Unknown Unknown Nomor 57 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 20 1 l tentang Pajak Daerah pedu disesuaikan dengan perkembanwm keadaan; - e. bahwa ben:lasarkan pertlmbangan sebagaimana dimakaud pada huruf a dan huruf b perlu meneu,pkan Peraturan Bupati tentang Pe:rubahan atas Peraturan E\.\pati Toban Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daernh Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa. dalam rangka peningkatan pengawasan dan pemantauan ataa kepa.tuhan Wajjb Pajak dalam ;,emenuhan kewajib..n Paj.i.k Daerah yang terntang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pen,ndang-undangan perpajakan Dae,ah, perlu dilakukan p&lt;,nyetoran Pajak Daerah tertentu melaluJ online aistem,
- h. bahwa tata cara pembayaran Pajak Daerah yang te!ab diatur daleun Pera.turan Bupati Tuban Nomor. 48 Tuhun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 20 1 l tentang Pajak Daerah pedu disesuaikan dengan perkembanwm keadaan;
- e. bahwa ben:lasarkan pertlmbangan sebagaimana dimakaud pada huruf a dan huruf b perlu meneu,pkan Peraturan Bupati tentang Pe:rubahan atas Peraturan E\.\pati Toban Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daernh Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Mengingat
2
- 1. Undang-Undang Norll(.&gt;r!2 Tahnn 1950 tentang Pembentukan Da...:ah-daerah Kabnpaten Dalam Llngkungan Pmpinsi Djawa Timnr ool&gt;agaimana telah diuba.h dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik !ndnnesia Tahun 1%5 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Repnblik Indonesia Nnmor 2730);
2. Undang-Und,mg Nomnr 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana ldah diubah kedua kali dengan Undang··Undang Nomor 19 Tuln.m 2001} (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahnn 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.rnor 39871;
- 3, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan f'a,jak {Lernba.ran Negara Repuhlik Indonesia Tahnn 2002 Nomor 27, Tambahan Lembamn Nega1:a Republik lndones:ia Nomnr 4189);
- 4, Undang .. Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SumbeiDaya Air {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4377);
5. Undang-Unda.ng Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu,:,at &lt;Ian Pernerintahan Daerah (Lembanm Negam Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran N~ga,a Republik !ndones:ia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera.h dan Retribus:i Daerah {Lcmbaran Negara Repub-1ik Indonesia Tahun 2009 Nomo, 130, Trunbahan Lt,mbaran Negara Republik Indonesia Nornor 50491;
7. 1Jndang-Undar,g Nornor 23 'fahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tdah diuba.h kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta.bun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2015 Nomor 58, Tu.mba.ban Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Pem.luran Pemeri.nt"h Nomor 135 Tuhun 2000 tentang Tata Car" Penyitaa.n DaJam Rangka Penagihan Pajak dengan Sur"t Paksa {l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 135, Tambahan L.embaran Negara Republik 1ndonesia Nomor 4049):
9. Peraturan Pemerintah Nornor S8 Tahun 2005 tentang Pengd.olaan Keuangan Daerah {Lembaran New,ra Republik lndoneeie Tehun 2005 Nomor 140, Tambahan L&lt;,rnbaran Negara Republik Indonesia Nomot 4575);
10. Pera.turan Pemerintah Nomar 91 Tahun 2010 tentang Jenie Pajak Daerah yang dipungut l&gt;erd,...,kru, penetapan Kepela Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik fn&lt;lonesia Tahun 2()10 Nomor 153, T"mbahan l,emharan Negarn Republik Indonesia Nornor 5049);
- 11.Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 To.bun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah eebagaitnana telah dj\lbah ked\la ka!i dengan Pera.turan Menteri Dalam Neged Nomor 21 Tah\ln 2011:
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 03 Tahun 20()-8 tcntang Organisaoi Dines Daerah Kabupaten Tuban sebasaimana telah diubah dengen Peraturan Daetah Kabupaten TUban Nomor 15 Tahun 201 l {Lembaran Daerah Kabupaten TUba.n Tahun 201 l Seri D Nomor 2);
- 13.l?eraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 05 Tahun 201 I ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupa.ten Toban To.bun 20l I Seri B Nomor I);
- \4.l?eratuean Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 101 l tcntang Retribuoi Parkir di Tepi Jalan llmum {Lembarru, Daerah Kabupaten 'fuban Tahun 2011 Seri C N&lt;:&gt;mor 8);
IIDU4llTUSSAN :
Menetapkan
Pasal 1
... ..,,
- 7a Bank adalah badan usaha J'ru&gt;;; menghimpun dana dart masyacakat da!am bentuk aimpenan dan menyalul'lcan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 7b Online adalah sambungan langsung antara sub system saru dengan sub s)atem lainnya aecara. e!ektronik dan terintegrasi serta 1eal t&gt;me.
- 7e Cash man1&lt;gem.&lt;,nt system yang selanjutnya diaingkat CMC adalah JaAA Layanan Perbankan berbasia sletem informasi yang diberikan Bank kepru:la nasabah yang mencakup kegiatan pcngelolaan, pcmbayaran, penagihan dan likwiditas managemen sehingga penge!o!aan keuangan nasabah menjadi lebih ~fel&lt;tif dan efisien.
- ~-Diantm'fl ayat {l) dan ayat (2) PaAAJ 6 disisipka.n l (AAtU) ayat yakni ayat (la) sehingga PMa.l 6 berbunyi scbagai bt,r;kut:
- -·· Ill f&gt;embayaran pajak dila!mkan pada Kantor Kas Daerah rnelalui tempat yang ditunjuk oleh Bupati aesuai dengan waktu yang ditentukarl dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- jla) pembayamn Pajak dapat dilakukan sccara online sistern rnelalui Eank ternpe.t pembayaran yang dituriiuk Bupati paling lambat pada akhir bu Ian berfkutr,ya.
- Pl Hasil pener\ma.an pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hams disetor Ire Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (dua puluh ernpat) jam aet;ap hari ke,ja,
- (3) Pernbayaran Pajak hru-us dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Bupati dapat mernberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menwu,gsur paj-ak tcrntang,zya da!am kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendape.t pertimbangru1 Kepala DPPKAD.
- {51 Angsuran pajak terutang yang dibayarke.n dalnm lrnrun waktu tertcntu sete!a.h memenuhi syarat yang ditentukan, hams d;takukan secara teratur dan henurut-turut dengan dike.nakan Mnksl aclministrasi ben.,pa bunga sel:&gt;esa.r 2o/o (dua per,ren) setiap bulan darijumlah pajak yang hdum a.tau kurang dibayar.
- (6) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pa,iak sampa, lxttas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan deogan dikenakan sanksi administresi sel:&gt;esar 2o/o {dua per,ren) ootiap bulan dihitung dari Jum!ah pajak 1erutang yang belum aurn kurang dibayar.
- (7) f'&lt;mlbayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan, dapat &lt;li!akukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (8) Permohonan angsuran dan/atau penundaan harus dilengkapi dengan foto copy SPTPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- 191 Kepala DPPKAD mengadakan pmelitian terhadap wajib pajak untuk d!jadikan bahan pertimhangan dalrun pemberian persetujuan / penolakan ,mgsuran dan/atau penundaan !repada wajib pajak.
- (10) Jangka waktu angs\lran d!berikaTI paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang d;ooyar se,:ara teratur setiap bulan dalrun waktu l (satu) tahun takwim.
- (11) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paHng lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya. ma"" pajak dalam 1 (satu) rnhun takwim.
- (12) Setlap pembayaran pajak djbe,ikan tanda bukti pembayamn ben.,pa SSPO dan dkatat dalam buku penerimaan.
- (13) Bentuk SSPO sebagairnann ter&lt;:antum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran V Peraturan Bupati ini.
3. o;anrnra Pru,aJ 6 dan Paa.al 7 disislpkan 1 (satu) Pasal yak11i Paaal 6A, sebingga herbunyi oobagai bedkut,

