PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR BUPATI ROKAN HILIR, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/ Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota,
2. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan tata kelola pelayanan perizinan dan nonperizinan, b.
3. bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/3569/SJ Tanggal 22 September 2016 dan surat Gubernur Nomor 503/ BP2T/90.21 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, untuk segera mendelegasikan seluruh kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas/ Badan/Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota,
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, d.
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah 1
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), 2
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor €7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), 3.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), 4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 6. Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), 7.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 9.
- 10, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah,
Menetapkan
:
- 12.Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor xx Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1, Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
- 4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir 5.
- Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 6.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan guna memperpendek proses pelayanan.
BAB III - PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 3
Pasal 3
Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan diperlukan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan untuk jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin/non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- c. Menerbitkan produk pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. b.menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan dan nonperizinan,
4. .Menolak permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan: d
5. . menandatangani perizinan dan nonperizinan atas nama Bupati:
6. . memberikan kelancaran pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat: dan Ka
7. melakukan pencabutan zin/non izin yang telah diterbitkan:
8. .melakukan pemungutan Retribusi terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. »

## Pasal 5

- (l) Kepala Dinas menandatangani perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD teknis.
- (2) Pemberian pertimbangan teknis perizinan yang menjadi fungsi SKPD teknis, dilakukan dengan menugaskan personel dalam keanggotaan Tim Teknis Perizinan.
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk perizinan dan nonperizinan yang mempunyai dampak penting dan luas.

## BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 6

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan melalui mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pengawasan terhadap izin dan/atau non izin yang sudah diterbitkan menjadi tanggungjawab DPMPTSP.

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR TAHUN 2017 2

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR

JENIS-JENIS PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR

## I. Bidang Perizinan dan Nonperizinan I.

- a. Bidang Penanaman Modal,
- 1) Izin Prinsip Penanaman Modal,
- 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal,
- 4) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
- 3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal,

## b. Bidang Perdagangan,

- 1) Surat Izin Tempat Usaha (SITU),
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
- 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP):
- 4) Tanda Daftar Gudang (TDG),
- 5) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT),
- 6) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP),
- 7) Izin Usaha Toko Modern (IUTM),
- 9) Izin Reklame.
- 8) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW):
- c. Bidang Perindustrian,
- 1) Izin Usaha Industri (IUI):
- 2) Tanda Daftar Industri (TDI),
- 3) Izin Perluasan.
- d. Bidang Pertanahan.
- 1) Izin Lokasi.

## II. Bidang Perizinan dan Nonperizinan II.

- a. Bidang Kesehatan,
- 1) Izin Mendirikan Rumah Sakit,
- 2) Izin Operasional Rumah Sakit,
- 4) Izin Operasional Klinik,
- 3) Izin Mendirikan Klinik,
- 5) Surat Izin Praktek Dokter,
- 7) Surat Izin Praktek Perawat,
- 6) Surat Izin Praktek Bidan,
- 8) Surat Izin Praktek Apoteker,
- 9) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian,
- 10) Izin Apotek,
- 11) Izin Toko Obat,
- 12) Izin Penyelenggaraan Optik,
- 13) Surat Izin Kerja Refraksionis Optision.

## b. Bidang Pariwisata,

- 2) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi,
- 1) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata,
- 3) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman,
- 5) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata,
- 4) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata,
- 6) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata,
- 8) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata,
- 7) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi,
- 9) Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran:
- 10) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata,
- 12) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta,
- 11) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata,
- 13) Tanda Daftar Usaha SPA.
- c. Bidang Lingkungan Hidup.
- 2) Izin Gangguan (UUG/HO),
- 1) Izin Lingkungan,
- 3) Izin Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

## MI.Bidang Perizinan dan Nonperizinan III.

- a. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
- 2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Menara Telekomunikasi,
- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
- 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Kontruksi Reklame,
- 5) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 4) Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional,

## b. Bidang Perikanan:

- 1) Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan.
- c. Bidang Pertanian,
- 2) Izin Usaha Hortikultura,
- 1) Izin Usaha Tanaman Pangan,
- 3) Izin Usaha Perkebunan,
- 2) Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P):
- 1) Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B): 1
- 3) Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- 5) Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen.
- 4) Izin Usaha Peternakan,
- d. Bidang Perhubungan.
- 1) Izin Tempat Khusus Parkir,
- 3) Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal, |
- 2) Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau,
- 4) Izin Usaha Angkutan:
16. 5S) Izin Trayek.

## BUPATY ROKAN N HILIR. Ap


SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 1 JANUARI 9017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, ttd

SURYA ARFAN

## Pasal 7

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD terkait, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 6 SANUABi S017

BUPATS ROKAN N HILIR, ttd

## SUYATNO


BERITA D KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN OMOR 2