Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2017 tentang PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) SERTA RINCIAN KEBUTUHAN DAN WAKTU PENGGUNAAN ATAS PENERBITAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) SERTA RINCIAN KEBUTUHAN DAN WAKTU PENGGUNAAN ATAS PENERBITAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 188 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) serta Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2017.
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatusahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA RINCIAN KEBUTUHAN DAN WAKTU PENGGUNAAN ATAS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan ## BAB II
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS Gaji
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-UP;
- b. rincian SPP-UP;
- c. ringkasan SPP-UP;
- d. salinan SPD;
- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
- f.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran lain yang diperlukan.

## Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka Ganti Uang Persediaan.
2. Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- (2) a. surat pengantar SPP-GU;
- b. ringkasan SPP-GU;
- c. rincian SPP-GU;
- d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
- e. salinan SPD;
- f. draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
- g. lampiran lain yang diperlukan.

## Pasal 5

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka Tambahan Uang Persediaan.
2. Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- (2) a. surat pengantar SPP-TU;
- b. ringkasan SPP-TU;
- c. rincian SPP-TU;
- d. salinan SPD;
- e. draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan;dan
- g. lampiran lainnya.

## Pasal 6

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
2. serta
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS; dan
- d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
- a. pembayaran gaji induk;
- b. gaji susulan;
- c. kekurangan gaji;
- d. gaji terusan;
- e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
- f. SK CPNS;
- g. SK PNS;
- h. SK Kenaikan Pangkat;
- i. SK Jabatan;
- j. kenaikan gaji berkala;
- k. surat pernyataan pelantikan;
- l. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
- m. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- n. daftar keluarga (KP4);
- o. foto copy surat nikah;
- p. foto copy akte kelahiran;
- q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
- r. daftar potongan sewa rumah dinas;
- s. surat keterangan masih Sekolah/Kuliah;
- t. surat pindah;
- u. surat kematian;
- v. kode billing PPh 21; dan
- w. peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

## Pasal 7

- (1) Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS; dan
- d. ringkasan data kontrak.
- (2) Lampiran Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
- a. salinan SPD;
- b. surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari PA;
- c. salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- d. Kode billing disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- e. surat perjanjian kerja sama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan Nomor Rekening pihak ketiga;
- f. berita acara penyelesaian pekerjaan;
- g. berita acara serah terima barang dan jasa;
- h. berita acara pembayaran;
- i. kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan non Bank;
- k. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman atau hibah luar negeri;
- l. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- m. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
- n. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- o. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
- p. potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek);
- q. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil ( billing rate ), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran; dan
- r. ringkasan kontrak dan Import data kontrak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (3) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

## Pasal 8

- (1) Untuk pengisian Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
- (2) UP dapat diberikan sebagai berikut :
- a. 1/10 dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diberikan UP maksimum Rp.90.000.000,00 dengan pagu anggaran sampai dengan Rp.900.000.000,00, setelah dikurangi Belanja Modal;
- b. 1/12 dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diberikan UP maksimum Rp.250.000.000,00 dengan pagu anggaran diatas Rp.900.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000.000,00, setelah dikurangi Belanja Modal;
- c. 1/18 dari pagu DPAmenurut klasifikasi belanja yang diberikan UP maksimum Rp.600.000.000,00 dengan pagu anggaran diatas Rp.3.000.000.000,00 sampai denganRp.10.000.000.000,00, setelah dikurangi Belanja Modal;
- d. 1/24 dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diberikan UP maksimum Rp.900.000.000,00 dengan pagu anggaran diatas Rp.10.000.000.000,00, setelah dikurangi Belanja Modal.
- (3) Jumlah SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atas beban APBD Tahun Anggaran 2017 paling tinggi sebesar pagu UP untuk setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 9

- (1) Untuk Ganti Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPGU kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD sebagai dasar penerbitan SPM-GU.
- (2) Jumlah SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk setiap kegiatan sebesar jumlah penggunaan dana kegiatan bersangkutan periode sebelumnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat diajukan apabila dana UP telah dipergunakan/di SPJ kan minimal 50% dari dana UP yang diterima.
- (3) Bagi Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu, dalam pengajuan SPM-UP diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Bendahara Pengeluaran dapat membagi Uang Persediaan kepada beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk apabila diantara Bendahara Pengeluaran Pembantu telah merealisasikan penggunaan UP nya minimal 50%, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan SPM-GU bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu berkenan tanpa menunggu realisasi Bendahara Pengeluaran Pembantu yang lain yang belum mencapai 50 %.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) belum terpenuhi sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD yang dimaksud dapat mengajukan TU.
- (6) Uraian belanja yang dicantumkan dalam SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan objek belanja yang disahkan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penggunaannya berdasarkan prioritas untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD.

## Pasal 10

- (1) Untuk Tambahan Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-TU kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai dasar penerbitan SPM-TU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus dapat persetujuan dari Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh selaku PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan sesuai dengan DPA-SKPD dan batas waktu penggunaan.
- (3) Syarat untuk mengajukan SPP-TU :
- a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
- b. digunakan paling lama satu bulan (dalam masa 30 hari) sejak tanggal SP2D diterbitkan;
- c. apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan (dalam masa 30 hari) sisa dananya yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah;
- d. apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU sepanjang sisa Tahun Anggaran berkenaan; dan
- e. terhadap setoran Tambahan Uang sebagaimana dimaksud butir c tidak dapat dicairkan/digunakan kembali.
- (4) Dalam mengajukan permintaan SPP-TU Bendahara Pengeluaran SKPD wajib menyampaikan:
- a. rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan rill dari Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk; dan
- b. surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SP2D-LS.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah serta tidak melebihi anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS.
- (2) SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada BUD atau pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

## Pasal 12

- (1) Kelengkapan dokumen SPP-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D :
- a. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. surat pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya;
- c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
- d. bukti atas penyetoran PPN/PPh.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
- a. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 13

- (1) SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-LS yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah serta tidak melebihi anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD, BUD atau pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa BUD menerbitkan SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU, dan SP2D-LS.
- (2) BUD atau pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa BUD menyerahkan SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU, dan SP2D-LS gaji kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk dicairkan pada Bank yang ditunjuk.
- (3) BUD atau pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa BUD menyerahkan SP2D-LS selain gaji untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga untuk dicairkan kepada Bank yang ditunjuk.

## BAB III SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN UANG PERSEDIAAN

## Pasal 14

Penyalahgunaan Uang Persediaan oleh SKPD diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Tugas dan kewenangan PPKD selaku BUD meliputi:

- a. pengesahan DPA-SKPD atas beban APBD Tahun Anggaran 2017; dan
- b. penerbitan SP2D atas beban APBD Tahun Anggaran 2017 dalam rangka pencairan dana pada Bank yang ditunjuk.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 23 Januari 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 3