PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM Nomor 7 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM.,
bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pajak Daerah.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 1 .
- No Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang ~ Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981] Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Lo Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684): 4,
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686). sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5.
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189): 6.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 7.
- Undang Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 8.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 9.
10. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
11. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- . Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 5 13 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153):
17. Peraturan Presiden Nomor | Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan:
- \_ Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2001 tentang 19 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3):
21. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan
BUPATI AGAM
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
BABI KETENTUAN UMUM Pasal |
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Agam: 1
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam: 2.
- Bupati adalah Bupati Agam; 3.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam: 4.
- Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam; 5.
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 7.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam: 6.
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 8.
10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelavanan yang disediakan oleh Hotel:
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rak yat; 9.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa\_ terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan. rumah penginapan dan sejenisnya. serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh):
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung. bar. dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
12. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
14. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
16. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan:
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
20. Reklame adalah benda. alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar. dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
- 19, Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame;
- . Pajak Penerangan Jalan adalah pajak alas penggunaan tenaya listrik. baik yang dihasilkan a 21 sendiri maupun diperoleh dart sumber lain:
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet:
23. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
25. Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi;
27. Nilai Jual Objek Pajak. yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yany terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru. atau NJOP pengganti:
26. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
28. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah batas Nilai Perolehan Objek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB;
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan:
29. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak yang dikenakan BPHTB:
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah. termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- . Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak: q JA
34. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender. yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung. menyetor. dan melaporkan pajak yang terutang;
- Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya | (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender; 5 3 5
36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah:
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah:
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi. penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampali kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya:
4. -\_ Surat Pemberitahuan Objek Pajak. yang selanjutnya disingkat SPOP. adalah surat yang 9 digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
40. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD. adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak. besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar:
8. \_ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 9 4 SKPDKBT. adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
10. 44, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak kerena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD. adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda:
48. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara\_teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta. kewajiban, modal. penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut:
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data. keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
50. Penyidikan adalah serangkaian tindakan menyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.
2. SI. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersanykanya:
BAB Il - JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2
Pasal 2
Jenis Pajak Daerah, terdini dari :
- Pajak Hotel; a.
- Pajak Restoran:
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame: d.
- Pajak Penerangan Jalan: e
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: f.
- 9s Pajak Air Tanah;
- = Pajak Sarang Burung Walet:
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 1,
BAB If
PAJAK HOTEL
Bagian Kesatu
Nama. Objek dan Subjek Pajak
BAB Il - JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2
Pasal 3
Dengan nama pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
BAB Il - JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2
Pasal 4
- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, facsimile. teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci. seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah:
- b. jasa sewa apartemen. kondominium. dan sejenisnya:
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo. panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis: dan
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB Il - JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2
Pasal 5
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
BAB Il - JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2
Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
Pasa] 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB Il - JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2
Pasal 7
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
BAB Il - JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2
Pasal 8
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
BAB Il - JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2
Pasal 9
Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam daerah tempat hotel berlokasi
Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan ( Bill )
BAB Il - JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2
Pasal 10
- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan di hotel. kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetap1 tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan payjak.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2). ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Legalisasi Bon Penjualan ( Bill )
BAB Il - JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2
Pasal 11
- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagi Wajib Pajak Hotel yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tetapi menggunakan bon penjualan (bill) yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
PAJAK RESTORAN
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 12
Dengan nama pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 13
- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 14
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak d
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 15
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 16
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 17
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 18
Pajak Restoran yang terutang dipungut dalam daerah restoran berlokasi.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 19
- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan restoran. kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagi Wajib Pajak Restoran yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (1) Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Dinas, kecuali ditetapkan lain oleh Kepata Dinas.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) yang dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Dasar Pengenaan Pajak.
Bayian Kelima
Legalisasi Bon Penjualan ( Bill )
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 20
Legalisasi Bon Penjualan ( Bill )
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 21
Dengan nama pajak hiburan dipungut atas penyelenggaraan hiburan
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 22
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tontonan film;
4. pagelaran kesenian, musik. tari, dan/atau busana: b
5. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
6. pameran;
7. sirkus. akrobat, dan sulap: e
8. permainan bilyar, golf dan bowling; d f
- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor. dan permainan ketangkasan;
- h. pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi penyelenggaraan hiburan rakyat yang dilaksanakan secara tradisional tanpa dipungut bayaran.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 23
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan. 'larif dan Cara Perhitungan Pajak Pasa] 24 d
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumah uang yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 25
- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 26
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 27
Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Karcis Pasa] 28
- (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan wajib menggunakan karcis yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran kecuali ditentukan lain dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Bagi wajib pajak yang wajib menggunakan karcis, tetapi tidak menggunakan karcis dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak.
Bagian Kelima Legalisas! Karcis Pasal 29
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 28
Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 29
Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas.
BAB V] PAJAK REKLAME
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 30
Dengan nama pajak reklame dipungut atas penyelenggaraan reklame
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 31
- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Reklame Papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya:
4. Reklame kain: b.
5. Reklame melekat. stiker: C
6. Reklame selebaran: d.
7. moO Reklame berjalan. termasuk pada kendaraan.
8. Reklame udara;
9. Reklame apung:
10. se Reklame suara;
11. Reklame film/s/ide, dan 1
- J. Reklame peragaan.
- (3) Ti dak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet. televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya:
15. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya:
16. . nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha profesi diselenggarakan sesuai) dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut:
17. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa menggunakan label/merk produk. d.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 32
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2).
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2).
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga. pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
dan Cara Penghitungan Pajak Reklame
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 33
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri. nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 34
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 35
Besaran pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dengan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1)
Bagian Ketiga
Daerah Pemungutan dan Masa Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 36
- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut dalam daerah.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame
BAB VI - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 37
Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
BAB VI - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 38
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik .
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wayib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. a
BAB VI - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 39
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- b. Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
BAB VI - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 40
- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1.5% (satu koma lima persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan
BAB VI - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 42
Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut dalam daerah.
BAB VIII
Pasal 43
Dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
BAB VIII
Pasal 44
- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
2. asbes; a.
3. batu tulis: b.
4. batu setengah permata: C
5. batu kapur: d.
6. batu apung: e
7. batu permata: f,
8. gs bentonit:
9. dolomit; h
10. feldspar: A.
11. garam batu (halite): 1
12. orafit: k.
13. granit/andesit (batu gunung dan batu kali): 1
14. gips: m
15. kalsit; n
16. kaolin; 0
17. leusit; P.
18. magnesit: q.
19. mika; [.
20. 2 marmer;
21. 7 nitrat;
22. opsidien;
23. 5 oker:
24. ¢€ pasir dan kerikil;
25. x* pasir kuarsa;
26. N'' perlit;
27. phospat
28. aa. talk:
29. bb. tanah serap (fillers earth).
30. ce. tanah diatome:
- dd. tanah liat ( bahan dasar batu bata )
32. ec. tawas (alum):
33. ff. tras:
34. gg. yarosif;
35. hh. zeolit;
- il. basal:
37. Ji. trakkit; dan
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
39. kk \_ Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial. seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga. pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
41. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimantaatkan secara komersial. b.
BAB VIII
Pasal 45
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
BAB VIII
Pasal 46
- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dalam daerah.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh. digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB VIII
Pasal 47
- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Hasil penghitungan nilai jual sebagaimana dimaksud Pasal 46 ditetapkan dengan Keputusan Bupatt.
BAB VIII
Pasal 48
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan
BAB VIII
Pasal 49
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajyak Air Tanah
BAB VIII
Pasal 50
Dengan nama pajak air tanah dipungut atas pengambilan dan/atau pemantaatan air tanah
BAB VIII
Pasal 51
- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan industri kecil dan besar. hotel, restoran, pencucian mobil atau komersi! lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga. pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan:
BAB VIII
Pasal 52
- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
BAB VIII
Pasal 53
- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
3. jenis sumber air; a.
4. lokasi sumber air: b.
5. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air:
6. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan: d.
7. kualitas air: dan e
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. f.
BAB VIII
Pasal 54
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB VIII
Pasal 55
Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mangalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan
BAB VIII
Pasal 56
Pajak Air Tanah yang terutang dipungut dalam daerah.
PAJAK SARANG BURUNG WALET
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 57
Dengan nama pajak sarang burung walet dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 58
- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet meliputi :
- a. Sarang Burung Walet Alami
- b. Sarang Burung Walet Budidaya
4. Sarang Burung Walet Budidaya sebayaimana dimaksud ayat (1) huruf b. adalah Sarang Burung Walet yang dikelola pada bangunan yang diperuntukkan khusus untuk itu. GB
5. Sarang Burung Walet Alami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. adalah Sarang Burung Walet yang terdapat secara alami pada goa alam atau sejenisnya. (2)
6. Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (4)
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 59
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wayjib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 60
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 61
- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet alami sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual Sarang Burung Walet.
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 62
- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet terutang dihitung dengan cara mangalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Hasil penghitungan nilai jual sebagaimana dimaksud Pasal 60 ditetapkan dengan Keputusan Bupatt.
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 63
Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut dalam daerah.
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 64
Dengan nama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 65
- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. pemindahan hak karena :
1. jual beli:
5. tukar menukar;
6. hibah wasiat;
7. RWW hibah;
8. waris; 5
9. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 6 .
10. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan: 7
11. penunjukan pembeli dalam lelang: 8
12. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 9
13. penggabungan usaha: 10
14. . peleburan usaha:
15. . pemekaran usaha; atau 12
16. . hadiah.
- b. pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak: atau
2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. hak milik:
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun: dan
- f. hak pengelolaan
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 66
- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wayib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 67
- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
3. jual beli adalah harga transaksi; a.
4. tukar menukar adalah nilai pasar: b.
5. hibah adalah nilai pasar;
6. hibah wasiat adalah nilai pasar: d.
7. waris adalah nilai pasar:
8. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
9. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; f.
- g. h. peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- J. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar:
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar:
1. peleburan usaha adalah nilai pasar:
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar:
- n. hadiah adalah nilai pasar: dan/atau
17. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam (3
- o. penunjukan pembeli dalam lelany adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan. dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 68
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 4% (empat persen).
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 69
Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) atau Pasal 67 ayat (5).
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 70
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Keempat Masa Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasal 7]
- (1) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
3. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b.
4. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta: ¢.
5. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, d.
6. waris adalah adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya kekantor bidang pertanahan: e.
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta:
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap:
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan adalah sejak tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak:
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
13. |. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanygal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 71
Masa Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 71 adalah 1 (satu) Bulan kalender
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 72
Masa Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 71 adalah 1 (satu) Bulan kalender
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 73
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, kecuali transaksi yang NPOP di bawah atau sama dengan NPOPTKP.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 74
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 75
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
2. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
BAB XI] PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 76
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 77
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) Jika
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 78
- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB. dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. SPTPD, SKPDKB,. dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 76 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 79
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar,
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung:
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.'
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 80
- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak.
- (2) SKPD. SKPDKB. SKPDKBT, STPD. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama | (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (3
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. (4)
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 81
- (1) Pajak yang terutang
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 82
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
2. SKPD: a.
3. SKPDKB; b.
4. SKPDKBT;
5. SKPDLB: d.
6. SKPDN: dan e
7. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 83
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima. harus memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan. Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (3
Pasa] 84
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima. dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampal dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan banding.
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 85
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 86
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD., SKPDKB. SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Atas permohonan Wajib Pajak. Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada Wayib Pajak karena : (2)
- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak; atau
- b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
Bupati dapat : (3)
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB. SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar:
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD:
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB XIII
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 87
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan. permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama | (satu) bulan. (3
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak. kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 88
Pasal 88
- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak. kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 88
Pasal 89
- Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2
- Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. (3)
BAB XV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 90
Pasal 90
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 90
Pasal 91
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati. (3
BAB XV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 90
Pasal 92
Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Perpajakan, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 93
Pasal 93
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati ## BAB XVII KETENTUAN KHUSUS Pasa] 94
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: (3
- b. Pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan. memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wayib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2). untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat dan penggugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku. catatan. dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah:
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah:
- g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang. benda, dan/atau dokumen yang dibawah:
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saks1;
11. . Menghentikan penyidikan: dan/atau 1
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA Pasal 96
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama | (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 96
Pasal 94
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
BAB XVIII - PENYIDIKAN Pasal 95
Pasal 95
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku. catatan. dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah:
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah:
- g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang. benda, dan/atau dokumen yang dibawah:
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saks1;
11. . Menghentikan penyidikan: dan/atau 1
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 96
Pasal 96
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama | (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 96
Pasal 97
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 96
Pasal 98
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 96
Pasal 99
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagai mana dimaksud Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak , karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 96
Pasal 100
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 98, dan Pasal 99 merupakan penerimaan negara.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101
BAB XX KETENTUAN PERALIHAN
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku. maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 101 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal Mei 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM., SYAFIRMAN, SH NIP. 19580524 198611 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011 NOMOR ## Pasal 103

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Penetapan: Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal Mei 2011

Penandatangan: BUPATI AGAM. INDRA CATRI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
## NOMOR TAHUN 2011
## TENTANG
## PAJAK DAERAH
## I. UMUM
Berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan keweangan yang lebih besar kepada Daerah dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah dalam pemungutan pajak Daerah dan retribusi daerah diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah. Pemberian kewenangan baru ini menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta perluasan objek pemungutan yang dapat dipungut oleh daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini beberapa jenis penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dialihkan menjadi penerimaan daerah, antara lain :
- a. Pajak air tanah
- b. Pajak Parkir
- c. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan pengganti pajak pengambilan bahan galian golongan C
- d. Pajak Sarang Burung Walet
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor perdesaan dan perkotaan
- f. Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)
Disamping pemberian kewenangan baru bagi daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga mengamanatkan bahwa terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 harus diperbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Agam :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pajak Hotel
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Avam Nomor 4 Tahun 2003. tentang Pajak Restoran
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2000. tentang Pajak Hiburan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 1999, tentang Pajak Penerangan Jalan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pajak Reklame e.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 1997, tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
Setelah penetapan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, namun ketetapan pajak yang terhutang dan ditetapkan dengan peraturan daerah diatas masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang.
Disamping itu. karena keterbatasan potensi daerah dan masih adanya aturan pelaksanaan yang belum ditetapkan pemerintah pusat. maka pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, belum dimasukan kedalam materi Rancangan Peraturan Daerah ini.
## ll. PASAL DEM] PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan