PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2OO1 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAFI DENGAN RAIIMAT TUFIAN YATre MAFIA ESA zuPATI BATAT-IG HARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dengan adanya Perubahan Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Kantor Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Unit Pelaksana Teknik Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta adanya perubahan nama seksi pada Dinas Perkotaan maka perlu merubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Struktur Kelembagaan Dinas - Dinas Daerah ;
- bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan volume kerja yang semakin meningkat dan kewenangan yang dimiliki oieh Pemerintah, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan, dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah . c.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 25), tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor T Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 50), tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat ll Tanjung Jabung;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1gT4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169;, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 19S tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun lggg Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun lggg tentang perimbangan Keuangan Antar Pemerintrah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3gS2); 5.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun lggg tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Perahrran Daerah Kabr.rpaten Batang tienhng Susunan Organisasi dan Tata (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 20O1 Kerja Dinas - Dinas Daerah Hari Tahun 2001 Nomor 4) .
Dengan krsetuimn
DEWAN PERUVAKILAT.I RAIffAT DAERAI-I IGBUPATEN BATANG HARI
METTUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAII DAERAH TENTAT€ PERUBAFIAN ATAS PERATURAI'T DAERAFI IGHJPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2OO1 TENTAI\*G SUSUMN ffiGA}.IISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAI-I.
Pasal I
Ketentuan dalam peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2@1 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 4).
Pasal 6
BAB lll Pasal 6 ayat t huruf j dan k ditambah, Pasal 6 ayat (2) huruf i dan k ditambah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 10 ditambah, Pasal 6 Ayat (2) huruf c angka 4 huruf a dan b diubah, dan pasal 6 ayat (3)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Disahkan di Mmra Bulian Pa&amp; Tarqggal 14 Dtaret 2OO2 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2ffi2 NOII/|OR 3

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal 14 lrraret 2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAHIABUPATEN BATANG HARI SAVIM JUFRI
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran X dan Xl ditambah dan harus dibaca :

## A. Pasal6 Ayat (1) ditambah Huruf jdan k, dan harus dibaca :

1. pasal 6 Ayat (1) huruf j dibaca Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2. Pasal 6 Ayat (1) huruf k dibaca Dinas Pekerjaan Umum'
3. pasal 6 Ayat (2) Huruf j dibaca Dinas Perindustrian , Perdagangan dan koperasi dengan susunan Sebagai Berikut'
1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perizinan
3. Sub Dinas Perindustrian
- a. Seksi Teknologi lndustri
- b. Seksi lndustri Kecil, menengah dan Besar
4. Sub Dinas Perdagangan
- a. Seksi Pedagangan
- b. Seksi Perlindungan Konsumen

5. Sub Dinas Koperasi .
- a. Seksi Kelembagnan. Pergaryasan dan Penyuluhan
- b. Seksi Pengembarqan tJsaha dan Permodalan
6. Kelompok Jabatan Furqsiffial
4. Pasal 6 Ayat (2) Huruf k dibaca Dinas Pekerjaan Umum dengan susunan Sebagai Berikut.
1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Dinas Pengairan :
- a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
- b. Seksi Pengendalian, Evaluasidan Pelaporan
4. Sub Dinas Bina Marga :
- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
5. Sub Dinas Cipta Karya :
- a. Seksi Tata Bangunan
- b. Seksi Perumahan dan Pemukiman
- c. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
6. Sub dinas Peralatan dan Perbekalan :
- a. Seksi pengadaan Peralatan dan perbekalan
- b. Seksi Peralatan dan Perbengkelan
- c. Seksi Pengujian
7. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Pasal 6 Ayat (2) huruf b angka 3, angka 9 menjadi angka 10 sedangkan angka 9 harus dibaca UPTD tentang Sanggar Kegiatan Belajar .
6. Pasal 6 Ayat (2) huruf c angka 4 huruf a dan b diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

a. Seksi

- a. seksi Kebersihan Lingkungan, Permukiman, pasar dan terminal.
- b. Seksi Pertamanan dan pemakaman.
7. Pasal 6 ayat {3) Lampiran X dan Xl ditambah menjadi Bagan Struletur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Bagan $truktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .

## Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldi undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Mmra Bulian

Pa&amp; Tarqggal 14 Dtaret 2OO2



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2ffi2 NOII/|OR 3

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 14 lrraret

2002

SEKRETARIS DAERAHIABUPATEN BATANG HARI

SAVIM JUFRI

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAf{ KABUPATEN BATANG HARI T..ffiJPR 3 TAHUN 20o.2

## TENTAI,IG

## PERUBAHAN ATAS PERATURA}.I DAERAFI KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2OO1 TENTA'{G SUSUI'{AN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS. DINAS DAERAFI

## I" PENJELASAI.{ UMUM

Bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan Struktur Organisasi Dinas - Dinas Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan sesuai dengan Kewenangan O{onomi Daerah yang dimilki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anatara Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Serta Perafuran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya Visi dan misi kabupaten Batang Hari dalam rangka meningkatkan Pembangunan disegala Bidang pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- a Pasal I Cukup Jelas

- a Pasal ll Cukup Jelas

BAGAI\i STRUKTIIR ORGA}iISASI DINAS PERINDI'STR]AN. PERDAGA}IGAT{ DAI{ KOPERASI KAR. BATA}IG I{ARI

LAMPIRAN X

: PERATTIRAN DAERAH

KABUPATEN MTANG HARI

NOMOR 3

TAHUN 2M2


BUPATI BATANG HARI

KBDUL FATTAH


LAMPIRAN XI : PERATLIF*AN

KABUPATEN

NOMOR

DAERAH

BATANG HARI

3

TAHUN 2M2


UL FATTAH