PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1543 Tahun 2014 tentang SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DELI SERDANG, - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI DELI SERDANG
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 1543 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG,
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan Bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang; c.
3. Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; b.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
6. 3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 5.
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6 .
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 7.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ' tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8 .
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9.
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Deli Serdang ini yang dimaksud dengan:
2. Kepala Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas
4. hasilnya.
5. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
8. Bagan Akun Standar,yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsipprinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik- praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa -dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
15. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit - LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional
- dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit - LO, koreksi dan ekuitas akhir. 22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
PENJELASAN
Pembukaan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang 24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum dalam
- Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jaef dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yafll dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnyf kewajiban.
33. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
34. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
37. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
## BAB II
## SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
##
PENJELASAN
Pasal 2
Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah terdiri dari: - a. Sistem Akuntansi SKPD; - c. Bagan Akun Standar (BAS). - b. Sistem Akuntansi PPKD; dan
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Sistem dan prosedur akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sistem dan prosedur akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebagai menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5, meliputi:
- a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
- b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
- e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besardan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

- (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5

- (2) Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 mengacu kepada sistem akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.
- (1) Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai tahun 2015.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati Deli Serdang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Deli Serdang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam Pada tanggal 29 Oktober 2014 BUPATI DELI SERDANG

Dto

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam PadaTanggal 31 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Drs. H. ASRtN NAIM PEMBINA UTAMA MADYA NIP.49570827 198110 1 001

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 Nomor 303

v

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR

: 1543 TAHUN 2014

TANGGAL

: 29 OKTOBER 2014

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

## SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SKPD

LAMPIRANI

Nomor

Tanggal

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang.

Beban Penyisihan Piutang.

Penyisihan Piutang

xxx

xxx

## d. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK SKPD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang TidakTertagih dan Piutang. Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalamjurnal.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan.

| Penyisihan Piutang | xxx |
|---------------------------|-------|
| Beban Penyisihan Piutang. | xxx |
| Piutang | xxx |

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan.

| Penyisihan Piutang. | xxx |
|-----------------------|-------|
| Piutang | xxx |

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

- Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana BPJS
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD adalah:

- a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik
- 1) Pada awal tahun

Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca.

| Beban Persediaan. | XXX |
|---------------------|-------|
| Persediaan | XXX |

- 2) Pada saat pembelian

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD//nvo/ce, PPK-SKPD akan mencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran.

Beban Persediaan

Kas di Bendahara Pengeluran.

xxx

xxx

- 3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan;
- 4) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang. PPK-SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan.

Persediaan ,

xxx

Beban Persediaan.

xxx

yc

LAMPIRANI

Nomor

Tanggal

PERATURANBUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

## PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1 ) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

## 1) Pihak-Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

## a. Penyimpan Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, Penyimpan Barang/pengurus barang bertugas - untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.

## b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

## c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

## d.

- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dalam sistem

akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

## 2) Dokumen Sumber

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
- SP2DLS;
- SPJ;
- Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap;
- Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset;
- Dokumen lain yang dipersamakan.

- 3) Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur penambahan nilai aset tetap serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan nilai aset tetap.

- a. Penambahan

- 1) Berdasarkan SPJ yang dibuat Bendahara Pengeluaran untuk pengadaan aset

tetap kepada pihak ketiga, PPK - SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap

Kas di Bendahara Pengeluaran.

xxx

.xxx

Setelah SP2D GU/Nihil diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan, jurnal LRA :

Belanja Modal

Perubahan SAL.

.xxx

xxx

- 2) Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap

RK PPKD.

.xxx

.xxx

Jurnal untuk LRA :

Belanja Modal

Perubahan SAL.

.xxx

.xxx

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

LAMPIRAN I Nomor Tanggal

- 3) Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-

SKPD akan mencatat dalam buku jurnal-LO.

AsetTetap

Pendapatan hibah LO.

.xxx

.xxx

## Pengurangan

- 1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat Permohonan Kepala SKPD untuk penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

(Aset yang mempunyai nilai buku)

Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan.

Aset Tetap

.xxx

xxx

.xxx

## (Aset yang tidak mempunyai nilai buku)

Akumulasi Penyusutan.

Aset Tetap

.xxx

.xxx

- 2) Penghapusan aset tetap yang telah di reklafikasi ke aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

Defisit penghapusan aset lainnya.

Aset Lainnya

.xxx

xxx

- 3) Penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian, PPK- SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset yang dijual atau pertukaran masa awdl tahun s.d. bulan penjualan dan membukukan dalam buku jurnal.

Beban Penyusutan

Akumulasi penyusutan.

.xxx

.xxx

\

.

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

- 7) Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah, PPK SKPD membukukan pada buku jurnal:
- 8) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan jurnal.

Beban Hibah

Aset Tetap.

.xxx

.xxx

(untuk yang belum selesai dalam tanggal pelaporan).

Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap

.xxx

.xxx

- 9) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan bila terjadi pemutusan kontrak dan hasilnya dapat diterima.

Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap

Hutang Jangka Pendek

.xxx

.xxx

.xxx

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

## SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya.

## 1. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain adalah:

- a. Bendahara PenerimaanK
2. .

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

## b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

## c. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan buktibukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

## 2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain:

- Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/yang Dipersamakan;
- Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau Dokumen yang Dipersamakan;
- Kontrak/Perjanjian- Sewa/yang Dipersamakan;

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

Tuntutan Ganti Rugi

Pendapatan TGR - LO.

xxx

xxx

## 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraansewa.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-.

Aset Tetap-

xxx

xxx

## 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Kerjasama Pemanfaatan

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-..

Aset Tetap/Aset Lain-Lain-.

xxx

xxx

- 5) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT/BGS)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Guna Serah (BOT/BGS)-.

Tanah-

xxx

xxx

- 6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO/BSG)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada

z

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

## b. Penyesuaian Tagihan Jangka Panjang

Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat penyusunan laporan keuangan,PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

## Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran -

Tagihan Angsuran Penjualan

XXX

XXX

## Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi.:..

: ________________

xxx

xxx

## c. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat

Aset Iain- lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset Iain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset Iain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetapyang direklasifikasi.

## d. Penyusutan KSO/BTO

Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal penyesuaian:

Beban Penyusutan - LO

Akumulasi/Aset KSO/BTO.

xxx

xxx

## e. Amortisasi

Amortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnal penyesuaian- LO:

Beban Amortisasi - LO

Akumulasi Amortisasi-.

xxx

xxx

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

## SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenangSKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, danLain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasagiro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

## 1. Pihak Terkait

Pihakyang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, BUD, dan Pihak Ketiga.

## a. PA/KPA

- &gt; menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah/dokumen lain yang dipersamakan;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
- 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya;
- 3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan.

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

## c. Bendahara Penerimaan SKPD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan;
- 2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
- d. BUD

Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan.

- e. Pihak Ketiga

Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.

## 2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan PendapatanLRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKP-Daerah);
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKR-Daerah);
- Tanda Bukti Penerimaan (TBP) ;
- Surat Tanda Setoran(STS);
- Bukti transfer/setor;
- Nota kredit bank;
- Bukti memorial;
- Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

## 3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah:

- a. Selama tahun berjalan, Pendapatan- LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan
- b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan - LO yaitu:
- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan
- 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

LAMPIRAN I Nomor

Tanggal

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

: 1543 TAHUN 2014

: 29 OKTOBER 2014

- b) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
2. b.1 Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui sebelum Penerimaan Kas
- 1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan membuat buku memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar tersebut,PPK- SKPD mencatatpengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian;
- 2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang pendapatan-LO telah diakui di tahun sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

FUKPPKD

Pendapatan - LO

XXX

XXX

Perubahan SAL ..

Pendapatan - LRA.

XXX

XXX

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial ,

- a) Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya:

Piutang

Pendapatan-LO

XXX

XXX

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR :1543 TAHUN 2014

TANGAL : 29 OKTOBER 2014

## PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BAGAN AKUN STANDAR

| KODE REKENING | URAIAN | SALDO NORMAL |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8 . 1.4 . 01.01 | Hasil Penjualan Tanah - LO | |
| 8.1 . 4.01.02 | Hasil Penjualan Peralatan /Mesin - LO | |
| 8.1 . 4.01 .03 | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO | |
| 8.1 . 4.01.04 | Hasil Penjualan Jalan , Irigasi dan Jaringan - LO | |
| 8.1 . 4.01.05 | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO | |
| 8 . 1.4 . 02 | Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO | |
| 8.1 . 4.02 . 01 | Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO | |
| 8 . 1.4 . 03 | Penerimaan Jasa Giro - LO | |
| 8.1. 4.03 . 01 | Jasa Giro Kas Daerah - LO | |
| 8 . 1.4 . 03.02 | Jasa Giro Kas Bendahara - LO | |
| 8.1 . 4.03 . 03 | Jasa Giro Dana Cadangan - LO | |
| 8.1 . 4.03 . 04 | Dst | |
| 8.1 . 4.04 | Pendapatan Bunga - LO | |
| 8.1 . 4.04 . 01 | Pendapatan Bunga Deposito - LO | |
| 8.1. 4.04 . 02 | Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO | |
| 8 . 1.4 . 04.03 | Dst | |
| 8 . 1.4 . 05 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO | |
| 8.1 . 4.05 . 01 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO | |
| 8.1. 4.05 . 02 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO | |
| 8.1 . 4.06 | Komisi , Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO | |
| 8 . 1.4 . 06.01 | Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO | |
| 8 . 1.4 . 06.02 | Penerimaan Potongan dari - LO | |
| 8 . 1.4 . 06.03 | Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari LO | |
| 8.1 . 4.06 . 04 | Dst | |
| 8 . 1.4 . 07 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO | |
| 8 . 1.4 . 07.01 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO | |
| 8.1 . 4.07 . 02 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO | |
| 8 . 1.4 . 07.03 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO | |
| 8 . 1.4 . 07.04 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO | |
| 8 . 1.4 . 07.05 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO | |
| 8 . 1.4 . 07.06 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO | |
| 8.1 . 4.07 . 07 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO | |

,

•

. &gt;

.

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR

: 1543 TAHUN 2014

TANGAL

: 29 OKTOBER 2014

## PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BAGAN AKUN STANDAR

| KODEREKENING | URAIAN | SALDO NORMAL |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8 . 1.4 . 09.08 | Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO | |
| 8.1 . 4.09 . 09 | Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO | |
| 8.1 . 4.09 . 10 | Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus - LO | |
| 8.1 . 4.09 . 11 | Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO | |
| 8.1. 4.09 . 12 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO | |
| 8.1 . 4.09 . 13 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO | |
| 8.1 . 4.09 . 14 | Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO | |
| 8.1. 4.09 . 15 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO | |
| 8 . 1.4 . 09.16 | Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan - LO | |
| 8.1 . 4.09 . 17 | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO | |
| 8.1. 4.09 . 18 | Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO | |
| 8 . 1.4 . 09.19 | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO | |
| 8 . 1.4 . 09.20 | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa - LO | |
| 8.1 . 4.09 . 21 | Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO | |
| 8 . 1.4 . 09.22 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO | |
| 8 . 1.4 . 09.23 | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO | |
| 8 . 1.4 . 09.24 | Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO | |
| 8 . 1.4 . 09.25 | Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO | |
| 8.1 . 4.09 . 26 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO | |
| 8 . 1.4 . 09.27 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO | |
| 8.1. 4.09 . 28 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO | |
| 8 . 1.4 . 09.29 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO | |
| 8 . 1.4 . 09.30 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO Lalu Lintas - LO | |
| 8.1. 4.09 . 31 | Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Perpanjangan Izin Mempekerjakan | |
| 8 . 1.4 . 09.32 | Pendapatan Denda Retribusi Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO | |
| 8 . 1.4 . 10 | Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO | |
| 8.1. 4.10 . 01 | Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO | |
| 8 . 1.4 . 10.02 | Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO | |
| 8 . 1.4 . 10.03 | Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO | |
| 8 . 1.4 . 10.04 | Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO | |
| 8 . 1.4 . 11 | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO | |
| 8 . 1.4 . 11.01 | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO | |
| 8.1 . 4 . 11.02 | Dst | |

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR

: 1643 TAHUN 2014

TANGAL :29 OKTOBER 2014

## PEMERINTAHKABUPATENDEL !SERDANG BAGAN AKUN STANDAR

| KODE REKENING | URAIAN | SALDO NORMAL |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8.1 . 4.12 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO | |
| 8.1 . 4.12 . 01 | Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa - LO | |
| 8 . 1.4 . 12.02 | Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO | |
| 8 . 1.4 . 12.03 | Dst | |
| 8.1 . 4.13 | Pendapatan dari Pengembalian - LO | |
| 8 . 1.4 . 13.01 | Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO | |
| 8 . 1.4 . 13.02 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO | |
| 8 . 1.4 . 13.03 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO | |
| 8 . 1.4 . 13.04 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Peijalanan Dinas - LO | |
| 8 . 1.4 . 13.05 | Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO | |
| 8 . 1.4 . 13.06 | Dst | |
| 8.1 . 4.14 | Fasilitas Sosial dan FasilitasUmum - LO | |
| 8 . 1.4 . 14.01 | Fasilitas Sosial - LO | |
| 8 . 1.4 . 14.02 | FasilitasUmum - LO | |
| 8 . 1.4 . 14.03 | Dst | |
| 8 . 1.4 . 15 | Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO | |
| 8 . 1.4 . 15.01 | Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO | |
| 8.1. 4 . 15.02 | Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO | |
| 8 . 1.4 . 15.03 | Dst | |
| 8.1 . 4.16 | Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO | |
| 8 . 1.4 . 16.01 | Uang Pendaftaran / Ujian Masuk - LO | |
| 8 . 1.4 . 16.02 | Uang Sekolah/ Pendidikan dan Pelatihan - LO | |
| 8 . 1.4 . 16.03 | Uang Ujian Kenaikan Tingkat / Kelas - LO | |
| 8.1 . 4.16 . 04 | Dst | |
| 8 . 1.4 . 17 | Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO | |
| 8 . 1.4 . 17.01 | Angsuran / Gcilan Penjualan Rumah Dinas Daerah GolonganIII - LO | |
| 8 . 1.4 . 17.02 | Angsuran / Cicilan Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas - LO | |
| 8 . 1.4 . 18 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO | |
| 8 . 1.4 . 18.01 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO | |
| 8 . 1.4 . 18.02 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO - | |
| 8 . 1.4 . 18.03 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah LO | |
| 8.1 . 4.18 . 04 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO | |
| 8 . 1.4 . 19 | Pendapatan Zakat - LO | |

LAMPIRAN III

PERATURANBUPATIDELISERDANG

NOMOR

:1543 TAHUN 2014

TANGAL :29 OKTOBER 2014

## PEMERINTAHKABUPATEN DELISERDANG BAGANAKUN STANDAR

| KODE REKENING | URAIAN | SALDO NORMAL |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8.1 . 4.19 . 01 | Pendapatan Zakat - LO | |
| 8.1 . 4.19 . 02 | Dst | |
| 8 . 1.4 . 20 | Pendapatan BLUD - LO | |
| 8 . 1.4 . 20.01 | Pendapatan Jasa LayananUmum BLUD - LO | |
| 8.1 . 4.20 . 02 | Pendapatan Hibah BLUD - LO | |
| 8 . 1.4 . 20.03 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO | |
| 8.1. 4.20 . 04 | Pendapatan Lain - lain BLUD - LO | |
| 8 . 1.4 . 21 | Hasil dan pengelolaan dana bergulir | |
| 8 . 1.4 . 21.01 | Hasil dart pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat . . - LO | |
| 8 . 1.4 . 21.02 | Dst | |
| 8.1 . 4.22 | Lain- lain PAD Yang Sah Lainnya - LO | |
| 8 . 1.4 . 22.01 | Lain - lain PAD Yang Sah Lainnya - LO | |
| 8 . 2 | PENDAPATAN TRANSFER - LO | |
| 8 . 2 . 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO | K |
| 8.2 . 1.01 | Bagi Hasil Pajak - LO | |
| 8.2 . 1.01 . 01 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO | |
| - • 8.2 . 1.01 . 02 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO | |
| 8.2 . 1.01 . 03 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO | |
| 8.2 . 1.01 . 04 | Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOrang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO | |
| 8.2 . 1.01 . 05 | Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO | |
| 8.2 . 1.01 . 06 | Dst | |
| 8 . 2 . 1.02 | Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam - LO | |
| 8.2 . 1.02 . 01 | Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO | |
| 8.2 . 1.02 . 02 | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO | |
| 8.2 . 1.02 . 03 | Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO | |
| 8.2 . 1.02 . 04 | Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land - Rent) - LO | |
| 8.2 . 1.02 . 05 | Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi danIuran Eksploitasi (Royalti) - LO | |
| 8.2 . 1.02 . 06 | Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO | |
| 8.2 . 1.02 . 07 | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO | |
| 8.2 . 1.02 . 08 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO | |
| 8.2 . 1.02 . 09 | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO | |
| 8.2 . 1.02 . 10 | Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO | |
| 8.2 . 1.02 . 11 | Dst | |
| 8.2 . 1.03 | Dana Alokasi Umum (DAU) - LO | |
| 8.2 . 1.03 . 01 | Dana Alokasi Umum - LO | |

## LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR :1543 TAHUN 2014

TANGAL : 29 OKTOBER 2014

## PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

## BAGAN AKUN STANDAR

| KODEREKENING | URAIAN | SALDO NORMAL |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 8.2 . 1.04 | Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 01 | DAK Bidang Infrastruktu 3alan - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 02 | DAK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 03 | DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 04 | DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 05 | DAK Bidang Keiuarga Berencana - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 06 | DAK Bidang Kehutanan - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 07 | DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 08 | DAK Bidang Kesehatan - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 09 | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 10 | DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 11 | DAK Bidang Transportasi Perdesaan | |
| 8.2 . 1.04 . 12 | DAK Bidang Perdagangan - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 13 | DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO | |
| 8.2 . 1.04 . 14 | DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO | |
| 8.2 . 1.04.15 | DAK Bidang Pertanian - LO | |
| 8.2 . 1.04. 16 | DAK Bidang Energi Pedesaan - LO | |
| 8.2 . 1.04.17 | DAK Bidang Sarara dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO | |
| 8.2 . 1.04. 18 | DAK Bidang Pendidikan - LO | |
| 8.2 . 1.04. 19 | DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO | K |
| 8.2. 2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO | |
| 8.2 . 2.01 | Dana Otonomi Khusus - LO | |
| 8.2 . 2.01 . 01 | Dana Otonomi Khusus - LO | |
| 8.2 . 2.01 . 02 | Dana Tambahan Infrastruktur - LO | |
| 8.2 . 2.02 | Dana Keistimewaan - LO | |
| 8.2 . 2.02 . 01 | Dana Keistimewaan - LO | |
| 8.2 . 2.03 | Dana Penyesuaian - LO | |
| 8.2 . 2.03 . 01 | Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO | |
| 8.2 . 2.03 . 02 | Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO | |
| 8.2 . 2.03 . 03 | Dana Insentif Daerah - LO | |
| 8.2 . 2.03 . 04 | Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO | |
| 8.2 . 2.03 . 05 | Bantuan Operasional Sekolah - LO | |
| 8.2 . 2.03 . 06 | Dst | K |
| 8.2 . 3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya * LO | |
| 8.2 . 3.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO | |
| 8.2 . 3.01 . 01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO | |
| 8.2 . 3.01 . 02 | Dst | |
| 8.2 . 3.02 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO | |

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR

:1543 TAHUN 2014

TANGAL : 29 OKTOBER 2014

## PEMER1 NTAH KABUPATEN DELI SERDANG BAGAN AKUN STANDAR

| KODEREKENING | URAIAN | SALDO NORMAL |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 8.3 . 3.01 . 01 | Pendapatan Lainnya - LO | |
| 8.3 . 3.01 . 02 | Dst | |
| 8.4 | SURPLUS NON OPERASIONAL - LO | |
| 8 . 4 . 1 | Surplus Penjualan AsetNonLancar - LO | K |
| 8.4 . 1.01 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO | |
| 8.4 . 1.01 . 01 | Surplus Penjualan AsetTanah - LO | |
| 8.4 . 1.01 . 02 | Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO | |
| 8.4 . 1.01. 03 | Surplus Penjualan AsetGedung dan Bangunan - LO | |
| 8.4 . 1.01. 04 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO | |
| 8.4 . 1.01. 05 | Surplus Penjualan Aset Lain - lain - LO | |
| 8.4 . 1.01. 06 | Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO | |
| 8.4 . 1.01. 07 | Dst | |
| 8.4 . 2 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | K |
| 8.4 . 2.01 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | |
| 8.4 . 2.01 . 01 | Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO | |
| 8.4 . 2.01 . 02 | Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank LO | |
| 8.4 . 2.01 . 03 | Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO | |
| 8.4 . 2.01 . 04 | Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO | |
| 8.4 . 2.01 . 05 | Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO | |
| 8.4 . 2.01 . 06 | Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten / Kota - LO | |
| 8.4 . 2.01 . 07 | Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO | |
| 8.4 . 2.01 . 08 | Dst | |
| 8.4 . 3 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | K |
| 8.4 . 3.01 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | |
| 8.4 . 3.01. 01 | Su