PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299 ); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 681, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699 ); 4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ; 7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 ); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3408); 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ); 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ; 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang -Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa sumber daya Kelautan dan Perikanan adalah suatu potensi Daerah yang perlu pengaturan dan dimanfaatkan secara optimal dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan kelestariannya ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah.
Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
1
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299 );
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 681, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699 );
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ;
7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 );
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3408);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang -Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01) ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 185 / KPTS / IKA/II/1990 tentang Usaha Perizinan Usaha Perikanan.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto ;
- f. Usaha Perikanan adalah usaha pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan sumber daya hayati perairan untuk kesejahteraan umat manusia seperti kegiatan Budidaya Ikan, Penangkapan Ikan, Penyimpanan atau Pendingin dan Pengolahan untuk tujuan komersial;
- g. Ikan adalah semua jenis organisme Perairan yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia ;
- h. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia ;
- i. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
- j. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ikan ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- l. Izin Usaha Perikanan ( IUP ) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan ;
- m. Surat Penangkapan Ikan ( SPI ) adalah surat yang harus dimiliki Perusahaan / Badan Usaha Perikanan maupun orang pribadi untuk melakukan penangkapan ikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Dengan nama Izin Usaha Perikanan, dipungut pembayaran atas penjualan hasil Usaha Perikanan .
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah hasil penjualan Usaha Perikanan yang meliputi :
- a. Usaha Budidaya
- b. Usaha Penangkapan
- c. Usaha Pembenihan
- d. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan Usaha Perikanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1). Usaha Perikanan terdiri atas :
- a. Usaha penangkapan ikan di laut, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya ;
- b. Usaha Pembudidayaan Ikan ;
- (2). Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jenis kegiatan :
- a. Pembudidayaan Ikan Air Tawar ;
- b. Pembudidayaan Ikan Air Payau ;
- c. Pembudidayaan Ikan di Laut ;
- d. Usaha Pembenihan .
BAB III - WILAYAH PERIKANAN
Pasal 6
Wilayah Laut dan Perikanan Kabupaten Jeneponto meliputi :
- (1). Wilayah Laut adalah 4 Mil atau sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;
- (2). Sungai, Waduk, Rawa dan genangan Air lainnya di dalam wilayah Kabupaten Jeneponto.
BAB IV - USAHA PERIKANAN Pasal 7
Pasal 7
Setiap orang atau badan usaha yang melakukan Usaha Perikanan di wilayah Perikanan Kabupaten Jeneponto wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP). kecuali:
- (1). Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar ;
- (2). Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh petani ikan :
- a. Di air tawar pada kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hektoare (Ha);
- b. Di air payau dengan areal lahan tidak lebih dari 4 (empat) Hektoare (Ha) dan atau dengan padat penebaran 50.000 (lima puluh ribu) benur / Ha ;
- c. Di laut dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (setengah) Ha.
- (3). Pengecualian pada ayat (1) dan (2) di atas hanya untuk perizinan, sedangkan untuk pungutan hasil usaha tetap diberlakukan.
BAB IV - USAHA PERIKANAN Pasal 7
Pasal 8
IUP diberikan kepada Usaha Perikanan yang berlaku selama 2 (Dua ) tahun dan dapat di perpanjang.
BAB IV - USAHA PERIKANAN Pasal 7
Pasal 9
- (1). Bupati mengeluarkan Izin Usaha Perikanan setelah menerima pertimbangan dari instansi teknik ;
- (2). Bupati dapat melimpahkan wewenang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, baik sebagian atau seluruhnya kepada Pejabat / instansi teknik.
BAB IV - USAHA PERIKANAN Pasal 7
Pasal 10
- (1). Setiap kapal perikanan yang berpangkalan dan beroperasi di Wilayah Perairan Kabupaten Jeneponto dengan ukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) Gross Tonase (GT) wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI) ;
- (2). Dalam Surat Penangkapan Ikan ditetapkan Daerah penangkapan ikan dan jenis alat tangkap yang digunakan ;
- (3). Surat Penangkapan Ikan (SPI) diberikan untuk jangka waktu satu tahun untuk ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil dan ikan domersal;
- (4). Surat Penangkapan Ikan (SPI) dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (5). Bupati mengeluarkan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini setelah mendapatkan pertimbangan dari instansi teknik
- (6) Bupati dapat melimpahkan wewenang dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini baik sebagian maupun seluruhnya pada pejabat / instansi teknik.
BAB V - GOLONGAN PUNGUTAN Pasal 11
Pasal 11
Pungutan Hasil Usaha Perikanan digolongkan sebagai pungutan hasil usaha.
BAB VI - CARA MENGUKUR BESARNYA PUNGUTAN Pasal 12
Pasal 12
## BAB VI CARA MENGUKUR BESARNYA PUNGUTAN Pasal 12
BAB VI - CARA MENGUKUR BESARNYA PUNGUTAN Pasal 12
Pasal 13
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterma oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN Pasal 14
Pasal 14
## BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN Pasal 14
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN Pasal 14
Pasal 15
- (1). Pungutan hasil penjualan dilakukan di wilayah tempat penjualan dan atau di wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) ;
- (2). Penerimaan pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 9, 10 dan Pasal 15 seluruhnya disetor ke Kas Daerah secara Bruto, sesuai ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku ;
- (3). Kepada petugas pemungut (Kolektor) diberikan upah pungut / insentif sebesar 5 % (Lima Persen) dari jumlah penerimaan ;
BAB X - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 16
Pasal 16
- (1). Pungutan hasil Usaha Perikanan tidak dapat diborongkan ;
- (2). Pemungutan menggunakan surat penetapan tagihan atau Dokumen lain yang di persamakan.
- (3). Pembayaran pungutan hasil Usaha Perikanan harus dilunasi sekaligus dimuka ;
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17
Pasal 17
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa 5 persen setiap bulan dari pungutan yang terutang dan ditagih dengan menggunakan surat penetapan Retribusi.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA Pasal 18
Pasal 18
- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19
Pasal 19
- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah tersebut ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerikaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19
Pasal 20
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 21
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Jeneponto.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada tanggal : 28 Agustus 2003

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO ## BAHARUDDIN BASO TIKA Di undangkan di : Jeneponto Pada tanggal : 1 September 2003

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## H. SYAHRIR WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 94