PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor MOR Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NO MOR : 9 TAHUN 2016. TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2017. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NO MOR : 9 TAHUN 2016.
TENT ANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2017.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik \ ~donesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran \\egara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia \egara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 903);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA DAN BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN :
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA RAIJUATAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
\
19.403.398.760, 15
l .000.000.000,00
18.043.398.760, 15
,00
Rp.
Rp.
Rp.
anggaran
Rp.
Rp. 632.991.942.372,00
Rp. 651.035.341.132,15
Rp. ( 18.043.398. 760, 15)
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah Surplus / (Defisit)
3. Pembiayaan Daerah
Penerimaan
Pengeluaraan
Pembiayaan Netto
~isa lebih pembiayaan
'\tahun berkenaan
Pasal 2
Rp.
2.000.000.000,00
Rp. 84.515.145.000,00
- e. Belanja
Rp.134.940.101.023,00
Rp.
4.073.440.000,00
Rp.
2.158.000.000,00
Rp.
676.903.500,00
- Belanja Pegawai a.
- Belanja Hibah b.
- Belanja Bantuan Sosial c.
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa d.
Bantuan
Keuangan
Belanja Tidak Terduga
- (2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
Rp. 228.363.589.523,00
Rp. 422.671.751.609,15
- a. Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung
Pasal 3
- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- d. Pendapatan Lainnya
Rp. 5.400.226.342,00
Rp. 49.314.143.000,00
Rp.
558.000.000,00
Rp. 975. 721.030,00
- Dana Bagi Hasil Pajak a.
- Dana Penyesuaian dan Otsus b.
- Bantuan Keuangan dari Provinsi c.
- atau Pemerintah Daerah Lainnya
. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan
Rp. 343.952.252.000,00
Rp. 155.101.748.000,00
8.057. 768.000,00 Rp.
- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus
. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
Rp. 5.097.981.000,00
- b. Hasil Retribusi Daerah
Rp. 1.671.055.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Rp. 5.831.000.000,00
Yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang Sah
Rp.57.032.048.000,00
- (3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 69.632.084.000,00
- b. Dana Perimbangan
Rp. 507.111.768.000,00
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Rp. 56.248.090.372,00 Sah
- (3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
Rp. 39.231.908.000,00
Rp. 90.643.231.608, 15
Rp. 292.796.612.001,00
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal
Pasal 4
Rp. 1.000.000.000,00
- a. Pemberian Pinjaman Daerah
- Sebelumnya TA Rp. 14.503.398.760,15 Perhitungan Lebih a. Sisa
- b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 3.540.000.000,00
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Rp. 1.000.000.000,00 Pinjaman
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. Penerimaan
Rp. 19.043.398.760,00
- b. Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- penambahan dan pengurangan aset \ ~aftar perkiraan

- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 1. Lampiran I

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Organisasi 3. Lampiran III

menurut urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

- Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah 4. Lampiran IV.

Daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;

- Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- dan fungsi 5. Lampiran V

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.

Daftar Piutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

- Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.

- ·\ainnya.

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

2. Lampiran II

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah, dan

13. Lampiran XIII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

11. Lampiran XI

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Sabu Raij ua Tah un Anggaran 201 7.

## Pasal 7

Pera tu ran Dae rah ini m ulai berlaku pada tanggal 1 Jan uari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.


Diundangkan di Seba pada tanggal Desemhber 2016

4

BUPATEN SABU RAIJUA,

SETDA

ULIUS ULY

\ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR:

9.

~ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : 09 TAHUN 2016.