PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR --;'3' TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR --;'3' TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah , Kabupaten Buton Utara Nomor 6 I Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Sususnan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bu pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 · Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 · tentang Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Euton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Euton Utara Tahun 2016 Nomor 6 ).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN EUTON UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Euton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Euton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Euton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Euton Utara.
6. Kepala Dinas · adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Euton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diwadahi dalam bentuk Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
,.,.
..
.:.i.''.,,-,•
.,
..
,,
··-~-·-"-•-~¥,-
.. ~-· ..
~·•···-·•••&lt;&gt;·'-"'•"•~•·i~,.·••
,., ...
,.,.u ...
.,.,,, ..
N
,.,\_,.,~...,.,
...
,...,.,...,..,.,...,..s,.,:,~-"•
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal. 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B;
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Kedudukan
Bagian Kesatu
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaaan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyelenggaran. kebijakan teknis dibidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan kelembagaan clan sosial budaya masyarakat;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi desa, sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugas dinas.
- e. pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis dalam bidang unit pelaksana teknis dinas balai pelatihan pemberdayaan masyarakat;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- ( 1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- b. Sekretariat;
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Peme:rintahan Desa;
- d. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- e. Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktu.r organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa serta membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain. ·

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Sekretariat sebagaim.ana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program serta pengelolaan keuangan;
- b. penyusunan program kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat
- c. penyusunan data, evaluasi, dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja
- d. pengelolaan urusan administrasi umum dan persuratan serta kepegawaian;
- e. penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; . .,
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- ( 1) Sekretariat terdiri atas

:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf a, mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pengawasan, monitoring, evaluasi, pengelolaan administrasi, akuntansi, perbendaharaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, kerumahtanggaan, administrasi umum dan kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan peralatan dan perlengkapan.

## Bagian Ketiga Bidang Pemerintahan Desa Pasal 14

- ( 1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- (2) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim.aksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- b. pelaksanaan fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
- c. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data monografi desa, potensi desa, tingkat perkembangan desa dan profil desa;
- e. penataan dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa, badan pemberian desa, lembaga permusyawaratan masyarakat dan kader Pemberdayaan Masyarakat desa lainnya;
- f. pembinaan Administrasi, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- g. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan masyarakat desa;
- h. pelaksanaan · monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa;
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

- ( 1) Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Usaha Gotong Royong;
- a. Seksi Administrasi, Monitoring dan Evaluasi Desa;
- c. Seski PembinaanPrasarana dan Pengembangan Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

## Pasal 17

- ( 1) Seksi Administrasi, Monitoring dan Evaluasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan keuangan dan aset Desa serta menyiapkan bahan pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat desa, badan pemberdayaan desa dan lembaga pemberdyaan desa.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Usaha Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam · pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga permusyawaratan rriasyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat desa lainnya, mengiventarisasi permasalahan dan mengelolah data yang berhubungan denga perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga per:rnusyawaratan masyarakat, mendorong dan menfasilitasi terciptanya usaha kegotongroyongan masyarakat serta melaksanakan sosialisasi untuk menumbuh kembangkan jiwa kegotongroyongan masyarakat dalam mendukung percepatan terwujudnya masyarakat desa yang maju dan mandiri.
- (3) Seksi Pembinaan Prasarana dan Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan petunjuk teknis fasilitasi pembinaan saran.a dan prasarana, pengembangan kapasitas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan Organisasi kemasyarakatan di desa, mengumpulkan dan mengolah data monografi/ masalah desa, potensi desa, tingkat perkembangan desa dan profil desa, melaksanakan pemerliharaan sarana dan prasarana . perdesaan, melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prsarana pedesaan, melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pedesaan, melaksanakan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan saran.a prasarana pedesaan dan penataan kawasan perdesaan.

## Bagian Keempat

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

## Pasal 18

- ( 1) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- (2) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- b. pelaksanaan · koordinasi, fasilitas, im.plementasi, monitoring, evaluasi, dan pengolahan data kelembagaan;
- a. pengkoordinasian dan memfasilitasi usaha penguatan ke1embagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- c. pelaksanaan kordinasi, fasilitas, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pembinaan kesejahteraan keluarga;
- e. pembinaan lembaga kemasyarakatan dan motivasi partisipatif masyarakat dalam pembangunan;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan serta kesejahteraan keluarga;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

..\_\_\_\_\_\_

## Pasal 20

- ( 1) Bidang Penguatan Kelembagaan dan · Pengembangan Partisipasi Masyarakat terdiri atas :
- b. Seksi Pelatihan Pengembangan Manajemen Partisipasi Masyarakat;
- a. Seksi Pengolahan Data dan Penguatan Kelembagaan ;
- c. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi sebagairnana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

## Pasal21

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedurpengolahan data kelembagaan desa, pelaksanaan kordinasi, fasilitasi, implementasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data kelembagaan serta penguatan kelembagaan masyarakat.
- (3) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok bina keluarga, peningkatan peran keluarga dan akses informasi pelayanan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga melalui pos pelayan terpadu, peningkatan akses informasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dan pendampingan dalam rangka menggali sumber daya serta pembelajaran kewirausahaan khususnya kepada keluarga pra sejahtera.
- (2) Seksi Pelatihan Pengembangan Manajemen Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, pendataan, bimbingan tehnis, pembinaan, koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi serta pelaporan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat;

Bagian Kelima Bidang Pengernbangan Telmologi Tepat Guna, U saha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 22

- (1) Bidang Pengernbangan Telmologi Tepat Guna, Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengembangan telmologi tepat guna, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan U saha Ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam serta pembinaan dan penyempurnaan laporan hasil pengawasan dan monitoring pengembangan teknologi tepat guna, U saha Ekonomi pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, U saha Ekonorni dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: sebagaimana dimaksud pada ayat (l),dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

\...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, U saha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan motivasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan teknologi tepat guna;
- b. pembinaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi pedesaan;
- c. pembinaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan dan pengkoordinasian pembentukan badan usaha milik desa dan unit-unit usaha desa lainnya;
- f. pelaksanaan pelatihan dan penguatan kelembagaan ekonomi desa serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. pengkoordinasian, inventarisasi dan perumusan peningkatan usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; .
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal24

- ( 1) Bidan.g Pengembangan Teknologi Tepat Guna, U saha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Penduduk;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- (2) Seksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

## Pasal 25

- ( 1) Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pembinaan, pengkordinasian, bimbingan teknis, pengembangan dan pemanfaatan serta penerapan teknologi tepat guna, penyelenggaraan pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengendalian clan evaluasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- (2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana dan program keluarga miskin/ pra sejahtera, penyiapan bahan pedomari dan petunjuk tekhnis pembentukan lembaga ekonomi desa, Pendataan potensi-potensi eknomi desa, mengkoordinir, menfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pemasaran hasil usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat serta peningkatan usaha peningkatan kapasitas ekonomi desa;
- (3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya lahan dan pesrsir perdesaan, pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan dan penyehatan lingkungan perdesaan.

---

-

-----·--·----·

..

## Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur.

## Bagian Ketujuh

## Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang climaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalarn jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok .Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) diatas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA PasaJ'29

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit · organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masingmasing.

## Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kepala Dinas, memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masingmasing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 33

Setiap laporan yang diterima Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

## Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 36

- ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam "'" lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI KEPANGI{ATAN, PENGANGiv\TAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. ·
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakanjabatan eselon Illa ataujabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan administrator.

Diundangkan di Buranga pada tanggal i7 - IP. -2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,


LAODE BAHAR.UDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR:

\_\_

··--·-

--·---····--··---···-·-·-·•···

··········-·~·-·-··H-···--·-..,--,-«,•~-

.. ~··•·

... .,.,


~ ... --~ ..

,.,,""1.\_,""""..., .. ~

,,;,,11:muc:rv:1:•~~

- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan admnistrator
- (8) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon Va atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturanini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~ 7 -Ip.. 2016

BUPATI BUTON UTARA,


k

H. ABU HASAN

•,

...

,

--·--··

'·

-----·--

---·

----·----········-------·--

..

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR

:

~5 TAHUN 2016

TANGGAL :

~7 -IP,. - {).ct6 . KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA

TENTANG:

.

.

LAMPIRAN


UPTD

~

"" ...


BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN