PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN TERUMBU KARANG (berlaku 7 Oktober 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
- a. bahwa kawasan terumbu karang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan;
- b. bahwa pengelolaan terumbu karang perlu dikendalikan secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa pengelolaan terumbu karang berupa pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumberdaya ekosistemnya, perlu dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang dengan memberdayakan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299):
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanu 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumbaerdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang;
Menetapkan :
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat SKPD yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
6. adalah SKPD yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelolah dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, parawisata, dan rekreasi.
7. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur terumbu karang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum.
8. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengelolaan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha.
9. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo Hexacoralia, Filum Onidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae.
10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
11. Jasa Lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrat sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatankegiatan di wilayah pesisir.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
13. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan ## BAB II
ASAS ,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengelolaan terumbu karang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengelolaan terumbu karang dilakukan dengan tujuan untuk :
- a. terciptanya sistem dan mekanisme pengelolan terubu karang yang berwawasan lingkungan.
- b. terciptanya manfaat ekonomi sumberdaya terumbu karang secara maksimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. terpeliharanya kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem terumbu karang agar tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan di kawasan terdapatnya terumbu karang yang merupakan wilayah laut kewenangan pengelolaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) Dalam hal perairan yang merupakan wilayah laut kewenangan pengelolaan kebupaten terdapat kawasan konservasi atau kawasan perlindungan terumbu karang atau Taman Nasional Taka'bonerate yang dikelolah oleh Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dokumen perencanaan dalam pengelolaan terumbu karang sebagai penjabaran Renstra pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Renstra disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah serta aspirasi para pemangku kepentingan.
- (2) Renstra lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Tingkat Desa yang disusun oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Renstra pengelolaan terumbu karang dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh tahun).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra pengelolaan terumbu karang diatur dengan Peratura Bupati
Bagian Kesatu Pemanfaatan Ekstraktif dan Non-Ekstraktif
- (1) Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif dapat berupa penangkapan ikan karang dan/atau ikan lainnya dan/atau pengambilan terumbu karang dari hasil budidaya.
- (2) Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan batasan-batasan penangkapan ikan berupa :
- a. alat dan cara penangkapan yang ramah lingkungan;
- b. jenis ikan yang diperbolehkan ditangkap;
- c. jumlah atau kuota ikan yang boleh ditangkap;
- d. waktu dan musim penangkapan ikan; dan
- e. penghentian penangkapan untuk melindungi jenis, populasi ikan, dan ikan yang langka atau endemik.
- (1) Pemanfaatan terumbu karang secara non-ekstraktif dapat berupa pemanfaatan keindahan karang, organisme lainnya, dan jasa lingkungan perairan.
- (2) Dalam rangka berkembangnya pemanfaatan terumbu karang non-ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya pemeliharaan, penjagaan, dan pengamanan kawasan.
- (1) Pengusahaan terumbu karang secara ekstraktif dan/atau non-ekstraktif dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 9
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif dan non-ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 10
- (1) Pemanfaatan terumbu karang secara non-ekstraktif dapat berupa pemanfaatan keindahan karang, organisme lainnya, dan jasa lingkungan perairan.
- (2) Dalam rangka berkembangnya pemanfaatan terumbu karang non-ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya pemeliharaan, penjagaan, dan pengamanan kawasan.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 11
- (1) Pengusahaan terumbu karang secara ekstraktif dan/atau non-ekstraktif dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif dan non-ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pemanfaatan Secara Tradisional
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 12
- (1) Pemanfaatan sumberdaya ikan terumbu karang dan ikan lainnya yang dilakukan dengan cara dan/atau alat tradisional hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak memerlukan izin.
- (2) Pemanfaatan terumbu karang secara tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan dengan registrasi oleh Pemerintah Desa.
Bagian Ketiga Rehabilitasi
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 13
Rehabilitasi terhadap terumbu karang dilakukan dengan
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 14
Rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan berupa :
- a. transplantasi;
- b. perlindungan terumbu karang dan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang secara alami; dan
- c. pengaturan wilayah konservasi dan pemanfaatannya.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 15
- (1) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung memperoleh manfaat dari sumberdaya terumbu karang wajib melakukan rehabilitasi.
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 16
Pembentukan KKLD dilakukan
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 17
KKLD dibentuk dengan tujuan untuk :
- a. menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
- b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
- c. menjamin pemanfaatan sumberdaya terumbu karang sebagai obyek pendidikan, penelitian, marikultur dan pariwisata, dan
- d. melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai KKLD diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Zonasi
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 19
- (1) Pembentukan KKLD disusun menurut zonasi yang terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya .
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
- a. perlindungan mutlak habitat populasi ikan;
- b. penelitian; dan
- c. pendidikan.
- (3) Zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diperuntukkan
7. bagi :
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
- c. budidaya yang ramah lingkungan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. pendidikan.
- (4) Zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. pariwisata dan rekresi;
- c. penelitian dan pengembangan,dan
- d. pendidikan.
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 20
Zona lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) meliputi :
- a. zona perlindungan;
- b. zona pemanfaatan tradisional; dan
- c. zona rehabilitasi.
Bagian Ketiga Penetapan
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 21
Proses penetapan KKLD dilakukan melalui tahap-tahap :
- a. usulan inisiatif;
- b. identifikasi dan inventarisasi;
- c. pencadangan kawasan; dan
- d. penetapan.
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 22
Pelaksanaan tahap-tahap penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mengikuti tata cara :
- a. pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
- b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang.
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 23
Pengusulan penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan oleh :
- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga penelitian;
- d. lembaga pendidikan;
- e. pemerintah daerah; dan
- f. lembaga swadaya masyarakat.
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 24
Pencadangan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keempat Daerah Perlindungan Laut
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 25
- (1) Setiap Desa dapat membentuk DPL yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) DPL dibentuk dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya laut di wilayah perairan desa.
- (3) Pengelolaan DPL dilakukan secara terpadu dengan ## BAB VI KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 26
Pengelolaan terumbu karang dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh SKPD yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan.
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 27
Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :
- a. perencanaan dan pemanfaatan terumbu karang;
- b. fasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- c. penyebarluasan informasi dan data terumbu karang;
- d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, dinas daerah atau badan usaha;
- e. pengkajian terhadap kondisi lingkungan terumbu karang, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan terumbu karang, dan
- f. upaya penaatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pengelolaan terumbu karang.
BAB V - KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 28
Untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi pengelolaan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dapat dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29
Dalam pengelolaan terumbu karang, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pemberian hak untuk :
- a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang di dalam wilayah desanya;
- b. berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelakanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang;
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
- d. memperoleh mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang berdomisili pada Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan KKLD;
- e. mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan izin usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang; dan
- f. mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun-temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 30
Dalam pengelolaan terumbu karang, masyarakat berkewajiban untuk :
- a. memanfaatkan data pemanfaatan terumbu karang dan asosiasinya, yang disediakan daerah sebagai salah satu bahan pengelolaan;
- b. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kabijakan dan taat terhadap peraturan pengelolaan terumbu karang; dan
- c. berperan serta dalam menjaga fungsi-fungsi ekologis terumbu karang.
Bagian Kedua
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Adat
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31
Dalam pengelolaan terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta untuk :
- a. menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;
- c. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan terumbu karang;
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan terumbu karang; dan
- e. memberikan peran lembaga adat dalam penyadaran masyarakat.
Bagian Ketiga Peran Serta Perguruan Tinggi
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32
Dalam pengelolaan terumbu karang, Perguruan Tinggi berperan serta untuk :
- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, pada tahap perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia; dan
- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang terumbu karang serta sistem dan mekanisme penyebarluasannya agar mudah diakses masyarakat.
Bagian Keempat Peran serta Lembaga Keagamaan
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33
Dalam pengelolaan terumbu karang, Lembaga Keagamaan berperan serta untuk:
- a. memberikan dukungan penyadaran terhadap pentingnya pelestarian terumbu karang; dan
- b. turut serta mensosialisasikan mengenai kegiatan atau program terumbu karang melalui pendekatan keagamaan.
PUSAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAB VIII - PUSAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 34
Dalam pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Informasi dan Dokumentasi dengan kegiatan :
- a. pengembangan sistem informasi dan pemetaan mengenai keberadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- b. pengklasifikasian dan pengelompokan seluruh gugusan terumbu karang ke dalam beberapa jenis kategori pengelolaan;
- c. pembuatan program percontohan untuk setiap jenis kategori pengelolaan;
- d. penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- e. promosi dan penyebarluasan program-program pengelolaan terumbu karang kepada masyarakat luas; dan
- f. peningkatan pelayanan dan penyediaan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, pasar, pengelolaan data, dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.
KERJASAMA DAERAH
BAB IX - KERJASAMA DAERAH
Pasal 35
- (1) Kerjasama antardaerah dapat dilakukan dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang saling berbatasan.
- (2) Kerjasama antardaerah dapat dilakukan guna mencegah bentrokan antarnelayan serta mencegah penangkapan ikan oleh nelayan pendatang.
- (3) Kerjasama dapat dikembangkan berupa pengawasan terhadap penggunaan cara dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti : penggunaan bom dan racun sianida dan racun alami (Tiuha dan Pandita).
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
BAB X - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 36
- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya terumbu karang.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang.
BAB X - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 37
Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terkoordinasi oleh SKPD yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan dan dapat dibantu oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB X - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 38
- (1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.
LARANGAN
BAB XI - LARANGAN
Pasal 39
- (1) Dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang, setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang :
- a. menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring dasar, yang menggunakan rantai pengejut di lokasi-lokasi tertentu;
- b. menempatkan bubu atau bagan pada kawasan terumbu karang;
- c. membuang jangkar atau menggunakan tongkat pendorong perahu di kawasan terumbu karang;
- d. berjalan-jalan atau melintas atau menginjakkan kaki di kawasan terumbu karang;
- e. pengambilan terumbu karang alam untuk dijadikan hiasan atau cinderamata, kecuali karang hasil budidaya;
- f. membawa dan/atau menyimpan bom dan/atau komponen-komponen bom di dalam kapal atau perahu, seperti : Botol, jerigen, pupuk urea, panggala atau detenator dan alat penyemprot;
- g. membawa bahan beracun yang dapat meracuni ikan, seperti : Tuha dan Panditadan syianida;
- h. membawa alat bantu yang dapat digunakan untuk menangkap ikan secara destruktif.
- (2) Tidak dibenarkan setiap kegiatan yang bersifat ekstraktif dilakukan di dalam KKLD dan/atau zona inti.
BAB XI - LARANGAN
Pasal 40
Semua alat perlengkapan, bahan dan/atau benda-benda lain yang digunakan dalam melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diamankan oleh aparat Pemerintah Daerah dan/atau pejabat yang berwenang.
PEMBIAYAAN
Sumber-sumber pembiayaan meliputi :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Dana atau bantuan dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat; dan
- c. Dana atau bantuan dari masyarakat.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 42
- (1) Sanksi administratif dikenakan terhadap setiap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Bentuk-bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : teguran, peringatan tertulis, pembekuan untuk sementara waktu kegiatan dan/atau pencabutan hak untuk melakukan sesuatu dalam pengelolaan terumbu karang.
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 43
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan terumbu karang, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 44
Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan segala alat yang digunakan disita oleh Negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi atau pedoman yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 7 Oktober 2010

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal 7 Oktober 2010

Penandatangan: SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010 NOMOR 8
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2010
## TENTANG
## PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
## I. UMUM
Salah satu ekosistem utama pesisir dan laut adalah terumbu karang dengan beragam biota dan keindahan alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang demikian tinggi.
Selain berperan sebagai perlindungan pantai dari hempasan ombak dan arus yang kuat, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta sebagai tempat pemijahan bagi berbagai biota laut lainnya.
Nilai ekonomis terumbu karang yang paling tinggi adalah sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut konsumsi dan berbagai jenis ikan hias, sebagai daerah wisata dan tempat rekreasi yang menarik.
Dengan nilai ekologi dan ekonomi penting tersebut, maka ekosistem terumbu karang sebagai ekosistem produktif sudah selayaknya untuk dipertahankan keberadaannya.
Belakangan ini keberadaan terumbu karang sedang mengalami penurunan kulitas dan kuantitas yang mengkhawatirkan sebagai akibat degradasi dan kerusakan yang sangat memprihatinkan.
Sehubungan dengan gambaran terebut, maka dalam pengelolaan terumbu karang perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian yang berkelanjutan dengan sasaran isu-isu utama seperti bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang pada umumnya dengan tingkat ekonomi tergolong rendah dan kebanyakan dikategorikan sebagai nelayan tradisional. Masih sering ditemukannya penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan bahan peledak, serta masih terjadinya pengambilan terumbu karang untuk bahanabangunan, disamping masih sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang pada kawasan terumbu karang.
Berdasarkan keadaan dalam pemanfaatan terumbu karang tersebut, perlu dilakukan pengelolaan terumbu karang dengan sasaran target meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan terumbu karang.
Kehadiran pengaturan pemanfaatan terumbu karang sangat diperlukan untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## huruf a 'Asas keterpaduan dikembangkan dengan : 1. mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; dan 2. mensinergikan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan.' ## huruf b 'Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat sumberdaya terumbu karang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.' ## huruf c 'Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh semua pemangku kepentingan, dengan keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.' ## huruf d 'Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan terumbu karang, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan