PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK ROKOK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 / PMK.07 / 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 / PMK.07 / 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyaluran Pajak Rokok dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan ( PAP) dan Pajak Rokok;
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
/
N
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 / PMK.07 / 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 / PMK.07 / 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) DAN PAJAK ROKOK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB) diserahkan kepada kabupaten / kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- ( 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBB-KB) diserahkan kepada kabupaten / kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diserahkan kepada kabupaten / kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Pembagian hasil penerimaan PKB, BBN-KB, PBB-KB dan PAP sebagaimana yang disampaikan di atas dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 3% (tiga persen).
- (5) Pembagian dari hasil penerimaan Pajak Rokok, diberikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dengan porsi sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten / Kota, sisanya sebesar 30% ( tiga puluh persen) diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1) Pembagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 1) untuk Pajak Kendaraan Bermotor dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) ## BAB III
PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten / Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan / atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten / Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
BAB IV - TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
Pasal 5
- (1) Penetapan besaran alokasi sementara dan alokasi definitif akan ditetapkan / diatur melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.
- (2) Besaran alokasi sementara Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota ditetapkan
BAB IV - TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
Pasal 6
- (1) ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN - KB) diserahkan kepada kabupaten / kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBB-KB) diserahkan kepada kabupaten / kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diserahkan kepada kabupaten / kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Pembagian hasil penerimaan PKB, BBN-KB, PBB-KB dan PAP sebagaimana yang disampaikan di atas dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 3% (tiga persen).
- (5) Pembagian dari hasil penerimaan Pajak Rokok, diberikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dengan porsi sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten / Kota, sisanya sebesar 30% ( tiga puluh persen) diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi.
- (1) Pembagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 1) untuk Pajak Kendaraan Bermotor dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) ## BAB III
PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
- ( 1) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten / Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan / atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- ( 2) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten / Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
- ( 1) Penetapan besaran alokasi sementara dan alokasi definitif akan ditetapkan / diatur melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.
- (2) Besaran alokasi sementara Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota ditetapkan
- ( 1)
BAB IV - TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal 1 P ^ teru - ri 2017 yJ ^ pUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY

Penandatangan: - (4) Gubernur melakukan pemantauan atas penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di Provinsi dan Kabupaten-Kota diwilayahnya.

Penandatangan: - (5) Dalam hal pelaporan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Bupati / Walikota wajib menyampaikan laporan penerimaan kepada Gubernur C.q Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara selambatlambatnya 7 ( tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota. Selanjutnya atas nama Gubernur Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaporkan penyaluran Dana Bagi Hasil ke Menteri Keuangan C.q Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima. ## Pasal 7

Penandatangan: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal 1 F ^ bru ri 201?

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY | P E N G O L A H | P A R A F | |---------------------------------------------------------|----------------------------|

Penandatangan: | [ \ KEPALA BAGIAN ft R ' ERATURAN PERUNDANG- ^ UNDANGAN | |

Penandatangan: | KEPALA BIRO HUKUM | |

Penandatangan: | KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | |

Penandatangan: | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | * % | | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | A | | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | i ^ |

Penandatangan: | SEKRETARIS DAERAH | A |

Penandatangan: | WAKIL GUBERNUR | M . |

Verifikasi: | G U B E R N U R | MQHON UNTUK DITANDATANGANI |