PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 15 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BITUNG, bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ketentuan jam kerja serta pelaksanaan pembayaran tambahan penghasi!an pegawai setiap bulan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur SipiI Negara di Lingkungan Pemerintah Kata Bitung dalam beberapa rumusan ketentuannya harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku 1 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ketentuan jam kerja serta pelaksanaan pembayaran tambahan penghasi!an pegawai setiap bulan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur SipiI Negara di Lingkungan Pemerintah Kata Bitung dalam beberapa rumusan ketentuannya harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
•
•
Menetapkan:
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALJKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.
Pasal 1
Ketentuan dalam Pasal 5 huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j Peraturan Walikota Bitung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kot.a Bitung diubah sebagai berikut
Pasal 5
Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sebagai berikut:
- a. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas dibayarkan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai setiap bulannya dalam pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja;
- b. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas dapat dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Bitung;
- c. dihapus;
- d. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan berdasarkan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai dibagi jumlah hari kehadiran Aparatur Sipil Negara;
- e. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawaiberdasarkan beban kerja bagi setiap Aparatur Sipil Negara Wajib melampirkan Uraian Pekerjaan setiap hari selama 1 (satu) bulan yang diketahui dan diotorisasi oleh atasan langsung;
•
•
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 29 Juli 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA, BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 15

Penandatangan: Salinan sesual dengan ··linya KEPALA BAGIAN HUKUII SETmTUNG, WEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA TINGKAT I NIP: 117411112001121 003 - f. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas tidak dibayarkan apabila Aparatur Sipil Negara tersebut berada dalarn status tugas belajar, cuti, ijin, sakit dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya; - h. bagi Aparatur Sipil Negara pindahan dari Pemerintah Daerah Iainnya, Tarnbahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan selarna 4 (empat) bulan terhitung sejak Aparatur Sipil Negara tersebut resmi mengabdi di Pemerintah Kota Bitung; - g. bagi Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung dan lnstansi Vertikal di wilayah Pemerintah Kota Bitung, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dan pembiayaannya dianggarkan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kota Bitung; - i. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja tidak dibayarkan kepada Guru Aparatur Sipil Negara yang telah menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru dari Pemerintah Pusat; dan

Penandatangan: - j. pembayaran tambahan penghasilan pegawai setiap bulannya mempedomani Peraturan Walikota Bitung tentang Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang berlaku. ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2016.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Bitung . . ):;&gt;iteiapkan di Bitung ·fada tanggal 29 Juli 2016 .. '·df:c-

Penandatangan: -'\ WALIKOTA BITUNG, . MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN