PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG Nomor 5 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 1999
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaiamana ditegaskan dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan jenis retribusi daerah yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Soppeng.
3. Mengingat : 1.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
- 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan
2. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah otonom, yang selajutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri atas
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 3
- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Pemakaian Kendaraan, alat-alat berat ;
- b. pemakaian tanah dan danau;
- c. pemakaian rumah dinas;
- d. pemakaian bangunan dan gedung;
- e. pemakaian timbangan ternak ;
- f. pemakaian laboratorium;
- g. pemakaian alat pemeriksaan susu ternak;
- h. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan ternak ;
- i. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan daging;
- j. pemakaian mesin pengering gabah (rice dryer);
- k. pemakaian mesin penggilangan padi (rice mill unit) ;
- l. pemakaian alat mesin pertanian ;
- m. pemakaian peralatan pelatihan;
- (4) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d adalah:
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
- b. pemakaian Rumah Dinas Golongan III.
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Daerah didasarkan pada:
- a. pemakaian kendaraan dan alat-alat berat diukur
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 6
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan milik daerah.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 7
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak atas Pemakaian Kekayaan Daerah, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium.
| | | TARIF RETRIBUSI ( Rp ) | TARIF RETRIBUSI ( Rp ) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | JENIS KEKAYAAN DAERAH | DALAM DAERAH | LUAR DAERAH |
| KENDARAAN / ALAT BERAT | KENDARAAN / ALAT BERAT | KENDARAAN / ALAT BERAT | KENDARAAN / ALAT BERAT |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Mesin Gilas 6 Ton ke atas Mesin Gilas dibawah 6 Ton Bulldozer Aspalt Sprayer (Penyemprot Aspal) Stamper tangan (Pemadat Tangan) Motor Greder (Greder Kecil) Motor Greder 511A (Greder Besar) Tyre Roller | 200.000,- / Hari 150.000,- / Hari 2.000.000,- /Hari 200.000,- / Hari 100.000,- / Hari 750.000,- / Hari 1.100.000,- / Hari 900.000,- / Hari | 300.000,- / Hari 180.000,- / Hari 2.400.000,- / Hari 240.000,- / Hari 120.000,- / Hari 900.000,- / Hari 3.200.000,- / Hari 1.080.000,- / Hari |
| | | TARIF RETRIBUSI ( Rp ) | TARIF RETRIBUSI ( Rp ) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | JENIS KEKAYAAN DAERAH | DALAM DAERAH | LUAR DAERAH |
| KENDARAAN / ALAT BERAT | KENDARAAN / ALAT BERAT | KENDARAAN / ALAT BERAT | KENDARAAN / ALAT BERAT |
| 21. 22. 23. | Aspalt Mixer Plant (AMP) Mini Kompressor Hand Breker | 280.000,- / Hari 400.000,- / Hari 100.000,- / Hari | 350.000,- / Hari 480.000,- / Hari 120.000,- / Hari |
| ALAT LABORATORIUM | ALAT LABORATORIUM | ALAT LABORATORIUM | ALAT LABORATORIUM |
| 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. | Core Drill Sand Cone Sondir Tes Gradasi Extraction Centrifugal Tes Tekan Beton Dinamic Core Penetration (DPC) Consolidation Test California Bearing Penetration (CBR) Los Angeles Test Marshal Test | 75.000,- / Titik 50.000,- / Titik 1.000.000,- / Titik 150.000,- / Sampel 150.000,- / Sampel 15.000,- / Biji 20.000,- / Titik 500.000,- / Sampel 500.000,- / Sampel | 90.000,- / Titik 60.000,- / Titik 1.200.000,- / Titik -- -- -- 24.000,- / Titik -- |
| | | | -- |
| 37. 38. 39. | Standard Penetration Test Hand Boring Hammer Test Berat Jenis Material Theodolite Water Pass | 50.000,- / Sampel 50.000,-/ Biji 1.500.000,- / Titik 200.000,- / Titik 15.000,- / Titik 25.000,- / Sampel 250.000,- / Hari | -- 60.000,- / Biji 1.800.000,- / Titik 240.000,- / Titik 18.000,- / Titik -- |
| 40 | | 200.000,- / Hari | 300.000,- / Hari 240.000,-/ Hari |
b. Retribusi Pemakaian Tanah dan Danau
1. Retribusi Pemakaian Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut:
- a. tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 550,- ( lima ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun ;
- b. tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 350,- ( tiga ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun;
- c. tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun;
- d. klasifikasi dan jenis tanah pertanian milik Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Retribusi pemakaian tanah pengairan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya :
- 1) Dekat jalan provinsi, sebesar Rp 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
- 2) Dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- 3) Dekat jalan desa, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
- b. Untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
- c. Untuk usaha / perusahaan / industri beserta halamannya, ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Besar, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi per hari ;
- 2) Kecil, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari ;
- 3) Insidentil, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;
- d. Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- e. Untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp 1.200,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- f. Untuk bercocok tanam, ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Tanah tegalan untuk perkebunan/ tanaman keras, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun;
- 2) Tanah tegalan untuk tanaman palawija, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
- 3) Tanah sawah, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
- g. Untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per meter persegi per hari;
- h. Untuk pedagang, sebesar Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari ;
- i. Untuk kegiatan komersial, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari ;
- j. Untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame, Rp 32.000,00 (tiga pulu dua ribu rupiah), per meter persegi per tahun ;
3. Retribusi pemakaian tanah selain tanah pertanian dan tanah pengairan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk bangunan/rumah semi permanen/darurat beserta halamannya ditetapkan per tahun BAB IV
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | METODE | SATUAN | TARIF ( Rp ) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Krom total ( Cr ) | Spektrofotmetrik | Per sampel | 160.000 |
| 6 | Merkuri ( Hg ) | Spektrofotmetrik | Per sampel | 130.000 |
| 7 | Perak ( Ag ) | Spektrofotmetrik | Per sampel | 160.000 |
| 8 | Seng ( Zn ) | Spektrofotmetrik | Per sampel | 115.000 |
| 9 | Mangan ( Mn ) | Spektrofotmetrik | Per sampel | 115.000 |
| 10 | Tembaga ( Cu ) | Spektrofotmetrik | Per sampel | 130.000 |
| 11 | Timbal ( Pb ) | Spektrofotmetrik | Per sampel | 140.000 |
| IV. Uji Udara Ambien | IV. Uji Udara Ambien | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Amonia ( NH 3 - N ) Hidrogen Sulfida ( H 2 S ) Hidrocarbon ( HC, CH 4 ) PM 10 Pm 2,5 Karbon Monoksida ( CO ) Nitrogen Dioksida ( NO 2 ) Oksidan ( O3 ) Sulphat Dioksida ( SO 2 ) Timah Hitam ( Pb ) Total Partikulat ( TSP ) - Debu Total Fluorides ( sebagai F ) Fluor Indeks Khlorin & Klorine Dioksida | Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara Chanel Kualiti Udara | Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel | 200.000 150.000 400.000 175.000 175.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 350.000 150.000 150.000 150.000 |
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 8
- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/Pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselengarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 10
- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 11
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Bagian Ketiga Struktrur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 12
Besarnya tarif digolongkan ## BAB IV
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 13
- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Pelelangan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak , hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Reribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan, dihitung
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 16
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % ( satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
- a. Retribusi Ikan yang didaratkan dengan Ukuran Keranjang 10 20 Kg = Rp. 3.000,00 / keranjang.
- b. Belle yang diangkut melalui TPI Rp. 500,00/Lembar 2 x Lewat (PP);
- c. Bambu Rp. 500,00 / batang untuk 1 x Lewat;
- d. Retribusi masuk TPI untuk Mikrolet / Pick Up Rp. 2.000,00 sampai pendaratan;
- e. Retribusi masuk TPI untuk Truck Rp. 3.000,00 sampai pendaratan;
- f. Retribusi masuk TPI untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,00 sampai di pendaratan;
- (2) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.
- (3) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.
- (4) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Hutan melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 18
- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Pelayanan Terminal
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan Bis Umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum
- b. Pemakaian ruang tidur/istirahat
- c. Pemakaian tempat usaha
- d. Pemakaian fasilitas lainnya
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 19
- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa terminal dan fasilitas yang ada didalamnya.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 20
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 21
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 22
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 23
- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Khusus Parkir
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,meliputi :
- a. Peralatan/lingkungan parkir;
- b. Taman Parkir;
- c. Gedung Parkir;
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,BUMD dan Pihak Swasta.
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 24
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat khusus parkir.
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 25
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 26
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 27
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN/VILLA
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 28
- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 29
- (1) Tingkat penggunaan Fasilitas Penginapan/Pesanggarahan/Villa diukur
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 30
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 31
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB VIII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 32
- (1) Dengan nama Retribusi rumah potong hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian rumah potong hewan.
- (2) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 33
- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi rumah potong hewan.
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 34
Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 35
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 36
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
| NO | JENIS PELAYANAN | JENIS TERNAK | TARIF (Rp) |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1. | Pemeriksaan Kesehatan Ternak | Ternak Besar Ternak Kecil | 25.000,- / Ekor 15.000,- / Ekor |
| 2. | Pemakaian Tempat Pemotongan / Rumah Potong Hewan ( RPH ) | Ternak Besar | 25.000,- / Ekor |
| | | Ternak Kecil | 15.000,- / Ekor |
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB IX - RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Pasal 37
- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi
- a. Bibit atau benih tanaman
- b. Bibit ternak
- c. Bibit atau benih ikan
- d. Hasil produksi Usaha Daerah lainya.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.
BAB IX - RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Pasal 38
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB IX - RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Pasal 39
- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan
BAB IX - RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Pasal 40
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB IX - RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Pasal 41
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IX - RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Pasal 42
Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Soppeng atau tempat lain dimana pelayanan tersebut diberikan.
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 43
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 44
Apabila ## BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 45
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 46
- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 47
- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 48
- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
TATA CARA PERUBAHAN TARIF
BAB XIV - TATA CARA PERUBAHAN TARIF
Pasal 49
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIV - TATA CARA PERUBAHAN TARIF
Pasal 50
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
BAB XVI - TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 51
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XVI - TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 52
- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI - TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 53
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVII - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 54
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ## BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XVII - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 55
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 56
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Penggakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 57
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB XX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 58
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XXI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 59
- (1) Instansi atau Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. (3)
- (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati ## BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
BAB XXI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 60
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang, yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
PENYIDIKAN
BAB XXIII - PENYIDIKAN
Pasal 61
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62
Semua piutang yang masih terutang masih tetap dapat dipungut ## BAB XXV KETENTUAN PENUTUP
BAB XXIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 ;
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pendaratan Ikan ( TPI ) serta Legalisasi Ikan Yang Dipasarkan Dalam Kabupaten Soppeng;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Danau Tempe yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
BAB XXIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam peraturan daerah ini Akan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
BAB XXIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XXIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Penetapan: Ditetapkan di Watansoppeng Pada tanggal : 26 Maret 2012

Penandatangan: ## BUPATI SOPPENG H. ANDI SOETOMO

Penetapan: Diundangkan di Watansoppeng,

Penandatangan: ## Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012 NOMOR 5
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012
## TENTANG
## RETRIBUSI JASA USAHA
## I. UMUM
Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan
undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tersebut.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Soppeng. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Huruf a Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik / telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum Huruf b Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
``` Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas ```
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dilaksanakan di rumah potong hewan dan/atau pasar hewan untuk hewan yang akan dipotong maupun untuk dibudidayakan Ayat (3) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup Jelas ```
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas ```
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 61
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 62
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 63
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 64
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 65
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 66
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012 NOMOR 78 ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012 ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012 T E N T A N G RETRIBUSI JASA USAHA Diterbitkan Oleh BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN SOPPENG