PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor IZ Tahun 2016 tentang PENJABARAN PERUBAJHLAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 14 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a.
:
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR IZ TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN PERUBAJHLAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016, maka perili menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 4400); . ' *
4.
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran. Negara Republik. Indonesia Nomor &lt; 4438);
6.
- Undang-Utydang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten'Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); ' V
9. . Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun - 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 ' Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 11.
- Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, · I 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan P#»Tr &gt; * » rintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ·kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan ' ^ Tesiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang , Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa
{
Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi ' Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan . Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Dan Rancangan Kepala ' Daerah tentang ' Penjabaran APBD;
21. Peraturan ^ Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun ' 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATU
Menetapkan : BARA TAHUN ANGGARAN 2016.
'
5
*
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalarf lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Batu Bara dengan Persetujuan bersama Bupati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD ?rl»laV&gt; Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Pendapatan Daerah adalah hak permerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
10. 10.Belanja Daer&amp;h adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui * . 1 sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. 11.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan t yang bersifat memaksa ## BAB II
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 2
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
1. Pendapatan
2. Belanja
3. Pembiayaan
- a) Semula
- b) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 932.304.108.372,00
Rn. 194.548.338.899.31
Rp. 1.126.852.447.271.31
- a. Semula
- b. Bertambah / (berkurang)
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 960.904.108.372,00
Rp. 290.840.970.252.55
Rp.1.251.745.078.624.55 '
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan
(Rp . 124.892.631.353.241
Penerimaan
- a) Semula
- b) Bertambah / (berkurang)
- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 28.600.000.000,00
Rp. 96.292.631.353.24
Rp. 124.892.631.353.24
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan
Rp . 124.892.631.353.24
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 3
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran la Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD;
2. Lampiran Ila Penjabaran Perubahan APBD.

'

*

- Diundangkan di Lima Puluh

t

- pada tanggal 14 September

't Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,


BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 2»

- Salman sesuai dengan aslinya
- KEPALA BAGIAN HUKUM


. i -RAHMAD SIRAIT NIP. 19660707 198602 1 001

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuipya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal \ M 2016

BUPATI BATU BARA,

i


-

OK ARYA 2ULKARNAIH

101

'

H

)


a -

Lampiran la

Peraturan Bupati Batu Bara

Nomor

: 33 Tahun 2016

Tanggal

: 14 September 2016

## PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA

## RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEM8IAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

j

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) . | JUMLAH (Rp) . | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | DASAR HUKUM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (RP) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 • |
| 4 | PENDAPATAN | 932.304 . 108.372 , 00 | 1.126 . 852.447 . 271 , 31 | 194.548 . 338.899 , 31 | 20 , 87 | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLIDAERAH | 50.426 . 644.624 , 00 | 54.612 . 813.928 , 31 | 4.186 . 169.304 , 31 | 8 , 30 | |
| 4 . 1 . 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 22.272 . 500.000 , 00 | 23.272 . 500.000 , 00 | 1.000 . 000.000,00 | 4 , 49 | |
| 4 . 1 . 1 . 0 1 4.1 . 1 . 0 1 . 0 9 | Pajak Hotel Hotel Melati Satu Pajak Restoran | 26.500 . 000 , 00 26.500 . 000 , 00 | 26.500.000 , 00 2&500.000 , 00 . , | 0,00 0 , 00 | 0 , 00 0 , 00 | Peraturan Daerah :Kab . Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| 4 . 1 . 1 . 0 2 4 . 1 . 1 . 0 2 . 0 1 4 . 1 . 1 . 03 4.1 . 1 . 03 . 05 4.1 . 1. 0 3 . 1 5 4.1 . 1 . 0 4 | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pasir Kuarsa | 220.000 . 000 , 00 20.000 . 000 , 00 200.000 . 000 , 00 | 1.650 000.000 00 32.500.000 , 00 7.500 . 000 , 00 13.856 . 251.500 , 00 13.856 . 251.500,00 220.000 . 000 , 00 20.000 . 000 , 00 | 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0 , 00 | 0 , 00 0,00 0,00 7 , 78 0,00 | |
| | Pajak HIburan Pameran Permainan Ketangkasan Pajak Reklame Reklame Papan / Bill Board/Videotron / Megatron | 1.550 . 000.000 , 00 1.650.000.000 , 00 | 1.650 . 000.000 , 15.500 . 000 , 00 9.900 . 000 ,00 | 0 , 00 0,00 0 , 00 | 0 , 00 0,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| | Restoran | | 00 | | 0,00 | |
| | | 15.500 . 000 , 00 | | | 0,00 0,00 | Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| | | 9.900 . 000 , 00 | | | | |
| | | 5.600 . 000 , 00 | 5.600 . 000 , 00 | | 0 , 00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| | | 400.500 . 000 , 00 360.500 . 000 , 00 | 400.500 . 000 , 00 360.500 . 000 , 00 | | 0,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| 4 . 1 . 1 . 0 4 . 0 1 | Reklame Melekat / Stiker | 7.500.000 , 00 | | | 0,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| 4.1 . 1 . 0 4 . 0 2 | Reklame Kain | 32.500 . 000 , 00 | | | | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| 4 . 1 . 1 . 0 4 . 0 3 | | | | 0 , 00 | 7 , 78 | |
| 4.1 . 1.05 | Pajak Penerangan Jalan | 12.856 . 251.500 , 00 | | 1.000 . 000.000,00 | | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 |
| 4.1. 1.05 . 02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 12.856 . 251.500 , 00 | | 1.000.000.000,00 | | Tahun 2012 |
| 4.1 . 1 . 06 | | | | 0 , 00 | | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 |
| 4 . 1.1 . 0 6 . 2 8 | | | | 0 , 00 | | Tahun 2012 Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 |
| 4.1 . 1 . 0 6 . 4 0 | Mineral Bukan Logam dan Lainnya | | 200.000 . 000 , 00 | 0,00 | | Tahun 2012 |

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BcRDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN ,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 1

'

V

iM

• m

| NOMOR | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| URUT | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | ( RP ) | % | DASAR HUKUM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 4 . 1.1 . 07 | Pajak Parkir | 10.000.000 ,00 | 10.000.000,00 | 0 , 00 | 0 ,00 | |
| 4 . 1 . 1 . 0 7 . 0 1 | Pajak Parkir | 10.000 . 000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| 4 . 1 . 1 . 0 8 | Pajak Air Bawah Tanah | 400.500 . 000 , 00 | 400.500 . 000 , 00 | 0 , 00 | 0,00 | |
| 4 . 1 . 1 ! 0 8 . 0 1 | Pajak Air Bawah Tanah | 400.500 . 000 , 00 | 400.500 . 000 , 00 | 0 , 00 | 0 ,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| 4 . 1 . 1. 0 9 | Pajak Sarang Burung Walet | 8.250 . 500 , 00 | 8.250 . 500 , 00 | 0 , 00 : | 0 , 00 | |
| 4 . 1 . 1 . 0 9 . 0 1 | Pajak Sarang Burung Walet | 8.250 . 500 , 00 | 8.250 . 500 , 00 | 0,00 | 0 , 00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| . 4 1. 11 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 5.484 . 498.000 , 00 | 5.484 498.000 , 00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 . 1 . 11 . 02 | PBB Sektor Perdesaan | 5.484 . 498.000 , 00 | 5.484 . 498.000 , 00 | 0 , 00 | 0,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| 4 . 1 . 1 . 1 2 3 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 1.200 . 500.000 , 00 | 1.200.500.000 , 00 | ' 1 0,00 | 0 , 00 | |
| 4 . 1 . 1. 1 2 . 0 1 | BPHTB - Pemindahan Hak | 1.200 . 500.000 , 00 | 1.200 . 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 |
| 4 . 1 . 2 | Hasil Retribusi Daerah | 7.563 . 500.000 , 00 | 5.568 . 000.000 , 00 | (1.995 . 500.000 , 00) | (26 , 38) | |
| 4 . 1 . 2 . 0 1 | Retribusi Jasa Umum | 3.400.000.000 , 00 | 3.200 . 000.000 , 00 | ( 200.000 . 000 , 00 ) | (5 , 88) | |
| 4 . 1 . 2 . 0 1 . 0 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas | 200.000 . 000 , 00 | 200.000 . 000 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 10 |
| 4 . 1 . 2 . 0 1 . 0 5 | Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah | 700.000 . 000 , 00 | 500.000.000 , 00 | ( 200.000 . 000 , 00 ) | (28 , 57) | Tahun 2010 Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 |
| 4.1 . 2 . 0 1 . 0 7 | Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan - | 250.000 . 000 , 00 | 250.000 . 000 , 00 | 0,00 | 0 ,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 10 |
| 4 . 1 . 2 . 0 1 . 1 9 | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 550.000 . 000 , 00 | 550.000 . 000 , 00 | 0,00 | 0,00 | Tahun 2010 Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 |
| 4.1 . 2 . 0 1 . 2 1 | Retribusi Pelayanan Pasar - Los | 350.000.000 , 00 | 350.000.000 , 00 | 0 , 00 | 0,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 |
| 4 . 1 . 2 . 0 1 . 2 2 | Retribusi Pelayanan Pasar - Kios | 300.000 . 000 , 00 | 300.000 . 000 , 00 | 0 , 00 | 0,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 |
| 4.1 . 2 . 0 1 . 2 7 | Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus | 100.000 . 000,00 | 100.000 . 000,00 | 0,00 | 0 , 00 | |
| 4 . 1 . 2 . 0 1 . 2 8 | Retribusi PKB - Mobil Barang / Beban - Pick Up | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0 , 00 | 0,00 | |
| 4 . 1 . 2 . 0 1 . 3 0 | Retribusi PKB - Mobil Barang / Beban - Truck | 100.000 . 000,00 | 100.000.000,00 | 0 , 00 | 0 , 00 | |
| 4 . 1 . 2 . 0 1 . 3 4 | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat , | 50.000 . 000 , 00 | 50.000 . 000 , 00 | 0,00 | 0,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 |
| 4 . 1 . 2 . 0 1 . 4 4 | Pemadam Kebakarar Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA | 700.000 . 000 , 00 | 700.000.000 , 00 | 0 , 00 | 0,00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 |
| 4 . 1 . 2 . 0 2 | Retribusi Jasa Usaha | 1.405.500.000 , 00 | 1.220 . 000.000,00 | (185.500 . 000 , 00) | (13 , 20) | |

R1NG . KASAN PERUBAHAN APBD 6EPDASARKAM RINCIAN 03YEK PENDAPATAN ,BELANJA DAN PEMB1AYAAN


Halaman 2

J

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | | |
| 4 . 1 . 2 . 0 2 . 0 4 4 . 1 . 2 . 0 2 . 0 5 4 . 1 . 2 . 0 2 . 0 9 4.1 . 2 . 0 2 . 1 3 4 . 1.2 . 02.17 | 2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor Retribusi Pasar Grosir /Pertokoan Retribusi Tempat pelelangan Ternak Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa Retribusi Tempat Pariwisata Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Kendirikan Bangunan " Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha / Kegiatan kepada Orang Pribadi Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha / Kegiatan kepada Badan Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang | 3 400.000 . 000 ,00 40.000 . 000 , 00 65.500 . 000 , 00 500.000 . 000 , 00 100.000 . 000 , 00 300.000 . 000 , 00 2.758 . 000.000 , 00 1.058 . 000.000 , 00 0,00 ' 1 1.600 . 000.000 , 00 50.000 . 000 , 00 50.000 . 000 , 00 | 4 400.000 . 000 , 00 0,00 20.000 . 000 , 00 500.000 . 000 , 00 o;oo 300.000 . 000 , 00 1.148 . 000.000 , 00 ' 558.000 . 000 , 00 140.000 . 000,00 390.000 . 000 , 00 10.000.000,00 50.000 . 000 , 00 | 0,00 (40.000 . 000 , 00) (45.500 . 000, 00) 0,00 (100.000. 000,00) 0 , 00 (1.610 . 000.000 , 00) (500.000 . 000, 00) 140.000 . 000 , 00 ( 1.210 . 000.000 , 00 ) (40.000 . 000 , 00) 0,00 | 6 0,00 (100,00) (69 , 47) 0,00 (100,00) 0,00 (58 , 38) (47 , 46) 0,00 (75 , 63) (80 , 00) 0,00 25,17 | 7 Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 11 . Tahun 2010 Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor12 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 | |
| 1 4.1. 2.02 . 22 4 . 1 . 2 . 03 4 . 1 . 2 . 0 5 . Oi 4.1. 2 . 0 3 . 0 3 4 . 1 . 2 , 0 3 . 0 4 4 . 1 . 2 . 0 3 . 0 6 4 . 1 . 2 . 0 3 . 0 7 4 . 1 . 4 4 . 1. 4 . 0 2 4 . 1 . 4 . 0 2 . 0 1 A . 1 . 4 . 0 4 . ' 4 . 1. 4 . 0 4 . 0 1 4 . 1 . 4 . 2 2 | Pribadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro | 20.590.644.624 , 00 | 2S . 772.313 . 928 ,31 5.000 . 000.000 , 00 | 5 = 4 - 3 ' 5.181 . 669.304 , 31 (2.090 . 644.624,00) (2.090 . 644.624 , 00) 4.022, 313.928,31 . 4.022 . 313.928 , 31 0,00 0 ,00 | i (29 , (29 , 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 | Peraturan Daerah Kab . Batu Bara Nomor 12 | ' 2 |
| | Jasa Giro Kas Daerah | 7.090 . 644.624, 00 ' 7.090.644.624 , 0 , | 5.000 . 000.000 , 00 4.022 . 3.13 . 928 , 31 4.022 . 313.928 , 31 13.500 | | 48) 48) | | |
| | Tuntutan Ganti Keriigian Daerah Kerugian Uang Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 13.500.000.000 , 00 0 , 00 0 , 00 | 911.835 . 387.000 , 00 28.160.543.000 , 00 | 3.250 000.000 00 240.101 . 549.000 , 00 | 35 , 74 | | |
| 4.2 | Pendapatan Dana Klaim BPJS Pendapatan Dana Klaim BPJS DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak / Bagi Hash Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak | 671.733 . 838.000 , 00 | | (719.920.000 , 00) | | | |
| 4 . 2 . 1 | | 28.880 . 463.000 , 00 | . , | | (2 , 49) | | |
| 4 . 2 . 1 . 0 1 4 . 2 . 1 . 0 1 . 0 3 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Bagi Hasil dari Pajak Burn! dan Bangunan sektor Perkebunan | 26.577 . 295.000 , 00 10.708 . 720.000 , 00 | 25.970 951.000 00 12.737 . 025.000 , 00 | (606.344. 000 , 00) 2.028 . 305.000 , 00 | ( 2 , 2 8 ) 18 , 94 (17 , 96) | | |
| | | IS . 868.575 . 000,00 | 13.018 . 852.000 , 00 | (2.849 . 723.000, 00) | | | |
| 4 . 2 . 1 . 0 1 . 0 4 | | | | | | | |
| | (TGR).. . | 00 0,00 13.500 . 000.000 , 00 | | | | Tahun 2010 | |
| | . | | | | | | |
| | | 00 | | | | | |
| | | | . 000.000 , 00 | | | | |
| 4.1. 4.22 . 01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | | 13.500.000.000 , 00 3.250.000.000 , 00 | 3.250 . 000.000 , 00 | | Peraturan Presiden Nomor 111Tahun 2013 | |
| 4 . 1 . 4 . 2 5 | | | | | | | |
| 4.1. 4.25 . 01 | | | 3.250 . 000.000 , 00 | | | | |
| | | | | . , | 0,00 | | |

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halarnan 3

I

tr

1

| NOMOR | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH (BERKURANG) | | / | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------|----|
| URUT | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAHPERUBAHAN | ( RP ) | % | DASAR HUKUM | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 | | | |
| 4 . 2 . 1 . 01.06 4 . 2 . 1 . 0 2 4.2 . 1 . 02.02 4.2 . 1.02 . 07 4.2 . 1.02. 08 4.2 . 1.02 . 09 4.2 . 1.02 . 10 4.2 . 1.02 . 11 4.2 . 1.02 . 12 4 ..2 7 4 . 2 . 2 . 0 1 4 . 2 . 2 . 0 1 . 0 1 4 . 2 . 3 4 . 2 . 3 . 0 1 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Dari Proviji Sumber Daya Hutan Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum Bagi Hasil Dari Sumber Daya Mineral dan Batubara | 0,00 2.302 . 168.000 , 00 769.688 . 000 , 00 915.093 . 000 , 00 77.370 . 000 ,00 115.700 . 000 , 00 14.970 . 000 , 00 410.347.000 , 00 0,00 | 215.074 . 000 ,00 2.189 . 592.000 , 00 135.038 . 000 , 00 1.089 . 194.000 , 00 62.341.000 ,00 101.504 . 000 , 00 15.050 . 000 ,00 0,00 766.465 . 000 , 00 | 215.074 . 000 , 00 (113.576 . 000 , 00) (614.650 . 000 , 00) 174.101 . 000 , 00 (15.029 . 000, 00) (14.196 . 000 , 00) 80.000 , 00 (410.347 . 000 , 00) 766.465 . 000 , 00 . 291.000 , 00 34.362 . 291.000 , 00 34.362 . 291.000 , 00 | 0 , 00 (4 , 93) (79 , 86) 19 , 03 (19 , 42) (12 , 27) 0 , 53 ( 100 , 00 ) 0,00 5 , 94 5 , 94 5 , 94 - 322 , 70 322 , 70 (92 , 89) 56 , 70 ( 100 , 00 ) ( 100 , 00 ) (82 , 50) (73 , 83) (80 , 43) (41 ,68) | | | | |
| | Dana AlatesiUmum A . | 578.974 ?£5 . Q0O.00 . | - 6.13.236.956 000 , 00 | v ,34.362 | | 00 | | | , |
| | Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum • i Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) | 578.874.665.000 , 00 578.874.665.000 , 00 63.978.710.000 , 00 | 613.236 . 956.000 , 613.236 . 956.000 , 00 | 206.459 . 178.000 , 00 | | Presiden Nomor 162 Tahun 2014 | | | |
| 4.2 . 3.01 . 01 4.2 . 3.01 . 02 4 . 2 . 3 . 0 1 . 0 3 4 . 2 . 3 . 0 1 . 0 4 4 . 2 . 3 . 0 1 . 0 5 4.2 . 3.01 . 0 6 4.2 . 3.01 . 0 8 4 . 7 . 3 0 1 . OR . 4 . 2 . 3 . 0 1 . 1 0 4.2 . 3.01 . 11 4.2 . 3.01 . 12 4 . 2 . 3 . 0 1 . 1 4 4 . 2 . 3 . 0 1 . 1 5 4.2 . 3.01 . 20 4 . 2 . 3 . 0 1 . 2 1 4.2 . 3.01 . 22 4 . 2 . 3 . 0 1 . 2 6 | DAK Bidang Pendidikan DAK Bidang Kesehatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi DAK Bidang Infrastruktur Air Minum DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan . DAK Biriang Peitanian DAK Bidang Lingkungan Hidup DAK Bidang Keluarga Berencana DAK Bidang Kehutanan , - y < | 63.978 . 710.000 , 00 28.266 . 870.000 , 00 6.858 . 410.000 , 00 9.264 . 600.000, 00 2.709 . 120.000 , 00 1.855.130.000 ,00 1.014 . 970.000 ,00 4.255 . 090.000 , 00 4.37 , 1.830 . 000.00 739.990 . 000 , 00 1.083 . 100.000 , 00 1.257 . 830.000 ,00 1.865.300.000 | 270.437 . 888.000 , 00 270.437 . 888.000 , 00 2.009 . 160.000 ,00 10.747 . 220.000 , 00 0,00 0 , 00 324.590 . 000 , 00 265.580 . 000 ,00 . | 206.459 . 178.000 , 00 (26.257 . 710.000 , 00) 3.888 . 810.000 , 00 (9.264 . 600.000 , 00) (2.709 . 120.000 , 00) (1.530 . 540.000 , 00) (749.390 . 000 , 00) (3.422.390.000 , 00) . (1.822 . 150.000 ,00) (194.800 . 000 , 00) i | (26 , 32) (61 , 01) ( 100 , 00 ) (100,00) ( 100 , 00 ) 0,00 | Peraturan | | . 2.549 | |
| | DAK Bidang Perdagangan | , 00 | 545.190 . 000 00 422.280 . 000 , 00 0,00 0,00 0,00 | (660.820 . 000 , 00) (1.257.830.000 , 00) (1.865 . 300.000 , 00) (436.470 . 000 , 00) | | 832.700.000 , 00 680.005 , 00 , | | | |
| | | 436.470 . 000,00 | 154.690 . 000 , 00 | 154.690 . 000 , 00 | | | | | |
| | DAK Bidang Keselarriatan Transportasi Darat | 0,00 | 385.150 . 000 , 00 . 200.000 , 00 | 3S5.150 . 000 , 00 84.081.200.000 , 00 35.743 . 870.000 , 00 | 0 , 00 | 642.700 . 000 , 00 719.000 00 | | | |
| | DAK 8idang Perhubungan DAK Bidang Tranportasi Perdesaan | 0,00 0,00 0 , 00 | 84.081 35.743 . 870.000 , 00 4.872 . 000.000 , 00 . 459.000 ,00 642.700 . 000 , 00 | 3.894 . , | 0 , 00 0,00 0,00 | | | | |
| | DAK Infrastruktur Publik Daerah DAK Bantuan Operaslonal Penyelenggaraan PAUD DAKTunjangan Profesi Guru DAKTambahan Penghasilan Guru PNSD | 0 , 00 0 , 00 | | 4.872.000.000 00 120.909 . 459.000,00 | | | | | |
| 4 . 2 . 3 . 0 1 . 2 9 | DAK Bantuan Operasional Kesehatan | 0,00 0 , 00 | 3.894 . 719.000 , 00 | | 0,00 | | | | |
| 4 . 2 3 . 0 1 3 0 4 . 2 . 3 . 0 1 3 1 | | | | | | | | | |
| . | | | | | 0,00 | 347.840 . 000 , 00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | Akreditasi | | |
| | DAK | | 347.840 . 000 , 00 | | | | | | |
| | Puskesmas | | | | | | | | |
| | | | | | 0 , 00 | | | | |
| 4 . 2 . 3 . 0 1 . 3 3 | | | | | | | | | |
| 4 . 2 . 3 . 0 1 . 2 8 | DAK Bidang Jalan | | | | 0,00 | , | | | |
| | | | 120.909 | | | | | | |
| . . | | | | | | | | | |

R1 NGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RIMCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 4

l 38Si5lSBffliSi cm

\

+4

«1

I

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAHPERUBAHAN | CRP ) | % | DASAR HUKUM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 4 . 2 . 3 . 0 1 . 3 4 | DAK Jaminan Persalinan | 0 , 00 0,00 | 1.411 . 510.000 , 00 | 1.411 . 510.000 , 00 , | 0,00 0,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 0 1 . 3 5 ' 4 . 3 3 . 0 1 0 7 | DAK Bantuan Operasional KB Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air | ' 348.968 . 584 , 00 | 298.350 . 000 , 00 * 385.909.279 , 00 | 298.350 . 000 00 36.940.695 , 00 | 53 ,54 * • 10 , 59 | |
| 4.3 . 3 3 . 0 1 4.3 . 3.01. 01 4 . 3 . 3 . 0 1 . 0 3 4 . 3 . 3 . 0 1 . 0 5 . . | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraar. Bermotor Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Dari Pajak Ba ' nan Bakar Kendaraan Bermotor v * . | 210.143 . 625.748 , 00 00 8.240 . 002.886 , 00 26.074 . 193.562 , 00 | 160.404 . 246.343 , 00 9.664 . 998.513 , 00 8.031 . 369.244 , 00 . 22.812 . 146.470 , 00 | (49.739.379.405, 00) 3.692 071.220 00 (208.633 . 642 , 00) (3.262 . 047.092 , 00) | (23 ,67) 53 ,54 61 ,81 (2 , 53) (12 , 51 ) | |
| 4 . 3 . 3 4 . 4 . 3 . 3 . 0 1 . 0 8 4 . 3 . 3 . 0 1 . 0 9 4 . 3 . 3 . 0 1 . 1 0 4 . 3 . 4 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Permukaan Bagi Hasil Dari Retribusi Tera Ulang Metroloai Pengnjian Barang " 4 Bagi Hasil Dari Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian | 41.426 . 466.748 , 00 41.426 . 466.748 , 00 5.972 . 927.293, 0,00 * 0 , 00 | 63.606 . 377.259 , 00 . 63.606.377.2S9 , 00 14.299 . 290 , 00 0 , 00 22.697 . 654.463 , 00 | 22.179 . 910.511 , 00 22.179 . 910.511 , 00 . ; 14.299 . 290,00 0,00 21.907 . 280.040 , 00 | 0 , 00 0 , 00 2.771 , 76 (38 , 28) (38 , 28) ( 100 , 00 ) ( 100 , 00 ) 124 , 41 (68 , 42) (68 ,42) (68 , 42) | *4 |
| 4 . 3 . 5 4 . 3 . 5 . 0 1 4 . 3 . 5.01 . 01 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lai . nnys Bantuan Keuangan Dari Provinsi | 790.374 . 423 , 00 144.371 . 384.000 , 144.371 . 384.000, 00 103.463.924.000 , 00 1.200.000.000,00 39.707 . 460.000 , 00 2 ^ . 345.775 . 000 , 00 24.345 . 775.000 , 00 | 89.109 . 409.000,00 89.109 . 409.000 , 00 0 , 00 0 , 00 89.109 . 409.000 , 00 7.588 . 460.084 , 00 7.688 . 460.084 , 00 7.688 . 460.084 , 00 | (5S . 261.975 . 000 , 00) (55.261 .975.000 , 00) (103.463.924.000 , 00) (1.200.000.000,00) 49.401 . 949.000 , 00 (16.657.314.916 , 00) | | Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 |
| 5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi | | | | 30 , 27 25 , 36 | |
| 5 . 1 | BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG | 24.345 775.000 00 | 678.153 . 776.108 , 55 | 290.840 . 970.252 , 55 | | |
| 5 . 1 . 1 . 0 1 5 . 1 . 1 . 0 1 . 0 5 . 1 . 1 . 0 1 . 0 | Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan | 108.372 00 540.943 . 621.529 , 00 472.983 . 953.418 , 00 | 465.213 . 849.471 , 55 235.854 . 426.916 , 20 22.715 . 629.998 , 76 | 137.210 . 154.579 , 55 | 7 , 81 | |
| 1 2 5 1 1. 0 1 0 3 | Tunjangan Fungsionai | 22.251 672.786 26 9.928.586.055 , 00 16.424 . 607.950 , 00 | 10.304 . 226.450 , 00 15.696 . 792.587 , 00 | 463.957 . 212 , 50 375.640.395 , 00 363 00) | 2 09 3 , 78 | |
| 4 . 3 . 4 . 0 1 4 . 3 . 4 . 0 1 . 0 1 4 . 3 . 4.01 . 02 4 . 3 . 4 . 0 1 . 0 6 | Tunjangan Profesi Gum PNSD Dana Tambahan PenghasilanGum PNSD Dana Desa | 00 | | | | |
| | | 8.798 . 091.187 , 50 | | | | |
| | | . , | . 745.078 . 624 , 55 | | | |
| | | 326.255 . 792.745 ,00 234.445 . 456.130 , 65 . , | | | | |
| | | | | (16.657 . 314.916 , 00) | | |
| | | 960.904 . , | 1.251 | (16.657 . 314.916 , 00) | | |
| 5 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | | 509.913 . 434.544 , 55 | 36.929 . 481.126 , 55 | | |
| | | | | 138.958 . 056.726 , 55 | 42 , 59 0 , 60 | |
| | | | | | , | |
| 5 . 1 . 1 . 0 1 . 0 4 | | | | (727.815 , | | |
| 5 . 1 . 1 . 0 1 . 0 5 | Tunjangan Fungsionai Urnum | | 3.883 . 156.260 , 50 | . (4.914 . 934.927 , 00) | (4 , 43) (55 , 86) | |

RINGKASAN PERUBAHAN AP6D BERQASARKAN RINCIAN 03YEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PENBIAYAAH

Halaman 5


| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | DASAR HUKUM | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | ( RP) | % | | |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 06 5 . 1 . 1.01 . 07 5 . 1 . 1 . 01.08 5 1. | 2 Tunjangan Beras Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PembJatan Gaji luran Asuransi Kesehatan Uang Paket Tunjangan Panitia Musyawarah Tunjangan Komisi Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan Badan Kehormatan | 3 14.776 . 294.037 , 75 8.060 . 388.327 , 92 49.621 . 568 , U 7.467 . 050.378 , 51 | 4 14.875.738.420 ,75 5.544 . 546.537,92 56.736 . 026 , 41 | 5 = 4 - 3 99.444 . 383 , 00 (2.515 . 841.790 , 00) 7.114 . 458 , 00 54.725 . 015 ,00 0,00 0,00 0,00 | 6 0 , 67 | 7 | |
| . 1.01 . 09 5.1 . 1 . 01 . 10 . 1. 1 . 01 . 11 . 1 . 1.01 . 12 . 1 . 1 . 01 . 13 . 1 . 1 . Cl . 14 . 1 . 1, 01.15 . 1 ' ? . / 11.16 . 1 . 1.01 . 17 . 1 . 1.01 . 19 . 1 . 1. 01.21 . 1.01 . 22 . 1 . 1 . 01 . 23 . 1 . 1.01 . 24 | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Tunjanoan Ppmrnahan , Uang Duka Wafat/Tewas Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD luran JKK luran JKM Tunjangan Profesi Guru PNSD Tambahan Penghasilan Guru PNSD . . . V • a | 210.338.000 , 00 102.788 . 575 , 00 156.074 . 725 , 00 156.788.575 , 00 56.604 . 473 , 00 70.691 . 575 , 00 1.968 . 438.400 , 00 . 250.000 . 000 , 00 15.600 . 000 , 00 476.650 . 000 , 00 590.050 . 000 , 00 0,00 , | 7.521 . 775.393 , 51 . 210.338 . 000 , 00 102.788.575, 00 156.074 . 725 , 00 156.788 . 575,00 56.604 . 473 , 00 70.691 . 575 , 00 1.968 , 438.400 , 00 , 250.000 . 000 , 00 249.600 . 000 , 00 £ 39.327 . 502 , 25 678.507 . 555 , 25 2.744 . 950.000 , 00 . , | 0 , 00 0,00 0,00 0 ,00 0 , 00 234.000 . 000 , 00 62.677 . 502.25 88.457 . 555.25 2.744 . 950.000 , 00 . , | (31 , 21) 14 , 34 0 , 73 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 o . no 0 , 00 1.500 , 00 13 , 15 14 , 99 0,00 | | 5 5 5 5 5 . 5 5 5 5 5.1 5 5 |

RfNGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 6


(

*

• »

| NOMOR | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | DASAR HUKUM | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------|-----|
| URUT | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 | |
| S . 1 . 4 . 0 5 . 0 1 | Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi | 6.663 . 440.000 , 00 | 7.213 . 519.000 , 00 | 550.079 . 000 , 00 | 8 , 26 | | |
| 5 . 1 . 4 . 0 6 | Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat | 0 , 00 | 1.210 . 140.000 , 00 | 1.210 . 140.000 , 00 | 0,00 | | |
| 5 . 1 . 4 . 0 6 . 0 1 | Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat | 0, 00 | 1.210 . 140.000 , 00 | 1.210 . 140.000 ,00 | 0,00 | | |
| 5 . 1 . 4 . 0 8 | BOP PAUD Masyarakat / Swasta | 0 , 00 | 4.836.000.000 , 00 | 4.836 . 000.000 , 00 | 0,00 | | |
| 5 . 1 . 4 . 0 8 . 0 1 | BOP PAUD Masyarakat /Swasta | 0,00 | 4.836.000.000 , 00 | 4.836 . 000.000 ,00 | 0,00 | | |
| 5 . 1 . 5 | Belanja Bantuan Sosial . 'i | 2.055 . 000.000 , 00 | 0,00 | (2.055 . 000.000 , 00) | ( 100 , 00 ) | | |
| 5 . 1 . 5 . 0 5 | Belanja Bantuan Pendamping PNPM | 2.055 . 000.000 , 00 | 0 , 00 | (2.055 . 000.000 , 00) | ( 100 , 00 ) | | |
| 5 . 1 . 5 . 0 5 . 0 1 | Belanja Bantuan Pendamping PNPM | 2.055 . 000.000 , 00 | 0,00 | (2.055 . 000.000 , 00) | ( 100 , 00 ) | | |
| 5 . 1 . 7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provins:/Kabupaten/Kcta dan Pemerintahan | 58.741 . 228.111 , 00 | 154.480 . 682.564 , 00 | 95.739 . 454.453 , 00 | 162 , 99 | | > » |
| 5 . 1 . 7 . 0 3 | Desa Belanja Bantuan Keuangan kepatja Desa | 39.707 . 460.000 , 00 | 89.403 . 259.4Qp , 00 | 49.695 . 799.400 ,00 | 125 , 15 | • t | |
| 5 . 1 . 7 . 0 3 . 0 2 | Belanja Dana Desa | 39.707.460.000 , 00 | 89.403 . 259.400 , 00 | 49.695.799.400 , 00 | 125 , 15 | . | |
| 5 . 1 . 7 - . 0 4 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah /Pemerintah Desa lainnya | 18.272 . 111.947 ,00 | 64.315 . 767.000 , 00 | 46.043 . 655.053 , 00 | 251 , 99 | | |
| 5 . 1 . 7 . 0 4 . 0 3 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa | 18.272 . 111.947 , 00 | 64.315 . 767.000 , 00 | 46.043 . 655.053 , 00 | 251 , 99 | | |
| 5 . 1 . 7 . 0 5 | Belanja Bantuan Kepada Partai Politik | 761.656 . 164 ,00 | 761.656 . 164 , 00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 . 1 . 7 . 0 5 . G1 | Belanja Bantuan Kepada Partai Politik .. . . | 761.656 . 164 ,00 | 761.656.164 , 00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 . 1 . 8 | Belanja Tidak Terduga | 500.000 . 000 , 00 | 500.000 . 000 , 00 | 0 ,00 | 0,00 | | |
| 5 . 1 . 8 . 0 1 | Belanja Tak Terduga | 500.000 . 000,00 | 500.000 . 000 , 00 | 0,00 | 0,00 | | |
| . 5 . . 01 . . 0/ . | . Belarti * Tidak Terduga . | . . t ' 00 . QQ0.000,00 | .. 500.000 . 000 , 00 | _ 0 , 00 | 0,00 | | |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 419.960 . 486.843,00 | 573.591 . 302.516 , 00 | 1