KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 55 Tahun 2001 tentang DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA (berlaku 25 April 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempercepat pembangunan Kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, dan wilayah tertinggal dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan arah kebijaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, maka untuk melancarkan penyelenggaraan pembangunan tersebut diperlukan suatu wadah koordinasi di tingkat Pusat dalam bentuk Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan wadah koordinasi tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, selanjutnya disebut Dewan, adalah suatu wadah koordinasi di tingkat Pusat yang bertugas membuat perumusan kebijakan dan strategi untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia beserta penentuan tahapan dan prioritas pelaksanaannya.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
Untuk melaksanakan tugasnya, Dewan mempunyai fungsi menghimpun dan mengkaji pemikiran serta saran dari berbagai kalangan yang diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 3
Kawasan Timur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi Propinsi :
1. Kalimantan Barat;
2. Kalimantan Tengah;
3. Kalimantan Selatan;
4. Kalimantan Timur;
5. Nusa Tenggara Barat;
6. Nusa Tenggara Timur;
7. Sulawesi Utara;
8. Sulawesi Tengah;
9. Sulawesi Selatan;
10. Sulawesi Tenggara;
11. Gorontalo;
12. Maluku Utara;
13. Maluku; dan
14. Propinsi di Irian Jaya.
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 4
Susunan keanggotaan Dewan terdiri dari :
Ketua
- Wakil Presiden Republik Indonesia;
Wakil Ketua
-
Menteri Negara Riset dan Teknologi;
Ketua Harian
-
Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
Wakil Ketua Harian
- 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
Anggota
- 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
13. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Sekretaris Jenderal
:
Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Wakil Sekretaris Jenderal
:
Sekretaris Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 5
- (1) Pelaksanaan Tugas Dewan sehari-hari dilakukan oleh Ketua Harian Dewan, dibantu dengan Wakil Ketua Harian Dewan.
- (2) Ketua Harian Dewan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Dewan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Harian Dewan mendapatkan saran, usul, pendapat, dan pertimbangan dari Tim Penasehat yang beranggotakan tokoh masyarakat, dan unsur-unsur profesional berpengalaman terhadap pelaksanaan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
- (4) Susunan keanggotaan, pengangkatan, dan pemberhentian Tim Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Ketua Harian Dewan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 6
- (1) Sekretaris Jenderal Dewan bertugas memberikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Harian Dewan agar berdaya guna dan berhasil guna dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Jenderal Dewan dibantu oleh tenaga-tenaga ahli dalam Kelompok Kerja menurut bidang yang dibutuhkan, Forum Kerjasama Pengembangan Daerah, dan Tim Ad Hoc, serta dilayani oleh sebuah Sekretariat Dewan.
- (3) Susunan keanggotaan, pengangkatan, dan pemberhentian Kelompok Kerja, Forum Kerjasama Pengembangan Daerah, dan Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Ketua Harian Dewan atas usul Sekretaris Jenderal Dewan.
- (4) Organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Harian Dewan atas usul Sekretaris Jenderal Dewan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 7
Dalam hal menghimpun dan mengkaji pemikiran dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, Dewan dapat mengundang kekuatan-kekuatan sosial politik, tokoh masyarakat, dan para pakar di bidangnya untuk didengar pendapatnya dalam rapat yang diadakan untuk itu.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 8
Himpunan dan kajian perumusan kebijakan dan strategi serta tahapan dan prioritas pelaksanaan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dibahas dan diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan.
BAB III - PEMBIAYAAN
Pasal 9
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan dan kesekretariatan Dewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
- (1) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2001

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID