PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2017 tentang AH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (berlaku 26 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang:
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Jawa Tengah baik yang berada di dalam dan/atau di luar Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan diperlukan pengelolaan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Menetapkan :
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 6 Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan
GUBERNUR JAWA TENGAH
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
13. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
14. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak ke ruangan penduduk dengan melewati batas administrasi kabupaten/kota.
16. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
17. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
18. Administrator Database Kependudukan, adalah petugas yang mengelola Database Kependudukan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah, yang diberi hak akses oleh Menteri.
19. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
20. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara Daerah untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
22. Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang komplek dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan:
- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. ketepatan waktu; dan
- j. kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:
- a. mewujudkan ketertiban dan ke pastian hukum;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. menciptakan database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan Daerah, meliputi:
- a. pengelolaan data, dokumen dan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasilnya;
- b. profil perkembangan kependudukan.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berwenang melakukan:
- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah;
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. fasilitasi terlaksananya pedoman kependudukan meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria administrasi kependudukan, serta sarana dan prasarana;
- g. pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan;
- h. mediasi atau advokasi permasalahan administrasi kependudukan apabila terjadi keberatan atau gugatan tentang proses administrasi kependudukan;
- i. koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
- j. penyusunan profil kependudukan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7
- (1) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Gubernur mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian, serta antar kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, antara lain meliputi:
- a. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di kabupaten/kota dalam hal pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- b. berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pencatatan warga negara asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap di kabupaten/kota;
- c. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani bidang Kesehatan dan Rumah Sakit atau lembaga layanan kesehatan di kabupaten/kota dalam hal pelaporan kelahiran dan penyebab kematian;
- d. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani bidang Tenaga Kerja dan/atau Sosial di kabupaten/kota dalam hal mengeluarkan Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Asing pada perusahaan di kabupaten/kota dan penempatan tenaga kerja melalui antar kerja antar daerah bagi warga negara Indonesia, dan dalam hal pemberian rekomendasi kemandirian orang terlantar;
- e. berkoordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang menangani peristiwa kependudukan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- f. berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri di kabupaten/kota dalam hal penetapan pengadilan terhadap pencatatan peristiwa penting; dan
- g. berkoordinasi dengan Kepolisian dalam hal Berita Acara Pemeriksaan/Surat Keterangan dari Kepolisian berkaitan dengan penduduk yang rentan administrasi kependudukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8
Bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Gubernur :
- a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
- b. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
- c. memberikan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 9
Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Gubernur mengadakan:
- a. koordinasi pembinaan dan sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 10
Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah yang berasal dari data kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Gubernur melakukan:
- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 11
Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Gubernur melakukan:
- a. koordinasi pengawasan antar instansi terkait; dan
- b. koordinasi melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 12
Fasilitasi terlaksananya pedoman kependudukan meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria administrasi kependudukan serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, Gubernur melakukan koordinasi, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan administrasi kependudukan serta pemberian fasilitas pendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada kabupaten/kota.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 13
Pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, Gubernur melakukan:
- a. koordinasi data kependudukan yang bersifat agregat dan registrasi antar perangkat daerah;
- b. koordinasi data kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan penyamaan persepsi.
- c. koordinasi data kependudukan dalam membentuk database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.
Mediasi atau advokasi permasalahan administrasi kependudukan apabila terjadi keberatan atau gugatan tentang proses administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, Gubernur melakukan koordinasi pengawasan, rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 15
Koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, Gubernur melakukan koordinasi pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi:
- a. pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial;
- b. orang terlantar dan komunitas terpencil; dan
- c. penduduk berkebutuhan khusus.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 16
- (1) Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari laporan bupati/walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat tanggal 1 Desember.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Desember.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 17
Gubernur menyusun profil perkembangan kependudukan Daerah sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j.
PENGELOLAAN DATA, DOKUMEN, INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN HASILNYA
Bagian Kesatu Pengelolaan Data
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 18
Data perseorangan kependudukan wajib dikelola, disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 19
- (1) Database kependudukan di Daerah bersumber dari:
- a. database kependudukan kabupaten/kota yang berbasiskan registrasi penduduk dalam SIAK; dan
- b. pengelolaan data mandiri yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan dan pengamanan database kependudukan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Database Kependudukan dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua Pengelolaan Dokumen
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 20
Dokumen kependudukan wajib dikelola, disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pengguna data.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 21
- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 22
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan adminsitrasi kependudukan;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendataan penduduk yang sah, akurat, lengkap, mutakhir, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 23
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
- a. database kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database kependudukan;
- f. pengelolaan database kependudukan;
- g. pemeliharaan database kependudukan;
- h. pengamanan database kependudukan;
- i. pengawasan database kependudukan;dan
- j. data cadangan.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 24
- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, yang dikelola penyelenggara Daerah bersumber dari perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berkewajiban melakukan pengawasan data pada database kependudukan kabupaten/kota.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 25
Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung ( online ).
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 26
- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, merupakan aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai Administrator Database .
- (2) Dalam hal administrator database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer, telah mengikuti bimbingan teknis dan mendapatkan izin dari Gubernur.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 27
Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, diberikan kepada Administrator Database Kependudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatataan sipil.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 28
Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, berada di pusat data Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 29
Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f meliputi kegiatan:
- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 30
- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database , perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Empat Pemanfaatan Hasil Pengelolaan
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 31
- (1) Gubernur memberikan izin pemanfaatan data dan akses Data di tingkat Daerah kepada Administrator Database Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pengguna Data Daerah
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 32
- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai sumber data perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui data warehouse yang ditempatkan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 33
- (1) Apabila Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) bermaksud memanfaatkan data, harus memiliki izin dari Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk data Daerah.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 34
- (1) Lingkup pemanfaatan oleh Pengguna Data meliputi Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Pelayanan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 35
Tata cara pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronit oleh Pengguna Data Daerah, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebegai berikut:
- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari Pimpinan Pengguna Data Daerah kepada Gubernur;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Gubernur kepada Pengguna Data Daerah;
- c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Pimpinan Pengguna Data Daerah sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan Tim Teknis oleh Pengguna Data yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- e. pemberian hak akses oleh Gubernur
BAB IV - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
Pasal 36
- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dimanfaatkan untuk:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Swasta harus menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 37
- (1) Gubernur dalam menyusun profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 17 dengan membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah.
- (2) Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan:
- (3) Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- a.
- Pengarah
- Gubernur
- b. Penanggung jawab
:
Sekretaris Daerah
- c. Ketua :
Kepala Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil
- d.
- Sekretaris :
Pejabat Administrator yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil
- e. Anggota
- Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait dan/atau pakar/tenaga ahli
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 38
Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
- b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan Daerah.
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 39
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah disusun
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 40
Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan setiap tahun anggaran.
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 41
Data yang dipergunakan sebagai database hasil pendataan akhir bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun yang sama pada pukul 17.00 WIB.
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 42
Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memuat:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum daerah;
- c. sumber data;
- d. perkembangan kependudukan;
- e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
- f. kesimpulan.
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 43
Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a memuat:
- a. latar belakang penyusunan;
- b. tujuan;
- c. ruang lingkup; dan
- d. pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan.
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 44
Gambaran umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b memuat:
- a. letak geografis daerah;
- b. kondisi demografis daerah;
- c. gambaran ekonomi daerah; dan
- d. potensi daerah.
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 45
Sumber data, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c memuat:
- a. registrasi;
- b. non registrasi; dan
- c. data dari lintas sektor.
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 46
Perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d memuat:
- a. kuantitas penduduk;
- b. kualitas penduduk; dan
- c. mobilitas penduduk.
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 47
Kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a memuat:
- a. jumlah dan persebaran penduduk memuat:
1. jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/kecamatan/desa;
2. kepadatan penduduk;
3. laju pertumbuhan penduduk.
- b. penduduk menurut karakteristik demografi memuat:
1. jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin;
- a) rasio jenis kelamin;
- b) piramida penduduk;
- c) rasio ketergantungan.
2. jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin;
- a) angka perkawinan kasar;
- b) angka perkawinan umum;
- c) angka perkawinan menurut kelompok umur;
- d) rata-rata umur kawin pertama;
- e) angka perceraian kasar;
- f) angka perceraian umum.
3. keluarga, meliputi;
- a) jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga;
- b) hubungan dengan kepala keluarga;
- c) karakteristik kepala keluarga
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 48
Kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b memuat:
- a. Kesehatan:
1. kelahiran, meliputi;
- a) angka kelahiran menurut umur;
- b) angka kelahiran total;
- c) rasio anak perempuan.
2. kematian, meliputi;
- a) angka kematian bayi;
- b) angka kematian Neonatal;
- c) angka kematian post Neonatal;
- d) angka kematian anak;
- e) angka kematian balita;
- f) angka kematian ibu.
- b. Pendidikan, meliputi;
1. angka melek huruf;
2. angka partisipasi kasar;
3. angka partisipasi murni;
4. angka penduduk putus sekolah.
- c. Ekonomi, meliputi;
1. proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja:
- a) jumlah dan proporsi tenaga kerja; dan
- b) jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan menganggur.
2. angka partisipasi angkatan kerja.
3. jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan.
- d. Sosial, meliputi;
1. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. proporsi penduduk penyandang cacat;
3. proporsi penduduk miskin penerima askeskin.
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 49
Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c memuat:
- a. mobilitas permanen:
1. migrasi masuk;
2. migrasi keluar;
3. migrasi neto;
4. migrasi bruto.
- b. mobilitas non permanen.
- c. urbanisasi:
1. persentase penduduk kota;
2. rasio kota dan desa.
Kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e memuat:
- a. kepemilikan kartu keluarga
- b. kepemilikan kartu tanda penduduk
- c. kepemilikan akta:
- 1) akta kelahiran;
- 2) akta perkawinan;
- 3) akta perceraian;
- 4) akta kematian;
- 5) akta pengakuan anak.
- d. kepemilikan surat keterangan orang terlantar.
Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi Daerah ## BAB VI
PEMBIAYAAN
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 51
Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi Daerah ## BAB VI
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negera; dan
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 53
- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB V - PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Pasal 37
Pasal 54
- (1) Gubernur mengkoordinasikan pelaporan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan kabupaten/kota;
- (2) Gubernur melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 55
- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran administrasi kependukan di Daerah.
- (2) Pelaksanan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 56
- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 57
Pasal 57
- (1) Pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan kebutuhan bagi penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan, baik oleh penyelenggara institusi pemerintahan, non pemerintah, lembaga independen maupun badan hukum Daerah.
- (2) Setiap jenis pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Dokumen Kependudukan sesuai jenis pelayanan publik yang diberikan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penetapan: Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 Januari 2017 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO

Penetapan: Diundangkan di Semarang pada tanggal 26 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTOSOEDARMO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 1 NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 1/8/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
## I. UMUM
Administrasi Kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak-kewajiban warga negara di dalam pembangunan. Adanya administrasi kependudukan yang dikelola dengan baik akan berdampak pada pelayanan dasar publik seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum; serta dalam ruang lingkup yang lebih besar perencanaan pembangunan nasional.
Masalah administrasi kependudukan menjadi masalah krusial yang dialami hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk di daerah (Jawa Tengah). Permasalahan di daerah adalah minimnya Sumber Daya Alam dan tidak terlalu luasnya wilayah. Padahal, pertambahan penduduk akibat migrasi, kelahirankematian, maupun mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari dan keluar daerah yang kadangkala menimbulkan permasalahan Administrasi Kependudukan..
Pengkondisian penduduk agar memiliki dokumen kependudukan sangat penting untuk dilakukan, sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan publik, karena dokumen kependudukan adalah merupakan alat bukti autentik, sehingga wajib dimiliki oleh setiap penduduk.
Peran Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota yang terintegrasi dalam hal pelayanan publik termasuk dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengelolaan data kependudukan mutlak diperlukan, baik dalam bentuk tatanan kebijakan maupun pelayanan langsung terhadap masyarakat.
Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat serta menciptakan database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu upaya mengatasi permasalahan yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah pemberian pelayanan Administrasi Kependudukan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan kesamaan hak adalah pemberian pelayanan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. ## Huruf d Yang dimaksud dengan keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. ## Huruf e Yang dimaksud dengan keprofesionalan adalah Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. ## Huruf f Yang dimaksud degan partisipatif adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. ## Huruf g Yang dimaksud degan keterbukaan adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Huruf h Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf i Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Huruf j Yang dimaksud dengan kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan adalah setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan 'tindakan koreksi' adalah tindakan pembetulan. ```
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kumpulan penduduk yang hidup pada suatu wilayah terpencil dan sulit terjangkau. Huruf c Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
Huruf a Yang dimaksud dengan 'mobilitas prmanen' adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetapkan dari suatu tempat ke tempat lain melewati b