PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KELURAHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka an Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 yang subtansinya merritik beratkan pada perrbentukan organisaei pernberdayaan masyarakat sebagai miba k*ju parrerintah Desa dan Keluraha&amp; dipandang perlu diberrtuk dalam suafu peraturan Daecah.
- bahwa berdasarkan perfinbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pedu merrrbentuk peraturan Daerah tentang Perrbsrtulcan Lerrbaga Pemberdayaan lvlasyarakat di Desa dan Kelurahan b
Mengingat
- L. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Perrbentukan Daerah Otonom Kabupaten Datam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lerrrbaran Negara Republik Indonesia Tahun L956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat tr Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung |abung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lerrbaran Negara Nomor 2755) ;
- Undang undang Nomor 22 Tahun 199 brtang Peanerintahan Daerah ( Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Norrror fl, Tambahan Lesrbaran Negara Republik hdorlesia Nonwr 3E39 ); 2
3. Peraturan
3. Peraturan Pesrerintah Republik Indonesia Nomor 2s rahun 2000 tmtang Kewerr,angan peurerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom (Leurbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ffi0 Nomor 54, Tambahan Leurbaran Negara Nomor 39sz);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun Lg9 tentang Tehnik Penyusunan peraturan perundang - undangan dan Berrtuk Rancangan undang undang Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 70);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan lain (Lerrtbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ffi1 Nomor T2 Tarcbahan Lsnbaran Negara Republik Indonesia Nomor SAh:S);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 26 Tahun 2001 tentang Psrrhnfukan Leurbaga Keurasyarakatan di Desa (Lenrbaran Daerah Kabupaten But"og Hari rahun 2ffi1"Nomor 26).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTT,JKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KELTJRAHAN
BAB V - MUSYAWARAH LEVTBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Pertama
Pasal 2
- (1) Rapat Ketja LPM Desa/Kelurahan artalah forum tertinggi dibawah musayawarah sebagaimana diatff pada pasal 2L dtatas, yang diselenggarakan setahun sekali;
Pasal 3
- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus LPM di Desa dan Kelurahan dilalcukan oleh masvarakat D6a atau Keluralun yang bersangkutan;
- (2) Masvarakat dimaksud Pasal ini a1-at (1) diwakili oleh semua unslrr yang berada di Desa / Kelurahan.
KEDUDUKAN, ruGAS DAN FUNGSI
BAB M - KEDUDUKAN, ruGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibmtuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebufuhan masyarakat dibidang pembangunan di Desa atau Kelurahan;
- (2) LPM berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam aspek perencmaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan yang berturrrpu pada masyarakat.
BAB M - KEDUDUKAN, ruGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) LPM mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan.
- (2) LPM dapat melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerinkh Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Desa, Asosiasi LPM atau Lembaga / Organisasi lain dalam rangka pemberday-aan masyarakat cli Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Tugas pembantuan dimaksud ayat (2), hanya dapat dilaksaaakan apabila desertai dengan dana dan sarana yang cukup urrfuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- (4) Tugas pembantuan dimaksud pasal ini ayat (3) dapat dikeqakan sendki oleh penguus LPM atau orang lain yang ditorrj"k oleh pengurus LPM
BAB M - KEDUDUKAN, ruGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Da1am melaksanakan fugasnya, LPM mempunyai fungsi :
- a. Penamaan dan pemupukan rasa persatuan dan kesafuan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- b. Pengkoordinasian perencanaan perrbangunan-
- c. Pengkoordinasian perencanaan lenbaga kemasyarakatan.
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- e. Penggalian aan pemanfaatan sumber duyu alarn dan flmber daya manusia unfuk pembangunan di D6a dan Kelurahan.
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Pengurus dan Bidang
PasaT 7
- (1) Pengurus LPM terdiri atas :
- a. Kefua, wakil Ketua Sekretaris, wakilsekretaris, Bendahara danwakil Bendahara.
- b. Beberapa orang Ketua Bidang sesuai dengan kebutulran dan perkembangan organisasi.
- (2) Musyawarah LPM dapat menunjuk beberapa orang Penasehat dan atau Penyantun sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Penasehat dan atau Penyantun dapat dipifih diantara ulama, cendikiawan, pemuka adat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa / Kelurahan.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8
- (1) Bidang - bidang l'ang dapat dibmtuk pada s€tiap LpM Uait atas :
Bidang
- 1) Bidang Agama, Adat dan Pancasila.
- 2) Bidang Organisasi dan Kelembagaan.
- 3) Bidang Hukum dan Lingkungan Hidup.
- 4) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- 5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- 7) Bidang Kemitraan Usaha dan Pembangunan.
- 8) Bidang Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya.
- 9) Bidang Komunikasl Media Massa dan Informasi.
- 10) Bidang Keamanan, Ketmtraman dan Ketertiban.
- (2) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dibantu oleh beberapa orang anggota sesuai kebutuhan ;
- (3) Jumlah Bidang dapat ditambah dan atau dikurangi sesuai dengan kondisi dan perkembangan organisasi.
Bagian Kedua
Syarat - syarat Anggota Pengurns
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Anggota pengurus terdiri dari pemuka - pemuka masyarakat antara lain Ulama, Cendikiawan, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat, Pendidik / Guru, Pemuda, Perempuan dan Pimpinan Lembaga - lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelwahan yang bersangkutan;
- (2) Persyaratan untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pengums antara lain :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45 serta peraturan Perundang yang berlaku.
- c. Be*elakuan baik, jujur, adil, amanah, cakap, berwibawa dan penuh pengaMian tethadap masyarakat.
6. d- Terdaftar sebagai penduduk Dea/Kelurahan darr berteupat tinggal tetap di Dea/ Kelurahan yang b€rsangkutan
- e' Meurpunyai kemampua4 dan kesungguhan untuk bekerja dan msrrbangun Dsa/ Kelurahan yang bersangkutan
- t' Menyahlan keediaanrrya, baik secara terfulis uurupun lisan, untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus.
- (3) Anggota pengurus tidak dirangkap dengan jabatan struktural di pemerintahan terrnasuk perangkat D€sa / Kelurahan" Kades, Sekdes dan Kaur serta BpD .
Bagian Ketiga
Tata Cara Perrilihan pengurus
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Pengurus dipilih sec.Lra demokratis dari anggota masyarakat yang merrrenuhi persyaratan sebagaimana t€rsebut pada Pasal 9 Paraturan Daerah ini;
- (2) Anggota masyarakat yang berhak memilih dan dipilih adalalh serntur unflrr sebagaimana dimaksud pada pasal g peraturan Daerah ini.
Pasal l,L
- (1) Pemilihan dan penetapan pengurus dilakukan oleh Panitia pemilihan pengurus yang dibentuk dalam musyawaral LPM di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Panida pemilihan pengurus terdiri atas ',lama, pemuka masyarakat, cendikiawan pemuka adat yang mencerndnkaa perwalc'Jan dari Dusun/Lingkungan yang ada di Desa/ Kelurahan tersebut ;
- (3) Panitia pemilihan dimaksud dapat dibentuk sebelum atau pada wakfu musyawarah pemilihan perrgurus;
- (4) Panitia perrrilihan tetdfi dari sekurang - kurangnya 3 ( tiga ) orang dan sebanyak banyalrrya 7 ( tuiuh ) orang dinana diantaranya ditunjuk seorang ketua, seor.rng sekretaris dan anggota ;
- (5) Tata Tertib pemilihan pergurus disusun oleh panitia peadlihan dan disahkan dalam Musyawarah LPM yang bersangkutan.
- (1) Pemilihan Pengurus dimaksud melalui pencalonan ataupun pemilihan lu11gr.rog s€cua umum bebas , rahasta,jutu dan adil;
Calon
- (2) Calon ,vang mendapat nLua terban-vak dinyatakan tetpilih darr ditetapkan sebagai pengums;
- (3) sebelum penriutraa dilangsungkan, panitia pemilihan mendaftar anggota musyar4'arah LpM ]-ang hadjr ;
- (4) MusYawarah LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya separuh lebih dan unsur perrvakilan masyarakat;
- (5) Apabifa kuorum sebagaimana dit€ntukan padaPasat 12 ayat(4) udak tercapai,maka musyawarah dituada paling lama 1 ( Satu ) jam dan apabila setelah dituxda, kuorum tidak tercapai juga ''nka musvalvarah dJnyatakan sah.
Bagian Keerrrpat
Pengesahan pmgurus Pasal 13
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Pengurus yang terpilih dalam musyawarah LpM dituangkan kedaram bedta acata hasil pemilihan pengurus oleh panitia pemilihan sebagaimana diatu padapasal 11 perafuran daerah ini;
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Pemilihan Pengurus dimaksud melalui pencalonan ataupun pemilihan lu11gr.rog s€cua umum bebas , rahasta,jutu dan adil;
Calon
- (2) Calon ,vang mendapat nLua terban-vak dinyatakan tetpilih darr ditetapkan sebagai pengums;
- (3) sebelum penriutraa dilangsungkan, panitia pemilihan mendaftar anggota musyar4'arah LpM ]-ang hadjr ;
- (4) MusYawarah LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya separuh lebih dan unsur perrvakilan masyarakat;
- (5) Apabifa kuorum sebagaimana dit€ntukan padaPasat 12 ayat(4) udak tercapai,maka musyawarah dituada paling lama 1 ( Satu ) jam dan apabila setelah dituxda, kuorum tidak tercapai juga ''nka musvalvarah dJnyatakan sah.
Bagian Keerrrpat
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13
- (1) Pengurus yang terpilih dalam musyawarah LpM dituangkan kedaram bedta acata hasil pemilihan pengurus oleh panitia pemilihan sebagaimana diatu padapasal 11 perafuran daerah ini;
- (2) Pengunls yang dipilih daram Musyawarah LPM ditetapkan sebagai pengurus dengan Kepufusan Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatanyang bersangkutan dan disahkax oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dalam musyawarah LPM itu juga ditanfik pengurus t"tpilih tersebut oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan atau pejabat yang mewakilinya.
Bagian Kelirrn
Masa Bakfi pengurus
Pasal L4
- (1") Masa bakti pengurus selama 5 0ima) tahun terhitung sejak tanggat pelatikannya;
- (2) Pengurus yang habis nrasa baktinya, dapat dipilih kembau, kecuali ketua yang hanya dapatdipilih untuk L (satu) urasa baku berikutnya.
Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota pengurus
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15
- (1) Pengurus berhenti atau diberhentikan karena :
- a. Meninggal Dunia.
- b. Mengundurkan dfui.
- c. Pindah tempat tioggul dan menjadi penduduk Desa / Kelurahan lain.
4. d- Berakhfu nursa baktinya.
- e. Tidak memmuhi lagrpersyaratan sebagai anggota pengums.
- t. Melakukan prbuatan tercela dan melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian anggota pengurus ditetapkan derrgan keputusan penguru^s
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16
Pengurus bertugas :
- a. Menyusun rencana/program k€u operasional pelaksanaan fugas LpM sebagaimana diamanatkan pada pasal5 peraturan Daerah ini.
- b. Memimpin penyelenggaraan pelaksanaan program k€u operasional lembaga.
- c. Mewakili lembdga, ba&amp; dalam dan diluar pengadilan.
- d. Melaksanakan keputusan - keputusan musyawarah dan rapat k€u lembaga.
- e. Melakukan tugas - tugas lain dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- (2) Pembagian tugas diantara anggota pengurus diatur d.an ditetapkan dalam keputusan pengurus
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan fugas, fungsi dan program kerja serta peningkatan pelayanan dalam rangka pemberdaya.rn rusyarakat dalam pembangunan, pengurus dapat membentuk cabang LPM di Dusun / Lingkungan;
- (2) Pembentukan cabang LPM didasarkan atas kebutuhan dan perkembangan organisasi yang ditetapkan dalam keputusan pengums ;
- (3) Pengurus cabang LPM terdiri atas sekurang - kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Berrdahara ;
- (4) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja cabang LPM diatur dan ditetapkan oleh pengurus
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19
- (1) Apabila pada suatu Dusun/Lingkungan telah terbentuk cabang LPh4 maka pengurus cabang mewakili anggota masyarakat dalammllsyawarah LPM;
- (2) Pengaturan hak fllara untuk masing - masing cabang diatur dan ditetapkan dalam tata tertib mnsyawarah LPM;
- (3) Pada prinsipnya setiap unsur masyarakat mempunyai 1 (satu) hak srurra ctalam rft Lrs'!.alY ar ah terse trut.
MUSYAWARAH LEVTBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Pertama
Musyawarah Desa I Kelurahan
BAB V - MUSYAWARAH LEVTBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Pertama
Pasal 20
- (1) Musyawarah LPM D€sa/Keluralun diadakan 5 (lima) tahun sekali yang merupakan p€megang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Desa / Kelurahan;
- (2) Tugas dan wewenang mnsyawarah tersebut adalah :
- a. Menetapkan programk€u organisasi
- b. Memutuskan/menetapkan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah lainnya.
- c. Meinkrikan penitaian dan keputusan terhadap Laporan pertanggung jawaban pengurus.
- d. Memilih dan menetapkan pengurus.
- e. Menunjuk Badan Penasehat dan atau Badan Penyantun.
- (3) Peserta mlrsyawarah adalah:
- a. Utusan unsur masyarakat dan atau cabang LPM dari setiap Dusun / tingkungan di Desa / Kdurahan.
- b. Anggota Pengurus.
- (4) Setiap peserta mempunyai hak bicata, hak dipilih dan hak memilih;
- (5) Parinjau Musyawarah adalah :
- a. Anggota pmasehat dan atau Penyantun.
- b. Utusan leurbaga kernasyarakatan (Adat/Illama/Cendikiawan/Pemuda/warita/ seni Budaya yang ada di Desa / Kelurahan).
- c. Perangkat Desa / Kelurahan I Dusun / Lingkungan.
- d. Pejabat Kecamatan yang diundang.
BAB V - MUSYAWARAH LEVTBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Pertama
Pasal 21
- (1) Pmgurus Forum Komunikasi LPM Kecamatan dan Pengurus Asosiasi LpM Kabupaten merupakan nara sumber yang dapat memberikan arahan dan informasi yang diperlukan;
- (2) Musyawarah dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungj awab pengurus dengan membentuk Panitia Musyawarah LpM;
- (3) Tata tertib mnsyawarah disusua oleh pengurus dan disahkan dalam musyawarah tersebul
Bagian Kedua
Rapat K€a
BAB V - MUSYAWARAH LEVTBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Pertama
Pasal 22
- (1) Rapat Ketja LPM Desa/Kelurahan artalah forum tertinggi dibawah musayawarah sebagaimana diatff pada pasal 2L dtatas, yang diselenggarakan setahun sekali;
- (2) Tugas dan wewenang Rapat koju adalah :
3. a' Mengevaluasi terhadap kebijakan petatsanaan program kerja serta menetapkan kebijakan pelanjutnya.
- b. Membahas pemusalahan yang dihadapi lembaga dan memufuskan penyelesaiannya.
- (3) Peserta dan hak - hak peserta saru dengan peserta mpat dimaksud pada pasal pasal20 dan 2l &amp;atas;
6. (a) Penrnjau rapat kerja stlrna seperti peninjau rapat sebagaimana tersebut pada pasal 20 tersebut;
- (5) Rapat k*ju dilaksanakan dan merupakan tanggungjwab pengurus, tennasuk menFuflm tata tertib Rapat kerja dimaksud.
<!-- formula-not-decoded -->
BAB V - MUSYAWARAH LEVTBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Pertama
Pasal 23
- (1) Pengurus mengadakan rapat sebulan sekali ataaapabiLadianggap perlu;
- (2) Rapat pengurus dapat dihadiri pengurus cabang yang berkepentingan atau ada penrasalahan cabang --vang perlu mendapat pen;relesaiaa ;
- (3) Penasehat dan atau Penyantun dapat menghidari rapat pengurus, baik diundang uulupun tidak;
- (4) Tugas dan wewenang rapat pengurus adalah :
3. a' Menetapkaa rencana kerja operasional sebagai pelaksanaan program kerja dan keputusan tapatkerja dan atau pelaksanaan fugas pembanfuan.
4. b' Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan operasional program koju.
5. c' Menyusun da'' memPerinci rencana k€u operasional setiap bidang.
6. d' Membahas dan memutuskan pennasalahan organisasi yang fimbut dan memerlukan penyelesalannya.
7. e' Memilih dan menetapkan anggota pengurus sebagai pengganti anggota pengurus yang berhenti/ diberhentikan sesuai ketentuan pasal L5 tersebut diatas.
- (5) Tata tertib rapat p€ngurus disusun dan ditetapkan oleh pengurus.
HUBUNGAN KERIA
BAB VI - HUBUNGAN KERIA
Pasal 24
- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bentuk kemitraan yaitu bekerjasana menggerakan swad.aya dan gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipasi dan berkeranjutan ;
- (2) Hubungan LPM dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif da'' kerjasama yang saring menguntungkan;
- (3) Hubungan LPM antar Desa dan Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membanfu dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
SUMBER DANA
Pasal2.5
- (1) sumber dana LPM berasal dari Anggarar Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alggaran Pend.apatan dan Belanja Negara;
- (2) Sumber lain yang Hdak mengikat;
- (3) Pengurus dapat mengadakan kerjasama atau benrritra dengan badan usaha lain dengan membenfuk badan usaha atau koperasi unfuk melaksanakan suafu proyek/program tertentu dalam rangka perrrberdayaan masyarakat dan menghimpun dana unfuk organisasi;
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2)dan (3) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa/lurah dan BpD.
BAB VItr
TATA KERIA
BAB VII - SUMBER DANA
Pasal 26
- (1) Dalam melaksanakaa fugasnya masing - masing pengurus menerapkan prinsrp koordinasi integrasi dan sinfconisasi serta melakukan konsultasi dan memberikan inforrnasi yang jelas dan akurat;
- (2) Tata k€u pengurus disusun dan ditetapka: oleh pengurus dan dituangkan dalam keputusan pengurus ;
- (3) Hubuagan kerja pengurus dengan pergurus cabang bersifat koordinatif, konsultatif, integratif dan informatif ;
4. (a) Setiap laporan yang diterima oleh pengurua baik laporan ketua bidang ny1upun Penguru,s cabang perlu dibahas dan diUndak lanjuti sebagaimana mestinya.
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal2T
- (1) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentulorya LPM di Desa / Kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dan sampai terbentuknya LpM di Desa / Kelurahan, maka LKMD dinyakkan tdak berlaku.
,'
F-
Pasat 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanglen
Ag setiap ffiang dapat nengetahdnya, nsrsintahkan peraturan Daerah ini .lezrgan peoeqntamya dalarn Lemhran Da€rah lGbupaten Batang Hari.
Disafikan di Muara BuIfuL
Pada tanggal lS Oktob€r 2m1
BUPATI BAIANG HARI
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Muara mI Pada Tanggal 1S KABIJPATEN BATANG HARI, KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2OO1 NOMOR 41 SALIM JUFRI ## Filf{JELASAN ## ATAS ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## NOMOR 41 TAHUN 2OO1 ## TENTANG ## PEMBENTUICA.N LEMBAGA PEMBERDAYA.A]V MASYARAKAT ## DI DESA DAN KELURAHAN ## I. PEhIIELASAN UMUM Semangat Undang - undang Nomor 22 Tahun L999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 mengisyaratkan bahwa " Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhaa Desa " untuk penataan lebih lanjut di atur pada Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurrnan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang sudah tidak sesuai lugt dengan perkembangan zanurn. Dalam Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun ?:AAL penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain, Bab IX Pasal 14 menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Bahwa tujuan pedoman pembenfukan organisasi dan tata kerja lembaga pemberdayaan nusyarakat di Desa dan Keluraharr adalah untuk meningkatkan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakan swadaya gotong royong masyarakat dan melaksanakan serta mengendalikan perrbangulan di Desa dan Kelurahan. ## tr. PEI{IELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup lelas. Pasal 2 Cukup lelas. Pasal 3 Ayat 2 y*g dimakstd dengan ursnr masyarakat adalah unsur perruda, urx;nr alirn nlarna, rupur c€rdik pardai, unsur adal unfirr pertury'ua&amp; uffi agacra, rusrur swasta, rusur pendidik Pasal 4 Culctry lelas. Pasal 5 Cukup lelas. Pasal 5 Culcry lelas. Pasal 7 Cukup lelas. Pasal 8 Cukup 'elas. Pasal 9 Cukuplelas. Pasal10 Cukup lelas. Pasal 11 Culctrp lelas. Pasal L2 Cukup lelas' Pasal13 Cuktrp lelas. Pasal 14 Cukup Ielas. Pasal L5 Cukup tetas. Pasal 16 Cuknp telas. Pasal17 Cukup lelas. Pasal lS Culorp lelas. Pasal19 Cukup lelas. Pasal20 Culcrp lelas. Pasal2l Cuknp lelas. Pasal22 Cuknp |elas. Pasal23 Cukup Jelas. Pasal24 Cukup lelas. Pasal25 Cukup lelas. Pasal26 Cukup lelas. Pasal2T Cukup lelas. Pasal23 Cukup lelas.