Unknown BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG Nomor HH Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang 1 rincian Dana Desa untuk setiap Desa,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017, b.
Mengingat
1
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupatcn Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatcra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5495), 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diuhah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sg 3
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Iwmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5864):
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara Tahun Anggaran 2017 (lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253):
6. Peraturan Menteri Dcsa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penctapan Prioritas Penggunaan Dana Dcsa Tahun 2017 (Berita Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2016 Nomor 1883):
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan kvaluasi Dana DUcsa (Berita Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2016 Nomor 300),
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PKEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SEKTIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah dcsa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, sclanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemcrintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II KETENTUAN TATA CARA PEMBAGIAN I)AN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menctapkan Rincian Dana Desa untuk sctiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. £

Rincian Dana Desa untuk setiap Dcsa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017 scbapaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. 'lokasi dasar, dan
- b. alokasi formula yang dihitung dcngan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

## Pasal 4

Alokasi dasar pcr desu sebagaimana dimaksud dalam Pusal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana tclah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. sa

## Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yany menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 6

Penghitungan alokasi formula sctiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

## W 0,25 x Z1) # (0,35 x Z2) t (0,10 x Z3) t (0,30 x Z4)| x (DDkab -ADkab) 4

Keterungan :

- Z1 --rasio jumlah penduduk scuap Desa terhadap total penduduk Desa nasional a
- W Dana Desa sctiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa sctiap Kahupaten
- Z2 » rasio jumlah penduduk miskin sctiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- 74 -rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Dcsa
- Z3 -rasiv luas wilavah Dcsa setiap Desa terhadap totul penduduk miskin Desa nasional

DDkab -pagu Dana Desa Kabupaten

- ADkab -besaran AD untuk sctiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

## Pasal 7


Indeks kesulitan gcografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati bcerdusarkan data dari kemcnterian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyclcnggarakan urusan pemcrintahan di bidang statistik. &amp;

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD kc RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekcning Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa ditcrima di RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I pada bulan April sebesar 6046 (empat puluh perscratus),
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40' (cmpat puluh perscratus):
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kcpala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengcnai APB Desa kepada Bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran scbelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan sctclah Kepala Dcsa menyampaikan:
- b. laporan rcalisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 5056 (lima puluh per seratus).
- a. laporan realisasi penpgunaan Dana Dcsa tahap I kepada Bupati.
- (6) Rincian Dana Desa yang ditcrima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dcsa, Pembangunan Dacrah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kcrja Pemerintah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa scbugaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Wana Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan bclanja Desa yang discpakau dan diputuskan melalui Musyawarah Dcsa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa. R
3. (3 Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.


## Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dcsa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kerriiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat,
- a. pembangunan, pengcmbangan, dan pcmeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, tcrmasuk ketahanan pangan dan permukiman,
- C. pembangunan, pengcmbangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan,
- e. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana encrg terbarukan scrta kegiatan pclestarian lingkungan hidup.
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, dan/atau
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas scbagaimana dimaksud pada ayat (l) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bcrskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Dcsa.
- (3) Pemerintah Daerah Kahupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditctapkan dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Privritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, disiokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat dcsa dalam pengcmhangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serla perluasan skala ckonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengcmbangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemaganyan:
- C. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Dcsa, R
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ckonomi masyarakat Desa lainnya,
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Cerire): d.
5. promusi dan edukasi kcsechatan masyarakat serlu gerakan hidup bersih dan schat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskexdes, Pohndes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis / swamcdikasi di Dcsa, e.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan, £
7. bidang keyiatan pemberdayaan ckonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan dcsa dan tclah ditetapkan dalam Musyawarah Desa. h
8. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hudup, dan/atau &amp;

## Pasal 13

Pengelolaan kcuangan dcsa dikclola sesuai dengan kctcntuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhirung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Dcscmber. 1

## Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran bclanju atas beban APBDesa harus didukung dcngan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengcsahan oleh Sekretaris Desa atas kcbcnaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan scbelum rancangan peraturan desa tcntang API3Dcsa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh pencrimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kc rekening kas ncgara sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (J) Kcpala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan rcalisasi penggunaan Dana Desa semester I dan scmester II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kcpada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a4. Tahap 1 paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan,
- b. Tahap UI paling lambat minggu kecmpat bulan September tahun anggaran berjalan.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kecmpat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan API3Desa dan/atau laporan rcalisasi penggunaan semester scbelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (l) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 3006 (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Dcsa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dcngan privritas tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Mcntcri Keuangan c.g Direktur Jcndcral Perimbangan Keuangan.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua 2Y Maret 2017


»aGiaN

1TGLI PARAF

» 1KUM

TI

|

:

t

Diundangkan di Muaradua pada tanggal 4Y Muret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4

pada tanggal BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,


- Aa

DS

POPO ALI MARTOPO )

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR UH TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN' / PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEDOMAN UMUM PRIORITAS PENGGUNAAN DA A DESA TAHUN 2017

## A. Latar Bclakang

'

!

Dalam Peraturan Menteri Kevangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasiarn, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa disehutkan bahwa penggunaan Dana esa dipnoritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dalam penggunaan tersebut mengacu pada priuritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dcsa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Selanjutnya dalam pasal 22 Ayat (1) Pcraturan Menteri Kcuangan Nomor 49) PMK 0.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa disebutkan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Dcsa berprdoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengcnai kegiataan yang dibiayai dari Dana Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan pedoman teknis yang disusun guna monjadi pedoman umum Penggunaan Dana Dcsa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDcsa dan APRDesa, melainkan membcri pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkrcasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisi kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

## B. Tyjuan

Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu :

1. Memberikan gambaran tcntang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Dcsa untuk tahun 2017.

2. Membcrikan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dcsa.

## C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada tahun anggaran 2017 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dcsa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Dcsa (ADD) yang bersumber pada APBD, bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

## D. Penutup

Pedoman umum ini disusun agar dapat. dijadikan pedoman oleh desa dalam memilih program/kcgiatan yang akan dilaksanakan dari Dana Dcsa tahun 2017.


&amp;

## Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

|

| BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN - |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Dcsa | 1. Pengadaan, pembangunan, pengcmbangan dar pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman | a. pembanyunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskm 0 | b. selokan . | |
| | | C. tempat pembuangan sampah |
| | | |d. gerebak sampah 0 0 |
| | | e. kendaraan pengangkut |
| | | |. sampah LL mesin pengolah sampah |
| | | g. sarana prasarana lanmnya |
| | | pemukiman sesuai dengan dan kondisi |
| | | lingkungan kebutuhan yang diputuskan |
| | | yang analisis Desa dalam |
| | | Desa |
| | | musyawarah |
| | | | |
| | 2. Pengadaan, pembangunan, dan | (2. tambatan perahu b. jalan pemukiman c. Desa LI |
| | pengembangan pemeliharaan sarana prasarana wansportas! | jalan poros d. jalan Desa antara permukiman kc wilayah pertanjan |
| | | e. jalan Desa antara kc lokasi wisata | |
| | | permukiman f. jembatan Dcsa |
| | | |. gorong-gorong |
| | | h. terminal Dcsa |
| | | i. sarana prasarana transportasi lannya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Dcsa |
| | | yang diputuskan dalam musyawarah esa |
| | 3. Pengadaan, pembangunan, | a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro |
| | | pengembangan dan sarana | | b. pembangkit listrik tenapa diesel |
| | pemeliharaan dan prasarana encrgi | C. pembangkit listrik tenaga |
| | | matahari |
| | | instalasi |
| | | biogas |
| | | | d. |
| | | distribusi |
| | | e. tenaga |
| | | jaringan |
| | | listrik |
| | | f. sarana energi |
| | | prasarana |
| | | sesuai dengan |
| | | lainnya yang |
| | | analisis kehutuhan dan |
| | | Desa |
| | | kondisi |
| | | yang |
| | dipuruskan | dipuruskan |
| | Desa | Desa |
| | dalam musyawarah | dalam musyawarah |


| | 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi | a jaringan internct untuk warga | Dcsa b. website Dcsa C. peralatan pengcras suara - (loudspeakern d. teicpon umum | e. radio Single Side Band (SSB) f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang scsuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Dcsa |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Peningkatan Kualitas dan Akscs terhadap Pelayanan Sosial Dasar | 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana keschalan | ja. air bersih berskala Dcsa b. sanitasi lingkungan €. jambanisasi | d. mandi, cuci, kakus (MCK) c. mobil/ kapal motor untuk |
| 3. Pengadaan, pembangunan, pengcmbangan dan | 1. Pengadaan, pembanpunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian | kebutuhan yang diputuskan dalam musyawarah Desa a. bendungan berskala kecil b. pembangunan atau embung dan/atau sistem pengaran (CG. inigasi Desa "d. percetakan lahan pertanian |
| pemcliharaan sarana prasarana usaha ckonomi Dcsa | untuk | perbaikan |


ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produkuf yang difokuskan pada kebijakan satu Desa saru produk unggulan

## . Pengadaan, 2.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Dcsa satu produk unggulan

3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemcliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan

## . Pengadaan,

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa salu produk unggulan

|

- c. kolam ikan
- g. kmpat pendaratan kapal penangkap ikan
- f. kapal penangkap ikan
4. |h. tambak garam
5. kandang ternak

|

- j. mesin pakan ternak
1. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Dcsa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- K. gudang penyimpanan sarana | produksi pertanian (saprotan)
- a. pengeringan hasil pertanian scpcrli: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, | dan tempat penjemuran ikan
5. (b. lumbung Dcsa

|

- d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Dcsa
- c. gudang pendingin (cold storage)
3. . mesin jahit
4. . mcsin bubut untuk mcbcler alh'
5. . peralatan bengkel kendaraan bermotor
6. . sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang scauai Sc
7. . pasar Desa
8. . pasar hewan lb
9. |e. toko online
10. . pasar sayur clv

|

- '. tempat pelclangan ikan
- f. gudang barang
- g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

|

|

|

|

|

-


| | 5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dcsa Wisata a | a. pondok wisata b. panggung hiburan | d. kios warung makan Cc. kios cendcramata e. wahana permainan anak f. wahana pennainan outbound g. taman rckreasi h. tempatpenjualan tiket 1 rumah penginapan - j. angkutan wisata k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang scsuai dcngan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa - 2. penggilingan padi b. peraut kelapa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tcpat Guna (TTG) untuk kemajuan ckonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan | ji. sarana dan prasarana lamnya |. penepung biji-bijian 0. |d. pencacah pakan ternak |e- sangrai kopi | f. pemotong/pengiris buah dan | sayuran &. pompa air |h. traktor mini -- yang sesuai dcngan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam |
| 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan perneliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup | (1. pembuatan terascring 12. kolam untuk mata air 3. plescngan sungai | 4. pencegahan abrasi | pantai 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai analisis | | |
| "5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa | 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi | 2. pembangunan gedung 3. pengungsian pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana | | |


| | 4. rehabilitasi dan rekonstruksi yang terkena bencana alam lingkungan perumahan | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yany lainnya sesuai dcngan analisis kehutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Dcsa | |
| B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dcsa | | |
| 1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar | 1. pengelolaan kegiatan pelayanan keschatan masyarakat | a. penyediaan air bersih b. pelayanan kesehatan |. lingkungan Kapenyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bugi balita | d. pengelolaan balai pengobatan |
| 1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar | 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kcbudayaan | pelayanan masyarakat Desa lainnya |a. bantuan insentif guru PAUD b. bantuan insentif guru belajar keagamaan c. penyelenggaraan pelatihan | keya d. penyclengaraan kursus seni budaya f e. € |
| 1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar | 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kcbudayaan | taman |
| 1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar | 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kcbudayaan | (g. kegiatan pengelolaan bantuan pemberdayaan bidang olahraga '' '' |f. pelatihan pembuatan tan film dokumenter pendidikan dan lainnya yang sesuaidengan analisis kebutuhan dan |
| 1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar | 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kcbudayaan | kebudayaan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. |

|

| 2. Pengelolaan sarana dan prasarana | perumahan Desa 1. pengelolaan lingkungan | a. pengelolaan sampah berskala 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia | 2. pengelolaan transportasi Desa | | rumah tangga b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dcngan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam |
| | | musyawarah Desa . pengclolaan terminal Desa . pengelolaan ambatan Cc. pengelolaan transpvurtasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan |
| | 3. pengembangan energi terbarukan | kondisi Dcsa yang diputuskan dalam musyawarah Desa a. pengolahan limbah peternakan untuk cncrgi biogas b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu a |
| | | perahu |
| | 4. pengelolaan informasi dan komunikasi | . sistem informasi Desa . koran Desa . wobsite Desa nice |
| | | Cc. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodicsel d. |
| | | pembangkit |
| | | pengelolaan listrik tenaga angin |
| | | c. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang |
| | | sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi IXxcsa |
| | | yang diputuskan dalam |
| | | Desa |
| | | musyawarah |
| | | . radio komunitas |
| | | . pengelolaan informasi dan ala |
| | | komunikasi lainnya yang |
| | | scsuai dengan analisis |
| | | kebutuhan dan kondisi |
| | | Desa |
| | | yang diputuskan dalam |
| | | Desa |
| | "1. pengelolaan produksi | musyawarah |
| | usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan | usaha pertanian yang difokuskan pada | aa. pembibitan tanaman pangan b. pembibitan tanaman keras c. pengadaan pupuk d. pembenihan ikan air Lawar e. pengelolaan usaha hutan |
| | kebijakan satu Desa satu produk unggulan | Desa (. pengelolaan usaha hutan sosial | | g- bibit/induk |
| | | pengadaan |
| serta pengclolaan sarana dan prasarana | | |
| | | buatan |
| | | h. inseminasi |
| ekonomi | | |
| 3. pengelolaan usaha ekonomi pruduktif | | |
| | | ternak |

|

| | ji. pengadaan pakan ternak j. arana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuan dan kondisi Dcsa yang diputuskan dalam musyawarah Dcsa. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - -- 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa '' satu produk unggulan. | | a. tepung tapioka b. kerupuk .C.keripik jamur | | d. keripik jagung e. ikan asin f. abon sapi 'g susu sapi h. kapi i. coklat |
| 3. pengelolaan usahajasa dan industri kecil yang | difokuskan pada kebijakan satu Dcsa satu produk ungkulan | | | a. meubclair kayu dan rotan, b.alat-alat rumah tangga, | C. pakaian jadi/ konveksi d. kerajinan tangan ec. kain tenun f. kain batik g. bengkel kendaraan bermotor : h. pedagang di pusar i. pedagang pengepul! j. pengelolaan jasa dan industri kecil sesuai |
| p! . pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDkcsa Bersama | a. pendirian BUMDesa dan/atau BRUMDesa Bersama b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BRUMDesa Bersuma |
| 5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan | a. pengelolaan hutan Desa b. industri air mmum C. industri pariwisata Dcsa d. industri pengolahan ikan e. produk unggulan lunnya yang scsuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa |


| 6. pengcmbangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama | yang difokuskan pada | pengembangan usaha layanan jasa | a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga 0. b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi c. pengadaan dan penycwaan peralatan pcsta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. pembentukan dan pengcmbangan usaha | ekonomi masyarakat | a. pembentukan usaha ekonomi masyarakat b. bantuan sarana produksi, |
| | | 8. pengcmbangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kcpada kebijakan satu Desa satu sa | ekonomi lainnya yang dengan analisis kebutuhan dan kondisi Dcsa yang diputuskan dalam musyawarah Desa |a. sosialisasi TTG | 0 | b. pos pelayanan teknologi (Posyantekdes) dan/atau antar Desa |
| dan produk unggulan | Dcsa 0 C. percontohan TTG untuk | produksi pertanian, | pengcmbangan sumber energi pcrDcsaan, pengembangan sarana transportasi dan |
| 19. pengelalaan hasil produksi usaha BUM 1csa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Dcsa saru produk | komunikasi scrta pengembangan jasa dan industri kecil d. pengcmbangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Dcsa yang diputuskan dalam musyawarah Dcsa |
| pemasaran unggulan | |a. penyediaan informasi | harga/pasar b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masvarakat dan/atau kopcrasi Cc. kerjasama perdagangan antar Desa |


| | | d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Dcsa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4, penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya | 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam | |
| 4, penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya | 2. pelatihan kesiapsiagaan imasyarakat dalam menghadapi bencana alarn, | |
| 4, penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya | 3. pelatihan tenaga sukarclawan untuk penanganan bencana alam | |
| 4, penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya | 4. penguatan kesiapsiagaan imasyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa | |
| 5. pulestarian lingkungan hidup | 1. pembibitan pohon langka 2. reboisasi 3. rehabilitasi lahan | |
| | gambut A. pembersihan dacrah aliran sungai | |
| | 5. pemcliharaan hutan bakau 6. perlindungan terumbu - karang 7. | |
| | kegiatan lainnya yang scsuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah | |
| | Desa. | |
| Pemberdayaan masyarakat Dcsa untuk mcmperkuat | | |
| 6. tata kclula Desa dcmokratis | 1. Mendorong masyarakat dalam dan | a. |
| | | pengcmbangan |
| yang | | |
| | | informasi |
| | | pengembangan pusat |
| | | utau |
| | perencanaan pembangunan Dcsa | kemasyarakatan |
| | yang dilaksanakan | c. lainnya yang |
| | secara swakclola oleh | kegiatan dengan analisis |
| | | dan kondisi Dcsa yang |
| | Desa | |
| | | dalam |
| | | diputuskan |
| | | esa |
| | | musyawarah |
| | | |L..).rakyat |
| | | sistcm Desa "'b. |
| | partisipasi | |
| | | kebutuhan |
| | | | sesuai balai |


| 2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa | secara berkclanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Dcsa | a. penyusunan arah . pengembangan Desa b. penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan Desa yank berkelanjutan . kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Menyusun perencanaan pembangunan Desa scsuai dengan privrilaS$, potensi, dan nilai kearifan lokal | . pendataan potcnsi dan aset Desa Desa , penyusunan profil Dcsa/ data penyusunan peta asct Desa ap . kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Desa b. |
| . Menyusun percncanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, percmpuan, anak, dan kelompok marginal | ' sosialisasi penggunaan dana Desa 2. kelompok warga miskin, b. penyelcnggaraan musyawarah warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal warga miskin, warga disabilitas, marginal c. penyusunan usulan keloripok perempuan, anak, dan kelompok | d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Dcsa yang diputuskan dalam musyawarah Desa |
| ul . Meipembangkan sistcm transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Dcsa | a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan asci Desa berbasis data digital b. pengcmbangan laporan terbuka untuk publik | c. pengembangan sistcm keuangan dan aser Dcsa yang |
| 6.