Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organise.si clan Tat.a. Kerja Fnrnah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo dan guna melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organise.si clan Tat.a. Kerja Fnrnah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dcnga.n · Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah, perlu menetapka.n Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2012 tentang Besaran Uang Persecliaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 . tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi den Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu.sat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik: Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerinta.h Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcdoman Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah k.epada DPRD, clan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urnsan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupatem Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencan.a Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20112015 (Berita Daerah Kabupaten Stitubondo Tahun 2010 Nomor 85).
llenetaplam
IIEIIUTUSKAII :
PBRATURAII BUPATI SJTUBONDO TDTAJIG PBRUBAIIAJI ATAS PBRATURAII BUPAfl SITUBOIIDO IIOKOR 56 TAIIUlf 2012 TEIITANG BB8ARAII UAIIG PERSEDIAAlf PADA SATUAN KERJA PERARGKAT DAERAH DI LDIGKUll'GAN PBIIBRJIITAH KABUPATElf SITUBOIIDO TAIIUII AIIOGARAII 2013.
Puall
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2012 tent.ang Besaran Uang Persediaan pad.a Satuan Kerja Perangkat Daerab di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013, ditambah sebagai berikut:

| RO | KODE | SKPD | BBSARAIIUP | KASTUllAI |
|------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 52 | 1.02.3 | Rumah Sakit Umum Daerah Besuki | Rp. 50.000.000,00 | Rp.5.000.000,00 |

## PualD

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempat.annya dalam Berlta Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di ~i~~pfto \_ . , pada tanggal ,. . - - . . J

BUPATI SITUBOllDO,


Diundangkan \_di Situbondo pad.a tanggal ~ -



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEII SITUB01'1)(),

r.

~- I(}

}

~o:

~

~- f2-V \J

BERITA DAERAH KABUPATElf SITUBONDO TAIIUll 2013 llOMOR a I