Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat ;
BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Buton Utara;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturgin Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Menetapkan
:
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/ PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/ PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Teihun 2014 Nomor 1981);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud menetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang ## BAB III PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Buranga pada tanggal 7' ' 2016

Penandatangan: BUPATI BUTON UTARA, H. ABU HASAN

Penetapan: Diundangkan di Buranga pada tanggal 2016 LAMPIRAN :

Penandatangan: PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR TANGGAL TENTANG ^ TAHUN2016 2016 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA. ## BAB I PENDAHULUAN Sejalan dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajeik daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemierintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

Penandatangan: Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya diserahkan ke desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaankeuangan yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan desa, antara lain yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keusingan Desa. Pada dasamya yang melatar belakangi terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan desa secara efektif dan effsien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki tiga pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan C

Penandatangan: dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan pemikiran sebagaimana uraian diatas, maka perlu mewujudkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Buton Utara. ^ O ## BAB II ## PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ## A. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 2. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, ygikni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. ## B. PENGELOLA KEUANGAN DESA

Penandatangan: 1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desayang dipisahkan.

Penandatangan: 2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan: - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; - b. menetapkan PTPKD; - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Penandatangan: 3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 9. Desa. 4. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

Penandatangan: - a. Sekretaris Desa;

Penandatangan: - b. Kepala Seksi; dan - c. Bendahara

Penandatangan: 5. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan - e. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Penandatangan: ## 6. Kepala Seksi mempunyai tugas: - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; V ^

Penetapan: - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Penandatangan: - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan

Penandatangan: 7. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana angka 6 huruf b, yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan bersama unsur pelaksana kegiatan lainnya meliputi lembaga kemasyarakatan desa dan/atau unsur masyarakat melalui musyawarah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 8. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud angka 7, terdiri dari:

Penandatangan: - a. Kepala Desa selaku penanggungjawab

Penandatangan: - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD

Penandatangan: - c. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara

Penandatangan: - d. Kepala Seksi yang membidangi, selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan - e. Anggota sebanyak 3 orang dari unsur masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. 13. 9, Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, yang mempunyai tugas menerima, men3dmpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelakssinaan APBDesa 10. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan, Hibah, dan Bantuan lainnya, pelaksana kegiatannya menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi bantuan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pi- ; ## BABin ## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) ## A. AZAS UMUM APBDesa

Penandatangan: 1. Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 2. APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan penerimaan desa; 3. Pen3aisunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas berpedoman kepada RKPDesa dalam rangka mewujudkeui pembangunan desa yang mencakup bidging penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 4. Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas berpedoman kepada RPJMDes; 5. APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa; 6. Seluruh pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayasin desa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa; 7. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan pemndang-undangan; 8. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masal (satu) tahun anggaran mulal tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. ## B. STRUKTUR APBDesa APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: - a. Pendapatan Desa; - b. Belanja Desa; dan - c. Pembiayaan Desa ## I. Pendapatan Desa - a. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa - b. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: 1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang terdiri atas jenis : - a) Hasil usaha desa, diantaranya berupa tanah kas desa, hasil BUMDes, dan segala hasil upaya ekonomis yang dilalcukan pemerintah desa dalam mengelola kekayaan desa - b) Hasil asset, diantaranya berupa tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi; - c) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong yakni membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan :U O ^ ; - d) Lain-lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa; 2. Salah satu sumber pendapatan asli desa yang selama ini belum secara maksimal tergali adalah hasil usaha desa melalui sumber Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok. Untuk itu diharapkan Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 2016 dapat mengalokasian anggaran untuk pembentukan/ pendirian BUM Desa sesuai dengan potensi masing-masing desa serta menyediaan Tanah Kas Desa. 3. Dalam merencanakan target Penerimaan dan Pendapatan Asli Desa agar mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat pada tahuntahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundangundangan terkait khususnya dalam penggalian potensi PAD yang selama ini kurang mendapat perhtian dari Pemerintah Desa. 4. Pemerintah Desa aktif meningkatkan daya saing desa untuk menuju kemandirian desa dengan mulai mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli desa. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebij^an yang memberatkan masyarakat; 5. Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan desa yang melanggar ketentuan. ## c. Kelompok Transfer terdiri atas jenis : 1. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - a. Alokasi Anggaran Pendapataan dan Belanja Negara atau dikenal Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatakan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. ^ ^ ; - c. Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden. - d. Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada huruf c tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

Penandatangan: - e. Pembagian dan penetapan Dana Desa dari APBN untuk setiap Desa se-Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud point d akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara. 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten 1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten - a. Pengelolaan Dana Bagi Pajak Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

Penandatangan: - b. Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada an^a 1 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara. - c. Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Desa dalam APBDes. - d. Mekanisme Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - e. Khusus Bagi Hasil Pajak Daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bagi Dana Hasil Pajak Daerah tidak diperbolehkan untuk Biaya Operasional Pemerintah dan BPD. 2. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten - a. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

Penandatangan: - b. Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud point (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara. - c. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Desa dalam APBDes. - d. Mekanisme Pengelolaan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan ; ^ ; ^ - e. Khusus Bagi Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dein pemberdayaan masyarakat. Bagi Dana Hasil Retribusi Daerah tidak diperbolehkan untuk Biaya Operasional Pemerintah dan BPD. ## 3. Alokasi Dana Desa (ADD) - a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

Penandatangan: - b. Pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa se-Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud huruf b akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara. - c. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Desa dalam APBDesa. 4. d, Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penandatangan: - e. Khusus penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik minimal 40 % (empat puluh perseratus) dan untuk Biaya Operasional Pemerintah dan BPD maksimal 60% (enam puluh perseratus) akan diatur dalam Peraturan Bupati. - f. Paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk :

Penandatangan: 1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk Staf Pengelola Administrasi Desa yang diangkat oleh Desa. 8. 2, Operasional Pemerintah Desa 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan

Distribusi: 4. Insentif rukun Tetangga (RT). - g. Paling sedikit 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk membiayai: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Pelaksanaan Pembangunan; 3. Pembinaan Kemasyarakatan; dan 15. 4, Pemberdayaan Masyarakat.

Penandatangan: - h. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud huruf f dan g akan diatur dalam Peraturan Bupati Buton Utara tentang Penetapan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa se- Kabupaten Buton Utara. 4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten - a. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pro\insi Sulawesi Tenggara secara langsung dalam bentuk dana kepada setiap desa di Kabupaten Buton Utara, baik Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun Bantuan keuangan yang berifat khusus. 2. Bantuan Keuangan tersubut dalam bentuk Dana Block Grant setiap Desa. 3. Bantuan Keuangan tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Desa Kode Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam APBDes. 4. Bagi Desa yang menerima bantuan keuangan maupun barang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan keuangan desa yakni semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, agar tetap dimasukkan dalam APBDes dan diberi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari;

BAB I

:

PENDAHULUAN

BAB II

:

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB III

: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

BAB IV

:

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BABV

:

SANKSI

BAB VI

:

PENUTUP

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga pada tanggal 7' ' 2016

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal 2016


LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

^ TAHUN2016

2016

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA KABUPATEN BUTON UTARA.

## BAB I PENDAHULUAN

Sejalan dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajeik daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemierintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya diserahkan ke desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaankeuangan yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan desa, antara lain yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keusingan Desa.

Pada dasamya yang melatar belakangi terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan desa secara efektif dan effsien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki tiga pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan



C

dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan pemikiran sebagaimana uraian diatas, maka perlu mewujudkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Buton Utara.

^

O

## BAB II

## PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## A. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, ygikni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## B. PENGELOLA KEUANGAN DESA

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desayang dipisahkan.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
9. Desa.
4. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara
5. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

## 6. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

V

^

- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan
7. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana angka 6 huruf b, yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan bersama unsur pelaksana kegiatan lainnya meliputi lembaga kemasyarakatan desa dan/atau unsur masyarakat melalui musyawarah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
8. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud angka 7, terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab
- b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD
- c. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara
- d. Kepala Seksi yang membidangi, selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
- e. Anggota sebanyak 3 orang dari unsur masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
13. 9, Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, yang mempunyai tugas menerima, men3dmpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelakssinaan APBDesa
10. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan, Hibah, dan Bantuan lainnya, pelaksana kegiatannya menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi bantuan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pi-


;

## BABin

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

## A. AZAS UMUM APBDesa

1. Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan penerimaan desa;
3. Pen3aisunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas berpedoman kepada RKPDesa dalam rangka mewujudkeui pembangunan desa yang mencakup bidging penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas berpedoman kepada RPJMDes;
5. APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa;
6. Seluruh pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayasin desa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa;
7. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan pemndang-undangan;
8. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masal (satu) tahun anggaran mulal tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## B. STRUKTUR APBDesa

APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa

## I. Pendapatan Desa

- a. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa
- b. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:
1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang terdiri atas jenis :
- a) Hasil usaha desa, diantaranya berupa tanah kas desa, hasil BUMDes, dan segala hasil upaya ekonomis yang dilalcukan pemerintah desa dalam mengelola kekayaan desa
- b) Hasil asset, diantaranya berupa tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi;
- c) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong yakni membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan

:U

O

^

;

- d) Lain-lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa; 2. Salah satu sumber pendapatan asli desa yang selama ini belum secara maksimal tergali adalah hasil usaha desa melalui sumber Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok. Untuk itu diharapkan Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 2016 dapat mengalokasian anggaran untuk pembentukan/ pendirian BUM Desa sesuai dengan potensi masing-masing desa serta menyediaan Tanah Kas Desa.
3. Dalam merencanakan target Penerimaan dan Pendapatan Asli Desa agar mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat pada tahuntahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundangundangan terkait khususnya dalam penggalian potensi PAD yang selama ini kurang mendapat perhtian dari Pemerintah Desa.
4. Pemerintah Desa aktif meningkatkan daya saing desa untuk menuju kemandirian desa dengan mulai mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli desa. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebij^an yang memberatkan masyarakat;
5. Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan desa yang melanggar ketentuan.

## c. Kelompok Transfer terdiri atas jenis :

1. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- a. Alokasi Anggaran Pendapataan dan Belanja Negara atau dikenal Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatakan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

^

^

;

- c. Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- d. Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada huruf c tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.
- e. Pembagian dan penetapan Dana Desa dari APBN untuk setiap Desa se-Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud point d akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara.
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten
- a. Pengelolaan Dana Bagi Pajak Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada an^a 1 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara.
- c. Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Desa dalam APBDes.
- d. Mekanisme Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Khusus Bagi Hasil Pajak Daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bagi Dana Hasil Pajak Daerah tidak diperbolehkan untuk Biaya Operasional Pemerintah dan BPD.
2. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten
- a. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud point (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara.
- c. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Desa dalam APBDes.
- d. Mekanisme Pengelolaan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan

;

^

;

^

- e. Khusus Bagi Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dein pemberdayaan masyarakat. Bagi Dana Hasil Retribusi Daerah tidak diperbolehkan untuk Biaya Operasional Pemerintah dan BPD.

