KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 155 Tahun 1999 tentang TIM PENGKAJIAN PEMBENTUKAN LEMBAGA OMBUDSMAN (berlaku 8 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari perilaku penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang dirugikan untuk mengadukan masalahnya kepada suatu lembaga independen yang dikenal dengan nama Ombudsman;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna terwujudnya lembaga Ombudsman dimaksud, dengan membentuk Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBENTUKAN LEMBAGA OMBUDSMAN.
- KETIGA :
PERTAMA : Membentuk Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Ombudsman, yang bertugas menyusun Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman dan melakukan langkah-langkah persiapan serta penyebarluasan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman;
KEDUA
- Dalam menyusun Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Tim Ombudsman melakukan pengkajian secara mendalam mengenai kemungkinan materi muatan wewenang Ombudsman, antara lain;
- a. menerima pengaduan dari masyarakat atas kerugian yang diderita sebagai akibat perilaku penyelenggara negara;
- b. melakukan pengawasan atas nama masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. meneliti, mengumpulkan bahan, dan melakukan penyelidikan terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat;
- d. memanggil penyelenggara negara yang diadukan oleh masyarakat dan melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang berkaitan dengan masalah yang diadukan;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Tim Ombudsman melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
KEEMPAT : Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya dan agar memperoleh hasil yang optimal, Tim Ombudsman dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta melakukan konsultasi dengan para ahli dan organisasi profesi yang terkait;
KELIMA
:
Tim Ombudsman diketuai oleh Sdr. Antonius Sujata, S.H. dan dibantu oleh beberapa anggota yang susunannya ditetapkan oleh Ketua;
KEENAM
:
Tata kerja pelaksanaan tugas Tim Ombudsman ditetapkan oleh Ketua;
KETUJUH : yang
Ketua Tim Ombudsman dapat membentuk sebuah Sekretariat berfungsi memperlancar pelaksanaan tugas Tim Ombudsman;
KEDELAPAN: Tim Ombudsman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
KESEMBILAN: Tim Ombudsman menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini;
KESEPULUH: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Ombudsman dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Negara;
KESEBELAS: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID