PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 34 Tahun 2005 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa dalam upaya pemanfaatan secara lestari satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang jenis burung walet dan bagian-bagiannya, dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999, perlu disusun Pedoman
Mengingat
:
Pengelolaan dan Sarang Burung Walet;
Pengusahaan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
1.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembar Negara Tahun 1994 Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma;
- f. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma;
- g. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma.
- h. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam adalah Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma;
- i. Izin adalah Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang di berikan oleh Bupati Seluma;
- j. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia yaitu Collocalia, Fuchiaphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi;
- k. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
- l. Habitat Alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami;
- m. Diluar Habitat Alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
- n. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- o. Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet;
- p. Penyidik adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Lokasi Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami dan di luar alami.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi di Kawasan Hutan Negara dan Kawasan Konservasi.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada di luar habitat alami meliputi :
- a. Bangunan
- b. Rumah
- c. Gedung
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Penemu Goa Sarang Burung Walet di habitat alami dalam Daerah Kabupaten Seluma baik perorangan maupun kelompok wajib membuat surat keterangan yang diketahui oleh :
- a. Kepala Desa setempat
- b. Camat Kecamatan setempat.
- c. Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma Untuk disyahkan hasil penemuannya
- (2) Penemu goa sarang Burung Walet yang tidak membuat surat keterangan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, dinyatakan bukan penemu goa sarang burung walet tersebut, kecuali yang telah mempunyai Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (3) Goa-goa sarang Burung Walet yang baru ditemukan dan tidak dibuatkan oleh penemu surat keterangan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, goa-goa yang baru ditemukan tersebut dinyatakan milik Negara.
- (4) Penemu goa sarang Burung Walet yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet tersebut.
- (5) Penyerahan hak pengelola dan pengusahaan sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan dari Bupati.
BAB III - TATA CARA PERMOHONAN IZIN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Permohonan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung terdiri dari :
- a. Pemohonan penemu goa baru dihabitat alami;
- b. Pemohon pengelolaan dan pengusahaan di luar habitat alami;
- c. Pemohon izin pengelolaan dan pengusahaan pada habitat alami yang sudah memiliki Izin dari Departemen Kehutanan dan Izin tersebut telah berakhir;
- (2) Setiap pemohon Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing diatur persyaratannya.
BAB III - TATA CARA PERMOHONAN IZIN Pasal 4
Pasal 5
Persyaratan permohon izin dihabitat alami :
1. Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami pada wilayah Kabupaten Seluma dapat dikelola dan diusahakan atas Izin Bupati.
2. Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet dan bagian-bagiannya diberikan kepada :
- a. Badan Usaha Milik Negara.
- b. Koperasi
- c. Perorangan
3. Permohonan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada :
- a. Kepala Desa/Lurah
- b. Camat
- c. Kepala Dinas Kehutanan
4. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet yang baru ditemukan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
- a. Proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet
- b. Rekomendasi dari :
1. Kepala Desa/Lurah
2. Camat
3. Kepala Dinas Kehutanan
- c. Berita Acara Hasil pemeriksaan teknis lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet.
- d. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
- e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet akan mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati dan Instansi Teknis.
BAB III - TATA CARA PERMOHONAN IZIN Pasal 4
Pasal 6
Persyaratan permohonan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di luar habitat alami :
- a. Permohnan izin ditujukan kepada Bupati.
- b. Izin Gangguan (HO)
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
BAB III - TATA CARA PERMOHONAN IZIN Pasal 4
Pasal 7
- (1) Pemilik Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang sudah dimiliki dari Departemen Kehutanan masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya izin.
- (2) Pemilik Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tetap harus mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
MASA BERLAKUNYA IZIN
BAB I - V
Pasal 8
- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berlaku selama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak berlaku apabila :
- a. Jangka waktu pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet telah berakhir dan tidak diajukan kembali.
- b. Izin dicabut oleh Bupati akibat sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin karena alasan tertentu.
- c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin sebelum habis masa berlakunya.
- d. Goa sarang Burung Walet rusak akibat bencana alam longsor ataupun tertimbun.
- e. Satwa Burung Walet sebagai penghuni goa yang dikelola oleh pemegang izin pindah lokasi sehingga
goa tersebut tidak menghasilkan sarang Burung Walet lagi.
BAB V - PEMANENAN SARANG BURUNG WALET
Pasal 9
Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga kelestarian serta populasi Burung Walet pengambilan/pemanenan sarang Burung Walet, dilakukan dengan ## BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB V - PEMANENAN SARANG BURUNG WALET
Pasal 10
Hak Pengelola
- a. Pengelola diberi hak mengelola sarang Burung Walet dengan
BAB V - PEMANENAN SARANG BURUNG WALET
Pasal 11
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang kegiatan pembangunan di Kabupaten Seluma, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menarik sumbangan dari para pengelola dan pengusaha sarang Burung
Walet setiap kali panen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - P E N Y I D I K A N Pasal 12
Pasal 12
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keteranganmya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 13
Pasal 13
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima Juta) Rupiah.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Ditetapkan di Tais pada tanggal 31` OKT 2005

Penandatangan: BUPATI SELUMA dto ## H. MURMAN EFFENDI

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggal 31 OKT 2005

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH DRS. MULKAN TAJUDIN Pembina Utama Muda, NIP. 130636532 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2005 NOMOR 34 SERI 'E'