Unknown PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI Nomor 60 Tahun 2017 tentang PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI (berlaku Unknown)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN TANGGAL : 2017

Penandatangan: ## BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penandatangan: PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 12 TAHUN 2017 ## TENTANG ## PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI,

Penandatangan: - a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Pengaturan mengenai Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;

Penandatangan: - c.hbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana termaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang... Menimbang Mengingat

Distribusi: SALINAN 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Penandatangan: 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

Penandatangan: 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Penandatangan: 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).

Penandatangan: 17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 32). 16. Memperhatikan : 1.nInstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 2. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah. 13. Peraturan... ## MEMUTUSKAN Menetapkan :

Penandatangan: PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI ## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Penandatangan: Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

Penandatangan: 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penandatangan: 3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari. 6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penandatangan: 7. Piagam Audit ( Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 4. Organisasi... ## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP ## BAB III ## PIAGAM AUDIT INTERNAL Pasal 3 - (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja, Koordinasi, dan Penilaian Berkala

Penandatangan: - (2) Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini. - (3) Bentuk, isi dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.


## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian


BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 12

Tembusan disampaikan kepada :

1.

i.

SALINAN

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2017

## PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.


Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 12 TAHUN 2017

TANGGAL

: 23 FEBRUARI 2017

## PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL APIP

## 1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:
- 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
- 2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.
- 3) Inspektur Kabupaten Batang Hari diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Batang Hari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
- 4) Inspektur Kabupaten Batang Hari bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- 5) Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Batang Hari.

4)inspektur...

## 3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

## a. Visi

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah :

'Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional untuk Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik'.

## b. Misi

- 1) Mendorong Peningkatan Tata Kepemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih.
- 2) Meningkatkan Kompetensi, profesionalisme dan Kinerja Aparatur Pengawasan.

## 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dan mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan Program Pengawasan;
- b. Merumuskan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Melaksanakan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Melaksanakan Pembinaan dan administrasi aparatur Pemerintah di Inspektorat;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Kabupaten.

Uraian tugas dimaksud diatas meliputi :

a...

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. Penyusunan anggaran Inspektorat;
- c. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pemeriksaan di wilayah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## 5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.


d...

- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

## 6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Batang Hari.

## 7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta OPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan


Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari meliputi:

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Batang Hari
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah:

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan;
- b. Pemeriksaan Reguler;
- c. Pemeriksaan Khusus;
- d. Evaluasi LAKIP;
- e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran;
- g. Pemeriksaan Non PKPT;
- h. Penelitian dan Penelaahan Informasi;
- i. Pengendalian Intern Pemerintah.

## 8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Internal mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP dan Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

## 9. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat APIP dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## 10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP

- a. APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP.
- b. Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## 11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

## 12. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## 13. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

## 14. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.

b...

- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Batang Hari terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## 15. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
- 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- 2) sosialisasi SPIP;
- 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
- 4) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
- 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari harus menggunakan peraturanperaturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri untuk P2UPD.

## 16. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY