Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATITABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR31 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa dalam rangka menciptakan kawasan kota yang tertib, aman, indah, nyaman dan taratur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. 3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 06);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PENYELENGGARAAN
REKLAME DI KABUPATEN TABALONG.
BAB II - IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 2
- ( 1) Setiap penyelenggaraan atau pemasangan reklame di daerah wajib memilikijmemperoleh izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
-
- (2) Untuk memiliki/memperoleh izin sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dikantor pelayanan terpadu Kabupaten Tabalong, dengan dilampiri:
- a. fotocopy KTP penanggung jawab reklame;
- b. surat persetujuan pemilik tanah;
- c. fotocopy izin operasional dari perusahaan;
- d. rekomendasi dari SKPD terkait;
- e. fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
- f. jaminan konstruksi;
- g. teks/ tema materi reklame;
- h. membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasa13
Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, tidak boleh bertentangan dengan norma, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kepribadian I budaya bangsa dan harus sesuai dengan rencana tata ruang kota.
BAB II - IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 4
- (1) Dalam rangka menunjang keindahan kota dan untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame ditempatkan pada panggung reklame a tau sarana lain.
- (2) Bupati menetapkan rencana penataan reklame dan lokasi lokasi panggung reklame atau sarana lain di daerah.
- (3) Pembangunan panggung reklame dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara reklame.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dinas.
Pasa15
- ( 1) J angka waktu berlakunya izin :
- a. jangka waktu singkat, berlaku sampai dengan 15 (lima belas) hari;
- b. jangka waktu sedang, berlaku 16 ( enam bel as) hari sampai dengan 90 ( sembilan puluh) hari;
- c. jangka waktu lama, berlaku 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persyaratan :
- a. mengajukan surat permohonan.
- b. jaminan konstruksi.
- c. ijin reklame terdahulu/ sebelumnya.
- d. membayar pajak reklame.
BABIII
DAERAH PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN REKLAME
BAB II - IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 6
- ( 1) Penempatan reklame harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. tidak mengganggu lalu lintas umum, baik keamanan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
- c. tidak mengganggu keindahan dan kebersihan;
- d. tidak mengganggu fungsi dan merusak kontruksi sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharaanya;
- e. reklame yang memakai instalasi listrik harus memenuhi persyaran tekhnis.
- (2) Lokasi titik reklame di luar daerah milik jalan seperti :
- a. jembatan penyeberangan orang (JPO);
- b. halte bus;
- c. tempat lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- d. halaman atau persil;
- e. pada bangunan.
BAB II - IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 7
- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat:
- a. pemasangan reklame harus sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
- b. bidang reklame tidak melebihi lebar atau jalur hijau atau pulau jalan yang bersangku tan;
- c. jarak lebih dari 10 meter dari tiang larnpu pengatur lalu lintas (traffic light) dan kamera lalu lintas;
- d. penempatan reklame pada persil tanah danjatau bangunan diperkenankan apabila tidak mengganggu lingkungan serta mendapat persetujuan tertulis dari pihak persil;
- e. penempatan reklame pada halaman atau persil diperkenankan apabila sesuai dengan kondisi Jingkungan dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau mencolok keluar melebihi garis sepadan;
- f. penempatan reklame pada bangunan yang tidak memiliki halaman dapat dipasang melintang, dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati garis sepadan pagar.
BABIV
LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasa18
Di larang menyelenggarakan reklame pada :
,
- a. persil-persil kantor milik instansi pemerintah daerah kecuali penyelenggaraan reklame oleh pemerintah daerah itu sendiri.
- b. tern pat/ sarana pendidikan dan tern pat ibadah.
- c. hutan kota dan sekitar taman makam pahlawan.
- d. kawasan daerah perdagangan dari simpang tiga selongan Jl. Pahlawan, Jl. A. Yani, Jl. Pangeran Antasari) sampai dengan Tugu Obor Mabuun ( Jl.Ir.P.H.M.Noor ), termasuk depan rumah jabatan wakil Bupati.
BABV
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLME
BAB II - IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 9
- ( 1) Penyelenggara reklame barhak :
- a. mendapatkan rekomendasi, IZm reklame apabila memenuhi parsyaratan yang telah di tetapkan;
- b. tidak dipungut pajak lagi bila reklame di pindah sesuai kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2} Penyelenggara reklame berkewajiban :
- a. menempatkan penning atau stiker danjatau tanda lain yang berkaitan dengan izin -izin pelunasan pajak;
- b. membongkar reklame beserta bangunan kontruksinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah IZm dinyatakan berakhir atau dicabut, dengan ketentuan apabila tidak melakukan pembongkaran kepada yang bersangku tan tidak diberikan izin kern bali;
- c. menanggung segala akibat jika penyelenggara reklame yang bersangku tan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
BABVI
BANGUNAN REKLAME TIDAK TERMANFAATKAN
BAB II - IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 10
Bangunan reklame yang tidak termanfaatkan menjadi milik pemerintah daerah, kecuali yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
BAB VII - PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
- ( 1) Pengendalian dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan administarsi dan teknis dilaksanakan oleh bupati melalui instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengawasan untuk bidang penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja danjatau petugas yang ditunjuk.
SANKS! ADMINISTRASI
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 12
Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame tidak memenuhi dan mematuhi persyaratan tehnis sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini dikenakan sanksi administrasi beru pa :
- a. peringatan pertama selama 3 hari secara tertulis;
- b. peringatan kedt~a selama 7 hari sccara tertulis sekaligus peringatan tcrakhir pencabu tan ijin dan pembongkaran yang dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mu1ai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung, pacta tanggal 5 lese11ber 201

Penandatangan: ' BUPATI ~LONGLYPH(cmap:df00), h-z\_ / RACHMAN RAMSYI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 5 Des,..,r:ber 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. ABDEL FADILLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TP.BALONG TAHUN 2012 NOMOR .. ~. 1