Unknown Unknown Nomor 3--4 Tahun 2013 tentang TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 3--4
TAHUN 2013
TENTANG
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif la innya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawm dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuru dengan peraturan perundang› undangan;
b.bahwa pembebanan belanja tunjangan tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tabalong ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a dan hurup b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong .
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut , Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2.Undang-Undang Nomor 8 TaLun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
-
.~ .
vlenetapkan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik L1donesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
5. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010. Nomor 02.Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
6. 14.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari Kerja dan Pakaian Dinas /Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2006 Nomor 06 );
MEMUTUSKAN :
PERATURAN TAMBAHAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong .
-..\_\_\_\_/
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis daerah. Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD atau yang diperbantukan Bupati pada Unit Kerja SKPD lain dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural Daerah .
7. Kepala SKPD adalah Pejabat Struktural yang memimpin SKPD.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.
8. 9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
9. lO.Tenaga Medis I Paramedis adalah Dokter, Perawat, Apoteker, yang bertugas di Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas.
11. Dokter Hewan pada Puskeswan
12. Tenaga Fungsional Auditor yang bertugas di Inspektorat Daerah.
12. 13.Calon Auditor adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor ## BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemberian Tunjangan Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada PNS yang mempunyai tugasjpekerjaanjjabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong selain gaji dan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS tenaga medis j paramedis dilingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD yang diangkat sebagai pejabat struktural dan mendapat tunjangan struktural maka hanya menerima tunjangan sesua1 keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural;
- (3) Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu angka kredit pembayaran diberikan setelah yang bersangkw:an memiliki sertifikasi keahlian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan;
- (4) Bagi PNS yang diangkat sebagai PPK SKPD, bendaharawan pengeluaran, bendaharawan pengeluaran/ penerimaan,pengurus/ penerima barang, pembantu PPK SKPD maka pembayaran tunjangan hanya dibayar sesuai jabatannya selaku pengelola keuangan/ pengelola barang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pembayaran tunjangan bagi PNS dibayarkan ## BAB III
KRITERIA DAN BESARAN TUNJANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Kriteria pemberian tunjangan kepada PNS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Besarnya tunjangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I sampai Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap PNS juga dapat diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan bulan ketiga belas setiap tahun anggaran berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 25 sampai 50 (limapuluh) persen dari gaji pokok yang diterima PNS per bulan.
- (3) Mekanisme dan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

## BAB IV

## PENILAIAN KINERJA

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja meliputi PNS dan penilaian kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- (2) Penilaian kinerja PNS berdasarkan target kinerja yang merupakan Bidang Hasil Utama (BHU) penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran setiap SKPD I UPT atau setiap PNS yang telah dicapai selama priode penilaian 1 (satu) bulan berjalan sebelumnya meliputi:
- a. Prilaku tingkat kehadiran PNS yang dibuktikan dengan absensi I presensi manual ditempat dan absen sidik jari ( Finger print) serta pembuktian lainnya berdasarkan hasil evaluasi disiplin sebagaimana format tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Target rencana kinerja dan pencapaian kerja yang diukur antara target dan realisasi pencapaian yang diukur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penilaian Sasaran Kerja PNS (SKP) melalui kontrak kerja PNS dengan pejabat penilai dan a tasan pejabat penilai melalui realisasi perbulan, triwulan dan tahunan ;
- c. Pelaksanaan tugas pokok, tugas tambahan dan tugas pelayanan serta tugas-tugas lain yang melekat dengan jabatannya.
6. (3)Penilaian kinerja SKPD berdasarkan target kinerja SKPD yang merupakan Bidang Hasil Utama (BHU) penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran setiap SKPD I Unit Pelaksana Teknis yang telah dicapai selama priode penilaian 1 (satu) bulan berjalan sebelumnya sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Laporan realisasi keuangan meliputi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai SP2D yang disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- b. Laporan Realisasi fisik keuangan SKPD berdasarkan Laporan dari Tim Monitoring dan Evaluasi Bagian Ekobang;
- c. Kewajiban Laporan SKPD seperti pembuatan LAKIP,LKPJ,LPPD, Renja dan Renstra SKPD serta kewajiban SKPD lainnya;
- d. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah sesuai batas Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a, hurup b, hurup c dan hurup d, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi penilaian 1 (satu) bulan berjalan sebelumnya.

## BAB V

## KETENTUAN SANKSI

## Pasal 8

- (1} Setiap PNS yang tidak melaksanakan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan Sanksi pemotongan tunjangan setiap bulan setelah dipotong pajak meliputi :
- a. Tidak Memenuhi Target Kinerja (TMKJ) sebesar 10 persen;
- b. Tidak Hadir Apel Pagi (THAP) sebesar 0,5 persen;
- c. Tidak Hadir Apel Sore (THAS) sebesar 0,5 persen ;
- d. Tidak Hadir Apel Gabungan (THAG) sebesar 1 persen;
- e. Tidak Hadir karena Ijin melebihi 4 hari dalam sebulan secara kumulatif (THI+4) sebesar 2 persen;
- f. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar (TMTK) sebesar 1,5 persen;
- g. Tidak Masuk Kerja Karena Sakit lebih 2 hari (TMS+2) tanpa dilengkapi surat keterangan dokter sebesar 0,5 persen ;
- h. Pulang Cepat (PC) sebesar 1 persen ;
1. Terlambat Datang (TD) sebesar 1 persen ;
- J. Tidak Hadir Undangan Rapat yang bersifat penting (THURP) sebesar 1 persen ;
- k. Meninggalkan Tugas selama Jam Kerja (I\'ITJK) tanpa Ijin tertulis Atasan sebagaimana format Ijin tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebesar 1 persen ;
1. Tidak Menjalankan Perintah Tugas selaku Pembina Apel tanpa Keterangan Jelas sebesar 5 persen ;
- m. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar 6 10 hari dalam sebulan secara kumulatif (TMTK +6) sebesar 50 (lima puluh) persen tunjangan.
- n. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar lebih dari 10 (sepuluh) hari kumulatif(TMTK+11) sebesar 1 (satu) bulan tunjangan.
- (2) Selain ketentuan sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat (1) setiap PNS yang melanggar ketentuan disiplin teta p dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS;
- (3) Setiap SKPD yang tidak memenuhi target kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) hurup a, dikenakan sanksi
- (3) Setiap SKPD yang tidak memenuhi target kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a, dikenakan sanksi pemotongan tunjangan secara kumulatif kepada semua PNS di SKPD bersangkutan.
- (4) Uang hasil pemotongan tunjangan PNS yang tidak memenuhi target kinerja dan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kembali ke Kas Daera!"l.
- (5) Ketentuan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka seluruh PNS di lingkungan Pernerintah Kabupaten Tabalong wajib rnelaksanakan disiplin PNS dan pencapaian target kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Pada saat berlakunya PeraturaJ.l. Bupati ini, rnaka :

1. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/053 /2011 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS dilingkungan Pernerintah Kabupaten Tabalong sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nornor 188.45/07.A/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Tabalong Nornor 188.45/053/2011 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah ) bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
2. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/383/2010 tentang pemberian sanksi pernotongan tunjangan daerah bagi PNS dilingkungan Pemkab Tabalong ;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaln1.

- (3) Setiap SKPD yang tidak memenuhi target kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a, dikenakan sanksi pemotongan tunjangan secara kumulatif kepada semua PNS di SKPD bersangkutan.
- (4) Uang hasil pemotongan tunjangan PNS yang tidak memenuhi target kinerja dan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong wajib melaksanakan disiplin PNS dan pencapamn target kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/053 /2011 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 0?.A/20 13 ten tang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/053/2011 tentang Pemberian Tunjangan Tambaha:n Penghasilan (Tunjangan Daerah bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
2. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/383/2010 tentang pemberian sanksi pemotongan tunjangan daerah bagi PNS dilingkungan Pemkab Tabalong ;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.



BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR 34