PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 28 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA PENGELOLAAN (berlaku 27 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara 17 Tahun 2012 tentang Milik Daerah perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Maluku Utara; akan ketentuan Pasal 91 Nomor Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernu Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Maluku Utara r Maluku Utara tentang .
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3573),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang
Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 nomor 16);
17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara
Menetapkan:
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalahProvinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas;
5. Prosedur adalah cara memecahkan sesuatu masalah yang dilakukan langkah demi langkah;
6. Barang milik daerah Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut sebagai barang milik daerah atau barang daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Maluku Utara atau perolehan lainnya yang sah (hibah, sumbangan, tukar menukar,penyerahan dari Pemerintah Pusat atau dari pihak ketiga dan sebagainya), termasuk di dalamnya adalah barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah /Yayasan Milik Daerah;
7. Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai barang SKPDadalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerahProvinsi Maluku Utaraatau perolehan lainnya yang sah (hibah, sumbangan, tukar menukar, penyerahan dari Pemerintah Pusat atau dari pihak ketiga dan sebagainya), yang pengelolaannya berada pada SKPD termasuk di dalamnya adalah barang yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah / Badan Usaha Milik Daerah /Yayasan Milik Daerah;
8. Barang tidak bergerak adalah barang berupa tanah dan/atau bangunan;
9. Barang bergerak adalah barang selain tanah dan/atau bangunan;
10. Pejabat pengelola barang milik daerah, terdiri dari:
- a. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerahdalam hal ini adalah Sekretaris DaerahProvinsi Maluku Utara;
- b. Pembantu pengelola barang milik daerahselanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerahdalam hal ini adalah satuan kerja yang mempunyai kewenangan untuk mengelola barang daerah;
- c. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah dalam hal ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat DaerahProvinsi Maluku Utara;
- d. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut kuasa pengguna adalah kepala satuankerja atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- e. Penyimpan dan/atau pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat oleh pengelola untuk masa 1(satu) tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada pengelolamelalui atasan langsungnya;
- f. Panitia pemeriksa barang/jasa adalah panitia yang diangkat oleh Gubernuratas usulan Kepala SatuanKerjaPerangkatDaerahdan bertugas melaksanakan pemeriksaanrealisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. Panitia penaksir adalah panitia yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertugas melaksanakan penelitian terhadap barang milik daerah yang akan dipindahtangankan;
- h. Panitia penilai adalah panitia yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertugas melaksanakan penelitian terhadap barang milik Daerah yang akan dipindahtangankan.
11. Unit kerja adalah bagian terkecil dari satuan kerja yang dapat berdiri sendiri;
12. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang;
13. Standarisasi adalah merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan
- perawatan yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu;
14. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas;
15. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
16. Pengadaan barang daerah adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
17. Hibah kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utaraadalah penerimaan daerah secara sukarela yang merupakan pendapatan daerahyang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam Negara atau perorangan dalam peraturan ini berbentuk barang yang tidak perlu dibayar kembali. Hibah didefinisikan juga sebagai penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan dalam peraturan ini berbentuk barang yang tidak perlu dibayar kembali;
18. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, pengolahannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa barang bergerak atau tidak bergerak;
19. Pihak Ketiga sebagaimana tersebut pada poin 18 tersebut di atas adalah setiap orang atau badan hukumyang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya;
20. Guna susun adalah perubahan peningkatan kualitas aset;
21. Penerimaan adalah kegiatan penyerahan barang dari penyedia barang sebagai hasil pengadaan barang baik yang diperoleh atas beban APBD atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
22. Penyimpanan adalahkegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan;
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai;
24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)yang bersangkutan.Penggunaan juga merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Gubernur kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
25. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
27. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris;
28. Perubahan status hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/penguasaan atas barang daerah;
29. Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Maluku Utarayang menyatakan kode lokasi dan kode barang;
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerahyang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tidak mengubah status kepemilikan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daeraholeh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;
- b. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utaradan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola;
- c. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daeraholeh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerahbukan pajak/pendapatan daerahdan sumber pembiayaan lainnya;
- d. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
- e. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
31. Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial yang terdiri dari:
- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. penerangan jalan umum;
- d. jaringan telepon;
- e. terminal angkutan umum (shelter bus);
- f. sarana kebersihan (pembuangan sampah);
- g. jembatan penyeberangan orang; dan
- h. fasilitas umum lainnya.
32. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diperuntukkan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial yang terdiri dari:
- a. sarana pendidikan;
- b. sarana kesehatan;
- c. sarana pemerintah dan pelayanan umum;
- d. sarana peribadatan;
- e. sarana rekreasi dan kebudayaan;
- f. sarana olah raga dan lapangan terbuka;
- g. ketentuan lain yang sejenis.
33. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
34. Pengamanan adalah kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerahsecara fisik, administratif dan tindakan hukum, sehingga barang milik daerahtersebut dapat
dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain;
35. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam kedaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan;
36. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari hari oleh unit pemakai / pengurus barang tanpa membebani anggaran;
37. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran;
38. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran;
39. Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris, yang dengan tegas dan secara tertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya;
40. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Daerah atau didefinisikan juga sebagai proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan
- estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap barang Daerah sesuai standar penilaian yang diakui pemerintah;
41. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
42. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara sebagai berikut:
- a. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
- b. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utaradengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Provinsi Maluku Utaradengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
- c. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada pemerintah pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Provinsi Maluku Utarakepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
- d. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku Utaraadalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerahpada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
43. Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah;
44. Pengawasan adalah pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan,dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
45. Pengendalian adalah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian pengelolaan barang daerah;
46. Pembiayaan adalah proses penyediaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
47. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
48. Tuntutan ganti rugi adalah proses penyelesaian setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
49. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna;
50. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yangmemuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna;
51. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi;
52. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah melalui kesamaan persepsi dan langkah secara integral dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah Provinsi Maluku Utara.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
- a. ketentuan umum;
- b. pengelola barang daerah;
- c. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
4. d.
5. pengadaan barang;
- e. pengadaan tanah;
- f. perolehan hak berupa sumbangan/hibah;
- g. penerimaan barang milik daerah;
- h. penyimpanan barang milik daerah;
- i. penyaluran dan penggunaan;
- j. penatausahaan;
- k. pemanfaatan;
- l. pengamanan;
- m. pemeliharaan;
- n. penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan;
- o. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- p. pembiayaan; dan
- q. tuntutan ganti rugi.
PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Daerah
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 4
- (1) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelola barang daerah yang mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d. menyetujui usul pemindahtanganan barang milik daerah;
- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu olehpengelola, pembantu pengelola, pengguna, kuasa pengguna, penyimpan dan pengurus barang.
Bagian Kedua
Pengelola Barang Milik Daerah
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 5
- (1) Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
- (2) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab:
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barangmilik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtangananbarang milik daerah;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
Bagian Ketiga
Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 6
- (1) Fungsi pembantu pengelola barang milik Daerah adalah untuk membantu pengelola barang daerah dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pembantu pengelola barang milik Daerah bertugas dan bertanggungjawab:
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan koordinasi, mempersiapkan/menyusun dan menghimpun rencana kebutuhan barang milik daerah untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD dan standarisasi sarana dan prasarana kerja
pemerintahan daerah serta standarisasi harga.
Bagian Keempat Pengguna Barang Milik Daerah
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 7
- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna barang milik daerah.
- (2) Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernurmelalui pengelola;
- b. melaksanakan pengadaan barang sesuai kewenangannya;
- c. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola;
- d. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. mengajukan usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerahkepada Gubernur melalui pengelola;
- f. menggunakan barang milik daerahyang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- h. menyerahkan barang daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui pengelola;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- j. melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
- (3) Pengadaan barang yang bersifat teknis dilaksanakan oleh SKPD yangbersangkutan.
Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 8
- (1) Kepala Bidang / Bagian / Sekretaris Camat / Sekretaris Lurah / Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Seksi adalah kuasa pengguna barang milik daerah.
- (2) Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. untuk UPT/UPTD dan Lurah mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerahyang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerjayang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerahyang bersangkutan untuk UPT/UPTD dan Lurah.
Bagian Keenam
Penyimpan dan/atau Pengurus Barang Milik Daerah
Paragraf 1 Prosedur Penetapan
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 9
- (1) Penyimpan dan/atau pengurus barang ditetapkan oleh pengelola setiap tahun sekali dan dapat ditetapkan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 10
- (1) Tugas dan tanggungjawab penyimpan barang adalah sebagai berikut:
- a. menerima, menyimpan dan menyerahkan barang milik daerah ke unit pemakai;
- b. mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang;
- c. menghimpun seluruhtandabukti penerimaan barang dan pengeluaran/ penyerahan secara tertibdan teratur sehinggamemudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama dalam hubungan dengan pengawasan barang;
- d. membuat laporan mengenai barang yang diurusnya bab lainnya;
- h. melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali, yang menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara perhitungan barang yang ditandatangani oleh penyimpan barang.
- (2) Tugas dan tanggungjawab pengurus barang adalah sebagai berikut:
- a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masingmasing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
- b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaikikedalamkartu pemeliharaan;
- c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
- d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
Paragraf 3 Penyimpan dan/atau Pengurus Barang Tidak Dapat Melaksanakan Tugas
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 11
- (1) Dalam hal penyimpan dan/atau pengurus barang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka untuk menjaga kelangsungan tugas/pekerjaan penyimpan dan/atau pengurus barang tersebut, pengelola barang atas usul Kepala SKPD menunjuk seorang pegawai lainnya sebagai penyimpan
dan/atau pengurus barang pengganti.
- (2) Penyerahan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Gudang oleh atasan langsung dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta dilaporkan kepada pengelola.
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 12
- (1) Dalam hal penyimpan dan/atau pengurus barang meninggalkan tugas untuk sementara, maka pengguna menunjuk seorang pegawai lainnya untuk melakukan tugas sementara penyimpan dan/atau pengurus barang.
- (2) Penyerahan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) harus dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Gudang oleh atasan langsung dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta dilaporkan kepada pengelola.
- (3) Dalam hal penyimpan dan/atau pengurus barang yang bersangkutan kembali melaksanakan tugasnya, maka penunjukan pengganti sementara tersebut harus dicabut dan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara dan harus dilaporkan kepada pengelola.
Paragraf 4
Atasan Langsung Penyimpan Barang Berhalangan
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 13
Dalam hal atasan langsung penyimpan barang berhalangan maka pengelola atau pejabat yang berwenang menunjuk pejabat lain sebagai atasan langsung penyimpan/pengurus barang.
Bagian Ketujuh Panitia Pemeriksa Barang
Paragraf 1 Penetapan Panitia Pemeriksa Barang
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 14
- (1) Panitia pemeriksa barang daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan pengelola melibatkan unsur teknis terkait.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk panitia pemeriksa barang/jasa dengan Keputusan Gubernur.
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 15
Panitia Pemeriksa Barang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. memahami tatacara pengadaan barang;
- b. memahami subtansi barang yang meliputi kualifikasi dan kualitas barang.
Paragraf 2 Tugas dan Tanggung Jawab
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 16
Panitia pemeriksa barang daerah bertugas sebagai berikut:
- a. meneliti dan memeriksa setiap hasil pelaksanaan pengadaan barang dan/atau pekerjaan yang biayanya bersumber dari APBD sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- b. melakukan penelitian administrasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan/atau pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- c. membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan/atauPekerjaan yang telah dilaksanakan;
- d. melakukan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang dan/atau pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- e. menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
Bagian Kedelapan
Panitia Penaksir
Paragraf 1 Prosedur Penetapan
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 17
- (1) Panitia penaksir ditetapkan oleh Gubernur dengan keanggotaan melibatkan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur teknis terkait.
- (2) Panitia penaksir tidak boleh merangkap sebagai panitia penilai.
- (3) Panitia penaksir berjumlah ganjil sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.
Paragraf 2
Tugas dan Tanggung Jawab
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 18
Panitia penaksir mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan perkiraan harga taksiran atas penjualan rumah dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya dengan
BAB II - PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH
Pasal 20
Panitia penilai mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai hasil penaksiran panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Panitia Penilai dan khusus untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sehingga diperoleh nilai wajar;
- b. berkaitan dengan penghapusan aset, panitia penilai / penghapusan aset bertugas sebagai berikut:
1. meneliti dan memeriksa aset yang akan dihapus meliputi:
- a. meneliti administrasi aset termasuk kepemilikan dan kepengurusannya dihubungkan dengan kepentingan dinas, biaya pemeliharaan dan penelitian dari segi persyaratan personal;
- b. meneliti keadaan fisik aset yang akan dihapus;
- c. menilai kelayakan harga terhadap suatu aset yang akan dihapuskan dengan mempertimbangkan kondisi fisik, tahun perolehan dan lain-lain sesuai hasil pelaksanaan penaksiran dari panitia penaksir;
- d. membuat Berita Acara Penghapusan meliputi penilaian harga dan/atau pemeriksaan.
2. menyusun rencana pelaksanaan penghapusan aset;
3. menyelesaikan kelengkapan dokumen administrasi aset yang akan dihapus;
4. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja pemakai aset terhadap usulan penghapusan aset;
5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan aset;
6. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan penghapusan aset.
Bagian Kesatu Ketentuan dan Syarat
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 21
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang milik Daerah.
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 22
- (1) Perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan bab lain yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga memerlukan penggantian;
- c. adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
- d. untuk menjaga tingkat persediaan barang milik Daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan
- e. pertimbangan teknologi.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1)
- dilaksanakan dengan
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 23
- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerahsebagai pengguna barang
merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerahyang ada.
- (2) Dengan berdasarkan kepada RKB dan RKPB dimaksud,SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (3) Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah dan standar harga yang ditetapkan Gubernur dan selanjutnya RKB dan RKPB dimaksud disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola untuk diteliti dan disusun menjadi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
- (4) Penyusunan RKBMD dan RKPBMD tersebut memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengeloladan merupakan hasil pembahasan antara pengguna dan pengelola.
- (5) Setelah APBD ditetapkan setiap SKPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola yang selanjutnya diteliti dan dihimpun menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) untuk satu tahun anggaran serta dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (6) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Bagan alir prosedur perencanaan dan format-format perencanaan barang sebagaimana terlampir dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I

## Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 24

- (1) Pembantu pengelola sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembantu pengelola menyusun:
- a. Standarisasi barang;
- b. Standarisasi kebutuhan barang;
- c. Standarisasi harga.

## Bagian Ketiga Rencana Kebutuhan Barang

## Pasal 25

- (1) Rencana Kebutuhan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) meliputi rencana pengadaan dan rencana perawatan barang yang akan diadakan berdasarkan usulan SKPD dikarenakan adanya pengembangan organisasi, personil, barang rusak, dihapuskan, hilang, mati, persediaan barang dan pertimbangan teknologi atau sebab lain.
- (2) Setiap perubahan yang akan diadakan pada pada Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barangharus disampaikan kepada Gubernur c.q. Pembantu Pengelola Barang.
- (3) Permohonan perubahan Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diteliti oleh Pembantu Pengelola bersama dengan SKPD yang bersangkutan dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.

## Pasal 26

Rencana Kebutuhan Barang (RKB)/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah(DKPBSKPD)/Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah(DKPBMD) merupakan pedoman bagi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang, pengendalian dan pengawasan.

## BAB IV PENGADAAN BARANG

## Bagian Kesatu

## Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)

## Pasal 27

Dalam melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan kepada Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

## Paragraf 1 Ketentuan dan Syarat

## Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Maluku Utara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis administrasi lebih lanjut dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Pembantu Pengelola.
- (3) Kepala SKPD bertanggungjawab baik tertib administrasi

maupun kualitas barang serta melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur melalui pengelola.

- (4) Penyedia barang/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputasi baik, antara lain dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaannya pada kontrak yang lain pada waktu lalu di Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (5) Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan, menguntungkan daerahdan telah mengacu standar harga yang ditetapkan oleh Gubernur serta dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 29

Pengadaan barang daerahdapat dipenuhi dengan cara:

- a. pengadaan/pemborongan pekerjaan;
- b. membuat sendiri (swakelola);
- c. penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban Pihak Ketiga);
- d. tukar menukar; dan
- e. gunasusun.

## Paragraf 2

## Penerimaan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa

## Pasal 30

- (1) Penerimaan barang dilaksanakan oleh penyimpan barang dan/atau pengurus barang setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerahdengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pembayaranhanya dapat dilakukan apabila melampiri dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 31

- (1) Dalam realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

- (2) Keseluruhan dokumen kontrak yang bersangkutan harus disusun sesuai dengan ketentuan administrasi pengadaan barang daerahdan/atau ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan mencakup seluruh kegiatan pengadaan barang daerah sesuai dengan Daftar Kebutuhan Barang Daerah.
- (3) Bagan alir prosedur pengadaandan format-format pengadaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## Paragraf 3 Laporan Pengadaan Barang/Jasa

## Pasal 32

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang /jasa Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Gubernur melalui pengelola.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.

## Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

## Bagian Ketiga (DHPBMD)

## Paragraf 1 Ketentuan dan Syarat

## Pasal 33

- (1) Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerahmemuat catatan seluruh barang yang diadakan oleh semua SKPD dalam masa satu tahun anggaran.

- (2) Setiap Kepala SKPD bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerahdalam lingkungan wewenangnya dan bertanggung jawab pula untuk melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik daerahtersebut kepada Gubernur melalui pengelola.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah pengadaan yang didanai atas beban APBD Provinsi Maluku Utara.
- (4) Daftar hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis, dijadikan lampiran Laporan Pertanggungjawaban Gubernur.

## Paragraf 2

## Prosedur Pembuatan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD)

## Pasal 34

- (1) Pembantu pengelola menyediakan formulir yang diperlukan.
- (2) Formulir tersebut dikirim/disampaikan kepada semua SKPD untuk diisi sesuai dengan barang-barang yang diadakan oleh unit yang bersangkutan.
- (3) Daftar tersebut dibuat setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah dari semua SKPD dikirim ke pembantu pengelola paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan untuk disusun/dihimpun menjadi Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah.
- (5) Bagan alir prosedur pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dan format-format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## PENGADAAN TANAH

## Pasal 35

- (1) Setiap penguasaan tanah oleh daerahuntuk keperluan apapun harus berdasarkan kepada landasan hak yang sah yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengadaan tanah dilaksanakan / dikoordinasikan oleh pengelola.

## Bagian Kesatu

## Prosedur dan Tata Cara Penguasaan Tanah

## Paragraf 1 Prosedur Penguasaan Tanah

## Pasal 36

- (1) Prosedur penguasaan tanah oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utaraditempuh melalui prosedur:
- a. pemberian tanah negara (tanah yang langsung dikuasai oleh negara) oleh pemerintah melalui keputusan pemberian hak;
- b. pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya;
- c. penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan keamanan terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak lain, proses pengadaan tanah atau penerimaan sumbangan/hibah harus disertai dengan sertifikat hak Pemerintah Provinsi Maluku Utaraatas tanah.

## Pasal 37

Hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utaraadalah sebagai berikut :

- (1) hak pakai, apabila tanahnya dipergunakan sendiri untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan; dan
- (2) hak pengelolaan, apabila tanahnya dipergunakan untuk keperluan lain yang tidak langsung berhubungan dengan tugas.

## Pasal 38

Pola kerjasama dengan Pihak Ketiga atau penggunaan lahan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36ditentukan kemudian oleh Gubernur.

## Paragraf 2 Tata Cara Pembebasan Tanah

## Pasal 39

- (1) SKPD yang memerlukan tanah mengajukan permohonan kebutuhan tanah kepada Gubernur dengan mengemukakan maksud dan tujuan penggunaan tanahnya termasuk keterangan mengenai:
- a. status tanah yang akan dibebaskan haknya (jenis/macam haknya, luas serta tanahnya);
- b. gambar situasi tanahnya; dan
- c. maksud dan tujuan pembebasan tanah dan rencana penggunaan tanah.
- (2) Gubernurmemerintahkan Panitia Pembebasan Tanah untuk melaksanakan penelitian terhadap data-data dan keterangan yang berhubungan dengan tanah dimaksud.
- (3) Panitia pembebasan tanah selanjutnya mengadakan inventarisasi serta penelitian, mengadakan perundingan,

menaksir besarnya ganti rugi dan membuat Berita Acara Pembebasan Tanah yang disertai fatwa/pertimbangan.

- (4) Pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang Hak Atas Tanah/Pemilik Bangunan/Tanam Tumbuh.
- (5) Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui Kuasa atau Perantara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah diatur dengan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993.

## Paragraf 3 Panitia Pembebasan Tanah

## Pasal 40

- (1) Panitia Pembebasan Tanah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Susunan Personalia Pengadaan Tanah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Keppres Nomor 55 Tahun 1993.
- (3) Dalam hal-hal tertentu Gubernur dapat mengetuai sendiri Panitia Pembebasan tanah dimaksud.
- (4) Tugas Panitia Pembebasan Tanah adalah sebagai berikut :
- a. mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanaman tumbuh dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya;
- b. mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman;

- c. menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;
- d. membuat Berita Acara Pembebasan Tanah disertai fatwa/ pertimbangannya dan menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Perolehan Hak dan Penyelesaian Sertifikat Atas Tanah

## Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi Maluku Utaramengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses pengadaan tanah selesai dilaksanakan pada saat sertifikat Hak Atas Tanah tersebut diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam perubahan status tanah menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai oleh Negara secara langsung) sebagai akibat dari selesainya proses pembebasan tanah dan untuk dapat dikuasai sebagai Hak Pakai atau Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah adalah harus dipenuhinya ketentuan permohonan hak dan penyelesaian sertifikat hak atas tanahnya.
- (4) Bagan alir prosedur tata cara perolehan hak dan penyelesaian sertifikat atas tanahdan format-format sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

## Dokumen Pengadaan Tanah

## Pasal 42

Invetarisasi penyimpanan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan pengadaan tanah antara lain sebagai berikut:

- a. berita acara pembebasan tanah;
- b. berkas (pertinggal) permohonan hak pakai/hak pengelolaan;
- c. salinan surat keputusan pemberian hak pakai/hak pengelolaan;
- d. sertifikat atas tanahnya.

## BAB VI

## PEROLEHAN HAK BERUPA SUMBANGAN/HIBAH

## Bagian Kesatu

## Ketentuan dan Syarat

## Pasal 43

- (1) Penerimaan sumbangan atau hibah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat atau badan hukum lainnya, dituangkan dalam Berita Acara dan ditindaklanjuti dengan penyelesaian status/dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- (2) Pihak pemberi hibah/sumbangan berkewajiban untuk menyelesaikan semua kewajiban kepada Negara dan/atau Daerah atau pihak lain sebelum dilaksanakan serah terima sumbangan/hibah.
- (3) Objek sumbangan/hibah sebagaimana dimaksud` pada Ayat (1) tidak dalam keadaan sengketa.
- (4) Sumbangan/hibah dari Pihak Ketiga harus dimanfaatkan untuk kepentingan daerahkhususnya untuk pembangunan daerah.

## Bagian Kedua

## Prosedur Perolehan Hak Berupa Sumbangan/Hibah yang Menambah Aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara

## Pasal 44

- (1) Pihak Ketiga memberitahukan rencana pemberian sumbangan/hibah secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada pengelola.
- (2) Pengelola meneliti barang berupa tanah / bangunan atau barang selain tanah / bangunan yang akan disumbangkan / dihibahkan.
- (3) Penelitian yang dilaksanakan pengelola meliputi:
- a. legalitas barang yang akan disumbangkan/dihibahkan dan barang tersebut harus bebas dari segala beban dan/atau berbagai pungutan/kewajiban apapun;
- b. melakukan perkiraan nilai barang berupa tanah/bangunan atau barang selain tanah/bangunan yang akan disumbangkan/dihibahkan.
- (4) Pengelola mengajukan usul kepada Gubernur untuk menerima sumbangan / hibah jika barang berupa tanah / bangunan atau barang selain tanah/bangunan yang akan dihibahkan memenuhi syarat dan menolak jika barang berupa tanah/bangunan atau barang selain tanah/bangunan yang akan dihibahkan tidak memenuhi syarat.
- (5) Gubernur selanjutnya mengajukan usulan persetujuan untuk meneriman sumbangan atau hibah kepada DPRD Provinsi Maluku Utara apabila barang yang akan disumbangkan / dihibahkan memenuhi syarat atau memberitahukan penolakan kepada Pihak Ketiga apabila barang yang akan disumbangkan/dihibahkan tidak memenuhi syarat.
- (6) Pemerintah Provinsi Maluku Utaramenerima barang dari

pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.

- (7) Pihak pemberi hibah selanjutnya menyerahkan sumbangan atau hibah kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah yang memuatnilai dan status kepemilikan.
- (8) Setelah ditandatangani Berita Acara Hibah, pengelola segera menyelesaikan status / dokumen kepemilikan barang sumbangan / hibah dimaksud dan mencatatnya sebagai asset Daerah.
- (9) Bagan alir prosedur perolehan hak berupa sumbangan / hibah yang menambah aset Pemerintah Provinsi Maluku Utaradan format-format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

## Serah Terima Sumbangan/Hibah

## Pasal 45

- (1) Pelaksanaan sumbangan / hibah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan sifat dan jenis sumbangan/hibah yang diberikan
- (2) Penerimaan sumbangan/hibah berbentuk barang diterima oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan barang sumbangan/hibah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## PENERIMAAN BARANG MILIK DAERAH

## Bagian Kesatu Ketentuan dan Syarat

## Pasal 46

Penerimaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.

## Bagian Kedua

## Prosedur Penerimaan Barang

## Paragraf 1 Prosedur Penerimaan Barang Bergerak

## Pasal 47

- (1) Penyimpan barang, menerima hasil pengadaan barang dengan dasar surat perintah kerja / surat perjanjian / kontrak pengadaan barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disertai dokumen menyatakan dengan jelas macam/jenis, jumlah, harga dan spesifikasi barang.
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh panitia pemeriksa barang sesuai dengan isi dokumen pengadaan.
- (4) Penerimaan barang dinyatakan sah apabila berita acara penerimaan barang telah ditandatangani.
- (5) Penerimaan barang milik daerahsebagaimana dimaksud pada

- Ayat (2) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
- (6) Apabila barang telah diterima akan tetapi belum sempat diperiksa, maka penerimaan barang dilaksanakan dengan membuat tanda penerimaan barang sementara, dengan diberi catatan barang belum diteliti oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
- (7) Penerimaan barang dilaksanakan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang.

## Paragraf 2 Prosedur Penerimaan Barang Tidak Sesuai dengan Persyaratan

## Pasal 48

- (1) Apabila berdasarkan penelitian ternyata ada kekurangan atau syarat-syarat yang belum terpenuhi dan jika ternyata bahwa barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjanjian dan/atau dokumen penyerahan lainnya, maka penerimaan barang dilakukan dengan membuat tanda penerimaan sementara barang yang dengan tegas membuat sebab-sebab penerimaan barang sementara.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada panitia/pejabat pengadaan yang melaksanakan pengadaan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, panitia/pejabat pengadaan harus segera mengambil tindakan penyelesaian.
- (4) Apabila kekurangan dan syarat-syarat tersebut pada Ayat (1) sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 47 Ayat (3), maka dapat dilaksanakan penerimaan barang sesuai

ketentuan pada Pasal 47 Ayat (4).

- (5) Jika pelaksanaan penyelesaian barang dimaksud memerlukan waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada penyimpan barang/ pengurus barang untuk disimpan sebagai barang titipan.
- (6) Berkenaan dengan ketentuan pada Ayat (3) penyimpanan barang dimaksud harus disertai dengan pembuatan Berita Acara Sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang.

## Paragraf 3 Dokumen dan Administrasi Pembukuan Penerimaan Barang Bergerak

## Pasal 49

- (1) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Ayat
- (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah sebagaimana uraian tugas sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1).
- (2) Dokumen yang diperlukan dalam penerimaan barang adalah:
- a. surat pengantar barang dari pemasok ke pemesan (pengguna barang);
- b. buku kontrak pengadaan barang (yang berisi berbagai dokumen pengadaan);
- c. dalam hal pengadaan dilaksanakan tanpa kontrak, perlu diperhatikan dokumen pemesanan barang yang memuat berbagai ketentuan antara lain nama barang, jenis barang, jumlah barang, tingkat kualitas yang dipersyaratkan, tempat penyerahan barang dan seterusnya;
- d. petunjuk dari pemasok yang berisi bagaimana cara mengoperasikan dan mengamankan (menjaga dari kerusakan / pengaruh barang dalam penyimpanan);
- e. Ketentuan yang mengatur resiko sebelum barang secara

## resmi diterima.

- (3) Administrasi pembukuan yang berkaitan dengan penerimaan barang adalah sebagai berikut:
- a. Buku Barang;
- b. Buku Pengadaan;
- c. Buku Penerimaan Barang;
- d. Kartu Persediaan Barang;
- e. Kartu Barang.

## Paragraf 4

## Prosedur Penerimaan Barang Tidak Bergerak

## Pasal 50

- (1) Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian Kepala SKPD melaporkan kepada Gubernur untuk ditetapkan penggunaannya.
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Penerimaan barang dilaksanakan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.

## Pasal 51

- (1) Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (2) dan Pasal 50 Ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita AcaraPemeriksaan sebagaimanadimaksud Ayat (1) merupakan salah satu syarat pembayaran.

## Paragraf 5 Penerimaan Barang Lainnya

## Pasal 52

- (1) Penerimaan barang oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari Pihak Ketiga dapat berupa sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
- (2) Penerimaan dan penyerahanbarang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelolaatau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (6) Bagan alir prosedur penerimaan barang daerah dan formatformat sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII PENYIMPANAN BARANG MILIK DAERAH

## Paragraf 1 Ketentuan dan Syarat

## Pasal 53

- (1) Penyimpanan barang daerahdilaksanakan dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan sehingga setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat.

- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan barang adalah hal-hal sebagai berikut:
- a. Sifat barang cepat menguap, cepat mencair, cepat menyusut, cepat membusuk, memberikan daya kontaminasi terhadap barang lain, mudah tercemar dan sebagainya sehingga memerlukan penanganan khusus agar tidak cepat rusak;
- b. Jumlah barang barang yang tersimpan dalan jumlah banyak dengan frekuensi mutasi yang tinggi memerlukan penanganan dengan tempat yang luas, sebaliknya barang yang frekuensi mutasinya rendah dapat disimpan dalam areal gudang yang lebih 'dalam';
- c. Penempatan barang perlu mempertimbangkan kemudahan untuk mengambilnya terutama barang yang sudah tersimpan lama (prinsip first in first out);
- d. Barang-barang perlu dijaga dari pengaruh cuaca, kelembaban udara, pengaruh sinar (biasanya terhadap bahan kimia dan obat-obatan);
- e. Barang-barang yang disimpan dalam gudang sesuai kelompok/jenis barang dan perlakuan khusus terhadap barang tertentu.

## Paragraf 2 Prosedur Penyimpanan Barang Daerah

## Pasal 54

- (1) Penyimpan barang menerima, menyimpan,mengatur, merawat dan menjaga keutuhan barang dalam gudang/ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi dan aman.
- (2) Penyimpan barang menyelenggarakan administrasi penyimpanan / pergudangan atas semua barang yang ada

## dalam gudang.

- (3) Penyimpan barang melakukan stock opname secara berkala ataupun insidentil terhadap barang persediaan yang ada didalam gudang agar persediaan selalu dapat memenuhi kebutuhan.
- (4) Penyimpan barang membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di gudang.
- (5) Atasan langsung penyimpan/pengurus barang mengadakan pemeriksaan pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan gudang secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Hasil pemeriksaan selanjutnya dibuat dalam berita acara pemeriksaan dan dicatat dalam buku pemeriksaan penyimpan barang yang bersangkutan.
- (7) Hasil pemeriksaan dimaksud dikirim kepada pengelola dan tembusannya masing-masing untuk Kepala SKPD yang bersangkutan, pembantu pengelola dan Bawasda Provinsi Maluku Utara.
- (8) Dalamhal terjadi kerugian akibat kelalaian penyimpan barang, atasan langsung turut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

## Paragraf 3

## Administrasi Penyimpanan Barang Daerah

## Pasal 55

- (1) Dalam rangka penyimpanan barang, penyimpan barang berkewajiban untuk melaksanakan administrasi penyimpanan barang sebagai berikut:
1. Buku barang inventaris;
2. Buku barang pakai habis;
3. Buku hasil pengadaan;
4. Kartu barang;
5. Kartu persediaan barang.

6. Bagan alir prosedur penyimpanan barang daerah dan format-format sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

## BAB IX

## PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

## Bagian Kesatu Penyaluran Barang Milik Daerah

## Paragraf 1 Fungsi Penyaluran

## Pasal 56

Fungsi penyaluran adalah menyelenggarakan pengurusan pembagian/pelayanan barang secara tepat, cepat dan teratur sesuai dengan kebutuhan.

## Paragraf 2

## Prosedur Penyaluran

## Pasal 57

- (1) Penyimpan barang/pengurus barang menyelenggarakan penyaluran barang kepada unit kerja.
- (2) Penyimpan barang/pengurus barang menyelenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan rapi.
- (3) Penyimpan barang/pengurus barang membuat laporan realisasi penyaluran barang milik daerah dan untuk selanjutnya pengguna barang melaporkannya kepada Gubernur c.q. pengelola barang.
- (4) Bagan alir prosedur penyaluran barang daerah dan formatformat sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

## Paragraf 3

## Dokumen Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

## Pasal 58

Dokumen penerimaan, penyimpanan dan penyaluran terdiri dari:

- a. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa (Lampiran II);
- b. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran II);
- c. Berita Acara Penerimaan Barang (Lampiran II);
- d. Buku Penerimaan Barang (Lampiran VI);
- e. Buku Pengeluaran Barang (Lampiran VIII);
- f. Buku Barang Inventaris (Lampiran VIII);
- g. Buku Barang Pakai Habis;
- h. Kartu Barang (Lampiran VIII);
- i. Kartu Persediaan Barang (Lampiran VIII);
- j. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris (Lampiran VIII);
- k. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis (Lampiran VIII);
- l. Bukti Pengambilan Barang dari Gudang (Lampiran VIII);
- m. Berita Acara Serah Terima Gudang (Lampiran VIII);
14. m.Berita Acara Serah Terima Terdapat Selisih (Lampiran VIII);
- n. Berita Acara Serah Terima Selisih;
- o. Surat Pernyataan Penggantian Penyimpan Barang Sementara (Lampiran VIII);
- p. Berita Acara Pemeriksaan Barang Yang Berubah Keadaan (Lampiran VIII);
- q. Berita Acara Pemeriksaan Barang Karena Bencana Alam, Dicuri,Kebakaran (Lampiran VIII);
- r. Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang (Lampiran VIII).

## Bagian Kedua

## Penggunaan Barang Milik Daerah

## Paragraf 1 Ketentuan dan Syarat

## Pasal 59

- (1) Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum, sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Paragraf 2

## Prosedur Penetapan Status Penggunaan

## Pasal 60

- (1) Pengguna melaporkan barang milik Daerahyang berada pada SKPD yang bersangkutan kepada pengelola disertai usul penetapan status penggunaan.
- (2) Pengelola melalui pembantu pengelola, meneliti atas kebenaran usulan SKPD.
- (3) Setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD, pengelola mengajukan usul kepada Gubernur untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (4) Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan/atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (5) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. jumlah personil/pegawai pada SKPD;

- b. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- c. beban tugas dan tanggung jawab SKPD; dan
- d. jumlah, jenis dan luas dengan rincian lengkap termasuk nilai barang dimaksud.
- (6) Atas penetapan status penggunaan, masing-masing Kepala SKPD melalui penyimpan/pengurus barang wajib melakukan penatausahaan barang Daerah yang ada pada pengguna masing-masing.

## Paragraf 3

## Tanah dan Bangunan yang Tidak Dipergunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

## Pasal 61

- (1) Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD kepada Gubernur melalui pengelola.
- (2) Gubernurmenetapkan barang milik daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna karena sudah tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan sebagaimana tersebut pada Ayat (2)dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (4) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lain.
- (5) Bagan alir prosedur penetapan status penggunaan barang daerah dan format-format sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

## BAB X

## PENATAUSAHAAN

## Bagian Kesatu

## Prosedur Pembukuan

## Pasal 62

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang sebagai berikut:
- a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
- b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;
- c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
- d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya;
- f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan;
- g. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
- (3) Aset tetap meliputi:
- a. tagihan penjualan angsuran;
- b. Tuntutan Ganti Rugi;
- c. kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. aset tak berwujud;
- e. aset lainnya.
- (4) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

## Pasal 63

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerahselain tanah dan bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- (3) Asetyang bersumber dana Non APBD Provinsi Maluku Utara dan belum tercatatsebagai aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara baru dapat diakui sebagai aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima.
- (4) Bagan alir prosedur pembukuan barang daerah dan formatformat sebagaimana terlampir dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Inventarisasi

## Paragraf 1 Ketentuan dan Syarat

## Pasal 64

- (1) Pengguna/kuasa pengguna berkewajiban untuk menyusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayan daerahyang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- (2) Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.
- (3) Buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:
- a. pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;

- b. pemanfaatan barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya;
- c. menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.
- (4) Pengguna wajib mencatat Barang Milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utaradalam Buku Inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola.
- (5) Pimpinan Perusahaan Daerah / Badan Usaha Milik Daerah / Yayasan Milik Daerah wajib melaporkan daftar inventaris barang milik daerah kepada Gubernur, dan Gubernur berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang tersebut.

## Pasal 65

- (1) Pembantu pengelola mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang daerah.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, pencatatan dan pelaporan, pengelola menetapkan pengurus barang pada masing-masing SKPD.

## Paragraf 2

## Dokumen Pencatatan dan Pelaporan

## Pasal 66

- (1) Pelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yakni:
- a. pelaksanaan pencatatan;
- b. pelaksanaan pelaporan.
- (2) Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut:
- a. Kartu Inventaris Barang, yang terdiri dari:
- 1) Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A);
- 2) Kartu Inventaris Barang Mesin dan Peralatan (KIB B);
- 3) Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C);

- 4) Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D);
- 5) Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB E);
- 6) Kartu Inventaris Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F).
- b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- c. Buku Inventaris;
- d.