PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Nomor 3 Tahun 2015 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Menimbang
2. masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah serta Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan berbagai upaya penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara§, Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Ka bu paten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR
X,
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
7. Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
9. Perusahaan Daerah Ita Esa yang selanjutnya disingkat PD Ita Esa adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten Rote Ndao.
10. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah, baik berupa Uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan U saha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur serta pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan U saha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur dengan mendapatkan imbalan tertentu.
12. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia.
13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
,r
J'
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT Bank NTI, dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
BAB III - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL
BAB III - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT Bank NTI dalam bentuk uang, yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB III - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu dilakukan kajian atas:
- a. Kemampuan keuangan daerah, BUMD dan PT Bank NTI;
- b. Kelayakan dan bentuk penyertaan modal daerah yang akan dilakukan; dan
- c. Kelayakan penyertaan modal daerah dengan
BAB III - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Penyertaan modal daerah pada BUMD dan Pf Bank NTI, sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp.31.550.000.000,(tiga puluh satu miZyar Zima ratus Zima puZuh juta rupiah), dengan rincian realisasi se bagai berikut:
- a. Pf Bank NTI sebesar Rp.22.550.000.000,(dua puluh. dua milyar Zima ratus Zima puluh. juta rupiah);
- b. PDAM sebesar Rp.6.000.000.000,(enam milyar rupiah}; dan
- c. PD Ita Esa sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miZyar rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan modal daerah pada BUMD dan Pf Bank NTI, mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebagai berikut:
- a. Pf Bank NTT sebesar Rp.25.000.000.000,(dua puZuh Zima miZyar rupiah);
- b. PDAM Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
- c. PD Ita Esa Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.2.500.000.000,(dua miZyar Zima ratus jut a rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD yang pengalokasiannya terdiri dari :
1. Pf Bank NTI:
- a. Tahun Anggaran 2015 sebesar: Rp.5.000.000.000,(Zima miZyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2016 sebesar: Rp.5.000.000.000,(Zima miZyar rupiah};
- c. Tahun Anggaran 2017 sebesar: Rp.5.000.000.000,(Zima miZyar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2018 sebesar: Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah); dan
- e. Tahun Anggaran 2019 sebesar: Rp.5.000.000.000,(Zima milyar rupiah). 2. PDAM:
- a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.500.000. 000,(lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.500.000.000,(Zima ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.500.000.000,(Zima ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.500.000.000,(Zima ratus juta rupiah); dan
- e. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.500.000.000,(Zima ratus juta rupiah).
3. PD lta Esa:
- a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 500. 000. 000 ,(Zima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.500.000.000,(Zima ratus juta rupiah);
Tahun
Anggaran
2017
sebesar
Rp.500.000.000,-
(Zima ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.500.000.000,(Zima ratus juta rupiah); dan
- e. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.500.000.000,(Zima ratus juta §. J rupiah).
BAB VI - BASIL USAHA
Pasal 7
- ( 1) Laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD dan PT Bank NTI yang menjadi hak Pemerintah Daerah setelah diaudit oleh Akuntan Publik dan/ atau BPKP disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui kas daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran laba sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8
- ( 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
- ( 1) BUMD dan PT Bank NTI wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
BAB VIII - PEMERIKSAAN
Pasal 10
- (1) Bupati melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggung jawaban BUMD.
- (2) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/ atau BPKP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban BUMD dan PT Bank NTI.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui lnspektorat.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Semua penyertaan modal daerah pada BUMD dan PT Bank NTT, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak j, ditetapkan Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. r:

Penetapan: Diundangkan di Ba' pada tanggal, 26 0 ober 2015 J\ Pit. SEKRETARIS AERAH KABUPATEN ROTE NDAO, ~ ONAS MATHEOS SELLY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2015 NOMOR 050 NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: /2015.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## TAHUN 2015 NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
## TENT ANG
## PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS
## BANK NUSA TENGGARA TIMUR
## I. UMUM
Upaya pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Sesuai ketentuan
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal8
Yang dimaksud dengan laba adalah keuntungan BUMD dari pelaksanaan penyertaan modal daerah yang menjadi bagian laba Pemerintah Daerah, setelah diaudit oleh inspektorat dan/ a tau akuntan publik.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Pasal8
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71
Lebih lanjut, ketentuan Pasal 71 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal terse but belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.
PENJELASAN
Pasal 81
Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/ daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Pasal 1 Angka 33 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah\_J(, atau badan hukum lainnya.
PENJELASAN
Pasal 285
- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
1. Pajak Daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. 'Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
PENJELASAN
Pasal 332
- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
.f.,
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penaf siran harga barang milik Dae rah esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, ketentuan Pasal 71 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal terse but belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.
Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/ daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Pasal 1 Angka 33 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah\_J(, atau badan hukum lainnya.
II. PASAL DEMI PASAL
```
```
Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. .§., !'-' Pasal 6 umumnya. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerin tahannya. Yang dimaksud dengan kajian terhadap BUMD dan PT Bank NTI terkait visibilitas/kelayakan BUMD dan PT Bank NTI. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Yang dimaksud dengan "Profit oriented" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada BUMD untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan PAD. Yang dimaksud dengan "Social oriented" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Pasal 2
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal8
Yang dimaksud dengan laba adalah keuntungan BUMD dari pelaksanaan penyertaan modal daerah yang menjadi bagian laba Pemerintah Daerah, setelah diaudit oleh inspektorat dan/ a tau akuntan publik.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 133
J\.1
""'