PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN ADM!NISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SEKADAU PROVINS! KAL!MANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN ADM!NISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,
- a. bahwa dengan dilimpahkannya Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, maka agar kewenangan Camat di bidang penerbitan perizinan dan pemberian rekomendasi lebih optimal, perlu disusun standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien perlu ada standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
3. c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kabupaten Sekadau.
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
•,
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemetintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemetintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemetintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
5. I I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian zin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814 );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana beberapa kali telah beru bah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelirnpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 3);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan ptinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban termasuk penandatanganan atas nama pemberi kewenangan.
10. Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
11. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai pada tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi kecamatan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.
PRINSIP PELAYANAN
BAB II - PRINSIP PELAYANAN
Pasal 4
Dalam penyelenggaraan pelayanan, Carn.at wajib menerapkan prnsrp :
- a. kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;
- b. kepastian yaitu persyaratan, prosedur, biaya, waktu penyelesaian dan pejabat yang memberikan pelayanan terukur dan pasti;
- c. akurasi yaitu produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah;
- d. keamanan yaitu proses pelayanan dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
- e. tanggungjawab yaitu Camat dan/atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan;
- f. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan yaitu tersedianya sarana pelayanan dan pendukung lainnya yang memadai;
- g. kemudahan akses pelayanan yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan mudah dijangkau oleh masyarakat;
- h. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun dan ram.ah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; dan
1. kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.
JENIS PELAYANAN
BAB III - JENIS PELAYANAN
Pasal 5
Jenis Pelayanan pada Kecamatan terdiri dari:
- a. lzin
- I. izin mendirikan bangunan (1MB) untuk rumah tinggal dengan ketentuan :
- a) bukan bangunan pemerintah;
- b) bukan bangunan komersial;
- c) letak bangunan di Juar Jalan Provinsi dan Jalan Negara;
- d) letak bangunan bukan di rencana kawasan strategis;
- e) bangunan tidak bertingkat;
8. f} bangunan permanen, semi permanen dan sementara;
2. izin usaha Mikro dengan ketentuan :
- g) luas bangunan tidak Jebih dari 250 m?;
- a) untuk usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b) berlokasi di wilayah atau area yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai lokasi untuk usaha Mikro;
- c) usaha mikro yang efektivitas usahanya berkeliling (mobile);
- d) usaha rumahan selama tidak merubah seluruh atau sebagian besar tempat tinggal menjadi lokasi usaha;
- e) koperasi yang dari sisi nilai kekayaan atau nilai penjualan masuk dalam kategori usaha mikro;
- f) berlokasi di wilayah Kabupaten Sekadau dan memenuhi kreteria atau ruang lingkup izin usaha mikro;
- g) usaha mikro yang sudah habis masa berlaku izin usaha yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Non Perizinan
1. registrasi surat keterangan tanah;
2. registrasi surat pernyataan penyerahan hak penguasaan tanah;
3. registrasi surat hibah hak penguasaan tanah;
4. registrasi surat keterangan ahli waris;
5. registrasi surat keterangan janda/duda;
6. registrasi surat keterangan kematian;
7. registrasi surat keterangan kelahiran;
8. registrasi surat keterangan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
9. registrasi surat keterangan kelakuan baik;
10. registrasi pengesahan usulan pensiun PNS;
11. registrasi surat keterangan usaha;
12. registrasi surat keterangan belum menikah;
13. registrasi surat keterangan belum cukup umur;
14. registrasi pengesahan surat persetujuan lingkungan;
15. registrasi keterangan domisili partai politik/Jembaga swadaya masyarakat;
16. rekomendasi izin penyelenggaraan hiburan;
17. surat pengantar penerbitan dokumen kependudukan;
18. pendataan wajib pajak khusus PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan);
19. I 9. penagihan langsung PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan);
20. registrasi pengesahan surat keterangan tenaga akad/tenaga kerja asing; dan
21. registrasi surat tanda lapor mulai kerja proyek/kegiatan yang didanai oleh APBD / APBN.
- (2) lzin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Camat.
- (3) Jenis, persyaratan, prosedur, penyelenggara pelayanan, waktu penyelesaian, sarana prasarana dan biaya pelayanan publik pada kecamatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

## Pasal 6

- ( I) Komponen standar pelayanan, meliputi :
- a. jenis pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. proses/prosedur pelayanan;
- d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
- e. waktu pelayanan; dan
- f. biaya pelayanan.
- (2) Penjabaran Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) sebagaimana tercantum dalam Larnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN

## Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan Kecamatan dengan disertai identitas yangjelas.
- (2) Kecamatan wajib menanggapi setiap ad uan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling lambat I (satu) minggu sejak ad uan diterirna.

## Pasal 8

- ( 1) Pengaduan pelayanan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui kotak pengaduan, telepon, surat, email dan/atau Short Message Service (SMS).
- (2) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dapat melalui petugas loket pengaduan dan informasi.
- (3) Pengaduan menggunakan telepon, surat, email, web site, dan/atau SMS disampaikan kepada Camat dan/Sekretaris Kecamatan.

BAB VI

## PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala Biaya akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sekadau

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 1 April 201 6 BUPATI SEKADAU,


RUPINUS

Diundangkan di Sekadau pada tanggal 1 April 2016


Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Yohanes Jhon Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM DAN HAM,

/--

SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001


LAMPIRAN

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

1 APRIL 2016

: STANOAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPAOU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

## SOP IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK RUMAH TINGGAL


| | | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | MUT'U BAKU | MUT'U BAKU | MUT'U BAKU | Bia ya | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | AKTIVITAS | Peso.hon | Petuga Lo.let | Kasi Pel yanau.n | Tm Teleis | ekcm | Carat | Kelenglpan | wtu | Output | | KETERANGAN |
| ' | Mengerbil forulir permohonan | ( | I | | | | | formulir permohonan | 2 menit | formulir perrobonan telah diambil | Bangunan Rumah Tinggal Permanen Rp 10.900,­ | persyaratan Pas poto 343 lembar, fe KTPe3 lembar, Fe tertifikat tanah, surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, Fe Tanda Lunas PBB tahun terakhir 3 lembar, rekomendasi kepala desa |
| 2 | menyera.hkan forsalir untuk diisi pemohon | I | | | | | | formulir penmobonan | 2menit | fortulir permobonan telah diserahkan | Bangunan Rumah Tinggal Permanen Rp 10.900,­ | persyaratan Pas poto 343 lembar, fe KTPe3 lembar, Fe tertifikat tanah, surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, Fe Tanda Lunas PBB tahun terakhir 3 lembar, rekomendasi kepala desa |
| 3 | mengisi formulir kemudian menyerahkan formulir perohonan yang telah diisi keepeda perohon untuk diisi beserta berkas persyauratan epada petugas loket | � I ' | Ya | | | | | fortulir permohonan dan berkas persyauratan | 1merit | fornulir perohonan telah diisi denga discrtai berkas persyaratan | Bangunan Rumah Tinggal Permanen Rp 10.900,­ | persyaratan Pas poto 343 lembar, fe KTPe3 lembar, Fe tertifikat tanah, surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, Fe Tanda Lunas PBB tahun terakhir 3 lembar, rekomendasi kepala desa |
| 4 | Menerima, memeriksa dan pepeliti formulir dan berkas perohon iika lengkap diberi penomoran dan pencatatan jika tidak lengkap dikembelikaan ke pemohon ntuk dilengkapi | Tidak | | | | | | formulir perrohonan dan berkas persyaratan | 10 menit | formulir perohonan telah diisi dengen disertai berks persyaurataan tela h diteliti | [angunan Ruma hTioggal Seri Pertanen Rp. 9.250, | Tim Teknis terdiri dari Tie Teknis PATEN Kecamatan, Dinas PU dan Pertambangan, BAPPEDA, dan Badan Lingkunga Hidup |
| 5 | Mebuat jawl rpeat dan undagan rapat dengan tim teknis dan elaksanakn rapat koordinasi untuk renentukan jadwal peninjauan ke lapagan bersaura tin teknis | | | v I | Ya | | | forroulir permohonan darn berkas persyauratan | 4 hari | [jadwal peninjauan la pangan | [angunan Ruma hTioggal Seri Pertanen Rp. 9.250, | Tim Teknis terdiri dari Tie Teknis PATEN Kecamatan, Dinas PU dan Pertambangan, BAPPEDA, dan Badan Lingkunga Hidup |
| 6 | melakukan peninjauan ke lapa fgan utuk menilai apaka h memenuhi syarat atau tidak untuk dikeluarkasn ijin kerudian membuat BAP Pereriksaan. Apa bila layak, pemohon diminta melengkapi rekomendasi Kepala Dess ntuk penerbitan 1MB | | | Tidak | 'y | | | form uhr permohonan dan berkas persyara tan | I hari | AP hasil peninjauan lapagan | Bangunan Rumah Tinggal Serentar Rp. 7.400,­ | Apabila tidak hasil peninjuan menyatakan bahwa tidak layak bangun, maka pemohon dirinta untuk mengajukan pemohonan ulang |
| 7 | menoetak draf IMB rumah tinggal dan meneruskan ke Sekcnm ntuk dipearaf | | | | I | | | draf IM Ruma h Tioga | 10 menit | drafIM Ruma.h Tioganl | Bangunan Rumah Tinggal Serentar Rp. 7.400,­ | Apabila tidak hasil peninjuan menyatakan bahwa tidak layak bangun, maka pemohon dirinta untuk mengajukan pemohonan ulang |
| 8 | Menelaah dan memaraf draf ijin mendirikan bangunan untuk rumah tinggal kerudian diteruskan kepada Carat ntu.k ditapdatangani | | | l | | • | 7 | dref 1ME Rumah Tiogal | 20 menit | draf IMB Ruma h Tinggal telah dipearaf | | |
| 9 | enelaah dan menadatangani surat izin mendinilean bangunan untuk rumah tinggal dan memverahkan kepada petugas loket untuk diberikan tanda bukti pembarvarnn retribusi daerah | | | | | | w I | draf 1MB Rurah Ting.gal | 20 menit | IMB Ruah Tinggad telah ditandatacogan | | |
| 10 | menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi daerah kepeda peso.hon | I | ­ | | | | I | tanda bu.kti pet bayaran retribusi daerah | 5menit | tanda bukti perba$aura | | |
| II | Mengaumbil MB Ruma.h Tiggal yang telah ditandatacngati oleh carat dengan menunjukan buketi lunas perbayaran retribusi daerah sebagi syarat pengambilan iain | w | | | | | | IMB Rumah Tioggel | 5 memit | IM Runah Tiegsal | | |

Diundangkan di Sekadau pada tanggal 1 April 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


Yohanes Jhon

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7

BUPATI SEKADAU,


RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGLAN HUKUM DAN HAM,


SUBHAN NIP. 19750426 199412 1 001

/.

LAMPIRAN

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

APRIL 2016

: STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

Bagan Arus SOP lain Usaha Mikro (IUM] Kabupaten Sekadau

| | | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | MU'TU BAKU | MU'TU BAKU | MU'TU BAKU | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| NO. | URAIAN / KEGLATAN | Pero.hon | Pet mg Lolet | Kai Pela ran | Selca | Carat | Kelenglapan | Walt u | output | Bia ya | Keterangan |
| I | mengambil formulir isian ke loket informasi dan menyerah berkas persyaratan pengajuan izin usaha mikro | ( l | | | | | formulir permohonan [UM, foto copy KTP dan KK, Surat Keterangan/ pengantar dari Desa, Pas Photo 4X 6 (2 lerm | 5 memit | berkas persyaratan sudah diserahkan | Tidake dipungut Biaya | |
| 2 | memberi informasi dan menerima berkas persyaratan pengajuan izin usaha mikro kemudian menyerahkan formulir isian kepada pemohon untuk disi | I | I | | | | formulir permohonan IUM | 5 menit | formulir permohonan IUM sudah diserahkan | | |
| 3 | Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan, kemudian menyerahkan kepada petugas Front Office | el | � [va | | | | formulir permohonan [UM | 15 menit | formulir permohonan IUM sudah diisi oleh pemohon | | |
| 4 | Menerima formulir isian selanjutnya memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas jika lengkap dan benar diteruskan kepada petugas perijinan jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi | Tidal | > | | | | formulir permohonan UMdan berkas persyaratan | 10 merit | formulir permohonan [UM dan berkas persyaratan yang telah diperiksa kelengkapannya | | |
| 5. | menerima berkas dan formulir isian dari front office untuk selanjutnya menerbitkan Surat ljin Usaha Mikro dan diteruskan ke Sekcam untuk diparaf | | | . ' | I | | formulir permohonan IUM dan berkas persyaratan | 30 menit | draf surat izin usaha mikro | | |
| 6. | Menelaah dan memaref Surat ijin usaha mikro kerudian diteruskan kepada Camat | | | | I | n | draf surat izin usaha mikro | 10 menit | draf surat izin usaha mikro sudah diparaf | | |
| 7. | menelaah dan menandatangani surat izin usaha mikro dan meneruskan kepada petugas Perizinan untuk disarahkan kepada pemohon | | | I | | ¥ � | draf surat izin usaha mikro | 20 merit | Surat izin usaha mikro yang telah ditandatangani | | |
| 8. | menerima surat izin usaha mikro yang telah ditandatangani dan menginformasikan kepada petugas front office untuk membuat resi pengambilan surat izin | | | • | I | | surat izin usaha mikro yang telah ditandatangani | 10 menit | surat izin usaha mikro yang telah ditandatangani | | |
| 9 | menyerahkan resi pengambilan surat izin usaha kepada pemohon | | I | | | | resi pengambilan | 5 menit | resi pengambilan sudah diserahkan | | |
| 10. | menerima resi dari front office dan menyerahkan kepada petugas perizinan | .1 , I | | I | | | resi pengambilan | 5 menit | resi pengambilan sudah diterima | | |
| 11. | Petugas menyerahkan 1UM | | | | I | | resi pengambilan | 5 menit | surat izin usaha mikro sudah diserahkar | | |
| 12 | Pemohon menerima [UM | J. C | | | | | surat izin usaha mikro | | surat izin usaha mikro sudah diterima | | |

Diundangkan di Sekadau pada tanggal I April 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


Yohanes Jhon Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor T

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATT SEKADAU,


RUPINUS


/. SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001

LAMPIRAN

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

: 1 APRIL 2016

: STANDAR PELAYANAN ADMlNISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

PBB P2 M lal . B k Kalb Al P b B agan ur em ayaran -e Ul an ar



| | | Pelalsana | Pelalsana | Mutu Baku | Mutu Baku | Mutu Baku | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|
| No | Aktivitas | Wajib Pajak | Bank Kalb | Kelengla pan | Wakctu | Output | Keterangan |
| I | Melakukan Pembayaran PBB-P2 kepada Teller Bank Kalbar | U | | uang untuk membayar PBB-P2 | 10 Menit | uang telah diterima Teller Bank Kalbar | |
| 2 | Menerima uang pembayaran PB.P2 dan memberikan STTS yang telah di sahkan untuk sebagai bukti lunas PBB-P2 kepada wajib pajak | | I I I | uang telah diterima Teller Bank Kalbar | 10 Merit | STTS yang telah di sahkan | |
| 3 | Menerima STT'S PBB-P2 yang telah divalidasi oleh Bank Kalbar | • I J | | STTS yang telah di sahkan | 5 Menit | sTTS diterima wajib pajak | |

BUPATI SEKADAU,

Diundangkan di Sekadau pada tanggal 1 April 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


Yohanes Jhon Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7

Salina »esuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM DAN HAM,


SUBHAN

/.

NIP. 19750426 199412 1 001


RUPINUS


LAMPIRAN

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

:1 APRIL 2016

: STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

Ba an Alur Pembayaran PBB-P2 Melalui Kolektor Desa (Penagihan PBB-P2)



| | | Pelaksana | Pelaksana | Mutu Bau | Mutu Bau | Mutu Bau | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| No. | Altivitas | Wa jib Pajak | Koleltor | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| I | Melakukan Pembayaran PBB-P2 kepada Kolektor Desa | | | uang untuk membayar PBB-P2 | 10 Menit | uang telah diterima Kolektor Desa | |
| 2 | Menerima uang pembayaran PBB-P2 dan menghimpun serta membuat rekap penerimaan harian untuk disetorkan kepada Bank Kalbar | | I I | uang telah diterima Kolektor Desa | 2x24 am | Bukti Penerimaan dan rekapitulasi penerimaan harian | |
| 3 | Menerima uang pembayaran PBB-P2 dan menerima rekap penerirmaan harian serta memberikan STTS yang telah di sahkan untuk sebagai bukti lunas PBB-P2 kepada Kolektor Desa | | | Bukti Penerimaan dan rekapitulasi penerimaan harian | I Jam | Rekap penerimaan harian dan sTTS yang telah di sahkan diterima Kolektor Desa | |
| 4 | Menerima Rekapitulasi dan STTS yang telah disahkan Bank Kalbar dan mendistribusikan kepada wajib pajak yang telah membayar PBB- P2 | | | Rekap penerimaan harian dan STTS yang telah di sahkan diterima Kolektor Desa | 1Jam | STTS telah didistribusikan | |
| 5 | Menerima STTS PBB-P2 yang telah divalidasi oleh Bank Kalbar atau Dispenda | J | | STTS telah didistribusikan | 5 Menit | STTS diterima wajib pajak | |


Diundangkan di Sekadau pada tanggal 1 April 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau TTD Yohanes Jhon

Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7

BUPATI SEKADAU,


RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM DAN HAM,

/




LAMPIRAN

TANG GAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

: I APRIL 2016

: STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

Bagan Alur Pembavaran PBB-P2 Melalui Pemegan Kas Kecamatan (Penagihan PBB-P2)


| | | Pelakana | Pelakana | Pelakana | Mutu Bakru | Mutu Bakru | Mutu Bakru | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| No | Aktivitas | Wajib Pajak | Pemegang Kas Kecamatan | Bank Kalb | Kelenglapan | Wakrtu | Output | |
| I | Melakukan Pembayaran PBB-P2 kepada Pemegang Kas Kecamatan | | | | uang untuk membayar PBB.P2 | 10 Menit | uang telah diterima Pemegang Kas Kecamatan | |
| 2 | Menerima uang pembayaran PBB-P2 dan menghimpun serta membuat rekap penerimaan harian untuk disetorkan kepada Bank Kalbar | | I | | uang telah diterima Pemegang Kas Kecamatan | Ix24 liam | Bukti Penerimaan dan rekapitulasi penerimaan harian | |
| 3 3 | | | | r r | Bukti Penerimaan dan rekapitulasi penerimaan harian | I Jam | Rekap penerimaan harian dan STTS yang telah di sahkan diterima Peregang Kas Kecamatan | |
| 4 | Menerima Rekapitulasi dan STTS yang telah disahkan Bank Kalbar dan mendistribusikan kepada wajib pajak yang telah membayar PBB- P2 | | f | | Rekap penerimaan harian dan STTS yang telah di sahkan diterima Pemegang Kas | 1 Jam | sTTS telah didistribusikan | |
| 5 | Menerima sTTS PBB-P2 yang telah divalidasi oleh Bank Kalbar atau Dispenda | --, | | | sTTS telah didistribusikan | 5 Menit | sTTS diterima wajib pajak | |

Diundangkan di Sekadau pad a tanggal 1 April 20 I 6 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


Yohanes Jhon Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7

BUPATI SEKADAU,


RUP!NUS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA EAGIAN HUKUM DAN HAM,


/

LAMPIRAN

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

: I APRIL 2016

: STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

B can Alur Pendataan PBB-P2 oleh Petugas Lapangan (Pendataan)



| No | | Pelakana | Pelakana | Pelakana | Pelakana | Pelakana | Mutu Baku | Mutu Baku | Mutu Baku | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | Ativit | petug Pendataan | Wa jib Pajak | Kasi Pelayanan | Carat | stf Kesatan | Kelengapan | artu | output | Keterngan |
| 1 | Melaksanakan pendatsan obyek pajak PBB-P2 di dampingi oleh petugas pendata | | | | | | Mengisi Surat Permohonan, SPOP, LSPOP dan melampirkan surat keperilikan tanah, KTP dan berkas pend ukung | jam | Surat Permohonan, $POP, LSPOP telah terisi dan surat kepemilikan tanah , KTP dan berkas pendukung telah siap. | |
| 2 | mnenerima petugas pendataan dan merpersila hkan petugas untuk melakukan pendataan | | I | | | | surat kepemilikan tanah, TPdan berkas pendukung | 20 menit | aurat kepermilikan tanah, KTdan berkas pendukung | |
| 3 | Merminta Wajib Pajak untuk menyiapkan berkas pendukung PBB-P2 dan melaksanakan wawancara kepada wajib pajak tentang obyek]f pajak PBB-P2 untuk verifikasi pengisian SPOP dan L9POP | | | | | | Surat Permohonan, SPOP, LSPOP telah terisi dan surat kepenilikan tanah, TPdan berkas pendukung telah siap. | jam | Bukti Penerimaan Berkas dan berkas telah di verifikasi | |
| 3 | Menerima berkas pendataan dan melakukan verifikasi berkas dan meneta pkan Zona Nilai Tana.h swerta menerusk.an kepada Camat untuk di pauraf | | | I | | | Bukti Penerimaan Berkas dan berkas telah di verifiasi | 30 Menit | Berkas telah diverifikasi | |
| 4 | Menerima berkas, mneneliti kebenarannya dan memaraf 8er ta mendisposisikan ke pada staf untuk di sampaik.an ke Dinas Pendapatan Daera.h Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan 9ppr pB- P2 | | | | | | Berkas telah diverifikasi | 15 Merit | Berkas telah di paraf | |
| 5 | Menerima Berkas dan menyampeikan ke Dina Pendapatan Daera.h Kabupaten Sekadau | | | | | I I | Ber las telah di paraf | 1 minggu | Berkas telah disampaikan | |


BUPATI SEKADAU,

Diundangkan di Sckadau pada tanggal I April 2016 Sckrctaris Daerah Kabupaten Sekadau


Yohanes Jhon Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGUAN HUKUM DAN HAM,




RUPINUS

/.

LAMPIRAN

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

: 1 APRIL 2016

: STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

Bagan Alur Pendataan PBB-P2 melalui PATEN (Pendataan PBB-P2

| | | Pela | Pela | Pela | Pela | Pela | Muta Baku | Muta Baku | Muta Baku | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| No | Aktivits | Wa.jib Pajak | Petugas lolet/ penerir berl | Kl Pel.yan Administral | Carat | staf Kecratan | Kelenglapan | Walta | Out put | Keterangan |
| l | Menyam paikan berkas administrasi, kelengkapan dan permohonan kepada petugas loket/penerima berkas (perekaman data, permutahiran data, penghapusan data) | ( | Ya | | | | Surat Permohonan, 9POP, LSPOP, surat kepemilikan tanah, Tp dan berkas pendukung | 15 menit | Surat Permohonan, SPOp, LSPOP telah terisi dan surat kepemilikan tanah, TPdan berkas pendukung telah siap | |
| 2 | Menerima berkas administrasi, kelengkapan dan permohonan untuk diverifikasi dan diterbitkan bukti penermaan berkas serte menyampeaikan ke Kasi Ekbang dan mengembalikan ke wajib pajak jika berkas tidak lengkap | Tidak | L .,... ... ... .,, | Ya | | | Surat Permohonan, 8POP, LSPOP telah terisi dan surat kepemilikan tanah , eTp dan berkas pendukung telah siap | 10 Menit | Bukti Penerimaan Berkas dan berkas telah di verifikasi | |
| 3 | Menerima berkas dan melakukan verifikasi berkas dan menetapkan Zona Nilai Tanah serta meneruskan kepada Camat untuk di paraf | | Tidak | | | | Bukti Penerimaan Berkas dan berkas telah di verifikasi | 30 Merit | Berkas telah diverifikasi | |
| 4 | Menerima berkas, meneliti kebenarannya dan memaraf serta mendisposisikan ke pada staf untuk di sam paikan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan SPPT PBB­ P2 | | | > | " I I | | Berkas telah diverifikasi | 15 Memit | Berkas telah di paraf | |
| 5 | Menerima Berkas dan menyampeikan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau | | | | | A ( l | Berkas telah di paraf | I mmrggu | Berkas telah disarmpaikan | |

BUPATI SEKADAU,

Diundangkan di Sekadau

pada tanggal 1 April 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


Yohanes Jhon Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7


RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA EA GIAN HUKUM DAN HAM,


LAMPIRAN

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

: I APRIL 2016

: STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

Bagan Alur Penyampaian DHKP dan SPPT PBB-P2 (Penagihan PBB-P2 )



| | | Pelalana | Pelalana | Mutu Baku | Mutu Baku | Mutu Baku | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| No | At±vita | Kadispenda | Camat | Kelengka pan | Waktu | Output | Keterangan |
| I | Kepala Dinas menyampaikan DHKP, SPPT pBB-P2 serta Berita Acara penyampaian SPPT PB-P2 dan DHKP kepada Camat. | ( • , | | DHKP, SPPT PBB-P2 dan Berita Acara | I Hari | DHKP, SPPT PBB-P2 dan Berita Acara diterima Carat | |
| 2 | Menerima DHKP, SPPT pBB-P2 dan Berita Acara Penyampaian serta memeniksa DHKP, SPPT PBB-P2 dan Berita Acara sesuai dengan jumlah desa dan menandatangani Benita Acara Penyerahan untuk di serahkan kembali kepada Kadispenda | | I | DHKP, SppT PBB-P2 dan Bernita Acara diterima Camat | Jam | Berita Acara telah di tandatangi Camat | |
| 3 | Kadispenda Menerima Berita Acara Penyerahan DHKP dan SPPT PBB- P2 serta melakukan pengadministrasian. | ( J | | Benita Acara telah di tandatangi Carat | 15 Menit | Berita Acara diadministrasikan | |


Diundangkan di Sekadau pada tanggal I April 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


Yohanes Jhon Serita Daerah Ka bu paten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7

BUPATI SEKADAU,


RUPINUS

Salin n sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM DAN HAM,


/

LAMPIRAN

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

: 1 APRIL 2016

: STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

Baan Alur Penvampaian SPPT PBB-P2 ke Waiib Paiak (Penasihan PBB-P2


| | | Pelan | Pelan | Pelan | Pelan | Pelan | Mutu Baku | Mutu Baku | Mutu Baku | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| No | Aktivit | Cmat | Mapatda | Kepel De. | Kolertor | Wa.fib Pajak | Kelengla pan | Wartu | Output | Keterangan |
| ' | Mensampaikan DHKP dan SPPT PBB-P2 Kepada Mapatda | | | | | | DHKP dan SPPT PBBP2 | I5 menit | DHKP dan SPPT PBB-P2 diterima Mapatda | |
| 2 | Menerima DHKP dan SPpT pp.p serta memeriksa kelengkapan dan jumlah DHKP dan SPPT 9BB-P2 vesuai dengan desa yang ada dan Menerus.kannya kepada masing-masing Kepala Desa | | I | | | | DHKP dan SPPT PBB-P2 diterima Mapatda | 5 Harl | DHKP dan SPPT PBB-P2 diterima masing-masing Kepala Desa | |
| 3 | Menerima DHKP dan SPPT PBB-P2 serta memeriksa kelengkapan dan djumlah DHKP dan SPPT PBB.P2 sesuai dengan obyek pajak yang ada dan meneruskannya kepada kolektor | | | I I | | | DHKP dan SPPT 9BB-P2 diterima Kepala Des.a. | I Jam | DHKP dan SPPT PBB-P2 tela.h diperiksa kelengkapannya dan Jumlahnya | |
| 4 | Menerima DHKP dan $ppr p8BP2 Serta memeriksa dan memilah masing-masing dusun dan mnelakukan penyerahan kepada wajib pajak | | | | | | DHKP dan SPPT PBB-P2 tela.h diperiksa kelengkapannya dan Jumlahya | S Hari | SPPT pBB-P2 telah diterima wajib pajak | |
| 5 | Menerima SPT 9BB P2 | | | | | I | SPPT 9BB-P2 telah diterima wajib pajak | 2jam | SPPT pBB.-P2 Bia dibayar ke Bank atau Kolektor Desa | |

BUPATI SEKADAU,

Diundangkan di Sekadau pad a tanggal 1 April 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


Yohanes Jhon Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7


RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUI DAN HAM, y ... .,."'--


LA MPIRAN

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

: 1APRIL 2016

: STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

REGISTRASI SURAT KETERANGAN TANAH

| | | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN | Mu tu Buku | Mu tu Buku | Mu tu Buku | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----|
| NO | AKTIVITAS | Peso.hon | Petaga Lo.let | Kasi Pelymnan | Selca | Carat | Kelengapan | waktu | Output | Biaya | let |
| l | Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket | | va | | | | 1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (dari pemilik asal] 2. Surat pernyataan penyerahan tanah 3. Surat pernyataan perilik tanah 4. Surat keterangan tanah dari Kepala Desa 5. Apabila hibah, dilengkapi dengan surat keterangan hibah dari Kepala Desa 6. Apabila pembagian waris dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris 7, apabila transaksi jual beli dilengkapi dengan kwitansi dan surat keterangan jual beli 8. Fotocopi KTP pemohon, Fotocopy KTP saksi, Fotocopy KTP pemilik asal 9. Sketsa Tanah | I merit | berkas | Tidak dipungut biaya | |
| 2 | Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan dari pemohon, apabila tidak lengkap dokumen dikembalikan kepada pemohon,jika lengkap diteruskan kepada Kasi Pelayanan Tidak | | | | | | | 5 menit | berkas | | |
| 3 | Mengoreksi dokumen dan apabila dokumen sudah benar diparaf dan diteruskan kepada sekcam untuk | | | | | | | 7memt | dekumen | | |
| 4 | Menelaah dan memaraf dokumen yang disampaikan Kasi Pelayanan, kemudian diteruskan kepada Camat untuk ditandatangani | | | | I min | | | 5menit | dokumen | | |
| 5 | Menelaah dan menandatangani dokumen kemudian menyerahkanya kepada pemohon melalui petugas loket | | | | | el | | 5menit | dokumen | | |
| 6 | Mengagendakan dan mengarsipkan dokumen sebelum diserahkan kepada pemohon | | S | | | | | 6 menit | dokumen | | |
| 7 | Menerima Dokumen yang telah ditandatangani oleh carat | | | | | | | 1 menit | dokumen | | |

Diundangkan di Sekadau

pada tanggal 1 April 2016

Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


Yohanes Jhon Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor T

BUPATI SEKADAU,

Salinan sesuai dengan aslinya LA GUAa HUKUN DAN HAM,


SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001


RUPINUS

LAMPIRAN

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

: 1APRIL 2016

: STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

## REGISTRASI SURAT TANDALAPORMULAI KERA PROYEK[KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH APBD/APBN

| NO | | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN | Mutu Bukru | Mutu Bukru | Mutu Bukru | Mutu Bukru | Biaya | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----|
| | ARTIVITAS | Perohon | Petag Lo.let | Kasi Pela nan | Selca | Carat | Kelengkapan | waktu | Output | Biaya | ket |
| I | Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket | Iva | | | | | l.surat keterangan dari SKPD terkait, 2.surat pemberitahuan mulai kerja dari perusahaan | I merit | berkas | Tidak dipungut biaya | |
| 2 Menerima dan persyaratan dari dokumen dikembalikan lengkap diteruskan | memeriksa kelengkapan pemohon, apabila tidak lengkap kepada pemohon, jika kepada Kasi Pelayanan Tidak | | | | | | | 5 menit | berkas | | |
| 3 Mengoreksi dokumen benar diparafdan untuk diparaf | dan apabila dokumen sudah diteruskan kepada sekcam | | | | I | | | 7merit | dekumen | | |
| 4 Menelaah dan disarmnpaikan kepada | memaraf dokumen yang Kasi Pelayanan, kemudian diteruskan Camat untuk ditandatangani | | | sin | | | | 5 menit | dokumen | | |
| 5 Menelaah dan kemudian melalui petugas | menandatangani dokumen menyerahkanya kepada pemohon loket | | | | | min | | 5 menit | dokumen | | |
| 6 | Mengagendakan dan mengarsipkan dokumen sebelum diserahkan kepada pemohon | e | | | | | | 6 menit | dokumen | | |
| 7 oleh | Menerima Dokumen yang telah ditandatangani camat | | | | | | | l menit | dokumen | | |

Diundangkan di Sekadau pada tanggal I April 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


Yohanes Jhon Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7

BUPATI SEKADAU,


RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya PALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SUBHA NIP. 19750426 199412 1 001

i-1.. -

LAMPIRAN

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016

: 1APRIL 2016

: STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU

REGISTRASI PENGESAHAN SURAT KETERANGAN TENAGA AKAD,'TENAGA KERJA ASING f

| | | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN | Mutu Bukru | Mutu Bukru | Mutu Bukru | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------------------------