PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 11 Tahun 2015 tentang JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISI(IN (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2OL3 tentang Jaminan Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44561; 3.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 6.
- Undang-Undang Nomor t2 Tahun 20tl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 7.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 291, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2Ot3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot3 Nomor 255); 8.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2077 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 9.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); 10.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSI(AN:
McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Masyarakat miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
4. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan ## BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN JAMIIfAItt KESEIIATAN
Pasal 2
Jaminan Kesehatan diselenggarakan
Pasal 3
- (1) Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Sasaran program adalah masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
BAB III - PEITYELEN(X}ARAAN JAI}TIITAN KESEHATAN
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan jaminan kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
2. (21 Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
BAB TV
KEPESERTAAITI DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu Kepesertaan
BAB III - PEITYELEN(X}ARAAN JAI}TIITAN KESEHATAN
Pasal 5
- (1) Peserta Program Jaminan Kesehatan adalah setiap orang miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (3) Tata cara dan teknis kepesertaan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
3. (21 Terhadap peserta Jaminan Kesehatan diberikan kartu kepesertaan.
Bagian Kedua Pembiayaan
BAB III - PEITYELEN(X}ARAAN JAI}TIITAN KESEHATAN
Pasal 6
Pembiayaan Jaminan Kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7
- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Misikin di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KETENTUAIT PENUTUP
Pasal 8
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VI - KETENTUAIT PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 29 Desember 2015

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN, ACHMAD SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 18 April 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OL6 NOMOR 2