PERATURAN BUPATI RI Nomor - Tahun 1950 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Situbondo. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalain Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4866); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); 12. Peraturan Pemerinta.h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinta.han antara Pcmerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kahupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tent.ang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik: Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 17. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2); 18. Peratumn Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13). IIEIIUTUSKAK : ■enetaplmn: PERATURAB BUPATI TBIITABG PEDOIIAJI U11U11 PEIIGBLOLAAII DAlfA BBRGULIR KABUPATBII SITUBOIIDO. BABI KETDTUAlf UMUII Pual 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah SKPD di Kabupaten Situbondo yang melaksanakan kegiat.an pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah DPKD Kabupaten Situbondo. 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 8. Kelompok Kerja Dana Bergulir yang selanjutnya disebut KKDB adalah Kelompok Kerja yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya pada DPKD sesuai dengan bidang tugasnya. 9. Unit Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPDB adalah Unit yang melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir pada SKPD yang membidangi KUMKM. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 11. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan untuk perkuatan modal usaha bagi Koperasi, U saha Mikro, Kecit dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama La.inn.ya d.imana dana tersebut dikelola dan digulirkan kembali. 12. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pendapatan yang clibayar kepada UPDB pada SKPD yang membidangi sebesar bagi hasil yang disepakati antara penerima Dana Bergulir dengan UPDB pada SKPD yang membidangi. 13. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Pembiayaan Syariah Situbondo (PT. BPRS) yang mempunyai fungsi sebagai chanelling agency yaitu menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan menerima angsuran pinjaman serta tidak mempunyai kewenangan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak~ud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalain Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
~
.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Peraturan Pemerinta.h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinta.han antara Pcmerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kahupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
t,
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tent.ang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik: Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peratumn Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
IIEIIUTUSKAK :
■enetaplmn: PERATURAB BUPATI TBIITABG PEDOIIAJI U11U11 PEIIGBLOLAAII DAlfA BBRGULIR KABUPATBII SITUBOIIDO.
BABI KETDTUAlf UMUII
Pual 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah SKPD di Kabupaten Situbondo yang melaksanakan kegiat.an pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah DPKD Kabupaten Situbondo.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4
8. Kelompok Kerja Dana Bergulir yang selanjutnya disebut KKDB adalah Kelompok Kerja yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya pada DPKD sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Unit Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPDB adalah Unit yang melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir pada SKPD yang membidangi KUMKM.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan untuk perkuatan modal usaha bagi Koperasi, U saha Mikro, Kecit dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama La.inn.ya d.imana dana tersebut dikelola dan digulirkan kembali.
12. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pendapatan yang clibayar kepada UPDB pada SKPD yang membidangi sebesar bagi hasil yang disepakati antara penerima Dana Bergulir dengan UPDB pada SKPD yang membidangi.
13. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Pembiayaan Syariah Situbondo (PT. BPRS) yang mempunyai fungsi sebagai chanelling agency yaitu menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan menerima angsuran pinjaman serta tidak mempunyai kewenangan menetapkan penerima Dana Bergulir.
14. Dana Bergulir adalah dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk disalurkan dan digulirkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya dalam bentuk pinjaman melalui Bank Pelaksana.
15. Dana Bergulir yang bersifat umum adalah pinjaman yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya untuk modal kerja.
16. Dana Bergulir yang bersifat khusus adalah Pinjaman yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama clan Kelompok Usaha Bersama Lainnya dalam rangka stabilisasi harga pangan tingkat produsen, untuk Pembelian Gabah/Beras clan Bah.an Pangan lainnya tcrmasuk Pengembangan Lumbung Pangan, Pengembangan Cadangan Pangan di Pekarangan, Kelembagaan Pangan, Sistem Tunda Jual dan Telmologi Pangan untuk Pangan Olahan, Penyaluran pupuk pada petani serta Bibit dan Telmologi peternakan.
17. Koperasi adalah bad.an usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5
18. Usaha Milcro adalah usaha produktif rnilik orang peseorangan dan/ atau badan usaha perseorangan yang memiliki kckayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak terma.suk tanah dan bangunan tempat usaha, atau basil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,(tiga ratus ju.ta rupiah) per tahun.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sencliri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyakn Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bercliri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan ata.u bad.an usaha yang bukan anak perusahaan, ata.u bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dilruasai, atau menjadi bagian bail&lt; langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah clan bangunan tempat usaha, atau memiJiki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar li.ma ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,(lima puluh milyar rupiah).
21. Kelompok U saha Bersama adalah sekelompok usaha ekonomi produktif yang memiliki jenis usaha yang sama dalam satu wi.layah Desa/Kelurahan.
22. Kelompok Usaha Bersama Lainnya ad.alah sekelompok usaha yang tidak temasuk dalam Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha M~ Kelompok Usaha Bersama di bidang pertanian, bidang petemakan dan perikanan, bidang indus1ri dan jasayang dikat.egorikan se~ penerima Dana Bergwir.
23. Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana yang disalurkan melalui PT. BPRS Situbondo yang digunakan untuk modal kerja dan investasi, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama La.innya, dengan kewajiban untuk melunasi utangnya melalui Pr. BPRS Situbondo setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga sesuai dengan plafon kredit yang telah disepakati.
24. Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Milao, Kecil, dan Menengah (KUMKM} serta Kelompok Usaha Bcrsaroa clan Kelompok Usaha Bersaroa Lainnya adalah kegiatan dengan pola chanelling, dalam rangka meningkatkan dan membcrdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
!
BABU
MIAS PEIIOBLOLAAJI DARA BBRGULIR
Pelaksanaan pengelolaan dana bergulir berdasarkan pada asas:
- a. Keadilan;
- b. Transparan;
- c. Kredibilitas; dan
- d. Akuntabilitas.
BABm TUJUAR
Pau13
Tujuan pemberian dana bergulir adalah untuk membantu penguatan modal kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya dalam upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
BABIV
KARAKTBRIBTIK DABA BERGULIR
Pua14
Karakteristik dana bergulir adalah sebagai berikut ;
- a. Merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. Tercantum dalam APBD;
- c. Dimili.ki, dikuasai, dan/ atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- d. Disalurkan/ dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada perseorangan/ kelompok masyarakat lainnya {revolving fund); dan
- e. Ditujukan untuk perkuatan modal;
- f. sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.
BABV SUMBERDANA
PasalS
Dana bergulir bersumber dari :
- a. APBD Kabupaten Situbondo yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam ,angka pemberdayaan masyarakat;
2. b.
3. Penarikan kembali pokok pinjaman Dana Bergu.lir;
- c. Pendapatan dari Dana Bergulir;
- d. Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD; d.an/ atau
- e. Sumber-sumber lain yang sah dari program-program yang dapat disinergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.
Pasal 1
Pual 12
- (1) SKPD yang membidangi dalam menyalurkan Dana Bergulir harus melakukan perikatan dengan Bank Pelaksana yang dibuat dalam bentuk surat perjanjian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berfungsi sebagai penyalur dana (chanelling) clan menerima angsuran pinjaman serta tidak berwenang menetapkan penerima dan besaran Dana Bergulir.
Pual 13
Prosedur pencairan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
- a. UPDB mengajukan pencairan pembiayaan Dana Bergulir sesuai dengan pengajuan kredit yang telah disetujui melalui Kepala SKPD yang membidangi kepada PPKD melalui KKDB berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dalarn Surat Penyediaan Dana (SPD) PPKD;
,,,-...
- b. KKDB meneliti dokumen kelengkapan pencairan pembiayaan Dana Bergulir berdasarkan pengajuan dari SKPD yang selanjutnya clibuatkan dokumen SPP / SPM kepada PPKD;
- c. Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.
Pual 14
Prosedur Pencairan Biaya Operasional dan Biaya Jasa Keuangan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
- a. SKPD yang membidangi mengajukan pencairan biaya operasional dan Biaya Jasa Keuangan Dana Bergulir untuk Bank Pelaksana kepada PPK-SKPD berdasarkan pagu anggaran yang tersedia da1ain Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
- b. PPK-SKPD meneliti dokumen kelengkapan pencairan belanja atas pengelolaan Dana Bergulir berdasarkan pengajuan dari SKPD yang membidangi, selanjutnya clibuatkan dokumen SPM kepada PPKD;
- c. Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB.XO
PUGOVIIAAII DARA BBRGULIR
Pual 15
- ( 1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel daJa.m rangka memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kemampuan permodalan bagi usaha produktif.
- (2) UPDB pada SKPD yang membidangi melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir.
BABXID IIBKARIBIIB PBIIOBIIBALIAII
Bqian Kesatu Koperaai
Pual 16
Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Koperasi adalah sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. Bagi basil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak clana bergulir diterima;
- c. bulan ke satu sampai dengan bulan ke tiga hanya berkewajiban membayar bagi basil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman clitambah bagi basil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi hasil dan/ atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
- f. Plafon dana bergulir untuk Koperasi paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);
- g. Bagi penerima Dana Bergulir cliwajibkan menggunakan akta notariil;
- h. Penggunaan dana bergulir untuk modal kerja tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- i. Pembayaran angsuran pokok pinjaman dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD; dan
- j. Penerima dana bergulir memberikan tembusan atau foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir.
Bagi·a 'Ked1111 UaahaMlbo
Pual 17
Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) ta.bun dengan angsW'8.Il setiap buian sekali;
- b. Bagi hasil pinjaman 4% / tahun (em pat persen per tahun) secara flat, dihitung sejak Dana Bergulir diterirna;
- c. Bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bagi basil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi hasil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi ba.gi hasil dan/atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. Plafon dana bergulir untuk Usaha Milcro paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah);
- g. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, rnaka pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD;
- i. Penerim.a dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi; dan
- j. Apabila penerima dana bergulir meninggal dunia maka kewajiban pengembalian dana bergulir menjadi tanggung jawab ahli waris.
Ba&amp;f·a Kctip Usaba Kecil
Pual 18
Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. Bagi hasil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. Bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjam.an ditambah bagi hasil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi basil dan/ atau bagi hasil beserta. pokok pinjaman dilakukan paling lam bat tanggal 10 (sepuluh} di bulan berikutnya;
- f. Plafon Dana Bergulir untuk usaha kecil paling banyak Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah);
- g. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD;
- i. Penerima Dana Bergulir memberikan tcmbusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi; dan
- j. Apabila penerima Dana Bergulir meninggal dunia maka kewajiban pengemhaJian Dana Bergulir menjadi tanggung jawab ahli waris.
BaglanKetip Uuha Meneaph
Pual 19
- a. Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- b. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bu.Jan sekali;
- c. Bagi hasil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, clihitung sejak dana bergulir cliterima;
- d. Bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- e. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi basil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;
- f. Pembayaran angsuran meliputi bagi basil dan/atau bagi hasil bcscrta pokok pinjaman dilakukan paling lam bat tanggal 1 0 (sepuluh) di bulan berilrutnya;
- g. Plafon Dana Bergulir untuk usaha kecil paling banyak Rp. 50.000.000,{lima puluh juta rupiah);
- h. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk. modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- i. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bagi hasil, kecuali SK.PD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk. BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bagi basil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD;
- J. Penerima Dana Bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi; dan
- k. Apabila penerima Dana Bergulir meninggal dunia maka kewajiban pengembalian Dana Bergulir menjadi tanggung jawab ahli waris.
Bagtan Keempat Kelompok Usaha Benama
Paragraf 1 Kelompok Usaha Bersama Bidang Pertanlan
Pasal 20
Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Kelompok Usaha Bersama bidang pertanian adalah sebagai berikut :
- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. Bagi hasil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak Dana Bergulir diterima;
- c. Bulan kesatu sampai dengan bulan keenam hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi hasil dimulai pada bulan ketujuh setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi hasil dan/atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lam bat tanggal 10 (sepuluh} di bulan berikutnya;
- f. Plafon Dana Bergulir untuk Kelompok Usaha Bersama bidang pertanian paling banyak Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah);
- g. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. Pembayaran angsuran pokok dan bagi basil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bagi basil, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD; dan
- i. Peneriina Dana Bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi.
Paragraf2 dall Peribaan
Kelompok Ullllha Be~ma Bldang Petel'IUlkaD
Pual21
Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Kelompok Usaha Bersama hidang pet.emakan dan perikanan adalah sebagai berik:ut :
- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. Bagi hasil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak Dana Bergulir diterima;
- c. Bulan kesatu sampai dengan bulan keenam hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dimulai pada bulan ketujub setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pernbayaran angsuran meliputi bagi basil dan/atau bagi basil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 {sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. Plafon Dana Bergulir untulc Kelompok Usaha Bersama bidang peternakan dan perikanan paling banyak Rp. 25.000.000,› (dua pulub limajuta rupiah);
- g. Bagi penerima Dana Bergulir diwajibkan menggunakan akt.a notariil;
- h. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untulc investasi jangka panjang;
1. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bagi hasil, kecuali SKPD atau UPDB pada SK.PD yang membidangi telah berbentuk BLUD, ma.lea pembayaran angsuran pokok dan bagi basil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD; dan
- j. Penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi.
Parapaf3
Kelompok Uaaha Benama Bidang lnduatrt daa Jua
PuaJ.22
Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Kelompok Usaha Bersama bidang industri dan jasa adalah sebagai berikut :
- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. Bagi basil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak Dana Bergulir diterima;
- c. bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi hasil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi hasil dan/atau bagi basil beserta pokok pin jam.an dilakukan paling lambat tanggal 1 O (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. Plafon Dana Bergulir untuk Kelompok Usaha Bersama bidang industri dan jasa paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah);
- g. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasijangka panjang;
- h. Pembayaran angsuran pokok dan bagi basil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bagi basil, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD; dan
- i. Penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi.
Bagtan Keli.ma
.Kelompok UN.ha Jk!ruma J..alaaya
Pua123
Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Kelompok Use.ha Bersama Lainnya adalah sebagai berikut :
- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali; ·
- b. Bagi basil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) sccara flat, dihitung sejak Dana Bergulir diterima;
- c. Bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bagi basil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi basil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi basil dan/ atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. Plafon dana bergulir untuk kelompok use.ha bersama lainnya paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah);
- g. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bagi hasil, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, malca pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD; dan
- i. Pcnerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi.
Pua124
Prosedur pembayaran cicilan pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Use.ha Bersama clan Kelompok Use.ha Bersama Lainnya adalah sebagai berikut:
- a. Penerima dana bergulir menyetor angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya kepada Bank Pelaksana.
- b. Bank Pela.ksana menyetor ke rekening kas daerah atas penerimaan angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya paling lambat satu kali 24 jam.
- c. Bank Pelaksana mengirimkan Surat Tanda Setoran (STS) ke SKPD yang membidangi Dana Bergulir dilampiri dengan Tanda Bukti Pembayaran masing-masing penerima dana bergulir.
BABXIV MOBITORDIO, EVALUASI, DAlf PBIIGAWASAR
KHata
Baglan lloaltoring
Pua1 25
- { 1} Pelaksanaan monitoring atas penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara periodik oleh SKPD yang membidangi.
- (2) SKPD yang membidangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dana bergulir.
- (3) Ketentuan mengenai monitoring penggunaan Dana Bergulir cliatur lebih lanjut oleh kepala SKPD.
Bag.ten Kedua Evaluaai
Pual 26
- ( 1) Evaluasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi secara periodik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan atas penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir.
- (3) SKPD yang membidangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi dana bergulir.
- (4) Ketentuan mengenai evaluasi cliatur lebih lanjut oleh kepala SKPD.
Bagiaa Ketiga
Peapwuan
Pua127
- (1) Inspektorat melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengelolaan Dana Bergulir pada SKPD yang membidangi.
- (2) lnspektorat berhak memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir jika terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.
BABXV PELAPORAlf DAN PERT.AllGGUJfGJAWABAB
Pasal 28
- ( 1) Penerima Dana Bergulir setiap bulan harus membuat Laporan Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir kepadaSKPD paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bank Pelaksan.a setiap bulan harus membuat Laporan Piutang Dana Bergulir kepada SKPD paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) dibuat sebagairnana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) UPDB pada SKPD wajib menyampaikan laporan dana bergulir setiap bulan kepada Kepala SKPD yang membidangi paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (6) SKPD yang membidangi wajib menyelenggarakan pelaporan setiap bulan yang ditujukan kepada Bupati melalui PPKD mengenai Dana Bergulir paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Laporan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terdiri dari:
- a. Laporan Perkembangan Piutang;
- b. Laporan Realisasi Dana Bergulir;
- c. Laporan Piutang Dana Bergulir Menuru.t Penerima Dana Bergulir; dan
- d. Laporan Piutang Dana Bergulir Menurut Jenis Dana Bergulir.
- (8) Format laporan sebagaimana di.maksud pada pada ayat (7) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) PPKD wajib menyampaikan laporan Dana Bergulir setiap bu.Ian kepada Bupati dan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (10) Laporan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri dari:
- a. La.poran Rekapitulasi Perkembangan Piutang;
- b. Laporan Kontribusi Pendapatan Dana Bergulir;dan
- c. Laporan Rekapitulasi Piutang Dana Bergulir
- ( 11) Format laporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat ( 11} dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini ..
- ( 12) Bentuk pertanggungjawaban dari pengelola dana begulir :
- a. sebelum UPDB pada SKPD berbentuk. BLUD, laporan pertanggungjawaban akhir Dana Bergulir dilakukan oleh BUD dengan berkoordinasi dengan UPDB pada SKPD; dan


- b. setelah UPDB pada SKPD berbentuk BLUD, maka laporan keuangan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir disusun oleh pengelola dana bergulir dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan, dan untuk tujuan konsolidasi dengan BUD maka laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## BAB XVI

## KEBLJAKAII AKUJITAlfSI DARA BEROULIR

## Pual29

Kebijakan akuntansi Dana Bergulir yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan sebagaimana sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BABXVD

## PELAKSAIIAAII, PBIIBERDAYAAlf, PBIIOAWASAII DAIi PBIIGEIIDALlil

## Pual30

- ( 1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Dana Bergulir dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi bersama tim yang dibentuk.
- (2) SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BABXVID SAIIKSI

## Pual 31

- ( 1) Sanksi terhadap pemmJam Dana Bergulir atas penyalahgunaan, keterlambatan pengembalian dan/ atau tidak mengangsur Dana Bergulir, diatur dalam perjanjian Pengguliran Dana.
- (2) Pengelola Dana Bergulir yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan Daerah diberi.kan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABXIX

## PEIIBBBASAN

## Pual32

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan pembayaran dana bergulir bila penerima Dana Bergulir benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran karena alasan keadaan kahar (force majeure).


- (2} Tata cara dan persyaratan pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur clan ditctapkan dengan Keputusan Bupati.

## BABXX KETBNTUAII PBRALIIIAll'

## Pual33

Pelaksanaan Dana Bergulir yang masih berjalan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengguliran dana.

## BABXXI

## KETENTUAN PENUTUP

## Paaa134

Peraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal i -': 2 = , 2~ 12


LAIIPIRAB I

;:i:~~ ~~rot~i,a,~do

Nomor ~5' Tahun 2012

## LAPORAII' KUIIIDI

Laporan perkembangan pengelolaan dana bergulir Posisi bulan ... tahun ...

## I. ldentitas UMKMK

- a. Nam.a
- b. Alam.at:

- i. Desa/Kelurahan

- ii. Kecamatan

- c. Berdiri Tahun

- d. Jumlah Anggota pada saat berdiri

- i. Laki-laki

- ii. Perempuan Jumlah

orang

orang

orang

## II. Bantuan yang pernah diterima

- a. Tahun .. .

- b. Tahun .. .

- Rp.

:Rp.

- III. Perkembangan Pengelolaan Bantuan
- a. Perkembangan jumlah anggota saat ini

- i. Laki-laki

- orang

- ii. Perempuan

orang

- Jumlah

orang

- b. Perkembangan jumlah aset saat ini

- i. Kas

- Rp.

- ii. Piutang

: Rp.

- iii. Tabungan

- (Bank)

- Rp.

- iv. Lain-lain

- Rp.

## IV. Permasalahan yang dihadapi

- V. Saran

t

•I• ... •• ••&lt;11 ••-- •• • ... ••• ••• •• • •• • •• ••• ••-- • ••

•

• • ••• ... • ... • •• •• •• • •


.,•• ■ ••I

4 • • •• t ••" ••• • •• ••• •••

• ■--

•• • •• •••• ••" ••• •• • •• ••

Situbondo, ... .

Ketua UMKMK

(

...

)


DADAKG WIGIARTO

c=~

■

•••••• •

## LAIIPIRAII D Peraturan Bupati Situbondo . ,.~,

?

'"'171'1 !,) (

Tanggal :

. ,

.,

c.

, \_.

Nomor

: ~S' Tahun 2012

## LAPORAlf BPRS

BPRS Situbondo Piutang Dana bergulir Bulan ... ta.bun ...

| No. | Penerima | Saldo Awal Piutang | , Penyaluran DanaBergulir (APBD) | Pengembalian dana bergulir | Saldo Akhir Piutang |
|-------|------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| No. | Penerima | Saldo Awal Piutang | , Penyaluran DanaBergulir (APBD) | >------•••.-----------,~ Pokok Jasa | Saldo Akhir Piutang |
| | | | -----,•• | --+-------- ------<f-----------•••-.-~---------i ----+-•---•--••••••-•---- | |
| | | | I----+--------+---------+--- | -••••---+----------,- -1----•••---••----.••-----, | |
| | | | | ...--+--------+- | |

I

Si tubondo, ... .

Direktur

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }


I


## LAMPIRAN Ill Peraturan Bupati Situbondo

~:n~~

~$ G J~JR1~12

## LAPORAII UPDB SKPD

## Laporan Piutang dana bergulir menurut penerima dana bergulir

!

| No | PenerirnaDanal Bergulir j I | Program | SaldoDanaBergulir | Cadangan Penyisihan Piutang | I Nilai Bersih yang Dapet Direalisasikan |
|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 . |
| | ' | ------~- | i | •------ . ••••- | • - ---- -- - --~ •---~••-• |
| | | ... | .. . -- - . --••-• ... - | •- ---• •••• | •••~-- •~.y |
| i-----~-. | ; I | | -•••••--- ••--- | | |
| | ; | i | | - - - - --~• | I ., . , ___ |

=f=--~

'

•------

-•-

• - • •



Menyetujui KetuaUPDB

{

...

)

Situbondo, ... .

Sekretaris UPDB

{

...

)

## Laporan Piutang dana bergulir menurutjenis dana bergulir

• • • • --•-••••---•

| r••••••- ••••• • i No i | ----- - - ------• -•••••••• •---• Jenia Dana Berguli ~-+--------4---•-_____,__-----•--------•- | • Tahun . Program | SaldoDana Bergulir | Cadangan Penyisihan Piutan | Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| !,...____ _,... 1 t----•••• •. | 2 +----- • - | • ••• 3 ----+-------+-------•--••-•-••-••-~~---• | •. 4 .. ' | ..---•-+------- 5 ••--•--I------'---- | 6=4-5 |
| t-----• -------~ | | | -----~+--------+----•----- | ___.________+-------1 | |
| | | | | _c_ ~_ | ---------+---- |
| ! | | | | | |

-l ••••••--•-•••

. .

Situbondo, ... .

Menyetujui KetuaUPDB

(

...

)

Sekretaris UPDB

(

...

)

## Laporan Perkembangan Piutang

Kelompok ... .

SKPD ...

| NO. | NAMA PEMINJAM | JUMLAH PINJAMAN | ANGSURAN BULAN | ANGSURAN BULAN | SISA POKOK | ANGSURAN BULAN | ANGSURAN BULAN | SISA POKOK | ANOSURAN BULAN | ANOSURAN BULAN | $ISA POKOK | ANGSURAN BULAN | ANGSURAN BULAN | SISA POKOK | ANOSURAN BULAN | ANOSURAN BULAN | SISA POKOK |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| NO. | NAMA PEMINJAM | JUMLAH PINJAMAN | POKOK | JASA | SISA POKOK | POKOK | JASA | | POKOK | JASA | $ISA POKOK | POKOK | JASA | | POKOK | JASA | SISA POKOK |

Situbondo, ... .

Menyetujui Ketua UPDB

(

)

...

Sekretaris UPDB

(


)

25

)

\

## Laporan Realisasi Bergulir

SKPD ... .

| NO. | Nama lJMKMK | JeQit u.t. | Allmat UMKMK | DESNKWJRAHAN | KEX:AMATAN | lu:ntili Kaamp:I | lu:ntili Kaamp:I | Rabi Pembia;yMn IRP-) | Rabi Pembia;yMn IRP-) | RillllilMi (Rp.) | RillllilMi (Rp.) | JIUlflf,:a Waiau | ~ a.. tt../Bula:n | Tangil Rqi1IIEn | 'flawil ~ | nuwii. Jal1lh 'Isnpo | Kmdili~ | Kmdili~ | Kmdili~ |
|-------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|----------------|
| NO. | Nama lJMKMK | JeQit u.t. | Allmat UMKMK | DESNKWJRAHAN | | Omsel: | ~ Benh | Mooel Kaja | be!ila!i | Modal Kftja | hMsaa | JIUlflf,:a Waiau | ~ a.. tt../Bula:n | Tangil Rqi1IIEn | 'flawil ~ | | e.ni | AIJBp.. 1 | l'a•nl:11111•• |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |

Situbondo, ... , ... .. .

Menyetujui

Ketua UPDB

Sekretaris UPDB

)


...


...

)


)


26

LAMPIRAN IV

Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

2 0 D E C 2012

Nomor

:

if Tahun 2012

## LAPORAII DPKD

## DPKD

## Laporan Pendapatan Dana Bergulir

Bulan ... Tahun ... .

| No | SKPD | Saldo Dana Bergulir | JASA | Konstribusi |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| ---~ 1 | 2 | 3 | .,•..o-- 4 | 5=(4:3)x100% |
| | -••• .. . . .. . | •-•-•------- | •---------- | |
| f-----r• I | - •• - -. - - -•••-•--•-•• [••-••----------1------------4---------- | ••• - -•-•• | | ----- . ~ -- -•------ • . •••- +--------+--------------< |
| I I | | | | |
| | | I I . -I | | |

'

Situoondo, ... .

Ketua KKDB (DPKD)

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

I""'\

DPKD

Piutang Dana bergulir

Tgl ... .

'

•••

| I lNo | SKPD | Saldo Awal Piutang | 1 Penyaluran Dana Bergulir tAPBDl | Pengembalian dana bergulir •--r---~~ | Pengembalian dana bergulir •--r---~~ | Saldo Akhir Piutang |
|---------|--------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| I lNo | SKPD | Saldo Awal Piutang | 1 Penyaluran Dana Bergulir tAPBDl | Pokok | Jasa | Saldo Akhir Piutang |
| | | | | | I | |

'

Situoondo, ... .

## Menyetujui Kepala DPKD

(

...

)

Ketua KKDB (DPKD}

(

... )

## BtJPATI SITUBOllDO,



•

LA11P1RA11 V

Peraturan Bupati Situbondo Tanggal : ? n C E: 201? Nomor : ""s~ Tahun ~O 12

## KBBIJAKA!f AKUll'TAIISJ DA.RA BERGULIR

Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Aset investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, clividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka peJayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menumbuhkan clan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi yang tidak menarik bagi lembaga keuangan bank maupun nonbank (tidak bankable).

Pola penyaluran dana bergulir dilakukan melalui Pr. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui mekanisme chaneling dengan melibatkan beberapa SKPD yang membidangi untuk menjalankan dan mengadministrasikan program-program dana bergulir. Penganggaran dana bergulir dilakukan melalui pembiayaan pengeluaran daerah yang ada di DPA PPKD.

## 1. PENGERTIAII

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Karakteristik dari dana bergulir adalah:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/ atau laporan keuangan
3. Dana terse but dikuasai, dimiliki den/ atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai dan/ atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir sedangkan yang dimaksud dengan dikendalikan adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

•

4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat dan ditagih kembali dari masyarakat dengan a tau tanpa nilai tambah dan selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

## 2. PERG.AKUAlf

1. Piutang Dana bergulir diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS untuk penyaluran dana bergulir ke Pr Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
2. Pendapatan bunga dana bergulir diakui pad.a saat penyetoran pendapatan bunga ke rekening Kas Umum Daerah.
3. Penurunan nilai piutang dana bergulir diakui pada saat penarikan dana bergulir dan penghapusan piutang dana begulir yang tidak tertagih.

## 3. PEIIGUKURAII

1. Piutang dana bergulir diukur sebesar pengeluaran pembiayaan yaitu jumlah leas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.
2. Secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap piut.ang dana bergulir sehingga piutang dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai net realizable value diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dilru.rangi dengan dengan penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih.
3. Penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan dengan membuat penyisihan untuk setiap kategori kolektibilitas piutang yang tertera dalarn daftar umur piutang (aging scedule).
4. Kriteria kolektibilitas beserta penyisihannya untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Pl'. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut:

| No | Kriteria | Periode | Prosentase Pcnyisihan |
|------|----------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Lancar | 0-6 bulan | 1% |
| 2 | Kurangl..ancar | 6-12 bulan | 5% |
| 3 | Diragukan | 12-24 bulan | 10% |
| 4 | Macet | 24-36 bulan | 30% |
| 5 | Sangat Macet | > 36 bulan | 500/o |

I

•

5. Hasil yang diperoleh dari piutang/investasi dana bergulir dicatat sebesar nilai nominal pendapatan bagi hasil/bunga dana bergulir yang disetorkan ke leas daerah melalui STS.
6. Pengurangan piutang/investasi dana bergulir dicatat sebesar pengembalian pokok piutang yang disetorkan ke kas daerah melalui STS.

## 4. PENYAJIAlf DANA BERGULIR

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas, sedangkan piutang dana bergulir disaji.kan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen di laporan keuangan DPKD.

## S. PENGUlfGKAPAN DI caLK

Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, serta piutang dana bergulir di neraca sebagai investa.si jangka panjang non pemanen, informasi lain tentang dana bergulir juga perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Informasi lain yang perlu diungkapkan antara lain:

1. Dasar penilaian dana bergulir
2. Jumlah dana bergu.lir yang tidak tertagih dan penyebabnya
3. Besamya suku bunga yang dikenakan
4. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akh.ir da.na bergulir
5. lnformasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

~


. --