PERATURAN BUPATI MINABASA TENGGARA Nomor II Tahun 2017 tentang GARA PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINABASA TENGGARA NOMOR II TAHUN 2017 TENTANG PENQGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat I, Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara republik.Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tambahan Lem:baran Negara 4685);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia- Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor SS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H� Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan, Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54 7);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l08Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Noinor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
¥EMUTUSKAN :
PERATURA?{ BUPATI MJNAIIASA TENGGARA TENTANG PElfGGOLONGAif DAN KODEFIKASl BARA.NG MILIK DAERAH
Menetapkan PEMERINTAB KABlJPATEN MINAHASA TENGGARA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- I. Pemerintah Pusat .adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam· UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia · sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerint.ahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ·
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
5. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoieh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan .sub- subrincian objek.
7. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.
· '
i'
.
BAB II - RUANO LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. Kodefikasi barang;
- b. Kode lokasi; dan
3. c, Kode register.
BAB Ill - KODEFIKASI BARANG
Pasal 3
- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melalrukan kodefikasiyang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik daerah,
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, dapat dilakukan ·penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubemur Sulawesi Utara.
BAB Ill - KODEFIKASI BARANG
Pasal 4
Kodefi.kasi barang sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 3 ayat ( 1) meliputi:
- a. level 1 menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kodejenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.
BABN KODELOKASI
BAB Ill - KODEFIKASI BARANG
Pasal 5
Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing barang milik daerah.
BAB Ill - KODEFIKASI BARANG
Pasal 6
- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
3. b, barang milik pemerintah daerah provinsi (kode i 1);
- c. barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kode 12); dan
5. d, barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah provinsi.
7. (3} Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c .merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah.
- (4) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf a; huruf c=, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah provinsi apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah kabupaten/kota, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah provinsi,
'
\'
- (5) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat fl l huruf a, hurufb, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah kabupaten .apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan. barang milik lainnya yang berada pada pemerintah kabupaten/kota.
BABV KODE REGISTER
BAB Ill - KODEFIKASI BARANG
Pasal 7
- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. kode lokasi clan tahun perolehan; dan
- b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (bar code).
- (3) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
- a. Persediaan;
- b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan {KDP);
- d. Akumulasi penyusutan;
- e. Akumulasi Amortisasi;
- f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
- g. Harang milik daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
Pasal 84
- b. bahwa berdasar.kan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- I. Pemerintah Pusat .adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam· UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia · sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerint.ahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ·
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
5. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoieh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan .sub- subrincian objek.
7. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.
· '
i'
.
Pasal2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. Kodefikasi barang;
- b. Kode lokasi; dan
3. c, Kode register.
- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melalrukan kodefikasiyang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik daerah,
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, dapat dilakukan ·penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubemur Sulawesi Utara.
Kodefi.kasi barang sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 3 ayat ( 1) meliputi:
- a. level 1 menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kodejenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.
BABN KODELOKASI
Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing barang milik daerah.
Pasal6
- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
3. b, barang milik pemerintah daerah provinsi (kode i 1);
- c. barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kode 12); dan
5. d, barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah provinsi.
7. (3} Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c .merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah.
- (4) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf a; huruf c=, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah provinsi apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah kabupaten/kota, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah provinsi,
'
\'
- (5) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat fl l huruf a, hurufb, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah kabupaten .apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan. barang milik lainnya yang berada pada pemerintah kabupaten/kota.
BABV KODE REGISTER
- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. kode lokasi clan tahun perolehan; dan
- b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (bar code).
- (3) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
- a. Persediaan;
- b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan {KDP);
- d. Akumulasi penyusutan;
- e. Akumulasi Amortisasi;
- f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
- g. Harang milik daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
Penerapan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Mina:hasa Tenggara pada aplikasi di Sistem lnformasi Keuangan Daerah (SIMDA) dinyatakan tetap berlaku selama belum diubah oleh Pemegang hak cipta dalam hal ini Badan
'
!
,•
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN II PERATURAN BUP.TI MINAHASA TENGGARA

NOMOR

TAfiUN 2017

TANGGAL

2017

TENTANG

: PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILlK DAERAH KA.BU.PATEN .MINAHASA TENGGARA

## NOMOR KODE UNIT DAERAH

| NO. URUT | BID.ANG | NO. KODE | Ulf1T :BIDANG (SKPD) | NO. KODE |
|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | :3 | 4 | 5 |
| 1. | DPRD/SETWAN | 01 | 1. DPRD | 01 |
| 1. | DPRD/SETWAN | 01 | 2. SEKRETARIAT OPRD | 02 |
| 2. | BUPATI | 02 | 1. BUPATI | 01 |
| 3. | WAKIL BUPATI | 03 | l. WAKIL BUPATI | 01 |
| 4. | SEKRETARIAT OAERAH | 04 | 1. SEKRETA.RIAT DAERAH | 01 |
| 4. | SEKRETARIAT OAERAH | 04 | 2. DINAS PEMBERDAVAAN .MASYARAKAT DAN DESA | 02 |
| 5. | BIDANG KIMPRASWJL / .PU | 05 | 1. .DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 01 |
| 5. | BIDANG KIMPRASWJL / .PU | 05 | 2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN.KAWASAN PERMVKIMAN | 02 |
| 6. . | BIDANG PERHUBUNGAN | 06 | 1. DINAS PERHUBUNGAN | 0.1 |
| 6. . | BIDANG PERHUBUNGAN | 06 | 2. DINAS KOMUNIKASI DAN lNFORMATJKA | |
| 7. | BIDANG KESEHATAN | 07 | 1. DINAS KESEHATAN | Oi |
| 8. | BIDANG PENDIDII{AN DAN :KEBUDAYAAN | 08 | l. DINAS PENDIDIKAN | 01 |
| 8. | BIDANG PENDIDII{AN DAN :KEBUDAYAAN | 08 | 2. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 02 |
| 9. | BIDANG .SOSIAL | 09 | DINAS SOSIAL | 01 |
| 9. | BIDANG .SOSIAL | 09 | 1. 2. DINA$ TENAGA I<ERJA DAN TRANSMioRAsi | 02 |
| 10. | BIDANG KEPENDUDUKAN | 10 | 1. DINA:3 .KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 01 |
| 10. | BIDANG KEPENDUDUKAN | 10 | 2. BAD:AN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELU.ARGA BERENCANA | 02 |
| 10. | BIDANG KEPENDUDUKAN | 10 | 3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPOAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | ()3 |
| 11. | BIDANG PERTANIAN | 11 | DINAS PERTANIAN | 01 |
| 11. | BIDANG PERTANIAN | 11 | 1. 2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 02 |
| 11. | BIDANG PERTANIAN | 11 | 3. DINAS:KETAHANAN PANGAN | 05 |
| 12. | . BIDANG PERINDUSTRIAN | 12 | 1. DINAS KOPERASI, USAHA KECJL DAN MENENGAH | 01 |
| 13. | BIDANG PENDAPATAN | 13 | 1. BADAN KEUANGAN DAERAH | 01 |
| 13. | BIDANG PENDAPATAN | 13 | 2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU | 02 |
| -·. 14. BIDANG | PENGAWASAN | 14 | .1. IN$PEKTORAT | 01 |
| IS. | BIDANG PERENCANAAN | 15 | 1. BADAN PERENCANAAN DAERAH | 01 |
| IS. | BIDANG PERENCANAAN | 15 | 2. Bl\OAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN. | 02 |
| 16. | BIDANG LINGKUNGAN HIOUP | 16 | 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 01 |
| 17. | BIDANG PARIWISATA | 17 | 1. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 01 |
| 18. • | BIDANG KESATUAN BANGSA | 18 | 1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 01 |

, , t

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati .ini mula:i berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara,


Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal

2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENt,imAHASA TENGGARA,

�/


FARRY FREYKELIWE

BERITA DAERAH KABuPATEN MINAHASA TENGGARA TAHON 2017

NOMOR •...

. •

t


'

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMQR

TAHUN 2017

TANGGAL

·

2017

TENTANG

: PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MlNAHASA TENGGARA

## KODE KOMPONEN PEMlLIK BARANG

| NOMOR URU'I' | KOMPONEN PEMILIK BARANG | KODE |
|----------------|------------------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BARANG MILIK PEMERINTAH PUSAT | 00 |
| 2 | BARANG MILIK PEMERINTAHDAERAH PROVINS! | 11 |
| 3 | BARANG MILlK PEMERINTAfl DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12 |
| 4 | BARANG MILIKLAINNYA | 13 |

BUPATI M111A11AM TENGGARA,t


JAMES SUMENDAP

'

i

•

e

| | | | 2. DINAS S.t\TUAN POLISI PAMONG PRAJA | 02 |
|-----|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------|
| | | | 3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 03 |
| 19. | . BIDANG KEPEGAWAIAN | 19 | 1. BADAN KEPEG,AWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 01 |
| 20. | BIDANG PENGHUBUNG | 20 | | |
| 21. | BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN . DOKUMENTASI | 21 | 1. DINAS KEARSIPAN | 01 |
| 22. | BIDANGBUMD | 22 | | |
| 23. | CADANGAN | 23 s/d 49 | | |
| 26. | KECAMATAN | 50 | 1. KECAMATAN RATAHAN | 01 |
| | KECAMATAN | 50 | 2. KECAMATANPUSOMAEN | 02 |
| | KECAMATAN | 50 | 3. KECAMATAN BELANG | 03 |
| | KECAMATAN | 50 | 4. KECAMATAN R.ATATOTOK | 04 |
| | KECAMATAN | 50 | 5. KECAMATAN TOMBATU | 05 |
| | KECAMATAN | 50 | 6. KECAMATAffTOULUAAN | 06 |
| | KECAMATAN | 50 | 7� KECAMATAN TOULUAAN SELATAN | 07 |
| | KECAMATAN | 50 | 8. KECAMATAN SILIAN RAYA | 08 |
| | KECAMATAN | 50 | 9. KECAMATAN TOMBATU TIMUR | 09 |
| | KECAMATAN | 50 | 10. KECAMATAN TOMBATU UTARA | 10 |
| | KECAMATAN | 50 | 12. KECAMATAN RATAHAN TIMUR | 12 |

-

.

BUPATI MIN� T�GGARA,


1

'

| | | | 2. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 02 |
|-----|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|
| | | | 3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 03 |
| 19. | BIDANG KEPEGAWAIAN | 19 | 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 01 |
| 20. | BIDANG PENGHUBUNG | 20 | | |
| 21. | BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASl | 21 | 1. DINAS KEARSIPAN | 01 |
| 22. | BIDANGBUMO | 22 | | |
| 23. | CADANGAN | 23 s/d 49 | | |
| 26. | KECAMATAN | | 1. KECAMATAN RATAHAN | 01 |
| 26. | | 50 | 2, KECAMATANPUSOMAEN | 02 |
| 26. | | | 3. KECAMATAN BELANG | 03 |
| 26. | | | 4. KECAMATAN RATATOTOK | 04 |
| 26. | | | 5. KECAMATAN TOMBATU | 05 |
| 26. | | | 6. KECAMATANTOULUAAN | 06 |
| 26. | | | 7. KECAMATAN TOULUAAN SELATAN | 07 |
| 26. | | | 8. KECAMATAN SlLIAN RAYA | 08 |
| 26. | | | 9. KECAMATAN TOMBATU TIMUR | 09 |
| 26. | | | 10. KECAMATAN TOMBATU UTARA | 10 |
| 26. | | | 11. KECAMATAN PASAN | 11 |
| 26. | | | 12. KECAMATAN RATAHAN TIMUR | 12 |

BUPA'l'I MINAHASA TENQOARA, .,


'

'

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.



| | PENGELOLA |
|-------|------------------------------------------------------|
| | Kasubid Inventarisasi |
| 2. | Kepala Bidang Aset |
| 3. | Sekretaris BKD |
| 4. | Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan |
| 5. | Kepala BKD . |
| 6. | Inspektur |
| 7. | Asisten Administrasi Umum |
| 8. | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| | Sekretaris Daerah |
| 10. | Wakil Bupati |
| 1 1 . | Bupati Minahasa Tenggara |

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal

3 A0il

BUPATI MINAHASA TENGGARA

2017






Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal

� t\rn I

201 7

SEKRETARIS DAERAH


�-------

FARRY FREYKE LIWE BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR .. 1�1


JAMES SUMENDAP

•

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR

\ I

TAHUN 2017

TANGGAL

, .t\17;L

2017

TENTANG

: PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## KODE KOMPONEN PEMILIK BARANG

| NOMOR URUT | KOMPONEN PEMILIK BARANG | KODE |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BARANG MILIK PEMERINTAH PUSAT | 00 |
| 2 | BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINS! | 1 1 |
| 3 | BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12 |
| 4 | BARANG MILIK LAINNYA | 13 |

| 0 | PENGOLAH | F |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1 | Kepala Sub Bidang Inventarisasi | |
| 2 | Kepala Bidang Aset | |
| 3 | Sekretaris BKD | '" � |
| 4 | Kepala Bagian Hukum dan Perundang- Undan an | |
| 5 | Kepala BKD | |
| 6 | Inspektur | |
| 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum | |
| 8 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Keseiahteraan | |
| 9 | Sekretarls Daerah | |
| 10 | Wakil Bupati | |
| . 1 1 | Bupati Minahasa Ten ara | Ditandatan ani |

.•

.r"

## BUPATI MINAHASA TENGGARA,




f

I

e·

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR

\1 TAHUN 2017

TANGGAL

""&gt; �L..-

2017

TENTANG

: PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## NOMOR KODE UNIT DAERAH

| NO. URUT | BIDANG | NO. KODE | UNIT BIDANG (SKPD) | NO. KODE |
|------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DPRD/SETWAN | 01 | 1. DPRD | 01 |
| 1. | DPRD/SETWAN | | 2. SEKRETARIAT DPRD | 02 |
| 2. | BUPATI | 02 | 1. BUPATI | 01 |
| 3. | WAKIL BUPATI | 03 | 1. WAKIL BUPATI | 01 |
| 4. | SEKRETARIAT DAERAH | 04 | 1. SEKRETARIAT DAERAH | 01 |
| 4. | SEKRETARIAT DAERAH | 04 | 2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 02 |
| 5. | BIDANG KIMPRASWIL / PU | 05 | 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 01 |
| 5. | BIDANG KIMPRASWIL / PU | 05 | 2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 02 |
| 6. | BIDANG PERHU8UNGAN | 06 | 1. :DiNAs f>ERHUBUNdAN | en |
| 6. | BIDANG PERHU8UNGAN | 06 | 2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 7. | BIDANG KESEHATAN | 07 | 1. DINAS KESEHATAN | 01 |
| 8. | BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 08 | 1. DINAS PENDIDIKAN | 01 |
| 8. | BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 08 | 2. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 02 |
| 9. | BIDANG SOSIAL | 09 | 1. DINAS SOSIAL | 01 |
| 9. | BIDANG SOSIAL | 09 | 2. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 02 |
| 10. | BIDANG KEPENDUDUKAN | 10 | 1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN �F,;,NCATATAN SW�L | 01 |
| 10. | BIDANG KEPENDUDUKAN | 10 | 2. BADANPENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 02 |
| 10. | BIDANG KEPENDUDUKAN | 10 | 3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 03 |
| 1 1 . | BIDANG PERTANIAN | 1 1 | 1. DINAS PERTANIAN | 01 |
| 1 1 . | BIDANG PERTANIAN | 1 1 | 2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 02 |
| 1 1 . | BIDANG PERTANIAN | 1 1 | 3. DINAS KETAHANAN PANGAN | 05 |
| 12. | BIDANG PERINDUSTRIAN | 12 | 1. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 01 |
| 13. | BIDANG PENDAPATAN | 13 | 1. BADAN KEUANGAN DAERAH | 01 |
| 13. | BIDANG PENDAPATAN | 13 | 2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 02 |
| 14. | BIDANG PENGAWASAN | 14 | 1. INSPEKTORAT | 01 |
| 15. | BIDANG PERENCANAAN | 15 | 1. BADANPERENCANAAN DAERAH | 01 |
| 15. | BIDANG PERENCANAAN | 15 | 2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 02 |
| 16. | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 16 | 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 01 |
| 17. | BIDANG PARIWISATA | 17 | 1. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 01 |
| 18. | BIDANG KESATUAN BANGSA | 18 | 1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 01 |

•

i

·-

-

I

| | | | 2. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 02 |
|-----|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|
| | | | 3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 03 |
| 19. | BIDANG KEPEGAWAIAN | 19 | 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 01 |
| 20. | BIDANG PENGHUBUNG | 20 | | |
| 21. | BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI | 21 | 1. DINAS KEARSIPAN | 01 |
| 22. | BIDANGBUMD | 22 | | |
| 23. | CADANGAN | 23 s/d 49 | | |
| 26. | KECAMATAN | | 1. KECAMATAN RATAHAN | 01 |
| 26. | | 50 | 2, KECAMATANPUSOMAEN | 02 |
| 26. | | | 3. KECAMATAN BELANG | 03 |
| 26. | | | 4. KECAMATAN RATATOTOK | 04 |
| 26. | | | 5. KECAMATAN TOMBATU | 05 |
| 26. | | | 6. KECAMATANTOULUAAN | 06 |
| 26. | | | 7. KECAMATANTOULUAAN SELATAN | 07 |
| 26. | | | 8. KECAMATAN SILIAN RAYA | 08 |
| 26. | | | 9. KECAMATAN TOMBATU TIMUR | 09 |
| 26. | | | 10. KECAMATAN TOMBATU UTARA | 10 |
| 26. | | | 1 1 . KECAMATAN PASAN | 1 1 |
| 26. | | | 12. KECAMATAN RATAHAN TIMUR | 12 |


| NO | PENGOLAH | PA.RAF |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Kepala Sub Bidang lnventarisasi | ,./___ |
| 2 | Kepala Bidang Aset | '1 i |
| 3 | Sekretaris BKD | � |
| 4 | Kepala Bagian Hukum dan Perundanz-Undanzan | / -, |
| 5 | KepalaBKD | I r |
| 6 | lnspektur | ,h. / , |
| 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum | .--,« |
| 8 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Keseiahteraan Rakvat | - f |
| 9 | Sekretaris Daerah | • I |
| 10 | Wakil Bupati | ---Al |
| 11 | Bupati Minahasa Tenggara | DH. Mohon Ditandatane:ani |

## BUPATI MINAHASA TENGGARA,



e-

| A K u N | K E L 0 M p 0 K | J E N I s | 0 B J E K | R I 0 N B c J I E A K N | R I O s N B U C Y B I E A K N | S R u I 0 B N B - c J s I E U A K B N | URAIAN |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 01 | 003 | Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG) |
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 01 | 004 | Akumulasi Penyusutan KerjaSarna Penyediaan Infrastruktur |
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 02 | | AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN- LAIN |
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 02 | 001 | Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang |
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 02 | 002 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalarn Operasional Pemerintah. |
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 02 | 003 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya |

| NO | PENGOLAH | |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Kepala Sub Bidang Inventarisasi | |
| 2 | Kepala Bidang Aset | |
| 3 | Sekretaris BKD | |
| 4 | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan | |
| 5 | KepalaBKD | |
| 6 | lnspektur | |
| 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum | |
| 8 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |
| 9 | Sekretaris Daerah | |
| 10 | Wakil Bupati | |
| 1 1 | Bupati Minahasa Tenggara | ------��---�����----··­ Ditandatangani |