PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 55 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (berlaku 8 September 2014)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KETIGA Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep. 135/ M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan di Republik
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Propvinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatenj Kota; Nomor 38 tahun 2007 tentang Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah
3. 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 7 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Balangan.
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
- 6 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
- Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi Pemerintah Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi
mengenai kinerja instansi Pemerintah Daerah
- 9 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar , rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
BAB II - RUANG LINGKUP EVALUASI LAKIP
Pasal 2
Ruang lingkup evaluasi LAKIP meliputi evaluasi atas implementasi Sistem AKIP dan evaluasi atas capaian kinerja SKPD
BAB II - RUANG LINGKUP EVALUASI LAKIP
Pasal 3
Evaluasi LAKIP atas implementasi sistem AKIP mencakup evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
BAB II - RUANG LINGKUP EVALUASI LAKIP
Pasal 4
Evaluasi atas capaian kinerja SKPD mencakup reviu kinerja atas capaian keluaran dan capaian hasil serta evaluasi mendalam atas capaian kinerja program utama SKPD -
BAB III - PEDOMAN EVALUASI LAKIP
Pasal 5
Pedoman Evaluasi LAKIP adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB IV PELAKSANAAN EVALUASI

## Pasal 6

- (1) Evaluasi LAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi LAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan\_


## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.


Ditetapkan di Paringin tanggal 8 September 2014 pada

BUPATI BALANGAN, /

HSEFEK EFFENDIE


Diundangkan di Paringin tanggal 8 September 2014 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

## PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

## I PENDAHULUAN

## A. UMUM

- 1 Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Sistem AKIP diimplementasikan secara self assesment" oleh masing-masing instansi pemerintah Ini berarti instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi. pada
- 2 Bupati selaku pemimpin tertinggi di pemerintahan Kabupaten Balangan perlu mengetahui sampai seberapa jauh implementasi Sistem AKIP dilakukan dan perkembangan hasilnya sampai saat ini. Selain itu, Bupati juga perlu diberikan masukan (umpan balik) dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai dengan prioritas program pemerintah daerah saat ini. Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan bagian yang inherent dengan Sistem AKIP haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- 3 Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan bagian inherent dengan Sistem AKIP , haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi evaluator LAKIP .
- 4 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun seiring dan selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara PAN Nomor KEP / 135/M.PAN/9/2004


## B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk
- a memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan
- 1) pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- 2) pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- 3) penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
- 4) penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 2 Tujuan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah ini adalah sebagai berikut:
- a memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b menilai Capaian Kinerja atas pelaksanaan program yang dilaporkan dalam LAKIP SKPD
- C memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas SKPD .

## C RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi meliputi evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dan evaluasi atas Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

## D PENUGASAN

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan.

## II. PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

## A. STRATEGI EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

- Evaluasi LAKIP dilaksanakan dengan strategi untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) -
- 2 Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
- partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi;
- b proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP . pada
- 3 . Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator dalam melakukan laporan evaluasi akuntabilitas kinerja adalah mengumpulkan informasi mengenai berbagai saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun sebelumnya. Hambatanhambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, jika cukup relevan dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang: perlu


## B. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut

- 1 persiapan evaluasi;
- 2 reviu tindak lanjut evaluasi tahun sebelumnya;
- 3 evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD;
- 4 . evaluasi atas capaian kinerja SKPD
5. pelaporan yang terdiri dari:
- penyusunan draft laporan;
- b pembahasan dan pengkomunikasian laporan.

## C. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja dengan menggunakan

- 1) teknik "criteria referrenced survey terhadap implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja untuk penilaian sistem AKIP
- 2) penilaian terhadap capaian kinerja atas pelaksanaan program yang dilaporkan dalam LAKIP melalui reviu kinerja dan evaluasi mendalam terhadap capaian kinerja yang dapat dilakukan secara sampling
- 3) penggunaan teknik-teknik laian yang diperlukan yang akan ditetapkan oleh Inspektur dalam kebijakan evaluasi LAKIP setiap tahunnya

## D. KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap


berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan diskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran; dan penyusunan argumentasi) sampai simpulannya. pada

## E. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

- 1 pengorganisasian evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dilakukan oleh Inspektorat; pada
- 2 evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya terhadap 40 % (empat persen) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; puluh
- 3 . evaluasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Juli;
- 4 laporan Hasil Evaluasi secara kompilasi, akan dilaporkan oleh Inspektorat kepada Bupati

## III.EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

## A. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari

- 1 evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan
- 2 penilaian dan penyimpulan

## B. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi difokuskan pada kriteria-kriteria yang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi tahun lalu.
2. 2 Berkaitan dengan tujuan evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi adalah sebagai berikut:
3. a kesungguhan instansi pemerintah dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus hasil; pada
4. b pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
5. C isi informasi kinerja dalam LAKIP;
6. d pengungkapan Pencapaian Kinerja Instansi dalam LAKIP;
- e. monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi;
8. f pelaksanaan dan keterkaitan diantara seluruh komponenkomponen perencanaan kinerja tersebut dengan penganggaran dan kebijakan pelaksanaan serta pengendaliannya.


- 3 Evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi, merupakan evaluasi atas penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja\_
- 4 Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU).
5. Evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menggunakan teknik Criteria referrenced survey yaitu menggunakan kriteria yang ditetapkan terlebih dahulu didalam Juklak ini seperti tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada:
- kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b kebenaran normatif yang bersumber modul-modul atau buku- buku petunjuk mengenai Sistem AKIP; pada
- C kebenaran normatif yang bersumber best practice baik di Indonesia maupun di luar negeri; pada
- d kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik;
- e dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria; harus didasarkan fakta obyektif dan profesional judgement dari para evaluator dan supervisor pekerjaan evaluasi LAKIP pada
6. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) untuk evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja terlampir.

## PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE Implementasi Sistem AKIP\_


- 2 Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
- Dalam melakukan penilaian; terdapat tiga variable yaitu: (i)
- b Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan diberikan nilai 1 apabila jawabannya "Ya" tetapi apabila jawabanya "Tidak" maka akan diberikan nilai 0
- C Dalam memberikan kategori "ya? atau 'tidak" evaluator harus benar-benar menggunakan profesional judgement dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi setiap kriteria, yang didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi. pada
- 3 Inspektur akan mengeluarkan kebijakan evaluasi terhadap pemberian prosentase bobot pada komponen-sub komponen dalam menggunakan teknik Criteria Referenced Survey metodologi evaluasi, pedoman bagi evaluator dalam menggunakan profesional judgement serta hal-hal teknis lainnya sesuai perkembangan yang ada.

| No | Komponen | Sub-Komponen |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Perencanaan Kinerja | Meliputi: a Renstra, b Rencana Kinerja Tahunan, C Dokumen Penetapan Kinerja (PK) |
| 2 | Pengukuran Kinerja | Meliputi: a. indikator kinerja, b sistem pengumpulan data kinerja. |
| 3 | Pelaporan Kinerja | Meliputi: pemenuhan pelaporan; b penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, C. pemanfaatan informasi kinerja |
| | Evaluasi Capaian Kinerja | Meliputi: a. evaluasi Ouput, b. evaluasi Outcome, c. evaluasi Program |
| | Total | |

## IV. EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA SKPD

## A\_ UMUM

Evaluasi atas capaian kinerja SKPD perlu dilakukan untuk mengetahui; apakah kinerja yang telah dilaporkan oleh SKPD dalam LAKIP memang


sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan telah didukung dengan data kinerja yang akurat serta dapat diandalkan Evaluasi atas capaian kinerja dilakukan dengan melalui 2 tahap yaitu reviu kinerja dan evaluasi secara mendalam terhadap capaian kinerja program

## B\_ EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA SKPD

## Reviu Kinerja

Reviu kinerja dilakukan dengan melakukan reviu atas capaian kinerja keluaran dan dan capaian kinerja hasil dengan menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Reviu Kinerja.

Kriteria untuk reviu atas capaian kinerja keluaran adalah

- a ketepatan indikator kinerja keluaran
- b \_ capaian target kinerja keluaran
- keandalan informasi mengenai kinerja keluaran
- d. keselarasan antara indikator kinerja keluaran dengan hasil yang ingin dicapai.

Sedangkan kriteria untuk reviu atas capaian kinerja hasil adalah

- ketepatan indikator kinerja hasil
- capaian target kinerja hasil
- c keandalan informasi mengenai kinerja hasil
- d. keselarasan indikator kinerja hasil dengan hasil yang ingin dicapai dalam dokumen Renstra dan RPJMD

## C LANGKAH KERJA

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi atas kinerja SKPD adalah sebagai berikut

- Lakukan reviu capaian kinerja sesuai yang tertuang dalam LKE, yaitu berupa capaian keluaran dan hasil untuk seluruh sasaran.
- 2 Lakukan pengumpulan data dan analisis, dengan cara
- 1) mengumpulkan data setiap indikator kinerja; baik rencana/targettarget maupun realisasinya;
- 2) mengukur capaian kinerja kegiatan dan capaian kinerja sasaran dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan PKK ) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran PPS 1 atau dokumen lain yang disamakan dengan itu;
- 3) identifikasi dan analisis penyebab terjadinya perbedaan kinerja yang direncanakan dengan realisasinya (Performance Analysis) Gap


## V PELAPORAN HASIL EVALUASI

## A. UMUM

- 1 Setiap pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) . Laporan Hasil Evaluasi ini disusun yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2. Bagi instansi yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya; sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan\_
- LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- 4 Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
- a penggunaan kalimat dalam laporan; diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data
- b . evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan

## B. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

- 1 Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Informasi dalam LKE ini harus diisi dan diselesaikan setelah langkah-langkah evaluasi dilaksanakan
2. Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada
- a Bupati;
- Seketaris Daerah


BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE