PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM Nomor 1 Tahun 2011 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Agam selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
2. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka segala ketentuan yang mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud; b
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu dicabut. c.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4,
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 5. Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 6. Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 7. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. d
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, ttd SYAFIRMAN, SH NIP. 19580524 198611 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011 NOMOR ## Pasal1 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Penetapan: Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 2011

Penandatangan: BUPATI AGAM, ttd INDRA CATRI