PERATURAN DAERAH RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (berlaku 10 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pencemaran Air
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
SALINAN
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
5. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber- sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut.
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
8. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
9. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.
10. Sumber pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
11. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menerima dan/atau menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air.
12. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan
13. Limbah adalah sisa dari hasil suatu usaha dan atau kegiatan.
14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
15. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
16. Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
17. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas kadar dan jumlah zat pencemaran yang ditoleransi untuk dimasukkan ke sumber air dan/atau media air dari suatu jenis kegiatan tertentu.
18. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
19. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum yang karena kegiatan/usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
20. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Inventarisasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
22. Identifikasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masingmasing sumber pencemaran air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
23. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud pengendalian pencemaran air meliputi :
- a. untuk menjamin kualitas air sesuai standar baku mutu dan sebagai upaya pencegahan;
- b. penanggulangan pencemaran air dari sumber pencemaran; dan
- c. upaya pemulihan mutu air, agar kualitas/mutu air pada sumber-sumber air terjamin dan tetap terkendali.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan pengendalian pencemaran air meliputi :
- a. mewujudkan kelestarian fungsi air;
- b. air yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia; dan
- c. melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat pada air.
BAB III - INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMARAN AIR
Pasal 4
- (1) Dinas Daerah melaksanakan inventarisasi sumber pencemaran air paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2)
BAB III - INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMARAN AIR
Pasal 5
Dinas Daerah melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB III - INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMARAN AIR
Pasal 6
Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan pedoman inventarisasi dan identifikasi sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Penetapan: Ditetapkan di Polewali pada tanggal 10 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI POLEWALI MANDAR,

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 11 Oktober 2016

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ## Drs. RIJALUL GAIB, MM Pangkat : Pembina TK. I NIP : 196707271994031017

Penetapan: Diundangkan di Polewali pada tanggal 10 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ISMAIL, AM BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDA TAHUN 2016 NOMOR 21 ANDI IBRAHIM MASDAR

Penandatangan: ## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 21 TAHUN 2016 TANGGAL : 10 OKTOBER 2016 ## PEDOMAN INVENTARISASI DAN INDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR AIR ## I. LATAR BELAKANG Inventarisasi sumber pencemar air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air. Di dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi, banyak variable yang mempengaruhi keberhasilannya termasuk perhitungan teknis yang harus dilakukan. Untuk itu, diperlukan sebuah pedoman yang memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air. ## II. TUJUAN Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sesuai dengan kewenangannya. ## III. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pedoman inventarisasi sumber pencemar air ini memuat: 1. Tahapan/langkah umum kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air. 2. Metode yang disarankan untuk memperkirakan tingkat pencemaran air yang dilepas ke sumber air. 3. Pelaporan hasil inventarisasi dan identifikasi. ## IV. TAHAPAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR AIR PADA SUMBER AIR Kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh sumber pencemar air yang diidentifikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu tergantung dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Namun demikian, pada kenyataanya, pengembangan kegiatan inventarisasi sering dibatasi oleh kendala waktu dan sumber daya. Untuk itu, penyusunan rencana, tahapan kegiatan yang simultan menjadi satu kunci terlaksananya kegiatan inventarisasi secara berkesinambuangan. Beberapa hal yang mempengaruhi kesinambungan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air antara lain : 1. Indentifikasi dan pendataan keterbatasan dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air. 2. Penetapan prioritas usaha-usaha pengembangan inventarisasi. 3. Adanya kepastian bahwa sumber daya yang terbatas betul-betul efektif secara anggaran biaya untuk beberapa hal yang menjadi prioritas inventarisasi. Secara garis besar tahapan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi meliputi: - 1. - Persiapan Inventarisasi ( Preliminary Activity ), merupakan kegiatan pengumpulan data awal yang diperlukan dalam kegiatan inventarisasi. Dalam inventarisasi, kegiatan pengumpulan data dan informasi merupakan hal yang sangat penting dimana ketersediaan informasi dan data yang diperlukan akan menentukan tingkat keakuratan hasil inventarisasi. Sumber informasi dan data terdapat di berbagai instansi terkait, sehingga diperlukan kerjasama dengan instansi penyedia informasi tersebut. Gambar 1 menyajikan tahapan penting yang harus dilakukan dalam inventarisasi sumber pencemar air secara keseluruhan termasuk kegiatan pengumpulan data dan informasi. Secara garis besar, tahapan pelaksanaan perencanaan dan persiapan inventarisasi dapat diuraikan sebagai berikut: ## a. - Perencanaan Tahap perencanaan merupakan tahapan yang mencakup kegiatankegiatan yang berkaitan dengan penetapan tujuan dan skala inventarisasi, pembentukan tim dan pembagian kerja, penyusunan penganggaran, dan penjadwalan yang disesuaikan dengan tujuan, skala dan kebijakan daerah setempat - Pengumpulan Data Awal dalam ) lokasi baik itu sumber pencemar air ataupun daerah tangkapan Data awal ini akan digunakan sebagai rujukan dasar melakukan identifikasi sumber pencemar air dan pemetaan ( plotting ( water catchment area ). Tabel 1 berikut menyajikan rangkuman jenis data, sumber data, dan tujuan penggunaannya dalam persiapan kegiatan inventarisasi. Tabel 1 Jenis, Sumber Data dan Tujuan Penggunaannya Dalam Persiapan Inventarisasi | No. | Jenis Data | Sumber Data | Tujuan | |-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Peta dasar | - Bappeda - BAKOSURTANAL | Rujukan pemetaan lokasi sumber pencemar air baik sumber tertentu dan sumber tak tentu. |

Distribusi: | 2 | Lokasi dan jenis kegiatan/ industri (data industri/ profil industri) | - Dinas Lingkungan Hidup - BPLH/ BPLHD - Dinas Pertanian dan Pengairan - Dinas Peternakan - Departemen Perindustrian dan - Departemen Perdagangan | Memetakan posisi dan distribusi kegiatan yang menghasilkan pencemar dari sumbernya khususnya sumber non-domestik. | | 3 | Demografi/ kependudu kan serta | - Biro Pusat Statistik - Dinas Kimpraswil | Memetakan daerah pemukiman yang memberikan kontribusi besar pada pencemaran air | ## b.

Distribusi: | | distribusin ya | | dari sumber domestik. | |----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Distribusi: | 4 | Topografi, hidrologi, klimatologi , existing sewerage system, batas perairan dan sub- DAS, informasi/ peta pemanfaat an lahan ( existing | - BAKOSURTANAL - Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral - Dinas Kimpraswil - Bappeda - Dinas Sumber Daya Air - Departemen Pekerjaan Umum - Badan Meteorologi dan Geofisika - Kantor pemerintah setempat | Memetakan lokasi tangkapan pencemar pada sumber air penerima serta untuk menjajaki distribusi pencemar dalam suatu wilayah sub-DAS (Daerah Air Sungai), pemetaan luas tata guna lahan, mengetahui kondisi hidrologis dan hidraulis wilayah inventarisasi. | | 5 | land-use ) Kuantitas dan kualitas sumber air | - Dinas Lingkungan Hidup - BPLH/ BPLHD | Mengetahui parameter pencemar dominan yang memberikan kontribusi pencemaran air yang tinggi yang mempengaruhi kualitas wilayah perairan tertentu. | | 6 | Data pertanian/ peternakan ( Agricultura l Data) | - Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat - Dinas Pertanian dan Pengairan - Dinas Peternakan | Memetakan daerah pertanian/ peternakan, kondisi dan jenis tanah, serta mengetahui ketersebaran penggunaan pupuk/ pestisida berdasarkan jenis tanaman. | 2. Konseptualisasi Kegiatan dan Kajian Teoritis, merupakan kegiatan untuk merancang kerangka kerja kegiatan inventarisasi yang meliputi: - a. Penetapan tujuan dan skala inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air. Kegiatan ini diperlukan untuk mengidentifikasi tujuan dan skala kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air. Kegiatan inventarisasi bertujuan untuk mengkarakteristikkan aliran-aliran pencemar dalam lingkungan wilayahnya. Identifikasi sumber pencemar air merupakan kegiatan untuk mengenali dan mengelompokkan jenis-jenis pencemar, sumber dan lokasi , serta pengaruh/ dampak bagi lingkungan penerimanya. Tujuan inventarisasi yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahap perencanaan ditetapkan sebagai landasan untuk merancang rencana kerja inventarisasi sumber pencemar air. Tujuan ini dikonseptualisasikan sesuai dengan program kerja yang relevan baik itu bersifat umum atau khusus. Untuk yang bersifat umum misalnya melakukan inventarisasi sumber pencemar air dalam wilayah perairan lokal/ nasional, sedangkan yang bersifat khusus adalah melakukan inventarisasi sumber pencemar air berdasarkan kegiatan tertentu, antara lain (pertanian, domestik, dan industri) atau jenis polutan tertentu (organoklor, merkuri, dan sianida). Berdasarkan tujuan inventarisasi ini kemudian ditentukan skala inventarisasi, baik skala lokal, regional, ataupun nasional, yang diperlukan untuk membatasi ruang lingkup kegiatan inventarisasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia, agar didapatkan hasil estimasi sesuai dengan tingkat yang diinginkan. ## b. Klasifikasi sumber pencemar air Dalam inventarisasi sumber pencemar air diperlukan data dan informasi untuk mengenali dan mengelompokkan serta memperkirakan besaran dari sumber pencemar air. Sumber pencemar air berdasarkan karakteristik limbah yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi sumber limbah domestik dan sumber limbah non-domestik. Sumber limbah domestik umumnya berasal dari daerah pemukiman penduduk dan sumber limbah nondomestik berasal dari kegiatan seperti industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau kegiatan yang bukan berasal dari wilayah pemukiman. Untuk mempermudah inventarisasi, terutama dalam memperkirakan tingkat pencemaran air yang dilepaskan ke lingkungan perairan, sumber pencemar air berdasarkan karakteristik limbahnya diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar seperti dalam Tabel 2, yaitu: Tabel 2 Klasifikasi Sumber Pencemar Air | Karakteristik Limbah | Sumber Tertentu ( Point Sources ) | Sumber Tak Tentu ( Diffuse Sources) | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | Limbah Domestik | Aliran limbah urban dalam sistem saluran dan sistem pembuangan limbah domestik terpadu | Aliran limbah daerah pemukiman di Indonesia pada umumnya | | Limbah Non- domestik | Aliran limbah industri, pertambangan | Aliran limbah pertanian, peternakan, dan kegiatan usaha kecil-menengah. | Perlakuan kelompok limbah baik itu domestik maupun nondomestik sebagai sumber pencemar air tertentu dan tak tentu lebih sering ditentukan berdasarkan skala inventarisasi. Adakalanya untuk skala yang relatif kecil seperti ruas anak sungai tertentu/kota kecil sebagai contoh, jika memungkinkan dapat mengkategorikan semua sumber pencemar air sebagai sumber tertentu, hal ini juga tidak terlepas dari ketersediaan informasi dan sumber daya. Namun, untuk inventarisasi dengan skala luas dan tujuan yang lebih umum, kelompok sumber pencemar air tersebut tetap diperlakukan sebagai sumber tak tentu. Oleh karena itu dalam konseptualisasi kegiatan, perlu ditetapkan prioritas kelompok sumber pencemar air yang akan diinventarisasi, sehingga akan sangat mempengaruhi jenis data dan informasi yang diperlukan. Uraian lebih rinci tentang masing-masing kelompok sumber pencemar air adalah sebagai berikut: 1. Sumber Tertentu ( Point Sources ): 2. Sumber-sumber pencemar air secara geografis dapat ditentukan lokasinya dengan tepat. Jumlah limbah yang dibuang dapat ditentukan dengan berbagai cara, antara lain dengan pengukuran langsung, penghitungan neraca massa, dan estimasi lainnya. Sumber pencemar air yang berasal dari sumber tertentu antara lain seperti kegiatan industri dan pembuangan limbah domestik terpadu. Data pencemaran air dari sumber tertentu biasanya diperoleh dari informasi yang dikumpulkan dan dihasilkan pada tingkat kegiatan melalui pengukuran langsung dari efluen dan perpindahannya, atau melalui penggunaan metoda untuk memperkirakan atau menghitung besar pencemaran air. Data yang dibutuhkan untuk inventarisasi sumber tertentu antara lain : - a) Klasifikasi jenis penghasil limbah, seperti kategori jenis usaha/kegiatan. - b) Data pencemar spesifik yang dibuang, misalnya jumlah beban pencemar yang terukur/ perkiraan yang dibuang ke air dalam satuan massa per unit waktu. - c) Informasi lokasi dan jenis pencemar khusus yang dibuang, misalnya jenis industri tertentu di suatu daerah menghasilkan beberapa jenis pencemar spesifik. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti :

Penandatangan: - a) Klasifikasi jenis penghasil limbah dapat disesuaikan dengan kategori jenis usaha dan/atau kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur tentang baku mutu air limbah untuk jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di daerah setempat. - b) Data pencemar spesifik yang dibuang diperoleh berdasarkan laporan penaatan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air yang mencantumkan debit air limbah yang dibuang, jumlah saluran pembuangan air limbah, dan data hasil pemantauan untuk setiap parameter spesifik bagi setiap usaha/kegiatan. - c) Informasi lokasi jenis pencemar yang dibuang, diperoleh dari hasil pemetaan ( plotting ) lokasi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah yang dikelompokkan berdasarkan jenis pencemar yang dibuang menuju perairan. 2. Sumber Tak Tentu ( Area / Diffuse Sources) Sumber-sumber pencemar air yang tidak dapat ditentukan lokasinya secara tepat, umumnya terdiri dari sejumlah besar sumber-sumber individu yang relatif kecil. Limbah yang dihasilkan antara lain berasal dari kegiatan pertanian, pemukiman, dan transportasi. Penentuan jumlah limbah yang dibuang tidak dapat ditentukan secara langsung, melainkan dengan menggunakan data statistik kegiatan yang menggambarkan aktivitas penghasil limbah. Sumber pencemar air tak tentu atau diffuse sources biasanya berasal dari kegiatan pertanian, peternakan, kegiatan industri kecil-menengah, dan kegiatan domestik/penggunaan barangbarang konsumsi. Sumber-sumber pencemar air ini umumnya terdiri dari gabungan beberapa kegiatan kecil atau individual yang berpotensi menghasilkan air limbah yang dalam kegiatan inventarisasi sumber pencemar air tidak dapat dikelompokkan sebagai sumber tertentu. - Di beberapa daerah, sumber pencemar air tak tentu menunjukkan kontribusi yang berarti pada total nasional, sehingga keterlibatannya merupakan pertimbangan penting dalam inventarisasi nasional. Sebagai contoh di daerah yang mengintensifkan kegiatan pertanian dengan melibatkan penggunaan bahan agrokimia dalam skala besar, atau di daerah yang memiliki banyak kegiatan industri kecil, sumbersumber kecil ini memberikan kontribusi dalam total yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Dalam beberapa kasus, menghitung besar kontribusi sumber pencemar air tak tentu dalam inventarisasi sumber pencemar air nasional sangatlah diperlukan untuk memperoleh gambaran total secara nasional. Kontribusi pencemar dari sumber tak tentu dan dampak potensialnya terhadap kesehatan dan lingkungan menjadi hal penting dalam tingkat regional. Sebagai contoh, di beberapa kota yang memiliki sejumlah besar industri kecil yang beroperasi diantara daerah pemukiman maka inventarisasi sumber pencemar air tak tentu akan menjadi data yang berharga bagi studi dampak dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Memperkirakan tingkat pencemaran air dari sumber-sumber pencemar air tak tentu membutuhkan pendekatan dan jenis data yang berbeda dibandingkan memperkirakan besaran dari sumber pencemar air tertentu. Sumber-sumber informasi untuk memperkirakan kontribusi sumber pencemar air tak tentu adalah data statistik kegiatan-kegiatan ekonomi, data kependudukan, data penginderaan jarak jauh, faktor emisi dan engineering data. Peralatan yang memfasilitasi perkiraan dari sumber tak tentu adalah sistem informasi geografis (GIS) dan model komputer (seperti model aliran hidrologi.) Berikut ini merupakan beberapa contoh informasi yang dapat digunakan untuk identifikasi dan memperkirakan tingkat pencemaran air dari sumber tak tentu, yaitu : - a) Data statistik yang menggambarkan jumlah buangan yang dilepas per jumlah populasi atau aktivitas. (misalnya : kg total- N /m2 tanah pertanian) - b) Data geografis, topografi, dan hidrologi : untuk mengetahui lokasi sumber pencemar air, bentang alam terutama daerah perairan seperti batas daerah air ( watershed ), jalur pembuangan air limbah terutama untuk sistem saluran ( sewerage ), arah aliran air permukaan dan air tanah. ## c. Pengidentifikasian batas wilayah Skala inventarisasi berhubungan erat dengan batas wilayah inventarisasi. Cakupan batas wilayah inventarisasi ini akan sangat menentukan tingkat akurasi estimasi tingkat pencemar. Semakin kecil wilayah geografis (tingkat resolusi geografis yang tinggi) maka besar yang diperkirakan akan semakin akurat. Adapun batas wilayah geografis yang diidentifikasi dalam kegiatan inventarisasi adalah : - 1) wilayah ekologi ( catchment area ), meliputi batas zona perairan ( watershed ) dan jenis perairan, seperti sungai dan anak-anak sungai, danau, waduk, rawa, laut, muara sungai, dan sumber air lainnya. - 2) wilayah administratif, meliputi batas administratif wilayah inventarisasi, misalnya wilayah kabupaten/ kota, provinsi, dan negara. - 3) Identifikasi batas wilayah merupakan hal penting untuk dilakukan, mengingat sumber penyedia data dan informasi yang relevan umumnya berada dalam tingkat wilayah inventarisasi. - d. Pengidentifikasian sumber pencemar air Semua sumber pencemar air yang berada dalam wilayah inventarisasi kemudian diidentifikasi berdasarkan jenis pencemar dan sumbernya. Jenis pencemar yang berasal dari limbah domestik akan berbeda dengan jenis pencemar dari limbah non-domestik. Tabel 3 menyajikan contoh karakteristik air limbah domestik ( Untreated Domestic Wastewater ). Tabel 3 Karakteristik Air Limbah Domestik Yang Belum Diolah

Distribusi: | Jenis Pencemar | Unit | Konsentrasi | Konsentrasi | Konsentrasi | |---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------| | | | Rendah | Sedang | Tinggi | | Padatan total (TS) | mg/L | 350 | 720 | 1200 | | Padatan terlarut (TDS) | mg/L | 250 | 500 | 850 | | Padatan tersuspensi (TSS) | mg/L | 100 | 220 | 350 | | Settleable solids | mg/L | 5 | 10 | 20 | | BOD 5 | mg/L | 110 | 220 | 400 | | Organik karbon total (TOC) | mg/L | 80 | 160 | 290 | | COD | mg/L | 250 | 500 | 1000 | | Nitrogen total (N)  Organik  Amonia bebas  Nitrit  Nitrat | mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L | 20 8 12 0 0 | 40 15 25 0 0 | 85 35 50 0 0 | | Fosfor total (P)  Organik  Inorganik | mg/L mg/L mg/L | 4 1 3 | 8 3 5 | 15 5 10 | | Klorida | mg/L | 30 | 50 | 100 | | Sulfat | mg/L | 20 | 30 | 50 200 | | Alkalinitas, sebagai | mg/L | 50 | 100 | | | CaCO 3 | | | | | |----------------|------------|-------------|-------------|-------------| | Lemak | mg/L | 50 | 100 | 150 | | Koliform total | No./1 00mL | 10 6 - 10 7 | 10 7 - 10 8 | 10 7 - 10 9 | | VOCs | | < 100 | 100 - 400 | > 400 | Sedangkan parameter dominan dari kegiatan pemanfaatan lahan disajikan dalam Tabel 4 berikut. Tabel 4 Jenis Pencemar Yang Berasal Dari Kegiatan Pemanfaatan Lahan | Pemanfaatan lahan | Pencemar Utama | |---------------------------|-----------------------------------------------------------| | Agrikultur | Sedimen, N, P, Pestisida, BOD, logam berat | | Aliran Irigasi/ Pengairan | TDS | | Peternakan | Sedimen, N, P, BOD | | Urban runoff | Sedimen, N, P, BOD, Pestisida, TDS, Logam berat, koliform | | Jalan raya | Sedimen, N, P, BOD, TDS, Logam berat | | Konstruksi | Sedimen, logam berat | | Terrestrial disposal | N, P, TDS, logam berat, pencemar lainnya | | Pertambangan | Sedimen, logam berat, keasaman |

Penandatangan: Karakteristik limbah yang diidentifikasi ditentukan berdasarkan tingkat bahaya dan toksisitasnya, semakin tinggi tingkat bahaya dan toksisitasnya menjadi prioritas inventarisasi. Hal ini menjadi isu penting dalam identifikasi jenis pencemar mengingat adanya beberapa pencemar yang bersifat toksik/berbahaya walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Selain itu, karakteristik limbah juga diidentifikasi berdasarkan jenis pencemar spesifik untuk masing-masing kegiatan. Oleh karena itu perlu mengelompokkan jenis pencemar spesifik untuk masing-masing kegiatan. Jenis pencemar spesifik untuk setiap usaha dan/atau kegiatan didasarkan pada parameter kunci yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur baku mutu air limbah untuk setiap kegiatan. Kelompok jenis pencemar yang telah diidentifikasi ini kemudian menjadi jenis pencemar minimum yang diprioritaskan dalam inventarisasi. Tabel 5 menyajikan jenis pencemar minimum yang menjadi prioritas inventarisasi. Tabel 5 ## Jenis Pencemar Minimum Prioritas Inventarisasi Berdasarkan Jenis Kegiatan | Jenis Kegiatan | Jenis Pencemar/ Parameter | Terdapat dalam | |----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Eksplorasi dan Produksi Migas | COD, M&L, H 2 S, NH 3 - N, Fenol, T, Ph | Lampiran II Kepmen LH 42/1996 | | Pengilangan Minyak Bumi | BOD 5 , COD, M&L, Sulfida terlarut, Amonia terlarut, Fenol, T, pH | Lampiran V Kepmen LH 42/1996 | | Pengilangan LNG dan LPG Terpadu | M&L, Air pendingin ( Residual Chlorine ), T, pH | Lampiran VI Kepmen LH 42/1996 | | Instalasi, depot dan terminal minyak | M&L, pH | Lampiran VII Kepmen LH 42/1996 | | Industri Soda Kaustik | COD, SS, Hg, Cu, Pb, Zn, pH | Lampiran B-I Kepmen LH 51/1995 | | Industri Pelapisan Logam (Cu, Cr, Ni, Zn) | SS, Cd, CN, Cu, Ni, Cr, Zn, pH, Logam total | Lampiran B-II Kepmen LH 51/1995 | | Industri Penyamakan Kulit | BOD 5 , COD, SS, H 2 S, Cr, Minyak dan Lemak, NH 3 -N, pH | Lampiran B-III Kepmen LH 51/1995 | | Industri Minyak Sawit | BOD 5 , COD, SS, Minyak dan Lemak, NH 3 -N, pH | Lampiran B-IV Kepmen LH 51/1995 | | Industri Pulp dan Kertas (pulp, kertas, pulp dan kertas) | BOD 5 , COD, SS, pH | Lampiran B-V Kepmen LH 51/1995 | | Industri Karet | BOD 5 , COD, SS, NH 3 - N, pH | Lampiran B-VI Kepmen LH 51/1995 | | Industri Gula | BOD 5 , COD, SS, H 2 S, pH | Lampiran B-VII Kepmen LH 51/1995 | | Industri Tapioka | BOD 5 , COD, SS, pH, CN | Lampiran B-VIII Kepmen LH 51/1995 | | Industri Tekstil | BOD 5 , COD, SS, pH, Fenol total, Cr, Minyak dan Lemak | Lampiran B-IX Kepmen LH 51/1995 | | Industri Pupuk Urea | BOD 5 , COD, SS, pH, CN, NH 3 -N, Minyak dan Lemak | Lampiran B-X Kepmen LH 51/1995 | | Industri Etanol | BOD 5 , SS, pH | Lampiran B-XI Kepmen LH 51/1995 | | Industri Mono Sodium Glutamat (MSG) | BOD 5 , SS, pH | Lampiran B-XII Kepmen LH 51/1995 | | Industri Kayu Lapis | BOD 5 , SS, pH, Fenol total | Lampiran B-XIII Kepmen LH 51/1995 |

Penandatangan: (Sumber : Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup) | Jenis Kegiatan | Jenis Pencemar/ Parameter | Terdapat dalam | |--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------| | Industri Susu dan Produk Susu | BOD 5 , COD, TSS, pH | Lampiran B-XIV Kepmen LH 51/1995 | | Industri Minuman Ringan | BOD 5 , TSS, M&L, pH | Lampiran B-XV Kepmen LH 51/1995 | | Industri Sabun, Diterjen dan Minyak Nabati | BOD 5 , COD, TSS, M&L, fosfat, MBAS, pH | Lampiran B-XVI Kepmen LH 51/1995 | | Industri Bir | BOD 5 , COD, TSS, pH | Lampiran B-XVII Kepmen LH 51/1995 | | Industri Baterai Kering | BOD 5 , TSS, NH 3 total, M&L , Zn, Hg, Mn, Cr, Ni, pH | Lampiran B-XVIII Kepmen LH 51/1995 | | Industri Cat | BOD 5 , TSS, Hg, Zn, Pb, Cu, Cr +6 , Ti, Cd, Fenol, M&L, pH | Lampiran B-XIX Kepmen LH 51/1995 | | Industri Farmasi | BOD 5 , COD, TSS, Total N, Fenol, pH | Lampiran B-XX Kepmen LH 51/1995 | | Industri Pestisida | BOD 5 , COD, TSS, Cu, Fenol, pH | Lampiran B Kepmen LH 51/1995 | | Hotel | BOD 5 , COD, TSS, pH | Lampiran B Kepmen LH 52/1995 | | Rumah Sakit | T, BOD 5 , COD, TSS, pH, NH 3 bebas, PO 4 , MPN-kuman Gol.Coli, radioaktivitas | Lampiran B Kepmen LH 58/1995 | | Domestik | BOD, TSS, pH, minyak dan lemak | Lampiran Kepmen LH 112/2003 | | Kegiatan Penambangan/ Pengolahan Batubara | pH, residu tersuspensi, besi total, Mangan total | Lampiran Kepmen LH 113/2003 | Disamping berdasarkan sumbernya/ jenis kegiatan, identifikasi jenis pencemar juga dapat didasarkan pada keterlibatan penggunaan bahan-bahan tertentu yang potensial menghasilkan pencemar dalam suatu kegiatan. Tabel 6 berikut merupakan daftar rincian pertanyaan untuk membantu mengelompokkan karakteristik kontaminan dalam air limbah. Tabel 6 ' Checklist ' Karakteristik Air limbah | No. | Pertanyaan | Analisis Yang Diperlukan | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | 1 | Apakah suatu kegiatan melibatkan zat inorganik sebagai bahan baku, produk samping, atau produk akhir ? | Logam total Alkalinitas COD TDS Kontaminan spesifik lainnya | | 2 | Apakah suatu kegiatan melibatkan zat organik sebagai bahan baku, produk samping, atau produk akhir ? | TOC BOD (COD optional) Minyak dan lemak / TPH Kontaminan spesifik lainnya | | 3 | Apakah proses menghasilkan aliran limbah yang bersifat asam atau basa ? | pH Kapasitas buffer | | 4 | Apakah proses menghasilkan aliran limbah bertemperatur tinggi ? | Temperatur | | 5 | Apakah aliran limbah mengandung padatan ? | TS TSS TDS Turbiditas | | 6 | Apakah aliran limbah mengandung senyawa nitrogen ? | NH 3 NO 3 Total nitrogen | | 7 | Apakah aliran limbah mengandung senyawa sianida ? | Total sianida Sianida reaktif | | 8 | Apakah aliran limbah mengandung senyawa sulfur ? | Sulfida Sulfat Sulfit | | 9 | Apakah aliran limbah mengandung senyawa fosfor ? | Fosfat | | 10 | Apakah aliran limbah mengandung senyawa kelompok pestisida? | Pestisida total Jenis pestisida spesifik | | 11 | Apakah aliran limbah mengandung surfaktan atau buih dalam jumlah besar ? | Surfaktan | | 12 | Apakah aliran limbah mengandung senyawa toksik ? | Total Organics Toxic Logam berat / toksik | Untuk tingkat lokal, identifikasi jenis pencemar dalam suatu sumber air dapat juga merujuk pada kebijakan pemerintah setempat yang mengatur jenis pencemar minimum yang harus diukur, sebagai contoh seperti yang disajikan dalam Tabel 7 mengenai kadar maksimum air limbah tekstil menurut Peraturan Daerah. Tabel 7 Kadar dan Beban Pencemaran Maksimum Air Limbah Tekstil ## Menurut Peraturan Daerah | No. | Parameter/ Jenis Pencemar | Satuan | Baku Mutu | Beban Pencemaran Maksimum kg/ton produksi | |-------|-----------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------| | 1 | BOD5 | mg/L | 60 | 1,2 | | 2 | COD | mg/L | 150 | 3,0 | | 3 | TSS | mg/L | 50 | 1,0 | | 4 | Fenol Total | mg/L | 0,5 | 0,01 | | 5 | Krom Total (Cr) | mg/L | 1,0 | 0,02 | | 6 | Amonium Total (NH3- N) | mg/L | 8,0 | 0,16 | | 7 | Sulfida (S) | mg/L | 0,3 | 0,006 | | 8 | Minyak dan Lemak | mg/L | 3,0 | 0,06 | | 9 | pH | - | 6,0 - 9,0 | |

Distribusi: - e. Pemilihan lokasi test lapangan/ pengambilan sampel Lokasi pengambilan sampel (uji lapangan) ditentukan berdasarkan prioritas yang disusun berdasarkan antara lain jumlah dan jenis kegiatan serta distribusi sumber dan jenis pencemar. Hal ini juga tidak terlepas dengan ketersediaan sumber daya inventarisasi, sehingga lebih baik menetapkan rencana prioritas jenis kegiatan atau jenis pencemar yang akan diinventarisasi, seperti yang disajikan pada Tabel 8. Tabel 8 Prioritas Pemilihan Lokasi Pengambilan Sampel | Parameter Prioritas | Lokasi Sampling Sumber Tertentu ( Point Sources ) | Lokasi Sampling Sumber Tak Tentu ( Diffuse Sources) | |--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Penandatangan: | Jumlah dan jenis Kegiatan | 1.Aliran limbah dari jenis kegiatan dengan kontribusi pencemar dominan, dan berpotensial menghasilkan pencemar berbahaya. 2.Jumlah lokasi sampling proporsional terhadap jumlah kegiatan sejenis yang mewakili. | 1.Aliran limbah dari jenis kegiatan dengan kontribusi pencemar dominan, dan berpotensial menghasilkan pencemar berbahaya. 2.Jumlah lokasi sampling proporsional terhadap luas wilayah kegiatan sejenis yang mewakili. |

Distribusi: | Distribusi Sumber pencemar air | 1.Outlet terakhir saluran pembuangan limbah menuju sumber air 2.Outlet terakhir pembuangan limbah setiap kegiatan/ industri bergantung pada besar dominan dan toksisitas pencemar yang dihasilkan. | 1.Daerah tangkapan pembuangan limbah kegiatan (misal: daerah hulu dan hilir suatu ruas sungai sepanjang area kegiatan ) |

Distribusi: Pola distribusi pencemar yang acak pada sumber pencemar air tak tentu akan menyulitkan pemilihan lokasi sampel. Apabila tidak memungkinkan untuk mengambil sampel pada sumber pencemar air tak tentu, mengingat jumlahnya yang banyak dan tersebar, serta keterbatasan waktu dan biaya, dapat dipilih lokasi sampling pada ruas sumber air penerima tertentu, misalnya ruas sungai sepanjang kegiatan yang menghasilkan air limbah dari sumber pencemar air tak tentu. Sebagai contoh untuk menentukan beban pencemaran air dari kegiatan pertanian sepanjang ruas sungai tertentu, lokasi pengambilan sampel dilakukan di daerah hulu dan hilir ruas sungai tersebut sepanjang area kegiatan. Tetapi perlu diperhatikan pula distribusi parameter tertentu seperti penggunaan jenis pupuk, pestisida, sistem irigasi, jenis tanaman, dan periode tanam yang akan mempengaruhi tingkat keakuratan perhitungan estimasi pencemar. Semakin homogen dan tingkat resolusi geografis yang tinggi, hasil estimasi akan semakin akurat. Demikian pula halnya untuk kasus-kasus sumber pencemar air tak tentu selain kegiatan pertanian, diperlakukan sama dengan menggunakan distribusi parameter yang relevan. ## f. Pengumpulan Data Sekunder

Penandatangan: Data sekunder yang dikumpulkan pada tahapan ini merupakan jenis data yang digunakan untuk menentukan faktor emisi atau faktor emisi itu sendiri (perkiraan spesifik), yang relevan sesuai dengan masing-masing kegiatan khususnya untuk kategori sumber pencemar air tak tentu. Data beban pencemaran maksimum yang terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup yang mengatur tentang baku mutu air limbah setiap kegiatan dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan besaran masingmasing kegiatan. Besaran kegiatan ini masih merupakan perkiraan kasar dengan mengasumsikan bahwa pembuangan air limbah untuk masing-masing kegiatan dihitung pada beban maksimum yang diizinkan. Hasilnya masih harus di uji-bandingkan ( cross check ) dengan hasil kegiatan lapangan. Informasi kuantitas dan kualitas air limbah dapat diperoleh dari laporan penaatan perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air yang dilakukan secara periodik paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan. Penetapan prioritas sumber data dan prosedur perkiraan besar merupakan bagian yang saling terkait sehingga lebih rinci disajikan dalam bagian yang membahas mengenai metoda estimasi besar pencemar. ## 3. Verifikasi Lapangan Kegiatan ini merupakan kegiatan lapangan guna memverifikasi jenis pencemar dan lokasi sumber pencemar air, serta mengumpulkan data primer termasuk pengambilan sampel. Kegiatan lapangan dalam inventarisasi bertujuan untuk: - a. Mengaktualkan konsep kerja yang dirancang pada tahap konseptualisasi kegiatan. - b. Memverifikasi semua data sekunder yang diperoleh dengan data aktual di lapangan. - c. Membandingkan hasil kajian teoritis yang dilaksanakan pada tahap konseptualisasi kegiatan, yaitu mengkoreksi perkiraan spesifik (faktor emisi) dengan faktor emisi yang diperoleh di lapangan sehingga dengan sendirinya dapat diperkirakan besar aktual dari masing-masing pencemar. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan di dalam verifikasi lapangan, meliputi: ## a. Memverifikasi Jenis Pencemar Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk mendaftarkan jenis-jenis pencemar air baru yang belum te
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR

## Pasal 7

Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan :

- a. kondisi hidrologi dan sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
- b. baku mutu air untuk muara, sungai dan/atau parit; dan
- c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.

## Pasal 8

- (1) Dinas Daerah menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
- a. status mutu air dan/atau status tropic air;
- b. sumber pencemaran air dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air; dan
- c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

## Pasal 9

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air digunakan sebagai dasar :

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;

- c. penetapan kebijakan dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

## Pasal 10

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati dapat menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

## Pasal 11

Bupati wajib menolak permohonan izin yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

## Pasal 12

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan :
- a. kondisi hidrologi dan sumber air; dan
- b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.
- (3) Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran air kepada Gubernur dengan Tembusan kepada Kementerian yang membidangi Lingkungan Hidup.

## BAB V KUALITAS AIR LIMBAH

## Pasal 13

- (1) Dinas Daerah melakukan penilaian kualitas air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada baku mutu air limbah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penilaian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI PERIZINAN

## Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.

## Pasal 15

Pedoman tata cara perizinan bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Dinas Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai :

- a. persyaratan dan tata cara izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. status permohonan izin.

## BAB VII PENGAWASAN KUALITAS AIR

## Pasal 16

- (1) Dinas Daerah melaksanakan pengawasan kualitas sumber air pada sumber air paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pengawasan kualitas pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PEMULIHAN PENCEMARAN AIR

## Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pencemaran air, wajib melakukan upaya pemulihan pencemaran.
- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran air;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Upaya pemulihan dengan tahapan remediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah upaya pemulihan pencemaran air untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
- (4) Upaya pemulihan dengan tahapan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.
- (5) Upaya pemulihan dengan tahapan restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagianbagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal kondisi pencemaran air berdampak bagi kesehatan manusia, flora dan fauna, Dinas Daerah dapat membentuk Tim Terpadu yang anggotanya terdiri dari Instansi terkait serta elemen masyarakat yang peduli terhadap upaya pemulihan pencemaran air.

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memastikan pulihnya kualitas air sesuai baku mutu yang telah ditetapkan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Setiap pemegang izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di bank yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyuluhan mengenai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
- c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
- d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
- e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan
- g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
- a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
- b. pemberian penghargaan; dan
- c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha.

- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi :
- a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
- b. penambahan frekuensi swapantau; dan
- c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (5) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh Dinas Daerah.

## Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui :
- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimasasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau kosnsultasi dibidang pengendalian pencemaran air.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dinas Daerah.

## Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga antara lain melalui :
- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- b. mendorong masyarakat menggunakan septiktank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kaderkader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. mengembangkan mekanisme percontohan;
- f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dinas Daerah.

## Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas :
- a. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah;
- b. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aktivasi tanah; dan
- c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Daerah dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

## Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan pengendalian pencemaran air.
- (3) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sama dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

## BAB X PELAPORAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI

## Bagian Kesatu Pelaporan

## Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada Dinas Daerah dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
- (2) Dinas Daerah dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat :

- a. tanggal pelaporan;
- b. waktu dan tempat;
- c. peristiwa yang terjadi;
- d. sumber penyebab; dan
- e. perkiraan dampak.
- (3) Dinas Daerah dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah melakukan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai standar operasional yang ditetapkan.
- (4) Apabila hasil verifikasi menunjukkan terjadinya pelanggaran, maka Dinas Daerah dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah memerintahkan pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan/atau pencemaran air serta dampaknya.

## Pasal 26

Apabila pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, tidak melakukan tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Dinas Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

## Pasal 27

Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Dinas Daerah.

## Bagian Kedua Penyediaan Informasi

## Pasal 28

- (1) Dinas Daerah menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi;
- b. informasi sumber air yang memuat antara lain :
1. debit maksimum dan minimum sumber air;
2. kelas air, status mutu air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air; dan
3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air.
- c. izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah; dan

- d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Dinas Daerah melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Bagian Kesatu Hak

## Pasal 29

Setiap orang mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan kualitas air yang sesuai dengan baku mutu;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- c. menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran air; dan
- d. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Kewajiban

## Pasal 30

Setiap orang wajib berperan serta dalam :

- a. menjaga dan/atau memelihara pelestarian kualitas air pada sumber air;
- b. mencegah, menanggulangi serta mengendalikan pencemaran air pada sumber air; dan
- c. melakukan efisiensi pemanfaatan penggunaan sumber air.

## Pasal 31

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari air, wajib :

- a. menyediakan tempat penampungan atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah; dan
- b. melakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air dan/atau ke tanah.

## Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan melakukan pemanfaatan air limbah wajib :
- a. memiliki izin pembuangan limbah cair;
- b. mencegah terjadinya pencemaran air;
- c. memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- d. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah; dan
- e. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Informasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Dinas Daerah.

## Pasal 33

Dalam upaya pengendalian pencemaran air, Dinas Daerah wajib :

- a. memberikan informasi seluas-luasnya mengenai kebijakan pengendalian pencemaran air;
- b. secara berkala melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan atau usaha yang menghasilkan limbah dan/atau menyebabkan pencemaran air;
- c. menyelenggarakan pelayanan laboratorium lingkungan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pencemaran air sesuai prosedur yang berlaku; dan
- e. memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengelolaan air limbah.

## Bagian Ketiga Larangan

## Pasal 34

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang :

- a. membuang sesuatu ke sumber air dan/atau ke tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair di atas baku mutu yang ditetapkan; dan
- b. membuang sesuatu ke sumber air dan/atau tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3).

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 35

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jikan dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan;
- c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
- d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah;
- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; hingga
- g. pembongkaran tempat usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pengenaan paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

## Pasal 36

Biaya pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada wilayah Kabupaten Polewali Mandar bersumber dari

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 11 Oktober 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


## Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP

: 196707271994031017

Diundangkan di Polewali pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDA TAHUN 2016 NOMOR 21

ANDI IBRAHIM MASDAR

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR

: 21 TAHUN 2016

TANGGAL : 10 OKTOBER 2016

## PEDOMAN INVENTARISASI DAN INDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR AIR

## I. LATAR BELAKANG

Inventarisasi sumber pencemar air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air.

Di dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi, banyak variable yang mempengaruhi keberhasilannya termasuk perhitungan teknis yang harus dilakukan. Untuk itu, diperlukan sebuah pedoman yang memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.

## II. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sesuai dengan kewenangannya.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman inventarisasi sumber pencemar air ini memuat:

1. Tahapan/langkah umum kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.
2. Metode yang disarankan untuk memperkirakan tingkat pencemaran air yang dilepas ke sumber air.
3. Pelaporan hasil inventarisasi dan identifikasi.

## IV. TAHAPAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR AIR PADA SUMBER AIR

Kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh sumber pencemar air yang diidentifikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu tergantung dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Namun demikian, pada kenyataanya, pengembangan kegiatan inventarisasi sering dibatasi oleh kendala waktu dan sumber daya. Untuk itu, penyusunan rencana, tahapan kegiatan yang simultan menjadi satu kunci terlaksananya kegiatan inventarisasi secara berkesinambuangan.

Beberapa hal yang mempengaruhi kesinambungan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air antara lain :

1. Indentifikasi dan pendataan keterbatasan dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.
2. Penetapan prioritas usaha-usaha pengembangan inventarisasi.

3. Adanya kepastian bahwa sumber daya yang terbatas betul-betul efektif secara anggaran biaya untuk beberapa hal yang menjadi prioritas inventarisasi.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi meliputi:

- 1.
- Persiapan Inventarisasi ( Preliminary Activity ), merupakan kegiatan pengumpulan data awal yang diperlukan dalam kegiatan inventarisasi. Dalam inventarisasi, kegiatan pengumpulan data dan informasi merupakan hal yang sangat penting dimana ketersediaan informasi dan data yang diperlukan akan menentukan tingkat keakuratan hasil inventarisasi. Sumber informasi dan data terdapat di berbagai instansi terkait, sehingga diperlukan kerjasama dengan instansi penyedia informasi tersebut. Gambar 1 menyajikan tahapan penting yang harus dilakukan dalam inventarisasi sumber pencemar air secara keseluruhan termasuk kegiatan pengumpulan data dan informasi.

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan perencanaan dan persiapan inventarisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

## a.

- Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahapan yang mencakup kegiatankegiatan yang berkaitan dengan penetapan tujuan dan skala inventarisasi, pembentukan tim dan pembagian kerja, penyusunan penganggaran, dan penjadwalan yang disesuaikan dengan tujuan, skala dan kebijakan daerah setempat

- Pengumpulan Data Awal dalam ) lokasi baik itu sumber pencemar air ataupun daerah tangkapan

Data awal ini akan digunakan sebagai rujukan dasar melakukan identifikasi sumber pencemar air dan pemetaan ( plotting ( water catchment area ).

Tabel 1 berikut menyajikan rangkuman jenis data, sumber data, dan tujuan penggunaannya dalam persiapan kegiatan inventarisasi.

Tabel 1 Jenis, Sumber Data dan Tujuan Penggunaannya Dalam Persiapan Inventarisasi

| No. | Jenis Data | Sumber Data | Tujuan |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Peta dasar | - Bappeda - BAKOSURTANAL | Rujukan pemetaan lokasi sumber pencemar air baik sumber tertentu dan sumber tak tentu. |
| 2 | Lokasi dan jenis kegiatan/ industri (data industri/ profil industri) | - Dinas Lingkungan Hidup - BPLH/ BPLHD - Dinas Pertanian dan Pengairan - Dinas Peternakan - Departemen Perindustrian dan - Departemen Perdagangan | Memetakan posisi dan distribusi kegiatan yang menghasilkan pencemar dari sumbernya khususnya sumber non-domestik. |
| 3 | Demografi/ kependudu kan serta | - Biro Pusat Statistik - Dinas Kimpraswil | Memetakan daerah pemukiman yang memberikan kontribusi besar pada pencemaran air |

## b.

| | distribusin ya | | dari sumber domestik. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Topografi, hidrologi, klimatologi , existing sewerage system, batas perairan dan sub- DAS, informasi/ peta pemanfaat an lahan ( existing | - BAKOSURTANAL - Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral - Dinas Kimpraswil - Bappeda - Dinas Sumber Daya Air - Departemen Pekerjaan Umum - Badan Meteorologi dan Geofisika - Kantor pemerintah setempat | Memetakan lokasi tangkapan pencemar pada sumber air penerima serta untuk menjajaki distribusi pencemar dalam suatu wilayah sub-DAS (Daerah Air Sungai), pemetaan luas tata guna lahan, mengetahui kondisi hidrologis dan hidraulis wilayah inventarisasi. |
| 5 | land-use ) Kuantitas dan kualitas sumber air | - Dinas Lingkungan Hidup - BPLH/ BPLHD | Mengetahui parameter pencemar dominan yang memberikan kontribusi pencemaran air yang tinggi yang mempengaruhi kualitas wilayah perairan tertentu. |
| 6 | Data pertanian/ peternakan ( Agricultura l Data) | - Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat - Dinas Pertanian dan Pengairan - Dinas Peternakan | Memetakan daerah pertanian/ peternakan, kondisi dan jenis tanah, serta mengetahui ketersebaran penggunaan pupuk/ pestisida berdasarkan jenis tanaman. |

2. Konseptualisasi Kegiatan dan Kajian Teoritis, merupakan kegiatan untuk merancang kerangka kerja kegiatan inventarisasi yang meliputi:
- a. Penetapan tujuan dan skala inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.

Kegiatan ini diperlukan untuk mengidentifikasi tujuan dan skala kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air. Kegiatan inventarisasi bertujuan untuk mengkarakteristikkan aliran-aliran pencemar dalam lingkungan wilayahnya. Identifikasi sumber pencemar air merupakan kegiatan untuk mengenali dan mengelompokkan jenis-jenis pencemar, sumber dan lokasi , serta pengaruh/ dampak bagi lingkungan penerimanya.

Tujuan inventarisasi yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahap perencanaan ditetapkan sebagai landasan untuk merancang rencana kerja inventarisasi sumber pencemar air. Tujuan ini dikonseptualisasikan sesuai dengan program kerja yang relevan baik itu bersifat umum atau khusus. Untuk yang bersifat umum misalnya melakukan inventarisasi sumber pencemar air dalam wilayah perairan lokal/ nasional, sedangkan yang bersifat khusus adalah melakukan inventarisasi sumber pencemar air berdasarkan kegiatan tertentu, antara lain (pertanian, domestik, dan industri) atau jenis polutan tertentu (organoklor, merkuri, dan sianida).

Berdasarkan tujuan inventarisasi ini kemudian ditentukan skala inventarisasi, baik skala lokal, regional, ataupun nasional, yang diperlukan untuk membatasi ruang lingkup kegiatan inventarisasi

yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia, agar didapatkan hasil estimasi sesuai dengan tingkat yang diinginkan.

## b. Klasifikasi sumber pencemar air

Dalam inventarisasi sumber pencemar air diperlukan data dan informasi untuk mengenali dan mengelompokkan serta memperkirakan besaran dari sumber pencemar air. Sumber pencemar air berdasarkan karakteristik limbah yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi sumber limbah domestik dan sumber limbah non-domestik. Sumber limbah domestik umumnya berasal dari daerah pemukiman penduduk dan sumber limbah nondomestik berasal dari kegiatan seperti industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau kegiatan yang bukan berasal dari wilayah pemukiman.

Untuk mempermudah inventarisasi, terutama dalam memperkirakan tingkat pencemaran air yang dilepaskan ke lingkungan perairan, sumber pencemar air berdasarkan karakteristik limbahnya diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar seperti dalam Tabel 2, yaitu:

Tabel 2 Klasifikasi Sumber Pencemar Air

| Karakteristik Limbah | Sumber Tertentu ( Point Sources ) | Sumber Tak Tentu ( Diffuse Sources) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Limbah Domestik | Aliran limbah urban dalam sistem saluran dan sistem pembuangan limbah domestik terpadu | Aliran limbah daerah pemukiman di Indonesia pada umumnya |
| Limbah Non- domestik | Aliran limbah industri, pertambangan | Aliran limbah pertanian, peternakan, dan kegiatan usaha kecil-menengah. |

Perlakuan kelompok limbah baik itu domestik maupun nondomestik sebagai sumber pencemar air tertentu dan tak tentu lebih sering ditentukan berdasarkan skala inventarisasi. Adakalanya untuk skala yang relatif kecil seperti ruas anak sungai tertentu/kota kecil sebagai contoh, jika memungkinkan dapat mengkategorikan semua sumber pencemar air sebagai sumber tertentu, hal ini juga tidak terlepas dari ketersediaan informasi dan sumber daya. Namun, untuk inventarisasi dengan skala luas dan tujuan yang lebih umum, kelompok sumber pencemar air tersebut tetap diperlakukan sebagai sumber tak tentu. Oleh karena itu dalam konseptualisasi kegiatan, perlu ditetapkan prioritas kelompok sumber pencemar air yang akan diinventarisasi, sehingga akan sangat mempengaruhi jenis data dan informasi yang diperlukan.

Uraian lebih rinci tentang masing-masing kelompok sumber pencemar air adalah sebagai berikut:

1. Sumber Tertentu ( Point Sources ):
2. Sumber-sumber pencemar air secara geografis dapat ditentukan lokasinya dengan tepat. Jumlah limbah yang dibuang dapat ditentukan dengan berbagai cara, antara lain dengan pengukuran langsung, penghitungan neraca massa, dan estimasi lainnya.

Sumber pencemar air yang berasal dari sumber tertentu antara lain seperti kegiatan industri dan pembuangan limbah domestik terpadu. Data pencemaran air dari sumber tertentu biasanya diperoleh dari informasi yang dikumpulkan dan dihasilkan pada tingkat kegiatan melalui pengukuran langsung dari efluen dan perpindahannya, atau melalui penggunaan metoda untuk memperkirakan atau menghitung besar pencemaran air.

Data yang dibutuhkan untuk inventarisasi sumber tertentu antara lain :

- a) Klasifikasi jenis penghasil limbah, seperti kategori jenis usaha/kegiatan.
- b) Data pencemar spesifik yang dibuang, misalnya jumlah beban pencemar yang terukur/ perkiraan yang dibuang ke air dalam satuan massa per unit waktu.
- c) Informasi lokasi dan jenis pencemar khusus yang dibuang, misalnya jenis industri tertentu di suatu daerah menghasilkan beberapa jenis pencemar spesifik.

Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti :

- a) Klasifikasi jenis penghasil limbah dapat disesuaikan dengan kategori jenis usaha dan/atau kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur tentang baku mutu air limbah untuk jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di daerah setempat.
- b) Data pencemar spesifik yang dibuang diperoleh berdasarkan laporan penaatan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air yang mencantumkan debit air limbah yang dibuang, jumlah saluran pembuangan air limbah, dan data hasil pemantauan untuk setiap parameter spesifik bagi setiap usaha/kegiatan.
- c) Informasi lokasi jenis pencemar yang dibuang, diperoleh dari hasil pemetaan ( plotting ) lokasi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah yang dikelompokkan berdasarkan jenis pencemar yang dibuang menuju perairan.
2. Sumber Tak Tentu ( Area / Diffuse Sources)

Sumber-sumber pencemar air yang tidak dapat ditentukan lokasinya secara tepat, umumnya terdiri dari sejumlah besar sumber-sumber individu yang relatif kecil. Limbah yang dihasilkan antara lain berasal dari kegiatan pertanian, pemukiman, dan transportasi. Penentuan jumlah limbah yang dibuang tidak dapat ditentukan secara langsung, melainkan

dengan menggunakan data statistik kegiatan yang menggambarkan aktivitas penghasil limbah.

Sumber pencemar air tak tentu atau diffuse sources biasanya berasal dari kegiatan pertanian, peternakan, kegiatan industri kecil-menengah, dan kegiatan domestik/penggunaan barangbarang konsumsi. Sumber-sumber pencemar air ini umumnya terdiri dari gabungan beberapa kegiata