PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 05 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN (berlaku 28 Juni 2013)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
Menimbang a.
bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan usaha bidang perindustrian;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan harus diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan U saha Bidang Perindustrian;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-daerah Tahun 1950 Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
•
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 /MIND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
17. Peraturan Menteri Perindustrian IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Nomor 41/M› dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 /M/ SK/7 / 1995 ten tang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toban Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BID ANG PERINDUSTRIAN.
•
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Toban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan perindustrian.
6. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penerbitan izin di bidang perindustrian.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kornanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi, untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
10. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
11. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang rnempunyai ciri khusus yang sarna dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
12. Kornoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
13. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
14. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin rnendirikan perusahaan industri bagi perusahaan.
15. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri kecil yang diperlakukan sama dengan IUI.
16. Izin Perluasan adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
17. Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk menjalankan usaha industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usahanya.
18. Pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang menjadi pemilik dan/ atau penguasa industri.
19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
20. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tern pat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
21. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang perindustrian yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang› Undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
BABII
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
- ( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
- a . memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan perindustrian di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian izin di bidang perindustrian.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan usaha bidang perindustrian bertujuan untuk:
- a. mewujudkan iklim usaha kondusif;
- b. menjamin kepastian hukum dalam berusaha;
- c. mencegah terjadinya persaingan tidak sehat diantara para pelaku industri di Daerah;
- d. mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh 1 (satu) kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemajuan pertumbuhan industri di Daerah yang selaras dengan kemajuan kelestarian lingkungan hidup.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup penyelenggaraan usaha bidang perindustrian meliputi:
- a. pengaturan dan penggolongan industri; dan
- b. ketentuan perizinan.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 4
Pengaturan penyelenggaraan usaha bidang perindustrian meliputi:
- a. penumbuhan Industri;
2. b.peningkatanlndustri;dan
- c. pengembangan Industri.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 5
Penumbuhan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui :
- a . bimbingan kewirausahaan; dan
- b. bimbingan teknik dan pelatihan.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 6
Peningkatan Industri dan Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dilakukan melalui :
- a. fasilitasi alih teknologi/peralatan dan pelatihan;
2. b fasilitasi promosi dan informasi;
- c. fasilitasi permodalan serta kemitraan; dan
- d. fasilitasi akses pemasaran.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 7
Industri dibagi dalam beberapa kelompok Industri meliputi :
- a . kelompok Industri hulu atau kelompok Industri dasar;
- b. kelompok Industri hilir; dan
- c. kelompok Industri kecil.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 8
Kelompok Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di dalam melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan pada demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat dan kelestarian lingkungan hidup.
BABV
KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 9
- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis usahanya dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang jenis Industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan yang berkedudukan di Indonesia.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada Pejabat Penerbit Izin.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 10
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
- a . IUI;
- b. Izin Perluasan; dan
- c. TOI.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 11
IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib dimiliki oleh jenis Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 12
Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib dimiliki oleh Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 13
- (1) TOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c wajib dimiliki oleh Industri kecil dengan nilai investasi di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) TOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c tidak wajib dimiliki oleh~ustri kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali yang bersangkutan menghendaki TDI.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 14
IUI, Izin Perluasan dan TOI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 15
Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan IUI atau TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 16
IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dimiliki dengan kewajiban daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 17
IUI, izin Perluasan dan TDI berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis Industri yang bersangku tan.
Bagian Kedua
Izin Usaha Industri
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 18
Pemberian IUI dilakukan tanpa melalui Persetujuan Prinsip atau melalui Persetujuan Prinsip.
J
Paragraf 1 Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 19
IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau
- b. jenis industrinya melalui proses yang tidak merusak ataupun tidak membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 20
Pengajuan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip berlaku bagi :
- a. Perusahaan Industri yang berlokasi di kawasan Industri/Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan membuat surat pemyataan dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat keterangan dari pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencanalokasiperusahaan;dan
- b. Perusahaan Industri yang jenis industrinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan membuat surat pemyataan dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 21
Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya kepada Bupati.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 22
- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan batal demi hukum
2. apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, pemegang IUI : a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi; dan b. tidak memenuhi kewajiban.
- (2) IUI yang dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali dengan persyaratan.
Paragraf2
Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 23
- (1) IUI melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
- b. jenis industrinya selain jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;
- c. jenis industrinya termasuk jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan di bidang industri yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (2) IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki 1MB;
- b. memiliki Izin Lokasi;
- c. memiliki Izin Undang-Undang Gangguan;
- d. memiliki izin lingkungan;
- e. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL); dan
- f. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 24
- (1) Perusahaan Industri mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati.
- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (3) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (4) Tata cara mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 25
Terhadap permohonan persetujuan prinsip yang persyaratannya belum lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Bupati menerbitkan Surat Penolakan.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 26
- (1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila pemegang persetujuan prinsip tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan perpanjangan persetujuan prinsip untuk 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 27
- (1) Bupati menerbitkan persetujuan prinsip apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
- (2) Persetujuan prinsip dapat diubah
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 28
- (1) Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan, wajib mengajukan permohonan IUI kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan IUI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 29
- (1). Dalam proses penerbitan IUI, didahului dengan mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai.
- (2) . Hasil pemeriksaan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3). Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Bupati untuk menerbitkan atau menunda menerbitkan IUI.
Bagian Ketiga
Izin Perluasan
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 30
- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 31
- (1) Setiap Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta hasil produksinya ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor, dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki izin Perluasan.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis tentang peningkatan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Bupati paling lama 5 (lima) bulan sejak tanggal dimulainya kegiatan perluasan.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 32
- (1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui persetujuan prinsip dilakukan dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi:
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); atau
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Permohonan Izin Perluasan bagi perusahaan industri yang telah memiliki IUI tanpa persetujuan prinsip dilakukan dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 33
- (1) Dalam proses penerbitan Izin Perluasan, didahului dengan mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan bahwa kegiatan perluasan Industri telah sesuai.
- (2) Hasil pemeriksaan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Bupati untuk :
- a. menerbitkan Izin Perluasan; atau
- b. menunda menerbitkan Izin Perluasan guna memberikan kesempatan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan.
Bagian Keempat Tanda Daftar Industri
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 34
Perusahaan Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak perlu persetujuan prinsip untuk memiliki TDI.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 35
- (1) Permohonan TDI diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan :
- a. fotokopi Izin Undang-Undang Gangguan; dan
- b. fotokopi Izin Lokasi atau sebutan lainnya.
- (2) Bupati menerbitkan TDI apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
Bagian Kelima
Penolakan/Penundaan Terhadap Permohonan Izin Usaha Industri
Paragraf 1
Penolakan/Penundaan Terhadap Permohonan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 36
- (1) Bupati menolak menerbitkan IUI dengan disertai alasan melalui surat penolakan apabila jenis industri yang dimohonkan termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal.
- (2) Bupati menunda penerbitan IUI dengan disertai alasan melalui surat penundaan terhadap permohonan yang belum memenuhi isian dan/atau persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat penundaan.
- (4) Apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati mengeluarkan surat penolakan penerbitan IUI.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 37
- ( 1) Terhadap surat penolakan penerbitan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), pemohon dapat mengajukan keberatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan.
- (2) Bupati menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara tertulis dengan disertai alasan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan merupakan keputusan yang bersifat final.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 38
Perusahaan Industri yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dapat mengajukan perrnohonan baru.
Paragraf 2
Penolakan/Penundaan Terhadap Permohonan Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 39
Bupati menolak menerbitkan IUI apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
- b. jenis industri tidak sesu ai dengan Persetujuan Prinsip;
- c. tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- d. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. jenis industrinya terrnasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau
- f. tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian inforrnasi tentang usaha› usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 40
- (1) Bupati menunda penerbitan IUI dengan disertai alasan melalui surat penundaan terhadap perrnohonan yang belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
- a. isian atau persyaratan penerbitan IUI yang harus dipenuhi pemohon belum lengkap; atau
- b. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya terrnasuk pengangku tannya.
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat penundaan.
Paragraf3
Penolakan/PenundaanPermohonan TDI
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 41
- (1) Bupati wajib menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan apabila terdapat perbedaan jenis industri antara yang tercantum dalam formulir isian dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Bupati menerbitkan surat penundaan dengan disertai alasan terhadap permohonan yang belum memenuhi isian dan/ a tau persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi isian dan/ a tau persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan.
- (4) Apabila pemohon tidak dapat melengkapi isian dan/atau persyaratan yang belum dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib mengeluarkan surat penolakan penerbitan TDI.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 42
- (1) Terhadap surat penolakan penerbitan TDI yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan penerbitan TDI.
- (2) Bupati wajib menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan merupakan keputusan yang bersifat final.
- (4) Perusahaan Industri yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan permohonan baru.
Bagian Keenam
Pemindahan Lokasi lndustri
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 43
- (1) Pemindahan lokasi Industri ke wilayah Daerah wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pemindahan lokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat permohonan yang diajukan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar, Bupati mengeluarkan persetujuan tertulis.
- (4) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai:
- a. fJsetujuan prinsip di Daerah bagi IUI melalui Persetujuan Prinsip; atau '17
- b. felsetujuan .Jindah ke dalam Daerah bagi TDI atau IUI tan pa melalui Persetujuan Prinsip.
- (5) Perusahaan Industri yang sudah mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengajukan permohonan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip, IUI melalui Persetujuan Prinsip atau TDI yang baru sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Perubahan Nama, Alamat dan/atau Penanggung Jawab
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 44
- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati mengeluarkan Persetujuan Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IUI, Izin perluasan atau TDI.
Bagian Kedelapan
IUI, lzin Perluasan, TDI Hilang atau Rusak
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 45
- ( 1) Apabila IUI, izin Perluasan atau TDI hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI, izin Perluasan atau TDI kepada Bupati.
- (2) Permohonan penggantian IUI, izin perluasan atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. bagi IUI, izin Perluasan atau TDI yang hilang, disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat;
- b. bagi IUI, Izin Perluasan atau TDI yang rusak dilampiri dengan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang asli.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap dan benar, Bupati menerbitkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagai pengganti IUI, izin Perluasan atau TDI yang hilang atau rusak.
Bagian Kesembilan Daftar Ulang
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 46
- (1) Dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap Perusahaan Industri di Daerah, Pemerintah Daerah mensyaratkan daftar ulang atas IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Proses daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan daftar ulang dan bukan merupakan proses pengajuan izin baru.
- (3) Perusahaan Industri menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi atas dokumen perusahaan oleh SKPD.
- (4) Evaluasi dan verifikasi atas dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
- a. bagi Perusahaan Industri yang menambah kapasitas produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, daftar ulang dapat diproses sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal; dan
- b. bagi Perusahaan Industri yang menambah kapasitas produksi lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, tidak perlu proses daftar ulang, akan tetapi wajib memiliki Izin Perluasan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Evaluasi dan verifikasi atas dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pula terhadap hal-hal lain yang diperlukan sesuai ketentuan.
Bagian Kesepuluh
Kewajiban Pemegang Izin
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 47
- (1 ) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau Izin Perluasan wajib menyampaikan infonnasi industri mengenai kegiatan usahanya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai dengan izin yang diterbitkan menurutjadwal sebagai berikut :
- a. semester pertama tahun yang bersangkutan paling lambat setiap tanggal 31 Juli; dan
- b. 1 (satu) tahun paling lambat setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati melalui Kepala SKPD setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI Pasal 4
Pasal 48
Sesuai dengan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :
- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) atau membuat Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan; dan
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangku tannya serta keselamatan kerja.
Pembinaan
BAB VI - PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 49
Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksi industri termasuk pengangkutannya.
BAB VI - PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 50
Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan Industri serta guna menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok, atau perorangan yang merugikan masyarakat, Bupati dapat menolak permohonan Persetujuan Prinsip, IUI dan Izin Perluasan.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB VI - PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 51
- (1) Kepala SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan Industri kepada Bupati setiap semester pada tahun yang bersangkutan dengan jadwal sebagai berikut :
2. a . setiap tanggal 15 Juli untuk semester pertama; dan
- b. setiap tanggal 15 J anuari untuk semester kedua.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan laporan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi Industri.
Bagian Ketiga
Pengawasan
BAB VI - PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 52
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan IUI, Izin Perluasan atau TDI di Daerah dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:
- a. pengawasan perkembangan produksi;
- b. pengawasan pindah lokasi/ alamat;
- c. pengawasan peralihan penanggung jawab; dan
- d. pengawasan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan IUI, Izin Perluasan atau TOI.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 53
- (1) Peringatan secara tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
- b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- c. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
- d. melakukan kegiatan usaha Industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya;
- e. melakukan pemindahan lokasi Industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
- f. tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
- g. tidak menyampaikan informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 a tau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar; atau
- h. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa Perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 54
- (1). IUI, Izin Perluasan dan TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri:
- a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2);
- b. terdapat laporan atau pengaduan dari pihak yang berwenang, perusahaan Industri yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/ atau menggunakan bahan baku yang pengadaanya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
- c. sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI.
- (2). Pembekuan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan surat penetapan pembekuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Surat penetapan Pembekuan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada :
- a . ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan; atau
- b. ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dihentikan penyidikan oleh Penyidik.
- (4) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan/atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh SKPD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 55
- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI dicabut, apabila:
2. a . IUI, Izin Perluasan dan TDI dikeluarkan
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 56
- (1) Setiap Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi beru pa :
- a . peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga} kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. penutupan kegiatan usaha.
- Setiap Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 47, dikenakan sanksi administrasi beru pa :
- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. denda pelanggaran paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 57
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Perindustrian;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perindustrian;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian;
1. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. j . menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perindustrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BABIX
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 58
- (1) Perusahaan Industri yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 huruf a sehingga menimbulkan pencemaran dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Perusahaan Industri yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 huruf a sehingga menimbulkan pencemaran yang mengakibatkan orang Iuka dan/ atau mengancam kesehatan manusia dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Perusahaan Industri yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 huruf a sehingga menimbulkan pencemaran yang menyebabkan orang lain mati dan/ atau luka berat dipidana sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 59
- (1) Perusahaan Industri yang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 huruf a sehingga menimbulkan pencemaran dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 64
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toban.

Penetapan: Ditetapkan di Toban pada tanggal 28 Juni 2013

Penandatangan: BUPATI TUBAN, ttd H. FATHUL RUDA

Penetapan: Diundangkan di Toban pada tanggal 8 Juli 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, ttd HERi SISWORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERIE NOMOR 24

Distribusi: UNTUK SALINAN YANG SAH An.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH . - - ... • ~ , KEPA.LA '--BAGIAN HUKUM ' ~ •~: •. /. •-;--tit~~~ aten Toban ;•::;/ ; T,&lt; . .. !' , / .\_ \ [) 1 1, ~~ * ~ '-.'-., ,- I , ' "'- -&lt;.. m 1na NIP. 19661102 199603 1 003 A
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG
## PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN
## I. UMUM
Bahwa kegiatan pembangunan di sektor industri yang merupakan bagian dari potensi ekonomi Daerah sangat perlu disiapkan dan diarahkan agar dapat berkembang dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian sektor industri di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perizinan usaha di bidang perindustrian harus mendapat perhatian lebih dalam rangka pembinaan, penataan, pengawasan serta penertiban kegiatan usaha Industri guna menumbuhkan pembangunan perindustrian di Daerah.
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/ M› IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak mengatur penyelenggaraan usaha bidang perindustrian khususnya dalam hal pemberian perizinan agar tercipta iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri di Daerah.
Bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pengaturan penyelenggaraan usaha bidang perindustrian tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perindustrian sebagai pedoman bagi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "jenis industri terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal" adalah jenis industri terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas. • " •
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas .
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Cuku p jelas.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas .
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas. ; • • •
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63
Cukup jelas .
PENJELASAN
Pasal 64
Cukup jelas .