PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI Nomor 8 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
:
:
a.
bahwa untuk meiaksanakan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 141 huruf b jo Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan moral masyarakat dari akibat mengkonsumsi minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian dan penertiban minuman beralkohol di wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2 .
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
1
NOMOR 8
I
;
1
3
4.
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Neggara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Republik 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
:J
"
1
1
3
.
• •
-
• A
Menetapkan
"
- Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan pernerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Gunungsitoli.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALIKOTA GUNUNGSITOLI
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Pernerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan ' &amp; " Pernerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2 .
- Daerah adalah Kota Gunungsitoli. 1 .
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 3,
- Walikota adalah Walikota Kota Gunungsitoli. 4.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 5.
- Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Gunungsitoli. 6 .
3
I
:
;
3
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. yang menyetorkan, dan
10. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah daerah atas pelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
12. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakukan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung alkohol.
11. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota atas pelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam kemasan atau diminum di tempat penjualan.
13. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam rangka pembinaan, pengaturan, i ; ? ' pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan dan atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.
15. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
14. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima per seratus).
16. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
17. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat menjual minuman beralkohol dalam kemasan
i
:
&gt;:
i
4
- sccara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan.
19. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurken minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
18. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
20. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
22. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan / atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan / atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
23. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan / atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan / atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
25. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
24. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah ' -jipr perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
26. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan / atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
27. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah perseroan terbatas yang
il
1
:
• *
|
'
is
- khusus menjual barang asal impor dan / atau barang
28. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekoncmi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanai .
- asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
- ^ 29. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas - batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara,atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu - lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
30. Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku dibidang Pariwisata.
31. Pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol adalah pengawasan yang dilakukan oleh Walikota terhadap tempat / lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
32. Tim Pengawas dan Pengendalian tempat / lokasi dan penjualan minuman beralkohol adalah Tim yang dibentuk Walikota yang beranggotakan Instansi Terkait di Daerah yang bertugas membantu Walikota Melakukan Pengawasan dan Pengendalian tempat / lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- 3$. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah Retribusi yang terutang.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat
i
3
I
S
1
J
Keputusan yang menentukan besamya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlali kekurangan pembayaran Pokok Retribusi, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi ## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan f nama retribusi penjualan minuman jrang mengandung alkohol dipungut Retribusi Izin Tempat Piftjualan Minuman Beralkohol.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Wajib retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang
7
'
1
'
1
A
I
'
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retxibusi Izin Tempat Minuman Beralkohol termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 6
- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol untuk Golongan A, B dan C untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dilakukan di :
- a. hotel kelas melati dan berbintang 1, 2, 3, 4 dan 5;
- b. restoran dengan tanda talam kencana dan selaka;
- d. tempat tertentu yang diizinkan Walikota;
- c. bar, pub dan klab malam;
6. Tempat penjualan minuman beralkohol dalam kemasan hanya dapat dilakukan di :
- a. toko yang diizinkan Walikota;
- b. pasar Swalayan dan sejenisnya;
9. Tempat penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar etanol setinggitingginya 15% (lima belas perseratus) hanya dapat dilakukan :
- c. tempat tertentu yang diizinkan Walikota.
- a. waning / kios tertentu yang diizinkan oleh Walikota untuk dijual langsung diminum di tempat penjualan.
- b. pasar swalayan, toko / waning tertentu yang diizinkan Walikota untuk dijual secara eeeran.
8
I
1
'
-i
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur ## BAB VI
PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk membatasi beredarnya minuman beralkohol di daerah, utamanya yang berada pada kawasan pemukiman penduduk, kawasan yang berdekatan dengan tempat pendidikan, rumah ibadah, di pinggir jalan dan kawasan lain di persimpangan yang cenderung akan memberi pengaruh negatif terhadap masyarakat.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- (1) penjualan minuman beralkohol dalam kemasan hasil pabrik oleh sub distributor sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) penjualan minuman beralkohol dalam kemasan hasil pabrik oleh pengecer sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) per tahun.
- (3) penjualan minuman beralkohol dalam kemasan hasil pabrik untuk diminum ditempat penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) :
- a. hotel / penginapan
5. kelas melati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun
6. hotel bintang 1 sebesar Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) per tahun
7. hotel bintang 3 sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus rupiah) per tahun
8. hotel bintang 2 sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) per tahun
9. hotel bintang 4 sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) per tahun
I
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11
- (1) Izin tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalain Pasal 11 berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang setiap tahun.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 12
- (1) Izin tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalain Pasal 11 berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Izin tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin dari Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara perizinan tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol dan perpanjangannya diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - LARANGAN
Pasal 13
- (1) Dilarang melakukan kegiatan usaha atas tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Gunungsitoli tanpa izin tertulis dari Walikota.
- (2) Dilarang menjual minuman beralkohol :
- a. ditempat umum seperti : warung / kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olahraga, kantin, rumah bilyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
- b. berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak minimal 100 (seratus) meter.
- c. ditempat / lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- d. kepada anak yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.
- (3) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjualan hanya diperbolehkan mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB waktu setempat kecuali untuk penjual di Bar, Diskotik, Klub Malam atau sejenisnya mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB.
8. ( 4- ) Pada hari libur di luar hari raya keagamaan, waktu penjualan di malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.
i
- 1
1
3
I
1
-
a
*
BAB IX - LARANGAN
Pasal 14
- (1) Toko bebas bea (duty free shop) yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan B dan C secara eceran kepada :
- a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik.
- b. pejabat / tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya
- (2) Toko bebas bea yang berlokasi di daerah pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran kepada :
- c. turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
- a. orang yang bepergian ke luar negeri atau
- b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB X - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15
- (1) Pengawasan dan pengendalian tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol di daerah dilakukan oleh Walikota dan tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta.
- (3) Walikota dapat membatasi dan menentukan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dijual di tempat penjualan.
- (2) Untuk mengawasi dan mengendalikan tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol, Walikota membentuk Tim yang beranggotakan dari Instansi yang terkait.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Gubemur dan Walikota setiap tahun.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16
Pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol tidak dapat diborongkan.
1
I
i
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebag; iimana dimaksud dalarri Pasal 9 disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- (2) Dolcumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berapa karcis, kupon dan kartu langganan.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas sekaligus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Walikota atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan tanda bukti pembayaran.
*
i
1
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duapersen) setiap bulan dari besamya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 22
- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayarannya.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pimpinan Instansi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XV - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
- memberikan (1) Walikota keringanan dan pembebasan Retribusi dapat pengurangan,
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tuta cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
.
?
.a
1
' 1
X:
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
BAB XVI - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 24
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dam 3TRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeiiruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kai ' ena kcsalahannnya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat. ( 1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 ( tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVII - TATA CARA PENYELESALAN KEBERATAN
Pasal 25
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
]
a
1
I
M
4
i
I
m
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota af.au Pejabat yang dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleli Walikota atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RiCTRIBUSI
BAB XVIII - TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RiCTRIBUSI
Pasal 26
- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebili dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi adminstrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
BAB XVIII - TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RiCTRIBUSI
Pasal 27
- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
1
5
)
1
,
1
a
I
y
n
S
'
' V
t
i
BAB XVIII - TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RiCTRIBUSI
Pasal 28
- (1) Pengernbalian sebagaimana dimaksad dalam Pasal 25 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan bukti pemiudahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
BAB XIX - KEDALUWARSA
Pasal 29
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan tersebut.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
BAB XIX - KEDALUWARSA
Pasal 30
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
'
I
5
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota. ( 3 )
PEMANFAATAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB XX - PEMANFAATAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 31
- Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. ( 1 )
- Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota. ( 2 )
BAB XX - PEMANFAATAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 32
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kineija tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota h dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XXI - PENYIDIKAN
Pasal 33
- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang
1
5
I
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- a. menerima, mencari, mengumpukan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ' agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf g e;
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dart diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 1
- j. menghentikan penyidikan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum Penyidik Folisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi bertanggungjawab; hukum menurut yang
4
-
:
1
KETENTUAN PIDANA
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
- (1) Wajib kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang Udak atau kurang bayar. Retribusi tidak melaksanakan yang
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
Denda sebagimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), merupakan penerimaan negara.
BAB XXIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada SKPD yang membidangi perdagangan dan wajib dibantu oleh instansi / unit kerja terkait di lingkungan pemerintah daerah.
BAB XXIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37
Pembinaan dan Fengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
BAB XXIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
SKPD yang membidangi pendapatan merupakan Koordinator pemungutan Retribusi Daerah.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.
i
;
1
t
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Penetapan: Disahkan di Gunungsitoli pada tanggal 17 Desember 12012

Penandatangan: ## WALIKOTA GUNUNGSITOLI, dto. ## MARTINUS LASE

Penetapan: Diundangkan di Gunungsitoli pada tanggal 17 Desember 2012 LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI C 0 f 1 1 i i 1 i 3 ' ; ; .
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012
## TENTANG
## RETRIBUSI IZIN TEMPAT PEN.JUALAN MINUMAN BERALKOHOL
## I. UMUM
Bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu jenis perizinan tertentu sebagaimana diinaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Yang dimaksud dengan kelembagaan Usaha adalah berdasarkan kegiatan lembaga usaha perdagangan dalam tatanan pemasaran minuman beralkohol misalnya sebagai sub distributor, pengecer dan untuk diminum langsung di tempat.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas. i 5 t \ i *
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas. ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 14 • : * 5 i X m
PENJELASAN
Pasal 141
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk menetapkannya sebagai salah satu sitmber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Sejalan dengan terbentuknya Kota Gunungsitoli Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara maka sebagai Daerah Otonomi baru perlu mencari peluang dalam menggali potensi sumbersumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. berdasarkan Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol serta tercipta iklim berusaha yang kondusif di wilayah Kota Gunungsitoli, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan dengan menerbitkan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang terdiri dari tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat, tempat penjualan minuman beralkohol dalam kemasan dan tempat penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-iempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar etanol setirggitingginya 15% (lima belas perseratus) sehingga dengan demikian dapat dipungut retribusi sebagai salah satu sumber yang sangat potensial untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Gunungsitoli. ## II. PASAL DEMI PASAL