PERATURAN BUPATI MERANGIN TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  MERANGIN Nomor 42 Tahun 2016 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 42 Tahun 2014 Aset Tak Menimbang
2. tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Merangin belum lengkap mengatur metode pencatatan Persediaan dan belum mengatur tentang Amortisasi Berwujud sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Merangin.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 'T',...1-.,,,-, 1 ()()() l\T~~~"7C:: 'T'~-1-..~l-~T ~-1----l\T----r, 1...1;1\_
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro .Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTA H KABUPATEN MERANGIN
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Merangin.

Penetapan: Ditetapkan di Bangko Pada tanggal .2-9 l',Jova,i~~r-- 2016

Penetapan: Diundangkan di Bangko Pada tanggal 'X? :Hov~Ml3e-l"L 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN, SERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR SIBAWAIHI ## A.UMUM ## Tujuan 1. Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. ## Ruang Lingkup 2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntan si berbasis akrual. 3. Pernyataan Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Merangin, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. ## Definisi 4. Persediaan Adalah aset lancar dalarn bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ a tau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyaraka t. ## Klasifikasi 5. Persediaan adalah merupakan aset berwujud yang meliputi : - a. Barang atau perlengkapan (supplies} yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah; (seperti, suku cadang alat-alat berat, perlengkapan med is). - b. Bahan atau perlengkapan (supplies} yang digunakan dalam proses produksi; (bahan baku dan bahan penolong untuk proses produksi). 4. ~ c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; (benih dalam proses pembibitan). - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. (bibit yang siap diserahkan ke masyarakat atau siap untuk dijual, logistic seperti beras, minyak goreng dll). LAMPIRAN VIII

Penandatangan: : PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR : -44' TAHUN 2016 TANGGAL '.2-9 NCJl/e;w\e,~rz\_. 2016 TENTANG

Penandatangan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NO 42 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN ## KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN ## Pengakuan Persediaan 6. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah. ## Pengakuan Beban Persed iaan 7. Pengakuan beban persedian dengan pendekatan beban, adalah setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban persediaan digunakan untuk persediaanyang sistem pencatatan persediaannya menggunakan metode periodik. 8. Pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset adalah pengakuan beban persediaan diakui setelah dipakai atau dikonsumsi. Digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan/atau un tuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain persediaan obat di Rumah Sakit. 9. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki pada kegiatan swakelola tidak dimasukan sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar, tetapi dibebankan kepada rekening aset tetap yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan. ## Selisih Persediaan 10. Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/ pengurus barang dengan hasil stock opname. 11. Selisih persediaan dapat disebabkan kareria persediaan hilang, usang, kadaluarsa, dan rusak akan tetapi tidak da pat ditelusuri. 12. Selisih persediaan maksimal 5%&gt; (lima persen) dari jumlah pembelian, maka selisih persediaan tersebut diperlakukan sebagai beban. 13. Jika selisih persediaan lebih dari s&lt;Yo (lima persen), maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. ## C. PENGUKURAN 14. Persediaan disajikan sebesar: - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan, Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh (sepanjang dapat diidentiflkasikan biaya lain-lain dapat menambah biaya perolehan);

Penandatangan: - b. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dapat dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalarn proses konversi bahan menjadi persediaan; dan - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan. 15. Dalam sistim pencatatan persediaan yang dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir / nilai wajar. 16. Dalam sistim pencatatan dengan Metode perpetual Persediaan dinilai dengan metode FIFO(Fist In Fist Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/ dijual pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/ dijual pertama kali. 17. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar yaitu nilai pasar yang berlaku pada saat penilaian. ## D.SISTIM PENCATATAN 18. Metode periodik/metode fisik yaitu metode dimana fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stoclc opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode periodik dapat digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan seperti persediaan ATK, peralatan listrik, peralatan kebersihan dan lain lain. 19. Metode perpetual adalalah metode dimana fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD. Catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit sesuai dengan metode yang digunakan. ## E. Pengungk.apan Persed iaan 20. Informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan: - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; - b.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Merangin Nomor 42 Tahun 2014 ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 42) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Lampiran VIII tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Lampiran ditambah yakni Lampiran XVIII tentang Kebijakan Amortisasi .Aset Tak Berwujud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal .2-9 l',Jova,i~~r-- 2016

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal

'X? :Hov~Ml3e-l"L 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,


SERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR

SIBAWAIHI

## A.UMUM

## Tujuan

1. Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

## Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntan si berbasis akrual.
3. Pernyataan Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Merangin, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

## Definisi

4. Persediaan Adalah aset lancar dalarn bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ a tau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyaraka t.

## Klasifikasi

5. Persediaan adalah merupakan aset berwujud yang meliputi :
- a. Barang atau perlengkapan (supplies} yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah; (seperti, suku cadang alat-alat berat, perlengkapan med is).
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies} yang digunakan dalam proses produksi; (bahan baku dan bahan penolong untuk proses produksi).
4. ~ c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; (benih dalam proses pembibitan).
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. (bibit yang siap diserahkan ke masyarakat atau siap untuk dijual, logistic seperti beras, minyak goreng dll).

LAMPIRAN VIII

: PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR

:

-44' TAHUN 2016

TANGGAL

'.2-9 NCJl/e;w\e,~rz\_. 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NO 42 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

## Pengakuan Persediaan

6. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah.

## Pengakuan Beban Persed iaan

7. Pengakuan beban persedian dengan pendekatan beban, adalah setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban persediaan digunakan untuk persediaanyang sistem pencatatan persediaannya menggunakan metode periodik.
8. Pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset adalah pengakuan beban persediaan diakui setelah dipakai atau dikonsumsi. Digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan/atau un tuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain persediaan obat di Rumah Sakit.
9. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki pada kegiatan swakelola tidak dimasukan sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar, tetapi dibebankan kepada rekening aset tetap yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan.

## Selisih Persediaan

10. Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/ pengurus barang dengan hasil stock opname.
11. Selisih persediaan dapat disebabkan kareria persediaan hilang, usang, kadaluarsa, dan rusak akan tetapi tidak da pat ditelusuri.
12. Selisih persediaan maksimal 5%&gt; (lima persen) dari jumlah pembelian, maka selisih persediaan tersebut diperlakukan sebagai beban.
13. Jika selisih persediaan lebih dari s&lt;Yo (lima persen), maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

## C. PENGUKURAN

14. Persediaan disajikan sebesar:
- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan, Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh (sepanjang dapat diidentiflkasikan biaya lain-lain dapat menambah biaya perolehan);
- b. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dapat dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalarn proses konversi bahan menjadi

persediaan; dan

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.
15. Dalam sistim pencatatan persediaan yang dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir / nilai wajar.
16. Dalam sistim pencatatan dengan Metode perpetual Persediaan dinilai dengan metode FIFO(Fist In Fist Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/ dijual pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/ dijual pertama kali.
17. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar yaitu nilai pasar yang berlaku pada saat penilaian.

## D.SISTIM PENCATATAN

18. Metode periodik/metode fisik yaitu metode dimana fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stoclc opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode periodik dapat digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan seperti persediaan ATK, peralatan listrik, peralatan kebersihan dan lain lain.
19. Metode perpetual adalalah metode dimana fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD. Catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit sesuai dengan metode yang digunakan.

## E. Pengungk.apan Persed iaan

20. Informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut seperti barang dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual · atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.


## A.UMUM

## Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset t.ak berwujud adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset t.ak berwujud. Masalah utama akuntansi untuk aset tak berwujud adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, dan pengungkapan yang perlu dilakukan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kernbali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset. tak berwujud.
2. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tak berwujud dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

## Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila kebijakan akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.
4. Kebijakan akuntansi ini tidak diterapkan untuk :
- a) Kewenangan untuk memberikan perizinan oleh instansi Pemerintah Daerah;
- b) Kewenangan untuk menarik pungutan perpajakan oleh intansi Pemerintah Daerah ;
- c) Aset tak berwujud yang dirniliki untuk dijual oleh entitas dalam rangka operasi normal (diakui sebagai per sediaan};
- d) Hak pengusahaan hutan;
- e) Hak pengusahaan jalan tol;
- f) Hak pengelolaan suatu wilayah; dan
- g) Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui.
5. Beberapa jenis aset tidak berwujud mungkin terkandung dalam bentuk fisik, seperti dalam compact disk (yang memuat piranti lunak komputer), dokumentasi legal (yang merriuat lisensi atau paten). Un tuk itu, penentuan apakah aset tersebut termasuk dalarn aset berwujud atau tidak berwujud

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN

BUPATI MERANGIN

NOMOR

:

4'f TAHUN 2016

TANGGAL

:

2-9 C'-{1!&gt;Ve-M11e-tt-2016

TENTANG:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NO 42 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

ditentukan dengan mempertimbangkan atribut yang dominan pada aset tersebut. Misalnya, piranti lunak untuk menjalankan komputer, dimana komputer tersebut tidak dapat beroperasi tanpa piranti lunak tersebut merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari piranti kerasnya sehingga diperlakukan sebagai bagian d a ri aset tetap. Akan tetapi, bila piranti lunak tersebut bukan merupakan bagia n integral dari piranti keras yang terkait, piranti lunak terse but c:lipcrlakukan sebagai aset tidak berwujud.

## Defenisi

6. Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistimatis clan ra siorial selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

## Klasifikasi

7. Aset tak berwujud meliputi:
- a) Piranti lunak (software) komputer;
- b) Lisensi dan francshise;
- c) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya;
- d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
- e) Aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; clan
7. D Aset tak berwujud dalam perigerjaan.
8. Software komputer yang masuk dala m kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. .Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan Aset Tak Berwujud.
9. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
10. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
11. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
12. Hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian a tau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai a set tak berwuj ud.

13. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangku tan

## B. PENGAKUAN

## Pengakuan Aset Tak Berwu jud

14. Aset tak berwujud d ia kui jika, dan hanya jika:
- a. Kemungkinan besar aset terscbut akan memberikan mafaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi.
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (d ua be las) bulan ; dan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
15. Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup penerimaan pendapatan daerah, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas.
16. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis dan/ atau sosial masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi dan/ a tau sosial yang berlaku sepanjang masa manfaat. aset terse but.
17. Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud, entitas mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tak berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal.
18. Pengakuan aset. tak berwujud akan sangat andal bila aset. tak berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila aset. tak berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.
19. Aset tak berwujud dapat diperoleh entitas melalui pelaksanaan hasil kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit urituk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan Pemerintah Daerah memcnuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut antara lain untuk:
- a) Menentukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya, aset yang dapat diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan;dan
- b) Menentukan biaya perolehan a set t.ersebu t secara andal.
20. Dalam menent.ukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset tak berwujud menjadi dua tahap, yaitu:
- a) Tahap penelitian atau riset; dan

- b) Tahap pengembangan.
21. Jika suatu entitas tidak dapat mernbedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang dilakukan ha nya pada rahap riset saja.
22. Suatu entitas tidak boleh mengakui aset tak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.
23. Contoh-contoh kegiatan penelitia n a tau rise! ada lah sebagai berikut:
- a) Kegiatan yang ditujukan untuk mernperoleh pengetahuan baru;
- b) Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
- c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa; dan
- d) Perumusan, perancangan, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatari, barang, proses, sistem, atau J8Sa.
24. Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan hanya jika perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:
- a) Kelayakan teknis penyelesaian aser tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan;
- b) Niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakannya;
- c) Kemampuan untuk menggunakan aset tak berwujud tersebut; Cara aset tak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut; Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan surnber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan menggunakan aset tersebut; dan
- d) Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya. Beban Masa Lalu Tidak Diakui se bagai A set;
- e) Pengeluaran atas unsur aset tak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

## C. PENGUKURAN

## Pengukuran Aset Tak Berwujud

25. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

## Perolehan Terpisah

26. Jika suatu aset tak berwujud diperoleh secara terpisah, biaya aset tak berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya.
27. Biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut se hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, misalnya imbalan profesional konsultan hukum. Apabila terdapat diskonto atau rabat, maka diskonto atau rabat tersebut mengurangi biaya perolehan a set.

## Pertukaran Aset

28. Suatu aset tak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah aset tak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan aset tak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.

## Aset Tak Berwujud yang Dihasilkan secara Internal (Swakelola).

29. Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset tak berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan:
- a) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikorisumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud;
- b) Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan
- c) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum.
30. Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan aset tak berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal.

## Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditure)

31. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya pengeluaran, kecuali:
- a) Pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan manfaat ekonomi dan/ a tau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar daripada standar kinerja yang diperkirakan sernula; dan
- b) Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara andal. Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran setelah perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tak berwujud.

32. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar aset d a pa t beroperasi pada standar kirierja yang diperkirakan semula. Aset tak berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam ba nyak kasus tidak mungkin ditentukan apakah pengeluaran setela h aset diperoleh akan dapat mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset tersebut. Di samping itu, sering kali sulit mengaitkan secara langsung pengeluaran tersebut dengan aset tak berwujud tertentu, tetapi lebih mudah mengaitkan pengeluaran · dengan entitas secara keseluruhan. Dengan demikian, jararig terjadi pengeluaran setelah pengakuan awal aset tak berwujud , baik aset yang diperoleh melalui pembelian maupun yang dihasilkan sendiri, diakui sebagai penambahan biaya perolehan aset tak berwujud

## Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measuremen t) Terhadap Pengakuan Awai

33. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi a rnort isa si.

## Periode Amortisasi

34. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.
35. Manfaat ekonomi dan/ a tau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut, dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut. Banyak faktor yang harus dipcrtimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset tak berwujud , t.ermasuk:
- a) Perkiraan pemakaian aset oleh entit.as dan efisiensi pengelolaannya oleh tim manajemen yang lain
- b) Siklus hidup yang lazirn bagi aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai est.imasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama
- c) Keusangan teknis, teknologi;
- d) Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibut.uhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;
- e) Periode pengendalian aset. dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset. terse but; dan
8. D Ketergantungan masa manfaa t aset terscbut atas masa manfaat aset lainnya dari entitas.
36. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (software) komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek.
37. Jika pengendalian atas manfaal ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, rnaka masa manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:
- a) Hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan
- b) Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.
38. Masa manfaat aset tak berwujud dihitung sejak perolehan aset tak berwujud dirnaksud.
39. Masa manfaat atau umur ekonomis piranti lunak (software) adalah 5 (lima) Tah un.
40. Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/ a tau tarif amortisasi maka penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

## Metode Amortisas i

41. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/ a tau sosial oleh entitas. .Jika pola terse but tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus.
42. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

## Penghentian dan Pelepasan (Retiremen t and Disposal)

43. Suatu aset tak berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.
44. Aset tak berwujud yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Piranti Lunak (Software)

45. Dalam pengakuan software komputer sebagai aset tak berwujud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- a) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam ha! dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software t.ersebut maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai aset tak berwujud, selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah kriteria dari pengakuan aset tak berwujud, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh kareria itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai aset tak berwujud adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- b) Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di

lain pihak apabila ada software yang dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sendiri namun me rupa kan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud setelah memenuhi kreteria perolehan aset tetap secara umum.

## Perolahan Secara Eksternal

46. Untuk menentukan perlakuan akunt.ansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap software yang diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:
- a. Apakah harga perolehan awal dari software terdiri dari harga pembelian software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- b. Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan software;
- c. Berapa lama izin penggunaan.
5. 4 7. Dengan memperhatikan hal-hal terse but di atas maka perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Perolehan software yang memiliki izin penggunaan/ masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai a set tak berwujud. Sedangkan perolehan software yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/ lisensi kurang dari a tau sampai dengan 12 bula n, tidak perlu dikapitalisasi.
- c. Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

## Pengeluaran Berikutn ya Setelah Perolehan

48. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software .kornputer harus memenuhi salah satu kreteria :
- a) meningkatkan fungsi software
- b) Meningkatkan efisiensi software.
49. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai bcban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan terhadap software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
50. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau up grade dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.
51. Dalam hal pengeluaran untuk perpanjangan Jisensi:
- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

## Hak Paten

52. Perolehan hak paten dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
53. Untuk Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi terhadap kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset 1111 secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sa h atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas La po ran Keuangan (CaLK).
54. Untuk Hak Paten yang berasal dari hasil kajian/penelitian apabila masih dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/ Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud , kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

## D. PENGUNGKAPAN

55. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya:
- a. Masa manfaat aset tak berwujud;
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
- (1) Penambahan;
- (2) Penghentian dan pelepasan;
- (3) Akumulasi Amortisasi;
- (4) Mutasi lainnya.
- c. Informasi amortisasi, meliputi:
- (1) Nilai amortisasi;
- (2) Metode amortisasi yang digunakan;
- (3) Masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
- (4) Nilai tercatat brute dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
56. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tak berwujud yang meterial bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
- b. Keberadaan dan nilai aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi; dan
- c. Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud.
57. Entitas dianjurkan, untuk mengungkapkan informasi mengenai gambaran mengenai setiap aset tak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasikan yang masih digunakan.