PERATURAN BUPATI SAMBAS Nomor 56 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.05/2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Pejabat Negara adalah Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sambas yang telah mengucapkan sumpah / janji ## BAB II
KETENTUAN PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas dimaksud ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka kepentingan Dinas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan efisiensi serta efektifitas waktu dengan hasil yang maksimal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
- b. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. Perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
- b. Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta PTT yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Kepala SKPD;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT.
- (3) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) SPT dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau lebih, sedangkan SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang.
- (5) Contoh format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh format Laporan Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Negeri

## Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan dalam rangka :
- a. melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, asistensi dan monitoring;
- b. konsultasi / koordinasi;
- c. menempuh ujian dinas yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- d. menjemput/mengantarkan jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, dari tempat terakhir jenazah ke kota tempat pemakaman jenazah;
- e. kegiatan kursus-kursus, bimbingan teknis, pelatihan dan sejenisnya; dan
- f. kegiatan pemeriksaan dan/atau pengawasan, penelitian dan survey.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas baik ke dalam maupun ke luar daerah adalah maksimal 5 (lima) hari, termasuk hari keberangkatan dan hari kembali.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah kegiatan kursus, bimbingan teknis, pelatihan, penelitian, pemeriksaan dan pengawasan.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Kepala SKPD dan didukung dengan dokumen maksud perjalanan dinas berkenaan (surat undangan, berita kawat/formulir berita dan lain-lain sejenisnya).
- (5) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang.
- (6) Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi lamanya waktu perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari, termasuk hari keberangkatan dan hari kembali.
- (7) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (6) melebihi waktu yang ditentukan harus dilampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat dari tempat yang dituju.

## Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas ke luar Propinsi Kalimantan Barat dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Waspem/Auditor, PNS eselon II,III dan IV, PNS Golongan IV Non eselon, Golongan III Non eselon, PNS Golongan II, PNS Golongan I, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PTT.
- (2) CPNS dan PTT dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk keperluan teknis, yaitu:
- a. Diklat;
- b. Bimtek;
- c. Seminar;
- d. Kursus; dan/atau
- e. Kegiatan lainya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM.

## Bagian Kedua

## Perjalanan Dinas Luar Negeri

## Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas keluar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS eselon II dan III, Waspem / Auditor Madya dan Waspem / Auditor Muda.
- (2) Khusus Perjalanan dinas keluar negeri yang menggunakan transportasi darat dapat mengikutsertakan PNS dan PTT yang bertugas sebagai supir.
- (3) Perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. promosi potensi daerah;
- d. kunjungan persahabatan / kebudayaan;
- e. pertemuan internasional;
- f. penandatanganan perjanjian kerjasama; dan/atau
- g. menjemput/mengantarkan jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, dari tempat terakhir jenazah ke kota tempat pemakaman jenazah.
- (4) Perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (6) Hal yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
- a. bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa;
- b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan/atau
- d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (7) Lamanya waktu perjalanan dinas keluar negeri adalah paling lama 7 (tujuh) hari, termasuk hari keberangkatan dan hari kembali.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas adalah kegiatan yang sudah terjadwal sesuai dengan yang telah ditentukan didalam surat undangan, berita kawat/formulir berita dan lain-lain sejenisnya.
- (9) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kepentingan daerah.

## Pasal 8

Pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri wajib memenuhi dokumen administrasi perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB III

## BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. Biaya transportasi yang meliputi transportasi pergi dan pulang (kendaraan air, darat dan udara), transportasi dari bandara kedatangan sampai ke
3. b.
4. c.

tempat tujuan, dan angkutan setempat (transportasi lokal) dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya transportasi bandara yang meliputi transportasi dari tempat keberangkatan sampai bandara keberangkatan yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan umum pergi dan pulang dibayarkan secara nyata/riil;
2. Biaya transportasi dari bandara keberangkatan ke bandara kedatangan dibayarkan pulang dan pergi secara nyata/riil; dan
3. Biaya transportasi lokal dari bandara kedatangan sampai ke tempat tujuan, dan angkutan setempat dibayarkan secara lumpsum;
4. Uang harian meliputi uang makan, uang saku dan tranportasi lokal; dan Uang penginapan dibayarkan secara nyata/riil.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (3) huruf g selain diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/ mengantarkan jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibagi dalam 8 (delapan) golongan, yaitu :
- a. Golongan Pertama untuk Pejabat Negara dan Ketua DPRD;
- b. Golongan Kedua untuk Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD;
- c. Golongan Ketiga untuk Pejabat Eselon II b dan Anggota DPRD;
- d. Golongan Keempat untuk Pejabat Eselon III dan Waspem/Auditor Madya;
- e. Golongan Kelima untuk Pejabat Eselon IV dan Waspem/Auditor Muda;
- f. Golongan Keenam untuk PNS Golongan IV Non Eselon;
- g. Golongan Ketujuh untuk PNS Golongan III Non Eselon dan CPNS Golongan III dan Waspem/Auditor Pertama;
- h. Golongan Kedelapan untuk PNS Golongan II, CPNS Golongan II , PNS Golongan I dan PTT.
- (4) Khusus untuk Ajudan, biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan golongan PNS Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Standar biaya untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10

- (1) Biaya transportasi yang meliputi transportasi pergi dan pulang (kendaraan air, darat dan udara), airport tax dan transportasi bandara dibayarkan sesuai pengeluaran (biaya nyata/riil).
- (2) Untuk transportasi perjalanan dinas ke dalam daerah Kabupaten dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan.
- (3) Biaya transportasi perjalanan dinas ke dalam daerah Kabupaten di luar IKK mendapatkan tambahan biaya transportasi yang diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.
- (4) Biaya transportasi lokal dibayarkan secara lumpsum dan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan
- (5) Khusus biaya transportasi udara diberikan sebelum keberangkatan setinggitingginya 80 % (delapan puluh per seratus) dari rincian harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan.
- (6) Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta PTT yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah kabupaten dan luar daerah kabupaten dalam propinsi dengan angkutan darat yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi, namun diberikan uang penggantian bahan bakar minyak (BBM) dengan standar sebagaimana tarif

transportasi yang ditetapkan meliputi tarif pergi dan pulang dan transportasi lokal.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal harga tiket pesawat yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan atau terdapat kelebihan dari biaya yang diberikan, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga tiket pesawat yang diperoleh, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD yang bersangkutan dengan menunjukkan bukti pembelian tiket pesawat dan alasan tertulis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penggantian.
- (3) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara atau oleh pejabat yang berwenang dimana tiket keberangkatan dan/atau tiket pulang sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket yang sudah diperoleh dapat dibayarkan/diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan atau nota perintah pembatalan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi pembatalan tiket perjalanan pulang yang dikarenakan oleh adanya perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas baru, maka tiket yang sudah terlanjur dibeli dapat dibayarkan/diganti.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan uang harian yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dan surat pembatalan kegiatan.
- (6) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan oleh maskapai penerbangan, maka tiket dan uang harian yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti sebesar standar tempat terakhir pelaksanaan perjalanan dinas berada dengan melampirkan bukti pembatalan keberangkatan oleh maskapai penerbangan dimaksud.
- (7) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan akibat hal yang tidak terduga (force majeure) , maka tiket dan uang harian yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti sebesar standar tempat terakhir pelaksanaan perjalanan dinas berada dengan melampirkan bukti keberangkatan dan /atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (8) Hal yang tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi kecelakaan lalu lintas, bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemic, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kebijakan/keputusan pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan system, dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan satu pihak yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya perjalanan dinas.

## Pasal 12

- (1) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan berdasarkan standar biaya penginapan yang ditetapkan menurut golongan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya

penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan golongan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu pada satu hotel / penginapan yang sama, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta PTT dapat menginap di tempat yang sama tetapi dengan kelas kamar yang berbeda disesuaikan dengan standar biaya yang telah ditentukan berdasarkan golongan perjalanan dinas.

## Pasal 13

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta PTT dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

## Pasal 14

- (1) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang terdapat komponen biaya kontribusi peserta, maka pembayaran biaya perjalanan dinas yang diberikan adalah uang saku dan transportasi.
- (2) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang ditanggung oleh pihak penyelenggara maka pembayaran biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
- a. jika yang ditanggung adalah biaya penginapan dan makan, tidak termasuk uang saku maka yang dibayarkan adalah komponen uang saku;
- b. jika yang ditanggung adalah biaya penginapan dan makan termasuk uang saku maka tidak ada komponen uang harian yang dibayarkan.
- c. biaya transportasi sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah kegiatan yang sepenuhnya ditanggung pihak penyelenggara termasuk biaya transportasi.

## Pasal 15

Untuk uang harian perjalanan dinas ke dalam daerah Kabupaten dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan.

## Pasal 16

- (1) Pemberian uang saku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jika kegiatan yang diikuti berlangsung selama 5 (lima) hari atau kurang dari 5 (lima) hari, maka uang saku yang dibayarkan adalah senilai jumlah harinya;
- b. jika kegiatan yang diikuti berlangsung sampai dengan 15 (lima belas) hari, maka uang saku yang dibayarkan adalah :
1. untuk 5 (lima) hari pertama uang saku dibayarkan secara penuh;
2. untuk hari keenam dan seterusnya (sesuai jumlah hari kegiatan yang diikuti), uang saku yang dibayarkan adalah 50 % (lima puluh per seratus) dari standar biaya uang saku;
- (2) Pemberian uang saku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang dilaksanakan diluar daerah diberikan senilai 25 % (dua puluh lima per seratus) dari standar biaya uang saku per harinya.
- (3) Pemberian uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang dilaksanakan dalam daerah diatas 15 (lima belas)
8. hari diberikan senilai 25 % (dua puluh lima per seratus) dari standar uang harian.
- (4) Biaya transportasi pergi dan pulang, serta transportasi lokal untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (3) huruf g diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang termasuk biaya pemetian dan angkutan jenazah, dengan lama waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

## Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan untuk 2 (dua) daerah tujuan dengan 1 (satu) kali keberangkatan pergi dan pulang.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan untuk 1 (satu) daerah tujuan dengan 2 (dua) kegiatan yang berbeda, dengan 1 (satu) kali keberangkatan pergi dan pulang.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk biaya penginapan, uang makan dan uang saku diberikan sesuai dengan jumlah hari dan/atau tempat tujuan;
- b. untuk transportasi lokal diberikan 2 (dua) kali sesuai dengan tempat tujuan; dan
- c. untuk transportasi bandara diberikan 1 (satu) kali untuk pergi dan kembali, termasuk pesawat (pergi dan pulang).

## Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibayar terhitung sehari sebelum pelaksanaan kegiatan, selama pelaksanaan kegiatan dan sehari sesudah kegiatan

## Pasal 20

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya perjalanan dinas sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian dari yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pelaksana perjalanan dinas disertai dengan alasan/keterangan secara tertulis.

## Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri dibayar dengan menggunakan mata uang Rupiah yang disetarakan dengan nilai kurs mata uang Dollar Amerika Serikat yang berlaku.
- (2) Biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku dan uang penginapan yang dibayarkan

sesuai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan.

- (3) Untuk biaya perjalanan dinas pada hari keberangkatan dan hari kembali dari daerah asal ke Jakarta pergi dan pulang dibayar sesuai standar perjalanan dinas ke luar daerah.

## BAB IV

## PELAKSANAAN DALAM PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD

## Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Penandatanganan SPT diatur sebagai berikut :
- a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- b. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua;
- c. Untuk PNS dan PTT di lingkungan Sekretariat Daerah :
1. Untuk PNS Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah, penandatanganan SPT diatur sebagai berikut :
7. a). Bagi Sekretaris Daerah :
8. 1). SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati; dan
9. 2). Dalam hal Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan bersama-sama Asisten atau dengan PNS Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT dalam 1 (satu) SPT, maka penandatanganan SPT dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
10. b). Bagi Staf Ahli Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka SPT ditanda tangani oeh Wakil Bupati.
11. c). Bagi Asisten Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.
2. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, atau Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi masing-masing Bagian.
- d. Untuk PNS dan PTT di lingkungan Sekretariat DPRD :
1. Bagi Sekretaris DPRD, SPT ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila keduanya berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.
2. Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD, dan apabila Sekretaris DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Sekretaris DPRD.
3. Dalam hal Sekretaris DPRD yang melakukan perjalanan bersama-sama Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT dalam 1 (satu) SPT, maka penandatanganan SPT dilakukan oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila keduanya berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah atas nama Bupati atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.

- e. Untuk PNS dan PTT di Lingkungan SKPD yang berbentuk Badan dan Dinas diatur sebagai berikut :
1. Bagi Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila keduanya berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.
2. Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Kepala SKPD, dan apabila Kepala SKPD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Badan dan Dinas atas nama Kepala SKPD.
3. Dalam hal Kepala SKPD yang melakukan perjalanan bersama-sama Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT dalam 1 (satu) SPT, maka penandatangan SPT dilakukan oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila keduanya berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.
- f. Untuk PNS dan PTT di Lingkungan SKPD yang berbentuk Kantor diatur sebagai berikut:
1. Bagi Kepala Kantor, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.
2. Bagi Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Kepala SKPD.
3. Dalam hal Kepala Kantor melakukan perjalanan bersama-sama Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT dalam 1 (satu) SPT, maka penandatangan SPT dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.
- g. Untuk PNS dan PTT pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) diatur sebagai berikut :
1. Untuk perjalanan dinas luar daerah Kabupaten maupun luar Propinsi, SPT Kepala UPT, Staf dan PTT ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi UPT atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Kepala SKPD yang membawahi UPT, dan apabila Kepala SKPD berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Dinas / Badan yang membawahi UPT.
2. Untuk perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten, SPT Kepala UPT, Staf dan PTT ditandatangani oleh Kepala UPT masing-masing.
- h. Untuk PNS dan PTT di lingkungan Kecamatan diatur sebagai berikut :
1. Untuk perjalanan dinas luar daerah Kabupaten maupun luar Propinsi SPT Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.
2. Untuk Pejabat Eselon IIIb, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT, SPT ditandatangani oleh Camat atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Camat.
3. Dalam hal Camat melakukan perjalanan bersama-sama Pejabat Eselon IIIb, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT dalam 1 (satu) SPT, maka penandatangan SPT dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama
16. Bupati atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.
4. Untuk perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten, SPT Camat, Pejabat Eselon IIIb, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT ditandatangani oleh Camat atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Camat.
- i. Untuk PNS dan PTT di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah diatur sebagai berikut :
1. Untuk perjalanan dinas luar daerah Kabupaten maupun luar Propinsi, SPT Direktur, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah
2. Untuk Pejabat Eselon IIIb, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT, SPT ditandatangani oleh Direktur atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Direktur.
3. Dalam hal Direktur melakukan perjalanan bersama-sama Pejabat Eselon IIIb, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT dalam 1 (satu) SPT, maka penandatangan SPT dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.
- j. Dalam hal Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan bersama-sama dengan Kepala SKPD, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT dalam 1 (satu) SPT, maka penandatangan SPT dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- k. Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang berasal dari SKPD yang berbeda, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.
- (3) Penandatanganan SPPD diatur sebagai berikut :
- a. Untuk SKPD yang tidak ada pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT, SPPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan yang dikelola dan tersedia pada SKPD yang bersangkutan, sekaligus menetapkan golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan tersebut.
- b. Untuk SKPD yang ada pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan yang dikelola dan tersedia pada SKPD yang bersangkutan, sekaligus penetapan golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan tersebut, diatur sebagai berikut:
1. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II, SPPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
2. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan PTT, SPPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran; dan
3. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II bersamasama Pejabat Eselon III atau Pejabat Eselon IV atau Staf atau PTT, SPPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- c. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf a dan huruf b.
- d. Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang berasal dari SKPD yang berbeda, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membiayai perjalanan dinas.

## BAB V

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 23

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, pada lembar belakang SPPD harus ditandatangani oleh Pejabat yang dituju.

## Pasal 24

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta PTT yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang dituju dan Pejabat yang berwenang;
- c. Bukti tiket pesawat, boarding pass dan airport tax bagi perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi (antar Kabupaten) dan perjalanan dinas luar daerah Propinsi yang menggunakan transportasi pesawat bukti tiket kapal dan kendaraan umum lainnya dibayarkan secara nyata / riil, serta tanda bukti pembelian BBM bagi kendaraan dinas atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas berdasarkan standar biaya transportasi perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Untuk tiket pesawat yang sudah termasuk didalamnya boarding pass dan airport tax , cukup melampirkan tiket pesawat sebagai bukti perjalanan dinas;
- e. Bukti penginapan bagi yang menggunakan fasilitas hotel / penginapan lainnya; dan
- f. Laporan pelaksanaan tugas.
- (3) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah melaksanakan perjalanan dinas, dokumen pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta PTT yang bersangkutan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban.

## Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan mendahulukan hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang dan lama perjalanan dinas.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta PTT yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dapat juga diberlakukan apabila SPPD yang tidak diselesaikan tepat pada waktunya setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan SPT dan SPPD, akan dilakukan penagihan kembali dengan jalan pemotongan gaji yang bersangkutan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka

- a. Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 46);
- b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas

Ditetapkan di Sambas tanggal 29 Desember 2016 pada

BUPATI SAMBAS,


ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas Pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 56


Dasar

Kepada

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 56 TAHUN 2016

TANGGAL

TENTANG

29 DESEMBER 2016

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017

CONTOH FORMAT SPT

(LAMBANG NEGARA atau KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)

## SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor

## MEMERINTAHKAN

- 1
- Nama Pangkat / Gol.Ruang NIP Jabatan
2. Nama Pangkat / Gol.Ruang NIP Jabatan
- 3 Nama

NIP

Pangkat / Gol.Ruang

Jabatan dst

Untuk

- 1

2.

3

Ditetapkan di Sambas pada tanggal

BUPATI SAMBAS an. BUPATI SAMBAS / Kepala SKPD (sesuai pendelagasian wewenang)

Tanda tangan

NAMA NIP .

- disesuai kan


BUPATI SAMBAS,


ATBAH ROMIN SUHAILI

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 56 TAHUN 2016

TANGGAL 29 DESEMBER 2016

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017

## CONTOH FORMAT SPPD

(KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)

Lembaran ke ....

Kode Nomor SPPD.....

Nomor ....

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

( S P P D )

| 1. | Pejabat yang memberi perintah |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Nama Pegawai yang diperintah |
| 3 | a. b. c. Pangkat dan Golongan Jabatan Tingkat menurut peraturan perjalanan |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan |
| 6 | a. b. Tempat berangkat Tempat tujuan |
| 7 | a. b. c. Lamanya Perjalanan Dinas Tanggal berangkat Tanggal harus kembali |
| 8 | Pengikut |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. b. Instansi Mata Anggaran |
| 10 | Keterangan |

Dikeluarkan di

...

Pada tanggal

...

Pengguna Anggaran, atau

Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda tangan

NAMA NIP

- II Tiba di Pada tanggal Kepala
- III. Tiba di Pada tanggal Kepala
- IV. Tiba di Pada tanggal Kepala

## VI. CATATAN LAIN-LAIN

## VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat /tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI SAMBAS,


ATBAH ROMIN SUHAILI


- SPPD No.

Berangkat dari

(tempat kedudukan)

Ke

Selaku Pela