Unknown Unknown Nomor 2A Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Payakumbuh, serta dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 6461M-DAG/KEPl4l2Ol5 tanggal 8 April 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk Periode Tahun 2O|5-2O2O, perlu (berlaku 8 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 2A Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Payakumbuh, serta dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 6461M-DAG/KEPl4l2Ol5 tanggal 8 April 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk Periode Tahun 2O|5-2O2O, perlu menetapkan Standar Biaya Khusus untuk Honorarium Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyele saian Sengketa Konsumen
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkarl Peraturan Walikota tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Honorarium Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh b
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O01 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Tahun 2OOl Nomor lO2, Tambahan Lembaran Negara Nomor al25l ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OO1 tentang kmbaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2OOl Nomor 403, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 4126);
p
Menetapkan
6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2O14 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bungo, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Gunung Sitoli, Kota Lhokseumawe, Kota Payakumbuh, Kota Tarakan, Kota Bengkulu, dan Kota Pasuruan ;
7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 6461MDAGIKEP/4/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Payakumbuh
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2O1O tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301/MPP/KepllOl2OOl tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20O8 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11)
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENSTAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PEI.IYELESAIAN SENGKE"TA KONSUMEN PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PAYAKUMBUH
Pasal 1
Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Khusus Badan Penyelesaian sengketa Konsumen pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota PaYakumbuh
Pasal 2
Standar Biaya Khusus Badan Penyelesaian sengketa Konsumen pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh ditetapkan honorariumnya yaitu sebagai berikut :
V
a Honorarium MaJelie Badan Penyelesaiaa Sengketa Konsumen
Ketua
: Rp. 5O0.00O,- / orang / bulan
Wakil Ketua : Rp. 450.O00,- / orang / bulan
Anggota
: Rp. 4O0.O00,- / orang / bulan
Honorarlum SeLrctarlrt Be&amp;n Penyelesalan SengEeta Koasuacn b
Kepala
: Rp. 450.O0O,- / orang / bulan
Anggota
: Rp. 40O.OO0,- / orang / bulan
Pasal 3
Segala biaya yarrg timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2O16
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Payakumbuh

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh Pada tanggal 4 , ft\r\r\\-\ !o \(o

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH BENNI WARLIS BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR A

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 4 lq$uqE\ 2016 l- I \-/ \x*r*ot^ PAYATilTMB.H olfr -,I-1 * FALEPI \)