PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 22 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Desa diantaranya bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, dan alokasi dana desa yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Alokasi Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diperuntukkan bagi Nagari dan diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah nagari, tunjangan kehormatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari, tunjangan asuransi keselamatan kerja dan purna bakti Wali Nagari serta operasional kantor Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
4. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan dalam registrasi di Kementerian Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini.

## Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari pagu Anggaran dibagi rata untuk setiap nagari dan 20 % (dua puluh persen) dihitung dengan kriteria sebagai berikut:

W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) Keterangan:

- W = Dana Nagari setiap Nagari
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Nagari terhadap total IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pesisir Selatan dibagi menjadi 1/12 (satu per dua belas).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB-P2 diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rincian Alokasi Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APBNagari.

## Pasal 6

Pengelolaan keuangan Nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Nagari yang mengakibatkan beban APB Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (4) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Nagari semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Nagari dalam hal Wali Nagari tidak menyampaikan APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Nagari dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Nagari yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Nagari yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Nagari yang diterima Nagari.

- (5) Penggunaan Alokasi Dana Nagari yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2, tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah dilakukan evaluasi oleh Camat.

## Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/1/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Nagari/Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan pada tanggal 22 April 2015

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan pada tanggal 22 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dto

## E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 N0M0R 17