PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 17 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR '53 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
·······
•·.
-·--·--
---··--·--·---··-------·--·· --· ~-···"·~---~~"
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULA \VESl TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR '53 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan pada bagian XII Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Sub Bagian Pengukuran Aset Tetap tentang penyusutan maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nor.nor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
...
... ~-
4. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
5. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 16, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4690);
6. Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502);
7. Peraturan Pernerintah Nornor 54 Tahun 2005 ten tang Pinjarnan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574);
8. Peraturan Pernerintah Nornor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4577);
10. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578); . ·:1
11. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 Nomor 27);
19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## XII.KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

## A. UMUM

## Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap yang mencakup pengakuan, penentuan nilai tercatat serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

## Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah dan tidak termasuk perusahaan daerah.

## Definisi

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Masa Manfaat adalah:
- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pemerintahan publik.
4. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. Nilai Tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak ''!yang memahami .dan berkeinginan untuk melakukan transaksi waj ar.
7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Asets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. Uang Muka Kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. Pemberi Kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

--·-

---···-----··-········-··--····---·~---·--··--·-··--,J&gt;I'-----.,··~

,. ... \_.---

..,..n.::a

..

··-·-·--·

···-------·--···--·---

--·-·--····-·-··-·--·--·

13. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah terse but.
14. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
15. Overhaul adalah pekerjaan yang mendeteksi malfungsi pada mesin dan mengembalikan fungsi mesin terse but melalui pelepasan/pernbongkaran, diferensial, penyetelan dan perbaikan atau penggant:ian part sesuai keperluan.
16. Renovasi adalah perbaikan aset tetap gedung dan bangunan yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau .kapasitas.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan;
- e. Konstruksi dalam pengerjaan; dan
- f. Aset tetap lainnya;

Tanah dikelompokan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk- dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. · ·

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap tidak diterapkan untuk:

- a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources).
- b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non- regenerative natural resources).

## B. PENGAKUAN

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi krit.eria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan);
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secaraandal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan dan penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan .utama dari perolehan, aset tetap ad.alah untuk digunakan pemerintah dala:in mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ a tau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum misalnya sertifikat tan.ah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) da.n sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang maka aset tetap \ersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jurnlah Biaya Kapitalisasi Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap rnenentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan awal per unit aset tetap adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Harga perolehan (Rp) |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Tanah | seluruhnya |
| 2 | Peralatan dan Mesin, terdiri atas: | |
| 2.1 | Alat-alat Berat/Besar | seluruhnya |
| 2.2 | Alat-alat Anzkutan | seluruhnya |
| 2.3 | Alat-alat Benzkel dan Alat Ukur | 500.000 |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 500.000 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tanzza | |
| | - Alat-alat Kantor | 350.000 |
| | - Alat-alat Rumah Tanzza | 300.000 |
| 2.6 | Alat' Studio dan Alat Komunikasi | 500.000 |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 500.000 |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | 500.000 |
| 2.9 | Alat Keamanan | 300.000 |
| 3 | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | Seluruhnva |
| 3.2 | Bangunan Monumen | Seluruhnva |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan, zg_ terdiri atas: | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | Seluruhnva |
| 4.2 | Banzunan Air/Irizasi | Seluruhnva |
| 4.3 | Instalasi | Seluruhnva |
| 4.4 | Jaringan | Seluruhnya |
| 5 | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: | |
| 5.1 | Buku Perpu stakaan | 100.000 |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan I Olahraga | 300.000 |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | |
| | a. Hewan ' ·~ ~ | 1.000.000 |
| | Tetnak | 1.000.000 |
| | b. c. Tumbuhan Pohon | 500.000 |
| | d. Tumbuhan Tanaman Hias | 300.000 |
| 6 | Konstruksi Dalam Penzeriaan | Seluruhnva |

Nilai satuan mmimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap di atas dapat disesuaikan bila kondisi perekonomian Negara mengakibatkan perubahan harga yang signifikan. Penyesuaian dilakukan dengan menerbitkan suplemen Kebijakan Akuntansi.

## C. PENGUKURAN . ASET TETAP

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk ternpat pejalan kaki. Suatu. aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.

,


..

Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk · tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi tersebut bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya dan bukan pada saar perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstrukdi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak ekstemal dengan entitas tersebut untuk perolehan' bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap terse but.

## Penilaian Aset Tetap

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut · disusun. Untuk periode selanjutnya, setelah tanggal neraca awal atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya · termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya perencanaan, biaya lelang, biaya persiapan tempat, biaya pengmrnan awal dan biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya professional seperti arsitek dan insinyur serta biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali se besar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai. Nilai tanah juga meliputi tanah bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebutjika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Terkait dengan tanah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah yang diperoleh karena kepenguasaannya, penilaian · digunakan dengan menghitung rata-rata Nilai Jual Objek Pajak tanah per m2 dikalikan dengan luas tanah objek penilaian.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggarnbarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya koristruksi termasuk biaya biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasai menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap dipakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan rabat dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian.

## Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

## Perolehan .Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan, Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/ dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersarna pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerjasarna dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum.

•

.

r.· .

Pengakuan a.set tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) a.tau di akui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum dalam BAST maka dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat a.set tetap diperoleh.

## Pertukaran Aset

Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran sebagian a.set tetap yang tidak serupa a.tau a.set lainnya. Bia.ya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar a.set yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat a.set yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas a.tau setara. kas yang ditransfer / diserahkan. Suatu a.set tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Aset tetap juga dapat dilepas d.alam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi. Bia.ya a.set yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas a.set yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan nilai atas a.set yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, a.set yang dilepas harus diturun nilai bukukan dan merupakan nilai a.set yang diterima. Contoh dari pertukaran atas a.set yang serupa terrriasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat a.set lainnya dalam pertukaran misalnya kas maka hal 1n1 mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

## Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan a.set tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu a.set tetap ke suatu entitas misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan a.pa.pun. Penyerahan a.set tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk a.set donasi apabila penyerahan a.set tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh satu perusahaan swasta membangun a.set tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah di anggap selesai. Perolehan a.set tetap tersebut harus diberlakukan secara perolehan a.set tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan a.set tetap mernerruhi kriteria perolehan a.set donasi maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan

## Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu a.set tetap yang memperpanjang masa manfaat a.tau kemungkinan besar member manfaat ekonomi dimasa yang akan datang &lt;la.lam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi a.tau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi a.set tetap a.tau lebih harus ditambahkan pada nilai tercatat a.set yang bersangkutan.

..

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau member manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas pengeluaran setelah perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah Harga Set/Satuan (Rp} |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tanah | 1 |
| 2 | Pcralatan dan Mesin, terdiri atas : | |
| 2.1 | Alat-alat Berat | 65.000.000 |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan | |
| | - Al.at Angkutan Roda dua | 1.500.000 |
| | - Alat Angkutan Roda Tiga | 2.000.000 |
| | - Alat Angkutan Roda Empat | 10.000.000 |
| | - Alat Anv.,kutanRoda Em2at ke Atas | 15.000.000 |
| | - Alat-alat Angkutan Darat Tidc\kBermotor | 500.000 |
| | - Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor | 3.000.000 |
| | - Al!:t.t-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor | 500.000 |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 500.000 |
| 2.4 | Alat-alat PertanianLPeternakan | 500.000 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tanzza | |
| | - Alat-alat Kantor | 500.000 |
| | - AJ.at-alatRumah Tanzza | 500.000 |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1.000.000 |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 2.500.000 |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | 2.500.000 |
| 2.9 | Alat Keamanan | 500.000 |
| 3 | Gedunz dan Bangunan, yang terdiri atas: | |
| 3.1 | Banzunan Gedung | 15.000.000 |
| 3.2 | Banzunan Monumen | 15.000.000 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: ,. | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | |
| | - Jalan | 50.000.000 |
| | - Jembatan | 25.000.000 |
| 4.2 | Bangunan Air I Irigasi | 20.000.000 |
| 4.3 | Instalasi dan J aringan | |
| | - ' Instalasi air bersih - | 25.000.000 |
| | Instalasi listrik | 5.000.000 |
| | - Instalasi Pipa Gas Metan I lindih | 20.000.000 |
| 4.4 | J aringan Drainase | 25.000.000 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: | |
| 5.1 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga | 300.000 |

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut :

...

| •, URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alat Besar | | | |
| Alat Besar Darat | Overhaul | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| Alat Besar Apung | Overhaul | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 2 |
| | | >45% s.d 65% | 4 |
| Alat Bantu | Overhaul | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 2 |
| | | >45% s.d 65% | 4 |
| Alat Angkutan | | | |
| Alat Angkutan Darat | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| Bermotor | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat Angkutan Darat | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| Tak Bermotor | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| ' | | >75% s.d.100% | 1 |
| Alat Angkutan Apung | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| Bermotor· · | | >25% s.d 50% | 3 |
| ... | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d.100% | 6 |
| Alat Angkutan Apung | Renovasi | >0% s.d. 25% | 1 |
| Tak Bermotor | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Alat Angkutan | Overhaul | >0% s.d. 25% | 3 |
| Bermotor Udara | | >25% s.d 50% | 6 |
| | | >50% s.d 75% | 9 |
| | | >75% s.d.100% | 12 |
| Alat Bengkel dan Alat Ukur | - | | |
| Alat Bengkel | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| Bermesin | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat Bengkel Tak ber | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| Mesin | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| - | | >75% s.d.100% | 1 |
| Alat Ukur | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| I | | >50% s.d 75% | 2 |
| Alat Pertanian | | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Pengolahan | Overhaul | >0% s.d. 20% | 1 |
| | | >21% s.d 40% | 2 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alat Kantor dan Rumah Tanzza | | | |
| Alat Kantor | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| | Overhaul | >25% s.d 50% | 1 |
| | Overhaul | >50% s.d 75% | 2 |
| | Overhaul | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Rumah Tangga | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| | Overhaul | >25% s.d 50% | 1 |
| | Overhaul | >50% s.d 75% | 2 |
| | Overhaul | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | | | |
| Alat Studio | Overhau | >0% s.d. 25% | 1 |
| | Overhau | >25% s.d 50% | 1 |
| | Overhau | >50% s.d 75% | 2 |
| | Overhau | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Komunikasi | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | Overhaul | >25% s.d 50% | 1 |
| | Overhaul | >50% s.d 75% | 2 |
| | Overhaul | >75% s.d.100% | 3 |
| Peralatan Pemancar | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| Peralatan Pemancar | Overhaul | >25% s.d 50% | 3 |
| Peralatan Pemancar | Overhaul | >50% s.d 75% | 4 |
| Peralatan Komunikasi Navigasi | Overhaul | >75% s.d.100% >0% s.d. 25% | 5 2 |
| Peralatan Komunikasi Navigasi | Overhaul | >25% s.d 50% | 5 |
| Peralatan Komunikasi Navigasi | Overhaul | >50% s.d 75% | |
| Peralatan Komunikasi Navigasi | Overhaul | >75% s.d.100% | 7 9 |
| Alat Kedokteran dan Kesehatan | | | |
| Alat Kedokteran | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| Alat Kedokteran | Overhaul | >25% s.d 50% | 1 |
| ! | Overhaul | >50% s.d 75% | 2 |
| | Overhaul | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Kesehatan | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| Umum | Overhaul | >25% s.d 50% >50% s.d 75% | 1 2 |
| | Overhaul | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat laboratorium | | | |
| Unit Alat | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| laboratorium | Overhaul | >25% s.d 50% | 3 |
| laboratorium | Overhaul | >50% s.d 75% | 4 |
| Unit Alat | Overhaul | >75% s.d.100% >0% s.d. 25% | 4 3 |
| laboratorium Kimia | Overhaul | >25% s.d 50% | 5 |
| Nuklir | Overhaul | >50% s.d 75% >75% s.d.100% | 7 8 |
| Alat Laboratorium | Overhaul | >0% s.d. 25% | 3 |
| Fisika | Overhaul | >25% s.d 50% | 5 |
| | Overhaul | >50% s.d 75% >75% s.d.100% | 7 8 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | Overhaul | >25% s.d 50% | 4 |
| | Overhaul | >50% s.d 75% | 5 |
| | Overhaul | >75% s.d.100% | 5 |
| Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | Overhaul | >25% s.d 50% | 4 |
| | Overhaul | >50% s.d 75% | 5 |
| | Overhaul | >75% s.d.100% | 5 |
| Alat Iaboratoriurn Lingkungan Hidu p | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Perala tan | Overhaul | >0% s.d. 25% | 3 |
| Laboratorium | | >25% s.d 50% | 5 |
| Hidrodinamica | | >50% s.d 75% | 7 |
| Hidrodinamica | | >75% s.d.100% | 8 |
| Alat laboratorium | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | |
| Standarisasi Kalibrasi | | >50% s.d 75% | 4 |
| & Instrumentasi | | >75% s.d.100% | 5 5 |
| Alat Perseniataan | | | 1 |
| Senjata Api | Overhaul | >0% s.d. 25% | |
| Senjata Api | Overhaul | >25% s.d 50% | 2 |
| Senjata Api | Overhaul | >50% s.d 75% | 3 |
| Persenjataan Non | Renovasi | >75% s.d.100% >0% s.d. 25% | 4 0 |
| SenjataApi | | >25% s.d 50% | 0 |
| SenjataApi | | >50% s.d 75% | 1 |
| Senjata Sinar . | Overhaul | >75% s.d.100% >0% s.d. 25% | 1 0 |
| Senjata Sinar . | Overhaul | >25% s.d 50% | 0 |
| Senjata Sinar . | Overhaul | >50% s.d 75% | 0 |
| Alat Khusus | ' Overhaul | >75% s.d.100% >0% s.d. 25% | 2 1 |
| Kepolisian | ' Overhaul | >25% s.d 50% | 1 |
| Kepolisian | ' Overhaul | >50% s.d 75% | 2 |
| Kepolisian | ' Overhaul | >75% s.d.100% | 2 |
| Komputer | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| Komputer Unit | Overhaul | >25% s.d 50% | 1 |
| Komputer Unit | Overhaul | >50% s.d 75% | 2 |
| Peralatan Komputer | Overhaul | >75% s.d.100% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| Alat Eksplorasi | | >75% s.d.100% | 2 |
| Alat Eksplorasi | Overhaul | | |
| | | >50% s.d 75% >75% s.d.100% | 2 3 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alat Eksplorasi Geofisika | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| Alat Eksplorasi Geofisika | Overhaul | >25% s.d 50% | 4 |
| Alat Eksplorasi Geofisika | Overhaul | >50% s.d 75% | 5 |
| Alat Eksplorasi Geofisika | Overhaul | >75% s.d.100% | 5 |
| Alat Penzeboran | | | |
| Alat Pengeboran | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| Mesin | Overhaul | >25% s.d 50% | 4 |
| Mesin | Overhaul | >50% s.d 75% | 6 |
| Mesin | Overhaul | >75% s.d.100% | 7 |
| Alat Pengcboran Non Mesin | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| Alat Pengcboran Non Mesin | Renovasi | >25% s.d 50% | 1 |
| Alat Pengcboran Non Mesin | Renovasi | >50% s.d 75% | 1 |
| Alat Pengcboran Non Mesin | Renovasi | >75% s.d.100% | 2 |
| Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian | | | |
| Sumur | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| Sumur | Renovasi | >25% s.d .50% | 1 |
| Sumur | Renovasi | >50% s.d 75% | 1 |
| Sumur | Renovasi | >75% s.d.100% | 2 |
| Produksi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| Produksi | Renovasi | >25% s.d 50% | 1 |
| Produksi | Renovasi | >50% s.d 75% | 1 |
| Produksi | Renovasi | >75% s.d.100% | 2 |
| Pengolahan dan Pemurnian | Overhaul | >0% s.d. 25% | 3 |
| Pengolahan dan Pemurnian | Overhaul | >25% s.d 50% | 5 |
| Pengolahan dan Pemurnian | Overhaul | >50% s.d 75% | 7 |
| Pengolahan dan Pemurnian | Overhaul | >75% s.d.100% | 8 |
| Alat Bantu Exolorasi | | | |
| Alat Bantu Explorasi | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| Alat Bantu Explorasi | Overhaul | >25% s.d 50% | 4 |
| Alat Bantu Explorasi | Overhaul | >50% s.d 75% | 6 |
| Alat Bantu Explorasi | Overhaul | >75% s.d.100% | 7 |
| Alat Bantu Produksi | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| Alat Bantu Produksi | Overhaul | >25% s.d 50% | 4 |
| Alat Bantu Produksi | Overhaul | >50% s.d 75% | 6 |
| J | | >75% s.d.100% | 7 |
| Alat keselamatan Keria | | | |
| Alat Deteksi | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| Alat Deteksi | Overhaul | >25% s.d 50% | 2 |
| Alat Deteksi | Overhaul | >50% s.d 75% | 2 |
| Alat Deteksi | Overhaul | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Pelindung | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| Alat Pelindung | Renovasi | >25% s.d 50% | 0 |
| Alat Pelindung | Renovasi | >50% s.d 75% | 1 |
| .. | | >75% s.d.100% | 2 |
| Alat Sar .. | Renovasi | >75% s.d.100% | 2 |

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alat Kerja Penerbang | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| Alat Kerja Penerbang | | >25% s.d 50% | 3 |
| Alat Kerja Penerbang | | >50% s.d 75% | 4 |
| Alat Kerja Penerbang | | >75% s.d.100% | 6 |
| Alat Peraga | | | |
| Alat Peraga Pelatihan | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| dan Percontohan | | >25% s.d 50% | 4 |
| dan Percontohan | | >50% s.d 75% | 5 |
| dan Percontohan | | >75% s.d.100% | 5 |
| Peralatan Proses I Produksi | | | |
| Unit Peralatan Proses | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| I Produksi | | >25% s.d 50% | 3 |
| I Produksi | | >50% s.d 75% | 4 |
| I Produksi | | >75% s.d.100% | 4 |
| Rambu-rambu | | | |
| Rambu-rambu Lalu | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| lintas Darat | | >25% s.d 50% | 2 |
| lintas Darat | | >50% s.d 75% | 3 |
| lintas Darat | | >75% s.d.100% | 4 |
| Rambu-rambu Lalu lintas Udara | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 4