PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 23 Tahun 2017 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 22 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan" Peraturan Bupati Merangin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, b
Mengingat
11. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755), 2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Niamar 49RAI3
|.
SALINAN
|
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 5.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 6
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 7
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 8
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 9
- 10 . Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- H1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090):
- 12: Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 12 Perataran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541),
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2017,
- 19 . Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02),
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :
1. Pendapatan :
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
87.053.470.000,00
F Dera Peambangan
Rp. 1.007.305.722.163,00
- c Lam-lam Pendapatan yang Sah
Rp. 216.386.400.740,40
Jumlah Pendapatan
Rp. 1.310.745.592.903,40
2. Belanja:
- a. Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
- 1) Belanja Pegawai
Rp. 512.420.562.047,00
- 2) Belanja Bunga
Rp.
0,00
- 3) Belanja Subsidi
- Rp.
0,00
- 4) Belanja Hibah
- Rp. 13.955.283.500,00
- 5) Belanja Bantuan Sosial
Rp. 942.663.000,00
- 6) Belanja Bagi Hasil
Rp. 2.739.750.700,00
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
Rp. 239.080.479.516,30
- 8) Belanja Tidak Terduga
Rp. 1.425.865.000,00
Rp. 770.564.603.764,00
Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)
Rp. 75.696.624.000,00
Rp. 231.362.581.396,60
Rp. 291.188.451.818,47
Rp. 598.247.657.215,07
Rp. 1.368.812.260.979,07
Rp. (58.066.668.075,67)
3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
Rp. 59.566.668.075,67
- b. Pengeluaran
Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp.
58.066.668.075,67
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.
0,00
Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

h

## Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Merangin.

Diundangkan di Bangko pada tanggal 22 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


## SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM


H. FIRDAUS, S.H., M.H. PEMBINA (IV/a) NIP. 19671219 199203 1 007

Pasal 5

Prisisamaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan keluh lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 6

Peraturan Bupati Merangin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko pada tanggal 22 Februari 2017 BUPATI MERANGIN


AL HARIS


Salinan sesuai dengan aslinya 1 BAGIAN HUKUM


FIRDAUS, SH, M.H PEMBINA (IV/a) NIP. 196712191992031007

Lampiran I

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2017

Nomor

Tanggal

23 Tahun 2017

22 Februari 2017


## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

| | URAIAN | JUMLAH |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PENDAPATAN | 1.310.745.592,903,40 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 87.053.470.000,00 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 19.001.500.000,00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 3.396.007.000,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.400.000.000,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 56.255.963.000,00 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.007. 305.722.163,00 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 72.922.493.163,00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 729.326.432.000,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 205.056. 797.000,00 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 216, 386.400.740,40 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 57.379.960. 740,40 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 159.006.440.000,00 |
| 2 | BELANJA | 1.368.812.260.979,07 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 770.564,603.764,00 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 512.420.562.047,70 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 13.955.283.500,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 942.663.000,00 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa | 2.739.750. 700,00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa | 239.080.479.516,30 |
| .8 | Belanja Tidak Terduga | 1.425.865.000,00 |
| NN No | BELANJA LANGSUNG | 598.247.657.215,07 |
| - | Belanja Pegawai | 75.696.624.000,00 |
| .2 NN NN | Belanja Barang dan Jasa | 231.362.581. 396,60 |
| .3 N N | Belanja Modal | 291.188.451.818,47 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (58.065.668.075,67) |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 59.566.668.075,67 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 59.566.668.075,67 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 1.500.000.000,00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 1.500.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 58.066.668.075,67 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 |

Bangko, 22 Februari 2017

BUPATI MERANGIN


AL HARIS

Lampiran Ia

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2017

Nomor

:

23 Tahun 2017

Tanggal

:

22 Februari 2017


## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

| | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | PENDAPATAN | 1.310.745.592.903,40 | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 87.053.470.000,00 | |
| 41.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 19.001.500.000,00 | |
| 4.1.1. 01 | Pajak Hotel | 120.000.000,00 | |
| 4.1.1.01.07 | Hotel Melati Tiga | 120.000.000,00 | |
| 41.1.02 | Pajak Restoran | 1.500.000.000,00 | |
| 4.1.1.02.01 | Restoran | 1.500.000.000,00 | |
| 4.1.1.03 | Pajak HIburan | 65.500.000,00 | |
| 4.1.1.03.02 | Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana | 5.000.000,00 | |
| 4.1.1.03.05 | Pameran | 5.000.000,00 | |
| 4.1.1.03.07 | Karaoke | 7.000.000,00 | |
| 4.1.1.03.09 | Sirkus/Akrobat/Sulap | 0,00 | |
| 4.1.1.03.10 | Permainan Biliar | 2.000.000,00 | |
| 4.1.1. 03.14 | Balap Kendaraan Bermotor | 7.000.000,00 | |
| 4.1.1.03.15 | Permainan Ketangkasan | 2.000.000,00 | |
| 4.1.1. 03.16 | Panti Pijat/Refleksi | 5.000.000,00 | |
| 4.1.1.03.18 | Pusat Kebugaran | 5.000.000,00 | |
| 4.1.1.03.19 | Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga | 2.500.000,00 | |
| 4.1.1.03. 20 | Tempat Wisata | 5.000.000,00 | |
| 4.1.1.03.21 | Hiburan/Tontonan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 4.1.1. 04 | Pajak Reklame | 1.006.000.000,00 | |
| 4.1.1.04.01 | Reklame Papan/BIII Board/Videotron/Megatron | 680.000.000,00 | |
| 4.1.1.04.02 | Reklame Kain | 316.000.000,00 | |
| 4.1.1.04.03 | Reklame Melekat/Stiker | 2.000.000,00 | |
| 4.1.1.04.04 | Reklame Selebaran | 2.000.000,00 | |
| 4.1.1.04.05 | Reklame Berjalan | 2.500.000,00 | |
| 4.1.1.04.06 | Reklame Udara | 1.000.000,00 | |
| 4.1.1.04.08 | Reklame Suara | 2.500.000,00 | |
| 4.1.1. 05 | Pajak Penerangan Jalan | 12.100.000.000,00 | |

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 12.000.000.000,00 | |
| 4.1.1.05.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 100.000.000,00 | |
| 4.1.1. 06 | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan €C | 1.550.000.000,00 | |
| 4.1.1.06.41 | Pertambangan Daerah | 1.550.000.000,00 | |
| 4.1.1.07 | Pajak Parkir | 60.000.000,00 | |
| 4.1.1.07.01 | Pajak Parkir | 60.000.000,00 | |
| 4.1.1.08 | Pajak Air Bawah Tanah | 50.000.000,00 | |
| 4.1.1.08.01 | Pajak Air Bawah Tanah | 50.000.000,00 | |
| 4.1.1.09 | Pajak Sarang Burung Walet | 50.000.000,00 | |
| 4.1.1.09.01 | Pajak Sarang Burung Walet | 50.000.000,00 | |
| 4.1.1. 11 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 1.750.000.000,00 | |
| 4.1.1. 11.01 | PBB Sektor Perkotaan | 3875.000.000,00 | |
| 4.1.1. 11.02 | PBB Sektor Perdesaan | 3875.000.000,00 | |
| 41.1.12 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 750.000.000,00 | |
| 4.1.1.12.01 | BPHTB - Pemindahan Hak | 750.000.000,00 | |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 3.396.007.000,00 | |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 4.355.397.400,00 | |
| 4.1.2.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas | 2.079.365.000,00 | |
| 4.1.2.01.07 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.223.432.400,00 | |
| 4.1.2.01.19 | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 136.800.000,00 | |
| 41.2.01.22 | Retribusi Pelayanan Pasar - Kios | 110.3800.000,00 | |
| 4.1.2.01. 25 | Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus | 280.000.000,00 | |
| 4.1.2.01. 34 | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran | 5.000.000,00 | |
| 4.1.2.01. 4 | Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA | 500.000.000,00 | |
| 4.1.2.01. 45 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 20.000.000,00 | |
| 41.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 3.590.609.600,00 | |
| 4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan | 1.530.899.600,00 | |
| 4.1.2.02.02 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium | 550.000.000,00 | |
| 4.1.2.02.10 | Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Bumi | 5.000.000,00 | |
| 4.1.2.02.15 | Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 230.000.000,00 | |
| 4.1. 2.02. 16 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 275.000.000,00 | |
| 4.1.2.02.18 | Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong | 4.335.000,00 | |
| 4.1.2.02.19 | Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong | 4.335.000,00 | |
| 41.2.02.22 | Retribusi Tempat Pariwisata | 181.200.000,00 | |
| 4.1.2.02.30 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 9.840.000,00 | |

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1.2.02. 44 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Alat Berat | 800.000.000,00 | |
| 41.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 450.000.000,00 | |
| 4.1.2.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 200.000.000,00 | |
| 4.1.2.03.03 | Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi | 250.000.000,00 | |
| 41.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.400.000.000,00 | |
| 1.3.01 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 3.400.000.000,00 | |
| 4.1.3.01.02 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD ... | 3.400.000.000,00 | |
| 41.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 56.255.963.000,00 | |
| 4.1.4.01 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 2.208.800.000,00 | |
| 4.1.4.01.05 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua | 100.000.000,00 | |
| 4.1.4.01.06 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat | 1.000.000.000,00 | |
| 4.1.4.01.13 | Penjualan Hasil Pertanian | 170.000.000,00 | |
| 4.1.4.01.15 | Penjualan Hasil Perkebunan | 583.800.000,00 | |
| 4.1.4.01.16 | Penjualan Hasil Peternakan | 255.000.000,00 | |
| 4.1.4.01.17 | Penjualan Hasil Perikanan | 100.000.000,00 | |
| 41.4.02 | Penerimaan Jasa Giro | 1.750.000.000,00 | |
| 4.1.4.02.01 | Jasa Giro Kas Daerah | 1.750.000.000,00 | |
| 41.4.03 | Penerimaan Bunga Deposito | 3.500.000.000,00 | |
| 4.1.4.03.01 | Rekening Deposito Pada Bank ... | 3.500.000.000,00 | |
| 41.4.04 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | 1.000.000,00 | |
| 4.1.4.04.01 | Kerugian Uang | 500.000,00 | |
| 4.1.4.04.02 | Kerugian Barang | 500.000,00 | |
| 4.1.4. 11 | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | 2.620.528.000,00 | |
| 4.1.4.11.03 | Penerimaan Dinas/Lain-lain | 2.620.528.000,00 | |
| 4.1.4. 16 | Pendapatan BLUD | 31.755.000.000,00 | |
| 4.1.4.16.01 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 31.755.000.000,00 | |
| 4.1.4.18 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 1.000.000.000,00 | |
| 4.1.4.18.01 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 1.000.000.000,00 | |
| 41.4. 2 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 3.420.635.000,00 | |
| 41.4. 2.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 3.420.635.000,00 | |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.007,305.722.163,00 | |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 72.922.493.163,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2.1. 01 2.2.01 | Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum | 29.800.214.066,00 21.426.097.144,00 3.374.116.922,00 43.122.279.097,00 907.411.736,00 4.288.154. 397,00 1.493.124.000,00 14.801.388.933,00 21.631.700.031,00 729.326.432.000,00 729.326.432.000,00 729.326.432.000,00 205.056. 797.000,00 37.337.000.000,00 | |
| 4.2.1.01.01 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | | |
| 4.2.1.01.03 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi | | |
| 4.2.1.02 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | | |
| 4.2.1.02.02 | Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) | | |
| 4.2.1.02.05 4.2.1.02.07 | Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan | | |
| 4.2.1.02.08 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi | | |
| 4.2.1.02.09 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi | | |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | | |
| 4.2.2.01.01 | Dana Alokasi Umum | | |
| 4.2.3 | Alokasi Khusus | | |
| | Dana | | |
| 4.2.3. 01 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | | |
| 4.2.3.01.01 | DAK Bidang Pendidikan | 11.529.000.000,00 | |
| 4.2.3.01.02 | DAK Bidang Kesehatan | 19.702.000.000,00 | |
| 4.2.3.01.04 | DAK Bidang Infrastruktur Irigasi | 11. 349.000.000,00 | |
| 4.2.3.01.05 | DAK Bidang Infrastruktur Air Minum | 3.686.000.000,00 | |
| 4.2.3.01.06 | DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi | 4.291.000.000,00 | |
| 4.2.3. 01.14 | DAK Bidang Perdagangan | 1.510.000.000,00 | |
| 4.2.3.01.15 | DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat | 35.270.000.000,00 | |
| 41.2.3.033 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 117.719. 797.000,00 | |
| 4.2.3.03.01 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD | 3.567.000.000,00 | |
| 4.2.3.03.04 | Bantuan Operasional KB | 15.713.579.000,00 | |
| 4.2.3.03. 06 | Tambahan Penghasilan Guru | 2.754.000.000,00 | |
| 4.2.3.03.07 | Tunjangan Khusus Guru | 9.275.022.000,00 | |
| 4.3 | PENDAPATAN DAERAH YANG | 216.386.400. 740,40 | |
| | LAIN-LAIN SAH | | |
| 4.3.3. 01 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 57.379.960. 740,40 | |
| 4.3.3.01.01 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor | 9.550.934.405,08 | |
| 4.3.3.01. 05 | Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 19.401.264. 790,24 | |
| 4.3.3. 01.07 | Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 25.069.957,97 | |

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.3.01.08 | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 11.588.246.018,14 | |
| 4.3.3.01.09 | Kurang Bayar DBH 2016 | 7.238.421.664,97 | |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 159.006. 440.000,00 | |
| 4.3.4. 01 | Dana Penyesuaian | 159.006. 440.000,00 | |
| 4.3.4.01.05 | Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi | 1.350.853.000,00 | |
| 4.3.4.01.08 | Dana Desa | 157.655.587.000,00 | |
| 5 | BELANJA | 1.368.812.260.979,07 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 770.564.603. 764,00 | |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 512.420.562.047,70 | |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 494.198.263.903,90 | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 298.208.470.810,82 | |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 28.087.576.530,85 | |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 11.935.281.000,00 | |
| 5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 18.409.892.000,00 | |
| 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 4.255.514.000,00 | |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 16.087.161.491,00 | |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 1.872.387.568,54 | |
| 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 54,782.000,00 | |
| 5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 9.563.816.423,00 | |
| 5.1.1.01.10 | Uang Paket | 72.618.000,00 | |
| 5.1.1.01.11 | Tunjangan Panitia Musyawarah | 28.210.000,00 | |
| 5.1.1.01.12 | Tunjangan Komisi | 48.360.000,00 | |
| 5.1.1.01.13 | Tunjangan Panitia Anggaran | 27.677.000,00 | |
| 5.1.1. 01. 14 | Tunjangan Badan Kehormatan | 3.554.000,00 | |
| 5.1.1.01. 15 | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 15.730.000,00 | |
| 5.1.1.01.16 | Tunjangan Perumahan | 4.654.000.000,00 | |
| 5.1.1.01.17 | Uang Duka Wafat/Tewas | 40.000.000,00 | |
| 5.1.1.01.18 | Uang Jasa Pengabdian | 40.000.000,00 | |
| 5.1.1.01.19 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | 312.480.000,00 | |
| 5.1.1.01.22 | Tunjangan Profesi Guru | 98.439.218.000,00 | |
| 5.1.1.01.23 | Tunjangan Tambahan Penghasilan | 22.800.000,00 | |
| 5.1.1.01. 24 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 717.415.536,74 | |
| 5.1.1.01. 25 | Iuran Jaminan Kematian (JK) | 3896.319.542,95 | |
| 5.1.1.01. 26 | Belanja Penunjang Opersional KDH/AWKDH | 400.000.000,00 | |
| 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 15.397.120.143,80 | |
| 5.1.1.02.01 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 8.159.920.143,30 | |

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.1. 02.04 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi | 7.237.200.000,00 | |
| 5.1.1.03 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/AWKDH | 2.646.000.000,00 | |
| 5.1.1.03.01 | Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD | 2.646.000.000,00 | |
| 5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 179.178.000,00 | |
| 5.1.1.06.01 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 176.827.500,00 | |
| 5.1.1.06.13 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang | 1.000.000,00 | |
| 5.1.1.06.18 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan | 250.000,00 | |
| 5.1.1.06.22 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan | 1.100.500,00 | |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 13.955.283.500,00 | |
| 5.1.4.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 60.000.000,00 | |
| 5.1.4.01.07 | Belanja Hibah kepada Lembaga Pemasyarakatan Bangko | 60.000.000,00 | |
| 5.1.4.05 | Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga /Organisasi | 13.895.283.500,00 | |
| 5.1.4.05.03 | Belanja Hibah kepada KPUD Kabupaten | 6.944.483.500,00 | |
| 5.1.4.05.05 | Belanja Hibah kepada KONI | 300.000.000,00 | |
| 5.1.4.05.06 | Belanja Hibah kepada Pramuka | 750.000.000,00 | |
| 5.1.4.05.07 | Belanja Hibah kepada Lembaga Adat | 700.000.000,00 | |
| 5.1.4.05.12 | Belanja Hibah kepada KNPI | 150.000.000,00 | |
| 5.1.4. 05. 14 | Belanja Hibah kepada PMII | 50.000.000,00 | |
| 5.1.4. 05.15 | Belanja Hibah kepada MUI Kabupaten | 50.000.000,00 | |
| 5.1.4.05.16 | Belanja Hibah kepada Kodim | 60.000.000,00 | |
| 5.1.4.05.20 | Belanja Hibah kepada STKIP | 75.000.000,00 | |
| 5.1.4.05. 21 | Belanja Hibah kepada STAI | 175.000.000,00 | |
| 5.1.4.05. 24 | Belanja Hibah kepada NU | 100.000.000,00 | |
| 5.1.4.05, 35 | Belanja Hibah kepada POLRES MERANGIN | 150.000.000,00 | |
| 5.1.4.05. 4 | Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren | 650.000.000,00 | |
| 5.1.4.05. 47 | Belanja Hibah kepada PAUD | 3.340.800.000,00 | |
| 5.1.4.05. 48 | Belanja Hibah Kepada HMI | 50.000.000,00 | |
| 5.1.4.05. 49 | Belanja Hibah Kepada MIS / MTS/ MAS | 200.000.000,00 | |
| 5.1.4.05. 52 | Belanja Hibah Kepada GP Anshor | 50.000.000,00 | |
| 5.1.4.05. 53 | Belanja Hibah kepada PWI | 50.000.000,00 | |
| 5.1.4. 05, 54 | Belanja Hibah kepada Yayasan Lailo Beruji Merangin Al-munawwaroh Bangko | 25.000.000,00 | |
| 5.1.4. 05, 55 | Belanja Hibah kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 25.000.000,00 | |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 942.663.000,00 | |
| 5.1.5.03 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat | 942.663.000,00 | |
| 5.1.5.03.06 | Belanja Bantuan Sosial Merangin Pintar | 942.663.000,00 | |


| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa | 2.739.750.700,00 | |
| 5.1.6.03 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 1.900.150.000,00 | |
| 5.1.6.03.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ... | 1.900.150.000,00 | |
| 5.1.6.05 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa | 839.600. 700,00 | |
| 5.1.6.05.01 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ... | 839.600. 700,00 | |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa | 239.080.479.516,30 | |
| 5.1.7.03 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 238.080.479.516,30 | |
| 5.1.7.03.01 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ... | 238.080.479.516,30 | |
| 5.1.7.05 | Belanja Bantuan Kepada Partai Politik | 1.000.000.000,00 | |
| 5.1.7.05.01 | Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ... | 1.000.000.000,00 | |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.425.865.000,00 | |
| 5.1.8.01 | Belanja Tak Terduga | 1.425.865.000,00 | |
| 5.1.8.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.425.865.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 598.247.657.215,07 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 75.696.624.000,00 | |
| 5.2.1. 01 | Honorarium PNS | 28.570.924.000,00 | |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.549.360.500,00 | |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 190.3800.000,00 | |
| 5.2.1.01.03 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 246.830.000,00 | |
| 5.2.1.01.04 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 18.206.616.000,00 | |
| 5.2.1.01.05 | Honorarium Tim Teknis Kegiatan | 1.170.435.000,00 | |
| 5.2.1.01.06 | Honorarium Pelayanan Kesehatan | 552.032.500,00 | |
| 5.2.1.01.07 | Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | 91.505.000,00 | |
| 5.2.1.01.12 | Honorarium Pengelola Barang Daerah | 273.600.000,00 | |
| 5.2.1.01.13 | Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | 143.405.000,00 | |
| 5.2.1.01. 14 | Honorarium Petugas UPTD | 15.000.000,00 | |
| 5.2.1.01.17 | Honorarium Pembaca Doa | 1.900.000,00 | |
| 5.2.1.01.18 | Honorarium Pembawa Acara | 5.600.000,00 | |
| 5.2.1.01.20 | Insentif Tim Perintis Tapal Batas | 38.400.000,00 | |
| 5.2.1.01.21 | Honorarium PNS Lainnya | 10.200.000,00 | |
| 5.2.1.01.22 | Honorarium Pengelola Pelayanan Pengadaan | 75.240.000,00 | |
| 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 44.922.345.000,00 | |
| 5.2.1.02.01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 282.850.000,00 | |

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 29.357.455.000,00 | |
| 5.2.1.02.03 | Honorarium Pegawai Honorer Harian Lepas | 853.280.000,00 | |
| 5.2.1.02.04 | Honorarium Tukang/Teknis/Operator/Asisten | 1.696.420.000,00 | |
| 5.2.1.02.05 | Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan | 24.400.000,00 | |
| 5.2.1.02.06 | Honorarium Petugas Kebersihan | 205.350.000,00 | |
| 5.2.1.02.07 | Honorarium Guru/Pegawai/Honorer | 11.986.100.000,00 | |
| 5.2.1.02.08 | Honorarium/uang saku Peserta | 124.900.000,00 | |
| 5.2.1.02.09 | Honorarium Pengurus TP PKK | 62.700.000,00 | |
| 5.2.1.02.10 | Honorarium RT | 321.240.000,00 | |
| 5.2.1.02.12 | Honorarium Rohaniawan | 7.300.000,00 | |
| 5.2.1.02.15 | Honorarium Petugas Tim Teknis Kecamatan | 350.000,00 | |
| 5.2.1.03 | Uang Lembur | 791.480.000,00 | |
| 5.2.1.03. 01 | Uang Lembur PNS | 523.596.000,00 | |
| 5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 267.884.000,00 | |
| 5.2.1.06 | Belanja Honorarium Non Pegawai | 376.800.000,00 | |
| 5.2.1.06.01 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | 221.900.000,00 | |
| 5.2.1.06.02 | Honorarium Moderator | 2.400.000,00 | |
| 5.2.1.06.03 | Upah Kerja | 152.500.000,00 | |
| 5.2.1.07 | Belanja Pegawai BLUD | 837.000.000,00 | |
| 5.2.1.07.01 | Belanja Pegawai BLUD | 837.000.000,00 | |
| 5.2.1.08 | Uang Saku | 198.075.000,00 | |
| 5.2.1.08. 01 | Uang Saku | 198.075.000,00 | |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 231.362.581. 396,60 | |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.469.985.923,60 | |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.794.019. 373,60 | |
| 5.2.2.01.02 | Belanja Dokumen/Administrasi Tender | 1.975.000,00 | |
| 5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 949.852.700,00 | |
| 5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 278.056.000,00 | |
| 5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 997.691.750,00 | |
| 5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 4.245.196.100,00 | |
| 5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 2.720.000,00 | |
| 5.2.2.01.09 | Belanja Bahan Habis Pakai Rumah Sakit | 55.000.000,00 | |
| 5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan dan Olahraga | 26. 300.000,00 | |
| 5.2.2.01.11 | Belanja Alat-Alat Rumah Tangga | 106.575.000,00 | |
| 5.2.2.01.12 | Belanja Air Bersih/Isi Ulang | 440.000,00 | |
| 5.2.2.01. 14 | Belanja Bahan Pertukangan | 12.160.000,00 | |


| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 13.634.202.725,00 | |
| 5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 1.075.812.200,00 | |
| 5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 620.850.000,00 | |
| 5.2.2.02.03 | Belanja Bibit Ternak | 240.000.000,00 | |
| 5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 3.849.136.525,00 | |
| 5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 382.305.000,00 | |
| 5.2.2.02.06 | Belanja Persediaan Makanan Pokok | 3.000.000,00 | |
| 5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Pakan Ternak/Ternak | 172.200.000,00 | |
| 5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Dokumentasi dan Visualisasi | 93.300.000,00 | |
| 5.2.2.02.09 | Belanja Bahan Dekorasi | 338.386.000,00 | |
| 5.2.2.02.10 | Belanja Trophy/Piala | 188.011.000,00 | |
| 5.2.2.02.11 | Belanja Bahan-Bahan Percontohan | 117.522.000,00 | |
| 5.2.2.02.12 | Belanja Bahan Pengajaran | 73.000.000,00 | |
| 5.2.2.02.13 | Belanja Bahan Sarana Pertanian | 1386.680.000,00 | |
| 5.2.2.02. 14 | Belanja Sarana/Peralatan Peternakan | 41.700.000,00 | |
| 5.2.2.02.15 | Belanja Bahan Makan/Minum | 474.287.500,00 | |
| 5.2.2.02.17 | Belanja Bahan Makan dan Minum | 2.250.000,00 | |
| 5.2.2.02.18 | Belanja Pemeliharaan Bahan/Material Lalu Lintas | 110.750.000,00 | |
| 5.2.2.02.19 | Belanja Peralatan Perbenihan | 39.450.000,00 | |
| 5.2.2.02.20 | Belanja Pakan Ikan dan Pelet Udang | 47.750.000,00 | |
| 5.2.2.02.21 | Belanja Bibit/Induk Ikan | 82.000.000,00 | |
| 5.2.2.0. 22 | Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia | 147.400.000,00 | |
| 5.2.2.02. 24 | Belanja Bahan Elektronik/Komputer | 76.437.500,00 | |
| 5.2.2.02. 26 | Belanja Perlengkapan Kaligrafi | 31.000.000,00 | |
| 5.2.2.0. 27 | Belanja Bahan Perlengkapan Pameran | 52.775.000,00 | |
| 52.2.0.288 | Balanja Perlengkapan Lapangan | 159.700.000,00 | |
| 5.2.2.02.29 | Belanja Peralatan Kantor/Rumah Tangga Lainnya | 23.500.000,00 | |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 32.065.310.537,00 | |
| 5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 995.753.550,00 | |
| 5.2.2.03.02 | Belanja Air | 1.536.699.650,00 | |
| 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 7.745.769.262,00 | |
| 5.2.2.03. 04 | Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang | 5.000.000,00 | |
| 5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 1.959.777.575,00 | |
| 5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 1.414.970.000,00 | |
| 5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 22.510.000,00 | |
| 5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 43.937.500,00 | |
| 5.2.2.03.09 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan | 600.000,00 | |
| 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Publikasi | 3.315.450.000,00 | |
| 5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Perizinan | 92.560.000,00 | |

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2.2. 03. 14 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.921.465.000,00 | |
| 5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Dokumentasi | 40.260.000,00 | |
| 5.2.2.03.16 | Belanja Jasa/Upah Kerja | 1.657.669.000,00 | |
| 5.2.2.03.17 | Belanja Jasa Rawat Inap Pasien Keluarga Miskin | 249.000.000,00 | |
| 5.2.2.03.22 | Belanja Jasa Sampling | 19.700.000,00 | |
| 5.2.2.03. 24 | Belanja Jasa Konsultan | 155.480.000,00 | |
| 5.2.2.03. 25 | Belanja jasa Kebersihan | 719.450.000,00 | |
| 5.2.2.03. 26 | Belanja Pemasangan Iklan | 140.000.000,00 | |
| 5.2.2.03.27 | Belanja Jasa Perbaikan/Service Komputer | 282.870.000,00 | |
| 5.2.2.03.28 | Belanja Asuransi | 90.250.000,00 | |
| 5.2.2.03. 30 | Belanja Setoran Haji (ONH) | 40.000.000,00 | |
| 5.2.2.03. 32 | Belanja Layanan TV Berlangganan | 383.400.000,00 | |
| 5.2.2.03. 33 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi | 5.163.600.000,00 | |
| 5.2.2.03. 35 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi | 2.344.139.000,00 | |
| 5.2.2.03. 36 | Belanja Kontribusi Kegiatan/Iuran | 25.000.000,00 | |
| 5.2.2. 04 | Belanja Premi Asuransi | 1.727.569.320,00 | |
| 5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 3854.400.000,00 | |
| 5.2.2.04.02 | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 722.500.000,00 | |
| 5.2.2. 04.04 | Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS | 150.669. 320,00 | |
| 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 8.277.490.000,00 | |
| 5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.684.149.500,00 | |
| 5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 3.994.006. 300,00 | |
| 5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.221.413.200,00 | |
| 5.2.2.05. 04 | Belanja Jasa KIR | 11.650.000,00 | |
| 5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 286.465.000,00 | |
| 5.2.2.05.06 | Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 9.000.000,00 | |
| 5.2.2.05.07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 391.900.000,00 | |
| 5.2.2.05.08 | Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi | 7.810.000,00 | |
| 5.2.2.05.09 | Belanja Accesories Kendaraan Bermotor | 198.000.000,00 | |
| 5.2.2.05.10 | Belanja Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor | 147.210.000,00 | |
| 5.2.2.05. 11 | Belanja Jasa Reparasi (Rehab Berat) | 325.886.000,00 | |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.643.542.880,00 | |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.018.878.930,00 | |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.602.263.950,00 | |
| 5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi dan Pelaporan | 22.400.000,00 | |
| 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.441.560.000,00 | |
| 5.2.2.07.01 | Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas | 12.200.000,00 | |
| 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 640.600.000,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2.2.07.03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 35.850.000,00 | |
| 5.2.2.07.05 | Belanja Sewa Hotel/Penginapan | 581.110.000,00 | |
| 5.2.2.07.06 | Belanja Sewa Tenda | 171.800.000,00 | |
| 5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 515.115.000,00 | |
| 5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 476.215.000,00 | |
| 5.2.2.08.02 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air | 38.900.000,00 | |
| 5.2.2.09 | Belanja Sewa Alat Berat | 50.000.000,00 | |
| 5.2.2.09.02 | Belanja Sewa Buldoser | 50.000.000,00 | |
| 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.369.165.000,00 | |
| 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 110.240.000,00 | |
| 5.2.2.10.02 | Belanja Sewa Komputer Dan Printer | 165.175.000,00 | |
| 5.2.2.10.03 | Belanja Sewa Proyektor | 4.500.000,00 | |
| 5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 90.000.000,00 | |
| 5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 305.050.000,00 | |
| 5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 16.800.000,00 | |
| 5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound System | 237.300.000,00 | |
| 5.2.2.10.08 | Belanja Sewa Organ Tunggal | 69.500.000,00 | |
| 5.2.2.10.09 | Belanja Sewa AC | 2.100.000,00 | |
| 5.2.2.10.10 | Belanja Sewa Sarana dan Prasarana | 137.500.000,00 | |
| 5.2.2.10.12 | Belanja Sewa Tim Sanggar Seni/Budaya | 7.500.000,00 | |
| 5.2.2.10.13 | Belanja Sewa Stand Pameran | 223.500.000,00 | |
| 5.2.2. 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.794.842.903,00 | |
| 5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.522.802.125,00 | |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5,714.279.028,00 | |
| 5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 2.408.898. 500,00 | |
| 5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 204.774.500,00 | |
| 5.2.2.11.05 | Belanja Makanan dan Minuman Lembur | 2.219.166. 750,00 | |
| 5.2.2.11.06 | Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan | 2.510.756.500,00 | |
| 5.2.2.11.07 | Belanja Makan dan Minum Pasien | 951.225.000,00 | |
| 5.2.2.11.08 | Belanja Makan dan Minum Tim Pelaksana Kegiatan | 201.665.500,00 | |
| 5.2.2.11.09 | Belanja Makan Minum Panitia MTO | 61.275.000,00 | |
| 5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 2.868.875.000,00 | |
| 5.2.2.12.01 | Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH | 15.500.000,00 | |
| 5.2.2.12.02 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 218.450.000,00 | |
| 5.2.2.12.03 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 28.500.000,00 | |
| 5.2.2.12.04 | Belanj