## 3. Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa se-Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud huruf b akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Desa dalam APBDesa.
4. d, Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- e. Khusus penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik minimal 40 % (empat puluh perseratus) dan untuk Biaya Operasional Pemerintah dan BPD maksimal 60% (enam puluh perseratus) akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- f. Paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk :
1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk Staf Pengelola Administrasi Desa yang diangkat oleh Desa.
8. 2, Operasional Pemerintah Desa
3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
4. Insentif rukun Tetangga (RT).
- g. Paling sedikit 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk membiayai:
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan;
3. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
15. 4, Pemberdayaan Masyarakat.
- h. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud huruf f dan g akan diatur dalam Peraturan Bupati Buton Utara tentang Penetapan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa se- Kabupaten Buton Utara.
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
- a. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pro\insi Sulawesi Tenggara secara langsung dalam bentuk dana kepada setiap desa di Kabupaten Buton Utara, baik Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun Bantuan keuangan yang berifat khusus.
2. Bantuan Keuangan tersubut dalam bentuk Dana Block Grant setiap Desa.
3. Bantuan Keuangan tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Desa Kode Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam APBDes.
4. Bagi Desa yang menerima bantuan keuangan maupun barang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan keuangan desa yakni semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, agar tetap dimasukkan dalam APBDes dan diberi penjelasan/ keterangan.
5. Pengelolaan Bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- b. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Buton Utara
1. Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun secara langsung dalam bentuk dana kepada setiap desa di Kabupaten Buton Utara, baik Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun Bantuan keuangan yang berifat khusus.
2. Akan tetapi bilamana desa mendapat bantuan keuangan maupun dalam bentuk barang dari Pemerintah Daerah kabupaten Buton Utara, medca hams dimasukkan dalam Pos Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten disertai dengan penjelasan/keterangan.
3. Bilamana terdapat Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten, maka Pengelolaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Buton Utara tersebut mempakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa
5. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga.
- a. Bilamana desa mendapat hibah dalam bentuk uang maupun barang dari Pemerintah, Provinsi, Kabupaten maupun pihak lain, maka hams dimasukkan d^am Pos Penerimaan Hibah disertai dengan penjelasan/keterangan;
- b. Pengelolaan Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten maupun pihak lain mempakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa;



^

•

- c. Bilamana desa mendapat Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat d^am bentuk uang maupun barang, maka hams dimasukkan dalam Pos Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga disertai dengan penjelasan/ keterangan;
- d. Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa;
4. Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari :
- a. Lain-lain pendapatan Desa yang sah adalah pendapatan Desa yang berasal euitara lain dari :
1. Hasil usaha/ keijasama desa dengan pihak ketiga;
2. Bantuan perusahaan yang beriokasi di Desa.
- b. Bilamana Desa menerima pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud huruf a maka dimasukkan dalam APBDes pada Pos Pendapatan lain-lain Desa yang sah.
- c. Pengelolaan Lai-lain pendapatan desa yang sah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa

## XL Belanja Desa

- a. Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa
- b. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- c. Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan keija yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Desa terdiri dari bidang atau kelompok yaitu :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa, antara lain:
- a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- b) operasiongj Pemerintahan Desa;
- c) tunjangan dan Operasional BPD;
- d) insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- e) penetapan dan penegasan batas Desa;
- f) pendataan Desa;
- g) penyusunan tata ruang Desa;
- h) penyelenggaraan musyawarah Desa;
- i) pengelolaan informasi Desa;
- j) penyelenggaraan perencanaan Desa;
- k) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- 1) penyelenggaraan keijasama antar Desa;
- m) pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- n) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain ;
- (1) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;

/**•

- d) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- e) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
- f) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- (2) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
- b) sanitasi lingkungan;
- c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
- d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
- b) pendidikan anak usia dini;
- c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
- e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- a) pasar Desa;
- b) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
- c) penguatan permodalan BUM Desa;
- d) pembibitan tanaman pangan;
- e) penggilingan padi;
- f) lumbung Desa;
- g) pembukaan lahan pertanian;
- h) pengelolaan usaha hutan Desa;
- i) kolam ikan dan pembenihan ikan;
- j) tempat pelelangan ikan;
- k) kandang temak;
- 1) instalasi biogas;
- m) mesin pakan temak;
- n) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) penghijauan;
- b) pembuatan terasering;
- c) pemeliharaan hutan bakau;
- d) perlindungan mata air;
- e) pembersihan daerah aliran sungai;dan
- f) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :
- (1) pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- (2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- (3) pembinaan kerukunan umat beragama;
- (4) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

^1%

- (6) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- (7) kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :
- (1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- (2) pelatihan teknologi tepat guna;
- (3) pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- (4) penin^atan kapasitas masyarakat, antara lain:
- a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- b) kelompok usaha ekonomi produktif;
- c) kelompok perempuan,
- d) kelompok tani,
- e) kelompok masyarakat miskin,
- f) kelompok nelayan,
- g) kelompok pengrajin,
- h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
- i) kelompok pemuda; dan
- j) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## 5. Bidang Tak Terduga

- Merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain : Kegiatan kejadian luar biasa/ wabah, bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- d. Untuk setiap bidang terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa Dan Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap program dan kegiatan pemerintah desa pada setiap tahunnya perlu dilakukan analisis kewajaran yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

## e. Belanja Langsung

- Belanja langsung adalah Belanja yang langsung berksdtan dengan program atau kegiatan yang dilaksanakan di Desa. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan atau inefisiensi, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil dan bukan keinginan semata dengan memperhatikan skala prioritas;

Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat flsik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa;

## 1. Belanja Pegawai

- a. Penganggaran honorarium bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas;

^

- b. Penganggaran honorarium Non Kepala Desa dan Perangkat Desa hanya dapat disediakan bagi anggota Panitia/Tim dan Kelompok Keija (POKJA) yang benar-benar bekeija dan berperan serta memberikan kontribusi langsung dengsin kelancaran pelaksanaan kegiatan di Desa baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat;
- c. Bagi aparat pemerintah Desa yang melaksanakan tugas tambahan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaein keuangan desa dapat diberikan penghasilan lainnya yang sah atau tunjangan sebagai insentif sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pemberian honorarium bagi Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
1. PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dalam hal ini Kepala Desa.
2. Koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dalam hal ini Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk.
3. Bendahara Desa dalam hal ini Kepala Urusan atau Aparatur Desa yang diangkat Kepala Desa.
4. Honorarium Pokja/Panitia/Tim yang dibentuk Desa, sebagaimana tercantum dalam standarisasi honorarium pengelolaan keuangan desa terlampir.

## 2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain:
- 1) Alat tulis kantor
- 2) Benda pos;
- 3) Bahan/material;
- 4) Pemeliharaan;
- 5) Cetak/penggandaan;
- 6) Sewa kantor desa;
- 7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- 8) Makanan dan minuman rapat;
- 9) Pakaian dinas dan atributnya;
- 10) Peijalanan dinas;
- 11) Upah keija;
- 12) Honorarium narasumber/ahli;
- 13) Operasional Pemerintah Desa;
- 14) Operasional BPD;
- 15) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- 16) Pemberian barang pada masyareikat/kelompok masyarakat;

.

O

- b. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencEinaaii pembangunan, ketentraman dan ketertibgin, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Pemberieui barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- d. Pemerintah Desa dalam melaksanakan Belanja Barang dan Jasa berpedoman pada Keputusan Bupati Buton Utara tentang Penetapan Standa Harga Barang dan Jasa dan ketentuan yang berlaku lainnya.
- e. Mekanisme Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang bersumber dari APBDes berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaloi.
- f. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekeijaan dan beban keija.
- g. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
- h. Untuk belanja barang inventaris desa, diperbolehkan untuk Kendaraan Dinas Operasional Desa yaitu Roda Dua dan kendaraan sejenis sesuai dengan kondisi geografis desa (seperti : speed boat, kapal, dan Iain-lain). Kendaraan operasional diprioritaskan bagi Desa yang belum memiliki inventaris desa, dengan mempertimbangkan beban keija, luas wilayah, jangkauan pelayanan serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap kendaraan operasional yang ada.
- i. Khusus pengadaan Roda Empat Dinas Operasional untuk Pelayanan Publik seperti Ambulans Desa menunjang Desa Siaga, maka penganggarannya masuk dalam program Pemberdayaan Masyarakat dan Publik.
9. jDalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah Desa agar secara bertahap dianggarkan biaya pensertifikatan tanah kas Desa dan tanah-tanah milik desa lainnya.
- k. Penganggaran belanja peijalanan dinas, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
1. Biaya peijalanan dinas disediakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Peijalanan dinas bagi aparat Pemerintah Desa hanya diperkenankan berupa peijalanan dinas luar Desa.
- m. Penganggaran belanja peijalanan dinas, agar diperinci mengenai tujuan peijalanan dinas (Kecamatan/ Kabupaten/ Luar Daerah) atau aparat Pemerintahan Desa yang melakukan peijalanan dinas dan jumlah peijalanan dinas dalam satu tahun.
- n. Peijalanan dinas luar kabupaten atgau luar daerah yang diperuntukkan selain untuk aparat Pemerintahan Desa hanya diberikan kepada pimpinan/ ketua lembaga kemasyarakatan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- o. Anggaran peijalanan dinas pimpinan/ ketua lembaga kemasyarakatan bersumber dari anggaran bantuan keuangan pada penunjang kegiatan dan/ atau operasional lembaga kemasyarakatan,
- p. Untuk peijalanan dinas luar daerah dibatasi paling banyak 3 (tiga) orang dengan kegiatan yang selektif dan jelas maksud dan tujuarmya. Sebelum melaksanakan peijalanan dinas harus melaporkan kepada Camat dengan tembusan Bupati Buton Utara Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- q. Standarisasi biaya Peijalanan Dinas sebagaimana terlampir.
- r. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT) ditanda tangani oleh :
1. Kepala Desa bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Ketua BPD bagi Ketua/ Wakil/ Anggota BPD, dan
3. Ketua Lembaga Kemasyarakatan bagi Lembaga Kemasyarakatan.
4. Bilamana Kepala Desa/ Ketua BPD/ Ketua Lembaga Kemasyarakatan, berhalangan atau tidak berada di tempat dan sebagainya, maka yang menanda tangani SPT adalah hirarki jabatan sesuai dengan struktur kepengurusan.
- s. Untuk Surat Peijalanan Dinas (SPD) menggunakan SPD Kop Desa, mengingat peijalanan dinas yang dilaksanakan bersumber dari APBK yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa.
- t. Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesusiikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan.

fo

'

:

»

-f

^

V

- u. Belanja pemeliharaan diperuntukkan agar standar pelayanan dan usia pakai sarana dan prasarana yang dioperasikan atau telah dibangun tetap dapat dioperasikan.
- V. Penganggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas hanya disediakan bagi kendaraan dinas jabatan / operasional yang dimiliki.
- w. Belanja pemeliharaan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran serta efisiensi dan efektifitas.
- X. D^am rangka peningkatan kualitas sumber daya aparat pemerintah Desa terutama perangkat Desa baru dapat dianggarkan untuk penyelenggaraan rapat yang dilaksanakan di luar kantor antara lain workshop, seminair dan lokakaiya, Pelatihan dan/ atau bimbingan teknis.

## 3. Belanja Modal

- a) Belanja Modal digunakan untuk mebiayai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalEim kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, antara lain dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dalam skala desa.
- b) Biaya pemeliharaan yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dimasukkan dalam Belanja Modal.
- c) Penganggaran untuk belanja modal terutama kegiatan bangunan fisik infrastruktur kecil skala desa, harus menjadi prioritas dan mempunyai porsi lebih besar dibanding belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- d) Penganggaran tersebut dibuatkan lampiran dalam APBDes yang berbentuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tersendiri. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa.
- e) Pelaksanaan belanja modal untuk pengadaan barang/ jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalcu.
- f) Untuk Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/ bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
- g) Bagi Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa maupun sumber lain seperti bantuan pihak ketiga, selain dipergunakan untuk tambahan penghasilein/ insentif Kepala Desa dan Perangkat Desa agar menganggarkan untuk pembangunan infrastuktur kecil skala desa dan peningkatan perekonomian masy