PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 22 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG (berlaku 1 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu di lakukan perubahan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Di Siplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
7. Keputusan Presiden Norn or 68 Tahun 1996 ten tang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Negara Nomor 08 Pelaksanaan Hari Pemerintah Negara Pendayagunaan Tahun 1996 tentang Kerja Di Lingkungan Aparatur Pedoman Lembaga
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 19);
Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG;
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Serita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah W alikota Singkawang.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Singkawang.
5. Hari kerja adalah hari dimana Pegawai Negeri Sipil harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selamajam kerja yang ditentukan.
6. Jam kerja adalah waktu yang ditetapkan bagi pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas pemerintahan pada hari kerja.
7. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sikap dan perilaku PNS yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran pegawai negeri sipil terhadap ketentuan jam kerja yang diawali dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja secara mesin dan atau manual.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Azis Kelas B Singkawang
13. Puskesmas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan Kota Singkawang, yang merupakan kesatuan organisasi kesehatan fungsional sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat antara lain Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan dan Poskeskel.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
Pasal 3
- (1) Jumlah hari kerja bagi PNS pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Ketentuan jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Senin sampai dengan Kamis :
- Masuk Kerja
- Pulang Kerja
- b. Hari Jum'at :
- Masuk Kerja
- Pularig Kerja
Jam 07.00 WIB
:
Jam 15.30 WIB
Jam 07.30 WIS
Jam 11.00 WIB
- (3) Setiap hari Jum'at mulai pukul 06.00-07.30 WIB dilakukan kegiatan olahraga dan atau bakti sosial, khusus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja diatur tersendiri.
- (4) Untuk SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas melebihi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Jam Kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pelaksanaannya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal
5
Pasal 4
- (1) Ketentuan jumlah hari dan jam kerja efektif pada SKPD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
Pasal 5
Pasal
5
- (1) Ketentuan jumlah hari dan jam kerja efektif pada SKPD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. Senin sampai dengan Kamis:
Jam 07.00 WIB
- Masuk Kerja
- Pulang Kerja
- b. Hari Jum'at :
- Masuk Kerja
- Pulang Kerja
- c. Hari Sabtu :
- Masuk Kerja
- Pulang Kerja
Jam 14.20 WIB
Jam 07.00 WIB
Jam 11.00 WIB
Jam 07.00 WIB
Jam 11.10 WIB
- (2) Bagi SKPD/Unit Kerja pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan langsung secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari termasuk hari libur, pelaksanaan jam kerja di atur secara bergiliran.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan jam kerja efektif pada RSUD clan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD dan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi kesehatan.
Pasal 8
- (1) Pengisian daftar hadir PNS yang tidak masuk kerja, sebagai berikut:
S : (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. I :
(izin) yang dibuktikan dengan izin tertulis;
- c. C :
(cuti) yang dibuktikan dengan surat cuti;
- d. DL :
(dinas luar) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
- e. TB : (tugas belajar) yang dibuktikan dengan Keputusan Walikota; dan e
- f. TK : (tanpa keterangan) tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui alasannya. f.
- (2) 1zm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 15
- (1) Apabila ada kegiatan yang dilaksanakan pada hari jumat di luar ketentuan jam kerja, maka di wajibkan bagi PNS untuk tetap mengikuti dan atau menghadiri kegiatan tersebut dengan pengawasan Pimpinan SKPD/Unit Kerja.
- (2) Jika ada hal-hal yang mendesak atau diperlukan oleh Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah) diluar ketentuan hari kerja dan jam kerja, maka Pimpinan SKPD /Unit kerja wajib untuk menindaklanju tinya.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 27 Agustus 2015 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 22 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 19 er