UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMINDAHAN HAKTANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG BERTAKLUK KEPADA HUKUM EROPAH (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 2 Agustus 1954)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1952 tentang pemindahan hak tanah-tanah dan barang-barang tetap yang lainnya yang bertakluk kepada hukum Eropah;
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : pasal-pasal 38 ayat 3 dan 97 ayat 1 yoncto pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMINDAHAN HAK TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG BERTAKLUK KEPADA HUKUM EROPAH (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 1 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal 38
Mengingat : pasal-pasal 38 ayat 3 dan 97 ayat 1 yoncto pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Pasal 96
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : pasal-pasal 38 ayat 3 dan 97 ayat 1 yoncto pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMINDAHAN HAK TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG BERTAKLUK KEPADA HUKUM EROPAH (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 1 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I
Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 1) ditetapkan sebagai Undangundang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal tunggal.
- (1) Dalam menunggu peraturan yang lebih lanjut, maka buat sementara setiap serah pakai buat lebih dari setahun dan perbuatan yang berwujud pemindahan hak, mengenai tanah-tanah dan barangbarang tetap yang lainnya, yang bertakluk kepada hukum Eropah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehakiman.
- (2) Semua peraturan yang ada yang bertentangan dengan ayat 1 buat sementara ditunda berlakunya.
- (3) Semua perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 yang dilakukan diluar izin Menteri Kehekiman dengan sendirinya batal menurut hukum.
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 2 Agustus 1954.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 78 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR24 TAHUN 1954 TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMINDAHAN HAK TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG BERTAKLUK KEPADA HUKUM EROPAH (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1952)
## SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Semenjak beberapa waktu pada pelbagai Kementerian yang berkepentingan telah dimulai pekerjaan-pekerjaan persiapan yang dibutuhkan untuk pembangunan hukum barang-barang tetap yang baru, sebagai ikhtiar hendak memenuhi kehendak-kehendak yang termaktub di dalam Undang-undang Dasar Sementara, umpama khusus
PENJELASAN
Pasal 38
. Sedang ikhtiar yang dimaksud oleh karena pelbagai kesulitan-kesulitan belum selesai, maka dalam perhubungan lalu lintas,hukum kedapatan perbuatan-perbuatan mengenai barang-barang tetap, yang dikhawatirkan di kemudian hari dapat menyulitkan penglaksanaan ikhtiar Pemerintah yang dimaksud di