## Pa""! 6A

- Obyek Pajak yang melakmmakaTI pembay-aran secara online ditetapkan &lt;la.lam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Penge!olaan Keuangan clan Aset Daerah,
- 4, Diantara Pa.,.! 21 dan Pasal 22 disislpkaTI 5 {lima) Pasa! yakni Pasal 21 A, Pa.aal 21 B, Pasal 21C, Pasal 21 D dan Pasal 21 E, sehingga berbunyi sebagai berikut,

## Pua! 21 A

- {]) Dalam I'angka pelaporan d"t" transak.; usaha wajib pajak, Bupati atau Ptjabat yang ditunjuk dala1n hat ini Kepa!a. D:inas Pendapa1an, Pengelolaan Keuangan da11 Aaet Da.erah betwena.ng menghubungkan sistem informa.; data transaksi usaha yang dimHiki oleh Wajib Pajak dengan sistem inforrnasi yang dimfliki oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keum1gan dan A.set Daerah aecaI'a Online sfotem.
- (21 Online aistem pelaporan data traw,aksi usaha aebngairnana dimaksud pada ayat {11, mehputJ data transaksi usaba yang menjadl dasar pengenaan Pajak Daerah.

- (3) Data tmnMks.i usaha yang d;mmk; Wajib Pajak oobagaimana dimakaud pada ayat (1), rnerupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh ai.,byek pajak atai., masyarakat kepada Wajib Pajak Daerah.

## Pa$s;l 21 B

- (!)Online sial&lt;!m pelaporan data ttansaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 I\ ayat Pl dilaksanakan oleh Dinas Pendaimtan, Pengdolaan Keuangan dan !\set Daerah dengan menggunakari a.lat atau sis.l&lt;!m perekaman data transaksi usaha.
- {21 Alat atau mstem perekaman data t,-ansaksj usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pem.b.ayaran pada sistem yang dimilik; Waj1b Pajak sebag'lima.na. dimaksud dalam PasaJ 21 A a.yat 13).
- (3) Alat atau sistem perekama.n data sebagairnana. dirna.ksud pada ayat (2), merekam ha.ail penerimaan jumlah pemba.yaran usaha Wajib Pajak oocara harjan ctan bes.am.ya pajak terutan.g.
- 14) ApabUa sistern trak,.,,ksi pembayaran yang dirniliki oleh Wajib Pajak selrn$a.imana dimillmud pada ayat 12) telah memilah jenis pajak, maka alat a.tau 'Ii.stem perekam data transaksi uaaha, rnerekam,
- a, basil penerimaan jumlah pernbayaran UAAha sebelum paj,.k; ~"
- b. jumlah pajak yang l&lt;!rutang ben:lasarkan penila,an d,maksud.
- 151 Apabila orlstem transaksi pembaya:ran yang dimiliki Wajib Paj"k seba.gaimana dim,.ksud pad"- "yat (21 belum m&lt;-milah jenis pajak, maka a.lat atau sistern perekam data tranao.kai uao.ba, merekam :
- a. hasil penerimaan jumlah pernb.ayaran termasuk paj"k; dan
- b, penghltungan jumlah pajak yang terutang dari pernbayaran Wnnasuk pajak tersebut.

## Pasal. 21 C

- (I) Perekaman data trnnsaksi usaha dan pembaya:ran pajak y"ng l&lt;!rutang sebag'l[mana dim.akoud dalam Pasal 21 B, dapat diketabui oleh Wajib Pajak, Bank dan Dinas Pendapatru.1, Penge1olaan Keuangan clan Aoot Daerah melalui CMS.
- (2) Penyajian CMS sebaga.hnana dimaksud pada ayat (!), beraifat rahaoia. dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajal&lt;, Bank dan Pejabat Dinas Pendapatan, Penge)olaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditnnjul&lt; oleh Kepala Dinas Pendapatro:t, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Beraifat rahas:ia sebagaimana dimaksud pada ayat (21. sesuai dengan kerahasiaan Bank dan kerahasiaan dibidang po:rpajakan Dacrah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## f'"-""1 21 D

- {11 Dalam rang)&lt;a pelek.,,naan online sistem pelaporan data transaksi usaha oobagaimana dimaksud dalam PaMl 21 A ayat {11 dan penyajia.n perekaman data melelui CMS sebagaimana dimakaud dalam PasaJ 21 C ayat (!), Bupati menunjuk Bank Umum P&lt;,merintah sebagai pelak!&lt;ana operasi&lt;&gt;nal on!ine sistem.
- (2) Bank nmum pemerintah sebagaimana dimakaud pada 2j"at {JI, hams memenuhi kriteria oobagai berikut,
- a. memniki ijin u&lt;,aha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; a,,
- b. me:rniliki tingkat keoohatan keseluruhan paling kurang tergokmgcukup baik.
- {3) Pelaksai,a OJ)&lt;!J:"i'l!lional onlin&lt;t s:istem oJeh Bank Um urn Pemcrintah sebagaimana &lt;limaksud pada ayat (1), dilakukan meJa!ui perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Bank Umum Pemerintah.
- (4) Perjanjian Kcrjasama sebaga:imana dimaksud pada aya.t {31 sel&lt;urang- kurangnya memuat:
- a, para. pihakyang melaksanakan Kcrjasama;
- b. jenia pdayanan yang diberikan;
- c. mekanisme pengeluaran/ penyatu,.,,n dana mel&amp;lui 13anl&lt;;
- d\_ p,eHmpahan penerimaan dan sald&lt;&gt; rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum DaeFah;
- e. pemberian bt:mg;,. /jasa giro/bagi hasil ataa saldo rekening;
- f. pemherian imbalan atas jaAA pelayanan;
- g. kewajiban menyampaikan laporan;

•

- h. sanks; berupa denda daniaJ.au l'"!\genaan bunga yang harus dibayar ka1·ena pdayanan yang tidak sesuai dcngan pcrjanjian; dan.
- i. tata cara penydesaian pcraclisihan.

K~£entuan !eb1h lanjut mengenai tat£&lt; c,u·a pdapo,an data tra11saksi usaha akan db.tu,· dalam Peraturan Bupati te,sendiri.

## Pasal II

Pe,·atu,·a51 Bupatl lni mulai berlaku pada tanggal diund,mgkan. /\:gar aetfa.p orang mcngetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan BupaU ini dengun penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Toban pada tanggal ~ M¢pombo:,-

2015

BUPATI FVPAN,


Diundangkan di Toban pada rnnggal 23 nope~.bo~ 2015 SEKRETAlUS l&gt;AID.?AH,


BER!TA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAH\IN 2015 SERI B NOMOR 2