PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 4 Tahun 2017 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (berlaku 14 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa narkoba berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba, peraturan daerah ini menjadi pedoman pemerintah kabupaten/kota dalam membuat produk hukum daerah tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Narkoba adalah narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
8. Instansi Vertikal adalah Badan Nasional Narkotika Kabupaten Trenggalek dan instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba.
9. Aparatur Sipil Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah.
10. Pejabat Publik adalah Bupati, DPRD, kepala desa, dan perangkat desa.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana dimaksud dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek

Penandatangan: pada tanggal 14 September 2017 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 14 September 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 285-4/2017

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
14. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

15. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
17. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
18. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
19. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
20. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
21. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah.

25. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di daerah.
26. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
27. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.
28. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
30. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah daerah.

## BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mendukung pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Narkoba;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba; dan
- d. mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. Pencegahan;
- c. Penanggulangan;
- d. pasca rehabilitasi;
- e. pendanaan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pelaporan.

## BAB IV ANTISIPASI DINI Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
- b. bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
- c. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
- d. melakukan pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap Pemondokan, Hotel dan tempat-tempat hiburan.

## BAB V PENCEGAHAN Bagian Kesatu Upaya Pencegahan Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba;
- b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;

- c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkoba; dan
- e. fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba.

## Bagian Kedua Pendataan dan Pemetaan Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

## Bagian Ketiga

## Perencanaan Pasal 7

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.

- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

## Bagian Keempat Pembangunan Sistem Informasi

## Pasal 8

- (1) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

## Bagian Kelima Sosialisasi dan Edukasi Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Publik, pelajar, mahasiwa, pekerja dan masyarakat umum.

- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Aparatur Sipil Negara, Pejabat Publik, pelajar, mahasiwa, pekerja dan masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkoba.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

## Pada Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik

## Paragraf 1 Sosialisasi dan Edukasi Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## Paragraf 2 Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar

## Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

## Paragraf 3 Sosialisasi dan Edukasi Pada Pekerja Pasal 12

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Badan Usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

## Paragraf 4 Sosialisasi dan Edukasi Pada Masyarakat Umum

## Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Keenam Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba Paragraf 1 Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Calon Aparatur Sipil Negara Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba terhadap calon Aparatur Sipil Negara, calon kepala desa, dan calon perangkat desa.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Bagi calon Aparatur Sipil Negara, calon kepala desa, dan calon perangkat desa dengan hasil pemeriksaan Narkoba dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara, calon kepala desa, dan calon perangkat desa.

## Paragraf 2 Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar

## Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan pemeriksaan Narkoba bagi pelajar yang terindikasi Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Pelajar dengan hasil pemeriksaan Narkoba positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

## Paragraf 3

## Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Karyawan dan Calon Karyawan

## Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta

## Pasal 16

- (1) Calon karyawan Badan Usaha Milik Daerah harus menyampaikan persyaratan bebas Narkoba dari rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah wajib melakukan pemeriksaan Narkoba terhadap karyawannya secara periodik.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.

- (4) Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dengan hasil pemeriksaan Narkoba positif dikenakan sanksi pemberhentian dari karyawan Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 17

- (1) Badan Usaha swasta dapat melakukan pemeriksaan Narkoba terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Karyawan Badan Usaha swasta dengan hasil pemeriksaan Narkoba positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.

## Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Pemondokan,

## Bagian Ketujuh Apartemen, dan Tempat Usaha Pasal 18

Pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, Pemondokan, apartemen, rumah susun sederhana sewa dan Tempat Usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkoba, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan dan penghuni menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;
- b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba kepada pihak berwenang; dan

- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

## BAB VI

## PENANGGULANGAN

## Bagian Kesatu

## Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pasal 19

Upaya Penanggulangan dilakukan terhadap Penyalahgunaan Narkoba.

## Pasal 20

- (1) Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rehabilitasi Medis; dan
- b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Penyalahguna Narkoba.

## Pasal 21

- (1) Orang tua atau wali dari Penyalahguna Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati selanjutnya diteruskan kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- (2) Penyalahguna Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati selanjutnya diteruskan kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Penyalahguna Narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

Rehabilitasi Sosial mantan Penyalahguna Narkoba dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## PASCA REHABILITASI

## BAB VII Pasal 24

- (1) Terhadap Penyalahguna Narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

## Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahguna Narkoba pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahguna Narkoba pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
- a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
- b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
- c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

- (4) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## FORUM KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. instansi/lembaga pemerintah di Daerah; dan
- c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum koordinasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahguna Narkoba;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkoba;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba;
- d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau

- f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkoba.

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## BAB XI PELAPORAN Pasal 30

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur Jawa Timur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah desa ikut membiayai penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 32

Badan Usaha swasta membiayai penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di lingkup perusahaannya.

## BAB XIII

## SANKSI ADMINISTRASI Pasal 33

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
- a. Satuan Pendidikan;
- b. Aparatur Sipil Negara;
- c. BUMD;
- d. Badan Usaha milik swasta; dan
- e. pemilik dan/atau penanggungjawab Hotel/ Penginapan, tempat hiburan, pemondokan, apartemen, dan tempat usaha

yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administrasi;
- d. pembekuan izin; atau
- e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 34

Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 35

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 14 September 2017 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,


ALI MUSTOFA

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 285-4/2017


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG

## FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

## I. UMUM

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkokoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilainilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Trenggalek sebagai kota lintas, perdagangan dan pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Narkoba di Kabupaten Trenggalek menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik meluas,

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah

tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya maupun Lembaga Non pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal

10

Ayat (1) Pejabat Publik yaitu calon Bupati dan Wakil Bupati, dan DPRD tidak termasuk karena yang berwenang dalam melakukan seleksi terhadap Pejabat Publik adalah Komisi Pemilihan Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal

17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Yang dimaksud dengan 'Penanggung jawab Pemondokan adalah pemilik dan/atau pengelola Pemondokan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan 'mantan Penyalahguna Narkoba' adalah orang yang telah pulih dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'instansi/lembaga pemerintah di Daerah' adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga nonkementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Penanggulangan peredaran gelap Narkoba di Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 81