PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNA Nomor MOR Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSC, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUK.IM N DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
)
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NO MOR if TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSC, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUK.IM N DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daer Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan B patitentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Perrnukiman dan Pertanahan.
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 003 omor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia omor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apar tur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarar egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undan 1 omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 \_ );
.netapkan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rep blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupatifsombana.
4. Wakil Bupati adalah -Wakil Bupati Bombana.
5. Bombana. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
6. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan P rmukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutny disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dmas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilin.gkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan e:rtana an Kabupaten Bombana.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, rnelayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyara at
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pe erintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah ses ai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanaki n urusan pemerintahan bidang perumahan diwadahi dalam bentuk dinas.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukirnan Dan Pertanahan Kabupaten Bombana.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimak ud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Perumahan, Kawasan P rmukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA ... 'I
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- ( 1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkeduduka :li bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dae rah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pe rtana an mempunyai tugas membantu Bupati melaksanaka . uru an pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 6, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang eruma an kawasan permukiman dan pertanahan.
- b. pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan dibidang Perumahan Kawasan Permukiman an Pertanahan.
- c. penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegaiatan tugasnya.
- d. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh B · pa.ti terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
Pasa.18
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana climaksud dalam Pasal 7, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki kewenangan se bagai beriku t :
- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaran penyediaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah wadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. pembinaan kawasan bi dang perumahan, c. pelaksanaan kebijakan di penyelenggaraan penyediaan permukiman dan pertanahan.
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan perurnaha , kawasan permukiman dan pertanahan.
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di idang penyelenggaraan penyediaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
6. bidang kawasan 1 pelaporan perumahan, f. pelaksanaan evaluasi dan penyelenggaraan penyediaan permukiman dan pertanahan.
7. awasan g. pelaksanaan administrasi Dinas Perurnahan. Permukiman dan Pertanahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahai , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, terdiri atas:
- b. sekretariat;
- a. kepala Dinas;
4. bidang Perumahan;
- c. bidang Kawasan Permukiman;
- d. bidang Pertanahan;
- f. kelompok Jabatan Fungsional.
- e. unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumaha , Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupatcn Bombana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas mempunyai tugas memirnpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Din s dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di idang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah D· erah.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- ( 1) Sekretariat mempunyai tu gas me laksanakan merencanakan, mengatur, membina, mengelola, mengkoordinaskan dan mengendalikan pelaksana.an tugas kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, umum dan perlengkapan serta barang milik daerah pada dinas maupun kepegawaian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dina.s.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- b. pengumpulan dan pengolahan data, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- a. koordinasi dan penyusunan rencana, pr gram dan anggaran;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan admi istrasiyang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, orgamsasi, hubungan masyarakat serta kearsipan dan dok mentasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian perencanaan keuangan dan eval asi;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian . 0 a11g berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris,

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan merencanakan pengelolaan bidang umum dan kepegawaian; penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai; penyiapan penataan organisasi dan ta.ta laksana; pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negar Dinas;
- (2) Sub Bagian Perencanaan keuangan da Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan k:oordinasi dan penyusunan administrasi anggaran; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran; pelaksanan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama; pelaksanaan kegiatan strategis Dinas.

## Bagian Ketiga

## Bidang Perumahan

## Pasal 15

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan
- (2) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ke ala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi.:

- a. perumusan kebijakan dibidang perumahan swa aya;
- b. perumusan kebijakan dibidang rumah umum dan rumah khusus;
- c. perumusan kebijakan pemantauan dan eval asi bidang perumahan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh k pala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Pasal 17

- (1) Bidang perumahan terdiri atas:
- b. seksi penyediaan dan pembiayaan rum mum dan rumah khusus;
- a. seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan swadaya;
- c. seksi pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpir leh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung ja ao kepada Kepala Bidang perumahan

## Pasal 18

- (1) Seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan swadaya mempunyai tugas menyiapkan data se ba ai. ba an penyusunan program dan/ a tau kegiatan rumah swadaya
- (2) Seksi pemantauan dan evaluasi penye iaan dan pembiayaan bidang perumahan mempunyai tugas Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan rumah umum dan khusus

## Bagian Keempat

## Bidang Kawasan Permukiman

## Pasal 19

- ( 1) Bidang kawasan Permukiman mernpurr ai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kawasan Permukiman
- (2) Bidang kawasan Permukiman dipimpin oleh Ke aia Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan tentang pelaksanaan prasarana, sarana utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- b. perumusan kebijakan dibidang kawasan perurnahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. perumusan kebijakan pemantauan dan eval asi bidang kawasan perumahan dan kawasan permukiman,

## Pasal 21

- (1) Bidang kawasan Permukiman terdiri atas :
- a. seksi pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
- b. seksi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. seksi pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana utilitas perumahan dan kawasan perm kiman
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

## Kepala Bidang kawasan Permukiman

## Pasal 22

- (1) Seksi pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana utilitas (PSU) (perumahan dan kawasan permukiman ernpunyai tugas menyiapkan data sebagai bahan penvusunan program dan/atau kegiatan prasarana, sars na utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman
- (2) Seksi peningkatan kualitas perumahan k:umuh dan permukiman kumuh mempunyai tugas menyiap an data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan p nnukiman kumuh
- (3) Seksi pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana utilitas (PSU) perumahan dan kawasan p nnukiman mempunyai tugas menyiapkan data se bagai bahan penyusunan program dan/ atau kegiatan pemantaun dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana tilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman

## Bagian Kelima

## Bidang Pertanahan Pasal 23

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas rnelaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pertanahan
- (2) Bidang pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ke ala Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaks d dalam Pasal 23, Bidang pertanahan menyelenggarakan Iungsi :

- a. perumusan kebijakan tentang pelaksanaan p rencanaan, pengadaan dan penyelesaian sengketa tan ah;
- c. perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi terkait pengadaan dan pemanfaatan tanah;
- b. perumusan kebijakan pemanfaatan penerapan perizinan penggunaan tanah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh k pala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang pertanahan terdiri atas :
- a. seksi perencanaan pengadaan dan pen.yelesaian sengketa tanah;
- b. seksi pemanfaatan penerapan perizinan penggunaan tanah;
- c. seksi evaluasi pengadaan dan pemanfaatan tanah.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pertanahan

## Pasal 26

- ( 1) Seksi perencanaan pengadaan dan penyelesaian engketa tanah mempunyai tugas menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/ atau perencanaan pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah
- (2) Seksi pemanfaatan penerapan perizinan penggu aan tanah mempunyai tugas menyiapkan data se bagai bahan penyusunan program dan/ atau kegiatan penerapan perizinan penggunaan tanah
- (3) Seksi evaluasi pengadaan dan pemanfaatan tanah mempunyai tugas menyiapkan data se ba ai ba an penyusunan program dan/atau kegiatan evaluasi pengadaan dan pemanfaatan tanah

## Bagian Ketujuh

## UPTD

## Pasal 27

- (1) UJYI'D adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) UJYI'D berada di bawah dan bertanggung awab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Fata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubern r Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah pusat.

## Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melak.sanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahli n. a.

## Pasal29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dim ksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dina - .
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana di aksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-und ngan yang berlaku.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menera pkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabup te . .1 sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsi p koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masingmasmg.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan p ngawasan melekat.

## Pasal 31

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan ya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan erundangundangan yang berlaku.

## Pasal 32

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan ser · petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Kepala seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal35

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu leh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 37

- ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas kepala Dinas sesuai dengan PerundangUndangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bi ar g yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil gu a masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISA .. I DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal39

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pernberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas P rumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundanganundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukirr: an dan Pertanahan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon lib.
4. eselon Illa. man an jabatan (4) Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permu Pertanahan Kabupaten Bombana merupaka
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Di as Perumahan, Kawasan Permukiman dan ertanahan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupa · atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- 87) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

..

'

'

'

## BAB VII PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah an pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj.Sl~·HA

2016 Ditetapkan di Rumbia pada tanggal t. 2.- '\) t: s e \.A {~1 f; 11..


2016 Diundangkan di Rumbia pada tanggal t."., Vt.S~M~~1L-

ARIS D:AERAH,


BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR ?i T

-

I


' '