PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUnclang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Per (berlaku 6 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 1 TAHON 2011
TENT ANG
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KOTA TEBINGTINGGI
TAHON ANGGARAN2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBINGTINGGI,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UnclangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUnclang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas clan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2010.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
3. 1.
4. Unclang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569). ~
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUnclang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
13. Pcraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan clan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Baclan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintab Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan clan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaranNegaraRepubjiklndonesiaNomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 20l0 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
27. Keputusan Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Priode 2004-2009.
7
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
W ALIKOTA TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN
ANGGARAN 2011 Menetapkan
Pasal 1
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
Rp. 355.825.658.300
2. Belanja Daerah
Rp.
414.563.994.796 (-)
Surplus /(Defisit)
(Rp. 58.738.336.496 )
3. Pembiayaan Daerah :
- a.Penerimaan
Rp. 63.638.336.496
- b. Pengeluaran
Re.
4.900.000.000 (-)
Pembiayaan Netto
Rp.
58.738.336.496 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:
(Rp.
0
)
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.27.990.746.500,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.303.026.902.000,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.24.808.009.800,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp.7.959.300.000,-
- b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.4.623.100.000,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.2.100.000.000,-
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.13.308.346.500,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp.18.809.157.000,-
- b. DanaAlokasi Umum sejumlah Rp.262.130.545.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.22.087.200.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:
- a. Hibah sejumlah Rp.0,-
- b. Dana Darurat sejumlah Rp.0,-
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.8.269.034.800,-
- d. Dana Penyesuaian clan Otonomi Khusus sejumlah Rp.12.938.375.000,-
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.3.600.600.000,-
.,,
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.229.782.663.058,-
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp.184.781.331.738,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.213.642.463.058,-
- b. Belanja Bunga sejumlah Rp.0,-
- c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,-
- d. Belanja Hibah sejwnlah Rp.11.494. 700.000,-
- e. Belanja Bantuan Sosial sejwnlah Rp.4.04~.500.000,-
- f. Belanja Bagi Hasil sejwnlah Rp.0,-
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.0,-
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.600.000.000.-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.16.626.153.530,-
15. b, Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.95.819.907.808,-
- c. Belanja Modal sejumlah Rp.72.335.270.400,-
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 63.638.336.496,-
- b. Pengeluaran sejwnlah Rp.4.900.000.000.-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 63.138.336.496,-
- b. Pencairan Dana Cadangan sejwnlah Rp.0,-
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,-
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,-
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.500.000.000,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana climaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejwnlah Rp.0,-
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.3.900.000.000.-
- c. Pembayaran Pokok Utang sejwnlah Rp.0,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.1.000.000.000,-
Pasal 5
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b digunakan untuk meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan/atau saham pemerintah daerah pada PT. Bank Sumut sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;
Pasal 6
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantwn dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: ·

- Ringkasan APBD; 1. Lampiran I
- 2.
- Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran II

- Daftar Pinjaman Daerah clan Obligasi Daerah. 13. LampiranXIlI

- Daftar Dana Cadangan Daerah .dan Lampiran XII

- Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan clan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

- Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset lainnya; 10. LampiranX

Daftar Perkiraan Penambahan clan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- Daftar Piutang Daerah; Lampiran VII

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan clan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah clan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan clan Per Jabatan; 6. Lampiran VI

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program clan Kegiatan;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja clan Pembiayaan;

- 3 Lampiran Ill

- 4.

- LampiranIV

5. Lampiran v

- 7.

8. LampiranVID

- 9.

- LampiranIX

11. LampiranXI

- 12

## Pasal 7

- ( 1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Iaporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah clan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali clan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak;
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; clan ·
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah clan masyarakat.
- (5) Untuk melaksanakan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib tennasuk kegiatan yang dibiayai dari clana transfer dan sudah jelas peruntukannya, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia pada APBD dan/atau perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan walikota.

## Pasal 8

Walikota Tebing Tinggi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

EDDY SYOFIAN

ttd.

Pj. WALIKOTA TEBINGTINGGI

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 26 Januari 2011

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 26 Januari 2011

## SEKRETARIS DAERAH

ttd.

## HASBIBUDIMAN

## LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHON 2011 NOMOR 1


/

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 13 Desember 2011

Pit. SEKRE"f ARIS DAERAH, ttd.

## HADI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TIN.GGI TAH.UN 2011 NOMOR 16


## ~asal8

Walikota Tebing Tinggi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasa\9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuodangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebipg· Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 13 Desember 2011

WALIKOTA TEBING TINGGI, ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

..

## Pasal3

- (1) Belanja Daerah sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.224.415.896:600,-
3. . b. Belanja Langsung sejumlah Rp:123.195.006.700,-

·

- {2) Be1anja Tidak Langsung sebaqaimana dlrnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari [enls belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.222.882228.600,-
- c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,-
- b. Belanja Sunga sejumlah Rp.0,-
- d. · Belania Hibah sejumlah Rp.0,-

.

.

- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.0,-
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp:137.500.000,-
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.546.168:ooo,-
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.850.000.000.-.
- (3) Selanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b terdiri dari [enis belan]a:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.10.423.940.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.92.336.970.500,-
- c. Belanja Modal sejumlah Rp.20.434.096.200,-

## Pasal4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 32.095.823.300,-
- b. PengeJuaran sejumlah Rp.2. 700. 000. 000. -
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .huruf a terdirl dari jenis pembiayaan:

.

.

- a. Si&amp;a leb\h Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebe(umnya (S\LPA) sejumlah Rp. 32.095.823.300,-
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.O,··
- c. ·Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp;O,-
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.O;-
- f. Penerimaan P,utang Oaerah sejumlah Rp.Or
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.2.700.000.000.-
10. c, Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,-
- d. Pemberian P,njamanDaerah sejum\ah R?.0,-

## Pa:;al5

Penyertaan modal (investasi) pernerintah daerah sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b digunakan untuk meninqkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan/atau saham pemerintah daerah pada PT. Bank Sumut' sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia dan peningkatan cakupan pelayanan PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi.

Uraian lebih la\_njut Anggaran Pendapatan dan "Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Larrtpiran yang merupakan . bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk . Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi datam Keranqka Pengelolaan Keuangan Negara; . .

.

Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (lnvestasl) Daerah;

Daftar Perkiraan Penarnbahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan\_ dan

- Pengurangan Aset lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan "Tahun Anggaran· sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan·kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

6. Lampiran VI

7. lampiranVU

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

- ·10. LampiranX

11. Lampii"an XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

5. Lampiran V

4. Lampiran IV

- 1.

- Lampiran I

Ringkasan APBD;

.

- 2.

- Lampiran II dan

Ringkasan APBD rnenurut Urusan · Pemerintahan Dae rah Organisasi;

3. Lampiran JU

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

## Pasa17

- (1) · Dalarn keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, · yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan tenaoi secara berularig;
- c. berada diluar kendau d an pengaruh pemerintah daerah: dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terh.adap anggaran dalam rangka pemu\ihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebaqaimana dimaksud pada \_ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak,
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup: . .
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila, ditund.a akan msnlmbulkan kerug1an yang lebih besar bagi pernerintah daerah dan masyarakat.
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan . .
- (5) Untuk melaksanakan balanja yang bers·ifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib termasuk kegiatan yang dibiayai dart dana transfer dan . sudah jelas pe~ntukan~ya, pemerintah daerah dapat melakukan penqeluaran anQgaran yan~ belum tersedla atau tldak cukup tersedia pada APBD dan/atau Perubahan APBD yang dttetapkan dalam Peraturan Watikota dan memberitahukan kepada pirnpinan DPRD. .