Unknown WALI KOTA BEKASI Nomor 105.A Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN /TATA CARA PEMBAGIAN ATAS JASA (REMUNERASI) PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI (berlaku 23 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BERITA DAERAH KOTA BEKASI
2016
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 105.A TAHUN 2016 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN /TATA CARA PEMBAGIAN ATAS JASA (REMUNERASI) PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparasi pembagian atas jasa (Remunerasi) pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman/Tata Cara Pembagian Atas Jasa (Remunerasi) Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi perlu diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan Peraturan Wali Kota dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
SERI :
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Memperhatikan
:
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D).
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr.Chasbullah Abdulmajid Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 57 Seri D);
Menetapkan :
4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250. Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.454.A-RSUD/IX/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
5. Berita Acara Rapat Nomor 180/4264-RSUD/XII/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman/Tata Cara Pembagian Atas Jasa (Remunerasi) Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi tanggal 19 Desember 2016.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN/TATA CARA PEMBAGIAN ATAS JASA (REMUNERASI) PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman/Tata Cara Pembagian Atas Jasa (Remunerasi) Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 67 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman/Tata Cara Pembagian Atas Jasa (Remunerasi) Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 48 Seri E), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10
- (1) Remunerasi Medik adalah Gaji, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Daerah dan Jasa Pela yanan.
- (2) Remunerasi Managemen: Gaji, Tunjangan Struktural, Tunjangan Daerah (bersifat statis, insentif (dinamis berbasis kinerja)).
- (3) Remunerasi paramedik: Tunjangan Fungsional, Tunjangan Daerah (Tranport) dan Insentif serta untuk staf tertentu dapat diberikan insentif tambahan.
- (4) Remunerasi staf pelaksana adminstrasi: Tunajangan Daerah (Transport) dan insentif serta untuk staf tertentu dapat diberikan insentif tambahan.
- (5) Bonus dapat diberikan kepada seluruh pegawai bila pencapaian target pendapatan fungsional melebihi 100% (seratus pesen) hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik dinyatakan Surplus (laba) dan mempertimbangkan kondisi keuangan Rumah Sakit.
- (6) Besaran Bonus ditetapkan kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan rumah sakit dan melalui pemberitahuan kepada Kepala Daerah.
Pasal 12
- (1) Honorarium/remunerasi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :
- b. Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji dan serta tunjangan lainnya Direktur;
- a. Ketua Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan lainnya Direktur;
- c. Sekretaris Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan lainnya Direktur.
- (2) Pemberian honorarium/remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disesuaikan dengan kemampuan keuangan rumah sakit.
Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Penetapan: Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 23 Desember 2016

Penandatangan: WALI KOTA BEKASI,

Verifikasi: Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI

Penetapan: Diundangkan di Bekasi pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, ## RAYENDRA SUKARMADJI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI