PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW Nomor 11 Tahun 2013 tentang PAJAK RESTORAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TAMBRAUW
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAMBRAUW, a. bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah be.rdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No:r-,i' 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209);
3. 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nornor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4999);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 'Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedu.a atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara F~publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat( Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5416);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah denganPeraturan PemerintahNomor 58 Tabun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor90, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor4578);
17. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
18. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);
Menetapkan
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayarkan Sendiri Oeh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 04 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tambrauw.
Dengan Persetujuan bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TAMBRAUW
dan
BUPATJ TAMBRAUW
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAEAAH TENTANG PAJAKRESTORAl'l.
BABI
KETENTUAN UMUM·
Pasall
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tambrauw.
4. Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw.
5. Dinas Pendapatan Daerah disebut Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Tambrauw.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dau/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasukjasa boga/katering.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
.
10. Badan ·adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang rneliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha. milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension. persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi Jainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 1
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD '. adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan danyatau pembayaran pajak, obyek pajak danj'atau bukan obyek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jurnlah pokok pajak, jurnlah kredit pajak, jurnlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jurnlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutoya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jurnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, .
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
BABII NAMA, OBJEK DANSUBJEK PAJAK
Pasa12
. Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di Restoran.
Pasa13
- (1)Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan danj'atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3)Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) perbulan.
Pasa14
- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari Restoran. .
2. (2)Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
BABIn
DASARPENGENAAN, TARIF,DANCARAPENGHITUNGAN PAJAK
Pasal5
Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
Pasal6 ,
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
Pasal7
Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal5.
BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN DANMASAPAJAK
Pasa18
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Tambrauw.
•
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.
BABV
PENETAPAN
Pasal 10
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB,darr/atau SKPDKBT.
Pasal !
1
- (1)Setiap WajibPajak wajib mengisi SPTPD.
- (2)SPTPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib diisi denganjelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh WajibPajak atau Kuasanya.
- (3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhimya masa pajak dengan dilampiri keterangan danj'atau dokumen pendukungnya.
- (4)Bupati dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
Pasal 12
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKBdalam hal:
1. jika ## BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DANPENAGlHAN
Pasal 14
- (1)Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah, Bendahara Penerima Dinas Pendapatan atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (2)Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatoya 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3)Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SSPDdan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran SSPD dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 15
- (1)Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2)Pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 2() (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3)SKPDKB, SKPDKBT, STPD,Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (4)Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 16
Bupati dapat menerbitkan STPDapabila:
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; a
- b. dari hasil penelitian SPTPDterdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;dan
- c. wajibpajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
Pasal 17
- (1)Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saatjatuh tempo pembayaran.
- (2)Dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (1)Apabila jumlah Pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2)Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan ## BAB VII
KEDALUW ARSA
Pasal 19
- (1)Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
- b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik Iangsung maupun tidak langsung.
- (3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut,
- (4)Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan uiasih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5)Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan olehWajibPajak.
PasaI20
- (1)Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaIuwarsadapat dihapuskan.
- (2)Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3)Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.
r
I
SANKS! ADMINISTRATIF
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 21
- (1)Jurnlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 1
- (2).Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 3"dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25%&gt;(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditarnbah sanksi administratif berupa bunga sebesar 20/0 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3)Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 1000/0 (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4)Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 22
.Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (limabelas) bulan sejak saat terutangnya: pajak.
BABIX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SA.lIlKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 23
- (1)Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB,SKPDKBTatau STPD,SKPDNatau SKPDLByang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung danj'atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2)Bupati dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi r-rsebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBTatau STPD, SKPDNatau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar WajibPajak atau kondisi tertentu objek pajak,
- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
BABX
KETENTUAN PENYIDlKAN
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 24
- (1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2)WewenangPenyidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
- a. menerirna, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, peneatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; e
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; f
- g. menyuruh berhenti darr/atau rnelarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, danl atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- I. memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i.
- j. menghentikan penyidikan; danl atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanearan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3)Penyidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Hukum Acara Pidana.
BABXI
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 25
- (1)Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPDatau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2)Wajib Pajak dengan segaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat)kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 26
Tindak pidana sebagaiman dimaksud pada Pasal 25 tidak dituntut setelah melampaul jangka waktu 5 (lima)tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 27
- (1)Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan 'hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00- (empatjuta rupiah).
- (2)Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dual tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).
- (3)Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
- (4)Tutuntan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 28
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal27 ayat (1)dan ayat (2)merupakan penerimaan negara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sausapor pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,

Verifikasi: CAP/TTD M. AMRI MASRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 11

Penandatangan: Salinan yang sah sesuai dengan asllnya, a.n, SE $ DAERAH KABUPATEN .KEPALA ORGANISASI ## BABXII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal29

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 30 Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Penetapan: Ditetapkan di Sausapor pada tanggalll Nopember2013

Penandatangan: BUPATI TAMBRAUW.

Verifikasi: CAP/TTD GABRIEL ASEM. r
PENJELASAN
Pembukaan
.
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 11 TAHUN 2013.
## TENTANG
## PAJAK RESTORAN
## I. UMUM
Bahwa dengan makin meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka menuntut tersedianya dana yang lebih memadai. Oleh karenanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah dimana salah satunya adalah berasal dari Pajak Restoran yang merupakan potensi Pajak akan tumbuh cepat seiring dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan di di Kabupaten Tambrauw.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw tentang Pajak Restoran sebagai landasan dalam pemungutan pajak restoran,
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada WajibPajak serta pengawasan penyetorannya.
## II. PASAL DEMIPASAL
Pasall
Cukup Jelas
Pasal2
Cukup Jelas
Pasal3
Ayat 1
Cukup JeJas
Ayat2
Cukup JeJas
Ayat3
Restoran yang telah menjadi wajib pajak yang nilai penjualannya dibawah Rp.l0.000.000,OO (sepuluh juta rupiah) tetap sebagai objek pajak.
Pasal4
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
PasalS Cukup Jelas
Pasal6 Cukup Jelas
Pasal7 Cukup Jelas
Pasal8 Cukup JeJas
Pasal9 Cukup Jelas
PasallO
Ayat(l)
Cukup jelas,
Ayat(2)
Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melapor pajak yang terutang dengan SPTPD. Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, rnembayar,dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKBdan/atau SKPDKBTyang menjadi sarana penagihan.
## Pasalll
Ayat(1)
Cukupjelas.
Ayat(2)
Cukupjelas.
Ayat(3)
Keterangan dan/atau dokumen pendukung SPTPDdapat berupa antara lain data penjualan harian, bill, laporan rugi laba, bukti pembayaran servicekaryawan, darr/atau laporan harlan kasir.
Ayat(4)
Cukupjelas.
## Pasal12
Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh WajibPajak. Memberikan kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB,SKPDKBT,dan SKPDNhanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal danj'atau kewajiban material.
## Contoh:
1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPDpada tahun 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaiakan SPTPD,maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKBatas pajak yang terutang.
2. Seorang WajibPajak menyampaikan SPTPDpada tahun 2009. Dalamjangka waktu paling lama 5 (lima)tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPDyang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang.kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru darr/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan basil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.
Hurufa
Angka 1 Cukupjelas. Angka2 Cukup jelas. Angka3
Yang dimaksud dengan "Penetapan pajak secara .Jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .
Hurufb
Cukupjelas. Cukupjelas.
Hurufc
Pasal13
Cukup jelas.
Pasal14 ayat (1) Cukup jelas, ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jeias. ayat (4) Cukup jelas.
Pasal15
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukupjelas.
ayat (3)
Cukupjelas.
ayat (4)
Cukupjelas.
ayat (5)
Cukupjelas.
Pasal16
ayat (1)
Cukupjelas.
ayat (2)
Cukupjelas.
Pasal17
ayat (1)
Cukupjelas.
ayat (2)
Cukupjelas.
ayat (3)
Cukupjelas.
## Pasal18
ayat (1)
Cukupjelas.
ayat (2)
Cukupjelas.
ayat (3)
Cukupjelas.
## Pasal19
. ayat (1)
Cukupjelas.
ayat (2)
Cukupjelas.
ayat (3)
.
Cukupjelas.
ayat (4)
Cukupjelas.
ayat (5)
Cukupjelas.
Pasal20
ayat (1)
Cukupjelas.
ayat (2)
Cukupjelas.
ayat (3)
Cukupjelas.
Pasal21
Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yan« tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Ayat (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 12
huruf a angka 3, yaitu Wajib Pajak tidak rnengisi SPTPDyang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dati pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikan 25% [dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi admnistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang terutang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. Ayat (3) Cukup jelas. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang berasal dati hasil pemeriksaan sebingga pajak yang terutang bertambah, maka