PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 41 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR (berlaku 15 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
: a. bahwa terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.
BAB I - UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Prestasi Kerja adalah suatu hasil yang telah di capai dengan kemauan dan kemampuan bekerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Berprestasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang di usulkan, dipilih, dan ditetapkan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - UMUM
Pasal 2
- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai ASN yang dinilai telah menyumbang pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan dharma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi.
Pemberian
- (2) Pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN berprestasi sebagaimana pada ayat (1) merupakan wujud apresiasi dan penghargaan Pemerintah Provinsi kepada Pegawai ASN berprestasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan motivasi serta prestasi kerja Pegawai ASN.
PEGAWAI ASN BERPRESTASI
BAB III - PEGAWAI ASN BERPRESTASI
Pasal 3
- (1) Pegawai ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dibagi dalam kategori:
- a. Pejabat Pelaksana Berprestasi;
- b. Pejabat Fungsional Berprestasi;
- c. Pejabat Pengawas Berprestasi, dan;
- d. Pejabat Administrasi Berprestasi.
- (2) Pegawai ASN berprestasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi pegawai ASN yang:
- a. memiliki prestasi tingkat Internasional yang dibuktikan dengan medali/sertipikat/piagam;
- b. memiliki prestasi tingkat nasional yang dibuktikan dengan medali/sertipikat/piagam;
- c. memiliki inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan/atau
- d. memiliki inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat bagi program Pemerintah Provinsi yang disetujui dan ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN memiliki prestasi lebih dari satu, Pegawai ASN dapat memilih salah satu dari prestasi dimaksud yang diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun pengusulan Pegawai ASN berprestasi.
BAB III - PEGAWAI ASN BERPRESTASI
Pasal 4
Selain memiliki prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai ASN yang diusulkan mendapat penghargaan harus memenuhi ketentuan:
- a. menerapkan nilai-nilai budaya dan etos kerja ASN sesuai dengan peraturan perundang undangan dan Pancasila;
tidak
- b. tidak dalam atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang, atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul;
- c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum;
- d. mempunyai masa kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus;
- e. setiap kriteria penilaian pelaksana kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
TATA CARA PENGUSULAN
BAB IV - TATA CARA PENGUSULAN
Pasal 5
- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan Pegawai ASN di lingkungannya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk menerima penghargaan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. fotokopi SK PNS;
- b. fotokopi SK pangkat terakhir;
- c. fotokopi SK jabatan bagi yang menjabat;
- d. fotokopi legalisir penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- e. surat Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan prestasi Pegawai ASN yang diusulkan;
- f. fotokopi sertipikat atau piagam penghargaan;
- g. dokumen foto atau laporan yang menunjukkan prestasi Pegawai ASN yang bersangkutan;
- h. surat Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa pegawai ASN yang diusulkan tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang, atau ringan; dan
- i. bukti penyampaian LHKPN atau LHKASN (bagi Pegawai ASN yang berkewajiban untuk itu).
- (3) Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing di buat rangkap 3 (tiga).
SELEKSI, KRITERIA PENILAIAN,
TATA CARA PENILAIAN, DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Seleksi
BAB V - SELEKSI, KRITERIA PENILAIAN,
Pasal 6
- (1) Pegawai ASN yang diusulkan dan memenuhi persyaratan wajib mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. seleksi administrasi;
- b. psikotes;
- c. tes penguasaan tugas
- d. observasi ke unit kerja; dan
- e. wawancara.
- (3) Waktu dan Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dan dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Kriteria Penilaian
BAB V - SELEKSI, KRITERIA PENILAIAN,
Pasal 7
- (1) Terhadap Pegawai ASN yang dinyatakan lulus seleksi, dilakukan penilaian oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kriteria Penilaian terhadap Pegawai ASN berprestasi terdiri dari:
- a. kriteria umum, dan;
- b. kriteria khusus.
- (3) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap:
- a. prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. etos kerja;
- c. pengabdian, memiliki masa kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus tanpa terputus;
disiplin
- d. disiplin, dibuktikan dengan Surat kepala Perangkat Daerah yang menerangkan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 (lima) tahun terakhir; dan
- e. administrasi, dengan menyertakan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kriteria sebagai berikut:
- a. Untuk Pejabat Pelaksana Berprestasi dan Pejabat Fungsional Berpretasi, terdiri dari:
1. penilaian pengabdian memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus di bidangnya;
2. penilaian keahlian dan skill yang di buktikan dengan inovasi serta bukti nyata baik di lingkungan Perangkat Daerah maupun masyarakat.
- b. Pejabat Pengawas dan Adminstrasi Berprestasi, antara lain :
1. penilaian pengabdian memiliki masa kerja minimal 8 (delapan) tahun secara terus menerus tanpa terputus di bidangnya;
2. penilaian keahlian dan skill yang di buktikan dengan inovasi serta pengaruh nyata baik di lingkungan Perangkat Daerah maupun masyarakat.
Bagian Ketiga Bobot Penilaian
BAB V - SELEKSI, KRITERIA PENILAIAN,
Pasal 8
- (1) Bobot penilaian terhadap Pegawai ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari :
- a. etos kerja sehari-hari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai ASN 30% (tiga puluh persen);
- b. keterkaitan antara prestasi yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. manfaat dari prestasi yang diperoleh bagi masyarakat umum sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. manfaat dari prestasi yang diperoleh bagi Perangkat Daerah lain sebesar 15% (lima belas persen); dan
- e. manfaat prestasi yang diperoleh bagi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen).
Bagian
Bagian Keempat Penetapan
BAB V - SELEKSI, KRITERIA PENILAIAN,
Pasal 9
- (1) Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan sebagai Pegawai ASN Berprestasi yang akan mendapatkan penghargaan setelah dinyatakan lulus terhadap seluruh tahap seleksi dan memiliki bobot nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pegawai ASN berprestasi yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB V - SELEKSI, KRITERIA PENILAIAN,
Pasal 10
Bentuk penghargaan pegawai ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa :
- a. piagam penghargaan;
- b. medali berpita;
- c. uang penghargaan dan/atau penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Bagian Kedua Jumlah Penghargaan
BAB V - SELEKSI, KRITERIA PENILAIAN,
Pasal 11
- (1) Jumlah penerima penghargaan Pegawai ASN berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi paling banyak 12 (dua belas) orang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan secara simbolis oleh Gubernur bertempat di Gedung Negara Grahadi atau tempat lainnya pada upacara peringatan hari besar kenegaraan pada tahun penetapan.
BAB VII
PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 12
Penyelenggaraan penghargaan Pegawai ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR

Verifikasi: ttd. Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 15 Agustus 20175 Mei an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd ## Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 41 SERI E.