PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 9 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA (berlaku 1 April 2014)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan standar biaya dan pertanggungjawaban perjalanan dinas serta guna tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
Menetapkan
:
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 18).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 18), diubah sebagai berikut :
1. Diantara angka 24 dan angka 25 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 24a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Utara.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang/jasa yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kemabli ketempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang bewenang.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah menuju ibukota negara atau propinsi atau kabupaten/kota diluar daerah dan kembali ke daerah.
17. Perjalanan Dinas Dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilo meter dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja perangkat daerah.
23. Lumpsum perjalanan dinas adalah uang harian yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya yang terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal. Besaran Lumpsum/uang harian ditentukan oleh tingkat perjalanan dinas antara tingkat Pejabat Negara, tingkat A sampai dengan tingkat D.
24. At Cost (biaya riil) perjalanan dinas adalah pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang dibayarkan
Pasal 15
- (1) Perjalanan dinas dalam negeri dilakukan oleh:
- a. Bupati/wakil bupati;
- b. Pimpinan dan anggota DPRD;
- c. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. PTT; dan
- e. Tenaga Ahli DPRD/Staf Ahli DPRD.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. perjalanan dinas luar daerah; dan
- b. perjalanan dinas dalam daerah.
Pasal 18
- (1) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah:
- a. ke kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat paling lama 3 (tiga) hari;
- b. keluar Provinsi Kalimantan Barat paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal:
- a. kegiatan studi pembelajaran, studi banding/kunjungan kerja;
- b. bimbingan teknis;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. delegasi kesenian atau pameran dalam rangka promosi potensi daerah; dan
- e. undangan rapat dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya.
3. (2a) Perjalanan dinas luar daerah yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktunya tetap
Pasal 23
- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi; dan
- e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. uang makan;
- b. uang transportasi lokal; dan
- c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, merupakan biaya penginapan atau bukti pertanggungjawaban yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
- b. ditempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas tertinggi satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan tingkatan pelaksana SPPD dan dibayarkan secara lumpsum .
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada pejabat yaitu Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar minyak.
- (9) Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah pada saat menggunakan sewa kendaraan dalam kota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, tidak diberikan uang transport lokal.
5. Ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II huruf B dan huruf C ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Lampiran II huruf B dan huruf C ayat (2) Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
- B. BATAS TERTINGGI BIAYA HOTEL/PENGINAPAN PER MALAM

| NO | URAIAN | BATAS TERTINGGI BIAYA HOTEL PER MALAM |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) | Rp. 1.850.000 |
| 2 | Pejabat Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Pejabat Eselon III/PNS Gol IV/Tenaga Ahli DPRD/Staf Ahli DPRD | Rp. 700.000 |
| 4 | Pejabat Eselon IV/PNS Gol III | Rp. 500.000 |
| 5 | PNS Gol II/I/PTT | Rp. 400.000 |

## C. BATAS MAKSIMAL FASILITAS TRANSPORTASI

| | | FASILITAS MODA TRANSPORTASI | FASILITAS MODA TRANSPORTASI | FASILITAS MODA TRANSPORTASI | FASILITAS MODA TRANSPORTASI |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NO | JABATAN | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API/BUS/ MINIBUS | SPEED BOAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) | Bisnis | VIP/Kelas I A | Eksekutif | Standar |
| 2. | Pejabat Eselon II/ Pimpinan/Anggota DPRD | Bisnis | Kelas I B | Eksekutif | Standar |
| 3. | Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV/ Tenaga Ahli DPRD/Staf Ahli DPRD | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Standar |
| 4. | Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III. | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Standar |
| 5. | PNS Gol. II/I/PTT | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Standar |

6. Ketentuan huruf b angka 4 dan huruf c angka 4 Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 34

Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT adalah:

- a. Perjalanan dinas ke luar negeri untuk:
1. Bupati/Wakil Bupati dan PNS ditandatangani oleh Bupati;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- b. Perjalanan dinas dalam negeri untuk perjalanan dinas luar daerah:
1. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
2. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati tidak berada ditempat dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;

4. Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati tidak berada ditempat atau berhalangan sementara dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
5. Pejabat Eselon III/IV, staf PNS golongan IV/III/II, dan PTT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
6. Pejabat Eselon III/IV, staf PNS golongan IV/III/II, Tenaga Ahli DPRD atau Staf Ahli DPRD, dan PTT dilingkungan Sekretariat DPRD, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- c. Perjalanan dinas dalam negeri untuk perjalanan dinas dalam daerah:
1. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
2. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati tidak berada ditempat dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
4. Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati tidak berada ditempat atau berhalangan sementara dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
5. Pejabat Eselon III/IV, staf PNS golongan IV/III/II, dan PTT dilingkungan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
7. Ketentuan ayat (2) huruf i Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 36

- (1) Pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
- a. SPT yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dan telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. surat izin Pemerintah;
- d. passpor dinas (service passport) ;
- e. visa;
- f. surat undangan; dan
- g. laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana SPPD dalam negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, antara lain:
- a. SPT yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dan telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. bukti pembayaran transportasi sesuai moda transportasi yang digunakan berupa tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, bus, taxi, speed boad, kapal laut dan/atau kereta api;
- d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- e. bukti pembayaran hotel dan tempat menginap lainnya;

- f. apabila tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya dilakukan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- g. fotocopy surat undangan, fax atau sejenis lainnya yang dijadikan dasar perjalanan dinas tersebut dilaksanakan;
- h. laporan perjalanan dinas; dan
- i. perjalanan dinas dalam rangka studi pembelajaran, studi banding atau kunjungan kerja dapat dilengkapi dengan dokumentasi.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 24 Maret 2014

SEKERTARIS DAERAH,


HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 9