PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1993 tentang TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK (berlaku 1 April 1993)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490) dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 1
- (1) Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat.
- (2) Bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pengisian formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan dengan
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 2
Setiap permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 wajib dilengkapi dengan :
- a. Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- c. Surat Kuasa Khusus apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- d. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri;
- f. Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- g. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 3
- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa :
- a. merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
- b. merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.
- (2) Surat Pernyataan ditandatangani oleh Pemilik merek dan bermeterai cukup.
- (3) Surat Pernyataan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasan Indonesia.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 4
- (1) Etiket merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berukuran :
- a. maksimal
9 X 9 Cm
minimal
2 X 2 Cm
- (2) Apabila etiket merek berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih).
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 5
Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Surat Kuasa khusus untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan mereknya.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 6
Salinan Peraturan penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
Bagian Kedua
Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 7
- (1) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat.
- (2) Bentuk dan isi formulir permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 8
Setiap permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilengkapi dengan :
- a. Surat Pernyataan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan;
- b. Salinan yang sah akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan Menteri apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;
- c. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- d. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, apabila diajukan melalui kuasa;
- e. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 9
- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a diberikan oleh pemilik merek atau dapat pula berupa Surat Keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.
- (2) Surat Pernyataan yang diberikan oleh Pemilik Merek harus memuat dengan jelas dan tegas bahwa merek terdaftar yang dimintakan perpanjangan jangka waktu perlindungannya masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.
- (3) Surat Pernyataan ditanda tangani oleh Pemilik Merek yang
-6 - bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (4) Apabila Surat Pernyataan atau Surat Keterangan tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 10
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d harus menyebutkan merek dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 11
Perubahan bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan formulir permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketiga Permintaan Pencatatan Pengalihan
Hak Atas Merek Terdaftar
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 12
- (1) Permintaan Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.
- (2) Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menyebutkan :
-7 - a. Nomor...
- a. Nomor dan merek terdaftar yang dialihkan;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat lengkap pemilik merek terdaftar dan penerima hak atas merek terdaftar yang dimintakan pencatatan pengalihannya;
- c. Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk kepada hukum negara tersebut jika pemilik merek atau penerima hak adalah badan hukum;
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia, jika permintaan pencatatan pengalihan hak diajukan oleh pemilik atau penerima hak yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 13
Setiap permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, harus dilengkapi dengan :
- a. Pernyataan tertulis dari penerima hak bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa;
- b. Bukti pengalihan hak atas merek;
- c. Bukti kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan haknya;
- d. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek atau penerima hak atas merek terdaftar adalah badan hukum Indonesia;
- e. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan pengalihan hak, apabila diajukan melalui kuasa;
- f. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan pengalihan hak, yang besarnya ditetapkan Menteri
Pasala 14...
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 14
Pernyataan tertulis dan bukti pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan b yang tidak menggunakan bahasan Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 15
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf e harus menyebutkan merek terdaftar yang dialihkan beserta nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.
Bagian Keempat Permintaan Pencatatan Perubahan Nama dan atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 16
- (1) Permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kantor Merek.
- (2) Permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan dengan menyebutkan :
- a. Nomor dan pendaftaran merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;
- b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek terdaftar yang lama dan baru;
-9 - c. Nama...
- c. Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk kepada hukum negara tersebut, apabila merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemiliknya adalah badan hukum;
- d. Tempat tinggal kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia, jika pemilik merek yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 17
Setiap permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat harus dilengkapi dengan :
- a. Bukti tentang adanya perubahan nama dan atau alamat dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;
- b. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat diajukan melalui kuasa;
- c. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 18
Bukti tentang adanya perubahan nama dan atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang tidak menggunakan bahasa
Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 19
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b harus menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran yang dimintakan perubahan nama dan atau alamat.
Bagian Kelima Permintaan Penghapusan Pendaftaran Merek Terdaftar Oleh Pemilik Merek
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 20
- (1) Permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.
- (2) Permintaan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 21
Setiap permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar, harus dilengkapi dengan :
- a. Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya;
- b. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan penghapusan, apabila diajukan melalui kuasa;
- c. Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi;
- d. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar, yang besarnya ditetapkan Menteri.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 22
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b harus menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.
Bagian Keenam
Permintaan dan Pencatatan Kembali
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 23
- (1) Permintaan pendaftaran merek, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan atau alamat, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek terdaftar yang telah diajukan
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 24
Merek terdaftar yang akan habis masa berlaku perlindungannya antara tanggal 1 April 1993 sampai dengan 1 Pebruari 1994, permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungannya dapat diajukan sebelum masa perlindungan merek yang bersangkutan berakhir dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 25
Dalam hal permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) dan Pasal 24 disetujui oleh Kantor Merek, maka perlindungan hukum diberikan untuk
-13 - jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal berakhirnya perlindungan merek yang bersangkutan
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 26
Merek yang didaftar ## BAB II PERUBAHAN DAN PENARIKAN KEMBALI
PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 27
- (1) Perubahan permintaan pendaftaran merek hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan atau alamat pemilik merek yang bersangkutan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan sebelum permintaan tersebut diumumkan sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
BAB I - TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 28
- (1) Perubahan permintaan pendaftaran merek selain yang ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) hanya diperbolehkan dengan cara menarik kembali permintaan pendaftaran merek tersebut dan mengajukan permintaan pendaftaran merek yang baru.
- (2) Penarikan kembali permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maupun permintaan-permintaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek hanya diperbolehkan selama permintaan tersebut belum mendapat keputusan dari Kantor Merek.
- (3) Penarikan kembali permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dilakukan oleh kuasa, harus dilakukan BAB III
PENCATUMAN NOMOR PENDAFTARAN MEREK
- (1) Pemilik merek terdaftar wajib mencantumkan nomor pendaftarannya pada setiap penggunaan merek yang bersangkutan dengan menyebutkan :
- (2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nomor yang diberikan oleh Kantor Merek yang jangka waktu perlindungan mereknya masih berlaku dan telah tercatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita resmi Merek.
- (3) Apabila barang yang diproduksi atau diperdagangkan menggunakan pembungkus, maka nomor pendaftaran dicantumkan pada pembungkus tersebut.
- (4) Apabila barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan tidak menggunakan pembungkus, maka nomor pendaftaran dicantumkan pada katalog, brosur, maupun buku-buku petunjuk pemakaian dari barang atau jasa yang bersangkutan.
Merek Daftar R No. : ________________
Nomor...
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1993 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR23 TAHUN 1993
## TENTANG
## TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
## UMUM
Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, maka agar Undang-undang tersebut berlaku efektif perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya. Salah satu peraturan pelaksanaan yang perlu ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara permintaan pendaftaran merek.
Pendaftaran merek merupakan suatu syarat untuk mendapatkan perlindungan merek atau barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Pemberian perlindungan merek dengan sistem pendaftaran ini, merupakan sistim baru yang dianut dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yakni sistim konstitutif. Hal ini berbeda dengan sistim dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut sistim deklaratif. Perbedaan sistim antara Undang-undang lama dan baru perlu dijembatani dengan memberikan kesempatan yang wajar bagi para pihak yang merasa berkepentingan dalam rangka memulihkan keseimbangan khususnya dalam pemilikan hak atas merek yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961.
Sekalipun hal ini sudah ditetapkan dalam
PENJELASAN
Pasal 86
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah ini sekali lagi menegaskan upaya tersebut melalui Pasal 26. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ini, sekaligus mengatur permintaan bagai perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak