PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor MOR Tahun 1945 tentang AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NO MOR 2 TAHUN 201 7 TENT ANG PENGELOLAAN RUMAH susuN·sEDERHANA SEWA (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NO MOR 2 TAHUN 201 7 TENT ANG
PENGELOLAAN RUMAH susuN·sEDERHANA SEWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga se bagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka Rumah Susun Sederhana Sewa yang dibangun oleh Pemerintah perlu pengaturan agar dapat dioperasionalkan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Tambahan Negara Republik Indonesia 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
(
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaga Negara · Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Bukan Oleh pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5615);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Dan BUPATI TEMANGGUNG
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan ,1!rusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang menangani urusan perumahan dan permukiman.
7. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
8. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan ## BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengelolaan Rusunawa dilaksanakan
Pasal 3
Pegelolaan Rusunawa bertujuan untuk:
- b. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, dan pengelolaan Rusunawa.
- a. menjamin terwujudnya Rusunawa yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;dan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup pengelolaan Rusunawa, meliputi:
- a. pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan fungsi prasarana, sarana dan utilitas;
- b. kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan larangan penghuni;
- c. administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif sewa, dan pemanfaatan hasil sewa;
- d. kelembagaan yang mengelola Rusunawa; dan
- e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rusunawa.
Bagian Kesatu Um um
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 5
- ( 1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang hunian maupun bukan hunian.
'
.
- (2) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan fungsi bangunan, prasarana, sarana, dan utilitas.
Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang H unian
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 6
Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 7
Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 8
- ( 1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 9
- (1) Pemeliharaan bangunan Rusunawa merupakan kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana dan sarananya agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (3) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- (2) Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa.
- a. jalan, tangga, selasar, drainase, sistem limbah, persampahan dan air bersih;
- b. sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga; dan
- c. jaringan listrik, dan perlengkapan pemadam kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan bangunan, diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Perawatan
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 10
- ( 1) Perawatan bangunan Rusunawa merupakan kegiatan memperbaiki dan / atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan / atau komponen, bahan bangunan dan / atau prasarana dan sarana agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. perawatan rutin;
- b. perawatan berkala;
- c. perawatan mendesak;dan
- d. perawatan darurat.
- (3) Pengelola wajib melakukan perawatan bangunan Rusunawa.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan Rusunawa.
- (5) Hasil perawatan yang telah dilakukan oleh Pengelola dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
...\_
Bagian Keenam Peningkatan Fungsi Prasarana, Sarana dan Utilitas
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 11
Pengelola wajib melakukan peningkatan fungsi prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan.
BABV
KEPENGHUNIAN
Bagian Kesatu Sasaran penghuni
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 12
- (1) Sasaran penghuni Rusunawa adalah Warga Negara Indonesia yang dikategorikan sebagai MBR dan/ atau penduduk ekonomi lemah lainnya.
- (2) Sasaran penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui pengelola untuk menjadi calon penghuni Rusunawa;
- b. penduduk daerah atau penduduk musiman yang bekerja di wilayah daerah dibuktikan dengan surat keterangan tinggal sementara;
- c. belum memiliki tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat;
- d. bersedia mentaati dan memenuhi tata tertib dan/ atau ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan oleh pengelola;
- e. mampu membayar harga sewa yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- f. memiliki kegiatan yang dekat dengan lokasi Rusunawa.
- (3) Penghuni yang merupakan penduduk musiman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa Rusunawa antara penyewa dengan pengelola.
- (4) Dalam rangka mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah wajib mengutamakan calon penghuni yang berasal dari kawasan perumahan dan pemukiman kumuh.
Bagian Kedua Proses Kepenghunian
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 13
- ( 1) Setiap orang yang ingin memanfaatkan bangunan Rusunawa dapat melakukan pendaftaran sebagai calon penghuni kepada Bupati melalui pengelola.
- (2)
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 14
- (1) Pemanfaatan Rusunawa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan cara sewa menyewa antara calon penghuni dengan pengelola sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Masa perjanjian sewa menyewa selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 15
Perjanjian sewa menyewa Rusunawa berakhir karena:
- a. masa berlakunya telah berakhir;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. pemutusan perjanjian sewa menyewa secara sepihak; dan/ a tau
- d. penyewa meninggal dunia.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 16
- (1) Dalam hal penyewa meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d, maka ahli waris yang tinggal bersama dalam Rusunawa dengan penyewa yang meninggal dunia dapat melanjutkan sampai dengan jangka waktu yang tersisa dengan perjanjian baru.
- (2) Bagi ahli waris yang masih menjadi tanggungan penyewa yang meninggal dunia, dan berkeinginan menjadi penghuni serta memenuhi syarat diberi prioritas dalam seleksi.
Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Larangan
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 17
Penghuni Rusunawa berhak:
- a. memanfaatkan Rusunawa yang disewa sesuai dengan perjanjian;
- b. mendapat pelayanan atas tersedianya bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas umum yang layak serta perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni;
- c. melaporkan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada pengelola;
- d. memanfaatkan sarana sosial;
- e. mendapat pelayanan ruang yang berfungsi untuk sosial pada ruang serbaguna;
- f. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian;
- g. mendapat pendampingan pada saat adaptasi bagi penghuni baru dari pengelola;
- h. mendapat
PENJELASAN
Pembukaan
tentang penanggulangan bencana, bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan
1. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.
## Penghuni Rusunawa berkewajiban:
- a. membayar uang sewa;
- b. menaati peraturan dan tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan unit hunian yang disewa;
- d. berpartisipasi dalam memelihara, merawat ruang bersama dan barang bersama;
- e. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- f. membayar retribusi pemakaian fasilitas air bersih, listrik dan gas (bagi yang berlangganan)
- g. melaporkan kepada pihak pengelola bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di rumah susun umum sewa;
- h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni; -, ·
1. mengosongkan unit hunian rumah susun umum- sewa pada saat perjanjian sewa berakhir; ' -
- J. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- k. mengikuti bimbingan yang dilaksanakan oleh pengelola; dan
1. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan;
##
PENJELASAN
Pasal 19
## Penghuni Rusunawa dilarang: - a. memindahtangankan hak sewa kepada pihak lain; - b. menyewa lebih dari satu satuan hunian; - c. menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha / gudang; - d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib; - e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada; - f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan; - g. berjudi, menjual / memakai narkoba, minuman keras, dan melanggar norma agama dan susila; - h. melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras / bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan; 1. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori lingkungan; - J. membuang benda-benda ke dalam saluran air yang dapat menyumbat saluran pembuangan; - k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia,bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; 1. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan - m. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan. BAB VI ADMINISTRASI KEUANGAN Bagian Kesatu Sumber Keuangan
PENJELASAN
Pasal 20
Sumber keuangan untuk kegiatan pengelolaan Rusunawa diperoleh dari: - a. tarif sewa Sarusunawa; - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan - e. sumber lainya yang sah dan tidak mengikat; ## Bagian Kedua Tarif Sewa Pasal 21 Tarif sewa Rusunawa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
PENJELASAN
Pasal 22
Jenis tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari: - a. tarif komersial; - b. tarif dasar; dan - c. tarif sosial.
PENJELASAN
Pasal 23
' · - (1) Tarif komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diperuntukkan bagi penghuni atau pihak ketiga untuk melayani kebutuhan penghuni di ruang khusus yang disediakan untuk kegiatan komersial. - (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diperuntukkan bagi penghuni Rusunawa. - (3) Tarif sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, diperuntukkan bagi penghuni berkebutuhan khusus dan lanjut usia. ## Bagian Ketiga Pemanfaatan Uang Sewa
PENJELASAN
Pasal 24
Hasil sewa Rusunawa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan Rusunawa. ## BAB VII ## KELEMBAGAAN
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab