Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 serta aeba.gai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2012, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 serta aeba.gai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan
Pasal 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalain
Pasal 9
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari . Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia TahWl 1999 Nomor 75, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-
2
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ~ (Lemberan Nepra Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambehan I.emberan NqJlra Repub1ik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenta.ng Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lanbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempa.t Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupa.ten Panarukan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pim.pinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ~hagaimsna telah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerint.ah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambehan Lembaran NqJUl1 Rqmblik Indonesia Nomor 4712);
-
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagajmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbengan ~baran Negara Republik Indonesia Tahlll1 2005 Nomor 137, Tambahan Lembe.nm Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tent.ang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint.ah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan clan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lemberan Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2005 Ncmor 150, Tambehan Lemheran Nee,mJ. Repub1ik Indonesia Nomor 458.5);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tent.ang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. (Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738};
25. Peraturan Pemerint.ah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara.an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4815};
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penclidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat.an Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Deerah (Lembaran Ne(Jlra Republik lndooesia. Tabtm 2012 Ncxmr 5, Tambahan Lembamn ~ Republik lndooesia. Noimr 5272);
32. Peraturan Menteri Dalazn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah aebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturen Menteri Dalarn Negcri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 0);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ten.tang Pcdoman Teknis PengeloJaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
•
5
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84 /PMK.07 / 2008 tmtang Penggunaan Dana ~ Hasa1 Cukai Tembakau dan Sanksi ams Pcnya]ahgunaan AJokasi Dana a.. Hasil Cukai Tembekau;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Oacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupatcn Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepa)a Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Percncanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupe.tcn Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupe.ten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok - Polmk Pengelolaan Keuanpn Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pcndapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 5);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan BeJanja Daerah Tahun Anaaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupat:en Situbondo Tahun 2013 NOJ.DO[' 10)
IIBIIUTU8KAll :
■wtap ... : PBIIATUllAII BUPAfl a&amp;TvBOIIDO TBIITAIIG PBIIJAIIARAII PmAIIGOUJfGJAWABAII PB'.LAKSAllAAII A11GGARA11 PDDAPATAII DAIi BBLAlfJA DABRAII KABUPATBII 81TUBOJ1DO TAIIUJI AJfOOARAll :Z012
Pual 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2012 terdiri atas:
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan yang sah
- Jumlah Pendapa.tan
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1). Be1anja Pegawai
- 2).
- Belanja Bunga
- 3). Belanja Hibah
- 4). Belanja Bantuan Sosial
- 5). Belanja Bantuan Keuangan
- 6). Belanja Tidak: Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung
- 1). Belanja Pegawai
- 2). Belanja Ba.rang dan Jasa
- 3). Belanja Modal
- Jumlah
- Belanja Langsung
- Jumlah Belanja
- Surplus/ (Defisit)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
- c. Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan
.
.
.
.
- . . Rp. 127.645.485.684, 10
Rp. 67.050.480.515,22
Rp. 747.658.559.314,00
Rp. 165.252.402.584,00
Rp. 979.961.442.413,22
Rp. 524.451.315.349,54
Rp. 3.145.250,91
Rp. 31.852.214.500,00
Rp. 5.742.840.000,00
Rp. 34.791.003.677,00
Ro. 223.512.282,55
Rp. 597.064.031.060,00
Rp. 39.764.617.655,00
Rp. 134.639.375.363,69
R~. 155.800.530.132,00
Rp. 330.204.523.150,69
Rp. 927.268.554.210,69
Rp. 52.692.888.202,53
Rp . 83.488.630.231,83
Rp. 8.536.032. 750,26
Rp. 7 4. 952.597.481,57
Pual2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalain
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pual3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Diundangkan ' ~itubomjo . ~ :. : : I . · n ~ r'"'i pada Tanggal .; \_, . \_ ~ -.: l i ; 5 8BKRBTAR18 DABRAII KABVPATBII 811.'UBOIIDO,


BBRITA DARW KABUPATBII SITUB0.00 TAIIUlf 2013 ROMOR ~y


7

## Pual4

Penjabaran La.poran Realisasi Ansgaran sebagaimana dimaksud dalaJn pasal 3 tercantwn dalain Lampiran n dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## PualS

Peraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalaJn Berita Daerah Ka.bupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tangga1 2 ::; 1 ::, 2013 BUPA'ft SJ'l'UBOlri&gt;o,


DAD.ARO \VIGL\RTO