PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 08 Tahun 2012 tentang SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012. (berlaku 02 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa pelaksanaan perjalanan dinas jabatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah ;
- bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012. b.
- Mengingat : 1. O'
Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ; Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2 .
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3 .
P
P
- 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Nomor 5, Tambahan Lembaran
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.
- Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438); 7. Nomor 33 Tahun 2004 tentang
8. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 / PMK.05 / 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 / PMK.05 / 2007 tentang Peijalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap ;
P
- Menetapkan P
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.
14. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
16. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
17. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
18. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kelurahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN :
-
PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. ;
2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat dengan surat keputusan dan bertugas di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
P
P
3. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Non PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri ;
4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA / Kuasa PA yaitu yang bertanggung jawab atas pengelolaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan ; Pengguna
5. Peijalanan Dinas Dalam Daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang - kurangnya 5(lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang ;
6. Peijalanan Dinas Khusus Dalam Kota selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah peijalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju yang melakukan kegiatan / pekerjaan di luar kantor yang berkaitan pelaksanaan tugas kantor / instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kelurahan Kotapinang.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas ;
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya ;
9. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkati sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.;
10. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya peijalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil ## BAB II
KEGIATAN PERJALANAN DINAS
Pasal 2
- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula ;
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara;
- c. Perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Utara.
Pasal 3
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
- (2) Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
- a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan;
- b. Kunjungan kerja;
- c. Koordinasi dan konsultasi;
- d. Menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun organisasi / yasasan / kepanitiaan; dan
- e. Perjalanan dinas khusus dalam Kota.
- (3) Ketentuan jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perjalanan dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 'e ' .
Pasal 4
Perjalanan Dinas Luar Daerah
- (1) Kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b dan c dilakukan dalam rangka :
- a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan ;
- b. koordinasi dan konsultasi ;
- c. pendidikan dan pelatihan ( training ) ;
- d. studi banding ;
- e. seminar / lokakarya / konferensi atau sejenisnya ;
- f. promosi potensi daerah ;
- g. kerjasama daerah dengan pihak luar ;
- h. kunjungan persahabatan / kebudayaan ;
- i. menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan atau acara yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten ;
- j. Mengikuti Diklat formal kedinasan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ;
P
P
- b. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman ;
DOKUMEN PERJALANAN DINAS
BAB III - DOKUMEN PERJALANAN DINAS
Pasal 5
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah , harus
BAB III - DOKUMEN PERJALANAN DINAS
Pasal 6
Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu ## BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
BAB III - DOKUMEN PERJALANAN DINAS
Pasal 7
- Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari : ( 1 )
- a. Uang harian yang meiiputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
p
- b. Biaya transport ;
- c. Biaya penginapan ;
- d. Uang representatif .
4. Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput / mengantar jenazah, terdiri : ( 2 )
- a. Biaya Pemetian ;
- b. Biaya Angkutan Jenazah.
7. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan yaitu : (3)
- a. Tingkat I untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. Tingkat II untuk Pejabat Eselon II (A / B) dan Anggota DPRD;
- c. Tingkat III untuk Pejabat Eselon III (A / B) / Golongan IV;
- d. Tingkat IV untuk Pejabat Eselon IV (A / B) / Golongan III;
- e. Tingkat V untuk PNS Golongan II; dan
- f. Tingkat VI untuk PNS Golongan I.
14. Dalam hal pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan pemerintah daerah, biaya perjalanan digolongkan kepada 2(dua) tingkatan, yaitu : (4)
- a. Tingkat I untuk Pendidikan Sarjana / Diploma disetarakan dengan Golongan II; dan
16. b.Tingkat II untuk Pendidikan SMA / SMP / SD disetarakan dengan Golongan I.
17. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan Bendaharawan Pengeluaran SKPD sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam SPPD berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut : (5)
- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I;
- b. Biaya penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- c. Biaya transport sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- e. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurus Jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- d. Uang refresentatif sebagaimana tercantum pada Lampiran I;dan

## Pasal 8

- Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan kepada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan; ( i)
- Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan. ( 2 )

## Pasal 9

- Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap ( dua kali atau lebih ) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama; ( 1)
- Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas yang kegiatannya berlanjut dengan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kegiatan yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan. ( 2 )

r

P

## Pasal 10

Uang harian dan uang penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan, serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

## Pasal 11

- (1) Biaya transport pegawai dalam rangka peijalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya Riil;
- (2) Biaya transport pegawai dalam rangka peijalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya transport untuk perjalanan dinas yang pertama dibayarkan biaya riil dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju;
- b. Biaya transport untuk perjalanan dinas yang berkelanjutan yang tempat tujuannya berada pada kota yang sama, maka biaya transport peijalanan dinas yang dapat ditanggung adalah biaya riil dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan biaya transport kembali ketempat kedudukan semula; dan
- c. Biaya transport untuk perjalanan dinas yang berkelanjutan yang tempat tujuannya berbeda kota dengan perjalanan dinas pertama, maka biaya transport peijalanan dinas yang dapat ditanggung adalah biaya riil dari tempat kedudukan ke tempat tujuan peijalanan dinas pertama dan biaya transport dari tempat kedudukan perjalanan dinas pertama sampai ke tujuan perjalanan dinas berikutnya serta biaya transport kembali ke tempat kedudukan semula.

## Pasal 12

Uang representatif perjalanan dinas diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD serta Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan jumlah hari yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.

## Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum peijalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal peijalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya peijalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya peijalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

P

P

## Pasal 14

Pegawai Negeri Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas keluar daerah dalam hal mendesak / khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.

## BAB IV

## PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

## Pasal 15

- Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran ( 1 ) III;
- Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD, sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. (3)
- Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan; ( 2 )

## Pasal 16

- Perkiraan besamya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini; ( 1) IV
- Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) . ( 2 )

## Pasal 17

- Pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang telah diterimanya. ( 1)
- Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana maksud ayat (1) terdiri dari : ( 2 )
- a. Dokumen pertanggungjawaban SPPD yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas;
- b. Dokumen pertanggungjawaban biaya transport; dan
- c. Membuat laporan perjalanan dinas.

## Pasal 18

- Uang harian diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai negeri yang melakukan perjalanan sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam SPPD. ( 1 )

P

O

- Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan temyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian pejabat negara / pegawai negeri yang bersangkutan; ( 2 )
- Dalam hal biaya transport melebihi biaya yang anggarkan , pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang transport sepanjang kelebihan tersehut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian pejabat negara / pegawm negeri yang bersangkutan; ( 3 )
- Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara / pegawai negeri yang bersangkutan wajib mnnyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diteriirmnya. ( 4 )

## Pasal 19

Biaya transport pegawai sebaguimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, merupakan biaya yang f iipt -riukan untuk :

- a. . Biaya perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan sampai ke tempat tujuan pergi pulang (PP); dan
- b. Pengeluaran retriluisi yang dipungut dalam rangka keberangkatan / kepulangan di terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat.

## Pasal 20

- Biaya transport pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya nil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. ( 1)
- Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : ( 2 )
- a. Tiket transportasi dari tempat kedudukan terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan pergi pulang ;
- b. Tiket transportasi dari terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang ;
- c. Tiket bis, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket taxi, tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax ; dan
- d. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kenderaan dinas / jabatan, maka pengganti tiket transport berupa Bon Minyak dari SPBU selama pelaksanaan perjalanan dinas dengan ketentuan tidak melampaui jumlah biaya transport.

n

- (3) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat Negara / Pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (2) Bagi Pejabat Negara / Pegawai negeri yang melakukan perjalanan untuk mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan sejenisnya yang penginapan ditanggung oleh pihak panitia / penyelenggara, maka biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) huruf ' b' tidak diberikan kepada yang bersangkutan.

## Pasal 22

- (1) Pejabat berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal - hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan peijalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; dan
- b. Hukuman administratif dan tindakan -tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## BAB V

## LAIN - LAIN

## Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

r

r

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalikan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada Tanggal s ftfopuar » 2012


Diundangkan di Kotapinang pada tanggal » F - eSkiutri 2012


BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

P

n

Lampiran I

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan

Nomor

:

Tanggal :

Tahun 2012.

2012.

## A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LABUHANBATU SELATAN. KABUPATEN

| NO. | GOLONGAN | UANG HARIAN |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 3 . - - ' ' 1 . | 3 . - - ' ' 1 . | 3 . - - ' ' 1 . |
| 1 . | Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | 300.000, - |
| 2 . | Eselon II (A / B) dan Anggota DPRD | 200.000 ,- |
| 3. | Eselon III (A / B) / Gol . IV . | 140.000,- |
| 4. | Eselon IV (A / B) / Gol . III . | 100.000 , - |
| 5. . | Golongan II . | 80.000, - |
| 6 . | Golongan I . | 70.000,- |

## Al. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS DALAM KOTA KELURAHAN KOTAPINANG

| NO. | GOLONGAN | UANG HARIAN (Rp.) |
|--------|---------------------------------|---------------------|
| 1 - | ' . ' - .Wp | 100.000 |
| | III (A B) Gol . IV . | 80.000 |
| 3. | Eselon / / | |
| 4. | Eselon IV (A / B) / Gol . III . | 60.000 50.000 |
| 5. 6 . | Golongan II . | 35.000 |
| | Golongan I . | |

## B.l. UANG HARIAN ,UANG TRANSPORT DAN UANG REFRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA ( JARAK TEMPUH S/ D 175 km / PELAKSANAAN KEGIATAN l(SATU) HARI / TIDAK MENGINAP ).

| NO. | JABATAN / GOLONGAN | UANG HARIAN (Rp . ) | UANG TRANSPORT(PP) (Rp. ) | UANG REFRESENTATIF (Rp). |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| • • p. - - 5 - - t . | • • p. - - 5 - - t . | • • p. - - 5 - - t . | • • p. - - 5 - - t . | • • p. - - 5 - - t . |
| 1 . | Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | 400.000 | 350.000 | 200.000 |
| 2 . | Eselon II (A / B) dan Anggota DPRD | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| 3. | Eselon III (A / B) / Gol. IV. | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 4. | Eselon IV (A / B) / Gol . III . | 175.000 | 200.000 | 0 |
| 5 . | Golongan II . | 150.000 | 200.000 | 0 |
| 6 . | Golongan I . | 100.000 | 200.000 | 0 |

t

o

r

## B.2. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, UANG PENGINAPAN DAN UANG REFRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA ( JARAK TEMPUH DIATAS 175 km / MENGINAP 1.

| NO. | JABATAN / GOLONGAN | UANG HARIAN (Rp . ) | UANG PENGINAPAN / HARI | UANG TRANSPORT(PP) (Rp.) | UANG REFRESENTATIF (Rp). |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I - 3 - | I - 3 - | I - 3 - | I - 3 - | I - 3 - | I - 3 - |
| 1. | Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | 500.000 | 800.000 | 900.000 | 200.000 |
| 2 . | Eselon II (A / B) dan Anggota DPRD | 400.000 | 650.000 | 300.000 | 100.000 |
| 3. | Eselon III (A / B) / Gol . IV . | 350.000 | 450.000 | 300.000 | 0 |
| 4 . | Eselon IV (A / B) / Gol . III . | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 0 |
| 5 . | Golongan II . | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 0 |
| 6 . | Golongan I . | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 0 |

## B.3. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, UANG PENGINAPAN DAN UANG REFRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA ( KHUSUS KABUPATEN NIAS ).

| NO. | JABATAN / GOLONGAN | UANG HARIAN (Rp.) | UANG PENGINAPAN / HARI | UANG TRANSPORT(PP) (Rp.) | UANG REFRESENTATIF (Rp). |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 . - 2, : . | 3 . - 2, : . | 3 . - 2, : . | 3 . - 2, : . | 3 . - 2, : . | 3 . - 2, : . |
| 1 . | Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | 500.000 | 800.000 | 2.500 . 000 | 200.000 |
| 2 . | Eselon II (A / B) dan Anggota DPRD | 400.000 | 650.000 | 2.500 . 000 | 100.000 |
| 3. | Eselon III (A / B) / Gol . IV . | 350.000 | 450.000 | 2.500 .000 | 0 |
| 4 . | Eselon IV (A / B) / Gol . III . | 300.000 | 350 . COO | 2.500 .000 | 0 |
| 5. | Golongan II . | 250.000 | 250.000 | 2.500 . 000 | 0 |
| 6 . | Golongan I . | 200.000 | 250.000 | 2.500.000 | 0 |

## C.1. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, UANG PENGINAPAN DAN UANG REFRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI SUMATERA UTARA

| NO. | JABATAN / GOLONGAN | UANG HARIAN (Rp. ) | UANG PENGINAPAN /HARI | UANG TRANSPORT(PP) (Rp.) | UANG REFRESENTATIF (Rp). |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| l . | TlLXeil - - 3 - | . | 4 . | | |
| I. | Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD ( Wilayah Rarpf) | 800.000 | 1.100 . 000 | 4.000 . 000 | 200.000 |
| | Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD ( Wilayah Tengah) | 800.000 | 1.100 . 000 | 6.000 .000 | 200.000 |
| | Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD ( Wilayah Timur 1 | 800.000 | 1.100 . 000 | 8.000 . 000 | 200.000 |
| II. | Eselon II (A / B) dan Anggota DPRD (Wilayah Barat ) | 650.000 | 750.000 | 3.500 .000 | 100.000 |
| | Eselon II (A / B) dan Anggota DPRD ( Wilayah Tengah ) | 650.000 | 750.000 | 4.500 .000 | 100.000 |
| | Eselon II (A / B) dan Anggota DPRD ( Wilayah Timur ) | 650.000 | 750.000 | 6.000.000 | 100.000 |
| III . | Eselon III (A / B) / Gol . IV . (Wilayah Barat ) | 500.000 | 650.000 | 3.500 . 000 | 0 |
| | Eselon III (A / B) / Gol . IV . (Wilayah Tengah 1 | 500.000 | 650.000 | 4.500 .000 | 0 |
| | Eselon III (A / B) / Gol . IV. ( Wilavah Timur 1 | 500.000 | 650.000 | 6.000 . 000 | 0 |



o

- B. Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS / CPNS yang dimutasikan dilingkungan SKPDnya , kepada PNS/ CPNS yang bersangkutan dibayarkan tambahan penghasilan berdasarkan kehadiran serta tingkat jabatan yang baru.
- C. Rekapitulasi absensi yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang dihunjuk oleh kepala SKPD merupakan bukti dan salah satu persyaratan surat pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS / CPNS.

## BUPATI LABUHANBATU SELATAN