PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 13 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA, PENGURUS BARANG, DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAII KOTA BANJARMASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai bagi bendahara, pembantu bendahara, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang di Lingkungan Pernerintah Kota Banjarmasin, perlu untuk di berikan tambahan penghasilan pegawai bagi bendahara, pembantu bendahara, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang, dan Pembantu Pengurus Barang.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).
MEMUTUSICAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA, PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Tambahan penghasilan pegawai bagi bendahara, pembantu bendahara, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang adalah penghasilan yang diberikan pegawai bagi bendahara, pembantu bendahara, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang perangkat daerah dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah.
PERHITUNGAN NILAI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB II - PERHITUNGAN NILAI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
Perhitungan nilai pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi bendahara, pembantu bendahara, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai tambahan penghasilan
BAB II - PERHITUNGAN NILAI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
1. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan dihitung
BAB II - PERHITUNGAN NILAI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi bendahara, pembantu bendahara, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Januati 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBI4U SINA

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 23 J an uari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. HAMLI KURSANI BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN

(

## PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

13

TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA, PENGURUS BARANG, DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

## BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

,

| | | URAIAN | URAIAN | URAIAN | URAIAN | URAIAN | URAIAN | URAIAN | URAIAN | URAIAN | URAIAN |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| NO. | NILAI PAGU ANGGARAN | Bendahara Pengeluaran | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Pembantu Bendahara Pengeluaran | Bendahara Penerimaan | | Pembanta Bendahara Penerimaan | Pengurus Barang | Pembantu Pengurus | Barang | Verifikator |
| 1 s/d Rp.500.000.000,- | 1 s/d Rp.500.000.000,- | Rp 1,750,000 | Rp 1,500,000 | Rp | 1,500,000 Rp | 1,500,000 | Rp 1,250,000 | Rp | 1,250,000 | Rp 1,250,000 | Rp 1,500,000 |
| 2 | Rp.500.000.001,- s/d Rp.1.000.000.000,- | Rp 1,850,000 | Rp | 1,650,000 Rp | 1,650,000 Rp | 1,650,000 | Rp 1,350,000 | Rp | 1,650,000 | Rp 1,250,000 | Rp 1,650,000 |
| 3 | 4.1.000.000.001,- s/d Rp.3.000.000.000,- | Rp 1,950,000 | Rp | 1,750,000 Rp | 1,750,000 Rp | 1,750,000 | Rp 1,450,000 | Rp | 1,750,000 Rp | 1,250,000 | Rp 1,750,000 |
| 4 | Rp.3.000.000.001,- s/d Rp.10.000.000.000,- | Rp 2,050,000 | Rp | 1,850,000 Rp | 1,850,000 Rp | 1,850,000 | Rp 1,550,000 | Rp | 1,850,000 Rp | 1,250,000 | Rp 1,850,000 |
| 5 Rp.10.000.000.001,- s/d Rp.30.000.000.000,- | 5 Rp.10.000.000.001,- s/d Rp.30.000.000.000,- | Rp 2,500,000 | Rp | 2,250,000 | Rp 2,250,000 Rp | 2,250,000 | Rp 1,950,000 | Rp | 2,250,000 Rp | 1,650,000 | Rp 2,250,000 |
| 6 Rp.30.000.000.001,- s/d Rp.200.000.000.000,- | 6 Rp.30.000.000.001,- s/d Rp.200.000.000.000,- | Rp 2,750,000 | Rp | 2,250,000 | Rp 2,250,000 Rp | 2,250,000 | Rp 1,950,000 | Rp | 2,250,000 Rp | 1,950,000 | Rp 2,250,000 |
| 7 Rp.200.000.000.001,- s/d ke atas | 7 Rp.200.000.000.001,- s/d ke atas | Rp 3,500,000 | Rp | 3,250,000 | Rp 3,250 ,000 _ Rp | 3,250,000 | Rp 3,000,000 | Rp | 3,250,000 | Rp 2,750,000 | Rp 3,250,000 |

WALIKOTA BANJARMASIN,

C

IBN SINA