PERATURAN BUPATI RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintahan Daerah, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI 'NOMOR 13 TAHUN 2014
TENT ANG
SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kerinci;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. ten tang Republik Lembaran 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
•
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
•
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kerinci;
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya;
5. Standar Akuntansi Pernerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
6. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis Akrual.serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalarn APBD.
7. 7 . Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat adalah SAPD adalah rangkaian sistimatik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dari elemen lain untuk mewujudkan fungsi Akuntansi sejruranalisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Kerinci.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transanksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.
11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Kas atau setara kas diterima atau dibayar. ·
12. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
13. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah kumpulan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang.ekuitas, dana pada tanggal tertentu.
16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
17. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
18. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
19. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surflus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
20. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
21. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
PENJELASAN
Pembukaan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjuntnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
23. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 'selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
26. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
27. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
28. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
29. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
30. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
31. Pejabat Penatausahaan keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
32. Bendahara Penerimaan SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, rnenatausahakan dan mernpertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
33. Bendahara Penerirnaan SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk rnenerirna, rnenatausahakan dan rnernpertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
34. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, rnernbayarkan, rnenatausahakan dan mernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalarn rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
35. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerirna, rnenyimpan, rnernbayarkan, menatausahakan dan rnernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
36. Entitas Akuntansi adalah unit pernerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
37. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas alruntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
38. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk rnenarnpung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk mernbayar seluruh pengeluaran daerah.
39. Rekening Kas Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerirnaan daerah dan digunakan untuk rnernbayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
40. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
41. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
42. Pendapatan LRA adalah sernua penerirnaan Rekening Kas Urnurn Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
43. Pendapatan LO adalah hak pernerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kernbali .
44. Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
45. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
46. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
47. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
48. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibanyar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupaun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
49. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
50. Aset adalah sumber biaya ekonomi yang dikuasi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
51. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
52. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
53. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar "kepada pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
54. Piutang Transfer adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah lainnya sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
55. Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
56. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
57. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
58. Investasi Jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dirniliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
59. lnvestasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
60. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
61. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
62. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
63. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih dari aset dan kewajiban pemerintah daerah.
64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran pada SKPD.
65. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran pada SKPKD.
66. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalarn laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
67. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persedian, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan adanya perbedaan waktu pencatatan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
68. Estimasi adalah perkiraan nilai suatu transaksi yang angka pastinya baru diketahui di masa depan.
69. Apropriasi adalah anggaran yang telah disetujui DPRD dan merupakan mandat yang diberikan kepada Bupati untuk melakukan pengeluaranpengeluaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
70. Bukti Memorial merupakan bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pejabat dalam entitas akuntasi/ entitas pelaporan akuntansi, untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat intern
71. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selarna masa manfaat aset yang bersangkutan.
72. Stock Opname adalah proses berkala untuk menghitung nilai persediaan yang sebenamya dimiliki dan hasilnya dibandingkan dengan jumlah menurut catatan persediaan.
73. Pos Luar Biasa adalah Pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasional biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
74. Surplus/Defisit-LO adalahselisih antara pendapatan -LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan ~os luar biasa.
75. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.
76. Reklasifikasi adalah pengelompokan kembali suatu transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dari suatu kodefikasi akun ke dalam kodefi.kasi lain yang sesuai untuk tujuan keakuratan data laporan keuangan.
77. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasfikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistimatis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
## BAB II
## TU JUAN
PENJELASAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam rangka penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan berbasis akrual. ## BAB III ## RUANG LINGKUP
PENJELASAN
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi, Prosedur dan teknik akuntansi dalam melaksanakan identifikasi, transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan yang terdiri dari; - a. Laporan realisasi anggaran; - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih; - c. Neraca; - d. Laporan operasional; - e. Laporan arus kas; - f. Laporan perubahan ekuitas; dan - g. Catatan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kerinci.



Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 2014 SE RIS DAERAH,

H. ZULFAHMI, $

SERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014 NOMOR13

## BABV SISTEM AKUNTANSI SKPD

Sistem akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri yang meliputi sistem akuntansi Pendapatan, Behan dan Belanja, Aset, Kewajiban dan Pembiayaan dalarn rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

## 1. Sistem Akuntansi Anggaran pada SKPD

Pencatatan anggaran pada SKPD rnerupakan tahap persiapan sistern akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk rnerekarn data anggaran yang akan rnembentuk estimasi perubahan SAL. Estirnasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalarn rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.

## 1.1. Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalarn pencatatan anggaran pada SKPD adalah:

- a)
- Penguna Anggaran Pengguna Anggaran rnerniliki tugas Membuat Dokumen

Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)

## b) Fungsi Akuntansi SKPD/PPK SKPD

- Mencatat estirnasi pendapatan, penerirnaan pembiayaan, appropriasi belanja, pengeluaran pernbiayaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)

## 1.2. Langkah Prosedur Pencatatan Anggaran SKPD

Berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), PPK-SKPD mencatat "Estimasi Pendapatan" di debit sebesar total anggaran pendapatan, dan "Apropriasi Belanja" di kredit sebesar total anggaran belanja. Selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja dicatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit.

| EstimasiPendapatan | xxx |
|------------------------|-------|
| Estimasi Perubahan SAL | xxx |
| Apropriasi Belanja | xxx |

- c. Selisih antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat sebagai "Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

| EstiniasiPendapatan | EstiniasiPendapatan | xxx |
|-----------------------|-----------------------|-------|
| Estimasi | Penerimaan | |
| Pembiayaan | Pembiayaan | xxx |
| Apropriasi Belanja | Apropriasi Belanja | xxx |
| Apropriasi | Pengeluaran | xxx |
| Pembiayaan | | |

## 2. Sistem A.kuntansi Pendapatan PPKD

- 2.1. Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi pendapatan PPKD adalah sebagai berikut:

- a) PPKD

PPKD memiliki tugas menandatangani / mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/ retribusi daerah.

- b) Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas :

- dan Neraca; 1. Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jumal LRA dan Buku Jurnal LO
2. Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
3. Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

## c) Bendahara Penerima PPKD

Bendahara Penerima PPKD memiliki tugas :

1. mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan.

•

## 2. membuat Rekapitulasi Penerimaan bersumber dari Pendapatan.

Harian yang

## 2.2 Dokumen Terkait

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan pendapatan pada PPKD terdiri dari :

| Sumber | Pendapatan | Jenis | Dokumenyang dizunakan |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak/Retribusi Daerah | Surat Ketetapan (SKP)Daerah dan Ketetapan Retribusi Daerah | Pajak Surat |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah.kan | Hasil lain yang | RUPS/Dokumen dipersamakan |
| | Lan-lain PAD yang sah: 1. Penjualan aset yang dipisahkan; | Dokumen Penjualan Pen ju lain | Kontrak /Perjanjian al an /Dokumen yang dipersamakan |
| | 2. Jasa Giro/Bunga Deposito; | Nota lain | Kredit/ sertifikat deposito / dokumen yang dipersamakan |
| | 3. Tuntutan | Rugi. Ganti SK / | Pembebanan/ SKP2K SKTJM/ Dokumen lain yang dipersamakan |
| Pendapatan Transfer | Pendapatan Pemerintah Pusat : | Transfer | |
| | 1. Bagi Hasil Pajak; | PMK/Dokumen yang | lain dipersamakan |
| | 2. Bagi Hasil Pajak | Bukan PMK/Dokumen yang dipersamakan | lain |
| | 3. DAU | Perpres/Dokumen yang dipersarnakan | lain |
| | 4. DAK | PMK/Dokumen yangdipersamakan | lain |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya : 1. Dana Penyesuaian | PMK/Dokumen yang dipersamakan | lain |

## 2. membuat Rekapitulasi Penerimaan bersumber dari Pendapatan.

Harian yang

## 2.2 Dokumen Terkait

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan pendapatan pada PPKD terdiri dari :

| | Sumber Pendapatan | Jenis | Dokumen yang dizunakan |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | Pendapatan Asli Daerah | Pajak/ Retribusi Daerah | Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah |
| | | Hasil Pengelolaan Kekayaan . Daerah yang Dipisahkan | Hasil RUPS /Dokumen lain yang dipersamakan |
| | | Lan-lain PAD yang sah: 1. Penjualan aset yang dipisahkan; | Dokumen Kontrak Penjualan /Perjanjian Penjualan/Dokumen lain yang dipersamakan |
| • | | 2. Jasa Giro/Bunga Deposito; | Nota Kredit/sertifikat deposito / dokumen lain yang dipersamakan |
| | | Ganti 3. Tuntutan Rugi. | SK Pembebanan/ SKP2K / SKTJM/ Dokumen lain yang dipersamakan |
| | Pendapatan Transfer | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat : | |
| | | 1. Bagi Hasil Pajak; | PMK/Dokumen lain yang dipersamakan |
| | | 2. Bagi Hasil Bukan Pajak | PMK/Dokumen lain yang dipersamakan |
| | | 3. DAU | Perpres/Dokumen lain yang dipersamakan |
| | | 4. DAK | PMK/Dokumen lain yang dipersamakan |
| • | | Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya : 1. Dana Penyesuaian | PMK/Dokumen lain yang dipersamakan |

| | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya: | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2. Bantuan Keuangan | Keputusan Kepala Daerah /Dokumen lain yang dipersamakan Keputusan Kepala Daerah /Dokumen lain yang dipersamakan |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Pendapatan Hibah | Keputusan Kepala Daerah /Dokumen lain yang dipersamakan |
| | Dana Darurat | Keputusan Kepala Daerab /PMK I Dokumen lain yang dipersamakan |
| | Pendapatan Lainnya | Dokumen lain yang dipersamakan |

## 2.3. Jurnal Standar

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan pendapatan pada PPKD terdiri dari

| No | Transaksi | Pencatatan Oleh Fungsi Akuntansi PPKD | Pencatatan Oleh Fungsi Akuntansi PPKD | Pencatatan Oleh Fungsi Akuntansi PPKD |
|------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| No | Transaksi | Uraian | Debit | Kredit |
| 1. | Penetapan Pendapatan | Piutang... | xxx | |
| | | Pendapatan ...LO | | xxx |
| 2. | Penerimaan Pendapatan | Kas di Kas Daerah | xxx | : |
| | | Piutang ... | | xxx |
| | | Perubahan SAL | xxx | |
| | | Pendapatan ..-LRA | | xxx |
| 3. | Pendapatan tanpa Penetapan | Kas di Kas Daerah | xxx | |
| | | Pendapatan ...LO | | xxx |
| | | Perubahan SAL | xxx | |
| | | Pendapatan.. -LRA | | Xxx |

2.4. Langkah-langkah Teknis

•

•

•

## a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Hasil Eksekusi Jaminan
2. 1.1. Berdasarkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) uang jaminan oleh pihak ketiga, Fungsi Akuntansi PPKD mengakui TBP. sebagai utang jaminan dan mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Utang Jaminan" di kredit, dengan jurnal :
3. 1.2. Dalam hal pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD mengeksekusi uang jaminan yang telah disetor dan selanjutnya Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan "Utang Jaminan" di debit dan "Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LO" di kredit berdasarkan bukti memorial yang diotorisasi oleh PPKD, dengan jurnal:

| Kas di Kas Daerah | xxx |
|---------------------|-------|
| Utang Jaminan | xxx |

Utang Jaminan xxx

Pendapatan Hasil Eksekusi atas jaminan-LO

xxx

- 1.3. Sebagai transaksi realisasi anggaran dari hasil eksekusi jaminan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LRA" di kredit, dengan jurnal :

Perubahan SAL

xxx

Pendapatan Hasil Eksekusi atas jaminan-LRA

xxx

## b. Pendapatan Transfer

1. Pendapatan transfer diakui pada saat diterimanya ketetapan alokasi transfer untuk Pemerintah Daerah, fungsi akuntansi PPKD mencatat "Piutang Pendapatan transfer ... " didebit dan Pendapatan transfer ... -LO" di kredit (sesuai rincian objek terkait) dan pada saat kas diterima pada RKUD, berdasarkan bukti transfer yang diterima, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Piutang

•

•

•

Pendapatan Transfer -LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jumal : .

| PiutangPendapatan Transfer... | xxx |
|-------------------------------------|-------|
| PendapatanTransfer -LO | xxx |
| Kas di KasDaerah | xxx |
| Piutang PendapatanTransfer - LO | xxx |

2. Dalam hal pendapatan transfer terkait dengan kurang salur, pendapatan transfer diakui pada saat terbitnya ketetapan alokasi transfer, fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Piutang Pendapatan transfer " di debit dan "Pendapatan Transfer-LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit berdasarkan dokumen resmi mengenai penetapan alokasi dengan jumal :
3. Pada saat transfer dari pemerintah pusat telah diterima pemerintah daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Piutang Pendapatan Transfer (sesuai rincian objek terkait)" di kredit berdasarkan Nota Kredit dari Rekening Umum Kas Daerah dengan jumal :
4. Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pendapatan transfer sebagai "Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Transfer ... -LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jumal :
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

| PiutangPendapatanTransfer . | xxx |
|-------------------------------|-------|
| Pendapatan Transfer -LO | xxx |

| Kas di KasDaerah | |
|-------------------------------|-----|
| PiutangPendapatanTransfer -LO | xxx |

| Perubahan SAL | xxx |
|-------------------------|-------|
| PendapatanTransfer -LRA | xx.x |

•

•

•

•

•

## 1. Pendapatan Hibah

- i. Fungsi Akuntansi PP~ mengalrui Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD dengan mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Pendapatan Hibah-LO" di kredit dengan jurnal :
11. Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pendapatan hibah sebagai "Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Hibah-LRA" di kredit dengan jurnal :
- iii. Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, Pendapatan Hibah diakui saat diterimanya Naskah perjanjian Hibah, fungsi akuntansi PPKD mencatat "Piutang Aset Tetap" di debit dan "Pendapatan Hibah-LO" di kredit dan mencatat pada Aset tetap di debit dan Pendapatan Hibah-Lo di Kredit pada saat berita acara serah terima barang hibah ditandatangani dengan jurnal :
2. Pendapatan Non Operasional Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO
1. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit serta "Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang LO" dan "Investasi ... " di kredit untuk transaksi pelepasan investasi berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD dengan jurnal : ·
- ii. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap penerimaan pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat

| Kasdi Kas Daerah | xxx |
|----------------------|-------|
| Pendapatan Hibah -LO | xxx |

| Perubahan SAL | xxx |
|-----------------------|-------|
| Pendapatan Hibah -LRA | xxx |

| Piutang Hibah Aset tetap . | xxx |
|-------------------------------------|-------|
| Pendapatan Hibah aset tetap ...-LO | xxx |
| Aset tetap | xxx |
| Pendapatan Hibah -LO | xxx |

| Kas di KasDaerah | xxx |
|------------------------------------------------|-------|
| Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang -LO | xxx |
| Investasi. ... | xxx |

I

•

.

2. melak:ukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-rnasing rekening (rincian objek);
3. menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## d) Bendahara Pengeluaran PPKD

1. mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam Buku Kas Umum PPKD.
2. membuat SPJ atas beban dan belanja.

## 3.2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan beban pada PPKD terdiri dari :

| Uraian | Dokumen | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Beban Operasi-LO | | |
| Beban pegawai | | |
| Bebanbunga | Nota Debet/SP2D/Dokumen yang:dinersamakan | Lain |
| Beban subsidi | Surat Keputusan Daerah/ SP2D/Dokumen lain dipersamakan | Kepala yang |
| Beban hibah | NPHD/SP2D/Dokumen dipersamakan | lain yang |
| Beban bantuan sosial | NPHD/SP2D/Dokumen dipersamakan | lain yang : |
| Beban Transfer | | |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | Surat Keputusan Daerah/SP2D / Dokumen dipersamakan | Kepala lain yang |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | Surat Keputusan Daerah/ SP2D/Dokumen dipersamakan | Kepala lain yang |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | Surat Keputusan Daerah/ SP2D/Dokumen dipersamakan | Kepala lain yang |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | Surat Keputusan Daerah/ SP2D/Dokumen dioersamakan | Kepala lain yang |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | Surat Keputusan Daerah/SP2D /Dokumen dipersamakan | Kepala lain yang |
| DefisitNon Operasional | Bukti memorial/ dokumen dipersamakan | lain yang |

•

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan belanja pada PPKD terdiri dari :

| Uraian | Dokumen | Dokumen | Dokumen |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Belanja Operasi | | | |
| pegawai | | | |
| bunga | Nota Debet/ SP2D/Dokumen lain vanz dioersamakan | Nota Debet/ SP2D/Dokumen lain vanz dioersamakan | Nota Debet/ SP2D/Dokumen lain vanz dioersamakan |
| subsidi | Surat Keputusan /SP20 /Dokumen dipersamakan | Kepala lain | Daerah yang |
| hi bah | Surat Keputusan /SP20 /Dokumen dioersamakan | Kepala lain | Daerah yang |
| bantuan sosial | Surat Keputusan /SP20 /Dokumen dipersamakan | Kepala lain | Daerah yang |
| Belanja Tak Terduga | | | |
| Belanja Tak Terduga | Surat Keputusan / SP2D/Dokumen dioersamakan | Kepala lain | Daerah yang |

## 3.3. Jurnal Standar

## a. Beban Bunga

1. Ketika pemerintah daerah menandatangani perjanjian utang dengan fihak ketiga (pemerintah), jumal standar yang digunakan atas beban bung a adal ah: --- -------

## Jumal LO &amp; Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekeninz | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | Beban bunga | x:xx | |
| xxx | xxx | xxxx | UtangBunga | | xxx |

2. Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS, jurnal standar atas beban bunga adalah :

## Jurnal LO &amp; Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xx.xx | UtangBunga Kas di Kas | xxx | |
| xxx | xxx | xx.xx | Daerah | | xxx |

3. Sebagai transaksi realisasi anggaran, jumal standar untuk pembayaran bunga adalah :

## Jumal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | Belanja Bunga Perubahan | xxx | |
| xxx | | | SAL | | xxx |

..

## b. Behan Suhsidi

1. Ketika pemerintah daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersama.kan kepada entitas lain, jurnal standar untuk beban subsidi adalah:

## Jurnal LO &amp; Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekeninz | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | Behan Subsidi Utang Belanja | xxx | |
| xxx | xxx | xxxx | Subsidi | | xxx |

2. Ketika pemerintah daerah mela.kukan pencairan subsidi melalui SP2D LS, jurnal standar untuk beban subsidi adalah:

## Jurnal LO &amp; Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | Behan Subsidi | xxx | |
| xxx | xxx | xxxx | Utang Belanja Subsidi | | xxx |

3. Sebagai transaksi realisasi anggaran, jurnal standar untuk. belanja subsidi adalah:

## Jurnal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekeninz | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xx:xx | Belanja Subsidi Perubahan SAL | xxx | |
| xxx | xxx | xx:xx | | | xxx |

## c. Behan Hibah

1. Behan hibah diakui bersamaan dengan penyaluran dana hibah dengan jurnal standar adalah :

## Jurnal LO &amp; Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekeninz | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|---------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | Beban hibah | xxx | |
| xxx | xxx | xxxx | Utang Belanja Hibah | | xxx |

2. Sebagai transa.ksi realisasi anggaran, jurnal standar terhadap Belanja Hibah adalah :

## JumalLRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekeninz | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | Belanja hibah Perubahan | xxx | |
| xxx | | | SAL | | xxx |

## d. Behan Bantuan Sosial

1. Behan bantuan sosial d.iakui bersamaan dengan penyaluran dana bantuan sosial dengan jumal standar :

## Jumal W &amp; Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekeninz | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------|----------|
| x:xx | xxx | xxxx | Behan Bantuan Sosial Kas di Kas Daerah | xxx | |
| x:xx | xxx | xxxx | | | xxx |

2. Sebagai transaksi realisasi anggaran, jumal standar

terhadap Belanja belanja bantuan sosial adalah:

## Jurnal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekeninz | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | Behan Bantuan Sosial Perubahan SAL | xxx | |
| xxx | xxx | xxxx | | | xxx |

## e. Behan Transfer

1. Behan transfer diakui bersamaan dengan penyaluran dana transfer dengan jurnal standar :

## Jumal LO &amp; Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekenine | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | Behan transfer | xxx | |
| xxx | xxx | xxxx | Kas di kas daerah | | xxx |

2. Sebagai transaksi realisasi anggaran, jurnal standar terhadap realisasi transfer adalah :

## Jurnal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | Belanja transfer Perubahan SAL | xxx | |
| xxx | | | | | xxx |

## 3.4. Langkah-langkah teknis

- a. Behan Sunga
1. Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial untuk pengakuan beban tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan "Behan Sunga" di debit dan "Utang Sunga" di kredit, dengan jumal :
2. Pada saat pelunasan utang bunga, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Utang Bunga" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk pelunasan utang bunga, dengan jurnal :
3. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja bunga, Fungsi Alruntansi PPKD mencatat "Belanja Bunga" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit, dengan jurnal:

| BebanBunga | xxx |
|--------------|-------|
| Utang Bunga | |

| UtangBunga | xxx |
|-------------------|-------|
| Kas di Kas Daerah | xxx |

| Belanja Bunga | xxx |
|-----------------|-------|
| Perubahan SAL | xxx |

## b. Behan Subsidi

1. Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi. Setelah diotorisasi oleh PPKP, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Behan Subsidi" di debit dan "Utang Belanja Subsidi" di kredit, dengan jumal :
2. Pada saat pelunasan utang subsidi, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Utang Belanja Subsidi" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk pelunasan utang subsidi, dengan jurnal:

| Beban Subsidi | |
|-----------------------|-----|
| Utang Belanja Subsidi | xxx |

| Utang Belanja Subsidi | xxx |
|-------------------------|-------|
| Kas di Kas Daerah | xxx |

•

•

3. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja subsidi, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Subsidi" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit, dengan jurnal:

| Belanja Subsidi | xxx |
|-------------------|-------|
| Perubahan SAL | xxx |

## c. Beban Hibah

1. Ketika penyaluran belanja hibah dilakukan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Beban Hibah" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk belanja hibah, dengan jurnal :
2. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap Belanja Hibah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Hibah" di debit dan " Perubahan SAL" di kredit!. dengan jurnal: 2.

| Beban Hibah | xx.x |
|-------------------|--------|
| Kas di Kas Daerah | xxx: |

| Beban Bunga | xxx |
|---------------|-------|
| UtangBunga | xxx |

## d. Behan Bantuan Sosial

Berdasarkan SP2D pembayaran beban bantuan sosial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Beban Bantuan Sosial" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jurnal:

| Beban Bantuan Sosial | xxx |
|------------------------|-------|
| Kas di Kas Daerah | xxx |

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja bantuan sosial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Bantuan Sosial" (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

.

| Belanja Bantuan Sosial ... | xxx |
|-------------------------------|-------|
| Perubahan SAL | xxx |

## e. Beban Transfer

Pengakuan beban transfer bersamaan dengan penyaluran dana transfer dari RKUD berdasarkan peraturan kepala daerah tentang penetapan belanja transfer yang terkait. Fungsi Akuntansi PPKD membuat pengakuan beban transfer berdasarkan bukti penyaluran memorial tersebut. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Beban transfer" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jurnal:

| Behan Transfer | xxx |
|-------------------|-------|
| Kas di Kas Daerah | xxx |

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi transfer tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Transfer (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

| Transfer ... | xxx |
|-----------------|-------|
| Perubahan SAL | xxx |

## 4. Sistem Akuntansi Aset pada PPKD

- 4.1. Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi aset PPKD adalah sebagai berikut:

## a) PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

- i. menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD
- ii. menandatangani surat pemyataan tanggungjawab PPKD.

## b) Fungsi Akuntansi PPKD

- i. Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan buktibukti transaksi yang sah ke Buku .Jurnal U mum.

•

- ii. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
- iii. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan 'Arus Kas (LAK), Neraca dan Cata.tan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## c) Kuasa BUD

Kuasa BUD dalam Sistem Akuntansi aset pada PPKD mempunyai tugas mencatat transaksi/kejadian investasi dan penempatan uang daerah pada pihak ketiga.

## 4.2. Dokumen yang terkait

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan Aset pada PPKD terdiri dari :

| URAIAN | URAIAN | DOKUMEN |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTASIJANGKA PENDEK | Investasi dalam Saham | SP2D LS/Nota Kredit/ Sertifikat Saham / Dokumen lain yang dipersamakan |
| | Investasi dalam Deposito | SP2DLS/Nota Kredit / Sertifikat Deposito/ Nota Kredit/Dokumen lain yang dipersamakan |
| | Investasi dalam SUN | SP2D LS /Nota Kredit I Sertifi.kat Obligasi/ SUN/Nota Kredit/Dokumen lain yang dipersamakan |
| | lnvestasi dalam SBI | SP2DLS /Sertifikat SBI/ Nota Kredit/ Dokumen lain yang dipersamakan |
| | lnvestasi dalam SPN | SP2D LS /Nota Kredit /Sertift.katSPN/Nota Kredit/Dokumen lain yang dipersamakan |
| INVESTASIJANGKA PANJANGNON PERMAN EN | Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah/Badan Usaha Milik Swasta | SP2D LS [jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen lain yang dipersamakan |
| | Investasi dalam Obligasi | SP2D LS(jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen lain yang dipersamakan |
| | Investasi dalam Proyek Pembangunan | SP2D LS [jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen lain yang dipersamakan |

,

| | Dana Bergulir | SP2D LS (ji.ka tunai)/BAST (ji.ka berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen lain yang dipersamakan |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Deposito Jangka Panjang | SP2D LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen lain yang dipersamakan |
| | lnvestasi Non Permancn lainnya | SP2D LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen lain yang dipersamakan |
| INVESTASIJANGKA PANJANG PERMAN EN | Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Swasta | SP2D LS (jika tunai)/BAST (ji.ka berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen lain yang dipersamakan |
| | Investasi Permanen lainnya | SP2D LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen lain yang dipersamakan |

## 4.3. Jumal Standar

## a. Perolehan Investasi

## 1. Perolehan Investasi .Jangka Pendek

mencatat "Investasi Jangka Pendek ... " di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jurnal : PPKD Akuntansi Fungsi Pendek, \_ Investasi \_\_ .Jangka Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan

## Jurnal LO &amp; Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | Investasi Jangka Pendek | xxx | ; |
| xxx | xxx | xxxx | Kas di Kas Daerah | | xxx |

## 2. Perolehan Investasi Jangka Panjang

- pengeluaran pembiayaan investasi dengan jurnal : Ketika pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi dilakukan, Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Investasi Jangka Panjang ... " di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit berdasarkan SP2D LS untuk !

,

## Jumal LO &amp; Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekeninl? | Uraian | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | lnvestasi Panjang | Jangka | xxx: | |
| | | | Kas di Kas Daerah | Kas di Kas Daerah | | xxx |

pengeluaran pembiayaan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Pengeluaran Pembiayaan" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit dengan jumal: terhadap anggaran realisasi transaksi Sebagai

Jumal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekeninz | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxxx | Pengeluaran Pembiayaan | xxx | |
| | | | Perubahan SAL | | xxx |

## b. Hasil lnvestasi

## 1. Hasil lnvestasi J angka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan Investasi.

## 2. Hasil Investasijangka panjang

Dalam pencatatan dan perhitungannya menggunkan rnetode biaya. Berdasarkan pengumuman .pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya fungsi akuntansi PPKD menjurnal:

## Jumal LO dan Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekenina: | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxx | Kas di Kas Daerah | xxx | |
| | | xxx | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | xxx |

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD mencatat jumal:

## JumalLRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Reke:ning | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxx | Perubahan SAL | )U(X | |
| | | xxx | Pcndapatan Hasil PeAgclolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA | | xxx |

## c. Pelepasan Investasi

## 1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Ketika dila.kukan pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan menjumal:

## Ju.ma! W dan Neraca

| Tanggal | Namor Bukti | Kode Reke:ninR'. | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxx | Kas cU Kas Daerah | xxx | |
| | | xxx | Pendapatan ... -W | | xxx |
| | | xxx | Investasi Jangka Pendek | | xxx |

## Ju.ma! LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kodc Rckening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|---------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxx | Perubahan SAL | xxx | |
| | | xxx | Pendaoatan ... -LRA | | xxx |

## 2). Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan menjumal:

## Jurnal LO dan Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kodc Rekeninz | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxx | Kas cU Kas Daerah | xxx | |
| | | xxx | lnvestasi Jangka Panjang | | x.xx |
| | | xxx | Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-W | | xxx |

## Ju.ma! LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kodc Rckcning | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | xxx | Pcrubahan SAL | xxx | |
| | | xxx | Pencrimaan Pcmbiayaan -Hasil Pcnjualan Kckayaan Dacrah yang Dipisahkan | | xxx |

•

## 4.4. Langkah-langkah Teknis

## a) Perolehan Investasi

## (1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi Jangka Pendek, Fungsi Akuntansi PPKD m