PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 13 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diatur dcngan Peraturan Bupati/Walikota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. b.
: 1.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Mengingat
2
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Tahun Negara Norn or Negara Peraturan Pemeritah Nomor 72 2005 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587); 3.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Ka bu paten
1
3
Labuhanbatu Tahun 2007 Nomor 8 Seri D Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 12 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lernbaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Tahun 2007 Nomor 12 Seri D Nomor 12);
8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 410/ 198/BPMPD-K/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Ka bu paten Labuhanbatu.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
i
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Labuhanbatu.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul da...-1 adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa dan Sadan Desa oleh 8. Pemerintahan Pemerintahan
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan mambantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala urusan dan Kepala-kepala dusun.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
5
- dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsu.r penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Pendapatan Desa adalah Pendapatan asli Desa sendiri yang terdiri dari hasil tanah-tanah Kas Desa, hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa, hasil dari gotong royong rnasyarakat, lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- 1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
...
6
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
2. 1 9. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Bendahara adalah Bendahara Desa yang melakukan pencatatan pencrimaan dan pengeluaran keuangan desa.
21. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mernbayarkan dan mernpertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
22. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
23. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
24. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/ atau pemakaian jasa
1
- dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
26. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
27. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
28. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
29. Belanja tidak terduga merupakan beianja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.
30. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas desa.
31. Penerirnaan pembiayaan adalah semua penerirnaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- adalah pengeluaran yang akan pada tahun anggaran yang pada tahun-tahun anggaran 32. Pengeluaran pembiayaan diterima kembali baik bersangkutan maupun berikutnya.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Penerimaan pmjarnan daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
35. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
36. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
37. SPP Gan ti Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.
38. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.
9
39. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
Pasal 2
Ruang lingkup pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
- a. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- c. Struktur APBDesa.
- d. Penyusunan Rencana APBDesa / Perubahan APBDesa.
- e. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Pasal 2
Ruang lingkup pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
- a. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- c. Struktur APBDesa.
- d. Penyusunan Rencana APBDesa / Perubahan APBDesa.
- e. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
BAB II - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 3
Pasal 3
## BAB II AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 3
BAB II - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 3
Pasal 4
- ( 1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pernerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {l) mempunyai kewenangan:
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa;
- c. Menetapkan Bendahara Desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa;
- f. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa {PTPKD}.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa; dan
- b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
1,
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Barang Desa;
- c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan APBDesa dan perubahan APBDesa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Format 1
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.
- (8) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.

## BAB IV

## PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA Bagian Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD}

## PualS

- ( 1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali :RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan paling lambat 3 {tiga) bulan setelah Kepala Desa terpilih dan dilan tik.

## Bagian Kedua Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pasal 6

- Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMD berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. (1)
- (2) Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselesaikan paling lam bat akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.

## Bagian Ketiga Struktur APBDesa Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);

- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
- f. Hibah; dan
- g. Sumbangan pihak ketiga.
4. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. (4)
5. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: (5)
- a. Belanja langsung; dan
- b. Belanja tidak langsung.
- (6) Belanja langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat {5) huruf a terdiri dari :
- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa; dan
- c. Belanja modal.
- (7) Belanja tidak langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari :
- a. Belanja pegawai / penghasilan tetap;
- b. Belanja bunga;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah;
- e. Belanja bantuan sosial;
- f. Belanja bantuan keuangan;
- g. Belanja tak terduga.
- (8) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari : (9)
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- ( 10) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a mencakup:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan;
- c. Penerimaan pinjaman.
- (11) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b mencakup :
- a. Penyertaan modal desa;
- b. Pembayaran pokok utang; dan
- c. Pembentukan dana cadangan.
- (12) Format APBDesa sebagaimana tercanturn dalam Format 2 dan Format 3 Lampiran Peraturan ini.

## Bagian Keempat Penetapan Rancangan APBDesa Pasal 8

- ( 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.

~

1

'

- Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. (3)
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu pertama bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (7) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

## Bagian Kelima Evaluasi Rancangan APBDesa Pasal 9

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah rancangan APBDesa diterima.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas waktu yang ditentukan, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

I

| (3) | Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi · Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempumaan paling lama 7 [tujuh] hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (4) | Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi dan hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. |
| (5) | Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati berhak membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDesatahun anggaran sebelumnya. |
| (6) | Pembatalan Peraturan Desa dan pemyataan berlakunya Pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. |
| (7) | Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud. |
| (8) | Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Pencabut:an Peraturan Desa tentang APBDesa. |

17

- (9) Pelaksanaan berlakunya Pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 10

Format Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Format 4 dan Format 5 Peraturan ini.

## Bagian Keenam Perubahan APBDesa Pasal 11

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang rnenyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelurnnya hams digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan desa;
- d. Adanya kebijakan pemerintah;
- e. Keadaan darurat; atau
- f. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 ( satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa yang disebabkan sebagairnana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan cara rnerubah Peraturan Desa tentang APBDesa.

18

- (4) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara pengajuan Penetapan Rancangan APBDesa.

## Pasal 12

Format draft Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan ini.

## BABV

## PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Bagian Pertama Penatausahaan Penerimaan clan Pengeluaran Pasal 13

- Bantuan keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang diperoleh Desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. ( 1)
- (2) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.

i

!

,~

## Bagian Kedua Penatausahaan Penerlmaan Pasal 14

- ( 1) Setiap Pendapatan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Kepala Desa menghunjuk perbankan terdekat diwilayahnya sebagai tempat Rekening Kas Desa dan tidak diperkenankan membuka rekening lain atas nama pemerin tah desa.
- (3) Setiap Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Apabila terjadi kelebihan Pendapatan Desa, maka Pengembalian atas kelebihan Pendapatan Desa dilakukan dengan membebankan pada Pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian Pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (5) Untuk pengembalian kelebihan Pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (6) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5} harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (7) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (8) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan :
- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
- c. Buku kas harian pembantu.

l

I

;:;:&gt;

- (9) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lam bat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilampiri dengan:
- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
5. c: Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (11) Format Penatausahaan dan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat ( 10) sebagaimana tercantum dalam Format 7, Format 8 dan Format 9 Lampiran Peraturan ini.

## Bagian Ketiga Penatausahaan Pengeluaran Pasal 15

- ( 1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran dari rekening desa dilakukan atas persetujuan Sekretaris Desa selaku koordinator pengelolaan keuangan desa.

i

1.

,

I

I

...

.

-

21

- (4) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pengeluaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan belanja Desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (6) Pemerintah Desa tidak diperkenankan melakukan pengeluaran belanja yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalarn APBDesa.
- (7) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (8) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (9) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (10) Dokumen sebagaimana dimaksud pada yata (9) yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas harian pembantu;
- c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; d.Buku Kas Pembantu Pajak PPN/PPh .
11. dan

- (11) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari:
- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b. SPP Gan ti Uang (SPP-GU);
- c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
5. d.SPP Langsung (SPP-LS).
- (12) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disetujui oleh Kepala Desa melalui PTPKD.
- (13) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dan huruf d tercantum dalam Format 10 dan Format 11 Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 16

- {l) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 5 ayat ( l 1) huruf a dilakukan oleh Bendahara Desa untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Desa melalui PTPKD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- terdiri dari: (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- a. surat pengantar SPP-UP;
- b. ringkasan SPP-UP;
- c. rincian SPP-UP;
- d. salinan peraturan desa;
- e. draft surat pemyataan untuk ditandatangani oleh Kepala Desa yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan; dan
- f. lampiran lain yang diperlukan.

## Pasal 17

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana

/

/'

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Bendahara Desa untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Desa melalui JYI'PKD dalam rangka ganti uang persediaan.

- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-GU;
- b. ringkasan SPP-GU;
- c. rincian SPP-GU;
- d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPPUP /GU/TU sebelumnya;
- e. salinan peraturan desa;
- f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Kepala Desa yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan; dan
- g. lampiran lain yang diperlukan.

## Pasa118

- (1) Ketentuan batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (11) huruf a sebesar 40% dari jumlah dana dalam APBDesa.
- (2) Penarikan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 11) huruf b yang diajukan oleh bendahara desa minimal sebesar 70% dari jumlah SPP-UP.

## Pasal 19

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (13) huruf c dilakukan oleh Bendahara Desa untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Desa melalui PTPKD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-TU;
4. b; ringkasan SPP-TU;
- c. rincian SPP-TU;
- d. salinan Peraturan Desa;
- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna Kepala Desa yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan;
- f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
- g. lampiran lainnya.
- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Desa dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas Desa.

## Pasal 20

- ( 1) Sekretaris Desa menyiapkan dokumen SPP- LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (13) huruf d untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Desa dalam rangka pengajuan pennintaan pembayaran.
- (2) Bendahara Desa mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Kepala Desa setelah ditandatangani oleh Sekretaris Desa guna memperoleh persetujuan Kepala Desa.
- (3) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS; dan
- d. lampiran SPP-LS.
- (4) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- a. salinan Peraturan Desa;
- b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- c. surat perjanjian kerjasama/ kontrak antara Kepala Desa dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- d. berita acara penyelesaian pekerjaan;
- e. berita acara serah terima barang dan jasa;
- f. berita acara pembayaran;
- g. kwitansi bermeterai, nota/ faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan Sektetaris Desa sertai disetujui oleh Kepala Desa;

- h. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
1. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta bendahara barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- J. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- k. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari sekretaris Desa apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
1. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekcrjaan;
- m. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ surat pernberitahuan jamsostek); dan
- n. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat pcnawaran.
- (5) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, Bendahara Desa mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada Sekretaris Desa untuk dilengkapi.

## Pasal 21

Format Surat Pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, Pasal 1 7 ayat (2) huruf a, Pasal 19 ayat (2) huruf a, Pasal 20 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Format 12 Lampiran Peraturan 1n1.

## Pasa122

Format Ringkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, Pasal 1 7 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Format 12.1 Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 23

Format Rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, Pasal 1 7 ayat (2) huruf c, Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Format 12.2 Lampiran Peraturan ini.

## Pasd. 24

Format draft Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e sebagaimana tercantum dalam Format 13 Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 25

Format draft Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f sebagaimana tercantum dalam Format 14 Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 26

Format draff surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Format 15 Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 28

Format draft Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagaimana tercantum dalam Format 16 dan format 17 Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 29

- (1) Perrnintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat dilalkukan melalui SPP-LS dan/atau SPP-UP, SPP-GU, SPPTU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (l} untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/ atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan ..
- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan Desa yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (4) SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa Bagian Pertama

## Pasal 30

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## (2) Dana Cadangan

- a. Dana cadangan dibukukan dalam rekcning tersendiri atau disimpan pada Kas Desa tersendiri atas nama Dana Cadangan Desa.
- b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diiuar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan.
- c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagairnana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

## Bagian Kedua

## Pertanggungjawaban Penggwuum Dana Pasal 31

- ( 1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## BAB VI

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa Bagian Pertama Pasal 30

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi be]anja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## (2) Dana Cadangan

- a. Dana cadangan dibukukan dalarn rekening tersendiri atau disimpan pada Kas Desa tersendiri atas nama Dana Cadangan Desa.
- b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan.
- c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

## Bagian Kedua Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pasal 31

- ( 1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melaJui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada KepaJa Desa paling lam bat tanggaJ 10 bulan berikutnya.

dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

- (2) Pemerintah Desa menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan APBDesa kepada Kecamatan dan diteruskan ke Pemerintah Kabupaten.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Paaal 34

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib rnembina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Ka bu paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam pengelolaan Kcuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. Membina dan mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi Keuangan Desa.

## Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi Keuangan Desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;

.

,

32

- d. Memfasilitasi penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

## BABVID KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 37

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Pasal 38

Kepala Desa wajib melakukan peningkatan Pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

## Pasal 39

- Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) wajib mematuhi ketentuan tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan apabila melakukan kelalaian atau dengan sengaja melakukan tindakan dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pemerintah serta masyarakat, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTU.AN PERALIHAN Pasal 40

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

34

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor

13 Tahun 2013

Tanggal

: 15 Juli 2013

Format I


## PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

KECAMATAN ...•.•...•...

DESA •.•.•...••.•...

ALAMAT : JALAN ··········-·········· NO ...•.•• ·-··· KODE POS

KEPUTUSAN KEPALA DESA •••••••••••••••

NOMOR

••••.•••••••••••••••••••••••••

TENT ANG

PENGANGKATAN

BENDAHARA DESA ••••••••••••••

KECAMATAN •••.•••••••.••••••

KABUPATEN LABUHANBATU

KEPAL...\. DESA ••••••••••••••••••••

,

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

a.

bahwa

berdasarkan

hasil

sidang

BPD di

Desa

...

pada

tanggal

,

meuyetujui

Saudara

,

Umur

Tahun,

Pendidikan

dan

sesuai

dengan

ketentuan-ketentuan

yang

telah

berlaku

dan

memenuhi

syarat,

oleh karenanya

Saudara

tersebut

dapat

diangkat

sebagai

Bendahara

pada

Desa

...

Kecamatan

.

Menimbang

Surat

Keputusan

Badan

Pennusyawaratan

Desa

(BPD) Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norn or :

tanggal

...

perihal

Persetujuan

BPD

ten tang

Pengangkatan Bendahara Desa

.

Membaca

l

Mengingat

35

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomcr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2007 'tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## MEMUTUSKAN

Masa jabatan dimaksud selama 1 (Satu) tahun

Mengangkat Saudara , Umur ... Tahun Pendiciikan sebagai Bendahara pada Desa Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua

Menetapkan Kesa tu

J

I

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.

2. Yth. Bapak Camat

.

3. Yth. Bapak Ketua BPD Desa

.

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DESA

,

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ketiga

36

39

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang dan Jasa sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Prcsiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelengga.raan Pernerintahan Desa;
13. Peratura.n Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedornan Pemberian Bantua.n Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber da.ri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Belanja Bagi Hasii da.n Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010 Pedoman

40

dan Tatacara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 27);

15. Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Pernturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa (Serita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor Tahun 2013 tenta.ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Ka bu paten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 Nomor ... );
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor ... Tahun 2013 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 Nornor ).

Dengan Persetujuan Bersama

## BADAN PERMUSYAWARA.TAN DESA

Dan

KEP ALA DESA

.

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN

DESA

TENTANG

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

.

T ARON ANGGARAN ...•..

Menetapkan

## BABI KETENTUAN UMUM Paaal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa .
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pernerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa .
5. Badan Permusyawaratan Desa yang serlanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa .
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pernbiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggarnn yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah scmua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan untuk desa.
15. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi desa.

42

## BABU AZAS Pua12

- ( 1) Pengelolaan APB Des berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Jangka waktu APBDes dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember .

## BAB ID ANGGARAM PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pau13

APBDes Tahun Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan Desa sebesar Rp
2. Belanja Desa sebesar Rp
3. Pembiayaan sebesar Rp

.

.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp

.

- b. Bagi Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp

.

- c. Bagi Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp

.

- d. Dana Peimbangan Keuangan Pusat dan Dae.ah/ ADD sejurnlah Rp .
- e. Bantuan Keuangan Pemerintah sejumlah Rp

.

- f. Bantuan Keuangan Pemerintah Provins