PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR.
PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
|
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
- a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur,
2. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur, b.
3. . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350): 1
4. . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ), 3.
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 ): 2.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ), 4.
7. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ), 6. 9g
8. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ): 5.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ), 7.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ), 9\_
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ): 8.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 ),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2036 ),
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ),
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG. PEDOMAN - PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. 1
- . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2.
- Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur. 3.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4.
- Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya 5.
- yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
- Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum. 6.
- Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 7.
- Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam Provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol. 8.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten.
- Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis provinsi. 9
11. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan aantarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
12. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
14. Sarana Umum adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
13. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, dalam: rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada 'ayat(l), yaitu sebagai berikut :
- a. Memudahkan memperoleh informasi dan
4. transportasi,
- b. Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan,
- c. Pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah:
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan,
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan,
- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat,
- g. mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat,
- h. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
BAB III - JENIS JALAN DAN SARANA UMUM
Pasal 3
Jenis-jenis jalan menurut statusnya terdiri :
- a. Jalan Nasional:
- b. Jalan Provinsi,
- c. Jalan Kabupaten,
- d. Jalan Kota, dan
- e. Jalan Desa.
BAB III - JENIS JALAN DAN SARANA UMUM
Pasal 4
Jenis-jenis sarana Umum terdiri dari :
- Tempat dan atau gedung Olah Raga, Pp
- Taman Kabupaten ,
- Jembatan: AN
- Gedung Pertemuan:
- Tempat rekreasi, MP
- Pasar,
- Sarana umum lainnya. RK
BAB IV - KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
Pasal 5
- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupunjalan khusus dan sarana umum yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB V - PEMBERIAN NAMA
Pasal 6
Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang diusulkan diambil dari:
- a. Nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa,
- b. Nama-nama Flora, Fauna, dan Pulau-pulau di Indonesia,
- c. Nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal,
- d. Nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meningggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan,
- e. Nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama dan telah meninggal dunia, dan
- f. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum.
TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN
BAB VI - TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN
Pasal 7
- (1) Pengajuan nama jalan, dan sarana umum milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur ditujukan kepada Bupati.
- (2) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang merujuk pada pasal 5 ayat (2).
BAB VII - TIANG DAN PAPAN NAMA
Pasal 8
Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TIANG DAN PAPAN NAMA
Pasal 9
Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Kabupaten dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
BAB VII - TIANG DAN PAPAN NAMA
Pasal 10
- (1) Pengembang diwajibkan melakukan pemasangan papan/plat nama, jalan yang berada di lingkungan
2. komplek perumahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah jalan dibangun.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. :
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 11
- (1) Pengembang yang tidak melakukan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama-nama jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada ayat (1) dan (2) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 12
Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah ada tetap berlaku kecuali nama-nama jalan dan sarana milik umum Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
|
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. -

Penetapan: Diundangkan di Bula pada tanggal Januari 2016 SEKBEEARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 164 NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU 11/3/17. '
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
## I. UMUM.
Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
Nama jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan pemberian nama jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu,
Keberadaan jalan dan sarana umum merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan dan sarana umum merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang 'Ecopolis' atau 'Humanopolis'.
Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.
Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama jalan dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. - Aa
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 128