UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1955 tentang BANK NEGARA INDONESIA (berlaku 1 Januari 1955)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1946 No. 2 didirikan Bank Negara Indonesia yang semula dimaksudkan sebagai Bank Sentral atau Bank Sirkulasi;
bahwa maksud ini karena perubahan keadaan pada akhirnya tidaklah dapat dilaksanakan;
bahwa dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia tertanggal 19 Mei 1953 No. 11 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40) ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral;
bahwa selama ini pekerjaan Bank Negara Indonesia adalah dalam lingkungan perdagangan umum dan khususnya dalam lingkungan impor dan ekspor;
bahwa untuk keperluan usaha memajukan perdagangan ekspor dan impor dianggap perlu Bank Negara Indonesia membuka perwakilan di luar Negeri dan untuk ini perlu kedudukan-hukum Bank tersebut selekas-lekasnya ditetapkan kembali;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal-pasal 37, 41 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar :
Dewan Menteri pada rapatnya ke-91 tanggal 11 Januari 1955;
MEMUTUSKAN :
PERTAMA
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tertanggal 15 Juli 1946 No. 2 dengan ini dicabut kembali;
KEDUA
:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG BANK NEGARA INDONESIA.
BAB. I. Ketentuan Umum.
Pasal 1
- (1) Dengan nama "Bank Negara Indonesia" telah didirikan sebuah Bank kepunyaan NEGARA.
- (2) Bank Negara Indonesia adalah badan-hukum yang berhak melakukan tugas-tugas
Pasal 2
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dan dalam peraturan-peraturan penyelenggaraannya, maka atas Bank berlaku hukum-perdata Eropah dan hukum-dagang Eropah.
- (2) Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum-adat dengan orangorang dan badan-badan yang takluk pada hukum-adat serta menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk pada hukum-adat dan selanjutnya mengadakan "crediet-verband."
- (3) Tahun-buku Bank mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember dari tahun yang berjalan.
Pasal 3
- (1) Bank berkedudukan di JAKARTA.
- (2) Bank mempunyai di Indonesia kantor-kantor cabang, kantor-kantor koresponden, yang jumlahnya diatur menurut keperluan untuk menjalankan tugas Bank dengan semestinya.
- (3) Bank dapat mempunyai di luar Indonesia satu atau lebih kantor-cabang atau wakil-wakil serta koresponden, sekedar hal itu dianggap perlu untuk menjalankan tugasnya dengan semestinya.
Pasal 4
Modal Bank berjumlah tigaratus juta rupiah.
Pasal 5
- (1) Bank mempunyai dana-cadangan, yang dibentuk dan ditambah menurut yang ditentukan dalam pasal 14.
- (2) Dana-cadangan itu gunanya untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
BAB. II.
Tugas dan usaha Bank.
Pasal 6
- (1) Bank berusaha membantu memajukan kemakmuran rakyat dan pembangunan perekonomian nasional dalam lapangan perdagangan pada umumnya dan dalam lapangan perdagangan impor dan ekspor pada khususnya.
- (2) Usaha Bank ialah:
- a. menyelenggarakan perkreditan dengan jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang bagi golongan pedagang pada umumnya dan bagi golongan importir dan eksportir pada khususnya;
- b. menerima uang sebagai simpanan, giro atau deposito;
- c. memperdagangkan surat-surat berharga;
- d. menjalankan usaha bank pada umumnya;
- e. dan lain-lain.
- (3) Pekerjaan-pekerjaan yang khusus ditugaskan kepada Bank Negara yang lain hanya dapat dilakukan oleh Bank, jika pekerjaan-pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan tugasnya sendiri.
- (4) Bank tidak boleh turut serta dalam modal perusahaan manapun juga, kecuali jika untuk pembangunan Negara dan perekonomian nasional dianggap perlu dan baik, atau dengan izin Menteri Keuangan.
Pasal 7
Pemerintah dapat membebankan kepada Bank pekerjaan-pekerjaan di lapangan keuangan, perkreditan dan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh bank-bank, dengan pemberian upah atau propisi yang ditentukan olehnya, satu dan lain dengan jaminanjaminan risiko dan likwiditas seperlunya.
BAB. III. Pimpinan.
Pasal 8
- (1) Bank diurus oleh Direksi yang melakukan pekerjaannya di bawah pengawasan suatu Dewan Pengawas.
- (2) Direksi menyelenggarakan pekerjaan Bank, mengurus milik mutlak Bank dan berhak menguasai atau menjalankan segala tindakan pemilikan-mutlak terhadap milik mutlak itu.
- (3) Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan gaji dan lain-lain peraturan kepegawaian, yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Direksi mewakili Bank dihadapan dan di luar Pengadilan.
- (5) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dimuat dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
Pasal 9
- (1) Direksi terdiri atas seorang Presiden-Direktur, seorang wakil Presiden-Direktur dengan sekurang-kurangnya satu orang Direktur, Jumlah anggota Direksi sebanyak-banyaknya lima orang.
- (2) Jika Presiden-Direktur atau wakilnya tidak ada atau berhalangan, maka kekuasaan-kekuasaannya dijalankan oleh seorang pengganti Presiden-Direktur yang diangkat oleh Pemerintah dari para Direktur yang lain atau anggota Dewan Pengawas atas usul Menteri Keuangan.
- (3) Presiden-Direktur dan para Direktur diangkat atas usul Menteri Keuangan oleh Pemerintah untuk waktu selama-lamanya lima tahun. Jikalau waktu ini berakhir anggota-anggota Direksi dapat diangkat kembali.
- (4) Gaji dan pendapatan lainnya bagi Presiden-Direktur dan para Direktur ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
- (5) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada pertalian keluarga atau pariparan pada atau dalam derajat ketiga. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk pertalian keluarga atau periparan yang terlarang itu, maka mereka tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (6) Pemerintah dapat memperhentikan Presiden-Direktur atau anggota Direksi yang lain sebelum waktu termaksud dalam ayat 3 di atas:
- a. atas permintaan sendiri atau
- b. karena tindakan-tindakan yang merugikan Negara dan/atau Bank. Dalam ayat 6 (b) tersebut di atas, sebelum hukuman-jabatan itu dijatuhkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dengan tertulis dalam waktu 14 hari sesudah menerima pemberitahuan tentang maksud itu.
- (7) Keputusan Direksi diambil dengan suara terbanyak. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Presiden-Direktur yang memutuskan.
- (8) Anggota-anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
Pasal 10
- (1) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji.
- (2) Tidak termasuk dalam hal ini ialah :
- a. jabatan yang dipikulkan Pemerintah kepadanya;
- b. pekerjaan komisaris pada perseroan terbatas atau perseroan komanditer, asal saja tidak menjadi komisaris amanat.
5. Para anggota Direksi tidak boleh tetap memegang atau menerima suatu pekerjaan yang tersebut dalam ayat 2 sub b, kecuali jika mendapat izin dari Dewan Pengawas.
- (3) Dua orang anggota Direksi tidak boleh bersama-sama menjadi komisaris pada suatu perseroan, terkecuali dengan izin Dewan Pengawas.
BAB. IV. Pengawasan.
Pasal 11
- (1) Dewan pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya lima orang anggota yakni, sebagai Ketua Thesaurier Jenderal, sebagai anggota Sekretaris Jenderal Kementerian Perekonomian dan orang-orang yang berjasa untuk nusa dan bangsa dan ahli dalam urusan Bank.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diperhentikan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Pengangkatan itu berlaku untuk tiga tahun; jika waktu ini berakhir, anggota Dewan Pengawas yang berhenti dapat diangkat kembali.
Pasal 14
- (2) Dana-cadangan itu gunanya untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
BAB. II.
Tugas dan usaha Bank.
- (1) Bank berusaha membantu memajukan kemakmuran rakyat dan pembangunan perekonomian nasional dalam lapangan perdagangan pada umumnya dan dalam lapangan perdagangan impor dan ekspor pada khususnya.
- (2) Usaha Bank ialah:
- a. menyelenggarakan perkreditan dengan jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang bagi golongan pedagang pada umumnya dan bagi golongan importir dan eksportir pada khususnya;
- b. menerima uang sebagai simpanan, giro atau deposito;
- c. memperdagangkan surat-surat berharga;
- d. menjalankan usaha bank pada umumnya;
- e. dan lain-lain.
- (3) Pekerjaan-pekerjaan yang khusus ditugaskan kepada Bank Negara yang lain hanya dapat dilakukan oleh Bank, jika pekerjaan-pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan tugasnya sendiri.
- (4) Bank tidak boleh turut serta dalam modal perusahaan manapun juga, kecuali jika untuk pembangunan Negara dan perekonomian nasional dianggap perlu dan baik, atau dengan izin Menteri Keuangan.
Pemerintah dapat membebankan kepada Bank pekerjaan-pekerjaan di lapangan keuangan, perkreditan dan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh bank-bank, dengan pemberian upah atau propisi yang ditentukan olehnya, satu dan lain dengan jaminanjaminan risiko dan likwiditas seperlunya.
BAB. III. Pimpinan.
- (1) Bank diurus oleh Direksi yang melakukan pekerjaannya di bawah pengawasan suatu Dewan Pengawas.
- (2) Direksi menyelenggarakan pekerjaan Bank, mengurus milik mutlak Bank dan berhak menguasai atau menjalankan segala tindakan pemilikan-mutlak terhadap milik mutlak itu.
- (3) Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan gaji dan lain-lain peraturan kepegawaian, yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Direksi mewakili Bank dihadapan dan di luar Pengadilan.
- (5) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dimuat dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (1) Direksi terdiri atas seorang Presiden-Direktur, seorang wakil Presiden-Direktur dengan sekurang-kurangnya satu orang Direktur, Jumlah anggota Direksi sebanyak-banyaknya lima orang.
- (2) Jika Presiden-Direktur atau wakilnya tidak ada atau berhalangan, maka kekuasaan-kekuasaannya dijalankan oleh seorang pengganti Presiden-Direktur yang diangkat oleh Pemerintah dari para Direktur yang lain atau anggota Dewan Pengawas atas usul Menteri Keuangan.
- (3) Presiden-Direktur dan para Direktur diangkat atas usul Menteri Keuangan oleh Pemerintah untuk waktu selama-lamanya lima tahun. Jikalau waktu ini berakhir anggota-anggota Direksi dapat diangkat kembali.
- (4) Gaji dan pendapatan lainnya bagi Presiden-Direktur dan para Direktur ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
- (5) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada pertalian keluarga atau pariparan pada atau dalam derajat ketiga. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk pertalian keluarga atau periparan yang terlarang itu, maka mereka tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (6) Pemerintah dapat memperhentikan Presiden-Direktur atau anggota Direksi yang lain sebelum waktu termaksud dalam ayat 3 di atas:
- a. atas permintaan sendiri atau
- b. karena tindakan-tindakan yang merugikan Negara dan/atau Bank. Dalam ayat 6 (b) tersebut di atas, sebelum hukuman-jabatan itu dijatuhkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dengan tertulis dalam waktu 14 hari sesudah menerima pemberitahuan tentang maksud itu.
- (7) Keputusan Direksi diambil dengan suara terbanyak. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Presiden-Direktur yang memutuskan.
- (8) Anggota-anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
- (1) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji.
- (2) Tidak termasuk dalam hal ini ialah :
- a. jabatan yang dipikulkan Pemerintah kepadanya;
- b. pekerjaan komisaris pada perseroan terbatas atau perseroan komanditer, asal saja tidak menjadi komisaris amanat.
5. Para anggota Direksi tidak boleh tetap memegang atau menerima suatu pekerjaan yang tersebut dalam ayat 2 sub b, kecuali jika mendapat izin dari Dewan Pengawas.
- (3) Dua orang anggota Direksi tidak boleh bersama-sama menjadi komisaris pada suatu perseroan, terkecuali dengan izin Dewan Pengawas.
BAB. IV. Pengawasan.
- (1) Dewan pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya lima orang anggota yakni, sebagai Ketua Thesaurier Jenderal, sebagai anggota Sekretaris Jenderal Kementerian Perekonomian dan orang-orang yang berjasa untuk nusa dan bangsa dan ahli dalam urusan Bank.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diperhentikan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Pengangkatan itu berlaku untuk tiga tahun; jika waktu ini berakhir, anggota Dewan Pengawas yang berhenti dapat diangkat kembali.
- (1) Dewan Pengawas dalam batas kekuasaannya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur Bank ditaati semestinya.
- (2) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas yang lain, bersama-sama atau masing-masing, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap bukubuku dan surat-surat, dan berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala
PENJELASAN
Pembukaan
yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan dengan semestinya.
##
PENJELASAN
Pasal 13
. - (1) Dewan Pengawas berapat sekurang-kurangnya sekali dalam seperempat tahun. Selanjutnya Dewan berapat setiap waktu menurut pertimbangan Ketua, atau