PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PENGATURAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kineija, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi keija Pegawai, perlu pengaturan jam keija Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Jam Keija Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- Mengmgat : 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahafi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 74,
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3 Bupati adalah Bupati Kolaka.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6 Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS , adalah Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7 Pengaturan Jam Kerja adalah kesanggupan PNS untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perunang undangan dan/ atau peraturan kedinasan dan apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin
- 8 Hari Kerja adalah hari dimana PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
DISIPLIN KERJA, HARI KERJA DAN JAM KERJA Bagian Kesatu
Disiplin Kerja
BAB II - DISIPLIN KERJA, HARI KERJA DAN JAM KERJA Bagian Kesatu
Pasal 2
- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan Disiplin Kerja.
- (2) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: pada
3. b wajib datang dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja;
- a. wajib melaksanakan pagi; apel
- C. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
6. e tidak berada ditempat umum bukan karena dinas; dan
- d. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan;
- f. menolak tugas yang diberikan pimpinan apabila bertentangan dengan peraturan perundangan.
- (3) Ketentuan mengenai teknis 'pelaksanaan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Jam Kerja dan Hari Kerja
BAB II - DISIPLIN KERJA, HARI KERJA DAN JAM KERJA Bagian Kesatu
Pasal 3
- (1) Jumlah jam kerja efektif PNS dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam
- (2) Hari kerja ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja per minggu dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
4. a SKPD yang melakukan tugas pelayanan 6 (enam) hari kerja per minggu;
5. b SKPD / unit kerja yang melakukan tugas pelayanan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk hari libur yang diatur secara bergilir (shift) ;
6. C PNS yang melaksanakan tugas khusus;
- d. PNS yang bertugas satuan pendidikan. pada
- hari Senin-Kamis pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;
Waktu istirahat
pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 12.30 WITA;
- b hari Jumat
pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 15.00 WITA,
Waktu istirahat
pukul 11,30 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA;
BAB II - DISIPLIN KERJA, HARI KERJA DAN JAM KERJA Bagian Kesatu
Pasal 4
- (1) unit kerja yang melakukan tugas pelayanan 6 (enam) hari kerja per minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. unit kerja pada RSUD yang melayani administrasi perkantoran; dan b puskesmas yang tidak melayani rawat inap.
- (2) Pengaturan jam kerja untuk 6 (enam) hari kerja per minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- hari Senin Kamis pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul
14.00 WITA;
- b.
- hari Jumat
pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA;
- C.
- hari Sabtu pukul 07.00 WITA sampai dengan 12.30 WITA pukul
BAB II - DISIPLIN KERJA, HARI KERJA DAN JAM KERJA Bagian Kesatu
Pasal 5
- (1) SKPD | unit kerja yang melakukan tugas yang melakukan tugas pelayanan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
2. b puskesmas yang melayani rawat inap;
- a. unit kerja RSUD yang melaksanakan tugas pelayanan langsung pada masyarakat; pada
4. C yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD / unit kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ayat
BAB II - DISIPLIN KERJA, HARI KERJA DAN JAM KERJA Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) PNS yang melaksanakan tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
2. b petugas pada UPTD terminal;
3. a Polisi Pamong Praja;
4. petugas UPTD Pasar; pada
- d. tenaga kebersihan;
- e. petugas satuan pengamanan Satpam ); dan
- f. penjaga malam.
- 2) Ketentuan mengenai pengaturan jam kerja bagi PNS yang melakukan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD /unit kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - DISIPLIN KERJA, HARI KERJA DAN JAM KERJA Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) PNS satuan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:
2. guru;
3. b pejabat/ pegawai pada tata usaha/ tenaga kependidikan;
4. c penjaga sekolah.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan jam kerja pada satuan pendidikan diatur oleh Kepala SKPD yang membidangi pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teknis pengaturan jam kerja satuan pendidikan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pada

## Pasal 8

- (1) Jam kerja yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sampi dengan Pasal 7 disesuaikan dengan PNS yang melakukan pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja.
- (2) Pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain: pada
3. b tugas belajar;
8. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- C. menghadiri rapat;
- d. perjalanan dinas; dan
7. e tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan.
- (3) Jam kerja Bulan Ramadhan diatur tersendiri setiap bulan Ramadhan\_ pada pada
9. Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## SISTEM PENGISIAN DAFTAR HADIR Bagian Kesatu

Mekanisme Pengisian Daftar Hadir

## Pasal 9

- 1) PNS mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir di satuan kerja masingmasing:
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali pada saat masuk kerja dan 1 (satu) kali pada saat pulang kerja.

## Pasal 10

- (1) Pengisian daftar hadir secara manual hanya dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
2. b PNS belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik (finger print);
3. a sistem daftar hadir elektronik (finger print) mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
- C. sidik jari tidak terekam dalam sistem daftar hadir elektronik (finger print);
- d. terjadi keadaan kahar (force majeure);

- (2) Daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud (1) dilakukan dengan cara PNS mengisi format daftar hadir manual. pada ayat

## Pasal 11

Pengisian daftar hadir PNS yang tidak masuk kerja, diberikan keterangan sebagai berikut:

- a. (sakit)

dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- b (izin)

dibuktikan dengan permohonan izin tertulis;

- C. DD Dinas Dalam

dibuktikan dengan Surat Tugas Dinas Dalam;

- d.

- DL Dinas Luar

dibuktikan dengan Surat Tugas Dinas Luar;

- e C Cuti )

dibuktikan dengan Surat Ijin Cuti;

- f. TB Tugas Belajar )

dibuktikan dengan Surat Keputusan Tugas Belajar;

g. TK ( Tanpa Keterangan ) untuk PNS yang tidak hadir dan tidak diketahui alasannya.

## Pasal 12

- (1) Ijin yang dapat diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam 11 huruf b meliputi pasal
- a) Ijin Terlambat Masuk Kantor
- b) Ijin Pulang Sebelum Waktunya
- c) Ijin Keluar Kantor Karena Ada Kepentingan Lain; dan
- d) Ijin Tidak Masuk Kerja
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat 1 ) diberikan oleh atasan langsung PNS yang meminta ijin, dan dalam bentuk surat permohonan ijin /pemberitahuan

## Pasal 13

Format daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan format surat permohonan ijin` sebagiaman dimasud dalam pasal 12 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## Bagian Kedua

Penanggungiawab dan Pengelola Sistem Pengisian Daftar Hadir

## Paragraf 1

Penanggung jawab

## Pasal 14

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan jam kerja pada masing-masing SKPD
- (2) Kepala SKPD menunjuk pejabat struktural 1 (satu) tingkat di bawahnya yang membidangi kepegawaian sebagai Pengelola sistem pengisian daftar hadir.

## Paragraf 2

Pengelola

## Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menunjuk pejabat struktural 1 (satu) tingkat di bawahnya yang membidangi kepegawaian sebagai operator.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas melakukan: pada
3. a perekaman, registrasi dan pemutakhiran PNS database mesin daftar hadir elektronik (finger print); pada
4. b penatausahaan dan verifikasi harian pelaksanaan (finger print) yang dilakukan dalam batas waktu sampai pukul 24.00 waktu setempat;
5. C penatausahaan dan verifikasi laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (finger print);
6. e menjaga operasional mesin daftar hadir elektronik (finger print) dan secara berkesinambungan melakukan pengelolaan daftar hadir elektronik (finger print) dengan SKPD yang membidangi kepegawaian daerah;
- d. penyampaian laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (finger print) kepada penanggung jawab sistem daftar hadir elektronik (finger print);
8. f menyediakan daftar hadir manual apabila terjadi permasalahan pada sistem daftar hadir elektronik (finger print) .
- (3) Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh operator daftar hadir elektronik (finger print) . pada
- 4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyampaikan laporan hasil rekapitulasi daftar hadir bulanan kepada Kepala SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian daerah
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (6) Format rekapitulasi daftar hadir bulanan sebagaimana dimaksud pada (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ayat

## BAB IV PELANGGARAN

## Pasal 16

## (1) PNS yang

- a tidak masuk kerja dan tidak menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf f yang sah; dan/ atau
- b terlambat masuk kerja atau pulang cepat tanpa surat permohonan izin/ surat pemberitahuan kepada atasan langsung; dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja.
- (2) Perhitungan keterlambatan masuk kerja dan pulang cepat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dihitung secara komulatif dan dikonversi 7,5 tujuh koma lima ) jam sama dengn 1 satu ) hari tidak masuk kerja tanpa keteranganpada
- (3) PNS ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Pasal 17

Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan sanksi hukuman atau staf dibawahnya maka pejabat dimaksud dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

## Pasal 18

- (1) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
- (2) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian.

- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan dan Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian.

## BAB V

## PENGHARGAAN

## Pasal 19

- (1) PNS yang telah melaksanakan disiplin kerja dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun berjalan di lingkungan satuan kerjanya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
3. a piagam;
4. b plakat; dan
5. bentuk lain yang sah-
- (3) Tata cara pemberian penghargaan PNS dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengaturan jam kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, SKPD / unit kerja yang belum memiliki sistem daftar hadir elektronik (finger print) dapat menggunakan daftar hadir secara manual sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 2/ Juni


Diundangkan di Kolaka pada tanggal 2/ 20/7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KOLAKA,



LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR

13

TANGGAL

Juxi

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KOLAKA.

## TEKNIS PENGATURAN JAM KERJA PADA SATUAN PENDIDIKAN

## Jam Kerja Guru:

- Setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya, wajib memenuhi ketentuan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. Pelaksanaan tugas guru tersebut termasuk juga kegiatan hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, melaksanakan tugas tambahan. guru
- Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Mengajar Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, wajib memenuhi beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam ketentuan 1 (satu) jam pembelajaran adalah: guru tatap

PAUD

1 jam pelajaran = 35 menit

b. SD

1 jam pelajaran 35 menit

- c. SMP

1 jam pelajaran 40 menit

- d. SMA/ SMK

1 jam pelajaran = 45 menit

Dari perhitungan jam kerja tersebut di atas, maka dapat dihitung konversi beban kerja pada masing-masing guru sebagai berikut:

| | | KONVERSI JAM KERJA MENGAJAR PER MINGGU | KONVERSI JAM KERJA MENGAJAR PER MINGGU | KONVERSI JAM KERJA MENGAJAR PER MINGGU | KONVERSI JAM KERJA MENGAJAR PER MINGGU | KONVERSI JAM KERJA MENGAJAR PER MINGGU | KONVERSI JAM KERJA MENGAJAR PER MINGGU |
|----|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | MINIMAL | MINIMAL | MINIMAL | MAKSIMAL | MAKSIMAL | MAKSIMAL |
| NO | JENJANG PENDIDIKAN | BEBAN KERJA | | JUMLAH JAM | BEBAN KERJA | DURASI | JUMLAH JAM |
| | PAUD | 24 JAM PELAJARAN | 35 MENIT | 14 JAM | 40 JAM PELAJARAN | 35 MENIT | 23 JAM |
| 2 | SD | 24 JAM PELAJARAN | 35 MENIT | 14 JAM | 40 JAM PELAJARAN | 35 MENIT | 23 JAM |
| 3 | SMP | 24 JAM PELAJARAN | 40 MENIT | 16 JAM | 40 JAM PELAJARAN | 40 MENIT | 27 JAM |
| | SMA/ SMK | 24 JAM PELAJARAN | 45 MENIT | 18 JAM | 40 JAM PELAJARAN | 45 MENIT | 30 JAM |

- Beban kerja mengajar guru yang sebagai kepala sekolah; wakil kepala sekolah dan atau tugas lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Beban kerja mengajar guru merupakan bagian dari jam kerja PNS 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam untuk setiap minggu. Dalam hal guru tidak memenuhi ketentuan jumlah jam kerja tersebut, maka yang bersangkutan melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b Jam kerja pegawai/ pejabat pada Tata Usaha:
- Setiap pegawai/ pejabat tata usaha satuan pendidikan wajib memenuhi jam kerja 37,5 (tiga tujuh koma lima) jam untuk setiap minggu. pada puluh
- Ketentuan pengaturan jam kerja diatur oleh Kepala Sekolah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.


BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR

13

TANGGAL

20/7

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA.

FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL DAN PERMOHONAN IZIN

## A FORMAT DAFTAR HADIR

## DAFTAR HADIR PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

UNIT ORGANISASI

HARI

TANGGAL

| | | | ABSENSI | ABSENSI | ABSENSI | ABSENSI | |
|----|------------|----------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|------------|
| NO | NAMA / NIP | JABA TAN | MASUK KERJA (JAM) | TANDA TANGAN | PULANG KERJA (JAM) | TANDA TANGAN | KETERANGAN |

Jumlah PNS

Hadir

Orang

Tidak hadir

## KETERANGAN TIDAK HADIR

Sakit (S)

Cuti (C)

Izin (I)

Dinas Dalam(DD)

Belajar (TB) Tugas

Dinas Luar (DL)

Tanpa Keterangan (TK)

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Mengetahui, Kepala Badan / Dinas/ Kantor

NAMA JELAS

NIP:

## B. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN

## SURAT PERMOHONAN IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama

NIP

Pangkat/ Gol

Jabatan

Unit Organisasi

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk kerja/ Izin terlambat masuk kerja/ Izin pulang sebelum waktunya/ Izin keluar kantor ada keperluan lain, pada:

Hari/ tanggal

Waktu


Pukul. ~s/d

menit )

Alasan

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/ Tídak Menyetujui*)

Hormat kami,

atasan langsung

Coret yang tidak perlu

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR

13 20/7

TANGGAL

Juai

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI KABUPATEN KOLAKA.

## REKAPITULASI DAFTAR HADIR KERJA PNS

UNIT KERJA:

BULAN

| NO | NAMA / NIP | TIDAK HADIR | TIDAK HADIR | TIDAK HADIR | KET. | TIDAK HADIR |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| NO | NAMA / NIP | | TK | LAIN2 | KET. | |
| 1. | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 . | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | Dst. | | | | | |

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI