PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGLN Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pernerintahan Daerah sebagairnana Lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerlntahan Daerah perlu meneiapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Oconom Kabupaten dalarn Lingkungan Dacrah Provinsi Sumatera Tengah [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebogaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Dacrah Tingkat JI Tanjung ,Jabung (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyclcnggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jarnbi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagairnana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas , Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tcntang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabuparen Tebo, Kabupaten Muaro -Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lernbaran Negera Republik Indonesia Nomor 3969); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 '\Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambo.han Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sisr.em Perencanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lem baran Negara Republlk Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Amara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 11. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tcntang Pernerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pcmbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4090); 13. Pcraturan Pernerintah Nemer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan /\nggota DPRD (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nemer 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peracuran Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolcr dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perw~ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 90, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Kcuangan Sadan Layanan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2005 · ten tang Pinjaman Oaerah (Lernbaran Negara Republlk tndonesta Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perirnbangan (Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik lndoncsia Nomor 4576) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 tenlang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor SJ 55); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Lamplr:in I Pcraturan Daerah tent:ang APBD Tahun Anggaran 2016 Nomor T::i hun :,o:s Tanggal : ?l Desernbf! r 2015 PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN RINGKASAN APBD T4HU~ ANGGARAN 2016 | NOMOI\ URUT | URAlAN | JUMLAH | |---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | | | PENDAPATAN | l.3,9 222.6139.015,CO | | I. 1 | PENDAPATANASU DAEMH | 61 827.507.343,CO | | 1 • I I | Pnnd~riattin ;>~Jak Daor;-ih | 17,645.000.000,CO | | l. 1 2 | \ rlasfJ Retrlbut.i Oacrah | 8.JQ9.149.875,00 | | 1 I J | Hasil PengelolaanKckayaan Dao,;ihvJng Clph1ahkun | 3,327 .479.571,CO | | 1 I 4 | l;!ln·laln Pcndai:,,ta, Asll Caorah y>ng S•h | S2 S45.877,897,C0 | | i , 2 | DANA PERIMUANGAN | 1.oeS.773.871.020,CO | | i . 2. J | U•gl ttosll roJol(/B.lyl Kosil !l\Jk,m r•Jilk | 51.527.308.000,CO | | l . 2. 2 | D•no AiQkOSI Umurr | 729.32G.4J2.000,CO | | 1 . 2. 3 | Dnrn AiokoslXhwv, | JCl.91.0.IJl.020,CO | | I ' ;J | LAIN·LAIN PENDAPATANOAEI\AH YANG SAH | 171.62 l.a LfJ.652,llO | | i . 3. 3 | Cina Baol Hasn PaJak ca, I P,0.,,111~1da11 Pu1n(.Tl.1'-'1h Ouu,,1t1 '"4! 11nyi,1 | 43.675.130.652,00 | | I , 3 ~ | DanaPtnyerua\ar d6n Otonornl Kiusus | 123.599,680,000,00 | | i . 3 s | e.ann,an Kcuengand&•i P11Jvlnslamu Pc1'0C1111101· L><ic1ch Ull1·,1·1" | 4.346.50).000,00 | | 2 | B!LAN.lA | 1.377.S~.204,653,47 | | '. I | 8ELANlA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGLN NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTAN'
ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA~KAl-l TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMATTUHJ\N YANG MAHA ESA
BUPATJ MERANGJN, bahwa un tuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 315 ,ayal (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagairnana Lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerlntahan Daerah perlu meneiapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Oconom Kabupaten dalarn Lingkungan Dacrah Provinsi Sumatera Tengah [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebogaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Dacrah Tingkat JI Tanjung ,Jabung (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyclcnggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jarnbi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagairnana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas , Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tcntang
Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabuparen Tebo, Kabupaten Muaro -Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lernbaran Negera Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 '\Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambo.han Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sisr.em Perencanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lem baran Negara Republlk Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Amara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
11. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tcntang Pernerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pcmbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah [Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4090);
13. Pcraturan Pernerintah Nemer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan /\nggota DPRD (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nemer 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peracuran Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolcr dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perw~ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 90, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Kcuangan Sadan Layanan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2005 · ten tang Pinjaman Oaerah (Lernbaran Negara Republlk tndonesta Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perirnbangan (Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik lndoncsia Nomor 4576) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 tenlang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor SJ 55);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Lamplr:in I
Pcraturan Daerah tent:ang APBD Tahun Anggaran 2016
Nomor
~
T::i hun :,o:s
Tanggal
: ?l Desernbf! r 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN RINGKASAN APBD
T4HU~ ANGGARAN 2016
| NOMOI\ URUT | URAlAN | JUMLAH |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | PENDAPATAN | l.3,9 222.6139.015,CO |
| I. 1 | PENDAPATANASU DAEMH | 61 827.507.343,CO |
| 1 • I I | Pnnd~riattin ;>~Jak Daor;-ih | 17,645.000.000,CO |
| l. 1 2 | \ rlasfJ Retrlbut.i Oacrah | 8.JQ9.149.875,00 |
| 1 I J | Hasil PengelolaanKckayaan Dao,;ihvJng Clph1ahkun | 3,327 .479.571,CO |
| 1 I 4 | l;!ln·laln Pcndai:,,ta, Asll Caorah y>ng S•h | S2 S45.877,897,C0 |
| i , 2 | DANA PERIMUANGAN | 1.oeS.773.871.020,CO |
| i . 2. J | U•gl ttosll roJol(/B.lyl Kosil !l\Jk,m r•Jilk | 51.527.308.000,CO |
| l . 2. 2 | D•no AiQkOSI Umurr | 729.32G.4J2.000,CO |
| 1 . 2. 3 | Dnrn AiokoslXhwv, | JCl.91.0.IJl.020,CO |
| I ' ;J | LAIN·LAIN PENDAPATANOAEI\AH YANG SAH | 171.62 l.a LfJ.652,llO |
| i . 3. 3 | Cina Baol Hasn PaJak ca, I P,0.,,111~1da11 Pu1n(.Tl.1'-'1h Ouu,,1t1 '"4! 11nyi,1 | 43.675.130.652,00 |
| I , 3 ~ | DanaPtnyerua\ar d6n Otonornl Kiusus | 123.599,680,000,00 |
| i . 3 s | e.ann,an Kcuengand&•i P11Jvlnslamu Pc1'0C1111101· L><ic1ch Ull1·,1·1" | 4.346.50).000,00 |
| 2 | B!LAN.lA | 1.377.S~.204,653,47 |
| '. I | 8ELANlA TtDAK LAHGSUNG | 120.1n240.oa2,24 |
| 2. 1.• | Bclanla r-,A.WOI | ~1).1/0.336.2~1,/1 |
| 2. I. I | Belanj~ Hlb!III | 3.613.Jl~.900,00 |
| z. I. 5 | Bclanja Banb.Jan So11al | 2,li'17.037 .500,00 |
| 2 I. 6 | El<tlanjo Oagl Hasll kcpoda Provlrsl / Kabup.itcn/ Kor., dan Pcrrcnnlah Des., | 2 ,W.lij~.:1•1,so |
| 2 I . I | fl<>lanja Oa~tuan Kouangan kcpada Provtnsl / Kabupalen / Kola don Pcmcrlntahan Oesa | IGG.042.974, IU0,~0 |
| 2. 1. 8 | e.1a,1Ja nda< Terdc9a | L 000.000.000,CO |
| 7. 7 | SELAN.IA LANGSUNG | 6S6.82•.9S8.S7 i,23 |
| 2. 2. I | 9<!1onJ6 Pcg~v,bl | 70.49<.502.430,00 |
| 2.2. 2 | 01.•tu1lj\JBar 1.nl'i1 d.:11 luw | 227 428,167.654.23 |
| 2 2. J | Selunji.l Mt.:ck,J | 3!8 !m.266.479,CO |
| | SURPLUS/ (DEFISIT) | (38.375.5 u. 633,•17) |
| 3 | PEHBIAYAANDAERAH | |
| 3. 1 | PENERIMAANPEMBI/IYAAN DAERAH | <9.375.515.638,47 |
| 3 l. l | ~Isa Lcblh l>er1l:unganAnggaranl'ahun AnggaranSebetumfffa | A9,37S.5!S.636,'I/ |
| 3,2 | PENGELUARAN PEMOlAYAANDAEMH | 11.0U0,000.000,00 ··- . ··- |
| 3.2.2 | Penvertaan Modal (lnvPst<'l'51) Perrermreb Daer.;h | ll.000.000.000,00 |
| | PEMBlAYAANNETTO | 38.375.515.638,47 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAANANGGARANTAHUNBERKENAAN | 0,00 |
20. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 rentang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenrang Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47111);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 l Tahun 20 l O tentang Standar Akuntansi Pcmcrintahan [Lernbaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republrk Indonesia Nomor 5165);
23. Perai.uran Pemerlntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menccri Dalarn Negeri Nomor l 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana Lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menterl Dalarn Ncgcri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagairnana telah diubah dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nornor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 J 2 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan
BUPATI MERANQTN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAI-JUN ANGGARAN 2016
Pasal l \
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :
Rp.
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Pcnerimaan Rp. 49.375.515.638,47
- b. Pengeluaran
Rp. l l .()00.000.000,00
(·)
Pemblayaan Netto
Rp.
38.375.515.638,47 (·)
Rp. l.339.222.689.015,00
Rp. l.377.598.204.653,47
(-)
Rp. 38.375.515.638,47
Surplua/ (Defisic)
- l. Pend a pa tan Daera h
2. Belanja Daerah
Pasal2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal I terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejurnlah Rp.81.827.507.343,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.171.621.310.652,00
- b. Dana perimbangan sejumlah Rp, l .U85.773.871.020,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a icrdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejurnlah Rp. l 7.645.000.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejurnlah Rp.3.327.479.571,00
- b. Retribusi daerah scjumlah l~p.8.309.149.875,00
- d. Lain-lain pcndapatan asli daerah yang sah scjurnlah Rp.52.545.877 .897,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.54.527.308.000,00
- b. Dana alokasi umurn sejurnlah Rp.729.326.432.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.301. 920.131.000,00
- (4) Lain-Iain pendapatan daerah yang sah sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) huruf c tcrdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumJah Rp. 0,00
- b. Dana darurat sejumlab Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.43.675.130.652,00
- d. Dana Pcnyesuaian dan. Otonorni Khusus sejumlab Rp.123.599.680.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah dacrah lainnya sejumlah Rp.4 .346.500.000,00
Pasal 1
- (1) Bclanja Daerah sebagaimana dimaks~ dalam Pasal 1 terdiri dari :
Pasal 3
- (1) Bclanja Daerah sebagaimana dimaks~ dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Bclanja Tidak Langsung sejumlah ~p.720.773.246.082,24
- b. Belanja Langsung scjumlah Rp.656.824.958.571,23
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dirnaksud pada ayac ( 1) huruf a terdiri dari jcnis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp.545, 170.336.234,74
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
- b. Bclanja bunga sejumlah Rp. 0,00
- d. Belanja hibah sejumlah Rp.3.613.! 14.900,00
- f. Belanja bagi basil sejumlah Rp.:2.299.783.347,50
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.2.647.037.500,00
- g. Belanja bantuan keuangan sejurnlah Rp.166.042.974.100,00
- h. Belanja tido.k torduga sejurnlah Rp.1.000.000.000,00
- (3) Bclanja Langsung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja. pegawai sejumJah Rp.70.494.502.438,00
- c. Belanja modal sejumlab Rp.358.902.268.479,00
- b. Bclanja barang dan jasa sejumlah Rp.227.428.187.654,23
Pasal 4
- {l) Pcmbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerirnaan sejumlah Rp.49.375.515.638,47
- b. Pengeluaran sejurnlah Rp.11.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 49.375.515.638,47
- c. Ha:sil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
- b. Pencairan dana cadangan sejurnlah Rp. 0,00
- d. Penerirnaan pinjaman dacrah sejurnlah Rp. 0,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejurnlah Rp. 0,00
- e. Penerirnaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pern biayaan :
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- b. penyertaan modal [invcstasi] perncrintah daerah sejumlah
- Rp.11.000.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang scjumlah Rp. 0,00
- d. Pemberian pinjaman dacrah sejurnlah Rp. 0,00
Pasal 5
\ Uraian lebih lanjut Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercanrum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terd iri dari :

6. Larnpiran Vl Daftar Jumlah Pegawai Per Oolongan dan Per .Jabatan:

7. Lo.mpiran VU

8. Larnpiran Vlll Dafta.r penyertaan modal (invesrasi) daerah;

9. Larnpiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asel Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan psngurangan aset

- 11.

- Larnpiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

Ringkasan APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pcmerintahan Daerah,

- Orgunisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 3. Lampiran III

- Rekapitulasi Belanja rncnurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program clan Kegiatan: 4. Larnpiran TV

- Rekapitulasi 5. Larnpiran V

Belanja Daerah Unruk Kesclarasan don Keterpacluan Urusan Pemerintahan Dacrah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar piutang daerah;

lainnya;

yang belurn dise.lesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Larnpiran Xll

Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XTII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

- Ringkasan APBD; 1. Lampiran I

2. Larnpiran II

## Pasal 6

Bupati rnenetapkan Pcraturan Bupati lentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan opcrasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

...

i

Agar seuap orang mengctahuinya, mernerintahkan pengundungan Peraturan Daerah ini dcngan pencmpatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Merangin.

Dlundangkan di Bangko pada tanggal 3.1 -\ ~ -~CJ I 5


## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR