PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 3 Tahun 2011 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PiTVIENITTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen F"gr*ri Negeri sipit oan tertib administrasi tugas belajar tda -ee[awa'.'r -Negeri Sipil .Daerah di LingkunganPemerintah kabupaten Balangan pada F;ilffi Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal ir-',n"nv, ,raka-Jipandang perlu mengatur tata cara dan persyaratan tugas belajar ' a - bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dimaksud ;;ri; oitetapran dengan Peraturan Bupati' b. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PiTVIENITTAH KABUPATEN BALANGAN
BUPATI BALANGAN,
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen F"gr*ri Negeri sipit oan tertib administrasi tugas belajar tda -ee[awa'.'r -Negeri Sipil .Daerah di LingkunganPemerintah kabupaten Balangan pada F;ilffi Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal ir-',n"nv, ,raka-Jipandang perlu mengatur tata cara dan persyaratan tugas belajar ' a
- bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dimaksud ;;ri; oitetapran dengan Peraturan Bupati' b.
'
- Mengingat " Nomor 8 Tahun 1974
1. Undang -Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (f-embalan Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Uomoi 55, Tambahan Lembaran Negara Republik tnOonesia ftf omor 3041)' sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan ntas -UnJaig-UnOang i";trtg iokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik tnOonesia-Tahun iggg Nomor 169' Tambahan Lembaran tltegara Republik lndonesia Nomor 3890) ;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistern Pendidikan Uasionai'i I"'U"an Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Uoroi 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a301 ); 2.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 3.
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a265);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaiakan Pangkat Pengawai Negeri Sipil ( Lemabran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembatran Negara Repubulik lndonsia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran NegaraRpublik lndonesia Nomor 4193) ; 5.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Repubublik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik lndonesia Nomor 4018 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a1e4 ) ; 6.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran NegRepublik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaan Negara Repubublik lndonesia Nomor a01e ); 7.
8. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang Wewenang p"ng,['t'n, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai r.r"g"iis,pit aN;'gara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor tS , famUrhrn L6mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATANTuonsBELAJARBAGIPEGAWAINEGERISIPIL DAERAHDILINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATEN BALANGAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sym!1 daya apamtYl 9i daerah, BIpati O"pai menunjuk-dan menugaskan kepada PN\_SD untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan iinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang terakreditasi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Tugas Belajar bertujuan :
- a. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNSD kejanjang yang lebih
3. tinggi secara mandiri ;
- b. Meningkatkan profesionalisme PNSD di bidang tugasnya.
Sasaran
- b. Tenruujudnya PNSD yang memiliki kompetensi akademis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. mendukung
- a. Menciptakan PNSD yang mampu berperan sebagai pembaharu persatuan dan kesatuan bangsa ; dan perekat
- (3) Penentuan tugas belajar ditetapkan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Tingkat pendidikan formal yang dapat ditempuh dalam tugas belajar adalah :
- a. Prgram pendidikan Diploma (D.ll, D.lll dan D.lV)
- b. Program Pendidikan Sarjana (S-1)
- c. Program Pendidikan Megister/Master (S-2)
- d. Program Pendidikan Doktor (S-3)
PERSYARATAN DAN TATA CARA
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pasal 5
Tugas belajar untuk pendididikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pendidikan tertLntu lainnya dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan :
- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- c. Adanya jaminan biaya untui pendidikan yang ditangung oleh Pemerintah Kabupaten Balangah, Departemen atau instansi penyandang dana diluar Pemerintah Kabupaten Balangan ;
- b. Berpotensi untut&lt; dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
4. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin ; d.
5. Daftar peneliaian Prestasi Kerja atau DP-3 dalam 2 ( dua ) tahun terakhir setiap unsurnya rata-rata bernilai baik; f.
6. Tidak pernali dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 ( dua ) tahun terakhir ; e.
7. Tidak fernan dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana; g.
8. Sehat jasmani dan rohani ; h.
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pasal 6
- (1) Disamping ketentuan dalam pasal 5, PNSD yang akan ditugaskan belajar harus mengikutidan lulus persyaratan administratif dan persyaratan akademis .
- (2)Persyaratanadministratifuntukprogrampendidikan:
- a. Program Diploma (D.ll dan D.lll)
1. Berusia maksimal 25 tahun;
2. Serendah-rendahnya 3 ( tiga ) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (ll/a).
- b. Program DiPloma ( D.lV ) :
1. Berusia maksimal 35 tahun;
- z. Serendah-iendahnya g ( tiga') tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (tl/b).
- c. Program Sarjana ( S-1 ) :
2. Serendafr-rendahnya g t tigi ) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (ll/b).
1. Berusia maksimal 35 tahun;
- d. Progaram Magister / Master ( S -2 ) :
1. Berusia maksimal 45 tahun;
2. Serendah-rendahny a 2 ( dua ) tahun dalam pangkat Penata Muda (lll/a)'
- e. Program Doktor ( S-3 ) :
1. Berusia maksimal 45;
2. Serendah-rendahnya 3 ( tiga ) tahun dalam pangkat Penata (lll/c)
- (3) Masing -masing dengan membuat pernyataan :
- b. surat pernyataan sanggup mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Balangan setelah menyelesaikan-pendidikln minimal selama 10 (sepuluh) tahun diatas kertas bermaterai RP. 6.000'-;
- a. Surat pernyataan sanggup menyelesiikanpendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan diataJkertas bermaterai Rp' 6'000'-;
- c. Surat pernyataan sanggup mengganti biaya tidak dapat menyelesaikan karena kelalaian pendidikan Yang diterima aPabila PNSD yang bersangkutan diatas kertas bermaterai RP. 6000,-
- d. Surat p"rnyrtrrn ,Lbrgrimana dimaksud huruf a, b dan c tercantum dalam lampiranl,lldanlllyangmerupakanbagiantidakterpisahkandariperaturan BuPati ini.
- (4) Persyaratan akademis yang dipenuhi oleh setiap PNSD tugas belajar adalah :
- b. Serendah-rendahnya memiliki iiazah S1 untuk program trlaqeste./Mester (S-2);
- a. Serendah-renJannyi ,n6riiiN 'ilazah SLTA untuk progiam (D'll, D'lll' D'lV DAN sr );
- c. serendah-r"norr',nya memiliki tlazan s-2 untuk program.Doktor (s-3);
- e. Mengikuti dan lulus seleksi akademis serta psikotes'
- d. memiliki IPK sesual ketentuan program studi yang diikuti;
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pasal 7
PNSD yang mengikuti seleksi tygas belajar yang dibiayai oleh Kementerian Negara atau rnstitusi di ruar pemerintah raoupaten Balangin harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pasal 8
Prosedur pengusulan PNSD yang akan mengikuti pendidikan tugas belajar pada perguruan'tinggi atau pendidikan formal adalah :
- b. Penyampaian usu-l untuk mengiku"ti pendidikan dengan tugas belajar diusulkan oleh atasan pNSD bersangiutan yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan Pada BuPati.
- a. Seleksi tugas beiajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Bupati atau Kementerian Negara/lnstansi penyandang dana lain yang berkoordinasi dengan Bupati Balangan;
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pasal 9
usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus melampirkan :
- a. surat permohonan kepada Bupati Up. Kepala BKD yang direkomendasi oleh pimpinan SKPD;
2. Fotocopy Keputusan Pangkat Terakhir; b.
3. Fotocoby sah DP3 Oatarn-Z (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya ratarata baik; c.
4. Fotocopy sah ljazah terakhir; d.
5. Uraian tugas jaoaian PNSD yang bersangkutan disahkan oleh pimpinan SKPD; e.
6. Daftar riwayat hidup; f.
7. Surat keterangan Kesehatan dari Tim Penguji; h.
8. Surat jaminan pembiayaan dari penyandang dana; g.
9. Surat keterangan tidak sedang dalam prole., dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir' i.
HAKDANKEWAJIBANPEGAWAINEGERISIPILDAERAH YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
BAB IV - HAKDANKEWAJIBANPEGAWAINEGERISIPILDAERAH YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
Pasal 10
PNSD yang mengikuti tugas belajar pada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lormal tiinnya dibebaskan dari jabatan/pekerjaannya'
BAB IV - HAKDANKEWAJIBANPEGAWAINEGERISIPILDAERAH YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
Pasal 11
- (1) Batas waktu toreransi pemberian bantuan pendidikan adarah 1 (satu) semester dari batas normal studi untur masini-masing jenjang pendidikan atau program yang diikuti;
- (2) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan Bupati, PNSD yang. telah mendapat toleransi bantuan pendidikan r"-orgor"i'111''aksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangrn ;rni*n fendidikrn 6.rrp, SPP untuf (t1 satJ semester lagi apabita ada alasan yang kuat untuk pemberian dimaksud;
- (3) Batas waktu pendidikan .O?n pemberian .bantuan pendidikan sebagaimana iercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran ll dan merupakan terpisanfan dari peraturan Bupati ini' secara lengkaP bagian Yang tak

## Pasal 12

- (1) PNSD yang mengikuti pendidikan diwajibkan pelajal sungguh-sungguh untuk dapat ' ' r"ny"tbsaixan-pJndidikan dalam waktu yang ditentukan;
- (2) Datam hal PNSD yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya daram batas waktu normar, mat a"atas permintaan'yrng beisangkutan yang diketahui oleh lembaga pendidikannva, Bupati oapat Temp:t?;li'19^Y:,kl: studinva paling lama 2 (dua) Jemirt", oari oatas maksimal pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, -rirOii, klterlambatan tersebut disebabkan karena ,"ir.i, n-at Oituir kjsalahan PNSD yang bersangkutan;
- (3) Jika sesudah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' PNSD yang bersangkutan belum iuga';apat meiyelesaikan studinya' maka Bupati dapat mericabut Keputusan tugas belajarnya'

## Pasal 13

- (1) PNSD yang mengikuti tugas belajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuhny, t""rt, periodik p"t t"'"ster yang diketahui oleh lembaga p"nJiOix,nnya'kepada Bupati melalui BKD;
2. (2)Setamamengikutitugasbelajartidakdiperbolehkanuntukmengikutiseleksitugas belajar dari institusi lain;
- (3) Paling lambat 1 (satu) o.r]?n setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan wajib menyerahkan raporan akhir dr; k;ry; trrfu (rr,r"krirt"'lst ripsiffesis/Desertasi) kepada BuPati melalui BKD'

## Pasal 14

PNSD yang mengikuti tugas belajar wajib membuat pernyataan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran lV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 15

PNSD tugas belajar yang tidak menunjukan kemajuan dalam studinya atau tidakmenunjukan kemampuannya untuk menyelesaikan studi karena kurang mampu giat belajar atau hal lain yang disebabkan karena kesalahannya sendiri, maka Bupati dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan;

## Pasal 16

- (1) PNSD yang sedang menjalankan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya;
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter keadaan kesehatan PNSD yang bersangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat lagi melanjutkan atau menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan maka dapat diberhentikan dari tugas belajar oleh Bupati;
- (3) Jika PNSD tugas belajar terlibat narkotika/tindak pidana lainnya dan berurusan dengan pihak berwajib, maka Bupati dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan;

## Pasal 17

- (1) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajarwajib mengabdi dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Balangan :
- a. Untuk Jenjang D.ll minimal 10 Tahun;
- b. Untuk Jenjang D.lll minimal 10 Tahun;
- c. Untuk Jenjang D.lV minimal 10 Tahun;
- d. Untuk Jenjang S-1 minimal 10 Tahun;
- e. Untuk Jenjang S-2 minimal 10 Tahun;
- f. UntukJenjang S-3 minimal 10Tahun.
- (2) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus mengabdi dan bekerja terlebih dahulu pada Pemerintah Kabupaten Balangan sekurang-kurangnya :
- a. 2 (dua) tahun bagi D.ll dan D.lll;
- b. 3 (tiga) tahun bagi D.lV dan S-1;
- c. 5 (lima) tahun bagi S-2.
- (3) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar yang kemudi.al bermaksud mutasi ke ruar pemerintah Daerah dapat oipJrtimoangt ah apabila terah mengabdi sesurangkurangnya 10 (seputuh) tahun' sejak dltempaiXan kembali pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Terhadap batas waktu mengabdi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatas dapat dikecuatikan,-apabila rit,k itu ada alasan yang cukup kuat bagi kepentingan kedinasan yang srngrt mendesak setelah mendapatkan persetujuan dari BuPati.

## BAB V PEMBIAYAANPEGAWAINEGERISIPILDAERAH YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

## Pasal 18

Pembiayaan PNSD tugas belajar dapat be-rasaldari :

- b. Dana Kementerian Negara atau lnstansi penyandang dana. yang macam .dan besarnya ditentukan ol6h Kementerian Negara atau lnstansi penyandang dana bersangkutan;
- a. Dana pemerintah- Daerah yang meliputi sumbangan Peningkatan Pendidikan (spp), tunjangan tetap belajar-dan biaya penunjang yang besarnya ditentukan berdasarkan KePutusan BuPati;
- c. Dana Kementerian dan dana sharing Pemerintah Daerah yang macam dan besarnya ditentukan dengan peraturan atau kesepakatan bersama'

## BAB VI KETENTUAN LAIN.LAIN

## Pasal 19

- (1)PNSDyangmengikutitugasbelajardapatdikenakantindakanadministratifdan atau hukuman disiPlin aPabila :
- b. Menghentikan tugas belajar atas'kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
- a. mengr,entikan iugas'belajar atas permintaan sendiri;
- c. Melanggar keterituan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayal (3) dan pasat rg aval-irl, til, orn (ii pr."i ts, pasal 16 ayat (2) dan (3) peraturan ini'
- (2) PNSD tugas belajar berkewajiban mengembalikan biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila :
- b. Diberhentikan dari tugas O"friJifri"6 ["irf"ian tidak baik seperti berjudi' main
- a. Menghentikan tugas belajar atas kehendak sendiritanpa alasan yang ielas;
- perempuan, narkoba, tindak pidana dan lain-lain berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat d i pertang g u n gjawabkan.
- d. Setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan ini'
- c. Diberhentikan-'dari tugas belajar karena kurang giat belajarnya atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan ini.
- (3)Jumlah pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dapat di'bayir sekaligus dengan tunai atau melalui pemotongan gaji tiap bulan sebesar 25%i
- (4) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan dan persetujuan Bupati, PNSD yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kembali kerugian dimaksud ayat (3) sebagian atau seluruhnya'

## Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 19 tidak berlaku bagi PNSD tugas belajar Yang :

- b. Berdaiirkan pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal '16 aYat (2 )'
- a. Meninggal dunia pada saat sedang mengikuti tugas belajar;

## Pasal 21

Bagi PNSD yang sudah ditetapkan sebagai PNSD tugas belajar sebelum ditjtapkannya irerituran ini dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini .

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan eene*pairniy, dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan'

Diundangkan di Paringin pada tanggal 1'1 APril 2011


f"

/ SEKRETARIS DAERAH ' xISupATEN.EALANG

M. RIDUAN DARLAN

Lampiran I : Peraturan Bupati Balangan ' Nomor 3 Tahun 2011 Tanqqal 11 APril 2011

## PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

## SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENYELESAIKAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Tempat, tanggal lahir

:

PangkaUGol. Ruang :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Tugas Belajar Pada :

Program Studi / Jurusan

Tahun terdaftar / Akademik

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. saya akan mematuhi terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Balangan yang menyangkut ketentuan rugas Belajar urgi-e"g'wai Negeri sipil di lingkungan Femerintah KabuPaten Balangan;
3. selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik dan hal-hal yang ner-tlGn dengan keikutsertaan saya selaku Pegawai Negeri SiPil Tugas Belajar;
2. Saya senantiasa akan belajir d"ngrn baik.serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang diteitukan dan apabila. melalaikan tugas sebagai pegawai Tugas Eielajar Uets"Oia ditindak/dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. setelah menyelesaikan pendidikan saya akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdi pri, Pemerintarr Kanupaten Balangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DemikianSuratPernyataaninisayabuatataskemauansendiridenganpenuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat diperunakan sebagaimana mestinya.

Paringin,..

Mengetahui an. BUPATI BALANGAN Kepala Badan KePegawaian Daerah,

Nama LengkaP Pangkat NIP.

Yang membuat PernYataan,

Materai

Rp 6.000,-

Nama LengkaP Pangkat NIP.


Lampiran ll : Peraturan Bupati Balangan Nomor 3 Tahun 201 1 Tanqqat 11 APril 2011

## SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENGABDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN SELESAI TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIP : Tempat, tanggal lahir : PangkaUGol. Ruang : Jabatan : Satuan Kerja : Tugas Belajar Pada : Program Studi/ Jurusan :

Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya

Belajar

Program

bahwa setelah selesai mengikuti pendidikan

dengan Status Tugas

pada

saya menyatakan kesanggupan untuk mengabdi pada

Pemerintah Kabupaten Balangan minimal selama :

2. 10 ( sepuluh) tahun bagistrata 2 (S2) dan
1. 10 ( sepuluh) tahun bagi Diploma dan Strata 1 (S1)
3. 10 ( sepuluh) tahun bagiStrata 3 (S3)

Demikian 6urat eeriyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika saya melangar maka biaya selama pendidikan yang-telah dibe.rikan akan dijadikan dasar pertimbangan ui1trr oit"i',balikan padi eemerintah Kabupaten Balangan (Kas Daerah) melalui Badan Kepegawaian Daerah

Mengetahui Kepala SKPD Kabupaten Balangan,

Nama Lengkap Pangkat NIP.

Paringin,...

Yang membuat PernYataan,

Materai

Rp. 6.000,~

Nama LengkaP Pangkat NIP

H. SEFEK

Lampiran lll : Peraturan Bupati Balangan ' Nomor 3 Tahun 2011

## SURAT PERNYATAAN

## SANGGUP MENGGANTI BIAYA PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP

:

Tempat, tanggal lahir

:

PangkaUGol. Ruang :

Jabatan

"

Satuan Kerja :

Tugas Belajar Pada

:

Program Studi/ Jurusan

:

Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengganti biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah guna menyelesaikan pendidikan yang dipercayakan pada saya dilembaga pendidikan sebagaimana tersebut di atas, biramana saya tidak dapat menyeresikan pendidikan yang terah diatur dan ditentukan dikarenakan kelalaian saya sendiri dan bukan karena hal lain diluar kemampuan saya'

DemikianSuratPernyataaninisayabuatuntukdiketahuidandipergunakansebagaimana mestinya.

Paringin,...

Mengetahui Kepala SKPD Kabupaten Balangan'

Nama LengkaP Pangkat NIP.

Yang membuat PernYataan'


## BATAS WAKTU PENIDIKAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BATAS NORMAL STUDI,TOLERANSI PEMBERIAN BANTUAN DAN BATAS MAKSTMAL'ENDTDTKAN u r.riu r MASTNG-MAS.NG JENJANG PENDIDIKAN

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | BATAS NORMAL STUDI | BATAS TOLERANSI BANTUAN | BATAS MAKSIMAL PENDIDIKAN | KET |
|------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| 1 | D.ll | 2 Tahun | 2 Tahun 6 Bulan | 3 Tahun | |
| 2 | D.III | 3 Tahun | 3 Tahun b uulan | 5 Tahun | |
| 3 | D.IV | 4 Tahun | 4 Tahun 6 Bulan | 5 Tahun | |
| 4 | s-1 | 4 Tahun | 4 Tahun 6 Bulan | 5 Tahun | |
| 5 | D.III/D.IV KE S-1 | 2 Tahun | 2 Tahun o tsulan | 3 Tahun | |
| 6 | S-2 ( Requler ) | 3 Tahun | 3 Tahun 6 Bulan | 4 Tahun | |
| 7 | S-2 ( Paket ) | 2 Tahun | 2 Tahun 6 Bulan | 3 Tahun | |
| 8 | S-3 ( Requler ) | 5 Tahun | 5 Tahun 6 Bulan | 6 Tahun | |
| I | S-3 ( Paket | 4 Tahun | 4 Tahun 6 Bulan | 5 Tahun | |