UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1968 tentang BANK DAGANG NEGARA DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa perlu menyesuaikan Undang-undang tentang Bank Dagang Negara dengan isi dan jiwa Undang-undang Perbankan 1967;
- b. bahwa tugas dan fungsi Bank Dagang Negara, disamping sebagai bank umum dalam arti kata seluas-luasnya perlu diarahkan kepada sektor pertambangan.
Mengingat :
- 1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
- 3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLIV/MPRS/1968;
- 4.Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
- 5.Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral; (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 63; Tambahan Lembaran-Negara No. 2865).
Dengan persetujuan Dewan Perwkailan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
- I. Mencabut :
Undang-undang Nomor 13 Prp. Tahun 1960 tentang Bank Dagang Negara dan Penetapan Presiden Nomor 21 Tahun 1960.
- II. Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG BANK DAGANG NEGARA.
Pasal 1
- (1) Dengan nama "Bank Dagang Negara" didirikan sebuah Bank milik Negara yang melanjutkan usaha Bank Dagang Negara sebagaimana ditetapkan dalam Undangundang No. 13 Prp. tahun 1960.
- (2) Bank Dagang Negara adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha BAB II.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
- a."Pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia,
- b."Bank Indonesia" adalah Bank Sentral yang didirikan
Pasal 3
- (1)Bank berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.
- (2)Bank dapat mempunyai kantor-kantor atau koresponden-koresponden di dalam dan di luar negeri.
BAB III.
MODAL BANK.
Pasal 4
- (1)Modal Bank berjumlah Rp. 250.000.000;- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kejayaan Negara yang dipisahkan.
- (2)Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 5
- (1)Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a.
- (2)Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
Pasal 6
- (1)Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b.
Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata-buku Bank.
BAB IV.
TUGAS DAN USAHA BANK
Pasal 7
Tugas dan usaha Bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor pertambangan.
BAB V
DIREKSI
Pasal 8
- (1)Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurangkurangnya 2 (dua) dan sebanyak- banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2)a.Direktur Utama dan Direktur, diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- b.Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur, yang bersangkutan harus warga negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
Pasal 9
- (1)Tugas dan kewajiban Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.
- (2)Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pada ayat (1) Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah.
- (3)Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musjawarah untuk mufakat.
- (4)Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
Pasal 10
- (1)Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir a.karena meninggal dunia;
karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
atas permintaan sendiri.
Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3)Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputsuan tersebut.
- (4)Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan oleh Pemerintah tentang hal ini, maka pemberhentiansementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
- (5)Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) hurup b, merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka memberhentikan itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 11
- (1)Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun haris kesamping, termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (2)Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 12
Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pasal 13
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank.
Pasal 14
- (1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar Pengadilan.
Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditundjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VI.
PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Salah seorang dari anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
3. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang keahlian dan
- (3) bersangkutan harus warga negara Indonesia yang memilikii akhlak serta moral yang baik.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas berlaku untuk 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Antara Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (6) Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah pengangkatannya masuk hubungan keuarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada ayat (5), maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
Pasal 21
- (2)Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
- (1)Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b.
Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata-buku Bank.
BAB IV.
TUGAS DAN USAHA BANK
Tugas dan usaha Bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor pertambangan.
BAB V
DIREKSI
- (1)Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurangkurangnya 2 (dua) dan sebanyak- banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2)a.Direktur Utama dan Direktur, diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- b.Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur, yang bersangkutan harus warga negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (1)Tugas dan kewajiban Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.
- (2)Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pada ayat (1) Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah.
- (3)Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musjawarah untuk mufakat.
- (4)Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
- (1)Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir a.karena meninggal dunia;
karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
atas permintaan sendiri.
Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3)Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputsuan tersebut.
- (4)Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan oleh Pemerintah tentang hal ini, maka pemberhentiansementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
- (5)Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) hurup b, merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka memberhentikan itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (1)Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun haris kesamping, termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (2)Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan.
Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank.
- (1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar Pengadilan.
Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditundjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VI.
PENGAWASAN
- (1) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Salah seorang dari anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
3. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang keahlian dan
- (3) bersangkutan harus warga negara Indonesia yang memilikii akhlak serta moral yang baik.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas berlaku untuk 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Antara Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (6) Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah pengangkatannya masuk hubungan keuarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada ayat (5), maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (1) Dewan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank ditaati sebagaimana mestinya.
- (2) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas lainnya bersamasama atau masing-masing berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat serta berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala
PENJELASAN
Pembukaan
yang diperlukan.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas
dari Bank.
- (1)Dewan Pengawas berapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan selanjutnya setiap kali menurut pertimbangan Ketua atau atas permintaan tertulis seorang anggota Dewan Pengawas atau dari Direksi.
Segala biaya sidang dipikul oleh Bank.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (3) Tata-tertib Dewan Pengawas ditetapkan sendiri oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dapat mengangkat atau menunjuk seorang sekretaris; uang jasanya ditentukan oleh Dewan dan dibebankan pada Bank.
- (5) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dibebankan pada Bank.
##
PENJELASAN
Pasal 18
. - (1) Bank Indonesia mengadakan pengawasan dan bimbingan