PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 54 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MADIUN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- b. bahwa agar penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap dapat dilaksanakan secara effisien, optimal, dan terintegrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. 18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2014 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Madiun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun Pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM

Diundangkan di Madiun Pada tanggal 30 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH


ENDANG SETYOWATI, SH.MM

Pembina Utama Muda NIP. 19620223 198303 2 018

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 54 TAHUN 2015

SALINAN Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH.M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006

## A. UMUM

Tujuan

1. Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Madiun, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
4. Aset Tetap tidak diterapkan untuk :
- a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources)
- b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas, alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non regenerative natural resources).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

## B. DEFINISI

5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

## KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.10

## ASET TETAP

6. Biaya perolehan saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

## 7. Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
8. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
9. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
10. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
11. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan ( Depreciable Assets ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
12. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
13. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
14. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

15. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
16. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
17. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
18. Retensi adalah jumlah termin ( progress billing ) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
19. Termin( progressbilling ) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

## KLASIFIKASI

20. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai beriku :
- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
21. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
22. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

23. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
24. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
25. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
26. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
27. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## C. PENGAKUAN ASET TETAP

28. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
29. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

30. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
31. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
32. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
33. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum,misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset

tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

## Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi ( CapitalizationTreshold ) Perolehan Awal Aset Tetap.

34. Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal ( capital expenditures ) dan pengeluaran pendapatan ( revenue expenditures ).
35. Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
36. Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambahefisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutuproduksi. Contohpengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
37. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
38. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
39. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.000.000,00.
- 2) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,00.

- 3) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00.
40. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam nomor (38) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan jalan/irigasi/jaringan.
41. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.000.000,00.
- 2) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,00.
- 3) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00
- 4) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk pengeluaran setelah perolehan sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan jalan/irigasi/jaringan.
42. Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaanya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
43. Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (extra comptable), tetapi dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

## Pengukuran Aset Tetap

44. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka

nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

45. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya,
2. diterapkan pada bukan pada saat perolehan awal.
46. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
47. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
48. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

## Komponen Biaya

49. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan

yang dimaksudkan.

50. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- a. biaya perencanaan;
- b. biaya lelang;
- c. biaya persiapan tempat;
- d. biaya pengiriman awal (initialdelivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handlingcost);
- e. biaya pemasangan (instalationcost);
- f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- g. biaya konstruksi.
51. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
52. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
53. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan

dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

54. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan,jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
55. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
56. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
57. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
58. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
59. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

## Penilaian Awal Aset Tetap

60. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus

diukur berdasarkan biaya perolehan.

61. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
62. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah/pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

## Perolehan Secara Gabungan

63. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

## Aset Tetap Digunakan Bersama

64. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
65. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

## Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

66. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
67. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

## Pertukaran Aset ( Exchange of Assets)

68. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
69. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carryingamount) atas aset yang dilepas.
70. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun - nilaibukukan (writtendown) dan nilai setelah diturun - nilai-bukukan (writtendown) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila

terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

## Aset Donasi

71. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan(donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
72. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
73. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
74. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional .

## Pengeluaran Setelah Perolehan (SubsequentExpenditures)

75. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ataul ebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset

yang bersangkutan.

75. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
76. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai tingkat kerusakan pada bangunan yaitu :

## a. Perawatan tingkat kerusakan ringan

Biaya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per m2 pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 30%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa dan tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.

## b.

- Perawatan tingkat kerusakan sedang Biaya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi per m2 pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 45%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Gedung

dan Bangunan tersebut.

## c. Perawatan tingkat kerusakan berat

Biaya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi per m2 pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai

dengan 65%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Tingkat kerusakan bangunan diatas 65% dikategorikan sebagai pembangunan gedung/bangunan baru.

77. Pemeliharaan jalan dan jembatan adalah upaya menjaga kondisi jalan dan jembatan agar selalu dapat berfungsi dengan baik melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pekerjaan pemeliharaan jalan dapat dikategorikan sebagai berikut :

## a. Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan rutin diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 10% sampai dengan 16% melalui survai penjajagan kondisi jalandan jembatan. Biaya pemeliharaan rutin maksimal sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per m 2 dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

## b. Pemeliharaan Periodik/Berkala

Pemeliharaan periodik/berkala diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 16% sampai dengan 22% melalui survai penjajagan kondisi jalandan jembatan. Biaya pemeliharaan periodic / berkala maksimal sebesar 45% dari harga satuan tertinggi per m 2 dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

## c. Peningkatan Jalan

Peningkatan jalan dan jembatan terjadi apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 22% sampai dengan 46% melalui survai penjajagan kondisi jalandan jembatan. Biaya peningkatan jalan dan jembatan maksimal sebesar 65%

dari harga satuan tertinggi per m 2 dan dianggarkan di belanja modal, ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalandan jembatan tersebut.Tingkat kerusakan jalan dan jembatan diatas 65% dikategorikan sebagai pembangunan jalan dan jembatan baru.

78. Pemeliharaan jaringan irigasi/bangunan air adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi/bangunan air agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasional eksploitasi air dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan,

perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pemeliharaan jaringan irigasi/bangunan air dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

## a. Pemeliharaan Ringan

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan kurang dari 20% dari kondisi awal jaringan irigasi/bangunan air. Biaya pemeliharaanmaksimal sebesar 20% dari harga satuan tertinggi per m 2 dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan jaringan irigasi/bangunan air tersebut.

## b. Pemeliharaan Sedang

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan 20% sampai 40% dari kondisi awal jaringan irigasi/bangunan air. Biaya pemeliharaan maksimal sebesar 40% dari harga satuan tertinggi per m2 dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan jaringan irigasi/bangunan air tersebut.

## c. Pemeliharaan Berat

Pemeliharaan berat adalah dengan tingkat kerusakan lebih dari 40% dari kondisi awal jaringan irigasi/bangunan air. Biaya pemeliharaan maksimal sebesar 65% dari harga satuan

tertinggi per m2 dan dianggarkan di belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut.

## Pengukuran Berikutnya ( Subsequent Measurement ) Terhadap PengakuanAwal

79. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

## Penyusutan

80. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
81. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
82. Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.
83. adalah :
5. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, a. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold

Formatted: Justified, Indent: Left: 2 cm, Hanging: 0,5 cm, Space After: 6 pt, No bullets or numbering

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

- b. Nilai yang Dapat Disusutkan
- c. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

## 84. Prosedur penyusutan

- a. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan
- b. Pengelompokan Aset
- c. Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap
- d. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan
- e. Penetapan Metode Penyusutan
6. a.f. Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan
7. 81.85. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
8. 82.86. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. 83.87. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
88. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.
11. 84.89. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut :

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted

Formatted

Formatted

...

...

...

Formatted

...

| | Masa | Tarif | Formatted | ... |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------------------|---------|
| Jenis Aset Tetap | Manfaat | Penyusutan | Formatted Formatted | ... ... |
| Peralatan dan Mesin, terdiri atas: | (Bulan) | | Formatted Formatted | ... ... |
| Alat-alat Berat/Besar | 120 | 10 % | Formatted | ... |
| Alat-alat Angkutan/Apung Bermotor | 120 | 10 % | Formatted | ... |
| Alat-alat Angkutan/Apung Tidak Bermotor | 60 | 20 % | Formatted Formatted | ... ... |
| Alat-alat Bengkel Bermesin | 120 | 10 % | Formatted | ... |
| Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin | 60 | 20 % | Formatted | ... |
| Alat Ukur | 60 | 20 % | Formatted | ... |
| Alat-alat Pertanian/Peternakan | 60 | 20 % | Formatted | ... |
| | 60 | | Formatted | ... |
| Alat-alat Kantor | | 20 % | Formatted | ... |
| Rumah Tangga | 60 | 20 % | Formatted | ... |
| Alat Studio | 60 | 20 % | Formatted | ... |
| Alat Komunikasi | 60 | 20 % | Formatted | ... |
| Peralatan Pemancar | 120 | 10 % | Formatted | ... |
| Alat-alat Kedokteran | 60 | 20 % | Formatted Formatted | ... |
| Alat-alat Kesehatan | 60 | 20 % | Formatted | ... ... |
| Alat-Alat Laboratorium | 60 | 20 % | Formatted | ... |
| Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah | 60 | 20 % | Formatted | ... |
| Senjata Api | 120 | 10 % | Formatted | ... |
| | | | Formatted | ... |
| Alat Keamanan / Perlindungan/ SAR | 60 | 20 % | Formatted | ... |
| Gedung dan Bangunan, terdiri atas: | | | Formatted | ... |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja | 480 | 2.5 % | Formatted | ... |
| Bangunan Gedung Te