Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusl Pelayanan Kesehatan sudah tldak sesuei l~gi dan perlu ditlnjau kemball; bahwa beradasarkan pertimtangan sebagaimana dlmaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pertu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusl Pelayanan Kesehatan Padd Pusat Kesehatan Masyarakat; Undang-Undang Nomor 54 -,·ahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undi.mg Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Ttmjung Jabung Timur (Lcmbaran Negara Republiv Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Necara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Und.:mg·Undaog Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 3495); Undang-Undan9 Nomor 18 T;:,:hun 1977 tcntang Pajak Daerah dan Retribusl Oaerah (Lembaran Negara Republik Indooesra Tahun 1977 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik tnoooesta Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lem!;laran Negara Rep!Jbtlk Indonesia Tahun 2000 reomcr 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {lembaran Negara Republik Indonesia retrun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4389); Undang~Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Oaerah (Lembaran Ne'jlara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah;,n Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nor,,or 4437) sebagaimana te!ah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 3 'rehun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang i&gt;emerfntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan tembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4493) yang tetah ditetapkan dengan Undang·Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Repubtfk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambatian Lembaran Negan Republik Indonesia Nomor 4548); Undang·Undaog Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimb&lt;tngan Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Daer.ah {Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan urusen Pemertntat in antara Pemerintah, Pemerfntahan Daerah Proplnsl. dan Pemerintahan Daerah Kabupeten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republlk tnccoes.e Nomor 4737); peraturan Pemertntah Nomur 66 Tahun 2001 tentang Retrtbust Daerah (Lemba an Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tamba~an/ temberan Negara Republik Indonesia Nomor 4139}/ Menctapkan: Dengan PerRtujuan Bersam.1 DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 2 TAHUN
2008 TENT ANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO,
: a. bahwa dalam upaya menlngkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu peningkatan dan pemellharaan peralatan medis yang dilakukan secara berkesinambungan sehfngga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan lancar;
b.
bahwa untuk terpeliharanya secere berkesinambungan peralatan rl&lt;Jlam Puskesmas perlu di pungut retribusl untuk jesa pelayanan yang dlberlkan olen Puskesmas tersebut;
c.
d.
: 1.
- bahwa tarif retribusl cetavanan kesehatan sebagaimana dlatur dalam Peraturan Daerah Nomor OS Tahun 2002 tentang Retribusl Pelayanan Kesehatan sudah tldak sesuei l~gi dan perlu ditlnjau kemball;
bahwa beradasarkan pertimtangan sebagaimana dlmaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pertu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusl Pelayanan Kesehatan Padd Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 54 -,·ahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undi.mg Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Ttmjung Jabung Timur (Lcmbaran Negara Republiv Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Necara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Und.:mg·Undaog Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 3495);
3.
4.
Undang-Undan9 Nomor 18 T;:,:hun 1977 tcntang Pajak Daerah dan Retribusl Oaerah (Lembaran Negara Republik Indooesra Tahun 1977 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik tnoooesta Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lem!;laran Negara Rep!Jbtlk Indonesia Tahun 2000 reomcr 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {lembaran Negara Republik Indonesia retrun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4389);
S.
6.
7.
8.
Undang~Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Oaerah (Lembaran Ne'jlara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah;,n Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nor,,or 4437) sebagaimana te!ah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 3 'rehun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang i&gt;emerfntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan tembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4493) yang tetah ditetapkan dengan Undang·Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Repubtfk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambatian Lembaran Negan Republik Indonesia Nomor 4548);
Undang·Undaog Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimb&lt;tngan Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Daer.ah {Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan urusen Pemertntat in antara Pemerintah, Pemerfntahan Daerah Proplnsl. dan Pemerintahan Daerah Kabupeten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republlk tnccoes.e Nomor 4737);
peraturan Pemertntah Nomur 66 Tahun 2001 tentang Retrtbust Daerah (Lemba an Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tamba~an/ temberan Negara Republik Indonesia Nomor 4139}/
Menctapkan:
Dengan PerRtujuan Bersam.1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPAll TEBO,
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daer-ah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerlntah Daer-ah adalah Bupatl, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupatl adalah Bupati Tebo
4. 4'. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang setanJutnya disebut OPRO adalah lembaga perwakllan rakyat daerah sebagai penyelenogara pemcrtntahan daerah. unsur
- S. Dinas Kesehatan adalah Dlnas xesenetan Kal:&gt;upaten reoo.
6. 6 Kas Oaerah adalah Kas Oacrah Kabupaten Tebo.
1. ~layanan Kesehatan ada!ah scgala keglatan cerevanan kesehatan yang diberlkan kepada seseorang dalam rangka observasl, diagnosis, pengobbtan atau pelayanan keseneten lainnya;
8.
- Pel.!lyanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasH!!n untuk ceservesr, diagnosis, rehal:&gt;illtas medtk, dan pelayanan kesehatan lalnnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
9.
10.
11.
12
- Peiayanan Rawat Oarurat adalah pctayanan kesehatan tingkat J.anjutan yang harvs diberlkan secepatnya untuk mencegah atau menan99u1angi resiko kemat!an atau cacat;
Pusat xeseneten Masyarakat yang selanjvtnya dislngkat Puskesmas adalah lnstansl kesehatan daerah yang membcrlkan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyal fasllltas rawat jalan dan rawer inap.
RebibUSi Jasa Umum adalah retrlbusi etas jasa yang disediakan yang dlber'ikan oleh Pemcrintah Daerah untuk tujuan kepentlngan dan kcmanfaatan umum serta dapat dlnfkmati eren orang prltmdi atau bodan.
Puskcsmas Kelfllng adalah pelayanan kesebaten olch Puskesmas dengan mempergvnkan kendaraan r.oda 4 (empc,t), k:endaraan rod 1 2 (du.,) atau transportasi lainnya d1 lokasi yang Jauh dari sareoe pelayanan yang ada.
a
13. Retnbusl pelayanan kesebatan yang selanjutnya dapat dlsebut retribust adalah pembayaran atas pelayanan kcsehatan di RSUD Sultan Thaha Solfuddin Kabupaten Tebo.
2. 1'1. Wajib Retribusl adalah orang prtbadl atau badan yang menurut peraturan perundang·undangan dlwajibkan untuk melakukan pembayaran retrlbusi.
15. Surat Ketetapan Retrlbust Daerah yang selanjutnya dapat disingkat den9an SKRD adalah surat keputusan yar,g menentukan besarnya jumlah retrtbusl terutang.
16. Pejabat adalah Pegawal Nc9eri Sfpil yang &lt;llberi tugas tertentu dibldang retribusi daerah sesvat dengan pcraturan perundangundangan yang bertaku.
17.
- Sadan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputl Perseroaan Komanditer, Perseroan lalnnya, Sadan usene Milik Negara eteu Dllerah dengan nama dan bentuk epepc n persekutuan kongsi, koperasl, yayasan, organisasl yang sejenis, le,nb.aga,dana penslun, bentuk usaha tetap serte bentuk badan usaha lalnnya.
Pase! 2
Of:::'l9an nama Retrlbusl Pelayanan Kesehatan dipungut retrlbusl sebagai pembayaran atas rese Petayanan «eseneeen di Pusk.esmas/Balal ~ngobatan dan Puskesmas Kellllng
Objd&lt; Retribusl adalah set\ap Pelayanan Keschatan di Puskesmas/Balal Per.gobatan dan P\Jskesmas Kellling.
SubJek RetribUSi adalal1 orang prlbadl atau badan yang mendapatkan ~t,,yanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Pusk.esmas Keliling.
BAB II[ GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal S
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRlBUSt
Pasal 2
I Rctrlbusi Pelayanan xesenetan sebagaimana dimaksud oatam Pasal 2 termasuk go!ongan Retr!busl Jasa Umum.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRlBUSt
Pasal 3
Objd&lt; Retribusl adalah set\ap Pelayanan Keschatan di Puskesmas/Balal Per.gobatan dan P\Jskesmas Kellling.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRlBUSt
Pasal 4
SubJek RetribUSi adalal1 orang prlbadl atau badan yang mendapatkan ~t,,yanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Pusk.esmas Keliling.
BAB II[ GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal S
I Rctrlbusi Pelayanan xesenetan sebagaimana dimaksud oatam Pasal 2 termasuk go!ongan Retr!busl Jasa Umum.
| BAB IV | BAB IV |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRlBUSt
Pasal 6
| Tlngkat frekuens1 Pengobatan | penggunaan Jasa Pe!ayanan Kesehatan dlhltung beroasereen pe!ayanan kesehatan yang dlber1kan di Puskesmcis/Balai dan P\Jskesmas Keliling. |
| BABY | BABY |
| PRINSIPDALAMPENETAPANRETnIBUSI | PRINSIPDALAMPENETAPANRETnIBUSI |
| Pl'irtsip dalam menetapkan retrlbusi adatah borceserxan tujuan untuk met1utup blaya lnventes! pras.arana, biaya operasional dan pemennareen dalam rangka penyelengaraan pelayanan keschatan. | Pl'irtsip dalam menetapkan retrlbusi adatah borceserxan tujuan untuk met1utup blaya lnventes! pras.arana, biaya operasional dan pemennareen dalam rangka penyelengaraan pelayanan keschatan. |
| BAB VI KETENTUANPEIAYANAN | BAB VI KETENTUANPEIAYANAN |
| (1) | Pegawai Negerl Slp!I dan Keluargcinya dapat dibcrlkan pclayanan kesehatan sesual dengan ketentuan pemblayaan Asuransi Kesehatan (ASKES ). |
| {2) | Untuk pasien yang tldak mampu dapat dlberlkan pelayanan cuma - cuma dengan menunfukan Kartu Setillt ateu surat keteran9an tldak mampu dart lurah / Kcpeta Desa atau pejabat tainnya yang bcrwcnang dan bertaku untuk 3 (tiga) bulan. |
| (3) | Untuk Pelajar yang berobat pada Jam berajer dapat d!bertkan pe!ayanan kesehatan dengan cuma - cuma ## BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAh
Pasal to
WHayah pemungutan Retribus! Petayanan Kesehatan adalah wllayah xebupeten Tebo.
SA.AT RETRIBUSJ TERUTANG
BAB IX
Pasal 11
R&gt;!tribusi tcrutang terjadi pada saat diterbitkanny~ SKRO atau dokumen lain yang dlpersamakan.
BABX
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB IX
Pasal 12
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Rctribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipen.amakan.
SANKS] ADMINISTRASI
BAB XI - SANKS] ADMINISTRASI
Pasal 13
Oalam hal wajlb retrtbost tidak membayar tenat pada waktunya, dikenakan saksl administrasi berupa bunga sebeser 2% (dua perscn) seuec bulan dari rctrlbusl yang terutang dlbayar atau kurang dan ditaglh dengan menggooak,a SKRD. I
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
- (1) Pcmbayaran Retrtbus! yang tcrutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retr1busl yang terutang dilunasl selambat-lambatnya 15 (tima bclas) harl seJak dftcrt&gt;itkan SKRD atau dobmen lafn yang dlpersamakan.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
- (1) Pembayaran Rctribusi dilakukan di Kas Daerah cteu temcet lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuet dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang telah dlsamakan.
- (2) Oalam hal pembayaran dilakukan ditempat laln yang dltunjuk, maka hasll Retribusi harus disetor ke Kas Daerah seramoet-rambatnve 1 x 24 Jam atau datam waktu yang dltentukan olch Bupati.
- (3) Pengaturan leblh lanjut tentang tata cara cenceveren dan cenvetcran hasil Retribusi ditetapkan olch BupaU.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
- (l) Bupati atas pcnnohonan wajib Retrlbusl setelah memcnuhl persyaratan yang ditentukan dapat memberlkan persetujuan eepeca wajlb Retribusl untuk mengangsur retr1busi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayarc1n dengan dikenakan bunga seeeser 2% (dua persen) setlap buien.
- (2) Persyaratitn untuk dapat mcngangsur dan n,enunda pembayaran sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) cneteckan oleh Bupatl.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
- {l) seeee pembayaran retribusi diberikan tande bukti pembayaran dan dfcatat dalam buku pener!ma.
- (2) Bentuk, Jenls, Isl, ukuran buku dan tanda t uktl ditetapkan oleh Bupat!.
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
- { l) Pcngeruar-an surat tegur&lt;1n/perin9atan/surat lain seJenls sebagai awal undakan pelaksanaan penagihan retrlbusl dlkeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (2) Oalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/petingatan/surat taln sejents. wajib retribusi harus melcnasr retribusinya yang terutang. {3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat {l) =: n pejabat yang dltunjuk.
PENGURANGAN,
BAB XIV
KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19
- (1) Bupati dapat memberlkan pengurangan, kerlnganan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata care pengurangan, kerlnganan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupatl.
BAB XV - KADALUWARSA
Pasal 20
- (1) Hak untuk metakukan penaglhan retribusi kadatuwarsa setetah mempunyai jangic:a waktu 3 (tlga) tahun terhltung sejak terutanijlnya retrlbusl.
- (2) Kadaluwarsa penagihan rctribusi s:ebagaimana dlmak.sud paaa ayat (1) tertan99ung apablla:
- a. Dlterbitkan surat teguran atau;
- b. Adanya pengakuan utang retribusi darl wajib recr!busl baik langsung maupun tidak 1angsung.
BAB XVI
TATA CAitA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI VANG KADALUWARSA
BAB XV - KADALUWARSA
Pasal 21
- (1) Piutang retribus, yang tldak mungkln dJtaglh karena hak untuk melakukan pena,gihan sudah kadaluwarsa dihapus.
- (2) Bupatl meneteckm keputusan penghapusan piutang Retribusl uceraf yang sudah kad&lt;1luwarsa scbagaimana dimaksud pada ayat (1).
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Oengan bedakunya Peraturan Oaerah lnl maka Peraturan OOt!rah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayar;i,n Kesehatan dicabut dan dlnyatakan t!dak bcr1aku. ;f.,. I
10-
Pa~l 25
Peratoran Dacrah ini bertaku oaca tar199a1 diunddngk.an.
Agar seuec ornng menoetahu!nya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Oaerah lnl dengan penempatannya dalam Lembaran D&lt;'l~rah Kabupaten Tebo.
Olundangkan di Mu.1r.1 Tebo ceca tanggal 9 J:1 ... -i· ·.:1 ~;:I'
SEKRETAR~~~feue«il~ 'rBUPATEN TEBO,
...
,
;;;
..\_
.
~
,ADHA
LEMBARAN
TAHUN 2008 NOMOR
o'Af~~
~
p
~BUPAT~N TEBO
2