PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 9 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa untuk kelancaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep agar tercapai dengan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pcrlu disediakan dana yang cukup dan penganggarannya dilakukan sccara bertahap setiap tahun ke dalam Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud pada hurur a, perlu mcnetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020.
2. Mengingat 1. Negara
3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provin·si Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tnhun 1965 (Lembarnn Negarn Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,Tarnbahan Lcrnbaran Ncgurn Nomor 2730);
3. Unclang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang› Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupali clan Walikota mcnjadi Undang› Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pcraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Len Lang Pemilihan Gubernur, Bupati, clan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) scbagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tah.u1,1,,.,\_2Q05 ... tcnta11g ... Sistcm. -Informasi ... Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambnhan Lcmbarnn Negara Rcpublik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 IO);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan
BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Dacrah adalah Pcmcrintah Kabupaten Sumenep;
3. Supati adalah Supati Sumcnep;
4. Pemilihan Supati dan Wakil Supati Sumenep adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Supati dan Wakil Supati secara langsung dan demokratis;
5. Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah yang selanjutnya disingkat APSD adalah Anggaran Pendapatan dan Sclanja Dacrah Kabupatcn Sumencp;
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memcrlukan dana relatif bcsar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
7. Pe:ncrimaan Daerah adalah uang yang masuk dari Kas Dacrah;
8. Sclanja Dacrah adalah kcwajiban Pcmcrintah Dacrah yang diakui scbagai pcngurang nilai kckayaan Dacrah;
9. Pcmbiayuan Dacrah mlalah scmua pcncrimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bcrsangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Dacrah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain .sehingga Daerah dibcbani kcwajiban untuk mcmbayar kembali;
11. Dana Darurat adalah dana yang diberikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang peruntukannya sudah ditentukan untuk digunakan dalam hal keadaan memaksa (Force Majeure);
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Sumenep.
BAB II - TUJUAN PEMBENTUKAN
Pasal 2
Pembcntukan Dana Cadangan bertujuan untuk mempcrlancar pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumcnep Tahun 2020 yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN
BAB III - SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN
Pasal 3
Pembentukan Dana Cadangan bcrsumber dari konstribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman dacrah dan pencrimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran terlenlu
BAB III - SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN
Pasal 4
- (1) Besarnya Dana Cadangan ditetapkan, sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Pcnyediaan · Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
BAB III - SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN
Pasal 5
Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2016, scbcsar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus jula rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2017, scbcsar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2018, sebcsar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
BAB III - SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN
Pasal 6
Pcmbentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan.
BAB III - SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN
Pasal 7
Apabila tcrdapat kekurangan dana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020.
PENEMPATAN DANA
BAB IV - PENEMPATAN DANA
Pasal 8
- ( 1) Bentuk Dana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa deposito dan disimpan pada Bank Umum Pemerintah yang ada di Kabupaten Sumenep.
- (2) Hasil dari bunga deposito sebagaimana dimaksud pada \_ ayat (1) merupakan tambahan atas dana pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020.
BABV
PENGGUNAAN DANA CADANGAN
BAB IV - PENEMPATAN DANA
Pasal 9
- ( 1) Dana Cadangan digunakan apabila dana cadangan yang disisihkan telah tercapai dengan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah dengan surat pcrintah pcmindahbukuan oleh Kuasa Bendahara Umum Dacrah dengan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. ·
- (2) Penarikan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk di transfer ke rekening Kas Umum Daerah melalui penerimaan pembiayaan pada pencairan Dana Cadangan.
BAB IV - PENEMPATAN DANA
Pasal 10
Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggarkan dalam belanja langsung atau tidak langsung disesuaikan dengan program dan kegiatan.
BAB IV - PENEMPATAN DANA
Pasal 11
Penatausahaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.
BAB VI - PENGAWASAN DANA CADANGAN
Pasal 12
Pengawasan alas pclaksanaan Dana Cadangan clilakukan scsuai pcrnturan pcrundang-undangan yang bcrlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di : S pada tanggal : 1

Penandatangan: SEKRETARIS D S NIP. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 13 Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap pengundangan penempatannya Sumenep. Pera tu ran Daerah m1 dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep pad a tanggal : 31 Desem ber 2015

Penandatangan: Pj. BUPATI SUMENEP H KABUPATEN EP MSi a Madya 198107 1 002 H KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 462-9/2015