PERATURAN BUPATI MA Nomor 41 Tahun 2017 tentang PENETAPAN LOKASI (berlaku 18 Mei 2017)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 memuat peta Administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut yang bersifat tentatif sesuai dengaan pasal 119 ayat (1);

- b. bahwa dalam kondisi tertentu dapat terjadi perbedaan antara peta yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut 20162036 dengan kondisi eksisting dilapangan akibat belum adanya penetapan terhadap batas wilayah administratif beberapa desa dan kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan asas kepastian hukum dan asas efektivitas serta berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut 2016-2036, maka perlu dibentuk regulasi yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan terhadap kondisi dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Lokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

## M E M U T U S K A N :

## Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disebut DPUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
6. Peta Adminitrasi Wilayah adalah peta pada lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 yang memuat peta administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 11 Kecamatan dan belum ditetapkan dan ditegaskan kembali oleh Pemerintah Daerah.
7. Kondisi eksisting adalah lokasi dan/atau kondisi riil fisik dilapangan.
8. Peta eksisting adalah peta yang dibuat berdasarkan lokasi dan/atau kondisi fisik dilapangan.

## Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi adalah berdasarkan pada peta adminitrasi wilayah.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara peta administrasi wilayah dengan kondisi eksisting dilapangan akibat belum ditetapkannya batas wilayah adinistratif maka penetapan lokasi berpedoman kepada peta eksisting.
- (3) Peta eksisting sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat berdasarkan kondisi eksisting yang diperoleh dari peninjauan lapangan dan dituangkan dalam berita acara lapangan.
- (4) Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim memutuskan penetapan lokasi berdasarkan peta eksisting dan berita acara kesepakatan rapat penetapan lokasi.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 41