PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAIIAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINTAK (BBMI BAGI KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh terdapat ketentuan yang mesti disempurnakan;
- b. bahwa pemberlakukan pengaturan pemberian bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
5. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861 ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanr:bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2074 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. I 1. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor O1 Tahun 2Ol3 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 0B);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2006 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20O8 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20O8 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 0s);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor O6);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O11 Nomor 14;
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Moda,l Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15);
Menetapkan
MEMUTUSI(AN;
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 6 TAHUN 2OI3 TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal l7 o6ae&lt;o 2016

Penandatangan: WALIKOTA PAYAKUMBUH fffi {Ar RIZA FALEPI

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal .rP cF i1a€n- 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH BtrNNI RLIS BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR