PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA Nomor 1 Tahun 2013 tentang PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2013 WALIKOTA JAYAPURA, (berlaku 7 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan tentang penetapan batasan jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Batasan Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Menetapkan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedian yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah ## BAB II
PENGISIAN KAS PADA SETIAP SKPD
Pasal 2
Pengisian Kas pada setiap SKPD, dapat diajukan SPP-UP yang hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, sedangkan untuk menggantikan Uang Persedian dapat diajukan SPP-GU.
Pasal 3
- (1) Penetapan Jumlah SPP-UP adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah Pagu Anggaran Jasa Perkantoran setahun.
- (2) Kegiatan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional
Pasal 4
Pengisian kembali Uang Persedian (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipergunakan sekurang-kurangnya 90% dari dana UP yang telah dicairkan.
Pasal 5
Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 90% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
Pasal 6
Sisa dana dari Pengajuan SPP-UP yang masih ada pada bendahara Pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember.
Pasal 7
- (1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 yaitu:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti:
- Penanggulangan bencana alam;
- Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.
Pasal 8
Batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan
Pasal 9
Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening kas umum daerah.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 7 Januari 2013

Penandatangan: WALIKOTA JAYAPURA, Drs. BENHUR TOMI MANO, MM

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 7 Januari 2013

Penandatangan: PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA, Drs. M NURJAINUDIN KONU PEMBINA TK I NIP. 19611231 199103 1 085 BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2013 NOMOR 72

Penandatangan: Untuk Salinan Yang sah sesuai dengan Aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM, MAKZI L. ATANAY, SH P E N A T A TK I NIP. 19720703 200112 1 004 ## PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP (UANG PERSEDIAAN) TRI WULAN PERTAMA ## TAHUN ANGGARAN 2013 | | | ANGGARAN KEGIATAN | ANGGARAN KEGIATAN | ANGGARAN KEGIATAN | ANGGARAN KEGIATAN | ANGGARAN KEGIATAN | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | |-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | No. SKPD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JUMLAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JUMLAH | | 1 Dinas Pendidikan | 51.000.000 | 1.102.378.000 | 1.075.000.000 | 1.650.018.163 | 200.000.000 | 4.078.396.163 | 4.250.000 | 91.864.833 | 89.583.333 | 137.501.514 | 16.666.667 | 339.866.347 | | 2 SLTP Negeri 1 | 36.000.000 | 23.000.000 | 7.000.000 | 139.000.000 | 6.000.000 | 211.000.000 | 9.000.000 | 5.750.000 | 1.750.000 | 34.750.000 | 1.500.000 | 52.750.000 | | 3 SLTP Negeri 2 | 23.000.000 | 30.000.000 | 18.000.000 | 116.500.000 | - | 187.500.000 | 5.750.000 | 7.500.000 | 4.500.000 | 29.125.000 | - | 46.875.000 | | 4 SLTP Negeri 3 | 16.000.000 | 23.000.000 | 6.000.000 | 117.000.000 | 6.000.000 | 168.000.000 | 4.000.000 | 5.750.000 | 1.500.000 | 29.250.000 | 1.500.000 | 42.000.000 | | 5 SLTP Negeri 4 | 14.000.000 | 31.000.000 | 7.000.000 | 114.500.000 | 6.000.000 | 172.500.000 | 3.500.000 | 7.750.000 | 1.750.000 | 28.625.000 | 1.500.000 | 43.125.000 | | 6 SLTP Negeri 5 | 27.700.000 | 21.000.000 | 10.000.000 | 98.950.000 | 6.700.000 | 164.350.000 | 6.925.000 | 5.250.000 | 2.500.000 | 24.737.500 | 1.675.000 | 41.087.500 | | 7 SLTP Negeri 6 | 14.000.000 | 22.700.000 | 7.500.000 | 69.500.000 | 4.000.000 | 117.700.000 | 3.500.000 | 5.675.000 | 1.875.000 | 17.375.000 | 1.000.000 | 29.425.000 | | 8 SLTP Negeri 7 | 15.000.000 | 14.000.000 | 6.000.000 | 97.892.000 | 5.000.000 | 137.892.000 | 3.750.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 24.473.000 | 1.250.000 | 34.473.000 | | 9 SLTP Negeri 8 | 12.000.000 | 14.000.000 | 8.000.000 | 107.000.000 | 6.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 26.750.000 | 1.500.000 | 36.750.000 | | 10 SLTP Negeri 9 | 20.000.000 | 19.500.000 | 10.000.000 | 147.386.000 | 6.000.000 | 202.886.000 | 5.000.000 | 4.875.000 | 2.500.000 | 36.846.500 | 1.500.000 | 50.721.500 | | 11 SLTP Negeri 11 | 25.500.000 | 11.105.000 | 8.000.000 | 93.885.000 | 6.000.000 | 144.490.000 | 6.375.000 | 2.776.250 | 2.000.000 | 23.471.250 | 1.500.000 | 36.122.500 | | 12 SLTP Negeri 12 | 11.000.000 | 163.000.000 | 10.000.000 | 275.550.000 | 75.280.000 | 534.830.000 | 2.750.000 | 40.750.000 | 2.500.000 | 68.887.500 | 18.820.000 | 133.707.500 | | 13 SLTP Negeri 13 dan SD Negeri | 14.000.000 | 40.000.000 | 8.500.000 | 140.000.000 | - | 202.500.000 | 3.500.000 | 10.000.000 | 2.125.000 | 35.000.000 | - | 50.625.000 | | 14 SLTP Negeri Muara Tami | 8.000.000 | 14.000.000 | 6.000.000 | 78.500.000 | 27.000.000 | 133.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 19.625.000 | 6.750.000 | 33.375.000 | | 15 SLTP Negeri dan SD Negeri Koya Koso | 3.600.000 | 35.000.000 | 9.600.000 | 69.800.000 | - | 118.000.000 | 900.000 | 8.750.000 | 2.400.000 | 17.450.000 | - | 29.500.000 | | 16 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 | 35.320.000 | 24.800.000 | 60.000.000 | 266.440.000 | 10.000.000 | 396.560.000 | 8.830.000 | 6.200.000 | 15.000.000 | 66.610.000 | 2.500.000 | 99.140.000 | | 17 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 | 26.000.000 | 20.000.000 | 92.212.000 | 59.000.000 | 12.000.000 | 209.212.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | 23.053.000 | 14.750.000 | 3.000.000 | 52.303.000 | | 18 Sekolah Menengah Atas Negeri 3 | 34.000.000 | 20.800.000 | 40.000.000 | 82.546.000 | 17.500.000 | 194.846.000 | 8.500.000 | 5.200.000 | 10.000.000 | 20.636.500 | 4.375.000 | 48.711.500 | | 19 Sekolah Menengah Atas Negeri 4 | 19.000.000 | 16.000.000 | 15.000.000 | 202.644.000 | 22.500.000 | 275.144.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | 3.750.000 | 50.661.000 | 5.625.000 | 68.786.000 | | 20 Sekolah Menengah Atas Negeri 5 | 34.250.000 | 222.000.000 | 20.000.000 | 558.000.000 | 108.720.000 | 942.970.000 | 8.562.500 | 55.500.000 | 5.000.000 | 139.500.000 | 27.180.000 | 235.742.500 | | 21 Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Muara Tami 1 | 12.000.000 68.500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 10.000.000 | 102.000.000 149.000.000 | 22.000.000 8.000.000 | 152.000.000 319.500.000 | 3.000.000 17.125.000 | 2.000.000 21.000.000 | 2.000.000 2.500.000 | 25.500.000 37.250.000 | 5.500.000 2.000.000 | 38.000.000 79.875.000 | | 22 Sekolah Menengah Kejuruan | 61.600.000 | 84.000.000 | | | | | | 11.750.000 | | | | | | 23 Sekolah Menengah Kejuruan 2 | | 47.000.000 | 20.000.000 | 186.300.000 | 20.000.000 | 334.900.000 | 15.400.000 | | 5.000.000 | 46.575.000 | 5.000.000 | 83.725.000 | | 24 Sekolah Menengah Kejuruan 3 | 130.000.000 | 154.000.000 | 57.225.000 | 272.600.000 | 28.075.000 | 641.900.000 | 32.500.000 | 38.500.000 11.000.000 | 14.306.250 | 68.150.000 | 7.018.750 | 160.475.000 | | 25 Sekolah Menengah Kejuruan 4 26 Sekolah Menengah Kejuruan | 104.012.000 52.000.000 | 44.000.000 26.000.000 | 45.000.000 15.000.000 | 107.738.000 182.400.000 | 45.350.000 12.000.000 | 346.100.000 287.400.000 | 26.003.000 13.000.000 | 6.500.000 | 3.750.000 | 26.934.500 45.600.000 | 11.337.500 3.000.000 | 86.525.000 71.850.000 | | 5 | | | | | | 400.200.000 | 8.850.000 | | 11.250.000 | 76.850.000 | 7.750.000 | 100.050.000 | | 27 Sekolah Menengah Kejuruan 6 | 35.400.000 | 14.400.000 | 12.000.000 | 307.400.000 | 31.000.000 | | | 3.600.000 | 3.000.000 | | | | | 28 Sekolah Menengah Kejuruan 7 | 13.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 159.000.000 | 22.000.000 | 216.000.000 120.000.000 | 3.250.000 5.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 1.250.000 | 39.750.000 12.500.000 | 5.500.000 5.000.000 | 54.000.000 30.000.000 | | 29 Sekolah Menengah Kejuruan 8 30 Sekolah Menengah Kejuruan | 20.000.000 | 25.000.000 10.000.000 | 5.000.000 15.000.000 | 50.000.000 70.000.000 | 20.000.000 18.000.000 | 123.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 17.500.000 | 4.500.000 | 30.750.000 | | 9 B | 10.000.000 17.000.000 | 14.000.000 | | | 5.000.000 | 123.100.000 | 4.250.000 | 6.250.000 3.500.000 | 1.750.000 | 20.025.000 | 1.250.000 | 30.775.000 | | 31 Sekolah Luar Biasa N Bagian | 14.400.000 | 13.000.000 | 7.000.000 | 80.100.000 | - | 148.700.000 | 3.600.000 | 3.250.000 | 2.250.000 7.500.000 | 28.075.000 | - | 37.175.000 | | 32 Sekolah Taman Kanak-Kanak | 20.000.000 | | 9.000.000 | 112.300.000 | 30.000.000 | 604.885.100 | | 12.000.000 | | 119.221.275 | 7.500.000 | 151.221.275 | | 33 Kesehatan | | 48.000.000 | 30.000.000 | 476.885.100 | | | 5.000.000 | | | | | | | 34 Puskesmas Jayapura Utara | - | - | - | 215.000.000 | - | 215.000.000 | - | - | - | 53.750.000 | - | 53.750.000 | | 35 Puskesmas Abepura | - | - | - | 200.000.000 | - | 200.000.000 | - | - | - | 50.000.000 | - | 50.000.000 | | 36 Puskesmas Kotaraja | - | - | - | 180.000.000 | - | 180.000.000 | - | - | - | 45.000.000 41.250.000 | - | 45.000.000 41.250.000 | | 37 Puskesmas Waena | - | - - | - | 165.000.000 | - | 165.000.000 | - - | - - | - - | 33.750.000 | - | | | 38 Puskesmas, Pustu Elly Uyo dan Poliklinik Pemda | - - | - | - | 135.000.000 170.000.000 | - - | 135.000.000 170.000.000 | - | - | - | 42.500.000 | - - | 33.750.000 42.500.000 | | 39 Puskesmas Hamadi 40 Puskesmas Koya Barat | - | - | - - | 160.000.000 | - | 160.000.000 | - | - | - | 40.000.000 | - | 40.000.000 | | 41 Puskesmas Imbi | - | - | - | | - | 110.000.000 | - | - | - | 27.500.000 | - | 27.500.000 | | | | | | 110.000.000 | | | | - | - | 36.250.000 | | | | 42 Puskesmas Abe Pantai | - | - | - | 145.000.000 | - | 145.000.000 | - | | | | - | 36.250.000 | | 43 Puskesmas Tanjung Ria 44 Puskesmas Skouw | - | - - | - | 110.000.000 | - | 110.000.000 | - | - - | - - | 27.500.000 36.250.000 | - | 27.500.000 | | | - - | - | - | 145.000.000 | - | 145.000.000 | - - | - | - | 27.500.000 | - | 36.250.000 | | 45 Puskesmas Yoka 46 Dinas Pekerjaan Umum | 28.464.000 | - | - 57.208.930 | 110.000.000 480.686.000 | - 49.000.000 | 110.000.000 615.358.930 | 7.116.000 | - | 14.302.233 | 120.171.500 | - 12.250.000 | 27.500.000 153.839.733 | | 47 Dinas Tata Kota | 11.400.000 | 416.180.000 | 48.809.800 | 729.630.000 | 418.200.000 | 1.624.219.800 | 2.850.000 | 104.045.000 | 12.202.450 | 182.407.500 | 104.550.000 | 406.054.950 | | 48 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 18.000.000 | 45.200.000 | 70.000.000 | 483.733.600 | - | 616.933.600 | 4.500.000 | 11.300.000 | 17.500.000 | 120.933.400 | - | 154.233.400 | | 49 Dinas Perhubungan | 19.840.000 | 48.000.000 | 48.100.000 | 322.539.000 | 47.726.000 | 486.205.000 | 4.960.000 | 12.000.000 | 12.025.000 | 80.634.750 70.000.000 | 11.931.500 - | 121.551.250 | | 50 Badan Lingkungan Hidup Daerah | 10.500.000 | - | 22.000.000 50.650.000 | 280.000.000 218.500.000 | - 26.000.000 | 312.500.000 | 2.625.000 | - - | 5.500.000 12.662.500 | 54.625.000 | 6.500.000 | 78.125.000 78.137.500 | | 51 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 17.400.000 | - | | 220.000.000 | - | 312.550.000 | 4.350.000 | 7.250.000 | 4.000.000 | 55.000.000 | | 68.500.000 | | 52 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB | 9.000.000 | 29.000.000 | 16.000.000 | | | 274.000.000 | 2.250.000 | | | | - | |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN : Peraturan Walikota Jayapura

Nomor : 1 Tahun 2013

Tanggal : 7 Januari 2013

| | ANGGARAN KEGIATAN | ANGGARAN KEGIATAN | ANGGARAN KEGIATAN | ANGGARAN KEGIATAN | ANGGARAN KEGIATAN | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA | PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| No. SKPD | 1 2 | 3 | 4 | 5 | JUMLAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | JUMLAH | JUMLAH |
| 53 Dinas Sosial | 16.000.000 44.000.000 | 35.000.000 | 176.462.800 | | - 271.462.800 | 4.000.000 | 11.000.000 | 8.750.000 | 44.115.700 | | - | 67.865.700 | 67.865.700 |
| 54 Dinas Tenaga Kerja | 17.800.000 | - 15.524.850 | 222.101.500 | 40.000.000 | 295.426.350 | 4.450.000 | - | | 3.881.213 | 55.525.375 | 10.000.000 | 73.856.588 | 73.856.588 |
| 55 Dinas Pemuda dan Olahraga | 8.000.000 | 48.000.000 20.000.000 | 184.684.000 | - | 260.684.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | | 5.000.000 | 46.171.000 | - | 65.171.000 | 65.171.000 |
| 56 Badan Kesbang, Politik dan Linmas | 8.100.000 | 15.600.000 18.000.000 | 283.070.000 | 20.000.000 | 344.770.000 | 2.025.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | | 70.767.500 | 5.000.000 | 86.192.500 | 86.192.500 |
| 57 Satuan Polisi Pamong Praja | 25.000.000 830.890.000 | 28.990.000 | 940.254.000 | 205.000.000 | 2.030.134.000 | 6.250.000 | 207.722.500 | 7.247.500 | | 235.063.500 | 51.250.000 | 507.533.500 | 507.533.500 |
| 58 Badan Pengelolaan Perbatasan | - | 40.000.000 20.000.000 | 205.000.000 | - | 265.000.000 | - | 10.000.000 | 5.000.000 | | 51.250.000 | - | 66.250.000 | 66.250.000 |
| 59 Sekretariat Daerah | 5.211.967.152 837.863.810 | 500.000.000 | 15.219.361.000 | 2.956.724.800 | 24.725.916.762 | 1.302.991.788 | 209.465.953 | 125.000.000 | 3.804.840.250 | | 739.181.200 | 6.181.479.191 | 6.181.479.191 |
| 60 Sekretariat Daerah Bagian Umum | 8.000.000 | - 20.000.000 | 210.000.000 | 40.750.000 | | 278.750.000 | 2.000.000 | - 5.000.000 | 3.750.000 | 52.500.000 | 10.187.500 | 69.687.500 | 69.687.500 |
| 61 Sekretariat Daerah Bagian Hukum | 8.000.000 | - 25.000.000 | 15.000.000 | 234.000.000 35.750.000 | | 292.750.000 | 2.000.000 | - | | 58.500.000 | 8.937.500 | 73.187.500 | 73.187.500 |
| 62 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan 63 Sekretariat Daerah Bagian ORTAL | 8.000.000 8.000.000 | - 15.000.000 | 198.000.000 | 40.000.000 203.000.000 | 271.000.000 35.750.000 | 261.750.000 | 2.000.000 2.000.000 | - - | 6.250.000 3.750.000 | 49.500.000 50.750.000 | 8.937.500 | 10.000.000 67.750.000 | 10.000.000 67.750.000 |
| 64 Sekretariat Daerah Bagian Humas dan Protokoler | 6.000.000 | - 12.000.000 | 142.000.000 | 29.000.000 | | 189.000.000 | 1.500.000 | - | 3.000.000 | 35.500.000 | | 65.437.500 | 65.437.500 |
| | 1.602.000.000 | - | 150.000.000 352.150.000 | | | 400.500.000 | 244.875.000 | 37.500.000 | | 88.037.500 | 7.250.000 | 47.250.000 | 47.250.000 |
| 65 Sekretariat DPRD | | 979.500.000 35.640.900 | | | 600.120.000 | 3.683.770.000 | 8.910.225 | | | | 150.030.000 | 920.942.500 | 920.942.500 |
| 66 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (SKPD) | 22.800.000 | 361.780.000 | 2.315.086.700 | | 510.000.000 | 3.245.307.600 | 5.700.000 | 90.445.000 | | 578.771.675 | 127.500.000 | 811.326.900 | 811.326.900 |
| 67 Dinas Pendapatan Daerah | 31.000.000 1.502.800.000 | 200.000.000 | 1.516.678.600 | 159.000.000 | 3.409.478.600 | 7.750.000 | 375.700.000 | 50.000.000 | | 379.169.650 | 39.750.000 | 852.369.650 | 852.369.650 |
| 68 Inspektorat | 24.500.000 35.000.000 | 41.000.000 | 796.100.000 | 21.160.000 | 917.760.000 | 6.125.000 | 8.750.000 | 10.250.000 | | 199.025.000 | 5.290.000 | 229.440.000 | 229.440.000 |
| 69 Dinas Kebersihan dan Pemakaman 70 Distrik Jayapura Utara | 11.004.940.000 20.800.000 25.050.000 | 40.000.000 | 433.000.000 | 4.230.000.000 | 15.707.940.000 | - | 2.751.235.000 | | 10.000.000 | 108.250.000 | 1.057.500.000 | | 3.926.985.000 |
| Kelurahan Tanjung Ria | - | | 252.156.750 | | | 5.200.000 | 6.262.500 | 1.585.000 | | 63.039.188 | - | 76.086.688 | 76.086.688 |
| | | 6.340.000 | 30.000.000 | - | 304.346.750 30.000.000 | - | - | | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 7.500.000 | 7.500.000 7.500.000 |
| Kelurahan Angkasa | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | - - | - - | - - | 7.500.000 | - - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Imbi | | | 30.000.000 30.000.000 | | 30.000.000 30.000.000 | | - | - - | 7.500.000 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Mandala | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | - | | - | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Trikora Kelurahan Bhayangkara | | | 30.000.000 30.000.000 | | 30.000.000 30.000.000 | - | - 29.425.000 | - - - | - 7.500.000 | 7.500.000 | - - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Selatan | 20.800.000 | 117.700.000 | | | 313.146.000 | - | - | 5.397.500 | | 38.264.000 | - | 78.286.500 | 78.286.500 |
| 71 Kelurahan Numbay | | 21.590.000 | 153.056.000 | - | 30.000.000 | 5.200.000 | | - | | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Ardipura | | | 30.000.000 30.000.000 | | 30.000.000 | - | | - - | 7.500.000 | | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Argapura | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | - | - - | - | 7.500.000 | | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Hamadi | | | 30.000.000 30.000.000 | | 30.000.000 | - - | - | | - - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Entrop | | | | | 30.000.000 | 10.000.000 | | | | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 72 Distrik Abepura | 40.000.000 | 40.000.000 12.000.000 | 242.000.000 | - | 334.000.000 | | 10.000.000 | 3.000.000 | 60.500.000 | | - | 83.500.000 | 83.500.000 |
| Kelurahan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | - | - | | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Wahno | | | | | | | | | - | 7.500.000 | - | | |
| Kelurahan VIM | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | - - | - - | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Awiyo Kelurahan Asano | | | 30.000.000 30.000.000 | | 30.000.000 30.000.000 | | - | - | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | | | | | | | - | | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Yobe | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | - | - | | 7.500.000 | | | |
| Kelurahan Way Mhorock | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | - | - | - - | - - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Abepantai Kelurahan Kota Baru | | | 30.000.000 30.000.000 | | 30.000.000 30.000.000 | - | 4.350.000 | - | - | 7.500.000 7.500.000 | - - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 73 Distrik Muara Tami | 16.000.000 17.400.000 | 8.434.400 | 187.000.000 | 15.900.000 | 244.734.400 30.000.000 | - | 4.000.000 | - | 2.108.600 | 46.750.000 | 3.975.000 - | 61.183.600 7.500.000 | 61.183.600 7.500.000 |
| Kelurahan Koya Timur Kelurahan Koya Barat | | | 30.000.000 30.000.000 | | 30.000.000 | - | | - | - - | 7.500.000 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 74 Distrik Heram | 21.000.000 81.000.000 | 12.000.000 | 220.400.000 | - | 334.400.000 | - | 5.250.000 20.250.000 - | 3.000.000 | | 55.100.000 | - | 83.600.000 | 83.600.000 |
| Kelurahan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | 7.500.000 | | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Hedam | | | | | | | | | - | | | | |
| Kelurahan Yabansai | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | - | - | - | | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Kelurahan Waena | - | | 30.000.000 | | 30.000.000 | - | | - | - | 7.500.000 | | - | 7.500.000 |
| 75 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 54.000.000 | 35.000.000 | 338.500.000 | 55.000.000 | 482.500.000 | - | 13.500.000 | 8.750.000 | | | 13.750.000 | 120.625.000 | 120.625.000 |
| 76 Badan Pendidikan dan Pelatihan | 19.000.000 - | 20.000.000 - | 314.252.000 | 24.000.000 | 377.252.000 522.100.000 | 4.750.000 1.875.000 | - - | 5.000.000 20.000.000 | | 84.625.000 78.563.000 100.000.000 | 6.000.000 8.650.000 | 94.313.000 | 130.525.000 |
| 77 Badan Kepegawaian Daerah 78 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan | 7.500.000 5.000.000 48.000.000 - | 80.000.000 33.000.000 | 400.000.000 360.000.000 235.200.000 | 34.600.000 29.000.000 17.300.000 | 475.000.000 282.500.000 | 1.250.000 2.550.000 | 12.000.000 - | 8.250.000 4.950.000 | 90.000.000 58.800.000 | | 7.250.000 4.325.000 | 118.750.000 70.625.000 | 118.750.000 70.625.000 |
| 79 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Dinas Pertanian | 10.200.000 75.490.000 | 19.800.000 | 358.243.000 | 55.000.000 | 525.233.000 | | 18.872.500 | | 5.250.000 | | 13.750.000 | - | 131.308.250 |
| 80 | 15.500.000 | 21.000.000 | | | | 3.875.000 | | | 89.560.750 | | | | |
| 81 Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 8.400.000 26.060.000 | 11.108.000 | 211.310.000 | - | 256.878.000 | 2.100.000 | 6.515.000 | 2.777.000 | 52.827.500 | | 64.219.500 | 64.219.500 | 64.219.500 |
| 82 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 4.500.000 22.600.000 | 16.000.000 | 219.300.000 | 20.800.000 | 283.200.000 | 1.125.000 | 5.650.000 | | 4.000.000 | 54.825.000 | 5.200.000 | | 70.800.000 |
| 83 Dinas Kelautan dan Perikanan | 14.400.000 21.000.000 | 26.859.500 | 308.032.000 | 54.000.000 | 424.291.500 | 3.600.000 | 5.250.000 | 6.714.875 | 77.008.000 | 13.500.000 | | 106.072.875 | 106.072.875 |
| 84 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan | 18.000.000 806.400.000 | 78.826.500 | 469.600.000 | 50.125.000 | 1.422.951.500 | 4.500.000 | 201.600.000 | 19.706.625 | 117.400.000 | 12.531.250 | 355.737.875 | 355.737.875 | 355.737.875 |
| Koperasi | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | 8.338.153.152 | | | | | | | | 796.098.078 | 9.717.477.276 | | | 19.927.057.770 |
| | 19.611.997.710 | 3.901.058.980 | 39.969.921.213 | 10.606.030.800 | 82.427.161.855 | 2.076.038.288 | 4.719.269.761 | | | 2.618.174.367 | | | |

* Catatan :

- 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
- 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 4 Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
- 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

WALIKOTA JAYAPURA,