PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7 Tahun 2005 tentang TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I{ABUPATEN SITUBONDO DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan (berlaku 1 Feb 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAIIIA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NoMoR 7 TAHUN 2OL6
TENTANG
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I{ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OLl, perlu menetapkan Peraturan .. Bupati tentang T\rnjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}lt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OL5;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aL9fl;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL0 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 1 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor L21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 8.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan l\tlenteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O1l; 9.
9. Peraturan Menteri Pencla)ragUnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2ALl tentang Evahrasi Jabatan; 10.
Menetapkan :
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2OL2 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2OL3 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2008 Nomor 13); L4.
- Peraturan Bupati situbondo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 4l; 15.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERBAII(AN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKPD adalah satuan Kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
6. unit Kerja adalah bagian pada satuan Kerja perangkat Daerah sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. 9.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kabupaten Situbondo. 10.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai. 11.
6. L2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 13.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 14.
9. T\rnjangan Perbaikan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 15.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa 16.
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melalmkan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Ttrnjangan Perbaikan Penghasilan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kineda, motivasi dan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) TUnjangan Perbaikan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.
KLASIFII(ASI PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAII(AN PENGHASILAN
BAB III - KLASIFII(ASI PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAII(AN PENGHASILAN
Pasal 3
- (1) T[rnjangan Perbaikan Penghasilan diberikan
BAB III - KLASIFII(ASI PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAII(AN PENGHASILAN
Pasal 4
- Kepala SKPD mengusulkan Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan ## BAB IV
BESARAN DAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN
PERBAII(AN PENGHASILAN
BAB III - KLASIFII(ASI PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAII(AN PENGHASILAN
Pasal 5
- (1) Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan ditentukan ## BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAII(AN PENGHASILAN
BAB III - KLASIFII(ASI PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAII(AN PENGHASILAN
Pasal 6
- (1) T\rnjangan Perbaikan Penghasilan dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutny€r, khusus untuk Bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
2. (2t Tingkat kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan
BAB III - KLASIFII(ASI PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAII(AN PENGHASILAN
Pasal 7
- (u Pegawai yang tingkat kehadirannya memenuhi ketentuan jam kerja namun tidak berada ditempat tugas tanpa keterang&amp;tr, maka tingkat kehadirannya dapat dibatalkan.
- (2t Pembatalan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
BAB III - KLASIFII(ASI PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAII(AN PENGHASILAN
Pasal 8
- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada waktu masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
2. (21 Pegawai yang ditugaskan sebagai penyuluh (pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, KB dll) atau satu atap di kecamatan, pelaksanaan rekam kehadiran dilakukan di masing-masing kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap SKPD/Unit Kerja wajib menyediakan mesin absensi elektronik/ fingerpint.
4. (41 Hasil rekam kehadiran pegawai melalui mesin absensi elektronikl fingerprint dicetak setiap bulan oleh masing-masing SKPD/ Unit Kerja.
- (5) Rekam kehadiran pegawai dapat dilakukan secara manual apabila:
- a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerus al&lt;an / tidak berfungsi;
- b. pegawai belum terdaftar da.lam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
- c. terjadi keadaan kahar (force majeurel berupa bencana alam danlatau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan;
- d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik;dan
- e. Pegawai dengan kondisi kesehatanlfisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
- (6) Pelaksanaan rekam kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud ayat (5) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala SKPD/Unit Kerja, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (U Rekam kehadiran pegawai tidak dapat diwakilkan.
- (21 Pegawai yang melaksanakan rekam kehadiran masuk kerja melampaui jam masuk kerja tanpa keterangan yang sah dari atasan langsung dan mengetahui Kepala SKPD/Unit Kerja masing-masing, dianggap terlambat masuk kerja dan keterlambatannya tersebut diakumulasikan.
- (3) Pegawai yang melaksanakan rekam kehadira.n pulang kerja sebelum jam pulang kerja tanpa keterangan yang sah dari atasan langsung dan mengetahui Kepala SKPD masing-masing, dianggap pulang mendahului jam pulang kerja dan kekurangan jam kerja tersebut diakumulasikan.
- (4) Pegawai yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam pelaksanaan rekam kehadiran masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan T\.rnjangan Perbaikan Penghasilan untuk bulan berkena€rn dan alokasi TPP tersebut akan disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (5) Pegawai yang tidak melaln-rkan rekam kehadiran pada saat pulang kerja karena sedang melaksanakan tugas dinas di luar satuan organisasinya yang dibuktikan dengan surat tugas, disposisi, undangan atau memo tugas yang formatnya menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD, kehadirannya tetap diperhitungkan selama 1 (satu) hari kerja.

- (6) Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja tanpa keterangan yang sah dari atasan langsung dan mengetahui Kepala SKPD, masing-masing kehadirannya diperhitungkan selama 3 (tiga) jam 45 (empat puluh lima) menit atau 225 (dua ratus dua puluh lima) menit.

## BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 1O

T\rnjangan Perbaikan Penghasilan dibebankan pada APBD sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan AnggaranlDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 1 1

- Bupati melalui Pimpinan SKPD menugaskan Pejabat yang membidangi keuangan untuk mengelola pembayaran Ttrnjangan Perbaikan Penghasilan. (1)
- Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi bulanan rekam kehadiran pegawai secara elektronik (finger printl danlatau manual dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah. (2)

## Pasal 12

- Pembayaran T\rnjangan Perbaikan Penghasilan dilakukan dengan Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS). (1)
- Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), harus dilengkapi dengan: (2)
- a. daftar perhitungan tunjangan perbaikan penghasilan pegawai;
- b. rekapitulasi rekam kehadiran pegawai secara elektronik (finger print) danlatau manual;
- c. fotokopi Keputusan Bupati tentang Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan;

- d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- e. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.
- (3) Contoh format daftar perhitungan T\rnjangan Perbaikan Penghasilan berdasarkan kehadiran pegawai dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan : (4)
- a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada SKPD yang tidak bertindak selalm kuasa bendahara umum daerah;
- b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD yang bersangkutan.

## Pasal 13

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai diajukan ke SKPD yang bertindak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D), dengan dilampiri :

- a. Daftar penguji kelengkapan dokumen;
- b. Daftar penerima tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai dan rekapitulasi rekam kehadiran pegawai;
- c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- d. SSP PPh pasal 21;
- e. SPJ bulan yang lalu/sebelumnya; dan
- f. Surat Persediaan Dana (SPD).

## BAB VIII KETENTUAN LAIN.LAIN

## Pasal 14

PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana T\rgas (Plt.) diberikan T\rnjangan Perbaikan Penghasilan sesuai dengan beban kerjanya sebagai Pelaksana T\rgas (Plt).

## Pasal 15

T\.rnjangan Perbaikan Penghasilan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2OL5.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 0 1 FEB 2016

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 0 1 FEB 2016

Pj. BUPATI SITUBONDO,

ZAINAL MUHTADIEN

SEKRETARIS DAERATI I(ABUPATEN SITUBONDO,


BERITA DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

ranggal :01FE$2016

Nomor

:

/

Tahun2OL6

## I. FORMAT DAT"TAR PERIIITI'NG/IN TUNJANGAN PERBNKA}I PBTGHASILIIN PEGAUIAI

## DAFTAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Bulan : ________________

.2O ...

SKPD/Unit Kerja

| No. | | | | | Besaran TPP/Jml | Jmlh Kehadiran (menit) | Jumlah TPP (6x7) | Pajak | Pajak | Jumlatr | |
|-------|-----------|---------|---------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|---------|-----------|--------------|
| | Nama/NIP. | Jabatan | Kelas Jabatan | Besaran TPP | Jam keda efektif 1 bulan dlm satuan Menit *) | | | 1Yo | l5o/o | Diterima | Tanda Tangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | L2 |

*) merupakan jumlah besaran TPP dibagi jumlah j"kerja efektif I bulan dalam satuan menit 122 hr x 7,5 ja'" x 60 = 99O0 menit)

Situbondo,

Kepala SKPD/Unit Keq'a

Nama

NIP.

II. TORMAT SURAT KETERANGAN KEPALA SKPD UNTUK PELAKSANAAN REI(AM KEHADIRAN SECARA MANUAL II.1 FORMAT SURAT KETERANGAN I(ARENA PERANGI(AT RUSAK/KEADAAN I(AHAR

## KOP SURAT

## SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa pelaksanaan rekam kehadiran pegawai di SKPD/Unit Kerja. (nama SKPD/Unit Kerja) dilakukan secara manual sejak hari...tanggal...tahun... sampai dengan hari...tanggal tahun karena perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakanltidak berfungsi/terjadi keadaan kahar lforcemajeurel berupa bencana alam danlatau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukanllokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik*)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Situbondo, .

Kepala SKPD/Unit Kerja

NIP.

(Nama)

*) coret yang tidak perlu

## II.2 FORMAT SURAT KETERANGAN BAGI PEGAIIIAI YANG

## MELAKSANAI(AN REI(AM KEHADIRAN SECARA MANUAL

## KOP SURAT

## SURAT KETERANGAN

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/ Gol

Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/ Gol

Jabatan

Dalam pelaksanaan rekam kehadiran dilakukan secara manual sejak hari ...tanggal .tahun sampai dengan hari .tanggal ...tahun karena Pegawai tersebut belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektroniklkondisi kesehatanlfisik tidak memungkinkan untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronikl lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik *)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Situbondo, .

Kepala SKPD/Unit Kerja

*) coret yang tidak perlu

NIP.

(Nama)

t

## III. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA SKPD

## KOP SURAT

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tunjangan perbaikan penghasilan pegawai pada Bulan .. s/d ... tahun... pada SKPD telah dihitung dengan benar dan berdasarkan rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik lfinger printl

2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran T\rnjangan Perbaikan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Situbondo, .

Kepala SKPD/Unit Kerja Selaku Pengguna Anggaranf Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama)

NIP.

Pj. BUPATI SITUBONDO,


ZAINAL MUHATDIEN