PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
•
Mcnging.-it
\_\_\_
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 12 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
a.
bahwa untuk memenuhi ketcntuan dalam Pasal 185 ayat 4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentaug Pcmerintahan Dacrah scbagaimana 1elah diubah dcngan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tcntang Pcne1apa11 Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undan1-: Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Dacrah menjadi Undang- undang, Dewan Pciwak,lan Rakyat Daemh (DPRDI bcrsama Bupati PangkaJcnc dan Kcpulauan tclah mcnycmpumak.an Peraluran Dacrah temang Anggamn Pcndapatan dan Bclanja Dacrah (APBD) Tahun Anggamn 2016;
- b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimam1 dimaksud dalR.m huruf a dan b, pcrlu ditctapkan Pernturan Dacrah tentang Al"BD Kabupa1cri Pangkajcne dan Kcpulauan Tahun Anggaran 2016;
- I. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembcntuk.an Dacrah - dacrah tingkat II di Sulawc"'1 jL.cmb:1mn Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembo.ran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822):
...
.
..
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 lentang Peubdhan alas Undang-und[mg Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33121 scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun !994 Nomor 62, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyeLenggaraan Negara yang 13ersih dan Bcbas dari Korups,, Kolusr dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. 4, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Pcrolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355!:
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemriksaan Pengelohmn dan Tanf(gllngjawab Keuangan Negaro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44001;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pcrcneanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 442 I);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintah Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tamba.han Lcmbaran Negara Nomor 4437) scbagaimana tclah diubah dcngan Peraturan Pemerintah Pengganh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 lentang Pcrubahan Undang-undung Nomor 32 Tahun 2004 tenteng Pemerintahan Daerah menjadi Undnng-undang (Lembamn Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-� Nomor 8 Tahun 2005 (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lcmbanm Negara Nomor 4548) Kedua dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lcmbaro.n Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan A111nrn Pcmermtnh Pusat dan Pemerineah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 44381:
12. Peratumn Pcmcrintah Nomor 66 Tahun 200 I ten tang Retnbusi Oacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 200 I Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Hcpublik Indonesia Nomor 41391;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembcntukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negcro repuUhk Indonesia Nomor 52341,
\_\_
'
13. Peraturan Pemcrinlah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggol:.i Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l.cmbaran Negara Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) scbagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemenntah Nomor 37 Tahun 2004 tcnlang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Plmpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 Lcntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang H,bah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4577),
15. Peraturan Pcmenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 18 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcnyusunan dan Penerapan St.andar Pelayanan Mrmmal (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang Pelapora.n Kcuangan dan KinerJa Jnstansi Pemcrintah (Lembaran Negara Republik Jndonei;ia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan J.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);
8. 20 Peraturan Pemerintah Nomor US Tahun 2010 tentang Pcrubahan Atas Pcratur11n Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 I ! tentang Pmjaman Dae rah fl.embaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 52191;
21. Pers.tu ran Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 IO tentang Standar Akun!ans, Pemerintehan (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repulilik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Me11teri Da!am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daernh: sebagaimana telah diubah penamn dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua deng,u, Peraturan Menteri Dalam Negcr, Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupatcn PangkaJcne dan Kcpulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atae Peraturrn, Dacrah Nomor 11 Tahun 2008 tcntang Pokok·1&gt;0kok Pengclolrmn Keuangan Oeerah (Lcmbaran Oaerah Tahun 201 r, Nomor JO);
M,·,,.·1apkan
Deogao Peraet11j11ao Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANO ANGOARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAI/ l&lt;ABUPATEN PANOKAJENE DAN KEPUI.AUAN TAMUN ANGCARAN 2016
Paaal l
Dac:rah Tahun Anggaran 2016 scbagai benkut: Anggaran Pendapa1an dan Oclanja
Rp
1.359 454.373 000,00
Rp
1 385 879 551 938,00
Rp (26 425, 178 938,00)
1. Pendapatan
2. Belanja
Surplus/Oefisrt Setelah Perubahan
3. Pembiayaan
- a Penerimaan
- b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
s,sa Leb,h Pernbiayaan Anggaran
Rp
Rp
Rp 26 425 178 938,00
Rp
27. 125. 178.938,00
700.000.000 DO
.. ·--,
Paaal 2
- (1) Pcndapatan Dacrah scbagaimana d,maksud dalam PasaJ I terdiri dari ;
2. 121 Pcndapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat I huntl a d, atas terdiri dari jenis pendapatan ;
- (3) Dana Pedmbangan sebagarmana d,maksud pada ayat I huruf b di atas terdin dari .renis pendapatan ;
4. "" Rp 357.125.631.380,00
- (4) Lain - lain pendapatan dacrah yang sah scb.l.gaimana dimaksud pada ayat 1 hurof c tcrdiri dari jcnis pendapatan ;
- a. Pendapatan Hlbah
- b. Dana Bagi hasil pajak darl propinsi dan Pemerinlah Daerah lalnnya
- e. Dana Penyesua,an dan Otonoml khusus
- d. Bantuan keuangan darl proplnsl atau pemerintah daerah lainnya
- a. Pendapatan Ash Daerah
- b Dana Perimbangan
- c Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp 154 595.537.920,00
Rp 1.094.275.612 360.00
Rp 110.563.022 700.00
- a Pendapatan Pajak Daerah
- b. Has1I Retnbusi Oaerah
- c Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- d Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Rp
Rp 61.371.320.025,00
Rp 10 000.000.000,00
Rp 10 389107.500,00
72.635 110.395,00
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- b. Dana Alokas1 Umum
- e. Dana Alokasi Khusus
"" 35.520.958.000.00 701.629.223.000,00
Rp
1.040.000.000.00
Rp
40.465.065.260,00
Rp
49.093. 759.000,00
Rp
19.984.196.440,00
..
.
Pau.l 3
- (l) Belanja Daernh seOOgaimana dimaksud dalam Pasal l tcrdiri dari
- 12) Betanja tidak langsung scbagaimana dimaksud poda ayat l di alas tcrdiri dari jcn,s bclanja
- (3) lklanja Langsung scbagaim.ina dimaksud ayat 1 hurur b tcrdiri dari jcms belanJa ,
- a. BelanJa Pegawa,
- c. Belan1a Modal
- b. Belanja Barang dan Jasa
- a. Bdanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung
Rp
689.826.958.423,48
Rp
696.052.593.514,52
| a. Belanja Pegawai | Rp | 619.841.840 338,48 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| b. Belanja Bunga | Rp | 30.CXXl.000.00 |
| c. Belanja Subsidi | Rp | |
| d. Belanja Hibah | Rp | 5.865130.500,00 |
| e. Belanja Bantuan Sostal | Rp | 1.949 500.CXXl.00 |
| I. Belanja Bagi has1I kepada ProvmsiJKabupaten/Kota dan Pemerintah Cesa | Rp | |
| g Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsil!(ab. Dan Pemerintah Desa | Rp | 61. l«J.487.565,00 |
| h. Belanja Tldak terduga | Rp | 1.CXXl.000.000,00 |
Rp
Rp
Rp
35 181 547.991.00
250 570.530.308.46
410.300.515.215,06
Pasal 4
- (\) Pembiayaan dacrah scbagaimana drmaksud dalarn Pasal I tcrd,n dan:
- a Penerimaan
- b Pengeluaran
...
Rp
27 125 178 938,00
Rp
700 000 000,00
- 12) Pcncrimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (I I hurur a tcrdiri dari jcnis pcmbiayaan
- (3) Pcngcluaran sebagaimana d1maksud pada ayat l huruf b tcrdin dan jcms pcmb,ayaan
| a SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah : | Rp | 27.125 178 938.00 |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah : | | |
| c. Has1I penjualan kekayaan daerah yang d1pisahkan sejumlah : | Rp | |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah : | Rp | |
- a. Pernbentukan Dana Cadangan se,umlah
- b. Penyertaa,, Modal (itvestasr) pemefi,tah daerah
- se,umlah
- c Pembayaran
- utang pokok sejumlah
- d. Pernbayaran utang kepada l)Nk ketiga
- Rp
Rp
Rp
- Rp
600 000 000,00
100 000.000,00
Paul 5
Uraian lcbih lanjut Pcrubahan Anggaran Pcndape.tan dan Belanja l)acrah sebagaimana dimaksud dnlnm Pasai I, tercv-cantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang mcrupakan bagian yang tidak 1erpisahkan dari Pcratumn Dacmh ini, tcrdiri dan

- Ringkasan APBO; I. Lampi ran
- Ringkasan AP80 mcnurut Urusa.n Pcmerintah Daerah dan Organisasi SKPD; 2. Lampi ran II
- Rineian APOD mcnurut Urusan Pemenntah Dacrah, Orgunisasi SKPD, Pcndapatan, Bc!anja dnn � bUlYVJ.)'llllll, 3 Lampimn Ill
- Rck.apitulasi Belanja Daerah untuk Keeetarasan dan Keterpaduan Urusan Pcmerintah Dacr,1a dan (1 Fung11i dalam 11:erangk.a Pengelolaan 11:euangan Negara; 5. Lampi ran v
- Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemcrintah Oaerah, Organisasi SKP[), Program dari lcgin.llll) � n; 4. Lampi ran IV
- VI Daftar Jumlah pegawo..i per golongan dan per JBbRtan; h. I.am pi ran
- VII Oaftar piutang dacrah 7. Lampi ran
- VIII Daftar penycrtaan modal !invctasi) daerah H. l.ampiran
- X Daftar pcrkiman penambahan den pengurangan asset lam - lain "' 1.mnpimn
- IX Daftar pcrk,rn,m penambahan dan pcngurru1gan asset tet.ap dacrah . ' l..ampirdn

11. Lampiran XI Daftar Kegi... · .m � keg,atan tahun anggaran sebeaumnya yang bc:lum diselesaikan dan dia., kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lamprran XII Daftar dana cadanagan daerah; dan
13. Lampinm XIIIDaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pual6

Bupati Pangka\_JCne dan Kepulaua.."l rnenetapkan Pcraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanje sebagai landasan operasional pelaksanaan;

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin1ahkan pengundangan Peraturan Daerah trn dengan penempatanny Lembara.n Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan