Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2017 tentang / Judul Naskah Dinas: Kerja Peraturan Walikota Bima Tentang Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2017. Kota Bima, 2016 | No | Jabatan | Paraf • | Tanggal | |-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------| | 1. 2. 3. 4. | Sekda Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kepala Bappedaf Kabag. Hukum | ~/ i fr'v | | M. QURAIS H. ABIDIN -z::::----~- Ditetapkan Oleh : WALIKOTA BIMA, J..\_ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2017;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode tahunan, dalam rangka mengimplementasikan target kinerja Tahun 2017 sebagai bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Pemerintah Daerah satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah yang berkesinambungan;
v
WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN W ALIKOTA BIMA NO MOR "TAHUN 2016
TENT ANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2017;
2. ten tang 2002 Tahun 13 Mengingat: Undang-Undang Nomor
3. Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); 1.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ten tang Tahun 2011 12 5. Undang-Undang Nomor
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengandalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88 );
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 -2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 101);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 ten tang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 102);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sima Serta Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 144);
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 134);
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 172);
27. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang Selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
Pasal 2
- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Daerah Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- (3) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

BABY

BAB VI

BAB III

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Penutup

BAB II

BAB I

Pendahuluan


## Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dukungan dari Pemerintah serta program prioritas yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat ( 1) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2017.

## Pasal 4

- ( 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja semester dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya semester yang berkenaan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.

## Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun 2017.

## Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dapat Dilakukan perubahan apabila berdasarkan


hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

-... Ditetapkan di Raba-Bima pada tanggal 24 !Vlei ao 16 f WALIKOTA BIMA,J.. ,-

Jt'M. QURAIS H. ABIDIN

Diundangkan di Kota-Bima pada tanggal &amp;\.-\ IV) e ·, ao 1 {p

}J-SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


UHAMADRUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN .~9.1.~ .. NOMOR .ct.1:1.


v