Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka J&gt;etlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 1. (berlaku 8 Dec 2012)
Pembukaan
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka J&gt;etlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Negara
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnm 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. -3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomot 75, Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2
6. Undang-Ondang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik. lndone.sia N.omor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndoneai\_a\_ T.@JJD\_ 2QQ4 NQtnor 12.5, T~bah~› Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik. lndo.nesia Nomor 4438J;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor- 112, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5030 );
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan i.em\_Qa.ran Ne~\_ 8~P-\J.blik\_ lridori\_esta NQID.Pr 5409 ) ;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomoi'- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\_ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubah-an Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara R.epublik -Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan -Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republilt Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomo.r 4028\_)\_;\_
3
17. Peraturan Pemerint.ah Nomor 24 Tahun 2004 ten-tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana-telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norn or 4 7, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No~or 48, Tambahan ~llaran Negara -R~puµlilc Indonesia Nomor 45{)2t;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pem.erintah Nomor 55. ·Tahun 2005 tent.ang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik- Indonesia Nomor 4575J;-
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem -lnfonnasi -Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QQ5 NQID.Ql' l~&amp;, T~.btul\_an\_ ~J~~r~ tJ~~› Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah fLemba-ranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lt}mbaran Negara R~blik-lndones~ Nomor %.7-8};
23. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tenta.ng Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar ·Petayanan Minimal "(Lembaran Negara ·Republik› Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah NOmoF 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~\_005 .Notnor -158, T811lpahan -Lem\_baran -~egara Republilc Indonesia Nomor 4587t;
25. Peratu.ran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang -Pengelolaan Harang Milik Negara/Daerah · ( · Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) s\_e\_bagaiman\_a telah\_ diubah. de\_ngan Pe.~tw.:im. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855};
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang -Pedoman .P-embinaan dan Pengawasan\_ Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor-4593):;
\_\_,
4
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan lnfonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
2. 28\_.\_ Peraturan Peme.rintah\_ Nomor 38 ·Tah.un\_ 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaFan Negara Repoolik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemba.ran ~egara Republik-m.donesia Nomor 47~7);
29. Peratu.ran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evalu.a.si Penyelenggaraan Pemerin\_tab.an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. ~2\_.\_ ~~~-J:&gt;el\_lJ~W.tah ~Olllc&lt;&gt;r 5 l'@\_tMl. 2009 ~!J.~g Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan L@m.baran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemebrian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lem.baran NqJ:ll'B. Republik Indonesia Tahtm. 2010 Ncmor 119, Tamh:lhan Lemberen Nqpra Republik Indonesia Namer 5161);
35. Peraturan Pemerin-tah Nomor- 71 Tahun 2010 tentang› Standart Akuntansi Pcmerint.ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang l:Jj\_oob D.ae?W:l (~m~an Neg~\_ 8~}IUblik l\_t)\_q91)~$~ Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
37. ·Pemturan Menteti ·0a1am Negeri Nomor- 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah bebenJ.Pa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5
38. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tent.ang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tent.ang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Irttensif a.an Dana Opetasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
41. Peratu.ran Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakaui
42. ~~m.r~-M\_~l\_'(teri :Oalam\_ Ne\_g~ii\_ NQID\_Ql'.' 37 t-oo.\_tu;1\_ aQl2 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
43. Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang -Bersum-ber Dari -APBD sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
44. Peratu.ran Menteri Dalam Ne~ri Nomot 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prod.uk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.07 /2012 tentang Batas Maksimal Defisit APBJ;) dan I3atas M-aksimal -Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003. tentang -Pend-irian Perseroan Terbatas (Pf) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 NotnQl' 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
10. 4 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD) Kabupaten Situbondo {Lemba.ran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 0 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2005Seri A Nomor 5)-: 48. Peraturan
11. Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tent.ang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
6
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor03);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lemba.ran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);
51. Pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nam.or 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Tcrbatas (Pr) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerint.ah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
55. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7);
58. Peraturan Daerah Kabupa.ten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi ljin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8};
59. Peraturan Daerah Ka bu paten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
62. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);
7
63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
64. Peraturan Daerah Kabupa.ten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang ·Retribusi Tempat Pelelangan Hean (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nam.or 15 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor I Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kab~paten Situbondo Tahun 2011 Nomor 18);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20-l\_-l Nomor 20);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Situoondo Nomor4 Tahun 2012 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4).
71. e~~~ Oaerah Kabu1)$t~t\ Situoon\_do NQmPI" 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Dagrah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor (ij;
72. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tallun 201-2 tenta.ng Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 7);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran -Pendapa.t.an dan -Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 8);
- 74\_ Peraturan Bupati Situbondo. Nomor 85 Tahun 2.010. tentang Rencana Pemba.ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20112015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85).
75. Peraturan -Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013 (Berita Daerah ~bup$ten Si\_ t\_ubQo..d\_Q l'ahl.l,IJ.\_ 2.01-2 NQtn.Qr 23).
8
IIBIIUTUSKAII :
Menetapkan
Pasal 1
Dari jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 masih dalam proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.
Pasal 7
-bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka J&gt;etlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
Pasal 18
2. Negara
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnm 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. -3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomot 75, Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2
6. Undang-Ondang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik. lndone.sia N.omor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndoneai\_a\_ T.@JJD\_ 2QQ4 NQtnor 12.5, T~bah~› Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik. lndo.nesia Nomor 4438J;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor- 112, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5030 );
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan i.em\_Qa.ran Ne~\_ 8~P-\J.blik\_ lridori\_esta NQID.Pr 5409 ) ;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomoi'- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\_ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubah-an Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara R.epublik -Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan -Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republilt Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomo.r 4028\_)\_;\_
3
17. Peraturan Pemerint.ah Nomor 24 Tahun 2004 ten-tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana-telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norn or 4 7, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No~or 48, Tambahan ~llaran Negara -R~puµlilc Indonesia Nomor 45{)2t;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pem.erintah Nomor 55. ·Tahun 2005 tent.ang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik- Indonesia Nomor 4575J;-
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem -lnfonnasi -Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QQ5 NQID.Ql' l~&amp;, T~.btul\_an\_ ~J~~r~ tJ~~› Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah fLemba-ranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lt}mbaran Negara R~blik-lndones~ Nomor %.7-8};
23. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tenta.ng Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar ·Petayanan Minimal "(Lembaran Negara ·Republik› Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah NOmoF 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~\_005 .Notnor -158, T811lpahan -Lem\_baran -~egara Republilc Indonesia Nomor 4587t;
25. Peratu.ran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang -Pengelolaan Harang Milik Negara/Daerah · ( · Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) s\_e\_bagaiman\_a telah\_ diubah. de\_ngan Pe.~tw.:im. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855};
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang -Pedoman .P-embinaan dan Pengawasan\_ Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor-4593):;
\_\_,
4
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan lnfonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
2. 28\_.\_ Peraturan Peme.rintah\_ Nomor 38 ·Tah.un\_ 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaFan Negara Repoolik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemba.ran ~egara Republik-m.donesia Nomor 47~7);
29. Peratu.ran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evalu.a.si Penyelenggaraan Pemerin\_tab.an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. ~2\_.\_ ~~~-J:&gt;el\_lJ~W.tah ~Olllc&lt;&gt;r 5 l'@\_tMl. 2009 ~!J.~g Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan L@m.baran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemebrian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lem.baran NqJ:ll'B. Republik Indonesia Tahtm. 2010 Ncmor 119, Tamh:lhan Lemberen Nqpra Republik Indonesia Namer 5161);
35. Peraturan Pemerin-tah Nomor- 71 Tahun 2010 tentang› Standart Akuntansi Pcmerint.ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang l:Jj\_oob D.ae?W:l (~m~an Neg~\_ 8~}IUblik l\_t)\_q91)~$~ Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
37. ·Pemturan Menteti ·0a1am Negeri Nomor- 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah bebenJ.Pa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5
38. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tent.ang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tent.ang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Irttensif a.an Dana Opetasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
41. Peratu.ran Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakaui
42. ~~m.r~-M\_~l\_'(teri :Oalam\_ Ne\_g~ii\_ NQID\_Ql'.' 37 t-oo.\_tu;1\_ aQl2 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
43. Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang -Bersum-ber Dari -APBD sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
44. Peratu.ran Menteri Dalam Ne~ri Nomot 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prod.uk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.07 /2012 tentang Batas Maksimal Defisit APBJ;) dan I3atas M-aksimal -Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003. tentang -Pend-irian Perseroan Terbatas (Pf) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 NotnQl' 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
10. 4 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD) Kabupaten Situbondo {Lemba.ran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 0 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2005Seri A Nomor 5)-: 48. Peraturan
11. Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tent.ang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
6
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor03);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lemba.ran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);
51. Pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nam.or 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Tcrbatas (Pr) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerint.ah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
55. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7);
58. Peraturan Daerah Kabupa.ten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi ljin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8};
59. Peraturan Daerah Ka bu paten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
62. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);
7
63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
64. Peraturan Daerah Kabupa.ten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang ·Retribusi Tempat Pelelangan Hean (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nam.or 15 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor I Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kab~paten Situbondo Tahun 2011 Nomor 18);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20-l\_-l Nomor 20);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Situoondo Nomor4 Tahun 2012 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4).
71. e~~~ Oaerah Kabu1)$t~t\ Situoon\_do NQmPI" 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Dagrah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor (ij;
72. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tallun 201-2 tenta.ng Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 7);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran -Pendapa.t.an dan -Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 8);
- 74\_ Peraturan Bupati Situbondo. Nomor 85 Tahun 2.010. tentang Rencana Pemba.ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20112015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85).
75. Peraturan -Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013 (Berita Daerah ~bup$ten Si\_ t\_ubQo..d\_Q l'ahl.l,IJ.\_ 2.01-2 NQtn.Qr 23).
8
IIBIIUTUSKAII :
Menetapkan
PERATURAif BUPATI TEBTABO PEKJABARAII AlfQGARAlf PDDAPATAlf- !)Alf BBLAll'JA DABRAII KABUPATEII SITUBORDO TAIIUII AIIGGARO 2013
Paul 1
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri dari:
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 67.497.522.177;08 Rp. 828.754.495.500,00
- b. Dana Perimbangan
- C. lain Lain Pendapetan Daerah yang Sah
Rp 139•. 159.484.739~00 Rp.l.035.411.502.416,08
- Jumlah Pendapatan
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
- Rp. 575.767 .058.971, 16
2. Belanja Sunga
Rp.
3. Belanja Hibah
Rp.
4. Belanja Bantuan Sosial Rp.
5. Be1anja Benman Keuangm Kepada Provinsi/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
0,00
32.326.390.000,00
9.143.900.000,00
- Rp 39.709.442.677,00
6. Belanja Tidak Terduga
JummhDelaqja'Iilak~
- b. Belanja Langsung
Rp.
2.500.000.000,00
- Rp. 659.446.791.648,16
1. Belanja Pegawai
Rp
46.705.160.140,00
180.722.978.077,97
249.807 .578. 736,30 Rp.
2. Belanja Barang clan Jase.
Rp.
3. Belanja Modal
Jumlah
Belanja
~ RR:.
4 77 .23.5. 716.954.,27
Jumlah Belanja Surplus/ (Defisit)
3. Pembiayaan
Penerlmaan b. Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan
Rp.1.136.682.508.602,43 Rp. (101.271.006.186,35)
Rp. 150.299.362.351,35
Rp.
5.400.000.000,00
Rp. 144.899.362.351,35
Rp.
43.628.356.165,00
Pual2
Dari jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 masih dalam proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.
•.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal ·2 8 DEC 7n'., Pit. 9 Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang talc terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pua14

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang talc terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## PualS

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapa.tan dan Belanja daerah sebagairoana yang ditetapkan dalaJn peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalrun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pua16

Peraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapk:an.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalaJn BeritaDaerah.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 8 DEC 2012

BOP.A.Tl 81TUBOIIDO,