Unknown Unknown Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Pen.uh; 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .. Ienetapkan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4890); 5. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Pen uh Tahun 2016 Nomor 10); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 27 TAHUN 2017
TENT ANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGA! PENUH
DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH, a. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko telah disusun Pedoman Teknis Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; Menimbang
- b. bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkrit sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Pen.uh;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
.. Ienetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4890);
5. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Pen uh Tahun 2016 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA SUNGA! PENUH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGA! PENUH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
alam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kota Sungai Penuh. 1
- "J Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Walikota adalah Walikota Sungai Penuh. 3
- Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
::-\_ ioman Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan ~~ \_panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan .r: nyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui - entifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, -Peta Risikonya.
Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:
- a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam pelaksanaan penilaian risiko;
- b. memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; dan
- c. memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Pedoman Penilaian Risiko adalah kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh pada tingkat:
- a. strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggungjawab Walikota;
0. organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon II dan Eselon III/ eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan); dan
- c. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.
BAB III - SA SARAN
Pasal 5
Sasaran pengguna Pedoman Penilaian Risiko adalah SKPD di lingkungan -::&gt;emerintah Kota Sungai Penuh dalam kaitannya rnenyelenggarakan SPIP.
RISIKO
BAB IV - TAHAPAN PENILAIAN
Pasal 6
Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi penilaian risiko, -netapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.
BAB IV - TAHAPAN PENILAIAN
Pasal 7
- -Prakondisi Penilaian Risiko se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern.
- \_ Penetapan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses operasional (bussiness process) atas kegiatan yang dinilai risikonya.
- -Langkah kerja Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.
BABV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV - TAHAPAN PENILAIAN
Pasal 8
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai -0 :iuh tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

?c:-aturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan "alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 20 September 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

H. ASAFRI JAVA BAKRI

iundangkan di Sungai Penuh -da tanggal 20 September 201 7

SEKRETARIS DAERAH OTA SUNGAI PENUH,


BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 27