PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang RETRIBUSI DAERAH (berlaku 4 Juli 1997)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Retribusi Daerah dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat(2), Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN PEMERITAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Retribusi Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
5. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan penngawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
BAB II - RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 3
- (1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- (2) Jenis retribusi umum adalah :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Rertibusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akte Kelahiran;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Ratribusi Parkir di tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pasar;
- g. Ratribusi Air Bersih;
- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- j. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta;
- k. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- (3) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tntang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum secara rinci dan jenis-jenis Retribusi Jasa umum untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
- (1) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena palayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.
- (2) Jenis-jenis retribusi usaha adalah:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
- c. Rertibusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Ratribusi Tempat Penitipan Anak;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Ratribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Tempat Pendaratan kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Retribusi Penyeberangan di atas Air;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; m.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (3) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing Retribusi Jasa Usaha secara rinci dan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
BAB IV - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 4
- (1) Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adlah:
- a. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- d. Retribusi Izin Gangguan;
- e. Retribusi Izin Trayek;
- f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
- (3) Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 5
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 6
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisian dan berorientasi pada harga pasar.
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tetentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberinan izin yang bersangkutan.
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 9
Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 10
Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri dalam Negeri.
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
BAB VI
Pasal 11
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Keputusan pennghapusan Piutang Retribusi Daerah Tingkat I yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
BAB VII
Pasal 12
Peraturan Daerah Tingkat I tentang Retribusi Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Retribusi Daerah Tingkat II disahkan oleh Menteri Dalam Negeri setalah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
BAB VII
Pasal 13
- (1) Peraturan Tingakat I tentang Retribusi Daerah tingkat I disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Peraturan Derah Tingkat II tentang retribusi Daerah Tingkat II disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri keuangan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Menteri Keuangan memberikan pertimbangan secepatnya kepada Menteri Dalam Negeri atas Peraturan Daerah sebagaimana simaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
- (5) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan lagi, dengan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat, menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan Daerah tersebut dianggap telah disahkan, berlaku, dan dapat dilaksanakan.
BAB VII
Pasal 14
Peraturan Daerah yang telah mendapat pengesahan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.
BAB VII
Pasal 15
- (1) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapa tmembatalkan atau meminta untuk menyempurnakan Peraturan Daerah yang telah atau dianggap disahkan apabila Peraturan Daerah tersebut dikemudian hari ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai aladsan-alasannya diberitahukan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sesudah tanggal keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Lembaran Daerah.
BAB VII
Pasal 16
- (1) Dalam hal tidak tercapai persesuaian pendapat antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan mengenai pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Retribusi, Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri Keuangan dapat menyampaikan hal tersebut kepada Presiden.
- (2) Terhadap ketidaksesuaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden mengambil keputusan dan memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan Peraturan Daerah tentang Retribusi.
BAB VII
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
- (1) Peraturan Daerah tentang retribusi yang telah ada yang terkait dengan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian menurut Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha dinyatakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Peraturan daerah tentang Retribusi selain sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dinyatakan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Diuangakan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
MOERDIONO
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1997

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PEERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR20 TAHUN 1997
TENTANG
## RETRIBUSI DAERAH
## UMUM
Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diserahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pengingkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, Retribusi Jasa Uasah dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas ## Ayat (2) ## Huruf a Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah sakit Umum Daerah, Retribusi pelayanan kesehatan ini, tidak mencakup pelayanan pendaftaran. ## Huruf b Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, dan ruangan/tempat umum. ## Huruf c Kartu Tanda Penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Akte catatan sipil mel;iputi akte Kelahiran, akte Perkawinan, akte Perceraian, akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan akte kematian. ## Huruf d Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. ## Huruf e Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. ## Huruf f. Palayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. ## Huruf g Palayanan air bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Air Minum. ## Huruf h Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. ## Huruf i Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah