Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2000 tentang PHRUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERATI KABUPATEN BATA}IG HARI NOMOR 13 TAHUN 2mO TENTANG rZrN PENGGUNAAII JALAN (IPJ) DENGA},I RATIMAT TUIIAN YA}TG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, - \{enimbang : a. bahwa sehubungan dengan dihapuskannya objek angkutan mobil Bus dan mobil penumpang pada Izin Penggunaan .Ialan" perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Penggunaan Jalan ; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Penggunaan Jaian (IPJ) dengan Peraturan Daerah. b. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
- Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Iingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50); : 1.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lanbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ; 2.
3. Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Irmbaran Negara Republik Indonosia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran l.{egara Nomor 3209 );
- 4, Undang - undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
- " ---ri.:ng-undang \ornar 18 rahun 19,9" rEntang pajat: Daerah dan Retibusi Tarabahan Lembaran \egara \omor 3685) sebagaimana telah diubah dengan :;-ndan-s-undang Nomor 3.1 Tahun 2000 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia f ahun 2000 \omor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043) ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
- , r- ndang-undang Nomor zz rahun 1gg9 tentang pemerintahan Daerah il-embaran Negara Republik Indonesia Tahun i999 Nomor 60, Tambahan I &lt;mbaran Negara Republik lndonesia Nomor -3839 ) ;
- -Peraruran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan tlndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aeara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonEsia Tahun 1983 Nomor 4 Tarnbahan Lembaran Negara \omor 3258) ;
- i Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun lgg3 tentang ,{ngkutan Jalan tlernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nom*r 59. Tambahan Lembara* Negara Nomor 3527) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Ncmor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sehagai Daerah (Jtonom (Lembaran lvegara R.epublik Indonesia Tahun 2000 Nomcr 54; Tambahan Lembaran )iegara Nomor 3952) I
- i0. Peraturan Pernerintah Nornor 66 Tahun 2001 tentang Petribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomar 119 ; Tambahan Lembaran l.{egara Nomor 4139);
- 1l'Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penlusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Femerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l9T0 ;
12. Perafuran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Penggunaan Jalan (rPJ) (Lernbaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 13).
Dengan persetujuitn
DE \\'AN PERWAKILAN RAKYA'I' DAERAH KABL]-PATEN ts ATANG H.4R[
N{8h,,{LlTT]SKAN:
;gN :PERATIIR,{N DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATIJRAN D,{ERA}I KABL?ATEN BATANG HARI NOh,{OR 13 TAH{-TN 2OI}O TENTANG
U
F,a$rt I
Ketentuan dalarr Perwm h66afo \mnr 13 Tahun 20O0 tentang lzin Penggunaan Jalan (IPD Ge.rnbaran Daerah X-uf,ry,nmm Baang F{ari \omor 13 Tahun 20m}
Pasal 1
## A. Pasal 1 angka 4 dihapus.
Pasal 5
A. Pasal 1 angka 4 dihapus.
B. Pasal I angka 6 diubah dan harus dibaca :
Izin Penggunaan Jalan (IPI) adalah izin yang diberikan kepada pemiliklpengemudi kendaraan bermotor angkutan barang tidak termasuk mobil bus dan mobil penumpang pada jalan Kabupaten yang Muatan Sumbu Terberat (MST) dan dimensi kendaraannya tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui, yang ada diwilayah Kabupaten Batang Hari'
- C. Pasal 5 ayat (2) harus dirubah dan harus dibaca :
Izin Penggunaan Jalan (IPJ) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 6
LTntuk rnemperoleh Izin Penggunaan Jalan (IPI) sebagaimana dimaksud Pasal 5, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan rnelampirkan :
- a. Foto Copy Surat Tanda NomorKendaraan (STNK) ;
- b. Foto Copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STLIK) ;
- c. Fernyataan kesediaan mutasi kendaraan bagi kendaraan angkutan luar wilayah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- E. Pasal6 ayat (2) dirubah dan harus dibaca :
Sebelum Izin Penggunaan Jalan (IPJ) diterbitkan terlebih dahulu diadakan survey / pemeriksaan lapangan oleh Petuga$ yang difunjuk oleh Bupati pada ruas jalan yang dimohon dan kendaraan yang digunakan.
- F. Pasal9 ayat (2) dihapus.
Pasal 10
- H. Pasal 1l ayat (2) huruf a dfiapus.
Pasal 12
hd xr
Peraturan Daerah ini mulai berlafu @a gg I diudangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat meogetahuinya memerintahkan pengtndangan Perafiuan Daerah ini dengan penernpatarmya dalan kmbaran Daeratr Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Disahkan di Muara Bulian Pada Tanggal 14 llaret 2OO2

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal 14 l[aret 200

Penandatangan: SEKRETARIS D ATEN BATANG s XJFRL LEMBAR AERA}I [IPATEN BATANG HARI TA}ILIN 2OO2 N 20

Penandatangan: BUPATI BATANG HAR MBDUL FATTAH
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATA}IG I{ARI
NOMOR 20 TATIUN 2OO2
TENT ANG
## PERUBAIIAN ATAS PERATURA}I DAERAII KABUPATEN BATAT{G HARI NOMOR 13
TArrLrN 2000 TENTAITG rZrN PENGGUNAAIT JALA]\T Gpr)
## I. PENJELASAN UMTII}{.
Bahwa dengan adanya Penghapusan objek angkutan mobil bus dan mobil barang pada Izin Penggunaan Jalan (IPJ) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Dengan demikian Peratulan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2000 perlu diadakan perubahan sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undarrg 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan l)aerah, fJndang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daeratq Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Psrubahan Undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan PEmerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah.
Penetapan Peraturan Daerah ini dapat meqiamin tedaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pernbangunan Daerah, salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menuqjang Otonomi l)aerah adalah pungutan Izin Penggunaan Jalan (IPJ).
## II. PENJELASA}{ PASAL DEMI PASAL.
Pasal I Cukupjela.s.
Pasal II Cukup jelas.