PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor 9 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI D~:SA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI BOMB ' A
PROVINSI SUL WESI T ' 0 r A
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI D~:SA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
a.
bahwa Pedoman Pengadaan Barang/ .Jasa a ng dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa perl Iitingka tkan agar sesuai dengan prinsip efisien, elektif, t.ransparan, pemberdayaan masyarakat, kegotongroyongan dar akunta bel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas' 1 ayat ( 1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 1 larang/ .Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedom. n Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, sebagaimana t elah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun ~O .5 ten tang Perubahan atas Peraturan Kepala Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerin tah N omo:r 13 ' "ahun 2013 ten tang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barnng/ J isa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentan ; Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di lam bu fa dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perati ran B pati Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Dess ;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang P, :rr..bent kan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kab paten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara :Lemb mm . egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1 4, 1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268). Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pc .mbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nega ·a Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemb.aran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 L 4 ter tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T hun 20 l 4 Nornor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang t merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar Rep bli c Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa knli 1 bal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun. 20 l5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 ,"'ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep blik ~ Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernb.iran Neg~ Republik Indonesia Nomor 5679);
I
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2( o~; ten ta g Pembinaan dan Pengawasan atas Perr 'elenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.epu lik Indo esia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2( 1-'· tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Repu lik Indoi iesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nega ·a Rep blik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diu bah de gan diubah dengan Peraturan Pemerintah Norn ir 47 I'ahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 1 omor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Un ang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor lt57, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 &gt; 14 te ntang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran e dapatan dun Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia · 'a} un 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran NegaraRepubl k Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali du. bah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber da i Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran egars. Rep blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( «rita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20911;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nornor ~-036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri · Nomor 113 ahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negs ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Harang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Nega 'a Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nornor 22 "al un r 015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lernbaga Ke ijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nornor 13 "a} un 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ asa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20·\_5 Nornor 1506);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana omor 3 ahun r 016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupate n Bomb~a ~ Tahun 2016 Nomor 3). J"\.
/
&gt;ENGADAAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMA BARANG / JASA DI DESA.
Menetapkan:
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud den gan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana se oagai uns r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewena gan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum ya ig memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk me ngurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, herd· sarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatua 1 Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu per mgkat esa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan rnasya 'alrat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik In donesia
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang clitetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat rnenetapkan da lam angka melaksanakan peraturan Desa maupun ,. erati.ran Kepala Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan ke 'ajibar . Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala ses iatu l erupa ang dan barang yang berhubungan dengan elaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempun ai cewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuar gan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanj utya disebut APBDesa adalah rencana ke rang 1 tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusy waratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya dis but dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegi tan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Pernerinrah )esa, baik h dilakukan dengan cara Swakelola maupun rnelal ui Peny~· a Barang/ Jasa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan keburuhan dan rnerup kan mitra Pemerintah Desa dalam mernberdayakan ma. yarakat.
I
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atat perorangan yang menyediakan Barang/ Jasa.
15. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/, asa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan clan a tau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
16. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang 'J,rna yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang dite taj kan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyar ikatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ .Jasa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUf
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberik in pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang dibiayai dengan dana yang her. ·umber dari APBDesa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUf
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pengadaan Harang/Jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUf
Pasal 4
- (1) Ruang Lingkup pengaturan tata cara elaksanaar Penga aan Barang/ Jasa dalam Peraturan Bupati ini ad ah Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.
- a. pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pad L ayat (1 ), meliputi:
- b. pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Barang/Jasa; dan
- (3) Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pernbiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang lingkup dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 1 ahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peratun n Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kecrnpat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penga i~n /,.\_ Barang/Jasa Pemerintah. f\
/
- c. pengawasan, pembayaran, pelaporan clan St rah te · ma Barang/ Jasa.
Bagian Kesatu
Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Di esa
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/,JASA DI DESA
Pasal 5
- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola.
- (2) Pengadaan Swakelola sebagaimana dimaksud p-- da ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- a. memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat;
- b. menggunakan prinsip gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
- c. memperluas kesempatan kerja; dan
- d. pemberdayaan masyarakat setempat.
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/,JASA DI DESA
Pasal 6
- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ialam Pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan secara Sws kelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksa nakan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang dianggap mamp 1.
- (2) Penyedia Barang/ Jasa yang dianggap man pi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaiman a dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pad.i ayat (2), Penyedia Barang/ Jasa untuk pekerjaan konstruk si term- suk konsultan perencanaan dan penga vasan mampu menyediakan tenaga ahli dan atau peralata:n yang, diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/,JASA DI DESA
Pasal 7
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. efisien yaitu Pengadaan Barang/ Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam wakt 1 yang di tetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang r-iaksim m;
- b. efektif yaitu Pengadaan Barang/ Jasa harus ses .iai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan yaitu semua ketentuan dan informa .. i meng nai Pengadaan Barang/ Jasa bersifat jelas dan dapa t diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Bararigy.Jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat yaitu Pengadaan Barang/ .Jasa harus dijadikan sebagai wahana pernbelajaran agi ~ masyarakat untuk dapat mengelola pernbangunan Df~a menuju kemandirian masyarakat; \
./I
- e. gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
- f. akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan etentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kedua Etika Pengadaan Barang/
.Jasa
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/,JASA DI DESA
Pasal 8
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan J&gt;engadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- b. mencegah kebocoran dan pemborosan Keuangan Desa: dan
- a. bertanggung jawab;
- c. patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-u idangan.
PENGELOLAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 9
- (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Ja .a ibe ntuk TPK.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari u sur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kernasyarr katan Desa atau sebutan lain.
- (2) TPK merupakan tim yang ditetapkan oleh Kepala 1 &gt;e:,a dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Urusan Pembangunan dan atau Ke iaia Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjak nkan tugas dan fungsinya.
- (5) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaks d pada ayat (3), adalah ketua Lembaga Kemasyara ks.tan Desa atau sebutan lain secara hirarkis yang aktif dan memiliki kompetensi di bidangnya.
- a. ketua, berasal dari unsur Pemerintah Desa;
- (6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
- b. sekretaris, berasal dari unsur Lembaga. Kernasyarakatan Desa atau sebutan lain; dan
- c. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Pernerintah Desa dan atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatar. Desa r tau sebutan lain.
- (7) Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus meme uhi persyaratan sebagai berikut:
- b. mampu mengambil keputusan, serta tidak per rah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- c. menandatangani pakta Integritas;
- d. tidak menjabat sebagai sekretaris Desa dan be ndaharJ\di Pemerintah Desa; dan }
~
- e. memiliki kemampuan kerja secara berkelonip k dalam melaksanakan setiap tugas /pekerjaannya ..
- (9) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (~), diberikan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa o iaxas nilai 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (8) Pemerintah Desa dapat menyediakan honorarium epada PK.
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 10
Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (9) ada setiap kegiatan dapat diberikan dengan besaran pe 'sentase 3% (tiga perseratus) dari total Biaya Operasional TPK .. ebesar 5 % (lima perseratus) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Biaya perencanaan sebesar 2 % (dua perseratus).
- b. Biaya Administrasi, Evaluasi dan Pelaporan sebesar 3 % (tiga perseratus) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Biaya administrasi, evaluasi dan pelaporan se banyak 30 % (tiga puluh perseratus)
- 2) untuk honorarium TPK sebesar 70% [tujuh puluh perseratus), dengan pembagian sebagai berikL t:
- a) Ketua
6. maksimal 30% ( iga puluh perseratus);
- b) Sekretaris
- c) Anggota (3 orang)
9. maksimal 25~ (dua puluh lima perseratus); dan
10. maksimal 45% (er ipat puluh lima perseratus).
Bagian Kedua Togas dan Wewenang TPK
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 11
- (1) TPK merniliki tugas pokok dan kewenangan sebaga i berikut:
- b. menyusun rencana anggaran biaya
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 12
- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Baran '/,Jasa. ang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan clan a au diawasi sendiri oleh TPK.
- (3) Khusus pekerjaan atau bagian pekerjaan kons ruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang mt mbutu kan tenaga ahli dan atau peralatan berat, t dak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.
- (2) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK melipuli: kegiata 1 persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
Bagian Kedua
Rencana Pelaksanaan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 13
Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:
- b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- a. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB);
- c. rencana penggunaan tenaga kerja, ke utuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
- d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gam ia.r rencana kerja sederhana/ sketsa; dan
- e. spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
Bagian Ketiga Pelaksanaan Swakelola
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 14
- (1) Kebutuhan Barang/Jasa termas k didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dil ikukan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK:
- a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis peleksanaan pekerjaan dari angg ta TPK ya tg dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan I peke jaan;
- b. dapat dibantu oleh personil yang ditunj uk da ri Perangkat Daerah teknis terkait; dan atau
- c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukan , dan a~ ~. mandor). f7 I
,I
- (3) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pernbuat in dan atau peningkatan jalan di pedesaan, untuk mendukung kelanc ran pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang dilakukan secara Swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes terbagi tiga tahap yaitu:
- b. tahap kedua senilai 40% (empat puluh p .rsen] setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perse n) dari nilai uang dimuka yang telah dipergunakan; dan
- a. tahap kesatu senilai 60% (lima puluh persen] m.erupakan uang dimuka dari nilai pekerjaan untuk r. ernbiayai persiapan pelaksanaan kegiatan;
- (4) bukti pembayaran dianggap sah setelah ada persetujuan dari sekretaris Desa selaku koordinator pelaksan teknis pengeloaan keuangan Desa.
- (6) TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi ke uangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibanny. t.
- (5) TPK wajib memonitor kemajuan fisik serm,a kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu dan membuatkan laporan ,
- (7) TPK wajib mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan/ kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes.
Bagian Kesatu Um um
BAB VI - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/,JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Pasal 15
- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barangy.Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Harang/Jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakek ·la ma pun memenuhi kebutuhan Barang/ Jasa secara l· ngsung di Desa.
- (2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang, .Jasa harus memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki tempat usaha dengan alamat tetap, ielas dan dapat dijangkau dengan jasa pengiriman serta usaha yang masih aktif didukung dengan didukung kebei iaran usaha dari Kepala Desa;
- b. untuk pekerjaan kontruksi, mampu menyedi ikan tenaga ahli dan atau peralatan yang diperlukan ds lam pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. memiliki nomor pokok wajib pajak.
Bagian Kedua
Perencanaan
BAB VI - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/,JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Pasal 16
- (1) Dalam perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa T:?K harus mempertimbangkan: \\
- a. kondisi/keadaan yang sebenamya dilokasi/Iapr.ngan;
- b. kepentingan masyarakat setempat;
h
/
- c. jenis, sifat dan nilai Barang/ Jasa, serta jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang ada; dan
- d. kebutuhan barang/bahan.
- (2) TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan ~ arang/ .Jasa yang meliputi:
- a. rencana anggaran biaya
BAB VI - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/,JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Pasal 17
- (1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nil u diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah] sar rpai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dar
- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sam oai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nil u diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ~ ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pembelian langsung atas Barnng/ J' aa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
- c. melakukan negosiasi (tawar-menawar) secai a lang ung ditempat kepada Penyedia Barang/Jasa; dan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi; dan
- b. pembelian dilakukan tan pa melakukan p ermin ta.an penawaran secara tertulis;
- d. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti trans aksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk da 1 atas nama TPK.
- a. TPK melakukan pengadaan langsu g atau penunj kan langsung atas Barang/Jasa kepada l (sat 1) Penj edia Ba.rang/ Jasa;
- (3) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan ailai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sar ipai de gan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) , ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai ber ik.it:
- b. TPK melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampir; daftar Barang/ Jasa (rincian Barang/ Jasa a tau ru.mg lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
