PERATURAN BUPATI BATANGAN Nomor 6 Tahun 2008 tentang TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI KELURAHAN DI KI\BUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, - bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah; a - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Kelurahan di Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BATANGAN NOMOR 6 TAHUN 2O1O
TENTANG
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI KELURAHAN DI KI\BUPATEN BALANGAN
BUPATI BALANGAN,
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah; a
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Kelurahan di Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kelurahan di Kabupaten tsalangan; C
- Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265); 2.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neoara Renrrblik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 3.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor M37) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah- (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaia Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4588);
3. 7, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 20W Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737'l;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndbnesia Tahun 20AT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741');
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 20A7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. l0.Peraturan Daerah Kabupaten Baiangan i.lomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI KELURAHAN DI KABUPATEN BAI.ANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemeiintah Daerah adalah Bupati dan Pefah$kat Daerah Seba$ai unsUr penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Balangan.
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Bagian Pertama
KelUiahan
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- b. mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- c. mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembanguan;
- d. mengkoordinasikah pembinaah dan pelayahan masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. mengkoordinasikan pembinaan dan pemeliharaan fasilitas umum;
- f. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- g. mengkordinasikan pembuatan laporan kegiatan kelurahan;
- h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk sefanjutnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
Unsur=unsur organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
Bagian Kedua
36kr6taiiat
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi seluruh perangkaUaparatur kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program serta rencana kerja kelurahan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan ad ministrasi dan pertanggu ngjawaban keuangan ;
- c. menyiapkan bahan dan mengelola pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan dan mengelola surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan keprotokolau
- e. menyiapkan bahan dan mengelola urusan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
- t. menyiapkan bahan dan memelihara keamanan serta menyediakan fasilitas pelayanan kantor kelurahan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta memelihara arsip dalam lingkup tugasnya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan kelurahan;
- i. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugas.
Bagian Kotiga
Sekai Pemeiihtahan
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Seksi Pemerintahan mempunyaitugas membantu lurah dalam menylapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasidan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Uiaiah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Seba$-i beiikut:
- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelengga raan pemerintahan ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan wilayah dan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang pertanahan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan catatan sipi!;
- f. menyiapkan bahan dan memtasilitasi tugas-tugas pemerintahan di wilayah kelurahan;
6. g, menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya;
- h. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk hasil pelaksanaan tugas kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
8. melaksanakan tugas lain tqgas, yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang 1
Bagian Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu turah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ketentrarnan dan ketertiban masyarakat;
- d. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan ideologi negara kesatuan bangsa dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
8. f, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tertib pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;
- g. melaksanakan pengawasan dan inventarisasi permasalahan serta upaya pemecahan masalah di bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan pelayanan dan pemberian rekomendasi dan perizinan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arcip dalam lingkup tugasnya;
- memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan k.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Kelima
Seksi Perekoh6miin dan Pembangunah
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan perekonomian di wilayah kelurahan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembagan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan dan memfasilitasi serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang industri, perdagangan, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, pertanian, perkebunan, perikanan, dan bidang-bidang ekonomi lainnya;
- e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi serta melaksanakan pembinaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas umum;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pemantauan serta pemanfaatan terhadap potensl perekonomian masyarakat;
- g. memfasilitasi pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam menunjang keberhasilan program peningkatan potensi perekonomian masyarakat;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan serta pengembangan swadaya masyarakat;
- i. melaksanakan pelayanan dan memberikan rekomendasi dan perizinan dibidang perekonomian dan pembangunan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;
- k. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam . lingkup tugasnya;
- l. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan 'evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Keenam
Seksi Kesejahteraan Rakyat
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 8
- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu turah datam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembagan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memfasilitasi serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan keluarga berencana;
- d. menyiapkan bahan dan memfasilitasi serta metaksanakan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan, narkotika, psikotropika dan zat aditif serta bahan berbahaya lainnya;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat serta fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat; ,
8. 'f . menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya penanggulangan masatah sosial, bencana alam dan pengungsi;
- g. memfasilitasi dean melaksanakan penyuluhan program wajib belajar, pengembangan pendidikan, pembinaan generasi muda, olah raga, kebudayaan, kepramukaan, dan peranan wanita;
- h. melaksanakan pelayanan dan pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- i. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya;
- j. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan .
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupatitersendiri.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 4 Januari 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH H.M. RIDUAN DARLAN