PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN, DAERAH SANGAT TERPENCIL DAN DAERAH TERPENCIL DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA (berlaku 6 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN, DAERAH SANGAT TERPENCIL DAN DAERAH TERPENCIL DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja para penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah kepulauan, daerah sangat terpencil dan daerah terpencil dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara guna memaksimalkan kinerja perangkat daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan jasa bagi Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di instansi Pemerintah dan bertugas di daerah kepulauan, daerah sangat terpencil dan daerah terpencil dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas merupakan bentuk penghargaan, perhatian dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara atas kinerja dan pengabdian para penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah dengan keterbatasan aksesbilitas,infrastuktur yang kurang memadai dan kondisi sosial ekonomi yang cukup sulit.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
SALINAN
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN, DAERAH SANGAT TERPENCIL DAN DAERAH TERPENCIL DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II PENERIMA PEMBERIAN JASA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemberian jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Yang dimaksud dengan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu dalam tugas pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan/atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, meliputi :
1. Guru Bantu Daerah (GBD)
2. Guru Tidak Tetap (GTT)
3. Dokter Pegawai Tidak Tetap (Dokter PTT)
4. Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)
5. Tenaga Harian Lepas (THL)
6. Pegawai Kontrak
7. Pegawai Tidak Tetap
8. Dan lain - lain yang sejenis dengan yang disebutkan di atas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Penerima pemberian jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Penerima pemberian jasa ## BAB III BESARAN NOMINAL YANG DIBERIKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Besaran nominal yang diberikan untuk pemberian jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Nilai nominal yang diberikan untuk pemberian jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Besaran nominal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7 disusun dalam Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
SISTEM PEMBAYARAN
BAB IV - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 10
Pemberian jasa
BAB IV - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 11
Pembayaran pemberian jasa ## BAB V
KRITERIA DAERAH KEPULAUAN, DAERAH SANGAT TERPENCIL DAN DAERAH TERPENCIL
BAB IV - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 12
Kriteria daerah penerima Pemberian Jasa
BAB IV - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 13
Kriteria daerah penerima Pemberian Jasa
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur/ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 6 Januari 2015 B

Penandatangan: BUPATI BENGKULU UTARA, ttd H. M. IMRON ROSYADI

Penetapan: Diundangkan di Arga Makmur Pada Tanggal 6 Januari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA Drs. SAID IDRUS ALBAR, MM BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010