PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM Nomor 6 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHEN'IIAN KEPALA DESA DAN PENCANCKATAN PERANGIGT DESA DENCAN RAHMAT'TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA EN]M, - banwa berdasarkao Putusan Mankman Kolsitusi Republik Indonesia Nomor : t 2al PUU-XII / 20 15 te.hadap (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPAAI MUARA ENIM PRO!'INSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR ' TAHUN 2017 TENTANC
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3'TAHUN 2O]5 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHEN'IIAN KEPALA DESA DAN PENCANCKATAN PERANGIGT DESA
DENCAN RAHMAT'TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA EN]M,
- banwa berdasarkao Putusan Mankman Kolsitusi Republik Indonesia Nomor : t 2al PUU-XII / 20 15 te.hadap Pasal 33 huruf g dan paql 50 ayat (1) huruf. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentdg Desa, bertentangan dengm Undang Undang Dasd Negra Republik Indonesia'lahun 1945 dan trdak mempunyai kekuatan hukum mengikatj 2
- bahsa ketentuan Pasal 33 huruf g dd Pas.l 50 ayat (1) huruf c sebagaimana dimaisud dalam huruf a diatur pada Pasal 10 ayat (2) huruf s, Pasal l0 ayat (3) huruf I dd Pas.l 48 ayat (1) hurul c Peraturan Daer.ll Nomor 3'tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonm Pemilihd, Pelantikd, Pemberhentlan Kcpala Dee dm Pengmgkatan PeEngkat Desa, shingga perlu dilakukd peruband disesuaikan dengm karalterislik dan kebutuhm b daerah;
- bahwa berdasdkm pertimba.gan *baeailrfua dimaksud darm huruf a dan b, perlu menetapkaD Peraturd Daerah tentang Perubal1d atas Peraturan Daemn Nomor 3 Tahun 2015 tenttug Tata Cda Pencatonan Pemilihd, Pelantikan, Pembe.henti fepala Desa dm Pengangkatm Perdgkat Desa;
- l Pasal 1a ayat (6) Undang U.dang Dasa. Negara Republik
- IndonesiaTahun 1945; Mengingat
- 2 Undang Undang Nomor 2a Tanun 195S tentdg Pembcntukan Daerah 'fingkat ll dan (otapraja di Suftatera Selatan (L€mbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan lemb a Nes a Republik lndonesia Nomor 1421) j
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenteg Desa (Lembaran Nega.a Republik Indonesia Tanun 2014 Nomor 7,'lambalm Leobaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3
- Undang - Undang Nomor 2s Tahun 2014 tcntang Pcmerintahan Daerah (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nega.a Republik lndonesia Nomor 5s87) scbasaioana tetah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu. 2015 tentang Perubahan Kedu, atas Undang Undang No6or 23 Tahun 2014 tentang Pemennbnm Dae.an (rembda Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomo. 54, Tmbaha Lembaan Negda Republik lndonesia Nomor 5679); 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Talun 2014 tentmg Peraturm Pelaksanm Undang Undang Nomor 6 T ahun 2014 ienrang Desa (lf,mbaran Nega.a Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) scbagaimda tehn diubah denean Pe.aturm Peme.intah Nomor 47 Tanun 2015 tentang Perubahan alas Peraturan Pemeriltah Nomor 43 !'ahun 201.1 tentms Pe.atum Pelalsmaan Undang Undd8 Nomor 6 'lahuo 2014 ientang Desa (tf,mbaran Negara Republik Indoncsia Tanun 2015 Nomor 157, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5.
- Peratura Menleri D6ld Negeri Notuor 112 Tahun 201,1 lentang Pemilihan Kcpaia Desa (Berita Negda Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2og2)sebagaima.a telah diubah dengan Peraturm Menten Dald Negeri Nomor 65 Tahun 2017 entang Perubanm atas Pcratu.an Menteri Dalam Negen Nomor 112 Tahun 2ol4 tentang Pcmilihan (epala Desa Eenra Neg a Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor l22l); 6
7. Peraluran Mente.i Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pc.gangkatan da. Peoberhe.tian Perdskat Desa (Berita Negara Republiklndonesia'lahun 2016 Nomo.5)j
8. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgen Nomor a0'rahun 2015 tentang Pehbentukd Produk Hul{um Daerah (Berita Negda Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo.2036);
9. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor a4 Tahun 2015 rcnrang Susunan Oreanisasi dan Tata Ke.ja Pemcrintah Desa (Bcrita Ncgara Republik Itrdonesia Tahun 2016 Nomor 6)i
4. r0. Peraturan Daeral Nomor 2 Tahun 2106 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat DaeEh (Lrmbaan Daerah Kabupaten Mu a Enim Tanun 2016 Nomor 2);
Densd Persetuium BersMa
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEPAq KABUPATE\ MUARA E\IV
Dan
BUPAAi MUARA ENIM
MEMU'IUS(AN:
Meaelapkan : PERAaURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN AT S PERA'IURAN DADR}ll KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 3 TAHUN 2OI5
TENTANG IATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPAI-A DESA DAN PENGANGKATAN PERANO(AT DESA
Pasal I
Beberapa kctentuan Peraturan Daerah Nomor 3 'lalun 2015 tenids Tata Ca.a Pencalond Petuilihd, Pelutikd, Pemberhentian (epala Desa dd Pengmgkatan Peranskat Desa (lf,mbaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahu. 2015 Nomor 4) diubah sebasai berikuil
- l. Kctentuan Pasal 10 ayat {2) hurut s dm ayat (3) hurul g dihapus \-hrnes. Pd-d 0 bc'bL.y' ..blA"ib-r'ta' '
Pasal 4
2. 2 (etentum Pasal 4a ayat (1) huruf c dihapus sehinega Pasal 4a berbunyi sebagai benkut i
Pasal 10
- (I) Tahapan pencatond sebagaimma dimaks!'l dal5ft Pasat 5 huruf b , terdjri atas kegiatan :
- a. pensumuman dan pendaftdan bakal caron dal@ jdgka waktu 9 {sembilan) han;
- b. apabila dalam jdgka wat tu 9 (*mbi1o) hdi belum ada bakal .alon ymg mendaftar atau b:n 1 (satu) oEng vmg EendaJtd, dapat diperpejms dalam janska waktu 20 (dua puluh)hari;
- c.penelitian kelengkapan peNydatd admistasi, kldifikasi, serta PenetaPm dm pengumuman nama .alon dalfl tuAka qallu 20 ldua puluh) htr.,
- d. penetapan calon Kepala Desa sebagaimma dimahsud pada huruf c p.Iing sdikit 2 (dua) orans dd paliog bayar{ 5 0ima) orans caron;
- e. mengumumkd nma-@a calon vang berhak diPilih berdasdkm urutm abjad;
- t tanda gambd xepala Dee meruPakd roto dari masins\_ masing c.lon;
- g. melaLlkd pengundim nomor uat Pe*rta pemillhm (epala Desai
- h. sebelum penetapm daftar pemilih tetap, Peitia pemilihd Kepala Desa harus mengumumkm daftar Pthilih sementda minimal setiaP dusun;
- i. penetapm daftd pedilih tetaP untuk pelaksaan pemilihd kepala desa disetujui oleh masing masing bar&lt;al .alon Kepala Desa dan disankan oleh BPD dan diummkan kepada msydal{at minjmal disetiap dusun;
- j. penetapan ddJtar pemilih tetap utuk pelaksdam pemiliha Kepala Desa disankan oleh BPD;
- k. pelaksdam kampdye calon (epa1a Desa d.1m janska war&lt;tu 3 (liga) han; dd
- L masa tends dalam jmgka waktu 3 (tiga) hdi.
- Pl caron Kepara Desa wajib medenuhi Persyaratan :
- a. warga nessa Republik Indoiesiai
- l. surat keteransd bebas mrkoba atau sejenisnva dan Rumah Sakit Umum Dae.ah
2. 2 (etentum Pasal 4a ayat (1) huruf c dihapus sehinega Pasal 4a berbunyi sebagai benkut i
Pasal4a
- (t) Petugkat Desa dianekat dan waga desa vang memenuhi persyaratan
- a. berpendidike Paling rerdah sekota! menengah umuhi
- b. berusia 20 (dua puluh) tanun samPai densan 42 {empat pduh dua) tahunidu
- dihapus.
- t2t Selain ddi persydatd diatas Pemngkat dee juga hms memenuhi Persydtm Yaitu :
- a. b€rt.lsa kepada Tuh@ Ydg Maha Esa;
- b. memegeg teguh dm Eengamalkan Pmcasila, melaksanaLd Unddg Undang Dastr Negda Republik lndonnesia Tahu 1945, mempertanmkaD dd memelihda keutuhm Negda Kesatum Republik Indonesia dan Bhineka Tutrggal Ika;
- c. besedia dicdlonkan menjadi peranskat desa;
- d. tidak *odB mrnjaldi nJl'lTa p.danr Penlda:
- .. tidak pemah diiatuni pidana Penjara berdasarkan puiusan p€ngadilan yd8 telab mehPunv'i kekuatm hukum tetap kdena melakukd tindak Pidma vang dimcm densm pidda penjda palins singkat s (limal t lun atau lebih, kecuari s 0itm) taiun seteLan &amp;lesai menjaldi pidana penjaa dan mengumumk'n sc'ara jujur dm terbuka kepada Publik bahwa vms bcrsmgkutan Pernah dipidana serta bukd sebagai pelaku keaiatan berulmg-ulangj
- f. tidal&lt; sed g dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadil ydg telah nempunv,i kekuatan hukum tetap;
- b- surat pchlatam be.rakwa kcpada Tuhe yo8 Maha Ee y g dibuat oleh ye8 berengkuran diaras kerras atau lag berhat.hi cukuP;
- c. surat p€myaban memegang reguh dan mcngaEatkd tuncasila, m.laktu,Im Undas Undang Das. NegaE Republik Indon@sia Tsnu 1945, menp€.tahdkm dd meinclihda keutuha Negam Kesatuan Repubtik Indonesia dan Bhineka Tunagal Ika, yang .libuat oleh ym8 b€rcd8kutu diaus k€nas atau ym8 bemarerai cukup;
- d. ij@h pendidike fonnat dei tjngkar das sepai densm ijaah terakhir ymg .lilegarisasi oleh pejabat beMcndg atau suEt pcmyataa! dari p..jabat yang berwenang;
- e- akta kelahi@ atau suEt kcteEga kedat lahir;
- I surat Frnyarad beedis dicalonkm heniadi kF,ara Desa yo8 dibuat oleh yeg berqskuran diatas kertas Beg€l atau bermat.Ei cuLaP;
- dihapus;
- h. srlat ker.aga! ddi Ketua pcngadran Negeri bahwa Lidar&lt; rErnan dijaruhi pidMa p€niara berdastrkd PuruBd PenSadil&amp; NeSeri ym8 t.lai mempunyL kekratan hulum retap kd€na melakukan rindal pidda yans diancm dengm pidana penjaE paling singkar s (lima) tahu atau lebihj
- i. su.at ketea8m ddi lctua pengadilar Nege.i bshwa tidar&lt; sedsg dicabut hak pilihnya sesuai dergan PutuBan Pengadilm Negcri yang telah mempuDyai kckuata! hukum tet p;
- j- sht kcteregd b..tqds *hat dlri Rutuah Sakit Uhum Daerelt dd Su.at Hasit Test psikologij
- k, suEt keteralge dari pemcrintah tabuparen de surat peryataan dari yeg b€llegkuta bahwa tidak p€Eah mfijadi Kcpata D.e &amp;laha 3 (tisal kali ma&amp; iabatan: dan
- b- bcrtak@ kepada'luhd Yang Maha Esa;
- c. memesanq t€suh dan hensdalkan Pmcasil., relaksmakan UnddS-Undmg Dasar Negara Republik lndonDesia TrIm I94s, serta m.mpertahankM dan memelihe keutuhan Negara Keetuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. b.rpendidikan palios r.ndah tdat sekolah menensah Penma atlu *derejatr
- e. bcrusia paliDg rendan 25 (duapuluh lim) tahun pada saat mendaltar;
- t bc.s.dia dicalonkan menjadi Kepala Desr
- dihapus;
- h. tidak seddg menjaler hukum pidana p.nlara:
- i. .idat p€6ah dijatuhi pidana penje berdaskan pututu p€nSadild yanS telah mempunyai kekuatan hukum tetap kdena melakukan tindal&lt; pidana yanS diancm denSd pidana pmjda paring singkat 5 (liEa) tahun atau lcbih, kecuali 5 (liEa) tahu! sctclah elesi mcnjaldi pidana peijara do mensumumkan sc a jujur dm terbur&lt;a kepada publik bahwa y@8 bcrsmgkutan peman dipidana Berta bukm ebagai p.lale kealatan beruleg-uldgj
- j. tidak edag diebut hak pilihnya sesuai densaD putusan peDaadile ya.s tebn mempunyai kekuatan hukum tetap;
- berbadm sehat dm test psikologi; k
- l. tidak pemah sebagai Kcpala Des selma 3 (tiga) kali masa jabatan; dd
- m. bebas Hkoba atau *jcnisnya.
- (3) Pditia Pilkade8 mencliti kelengkapd persyaEtan administrasi klarilikasi bakal caron sebelum ditetapkan *bagsi caron r@pafa Des, tcrdiri atas I
- a. surat keterange sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabar tingkat kabupaten khusus bagi waraa negara ketmnan;
- g. berbadan sehat; do
- h. bebas rnkoba atau sienisnya.
P,sal iI
Pemturan Daeran ini hulai berlaku pada tmggar diuddgk .
Agd setrap ordg mengetanuinya, memenntaikan Pengundangd Pemtud Daerah ini dengd penmpatanya dald L.mbam Daerah Kabupaten Mu@ Enim-
DireEDkan di Mu a Enim
2ot7
esda t{nccar 6 Lorqrd
I
BUPAT MUAXA ENIM.
cap ttd
MUZAKIR SAI SOIIAR
Diun.Langkd di Muda Enim pada tangeal 5 Joroa).! 20L7
SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, cap/ttd
HASANUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM AAHUN 2017 NOMOR '.
NOMOR REOISTER PERATURAN DAERAII KABUPATEN MUARA ENIM PROI/INSI SUMATEM SEI.ATAN : (5/ME/20I7)