PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 37 Tahun 2005 tentang SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN LAIN PEMBANGUNAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK (berlaku 31 Oktober 2005)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik sementara daerah tidak memiliki dana dan atau dana yang ada tidak mencukupi;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan
Mengingat
:
Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 dan Penjelasannya, daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang SumberSumber Pembiayaan Lain Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Utang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjaawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
13. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Menetapkan
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN LAIN PEMBANGUNAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pembangunan fasilitas pelayanan publik yang dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan lain.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.
BAB III - PRINSIP KERJA SAMA
Pasal 3
- (1) Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak mempunyai dana ataupun dana tidak mencukupi, maka daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pencarian sumber-sumber pembiayaan lain didasarkan atas prinsip efisien, efektif, transparan dan saling menguntungkan.
BAB III - PRINSIP KERJA SAMA
Pasal 4
Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus mendapat persetujuan dari DPRD.
BAB III - PRINSIP KERJA SAMA
Pasal 5
Ruang lingkup kerja sama yang dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan lain meliputi pembangunan rumah sakit umum daerah, terminal, pasar/pertokoan, instalasi air bersih, jalan dan jembatan, bendungan/waduk beserta saluran irigasi, drainase, pembangkit tenaga listrik, tempat wisata, perkantoran, perumahan, sarana olah raga, wisma pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
BENTUK KERJA SAMA
BAB IV - BENTUK KERJA SAMA
Pasal 6
Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah ;
- a. Kerja Sama Bangun Serah (Build Transfer) yaitu investor membangun dan membiayai sampai selesai fasilitas pelayanan publik dengan dana sendiri, sedangkan tanah seluruhnya atau sebagian besar milik Pemerintah Daerah. Setelah pembangunan selesai investor menyerahkan kepada Pemerintah Daerah, selanjutnya Pemerintah Daerah membayar biaya pembangunannya dengan cara angsuran beberapa tahun anggaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kerja Sama Operasi yaitu investor membangun fasilitas pelayanan publik dengan dana sendiri, setelah pembangunan selesai fasilitas tersebut dikelola secara bersama. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dilakukan bagi hasil antara kedua belah pihak, selanjutnya dalam jangka waktu tertentu fasilitas pelayanan publik tersebut sepenuhnya menjadi milik/asset Pemerintah Daerah;
TEKNIS PELAKSANAAN
BAB V - Pasal 7
Pasal 7
- (1) Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan pengawasan oleh Konsultan dan/atau yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya mengacu kepada aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan dalam bestek atau kontrak kerjasama.
- (3) Harga bangunan dan harga satuan dihitung
BAB V - Pasal 7
Pasal 8
- a. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Investor harus membiayai dengan modal
awal sendiri dan sekurang-kurangnya 50% dari Anggaran Biaya Pembangunan harus dibuktikan dan diserahkan kepada Bupati dalam bentuk jaminan yang sah dari Bank yang diakui Pemerintah.
- b. Investor bertanggungjawab menyelesaikan pembangunan fisik sampai selesai 100 % (seratus) persen.
- c. Pemerintah Daerah tidak mengalokasikan dana pembangunan awal.
- d. Biaya akan dibayar Pemerintah Daerah sesuai perjanjian, setelah investor menyelesaikan fisik pembangunan dalam kondisi baik sesuai persyaratan dan gambar rencana.
PERSYARATAN KERJASAMA
BAB VI - PERSYARATAN KERJASAMA
Pasal 9
- a. Hasil perencanaan yang dibuat oleh konsultan diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) up. Bappeda dan Dinas Teknis Kabupaten Seluma.
- b. Bappeda dan Dinas Teknis (PU) melakukan evaluasi terhadap Rencana Program yanag akan dilaksanakan
dan menyiapkan semua dokumen-dokumen yang berkaitan atas kerjasama tersebut dengan lengkap dan rinci termasuk memberikan pertimbanganpertimbangan yang dianggap perlu.
- c. Pemerintah Daerah menawarkan kepada calon investor yang berminat dengan menyerahkan dokumen perencanaan yang dibuat konsultan kecuali rencana anggaran biaya.
- d. Calon investor mengajukan nilai investasi yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan termasuk biaya Konsultasi Perencana dan Konsultan Pengawas;
BAB VI - PERSYARATAN KERJASAMA
Pasal 10
Investor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian dan Dokumen Perencanaan (gambar, bestek, desain, detail desain dan spesifikasi teknis) yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana.
BAB VI - PERSYARATAN KERJASAMA
Pasal 11
- (1) Investor dalam melaksanakan pekerjaan yang nilainya di atas Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) wajib bekerja sama dengan pengusaha setempat sesuai kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama;
- (2) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Surat Perjanjian antara investor dengan sub kontrakkan yang diketahui oleh Bupati.
- (3) Investor tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;
- (4) Investor dalam melaksanakan pekerjaan wajib mengutamakan tenaga kerja setempat;
- (5) Investor wajib membiayai seluruh item pekerjaan, baik jasa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pekerjaan dan pemeliharaan;
- (6) Masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini minimal 6 (enam) bulan kalender;
- (7) Dalam melaksanakan pekerjaan, investor wajib melaksanakan koordinasi dengan Tim Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait;
PENUNJUKAN KONSULTAN PERENCANA DAN KONSULTAN PENGAWAS
BAB VIII - PENUNJUKAN KONSULTAN PERENCANA DAN KONSULTAN PENGAWAS
Pasal 12
- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan Konsultan perencana dan/atau konsultan Pengawas yang mempunyai kualifikasi pekerjaan dibidangnya;
- (2) Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersedia dibayar dibelakang;
- (3) Pembayaran jasa pekerjaan Konsultan sebagaiimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibebankan kepada investor;
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PERENCANA DAN KONSULTAN PENGAWAS
Pasal 13
Konsultan perencana dan Konsultan pengawas mempunyai hak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PERENCANA DAN KONSULTAN PENGAWAS
Pasal 14
- (1) Konsultan Perencana berkewajiban :
- a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- b. Menyerahkan hasil pekarjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- (2) Konsultan pengawas berkewajiban:
- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan setiap bulan kepada Bupati;
BAB X - PENGEMBALIAN BIAYA INVESTASI Pasal 15
Pasal 15
- (1) Biaya investasi dalam bentuk kerja sama Bangun Serah (Build Transfer) dikembalikan dengan cara :
- a. Angsuran dengan memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh);
- b. Angsuran pertama dibayar setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) atau awal tahun
berikutnya apabila pekerjaan selesai pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
- c. Pembayaran dilakukan melalui APBD;
- (2) Biaya investasi dalam bentuk Kerjasama Operasional dikembalikan dari hasil usaha yang disisihkan dalam bentuk penyusutan setiap tahun diserahkan kepada investor setelah perhitungan laba/rugi.
BAB XI - KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN Pasal 16
Pasal 16
- (1) Dalam hal bentuk Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, apabila diperoleh keuntungan maka dilakukan bagi hasil ## BAB XII
PENGAWASAN
BAB XI - KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN Pasal 16
Pasal 17
- (1) Untuk melaksanakan pengendalian pekerjaan diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini disamping pengawasan oleh instansi teknis yang telah ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Apabila personil Konsultan Pengawas yang ditugaskan di lapangan tidak memenuhi kewajibannya maka Bupati dapat meminta kepada Konsultan untuk menggantinya.
BAB XIII
S A N K S I
BAB XI - KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN Pasal 16
Pasal 18
- (1) Apabila investor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian, maka Bupati dapat membatalkan Perjanjian dengan tidak mengganti kerugian yang dialami pihak Investor dan hasil pekerjaannya menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2) Apabila kinerja Investor menunjukan penurunan akibat kelalaian Investor sendiri yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Investor yang bersangkutan wajib membayar ganti rugi keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Perjanjian /Kontrak per hari keterlambatan sampai setinggitingginya 5 % (lima per seratus);
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, Investor wajib mengganti segala kerugian yang dialami pihak Pemerintah Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Ditetapkan di Tais pada tanggal 31 Oktober 2005

Penandatangan: ## BUPATI SELUMA dto H. MURMAN EFFENDI

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggal 31 Oktober 2005

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH ## DRS. MULKAN TAJUDIN Pembina Utama Muda, NIP. 130636532 LEMBARAN DAERAH KABUPAATEN SELUMA TAHUN 2005 NOMOR 37 SERI 'E'