KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 42 Tahun 2004 tentang TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (berlaku 14 Mei 2004)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam melaksanakan tugas pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir tidak hanya dituntut tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi bagi Pekerja, masyarakat dan lingkungan, namun juga senantiasa dihadapkan dengan risiko bahaya nuklir yang harus ditanggulangi;
- b. bahwa tunjangan bahaya nuklir yang selama ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan dalam rangka meningkatkan mutu prestasi kerja, pengabdian dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
Mengingat : ________________
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 -
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3992);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
Menetapkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3 -
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Bahaya Nuklir adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku atas risiko bahaya nuklir yang dihadapi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.
Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan Tunjangan Bahaya Nuklir setiap bulan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4 -
Pasal 3
Tunjangan Bahaya Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan untuk masing-masing tingkat bahaya nuklir yang ditetapkan
Pasal 4
- (1) Penetapan nilai bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk masing-masing tingkat Tunjangan Bahaya Nuklir ditetapkan berdasarkan nilai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur penilaian sebagai berikut :
- a. risiko bahaya radiasi;
- b. tingkat keahlian atau keterampilan;
- c. tanggung jawab keselamatan nuklir.
- (2) Nilai masing-masing unsur penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan nilai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk masing-masing tingkat Tunjangan Bahaya Nuklir diatur oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

## Pasal 5

Besarnya Tunjangan Bahaya Nuklir menurut tingkat bahaya nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

## Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ...

Salinan sesuia dangan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Pengaturan Perundang-undangan II


Edy Sudibyo


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6 -

## Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI