KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 1998 tentang KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA (berlaku 8 April 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi gejolak moneter yang terjadi dewasa ini di Indonesia perlu diciptakan mekanisme yang menjamin arus informasi yang lancar dan terpercaya tentang utang-utang luar negeri swasta, dalam kerangka kebebasan memperoleh dan menggunakan devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985;
- b. bahwa masalah utang perusahaan-perusahaan swasta Indonesia perlu ditangani dengan tertib untuk memperoleh penyelesaian yang cepat dan akurat;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan landasan hukum yang mewajibkan semua perusahaan swasta yang memiliki utang luar negeri untuk melaporkan dengan benar posisi utang secara berkala, dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tenang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA.
Pasal 1
- (1) Perusahaan Swasta Indonesia yang mempunyai utang luar negeri, wajib melaporkan posisi utangnya secara berkala kepada Bank Indonesia.
- (2) Untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penyelesaian utang luar negeri swasta, bilamana dipandang perlu Bank Indonesia dapat menugaskan Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan
Swasta Indonesia untuk menganalisa data utang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 2
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pertama kali wajib telah disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
Pasal 3
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sekurang-kurangnya memuat:
- a. Jumlah atau besaran utang pokok dan bunga;
- b. Persyaratan pinjaman secara lengkap, termasuk jangka waktu pinjaman dan masa tenggang, tingkat bunga, biaya-biaya lainnya dan peruntukkan pinjaman;
- c. Pihak kreditor luar negeri pemberi pinjaman.
Pasal 4
Perusahaan yang tidak memenuhi atau melalaikan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaporan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Bank Indonesia.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. SAADILLAH MURSJID