PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERUYAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERUYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan air bersih bagi masyarakat baik di kota maupun di pedesaan dan untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen, dipandang perlu pengaturan kembali tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa penetapan tarif air minum tersebut, dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi, efisiensi, sistem tarif yang sederhana dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 disebutkan bahwa Tarif Air Minum ditentukan oleh Bupati atas usul Direksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Tata Cara Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Tehnis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERUYAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
PRINSIP-PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penetapan tarif didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. Keterjangkauan dan Keteradilan;
- b. Mutu Pelayanan;
- c. Pemulihan Biaya;
- d. Efisiensi Pemakaian Air;
- e. Transparasi dan Akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan Air Baku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi;
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan;
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya;
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar;
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar;
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif;
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan blok konsumsi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara :
- a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
- b. menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang;
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk perlindungan air baku;
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN
BAB III - BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 9
- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi :
- a. Blok I; dan
- b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok;
7
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
BAB III - BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 10
- (1) Pelanggan PDAM dikiasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
- a. Kelompok I;
- b. Kelompok II;
- c. Kelompok III; dan
- d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- (4) Kelompok Ill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum
BAB III - BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 11
PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ## BAB IV PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR
BAB III - BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 12
- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun;
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi : biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun;
- (3) Volume air terproduksi dihitung
BAB III - BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 13
- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi;
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung
BAB III - BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 14
- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya;
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut :
- a. komponen-komponen biaya sumber air;
- b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
- c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
- d. komponen-komponen biaya kemitraan;
- e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
- f. komponen-komponen biaya keuangan;
- g. komponen-komponen aktiva produktif;
- h. tingkat inflasi;
- i. volume air terproduksi;
- j. volume kehilangan air standar;
- k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
- l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
- m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
- n. blok konsumsi;
- o. kelompok pelanggan;
- p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
- q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
- r. tingkat konsumsi;
- s. tarif yang berlaku;
- t. komponen-komponen pendapatan penjualan air;
- u. komponen-komponen pendapatan non air;
- v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
- y. upah minimum provinsi.
PENDAPATAN DAN TARIF
BAB V - PENDAPATAN DAN TARIF
Pasal 15
- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
- a. pendapatan penjualan air;
- b. pendapatan non air; dan
- c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. harga air;
- b. jasa administrasi termasuk abundemen; dan
- c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pendapatan sambungan baru;
- b. pendapatan sewa instalasi;
- c. pendapatan pemeriksaan air lab;
- d. pendapatan penyambungan kembali;
- e. pendapatan denda;
- f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
- g. pendapatan penggantian meter rusak;
- h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
- i. pendapatan non air Iainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pendapatan royalti;
- b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
- c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
- d. bagi hasil kerjasama.
BAB V - PENDAPATAN DAN TARIF
Pasal 16
- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan;
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter;
- (3) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai;
- (5) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.
BAB V - PENDAPATAN DAN TARIF
Pasal 17
- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya Iebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya Iebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya
BAB V - PENDAPATAN DAN TARIF
Pasal 18
PDAM menetapkan struktur tarif
BAB V - PENDAPATAN DAN TARIF
Pasal 19
- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
- a. Menghitung biaya dasar;
- b. Menghitung tarif dasar;
- c. Menghitung tarif rendah dan subsidi silang;
- d. Menghitung tarif penuh; dan
- e. Menetapkan tarif bagi pelanggan kelompok khusus ## BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF
BAB V - PENDAPATAN DAN TARIF
Pasal 20
- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan :
- a. masyarakat pelanggan;
- b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
- c. pemerintah daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen;
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (corporate plan) PDAM yang bersangkutan;
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.
BAB V - PENDAPATAN DAN TARIF
Pasal 21
- (1) Tarif ditetapkan oleh kepala daerah
BAB V - PENDAPATAN DAN TARIF
Pasal 22
- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
- a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
- b. beban bunga pinjaman; dan/atau
- c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh direksi kepada kepala daerah melalui badan pengawas untuk ditetapkan.
BAB V - PENDAPATAN DAN TARIF
Pasal 23
- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (corporate plan);
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif;
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh direksi kepada Kepala Daerah melalui badan pengawas untuk ditetapkan.
BAB V - PENDAPATAN DAN TARIF
Pasal 24
- (1) Dalam hal Kepala Daerah menolak usul penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah disetujui badan pengawas ## BAB VII
SAMBUNGAN BARU INSTALASI AIR DAN METER AIR
BAB V - PENDAPATAN DAN TARIF
Pasal 25
- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan beban biaya penyambungan;
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter air;
- (3) Pemasangan sambungan dilaksanakan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (4) Usulan pemasangan sambungan instalasi baru dapat dipenuhi atau ditunda PDAM dengan memberikan pertimbangannya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban biaya penyambungan dan persyaratan pemasangan sambungan air minum baru ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB VIII - PEMBAYARAN REKENING AIR PELANGGAN
Pasal 26
- (1) Jumlah tagihan rekening air dihitung
BAB VIII - PEMBAYARAN REKENING AIR PELANGGAN
Pasal 27
- (1) Pembayaran rekening air dilakukan secara berkala setiap bulan;
- (2) Batas waktu pembayaran rekening air selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya;
- (3) Apabila pada tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran diundur pada hari kerja pertama berikutnya setelah hari libur;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran rekening air ditetapkan oleh Keputusan Direksi.
PEMBUKAAN KEMBALI SAMBUNGAN DAN BALIK NAMA
Bagian Pertama Pembukaan Kembali
BAB IX - PEMBUKAAN KEMBALI SAMBUNGAN DAN BALIK NAMA
Pasal 28
- (1) Pembukaan kembali sambungan merupakan pemberian kembali layanan air kepada pelanggan yang telah dilakukan pemutusan akibat tidak membayar tagihan rekening selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- (2) Pembukaan kembali atau pemberian kembali layanan air dapat dilakukan apabila pelanggan telah memenuhi segala kewajibannya sehubungan atas pemutusan sambungan layanan air;
- (3) Tata cara penyambungan kembali dan pembayaran denda yang dikenakan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.
Bagian Kedua Penetapan Tarif Sambungan Kembali
BAB IX - PEMBUKAAN KEMBALI SAMBUNGAN DAN BALIK NAMA
Pasal 29
- (1) Setiap pelanggan yang melakukan registrasi ulang atau balik nama tagihan rekening air dikenakan biaya balik nama;
- (2) Besarnya beban biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.
BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN
Pasal 30
- (1) Setiap pelanggan PDAM mempunyai hak :
- a. Mendapatkan informasi, terhadap keluhan layanan PDAM;
- b. Mendapatkan pelayanan kebutuhan air sesuai standar yang ditetapkan;
- c. Mendapatkan penggantian meter air atau komponen PDAM lainnya yang rusak; dan
- d. Meminta pemutusan sementara secara tertulis apabila terdapat gangguan distribusi layanan secara berturut selama 1 (satu) bulan.
- (2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, tidak mengugurkan kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan rekening air bulan sebelumnya.
BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN
Pasal 31
Pelanggan PDAM mempunyai kewajiban :
- a. Membayar tagihan rekening air sesuai ketentuan;
- b. Memelihara rangkaian jaringan pipa dan meter air yang ada ditempat pelanggan;
- c. Segera melaporkan apabila terjadi kerusakan, kebocoran maupun gangguan terhadap instalasi air lainnya; dan
- d. Melaksanakan registrasi ulang terhadap pelanggan apabila terjadi perubahan data kepemilikan bangunan tempat instalsi air ditempatkan.
BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN
Pasal 32
Mekanisme dan tata cara penggunaan hak dan kewajiban pelanggan PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - LARANGAN
Pasal 33
Setiap orang dilarang merusak segel yang terpasang pada instalasi air, dan/atau melaukan perombakan dan/atau perubahan instalasi milik PDAM Kota Kuala Pembuang tanpa seizin PDAM Kota Kuala Pembuang.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Penetapan: Ditetapkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 20 Januari 2015

Penandatangan: BUPATI SERUYAN, SUDARSONO

Penetapan: Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 22 Januari 2015

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, SYAMSURIJAL BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR 1