PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 15 Tahun 2011 tentang TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANANKABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN' (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan, Orginisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinYa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan'
- L Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian [Lembaran Negara Republik \_lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-u"noang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokokpokok t&lt;epe"gawaiari (Lembaran Negara Republik lndonesia TahunrgggNomorl69,TambahanLembaranNegara Republik lndonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten tanifr Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, f ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265),
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a3B9);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)',
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741)'
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor I Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah BuPati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan KabuPaten Balangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Peftanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Bagian Pertama
Tugas pokok dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 2
- (1) Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 3
Unsur-unsur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Bidang Peternakan;
4. d Bidang Perikanan;
- e. Bidang Usaha dan Pengolahan;
- f. UPT; dan
7. g Kelompok Jabatan Fungsional.
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Bagian Pertama
Sekretariat
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadip program, administrasi dan sumber daya di lingkungan dinas ierti melaksanakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaPoran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun langkah kegiatan kesekretariatan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 5
Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian,
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan'
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, perjalanan dinas serta melaksanakan urusan ketatalaksanaan, hukum, perundang-rndangrn dan pengelolaan administrasi kepegawaian
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut '
- a. melaksanakan penyusunan program kerja sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja Staf di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnYa;
4. c.melaksanakanurusansurat-menyuratdankearsipan'
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan, penerimaan tamu pimpinan, upacara, rapat dinas dan administrasi perjalanan dinas;
- e. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan' ["r"fiharian ddn p6rawatan sarana dan prasarana Dinas;
- g. melaksanakan pe.ngadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan' " p"tr*rtan sarana dan prasarana Dinas;
9. h.menyusundanmengadministrasikanpenyediaanperalatan'perlengkapan kant6r, barang cetakan dan alat tulis kantor;
- i. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Dinas;
11. j melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub Bagian umum dan KePegawaian;
- l. melaksanakan penyusunan |aporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada sekretariai, periviapan bahan dan penyusunan laporan Dinas;
- m. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- n. melaksanakan analisis jabatan dan analisis organisasi;
- o. melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi dan usul kelembagaan di lingkungan Dinas;
17. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Dinas; p
18. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan di lingkungan Dinas; q
- r. melaksanakan penelaahan dan penyusunan bahan pertimbangan hukum;
- S. melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- t. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainya;
- u. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat' kesejahteraan pegawai, pendidikai dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum Pegawai;
- v. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi' bezetting formasi' daftar urut kepangkatan pegawai, dokumenltasi berkas kepegawaian' absensi dan cuti Pegawai;
- w. melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan daftar penilaian prestasi/kinerja Pegawai :
- x. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja Staf di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan hubungan kerja untuk menunjang keberhasilan implementasi program kegiatan dengan pelaksana kegiatan serta instansi terkait;
- f. mengidentifikasi lokasi, potensi wilayah dan statistik pada wilayah kerja dinas;
9. g menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;
- i. menyusun program tahunan Dinas dari data yang berasal dari bidang masingmasing;
12. j mengkoordinasikan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan bersama Bidang;
- k. menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
- l. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- m. menyusun bahan pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- n. menyusun bahan pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
- o. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja Staf di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnYa,
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan penyusunan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
8. g melaksanakan penelitian kebenaran dokumen pencairan anggaran dan ketersediaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyusunan bahan revisi anggaran Dinas;
- i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan Dinas;
11. j melaksanakan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran;
- k. melaksanakan pemantauan keadaan anggaran;
- l. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan penghitungan anggaran di lingkungan Dinas;
- m. melaksanakan penyiapan usul bendahara dan calon pemegang uang muka kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas;
- n. menyusun dan laporan keuangan, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub Bagian Keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat dan penyiapan penyusunan laporan Dinas;
- p. menyusun rencana, melaksanakan kegitan pengumpulan data dan penyajian dan analisa data anggaran perencanaan dan belanja Dinas;
18. q menghimpun dan menganalisa data anggaran dan realisasi keuangan;
- r. menghimpun dan menyiapkan bahan dan menyusun rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerla Perangkat Daerah (RKA) untuk dijadikan DPA-SKPD baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- s. menyusun rencana anggaran penerimaan/pengeluaran Dinas, serta pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan dan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
- t. penertiban, penarikan dan pengadministrasian pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang ada kaitannya dengan tupoksi Dinas;
- u. mengkoordinasikan pembuatan dan pelaporan SPJ darr seluruh Bidang;
- v. memeriksa dan mengontrol SPJ yang masuk dari seluruh Bagian dan Bidang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- w. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
- x. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
- y. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan,
- z. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
28. aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Ketiga
Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 9
- (1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura serta kegiatan pengembangan sarana produksi dan kelembagaan petani, pengelolaan lahan dan perluasan areal serta pengelolaan air untuk usaha tani dan perlindungan budidaya pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. merencanakan operaslonal, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. merencanakan dan menyusun program operasional, mengatur, mengevaluasi pembinaan dan pelaksanaan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melakukan monitoring, pemantauan dan memecahkan masalah yang timbul dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan dan petunjuk atasan;
- f. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
9. g menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- i. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dan peran serta pelaku usaha;
12. j menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, menge.ndalikan dan mengevaluasi pengembangan dan peranserta kelembagaan petani;
- k. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian;
- l. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan optimasi lahan pertanian;
- m. menyusun program, membina, mengkoord.inasikan, mengatur, mengendalikan dan'p6"ng.iurirasi pengendatian lahan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- n. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi Perluasan areal;
- o. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan air;
4. p melakukan pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta upaya peningkatan dan diversifikasi usaha tani;
- q. melakukan pengaturan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan perbenihan/pembibitan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan PenYalurannYa;
- r. melakukan pengaturan, pengawasan, bimbingan dan pengembangan perlindungan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- s. melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan satuan dan unit kerja lain yang berhubungan dan berkaitan dengan pengembangan produksi dan perlindungan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- t. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- u. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 10
Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
- a. Seksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- c. Seksi Tanaman Hortikultura.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 11
- (1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, kerjasama, pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan serta menyiapkan bahan evaluasi pelaporan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 12
- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendaliln kegiatan pengembangan sarana produksi dan kelembagaan petani, pengelolaan lahan dan perluasan areal serta pengelolaan air untuk usaha tani serta pengendalian perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman Pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan seksi
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 13
- (1) Seksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, kerjasama, pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi dan pengembangan tanaman hortikultura serta menyiapkan bahan evaluasi pelapoian
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 15
Bidang Peternakan terdiri dari :
- a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
- b. Seksi Produksi dan Pembibitan Peternakan; dan
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner'
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 16
- (.1)Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan seksi
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 17
- (1) Seksi Produksi dan Pembibitan Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan produksi dan pembibitan peternakan berupa inseminasi buatan dan pengembangan mani beku ternak lokal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan seksi
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 18
- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan seksi
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 19
- (1)Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan prasarana perikanan, budidaya perikanan dan pengembangan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah-langkah kegiatan bidang perikanan yang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 20
Bidang Perikanan terdiri dari .
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
- b. Seksi Budidaya Perikanan; dan
- a. Seksi Pengembangan Perikanan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 21
- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan' pengendalian sarana dan prasarana perikanan'
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan seksi
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 23
- seksi Pengembangan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan pengembangan perikanan' (1)
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut : (2)
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan seksi
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 24
- (1)Bidang Usaha dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi ' ' pemb[raan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian promosi dan pemasaran, pasca pan"n dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, dan perijinan usaha, pemberdayaan dan kelembagaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. menyusun langkah-langkah kegiatan bidang usaha dan pengolahan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 25
Bidang Usaha dan Pengolahan terdiri dari :
- a. Seksi Promosi dan Pemasaran;
- b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan; dan
- c. Seksi Perizinan, Pemberdayaan dan Kelembagaan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 26
- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan usaha promosi dan pemasaran serta analisis pelayanan informasi pemasaran peternakan dan perikanan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan seksi
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 28
- (1) Seksi Perizinan Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi perizinan usaha, pemberdayaan dan kelembagaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan seksi
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 29
- (1) UpT mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan dan mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
2. UpT mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksanaan teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional. (2)
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasa! 30
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ## BAB IV
TATA KERJA
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 32
- (1)Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang;
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 33
- (1)Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 34
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan wajib mengawasi bawahannya masingmasing sesuai dengan fungsi pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan
agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA' PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 35
Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 26 September 2011

Penandatangan: SEKRETARIS-DAERAH PATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 15