PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penyimpanan, dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak di Kota Tomohon. - 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 T entang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - 6 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; - 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penimbunan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Di Propinsi Sulawesi Utara; - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah; - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - 14 Stasblat 1927 nomor 1999 dan Nomor 20 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan stabslat 1940 Nomor 252 dan Nomor 150 tentang Penyimpanan Memiliki Minyak, Bahan Bakar Minyak Dan Bahan Bakar Cair Sejenis ltu Mudah Terbakar. - 15 Peraturan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Meninjau Kewenangan Pemerintah Kata Tomohon; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 5 TAHUN 2011
TENT ANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI KOTA TOMOHON
DENGAN BERKAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
bahwa bahan bakar minyak adalah komoditi migas yang mempunyai nilai strategis dan merupakan bahan bakar berbahaya untuk di simpan, sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyimpanan dan penyaluran bahan bakar minyak, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pengawasan, Pengendalian, Penyimpanan, dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak di Kota Tomohon.
- 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 T entang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penimbunan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Di Propinsi Sulawesi Utara;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Stasblat 1927 nomor 1999 dan Nomor 20 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan stabslat 1940 Nomor 252 dan Nomor 150 tentang Penyimpanan Memiliki Minyak, Bahan Bakar Minyak Dan Bahan Bakar Cair Sejenis ltu Mudah Terbakar.
- 15 Peraturan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Meninjau Kewenangan Pemerintah Kata Tomohon;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA TOMOHON.
BAB1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kata Tomohon sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- b. Walikota adalah Walikota Tomohon;
- c. Pertamina adalah badan usaha milik negara yang mempunyai wewenang pengelolaan bahan bakar minyak untuk keperluan dalam negeri;
- d. Bahan bakar minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah hasil pengolahan minyak bumi yang bersifat cair yang sejenis dan spesifikasinya ditentukan oleh Ditjen Migas Departemen Energi Dan Sumberdaya Mineral;
- e. Penyimpanan bahan bakar minyak adalah penyimpanan bahan bakar minyak untuk keperluan sendiri ataupun untuk keperluan penjualan;
- f. Penyimpanan bahan bakar minyak untuk keperluan sendiri adalah penyimpanan bahan bakar minyak untuk keperluan bahan bakar mesin untuk industri,untuk keperluan operasional langsung dari suatu kegiatan usaha dan untuk keperluan pemakaian sendiri;
- g. Penyimpanan bahan bakar minyak untuk keperluan penyaluran/penjualan adalah penyimpanan bahan bakar untuk dijual kembali;
- h. Tempat penyimpanan adalah suatu tempat atau alat untuk menyimpan bahan bakar minyak yang letaknya bisa didalam bangunan/gedung ataupun ditempat terbuka bark itu di darat maupun di perairan;
- i. Penyaluran/penjualan adalah kegiatan menyalurkan/ menjual bahan bakar minyak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan ketentuan pertamina;
- j. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) adalah Lembaga Penyalur Bahan Bakar Minyak di daerah untuk Kendaraan Umum di darat yang bekerja sama dengan Pertamina dan mendapat ijin dari Pemerintah;
- k. APMSP {Agen Premium, Minyak Solar, dan Pertamax) adalah Lembaga Penyalur di daerah yang belum layak menjadi SPBU bekerja sama dengan Pertamina dan mendapat ijin dari Pemerintah:
- I. AMT (Agen Minyak Tanah) adalah Lembaga Penyalur Minyak Tanah di Daerah yang bekerjasama dengan Pertamina dan mendapat ijin dari Pemerintah;
- m. PMT (Pangkalan Minyak Tanah) adalah lembaga penyalur minyak tanah di kelurahan yang bekerjasama dengan AMT J1 dan mendapat ijin dari pemerintah. ~
I:
BAB II - PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK
Pasal 2
- (1) Penyimpanan BBM di daerah terdiri dari:
- a. Penyimpanan BBM untuk keper1uan sendiri;
- b. Penyimpanan BBM untuk keperluan usaha di perdagangkan
- (2) Penyimpanan BBM sebagai mana dimaksud ayat (1)huruf a Pasal ini meliput.i :
1. SPBI (Stasiun pengisian BBM untuk industri);
2. lndustri.
3. Kegiatan bagi instansi TNI/Polri
4. Kegiatan lain.
- (3) Penyimpanan BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini meliput.i:
1. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum);
2. APMSP (Agen Premium, Minyak Solar dan Pertamax)
3. Agen Minyak Tanah (AMT);
4. Badan usaha penyaluran lain sesuai ketentuan Pertamina.
PENYALURAN/PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK
BAB Ill
Pasal 3
- (1) Yang dapat ,melaksanakan usaha atau penyaluran /penjualan BBM adalah Badan usaha penyaluran yang telah di tunjuk dan mempunyai perjanjian kerja sama dengan pertamina;
- (2) Badan usaha penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi SPBU ,SPPB ,APMSP,Agen Minyak Tanah, Pangkalan Minyak Tanah (PMT) dan Badan usaha lain sesuai ketentuan Pertamina.
BAB Ill
Pasal 4
- 1) Agen Minyak Tanah dalam melakukan usahanya menunjuk Pangkalan Minyak Tanah (PMT);
- (2) Seluruh Pangkalan Minyak Tanah (PMT) yang ditunjuk oleh Agen Minyak Tanah wajib dilaporkan kepada Pertamina.
BAB Ill
Pasal 5
Syarat untuk menjadi Sadan usaha penyalur dan Pangkalan Minyak Tanah sebagai mana di maksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Walikota ini ditetapkan oleh Walikota atas rekomendasi ~ Pertamina. 'if
BABIV KETENTUAN PERIZINAN
BAB Ill
Pasal 6
- (1) Setiap kegiatan penyimpanan sebagaimana di maksud pasal 2 Peraturan Walikota ini baik untuk keperfuan sendiri maupun untuk keperluan penyaluran penjualan wajib memperoleh ljin dari Walikota;
- (2) lzin sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan setelah ada persetujuan terulis tertebih dahulu dari Pertamina;
- (3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi perizinan yang di persyaratkan oleh instansi lain.
BAB Ill
Pasal 7
Untuk pemberian izin kepada Pangkalan Minyak Tanah dengan volume penyimpanan maksimal 6.000 (enam ribu) liter tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina
BAB Ill
Pasal 8
lzin penyimpanan BBM dapat diberikan kepada :
- a. Perusahaan negara;
- b. Perusahaan daerah;
- c. Sadan usaha/koperasi;
- d. Usaha perorangan;
- e. lnstansi TNI/POLRI.
BAB Ill
Pasal 9
- (1) ljin penyimpanan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Pengusaha diwajibkan
BAB Ill
Pasal 10
- (1) Pembinaan dan pengawasan meliputi
- a. Pelaksanaan izin usaha;
- b. Tempat usaha;
- c. Kelengkapan pengendalian dan pendistribusian bahan ~ bakar minyak; 't:::T"
:
- d. Harga jual minyak pada tingkat yang wajar,ditaatinya harga eceran tertingi {HET);
- e. Pengendalian Lingkungan hidup;
- g. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- f. Menjamin peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. (2} Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selain dilakukan secara fungsional oleh dinas/unit kerja terkait juga dapat membentuk Tim Pengawasan, Penyediaan Pendistribusian BBM oleh Walikota.
BABVI
SANKSI ADMINISTRASI
BAB Ill
Pasal 11
- (1) Sadan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini di kenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- (2) Teguran tertulis kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian atas nama Walikota paling banyak 3 {tiga) kali teguran yakni Teguran I, Teguran II dan Teguran Ill;
3. {3} Dalam hal badan usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Walikota dapat menangguhkan kegiatan usaha;
- (4) Dalam hal badan usaha pemegang izin usaha tidak menaati persyaratan yang yang ditetapkan selama masa penangguhan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), Walikota dapat membekukan kegiatan usaha;
- (5) Dalam hal setelah diberikanya teguran tertulis,penanguhan dan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) kepada badan usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 {enam puluh) hari sejak ditetapkanya pembekuan;
- (6) Dalam hal berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) badan usaha pemegang izin usaha tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan Walikota dapat mencabut izin usaha yang bersaligkuta,¥
BAB VII - KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 12
- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan BBM yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga BBM, Walikota dapat melakukan tindakan tanggap darurat (Emergency Response) antara lain:
- a. Mewajibkan badan usaha untuk memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimilikinya dan/atau dikuasai termasuk penyaluran secara bersama-sama dengan pihak lain ;
- b. Menugaskan badan usaha untuk penyediaan dan/atau mendistribusikan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat I konsumen.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatanya dalam Serita Daerah Kota Tomohon. ;: t.WA OTA TOMOHON WA ALIKOTA . tetapkan di Tomohon da tanggal 2 Ma r-e t 2011 FEIDIE EMAN BERIT A OAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR 5