PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 135 Tahun 2017 tentang NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku 28 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
•
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Perwakilan ·Rakyat Daerah Berdasarkan Analisa Jabatan; ·
2. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun6ng-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
SALINAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN ANALISA JABATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat· Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan · Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro· Organisasi .dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota · Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisis Jabatan \_ adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada- instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Nomenklatur jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Setwan.
Pasal 3
Nomenklatur jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Setwan.
Pasal 4
Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun ## BAB III
KEGUNAAN
Pasal 5
- (1) Nomenklatur jabatan ini dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekruitmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh :
- a. Setwan;
- b. BKD;
- c. BPSDM; dan
- d. Biro ORB.
RUANG LINGKUP
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Nomenklatur jabatan pada Setwan meliputi :
- a. Jabatan pimpinan tinggi;
- b. Jabatan administrasi, terdiri dari :
1. Jabatan Administrator;
2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan Pelaksana.
- c. Jabatan fungsional.
- (2) Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

## Pasal 7

- (1) Perubahan nomenklatur jabatan pada Setwan dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro ORB dilengkapi dengan dokumen analisis jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan ·Anggaran (DPA) Biro ORB.

## • BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang nomenklatur jabatan pada peta jabatan Setwan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62047), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2017

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


•

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72077

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHU US IBUKOTA JAKARTA,


## Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 135 TAHUN 2017

Tanggal 28 September 2017

## NOMENKLATUR JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN ANALISA JABATAN

| No • | Nama Jabatan | Keterangan |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 3 |
| 1 | 2 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | Kepala Bagian Umum | Kepala Bagian Umum |
| | a. Kepala Subbagian Perlengkapan | a. Kepala Subbagian Perlengkapan |
| | 1) | Pengurus Barang |
| | 2) | Pengolah Data Perlengkapan |
| | 3) | Pengadministrasi Barang |
| | 4) | Pengadministrasi Perlengkapan |
| | b. Kepala Subbagian Rumah Tangga, | b. Kepala Subbagian Rumah Tangga, |
| | 1) | Pengelola Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas |
| | 2) | Pengadministrasi Rumah-Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas |
| | 3) | Petugas Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas |
| | 4) | Penyiap Berkas |
| | c. | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha |
| | 1) | Pengolah Kepegawaian dan Tata Usaha |
| | 2) | Pengadministrasi Pimpinan |
| | 3) | Pengadministrasi Umum - |
| | 4) | Penyiap Berkas |
| | 5) | Arsiparis |
| 3 | Kepala Bagian Persidangan | Kepala Bagian Persidangan |
| | a. Kepala Subbagian Persidangan Paripurna, Fraksi dan Panitia Khusus | a. Kepala Subbagian Persidangan Paripurna, Fraksi dan Panitia Khusus |
| | 1) | Pengolah Persidangan Paripurna, Fraksi dan Panitia Khusus |
| | 2) | Pengadministrasi Persidangan Paripurna, Fraksi dan Panitia Khusus |
| | 3 | Penyiap Berkas |
| b. | Kepala Subbagian Persidangan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan | Kepala Subbagian Persidangan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan |
| | 1) | Pengolah Persidangan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan |
| | 2) | Pengadministrasi Persidangan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan |
| | 3) | Penyiap Berkas |
| c. | Kepala Subbagian Persidangan Pimpinan Dewan dan Komisi | Kepala Subbagian Persidangan Pimpinan Dewan dan Komisi |
| | 1) | Pengolah Pimpinan Dewan dan Komisi |
| | 2) | Penyusun Pimpinan Dewan dan Komisi |
| | 3) | Pengadministrasi Pimpinan Dewan dan Komisi |
| | 4) | Penyiap Berkas |

| 1 | | 2 | 3 |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4 | Kepala Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat | Kepala Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat | Kepala Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat |
| | a. Kepala Subbagian Produk Hukum, Pengkajian dan Evaluasi | a. Kepala Subbagian Produk Hukum, Pengkajian dan Evaluasi | a. Kepala Subbagian Produk Hukum, Pengkajian dan Evaluasi |
| | | 1) | Pengelola Produk Hukum, Pengkajian dan Evaluasi |
| | | 2) | Pengadministrasi Produk Hukum, Pengkajian dan Evaluasi |
| | b. | Kepala Subbagian Rancangan Peraturan Daerah | Kepala Subbagian Rancangan Peraturan Daerah |
| | | 1 | Pengelola Rancangan Peraturan Daerah |
| | | 2) | Pengadministrasi Rancangan Peraturan Daerah |
| | c. | Kepala Subbagian Dokumen dan Hubungan Masyarakat | Kepala Subbagian Dokumen dan Hubungan Masyarakat |
| | | 1) | Pengelola Dokumen dan Hubungan Masyarakat |
| | | 2) | Pengolah Dokumen dan Hubungan Masyarakat |
| | | 3) | Penyusun Dokumen dan Hubungan Masyarakat |
| | | 4) | Pengadministrasi Dokumen dan Hubungan Masyarakat |
| | | 5) | Penyiap Berkas |
| 5 | Kepala Bagian Keuangan | Kepala Bagian Keuangan | Kepala Bagian Keuangan |
| | a. | Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran | Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran |
| | | 1 | Pengelola Perencanaan dan Anggaran |
| | | 2) | Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran |
| | b. | Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan | Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan |
| | | 1) | Pengelola Laporan Keuangan |
| | | 2 | Pengadministrasi Verifikator dan Pelaporan Keuangan |
| | c. | Kepala Subbagian Perbendaharaan Anggaran | Kepala Subbagian Perbendaharaan Anggaran |
| | | 1 | Bendahara Pengeluaran |
| | | 2) | Pengolah Perbendaharaan Anggaran |
| | | 3) | Verifikator |
| | | 4) | Pengadministrasi Perbendaharaan Anggaran |

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT