PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor HMI Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU BUPATI KEPULAUAN ARU, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru,
1. Pasal.18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 4350):
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
C
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),
|
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nompr 567 9):
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) :
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:
1. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. | | 2
3. sg Tanggap Darurat Bencana yang selanjutnya dapat disebut Tanggap Darurat adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang disebabkan oleh bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah. 3
4. Keperluan Mendesak adalah keperluan untuk memenuhi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan dan keperluan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 4
5. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 5.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 7
C
- Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat bencana dan rehabilitasi akibat bencana. 8.
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, berupa bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan timbuinya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 9.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Belanja bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terusmenerus dan terus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan norma! dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran. Tg |
13. Kelompok Rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya yang meliputi orang lanjut usia, penyandang cacat, bayi, anak usia di bawah lima Tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui.
14. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. | | |
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
|
|
Rn
L
)
18. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Kantor Kesbanglinmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.
19. Konflik Sosial adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan afau kelompok Manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal menetapkan kebijakan anggaran Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya dapat disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat PPKD, adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya dapat disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
24. Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya dapat disingkat DPA-PPKD, adalah Dokumen Pelaksana Anggaran BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah. | |
29. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPKD adalah BPPKAD yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. |
26. Tim Kaji Bencana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan keadaan darurat atau Status Tanggap Darurat Bencana.
27. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
28. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pelaksana pada BPPKAD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
29. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah Pejabat Fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dari Belanja Tidak Terduga yang diterima. |
30. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya dapat disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. |
31. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya dapat dingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan. untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya dapat disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 'pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. |
Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- kriteria kegiatan yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga, a.
- pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Keadaan Darurat, Tanggap Darurat dan Keperluan Mendesak, b.
- c. tata cara pengajuan, persetujuan dan pencairan Belanja Tidak Terduga, dan
- d. tatacara pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga..
mm
KRITERIA KEGIATAN YANG DIBIAYAI! DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
BAB III - KRITERIA KEGIATAN YANG DIBIAYAI! DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 5
Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. kegiatan tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti kebutuhan untuk Keadaan Darurat dan Tanggap Darurat yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, dan
2. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-Tahun b. sebelumnya yang telah ditutup.
BAB III - KRITERIA KEGIATAN YANG DIBIAYAI! DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 6
- Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut: a. keadaan darurat, (1
- b. tanggap darurat, dan
- Cc. keperluan mendesak.
- Keadaan Darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: (2)
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, |
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.
- (3) Tanggap Darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: | 0
- a. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor, dan
|
- b. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh Manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
- (4) Keperluan Mendesak yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : |
3. a..merupakan Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran Tahun berjalan, dan
- b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : |
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan:
- b. program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD Tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja,
- c. usulan program dan kegiatan pelayanan dasar baru yang belum tercantum dalam APBD Tahun Anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam RKPD Tahun Anggaran berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu RKPD Tahun -Anggaran berjalan. |
- (6) Keperluan Mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mencakup : |
- a. program dan kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, dana Pemerintah Provinsi Maluku atau dana Pemerintah Daerah lainnya dan diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan .belum tersedia, |
- b. program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi Maluku, namun dananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana pendukung dari APBD:
- c. belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan seperti belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, dan |
- d. keperluan mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada Tahun anggaran berjalan.
JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
BAB IV - JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 7
Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan seperti : |
|
- a. pemulihan prasarana dan sarana vital yang mengalami kerusakan akibat Bencana, |
- b. perlindungan terhadap Kelompok Rentan akibat Bencana, dan
3. kegiatan-kegiatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). | c.
BAB IV - JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 8
Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan sebagai berikut:
- pencarian dan penyelamatan korban, a.
- pertolongan darurat, b.
- evakuasi korban:
- kebutuhan air bersih, d.
- kebutuhan pangan, e.
- kebutuhan sandang, £
- pelayanan kesehatan, 8.
- penampungan, dan/atau h.
- tempat hunian sementara. L
:
- (1) Belanja Tidak Terduga untuk alokasi jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digunakan oleh SKPD antara lain untuk :
- a. biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa pemulihan prasarana dan sarana vital yang dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana,
3. . biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa dalam upaya perlindungan terhadap Kelompok Rentan akibat bencana, dan b.
4. biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). C
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD.
- Belanja Tidak Terduga untuk membiayai jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipergunakan antara lain untuk: (1
- a. biaya operasional dan biaya: pengadaan barang jasa dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban,
- biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang, b.
- biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa pemberian pelayanan kesehatan: dan
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan bencana alam dilaksanakan oleh BPBD sedangkan yang berkaitan dengan Konflik Sosial dilaksanakan oleh Kantor Kesbanglinmas. (2)
- d. biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa penyediaan tempat penampungan dan/atau tempat hunian sementara.
BAB IV - JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 11
Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
|
PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI KEADAAN DARURAT, KEPERLUAN MENDESAK DAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
BAB V
Pasal 12
- (1) Pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat dan untuk mendanai Keperluan Mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.
2. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD berkenaan. | (2)
|
Tn
- Permohonan pendanaan Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan TAPD. (3
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pengantar yang ditandatangani Kepala SKPD memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, dilampiri dengan RKA-SKPD. (4
- Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dan penelaahan RKA-SKPD, selanjutnya pertimbangan TAPD tersebut disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dan dilaporkan kepada Bupati. (S)
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-SKPD yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada: Bupati dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan. (6)
- Apabila Bupati menyetujui Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD diberitahukan kepada pimpinan DPRD. (7)
-
BAB V
Pasal 13
Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak, apabila dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
BAB V
Pasal 14
- (1) Pengeluaran untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup, menggunakan dan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Permohonan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD kepada Bupati untuk mendapat pertimbangan TAPD. | |
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/SKPKD yang memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, dilampiri dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hasilnya disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menurut pertimbangan TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai ketentuan yang berlaku selanjutnya diajukan kepada Bupati dalam bentuk Rancangan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan sesuai pertimbangan TAPD.
- (6) Apabila Bupati menyetujui Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penetapan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga diberitahukan pada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
S
- (7) ## BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI TANGGAP DARURAT
Bagian Kesatu
Umum
BAB V
Pasal 15
- Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap (1 Darurat harus didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kejadian Bencana Alam, Kepala pelaksanaan BPBD menyampaikan laporan kejadian bencana alam yang terjadi di Daerah -kepada Bupati,
- untuk kejadian Konflik Sosial, Kepala Kantor Kesbanglinmas menyampaikan laporan kejadian Konflik Sosial yang terjadi di Daerah kepada Bupati, | | b.
- laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada huruf 4 atau huruf b, ditindaklanjuti oleh Tim Kaji Bencana dengan penelaahan dan penelitian terhadap laporan tersebut, | C
- hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam Berita Acara yang memuat rekomendasi tindak lanjut, | d.
-
BAB IV - JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 19
- Belanja Tidak Terduga untuk membiayai jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipergunakan antara lain untuk: (1
- a. biaya operasional dan biaya: pengadaan barang jasa dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban,
- biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang, b.
- biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa pemberian pelayanan kesehatan: dan
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan bencana alam dilaksanakan oleh BPBD sedangkan yang berkaitan dengan Konflik Sosial dilaksanakan oleh Kantor Kesbanglinmas. (2)
- d. biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa penyediaan tempat penampungan dan/atau tempat hunian sementara.
Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
|
PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI KEADAAN DARURAT, KEPERLUAN MENDESAK DAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
- (1) Pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat dan untuk mendanai Keperluan Mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.
2. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD berkenaan. | (2)
|
Tn
- Permohonan pendanaan Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan TAPD. (3
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pengantar yang ditandatangani Kepala SKPD memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, dilampiri dengan RKA-SKPD. (4
- Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dan penelaahan RKA-SKPD, selanjutnya pertimbangan TAPD tersebut disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dan dilaporkan kepada Bupati. (S)
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-SKPD yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada: Bupati dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan. (6)
- Apabila Bupati menyetujui Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD diberitahukan kepada pimpinan DPRD. (7)
-
Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak, apabila dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (1) Pengeluaran untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup, menggunakan dan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Permohonan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD kepada Bupati untuk mendapat pertimbangan TAPD. | |
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/SKPKD yang memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, dilampiri dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hasilnya disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menurut pertimbangan TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai ketentuan yang berlaku selanjutnya diajukan kepada Bupati dalam bentuk Rancangan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan sesuai pertimbangan TAPD.
- (6) Apabila Bupati menyetujui Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penetapan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga diberitahukan pada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
S
- (7) ## BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI TANGGAP DARURAT
Bagian Kesatu
Umum
- Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap (1 Darurat harus didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kejadian Bencana Alam, Kepala pelaksanaan BPBD menyampaikan laporan kejadian bencana alam yang terjadi di Daerah -kepada Bupati,
- untuk kejadian Konflik Sosial, Kepala Kantor Kesbanglinmas menyampaikan laporan kejadian Konflik Sosial yang terjadi di Daerah kepada Bupati, | | b.
- laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada huruf 4 atau huruf b, ditindaklanjuti oleh Tim Kaji Bencana dengan penelaahan dan penelitian terhadap laporan tersebut, | C
- hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam Berita Acara yang memuat rekomendasi tindak lanjut, | d.
-
- Untuk kejadian Bencana Alam, Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati c.g. Kepala BPPKAD, dengan dilampiri : (1
- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana,
- b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana,
- c. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk membiayai kegiatan Tanggap . Darurat, dan |
- d. Fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran BPBD.
-
- Untuk kejadian Konflik Sosial, Kepala Kantor Kesbanglinmas menyampaikan permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati c.g. Kepala BPPKAD, dengan dilampiri : (2)
- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana,
- b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana,
- c. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat, dan |
- d. Fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Kesbanglinmas. |
- (3) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf c, penetapan besarannya didasarkan pada perhitungan rincian kebutuhan biaya yang dibuat oleh BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau dibuat oleh Kantor Kesbanglinmas (untuk penanganan Konflik Sosial).
- (4 Kepala Seksi Dana Bantuan pada BPPKAD berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Tanggap Darurat dan RKB, mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), kepada Bendahara SKPKD dengan dilengkapi kwitansi dan Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Kepala Pelaksana BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau ditandatangani Kepala Satpol PP funtuk penanganan Konflik Sosial). |
- (S) Bendahara Pengeluaran: SKPKD berdasarkan SPD dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), menerbitkan SPP-TU dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari : |
- a. surat pengantar SPP-TU:
- b. ringkasan SPP-TU,
- c. rincian rencana penggunaan TU dan dilampiri dengan salinan SPD,
- d. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPKAD selaku PPKD untuk menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD:
- e. surat keterangan yang dibuat oleh Kepala BPPKAD selaku PPKD memuat
PENJELASAN
Pembukaan
keperluan pengisian tambahan uang persediaan yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau ditandatangani Kepala Kantor Kesbanglinmas (untuk penanganan Konflik Sosial), dan
- f. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), ayat (2) dan ayat (4). |
- (6) Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM-TU.
- (8) Dalam hal dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (S) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.
- (9) 'Dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-TU.
- (10) PPKD menyerahkan SPM-TU kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D '
- dengan dilengkapi dokumen yang meliputi: a. surat pengantar SPM-TU::
|
C
- ringkasan SPM-TU) b.
- rincian SPM-TU dan dilampiri dengan Salinan SPD: dan C
- persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (S5). d.
- (11) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dan keabsahan SPM-TU, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pengajuan RKB.
- (12) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank memindahbukukan dana sesuai dengan besaran dalam SP2D ke nomor rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD.
- (13) mmg pom sg --Bendahara Pengeluaran 'SKPKD selanjutnya mengajukan permohonan pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD funtuk kejadian Bencana Alam) atau Bendahara Pengeluaran Kantor Kesbanglinmas (untuk Penanganan Konflik Sosial).
- 149) Untuk pengesahanbelanja tambahan uang persediaan oleh fungsi perbendaharaan SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-TU Nihil.
- (15) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-TU Nihil paling lambat (dua) hari setelah penggunaan TU dipertanggungjawabkan oleh Kepala Pelaksana BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau Kepala, Kantor Kesbanglinmas (untuk penanganan Konflik Sosial). 2
- (16) Pengajuan SPP-TU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan dengan ketentuan :
- a. besarnya SPP-TU Nihil sebesar SPJ, yang disahkan oleh SKPD,
- b. rincian penggunaan dana untuk SPP-TU Nihil diuraikan sesu i dengan ai Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), dan
- penyetoran sisa SP2D TU merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan.
- Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen SPP-TU Nihi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (16), Penerbitan SPM-TU Nihil, hingga Penerbitan SP2D TU Nihil dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
- (18) Dalam hal dokumen SPP-TU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dinyatakan lengkap dan sah, maka PPKD menerbitkan SPM-TU Nihil.
- (19) Dalam hal dokumen SPP-TU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-TU Nihil kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.
|
- (20) Dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-TU Nihil.
-
- (21) PPKD menyerahkan SPM-TU Nihil kepada Kuasa BUD untuk penerbitan . SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi :
- a. surat pengantar SPM-TU Nihil,
- b. ringkasan SPM-TU Nihil,
|
- Cc. rincian SPM-TU U Nihil dan dilampiri dengan salinan SPD: dan
- d. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (16).
- ATA (22) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dan. keabsahan SPM-TU Nihil, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja ssejak pengajuan SPM-TU Nihi! diterima.
## BAB VI!
## TATA CARA PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN ATAS PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SERETLIIMNYA
##
PENJELASAN
Pasal 17
- Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan