PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1995 tentang PEMBENIHAN TANAMAN (berlaku 30 Desember 1995)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa benih tanaman merupakan salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sistem perbenihan tanaman harus mampu menjamin tersedianya benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan;
- b. bahwa plasma nutfah merupakan unsur yang sangat mendasar dalam kegiatan pemuliaan tanaman dan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perolehan benih bermutu, sehingga pelestarian plasma nutfah yang merupakan kekayaan nasional perlu ditingkatkan guna menunjang usaha pengembangan budidaya tanaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dipandang perlu mengatur perbenihan tanaman dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat
: ________________
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBENIHAN TANAMAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.
2. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
3. Habitat tumbuhan adalah lingkungan tempat tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alami.
4. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan atau varietas baru yang lebih baik.
5. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
6. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
7. Benih bina adalah benih dari varietas yang telah dilepas yang produksi dan peredarannya diawasi.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengaturan Perbenihan tanaman bertujuan:
- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan;
- b. Menjamin kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya.
PLASMA NUTFAH
BAB II - PLASMA NUTFAH
Pasal 3
- (1) Plasma nutfah dikuasai oleh Negara, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Segala kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat memusnahkan atau membahayakan kelestarian plasma nutfah, dilarang.
BAB II - PLASMA NUTFAH
Pasal 4
Pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nutfah dapat dilakukan di dalam dan atau di luar habitatnya.
BAB II - PLASMA NUTFAH
Pasal 5
- (1) Pemerintah melakukan pencarian, pengumpulan, pemanfaatan, dan atau pelestarian plasma nutfah.
- (2) Pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
BAB II - PLASMA NUTFAH
Pasal 6
- (1) Pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah di dalam atau di luar habitatnya harus dilakukan dengan menjaga kelestarian plasma nutfah dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah harus didampingi oleh petugas yang ditunjuk Menteri.
- (3) Hasil pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah dilaporkan dan diserahkan sebagian kepada Menteri yang bertanggung jawab
-6 - di bidang perbenihan tanaman.
- (4) Untuk keperluan pelestarian plasma nutfah hasil pencarian dan atau pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah membentuk Bank Plasma Nutfah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan penyerahan serta Bank Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), diatur oleh Menteri.
BAB II - PLASMA NUTFAH
Pasal 7
Untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah, Menteri menetapkan jenis tumbuhan yang populasinya terbatas.
BAB II - PLASMA NUTFAH
Pasal 8
- (1) Pemerintah melaksanakan langkah-langkah pelestarian plasma nutfah yang populasinya terbatas, dan menggandakannya di berbagai tempat yang agroklimatnya sesuai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.
BAB II - PLASMA NUTFAH
Pasal 9
- (1) Untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah, Pemerintah memberikan penandaan.
- (2) Setiap orang wajib menjaga dan mengamankan plasma nutfah yang telah diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penandaan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.
BAB II - PLASMA NUTFAH
Pasal 10
- (1) Untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah tertentu, Menteri dengan persetujuan Presiden menetapkan wilayah tertentu sebagai habitatnya.
- (2) Perubahan peruntukan wilayah habitat plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan Presiden.
- (3) Perubahan peruntukan wilayah habitat plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat dilakukan, dalam hal tidak ada habitat pengganti yang sesuai bagi plasma nutfah tersebut.
- (4) Pihak yang berkepentingan dengan perubahan peruntukan wilayah habitat plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus menyediakan wilayah habitat yang sesuai dan memindahkan plasma nutfah ke wilayah dimaksud di bawah pengawasan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pemindahan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diatur oleh Menteri.
- (1) Pelestarian plasma nutfah di luar habitatnya dilakukan dalam bentuk kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan, badan hukum atau Pemerintah.
- (3) Kebun Koleksi dan atau tempat penyimpanan plasma nutfah yang diselenggarakan oleh perorangan dan atau badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri.
- (4) Apabila Kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan plasma nutfah yang diselenggarakan perorangan atau badan hukum akan diubah peruntukannya, harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat enam bulan sebelumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), diatur oleh Menteri.
BAB II - PLASMA NUTFAH
Pasal 12
- (1) Untuk keperluan pemuliaan tanaman, Pemerintah dapat memanfaatkan plasma nutfah yang ada pada kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan milik perorangan atau badan hukum dengan memberikan imbalan yang wajar.
- (2) Apabila dalam kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan milik perorangan atau badan hukum terdapat plasma nutfah yang populasi tumbuhannya terbatas, Pemerintah dapat memanfaatkannya untuk kepentingan penggandaan tanpa memberikan imbalan.
BAB II - PLASMA NUTFAH
Pasal 13
- (1) Kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan plasma nutfah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Perubahan peruntukan kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dengan
BAB II - PLASMA NUTFAH
Pasal 14
- (1) Pengeluaran plasama nutfah dari wilayah negara Republik Indonesia hanya untuk keperluan penelitian dalam rangka pemuliaan tanaman dan dilakukan secara tukar menukar plasma nutfah.
- (2) Menteri menetapkan jenis tanaman yang plasma nutfahnya dapat dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Pengeluaran plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran dan tukar menukar plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Mentri.
INTRODUKSI
BAB III - INTRODUKSI
Pasal 15
- (1) Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk dan hanya dilakukan apabila benih atau materi induk tersebut belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Introduksi benih atau materi induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, perorangan atau badan hukum.
- (3) Pihak yang melakukan introduksi benih atau materi induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan dan menyerahkan sebagian hasil introduksi kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur oleh Menteri.
BAB III - INTRODUKSI
Pasal 16
- (1) Introduksi benih atau materi induk dari luar negeri dilakukan dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan pemuliaan tanaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.
BAB III...
BAB III - INTRODUKSI
Pasal 17
- (1) Benih yang diintroduksi dari luar negeri harus dilengkapi dengan deskripsi varietas dari pemulia atau instansi yang berwenang di negara asal.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai daya hasil, daya adaptasi, serta ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan.
PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Bagian Pertama Pengujian
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 18
- (1) Varietas unggul berasal dari varietas baru atau varietas lokal yang mempunyai potensi tinggi.
- (2) Terhadap varietas baru maupun varietas lokal harus dilakukan uji adaptasi sebelum dinyatakan sebagai varietas unggul.
- (3) Uji adaptasi bagi tanaman Tahunan, dapat dilakukan dengan cara observasi.
- (4) Uji adaptasi atau observasi dilakukan oleh instansi Pemerintah yang ditunjuk atau penyelenggara pemuliaan
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 19
- (1) Terhadap hasil uji adaptasi atau observasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, harus dilakukan penilaian oleh para ahli yang ditunjuk Menteri.
- (2) Varietas baru atau varietas lokal yang lulus penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai varietas unggul.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 20
Terhadap varietas yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan selera konsumen, Menteri dapat mengecualikan dari keharusan uji adaptasi atau observasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
Bagian Kedua
Pelepasan Varietas
Benih dari varietas unggul hanya dapat diedarkan setelah dilepas oleh Menteri.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 21
- (1) Pelepasan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dilakukan apabila jumlah benihnya cukup tersedia untuk produksi lebih lanjut.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 22
- (1) Pelepasan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dilakukan apabila jumlah benihnya cukup tersedia untuk produksi lebih lanjut.
- (2) Pelepasan varietas unggul dilakukan atas permohonan penyelenggaraan pemuliaan tanaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan dan tatacara permohonan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Menteri.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 23
- (1) Benih yang diintroduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), apabila akan diedarkan, terlebih dahulu varietasnya harus dilepas oleh Menteri.
- (2) Pelepasan varietas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan apabila varietas tersebut telah lulus uji adaptasi atau observasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 24
Benih dari varietas unggul yang belum dilepas bukan merupakan benih bina.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 25
- (1) Menteri melakukan penilaian secara berkala terhadap varietas yang telah dilepas.
- (2) Menteri dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih dari varietas yang ## BAB V
PENGADAAN DAN PEREDARAN BENIH BINA
Bagian Pertama Pengadaan
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 26
- (1) Pengadaan benih bina di dalam negeri dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah.
Perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah yang akan memproduksi benih bina pada skala usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 27
- (1) Izin hanya diberikan apabila perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memenuhi persyaratan:
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 28
- (1) Izin hanya diberikan apabila perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memenuhi persyaratan:
- a. memiliki sarana yang memadai, dan
- b. memiliki tenaga terampil.
- (2) Menteri melakukan penilaian secara berkala terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 29
- (1) Dalam rangka pengendalian pemenuhan kebutuhan benih bina, pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 30
- (1) Produsen benih bina di dalam negeri maupun pemasok benih dari luar negeri, bertanggung jawab atas kebenaran mutu benih yang diproduksi atau dipasoknya sesuai keterangan yang tercantum pada label, serta wajib menyelenggarakan administrasi kegiatan produksi atau pemasokan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Bagian Kedua Sertifikasi
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 31
- (1) Menteri menetapkan standar mutu untuk setiap jenis benih bina.
- (2) Dalam hal benih bina terdiri lebih dari satu kelas, penetapan standar mutu dilakukan untuk setiap kelas dari masing-masing
jenis.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 32
Benih bina yang akan diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 33
- (1) Untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan, produksi benih bina harus melalui sertifikasi yang meliputi:
- a. Pemeriksaan terhadap:
1. kebenaran benih sumber atau pohon induk;
2. petanaman dan pertanaman;
3. isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
4. alat panen dan pengolahan benih;
5. tercampurnya benih.
- b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis dan fisik.
- c. Pengawasan pemasangan label.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.
- (1) Menteri dapat menetapkan benih tertentu yang dimasukkan dari luar negeri yang tidak perlu melalui kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a.
- (2) Terhadap benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:
- a. dilakukan pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis dan fisik;
- b. dilakukan pengawasan pemasangan label.
- (3) Pengujian laboratorium untuk menguji mutu genetis benih sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tidak perlu dilakukan, apabila mutu genetis varietas dari benih tersebut tidak dapat diuji secara laboratoris.
- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat memberikan izin kepada badan hukum tertentu untuk melakukan sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (4) Izin hanya diberikan apabila badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi persyaratan.
-19 - a. memiliki tenaga terampil; dan
memiliki sarana pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan.
- (5) Apabila
- (1) Instansi Pemerintah dan badan hukum yang melakukan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan dan hasil sertifikasi.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 34
- (2) Instansi Pemerintah dan badan hukum yang melakukan pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan dan hasil pengujian laboratorium dan pemasangan label.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 35
- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat memberikan izin kepada badan hukum tertentu untuk melakukan sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (4) Izin hanya diberikan apabila badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi persyaratan.
-19 - a. memiliki tenaga terampil; dan
memiliki sarana pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan.
- (5) Apabila
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 36
- (1) Instansi Pemerintah dan badan hukum yang melakukan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan dan hasil sertifikasi.
- (2) Instansi Pemerintah dan badan hukum yang melakukan pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan dan hasil pengujian laboratorium dan pemasangan label.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 37
- (1) Menteri melakukan penilaian secara berkala terhadap hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label
-20 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Menteri dapat membatalkan sertifikat atau hasil pengujian laboratorium dan pemasangan label dan melarang peredaran benih sebagai benih bina, apabila terbukti bahwa sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 34 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian atas hasil sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan [pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatalan sertifikat atau hasil pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Peredaran
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 38
Benih bina yang akan diedarkan wajib diberi label.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 39
- (1) Peredaran benih bina di dalam negeri dilakukan oleh instansi Pemerintah, perorangan atau badan hukum.
- (2) Instansi Pemerintah, perorangan dan badan hukum sebagaimana
-21 - dimaksud dalam ayat (1) harus mendaftarkan kegiatannya kepada Menteri.
- (3) Untuk dapat menjadi pengedar benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbenihan tanaman;
- b. memiliki fasilitas penyimpanan; dan
- c. menyelenggarakan administrasi mengenai benih yang diedarkan.
BAB IV - PENGUJIAN DAN PELEPASAN VARIETAS
Pasal 40
- (1) Pengedar benih bina wajib mutu menjaga benih bina yang diedarkan.
- (2) Penjagaan mutu benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan mengenai pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, dan masa edar benih bina.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
PENGELUARAN BENIH
BAB VI - PENGELUARAN BENIH
Pasal 41
- (1) Pengeluaran benih bina dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah, perorangan atau badan
-22 - hukum
BAB VI - PENGELUARAN BENIH
Pasal 42
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat diberikan apabila pengeluaran benih tidak mengganggu persediaan benih bina di dalam negeri.
- (2) Menteri menetapkan jenis atau varietas dan jumlah benih bina yang dapat dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.
BAB VI - PENGELUARAN BENIH
Pasal 43
- (1) Pengeluaran benih dari tanaman tertentu harus berupa benih hibrida.
- (2) Menteri menetapkan jenis tanaman tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44
Menteri melakukan pembinaan dibidang perbenihan tanaman, yang meliputi:
- a. penyelenggaraan kegiatan penelitian, pelatihan, penyuluhan, dan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan kemampuan aparat dan sarana pendukung perbenihan tanaman;
- c. peningkatan iklim yang mendorong peran serta organisasi profesi dibidang perbenihan tanaman.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 45
- (1) Menteri memberikan penghargaan kepada penemu varietas unggul dan atau teknologi dibidang perbenihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibidang perbenihan tanaman, Menteri mengangkat pengawas benih.
- (2) Menteri menetapkan persyaratan pengawas benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pengawas benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 47
- (1) Pengawas benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan benih bina;
- c. mengambil contoh benih guna pemeriksaan mutu;
- d. memeriksa dokumen dan catatan produsen, pemasok, dan pengedar benih bina;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran, pengadaan, perizinan, sertifikasi dan pendaftaran peredaran benih bina.
- (2) Dalam hal pengawas benih mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi penyimpangan mengenai mutu benih bina tetapi memerlukan waktu untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengawas benih dapat menghentikan sementara peredaran benih bina untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah terlampaui dan belum terdapat keputusan mengenai adanya penyimpangan, maka tindakan penghentian sementara peredaran benih bina oleh pengawas benih berakhir demi hukum.
- (4) Dalam hal ditemukan penyimpanganmengenai proses produksi, standar mutu, kegiatan sertifikasi, sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan benih bina, pengawas benih dapat mengusulkan penarikan benih bina dari peredaran kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48
- (1) Benih yang telah lulus sertifikasi dan beredar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan sebagai benih bina
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah, maka segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada di bidang perbenihan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-26 - tanaman yang tingkatnya dibawah Peraturan Pemerintah tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum ditetapkan penggantinya ## BAB IX KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 59
- (1) Pengawas benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan benih bina;
- c. mengambil contoh benih guna pemeriksaan mutu;
- d. memeriksa dokumen dan catatan produsen, pemasok, dan pengedar benih bina;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran, pengadaan, perizinan, sertifikasi dan pendaftaran peredaran benih bina.
- (2) Dalam hal pengawas benih mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi penyimpangan mengenai mutu benih bina tetapi memerlukan waktu untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengawas benih dapat menghentikan sementara peredaran benih bina untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah terlampaui dan belum terdapat keputusan mengenai adanya penyimpangan, maka tindakan penghentian sementara peredaran benih bina oleh pengawas benih berakhir demi hukum.
- (4) Dalam hal ditemukan penyimpanganmengenai proses produksi, standar mutu, kegiatan sertifikasi, sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan benih bina, pengawas benih dapat mengusulkan penarikan benih bina dari peredaran kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.
- (1) Benih yang telah lulus sertifikasi dan beredar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan sebagai benih bina
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah, maka segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada di bidang perbenihan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-26 - tanaman yang tingkatnya dibawah Peraturan Pemerintah tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum ditetapkan penggantinya ## BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ## MOERDIONO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR44 TAHUN 1995 TENTANG
## PERBENIHAN TANAMAN.
## UMUM
Benih merupakan sarana produksi utama dalam budidaya tanaman, dalam arti penggunaan benih bermutu mempunyai peranan yang menentukan dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu hasil.
Untuk mendapatkan benih bermutu diperlukan penemuan varietas unggul yang dilakukan melalui usaha pemuliaan tanaman yang diselenggarakan antara lain melalui kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pemanfaatan plasma nutfah baik di dalam maupun diluar habitatnya dan atau melalui usaha introduksi dari luar negeri.
Benih dari varietas unggul, untuk dapat menjadi benih bina, terlebih dahulu varietasnya harus dilepas. Produksi benih bina harus melalui proses sertifikasi dan apabila akan diedarkan harus diberi label.
Dalam rangka pembinaan perbenihan tanaman perlu dilakukan upaya yang menyangkut semua aspek mulai dari pengadaan sampai peredarannya yang diarahkan untuk memenuhi kriteria tepat jenis/varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi dan tepat harga. Kesalahan dalam pembinaan perbenihan tanaman akan menimbulkan kegagalan dalam kegiatan budidaya tanaman, baik ditinjau dari kepentingan individual petani/pengguna benih maupun dari segi kepentingan nasional. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen perlu diadakan pengawasan dalam pengadaan maupun peredaran benih bina.
Supaya kegiatan perbenihan tanaman dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan sasaran yang diinginkan, Pemerintah memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat, baik berupa badan hukum seperti Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas, maupun perorangan termasuk firma dan C.V. untuk berperan serta dalam kegiatan perbenihan, baik kegiatan pemuliaan, produksi, maupun peredaran benih.
Dengan materi seperti tersebut diatas disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
## PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pencarian, pengumpulan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah, pemuliaan tanaman, pelepasan varietas, produksi di dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri, sertifikasi, pelabelan, penyaluran di dalam maupun ke luar negeri, serta penggunaan benih termasuk pembinaan dan pengawasannya. ## Angka 2 Yang dimaksud dengan kultivar adalah sekelompok tumbuhan yang apabila dibudidayakan untuk memperoleh keturunan akan tetap menurunkan ciri-ciri khas tumbuhan induknya seperti bentuk, rasa buah, warna, dan ciri khas lainnya. ## Angka 3 Cukup jelas. ## Angka 4 Yang dimaksud dengan "jenis" adalah jenis tanaman yang merupakan gabungan populasi tumbuhan yang diperkirakan dapat kawin mengawini dan dapat dikenal cirinya secara morfologi. ## Angka 5 Yang dimaksud dengan "sifat-sifat lain" diantaranya batang dan getah. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Pada saat Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan terdapat dua Menteri yang membidangi perbenihan tanaman, yaitu Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan.
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat 1
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas Angka 7...
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah instansi Pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan kegiatan pencarian, pengumpulan, pemanfaatan, dan pelestarian plasma nutfah. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pada dasarnya, ketentuan ini memberikan akses kepada orang perorangan asing, atau badan hukum asing, atau Pemerintah negara lain untuk melakukan pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah asli Indonesia, sepanjang hal tersebut diselenggarakan dalam rangka kerja sama penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atau warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Plasma nutfah hasil pencarian dan atau pengumpulan tersebut semata-mata dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksud, dan kerja sama yang dilakukan didasarkan pada kemanfaatan bersama secara wajar dan adil. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
... ## Ayat (2) Yang dimaksud dengan "petugas yang ditunjuk Menteri" misalnya Pengawas Benih atau Petugas Perlindungan dan Pelestarian Alam. ## Ayat (3) Pelaporan hasil pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah dan penyerahan sebagian hasilnya antara lain merupakan bahan bagi Pemerintah untuk membentuk pendataan mengenai plasma nutfah asli Indonesia dalam rangka pelestariannya, sehingga sewaktu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Selain berlaku bagi Pasal 5 ayat (2), ketentuan ini berlaku juga bagi pihak yang melakukan pencarian dan/atau pengumpulan Plasma Nutfah berdasarkan Pasal 5 ayat (1), karena tidak tertutup kemungkinan bahwa instansi Pemerintah yang melakukan pencarian dan/atau pengumpulan Plasma Nutfah bukan instansi yang bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman. ## Ayat (4) Bank Plasma Nutfah dimaksud dapat berbentuk kebon koleksi atau gudang pendingin (cold storange), dan diselenggarakan dengan memperhatikan kesiapan teknis, pendanaan dan atau operasional. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Tumbuhan yang populasinya terb