- c. Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan penaw.iran tertulis yang berisikan daftar Ba.rang/ Jasa (nncian 3arang/ Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) pf harga; \
t
/
f1
- d. TPK melakukan negosiasi [tawar-rnenawa r) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memper leh harga yang lebih murah;
- e. Penyedia Barang/ Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, kuitansi untuk dan atas nama TPK;
- 1) nama barang atau pekerjaan yang dia akan;
- f. TPK mengumumkan data pekerjaan dar Penyedia Barang/ Jasa terpilih di papan pengumuman kantor Desa dan tempat strategis lainnya di Desa se curan -kurangnya terdiri dari:
- 2) nama dan alamat Penyedia Barang/ .Jasa;
- 4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
- 3) harga akhir hasil negosiasi (tawar-menawar);
- 5) tanggal diumumkan.
- (4) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan ni ai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ... ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai be kut:
- a. mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/ Jasa ye ng berbeda dilampiri dengan daftar Barang/Jasa (rincian arang/.Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume,dan , atuan) dan spesifikasi teknis Barang/ J asa;
- b. Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan penaw rran secara tertulis yang berisi daftar Barang/ .Jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
- d. apabila spesifikasi teknis Barang/ Jasa yang dits warkan:
- c. menilai pemenuhan spesifikasi teknis Harang/ Jasa terhadap kedua Penyedia Barang dab J a.sa yang memasukkan penawaran;
1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Ba rang/. rasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
2. apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/ asa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepa de. Penyedia Barang/ Jasa yang dapat memenuhi pesit ikasi teknis tersebut; dan
3. jika tidak dipenuhinya oleh ke ua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK mernbatalkan pr ses pengadaan.
- f. TPK melakukan negosiasi [tawar-rneriaw ar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di ai tara k dua Penyedia Barang/ Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas Barang/ Jasa yang diadakan , erta tidak memperpanjang masa penyerahan bai ang a tau penyelesaian pekerjaan dan dituangkan kc c alam berita acara hasil negosiasi;
- e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dim.iksud ada huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dima ksud d lam huruf a kepada Penyedia Barang/Jasa yang lair;
- g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/ .Jasa rnenan.dat.ang~i surat perjanjian kerja yang berisi sekurang- kUJ angnya. \
2. para pihak;
1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian ,
~
3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
f
/
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7. ketentuan keadaan memaksa (force majeur};
8. sanksi, termasuk denda keterlambatan., dan
9. tata cara pembayaran.
1. TPK mengumumkan data barang/ pekerjaan d in Penyedia Barang/ Jasa terpilih di pa pan pengumuman .ar tor Desa dan papan/tempat strategis se. curaru.-kurangnya mencantumkan:
- h. pihak Penyedia Barang/ Jasa ya.ng berwenang menandatangi Surat Perjanjian Kerja s ebagaimana dimaksud dalam huruf g, adalah pemilik toke, pemilik usaha dagang, direksi dan atau pihak lain . .ang b kan Direksi atau yang namanya tidak disebutka dalam kta pendirian/ anggarandasar sepanjang pihak terse but pengurus/karyawan perusahaan yang bersta UB sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa a.tau pt ndelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau p· r , yang sah
BAB VI - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/,JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Pasal 18
- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan se iara tertulis kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
- b. mengurangi jenis pekerjaan; dan atau
- a. menambah atau mengurangi volume peke:rjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis.
- (2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan , ebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, da huruf d, Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan penawaran tertuli ke pada TPK.
- (3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) deng.m Penyedia Barang/ Jasa untuk memperoleh harga yang lebih 1 nurah.
- (4) Untuk nilai Pengadaan Barang/ Jasa di atas Rp200 .000. 00,(dua ratus juta rupiah), dilakukan perubahan per anjia erja dan adendum surat perjanjian kerja yang n emua : perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang dise akati.
Bagian Keempat Pembayaran Prestasi Kerja
BAB VI - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/,JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Pasal 19
- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan liberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan sel esai s s ai ketentuan perjanjian.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimar a dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/ Ja.sa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan &lt; lalarn berita acara pemeriksaan Barang/Jasa dan berita acara serah te,aJ. Barang/ Jasa. ~
/
Bagian Kelima Keadaan Memaksa (Force Majurel
BAB VI - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/,JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Pasal 20
- (1) Keadaan memaksa (force majeure) merupakan salah sat keadaan yang terjadi di luar kehendak para p· -: dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewa jiban yang ditentukan dalam surat perjanjian kerja menjadi .idak ds pat dipenuhi.
- (2) Digolongkan sebagai keadaan memaksa (force maj ?Ure) dalam Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang/Jasc. di Desa, meliputi:
- b. bencana sosial;
- a. bencana alam;
- c. kebakaran;
- d. bencana non alam;
- f. gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapxan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Me iteri Te ms terkait.
- e. pemogokan; dan
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (Force Majeure], Pe y dia Barang/ Jasa memberitahukan ten tang terjadinj a kea aan memaksa (force majeure) kepada TPK ecara ter cu lis d lam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sej · terjadinya keadaan memaksa (force majeure), dengan n ienyertakan salinan asli pernyataan keadaan memaksa f tree m ljeure) ang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwen mg sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang be laku.
