UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1970 tentang TATA CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTAANGGOTA/PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR13 TAHUN 1970 TENTANG
TATA CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTAANGGOTA/PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka menjamin martabat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, perlu diadakan ketentuan tentang Tata-cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
- b. bahwa Undang-undang No. 75 tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Undangundang No. 5 Prps. tahun 1961 tentang Segi-segi Protokoler dalam Tindakan Kepolisian terhadap Anggota Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu dicabut.
3. : 1. Pasal 5 ayat. (1), dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 6 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 52) jo. Undang-undang No. 1 Drt. 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 1, Tambahan Lembaran-Negara No. 1493);
3. Undang-undang No. 10 tahun 1966 (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 38, Tambahan Lembaran-Negara No. 2813);
4. Undang-undang No. 5 tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 No. 36, Tambahan Lembaran-Negara No. 2900).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
MEMUTUSKAN :
Mencabut
Menetapkan
- Undang-undang No. 75 tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 150, Tambahan Lembaran-Negara No. 737) dan Undang-undang No. 5 Prps. tahun 1961 tentang Segi-segi Protokoler dalam Tindakan Kepolisian terhadap Anggota Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Lembaran-negara tahun 1961 No. 109).
:
UNDANG-UNDANG TENTANG TATA-CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTA/PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG.
Pasal 1
- (1) Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian malam Undang-undang ini ialah :
- a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
- b. meminta keterangan tentang tindak pidana;
- c. penangkapan;
- d. penahanan;
- e. penggeledahan;
- f. penyitaan.
- (2) Tindakan tersebut pada ayat (1) huruf-huruf a dan b pasal ini, adalah tindakan kepolisian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.
- (3) Tindakan tersebut pada ayat (1) huruf-huruf c, d, e dan f pasal ini, adalah tindakan kepolisian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana.
Pasal 2
Kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, terhadap seorang Anggota dan/atau Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementar dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong tidak boleh dilakukan tindakan kepolisian tersebut dalam pasal 1 Undang-undang ini pada waktu sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas kewajiban dan kedudukannya sebagai Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Pasal 3
Kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, terhadap seorang Anggota dan/atau Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementar dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong tidak boleh dilakukan tindakan kepolisian tersebut dalam pasal 1 Undang-undang ini pada waktu sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas kewajiban dan kedudukannya sebagai Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Pasal 4
Kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Undangundang ini, tindakan kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dilakukan atas persetujuan Presiden dengan ketentuan:
- a. Terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari kalangan sipil pelaksanaannya dilakukan atas perintah Jaksa Agung,
- b. Terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dan kalangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pelaksanaannya dilakukan atas perintah Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
- (1) Hal-hal yang dikecualikan terhadap pasal 2 Undang-undang ini adalah:
- a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;
- b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- c. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kedua Titel 1.
- (2) Pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut dalam ayat (1) huruf a pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu dua kali dua puluh empat jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung, atau kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Bersenjata
Pasal 5
Pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut pada pasal I ayat (1) undangundang ini diberitahukan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong oleh Jaksa Agung, atau oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya dalam waktu dua kali dua puluh empat jam.
Pasal 6
- (1) Pelaksanaan tindakan kepolisian dalam Undang-undang ini hanya dapat dilakukan oleh petugas-petugas negara yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, atau oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata yang diatur dalam peraturan perundangan.
- (2) Petugas-petugas pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut dalam pasal 6 Undang-undang ini ditunjuk dari petugas-petugas Negara yang terpilih.
Pasal 7
Undang-undang ini nilai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 28 Nopember 1970. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH.

Penandatangan: Mayor Jenderal TNI ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA

Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 28 Nopember 1970. Presiden Republik Indonesia SOEHARTO Jenderal TNI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
No. 13 TAHUN 1970
tentang
## TATA-CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTAANGGOTA/PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG.
## A. PENJELASAN UMUM.
PENJELASAN
Pasal 21
Undang-undang Nomor 10 tahun 1966 yaitu Undang-undang tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong menjelang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa bagi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong diadakan peraturan khusus mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan. Dalam pada itu Undang-undang Dasar 1945 tidak mengenal apa yang disebut forum privilegiatum, sehingga apa yang diatur di dalam Undang-undang ini hanyalah mengenai tatacara tindakan kepolisian tersebut yang dimasukkan pula ke dalamnya mengenai pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana dan meminta keterangan tentang tindak pidana, tanpa menyampingkan hukum acara yang berlaku. Pengaturan ini diadakan guna menjamin dan menjaga martabat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong di dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang demokratis, dimana para Anggotanya yang mewakili Rakyat Indonesia itu dapat menunaikan kewajibannya, sehingga terhalangnya pekerjaan Lembagalembaga Negara tersebut dapat dihindarkan. Berhubung dengan dengan itulah diperlukan suatu peraturan yang khusus untuk para Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong mengenai tata-cara tindakan kepolisian tersebut. Pengaturan yang serupa sebelum ini telah ada, yaitu di dalam Undang-undang Nomor 75 tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 5 Prps. tahun 1961 tentang segi-segi Protokoler dalam Tindakan Kepolisian