PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 1. (berlaku 14 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENT ANG
RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK PETA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf i juncto Pasal 156 ayat ·(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Ka bu paten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1nno
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tarrun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSJ PENGGANTI BIAYA CETAK PETA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pem.erintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, ataukemanfaatan lainnya yang dapat dinikrnati oleh orangpribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yamg menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah snrnt k-PtPt-:&gt;rvu, -~~-:1... .. \_; -·
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda.
15. Satu hari adalah dua puluh empatjam dan satu bulan adalah waktutiga puluh hari.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ a tau bukti y~g dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dipungut retribusi pelayanan atas penyediaarr/ cetak peta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1) Obyek Retribusi adalah penyediaan cetak peta yang dibuat oleh Pemerin tahDaerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadappenyediaan cetak peta untuk kawasan tertentu.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan denganPeraturan Bupati.
Pasa14
- a tau badan penyediaan dan orang pribadi pelayanan atas (1) Subyek Retribusi adalah yangmenggunakan/ memperoleh pencetakan peta.
Waiih r~trih11~1
!C)rlol.-.1-.
,--~-~
\_\_ ...:L
.1.
'
-
GOLONGAN RETRlBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRlBUSI
Pasal 5
Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai retribusi jasa um um.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi adalah untuk mengganti biayacetak peta dengan ## BAB VI
STRUKTl)R DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- ( 1) Dasar penetapan besamya tarif adalah berdasarkan skala, jenis peta dan ukuran/ jeniskertas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

,.-

## Pasal 9

- ( 1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasa1 10

Retribusi Pengganti biaya cetak peta yang terutang dipungut di wilayah Daerah, tempat pelayanan diberikan.

## BAB VIII

## TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 11

- ( l) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diarur dengan Peraturan Bupati.

## BABIX

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 12

- ( 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari seja.k diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan R1m~ti

-

## BABX

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak a tau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

## KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SK.RD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah s11~t11 L,-p,:,,..:i ... u~-~ ,. \_\_ \_:\_ l' ,.,

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak rnemberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas] bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XIII

## PENOEMBALlAN K.ELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan clan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. I
- (5) Pengernbalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dim) hnbn
- (6) Jika pengernbalian kelebihan pernbayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pernbayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA I

## Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah rnelarnpaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bldang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalarn hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belurn melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh W ajib Retribusi.

## Pasal 20

- {1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

## INSENTIF PE;MUNGUTAN

## Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

## PENYIDIKAN

## Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalarn UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
9. rY ... \_\_ .\_.\_, \_\_ .. 1f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

## BAB XV

## JNSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 21

- ( 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pernberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

## PENYIDIKAN

## Pasal 22

- {l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- {3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pa&lt;la ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengurnpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehu9ungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernbukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
1. mem~ggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersarigka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

## KETENTUAN PIDANA

Pasal23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.

## Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan penenmaan Negara.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang rnasih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Cetak Peta dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 38 Seri C), masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Deereh ini berlaku, Peraturen Decrah Kabupaten Merangin Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Cetak Peta dan Pendaftara.n Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 38 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko pada tanggal 14 Mei 2013

BUPATI MERANGIN, ttd

NALIM

Diundangkan di Bangko pada tanggal 15 Mei 2013

Plt.SEKRETARI S DAERAHKABUPATEN MERANGIN

tt d

SUHAIBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 03

Salinan sesuai aslinya

KABAGHUKUH

... -f QI ... (1Q (l) ... " (1) :::, (1) ... 3" QI QI :::, ::0 "? w 9 0 0 9 0 0 0 ... -; QI zr c :::,


~

m

"O

::ltll

)&gt;

c

-f

,,,

-I

z

)&gt;

Cl

z

"O

,,,

Cl

z

)&gt;

::!

z

CD

&lt;

s

)&gt;

m

n

-f

)&gt;

"O

-f

m

"'

)&gt;

| " " " " -e (l) (l) (l) (l) (l) ... ... ... ... QI QI ... QI QI QI CD -I 0 )> 0 a: (1) QI :::, QI QI 3 V> QI V> :::, QI 01 vi" QI -, (1Q ... ... .;;· -f ~ " -f (l) QI v, (1) " ;,,:;- :::, ',<:" :i (1) :::, ... QI QI a. :::, .;;· (0 zr iii QI QI ;::;, ... :::, - QI QI .;;· ... ... (1Q " QI c N :::, :::, (1) lI1 QI ... 0 QI QI p :::, ... -I QI ... :::, 0 QI 0 zr s |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,0 ,0 ::0 "? "? "? ... ... ... ... ... ... )> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;;o ::0 ;x, ,:, "O ,:, |
| : ________________, " : ________________, )> Y1 Y1 ,vi ... 0 0 0 c 0 0 0 ;,,:;- 0 0 0 c ... QI |
| :::, "' ::0 ::0 ::0 (1) -o ,:, "? ~ vi i.n vi )> QI lI1 lI1 lI1 V> b b b N r 0 0 0 ~ 0 0 0 QI 3 |
| " ;x, ::0 ::0 c ,:, ,:, ,:, !:!". zr :i:,. :i:,. :i:,. )> p 0 0 w 0 b b 0 0 0 0 0 0 |
| ;x, ::0 ::0 ;x, ::0 "? "? "? "? "? N N N N N )> vi Y1 _vi _vi Y' """ b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| ::0 ::0 ;x, :=> :=> :=> ... ... ... -...J -...J -...J )> vi Y1 vi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| ;x, ::0 ::0 "O :=> :=> ... ... ... w w w )> Y1 vi Y1 ... b c 0 0 ;,,:;- 0 0 0 c 0 0 0 ... QI :::, ;x, ::0 ::0 |
| "' CD :=> "? :=> ~ ... ... ... QI ... ... ... )> .,, ,o 0 ,o N b CD 0 0 CD 0 0 0 ~ 0 0 0 QI ... ::0 ::0 ::0 |
| :::, QI ,:, ,:, ,:, w w w )> p ,o 0 b 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| w |

-I

z

)&gt;

G)

)&gt;

G)

r-

"""

...

!!!.

s

N

0

w

...

z

s:

0

0

::0

..

w

0

~

c

:::r:

z

0

N

...

w

r-

s

)&gt;

;x,

z

)&gt;

"

m

)&gt;

;x,

"

-{

;x,

c

)&gt;

z

0

m

)&gt;

;;o

:::r:

)&gt;

:,,;:

)&gt;

CD

-0

c

)&gt;

m

-I

s

z

m

)&gt;

::0