PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 28 Tahun 2011 tentang PAJAK AIR TANAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR : 7 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kesatuan Sistem Penyelenggaraan Negara;
- b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk itu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu ditetapkan objek Pajak Air Tanah sebagai salah satu objek pajak untuk meningkatkan PAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Badan Penyelasaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3845);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ( lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4337);
Menetapkan :
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak dan Wajib Menyelenggarakan Pembukuaan dan Tata Cara Pembukuan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Pajak Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Dan
BUPATI HALMAHERA BARAT
M E M U T U S K A N :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PAJAK AIR TANAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
- f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- g. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Barat.
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Badan adalah kumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, organisasi sosial politik, organisasi sejenis lembaga bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Tidak termasuk Objek pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
Pasal 5
- (1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. Jenis sumber air.
- b. Lokasi sumber air.
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- e. Kualitas air; dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
Pasal 6
- (1) Tarif pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).
- (2) Besaran pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7
Wilayah pemungutan adalah dalam wilayak Kabupaten Halmahera Barat.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang ## BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 bulan kalender.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat mengambil dan/atau memanfaatkan Air Tanah.
TATA CARA PENETAPAN PAJAK
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN
Pasal 11
- (1) Untuk mendapatkan data objek pajak secara benar dan akurat, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan dan pemantauan kepada wajib pajak
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
SURAT TAGIHAN PAJAK
BAB VII - SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 12
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
- (1) Wajib Pajak Air Tanah harus melaksanakan pembayaran pajak Air Tanah ke Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SKPD yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus di lakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
- (5) Bupati dapat memberikan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
- (6) Persyaratan untuk mengatur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran' tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan / diterima wajib pajak harus melunasi pajak terutang
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar di tagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan atau diterima wajib pajak.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atas izin pengadilan.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 ( sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21
Wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan atas pengolahan dan pemanfaatan Air Tanah baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
PEMBEBASAN PAJAK
BAB X - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
Pasal 22
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena:
- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, atau
- b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB XI - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23
- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ## BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
BAB XI - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPD;
- b. SKPDLB;
- c. SKPDN; dan
- d. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB XI - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XI - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat Keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penertiban putusan banding.
BAB XI - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan ditertibkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB XIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB XI - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28
- (1) Wajub pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya.
- a. Nama dan alamat wajib pajak
- b. Masa pajak
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
- d. Alasan yang jelas
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak SPMKP
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak
BAB XI - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIV - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 30
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkannya teguran dan/atau surat paksa; atau
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
BAB XIV - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 31
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 32
- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tatacara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan kekayaan/keuangan wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 33
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubunga dengan objek pajak yang terutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 34
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag.
KETENTUAN KHUSUS
BAB XVII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 35
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapklan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yangh karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 38
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 39
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana pegawai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh, berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret sseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. Memmanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 40
Bupati dapat menutup dan mencabut izin usaha apabila :
- a. Melalaikan kewajiban dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau
- b. Dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan nota pembayaran/penjualan yang sah, atau memungut dan tidak disetorkan ke kas Daerah.
- c. Tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa alasan yang sah untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati.
- d. Tidak melayani dengan baik petugas, dan atau tanpa alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari kepala Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan segala Peraturan pelaksanaanya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Penetapan: Ditetapkan di : JAILOLO

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA BARAT, NAMTO H. ROBA

Penetapan: Diundangkan di : JAILOLO

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT, Dr. Ir. H ABJAN SOFYAN, M.T
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011
## TENTANG PAJAK AIR TANAH
## I. PENJELASAN UMUM
Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dengan demikian Penempatan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.
Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menjabarkan dan melakukan penataan kembali terhadap seluruh jenis-jenis Pajak Daerah khususnya objek Pajak Air Tanah yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 2
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 5 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
PENJELASAN
Pasal 6
: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 9 : Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 12 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 13 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 14 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 15 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 16 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 : Cukup Jelas Pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 : Cukup Jelas Pasal 22 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 23 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 24 : Ayat (1) Cukup Jelasn Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayuat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 25 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 26 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 27 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 28 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 29 : Cukup Jelas Pasal 30 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 31 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 32 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 33 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 34 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 35 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 36 : Cukup Jelas Pasal 37 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 38 : Cukup Jelas Pasal 39 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 40 : Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Pasal 40 : Cukup Jelas Pasal 41 : Cukup Jelas Pasal 42 : Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 43
: Cukup Jelas