PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang UNIT RESPON CEPAT PENYAKJT HEWAN MENULAR STRATEGIS (URC-PHMS) KOTA SINGKAWANG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG, bahwa berdasarkan (berlaku 10 Februari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat a.
b.
f
•.
WALIKOTA SINGKAWANG
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
UNIT RESPON CEPAT PENYAKJT HEWAN MENULAR STRATEGIS (URC-PHMS) KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Kata Singkawang;
1.
- . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 . Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Namer 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4119);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); .
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, tambahan · Lembaran Negara Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun. 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomer 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5356);
11. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nemer 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Strategis;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 524 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 259 Tahun 2005 tentang Penutupan Sementara Provlnsi Kalimantan Barat terhadap Pemasukan Ternak Unggas, Babi dan Preduknya;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat penyakit Hewan Menular Strategis (URC› . PHMS) Provinsi Kalimantan Barat;
9
16. Peraturan Daerah Nemer 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kata Singkawang (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2008 Nemer 6, Tambahan Lembaran Daerah Kata Singkawang Nemer 14);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN
MENULAR STRATEGIS (URC-PHMS} KOTA SINGKAWANG
Pasall
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota .adalah Walikota Singkawang.
4. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dlnas Pertanian dan Kehutanan Kata Singkawang.
5. Unit Respon Cepat (URC) Kata adalah Unit Respon Cepat Kata Singkawang.
6. Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS} adalah penyakit Avian Influenza (Al} dan Rabies.
7. Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kata yang selanjutnya disebut URC-PHMS Kata adalah Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kata Singkawang.
Pasal2
Oengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kata Singkawang.
Pasal3
- (1). Susunan Keanggotaan URC-PHMS Kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari Pengarah, Pembina, Penanggungjawab, Koordinator dan Pelaksana.
- (2). Unsur keanggotaan URC-PHMS terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kata Singkawang dan pejabat dari instansi lain sesuai kebutuhan di Kota Singkawang.
L
- (3). Pengarah, Pembina, Penanggungjawab, Kaardinatar dan Pelaksana sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Pengarah bertugas mengarahkan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS agar kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kata Singkawang berjalan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pembina bertugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS agar kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kata Singkawang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Penanggungjawab bertugas mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Respan Cepat PHMS di Kata Singkawang;
- d. Kaardinatar bertugas mengkaardinasikan pelaksanaan tugas URC-PHMS dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kata Singkawang.
- e. Pelaksana bertugas :
- 1) melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kata Singkawang; dan
- 2) membantu melaksanakan tata hubungan secara aperasianal fungsianal terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS, diantaranya pelaparan dan respan cepat antara lnstansi yang terkait, Pemerintah Pravinsi dan Pemerintah Pusat, serta melakukan Kamunikasi, lnfarmasi dan Edukasi.
Pasal4
Pembentukan susunan keanggataan URC-PHMS Kata Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikata.
PasalS
URC-PHMS Kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk dapat melaksanakan tugasnya maka URC-PHMS Kata setiap tahun wajib :
- a. menyusun rencana kerja tahunan;
- b. menyusun laparan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyampaikan laparan pelaksanaan kegiatan kepada Walikata setiap semester;
- d. URC-PHMS bertanggung jawab kepada Walikata.
Pasal 5
Rencana kerja tahunan dan laparan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditembuskan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prapinsi Kalimantan Barat.
Pasal 6
Rencana kerja tahunan dan laparan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditembuskan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prapinsi Kalimantan Barat.
Pasal 7
Susunan keanggatan, unsur keanggataan dan tugas Unit Respan Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kata Singkawang dapat mempedamani susunan keanggataan, unsur keanggataan dan uraian tugas Unit Respan Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Pravinsi atau disesuaikan dengan kandisi di Kata Singkawang.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 10 Februari 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH Ttd SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 5 ## Pasal 8 Untuk melaksanakan tugasnya, URC-PHMS Kota Singkawang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang dan sumber pendanaan yang sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. ## Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 10 Februari 2014

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, Ttd AWANGISHAK