penyusutan. Nilai buku yang &lt;!-isajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, · jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari ilustrasi tersebut nampak bahwa tanah, asset tetap lainnya dan kontruksi dalarn pengerjaan tidak disusutkan, di luar itu seluruh aset tetap disusutkan dengan nilai Rp2.000.000.000 dan nilai buku aset sebesar Rp37.000.000.000.

## d. Pengungkapan Penyusutan di daJam Catatan Atas laporan Keuangan.

Informasi mengenai penyusutan harus diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan adalah:

- (1) Nilai penyusutan;
- (2) Metode penyusutan yang digunakan;
- (3) Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
- (4) Nilai tercatat br.uto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Secara rind hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan :

- (1) Kebijakan Akunt~si

Kebijakan akuntansi yang digunakan dengan menggunakan metode garis lurus.

- (2) Daftar aset dan penyusutannya.

Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam CALK juga dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya.

## Contoh Daftar aset tetap dan penyusutannya ;

| KODE | JENIS ASET TETAP | NILAI PEROLEHAN | AKUMULASI PENYUSUTAN | . NILAIBUKU |
|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 01. | Tanah | 10.000.000.000,00 | . | 10.000.000.000,00 |
| 01..11.04.01. | Tanah Banguoan Kantor Pemerintahan | 10.000.000.000,00 | . | 10.000.000.000,00 |
| | dst | | | |
| 02. | Peratatan dan Mesln | 8.000.000,000,00 | 3.050.000;000,00 | 2.950.000.000,00 |
| 02.03.01. | Alat Angkut Darat Bennotor | 3.000.000.000,00 | 1.500.000.000.00 | 1.500.000.000,00 |
| 02.06.01. | AlatKantor | 2.000.000.000.00 | 1.100.000.000,00 | 900.000.000,00 |
| 02.06.02. | Alat Rumah Tangga | 1.000.000.000,00 | 450.000.000,00 | 550.000.000,00 |
| | dst | | | |
| 03. | Gedung dan bangunan | 27.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 | 14:000.000.000,oo |
| 03.11.01. | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 15.000.000.000,00 | 7.500.000.000,00 | 7.500.000.000,00 |
| 03.11.02. | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 12.000.000.000,00 | 5.500.000.000,00 | 6.500.000.000,00 |
| 04. | Jalan, Jartngan dan Jembatan | 27.000.000.000,00 | 14.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 |

| 04.13.01.03. | Jalai, Kabupaten | 13.000.000.000,00 | 6.500.000.000,00 | 6.500.000.000,00 |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 04.13.01 .04. | Jalan Oesa | 14.000.000.000,00 | 7.500.000.000,00 | 6.500.000.000,00 |
| | dst | | | |
| 05. | Aset Tetap Lalnnya | 950.000.000,00 | 450.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 05.18.01. | Barang Ben:orak Kesenlan, KP.l!uruivaan | 950.000.000,00 | 450.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | dst | | | |
| 06. | Kontruksi Dalam Pengerjaan | 2.000.000.000,00 | - | 2.000.000.000,00 |
| Total | Total | 72.950.000.000,00 | 30.500.000.000,00 | 42.450.000.000,00 |

## e. Penyusutan Pertama Kali .

.Pencatatan penyusutan pertama kali akan menghadapi permasalahan terhadap penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset yang sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain, berikut hal-hal yang perlu mendapat ' perhatian antara lain : ·

1. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan.
2. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah misalnya suatu aset tetap diperoleh tahun 2012 maka penyusutannya mulai dihitung sejak tahun 2012 atau aset tetap berkenaan pada tahun 2012 sudah dihitung nilai penyusutan sebesar atau setara 1 (satu) tahun/periode ..
3. llustrasi ditetapkannya sisa manfaat aset tetap yang akan disusutkan serta masa manfaat y~g telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan sebagaimana dimak.sud pada angka 1 sebagai berikut:
- a. Jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinanakan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya alat: kantor dan rumah tangga, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2015 dan yang diperoleh pada tahun 2015.
- b. Jika secara umum terhadap aset tetap jenis pera.latan dan mesin seperti alat kantor dan rumah tartgga ditetapkan

meniiliki masa manfaat selama 5 (lima) tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi sisa masa manfaat dan masa m~faatyang sudah disusutkan, seperti berikut

| No | Saat Perolehan Aset | Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015 | Masa Marifaat yang telah dilalui dan yang harus dija.dikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. |
|------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tahun 2010 dan Sebelumnva | 0 tahun | 5 tahun |
| 2 | Tahun 2011 | Otahun | 5 tahun |
| 3 | Tahun 2012 | 1 tahun | 4 tahun |
| 4 | Tahun 2013 | 2 tahun | 3 tahun |
| 5 | Tahun 2014 | 3 tahun | 2 tahun |
| 6 | Tahun 2015 | 4 tahun | .1.tahun |

4. Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaatyang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2012 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh padatahun 2015.
5. Conteh perhitungan penyusutan aset tetap untuk pert&amp;ma kali disajikan dalam ilustrasi berikut: SKPD /UKPDX menghitung penghitungan untuk pertama kalinya pada 31 Desember 2015. SKPD / UKPD X menerapkan metode garis lurus. Salah satu jenis · aset yang dimiliki adalah gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

| | | | 7 | ••' . ,:~ 13 | | | |
|--------|------|----|-----|----------------|-----|-----|------|
| 2010 | 800 | 20 | 6 | 14 | 40 | | |
| 2011 | 1000 | 20 | 5 | 15 | 50 | | |
| 2012 | 1000 | 20 | 4 | . 16 | 50 | 200 | 800 |
| 2013 | 1000 | 20 | 3 | 17 | 50 | 150 | 850 |
| 2014 | 2000 | 20 | 2 | 18 | 100 | 200 | 1800 |
| 2015 | 2000 | 20 | | 19 | 100 | 100 | 1900 |
| Jumlah | 8600 | | | | 430 | | |

- *) Tahun penghitungan penyusutan aset tetap dikurangi dengan tahun perolehan, misalnya tahun penghitungan penyusuatan adalah 2015 dan tahun perolehan tahun 2009 maka masa manfaat yang telah dilalui adalah 2015-2009+ 1 == 7.
- **) Data tahun perolehan aset tetap diperoleh dari dokumen kartu inventaris barang (KIB) atau sejenisnya.
- ***) Data nilai perolehan aset tetap diperoleh dari dokumen kartu inventaris barang (KIB) atau sejenisnya.

## Jurnal:

## Untuk Aset Tetap

| Kode | Nama Perkiraan | Debet | Kredit |
|----------|-------------------------|---------|----------|
| 9.1.7.xx | Beban Penyusutan... | xxxx | |
| 1.3.7.xx | Akumulasi Penyusutan... | | xxxx |

## Untuk Aset Tak Berwujud

| 9.1.7.xx | Beban Amortisasi. .. | xxxx | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 1.5.3.xx | •Akumulasi Aset Tak Berwuiud | | JOOOc |