PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT Nomor 47 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 28 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
- 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 9 );
6. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 46);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
7. Alokasi Dasar adalah standar minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten dibagi dengan jumlah Desa secara Kabupaten.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan ## BAB II
ALOKASI DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran dan menyampaikan besaran dana yang akan diterima oleh Pemerintah Desa;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) ADD untuk seluruh Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 40.800.520.700,- (Empat puluh miliar delapan ratus juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- (4) ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan cara, 90% (Sembilan puluh persen) dibagi rata dan 10% (sepuluh persen) dibagi dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Waikabubak pada tanggal 28 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, UMBU DINGU DEDI BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 48 BAB VI SANKSI Pasal 22

Penandatangan: - (1) Bupati menunda penyaluran ADD bulan pertama, dalam hal :

Penandatangan: - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penandatangan: - (2) Dalam hal ditemukan sisa ADD bulan pertama di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan Pemerintah Desa tidak menyampaikan laporan bulanan, maka Bupati menunda penyaluran ADD bulan berikutnya; - (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan Sisa ADD di RKD bulan sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD bulan sebelumnya. BAB VII PENUTUP Pasal 23

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal 28 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI SUMBA BARAT, AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Rincian ADD sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menggunakan alokasi formula sebagai berikut :

W = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (ADDkab -ADkab)

## Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z4 = Rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa
- ADDkab = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten
- ADkab = Besaran Alokasi Dasar Kabupaten.
- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 4

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada IKG Desa yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD pada rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari besaran ADD setiap Desa;
- (3) Penyaluran ADD bulan pertama dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menyampaikan APBDesa kepada Bupati;
- (4) Penyaluran ADD bulan kedua dan bulan berikutnya dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran bulanan dan Laporan Posisi Kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- (5) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

## BAB III

## PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

## Pasal 6

- (1) Prioritas penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan :
- a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- (2) Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa diruang publik atau di papan pengumuman Desa yang dapat diakses masyarakat Desa.

## Pasal 7

Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan :

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Operasional Pemerintah Desa;
- d. Honorarium tenaga administrasi Desa;
- e. penetapan dan penegasan batas Desa;
- f. pendataan Desa;
- g. penyusunan tata ruang Desa;
- h. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- i. pengelolaan informasi Desa;
- j. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- l. penyelenggaraan kerja sama antara Desa;
- m. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- n. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya sesuai kondisi Desa.

## Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dianggarkan dalam APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (2) Besaran Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

## Pasal 9

- (1) Tunjangan dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dianggarkan dalam APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD diberikan setiap bulan sejak tanggal peresmian;
- (3) Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (3) Operasional BPD dianggarkan dalam APBDesa yang digunakan untuk membiayai fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan BPD.
- (4) Usulan rencana biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dan disampaikan secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa setiap tahun.

## Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa mengangkat 5 (lima) orang Tenaga Administrasi Desa dan diberikan honor setiap bulan.
- (2) Honor Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Honor diberikan setiap bulan sejak tanggal pengangkatan.
- (4) Besaran honor Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

## Pasal 11

Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk pemenuhan kebutuhan :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi Desa.

## Pasal 12

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a antara lain :

- a. biaya operasional;
- b. insentif pengurus;
- c. peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- d. kegiatan lainnya untuk mendukung upaya pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa.

## Pasal 13

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a diberikan kepada Tim Penggerak PKK Desa dan dapat diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

## Pasal 14

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b diberikan kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang secara operasional mendukung pelaksanaan pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain LPM Desa, RT, RW, Posyandu dan BKB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Insentif diberikan setiap bulan sejak tanggal pengukuhan.
- (4) Besaran insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 15

Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dalam bentuk pelatihan/ workshop dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

## Pasal 16

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dalam bentuk :

- a. Tim Penyelesaian Masalah Sosial di Desa;
- b. Pertemuan/rapat/sosialisasi;
- c. Insentif anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- d. Kegiatan lainnya untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Desa.

## Pasal 17

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c diberikan kepada Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 20 (dua puluh orang) anggota linmas di setiap Desa dan dianggarkan dalam APBDesa;
- (3) Insentif diberikan setiap bulan sejak tanggal pengukuhan;
- (4) Besaran insentif Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 18

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

- a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c. termasuk dalam lingkup urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

## Pasal 19

- (1) Selain Pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, ADD juga dapat digunakan untuk membiayai Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, apabila seluruh kegiatan prioritas pemanfaatan ADD sudah dianggarkan sesuai prioritas di Desa.
- (2) Program dan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017.

## BAB IV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi Penetapan Penggunaan ADD.
- (2) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan ADD dan dapat melimpahkan tugas kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan penggunaan ADD melalui fasilitasi penyusunan perencanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibahas dalam musyawarah Desa dan dilaporkan secara berkala, disesuaikan dengan format laporan pertanggungjawaban pengeloaan keuangan Desa.
- (5) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V PELAPORAN ADD

## Pasal 21

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap bulan, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Laporan bulanan paling lambat tanggal 15 setiap bulan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Diundangkan di Waikabubak pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 48

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD bulan pertama, dalam hal :
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal ditemukan sisa ADD bulan pertama di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan Pemerintah Desa tidak menyampaikan laporan bulanan, maka Bupati menunda penyaluran ADD bulan berikutnya;
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan Sisa ADD di RKD bulan sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD bulan sebelumnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2016

## TENTANG

## TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA

DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

## I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka membagi dan menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa serta mengoptimalkan penyaluran, penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini ialah Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa, Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa, Pelaporan Alokasi Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa serta Sanksi.

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Desa sesuai Kewenangan yang dimiliki Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, seluruh kelembagaan di Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pegelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

IKG Desa dalam Peraturan Bupati ini menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pegalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Cukup jelas
- (2) Yang dimaksud dengan Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari besaran ADD setiap Desa adalah penyaluran ADD dilakukan setiap bulan dengan besaran total ADD masingmasing desa dibagi rata setiap bulan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan ' Lembaga Kemasyarakatan Desa', antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas