PERATURAN BUPATI ROTE NDAO 1'0MOR 52 TAHULL 2016 TENT ANG Nomor 4/PMK.07 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO 1'0MOR 52 TAHUll 2016 TENT ANG TATA CARA PE1'GGU1'AAN DANA INSENTIF KUR.ANG BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUlf ANGGARAN 2011, TAHON ANGGARAN 2013, TAHUlf AllGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN 2015 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE KDAO TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.07 /2016 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2016 Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan tata cara penggunaan dana Insentif kurang bayar Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Tata Cara Penggunaan Dana Insentif Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun anggaran 2016;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan ~ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)t,1"
.'
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dao Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
9. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan ,t Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238)/
11. Per?turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 0 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 rentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor t' 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075):f
Menetapkan:
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tabun 2009 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 004 Seri D Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 041, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 126),
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 052);
23. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 0353);
24. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0408);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG DANA INSENTIF KURANG BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013, TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN 2015 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Instansi Pemungut adalah Jnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak.
j
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah KabupatenJ Rote Ndao.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan.
7. Pemun~tan adal~ sua~ rangkaian kegiatan mulai dari Menghimpun Data Objek dan Subjek Pajak kepada Wajib Pajak serta penyetorannya.
8. lnsentif Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada aparat Direktorat Jenderal Pajak, aparat Pemerintah Daerah, dan untuk pembiayaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan sektor perdesaan.
BAB II - PENGGUNAAN DANA
Pasal 2
- (2) Penggunaan dana insentif atas pelampauan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2016, diberikan kepada aparat pemungut pajak bumi dan bangunan dan pihak lain yang membantu melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta tugas lain yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan, dimaksudkan untuk motivasi pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2016.
- (1) Dana insentif atas pelampauan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada aparat Direktorat Jenderal Pajak dan aparat Pemerintah Daerah, guna mendorong kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan sektor perdesaan.
- (3) Besamya dana insentif kurang bayar atas pelampauan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2016, didasarkan pada nilai transfer oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemenntah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016.
DIBAJIIGAN PEMBAGIAN DANA INSENTIF KURANG BAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAJI
BAB III - DIBAJIIGAN PEMBAGIAN DANA INSENTIF KURANG BAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAJI
Pasal 3
- (1) Imbangan pembagian dana insentif kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang dialokasi.kan dalam Tahun Anggaran 2016, diberikan kepada:
- b. Tim intensifikasi tingkat kabupaten, kecamatan, aparat desa/kelurahan dan aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao termasuk aparat pemerintah lainnya yang terlibat dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai balas jasaJ
- a. Kepala Daerah selaku pembina dan Wakil Kepala Daerah selaku pengarah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao;
a
'l
- (2) lmbangan pembagian dana insentif kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing penerima dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan.
- (3) Besarnya imbangan pembagian dana insentif kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah ditetapkan sebagai berikut:
- b. Tim intensifikasi tingkat kabupaten sebesar 200/o;
- a. Kepala Daerah selaku pembina sebesar 20% dan Wakil Kepala Daerah selaku pengarah sebesar 7%;
- c. Tim intensifikasi tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebesar 20%; dan
- (4) Penetapan penerima dan besamya dana insentif kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang akan dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao sebesar 33%.
- (5) Penetapan penerima dan besamya dana insentif PBB-P2 yang akan dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
Pasa14
Pembagian dana insentif kepada tim intensifikasi tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c, diatur sebagai berikut:
- b. Wakil ketua Tim Intensifikasi Kecamatan sebesar 3% x 20%;
- a. Ketua Tim Intensifikasi Kecamatan sebesar 7% x 20%;
- c. Sekretaris Tim lntensifikasi Kecamatan sebesar 7% x 20%;
- e. Anggota Tim Intensifikasi Kecamatan sebesar 4% x 20%;
- d. Anggota Tim lntensifi.kasi Kecamatan sebesar 5% x 200/o;
- f. Anggota Tim Intensifikasi Kecamatan sebesar 4% x 200/o;
- h. Anggota Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan sebesar 55% x 20010;
- g. Anggota Tim Intensifikasi Desa/ Kelurahan sebesar 15% x 20%; dan
PasalS
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao diberikan tanggungjawab untuk melakukan penatausahaan atas penggunaan insentif kurang bayar PBB-P2 Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2013, tahun anggran 2014 dan tahun anggaran 2015 yang dianggarkan tahun anggaran 2016.
K.ETENTUANPENUTUP
BAB IV - K.ETENTUANPENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belurn cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan BupatiJ
t'
Paaal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. ~