PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 50 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAW A TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di Ka bu paten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan Program Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan \_Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
[
SALINAN
l
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) \_sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah '(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Menetapkan
Lamongan Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 36).
MEMUTUSKAN:
BUPATI TENTANG PETUNJUK PERATURAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran.

## Pasal2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi pengelola dan stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan. pada tanggal 3 Nopember 2016


Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 3 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

ttd.

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 50

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOS~HATONO

NIP. 19670629 199803 1 004

## Lampiran Peraturan Bupati Lamongan

Nomor

: 50 Tahun 2016

Tanggal : 3 Nopember 2016

## PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BANGKlT MANDIRl DAN

## SEJAHTERA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, kemiskinan bukan hanya dipandang dari sisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi lebih dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta keterbatasan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Oleh karena itu kemiskinan menjadi hulu dari segala permasalahan sosial yang ada di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa salah satu langkah untuk mengurangi dan memberdayakan masyarakat untuk berkarya adalah dengan memaksimalkan potensi lokal daerah setempat untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan stake holder didalamnya. Untuk itu wujud sentuhan Program yang digulirkan pemerintah melalui kegiatan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan \_masyarakat melalui bantuan usaha yang dipadukan dengan potensi lokal Desa.

## B. Maksud dan Tujuan

Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

## Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera, bertujuan :

1. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi rumah tangga miskin;
2. meningkatkan motivasi usaha rumah tangga miskin.

## C. Alokasi dan Lokasi Sasaran

1. Alokasi Program Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera sebesar Rpl.000.000.000,(satu milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan;
2. Besaran alokasi pada tiap Desa dihitung berdasarkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dikalikan Rpl.000.000,(satu juta rupiah);
3. 3 Bantuan kepada RTS melalui Pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan rumah tangga sasaran, yang pemanfaatannya adalah untuk modal investasi dalam bentuk sarana dan prasarana, modal usaha dan untuk kegiatan usaha pendukung;
4. Lokasi Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera pada Tahun 2016 di Kabupaten Lamongan dialokasikan pada 1 (satu) Kecamatan di 18 (delapan belas) Desa dengan mempertimbangkan Basis Data Terpadu 2015.

## D. Kriteria Rumah Tangga Sasaran

Rumah Tangga Sasaran Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera adalah:

1. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam kelompok Desi! I berdasar Basis Data Terpadu (BDT) 2015;
2. RTSM tidak sebatangkara.

Ketentuan RTSM yang tidak layak menerima bantuan sosial adalah :

1. Meninggal dunia dan tidak ada anggota keluarga lainnya;
2. Pindah domisili kependudukan;
3. Hasil rembug warga terbatas sudah memiliki status sosial ekonomi lebih sejahtera yang dituangkan dalam berita acara mengetahui Kepala Desa;
4. RTSM sebatangkara;

## E. Hasil Pelaksanaan

Hasil yang dicapai melalui program ini adalah :

1. Diterimanya bantuan pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan jumlah yang ditetapkan;
2. Dimanfaatkan bantuan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan ..

## F. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan

- Program ini merupakan implementasi terhadap kewajiban Negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar warga miskin
1. Kepedulian Sosial agar memiliki daya tahan hidup.

## 2. Partisipatoris

Partisipasi aktif Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan serta masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rembug warga sangat diharapkan.

3. Transparan dan akuntabel pelaksanaan dan dipertanggungjawabkan kepada maupun publik yang berkepentingan berlaku. program secara terbuka masyarakat setempat sesuai ketentuan yang

## G. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Verifikasi dan klarifikasi data, Verikasi merupakan kegiatan pencermatan data di Desa sasaran digunakan metode rembug warga, klarifikasi adalah pengecekan kondisi RTS hasil verifikasi dengan metode observasi langsung.
2. Identifikasi kebutuhan RTS, Identifikasi usulan kebutuhan dilakukan dengan rembug keluarga RTS mengenai jenis kebutuhan yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuru karateristik sosial ekonomi dan wilayah geografis RTS.

## 3. Bantuan RTS,

Bantuan dalam bentuk uang bagi RTS yang dimanfaatkan untuk mengembangkan dan membuka usaha baik sebagai alternatif pendapatan maupun sebagian hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari berdasarkan hasil identifikasi usulan kebutuhan RTS

4. Pendampingan, pelaksanaan

Pendampingan dilakukan untuk memfasilitasi program dan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

## II. ORGANISASI PENGELOLA

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitasi Tingkat Desa serta pendamping kegiatan.

## 1.

- Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten

Merupakan Tim Fasilitasi Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera, yang mempunyai tugas :

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan;
- b. menentukan besarnya bantuan yang diterima tiap Desa;
- c. melaksanakan sosialisasi;
- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Bupati Lamongan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lamongan.

## 2. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan

- a. membantu Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera;
- b. memfasilitasi sosialisasi Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera di Desa;
- c. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- d. memfasilitasi usulan dan dokumen pencairan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera.
3. Tim Fasilitasi Tingkat Desa

Merupakan penanggungjawab bantuan dalam rangka bantuan RTS di tingkat Desa, dengan keanggotaan :

- 1) Pembina/ penanggungjawab : Kepala Desa;
- 2) Pengawas ·
3. : Ketua BPD;
- 3) Ketua
5. : Unsur LPM;
- 4) Sekretaris
7. : Sekretaris Desa;
- 5) Anggota, sebanyak 3 orang dari unsur LPM dan Perangkat Desa.

Togas dan tanggungjawab tim fasilitasi tingkat Desa:

- a. menetapkan keanggotaan tim fasilitasi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi;
- c. melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data RTS;
- d. melaksanakan identifikasi kebutuhan;
- e. menetapkan daftar penerima bantuan;
- f. memfasilitasi pembukaan rekening;
- g. membuat dokumen pengajuan pencairan bantuan kepada Bupati Lamongan;
- h. menyalurkan bantuan kepada RTS;
1. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan;
- J. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Lamongan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan;
4. Tenaga pendamping adalah orang/ organisasi yang ditunjuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, mempunyai tugas :
- a. membantu Tim Pelaksana Kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Desa sasaran;
- b. membantu tim pelaksana tingkat Desa dalam verifikasi dan identifikasi kebutuhan RTS;
- c. membantu sosialisasi, pencairan dan bimbingan teknis terhadap pelaksana tingkat Desa;
- d. memfasiliasi penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- e. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Tim Pelaksana Kabupaten.
5. Penerima bantuan adalah rumah tangga sasaran (RTS) yang merupakan rumah tangga sangat miskin pada Desil 1 Basis Data Terpadu (BDT) 2015, mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan sesuai kebutuhannya sendiri;
- b. membuka rekening bank untuk proses transfer bantuan yang akan diterima;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah dibuat;
- d. mempertanggungjawabkan atas kegiatannya (membuat SPJ).

## III. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Persiapan
- a. sosialisasi, dilaksanakan dengan pelaksanaan kegiatan untuk dilaksanakan sampai tingkat Desa; tujuan memberikan informasi diketahui masyarakat, dan
- b. sosialisasi tingkat Desa, dilaksanakan Pemerintah Desa merupakan rembug warga dengan agenda sosialisasi kebijakan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan, pembentukan Tim Pelaksana Tingkat Desa, rencana tindak lanjut;
- c. rapat koo'rdinasi, memberikan pemantapan, dan pemahaman tugas.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. verifikasi dan klarifikasi : untuk mendapat data penerima bantuan yang aktual dan faktual dengan menggunakan rembug warga dan pengamatan secara langsung, selanjutnya dituangkan dalam berita acara rembug warga untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan;
- b. identifikasi kebutuhan, dilakukan dengan dialog dengan RTS penerima bantuan mengenai jenis kebutuhan yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam upaya meningkakan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis RTS;
- c. pengajuan proposal, hasil identifikasi kebutuhan RTS dimasing› masing Desa lokasi, selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal usulan bantuan. Proposal disampaikan kepada Bupati Lamongan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan diketahui camat dengan dilengkapi:
- 1) dokumen pencairan (rangkap 3);
- 2) kwitansi, fotokopi rekening Desa;
- 3) fotokopi KTP Kepala Desa, Ketua Tim Pelaksana, dan Bendahara Desa;
- 4) fotokopi SK Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- 5) surat Pertanggungjawaban bermaterai Rp6.000,-;
- 6) pakta integritas.
- d. pencairan .dana, bantuan kepada RTS dilakukan dengan sistem transfer.

## IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- a. pengawasan, bertujuan memastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai pedoman dan kegiatan yang berlaku, pengawasan dilakukan secara terbuka oleh publik dan pengawas fungsional secara struktural dan berjenjang.
1. pengawasan publik, pengawasan dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pelaksanaan kegiatan;
2. pengawasan fungsional, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku.
- b. pengendalian, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten, Pendamping Kegiatan, dan Pemerintah Desa.

## c. pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk:

1. pertanggungjawaban administratif berupa laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten dan Pendamping Kegiatan;
2. pertanggungjawaban publik dilakukan melalui musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa masing-masing.

## V. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera Tahun 2016 disusun guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan.

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!