Unknown Unknown Nomor - Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Angaran 2012. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahnn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemba,.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negaro. Republik Indonesia Nomor 4967); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repµblik Indonesia Nomor 4587); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tent.ang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); llemperbPtibe 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas fflB.turen Menteri Dalam Nqpi Nomor 13 Tuhun 2006 tentang ~D Pengelolaan Keuangan Dacrah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja De.erah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 16. Peraturan Direktur JenderaJ Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/606/2011 tentang Pembinaan Pengajian Tradisional Anak - Anak; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapat.an Dan Belanja Daerah Kabupatm SitQbondo Tahun AnlBmm 2012 ~ Damm Kabupatm Situbondo Tahun 2012 Nomor 2); 11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terd.19 dan ~ PemlBayaan Tahwi .Anf?Bmm\_ 2012 {Berita Daerah Kah.Ipnel1 Situbondo Tahun 2011 Nanor 51). 12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2012 tent.ang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabuparen S.it.uoondo Tahun ~ 2012 (Berita Dae.rah Kabupaten Situoondo Tahun 2012 Nomor 9). : l. - lnstruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an; 2. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urnsan Haji Nomor 8 ta.bun 1991 tentang Upaya Mempcrcepat Peningkatan Gerakan Baca Tulis Huruf Al Qur'an di kalangan Masyarakat Islam. Meaetaplam IIBIIUTUSKAII : PERATURAII BUPATI TEJITAlfG PBDOIIAN UIIUII PEIIBERIAR BABTUAll KElJAllOAll KRU8U8 DESA DAIi KELURAIIAlf PENJIIOKATAN GURU NOAJI DAIi GURU KIJIGGU DJ KABUPATEII SJTIJBOJO&gt;O TAHUlf AJIGGARAII 2012. (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan aebagaimana dimakud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Angaran 2012.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahnn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemba,.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negaro. Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repµblik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tent.ang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
-
.
llemperbPtibe
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas fflB.turen Menteri Dalam Nqpi Nomor 13 Tuhun 2006 tentang ~D Pengelolaan Keuangan Dacrah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja De.erah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Direktur JenderaJ Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/606/2011 tentang Pembinaan Pengajian Tradisional Anak - Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapat.an Dan Belanja Daerah Kabupatm SitQbondo Tahun AnlBmm 2012 ~ Damm Kabupatm Situbondo Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terd.19 dan ~ PemlBayaan Tahwi .Anf?Bmm\_ 2012 {Berita Daerah Kah.Ipnel1 Situbondo Tahun 2011 Nanor 51).
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2012 tent.ang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabuparen S.it.uoondo Tahun ~ 2012 (Berita Dae.rah Kabupaten Situoondo Tahun 2012 Nomor 9).
: l.
- lnstruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an;
2. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urnsan Haji Nomor 8 ta.bun 1991 tentang Upaya Mempcrcepat Peningkatan Gerakan Baca Tulis Huruf Al Qur'an di kalangan Masyarakat Islam.
..
Meaetaplam
IIBIIUTUSKAII :
PERATURAII BUPATI TEJITAlfG PBDOIIAN UIIUII PEIIBERIAR BABTUAll KElJAllOAll KRU8U8 DESA DAIi KELURAIIAlf PENJIIOKATAN GURU NOAJI DAIi GURU KIJIGGU DJ KABUPATEII SJTIJBOJO&gt;O TAHUlf AJIGGARAII 2012.
Pasal 1
Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji clan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012, sebagaitnana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran

- 2012.

## Pual3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalaw Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal J .. 't 0 L. ~ 2il!2


Diundangkan · · pada tanggal KABUP. NDO, HADI MIJOKO

BERITA DAERAII KABUPATER SITUBONDO TAHUlf 2012 NOIIOR 2.S°

LAIIPIRA1f Peraturan 13qpf)ti SitubQrnlo

Tanggal

:

J.!+ JUN ~Ull

Nomor

~

• 2.f: Tahun 2012

## PEDOIIAII UJIUJI PEIIBERIAII BAIITUAIJ KEUARGAII KHUSU8 DESA DAll KELURAIIAII PElfflfGKATAll GURU IIGAJI DAIi GURU IIIIIGGU DI KABUPATEII SITUBOIIDO TAIIUR AllGGARAll 2012

## IIABI PBIIDAHULUAII

## A. LATARBBLAKAIIG

Pengajian tradisional anak-anak dan pendalaman Al - Kitab yang tumbuh di berbagai masjid, mushalla dan Gereja serta rumah pribadi yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo telah banyak memberikan andil terhadap pertumbuhan kehidupan masyarak:at Kabupaten Situbondo )lfilg relegius. Sesuai dengan substansi penyelenggaraan pen~ tradisional anak-anak dan pendalaman Al-Kitab yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai wadah pembentukan pondasi keimanan, pengenalan awal tentang Agama, keberadaannya perlu untuk tetap dipertahankan ..

Dengan melihat pengabdian dan keikhlasan dalarn menjalankan pcrannya me.qjadi tauladan yang baik bagi kehidupan ~ t yang ada di Kabupaten Situbondo. Untuk itu sebagai apresiasi terhadap Guru Ngaji dan Guru Minggu, Pemerintah Kabupa.ten Situbondo selalu memberikan perhatian diantaranya dengan pemberian insentif guna menunjang penyelenggaraan pengajian tractisional anak-anak dan pendalaman Al - Kit.ab yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo. Pemberian ini sebagai motivasi kepada Gum Ngaji dan Gum Minggu dalam mengajarkan ilmu agama pada masyarakat di sekitamya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengambil langkah terobosan yang nyata dengan memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012. Hal ini merupakan wujud kepedulian sekaligus motivasi dari Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap pembinaan keagamaan di tengah masyarakat khususnya peningkatan kapasitas petugas pencliclik dan pembinaan keagamaan dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

## B. PBIIGBRTIAJI

1. Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 adalah Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan yang penmtukan dan penggunaannya dalam rangka penyelenggaraan penclidikan bagi Guru Ngaji dan Guru Minggu.

2. Pengajian adalah wahana pembelajaran ajaran IsJam yang sudah menjadi tradisi khas dalam kehidupan kaum Muslimin di bawah bimbingan seorang Guru/Ustadz atau lazim disebut sebagai Guru Ngaji.
3. Tradisional adalah unsur yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum/suku/bangsa tertentu.
4. Anak-anak adalah mereka yang berusia antara 5- 15 tahun.
5. Pengajian tradisional anak-anak (PfA) adalah suatu bentuk kegiatan pendidikan non formal khusus bagi anak- anak (putra dan atau putri) antara umur 5 Tahun sampai dengan 15 tahun dalam mempelajari agama Islam yang wujudnya belajar Al Qur'an, teori dan praktek ibadah, belajar mengenai Allah dan Rasul melalui cerita-cerita, dan lain-lam, biasa dila.kuka,n di ~sjid-m~sjid, musholla-musholla, langgar-langgar, rumah-rumah pribadi dan lain-lain di bawah bimbingan seorang Guru/Ustadz atau lazim disebut Guru Ngaji.
6. Pendalaman Al - Kitab adalah bentuk Pendidikan khusus bagi Anak anak Kristen antara umur 5 15 Tahun dalam niencetak generasi muda Gereja yang berkepribadian peka terhadap Lingkungan, berwawasan kebangsaan berdasarkan nilai nilai Kristiani dibawah bimbingan seorang Guru Minggu.
7. Pertanggungjawaban bantuan keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situhondo Tahun Anggaran 2012 dipertanggungjawabkan dalaln bentuk bukti tanda terima uang oleh Bendahara Desa dan Bendahara Kelurahan dan penerima manfaat serta diketahui oJeh Kepala Desa dan Lurah program yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Aparat Pengawas/ Pemeriksa, adalah pejabat pengawas lnspektorat Kabupaten/Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKPJ serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Bantu.an Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012.

## C. lllAKSUD DAIi TUJUAN

Maksud dan tujuan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu adalah sebagai berikut:

- I. Ma.ksud Untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan keagamaan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi Guru Ngaji dan Guru Minggu.

## 2. Tujuan

- a. Mempersiapkan generasi mud.a untuk memahami tentang pokok-pokok ajaran agama sehingga terbentuk pribadi yang ~~~qw karimah qan m~miliki ~ r k~~ yang kuat;

l

- b. Meningkatkan kualitas pembelajaran;
- c. Meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Minggu;
- d. Meningkatkan motivasi mengajar dan kinerja Guru Ngaji dan Guru Minggu;

## D. SASARAB

Sasaran dari Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu adalah Guru Ngaji pada pengajian tradisional dan Guru Minggu pada Pendalaman Al-Kitab di Kabupaten Situbondo.

## It. SATUAll BIAYA

Satuan Biaya Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.600.000Y-/orang.

## F. PBRSYARATAII

Persyaratan umum sebagai penerima dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan umum begi Gwu Nge.ji pada Pengajian tradisional anak -anak sebagai penerima bantuan 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Bukan TPA/TPQ, Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Diniyah, dan Majelis Ta 'lim;
- b. Tidak memakai system klasikal;
- c. Memiliki Jumlah Santti Minimal 10 (sepuluh) santri;
- d. Memiliki metode pembelajaran Al Qur'an sendiri;
- e. Memiliki tempat penyelenggaraan pengajian; dan
- f. Tidak sedang menerima dana bantuan yang serupa dari Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kanupaten.
2. Persyaratan umum bagi Guru Minggu pada PendaJaman Al-Kitab anak-anak sebagai penerima bantuan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Bukan Sekolah Formal Kristen;
- b. Diselenggarakan oleh Gereja masing-masing;
- c. Memiliki Siswa Minimal 10 {sepuluh) anakdidik;
- d. Memiliki Surat Keputusan Penugasan dari Gereja masing› masing; dan
- g. Tidak sedang menerima dana bantuan yang serupa dari Pemerintah Pu sat/ Provinsi/ Kanupaten.

## G. PBLAKSAIIMII KBOIATAII PBIIBBLAJARAII

Materi atau bahan pengajaran adalah pelajaran yang hams diajarkan dalam pengajian tradisional anak-anak dan Pendalaman Al› Kitab

1. Secara wnum, materi pengajaran pengajian tradisional anak-anak oleh Guru Ngaji meliputi :
- a. Baca tulis huru.f Al Qur'an;
- b. Hafal Jus Amma;
- c. Hafal surah Yasin, Surah Ar Rahman, surah Al Waqi'ah dan surah Al Mulk;
- d. Seni baca Al Qur'an;
- e. Teori dan praktek ibadah;
- f. Syair-syair keagarnaan;
- g. Cerita para nabi;
- h. Aqidah dan Tauhid;
- i. Hafalan doa-doa harian;
- J. Lomba kreativitas santri;
- k. Peringatan hari-hari besar Islam;
1. Kunjungan ke tempat-tempat bersejarah;
- m. Membiasakan ama1an sosial seperti sedekah, qurban, fitrah,ta'ziah dan lain-lain.
2. Materi Pembelajaran dalam pendalaman Al-Kitab be.gi GunI Minggu antara lain :
- a. Berdo'a;
- b. Menyanyikan Lagu-Lagu Pujian;
- c. Permainan Rohani;
- d. Pendalaman Al Kitab.
20. Guru Ngaji clan Guru Minggu sebagai penyelenggara pengajian tra.disionaJ dan Pendalaman Al-Kit.ab untuk anak-anak hams mempunyai pedoman tetap yang dimanfaatkan sebagai pedoman pembelajaran, dan dapa.t dikembangkan sesuai kebutuhan.

## B. TARGET BIIIBIIIGAJI

Target bimbingan pengajian tradisional anak-anak: yaitu m.ateri› materi polrok yang harus dicapai oleh pengelola Pengajian tradisional anak-anak dan didapa.tkan oleh peserta didik clan Pendalaman Al-Kitab, meliputi:

1. Target bimbingan pengajian tradisional anak-anak bagi Guru Ngaji, meliputi:
- a. Mampu membaca Al Qur'an dengan baik sesuai dengan tuntunan baca Al Qur'an;
- b. Mampu mempraktekkan pokok~pokok ajaran Islam seperti shalat, puasa, dan lainnya;
- c. Mampu menyelesaikan hafalan Jus 30 (Juz Arnma);
- d. Mampu menerapkan akhlaqul karimah; dan

- e. Materi tambahan lainnya sesuai dengan kebutuhan minat santri
2. Target bimbingan pendalaman al-kitab untuk anak anak bagi Guru Minggu meliputi:
- a. Meningkatkan Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Melaksanakan nilai nilai Keagamaan dalarn kehidupan sehari hari;
- c. Menghargai martabat Manusia;
- d. Mencintai Tanah air dan Gereja; dan
- e. Materi tambahan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan minat Anak didiknya.

Dalam hal pencapaian target bimbingan, maka skala perbandingan Guru Ngaji dan Guru Minggu dengan anak didiknya minimal berbanding 1 : 10 artinya l orang Guru Ngaji dan atau Guru Minggu mengajar minimal 10 anak didik.

## I. KUALD'IKASI PBlffBLBIIGGARA PBNGAJIAII TRADISIOIIAL AJIAK .. AKAK DAIi PEIIYELDGGARA PEllDALAIIIAlf AL -KITAB UIITUK AlfAKABAK

Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penyelenggara pengajian tradisional anak-anak dan Pendalaman Al-Kitab untuk Anak-anak harus memenuhi persyara.~ :

1. Guru Ngaji harus Pandai baca rulis Al Qur'an;
2. Tidak buta huruf latin;
3. Memiliki pengetahuan agama yang baik secara teori dan praktek;
4. Memiliki kernampuan rnengajar;
5. Berakhlaq baik sehlngga pa.tut dijadikan teladan;
6. Bersikap arif, bijaksana, dan berwibawa;
7. Mampu berkomunikasi dengan baik.

## J. WAKTU DAii llBTODB

1. Waktu
- a. Pelaksanaan pengajian tradisional anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji dilakukan paling lama 2 jam setelah Maghrib, setelah Subuh, setelah Zhuhur, dan setelah Ashar.
- b. Pelaksanaan Pendalaman Al-Kitab untuk Anak-anak diselenggarakan oleh Gum Minggu setiap hari Minggu dan hari hari lain yang ditentukan oleh masing masing Gereja.

## K. IIBTODB PMGAJARAll

1. Metode pengajaran pengajian tradisional anak-anak dilakukan secara tatap muka (talaqqi) yaitu satu persatu santri membaca Al Qur'an secara langsung dihadapan seorang Guru Ngaji (Uztad/Uztadhah) untuk mendapatkan bimbingan. Selain itu dapat dilakukan dengan metode hafalan, cerita dan praktek ibadah

2. Metoda Pendalaman Al.., Kitab untuk Anak-anak di1akukan dengan berlrumpul bersama untuk berdo'a, Menyanyikan Lagu lagu Pujian, melakukan perm.ainan rohani dan memperdalam Al Kitab.

## L. PBJIDAKAAlf

Sumber dana Bantu.an Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahu.a Anggaran 2012 ini berasal dari APBD Kabupaten Situbondo Tahu.a Anggaran 2012.

## BABB

## OR.GillSASI, T1JGAS DAIi TAIIGGUJIGJAWAB

## A. ORGAIIISASI

- 1) Tingkat Kabupaten

Pada tingkat kabupaten dibentuk Tim Verifikasi Guru Ngaji dan Guru Minggu dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Guru Ngaji dan Guru Minggu dengan susunan keanggotaan ada1ah sebagai berikut:

- a. Tim Veriftlcasi Guru Ngaji dan Guru Minggu :
2. 1)
3. Ketu.a
4. : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo
5. 2} -Sekretaris
- 3) Anggota
7. : Kepwan Seksi Penerangan Kepa.da Masyarakat pada Kantor Kementerian Agarna Kbupaten Situbondo
1. 1 (satu) orang unsur dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Situbondo;
2. 1 (satu) orang unsur dari BAMAG;
3. 1 (satu) orang unsur dari PAROKI.

## mempunyai tugas unruk :

- 1) Melakukan verifikasi Data yang di usulkan oleh Kepala Desa dan Lurah melalui Camat setempat untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Situbondo melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- 2) Melakukan penelitian data Guru Ngaji dan Gum Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun 2012;
- 3) Merekomendasi Data Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun 2012 yang akan diberikan bantuan dalam Berita Acara;
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- b. Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Guru Ngaji dan Guru Minggu:

- 1)

- Pengarah

- 2) Wakil Pengarah

- 3) Penanggung Jawab

- 4)

- Koordinator

- 5)

- Kerua

- Bupati Situbondo

: Wakil Bupati Situbondo

- Sekretaris Daerah Kabupa.ten Situbondo

- Asisten Pemderintahan dan Kesra Sekeretaris Daerah Kabupaten Situbondo

- ~ Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo

- 6J Wakil Sekretaris

- 7}

- Sekret:ariat

- 8)

- Anggota

- 9)

- Pelaksana

- Kepala Bagian Pemerintahan Sekrertariat Daerah Kabupaten Situbondo

- Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagi an Kesejahteictan Rakyat Sekretari~t Daerah Kabupaten Situbondo

- 5 (lima) orang staf pada Bagian Kejahteraan Rakyat S.ekretariat Daerah Kabupaten Situbondo

- 2 (dua) orang unsur dari Kecamatan se Kabupaten Situbondo.

Mempunyai tugas untuk ;

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan adi.rninistrasi dan bersama Tim Verifikasi Data Ngaji;
- 2) Melakuk:an verifikasi data sekunder berdasark:an input data yang diusulkan oleh Kepala Desa dan Lurah yang diketahui oleh Kepala Kantor Kecamatan setempat;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan peningkatan mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo;
- 4) Menyiapkan jadwal pemantauan penyaluran bantuan peningkatan mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu;
5. 5} Menyalurkan bantuan sesuai relromendasi Tim Verifikasi data Guru Ngaji dan Guru Minggu;
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

## 7) Tingkat Kecamatan

Pada tingkat Kecamatan, camat bertugas untuk:

- 1} Melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan adiministrasi Kepada Kepala Desa dan Lurah;
- 2) Melakukan verifikasi data sekunder berdasarkan input datll yang diusulkan oleh Kepala. Desa. dan Lura.h ;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan penyalur-an bantuan peningkatan mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu;
- 4} Memantau penyalurap bantuan sesuai n:kQ.mendasi Tun, Verifikasi data Guru Ngaji dan Guru Minggu;
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

## 8) Kepala Desa dan Lurah

Pada Tingkat Desa dan Kelurahan, Kepala Desa dan Lurah Bertuigas untuk :

- l} melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada penerima bantuan;

- 2) melaku.kan veriilkasi data sekunder perima bantuan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan peningkatan mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu;
- 4) menyalurkan bantuan sesuai rekomendasi Tim Verifikasi data Guru Ngaji dan Gum Minggu;
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo-.

. .

## BABm

## PEIIYALURAN DAN PELAPORAN

Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 dibiayai dari dana APBD Ka,bt.\paten Situboncio, Dana d~ Pemerin4lb Kabupaten Situbondo berupa Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa yang penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban dananya d.itentukan dan diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, .Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2012.

## A. PEIIYALURAN DAIIA DAR1 APBD KABUPATEN SITUBOIO&gt;O

Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkata.n Guru Ngaji clan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari APBD Kabupaten Situbondo disalurkan clisalurkan melalui transfer rekening kepada rekening Pemerintahan Desa dan rekening Kantor Kelurahan untuk selanjutnya cliberikan secara tunai kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat program, dengan ketentuan sebagai berikut :

- l. Kepala Desa dan Lurah melaku.kan validasi data calon penerima manfaat program dengan diketahui oleh Camat setempat guna memberikan jam.in.an ten~g kebe.naran.. dan kebera\_daan data calon penerima manfaat yang selanjutnya cliusulkan kepada Bupati Situbondo dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai data eligible (data benar dan bisa diproses lebih lanjut) penerima manfaat program, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Nama calon penerima manfaat;
- b. Alamat ca1on penerirna manfaat;
- c. Jumlah Santri/ Anak didiknya;
- d. Narna tempat mengajar;
- e. Eksistensi ca1on penerima manfaat
- f. Tenggat waktu validasi sesuai dengan jadwal waktu yang di ten tu.kan;
- g. Apabila tengat waktu validasi yang ditetapkan terlarnpaui, maka system akan melakukan valid all (dianggap benar semua) terhadap data yang telah diserahkan untuk divalidasi.
3. Kepala Desa clan Lurah dan Camat setempat bertangung jawab terhadap kebenaran dan keberadaan data hasil validasi yang dilakukan secara berjenjang ditingkat Desa dan Lurah.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo setelah menerima data eligible dari Ke\_pala De~ dan Lu.rah yang didistribusi secara kolektif oleh Camat setempat, dilakukan pencocokan dan penelitian serta verifikasi data sekunder untuk selanjutnya dilakukan entry data eligible sebagai referensi untuk diproses lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo menfasilitasi penyaluran Bantu.an Keuangan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelumhan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012.
6. Dalam proses Akses Anggaran unruk penerima manfaat, diawali dengan pengajukan Nota Dinas kepada Bupati Situbondo tentang permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 dan selanjutnya Bupati Situbondo mendisposisikan tu.gas kepada Kepala DPKD Kabupaten Situbondo untuk menindaklanjuti sesuai dengan sistem dan prosedur pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala DPKD Kabupaten Situbondo, sesuai alokasi dana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, menindaklanjuti proses pencairan melalui distribusi tugas kepada pejabat yang berkompeten.
8. Khusus Dana Kegiatan Penunjang, dilaksanakan secara swakelola dicairkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagi.an Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

## Ba PBRTAJIGGUJIGJAWABAII DAIIA

Pertanggungjawaban dan dan kegiatan dibuat, dilaksanakan, disusun dan dilaporkan sesuai aturan dan prosedur yang ada dan berlaku. Penerima Dana berkewajiban mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya. Penggunaan dana ditatausahakan sesuai aturan keuangan dan seluruh dokumen penggunaan danan disimpan dan diarsip secara baik, benar, tertib dan teratur.

Mekanisme pertanggungiawaban dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupat.en Situbondo TahunAnggaran 2012, ditetapkan sebagai berikut:

- l. Dana yang telah ditransfer ke rekening Pemerintah Desa rum Kelurahan sepenuhnya menjadi t.anggung jawab Kepala Desa dan Lurah serta para Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat dan digunakan guna mendukung proses penyelenggaraan pengajian tra.disional anak-anak dan Pendalaman Al-Kitab untuk anak anak.
2. Kepala Desa dan Lu.rah serta para Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat mempunyai kewajiban untuk menandatangani tanda terima belanja bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam bentuk kwitansi, besaran dan tanda terima kolektif penerima manfaat program di masing-masing Desa dan Kelurahan, sebagairnana diatur melalui mekanisme SPJ sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kepala Desa d.an Lurah sebagai penerima Bantu.an Keuangan Khusus wajib menyimpan seluruh bukti buku rekening tabungan bank pemerintah dan tanda bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat untuk keperluan pemeriksaan keuangan oleh pihak terkait.

- ~-Buku catatan dan/atau dolcumen penggunaan dana, terbuka bagi pemeriksa/ pengawas dari instansi terkait yang mempunyai relevansi dengan Bantuan Keuangan Khusus Desa clan Kelurahan Peningka.tan Gun.i Ngaji dan GUnI Minggu di Kabupe.ten Situbondo Tahun Anggaran 2012.

## C. PKIICATATAII DAIi PBLAPORA1'

Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pertanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan informasi secara tertulis mengenai pelaksanaan, kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji clan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012, ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Desa. clan Lurah sebagai penerima transfer rekening berkewajiban membuat cat.a.tan penatausahaan penerimaan bantuan dan pendistribusiannya kepada para Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat.
2. Selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo menghimpun dan menyampaikan kelengkapan administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Lurah serta tanda terima kolektif dari para Guru Ngaji dan Gwu Minggu sebagai penerima manfaat melalui mekanisme SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebagaimana peraturan yang berlaku, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
3. La.poran pertanggungjawaban penggunaan dana penunjang untuk kegiatan Administrasi, Sosialisa.si. Veriflkasi. Pendataan dan Monitoring dan Evaluasi melekat pada fungsi organisatoris yang ada di Bagi.an Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

## BABIV

## ALOKASI DANA

Alokasi Dana Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 sepenuhnya digunakan untuk :

1. Dana stimulan bagi proses penyelenggaraan pembinaan pengajian tradisional anak-anak yang diselenggarakan oleh Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat; dan
2. Dana penunjang yaitu dana operasional Tim Verifikasi dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi.

Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012.

1. Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan, Peningkatan Guru Ngaji clan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan jumlah penerima m.anfaat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Situbondo sesuai dengan anggaran yang tersedia sebagaimana dituangkan dalarn DPA PPKD.
2. Alokasi Dana Penunjang bagi Tim Verifikasi dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Guru Ngaji dan Guru Minggu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

•

## BABV

## PEIIGAWASAllf, IIOIOTORIIIG DAIi BVALUASI DAIi PBIIGADUAII IIASYARAKAT

Untulc mengarahkan, mengendalikan serta menilai pengelolaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningka~ (}1,.ITTJ, Ngaji dan Guru Minggu di Kl3.bµpaten Situbondo Tahun Anggran 2012, maka diperlukan pengawasan, monitoring dan evaluasi yang terpadu, intensif dan berkelanjutan agar tercapai sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara internal dan ekstemal. Internal bisa dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Guru Ngaji dan Guru Minggu, serta Inspektorat Kabupaten yang sifatnya lebih kepada pembinaan atau difoktiskan pada aspek-aspek :

1. Ketepatan anggaran, sasaran, waktu dan penggu.naan dana;
2. Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana ;
3. Evaluasi dampak dan manfaat bantuan;
4. Permasalahan yang timbul dan melakukan upaya pemecahan dan penyelesaian permasalahan.

