PERATURAN BUPATI RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang e · d · . (Lembaran Negara Republik In onesia Kalimantan N 9 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1953 ° � 0 � � or 352 ) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia 0 Re ublik Indonesia Tahun 1959 (Lembaraan Negara P Lembaran Negara Republik Nomor 72, Tambahan Indonesia Nomor 1820 ); 00457 2. Undang-Undang No Penyele\_nggaraan Neg:: y 28 Tah � n 1999 tentan � Korups1, Kolusi Dan Ne an � Bers1h Dan Be bas Dan Republik Indonesia Tah potisme (Lembaran Negara Lembaran Negara Repubt � 19 99 Nornor 75, Tambahan I Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Pemberantasan Tindak . Tahun 1999 tentang Negara Republik lndo \_Pidana Korupsi (Lembaran Tambahan Lembar Nnesia Tahun 1999 Nomor 140, 3874) sebagaim an egara Republik Indonesia Nomor ana telah diubah d u d Undang Nomor 20 T engan n ang-. . ahun 2001 (Lembaraan Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ); 4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 5. Und � n?-Undang � omor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan, Pengelolaan. D � Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\_ Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun. 20h04Pu ten tang P · b Keuangan Antara Pemennta sat Dan enrn angan N · Pemerintahan Daerah (Lembaran ; � nrn T Rcpublik . Tahun 2004 Nomor 1 , ambahan Indonesia blik I d nesia Nomor 4438 )· Lembaran Negara Repu 1 n ° ' 00459 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor \_82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang Standa � Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rep!-lblik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tcntang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4941); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); ... 00460 - 19 Peraturan Daerah Kab . · 2006 tentang Pen 1 1 upaten Smtang Nomor 25 Tahun ge O aan Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Tah 25 Tambahan Lemb un 2006 Nomor , Nomor 25); aran Daerah Kabupaten Sintang 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 . tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
� engingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATJ SJNTANG
NO.MOR 50 TAHUN 2012
TENT ANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG '
- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan anak-anak pra sekolah dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan dan meningkatkan daya tampung pendidikan formal bagi anak-anak pra sekolah di Taman Kanak-kanak serta meningkatkan rnutu dan efisiensi pendidikan anak pra sekolah dipandang perlu ur:itu � mengatur Pendirian Taman Kanak-Kanak Negen di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan � tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sin tang;
1. Undang-Undang Nornor 27 tahun N 1959 3 tetnthang U d g Undang Darurat omor a un Penetapan n an p m-bentukan Daerah Tingkat II Di 1953 tentang e · d · . (Lembaran Negara Republik In onesia Kalimantan N 9 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1953 ° � 0 � � or 352 ) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia 0 Re ublik Indonesia Tahun 1959 (Lembaraan Negara P Lembaran Negara Republik Nomor 72, Tambahan Indonesia Nomor 1820 );
00457
2. Undang-Undang No Penyele\_nggaraan Neg:: y 28 Tah � n 1999 tentan � Korups1, Kolusi Dan Ne an � Bers1h Dan Be bas Dan Republik Indonesia Tah potisme (Lembaran Negara Lembaran Negara Repubt � 19 99 Nornor 75, Tambahan I Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Pemberantasan Tindak . Tahun 1999 tentang Negara Republik lndo \_Pidana Korupsi (Lembaran Tambahan Lembar Nnesia Tahun 1999 Nomor 140, 3874) sebagaim an egara Republik Indonesia Nomor ana telah diubah d u d Undang Nomor 20 T engan n ang-. . ahun 2001 (Lembaraan Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
5. Und � n?-Undang � omor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan, Pengelolaan. D � Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\_ Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun. 20h04Pu ten tang P · b Keuangan Antara Pemennta sat Dan enrn angan N · Pemerintahan Daerah (Lembaran ; � nrn T Rcpublik . Tahun 2004 Nomor 1 , ambahan Indonesia blik I d nesia Nomor 4438 )· Lembaran Negara Repu 1 n ° '
00459
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor \_82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang Standa � Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rep!-lblik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tcntang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
...
j
00460
- 19 Peraturan Daerah Kab . · 2006 tentang Pen 1 1 upaten Smtang Nomor 25 Tahun ge O aan Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Tah 25 Tambahan Lemb un 2006 Nomor , Nomor 25); aran Daerah Kabupaten Sintang
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 . tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Mcnctapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI DI KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- I. Daerah adalah Kabupaten Sintang.\_
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. 3 · Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daiam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. . D1nas d I Si 6 a a ah Dinas Pendidikan Kabupaten intang.
5. 4 · KepaJ 5 . a Daerah adalah Bupati Sintang .
7. KepaJa Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
- Mente · · 8 n adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia .
.
KePala T
K
ak K
��
Kanak-kanak adalah Pimpinan Taman an
-
an
Uki Jabatan fungsional.
lllenduct a ak
yang
\/
'.
'
- f/ pala adalah W akil Pi . ·1 � e [kul d mpinan T wa){ 1 'dangi kun um an kesiswaan aman kanak-kanak yang ertl � ·
- h J. Aflggar:dalah Anggaran Pendapatan � : � Yang. selanjutnya disingkat 1 Ap!3D BelanJa Daerah Kabupaten sin tang,
- J f11 J&lt;:anak-kanak adalah Jenjang p ct· . ,rafllaJl formal Taman Kanak-Kanak Nen 1 � hkan Anak Pra Sekolah berupa 10· 0 aga egen. 1ert1 n pendapatan dan Belanja D
- idikaJ1 adalah usaha sadar dan tere . JZ· pend a belajar dalam proses pembeJa· ar ncana untu � . mewuJudk � suasa;rnbangkan potensi dirinya U � tur :ar p � s.erta didik secar � � ktJf meng an pengendalian diri keprt'b di erniliki kekuatan spiritual garna , ' a ran kecerd khl k 1· kea ilan yang diperlukan dirin a asan a a mu ra � erta kctcrarnP Y ' masyarakat, bangsn dnn ncgarn.
- pendidikan Taman Kan � -Kanak adalah adalah Pendidikan 13. dilaksanakan pada Anak Usia Pra Sekolah. yang
- . tern Pendidikan Nasional adalah keseluruh k J4 s,s kalit an omponen pendidikan · yang saling ter 1 secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
- JS. pesert � d �� ik adala\_h anggota masy8:"akat yang berusaha rnengembangkan Potens1 diri m � l8:1u1 proses pembelaJaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pend1d1kan terten tu.
- l6. Tenaga Kependidikan adal3:1 anggota masyarakat yang rnengabdikan diri dan diangkat untuk rnenunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. . . .
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- 2 1. Akre � itasi adalah kegiatan penilaian kelaY\_akan program dalam suatu pend1dikan ## BAB II PENDIRIAN SEKOLAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
1 kang didirikannya Tarnan k ak L,8tar be a an dituiukan an -Kanak Negeri adalah upaya p) ernbinaan Y g J . kepadn anak usia pra sekolah untuk P ernberikan r � sangru:1 pendtdtkan untuk membantu pertumbuhan dan rtler1&lt;embangan � a � mani \_dan � ohani agar anak memiliki kesiapan dalam � ernasuki pend1d1kan lebih lanjut � erupa Sekolah Dasar.
pendirian raman Kanak-Kanak Negeri ?e.rtujuan: .
- b. meningkatk � n pencapaian perkembangan pertumbuhan yang merupakan integritas aspek pemahaman nilai-nilai agarna, moral, fisik, bahasa dan sosial ernosional, agar anak mencapai tingkat perkembangan yang ?ptimal;
- (2) rneningkatkan daya tampung pend1d1kan Anak Usia Pra Sekolah guna a. memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
- c. meningkatkan keterhbatan dan peran aktif orang tua dan orang dewasa untuk memberikan ransangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan pada lembaga pendidikan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan pada Taman kanak-Kanak berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. '

## Pasal 4

Peserta didik berasal dari anak-anak usia pra sekolah atau usia antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

## Pasal 5

- (!) Pengeloi p di . T Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud aan en 1nan aman . . . da!am p 1 . b · dari Sistem Pend1d1kan Nasional adalah asa 3 sebagai a.g1an . . tanggung jawab Pernerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pirnp· ak t diri atas Kepala Taman Kanak-Kanaje d tnan Taman Kanak-Kan er kebutuhan. an seorang atau lebih Wak.il Kepala berdasarkan

\

00463

Sekolah dibantu oleh Tenaga Ke .. I � epal � trasi yang jumlahnya sesuai � endid1kan lainnya dan tenaga (3 df111n15 ang berlaku. engan · ketentuan perundangII da.ngan y tJ!l an organisasi, tugas dan wewenan 41 5usun kafl oleh Pemerintah Daerah s Taman Kanak-Kkanak Negeri I ditetllP -undangan yang berlaku sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang ·

Organisasi dari Taman kanak K ak (I 5truktur an tum pada lampi 1 -an sebagaimana dimaksud pada J ayat\_ (1) k:cdari Peraturan ini. ran yang merupakan bagian yang tidak terp1sah

## Pasal6

pengadaan, pendayagunaan ? � pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, ku acuan, peralatan pendidi � an, tanah dan gedung serta pemeliharaanya �� da raman kanak-Kanak Negen menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

Kepala Taman kanak-Kanak be � anggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya , dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

## BAB III RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

## Pasal 8

- II) lsi Rencana Induk Pengembangan \_Ta � an Kanak-Kanak Negeri merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) lsi Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri wajib memuat bahan kajian pendidikan tentang :
- a. Pendidikan Nilai-riilai Agama dan Moral;
- b. Pendidikan Fisik ( Motorik Kasar dan Motorik Halus);
- c. Pcndidikan Kognitif;
- ' e. Pendidikan Sosial Emosional;
- d, Pendidikan Bahasa·

(JJ KurikuJum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri.

- (4)1'am\_an Kanak-Kanak Negeri dapat menjabarkan \_d\_an menambah mata Pela\_iaran ses · d keadaan lingkungan dan ctn khas Taman Kanakk uai engan · k ikul �� ak Yang bersangkutan dengan tidak mengurangi un urn yang r aku secara nasional.
- (S)1'aman K ak K k N · dapat menjabarkan dan menambah bahan k .. an -ana egen a.Jlan dan . · mata pelajaran sesuai dengan kebutuh.an setempat. ·

00484

## Pasal 9

dapat diterima sebagai siswa Tarnan Kanak-Kanak Ne eri anak l)fltl.ll&lt;B rusia antara 4 (empat) sampai dengan 6 ( ) h . g (I) � ll(l.ls e enarn ta un; Ketentuan sebagaimana di k diatur oleh .

## Pasal 10

J&lt;sanaan irna sud pada ayat (1) �� (ZI pinas, .

Afl

I&lt;

endapatkan rnernpunyai hak sebagai berikut:

(I)

�

hak

\_y

�

- · rnernperoleh pendidikan nilai-nilai agarna sesuai dengan agama yang . dianumya;

ng san:ia \_un\_tu

�

mendapatkan pendidikan;

- dapatkan sarana dan prasarana bermain yang aman, nyaman dan c. : �� enuhi kriteria kesehatan anak;
- rnenggunakan alat . permaman edukatif berstandar keamanan, d. )&lt;esehatan, dan sesuai dengan fungsi stimulan;

nal&lt; mernpunyai kewa.!iban sebagai berikut: (2) A

- b. mematuhi se\_mua peratur9:11\_yang berlaku;
2. j)&lt;Ut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilarnana a. siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang beriaku;
- c. menghormati tenaga perididik;
- d. menghormati tenaga kependidikan;
5. (J) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan ayat (2). diatur Jebih Janjut oleh Kepala Dinas.

## BAB IV

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA

## Pasal 11

- (I) Standar sarana dan prasarana yang digunakan untuk Taman KanakKanak harus aman, nyaman dan memenuhi kriteria kesehatan anak;
- (2) Sesuai dengan tingkat perkernbangan anak dan jumlah anak;
- (3) Sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar.

## BABV PENILAIAN

## Pasal 12

Penil · dil kuk la! · aian pada anak taman kanak-kanak I a an me ui proses � ngumpulan dan pengolahan informasi, dan pengarnatan \_untuk menentukan Perlkat pencapaian perkernbangan anak mencakup tmgkat pencapaian Pe � mbangan anak data tentang status kesehatan, pengasuhan dan Od1dikan. '

00465

## Pasa} 1 3

- . terhadap anak dilakukan ' ) pe11ila11 11 � h berkelanjutan. sistematisse � arak ber � ala, intensif, bermakna, 11 r11eJ1Ye u ' · an ons1sten.
- sepanjang aktivitas diiakukan pada saat an k a melakukan g arnatan P en I Z) . 11afl·
- . 'nn terhadap anak bermain dengan b d pen1lat= · en a konkret. 13)
- dilakukan un tuk nilaillil � erhadap guru dan tenaga kependidikan l4) pe getahUJ kemampuan dan kewenangan proies· al rnen ion .

5 )

. 1 peniJaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

di

k

k

r1as1

d

b

iguna an untu

:

I

- b penyempu � naan . . n urn, pengelolaan program pendidikan, · rnetodejenis akt � vitas/ kegiatan, penggunaan dan penataan alat, perrnainan\_ e?ukat1f alat kebersihan dan kesehatan;
- ernbinaan an pengem angan guru dan tenaga didik I . . a. P ku ikul pen 1 1 amnya,
- c. mcmperba1ki sarana dan prasarana pendidikan terrnasuk untuk anak berkemampuan khusus;

## BAB VI PEMBlAYAAN

## Pasal 14

- II) Dengan telah dilakukan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada Larnpiran Il, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.
- 12) Pembiayaaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
- b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. biaya perluasan dan pengembangan;
- d. biaya Pendidikan dan Pengajaran.

## BAB VII PENGAWASAN

## Pasal 15

- (I) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Taman Kan � k-Kanak Negeri dalam rangka pembinaan, pengembangan, Perhndungan, peningkatan mutu dan pelayanan Taman kanak-Kanak bersangkutan. .
- (2) Pe ngawasan dilakukan actm· · In1strasi sekolah. terhadap penyelenggaraan pendidikan dan

(3) Pengawasan ...

/

00466

an sebagaimana dimaksud pad (lg11wa 5 was sekolah Pendidika Taman akayak a t (1) dan ayat (2), dilakukan 3) pe ...enga an -Kanak, I 0 1ell t'keten tuan sebagaimana di ak

11:1.lcsanaandiatur lebih lanjut sesuai � sud pada ayat (1), ayat (2) dan ( 4) pe t (3), berlaku. etentuan peraturan Perundangs'!FJ. gan yang urida(I

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

a peraturan. \ei:1ndang:-Und3:11gan dan ketentuan yang telah ada sebelum 5egal an supat1 101, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati peratur\_h tetap berlaku . . 1 rnast ,n

## BAB VIII KETENTUANPENUTUP

## Pasal 17

t uran Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pera h · · setiap orang mengeta uinya, memennta hk an pengundangan Peraturan Ag � engan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. IOI,

Ditetapkan di Sintang pada tanggal Qj Oktober 2012

NTANG,t

�


.. 4,,MILTON CROSBY


Diundangkan di sintang pada tanggal i!J Oktober 2012

.

� SEK AERAH KABUPATEN SINTANG, (

z LIGFLJ HAJI AHMAD

BtRITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR JoSJ-

1

LAUPIRAN

00467

pERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

So

TAHUN 2012

TANGGAL

� 1 OKTOBER 2012

TENTANG

PftNDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERl DI KABUPATEN SINTANG

## SrRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN SINTANG


+


II

LAMPIRAN

00468

pERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2012

TANGGAL

OKTOBER 2012

TENTANG

: PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN SINTANG NEGERl

## oAF'f AR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

| ( | KECAMATAN | | ALAMAT KETERANGAN |
|-----------|-------------|-------------------------------------|------------------------|
| I NO � I/ | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SINTANG | KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU SINTANG | OPERASIONAL TAHUN 2012 |

pt

I

L..---

/ q/MILTON CROSBY

&lt;(

UPATI SINTANG,