PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 34 Tahun 2000 tentang PAJAK HIBURAN (berlaku 2 Januari 2007)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR1TAHUN2007
TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
: a.
- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kegiatan hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dikenakan pajak sebagai sumber pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahans Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan ## BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
3. a.tontonan film bioskop;
- b. tontonan film pada bioskop keliling;
5. c.pertunjukan kesenian tradisional;
- d. pertunjukan di hotel dan restoran;
7. e.pertunjukan sirkus;
- f. pertunjukan pertandingan olah raga, usaha kolam renang, pemandian umum, dan usaha kolam pancing;
- g. pertunjukan kesenian;
- h. permainan sejenis bilyard;
- i. pertunjukan kesenian dan hiburan lainnya yang yang tidak bertentangan dengan Adat Basandi Sara' - Sara' Basandi Kitabulah (ABS-SBK).
- (3) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adapt dan kegiatan keagamaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
DASAR PENGANAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGANAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.
BAB III - DASAR PENGANAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:
- a. tontonan film pada bioskop sebesar 20%;
- b. tontonan film pada bioskop leliling (layar tancap) sebesar 15%;
- c. pertunjukan kesenian yang mempunyai nilai tradisional sebesar 5%;
- d. pertunjukan di hotel dan restoran yang dipungut bayaran sebesar 15%;
- e. pertunjukan sirkus baik yang menggunakan tenaga binatang maupun yang dilakukan oleh orang sebesar 15%;
- f. pertunjukan pertandingan olahraga, pertunjukan hiburan dikolam renang, pemandian umum dan usaha kolam pancing sebesar 10%;
- g. pertunjukan kesenian seperti show, kreasi dan sejenisnya yang diselenggarakan ditempat terbuka atau tertutup sebesar 15%;
- h. permainan sejenis billyard 25%.
- i. pertunjukan kesenian dan hiburan lainnya yang yang tidak bertentangan dengan Adat Basandi Sara' -Sara' Basandi Kitabulah (ABS-SBK) tarif pajak ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - DASAR PENGANAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan penggenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.
MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB V - MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9
Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pertujukan.
BAB V - MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pendaftaran SPTPD oleh penyelenggara hiburan..
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD.
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12
- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
3. a.SKPDKB; b. SKPDKBT; c.SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
2. a.apabila ## BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan menggunakan SSPD.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak Bupati atau Pejabat mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
Setelah dilakukan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (1)
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
Setelah Kantor Lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21
- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal atau tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 20 untuk melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak seketika sekaligus.
- (2) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan tanpa
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23
- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ## BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 24
- Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a.membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
- kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mungurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan Wajib Pajak atau bukan karna kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
KEBERATAN DAN BANDING
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN.
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 28
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan atas kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat diajukan secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat wajib pajak;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29
- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (3) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayaran yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
KADALUWARSA
BAB XIII - KADALUWARSA
Pasal 30
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daearah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
3. a.ditertibkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PAJAK
BAB XIV - TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PAJAK
Pasal 31
Pajak yang terhutang dalam masa pajak mulai berlaku pada saat penyelenggaraan hiburan.
PEMERIKSAAN
BAB XV - PEMERIKSAAN
Pasal 32
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanankan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Bupati.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 35
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diataur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 29 Januari 2007

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Verifikasi: ttd. ## H. FEBRI ERIZON, SH. NIP. 010 123 030 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007 NOMOR 1 ## Pasal 37 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. ## Pasal 38

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Penetapan: Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 22 Januari 2007

Penandatangan: BUPATI DHARMASRAYA, ttd. H. MARLON MARTUA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR1TAHUN2007
## TENTANG
## PAJAK HIBURAN
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi keleluasaan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah yang ada dalam bidang pajak dan retribusi daerah untuk digunakan memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya..
Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Dharmasraya, diperlukan menggali sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang hasilnya bermanfaat bagi percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang merata. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan daerah dari Pajak Hiburan yang semenjak 3 tahun berdirinya Kabupaten Dharmasraya ini pemungutan dan pengelolaannya kurang maksimal.
Kewajiban membayar pajak hiburan bagi setiap orang yang menikmati hiburan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah, untuk itu perlu lebih ditingkatkan.
Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber pajak hiburan tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan pengelolaan pajak hiburan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga atau tiket cuma-Cuma.
PENJELASAN
Pasal 6
Besarnya tarif/pajak adalah tarif maksimal yang harus dibayar dalam hal terdapat pertimbangan lain, Bupati dapat memberikan keringanan untuk tujuan pembinaan dan kemajuan penyelenggaraan suatu hiburan.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Pajak hiburan yang terhutang dipunggut diwilayah daerah, maksudnya pajak hiburan dipungut diwilayah tempat hiburan dilakukan.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 13