PERATURAN BUPATI SINTP,NG Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Bupati bertanggung jawab rnengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Bupati bertanggung jawab rnengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bennartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang di selenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a tersebut di atas dan dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan peningkatan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan &lt;lalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang;
- l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darur � t Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tmgkat II Di Kalimantan (Le b Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Ta:b:: Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun . 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. ten �� Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas b � Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repu I Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 38741 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang � omor 20 Tahun 2001 [Lernbaraan Negara Republik Indonesia Tahu.n 2001 Nornor 134, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 4150 I;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 20 � 3 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 42861;
6. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 ten � ang Siste � Pendidikan Nasional [Lembnran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 4355); ten tang Republik Lembaran
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan. Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 No\_mor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N\_omor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Un � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penm � angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 4438 ); g
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 p b k tentang em entu an � eraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N 82 Tambahan Lembar . omor , 5234); an Negara Republik Indonesia Nomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tent � g Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 · Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentill:g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggar � Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4741);
17. Peraruran Pemerintah iNcmor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201 O ten tang Pengelolaan D � Penyelenggaraan Pendidikan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 ; � 7 �� an Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Noma;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Ta.h 2?10 tentang Norma, Staridar, Prosedur Dan un Bidang Pendidikan· · Kriteria Di ·
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintan tentang Pengelolaan Keuan D g Nornor 25 Tahun 2006 . gan aerah (Lemb D Kabupaten Smtang Tahun 2006 N aran aerah Lembaran Daerah Kabu t \_omor 26, Tambahan sebagaimana telah diubJa � :n Smtang Nornor 25), Kabupaten Sintang Nornor 3 T h gan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun ;0 �� 2 0l3 (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten s: t NNomor 3, Tambahan ... n ang omor 3);
20. Peraturan Daerah K b . a upaten Sintan N tentang Urusan Pemeri tah g ornor 1 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabu;at � -Daerah Kabupaten Sintang Tambahan Lembaran Da -� nK mtang Tahun 2008 Nomor 1 era a � upaten Sintang Nomor l)i
- 2 Tahun 2008 aten Sintang Nomor Kabupaten 21 Pera tu ran Dae rah Kabup si Perangkat Daerah . tentang Susunan Organ1sa Kabupaten Sintang Tahun 2008 Sintang Sintang [Lembaran Daert Daerah Kabupaten Nomor 2, Tambahan Lem aran Nomor
- 2); 1 Tahun 2009 . Nomor ah ah K bupaten SIDtang baran Daer 22. Peraturan Daer 8 Pendidikan (Lem Tambahan tentang Penyelenggaraan 2009 Nomor l, Kabupaten Sintang Tahun s·ntang Nomor l); Lernbaran Daerah Kabup,m·n I
MEMUTUSKAN :
Menetapkan ANG PENDIRIAN UNIT PERATURAN BUPATI SINT � iNE � ; � PERTAMA NEGERI DI SEKOLAH BARU SEKOLAH KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Sintang. 1
1. D ah sebagai Unsur 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat aer I p merintah Daerah.
- Penye enggara e . . .· . . . n iil'2aH Uru � an Pemerinlahan oleh 3. Pernerintahan Daerah tldalah Pe17de � an Rakyat Daerah rnenurut asas Pemerintah Daerah dan Dewan erw d prinsip otonomi seluas-luasnya . d tu as pembantuan engan . Otonorni an g . . Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam sistern dan pnnsip Negdara O ·. Negara Republik Indonesia Tahun dimaksud dalam Undang-Un ang asa:, . 1945.
- 4\_ Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidika:n Republik Indonesia.
8. Kepala Sekolah adalah Pirnpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang rnembidangi kurikuJum, kesiswaan, dan konsding.
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Adrninistrasi dalam Jabatan Struktural Eselon V.
11. Sekolah Menengah Pertarna adalah -Jenjang Pendidikan Menengah Pertama Negeri.
12. Unit Pelaksana Te.knis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
"
14. Pendidikan adaJah usaha aadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara . aktif mengembangkan potensi dirinva untuk memiliki kekuatan spmtual keagamaan, pengendalian diri. kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. P.:m..liJiluu1 Mcncn � Tin � l Pcrlwntt ttJwah Pcniliiliklill ytt.n � ililak � wuw setelah Lulusan Pendidikan Dasar.
16. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang sating terkalit secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yar.g tersedia pada jaiur, jenjang dan jerus pendidikan terteruu.
18. Tenaga Kcpcndidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara. tutor, instrukrur. fasilitator. dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. 21.Pembelajaran adalah proses irueraksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suaru lingkungan belajar.
9. 22.Evtt.luttsi pc11dicliktU1 1:1.dd.!1:1.h kcgi&amp;.Uul pe,ugcndttlian, penjamirrari dan penetapan mutu pendidikan ierhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk penanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
10. 23.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan ## BAB II PENDIRIAN SEKOLAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Latar belakang didirikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang berrnartabat dalam rangka rnencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjacti manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pert.ama Negeri bertujuan na memenuhi
- pembangunan dan pengembangan bidang pen an ' .
- a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Das8:1" gu didik d daerah: 1
- b anggota b meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa se ag � · · bal balik dengan bngkungan masyarakat dalam mengadakan hubungan um . dikan ndidikan sosial budaya, semesta serta dapat melanJutkan pertdi pe pada jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pendirian Sekolah menengah Tingkat Pertama Negeri dengan nama- nam � dan lokasi sebagaimana tercantum - dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupatl irii, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat

## Pasal :,

- (1) Pengelolaan Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3, sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah Tingkat Pertama terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Pertama Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pad\_a ayat (l)\_ tercantu\_m pada larnpiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik kurikul � u\_:u acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemelih � aanya p � : � e o1ah Menengah Pertama Negeri menjadi t'll1&amp;,nung jawab Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

. · /ab kepada Kepala Kepala Sekolah Menengah Pertama Negen bertanggung jaw d . . tras·1 . didik a rrurus Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegi;,.tan pen 1 an, sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

## BAB Ill

## RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

## Pasal 8

- {l) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Pertam8: Negeri merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk menc �� ai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Pendidikan Bahasa;
- d. Pendidikan Matematika
- e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
- f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
1. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komuriikaai;
- j. Muatan Lokal.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri.
- (4) Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan tidak rnengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat menjabarkan dan rnenambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan seternpat.

## Pasal 9

- (l) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama seseorang harus:
- a. Tama tan Sekolah Dasar I Madrasah lbtidaiyah / Sederajat;
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri melalui Dinas.

t

(1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:

.

- c. mengikuti program pendidi..kan yang bersangkutan atas \_pen gk k puan din maupun berkelanjutan, bai..k untuk mengemban an emam untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan; ·
- a. mendapatka.n hale yang sama untuk mendapatkan pendidi..kan; . b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnr:ikan
3. 1 d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan amnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku; . . an
- e. pindah ke Sekolah Menengah Tingkat Pertaina yang seJaJar atau � g tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan srswa pada Sekolah Menengah Pertama yang hendak dimasuki.

## (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

.

.

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali b1lamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati tenaga pendidik;
- d. menghormati tenaga kependidikan;
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Menengah Pertarna yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB IV PENILAIAN

## Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Menengah Pertama sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

## Pasal 12

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan ctilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk :
- a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
- b. penyempumaan kurikulurn, pengelolaan program pendidikan guru tenaga kependidikan lainnya. ' dan

l

- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat ( 3 ). dilakukan oleh Dinas.

## BABV PEMBIAYAAN

## Pasal 13

- (1) Dengan telah dilakukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaim\_ana dimaksud pada Larnpiran 11 Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pernbinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
- b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. biaya perluasan dan pengembangan;
- d. biaya Pendidikan dan Pengajaran.

## BAB VI PENGAWASAN

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Tingkat Pertama dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) dan (2) Pasal ini, dilakukan oleh pengawas Sekolah Menengah.
- (4) Pelaksanaan � e � ent � an seb � gaimana dimaksud pada ayat (11, ayat (21 dan ayat (3) Pasal mi, diatur lebih lanjut sesuai ketenLuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Spegala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum eraturan Bu ti · · · · masih tetap b ���� · sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

'i

..

·

�

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan iru, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang

pada tanggal .;2.4 JUfl.1 2013

�

Al&lt;G,t

/

,-MILTON CROSBY

Diundangkan di sintang pada tanggal

2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


ZULKIFLI HAJJ AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR � S1j

..

'\_...

'•

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

PENDlRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI D1 KABUPATEN SINTANG

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI D1 KABUPATEN SINTANG

l



..

�

: .

:

�

�

�

�

''.-·;, • ,.\_.'

':r.;,

!

'/:

..

f,

...

'i?;,:·,.:,';Jf,

;::-

,

-,:::.:

:,;&gt;\_( /

.,=;:; , ·;

�

-r-

;

�

/,.&gt;;.J


,"·

���

• ...

n,.;..:,.

�

,:

l,

:J.\...:.t..··.l ;.

.r.,

..

.s: •

:•

·

�

. .-.·

•

�

·::;' ;}

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

31 :i LI j un l

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

LAMPIRAN II

## DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

| NO --- � --- | ---- NAMASEKOLAH------KECAMATAN ----- -·---2 -- ·---- --·-- | --___ ___________ | _______AI..AMAT--- | � ----KETERANGAN___ ----·-----5------·------- |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| •- 1 | | 3 | 4__ | |
| 1. | SMP Negeri 5 Satu Atap Ketungau Hilir | Ketungau Hilir | Desa Sungai Mali | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 2. | SMP Negeri 6 Satu Atap Kelam Permai | Kelam Permai | Desa Sungai Lais | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 3. | SMP Negeri 8 Satu Atap Tempunak | Tempunak | Desa Sungai Kura | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 4. | SMP Negeri 9 Satu Atap Sepauk | Sepauk | Desa Sirang Setambang | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 5. | SMP Negeri 6 Satu Atao Kavan Hulu | Kayan Hulu | Ntillf!:tt MuSttu | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 6. | SMP Negeri 7 Satu Atap Kayan Hutu | Kayan Hulu | Desa Riam Panjang | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 7. | SMP Negeri 4 Ambalau | Ambalau | Nanga Ambalau | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 8. | SMP Negeri 7 Sintang | Sintang | Desa Jerora | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 9. | SMP Negeri 5 Ketunzau Tenaah | Ketungau Tengah | Desa Sumber Sari | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 10. | SMP Negeri 8 Kayan Hulu | Kayan Hulu | Desa Nanga Lar | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 11. | SMP Negeri 8 Kayan Hilir | Kayan Hilir | Desa Karya Baru | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 12. | SMP Negeri 10 Sepauk | Sepauk | Desa Temiang Kapuas | Tahun Opcrasional 2013/2014 |
| 13. | SMP Negeri 11 Sepauk | Sepauk | Desa Sinar Pekayau | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 14. | SMP Negeri 7 Satu Atap Ketunzau Tengah | Ketungau Tengah | Desa Sepan Mengaret | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 15. | SMP Negeri 6 Ketunaau Hilir | Ketungau Hilir | Desa Senibung | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 16. | . SMP Negeri 7 Satu Atao Ketunaau Hilir | Ketungau Hilir | Desa Maung | Tahun Operasional 2013/2014 |