Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 1945 tentang TIM PENGENDALIANINFLASINASIONAL DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, a. (berlaku 8 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang ...
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 4.
3. -Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Kedua Republik Republik
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM INFLASINASIONAL.
PENGENDALIAN
Pasal 1
- a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
- c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal3
- (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a, mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Pusat, terdiri dari:
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaljKepala Badan Perencanaan PembangunanNasional;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Negara; 7. Menteri Badan Usaha Milik
- Perekonomian; Bidang Koordinator Menteri
Gubernur Bank Indonesia;
Menteri Keuangan;
Menteri Dalam Negeri;
1. Menteri Perdagangan;
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Wakil Ketua III
Anggota
Ketua
8. Sekretaris Kabinet;
2. Negara 9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
Sekretaris
- Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
- (3) Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan kementerian/lembaga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaterr/Kota, serta pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat.
- (5) Tugas dan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Pasa14
Pasal 2
- (1) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
Pasal 3
- (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a, mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Pusat, terdiri dari:
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaljKepala Badan Perencanaan PembangunanNasional;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Negara; 7. Menteri Badan Usaha Milik
- Perekonomian; Bidang Koordinator Menteri
Gubernur Bank Indonesia;
Menteri Keuangan;
Menteri Dalam Negeri;
1. Menteri Perdagangan;
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Wakil Ketua III
Anggota
Ketua
8. Sekretaris Kabinet;
2. Negara 9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
Sekretaris
- Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
- (3) Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan kementerian/lembaga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaterr/Kota, serta pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat.
- (5) Tugas dan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Pasa14
- (1) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan
Pasal 10
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini:
- a. provinsi yang belum membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, gubernur membentuk Tim Pengendalian
2. -Inflasi Daerah Provinsi;
3. Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota, .bupati/walikota membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaterr/ Kota; Tim membentuk belum yang b. kabupaten/kota
4. Kabupaten / Kota namun belum sesuai dengan Keputusan . Presiden ini, menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, Daerah Inflasi Pengendalian Tim membentuk c. provinsi yang telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan kabupaten Zkota yang telah
paling lama 60 (enam puluh) hari, setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan.
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO