PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 28 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tunur (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 clan Berita Negara Republik Indonesia Tahon 1950 Nomor 41) r.hagaimana telah diubah deogan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten.tang Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kompsi, Komsi dan Nepo1isme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negam Republi.k Indonesia Nomor 38S1 )~
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembcntuk.an Pemtumn Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik lnd011C'3ia Talnm 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daeruh (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Talmn 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diu
BAB I - KETENTUAN IJMIJM
Pasal 3
- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalab pelayanan tempat kmJSJJS parkir yang disediakan, dimi~ dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecnalikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimilild, dan/atau dikelola oleh Pemerin~ Pemerintah Provinsi. BUMN, BUMD, clan Pihak Swasta.
BAB I - KETENTUAN IJMIJM
Pasal 4
- (1) Subyek. Retribusi Tempat K.husus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus ParJcir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini cliwajibkan untulc melalmlran pembayaran retribusi t.anpat khusus parlcir.
BABm
GOLONGAN RETRIBUSI
Paul S
Retribusi tempat khusus parkir tennasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN .I.ASA
BAB I - KETENTUAN IJMIJM
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarlcan jenis kendaraan dan waktu pemanfuatan jasa pelayanan parlor.
BABV
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
PasaI7
- (1) Prinsip dan sasaran da1aJn penetapan tarif retnl&gt;usi tempat khusus parkir ditetaplam dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sehagairnana dimaksud pada ayat (I) adalab ke1mt11ngan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilalrnkao secara efisien clan berorientasi pada harga pasar.
BABVI
STRUKTUR DAN BESARNY AT ARIF RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN IJMIJM
Pasal 8
- (1) Besaranya tarif retribusi tempat khusus parkir ditentukan sebagai berikut:
- (2) Besamya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemanfaatan tempat parkir khusus dengan waktu paling lama 8 jam, kelebihan jam selanjutnya dikenakan tarif retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari retrihusi awalnya dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap jamnya.
| No. | Jellis Kendaraan | Besaran Retribusi (Rp.) | Ketenmgan |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | -.:, • ~-It' | 500,00 | Sekaliparkir |
| 2. | SepedaMotor | 1.000,00 | Sekali parkir |
| 3. | Mobil Peenumpang, Mobil Barang(JBB < 3500 Kg) | L500,00 | Sekali parkir |
| 4. | Mini Bus, Truk Engkel, dan sejenisnya | 2.000100 | Sekali parkir |
| s. | Mobil Barang (JBB>3500 Kg) | 2.500,00 | Sekali parkir |
BABVII
WILAY AH PEMUNGUT AN
BAB I - KETENTUAN IJMIJM
Pasal 9
Retribusi tenrtang dipungut di Wilayah Daerah.
BABVIIl
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
PasallO
Masa Retribusi terutang adalah 1 (satu) kali penyediaan pelayanan parkir khusus yang dinikmati oleh Wajib Retribusi.
Pual 11
Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
PEMUNGUT AN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Can Pem11ngutan
Puall2
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKR.D atau dokwnen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis parkir.
- (3) Dalam bal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi administrasi berupa btmga sebesar 20/o ( dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagiban Retribusi terutang sehageimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Raglan Kedua
Tata Can Pembayaran
Pual13
- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilalrukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dolrumen Jain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.
5. (S) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh basil peoeriman retribusi hams disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.
Balian Ketiga
Tata Can Penagihan
Pual14
- (1) Da1am hal 7 (tujub) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum mernbayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujub) hari setelah tanggaJ diterbitkannya surat ~ Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilakukan \_pC!11agiban dengan SlRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaks11d dalarn ayat (2) berisi tentang pokok retribusi clan sanksi administratif.
8
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BABX
INSTANSI PEMUNGUT
BAB IX - PEMUNGUT AN RETRIBUSI
Pasal 15
Menunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai instansi yang berwenang memungut Retn'busi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Situbondo.
BABXI
PEMANFAA TAN
BAB IX - PEMUNGUT AN RETRIBUSI
Pasal 16
- Pemanfaat.an dari penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parm diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan di tempat khusus parlcir.
BABXII
KEBERATAN
Pasall7
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokwnen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia dengan disertai alasan-aJasan yang jelas.
- (3) Keberatan barus diajukan dalalnjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaao di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaau di luar kekuuaannya sebagaimana dimalcsi.cl pada ayat (3) adalah suatu Jreadaao yang terjadi di luar kehendak atau ketuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retn"busi dan pelawmaao penagihan R.etribusi.
Pual18
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak. tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan ysng d.iajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atu keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang tenrtang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusall; keberatan yang d.iajukan tersebut dianggap dikabulkan.
9
Pasa.119
- (I) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retnl)Usi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BABXIIl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasa.120
- (I) Bupati dapat rnemberikan pengurangan, keringanan atau pembel&gt;Man Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sr-bagairo8Da dimaksud pada ayat (1) dilalcukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sr.bagaimana dimaksud pada ayat (1) dtoerikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pernberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN RETRIBUSI Pua.Ill
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepeda Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) ~ sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sehagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan kepuh·san.
- (3) Apebila dalasn jangka waktu sehagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampwi dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pennobonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, .k:elebiban pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) langsung diperhinmgkan \Dltuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pernbayaran Retribusi sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dilalrukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bu1an, Bupati memberikan imbaJao bunga sebesar 2% (dua perscn} sebulan atas k.eterlambatan pembayaran kelebihan pembayann Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasalll
- (1) Hak untuk melakukan pcmagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sehagaimana dimaksud pada ayat (l) tertangguh apabila:
8. d.iterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utaog Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 1angsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hat diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagiban dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalab Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Re1ribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secant tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikctahui dari pengajuan pennohonan aogsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan kebetatan oleh Wajib Retribusi.
Pua123
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin d.itagih Jagi karena hak untuk meJakukan penagihan sudah k.edaJuwarsa dapat d.ihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan K.eputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXVI
INSENTIFPEMUNGUTAN
Paa.124
- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Parlcir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal IS atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. (.3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diator lebih laajut dengan Peraturan Bupati.
BABXVII
PENYIDIKAN
Pasa125
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linglcungan Pemerintah Daerah diberi wcwenang khusus sebagai penyidik lDltuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di linglrungan Pemcrintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangao
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada aya:t (I) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketenmgan atau laporan berkeoaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau Iaporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengmnpulkan keterangan meogenai orang pribadi atau Badao tentang kebenaran perbuatan yang dilalrubo sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan. dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeJNteban untuk mendapatkao bahan bukti pembukuan, pencatatan. dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangk.a pelaksanaan tugas penyidilcan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meningggalkan nMgan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dao/atau dokumen yang diba-wa;
- h. memotret seseorang yang berlc.aitan dengan tindak pulana Re1ribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengbentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan ~ndaken lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan penmdang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai denpn ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BABXVID
KETENTUAN PIDANA
Pua126
- (1) Wajib Retribusi yang tidak m~laksanakao kewajibaonya sebing.ga mm,gikan keuaogan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sehagairnana dimaksud pada ayat (1) Pasa.l ini adalah pelanggaran.
Pasa.127
BAB IX - PEMUNGUT AN RETRIBUSI
Pasal 26
\
\
'•
•
I
BABXIX KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - PEMUNGUT AN RETRIBUSI
Pasal 28
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 51 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasa129
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkao,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penguridengan Peraturan Daerah ini dengan penempataonya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. \ l