Sedangkan monitoring dan evaJuasi ekstemal dapat dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten, BPKP dan BPK, Media serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tu.gas dan kewenangan yang dimiliki dan lebih bersifat penilaian dan evaluasi seperti :

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan;
2. Melakukan analisis atas dampak dan manfaat Ban.tu.an di masy~t;
3. Memberikan rekomendasi atau saran apabila ditemukan adanya permasalahan atau kelemahan dalam pelaksanaan Bantuan.
4. Pengawasan merupkan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, permasalahan, penyelewengan atau kesalahan lainnya yang dape.t mengakibatkan kerugian Negara akibat dari pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dapat dilaksanakan secara :
1. Pengawasan melekat, dilakukan oleh Kepa}a Desa, Lu.rah dan Camat;
2. Pengawasan internal, dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Tim Pendat.e.an, Monitoring dan Evaluasi Guru NgEyi dan Guru Minggu serta Inspektorat Kabupaten;
3. Pengawasa.n ekstemal, dilakukan oleh BPKP, BPK dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang menjadi wewenang dalam rangka pelaksanaan Bantu.an Keuangan Kh.usus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Sinibondo Tahun Anggran 2012.

...

•

Pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak diperkenankan melakukan audit atas pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa. dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012. apabih ditemukan adanya indikasi penyimpen~ dalam pelaksanaannya agar segera melaporkan kepada :

1. KepaJa Desa dan Lurah serta Camat setempat;
2. Tim Veriflkasi Guru Ngaji dan Guru Minggu;
3. Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Guru Ngaji dan Guru Minggu;
4. Inspektorat Kabupaten;

Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, penyelewengan atau kesalahan lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian negara maka penerima dana dapa.t diberikan sanksi oleh aparat atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan betlalru. dan/ a.tau dapat berbentuk :

- I. Sanksi administrasi bagi Pegawai ~ penundaan kenaikan gaji/ pa.ngkat, mutasi kerja, penurunanan pangkat/ jabatan, pemberhentian/pemecatan lainnya;
2. Sanksi ganti rugi dan pengembalian de.na yang diselewengkan;
3. pemblokiran dan/ atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
4. sanksi pidanan, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradUan dan Iainnya.

•

..

## BABVI

## PBIIUTUP

Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 disusun dengan tujuan memberi petunjuk guna pelaksanaan tentang pemberian bantuan, mekanisme penyaluran, mekanisme pencairan, mekanisme pertanggungjawaban, mekanisme pelaporan dana bantuan dan lainya. Sehingga semua komponen memiliki pemahaman yang sama untuk menghindari timbulnya permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Disamping itu untuk membantu memberikan pemaham.an secara umum kepada aparat Pemerintah Kabupaten khususnya pad.a Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupa.ten Situbondo dan Pemerintah Desa agar lebih muda, lebih efektif dan mampu memahami dalam proses pengelolaannya. Dengan demikian Bantuan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 dapa.t di laksanakan dan dijalankan dengan baik.

Kerjasama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan program ini diharapkan dapat berjalan secara terus menerus dan selalu ditingkatkan. Khususnya dalam proses pendataan dan validasi data Guru Ngaji dan Guru Minggu hendaknya dapat dijamin kebenarannya sehingga penyaluran dana Bantu.an Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo bias tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat penggunaan serta tepat pelaporan.

Diperlukan pengawasan, monitoring dan evaluasi yang terpadu, intensif dan berkelanjutan dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 untuk menghindari penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, permasalahan, penyelewengan atau kesalahan lainnya yang dapat mengakibatkan adanya kesalahan dan kerugian negara.

Unttlk itu kepada semua pihak, sesuai dengan substansi penyelenggaraan pengajian tradisional anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji dan Penyelenggaran Pendalaman Al-Kitab untuk anak anak oleh Guru Minggu sebagai wadah pembentuk pondasi Keimanan, pengenalan awal tentang Pembelajaran Keagamaan untuk berperan serta secara aktif dan dinamis yang dapa.t mendukung terciptanya pertumbuhan kehidupan Masyarakat Situbondo yang Relegius.

:~