UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 75 Tahun 1958 tentang MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM (berlaku 29 September 1958)
Pembukaan
Menimbang
:
- a Bahwa dengan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1957 No.61 Yo. Lembaran Negara Tahun 1958 No. 114) Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban, termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 selama 6 (enam) bulan, yaitu dari tanggal 30 April sampai tanggal 1 Nopember 1957;
- b. Bahwa persentasi jaminan emas sejak 30 April 1957 masih menurun terus, tetapi meningkat lagi sejak pertengahan bulan Juli 1957 sehingga mencapai 15% pada pertengahan bulan Oktober 1957;
- c. Bahwa perbaikan persediaan devisen berlangsung berangsurangsur, dan masih akan memerlukan waktu sampai jaminan emas menjadi 20% kembali;
- d. Bahwa karena itu dipandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban untuk memelihara jaminan emas 20% dengan masa 12 (duabelas) bulan;
Mengingat
:
- a. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953;
- c. Undang-undang Darurat No.14 tahun 1957 Yo. UndangundangNo.63 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1957 No.61 Yo. Lembaran Negara tahun 1958 No. 114);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANKINDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANGUNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1957 YO. UNDANG-UNDANG NO.63 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO'61 YO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 114).
Pasal 1
Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa duabelas, bulan lagi dari tanggal 1 Nopember 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1958, yaitu dari berakhirnya Undang-undang Darurat No.14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958.
Pasal 16
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa duabelas, bulan lagi dari tanggal 1 Nopember 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1958, yaitu dari berakhirnya Undang-undang Darurat No.14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Nopember 1957.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 September 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. SOETIKNO SLAMET

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 29 September 1958 Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM LEMBARAN NEGARA NO. 131 TAHUN 1958 ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM
PENJELASAN
Pasal 16
AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.14 TAHUN 1957 jo. UNDANG-UNDANG NO.63 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.61 jo. LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO.114) Berhubung dengan keadaan yang luar biasa pada permulaan tahun 1957, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah peredaran uang disertai pula berkurangnya alat-alat pembayaran luar negeri disebabkan kemunduran dalam ekspor, Bank Indonesia tidak dapat mempertahankan kewajibannya termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang pokok Bank Indonesia 1953, yaitu bahwa jumlah semua uang kertas bank saldo rekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank harus satu perlima dijamin dengan emas, mata uang emas, bahan mata uang emas atau cadangan yang terdiri