PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN SAMPAH (berlaku 25 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk berdampak beragam dan meningkatnya volume, jenis dan karakteristik sampah di Kota Singkawang, disisi lain pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa dengan meningkatnya sampah harus dikelola dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efesien;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5347);
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
11. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
21. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 2
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. lembaga pengelola sampah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. perizinan;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembiayaan dan kompensasi;
- i. bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa;
- j. larangan;
- k. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan peralihan.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3
Pengelolaan sampah diselenggarakan
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4
Pengelolaan Sampah bertujuan :
- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 5
Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas :
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. mengawasi dan mengendalikan timbulan serta peredaran sampah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 6
- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah ## BAB V
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 7
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :
- a. pengurangan sampah; dan/atau
- b. penanganan sampah.
Pengurangan Sampah
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 8
- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan :
- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 9
Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 10
- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 11
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 12
- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
- b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, Kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 13
- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 14
Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 17
TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.
BAB VI - LEMBAGA PENGELOLA Pasal 18
Pasal 18
- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19
Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 20
- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
- (3) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/ penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang di hasilkan.
- (4) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya.
- (5) Di tempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampahsampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu.
- (6) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 21
Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 22
- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di laksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 23
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
BAB VIII - PERIZINAN Pasal 24
Pasal 24
- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengangkutan sampah, dan pengolahan sampah.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - INSENTIF DAN DISINSENTIF Pasal 25
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
BAB IX - INSENTIF DAN DISINSENTIF Pasal 25
Pasal 26
- sebagaimana
- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa : a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.
BAB IX - INSENTIF DAN DISINSENTIF Pasal 25
Pasal 27
Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tata tertib penanganan sampah.
BAB IX - INSENTIF DAN DISINSENTIF Pasal 25
Pasal 28
- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berupa : a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
BAB IX - INSENTIF DAN DISINSENTIF Pasal 25
Pasal 29
- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :
- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.
BAB IX - INSENTIF DAN DISINSENTIF Pasal 25
Pasal 30
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
BAB X - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
- a. Pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-udangan.
BAB X - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
BAB XI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 33
- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah.
Bagian Kedua
Kompensasi
BAB XI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 34
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. bentuk lain.
BAB XI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 35
Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
BAB XI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 36
Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
BAB XI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 37
- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan dengan cara :
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
BAB XI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 38
- (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan , penggunaan ulang , pendauran ulang serta melakukan pemisahan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XIII - Pasal 39
Pasal 39
- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas :
- a. sengketa antar wilayah;
- b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
- c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.
- (3) Apabila terjadi sengketa antar wilayah, antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampah dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara :
- a. musyawarah/ mufakat antar pihak yang bersengketa;
- b. mediasi oleh pihak ketiga dan/atau melibatkan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat;
- c. menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan mengambil tempat di Pengadilan Negeri; dan
- d. selama terjadi konflik, pengelolaan sampah tetap berjalan.
BAB XIV - LARANGAN Pasal 40
Pasal 40
- (1) Setiap orang dilarang :
- a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- d. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- f. menutup selokan di sekitar perkarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Walikota;
- g. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Walikota;
- h. membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas/Instansi terkait dengan pelayanan khusus; dan
- i. membuang sampah diluar jam pembuangan di TPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Walikota.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XV - Pasal 41
Pasal 41
- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 42
Pasal 42
- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVII - PENYIDIKAN Pasal 43
Pasal 43
- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri), Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XVII - PENYIDIKAN Pasal 43
Pasal 44
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45
Pasal 45
Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45
Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 25 Maret 2014

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 29 September 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 9

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, YASMALIZAR, SH Pembina NIP. 19681016 199803 1 004 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (2/2014)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
## I. UMUM
Kota Singkawang sebagai salah satu Kota yang menjadi pusat perdagangan, pariwisata dan kerajinan rumah tangga di Kalimantan Barat memiliki aktivitas kehidupan dan pertambahan penduduk yang cukup pesat setiap tahunnya. Karena itu, selalu menghadapi permasalahan sampah yang cukup rumit. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat juga memberikan kontribusi beragam jenis sampah, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam.
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah, di mana sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.
Pengelolaan sampah dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Yang dimaksud dengan 'asas tanggung jawab' adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat