Unknown WALI KOTA CILEGON Nomor 25 Tahun 2017 tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA CILEGON (berlaku 5 Mei 2017)
Pembukaan
Mengingat :
BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2017
NOMOR : 25
PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA CILEGON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA CILEGON,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk mengukur kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan acuan sebagai pedoman Standar Belanja dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Cilegon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Cilegon.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan ...
Menetapkan :
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA CILEGON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cilegon;
3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cilegon selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
4. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
5. Belanja Utama merupakan komponen belanja yang paling menentukan tingkat volume dari suatu output yang dihasilkan. Belanja utama bersifat variabel, yaitu belanja yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan volume output kegiatan. Adapun biaya per unit dari belanja utama relatif tetap;
6. Belanja penunjang semi variabel terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dibatasi. Belanja Penunjang dapat diartikan sebagai komponen belanja yang dialokasikan sebagai pelengkap belanja utama dalam menghasilkan output dalam pencapaian target kinerja kegiatan;
7. Alat Tulis Kantor selanjutnya disingkat ATK adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan dalam pekerjaan sehari-hari dari pegawai-pegawai tata usaha;
8. Belanja penggandaan adalah belanja dalam rangka memperbanyak dokumen dan sejenisnya melalui proses foto copy dalam satuan lembar;
9. Tim Internal adalah tim kepanitian yang dibentuk tidak melibatkan Organisasi Perangkat Daerah lain, serta menghasilkan output berupa dokumen perencanaan/pelaksanaan/pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
10. Monitoring dan Evaluasi dilingkup Perangkat Daerah adalah pnyediaan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi adalah memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah. Tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi harus berjalan seiring;
11. Keikutsertaan pameran (Hut Kota Cilegon) adalah kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam rangka memperingati HUT atau Hari Jadi Kota Cilegon yang mengikutsertakan kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Keikutsertaan Pameran merupakan kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung keikutsertaan suatu organisasi (dalam penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana) dalam pameran HUT Kota Cilegon;
12. Fasilitasi/ Pendampingan merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis penyadaran agar masyarakat yang 'tidak tahu' menjadi 'tahu' dan sadar untuk berubah;
13. Penatausahaan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan Daerah, dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan keuangan, penerimaan/ pengeluaran keuangan serta proses pelaporan keuangan;
14. Kegiatan penyusunan laporan keuangan lingkup perangkat daerah adalah Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah menghasilkan laporan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan laporan akhir tahun;
15. Rapat Koordinasi merupakan kegiatan yang dianggarkan sebagai upaya untuk mengharmoniskan atau menserasikan sesuatu hal dalam rangka menghasilkan suatu kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Rapat koordinasi dilakukan antara Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerahn Lain, atau antara Perangkat Daerah dengan lembaga atau instansi lain yang terkait;
16. Penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan wujud pelaporan kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
17. Pelaksanaan dialog audiensi kecamatan adalah kegiatan tahunan yang memfasilitasi diseminasi informasi kebijakan publik yang mencakup prioritas pembangunan, agenda serta berbagai program pembangunan kepada masyarakat luas;
18. Bimbingan teknis adalah kegiatan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis serta meningkatkan pengetahuan peserta yang sifatnya dapat langsung diaplikasikan dalam menjawab permasalahan teknis yang dihadapi aparatur sesuia peraturan dan perundangan (bersifat problem solving );
19. Pelatihan/ workshop Pelatihan (workshop) merupakan pelatihan kerja, yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan terintegrasi. Workshop bisa juga memanfaatkan instrumen atau alat peraga atau bahan simulasi;
20. Sosialisasi adalah suatu kegiatan yang mengenalkan, memberikan pengetahuan/informasi/gagasan baru melalui pertemuan/tatap muka antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga terjadi transfer pemahaman yang seragam antara pemberi informasi dan penerima informasi;
21. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan;
22. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyusun rumusan kegiatan pembangunan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan dalam wilayah kecamatan disinergikan dengan Rancangan awal Renja OPD;
23. Penyusunan Rencana Strategis OPD Kegiatan penyusunan arah kebijakan, kerangka pendanaan serta program dan kegiatan OPD baik yang bersifat prioritas daerah dan/atau kegiatan teknis lainnya dengan mengacu terhadap RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
24. Penyusunan Rencana Kerja OPD Kegiatan penyusunan arah kebijakan, kerangka pendanaan serta program dan kegiatan OPD baik yang bersifat prioritas daerah dan/atau kegiatan teknis lainnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu kepada arah kebijakan dan kerangka pendanaan tahunan yang tercantum dalam RKPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai alat ukur belanja kegiatan dalam menyusun RKA OPD;
- (2) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Analisis Standar Belanja Kota Cilegon meliputi:
- a. BAB I KLASIFIKASI UMUM
1. Alat Tulis Kantor;
2. Belanja Penggandaan; dan
3. Tim Internal.
BAB II KLASIFIKASI KHUSUS
1. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dilingkup Perangkat Daerah;
2. Keikutsertaan pameran (Hut Kota Cilegon);
3. Kegiatan fasilitasi/ pendampingan;
4. Kegiatan penatausahaan keuangan;
5. Kegiatan penyusunan laporan keuangan lingkup perangkat daerah;
6. Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi;
7. Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan Dialog audiensi kecamatan;
9. Bimbingan Teknis;
10. Pelatihan/ Workshop;
11. Sosialisasi;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
14. Penyusunan Rencana Strategis OPD;
15. Penyusunan Rencana Kerja OPD.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III KENTENTUAN PENUTUP Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 5 Mei 2017 WALI KOTA CILEGON, ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon pada tanggal 5 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, ttd

SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA CILEGON

## BAB I

## KLASIFIKASI UMUM

## 1. ALAT TULIS KANTOR

Alat tulis kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan terkait pekerjaan sehari-hari dari pegawai-pegawai tata usaha. Digunakan untuk menampung penganggaran belanja seperti alat tulis, amplop, map, alat lukis/gambar, buku tulis, document keeper , kertas, label, lem, penghapus, perforator, cutter , tinta, pita dan toner printer , media penyimpan data (USB Flash memory , CD/DVD recordable ) dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan urusan, Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan sarana penunjang pekerjaan dalam fungsi administrasi kegiatan.

Pembagian Paket berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya sebagai berikut :

1. PAKET A
2. PAKET B
3. PAKET C

## 2. BELANJA PENGGANDAAN

Belanja Penggandaan yaitu belanja dalam rangka memperbanyak dokumen dan sejenisnya melalui proses foto copy dalam satuan lembar. Belanja penggandaan juga termasuk biaya penjilidan.

Pembagian paket sebagai berikut :

1. PAKET A
2. PAKET B
3. PAKET C

## 3. TIM INTERNAL

Kegiatan yang bersifat internal atau struktur kepanitiaannya tidak melibatkan OPD lain serta menghasilkan output berupa dokumen perencanaan/pelaksanaan/ pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh kepala OPD, seperti kegiatan Sosialisasi/Bintek/Seminar/Rapat koordinasi antar OPD/Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah/Rapat Koordinasi Intansi Vertikal/Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat. Jumlah panitia dimaksud dibatasi dan honorarium diperhitungkan sebagai belanja penunjang. Besaran di atur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya.

## BAB II

## KLASIFIKASI KHUSUS

## 1. MONITORING DAN EVALUASI DILINGKUP PERANGKAT DAERAH

## a. Deskripsi

Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi adalah memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah. Tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi harus berjalan seiring.

## b. Ruang Lingkup

Monitoring Dan Evaluasi dilakukan di lingkup kewenangan (sektoral) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Monitoring dilakukan kepada obyek yang memerlukan observasi atau pengamatan secara langsung.

## c. Output Kegiatan

Jumlah Objek yang dilakukan monitoring

Contoh :

- -30 Perusahaan;
- -20 Klinik;
- -dan sebagainya.

## d. Komposisi Belanja

Tabel 1

## ASB Monitoring dan Evaluasi dilingkup Perangkat Daerah

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | Makanan & Minumuman Rapat ATK | Sejumlah Tim, maks 2 kali Paket A | Notulen Rapat |
| 2 | PELAKSANAAN | Pengumpulan Data/survei /monitoring | Honorarium/Upah Harian |  Jumlah orang hari disesuaikan dengan jumlah objek monitoring;  Besaran upah sesuai dengan Standar Biaya. | Hasil pengumpulan data |
| 2 | PELAKSANAAN | Pengumpulan Data/survei /monitoring | Penggandaan | Paket A | Hasil pengumpulan data |
| 2 | | Rapat | Honorarium Tim Kerja | Sesuai dengan Standar Biaya Maks 4 kali | Hasil Evaluasi |
| 2 | | Evaluasi | Makanan & Minuman Rapat Evaluasi | Sejumlah peserta rapat (sesuai kebutuhan) maks 4 | Hasil Evaluasi |

| | | | | kali | |
|----|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | Penggandaan | Paket A | |
| | | | Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/Pakar/ Praktisi/Pembicara Khusus dan Pendukungnya | Jika proses evaluasi membutuhkan keahlian khusus (tenaga ahli), Maks 6 jp per rapat evaluasi | |
| 3 | PELAPORAN | Penyusunan Pelaporan | Cetak | Maks 5 eksemplar | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| 3 | PELAPORAN | Penyusunan Pelaporan | Honorarium/Upah Harian | Maks 3 orang x 5 hari | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |

## 2. KEIKUTSERTAAN PAMERAN (HUT KOTA CILEGON)

## a. Deskripsi

Pameran merupakan kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pemrintah Kota Cilegon dalam rangka memperingati HUT atau Hari Jadi Kota Cilegon yang mengikutsertakan kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.

Keikutsertaan Pameran merupakan kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung keikutsertaan suatu organisasi (dalam penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana) dalam pameran HUT Kota Cilegon.

## b. Ruang lingkup

1. Penyelenggaraan Pameran khusus untuk mendukung peringatan HUT Kota Cilegon;
2. Maksimum jumlah hari penyelenggaraan pameran menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Pekan Raya Cilegon (peringatan HUT Kota Cilegon).

## c. Output Kegiatan

- -Jumlah stand x hari.

## d. Komposisi Belanja

Tabel 2

## ASB Keikutsertaan Pameran Hari Jadi Kota Cilegon

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | Makanan & Minuman Rapat ATK | Sejumlah Tim, maks 2 kali Paket A | Notulen Rapat |
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | Cetak Spanduk | Maksimal 2 buah | Spanduk |
| 2 | PELAKSANAAN | | Honorarium Tim Kerja | Sesuaikan dengan Standar Biaya | Bahan Display Pameran |
| 2 | PELAKSANAAN | | Honorarium/Upah Harian | Sesuai Standar Biaya, maksimum 4 | Untuk |

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | Pelaksanaan Pameran dengan Swakelola | | orang/hari | Penjaga Stand |
| | | Pelaksanaan Pameran dengan Swakelola | Makanan & Minuman | Sesuai jumlah penjaga stand, maksimum 3 kali sehari | Penjaga Stand |
| | | Pelaksanaan Pameran dengan Swakelola | Sewa Lainnya (sewa stand) | Sesuai dengan harga sewa | Stand yang sudah ditata/dihias |
| | | Pelaksanaan Pameran dengan Swakelola | Dekorasi | Sesuai standar biaya | Stand yang sudah ditata/dihias |
| | | Pelaksanaan Pameran dengan Swakelola | Sewa Sarana Mobilitas Darat | Jika diperlukan (semisal untuk mengangkut bahan/sarpras/produk khusus untuk kebutuhan pameran) | Stand yang sudah ditata/dihias |
| | | Pelaksanaan Pameran dengan Swakelola | Penggandaan | Paket A | Misal : untuk keperluan pendaftaran, formulir, dll |
| | | Pelaksanaan Pameran dengan Swakelola | Cetak | Sesuai kebutuhan | Leaflet, brosur, dll |
| 3 | PELAPORAN | Penyusunan Pelaporan | Honorarium/Upah Harian | Maks 3 orang x 5 hari | Laporan Pelaksanaan |
| 3 | PELAPORAN | Penyusunan Pelaporan | Cetak | Maks 5 eksemplar | Laporan Pelaksanaan |

## 3. FASILITASI/ PENDAMPINGAN

## a. Deskripsi

Fasilitasi/ Pendampingan merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis penyadaran agar masyarakat yang 'tidak tahu' menjadi 'tahu' dan sadar untuk berubah.

Contoh : Kegiatan pendampingan antara lain, pendampingan teknis rutilahu, pendampingan pelaksanaan kurikulum, pendampingan Program Keluarga Harapan dll.

## b. Ruang Lingkup

Kegiatan pendampingan yang dimaksud adalah kegiatan yang memberikan manfaat pengetahuan dan peningkatan keberdayaan/kapasitas/kapabilitas kepada penerima pendampingan (obyek pendampingan dapat berupa perorangan, institusi/organisasi, maupun kelompok masyarakat).

## c. Output Kegiatan

Jumlah obyek yang diberikan pendampingan.

Contoh : 50 UMKM, 20 sekolah, 20 koperasi, 43 kelurahan, 200 orang, dsb.

## d. Komposisi Belanja

Tabel 3

## ASB Fasilitasi/Pendampingan

| NO | PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | PERSIAPAN | Makanan & Minumuman Rapat Persiapan | Sejumlah Tim, maks 3 kali | Notulen Rapat |
| 1 | PERSIAPAN | ATK | Paket A | |
| 1 | PERSIAPAN | Penggandaan | Paket A | Undangan dan Materi |
| 1 | PERSIAPAN | Cetak Spanduk | Maksimal 2 buah | Spanduk |
| 2 | PELAKSANAAN | Honorarium Tim Kerja | Sesuaikan dengan Standar Biaya, maks 4 OK | Instrumen Pendampingan |
| 2 | PELAKSANAAN | Honorarium/Upah Harian | Sesuai Standar Biaya | Instrumen Pendampingan |
| 2 | PELAKSANAAN | Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus dan | Narasumber maks 6 org, maks 8 JP per hari | Instrumen Pendampingan |
| 2 | PELAKSANAAN | Makanan & Minumuman Pelaksanaan Kegiatan | Sejumlah Peserta+Panitia+ Narasumber+Juri | Instrumen Pendampingan |
| 2 | PELAKSANAAN | Transportasi Akomodasi | Sejumlah Peserta | Instrumen Pendampingan |
| 2 | PELAKSANAAN | dan | | Instrumen Pendampingan |
| 2 | PELAKSANAAN | Jasa / Upah Tenaga Kerja (Tim Pendamping) | Sesuai Kebutuhan | Instrumen Pendampingan |
| 2 | PELAKSANAAN | Bahan Alat Perlengkapan Pendidikan/ Pelatihan |  Sejumlah peserta;  Perlengkapan pesera terdiri dari : - map plastic; - block note; - pulpen. | Instrumen Pendampingan |
| 2 | PELAKSANAAN | Cetak | Sejumlah Peserta | Instrumen Pendampingan |
| 3 | PELAPORAN | Honorarium/ Upah Harian | Maks 3 orang x 5 hari | Laporan Hasil |
| 3 | PELAPORAN | Cetak | Maks 5 eksemplar | Laporan Hasil |
| 3 | PELAPORAN | Makan dan Mamin Rapat (Evaluasi Hasil Pendampingan) | Sejumlah Peserta Rapat | Pendampingan |

## 4. PENATAUSAHAAN KEUANGAN

## a. Deskripsi

Penatausahaan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan Daerah, dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan keuangan, penerimaan/ pengeluaran keuangan serta proses pelaporan keuangan.

## b. Ruang Lingkup

Kegiatan Penatausahaan Keuangan dilaksankan pada masing masing lingkup kewenangan (sektoral) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## c. Output Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan 12 bulan

## d. Komposisi Belanja

Tabel 4 ASB Penatausahaan Keuangan

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | Makanan & Minumuman Rapat | Sejumlah Angota,maks pelaksanaan rapat 2 kali | Notulen Rapat |
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | ATK | Paket A | Notulen Rapat |
| 2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan | Honorarium/Upah Bulanan | Sesuai Standar Biaya | SPP, SPM dan SP2D |
| 2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan | Jasa Transaksi Keuangan | Sesuai dengan transaksi keuangan | Bukti transaksi keuangan |
| 3 | PELAPORAN | Penyusunan Pelaporan | Honorarium/Upah Harian | Maks 3 orang x 5 hari | Laporan Kegiatan |
| 3 | PELAPORAN | Penyusunan Pelaporan | Cetak | Maks 5 eksemplar | Laporan Kegiatan |

## 5. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP PERANGKAT DAERAH

## a. Deskripsi

Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah menghasilkan laporan semesteran.

## b. Ruang Lingkup

Tersusunya dan tersedianya laporan keuangan, data data pajak dan laporan keuangan lainnya yang berkaitan dengan keuangan yang disajikan oleh masing masing perangkat daerah.

## c. Output Kegiatan

- -Laporan Semesteran;
- -Laporan pendapatan pajak daerah.

## d. Komposisi Belanja

Tabel 5

## ASB Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup OPD

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | Makanan & Minumuman Rapat | Sejumlah Tim, maks 2 kali | Notulen Rapat |
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | ATK | Paket B | Notulen Rapat |
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | Penggandaan | Paket A | Notulen Rapat |
| 2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Kegiatan | Honorarium Tim Penyusun | Komposisi Tim :  OPD tipe A: Sesuai Standar Biaya Anggota Maks 10 orang;  OPD tipe B: Sesuai Standar Biaya Anggota Maks 8 orang;  OPD tipe C : Sesuai Standar Biaya Anggota Maks 6 orang;  Maks 2 kali;  Maks 3 kali untuk OPD yang mengelola pajak daerah. |  SK Tim penyusun;  Notulen rapat persiapan |
| 2 | PELAKSANAAN | Pengumpulan Data/ Instrumen | Makan & Minum Pelaksana Kegiatan | Sejumlah Tim, Maks 12 kali | Dokumentasi pelaksanaan kegiatan |
| 2 | PELAKSANAAN | Pengumpulan Data/ Instrumen | Penggandaan | Paket B | Dokumentasi pelaksanaan kegiatan |
| 3 | PELAPORAN | Penyusunan Pelaporan | Honorarium/Upah Harian | Maks 3 orang x 5 hari | Laporan Pelaksanaan |
| 3 | PELAPORAN | Penyusunan Pelaporan | Cetak | Maks 5 eksemplar | Laporan Pelaksanaan |

## 6. PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI

## a. Deskripsi

Rapat Koordinasi merupakan kegiatan yang dianggarkan sebagai upaya untuk mengharmoniskan atau menserasikan sesuatu hal dalam rangka menghasilkan suatu kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Rapat koordinasi dilakukan antara Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerahan Lain, atau antara Perangkat Daerah dengan lembaga atau instansi lain yang terkait.

## b. Ruang Lingkup

Tercapainya hasil/ kesepakatan bersama terkait dengan rapat koordinasi internal atau antar perangkat daerah serta memperoleh bahan refrensi dari daerah/ lembaga atau instansi lain yang terkait dengan capaian perubahan yang lebih baik.

## c. Output Kegiatan

Jumlah Kegiatan.

## d. Komposisi Belanja

Tabel 6

## ASB Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | Makan & Minum Rapat | Sejumlah Tim, maks 1 kali | Notulen Rapat |
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | ATK | Paket A/ rakor | Notulen Rapat |
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | Penggandaan | Paket A/ rakor | Materi Rapat |
| 2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Rapat Koordinasi | Honorarium Tim Kerja | Maks 4 kali, Sesuai klasifikasi pada Standar Biaya |  Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;  Materi |
| 2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Rapat Koordinasi | Makanan & Minumuman Pelaksanaan Kegiatan | Sejumlah Peserta+Panitia+ Narasumber |  Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;  Materi |
| 2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Rapat Koordinasi | Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus dan Pendukungnya (Narasumber OPD) |  Narasumber maksimal 4 orang;  Pembaca doa dan pembawa acara masing-masing 1 orang. (jika dihadiri oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekda) |  Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;  Materi |
| 2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Rapat Koordinasi | Cetak | Sejumlah Peserta |  Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;  Materi |
| 2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Rapat Koordinasi | Transportasi dan Akomodasi (uang saku peserta) | Sejumlah peserta, sesuai dengan ketentun | Narasumber |
| 2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Rapat Koordinasi | Perlengkapan Peserta |  Sejumlah Peserta;  Perlengkapan Peserta Terdiri Dari : - Map Plastik; - Block Note; - Pulpen; - Name Tag. |  Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;  Materi |
| 2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Rapat Koordinasi | Sewa Ruang Rapat *) | Sesuai klasifikasi ruangan pada Perwal tentang Standar Biaya |  Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;  Materi |
| 3 | PELAPORAN | Penyusunan Pelaporan | Honorarium/Upah Harian | Maks 3 orang x 5 hari | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| 3 | PELAPORAN | Penyusunan Pelaporan | Cetak | Maks 5 eksemplar | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |

## *) Jika dibutuhkan

## 7. Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

## a. Deskripsi :

Kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan wujud pelaporan kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Instrumen, metodologi serta kerangka kerja penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Lakip) wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (atau peraturan lainnya jika terdapat perubahan terhadap peraturan dan perundang-undangan dimaksud).

## b. Ruang lingkup :

Kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mencakup:

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) tahun n-1
2. Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja tahun n

## c. Output Kegiatan:

2 jenis dokumen

## d. Komposisi Belanja

Tabel 7 ASB Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas

## Kinerja Perangkat Daerah

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Tahapan Persiapan Dan Perencanaan | Rapat Persiapan | Honorarium Tim (Penyusun) | Komposisi Tim :  OPD tipe A: Sesuai Standar Biaya Anggota Maks 10 orang;  OPD tipe B: Sesuai Standar Biaya Anggota Maks 8 orang;  OPD tipe C : Sesuai Standar Biaya Anggota Maks 6 orang;  Nilai honor sesuai |  SK Tim penyusun,  Notulen rapat persiapan |

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Makan Dan Minum (Rapat Persiapan) | Sejumlah tim, maksimal 2 kali |  SK Tim penyusun,  Notulen rapat persiapan |
| | | Penyiapan Instrumen Format, Serta Penyediaan Kebutuhan | ATK | Paket A |  Form/instru men dan kebutuhan ATK penyusunan lakip dan |
| | | Penyusunan Lakip Dan Perjanjian Kinerja | Cetak | Sejumlah sub bidang | perjanjian kinerja |
| 2 | Pembahasan Dan Penyusunan Analisis Capaian Kinerja | Pembahasan dan penyusunan LAKIP | Makan dan Minum (Rapat Pembahasan) | Sejumlah pejabat struktural dalam struktur OPD, maksimal 4 kali |  Notulen rapat,  Hasil analisis capaian kinerja,  Rancangan akhir lakip |
| 2 | Perangkat Daerah & Perjanjian Kinerja OPD | Pengumpulan Data/ penghitungan indikator capaian | Honorarium/ Upah Harian (Pengumpulan Data) | Maks 3 orang x 5 hari | Hasil inventarisasi/ kertas kerja capaian indikator kinerja |
| 3 | Pelaporan Dokumen LAKIP | Penyusunan laporan | Honorarium/ Upah harian (penyusunan laporan) | Maks 3 orang x 5 hari |  Dokumentasi proses penyusunan Lakip  Laporan pelaksanaan kegiatan |
| 3 | Pelaporan Dokumen LAKIP | Penyusunan laporan | Cetak (Dokumen Lakip) | 10 eksemplar |  Dokumen Perjanjian Kinerja  Dokumen Lakip |

## 8. Pelaksanaan Dialog audiensi kecamatan

## a. Deskripsi :

Suatu kegiatan tahunan yang memfasilitasi diseminasi informasi kebijakan publik yang mencakup prioritas pembangunan, agenda serta berbagai program pembangunan kepada masyarakat luas.

Tujuan kegiatan Dialog audiensi kecamatan

-  Memberikan informasi tata laksana program pembangunan pada setiap tahun anggaran kepada masyarakat;

-  Mendorong masyarakat/ stakeholders untuk berkontribusi dalam pembangunan.

## b. Ruang lingkup :

Dialog audiensi kecamatan mencakup :

1. Pemberian informasi agenda pembangunan daerah pada tahun berjalan kepada masyarakat luas (setiap kecamatan);
2. Sarana untuk menampung aspirasi masyarakat untuk proses pelaksanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan selanjutnya.

## c. Output :

Indikator kuantitas : Jumlah masyarakat yang diundang (orang).

## d. Komposisi Belanja

Tabel 8 ASB Dialog Audiensi Kecamatan

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tahapan Persiapan Dan Perencanaan | Rapat Tim Internal dan Persiapan Kegiatan | Honorarium tim kegiatan Makan dan minum (rapat persiapan) | Nilai honor sesuai Standar Biaya Sejumlah tim, maksimal 3 kali | SK Tim kegiatan, notulen rapat persiapan, konsep dan materi tata laksana kegiatan, korespondensi narasumber dan toga/toma |
| 1 | Tahapan Persiapan Dan Perencanaan | Penyiapan kebutuhan | ATK | Paket C | Surat undangan |
| 1 | Tahapan Persiapan Dan Perencanaan | Kegiatan | Penggandaan | Paket C | Surat undangan |
| 1 | Tahapan Persiapan Dan Perencanaan | Kegiatan | Cetak Spanduk (publikasi + spanduk kegiatan) | 3 buah | Media publikasi |
| 2 | Tahap Pelaksanaan | Penyiapan Sarana Dan Prasarana Kegiatan | Sewa perlengkapan dan peralatan | Meliputi :  kursi peserta sejumlah undangan;  kursi VIP sejumlah undangan VIP;  meja;  sewa generator set;  sewa tenda;  sewa panggung;  belanja dekorasi;  sound system. | Tersedianya sarpras kegiatan |
| 2 | Tahap Pelaksanaan | Pelaksanaan Kegiatan | Makan dan minum Pelaksanaan kegiatan |  Snack peserta (peserta atau masyarakat); | |

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | |  Jamuan makan prasmanan (sejumlah undangan);  Snack istimewa (sejumlah undangan vip). | Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan |
| | | | Jasa narasumber pendukung lainnya | Untuk pembaca doa, pembaca aya Al- Qur'an, Tokoh Masyarakat, dsb (maksimum 4 narasumber) | Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan |
| 3 | Tahap Pelaporan Dan Evaluasi Kegiatan | Penyusunan Laporan | Cetak (laporan) | Maks 5 eksemplar | Dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan |
| 3 | Tahap Pelaporan Dan Evaluasi Kegiatan | Penyusunan Laporan | Honorarium/ Upah harian (penyusunan laporan) | Maks 3 orang x 5 hari | Dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan |

## 9. Bimbingan Teknis

## a. Deskripsi :

Suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis serta meningkatkan pengetahuan peserta yang sifatnya dapat langsung diaplikasikan dalam menjawab permasalahan teknis yang dihadapi aparatur sesuia peraturan dan perundangan (bersifat problem solving ).

Contoh : Bimtek penatausahaan keuangan daerah, bintek pengelolaan kearsipan,bimtek penyusunan LAKIP dll.

Tujuan kegiatan bimtek adalah untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para pejabat/aparatur sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## b. Ruang lingkup :

-  Bimbingan teknis dapat dilakukan Perangkat Daerah paling banyak selama 3 (tiga) hari;
-  Bimbingan teknis hanya dapat dilakukan di dalam kota.

## c. Output :

Jumlah peserta bimtek (orang)

## d. Komposisi belanja

Tabel 9

## ASB Bimbingan Teknis

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-----------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | PERSIAPAN | Pembentukan Tim | Honorarium Panitia Pelaksana |  Peserta bimtek sd. 20 orang : anggota maks 5 orang;  Peserta bimtek 21 sd 50 orang : anggota maks 7 orang;  Peserta bimtek lebih dari 50 orang : anggota maks 10 orang; Nilai honor sesuai Standar Biaya |  Notulen Rapat  SK Tim |
| 1 | PERSIAPAN | Pembentukan Tim | Panita Pengadaan | Sesuai Standar Biaya |  Notulen Rapat  SK Tim |
| 1 | PERSIAPAN | Pembentukan Tim | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | Sesuai Standar Biaya |  Notulen Rapat  SK Tim |

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | Rapat Persiapan | Makan Dan Minum Rapat Persiapan | Sejumlah tim, maksimal 3 kali | |
| | | Penyiapan Bahan | Honorarium/Upah harian | Maksimum 3 orang x 5 hari. | |
| | | Publikasi | Cetak Spanduk | Maksimal 2 buah, sesuai Standar Biaya | |
| | | Penyediaan kebutuhan ATK kegiatan | ATK |  Peserta bimtek sd. 50 orang : Paket B;  Peserta bimtek lebih dari 50 orang : Paket C | |
| | | | Penggandaan | Paket A | |
| 2. | | | Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus dan Pendukungnya | Maksimal 8 JP per hari |  Modul  Instruktur |
| 2. | | | Cetak | Sejumlah Peserta |  Modul  Instruktur |
| 2. | | | Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan | Sejumlah peserta+panitia+nara sumber |  Modul  Instruktur |
| 2. | PELAKSANAAN | Pemberian Pelatihan | Bahan alat perlengkapan pendidikan/pelatihan Peserta ( toolkit ) |  Sejumlah peserta;  Perlengkapan peserta terdiri dari : map plastic, block note , pulpen |  Modul  Instruktur |
| 2. | | Pemberian Pelatihan | Transport dan Akomodasi (Uang saku) |  Sejumlah Peserta dikali jumlah hari;  Besaran sesuai standar biaya | |
| 2. | | Pemberian Pelatihan | Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan | Jika tidak tersedia Ruang Rapat Internal yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan | |
| 2. | | Pemberian Pelatihan | Sewa Lainnya( sewa kamar untuk narasumber) | Jika diperlukan, Sesuai standar biaya | |
| 3. | PELAPORAN | Penyusunan laporan | Honorarium/Upah harian (penyusunan laporan) | Maksimum 3 orang x 5 hari | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| 3. | PELAPORAN | Penyusunan laporan | Cetak (laporan) | Maks 5 eksemplar | Dokumentasi |

## 10. Pelatihan/Workshop

## a. Deskripsi :

Pelatihan (workshop) merupakan pelatihan kerja, yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan terintegrasi. Workshop bisa juga memanfaatkan instrumen atau alat peraga atau bahan simulasi.

Contoh : Pelatihan operator alat berat, Pelatihan las, pelatihan menjahit, pelatihan otomotif dll.

## b. Ruang Lingkup :

-  Kegiatan pelatihan atau workshop dapat dilakukan Perangkat Daerah berdasarkan jumlah sesi atau hari, di samping jumlah peserta
-  Pelatihan/ Workshop dapat melakukan kunjungan kerja didalam kota ataupun di luar kota dalam rangka mendukung pelatihan dimaksud (berupa field trip ).

## c. Output Kegiatan :

-  Jumlah peserta pelatihan/workshop (orang)
-  Jumlah sesi pelatihan

## d. Komposisi Belanja :

Tabel 10 ASB Pelatihan/Workshop

| NO | PROSES | SUB PROSES | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA | HASIL |
|------|-----------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | PERSIAPAN | Pembentukan Tim | Honoararium Panitia Pelaksana Kegiatan |  peserta pelatihan sd. 50 orang : tim internal, anggota maks 5 orang;  Peserta pelatihan 51 sd 100 orang : tim internal, anggota maks 7 orang;  Peserta pelatihan lebih dari 100 orang : tim internal, anggota maks 10 orang; Nilai honor sesuai Standar Biaya |  Notulen Rapat;  SK Tim |
| 1 | PERSIAPAN | | Panita Pengadaan | Sesuai Standar Biaya |  Notulen Rapat;  SK Tim |
| 1 | PERSIAPAN | | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | Sesuai Standar Biaya |  Notulen Rapat;  SK Tim |
| 1 | PERSIAPAN | Rapat Persiapan | Makan dan minum (Rapat Persiapan) | Sejumlah tim, maksimal 2 kali |  Notulen Rapat;  SK Tim |
| 1 | PERSIAPAN | Penyiapan Peserta | Honorarium/ Upah harian (pendataan peserta) | Sesuai Standar Biaya |  Notulen Rapat;  SK Tim |

| | Cetak spanduk | Maksimal 2 buah, sesuai Standar Biaya | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | ATK | Terbagi dalam :  Paket A jika peserta pelatihan sd. 50 orang;  Paket B jika Peserta pelatihan 51 sd 100 orang;  Paket C Jika Peserta pelatihan lebih dari 100 orang. | | | | | |
| | Penggandaan | Paket A | | | | | |
| | Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus dan Pendukungnya |  Maksimal 8 JP per hari;  Moderator dan notulen @ maksimal 2 orang |  Modul; |  Modul; |  Modul; | | |
| | Cetak | Sejumlah Peserta | | | | | |
| | Makan dan minum pelaksana Kegiatan | Sejumlah peserta+panitia+narasu mber+tenaga ahli |  Instruktur |  Instruktur |  Instruktur | | |
| | Bahan Alat Perlengkapan ( toolkit ) |  Sejumlah peserta;  Perlengkapan pesera terdiri dari : - Map plastic; - Block note; - Pulpen. | | | | | |
| | Pendidikan/Pelatihan | | | | | | |
| 2. | Bahan Alat Perlengkapan Pendidikan/Pelatihan (Barang Pendukung/ Barang Habis Pakai) | Sesuai kebutuhan (RAB dilampirkan) | Keberlangs ungan rangkaian | Keberlangs ungan rangkaian | Keberlangs ungan rangkaian | | |
| | Sewa Gedung/Kantor/Tem pat *) | Sesuai kebutuhan dan berkolerasi dengan output kegiatan | pelatihan/ | pelatihan/ | pelatihan/ | | |
| | Uang saku |  Sejumlah Peserta dikali jumlah hari;  Besaran sesuai standar biaya. | workshop | workshop | workshop | | |
| | Map dan | Sejumlah peserta | | | | | |
| | pelatihan ( Work Transportasi dan |  Jika diperlukan | | | | | |
| | Akomodasi | perlengkapan utama yang terkait dengan pelaksanaan | lapangan | lapangan | lapangan | | |
| | | | misal alat pelatihan alat berat | misal alat pela