PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 20 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN PROV11181 JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 20 TAHTJN 2017 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program pembangunan sebagai pelaksanaa.n Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Oaerah Tahun 2016 · 2021, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang .. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. ba.hwa berdasarkan pertimbangan aebagaitnana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Rencana Kerja Pem.erintah Daerah Tahun 2018;
1. Undang-Undang Norn.or 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah .. da.erah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur $ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 1965 Nomor 11 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730};
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepoti$me (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik ln.donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.Qng Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang ... Unda.ng Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedu· kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
10. Peraturan Pemerinta.h Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tantba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Eva.luasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Jndon~ia Tahun 2008 Nomor 19, Ta.m.bahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah\.ln 2008 tentang Tahapan 1 Tataca.ra Penyusunanf Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Eva.luasi Rencana Kerja Pembangunan Oa~rah Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Oaerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana PembMgunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 .2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Serl E Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna.n Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor I);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 63);
MBMUTUSKAN:
- Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.
BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2018.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan;
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan m.asa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara tems menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
8. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
5
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tinda.kan pengerahan awnberdaya, balk berupa personal, barang modal tennasuk pera,Iatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk J.nenghasilkan keluaran (output}, da1am bentuk barang dan jasa.
10. Rencana Pembangunan Ja.ngka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingka.t RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima.J tahun.
11. Rencana. Kerja Pemerintah Daerah Ka.bupaten Tu.ban yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembartgunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 {satu) tahun.
12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tu.ban yang selartjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Dacrah untuk perlodc 1 (satu) tahun.
13. Kebijaka.n Umum Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatanJ belanja dan pembiayaan serta asum.si yang mendasarinya untuk periode 1 (satu} tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberlkan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD sebelum clisepakati DPRD.
BABU KEDUDUKAN Pasal2
RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran program RPJMD, yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 serta Kaidah Pelaksanaannya.
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Sistematika RKPD Tahun 2018 meliputi :
- a.
- BAB I •
PENDAHULUAN
- b. BAB Ii
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAlAN KINERJA PENYELENOOARAAN PEMERINTAHAN
- c. BAB 111
- d. BAB IV
- e. BABV
- f. BABVI
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksan.aan Program. dan Kegiatan RKPD $ampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah.
RANCANOAN KERANOKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANOAN DAERAH Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arab Kebijakan Keuangan Daerah.
PRlORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mernuat Tujuan dan Sasaran Pemba.ngunan serta Prioritas Pembangunan.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
OAERAH TAHUN 2018
Memuat Priorltas dan Ara.h Kebijaka.n RKPD Tahun 2018 serta Renja OPD da.n Pendanaannya..
PENUTUP
BABV ISi DAN URAIAN RKPD Pasal5
lsi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pad.a tanggal 31 Mei 2017

H,


Diundangkan di Toban pada tangga1 31 Mei 2017

SBKRBTARl8 DA.BRAH KABUPA1'D TVBAR,


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERIE NOMOR 18