PERATURAN BUPATI MA Nomor 36 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN (berlaku 15 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf u dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Menetapkan
:
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
12. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
14. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
17. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
18. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
19. Kawasan budidaya yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk pembudidayaan ikan.
20. Pembenihan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan benih ikan untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual-belikan.
21. Perbenihan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan, pengelolaan, peredaran dan pengawasan benih ikan.
22. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya dalam usaha perikanan.
23. Ilmu Pengetahuan Teknologi yang selanjutnya disebut IPTEK adalah ilmu pengetahuan teknologi di bidang perikanan.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- d. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
- e. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan;
- f. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang, dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Dinas Perikanan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Dinas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perikanan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kewenangan, perumusan kebijakan Daerah dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan, pelayanan usaha perikanan, dan pengelolaan pemudidaya ikan;
- b. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat terhadap pendayagunaan sumber daya perikanan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan, pengumpulan dan analisis data untuk penyusunan program kegiatan pada Dinas; dan
- d. penyelenggaraan dan pengawasan pencapaian indikator kinerja utama dan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang perikanan.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. memimpin Dinas dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan dan pegendalian teknis pembangunan di bidang perikanan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan perikanan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Aset
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. menyusunkan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan menyusun laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis pemberdayaan nelayan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil terdiri dari:
- a. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Nelayan;
- b. Seksi Kemitraan Nelayan dan Penerapan IPTEK; dan
- c. Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil.
Paragraf 1 Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Nelayan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Nelayan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan peningkatan kapasitas dan pendampingan nelayan;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan pendampingan nelayan;
- c. melaksanakan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi nelayan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Kemitraan Nelayan dan Penerapan IPTEK
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
Seksi Kemitraan Nelayan dan Penerapan IPTEK mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan kemitraan usaha nelayan dan penerapan IPTEK;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kemitraan usaha nelayan dan penerapan IPTEK;
- c. memfasilitasi kemitraan usaha nelayan dan kemudahan akses penerapan IPTEK; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan kelembagaan usaha dan perlindungan nelayan;
- b. melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan dan penataan sentra nelayan;
- c. melaksanakan kegiatan perlindungan nelayan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemberdayaan pembudidaya ikan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
- b. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pemberdayaan pembudidaya ikan; dan
- c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis pemberdayaan pembudidaya ikan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- (1) Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan terdiri dari:
- a. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Pembudidayaan Ikan;
- b. Seksi Kemitraan Pembudidaya Ikan dan Penerapan IPTEK; dan
- c. Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan.
Paragraf 1 Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Pembudidayaan Ikan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan peningkatan kapasitas dan pendampingan pembudidaya ikan;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan pendampingan pembudidaya ikan;
- c. melaksanakan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pembudidaya ikan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penataan kawasan minapolitan, minapadi dan kawasan budidaya lainnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Kemitraan Pembudidaya Ikan dan Penerapan IPTEK
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
Seksi Kemitraan Pembudidaya Ikan dan Penerapan IPTEK mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan kemitraan pembudidaya ikan dan penerapan IPTEK;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kemitraan pembudidaya ikan dan penerapan IPTEK;
- c. memfasilitasi kemitraan pembudidaya ikan dan kemudahan akses penerapan IPTEK; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan pembinaan kelembagaan dan perlindungan pembudidaya ikan;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan pembudidaya ikan;
- c. melaksanakan kegiatan perlindungan pembudidaya ikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Usaha Perikanan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
Bidang Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan usaha perikanan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan usaha perikanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan usaha perikanan; dan
- c. perumusan standar pelayanan usaha perikanan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
- (1) Bidang Pelayanan Usaha Perikanan terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
- c. Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Pemasaran.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan.
Paragraf 1 Seksi Pengembangan Usaha
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan pengembangan usaha;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan usaha;
- c. melaksanakan pelayanan dan rekomendasi perijinan usaha; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
Seksi Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- c. melaksanakan pelayanan pengolahan hasil perikanan, diversifikasi produk dan bina mutu; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Pemasaran
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30
Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Pemasaran mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan pelayanan dan pengelolaan pemasaran;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan dan pengelolaan pemasaran;
- c. melaksanakan pelayanan pemasaran ikan dan kebutuhan konsumsi ikan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelelangan ikan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31
Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan persiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana produksi, perbenihan, pakan dan kesehatan ikan; dan
- c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis produksi, pembenihan, pakan dan kesehatan ikan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33
- (1) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari:
- a. Seksi Kawasan Budidaya;
- b. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Pakan; dan
- c. Seksi Produksi dan Perbenihan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
Paragraf 1 Seksi Kawasan Budidaya
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34
Seksi Kawasan Budidaya mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan produksi budidaya;
- b. melaksanakan pembinaan pengembangan produksi budidaya;
- c. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana produksi budidaya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Kesehatan Lingkungan dan Pakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35
Seksi Kesehatan Lingkungan dan Pakan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan kesehatan lingkungan dan pakan;
- b. melaksanakan pembinaan mutu pakan dan obat ikan;
- c. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan lingkungan dan pakan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Produksi dan Perbenihan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36
Seksi Produksi dan Perbenihan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan perbenihan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perbenihan;
- c. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana perbenihan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan UPT
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas, dibentuk UPT pada Dinas; dan
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 39
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 40
- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 41
- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 42
- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 43
Biaya penyelenggaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 16/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 15 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 9 Seri C

## Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 15 November 2016

## BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN


ttd.

H. RENDRA KRESNA