PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 14 Tahun 2015 tentang KABUPATEIT LAYAI( ANAT( (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG
KABUPATEIT LAYAI( ANAT(
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak, diperlukan komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2OLL tentang Panduan Pengembangan Kabupate n / Kota Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 19); 3.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun L999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO3 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1O9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42351, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 297, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor l24,Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46761, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a751;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L2, Tarrtbahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor a9671; 8.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L47, Tambahan Iembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063); 9.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); 10.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5332); 11.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Repubik Indonesia Nomor 56791; 12.
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); 14.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20OS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 13.
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 15.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor O1 Tahun 2OLO tentang Standar Pelayanan Minimal Bidan g I'ayanan Terpadu Bagr Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 16.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2OLL tentang Kebijakan Pengembangan Kabupate n / Kota t ayak Anak; 17.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun zOlL tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor L4 Tahun 20ll tentang Panduan Evaluasi KabupatenlKota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2Dll tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
4. 2L. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasa.n Tahun 2OLg Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.,AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 2
Peraturan Daerah ini merupakan acuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
Baglan Kedua Prlnslp
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 3
Kabupaten Layak Anak diselenggarakan ## BAB III
RUAITG LIITGKUP
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 4
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.
Bagian Kesatu Hak Stptl dan Kebebasan
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 5
- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan yang meliputi:
- a. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
- b. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
- d. penjagaan nama baik dan tidak diekspos ke publik tanpa seizin anak yang bersangkutan; dan
- c. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
- e. memiliki kartu identitas anak.
7. (21 Dalam hal pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga bertanggung jawab:
- a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
- b. memberikan ruang untuk berkqmpul dan berorganisasi
10. serta mendengarkan PendaPat anak;
- d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspos tanpa seizin anak yang bersangkutan.
- c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- (3) Datam hal pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- b. melibaitan anak melalui forum anak di tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
- r. *"tty"lenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
- c. menyediakan call center komunikasi interaktif atau dengan kepentingan anak; anak sebagai sar€rna pengaduan yang berkaitan
- d. menyediakan fasilitas informasi dengan melakukan Pengawasan jasa internet; dan yang sehat dan aman terhadap penYelenggara
- e. menyediakan kartu identitas anak.
Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Llngkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatlf
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 6
- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi:
- a. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- c. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orangtuanya tidak mampu;
- b. mendapatkan pola asuh yang baik, santun, penuh kasih sayang, dan seimbang dari kedua orangtuanya;
- d. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orangtuanya meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
- e. mendapatkan keharmonisan keluarga.
7. Dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1.), keluarga bertanggung j awab : (21
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan fasilitas, serta menjaga keharmonisan keluarga dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisifisme, dan terhindar dari NAIZA, HIV dan Aids serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan, dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
13. Dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab: (3)
- b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan yang berhadapan dengan hukum;
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yffiig orangtuanya meninggal dunia atau sakit sehingga tidak memungkinkan mengasuh anak;
- c. melindungr anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;
- e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- d. mengadakan pembinaan tentang pola asuh anak yang baik;
- f. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.
Baglan Kettga Pemenuhan Hak Kesehaten Dasar dan KeseJahteraan
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 7
- (1) Setiap anak berhak mendapatlan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
3. gziyarrg baik sejak dalam kandungan; b.
4. air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun; c.
5. imunisasi dasar lengkap; d.
6. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala; e.
7. lingkungan bebas asap rokok; f.
- g. kesediaan air bersih;
- h. akses jaminan sosial; dan
10. (21 Keluarga bertanggung jawab memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAIZA, HIV dan AIDS.
- (3) Dalam hal pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (U' Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas:
- a. penyediaan layanan kesehatan ramah anak di setiap Kelurahan/Desa;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiaP RW;
- b. penyediaan ruang menrusui di kantor Pemerintah Daerah atau di tempat pelayanan publik;
- d. penyediaan air bersih;
- f. penurunan angka kematian anak serta peningkatan usia harapan hidup, standar g;zi, dan standar kesehatan.
- e. penataan ruang terbuka hrjau serta lingkungan yang bersih, sehat, dan nYaman; dan
Baglan KeemPat Pemeauhan Hah Pendldtkan, Pemanfaatan trIaktu LuanSr dan Keglatan BudaYa
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 8
- {1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang meliputi:
- b. hak mendapatkan pendidikan sesuai wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dengan kebijakan
- a. hak untuk berpartisiPasi dini; pada pendidikan anak usia
- c. hak mengembangkan bakat, minat, dan kemamPuan kreativitas;
- e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga.
- d. hak untuk berekreasi; dan
- (21 Dalam hal pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, darl. kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga bertanggung jawab:
- a. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
- b. berperan aktif mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan cara membangun komunikasi dengan pihak sekolah berkaitan dengan kegiatan belqiar mengajar di sekolah;
- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olah raga; dan
- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas;
- e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi orangtua.
- (3) Dalam hal pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belqjar 12 (dua belas) tahun dengan menyediakan perangkat pendukung antara lain sarana dan prasarana pendidikan yang merata,
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 9
- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus yang meliputi:
- a. anak dalam situasi damrat karena kehilangan orang tua/pengasuh atau tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan, dan pendampingan secara optimal;
- c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAIZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
- d. anak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk:
1. tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik demi menjamin masa depannya; dan
2. dilindungi dari stigma, pengucilan, pemasungan lingkungan, dan diskriminasi dari masyarakat.
7. (21 Setiap keluarga bertanggung jawab menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara optimal dalam rangka pemenuhan hak anak agar terhindar dari sihrasi dan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a sampai dengan huruf d.
- a. menJrusun prograsr pencegahan agar anak terhindar dari situasi dan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d;
- (3) Pemerintah Daerah berkew4iiban memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagai berikut:
- b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
- c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat)jam, rumah singgah, panti rehabilitasi, dan panti asuhan.
BAB TV
I(TLEMBAGAAN
Baglan Kesatu Gugus Tugas l(abupaten Layak Aaak
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 10
- Bupati membentuk Gugus T\rgas Kabupaten Layak Anak. (1)
- Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari Unsur Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan anak. (21
- Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak mempunyai tugas pokok sebagai berkut: (3)
- a. melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi konsep Kabupaten Layak Anak;
- b. mengumpulkan, menganalisa, dan diseminasi data dasar; melalnrkan
- c. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
- e. merumuskan dan mengusulkan kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- d. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Daerah secara periodik;
- g. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pengembangan Kabupaten t ayak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
7. (41 Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi anggota Gugus T\rgas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- i.
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 11
- Bupati membentuk Forum Anak. (1)
- Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak. (21
- Dalam setiap pen5rusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 12
- Bupati membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak. (1)
- Tugas dan keanggotaan Rrsat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (21
BAA V RENCANA AI(SI DAERATI
BAB II - TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan
Pasal 13
- (3) Rencana Aksi Daerah disusun untuk jangka waktu S (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah, yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan.
2. (41 Rencana Aksi Daerah memprioritaskan program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak, dengan berbasis pada permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya.
- (5) Pen5rusunan Rencana Aksi Daerah didasarkan pada data anak secara komprehensif meliputi usia, gender, wilayah, dan masalah anak berbasis teknologi informasi.
BAB VI - PEMBINAAN DAJY PEIVGAWASAIY
Pasal 14
- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kabupate n Layak Anak.
2. (21 Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
PETTBIAYAA"IY
BAB VII - PETTBIAYAA"IY
Pasal 15
Pembiayaan pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kemampuan daerah.
BAB VIII - I(EWA.[BAN, TAIIGGUNG JAWAB, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16
Setiap orang atau badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- menghasilkan produk atau jasa yang ramahllayak anak; a.
- menyediakan sarana dan prasarana yang layak anak; b.
- tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan yang tidak layak; c.
- mengalokasikan anggaran corporate social responsibility untuk mendukung program Kabupaten Layak Anak d.
BAB VIII - I(EWA.[BAN, TAIIGGUNG JAWAB, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
Media massa mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mematuhi norma yang berlaku dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. tidak mengeksploitasi berita tentang anak yang berhadapan dengan hukum baik di media cetak maupun elektronik;
- c. menjaga nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kehidupan anak dalam masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan iklan yang ramah anak dengan menggunakan bahasa yang positif.
BAB VIII - I(EWA.[BAN, TAIIGGUNG JAWAB, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18
Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Lainnya turut berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak.
BAB TK
I(ETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - I(EWA.[BAN, TAIIGGUNG JAWAB, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 29 Desember 2015 EKASAN,

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 18 April 2Ot6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 20T6 NOMOR 3