PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 17 Tahun 2005 tentang PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAROS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAROS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS
- a. bahwa Zakat sebagai pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pelaksanaannya merupakan kewajiban bagi seluruh Ummat Islam yang mampu, yang hasil pengumpulannya dapat menjadi sumber yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan, maka pengelolaannya perlu diadakan pengaturan;
- c. bahwa memenuhi maksud point a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
SALINAN
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAROS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Departemen Agama adalah Departemen Agama Kabupaten Maros;
- e. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
- f. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima;
- g. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
- h. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
- i. Agama adalah agama Islam;
- j. Badan Amil Zakat selanjutknya disingkat BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, menditribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
- k. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan ummat Islam;
- l. Unit Pengumpul Zakat selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada di Desa / Kelurahan, instansi - instansi pemerintah dan swasta;
- m. Amil Zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga;
- n. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, diluar zakat untuk kemaslahatan ummat;
- o. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan ummat;
- p. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada BAZ atau LAZ;
- q. Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu barang kepada BAZ atau LAZ, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada;
- r. Warisan adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZ atau LAZ ## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa , keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Pengelolaan zakat dimaksudkan sebagai upaya perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat sehingga pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab agar dapat menjadi sumber dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- (3) Tujuan pengelolaan zakat diuraikan sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian ibadah zakat;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
BAB III - OBJEK ZAKAT
Pasal 3
- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah;
- (2) Obyek zakat adalah semua harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis seperti :
- a. Emas, Perak dan uang
- b. Perdagangan dan Perusahaan
- c. Hasil Pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan hasil hutan
- d. Hasil Pertambangan
- e. Hasil Peternakan
- f. Hasil Pendapatan dan Jasa
Rikaz ( Harta Karun)
BAB IV - SUBJEK ZAKAT (MUZAKKI)
Pasal 4
Subyek Zakat adalah orang atau badan yang memenuhi syarat nisab, Kadar, Haulnya telah cukup, dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Maros kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.
BAB V - SIFAT ZAKAT
Pasal 5
Zakat bersifat kewajiban bagi setiap muzakki.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 6
- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk dan dikukuhkan oleh Pemerintah baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Kecamatan;
- (2) Pembentukan BAZ di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Maros yang merupakan hasil musyawarah dari tingkat kecamatan;
- (3) Pembentukan BAZ di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala Urusan Agama Kantor Kecamatan yang merupakan hasil musyawarah antar desa;
- (4) BAZ Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten dan Kecamatan;
- (5) BAZ Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan, Kelurahan/desa atau Instansi di tingkat kecamatan;
- (6) BAZ Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan BAZ Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 7
- (1) BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif;
- (2) Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 8
- (1) Struktur organisasi BAZ Kabupaten / Kecamatan terdiri atas Badan pelaksana, Dewan pertimbangan dan Komisi pengawas;
- (2) Badan Pelaksana terdiri atas :
- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Seksi Pengumpulan
- g. Seksi Pendistribusian
- h. Seksi pendayagunaan
- i. Seksi Pengembangan
- (3) Dewan Pertimbangan terdiri atas :
- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Anggota
- (4) Komisi Pengawas
- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Anggota
- (5) Jumlah personil pada masing-masing jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi;
- (6) Masa bakti kepengurusan BAZ adalah 3 (tiga) Tahun.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 9
- (1) Masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk institusi pengelola zakat yang disebut LAZ;
- (2) LAZ yang akan dikukuhkan oleh pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berbadan Hukum;
- b. Memiliki data muzakki dan mustahiq;
- c. Memiliki Program Kerja;
- d. Memiliki Pembukuan;
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 10
BAZ sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan LAZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 11
- (1) BAZ dan LAZ dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya;
- (2) Mekanisme dan tata cara penyampaian pertanggungjawaban akan diatur dengan keputusan bersama Bupati Kabupaten Maros dan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Maros.
BAB VI - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 12
- (1) BAZ / LAZ dapat menerima harta selain zakat Mal, zakat fitrah seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ayat (1) BAZ harus bersifat aktif.
BAB VI - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 13
- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ / LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki;
- (2) Atas persetujuan muzakki, maka BAZ / LAZ dapat mengadakan kerjasama dengan bank atau Lembaga Keuangan Lainnya dalam pengumpulan zakat.
BAB VI - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 14
- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri atas hartanya dan kewajiban zakatnya
BAB VI - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 15
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ sebagai berikut
- a. BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat dari muzakki sebagaimana pasal 12 pada instansi / lembaga lingkup pemerintah Kabupaten Maros dan swasta;
- b. BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki sebagaimana pasal 12 pada instansi / lembaga lingkup kecamatan;
- c. UPZ di Desa / Kelurahan mengumpulkan zakat sebagaimana pasal 12.
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGENAAN ZAKAT Pasal 16
Pasal 16
Tingkat pengenaan zakat dihitung ## BAB VIII BESARNYA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
Bagian Pertama Zakat
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGENAAN ZAKAT Pasal 16
Pasal 17
Besarnya Zakat yang wajib dikeluarkan oleh Muzakki adalah sebagai berikut :
| NO | JENIS HARTA | KETENTUAN WAJIB ZAKAT | KETENTUAN WAJIB ZAKAT | KETENTUAN WAJIB ZAKAT | |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Nisab | Kadar | Waktu | KETERANGAN |
| 1 I | 2 TUMBUH-TUMBUHAN | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2. Biji-bijian: Seperti Jagung, kacang- kacangan dsb. | Seukuran Nisab Padi | 5% / 10% | Tiap Panen | Menurut Mazhab Hambali yang wajib Dizakati hanya Biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut Mazhab Safi'I yang wajib dizakati biji-bijian yang tahan |
| | 3. Tanaman Hias: Angrek,dan segala jenis | | | | disimpan lama &menjadi Makanan Pokok. Menurut Mazhab Hanafi wajib dizakati dengan Tanpa Batasan Nisab. |
| | bunga-bungaan. | Seukuran Nisab Padi | 5% / 10% | Tiap Panen | Menutur Mazhab Maliki,Ayafi'I dan Hambali,wajib dizakati apabila di maksudkan untuk bisnis ( masuk kategori zakat perdagangan dengan |
| | 4. Rumput-rumputan: Rumput hias, tebu, bambu dan sebagainya. | Seukuran Nisab Padi | 5% / 10% | Tiap Panen | Sda. |
| | 5.Buah-buahan: Kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian,dsb. | Seukuran Nisab Padi | 5% / 10% | Tiap Panen | Sda. Menurut Mazhab Maliki,Syafi'I dan Hambali,selain Kurma dan Anggur ke- ring (kismis) wajib dizakati apabila di maksudkan untuk bisnis ( masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %). |
| | 6. Sayur-sayuran: Bawang, wortel, cabe dsb. | Seukuran Nisab Padi | 5% / 10% | Tiap Panen | Sda. Menurut Mazhab Maliki,Syafi'I dan Hambali,tidak wajib dizakati,kecuali di maksudkan untuk bisnis ( masuk kategori zakat perdagangan) |
| | 7. Segala jenis tumbuh tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis. | Seukuran Nisab Padi | 5% / 10% | Tiap Panen | Sda. |
| II | EMAS DAN PERAK : | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Emas Murni | Senilai 91,92 gram emas murni | 2,50% | Tiap Tahun | Menurut Mazhab Hanafi,nisabnya se- nilai 107,76 gram, Menurut Yusuf al-Qardlawi nisabnya senilai 85 gram. |
| | 2. Perhiasan Perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas. | Senilai 91,92 gram emas murni | 2,50% | Tiap Tahun | sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal,menurut Mazhab Maliki,Syafi'I dan Hambali tidak wajib dizakati. |
| | 3. Perak | Senilai 642 gram perak | 2,50% | Tiap Tahun | Menurut Mazhab Hanafi,nisabnya senilai 700 gram. |
| | 4. Perhiasan. Perabotan /perlengkapan Rumah tangga dari perak. | Senilai 642 gram perak | 2,50% | Tiap Tahun | sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal,menurut Mazhab Maliki,Syafi'I dan Hambali tidak wajib dizakati. |
| | 5. Logam Mulia,selain perak seperti platina, dsb. | Senilai 91,92 gr emas murni | 2,5% | Tiap Tahun | Menurut Mazhab Hanafi, Maliki,Syafi'I, Hambali,tidak wajib dizakati,kecuali di maksudkan untuk bisnis ( masuk kategori zakat perdagangan) |
| | 6. Batu Permata,seperti intan, berlian, dsb. | Senilai 91,92 gr emas murni | 2,50% | Tiap Tahun | sda. |
| III | PERUSAHAAN, PERDAGANGAN, PENDAPATAN DANJASA | | | | |
| | 1. Industri seperti semen, pupuk, tekstil dsb. | Senilai 91,92 gr emas murni | 2,50% | Tiap Tahun | Menurut Mazhab Hanafi,Nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al-Qardlawi nisabnya senilai 85 gram. |
| | 2. Usaha perhotelan, hiburan Restoran dsb. | Senilai 91,92 gr emas murni | 2,50% | Tiap Tahun | sda. |
| | 3.Perdagangan, ekspor/import kontraktor, real estate, Percetakan/penerbitan, swalayan/supermarket, dsb. | Senilai 91,92 gr emas murni | 2,50% | Tiap Tahun | sda. |
| | 4. Jasa,konsultan, Notaris, Komis- sioner, Travel Biro, Salon, Trans portasi, Pergudangan, Perbeng- kelan, Akuntan, Dokter dsb. | Senilai 91,92 gr emas murni | 2,50% | Tiap Tahun | sda. |
| | 5. Pendapatan,Gaji, Honorarium jasa produksi, lembur, dsb. | Senilai 91,92 gr emas murni | 2,50% | Tiap Tahun | sda. |
| | 6. Usaha perkebunan, Perikanan dan peternakan | Senilai 91,92 gr emas murni | 2,50% | Tiap Tahun | sda. |
| | 7. Uang Simpanan, deposito, giro, dsb. | Senilai 91,92 gr emas murni | 2,50% | Tiap Tahun | sda. |
| IV | BINATANG TERNAK 1. Kambing, Domba dan kacangan. | 40 -120 ekor | 1 ekor domba umur 1 thn Ka- Cangan umur 2 tahun | Tiap Tahun | Setiap Bertambah 100 ekor,Zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun / kacangan umur 2 tahun. |
| | | 121-200 ekor | 1 ekor domba umur 1 thn kacangan umur 2 thn. | Tiap Tahun | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2. Sapi, Kerbau | 30 ekor | 1 ekor umur 1 tahun | Tiap Tahun | Setiap bertambah 30 ekor,zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. |
| | 3. Kuda | 40 ekor sama dengan sapi/kerbau | 1 ekor umur 2 tahun. Sama Dengan sapi/ Kerbau | Tiap Tahun. Tiap Tahun. | Setiap bertambah 30 ekor,zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun setiap bertambah 40 ekor,zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut Mazhab Maliki,Syafi'I dan Hambali tidak wajib zakat. |
| V | TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM 1. Tambang Emas | Senilai 91,92 gram emas murni | 2,50% | ketika memperoleh | Menurut Mazhab Hanafi,nisabnya senilai 107,76 gram. menurut Yusuf al-Qardlawi,nisabnya senilai 85 gram. Menurut Mazhab Hambali,kadar zakat nya 2,5% Menurut Mazhab Hanafi,Nisabnya |
| | 2. Tambang Perak | Senilai 624 gram perak | 2,50% | ketika memperoleh | Menurut Mazhab Maliki &Syafi'i wajib dizakati apabila di perdagangkan ( di- kategorikan Zakat Perdagangan. Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakat nya 20%. |
| | 3. Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga dsb. | senilai Nisab Emas. | 2,50% | Ketika Memperoleh | Menurut Mazhab Maliki Dan Syafi'I wajib dizakati apabila di perdagangkan ( di- kategorikan Zakat Perdagangan. Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakat nya 20%. |
| | 4. Tambang batu-batuan seperti batu marmer,dsb. | senilai Nisab Emas. | 2,50% | Ketika Memperoleh | Mazhab Hanafi,Maliki dan Syafi'I wajib dizakati apabila di perdagangkan ( dikategorikan zakat perdagangan). |
| | 5. Tambang Minyak Gas. | senilai Nisab Emas. | 2,50% | Ketika Memperoleh | Sda |
| | 6. Harta Terpendam ( harta Karun tinggalan orang non muslim) | senilai Nisab Emas. | 2,50% | Ketika Memperoleh | Menurut Mazhab Hanafi,Maliki dan harta yang terpendam selain emas& perak tidak wajib dizakati. |
| VI | ZAKAT FITRAH | Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari raya idul Fitri | 2,50% | Akhir Bulan Ramadhan. | Menurut Mazhab Hanafi kadarnya 3,7 kilo gram. Menurut Mahmud Yunus Kadarnya 2,5 gram |
Bagian Kedua Infaq dan Sadaqah
Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGENAAN ZAKAT Pasal 16
Pasal 18
Setiap anggota masyarakat dianjurkan mengeluarkan infaq, sadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat.
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGENAAN ZAKAT Pasal 16
Pasal 19
Jenis dan besarnya infaq dan sadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat yang diserahkan dengan keihlasan yang berlaku sesuai dengan aturan agama.
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGENAAN ZAKAT Pasal 16
Pasal 20
Bagi Ummat Muslim yang akan menunaikan Ibadah Haji dikenakan zakat sebesar 2,5 % dari jumlah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT
BAB IX - PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT
Pasal 21
- (1) Hasil pengumpulan zakat diserahkan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama;
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat
BAB IX - PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT
Pasal 22
Hasil pengumpulan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24
Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh komisi pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1);
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, komisi pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik;
- (3) Meknisme dan tata cara penerimaan dan penyaluran zakat akan diatur dengan keputusan bersama Bupati Maros, Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Maros dan BAZ Kabupaten Maros.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26
- (1) BAZ Kabupaten memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
- (2) BAZ Kecamatan memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada BAZ Kabupaten.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
Masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan BAZ dan LAZ secara bertanggung jawab dalam bentuk :
- a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZ dan LAZ;
- b. Menyampaikan saran dan pendapat kepada BAZ dan LAZ;
- c. Memberikan laporan secara bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.
BAB XI - S A N K S I
Pasal 28
- (1) Setiap Pengelola Zakat dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat yang diterimanya maka akan dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Pengelola zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
- (1) Dalam hal Muzakki berada atau menetap di luar Kabupaten Maros, tetapi memiliki harta yang bernilai ekonomis di Kabupaten Maros, maka Muzakki tersebut dapat menyerahkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat kepada BAZ Kabupaten Maros;
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pemerintah wajib membantu biaya operasional BAZ.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Maros Pada tanggal,

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH ## Drs. H. MUSLIMIN ABBAS, M.Si. Pangkat : Pembina utama Madya N i p : 580 010 908. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2005 NOMOR

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001 ## BAB XIII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Penetapan: Disahkan di Maros Pada tanggal,

Penandatangan: BUPATI MAROS H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH
PENJELASAN
Pembukaan
A T A S
## RANCANGAN PERATURAN DAERAH
## TENTANG
## PENGELOLAAN ZAKAT
## I. UMUM
Zakat sebagai Rukum Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan ummat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan social, maka perlu adanya pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab, untuk itu perlu adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan social, kemaslahatan, ketrbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsure pengawas yang terdiri atas ulam, kaum cendekia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.
Dengan berlakunya Undang-Undang tentang pengelolaaan zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran mazukki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimiliki, mengangkat derajat mustahiq dan meningkatknya keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
dan Pasal 2 : Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
- Zakat mal bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan oleh setiap orang muslimbagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri Zakat Profesi adalah bagaina pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan (profesi) oleh seorang muslim atau badan yang dikelola orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang disalurkan kepada yang berhak menerimanya ( dikondisikan penyisihannya oleh muzakki ) . | Pasal 3 ayat (2) huruf (g) | : | Rikaz ( harta terpendam ). Rikaz disyaratkan 1 ( satu ) tahun,tetapi apabila kita mendapat emas / perak dari harta rikaz dan sampai senishab, pada waktu itu wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 (20%) berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya ; dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah SAW, bahwa : zakat rikaz seperlima ( 20 %). Riwayat Bukhari dan Muslim. | |------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pasal 4 | : | Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu menurut ketentuan agama ( harta kekayaannya telah cukup nishabnya ). | | Pasal 5 dan Pasal 6 | : | Cukup Jelas | | Pasal 7 | : | Cukup Jelas | | Pasal 8 ayat (1) | : | Badan Pelasana Dewan pertimbangan dan Komisi pengawas terdiri