PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 2 Tahun 2015 tentang KEUANGAN DAN ASET DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
KEUANGAN DAN ASET DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN,
Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa dalam penyelenggaraan otonomi desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Aset Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN Dan BUPATI MADIUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu Prinsip Keuangan Desa
Pasal 2
- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
Pasal 3
- (1) Keuangan desa dikelola
Pasal 4
- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa
Pasal 5
- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas, dan kewenangan pengelolaan keuangan Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Pasal 6
- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Sumber Keuangan Desa
Pasal 7
- (1) Pendapatan Desa bersumber dari :
- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat berupa Dana Desa.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Kelima Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa
Pasal 8
- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (5) Dalam menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan rumus penghitungan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 9
- (1) Tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bersumber dari APB Desa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam menetapkan besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rumus penghitungan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 10
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah aktif kembali, menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 11
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan purna bhakti yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima bulan terakhir masa jabatannya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan penghargaan purna bhakti.
Pasal 12
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima bulan terakhir masa jabatannya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Keenam APB Desa
Pasal 13
- (1) APB Desa, terdiri atas:
- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
Pasal 14
- (1) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur APB Desa, mekanisme penyusunan dan penetapan serta pengesahannya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 15
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Pasal 16
- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
Pasal 17
- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut tentang laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu
Asas dan Tujuan Pengelolaan Aset Desa
BAB II - ASET DESA
Pasal 19
Pengelolaan aset milik Desa dilaksanakan
BAB II - ASET DESA
Pasal 20
Pengelolaan aset milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
Bagian Kedua Pengelolaan Aset Desa
BAB II - ASET DESA
Pasal 21
Pengelolaan aset milik Desa merupakan rangkaian kegiatan meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaa;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian aset milik Desa.
BAB II - ASET DESA
Pasal 22
- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
BAB II - ASET DESA
Pasal 23
- (1) Aset Desa dapat berupa :
- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar hewan;
- d. bangunan Desa;
- e. pelelangan hasil pertanian;
- f. hutan milik Desa;
- g. mata air milik Desa;
- h. pemandian umum; dan
- i. aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. aset Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. aset Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil kerja sama Desa; dan
- e. aset Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Bagian Ketiga Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
BAB II - ASET DESA
Pasal 24
- (1) Aset milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
BAB II - ASET DESA
Pasal 25
- (1) Aset milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Aset milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Aset milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
BAB II - ASET DESA
Pasal 26
- (1) Tanah Kas Desa dapat disewakan kepada pihak lain.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Tata cara penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian.
BAB II - ASET DESA
Pasal 27
- (1) Pengelolaan aset milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Aset milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - ASET DESA
Pasal 28
- (1) Aset milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.
BAB II - ASET DESA
Pasal 29
- (1) Pengelolaan aset milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa ## BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB II - ASET DESA
Pasal 30
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi:
- a. pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- b. realisasi penggunaan Dana Desa;
- c. pengelolaan ADD dan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten; dan
- d. penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Inspektorat dan Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai keuangan dan aset desa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2007 Nomor 6/E); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2007 Nomor 7/E)
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Madiun Pada Tanggal 27 Juli 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19551111 197703 1 005 ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 2

Distribusi: SALINAN Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM

Verifikasi: ttd WIDODO, SH, M.Si. Pembina Tingkat I NIP.19611215 198903 1 006 DI1 ## Pasal 33

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Penetapan: Disahkan di Madiun pada tanggal 30 April 2015

Penandatangan: ## BUPATI MADIUN ## MUHTAROM 18
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
## NOMOR 2 TAHUN 2015
## TENTANG
## KEUANGAN DAN ASET DESA
## I. PENJELASAN UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Selain itu Desa dapat memiliki aset Desa berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum dan aset lainnya milik Desa yang perlu dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan
asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan.
Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Desa mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
: Ayat 1
PENJELASAN
Pasal 11
: | | | Ayat 1 | |----------|----|-------------| | Pasal 12 | : | Cukup jelas | | Pasal 13 | : | Cukup jelas | | Pasal 14 | : | Cukup jelas | | Pasal 15 | : | Cukup jelas | | Pasal 16 | : | Cukup jelas | | Pasal 17 | : | Cukup jelas | | Pasal 18 | : | Cukup jelas | | Pasal 19 | : | Cukup jelas | | Pasal 20 | : | Cukup jelas | | Pasal 21 | : | Cukup jelas | | Pasal 22 | : | Cukup jelas | | Pasal 23 | : | Cukup jelas | | | : | Cukup jelas | | Pasal 24 | | | | Pasal 25 | : | Cukup jelas | | Pasal 26 | : | | | | | Cukup jelas | Yang dimaksud telah aktif kembali adalah sejak adanya keputusan tentang pengaktifan kembali. Ayat 3 Yang dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa adalah prinsip-prinsip pengaturan terkait sewa Tanah Kas Desa. Ayat 4
PENJELASAN
Pasal 27
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33
: Cukup jelas