Unknown BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG Nomor 27 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG (berlaku 15 Juli 2016)
Pembukaan
Mengingat :
PROVINSI KALIMANTAN BARAT BUPATI KETAPANG B U P A T I K E T A P A N G
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal BLU RSUD dr. Agoesdjam yang berkesinambungan dibidang kesehatan, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang perlu diganti untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang;
1. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
11. Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit ;
15. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
BAB I - KETANTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimkasud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang;
4. Bupati adalah Bupati Ketapang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ketapang;
7. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan gawat darurat;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Agoesdjam adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik dasar dan spesialistik serta dikelola sebagai Badan Layanan Umum;
9. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disingkat BLU - RSUD dr. Agoesdjam adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
10. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala RSUD dr. Agoesdjam;
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya ( input ) dengan kuantitas dan kualitas terukur;
13. Program adalah penjabaran dari sasaran strategis melalui kebijakan RSUD dr. Agoesdjam dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi RSUD dr. Agoesdjam;
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilakasanakan oleh RSUD dr. Agoesdjam sebagai bagian dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa;
15. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
16. Indikator adalah latar belakang/alasan mengapa suatu kinerja pelayanan tersebut perlu diukur;
17. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu;
18. Dimensi kinerja adalah dimensi - dimensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar pelayanan minimal yang meliputi : akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan/keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi tehnis, dan hubungan antar manusia;
19. Definisi operasional adalah untuk menjelaskan pengertian dari indikator;
20. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator tersedia;
21. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan;
22. Penyebut ( denominator ) adalah besaran sebagai nilai dalam rumus indikator kinerja;
23. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan;
24. Standar adalah ukuran capaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai;
25. Rekam Medis ( Medical Records ) adalah catatan, dan dokumen tentang indentitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan;
26. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD dr. Agoesdjam yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala RSUD dr. Agoesdjam untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya ( social responsibility ) dalam menyelenggarakan fungsi organisasi ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETANTUAN UMUM
Pasal 2
Standar pelayanan minimal BLU RSUD dr. Agoesdjam ini dimaksud guna memberikan panduan dalam melaksanakan perencanaan, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian, penilaian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan BLU - RSUD dr. Agoesdjam.
BAB I - KETANTUAN UMUM
Pasal 3
Standar pelayanan minimal BLU RSUD dr. Agoesdjam ini bertujuan untuk menyampaikan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan, target nasional sampai dengan tahun 2020, cara perhitungan / rumus / pembilang dan penyebut / standar / satuan pencapaian kinerja, dan sumber data.
BAB III - MANFAAT
Pasal 4
Penerepan standar pelayanan minimal BLU - RSUD dr. Agoedjam akan bermanfaat bagi :
- a. masyarakat;
- b. BLU - RSUD dr. Agoesdjam;
- c. Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- d. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; dan
- e. Pemerintah Pusat.
BAB III - MANFAAT
Pasal 5
- (1) Manfaat bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, antara lain :
- a. Tersedianya pelayanan yang terjangkau dan berkesinambungan;
- b. pelayanan yang bermutu dan sesuai standar;
- c. meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat; dan
- d. melindungi hak asasi masyarakat dibidang kesehatan.
- (2) Manfaat bagi BLU -RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, antara lain :
- a. akuntabilitas rumah sakit kepada Pemerintah Kabupaten;
- b. pemacu untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit;
- c. memudahkan rumah sakit untuk menentukan strategi; dan
- d. dapat dijadikan salah satu dasar untuk menghitung besarnya subsidi kepada rumah sakit oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk pelayanan masyarakat.
- (3) Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain:
- a. adanya akuntabilitas pelayanan kesehatan;
- b. merupakan rujukan dalam rangka melakukan pembinaan diwilayah Kabupaten Ketapang;
- c. mengethaui hal - hal yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- d. mengetahui ruang kewenangan dalam bidang kesehatan diwilayah Kabupaten Ketapang; dan
- f. merupakan acuan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pembinaan.
- (4) Manfaat bagi PemerintahProvinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain, merupakan acuan untuk Provinsi Kalimantan Barat dalam menetapkan tolok ukur pelaksanaan kewenangan minimal yang menjadi kewajiban daerah.
- (5) Manfaat bagi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain, terjaminnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu/masyarakat miskin/keluarga miskin.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB IV - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 6
- (1) BLU -RSUD Dokter Agoesdjam wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal Rumah Sakit.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. jenis - jenis pelayanan rumah sakit;
- b. indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan minimal setiap jenis pelayanan rumah sakit; dan
- c. uraian variabel indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan minimal setiap jenis pelayanan rumah sakit.
BAB IV - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 7
- (1) Jenis -jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan dan diselenggarakan oleh BLU -RSUD dr. Agoesdjam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, sebagai berkut :
1. pelayanan gawat darurat;
2. pelayanan rawat jalan;
3. pelayanan rawat inap;
4. pelayanan bedah sentral;
5. pelayanan persalinan dan perinatologi;
6. pelayanan intensif;
7. pelayanan radiogi;
8. pelayanan laboratorium patologi klinik;
9. pelayanan rehabilitasi medik;
10. pelayanan farmasi;
11. pelayanan gizi;
12. pelayanan transfusi darah;
13. pelayanan keluarga miskin;
14. pelayanan rekam medis;
15. pelayanan pengelolaan limbah;
16. pelayanan administrasi manajemen;
17. pelayanan ambulans/kereta jenazah;
18. pelayanan pemulasaran jenazah;
19. pelayanan laundry;
20. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
21. pelayanan pencegahan dan pemgendalian infeksi.
- (2) Indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan minimal setiap jenis pelayanan rumah sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uraian variabel indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan minimal setiap jenis pelayanan rumah sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Pemerintah Kabupaten , wajib menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelengaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal BLU - RSUD Dokter Agoesdjam.

## Pasal 9

- (1) Jangka waktu pencapaian standar pelayanan minimal BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sampai dengan tahun 2020.
- (2) Untuk mencapai target standar pelayanan minimal dimaksud pada ayat (1), setiap tahun BLU - RSUD dr. Agoesdjam wajib menyusun prioritas program dan kegiatannya untuk pencapaian target melalui RKA dan RBA yang bersumber dari BLU - RSUD dr. Agoesdjam.

## BAB V PENCATATAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 10

- (1) BLU - RSUD dr. Agoesdjam menerapkan sistem informasi manajemen untuk pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan minimal, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah - kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- (2) Setiap kegiatan pelayanan BLU - RSUD dr. Agoesdjam dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelayanan medis ditetapkan dalam bentuk dokumen rekam medis BLU - RSUD dr. Agoesdjam.
- (4) Dokumen pendukung untuk pelayanan lainnya yang tidak tersedia dalam dokumen Rekam Medis BLU -RSUD dr. Agoesdjam yang diperlukan untuk pengukuran standar pelayanan minimal disusun oleh Tim Evaluasi Standar Pelayanan Minimal BLU - RSUD dr. Agoesdjam yang ditunjuk oleh Kepala BLU - RSUD dr. Agoesdjam bersama - sama Kepala Instalasi dan/atau Kepala Ruangan pelayanan masing - masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dokumen pendukung lainnya yang disusun oleh Tim evaluasi Standar Pelayanan Miminal (SPM) BLU - RSUD dr. Agoesdjam bersama - sama Kepala Instalasi dan/atau Kepala Ruangan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit sebagai dokumen pelengkap.

## Pasal 11

- (1) Laporan kegiatan pelayanan minimal BLU -RSUD dr. Agoesdjam, terdiri dari :
- a. laporan triwulan
- b. laporan semesteran; dan
- c. laporan tahunan
- (2) Laporan kegiatan pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran pelayanan minimal BLU - RSUD dr. Agoesdjam.
- (3) Laporan kegiatan pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh instansi terkait, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Kepala Rumah Sakit wajib menyusun dan menyampaikan laporan pencapaian Standar Pelayan Miminal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap tahun.
- (2) Untuk penyusunan laporan capaian Standar Pelayanan Minimal BLU - RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Rumah Sakit menugaskan Tim Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bersama - sama dengan Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan untuk melakukan pengumpulan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap bulan dan/atau setiap periode waktu pengumpulan berdasarkan ketetntuan serta melakukan analisis capaian SPM setiap triwulan atau semester.
- (3) Hasil analisis capaian Standar Pelayanan Miminal (SPM) setiap triwulan atau semester dilaporkan oleh Tim Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLU - RSUD dr. Agoesdjam kepada Kepala Rumah Sakit sebagai bahan penyusunan lapoaran tahunan pencapaian Standar Pelayanan Miminal Rumah Sakit.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 13

- (1) Pembinaan standar pelayanan minimal BLU -RSUD dr. Agoesdjam dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit.
- (2) Pembinaan standar pelayanan minimal BLU -RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLU - RSUD dr. Agoesdjam.

## Pasal 14

Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal BLU - RSUD dr. Agoesdjam.

## Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten/kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, meliputi :
- a. perhitungan kebutuhan pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan minimal;
- b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target standar pelayanan minimal;
- c. penilaian pengukuran kinerja; dan
- d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit.

## Pasal 16

- (1) Pengawasan operasional kegiatan pelayanan minimal BLU RSUD dr. Agoesdjam dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Kepala BLU - RSUD dr. Agoesdjam.

## Pasal 17

Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

## Pasal 18

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), bersama - sama jajaran manajemen BLU - RSUD dr. Agoesdjam menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLU RSUD Dr. Agoesdjam.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLU - RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLU - RSUD dr. Agoesdjam dalam hal : a.menciptakan akurasi sistem informasi kegiatan pelayanan
3. minimal;
4. b.menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
5. c.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah - kaidah manajemen yang baik.

## BAB VII

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 19

- (1) Monitoring dan Evaluasi kinerja dari aspek pelayanan BLU RSUD dr. Agoesdjam minimal dilakukan satu kali dalam satu tahun oleh Bupati.
- (2) Monitoring dan Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil kegiatan standar pelayanan minimal BLU - RSUD dr. Agoesdjam sesuai dengan rencana strategi dan Rencana Kegiatan dan Anggaran BLU - RSUD dr. Agoesdjam.

## Pasal 20

Monitoring dan evaluasi kinerja dari aspek pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

## Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi internal dilakukan oleh Tim evaluasi SPM BLU - RSUD dr. Agoesdjam atas pelaksanaan pelayanan minimal dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, dapat dilakukan oleh :
- a. Dinas Kesehatan Kabupaten;
- b. Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan/atau Tim dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Keseahtan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## BAB VIII PENUTUP

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 15 Juli 2016

BUPATI KETAPANG, ttd MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 15 Juli 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

EDI RADIANSYAH, SH.MH Pembina NIP. 19700617 200003 1 001