PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 78/2016 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (berlaku 22 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Dinas P3A dan PPKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas P3A dan PPKB Kota Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Keluarga Barencana yang selanjutnya disebut UPT Keluarga Berencana adalah Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana pada Dinas P3A dan PPKB Kota Malang.
7. Kepala UPT Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Keluarga Berencana pada Dinas P3A dan PPKB Kota Malang.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Keluarga Berencana pada Dinas P3A dan PPKB.
- (2) UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Klojen;
- b. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Blimbing;
- c. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kedungkandang;
- d. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Lowokwaru; dan
- e. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Sukun.
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3
- (1) UPT Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas P3A dan PPKB.
- (2) UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 7
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Dinas P3A dan PPKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas P3A dan PPKB Kota Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Keluarga Barencana yang selanjutnya disebut UPT Keluarga Berencana adalah Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana pada Dinas P3A dan PPKB Kota Malang.
7. Kepala UPT Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Keluarga Berencana pada Dinas P3A dan PPKB Kota Malang.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
PEMBENTUKAN
- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Keluarga Berencana pada Dinas P3A dan PPKB.
- (2) UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Klojen;
- b. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Blimbing;
- c. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kedungkandang;
- d. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Lowokwaru; dan
- e. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Sukun.
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Bagian Kesatu Kedudukan
- (1) UPT Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas P3A dan PPKB.
- (2) UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi UPT Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Keluarga Berencana dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Besarnya struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Uraian Tugas

## Pasal 5

- (1) UPT Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT Keluarga Berencana;
- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan di bidang keluarga berencana di wilayah kecamatan;
- d. mengoordinasikan kegiatan penanggulangan gangguan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak-hak reproduksi dengan Bidang di lingkungan Dinas P3A dan PPKB sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyediaan data potensi keluarga dalam keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyebarluasan dan pemberian layanan informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah kecamatan;
- g. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- h. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta peningkatan partisipasi dan peran kaum pria;
- i. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka upaya perlindungan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;

- j. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- k. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- l. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
- m. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan UPT Keluarga Berencana;
- n. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian;
- o. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- p. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas P3A dan PPKB sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Keluarga Berencana secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala UPT.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016

WALIKOTA MALANG, ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 78

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 78 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA


Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON