PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor 03 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (berlaku 18 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Persitiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta untuk mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan secara profesional dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Mengingat :
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) pada saat ini tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
13. Nasional, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
Dengan Persetujuan Bersama
Dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.
BAB I
Pasal 1
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan.
5. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi yang beragama Islam.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
BAB I
Pasal 2
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status atas hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- a. dokumen Kependudukan;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
- (1) Setiap penduduk Wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui atau diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah.
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 5
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- a. koordinasi penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 7
- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Bupati membentuk Dinas Daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Pembentukan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 8
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan berpedoman pada Peraturan Perundangundangan di bidang Administrasi kependudukan.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 9
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati mengadakan:
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
- a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 10
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat, tidak diskriminatif dan mudah kepada seluruh penduduk.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 11
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Bupati dapat memberikan penugasan kepada pemerintah desa untuk menyelengarakan sebagian urusan administrasi kependudukan
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 12
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, Bupati melakukan:
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- c. pemanfaatan data kependudukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 13
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, Bupati melakukan:
- b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
- a. koordinasi pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi; dan
Bagian Kedua
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 14
- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- g. melakukan perekaman data penduduk kedalam database kependudukan kabupaten dari hasil pelayanan pendaftaran pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 15
- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk dan diketahui Kepala Desa / Lurah dan Camat;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- e. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan;
- d. mengelola dan menyajikan data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
- f. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan;
- h. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati.
- g. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 16
- (1) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.
- a. kelahiran;
- c. lahir mati;
- b. kematian;
- d. perkawinan;
- e. perceraian
- f. pengakuan anak
- h. pengangkatan anak;
- g. pengesahan anak;
- i. perubahan nama;
- k. pembatalan perkawinan;
- j. perubahan status kewarganegaraan;
- l. pembatalan perceraian; dan
- m. peristiwa penting lainnya.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 17
- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- a. kelahiran;
- (2) Kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil dalam menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melliputi akta:
- b. kematian;
- d. perceraian; dan
- c. perkawinan;
- e. pengakuan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 18
- (1) UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan dapat dibentuk dengan pertimbangan:
- b. sulit dijangkau transportasi umum;
- a. kondisi geografisnya terpencil;
- c. sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
- (2)
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 19
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja serta eselonisasi UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- (1) UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
- (2) Kepala UPTD karena jabatannya diangkat menjadi Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil pada UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pengelolaan Tingkat Kecamatan
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 20
- (1) Camat sebagai perangkat daerah yang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di kecamatan.
- (3) Setiap formulir pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dari desa / kelurahan yang akan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, harus melalui dan/atau diketahui Camat.
- (2) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh seksi yang membidangi tugas-tugas administrasi kependudukan di kecamatan.
Bagian Keenam
Pengelolaan Tingkat Desa/Kelurahan
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 21
- (1) Kepala Desa/Lurah membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan
2. pencatatan sipil di Desa/Kelurahan sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah dibantu oleh Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 22
- (1) Sepanjang belum ditetapkan Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Kepala Desa/Lurah melalui Camat mengusulkan kepada Bupati, perangkat desa/kelurahan yang membidangi kependudukan untuk ditetapkan sebagai Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu PENYELENGGARA
Pasal 23
- (1) Setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil yang diterima di Desa/Kelurahan harus diketahui atau memiliki pengantar dari RT/RW/RK sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Pengantar dari RT/RW/RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan karena RT/RW/RK lebih mengenal dan mengetahui setiap warganya serta untuk mendapatkan data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 24
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi:
- a. Nomor KK;
- c. nama lengkap;
- b. NIK;
- d. jenis kelamin;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- e. Tempat Lahir;
- g. golongan darah;
- i. status perkawinan;
- h. agama/kepercayaan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- l. pendidikan terakhir;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- m. jenis pekerjaan;
- o. nama ibu kandung;
- n. NIK ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- q. nama ayah;
- s. alamat sekarang;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- y. kepemilikan akta perceraian;
26. aa.tanggal perceraian.
- z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 25
- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- b. kartu Keluarga (KK);
- a. biodata Penduduk;
- c. kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- e. kartu Identitas Kerja (KIK);
- g. akta-akta Pencatatan Sipil.
- f. surat Keterangan Kependudukan; dan
- (2) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- b. surat Keterangan Pindah Datang;
- a. surat Keterangan Pindah;
- c. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- e. surat Keterangan Tempat Tinggal;
- d. surat Keterengan datang dari Luar Negeri;
- f. surat Keterangan Kelahiran;
- h. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- g. surat Keterangan Lahir Mati;
- i. surat keterangan Pembatalan Perceraian;
- k. surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- j. surat Keterangan Kematian;
- l. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; m. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- (3) Kewenangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menerbitkan dan menandatangani Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- n. surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- a. biodata Penduduk;
- c. kartu Tanda Penduduk;
- b. kartu Keluarga;
- d. surat Keterangan Tinggal Sementara antar kabupaten/kota dan antar provinsi;
- f. surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi;
- e. kartu Identitas Kerja;
- g. surat Keterangan Pindah Datang WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi;
- i. surat Keterangan Pindah ke luar negeri;
- h. surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- l. surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
- k. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
- m. surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
- n. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- p. surat Keterangan Pengganti Identitas.
- o. surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
- (4) Kewenangan Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menerbitkan dan menandatangani Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam Daerah; dan
- a. surat Keterangan Tinggal Sementara antar kecamatan dalam Daerah;
- c. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam Daerah.
- a. surat Keterangan Tinggal Sementara dalam satu desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
- (5) Kewenangan Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menerbitkan dan menandatangani Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
- d. surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan diketahui Camat; dan
- c. surat Keterangan Kelahiran untuk WNI dan diketahui Camat;
- e. surat Keterangan Kematian untuk WNI dan diketahui Camat.
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 26
- (1) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (2) Dokumen Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai permintaan penduduk atau keluarga yang bersangkutan.
Bagian Ketiga Kartu Keluarga
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 27
- (1) Setiap penduduk yang berdomisili di Daerah wajib memiliki KK.
- (3) KK memuat keterangan kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan
- (2) Untuk memiliki Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
4. anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (5)
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 28
- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (3) KK yang hilang atau rusak, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat atau KK yang rusak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kehilangan atau kerusakan.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan dengan melampirkan KK lama.
- (4) Pembetulan KK karena kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 30
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pernah menikah wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat berpergian.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 31
- (1) KTP berbasis NIK berlaku secara nasional yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
- (3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan
- (4) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK.
- (6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 32
- (1) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan dan penggantian KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kalinya akan dilaksanakan secara massal
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 33
- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan
2. tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.
- a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
- (2) Masa berlaku KTP:
- b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir masa berlakunya.
- (3) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (5) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 34
- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
- b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 35
- (1) KTP yang hilang atau rusak, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kehilangan atau kerusakan.
- (3)
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 36
Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 37
- (1) Petugas Rahasia Khusus dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Prosedur penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Petugas Rahasia Khusus, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Akta Pencatatan Sipil
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 39
- (1) Dokumen Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (3) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan
- (5) Registrasi Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- a. jenis Peristiwa Penting;
- (6) Registrasi Akta Pencatatan Sipil memuat:
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- d. nama dan identitas pelapor;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- f. nama dan identitas saksi;
- h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 40
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- d. perceraian; dan
- c. perkawinan;
- e. pengakuan anak.
- a. jenis Peristiwa Penting;
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- (3) Dalam Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
BAB IV - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 41
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejabat yang beri kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- h. Surat keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari ; atau
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari ; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
Bagian Kesatu
PENDAFTARAN PENDUDUK
Nomor Induk Kependudukan
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 42
- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah, dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan dan perekaman biodata penduduk kedalam database kependudukan kabupaten.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dilakukan setelah pencatatan dan perekaman biodata penduduk kedalam database kependudukan SIAK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah domisili orang tuanya.
- (3) Pemberian dan penerbitan NIK merupakan dasar penerbitan KK dan KTP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat ijin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- (6) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
Bagian Kedua
Paragraf 1
Pendaftaran Persitiwa Kependudukan
Perubahan Alamat
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 43
- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- a. adanya pengembangan atau pemekaran wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan/atau terjadinya perubahan nama jalan, RT/RW/RK atau nama suatu kampung; dan
- (2) Terjadinya perubahan alamat penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena:
- b. perpindahan domisili penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik antar kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan dan antar RT/RW/RK dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 44
- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) bagi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan penyesuaian setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau penetapan resmi dari Pemerintah Daerah dan laporan dari penduduk yang bersangkutan.
- (3) Laporan dari penduduk yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tertulis kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui RT/RW/RK, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) bagi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah adanya laporan dari penduduk yang bersangkutan.
Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 45
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang Pindah Datang dalam Daerah wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 46
- (2) Pindah Datang sebagaimana dimaskud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 47
- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf
- d dan huruf e, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar:
- b. perekaman ke dalam database kependudukan.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 48
Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 49
- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan perpindahan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e melaporkan kedatangannya di daerah tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar:
- (2) Pelaporan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah di daerah tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
- b. perekaman ke dalam database kependudukan.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 50
- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 49, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
- b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
- a. hanya untuk kepala keluarga;
- c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; dan
- d. hanya anggota keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 51
- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- (3) Pelaporan penduduk yang akan bertansmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Instansi yang menangani urusan transmigrasi.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk yang akan bertansmigrasi.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 52
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap yang pindah ke wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporakan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2)
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 53
- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap yang pindah ke wilayah
- Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan dengan
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 54
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara
Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
- b. Penduduk WNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan datang dari luar negeri karena pindah dan menetap kembali di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- a. Penduduk WNI Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; dan
- d. Orang Asing yang memeiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 55
- (1) Penduduk WNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang pindah keluar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Penduduk WNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (2)
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 56
- (1) Penduduk WNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Pendaftaran bagi penduduk WNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor
- (3)
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 57
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (3)
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 58
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2)
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 59
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2)
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang antar negara diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 61
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi klasifikasi:
- b. penduduk korban bencana sosial;
- a. penduduk korban bencana alam;
- c. orang terlantar; dan
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.
- d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pengganti Pencatatan Sipil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 7
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 62
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 63
- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan pendaftaran penduduk yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai 1 (satu) tahun.
- (3)
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 64
Kartu Identitas Kerja
- (1) Kartu Identitas Kerja atau KIK diberikan kepada penduduk luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang bekerja atau melakukan aktivitas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan tidak berdomisili tetap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Masa berlaku KIK adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk tahun berikutnya.
- (2) Setiap Penduduk yang wajib memiliki KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan diri dan mengurus pembuatan KIK kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak bekerja atau melakukan aktivitas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 65
- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (3)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 66
- (1) Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 67
- (1) Kelahiran WNI yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 68
- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 69
- (1) Batas waktu 60 (enam puluh) hari pelaporan kelahiran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), diberlakukan bagi anak yang lahir setelah penetapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan peristiwa kelahiran diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 70
Pencatatan Lahir Mati
- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Kepala Desa/Lurah melalui Camat berkewajiban melaporkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.
- (4) Pencatatan pelaporan dan penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati bagi orang asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Bagian Ketiga
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 71
- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang sah
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 72
- (1) Pelaporan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada KUA Kecamatan.
- (3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Data hasil pencatatan atas peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 14 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan untuk direkam ke dalam database kependudukan.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 73
- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku pula bagi:
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan dengan menunjukkan penetapan pengadilan untuk perekaman ke dalam database kependudukan.
- (3) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Paragraf 2
- (1) Perkawinan WNI yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 74
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan menunjukkan bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 75
- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Setelah pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan serta melakukan perekaman ke dalam database kependudukan.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 76
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan dan pencatatan pembatalan perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 77
- (1) Setiap peristiwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memeperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 78
- (1) Perceraian WNI yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia, dengan menunjukkan bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.
- (5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian dan pencatatan pembatalan perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Paragraf 1
Pencatatan Kematian
Pencatatan Kematian di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang tidak jelas keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan di tempat tinggal pelapor
- (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarakan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (4) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.
- (3)
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh WNI yang Berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Luar Negeri
- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak
- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Pengakuan Anak oleh ayah yang mengakui dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (4)
Pencatatan Pengesahan Anak
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan sah dan mendapatkan akta perkawinan.
- (3)
Pencatatan Perubahan Nama
- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan
2. kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya penetapan pengadilan negeri.
- (3)
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya Keputusan mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.
- (2)
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan Peristiwa Pentingnya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (4) ## BAB VII
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATABASE KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu
- (1) Bupati sebagai penyelenggara administrasi kependudukan kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai standarisasi yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Pengembangan program SIAK dapat dilaksanakan ditingkat kecamatan secara bertahap sebagai Tempat Perekaman Data Kependudukan Kecamatan dan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan Tempat Perekaman Data Kependudukan Kabupaten secara online.
- (2) Pengoperasian SIAK Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana adminstrasi kependudukan.
- (4) Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SIAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepualaun melalui kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pengelolaan SIAK bertujuan:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi kependudukan skala nasional dan skala daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dengan jalan mengintegrasikan atau merasionalkan data hasil perekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- a. database;
- c. sumber daya manusia;
- e. lokasi database;
- d. pemegang hak akses;
- f. pengelolaan database;
- h. pengamanan database;
- g. pemeliharaan database;
- i. pengawasan database, dan
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk lainnya yang masih menggunakan sistem manual dan belum masuk kedalam struktur SIAK meliputi:
- j. data cadangan ( back-up/disaster recovery centre ).
- a. pendaftaran penduduk sementara; dan
- b. penertiban Kartu Identitas Kerja.
Bagian Kedua
Database Kependudukan
- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c adalah tenaga pengelola SIAK harus memiliki kemampuan dibidang teknologi komputer atau pranata komputer.
- (2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengakomodasi dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (online) dengan database kependudukan pusat dan data center provinsi.
- (4) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d adalah Petugas yang diberi hak akses sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf f meliputi kegiatan:
- (5) Lokasi database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud huruf a;
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada hurup c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (7) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data center dan data cadangan ( backup/disaster recovery centre ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf j.
- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database kependudukan kabupaten dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan daerah.
- a. penyiapan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk kepentingan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- b. penyiapan data penduduk untuk kebutuhan bahan perencanaan yang diperlukan di berbagai sektor pembangunan;
- d. pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
- c. bahan pengambilan kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah; dan
- (3) Untuk mendapatkan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai lingkup data yang diperlukan.
- (5) Data penduduk yang diperoleh oleh pengguna hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam izin.
- (4) Izin dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data penduduk.
Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan
HAK AKSES DATA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK Bagian Kesatu
- (2) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses oleh petugas yang telah diberikan hak akses oleh Menteri Dalam Negeri.
- (1) Data dan dokumen kependudukan yang tersimpan pada database kependudukan kabupaten yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib dilindungi kerahasiaannya.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petugas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai unsur penyelenggara dan petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai unsur pelaksana administrasi kependudukan.
- (5) Ruang lingkup hak akses yang diberikan kepada petugas meliputi memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (4) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan memasukkan menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan setelah dilakukan verifikasi data di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
Bagian Kedua
- (7) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari data pribadi penduduk.
Perlindungan Data Pribadi Penduduk
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- b. NIK;
- a. nomor KK;
- c. tanggal / bulan / tahun lahir;
- e. NIK ibu kandung;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- f. NIK ayah ; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa penting.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam database kependudukan kabupaten yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dijaga kebenarannya serta dilindung kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses oleh petugas yang telah mendapat hak akses dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (5) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3).
- (7) Ruang lingkup hak akses yang diberikan kepada petugas meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data serta mencetak data pribadi.
- (6) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat 4).
- (8) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna dapat memperoleh data pribadi penduduk dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
- (1) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- a. buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 3 (tiga) jenis Buku meliputi:
- b. buku Mutasi Penduduk; dan
- (3) Jenis-jenis buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta jenis/model formulir yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. buku Induk Penduduk.
SPESIFIKASI PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO KK, KTP, DAN AKTA CATATAN SIPIL
- (1) Spesifikasi Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
2. yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dikerjasamakan dengan pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENGAWASAN
- (1) Pengawasan dan pengendalian atas kepemilikan dan penggunaan dokumen kependudukan, dilaksanakan oleh Tim Yustisi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Yustisi melaksanakan tugas operasi setiap sekali dalam dua bulan.
- (2) Tim Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Instansi Terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Yustisi dan tata cara pelaksanaan operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
Denda Administratif
PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN Bagian Kesatu
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- b. pindah datang keluar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3);
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
- g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
- f. pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
- h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4); atau i. pindah sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (3) Besaran denda administratif terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f, ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Besaran denda administratif terhadap Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i, ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Penentuan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung mulai dari batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) atau Pasal 73 ayat (4);
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) atau Pasal 67 ayat (4) atau Pasal 68 ayat (6) atau Pasal 70 ayat (1);
- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1);
BAB XII - Denda Administratif
Pasal 79
- e. pambatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1);
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 80
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian dan pencatatan pembatalan perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Paragraf 1
Pencatatan Kematian
Pencatatan Kematian di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 81
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang tidak jelas keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan di tempat tinggal pelapor
- (2)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 83
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 84
- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarakan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (4) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.
- (3)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 85
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh WNI yang Berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Luar Negeri
- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 86
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 87
Pencatatan Pengakuan Anak
- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Pengakuan Anak oleh ayah yang mengakui dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (4)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 88
Pencatatan Pengesahan Anak
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan sah dan mendapatkan akta perkawinan.
- (3)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 89
Pencatatan Perubahan Nama
- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan
2. kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya penetapan pengadilan negeri.
- (3)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 90
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya Keputusan mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.
- (2)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 91
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 92
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 93
- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan Peristiwa Pentingnya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (4) ## BAB VII
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATABASE KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 97
- (1) Bupati sebagai penyelenggara administrasi kependudukan kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai standarisasi yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Pengembangan program SIAK dapat dilaksanakan ditingkat kecamatan secara bertahap sebagai Tempat Perekaman Data Kependudukan Kecamatan dan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan Tempat Perekaman Data Kependudukan Kabupaten secara online.
- (2) Pengoperasian SIAK Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana adminstrasi kependudukan.
- (4) Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SIAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepualaun melalui kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 98
Pengelolaan SIAK bertujuan:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi kependudukan skala nasional dan skala daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dengan jalan mengintegrasikan atau merasionalkan data hasil perekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 99
- (1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- a. database;
- c. sumber daya manusia;
- e. lokasi database;
- d. pemegang hak akses;
- f. pengelolaan database;
- h. pengamanan database;
- g. pemeliharaan database;
- i. pengawasan database, dan
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk lainnya yang masih menggunakan sistem manual dan belum masuk kedalam struktur SIAK meliputi:
- j. data cadangan ( back-up/disaster recovery centre ).
- a. pendaftaran penduduk sementara; dan
- b. penertiban Kartu Identitas Kerja.
Bagian Kedua
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 100
Database Kependudukan
- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c adalah tenaga pengelola SIAK harus memiliki kemampuan dibidang teknologi komputer atau pranata komputer.
- (2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengakomodasi dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (online) dengan database kependudukan pusat dan data center provinsi.
- (4) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d adalah Petugas yang diberi hak akses sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf f meliputi kegiatan:
- (5) Lokasi database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud huruf a;
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada hurup c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (7) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data center dan data cadangan ( backup/disaster recovery centre ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf j.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
Pasal 101
- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database kependudukan kabupaten dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan daerah.
- a. penyiapan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk kepentingan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- b. penyiapan data penduduk untuk kebutuhan bahan perencanaan yang diperlukan di berbagai sektor pembangunan;
- d. pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
- c. bahan pengambilan kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah; dan
- (3) Untuk mendapatkan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai lingkup data yang diperlukan.
- (5) Data penduduk yang diperoleh oleh pengguna hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam izin.
- (4) Izin dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data penduduk.
Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan
HAK AKSES DATA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK Bagian Kesatu
BAB VIII - Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 102
- (2) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses oleh petugas yang telah diberikan hak akses oleh Menteri Dalam Negeri.
- (1) Data dan dokumen kependudukan yang tersimpan pada database kependudukan kabupaten yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib dilindungi kerahasiaannya.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petugas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai unsur penyelenggara dan petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai unsur pelaksana administrasi kependudukan.
- (5) Ruang lingkup hak akses yang diberikan kepada petugas meliputi memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (4) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan memasukkan menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan setelah dilakukan verifikasi data di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
Bagian Kedua
- (7) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari data pribadi penduduk.
Perlindungan Data Pribadi Penduduk
BAB VIII - Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 103
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- b. NIK;
- a. nomor KK;
- c. tanggal / bulan / tahun lahir;
- e. NIK ibu kandung;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- f. NIK ayah ; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa penting.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam database kependudukan kabupaten yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dijaga kebenarannya serta dilindung kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses oleh petugas yang telah mendapat hak akses dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (5) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3).
- (7) Ruang lingkup hak akses yang diberikan kepada petugas meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data serta mencetak data pribadi.
- (6) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat 4).
- (8) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna dapat memperoleh data pribadi penduduk dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
BAB IX
Pasal 104
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
- (1) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- a. buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 3 (tiga) jenis Buku meliputi:
- b. buku Mutasi Penduduk; dan
- (3) Jenis-jenis buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta jenis/model formulir yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. buku Induk Penduduk.
BAB X
Pasal 105
SPESIFIKASI PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO KK, KTP, DAN AKTA CATATAN SIPIL
- (1) Spesifikasi Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
2. yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dikerjasamakan dengan pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
Pasal 106
PENGAWASAN
- (1) Pengawasan dan pengendalian atas kepemilikan dan penggunaan dokumen kependudukan, dilaksanakan oleh Tim Yustisi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Yustisi melaksanakan tugas operasi setiap sekali dalam dua bulan.
- (2) Tim Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Instansi Terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Yustisi dan tata cara pelaksanaan operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
Denda Administratif
PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN Bagian Kesatu
BAB XII - Denda Administratif
Pasal 107
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- b. pindah datang keluar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3);
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
- g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
- f. pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
- h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4); atau i. pindah sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (3) Besaran denda administratif terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f, ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Besaran denda administratif terhadap Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i, ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Penentuan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung mulai dari batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XII - Denda Administratif
Pasal 108
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) atau Pasal 73 ayat (4);
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) atau Pasal 67 ayat (4) atau Pasal 68 ayat (6) atau Pasal 70 ayat (1);
- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1);
- e. pambatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1);
- d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) atau Pasal 78 ayat (4);
- f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) atau Pasal 82 ayat (1);
- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1);
- g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (4);
- i. pengesahan anak sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1);
- k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); atau
- j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1);
- l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Penentuan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung mulai dari batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XII - Denda Administratif
Pasal 109
- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
BAB XII - Denda Administratif
Pasal 110
- (1) Dalam hal Pejabat dan/atau petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat penerbitan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif.
- (3) Tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
BAB XII - Denda Administratif
Pasal 111
- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 merupakan penerimaan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan penyetoran denda administratif ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
BAB XII - Denda Administratif
Pasal 112
Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam Daerah merupakan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah.
BAB XIII
Pasal 113
KETENTUAN PENYIDIKAN
- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana Peraturan daerah ini dan dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang untuk:
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Kepala Penuntut Umum, tersangka atau Keluarganya;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- a. pemeriksaan tersangka;
- c. pemeriksaan Surat;
- b. pemasukan rumah;
- d. penyitaan benda;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirim kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.
- e. pemeriksaan Saksi;
BAB XIV
Pasal 114
KETENTUAN PIDANA
- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen
2. kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 103 ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, manambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidanan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BAB XIV
Pasal 115
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV
Pasal 116
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 adalah pelanggaran.
BAB XV
Pasal 117
KETENTUAN PERALIHAN
- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini. - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. ## Pasal 118 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: - a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui SIAK dan tersimpan dalam Database Kependudukan Kabupaten; - c. KTP seumur hidup yang telah diterbitkan atau yang ada pada saat Peraturan Daerah ini dan belum mempunyai NIK secara Nasional yang diproses dalam SIAK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan - b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5); - d. KTP yang diterbitkan belum mengacu dalam Pasal 31 ayat (1) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP atau sebelum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. ## Pasal 119 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. ## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 120

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 121 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 122 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene . pada tanggal, 18 Maret 2011

Penandatangan: ## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, Cap/ttd SYAMSUDDIN A. HAMID

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene. pada tanggal, 18 Maret 2011 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR 03
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR3 TAHUN 2011
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
## I. PENJELASAN UMUM
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk. Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
2. memberi perlindungan status hak sipil Penduduk;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah memuat pengaturan dan pembentukan system yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) pada aspek Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan / atau keluarganya. Pengelolaan informasi kependudukan dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pembangunan SIAK menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data yang dapat mengintegrasikan dan merelasionalkan data penduduk dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil guna menghasilkan data penduduk yang dinamis dan mutakhir.
Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Database Kependudukan, Hak Akses Data dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administrasi maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga pengaturan mengenai Denda Administratif dan ketentuan Pidana serta ketentuan mengenai tata cara penyidikan dan pengawasan atas kepemilikan dan penggunaan dokumen kependudukan.
Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini merupakan upaya penataan kembali penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan paradigma atas pelayanan administrasi kependudukan yang profesional serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih bermanfaat bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan itu maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK).
## II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
| Cukup jelas | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pasal 4 | | Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksana | | Peraturan Daerah ini. 5 | | Pasal | | Huruf a Cukup jelas. | | Huruf b Cukup jelas. | | Huruf c Cukup jelas. | | Huruf d Cukup jelas. | | Huruf e | | Cukup jelas | | Huruf f Yang dimaksud dengan 'desa' adalah kesatuan masyarakat | | hukum yang memiliki b