UNDANG-UNDANG RI Nomor 15 Tahun 1960 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 78 TAHUN 1958 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING (berlaku 7 April 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 138) tentang Penanaman Modal Asing, yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara 1950, perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang, sesudah Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa dipandang perlu menetapkan peraturan tersebut diatas sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tentang Pembaharuan Susunan Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.138) tentang Penanaman Modal Asing;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1960 (disempurnakan) tentang susunan baru Kabinet Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
Mengingat
: 1.
- Pasal 22 Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 15 Desember 1959;
Memutuskan : ________________
Menetapkan :
Memutuskan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 138) tentang Penanaman Modal Asing.
Pasal 18
Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal 18 Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.138) dan diganti dengan ayat (1)baru dan ayat (2) baru, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 22
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 15 Desember 1959;
Memutuskan : ________________
Menetapkan :
Memutuskan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 138) tentang Penanaman Modal Asing.
Pasal I.
Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal 18 Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.138) dan diganti dengan ayat (1)baru dan ayat (2) baru, yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) Untuk melaksanakan Undang-undang ini dibentuk suatu Dewan Penanaman Modal Asing, yang terdiri dari:
- a. Menteri Pembangunan sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Menteri Luar Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Menteri Produksi sebagai angggota;
- d. Menteri Keuangan sebagai anggota;
- e. Menteri Perdagangan sebagai anggota;
- f. Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai anggota dan
- g. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.
- (2) Dewan menerima petunjuk-petunjuk dari Presiden dan bertanggungjawab kepadanya".
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 1960. Menteri Kehakiman. SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 42. ## Pasal II. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia. DJUANDA.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1960
tentang
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 78 TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 No. 138) TENTANG PENANAMAN MODAL ASING.
UMUM.
Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing terbentuk dalam alam Kabinet Karya dan tersusun menurut Undang-undang Dasar 1950 dimana dengan sendirinya terdapat penyebutan jabatan-jabatan, hubungan-hubungan serta pertanggungan-jawab yang telah disesuaikan dengan suasana pada waktu itu.
Dengan dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian disusul dengan pembubaran Kabinet Karya a la Undang-undang Dasar Sementara 1950 itu dan diganti dengan Kabinet Kerja menurut Undang-undang Dasar 1945 dimana susunannya dan pertanggungan-jawabnya berlainan pula, maka dianggap perlu mengadakan peninjauan terhadap Undang-undang No. 78 tahun 1958 itu.
PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1968.