Unknown Unknown Nomor - Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih daJ} Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan le'nbarall Negara Repubuk lndonesia Nomor 3851); 1. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaraur Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar. Negara (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan krnbaran Negara Republik Indone sia Nomor 4355); 3. - Undtrng-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (trmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nonor 66, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undaig-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undaig Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerai (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di provinsi Sulawesi Utara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 17, Ta;ll,bahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4691): 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat darr pemerintahan Daerah (t€mbaran Negara Republil Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g1: 8. Undang-Uadang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 92, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4SO3); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentans Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 13g, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintai Nomor 65 Tahun 2O I O tentang perubaJran Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahui 2OO5 tentans Sistem Informasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara -Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lSSlr 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Taiun Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Nomor 4578); 2OO5 tentang Negara Republik L€mbaran Negara 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2O, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telal diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 20Og tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tal]un 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbararr Negara Republk Indonesia Taiun 2OOg Nomor 7g, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855): 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dall Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peratura! Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentalg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Talun 20O7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan PeraturaD Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturai Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerair; 16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedomal Penjrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20 13; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor f13/PMK.OS/2012 tentarg Pedalanan Dinas Da-lam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; - 18, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatai dan Belanja Daerah {APBD} Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2Ol3 (kmbaran Daerah Kabupaten Kepulauaa Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 3); 19. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulardang Biaro Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Jalrun Anggaraq 2013 (Ferita Daerah Kabupaten - Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2Ol2 Nomor 34). MempPrhafikan : Keputusar Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Bialo Nomor 165 Taltun 2012 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Stardar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulaldang Biaro Tahun Anggaran 2013. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATIJRAIT BIJPATI KEPT'LIIUAN SIAU TAGT'LA.IIDAI{G BIARO NOIIOR z TAHIII{ 2013
TENTAilG
PER.'ALANAf, DII\TA8 DAI,AM TTE'GERI BAGI PB'ABAT TEGARA, PBGAWAI ItEGEru AIPIL DAIT PEGAWAI TTDAX TETA.P DI LIIVGKI'ITGAI{ PEUERIIYTAII HABT'?ATEIV I{TPULI\UAN SIAU TAGI'I./IIYDAIVG BIARO TAHI'II AI{CGARAN 2()13
DINGAN RAHMAT TI'}IAIV YAIYG MAIIA ESA
BI'PATI KEPT'LAUAIT SIAU TAGT.ILIIITDAITG BIARO.
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menunjarg kelancaral peLaksanaan tugastugas p€merintahan, pembangunan dan peiayanan kepada masyarakat baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah, dipandang perlu mengatur ketentuan tentartg p€laksanaan Pe{alanan Dinas Dalam Negeri bagi Pcjabat Negara, Pegawar Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Kepulauen Siau TaguLaldarg Biaro Tahun Anggaran 20t3;
- bahwa berdasarkan peitimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. b.
- Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih daJ} Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan le'nbarall Negara Repubuk lndonesia Nomor 3851); 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaraur Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar. Negara (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan krnbaran Negara Republik Indone sia Nomor 4355); 3.
- Undtrng-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (trmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nonor 66, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undaig-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undaig Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerai (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di provinsi Sulawesi Utara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 17, Ta;ll,bahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4691):
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat darr pemerintahan Daerah (t€mbaran Negara Republil Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g1:
8. Undang-Uadang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 92, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4SO3);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentans Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 13g, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintai Nomor 65 Tahun 2O I O tentang perubaJran Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahui 2OO5 tentans Sistem Informasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara -Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lSSlr
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Taiun Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Nomor 4578); 2OO5 tentang Negara Republik L€mbaran Negara
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2O, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telal diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 20Og tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tal]un 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbararr Negara Republk Indonesia Taiun 2OOg Nomor 7g, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dall Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peratura! Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentalg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Talun 20O7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan PeraturaD Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturai Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerair;
16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedomal Penjrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20 13;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor f13/PMK.OS/2012 tentarg Pedalanan Dinas Da-lam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 18, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatai dan Belanja Daerah {APBD} Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2Ol3 (kmbaran Daerah Kabupaten Kepulauaa Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulardang Biaro Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Jalrun Anggaraq 2013 (Ferita Daerah Kabupaten
- Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2Ol2 Nomor 34).
MempPrhafikan :
Keputusar Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Bialo Nomor 165 Taltun 2012 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Stardar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulaldang Biaro Tahun Anggaran 2013.
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA. PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 20I3.
BAB I - KETEITTUAN I'MI'M
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimatsud dengan :
- l. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulaual Siau Tagulandang Biaro.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keplrlauart Siau Tagulandang Biaro.
5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Pejabat Daerah adalah Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulaual Siau Tagulandang Biaro.
7. Pejabat Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji ## BAB II
PERJAI,,I\NAN DINAS
BAB I - KETEITTUAN I'MI'M
Pasal 2
Yang dimaksud Perjalanan Dinas adalah :
- a. Melaksanakan tugas di dalam daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pamera-n da-n eksebisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
- c. Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara;
- d. Melalsanakan kegiatan bersama Lembaga/Institusi lain;
- e. Melaksanakan perjalanan dinas jabatan seperti penugasan sementara waktu, mengantar/menjemput jenazah, ujian dinas/ujian jabatan, pendidikan dinas, menguji kesehatan dan mendapatkan/memperoleh pengobatan;
- f. MeLaksanakan pemeriksaan (Audit) baik yang sifatnya reguler maupun pemeriksaan khusus;
- g. Membawa pasien rujuka! ke luar daerah.
BAB I - KETEITTUAN I'MI'M
Pasal 3
Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa (Force Major) adalah :
- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alan;
2. b Perjalalan Dinas yalg menga.lami keterlambatan disebabkal karena kelangkaan sararra ttansportasi dalam rute yang ditempuh.
BAB I - KETEITTUAN I'MI'M
Pasal 4
Kegiatan yang bersifat Spesifik sebagaimana dimalsud dalam pasal 2 huruf b di atas, adalah kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatal yang berkaitan de[gart tugas pemerintahan, pembangunan dal pembinaan kemasyarakatan baik yang dilalsanakan di dalam daerah maupun di luar daerah
BAB I - KETEITTUAN I'MI'M
Pasal 5
Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daera-h, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan mela&amp;sanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
BAB I - KETEITTUAN I'MI'M
Pasal 6
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang memberikarr persetujuan/perintal pedaianan dinas adalah :
1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPt) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Bupati;
2. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilar Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulardang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPf) ditandatangani oleh Ketua Dewan atau dalam hal Ketua Dewan berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua, sedangkar Surat perintah pefalalal Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewar Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
3. Bagi Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas (SpT) ditandatangali oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangal dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat perintah pe{alanan Dinas (SppD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku pengguna Anggaran;
5. Bagi Pejabat Eselon III, IV serta Staf dan pegawai Tidak Tetap yarg bertempat Ti-rgas di luar wilayah Siau, diberikan Kewenangan kepada Kepala Satuan Keia Perangkat Daerah (SKPD) atas nama Bupati menandatalgani Surat perintah Tugas (sPT) Perjalana! Dinas Daram Daerah dan L,ar Daerafr, sedangkan surat Perintah Pedalanan Dinas (SppD) ditanda tangani oleh Kepala Satuan Keia Perangkat Daerah (SKpD) selaku pengguoa Anggaran;
4. Bagi Pejabat Eselon II, Ill, IV, Staf dan pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat perintah Tugas {Spt) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan dalam hal Sekretaris Daerai berhalangan dapat ditandatangani oleh Aslsten Sekretaris Daerah yang membidangi, sedangkan Surat perintah pe{alanan Dinas (SppD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja perangkat Daerai (SKPD) seiaku Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala satuan Kerja perangkat Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang diserahr tugas;
6. Camat di Wilayah Siau diberika! kewenangan menandatanganr Surat perintah Ttigas (SPt) untuk perjalana, Dinas Dalam Daerah, sedangkan Surat perintai Tugas (SPl Perjalanar Dinas Luar Daerah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan Surat perintah perjalanan Dinas (SppD) ditanda tanqani oleh Camat selaku pengguna Anggaran;
7. 7' Peidar:.ar: Dinas rnendampingi pasien rujukaa ke rua't: daerah, surat perintar Tugas (SP! dan Surat perintah pedalanan Dinas (SppD) dapat ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala puskesmas baik di wilayah Siau. Tagulandang darI Biaro:
8. Khusus Perjaranan Dinas Daram Dae.ah bagi Asisten sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan bagi pejabat Eselon II, III, IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap ditand.atangani oleh Asisten yang mengkoordinasi dan atau membidangi tugas pokok dan fungsi SKPD, dan apabila Asisten yang mengkoo.dinasi dan atau membidaagi tugas pokok dan fungsi berha.langan, ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum dan atau Sekretaris Daerah.
BA3 UI
TUr'UA]T PER.'AIIIITAJT DINAS DAI,/I[ I{EGERI
BAB I - KETEITTUAN I'MI'M
Pasal 7
Pengatu.an untuk pedalanan dinas tertentu dan atau kejadiar luar biasa sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/ penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan /bersambung. Dalam hal tersebut, seluruh biaya pedalanan dinas diperhitungkan
BAB I - KETEITTUAN I'MI'M
Pasal 8
- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. Biaya transport;
- b. Uaig harian yang meliputi akomodasi, uang makan, ualg saku dan transport lokal.
- (2) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
- a. Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DpRD;
- b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon III;
- e. Pejabat Eselon IV;
- f. Staf dan Pegawai Tidak Tetap.
11. Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf a di atas, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost); (3)
12. Klasifrkasi biaya transport perjalanan Dinas sebagaimana dlmaksud dalam ayat (l) hu.uf a di atas, sebagai ber-ikut : t4)
- a. Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang dan VIp untuk angkutan laut;
- b. Sekretaris Daerah, dan Anggota DPRD menggunakan kelas ekonorni untuk pesawat terbang darr VIp untuk angkutan laut;
- c. Pejabat Eselon II dan III menggunakar kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut. yang dimalsud dengan pqabat Eselon III Fd'l,h Kepala Kantor, Kepata Bagian pada Seketariat Daera} dan Sekretariat DPRD, Sekretaris Badan/Dinas, Inspektur pembantu pada Inspektorat dan Camat;
- d. Pejabat Eselon IU dan IV menggunakan dalr kelas eksekutif untuk angkutan Eselon III adalah Kepala Bidans Kecamatan: kelas ekonomi untuk pesawat terbang laut. Yang dimaksud dengan pejabat pada Badan/Dinas dan Sekrctans
- e. Staf dan Pegawai Tidak Tetap menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas ekonomi untuk kapal laut.
18. Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum adalah merupakan batas tertinggi; (6)
19. (s) Ualg harian sebagaimana dinal(sud dalam ayat (1) huruf b di atas, dibayarkan secara lumpsum sesuai jurnlah hari berdasa-rkan tanggal berangkat dan talggal tiba dalam tiket peda.lanan, dengan tidak melebihi jumlah han dalam surat Perintah T\.lgas (SpT), serta Surat perintah peq.alanan Dinas (SppD), kecuali pe{alanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (force maJor);
20. untuk bukti pertanggungiawaban perjaranan Dinas dilakukan dengan membuat laporan perjala'an dinas dan merampakan surat tugas, lembar surat perintai Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yarIg berwenang, tiket serta boarding pass. t7)
BAB I - KETEITTUAN I'MI'M
Pasal 9
Pembayaran lumpsum dihitung berlaku 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jarn sesuai tanggal keberangkatan pergi maupun k€mbali yang tercantum dalarn tiket.
Pasal lO
- (1) Biaya transport perjalanan dinas (angkutal darat, laut dan udara) dibayar secara at cost sesuai dengan yalg tercantum dalam tiket/nota resmi pemsahaan jasa angkutan termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport ta-r), pass masuk pelabuhan dan transportasi darat dari hotel ke bandara pergi pulang;
2. Biaya trartsport pe4alanan dinas dihitung hanya berlalu dari tempat asat ke tempat tuJuan dan sebaliknya, kecuali ada penugasan lanjut dari pimpinan; \2)
3. Biaya transport perjalanan dinas pergi pulang yang memakan waktu kurang dari 6 (enam)jam atau S (lirna) kilometer pergi pulang dibayarkai sesual dengal tarif resmi yang berlal&lt;u; (3)
4. Khusus biaya transport perjalanan dinas di wilayah pulau Srau dibayarkan (4) secara lumpsum;
- (5) Besara! biaya transport, adalah sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan plafon anggaran sementara sedangkan dibayar adalah biaya rill sesuai bukti perjala-nan Dinas yang dipersyaratkan.

## Pasal I 1

Pedalaran dinas yang dilakukan secara rombongan harus berangkat dan kembali secara bersama-sama dengan menggunakan jenis sarana transportast yarg sarna.

## Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tidak Tetap yang diperintalkan oleh pejabat berwenang berangkat secata mendadak untuk mengikuti kegiatan dan atau urusan yang sifatnya penting dan tidak dapat ditunda, dapat menggunakan fasilitas tiket kapal laut dan pesawat terbang dengan klasilikasi biaya transport settngkat diatas dengan membuat permohonan kepada pejabat yang berwenang.

## Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil dan pegawa.i Tidak Ter,f yang melaksanakan Tugas melebihi lamanya hari yang tercantum pada Surat perintah Thgas (Spt), dapat diakui untuk pembayaran tambaran lumpsum dengan ketentuan harus terlebih daiuru mendapatJcan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

## BAB V KETEI|TUATT PEXUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatalnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulaual Siau Tagulaldalg Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

2013

Pada tanggal 3 J.nr.!t

BUPATI KEPULAUAN SIAU TACUIIIITDANG BIARO.


Diundangkan di Ondong Siau

pada tanggal 3 Js,n,a.r1

2013

SEKRE-TAzuS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


HEDDY sH. !IU.

NIP. 19

MUDA

199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN 2013 NOMOR KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN

## DAFTAR PERJALAT{AN DINAS DALAM NDGERI BAJ.I PA'ABAT ITEGARA, PBGAqIAJ }IEGERT SIPTL DAN PEGAWAJ TTDAX TTTAP Dt LTNGKUNGAN PEIIERINiiH KABI'PATEN KEPULAUAI{ SIAU TAGUI,IUYDAXG BIARO

KEPUTUS,AN BUPATT KEPUT,IUAN

SIAU TAGUI-ANDANG BLARO

NOMOR : ? TAHUN 2oI3

TANGCAL : ! J.FNII

LAMPIRAN

2013

A, PERJALANAI{ DINAS OALAM OAEPaH

| | | | | | | €SELON | |
|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|---------------|------------------|----------------------------------|
| | | l--- | | | | | |
| | I | | | | | T.'-- | |
| | | | | | | T- | |
| | f | l.r | | | | T- | |
| | -or | | | | | r- E-- | Maimum Rp 7 0O0 000 - |
| | - I | 5oo-ooo | | | | | |
| | qaE | ru s.ooo | I- | | | I | |
| | g/li | I 15oooo | | | | F | |
| | o/t1 | I iooooo | | | | | |
| | gi 1! | | | | | t-. | |
| | f | '--1ra99 | | | | -'- | llkinnya Mumrm |
| | | | L | | | | ' As sr€n S.k&/EB |
| | | | 'I | | | ir- | .&srd |
| Hdran (tumos,m) | | | 15.q.q0q | | | tr- [-l | dd tv. Mdimum Rp 4 oooooo,- |
| | s/! | | 125-o0q | | | | 200.000 I | ' sr.l: Msxidum Rp 3 500 oo0, |
| u;iqi'a"i;" | o/H _d/H | | 100.000 | | | z5'ao | |
| uari S;lJ | | - ---- | foooad | | | ---mm a -- -sd00 | |
| TrdlsDon lora | | | -ooo | | !q,9 t 50 00( | l-- ,5!oo | |
| | | t | | | | | |
| | | 0!!000 | | | | | |
| | | r z9 00q | | | | | |
| | | 150.oQq | | | | | |
| | !!L | 1q!.00q | | | | | |
| | 9 | 1Z! 000 | | | | | Kao.l Coo.t lorbo &t |
| | | | | | | -;r- | |
| | qr | | | ') | -) | | 'Psi8bat Nesara Kelss WP |
| | | | | | | - | €selon tlt/lV Sup€lktss / bisnis |
| | | | 550.00( | ,100.000 | | | ' Slatmenssuaksn Ketas Ekonomi |
| | | | 1Zq.0o! 100 o0( | | | | |
| | | | | 7500{ | | | |
| | | | !0!.os! 175 00{ | 75lot | | | |

(

(

| | | | 314!g4B_E4!4lE&4!4!4{qrNAs MENURUT coaoNGAfi ?EGifril-- | 314!g4B_E4!4lE&4!4!4{qrNAs MENURUT coaoNGAfi ?EGifril-- | 314!g4B_E4!4lE&4!4!4{qrNAs MENURUT coaoNGAfi ?EGifril-- | 314!g4B_E4!4lE&4!4!4{qrNAs MENURUT coaoNGAfi ?EGifril-- | 314!g4B_E4!4lE&4!4!4{qrNAs MENURUT coaoNGAfi ?EGifril-- | 314!g4B_E4!4lE&4!4!4{qrNAs MENURUT coaoNGAfi ?EGifril-- | |
|-----|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| NO. | URAIAN JENIS AIAYA MEN URUT TEMPAT TUJUAN | | | | | | | STAF / NOI{ ESEION | |
| | | | | | | | | | 1r qilei !4!!19!rl 1 . q!p;@yc-I Bap;iiPimpjry!.qPlQ |
| | | - | | | | | | | |
| | a EieF IE!'sPo-L?q i!!:ltakaFhl | OT | _i) | | | | | | |
| | b U..g Haran (Lunpsum) | | 4ll,.000 | ' | | | | | |
| | Akomod.3i | OLH | | | | | | | |
| | Umg M6r.n | o lli | 150 qqo | | | | | | |
| | uqE saku | olFi | 150@0 | | | | | | |
| | TranlPon lolal | olfl | 150.000 | | | | | | |
| | 2 PetabarLarnnYa/Pegawar | | | | | | | | |
| | Biava TransDon PP Sio! - Makalehi | OT | | .i | '1 . | | | | a |
| | b Hanan | | | 400.000 | 300.0t 0 | 225_000 | lr*od | tatfl|l' | ur;g {LilnriaLml |
| | | a4! | | | | | | | |
| | !?r'9 | olL | | l?5 .lq | rQqqqo | zs,qqo | oa.loo | | !{!kll |
| | | o/H | | l?5.0!q | 10o.qq0 | 75.0!0 | q?loq | !Q.Q00 5q@ | u.ntssku |
| | ' Transport lokal | q/H | | j'* | 19q,Q00 | t'o:o | 50 000 | | |
| aa | - . Bfgl.n Ub'! Pql!! Si.u | | | | | : | | T* | sL4 Buhia{P.h9Ed.n Willrih |
| aa | 1 BLpat/Wak'l Aupati/retu6 | | | | | | | | OPRO |
| aa | q9la s|gglquh ry?€hepa | gr | t:) | | | | | | 1 |
| aa | 'l4'spollry (LumPslm) | | 100.00! | | | | | | b !!ng Hqlai |
| aa | | q/ii | | | | | | | |
| aa | uar)trMd&L | ollL | _ 125.0a0 | | | | | | |
| aa | uclg | atH | 1?5.0 q | | | | | | ^!9qod!!i - : sqll |
| aa | : IElsjotl !!le! | o/H | 150.000 | | | | | | |
| aa | 2 Pejabar Lailnya/Peqaw.i | | | | | | | | |
| | Biaya franspon Eq siau Blh,as/eahepa | OT | | | ,'i | | ',, | | 2 |
| | b -- | | | 300.000 | 2?!.qqo | rr5rqqo | l i2s.ooo | roqqoo | |
| | | I t.4 | | l I | | | | ] | -U4c-!@il!!4e$0) Akonod$i _ |
| | | Qt4 | | 100 000 | | 75000 | 62 500 | 50 000 l | 4onoo | - : U4LMaklq |
| | Sttu | o/H | | iooooo I | 7s'olto | 62.500 | s0 000 I | 40 oorc | Ulm |
| | | OTF| | | ilto nnn- | utm0 | 50 0m | 25OOOT | 20.000 | |

| NO, | TEMPATTUJUAN | | sraroaRarAyAPERJALANAN9r!49!!qNU-aiG6IoNGA[]Ed | sraroaRarAyAPERJALANAN9r!49!!qNU-aiG6IoNGA[]Ed | sraroaRarAyAPERJALANAN9r!49!!qNU-aiG6IoNGA[]Ed | sraroaRarAyAPERJALANAN9r!49!!qNU-aiG6IoNGA[]Ed | sraroaRarAyAPERJALANAN9r!49!!qNU-aiG6IoNGA[]Ed | sraroaRarAyAPERJALANAN9r!49!!qNU-aiG6IoNGA[]Ed | URAIAII JENIS BIAYA MENURUT |
|-------|---------------------------|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| NO, | TEMPATTUJUAN | | | | | | | - STAF / t'toN EAELON | URAIAII JENIS BIAYA MENURUT |
| 2 | KHUSUS OI PUIAU SIAU | | | | | | | | |
| 21 | W.ylhELu | | | | | | | | __. |
| 21 | a. Uans Haft!! (LunPg'Jm) | | 200.000 | 150.000 | 140.000 | 12s.oaa | 100.00rr | | |
| | | o/H | 100.000 | 75 000 | 70.000 | 62.500 | 50.000 | 40 000 | |
| | t mosslu | 07x | 100 0oT | 75boo | 7b.000 | 62.500 | F0.000 | 40010 | - |

-

(

(

## B. PERJALANAN DINAS LUAR OAERAH

| | | STANOAR BIAYA PERJAIANAN OINAS MENURI,JT GOLONGANTE6AWAI | STANOAR BIAYA PERJAIANAN OINAS MENURI,JT GOLONGANTE6AWAI | STANOAR BIAYA PERJAIANAN OINAS MENURI,JT GOLONGANTE6AWAI | STANOAR BIAYA PERJAIANAN OINAS MENURI,JT GOLONGANTE6AWAI | STANOAR BIAYA PERJAIANAN OINAS MENURI,JT GOLONGANTE6AWAI | STANOAR BIAYA PERJAIANAN OINAS MENURI,JT GOLONGANTE6AWAI | |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| URAIAN JENIS AIAYA MENURU'T TEMPAT TUJIIAN | | | | | | | ESELON | NO. |
| | OT | ) | | | | | | |
| | | 2.000.000 | | | | | | |
| | q/H | 750 000 | | | | | | ri!! |
| 9!r | QIH | 400 000 | | | | | | .,.- r |
| | 9J!- | 400 000 | | | | | | r lLl |
| | gJj! | 450 000 | | | | | | - |
| -lQ | | | | | | | | |
| | OT | | t | | | ') | ') | |
| | | | r.900.000 | r.000.000 | 750,000 | 500.000 | a00.000 | |
| | o1H | | 7q0 000 | 500 000 | 300!00 | 200 00q | 150 000 | |
| | o/H | | 35000Q | 12s @9 | _ 121-q0 | 100 000 | 75000 | |
| | o!H | | 35Q 000 | 125.000 | r?!,q00 | 100 000 | 75 000 | t tlll |
| | o/H | | 450 000 | 25o ooo | 200 000 | Joo ooa | r00 000 | |
| lw P.otniiSul|'..|UE- | | | | | | | | 2 P€rl.l.n.n DlnD ro |
| Blpqli/P mph.n OPaD | | | | | | | | 1 aupat/wa!! |
| P,ofq3, S4aw€!! Ul?6 qI | | ') | | | | | | a- Siaya TraqslDn eP Stau - k! Lu41 |
| (Lqm6un_ | | 2.500,000 | | | | | | b Usng Hsnen |
| | -o lH q/H | 900 000 450 000 | | | | . | | ' UeB Vstan |
| | 9tH | | | | | | | |
| rrBrsPon'oIal | | | | | | . | | |
| | o/H | | | | | | | |
| 2 Pelalafl ?rnnytPeg{q.' | | | | | | | | |
| Luar Provins sll.wes Utsra | Qr | | 'i | ') | ) | t) | | a Bia!? T.alsporl PP Slau - k€ |
| b Uang HarE. (l J-psn) | | | 2.250.000 | '1.500,000 | 1.000.000 | 800,000 | tto.000 | |
| Akomodasl | q/H | | 900 000 | 600 000 | 350.000 | 250 000 | - 150 000 | |
| | SLH | | 4!0 000 400 000 | 200 000 | 200.000 | 150 000 | | Usng Ma!an cirL |
| Transporl | olH | | 550 000 | 300 0{o | 150 000 | 1@Aq | 1_0!-@ !94@ | LJar 9 |
| | o/H | | | 400 000 | 300 000 | 250000 | 200.000 | lokal |

## C PERJALANAN DINAS KE LIJAR NEGERI

Ped.l.n Oha. t. Luar og.d monglkuil itandrr P.drl.n Dlnr. y.ng dll.lu.krn oleh ksmonteri.n K.uangan Ropubttt Indon.rla

(,

(