Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tlrgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 1965, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1 t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 2.
- Undang-Undarrg Nomor 3 Tahun L982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32Lfl; 3.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun L997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-IJndang Nomor 10 Tahun 2OLl (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Iahun 2OLl Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52321;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun L999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 L7l; 5.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3B2L);
4. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 7.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 8.
6. Undang-Un,Cang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 9.
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keurangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34;
8. 1 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7561;
12. Undang-Undang Ncmor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemk''aran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OL4 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a921;
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ql4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. t7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne.gara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomot 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Dal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L64l;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
4
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengar,vasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45941;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 201 1;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO7 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47421;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2Ol5 tentang Izrn Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57971;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70 IM-DAG/PER/ L2l2Ol3 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbcndo
5. Sekretaris , Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonofni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 7 . Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalalr Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo
- g. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar adalah lembaga ekonorni tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
6. 1 1. Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta d.engan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal tnaupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. l3.Toko Modern atau Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.
10. 1 5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan f atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan latau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
16. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang d,anlatau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
- !7 . Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan latau Impor atas Barang danlatau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
18. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
19. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
20. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
21. Produk Dalam Negeri adalah danlatau Jasa yang dilakukan Indonesia. Barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha di
22. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang Perindustrian. (1)
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2)
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3)
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati rlalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian. (4)
- (5) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan claerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di Perdagangan dan Perindustrian; Bidang
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian; C. i
- pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian; dan d.
- e. pelaksanaan tbngsi lain yang diberikan oleh bupati , terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustriatr terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
- b. Sekretariat, membawahi :
2. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Bidang Perdagangan, membawahi :
3. Sub Bagian PenYusunan Program'
1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
3. Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan.
2. seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor; dan
- d. Bidang Metrologi, membawahi :
2. Seksi Pengawasan Kemetrologian'
1. Seksi Metrologi Legal; dan
- e. Bidang Pasar, membawahi :
2. seksi Pengembangan dan Penataan Pasar.
1. Seksi Pengelolaan Pasar; dan
- f. Bidang Perindustrian, membawahi :
2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka; dan
1. Seksi Industri Agro dan Kimia;
3. Seksi Industri Hasil Hutan'
- h. KelomPok Jabatan Fungsional'
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BuPati ini.

## Pasal 4

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang nrasing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1)
- Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (3)
- Masing-masing sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2)

## RAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu KePala Dinas

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perdagangan dan Perindustrian.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 6

sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoor,Cinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggar aatT tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusunalt rencana kegiatan tahlJnan dinas;
- c. pengkoord.inasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoord.inasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- j. pelaksanaan kegiatin ketatausahaan;
- i. pelaksanaan urusaR aset dinas;
- k. pel.aksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 1

## Sub Bagia,n Umum dan KePegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutr:han barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan trusan surat-men5rurat;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaiart, Sasaran Kinerja Pegawai, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- j. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
7. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan; f.
8. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ; g b'
9. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan h.
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. i.

## Paragraf 3

## Sub Bagian Penyusunan Program

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Penyusrrnan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha perencanaan kegiatan penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- a. penyusunan Rencana Keda dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
- c. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;
- d. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggun&amp;iawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan perdagangan dan perindustrian;
- e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- f. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;

- penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- i. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- h\_ pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Bldang Perdagangan

## Pasal 11

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi

- b penyusunan pedoman /petunjuk teknis pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
- a penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang perdagangan;
- C. perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan, dan pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
- e. pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- d. penyajian daftar perusahaan, usaha perdagangan; profil
- f. pengkoordinasian di lingkup bidang perdagangan dengan instansi /lembaga terkait;
- h pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- 8 pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perdagangan;
- 1 pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1 Seksi Bina Usaha Perdagangan

## Pasal 13

- (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang perdagangan \_ angka

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Bina Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang bina usaha perdagangan;
- b. pelaksanaan pengolahan dan analisis data usaha;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengaturan teknis yang berkaitan dengan perdagangan berjangka, pasar lelang, tata niaga dan pelaksanaan sistem resi gudang (SRG);
- d. pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan perijinan usaha di bidang perdagangan;
- e. penelaahan petunjuk-petunjuk teknis bidang pengembangan usaha perdagangan;
- f. persiapan dan pengadaan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha perdagangan;
- g. penyiapan bahan koordinasi peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi usaha informal dan ruang pertokoan;
- h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan terhadap usaha kecil dan sektor informal;
- i. pengidentifikasian potensi dan pengembangan usaha informal;
- j. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberian rekomendasi dan pengendalian izin impor sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. pembinaan pengusaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan perd agangan berkaitan Cengan kemampuan manaj emen perdagangan ;
1. penghimpunan bahan dan pengelolaan data untuk penyusunan profil komoditi potensial;
- m. peningkatan kemitraan antara pedagang kecil, menengah, besar dan waralaba;
- n. pelaksanaan pemberdayaan perdagangan dalam pengembangan usaha;
- o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan
- q. pelaksanaan ttrgas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor

## Pasal t4

- (1) Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang perdagangan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosr dan Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan bidang promosi dalam pengembangan pangsa pasar;
- b. pengurnpulan data dan mengkaji bahan perumusan kebijakan teknis promosi dan informasi;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan promosi dan informasi;
- d. pengumpulan, mengolah dan menganalisa data promosi dan informasi untuk menentukan prioritas program;
- e. pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pameran promosi daerah;
- f. pengidentifikasian produk unggulan daerah potensi ekspor;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan promosi dan pengembangan ekspor i ,
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan promosi, informasi dan publikasi;
- h. peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dalam pengembangan promosi ekspor;
- j. penyusunan bahan bimbingan teknis, pembinaan iklim usaha, peningkatan kerjasama dunia usaha, dan pengembangan ekspor;
- k. pelaksanaan monitoring dan pengevaluasian kegiatan ekspor;
1. pengumpulan data dan men)msun profil perusahaan dan direktori perusahaan komoditi ekspor;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan

It

## Paragraf 3

## Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan

## Pasal 15

- (1) Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan di kegiatan Distribusi dan Informasi Perdagangan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengolahan dan analisa data distribusi usaha perdagangan;
- b. pelaksanaan monitoring (pengumpulan) dan analisa data harga, pengad aarr dan penyaluran barang f jasa, komoditi bahan pokok, barang penting dan strategis;
- c. pelaksanaall pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi dan peran pelaku usaha perdagangan dalam mendistribusikan komoditi atau barang kebutuhan pokok, barang penting dan strategis;
- d. pelaksanaan penyebaran pelayanan informasi harga dan stok barang di tingkat pedagang pengecer dan distributor;
- e. pelaksanaan pembinaan dalam pengamanan arus kelanca ra.r1 barang dan j asa;
- f. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaarl produksi dalam negeri;
- g. pemberian rekomendasi bagi calon distributor I penyaluran barang-barang strategis;
- h. penyusunan profil, perusahaan sebagai layanan informasi dunia usaha;
- i. pelaksanaan fasilitasi pelayanan penyediaan barang dan jasa;
- j. pemberian fasilitasi distribusi barang dan jasa;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pendataan gudang serta informasi komoditas dalam penyimpanan gudang; dan
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Bidang Metrologi

## Pasal L6

Bidang Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang metrologi.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Metrologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang kemetrologian;
- b. penyusunan pedomanlpetunjuk teknis pembinaan kegiatan kemetroiogian;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingofl, dan pembinaan kegiatan kemetrologian; '
- d. penyajian data, jumlah dan jenis Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
5. pemantauan pelaksanaan kegiatan Kemetrologian; e.
6. pengkoordinasian dan kerjasama kemetrologian; f.
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang metrologi; o b'
8. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; h.
9. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan i.
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. j.

## Paragraf 1

## Seksi Metrologi Legal

## Pasal 18

- Seksi Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Metrologi di bidang metrologi lega1 (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Metrologi Legal menyelenggarakan furrgsi : (2)
- a. pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi pembinaan aparatur, standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;


- b. pelaksanaan pelayanan tera, tera ulang dan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) ;
- c. perencanaan, penyelenggaraan dan penetapan retribusi pelayanan kemetrologian;
- d. penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- f. pembinaan operasional reparatir alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- g. pelaksanaan koordinasi dan kedasama metrologi legal;
- h. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan kebutuhan
8. sarana dan prasarana serta pelayanan kemetrologian
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Metrologi; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Pengawasan Kemetrologian

## Pasal 19

- Seksi Pengaurasan Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Metrologi di bidang pengawasan kemetrologian. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Kemetrologian menyelenggar akan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan perencanaan program kerja kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada dunia usaha tentang kemetrologian dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan kemetrologian;
- pelaksanaan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian AIat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); d.
- perencanaan kebutuhan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi cap tanda tera; e.


- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kemetrologian;
- g. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pembinaan dan pengembangan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kemetrologian;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalanr Keadaan Terbungkus (BDKr);
- i. pelaksanaan kegiatan ukur ulang kebenaran ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Metrologi; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat Bidang Pasar

## Pasal 20

Bidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar.

## Pasal 2L

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja pengelolaan, pengembangan dan penataan pasar; ;
- b. penyusunan pedomanlpetunjuk teknis bidang pasar;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pengelolaan, pengerr--Ibangan dan penataan pasar;
- d. penyelenggaraan pembinaan petugas pengelola dan pedagang pasar;
- e. pemantauan, pengkoordinasian, pengevaluasian dan .pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar;
- f. pelaksanaan tertib administrasi dalam rangka pengendalian pengelolaan Pasar;
- g. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan di bidang pengelolaan pasar;

- h. perencanaarr dan pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar;
- i. pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, keindahan, ketertiban dan keamanan Pasar;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

## Seksi Pengelolaan Pasar

## Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hruruf e angka l, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pasar di bidang pengelolaan pasar.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan, retribusi pelaSranan pasar dan pendapatan lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan pendapatan lainnya;
- c. pelaksanaan program kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar;
- d. perencanaan dan eval.uasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- e. pelaksanaan bimbingan administrasi pengelolaan pasar;
- f. pelaksanaan dan menggali potensi pendapatan pasar;
- g. pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar,
- h. pengumpulan dan pendataan sumber pendapatan yang berasal dari pengelolaan pasar;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi distribusi karcis retribusi pasar;
- j. pelaksanaan proses penerbitan Surat ijin Penggunaan Fasilitas Pasar (SPFP);
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaatl tugas kepada Kepala Bidang Pasar; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar

## Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 3 ayat ( 1) huruf e angka 2 , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pasar di bidang pengembangan dan penataan pasar.
2. (2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja pengembangan dan Penataan Pasar;
- b. pengkoord.inasian kegiatan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pasar;
- c. pelaksanaan pembin aanf sosialisasi pembangunan pasar;
- d. pelaksanaan kerjasama untuk penyusunan program pengembangan dan Penataan Pasar;
- e. penyiapan bahan koordinasi pengembangan dan penataan Pasar;
- f. pengumpulan dan penyusunan profil pasar;
- h. pelaksanaan dan perencanaan kebutuhan peralatan, sarana prasarana, perbaikan dan pemeliharaarl pasar;
- g. penyelenggaraan pembinaan manajemen usaha pedagang Pasar;
- i. perencanaan dan pelaksanaan penumbuhan embrio pasar;
12. j pelaksanaan fasilitasi tera, tera ulang dan ukur ulang alat UTTP serta kegiatan lainnya di area pasar;
- k. pelaksanaan promosi dan publikasi serta kegiatan tertentu guna meramaikan Pasar;
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pasar; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pasar sesual dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima Bidang Perindustrian

## Pasal 24

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksqd dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang Perindustrian'

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bid,ang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja di bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan di bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing di bidang perindustrian;
- f. pelaksanaan program industri, Inventarisasi, fasilitasi usaha industri, perlindungan usaha industri, pemasaran, Promosi, Standardisasi Teknologi industri, perencanaan, kerja Sama kelemb agaan , Sarana dan prasarana, pengawasan dan informasi industri;
- g. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian bidang perindustrian;
- h. pelaksanaan penelitian, analisa, Peffianfaatan dan pengembangan iklim usaha industri;
- i. penyusunan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan kerja sama dengan dunia usaha;
- j. penyusunan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemberran f penerbitan rekomendasi perijinan usaha industri;
- k. pengelolaan data dan informasi industri;
1. pemberian rekomendasi pendirian dan pengembangan industri;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

## Seksi Industri Agro dan Kimia

## Pasal 26

- (1) Seksi Industri Agro dan Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian di bidang Industri Agro dan Kimia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan rencana dan program kerja bidang industri agro dan kimia;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha industri agro dan kimia;
- c. penyusunan pedoman teknis pembinaan dan penyiapan rekomendasi perijinan industri agro dan kimia;
- d. pelaksanaan .inventarisasi, Pembinaan dan rekomendasi hak kekayaan intelektual (HKI) dan sertifikat halal bagi usaha industri;
- e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan industri.
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi standardisasi dan desain produk industri di bidang industri Agro dan Kimia;
- g. pelaksanaan penguatan struktur industri dan peningkatan daYa saing;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang industri Agro dan Kimia;
- i. penyiapan pengelolaan data dan informasi industri Agro dan Kimia;
- j. penyiapan bahan pemberian rekomendasi pendirian dan pengembangan industri Agro dan Kimia;
- k. pelaksanaalt monitoring dan evaluasi di bidang industri Agro dan Kimia;
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perindustrian; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

## Paragraf 2

## Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka

## Pasal 27

- Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka. (1)
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ,dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka mempunyai fungsi: (2\

I

- a. pelaksanaan rencana dan program kerja bidang ind.ustri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka;
- b. pelaksao&amp;o.fr bimbingan dan pembinaan usaha industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka;
- C. penyusunan pedoman teknis pembinaan dan penyiapan rekomendasi perijinan industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka;
- d. pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan rekomen,Casi hak kekayaan intelektual (HKI) bagi usaha industri;
5. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan industri. e.
6. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi standardisasi dan desain produk indr;stri di bidang industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka; f.
7. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka; h.
8. pelaksanaan penguatan struktur industri dan peningkatan daYa saing; o b'
9. penyiapan pengelolaan data dan informasi industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka; 1
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka;
11. penyiapan bahan pemberian rekomendasi pendirian dan pengembangan industri logam, mesin' elektronika, tekstil dan aneka; J.
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perindustrian; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

## Paragraf 3

## Seksi Industri Hasil Hutan

## Pasal 28

- seksi Energi Industri Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian di bidang Industri Hasil Hutan. (1)
- a. pelaksanaan rencana dan program kerja bidang industri hasil hutan;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat(1),SeksilndustriHasilHutan menyelenggarakan fungsi : (2\


- b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha industri hasil hutan;
- c. penyusunan pedoman teknis pembinaan dan penyiapan rekomendasi perijinan industri hasil hutan;
- d. pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan rekomendasi hak kekayaan intelektual (HKI) bagi usaha industri;
- e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan d^l kerja sama dalam pengembangan industri.
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi standardisasi dan desair^ produk industri di bidang industri hasil hutan;
- g. pelaksanaan penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang industri hasil hutan;
- i. penyiapan pengelolaan data dan informasi industri hasil hutan;
- j. penyiapan bahan pemberian rekomendasi pendirian dan pengembangan industri hasil hutan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang industri hasil hutan;
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perindustrian; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

## Pasal 29

- (1) UPID sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
2. (2\ UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan latau teknis penunjang tertentu Dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian TLrgas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur d,engan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam Pasal 3 ayat (1) huruf tenaga dalam jenjang jabatan dalam berbagai kelomPok sebagaimana dimaksud h terdiri atas sejumlah lungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelorrrpok Cipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh BuPati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berclasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (41

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 32

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. (1)
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan ilrgas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan' (2)

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
2. (41 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
3. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (s)

## BAB VII

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 33

- Kepala Dinas cliangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (1)
- Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (21

## Pasal 34

- Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap. (1)
- Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya. (2)

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017 .

Agar setiap pengundangan penempatannYa Situbondo. orarlg mengetahuinya, memerintahkan Peraturan BuPati ini dengan dalam Berita Daerah KabuPaten

Diundangkan di Situbondo pada tanggal



I{ABUpATEN sITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR @

Tanggal :

Nomor :

.

-

bl

Tahun 2016

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN I(ABUPATEN SITUBONDO