Unknown Unknown Nomor I4 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum ota Singkawang; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALI KOTH SINGKAWANG PROVINSI KALIMA TAN BARAT
PERATU RAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR I4 TAHUN 2016 TENT'ANG
JARING AN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA INGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 aya: (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentaug Pengeiolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum ota Singkawang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor1or 41 18);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan nformasi Publik tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomnor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5038);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 1entang Perubahan edua Aas Undang-Undang Noror 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan tembaran Negara epublk Indonesia No»nor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
- '7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peratuuran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomnor 218;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan ,Jaringan Dokurnentasi dan Informasi Eukum Kementerian Dalam Neger dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahuun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 entang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lngkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Leabaran Dacrah Kota Singkawang Nomor 14),
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Ta.hun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Le mbaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42)
Menetapkan
MEMU TUSK AN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMAL HUKUM OTA SINGKAWANG.
BAE I KE'TETU AN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Walikota adalah Walikora. Singkawang
2. Daerah adalah Kota Singkawang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ota Singkawang. yang selanjutnya disebut JDH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukumn secara ertib, terpadu, dan berkesnambungan. serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap. akurat, rnudah, dan cepat.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundangundangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukm adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penymmpanan, pendayagunaan informasi hukum. pelestarian, dan
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.
Pesal 3
DIH sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Inforrnasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mnudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan dokumentasi an informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum clan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, can bertanggung jawab.
asal 4
- (1) Pengelola JDIH berkeddukan di Bagian Hukum dan Perundangundangan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
- (2) Susunan Keanggotaan Pengeioia JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
BA IV
PENGELOLAAN
BAB II - ORGANISAS
Pasal 5
Pengeiola DIH sebagaimana dinaksud dalam Pasal +, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan DI, yang meliputi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- b. penataan sistem intormasi hu kum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengen melalui internet.
BAB II - ORGANISAS
Pasal 6
- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyipanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud d alam Pasal 5 huruf a, paling sedikit rnemuat:
- a. produk hukum daerah; dan
- b. Informasi hukum lainnya.
4. Informasi hukum: lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: {2)
- a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Surat Edaran Wali Kota;
- c. Memorandum of Understanding (MoU/Nota lKesepakatan Pemerintah daerah;
- d. naskah perjanjian kerjasa Pererinah Daerah
- e. klarifikasi peraturan daereh;
- f. rancangan peraturan daerah; dan/atau
- g. artikel hukum;
BAB II - ORGANISAS
Pasal 7
Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf b dikelola melalui website jdih.singkawangkota.go.id.
BAB II - ORGANISAS
Pasal 8
- (1) Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengelola DIH scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Pengelola JDIH menyampaian laporan trwulan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana diaksud pada ayat (1) paling lama disampa:iK:an 1 (satu) minggu setelah masa triwulan berakhir.
- (4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola JDI{ juga menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pembmaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan [nformasi Hukum Nasional.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ditembuskan kepada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provins Kalimantan Barat, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kaliman tan Barat.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
- ( 1 \ AJ Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui: (2)
- a. peningkatan kapasitas pengelola JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JD[H; dan
- c. pertemuan can koordast pengelola JDIH secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan clokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum oleh pengelola DIH.
BAE VI
PENDANAAN
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
Pendanaan yang diperukan dalam rangka pengelolaan DIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang dan/atau lain-lain pendapatan yang sah clan tidak mengikat.
BA3 VII
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulei berlak pada tanggal diurdangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. Ditetapkan i Sgkawang pada tangga 2 Juni 2016

Penandatangan: WALI KOTA SINGKAWANG, AWANG ISHAK

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 6 J uni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ## SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 11

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN. % ! � 'ASMAUZA , S.H. Pembina Tk. I NIP. 19681016 199803 1 004