Unknown Unknown Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017, periu ditetapkan Peraturan Bupati Laman&lt;lau tentang Penjabaran P~rubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 201 7; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupatcn Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Peng~lolaan Dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional (LeI!lbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarr..bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 fahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per (berlaku 3 September 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
DUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TEMGAH
PERATURANBUPATILAMANDAU NOMOR 43 TAHUN 2017
TEN1'ANG
PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LA.MANDAU TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,
bahwa memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017, periu ditetapkan Peraturan Bupati Laman&lt;lau tentang Penjabaran P~rubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 201 7;
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupatcn Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Peng~lolaan Dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional (LeI!lbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarr..bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 fahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwa.lclan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5S68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2C14 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oa,~rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da~rab (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan W akil Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang P~rubahan Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pirr.pinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (i.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Penghasilan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sadan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor136, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4 574);
14. Peratumn Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan Lembaran Nega ra Repub!ik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republi!&lt; Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5272);
16. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelulaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun ?.005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peratu.ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Peme~intah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepa1a Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepubliklndonesiaNomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedu a Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peratunm Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 ten tang Pen2.mbahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Teng:1h (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 65 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Larnandau Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Ka bu paten Lamandau (Lemharan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 201 1 Nomor 69 Seri A);
30. Peraturan Daerah l(abupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Penyertaan Modal Pemeri.ntah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 201J. Nomor 71 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor127, Tambahan Lembaran Daerah Nomorl 76);
32. Perai:Uran Daerah K.abupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
33. Peraturan Daerah V..abupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 ten tang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 146);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2017 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomcr 159, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 206).
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017. Menetapkan
Pasal 1
Belanja Daerah (APBO) Kabupaten Lamandau a.bun 2017 semula berjumlah Rp. 802.624.865.000,- bertambah sejumlah Rp. !152.144.569.457,sehingga menjadi Rp. 954.769.434.457,dengan rincian eebagai berikut : Anggaran Pendapatan dan
. Pendapatan
- a. Semula
- b. Bertambah
Rp. 759.31 1.422.637
Rp. 136.729.361.064
Jumlah Pendapatan setelah perubahan
- . Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah
Rp. 802.624.865.000
Rp. 152.144.569.457
Rp. 896.040.783.701
Jumlah belanja setelah perubahan
Rp. 954.769.434.457
(Defisit)
58. 728.650. 756
Pembiayaan
- Penerimaan a.
- 1) Semula
- 2)
- Bertambah
Rp.
'35.830.495.416
Rp. 15.882.596.854
Jumlah penerimaan setelah penJ bahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 1 4.656.219.000
- 2) Bertarnbah
Rp. 5.990.613.008
Rp. 151.713.092.270
Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rp.
20.646.832.008
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan
Rp.
72.337.609.506
Pasal 2
abaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksuc. pada pasal 1 dirinci lebih ut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang me1upakan bagian tidak terpisahkan dari turan Bupati ini.

## Pasal 3

raturan Bupati Lamandau ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran pati Lamadau ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 13 September 2017


undangkan di Nanga Bulik tanggal 13 September 2017

KABUPATEN LAMANDAU, K


UPA~i'EN LAMANDAU

' . UMBING ua.;11,~iaAr: , - -· ·---OR 545