PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 36 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PT. SELUMA TRI BUANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa Kabupaten Seluma memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang perlu diberdayakan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung rencana tersebut diatas, perlu adanya langkahlangkah konkrit untuk menggali dan
Mengingat mengembangkan potensi daerah sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan masyarakat dan daerah;
- c. bahwa sebagai upaya konkrit dalam menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam Kabupaten Seluma, maka perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya yang bernama PT. Seluma Tri Buana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana;
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2910);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran
5. Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produkproduk Hukum Daerah;
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PT. SELUMA TRI BUANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
- f. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana yang selanjutnya disingkat PT. Seluma Tri Buana;
- g. Pegawai adalah pegawai PT. Seluma Tri Buana.
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha non pemerintah yang meliputi Perusahaan Terbatas, Perusahaan Komanditer, Perusahaan lainnya, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
- i. Rapat umum pemegang saham adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang selanjutnya disingkat RUPS.
BAB II - PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas (PT) Seluma Tri Buana yang selanjutnya disingkat PT. Seluma Tri Buana
BAB II - PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana berkedudukan di ibu kota Kabupaten Seluma.
- (2) Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis lapangan usaha, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan berlaku sesudah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III - Pasal 4
Pasal 4
Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, dengan berpedoman azas itikad baik, azas kepantasan dan azas kepatutan.
BAB III - Pasal 4
Pasal 5
Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
BAB IV - TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 6
Pasal 6
Tujuan Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya pembangunan di bidang perekonomian.
BAB IV - TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 6
Pasal 7
Dalam melaksanakan tujuannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 peraturan ini, Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana berpedoman kepada dasar-dasar Ekonomi Perusahaan dan dapat mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta.
BAB IV - TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 6
Pasal 8
Lapangan Usaha Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana mencakup bidang Agribisnis dan Kehutanan, Industri, Konstruksi, Perdagangan, Kerjasama Operasional (KSO), dan bidang Jasa.
BAB V - PERMODALAN Pasal 9
Pasal 9
- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana adalah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan badan yang terdiri dari sahamsaham.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahap awal ini adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah).
BAB VI - SAHAM-SAHAM Pasal 10
Pasal 10
- (1) Saham-saham hanya dapat dimiliki dan dikeluarkan atas nama pemerintahan Daerah dan Badan.
- (2) Saham-saham yang telah dimiliki Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana hanya dapat dipindahtangankan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Perbandingan saham yang dimiliki Pemerintah Daerah lebih besar di banding saham yang dimiliki Badan.
- (4) Dalam kurun 5 (lima) tahun perbandingan saham sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini telah mencapai target menjadi saham pemerintah Daerah sebesar 51 % dan saham Badan sebesar 49 %.
- (5) Saham-saham tidak boleh digunakan sebagai jaminan kredit.
BAB VI - SAHAM-SAHAM Pasal 10
Pasal 11
Komposisi kepemilikan saham pada anak perusahaan yang dibentuk tetap berpedoman kepada perusahaan induk.
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAB VII - PERUSAHAAN DAERAH Pasal 12
Pasal 12
Pengurus Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana terdiri dari
- a.
Direksi ;
- b. Dewan Komisaris.
BAB VII - PERUSAHAAN DAERAH Pasal 12
Pasal 13
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan berlaku sesudah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 14
- (1) Direksi Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana diangkat oleh kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurangkurangnya Sarjana (S1);
- b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan;
- d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
- e. Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 15
Jumlah anggota Direksi Paling banyak 4 (empat) orang dan seseorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 16
- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 17
Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan ;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja tersebut mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris;
- c. Melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Komisaris.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 18
Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 19
Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris dalam hal-hal :
- a. Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap
2. berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 20
Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 21
- (1) Tahun Buku perusahaan adalah Tahunan;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala Daerah melalui Komisaris Utama untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun berikutnya;
- (4) Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember tahun berjalan harus telah mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan oleh Dewan Direksi, apabila belum disahkan maka Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan dapat diberlakukan.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 22
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
- a. Gaji;
- b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatas ditetapkan oleh Direksi.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 23
- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk selama satu kali masa jabatan;
- c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
- d. Cuti alas an penting;
- e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Direksi selama menjalankan cuti mendapat penghasilan penuh dari perusahaan.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 24
Anggota Direksi berhenti karena :
- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- e. Dihukum pidana
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 25
- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, dan d
Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 26
Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Komisaris, sudah mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Direksi, bagi Direksi yang melakukan perbuatan Pasal 24 huruf c dan d.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 27
- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, b. dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf d, dan e diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang berhentikan sebagaimana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada
bulan akhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c selain diberikan pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberi uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 28
Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Komisaris sudah mengajukan calon Direksi kepada Kepala Daerah.
BAB VIII - D I R E K S I Bagian Kesatu PENGANGKATAN Pasal 14
Pasal 29
- (1) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
BAB IX - DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 30
Pasal 30
- (1) Dewan Komisaris diangkat oleh Kepala Daerah
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Menyediakan waktu yang cukup;
- b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Dewan Komisaris lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya.
- (4) Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
BAB IX - DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 30
Pasal 31
Jumlah Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya dipilih menjadi Komisaris Utama.
BAB IX - DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 30
Pasal 32
- (1) Dewan Komisaris diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang kedua kali dilakukan apabila :
- a. Mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja;
- b. Mampu memberikan sarana kepada Direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain;
- c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.
- (3) Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan selama 5 (lima ) tahun.
Bagian Kedua
TUGAS DAN WEWENANG
BAB IX - DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 30
Pasal 33
Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan keuangan;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan.
BAB IX - DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 30
Pasal 34
Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berukut :
- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. Menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.
BAB IX - DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 30
Pasal 35
Dewan Komisaris karena tugasnya menerima honorarium
BAB IX - DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 30
Pasal 36
- (1) Komisaris Utama menerima honorium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- (2) Anggota Dewan Komisaris menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
BAB IX - DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 30
Pasal 37
Selain honorarium kepada Dewan Komisaris setiap tahun diberikan jasa produksi.
BAB IX - DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 30
Pasal 38
Dewan Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. Dihukum pidana minimal 3 (tiga) tahun
BAB IX - DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 30
Pasal 39
- (1) Apabila Dewan Komisaris diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, d dan e Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila
BAB IX - DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 30
Pasal 40
- (1) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dibebankan kepada anggaran perusahaan.
BAB X - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 41
Pasal 41
- (1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama atau pejabat yang ditunjuk dari Dewan Komisaris.
- (3) Keputusan RUPS didasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XI - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 42
Pasal 42
- (1) Laba bersih perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Deviden untuk Pemerintah Daerah dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Jasa Produksi dipergunakan untuk Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Cadangan Umum dapat dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin diderita oleh perusahaan.
- (5) Cadangan Tujuan dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris.
- (6) Peruntukan Dana Kesejahteraan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris.
| a. | Deviden untuk pemegang saham ...60% |
|------|---------------------------------------------------------|
| b. | Jasa Produksi...10% |
| c. | Cadangan Umum ...10% |
| d. | Cadangan Tujuan...10% |
| e. | Dana Kesejahteraan ...10% |
BAB XII - TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 43
Pasal 43
- (1) Anggota Direksi dan atau pegawai perusahaan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - KERJASAMA Pasal 44
Pasal 44
Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga lainnya yang dalam usaha meningkatkan modal, manajemen, profesionalisme usaha dan lain-lain.
BAB XIV - PEMBINAAN Pasal 45
Pasal 45
- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap perusahaan.
- (2) Jika dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pembina Perusahaan.
BAB XV - PEMBUBARAN Pasal 46
Pasal 46
- (1) Pembubaran perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila perusahaan dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan dan sisa lebih atau kurang menjadi milik atau tanggung jawab pemegang saham.
- (4) Panitia Pembubaran menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah.
BAB XV - PEMBUBARAN Pasal 46
Pasal 47
Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud Pasal 46 peraturan ini maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Pegawai Perusahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XVI - KETENTUAN LAIN Pasal 48
Pasal 48
- (1) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Kepala Daerah dapat mengganti Direksi atas usulan Dewan Komisaris.
- (2) Direksi yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Komisaris.
- (3) Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan perusahaan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Ditetapkan di Tais pada tanggal 31 OKT 2005 BUPATI SELUMA dto H. MURMAN EFFENDI

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggal 31 OKT 2005 SEKRETARIS DAERAH ## DRS. MULKAN TAJUDIN Pembina Utama Muda, NIP. 130636532 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2005 NOMOR 36 SERI 'E'