PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 19 Tahun 2009 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA WALIKOTA BANJARBARU, - a. bahwa cialam rangka meeksanalen ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
mengingat
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa cialam rangka meeksanalen ketentuan Pasal 9 Peratinn Dearth Kota 8anjarbaru Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pertangsgunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. diperlulcan pengaturan lenh lanlut mengenal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Tabun Anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud dalam hung' a, pedu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru;
- 1. Undang-Undang Marna 12 Tahun 1935 tentang Pajak Burn dan Banguren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nonce 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Honor 3312) sebagairnana telah diubah dengan UndangUndang Homer 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Horror 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burr dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Honor 3569);
2. UndangOrdang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerali dan Retribus/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonese Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnisia Horror 3685) sebagalniana Leah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tabun 2000 Homer 264 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3 Undang-Urclang Noma 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Flak Atas Tanah dan Bangunan (I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 tumor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 1. Undang-Undang Noma 9 Tabun 1999 tentang Pembentukan Kotarnadya Daerah TIngkat U Banlarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarim 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Megan Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Noma 2E Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Yang Bersth dan Betas dan Korupsi, Kolusl, dan Nepottsme (Lembaran Piegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSla Nomor 3851);
6. Undang-Undang Noma 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Megan Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norior 4286);
7. Undang-Undang Norm! Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lecittran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nornor10 Tahun 2004 tenting Pembentulcan Peraturan Penindang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 honor 53,Tambahan Lembaran Megan Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Norco 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiciaan dan Tanggung )(Tomb Keuangan Negara (Lembaran Negara Repittk Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- l0.Undang-Undang Mon 25 Tahun 2004 tentang Sstem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Megan Republik Indonesia Tahun 2004 long 104, Tambahan Lembaran Megan Republik Indonesia Nomor 4471);
11. Undang-Urdang Noma 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahanteribaran Negara Republik Indonesia hamar 4437) sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhlr dengan Undang-Undan; honor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemeintahan Ceerah (Lembaran Megan Republik Indonesia Nomor 59,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
12. Undang-Undang Nornor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Perneintah Pusat dan Pemertntahan Daerah (Lembaran Negara Repibik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Honor 4438);
- 13.Perativan Pemerintah Noma 65 Tabun 2001 tentang Palak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Honor 118, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Honor 4139);
- 14.Peraturan Pemerintah Promo( 66 Tabun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15.Peraturan Pemerintah Honor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perviakdan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah thubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Honor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Homer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pervelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502);
- 17.Perattiran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tantang Standar Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemec 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homer 4503);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang *Marl Daerah (Lembaran Negara Repots(ik Indonesia Tahun 2005 Norm, 13I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
- 19.Peraturan Pemedntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 homer 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang %tem Inforniasl Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Monty 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik iraxic413 HOMO( 4577);
22. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pengedolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reputdlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan PernerIntah Nornor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman Priyusunan dan Penerapan Standar Peasanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Noma 150, Tambahan lembaran Negara Republik Inctoesia Norms 45135);
- 24.Peraturan P.n,crintah Noma 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinitahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatum 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemenntah hornet 8 Tabun tw6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614);
- 26.Peraturan PemerIntah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan Ant3ra Pemeintahan Daerah ProvInsi dan Pemeontahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Names 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Presiden Nornor 1 Tahun 2007 tentang Pengsahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 28.Peralumn Menteri Datam Negev Norm . 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelciaan Keuangan Daerah sebegalmana telah dubah dengan Peraturan Menten Datam Negeri homer 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mental Datam Negesi Noma 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeoiaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tatum 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 1);
- 30.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nornor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tabun 2008 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru homer 5.Tahun 2008 tentang Pertanggung)awaban Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Lielania Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kola Banjarbaru honor 5 );
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008 terdid alas
1 Pendapatan
- a. Pendapatan Ask Daerati
- b. Dana Perunbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
)umlah Pendapatan
Rp. 23.928.790.035,86
Rp. 294.891.969.295,00
Rp.
29.225.158,694,00
Rp. 348.045.918.024,86
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Subsich
3. Belanja Hibah
4. Bela* Bantuan SosaI
5. Belanja Bagi Hasa Kepada Kab/Kota dan Kelurahan
6. Betanja Bantuan keuanoan kepada Kab/Kota &amp; Kel
7. Mania Tidak Terduga
luentah Beianja Tidak Langsung
fl'S.0 1
.3'3°
363.225.849.494,96
130.919.102.054,00
44.215.000,00
1.426350.000,00
13.034.743.355,00
160.000.000,00
327,000.000,00
RP.
145.911.410.409,00
Belanja Langsung
1. Belanja Pegawal
Rp.
25.036.299.638,00
2. Belanja Barang dan 3a5a
Rp.
55.635.460.637,00
3. Belanja Modal
Rp.
136.642.678.810,96
Luntlah Belanja Langsung
RP.
JuttgatiBetatqa
RP. 363.225.849.494,96
surphi../rIcient
RP. (15.179.931.470,10)
217.314.439.085,96
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Rp.
18.1/9.931.470,10
- b. Pengeluaran
Rp.
3.000.000.000,00
Pemblayaan Netto
Sisk Leen Pemblayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 15.179.931.470,10
Rp.
0,00
Pasal 2
Ringkasan Laporan realisasi Anggaran sebagaNnana eraksud datam Pasal I tercantum dalam tamplran I Peraturan Watakota Ink
Pasal 3
PJngkasan Laporan reallsasi Anggaran sebagainkana danaksud datam Pasal 1 dlrind %thin laniut ke datam Pernabaran LaPeran Reahsasi Anggaran,
Pawl 4
Pen)abaran Laporan Reallsksi Anggaran sebagaimana dimaksud datam nasal 3 tercanhgn datam Lamptran II Peraturan Wakola Ink
Pasal 5
Lamptran sebagatmana dimaksud datam Pasal 2 dan Pasal 4 menipakan bagian yang tidak terpisahkan dart Peraturan Walikota Int.
likrilangkan di Banaarbaru /
I SA Lamm! 25
2009
IMtRETARIS DAERAS KOTA BANIARBARU
INNITA DAE KOTA BAILIARBARU TANUN 2009 IR WWW 19 50%. ci sir s s - s s
Pasal 6
Peratumn Rota in mulas bertaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap mang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peratumn Walikota Inl dengan tenempatannya datam Beata Daerah Kota Bargarbaru.
Ditetapkan dr Bargarbaru Pada banggal 24 September 2009
WAIL KOTA BANJARBARU