Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semulanya merupakan Pajak Kabupaten dirubah meqiadi Pajak Propinsi ; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. b. (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pajak tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semulanya merupakan Pajak Kabupaten dirubah meqiadi Pajak Propinsi ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. b.
- Mengingat :
- Undang' undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupalen Dalam Lingkungan I)aorah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara T'ahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembenfukan Dasrah Tingkat II Sarolangun Rangko dan Daerah Tingkat II lanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50); 1.
- Lrndang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Tahun i997 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran \egara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan tjndang-und-ang \omor 3-l Tahun 2000 (Lembaran lJegara 'fahun 2(Kl0 \omor l*6. Tambahrn Lembaran \egara \omor +G+8) ; )
3 Undang-undang
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah G-embman Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambaharn Lcmbaran Negara \-omor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pwat dan Daerah (I-ernbaran Negara Tahun 1999 Nomor T2,TNrrbatlan Lembaran Negara Nomor 3848); 4.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kervenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Nogara Tahun 2000 Nornor 54, Tambahan Lsmbaran Negara Nomor 3952); 5.
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Pcraturan Perundang-utdangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraluran Penrerintah daur Rancangan Keputusan Presiden flrmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). 6.
Dengan persetujuan
DEWA}I PERWAKILA}I RAKYAT DAERAII KABUPATEN BATA].IG IIARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABIITAII PERATURAII DAERAFI KABUPATT,N BATAhIG TIARI NOMOR 13 TATITIN IW7 TENTA].IG PAIAK PEMANFAATA}T AIR BAItrA}I TA}IAII DA}-I AIR PERMUKAAN-
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian PadaTanggal 22 Mel 2003 SEKRET KABLIPATEN BATANG HARI TAHI-IN 2OO3 l2 NOMOR ## Pasal II Peraurran Dasrah ini mulai bsrlaku padat^rtggal diundangkan. Agru setiap oftrng dapat mengetahuiny4 memerintahkan porgundangan Peraturan d€ngan penempatannys dslrm Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Disahkan di Muara Bulian 2003 ini
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG }IARI NOMOR 12 TATIUN 2OO3 TENTANG
## PENCABUTA].I PERATTIRA].i DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 13' TATIUN 1997 TENTA}IG P.{IAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIRPERMUKAAN
## I. PENJELASA}I UMUN{-
Pencabutan Perattran Daerah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan Penataan kembali antara kewenangan yang dimiliki kabupaten dan kervenangaqn yang dimiliki propinsi sebagai tindak lanjut dan ayat (1)
PENJELASAN
Pasal 2
Undang * rurdang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan