Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2016 tentang NOMOR 8 TAHUN 2016 KEPUTUSAN (berlaku 29 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa untuk kesinambungan dan efektifitas implementasi perlu pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn, menata kembali keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah mengusulkan susunan keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor . 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Be bas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007;
- c. bahwa · berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
Mengingat ...
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KA WASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
Pasal 1
- (1) Membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan.
- (2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mernpunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- (3) Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pasal 2
Susunan keanggotaan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 1, terdiri dari:
Perekonomian; Bi dang Koordinator Menteri Ketua merangkap Anggota
Anggota
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Hukum clan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Agraria dan Tata
6. Ruang/ Kepala Bad an Pertanahan Nasional;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Negara 7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Gubernur Kepulauan Riau;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Walikota Batam.
Pasal 3
- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis.
- (2) Togas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan.
Pasal 4
Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 5
Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
Pasal 6
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
Dengan berlakunya Keputusan Presiden mi, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Februari 2016

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO