UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 1956 tentang MENGADAKAN SUATU TARIP MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM TARIP BEA-MASUK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dipandang perlu akan adanya peraturan undang-undang yang dapat memberikan kemungkinan menggunakan pula Tarip Bea-Masuk untuk keperluan politik-perdagangan Luar Negeri.
Mengingat : pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan
Menetapkan : Undang-undang tentang mengadakan Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea-Masuk.
Pasal 1
- (1) Pada Peraturan Umum No. 1 hingga dengan No. 6, yang mendahului Tarip Bea-Masuk yang dimaksud dalam pasal 1 "Indische Tariefwet", yang ditetapkan dengan Undang-undang tertanggal 29 Desember 1933 (Indische Staatsblad 1934 No. 1). sebagaimana kemudian telah diubah, terakhir dengan Undangundang No. 12 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 57) maka bersamaan dengan menggantinya menjadi No. 2 hingga dengan No. 7 telah ditambah di bawah No. 1 suatu peraturan baru, yang berbunyi sebagai berikut:
1. Tarip Bea-Masuk terdiri dari Tarip Minimum dan Tarip Maksimum. Bea-Masuk yang termuat dalam Tarip Bea-masuk adalah menurut Tarip Minimum, sedangkan menurut Tarip Maksimum besarnya bea itu digandakan, dengan ketentuan bahwa barang-barang yang dalam Tarip itu dibebaskan dari beamasuk, dikenakan bea menurut Tarip Maksimum sebesar dua belas perseratus dari harga. Dengan keputusan Presiden Tarip Maksimum dapat dinyatakan berlaku bagi barang-barang yang berasal atau didatangkan dari Negeri-negeri:
- a. yang memperlakukan Indonesia tidak sepadan dengan negerinegeri lain mengenai urusan perdagangan atau pelajaran atau memperlakukan Indonesia secara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi Indonesia,
- b. yang tidak telah mengadakan perjanjian-tarip yang mengikat dengan Indonesia.
Menteri Keuangan akan menetapkan lebih lanjut peraturanperaturan mengenai penyerahan bukti darimana asal atau didatangkannya barang-barang yang akan dimasukkan yang telah dinyatakan berlaku Tarip Maksimum.
- (2) Dalam Peraturan Umum di bawah nomor 7 kata-kata "GouverneurGeneraal" diganti dengan "Menteri Keuangan".
Pasal 2
"Indische Retorsiewet" tertanggal 26 Maret 1936 (Indisch Staatsblad No. 226) dicabut kembali.
Pasal 3
Undang-undang-ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1956 Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. JUSUF WIBISONO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 31 Desember Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 70 TAHUN 1956

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1956 TENTANG
## MENGADAKAN SUATU TARIP MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM TARIP BEA-MASUK
## UMUM
Tarip Bea Masuk dewasa ini, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1934, adalah apa yang disebut "tarip tunggal" (enkelvoudig tarief) yaitu bahwa di dalamnya hanya terdapat satu lajur tarip saja dan berdasarkan itu barang barang dari negeri manapun asalnya telah dibebani pajak pada pemasukannya. Tarip ini pada hakekatnya hanya bersifat fiskal dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan bagi Kas Negara. Untuk keperluan politik perdagangan, tarip ini praktis tidak berarti.
Hal sedemikian itu adalah akibat dari kenyataan, bahwa sebelumnya penyerahan kedaulatan, negeri Belandalah yang menentukan politik perdagangan dan untuk daerah jajahannya di sini dijalankan politik "pintu terbuka". Hal ini sebenarnya sudah nampak pada zaman dahulu, oleh karena pada tahun 1872 telah ditentukan dalam Indische Tariefwet, sebagai dasar dari Tarip Bea Masuk, dalam
PENJELASAN
Pasal 8
ayat 3, bahwa azas dari undang undang adalah untuk mengadakan pemungutan bea masuk dan bea keluar dengan tidak memberikan kemungkinan untuk mengadakan diferensiasi dalam penglaksanaannya. Azas ini pada umumnya agaknya benar dan pada masa perdagangan bebas yang berlaku dimana mana dapat dijalankan dengan tiada mengadakan suatu pemb