- (4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang, Jasa ang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihs k penyedia Barang tidak termasuk kategori keadaan merr aksa (force majeure).
- (6) Setelah terjadinya keadaan memaksa (force ma ·eure), ara pihak dapat melakukan kesepakatan kernbali, dan se lanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Ke ia.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan memaksa (force majeure tidal: clikenakan sanksi.
Bagian Keenam Pemutusan Surat Perjanjian Kerja
BAB VI - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/,JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Pasal 21
TPK secara sepihak dalam melakukan pemutusan surut perjanjian kerja apabila:
- b. Penyedia Barang/ Jasa lalai/ cidera janji dalarn mdaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiai mya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK; da
L
- a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan aki · t · esalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 14 (empat belas] hari kalender;
- c. apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan korupsi kolusi, nepotisme, kecurangan dan tau pemal man dala~ proses pengadaan yang diputuskan oleh i stansi a berwenang.
Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan
BAB VI - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/,JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Pasal 22
- (1) Apabila terjadi perselisihan antara TPK dar Penyedia Barang/Jasa, maka terlebih dahulu diselesaik m melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung leh Kepala Desa selaku PKPKDes.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimaru . dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan.
Bagian Kedelapan Serah Terima Pekerjaan
BAB VI - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/,JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Pasal 23
- ( 1) TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah se uruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan keten uan surat perjanjian kerja.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil peke rjaan, TPK melaporkan secara tertulis kepada Kepala D sa selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan peru .airan dan memerintahkan kepada Penyedia Barang/ J~ ss untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangar pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam surat perjs njian k rja.
- (3) Penyedia Barang/ Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDes r ielalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persera usl dengan dilampiri berita acara pemeriksaan hasil pekerjaai t clan berita acara serah terima basil pekerjaan.
Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal2
- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengendalian Penga aan Barang/ Jasa di Desa.
- (3) Setiap pengaduan tentang Pengadaan Barang/ .Jr.sa di Desa wajib ditindaklanjuti oleh lnspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagai aparat penga va intern pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
Bagian Kedua Sanksi
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKS!
Pasal 25
- (1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi j ka terbukti ~ melakukan dengan sengaja perbuatan a tau tinda kan sebi!z· berikut: \
/
t
I
- a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langs ng maupun tidak langsung guna memenu i keingin mnya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur . .ang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, can atau ketentuan peraturan perundang-udangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penycdia Barang/ asa lain untuk mengatur harga penawar n di l ' r prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa, se ingga mengurangi/menghambat, memperkecil can atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau rr.erugikan orang lain;
- c. membuat dan atau menyampaikan dokumen clan tau keterangan lain yang tidak benar unt k memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan perjai ijian kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh TPK; dan
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai de ngan s rat perjanjian kerja.
- a. sanksi administratif, berupa peringatan/ teguran tertulis:
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dikena an sanksi berupa:
- b. gugatan secara perdata; dan atau
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) r uruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan kelentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. pelaporan secara pidana kepada pihak yai g berwenang,
- (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas infc rrnasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sa ksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- a. dikenakan sanksi administrasi;
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan atau kecurangan d ilam pr- ses Pengadaan Barang/ Jasa, maka TPK :
- b. dituntut ganti rugi; dan atau
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses Penga aan Barang/ Jasa di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai anggota TPK.
- c. dilaporkan secara pidana.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKS!
Pasal 26
- (1) Apabila penyedia jasa konsultan perencana (t.enaga ahli] tidak cermat dalam menyusun perencanaan Pengaclaan Barang/.Jasa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Pemei intah Desa atas beban biaya APBDesa dikenakan sanksi berups keharusan menyusun kembali perencanaan dengan be ban b aya dari penyedia jasa konsultan yang bersangkutan, lan at au dituntut dengan ganti rugi sesuai perjanjian kerja yang telaJ 1 disepakati bersama.
- (2) Format dokumen Pengadaan Barang/Jasa Desa ebagaimana ~ tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang meru akan bagian ti~ terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

/

/

.)

'

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTU

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mt rnerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pen .mpat.mnya alam Berita Daerah Kabupaten Bombana


Ditetapkan di lcum bi

t pada tanggal G f~ , 201 7

Pj. BUPATI BOMBA A,

Hj. SITTI SALEHA


Diundangkan di Rumbia pada tanggal

2017

%

f~IWt!IU

SEKRETARIS DAERAH KABU TEN BOMBANA,


H. BURHANUDDIN A. HS NOY

-

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR ... q