Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara f ublik Indonesia Nomor 5587),
Menetapkan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1
- ( 1 ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan �ocintah= di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
Pasal 3
- ( 1 ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari : dan Anak
- a. Sekretariat membawahkan :
- 1) Sub bagian Hukum dan Kepegawaian;
- 2) Sub bagian Program dan Pelaporan; dan
- 3) Sub bagian Umum dan Keuangan.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 1) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan; dan
- 2) Seksi Sarana Prasarana desa dan Teknologi Tepat Guna.
- c. Bidang Pemerintahan Desa;
- 1) Seksi Penataan Desa; dan
- 2) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan
- 1) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi;
- 2) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik; dan
- 3) Seksi Perlindungan Hak Perempuan.
- e. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- 1) Seksi Perlindungan Anak;
- 2) Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
- 3) Seksi Pelayanan dan Penanganan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatihhi.


## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

## Pasal 4

- ( 1 ) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, mernimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
- a. memvalidasi setiap prosedur dan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya agar dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik;
- b. mempromosikan potensi sumber daya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya;
- c. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dan bidang-bidang; dan
- e. menetapkan dan mensosialisasikan setiap kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya.

Bagian Kedua

Sekretaris Pasal 5

- ( 1 ) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, p f inaan, dan pemberian dukungan


adrninistrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana (RPJMD, RKPD, renstra, renja), program, dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- e. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang­ undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- h. mengoordinasikan pelaporan kinerja/LKIP, LPPD, dan
10. pelaporan pelaksanaan lainnya sesuai tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; dan
1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan D= Pe,,ungan Anak.


## Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian

## Paragraf 1 Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsrpan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
- f. memfasilitasi pengajuan naskah dinas dalam bentuk produk hukum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Paragraf 2 Pasal 7

- ( 1 ) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan melaksanakan sobag;t tugas Sekretaris y=g berkaitan
- dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP,
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) , Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang­ bidang dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LKIP, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai dengan APBD yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; dan
1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Pe�pu= D= Perlindungan Anak



## Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

## Pasal 8

- ( 1 ) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- b. mempersiapkan Pemberdayaan administrasi Masyarakat perjalanan Dinas dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor secretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Per puan Dan Perlindungan Anak.


## Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 9

- ( 1 ) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikanbahan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
- a. memverifikasi pemberdayaan bahan/konsep kebijakan usaha ekonomi masyarakat dan kelembagaan;
- b. memverifikasi bahan/konsep kebijakanpembangunan sarana prasarana desadan pengembangan teknologi tepat guna;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan kelembagaan dengan instansi terkait;
- d. mengkoordinasikan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dan pengembangan teknologi tepat guna dengan instansi terkait;
- e. memimpin pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan;dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan

Pasal 10

- ( 1 ) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaanmempunyai tugas membantu kepala bidang untuk melaksanakan kegiatanpemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan mempunyai fungsi · �
- a) membuat konsep/draft kebijakan pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kabupaten;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, identifikasi dan dokumentasi jenis usaha ekonomi masyarakat, bumdes dan kelembagaan;
- c) memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi antar desa;
- d) menyusun rencana kegiatanpengembangan usaha ekonomi masyarakat dan bumdes;
- e) merencanakan kegiatan bimtek/pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat dan pengurus bumdes;
- f) menyusun petunjuk teknis pengelolaan bumdes;
- g) membuat dan menyusun bahan/konsep kebijakan pengelolaan bumdes;
- h) merencanakan pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
- i) merencanakan dan merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- j) menyusun bahan pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


## Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat Guna

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat Guna membantu kepala bidang dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pembangunan sarana prasarana desa dan pengembangan teknologi tepat guna;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat ( 1 ) , Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Do= dan Tol&lt;nr Tepat Guna mernpunyai furigsi ·
- a. menyusun pelaksanaan rencana program dan data, kegiatan informasi, pengumpulan identifikasi dan dokumentasi sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna;
- b. menyusun rencana keikutsertaan dalam gelar teknologi tepat guna;
- c. menganalisis kebutuhan sarana prasarana desa;
- d. membuat konsep/draft kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;
- e. memfasilitasi pemanfaatan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia desa;
- f. merencanakan kegiatan bimtek/pelatihan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- g. merancang dan membuat konsep pengembangan teknologi tepat gunamelalui pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek);
- h. membuat dan menyusun bahan/konsep kebijakan pembangunan sarana prasarana desa;
1. menyusun pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


## Bagian Keempat

Kepala Bidang Pemerintahan Desa

## Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikanbahan kebijakan penataan desa dan administrasi pemerintahan desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Bid g Pemerintahan Desa mempunyai fungai:
- a. memverifikasi bahan/konsep kebijakan penataan desa;
- b. memverifikasi bahan/konsep kebijakanadministrasi pemerintahan desa;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa;
- d. memimpin pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;


## Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Penataan Desa Pasal 13

- ( 1 ) Kepala Sub Bidang Penataan Desa mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penataan desa;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 20, kepala sub bidang penataan desa mempunyai fungsi:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penataan desa dan desa adat;
- b. melakukan penyelesaian perselisihan sengketa antar desa;
- c. menyusun bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan perubahan status desa;
- d. koordinasi kerja sama antar desa;
- e. memfasilitasi dan menyiapkan bahan kerjasama desa dengan pihak ketiga dan membantu proses penyelesaian perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- f. menyusun kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan desa serta sistem informasi pembangunan desa;
- g. menyusun kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pengawasan pengembangan kawasan pedesaan serta sistem if'asi pengembangan desa:
- h. menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan produk hukum desa
- i. memfasilitasi pemilihan kepala desa;
- J. merencanakan kegiatan penilaian lomba desa;
- k. menyusunbahan pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;


## Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

## Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penataan administrasi pemerintahan desa;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 22, kepala sub bidang administrasi pemerintahan desa mempunyai fungsi :
- a. merencanakan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan administrasi desa;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dibidang peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerin tahan desa;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan dokumentasi aparatur pemerintahan desa;
- d. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan dana desa (dd), alokasi dana desa (add), dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah (bhpr), anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes);
- e. fasilitasi penyusunan rpjmdes, rkpdes, dan apbdes;
- f. menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- g. merencanakan bahan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerin tahan;
- h. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; 1. menyusun pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan; dan J· melaksanakan f, lain yang diberikan oleh atasan,


## Bagian Kelima

## Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pasal 15

- ( 1 ) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan merrrpu nyar tugas Mengevaluasi, menetapkan dan Mengkoordinasikan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan singkronisasi pelaksanaan perkembangan Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat serta mempromosikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud ayat
- ( 1)' Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan fungsi :
- a. mengkoordonasikan (perda/perbup/ sk/ se/ kabupaten; penetapan kebijakan pelaksanaan pug tingkat
- b. mengkoordonasikan dan mempasilitasi pelaksanaan pig lintas kecamatan dan desa ;
- c. memperivikasi bahan dan dokumen pendukung kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pug kabupaten;
- d. mengevaluasi bahan pembentukan forum koordinasi pug ditingkat daerah kabupaten;
- e. meminpin kegiatan pelatihan dan bimtek pelembagaan pug pada lembaga pemerintah ditingkat daerah;
- f. mermmpm kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender;
- g. mengevaluasi penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
- h. mengkordinasikan pengembangan jejaring pelem bagaan pug;
- i. memverifikasi konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial dan ekonomi tingkat kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi an mempertimbangkan kebutuhan daerah;
- J. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- k. memimpin monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan di kabupaten
- I. mempromosikan Iayanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan pelatihan dan bimtek implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum,sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
- n. mengevaluasi layanan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat di tingkat kabupaten;
- o. memverifikasi informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang kebijakan/ peraturan perundangundangan, korban kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus, dan situasi darurat (terkait perempuan);
- p. memverifikasi pilihan Iayanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- Janngan di bidang q. memverifikasi bahan pembentukan komunikasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- r. mengkoordinasikan penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- s. mengkoordinasikan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- t. mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dalam penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (tppo);
- u. memimpin dan mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang (tppo);
- v. mengkoordinasikan pelatihan bagi sdm pengelola Iembaga Iayanan;
- dan Iayanan penguatan penyedia w. mengevaluasi dan pemantauan, analisis, penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (tppo); dan x. mengkoordinasikan layanan pengernbangan f baga



perlindungan perempuan tingkat provinsi. berbasis masyarakat di

## Paragraf 1

## Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial Pasal 17

- ( 1 ) Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial mempunyai tugas Menganalisis dan merencanakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan singkronisasi perkembangan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial mempunyai fungsi :
- a. mengkaji ulang kelengkapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaaan pug di kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- b. menyusun kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pug kabupaten;
- c. membuat konsep pembentukan forum koordinasi pug ditingkat daerah kabupaten;
- d. merancang kegiatan pelatihan dan bimtek pelembagaan pug pada lembaga pemerintah ditingkat daerah kabupaten;
- e. merancang kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender;
- f. menganalisis penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
- g. menyusun bahan dan materi pendukung pelaksanaan koordinasi pengembangan jejaring;
- h. merencanakan konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan sosial tingkat kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah; dan
1. menganalisis kelengkapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten an lintas kecamatan dan desa;


## Paragraf 2

## Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum Pasal 17

- ( 1 ) Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas menganalisis, Merencanakan penyusunan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan singkronisasi pelaksanaan Gender Bidang Politik dan Hukum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) , Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum melaksanakan fungsi:
- a. merancang kegiatan layanan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum pada organisasi kemasyarakatan;
- b. membuat konsep kegiatan pelatihan dan bimtek impelementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, dan hukum, pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
- c. merencanakan kegiatan pendampingan dan bantuan teknis terkait pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum bagi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
- d. menyusun pembentukan forum-forum pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum di lingkungan kabupaten;
- e. menganalisis bahan penguatan jejaring layanan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum.

## Paragraf 3

Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Pasal 18

- ( 1 ) Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas Menganalisis dan Merencanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan singkronisasi pelaksanaan penyusunan Perlindungan Hak Perempuan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan menyelen arakan fungsi:
- a. merencanakan kegiatan koordinasi dan fasiltasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- b. merencanakan kegiatan layanan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat di tingkat kabupaten;
- c. merancang konsep informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang : kebijakan peraturan perundangundangan, korban kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus, dan situasi darurat (terkait perempuan);
- d. merencanakan pelaksanaan kebijakan bidang tenagakerja perempuan;
- e. merancang bahan dan data pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat;
- f. menyusun konsep pilihan layanan kekerasan yang rnelibatkan kernasyarakatan. pencegahan organisasi
- g. menyusun konsep/draf komunikasi pelaksanaan jaringan bidang pembentukan kebijakan di perlindungan perempuan;
- h. merancang alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
1. menganalisis ulang penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.
- j. merencanakan pendataan korban secara terpilah;
- k. merancang layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- I. merencanakan penyediaan fasilitas sdm dalam penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (tppo);
- m. mengembangkan penyediaan fasilitas sdm dalam penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan Orang (TPPO); dan
- n. merancang kebijakan (Perda/Pergub/SK/SE) pelaksanaan pernbangunan keluarga tingkat provinsi mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah.


Bagian Keenam

Kepala Bidang PecHndu1 dan Pemenuhan Hak Anak


## Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas Mengkoordinasikan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan singkronisasi dan mempromosikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi : a. memperivikasi konsep
3. kebijakan (Perda/Perbup/SK/SE) pelaksanaan Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Anak tingkat kabupaten;

- b. mempromosikan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- c. mengkoordinasi penetapan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- d. memimpin sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- e. mengkoordinasikan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- f. mempromosikan P2TP2A bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten;
- g. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten;
- h. mengkoordinasikan penetapan kebijakan penyediaan Jayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten;
1. mempromosikan kebijakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah lpaten;
- J. mengevaluasi kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten;
- k. mengkoordinasikan penetapan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten;
- I. mengkoordinasikan dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten; dan
- m. mempromosikan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten.


## Paragraf 1 Kepala Seksi Perlindungan Anak Pasal20

- ( 1 ) Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyru tugas Mengkoordinasikan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan singkronisasi serta mempromosikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perlindungan Anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- b. merancang kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- c. menyusun rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak dif kat daerah kabupaten;
- d. membuat konsep layanan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- e. membuat konsep layanan p2tp2a bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten;
- f. menyusun rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten;
- g. merencanakan koordinasi penetapan kebijakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten;
- h. merancang rumusan kebijakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten;
1. merancang kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten;
- J. membuat konsep koordinasi penetapan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten;
- k. menyusun rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten; dan
1. menetukan rumusan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten.


Paragraf 2

Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak Pasal 2 1

- ( 1 ) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas Merencanakan, Menyusun dan Melaksanaan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan singkronisasi pelaksanaan pock,?bangan Tumbuh Kembang Anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) , Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. merancang rumusan kebijakan tumbu kembang anak di tingkat daerah kabupaten;
- b. merencanakan koordinasi penetapan kebijakan tumbuh kembang anak di tingkat daerah kabupaten;
- c. menyusun rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tumbuh kembang anak di tingkat daerah kabupaten;
- d. membuat konsep layanan tumbuh kembang anak di tingkat daerah kabupaten;
- e. menyusun rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan layanan tumbuh kembang anak di tingkat daerah kabupaten;
- f. merencanakan rumusan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan tumbuh kembang anak di tingkat kabupaten;
- g. merencanakan koordinasi penetapan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan tumbuh kembang anak di tingkat kabupaten; dan
- h. merencanakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan tumbuh kembang anak di tingkat daerah kabupaten.


## Paragraf 3

Kepala Seksi Pelayanan dan Penanganan Anak Korban kekerasan Pasal 22

- ( 1 ) Kepala Seksi Pelayanan dan Penanganan Anak Korban kekerasan mempunyai tugas Merencanakan, Menyusun dan Melaksanaan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan singkronisasi pelaksanaan perkembangan Pelayanan dan Penanganan Anak Korban kekerasan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan dan Penanganan Anak Korban kekerasan menyelenggarakan fungsi : a. merencanakan rumusan kebijakan pelayanan dan penaganan anan korban kekerasan di tingkat daerah
- t kabupaten;
- b. menentukan koordinasi penetapan kebijakan pelayanan dan penaganan bagi anak korban kekerasan di tingkat daerah kabupaten;
- c. merencanakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan dan penaganan anak korban kekerasan di tingkat daerah kabupaten;
- d. membuat konsep layanan dan penaganan anak korban kekerasan di tingkat daerah kabupaten;
- e. menyusun rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan layanan dan penaganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten;
- f. menganalisis penetapan kebijakan penyediaan pelayanan dan penaganan bagi anak korban kekerasan di tingkat daerah kabupaten;
- g. merencanakan rumusan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak korban kekerasan di tingkat kabupaten; dan
- h. menyusun rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga pelayanan dan penaganan kasus anak korban kekerasan di tingkat daerah kabupaten.


## Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional Pasal 23

Di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 24

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- 121 Unit Pelaksana Tef ipimpin oleh Kepala
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Pasal 26

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 27

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak paling lambat l(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

## Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prmsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

## Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan m f g-rnasing untuk mewujudkan


terlaksananya mekanisme akuntabilitas