PERATURAN BUPATI MA Nomor 17 Tahun 2016 tentang KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (berlaku 21 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,
a.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Majene;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Majene dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Majene.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II KEWENANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kewenangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pemerintah, Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

## Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dan peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 6

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

## Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Bidang kemasyarakatan desa; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.

## Pasal 8

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB IV TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

## Pasal 9

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut:

- b. Penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- d. Penetapan Peraturan Desa.
- c. Pembahasan bersama BPD; dan

## Pasal 10

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Tokoh adat;
- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh pendidik;
- e. Perwakilan kelompok tani;

- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
- (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat setempat.

## Pasal 12

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

## Pasal 13

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

## Pasal 14

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan parasarana desa.

## Pasal 15

- (1) Kewenangan yang diatur dalam Perbup ini adalah kewenangan penuh desa.
- (2) Kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh desa dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## BAB V PUNGUTAN DESA

## Pasal 16

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Surat pengantar;
- b. Surat rekomendasi; dan
- c. surat keterangan.

## Pasal 17

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti permandian umum, wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lainlain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa maupun pihak ketiga.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 17.

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR :

17 TAHUN 2016

TANGGAL

:

21 MARET 2016

TENTANG

:

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAJENE

## DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

| NO. | BIDANG | URAIAN |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | a. sistem organisasi perangkat desa; b. sistem organisasi masyarakat adat; c. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; d. pengelolaan tanah kas desa; e. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat; f. fasilitasi pencatatan dan pensertifikatan tanah kas desa; g. kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa;. |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | a. rehabilitasi /Penataan Makam Leluhur; b. penataan lokasi/bangunan bersejarah; c. gotong royong; dan d. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | a. pembinaan kelembagaan masyarakat; b. pembinaan lembaga dan hukum adat; c. pembinaan dan pelestarian adat; d. pembinaan dan pelestarian budaya; 1. pesta rakyat; 2. pesta panen; |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 3. morangngang massal; dan 4. budaya lainnya. e. pembinaan dan pelestarian seni tradisional; 1. seni rawana; 2. seni kalindaqdaq; dan 3. kegiatan seni lainnya f. fasilitasi dan pembinaan dukun beranak; dan g. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. |
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | a. pengembangan peran masyarakat desa; b. pengembangan budaya; c. pengembangan seni tradisional; d. peningkatan kapasitas dukun beranak; e. kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas lainnya sesuai kebutuhan desa. |

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

## H. KALMA KATTA

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR

:

17 TAHUN 2016

TANGGAL :

21 MARET 2016

TENTANG

:

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAJENE

## DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

| NO. | BIDANG | URAIAN |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | a. Penelusuran batas Desa; b. Pengelolaan administrasi, publikasi dan informasi Desa; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; d. penetapan organisasi Pemerintah Desa; e. pembentukan Badan Permusyaratan Desa; f. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa g. Penyelenggaraan seleksi perangkat desa; h. penetapan perangkat Desa; i. penetapan Badan Usaha Milik Desa; j. penyusunan dan penetapan APB Desa; k. penetapan peraturan Desa; l. Penyusunan laporan kinerja pemerintahan desa; m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; n. penetapan kerja sama antar-Desa; o. Koordinasi pengelolaan tanah desa; p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa; q. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa; r. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; s. pengelolaan arsip desa dan dokumen desa; |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | t. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa; u. penyusunan profil desa; v. Isbad nikah; w. fasilitasi pencatatan dan pensertifikatan tanah di desa; penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa. |
| 2. | Bidang Pembangunan Desa | a. Pelayanan dasar Desa : 1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa; 2. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan taman baca/perpustakaan Desa; 3. pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; b. Sarana dan prasarana Desa; 1. pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna; 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 4. pemeliharaan embung Desa;1 5. pembangunan energi baru dan terbarukan;1 6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;1 7. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;1 8. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;1 9. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;1 10. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;1 11. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 12. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 13. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; 14. pembangunan sarana dan prasarana olahraga di desa; 15. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 16. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal; 17. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; |

| 1 | 3 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 18. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase desa; 19. penanggulangan bencana tingkat desa; 20. Pembangunan gedung PAUD / TK; 21. Pembangunan dan pemelihraan jalan tani c. Pengembangan ekonomi lokal Desa: 1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 2. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 3. pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 4. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 5. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 7. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 8. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 10. pengembangan benih lokal; 11. pengembangan ternak secara kolektif; 12. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 13. Pembangunan sarana Badan Usaha Milik Desa; 14. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 15. pengelolaan padang gembala; 16. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; 17. pengelolaan balai benih ikan; 18. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan 19. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. 20. usaha peningkatan pendapatan kelompok sejahtera (UPPKS) 21. pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki pungsi khusus; |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 22. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa; 23. pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa : 1. penghijauan; 2. pembuatan terasering; 3. pemeliharaan hutan bakau; 4. perlindungan mata air; 5. pembersihan daerah aliran sungai; 6. pengembangan terumbu karang; dan 7. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 8. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; 9. pengelolaan persampahan di tingkat desa; 10. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup |
| 3. | Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa | a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; e. pembinaan keagamaan; f. pembinaan kesehatan; g. pembinaan olahraga; b. pembinaan kelembagaan atau kelompok masyarakat lainnya di desa; c. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; d. perayaan hari besar keagamaan dan nasional. e. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 1. layanan gizi untuk balita; 2. pemeriksaan ibu hamil; 3. pemberian makanan tambahan; |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4. penyuluhan kesehatan; 5. gerakan hidup bersih dan sehat; 6. penimbangan bayi; dan 7. gerakan sehat untuk lanjut usia. f. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: g. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif diDesa; h. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. j. pengelolaan dana sehat; k. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); l. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; m. fasilitasi Penyelengggaraan Desa Siaga n. pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDs o. pemberian makanan tambahan dan vitamin p. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal; q. beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi; r. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. s. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; t. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah u. penanggulangan kemiskinan tingkat desa; v. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; |
| d4. | Bidang pemberdayaan masyarakat | fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa; a. pengembangan seni ; b. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; d. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; e. pendayagunaan teknologi tepat guna; f. peningkatan kapasitas aparatur desa; g. peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok/lembaga : |

| 1 | 3 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) 2. kader pemberdayaan masyarakat Desa; 3. kelompok usaha ekonomi produktif; 4. kelompok perempuan; 5. kelompok tani; 6. kelompok masyarakat miskin; 7. kelompok nelayan; 8. kelompok pengrajin; 9. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 10. kelompok pemuda; dan 11. kelompok/lembaga lain sesuai kondisi Desa. |

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

## H. KALMA KATTA