PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2001 tentang PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah;
- Mengingat : 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
1. Restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah adalah restrukturisasi dalam rangka penyelesaian utang usaha antara debitur dan kreditur yang dilakukan
Pasal 2
Restrukturisasi utang usaha terdiri dari :
- a. Pembebasan utang (hair cut);
- b. Pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang debt to asset swap); dan atau
- c. Perubahaan utang menjadi penyertaan modal (debt to equity swap).
Pasal 3
Kepada debitur dan kreditur yang melakukan restrukturisasi utang usaha dapat diberikan fasilitas keringanan Pajak Penghasilan yang bersifat terbatas
Pasal 4
- (1) Pajak Penghasilan yang terutang atas keuntungan karena pembebasan utang (hair cut) yang diperoleh debitur dibebaskan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pajak Penghasilan yang tidak dibebaskan atas keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangsur pembayarannya sejak tanggal Ketetapan Pajak, paling lama 5 (lima) tahun kecuali apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir perusahaan debitur dibubarkan atau dialihkan kepada pihak lain.
Pasal 5
- (1) Pajak Penghasilan yang terutang atas keuntungan yang diperoleh debitur atau pihak ketiga karena pengalihan harta kepada kreditur (debt to asset swap) untuk penyelesaian utang dibebaskan sepanjang pengalihan harta tersebut dinilai sebesar nilai buku harta pihak yang mengalihkan.
- (2) Apabila nilai buku harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih besar dari nilai buku utang, atas selisihnya merupakan kerugian debitur yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak dan merupakan keuntungan kreditur yang terutang Pajak Penghasilan.
- (3) Apabila nilai buku harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dari nilai buku utang, atas selisihnya merupakan kerugian kreditur yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak dan merupakan keuntungan debitur yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Pasal 4.
Pasal 6
Pajak Penghasilan yang terutang atas keuntungan yang diperoleh debitur atau kreditur karena perubahan utang menjadi penyertaan modal kreditur pada perusahaan debitur (debt to equity swap) baik langsung maupun melalui pihak ketiga, dibebaskan sepanjang penyertaan modal tersebut dinilai sebesar nilai buku utang pihak debitur.
Pasal 7
- (1) Atas utang bunga yang diberikan pembebasan tidak terutang Pajak Penghasilan oleh kreditur.
- (2) Apabila terdapat Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pasal 26 atas utang bunga yang diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah disetorkan oleh debitur, maka Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pasal 26 tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan
-4 - peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atas utang bunga yang tidak diberikan pembebasan termasuk utang bunga yang diubah menjadi utang baru dan atau penyertaan modal, tetap terutang Pajak Penghasilan oleh kreditur.
- (4) Pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pasal 26 oleh debitur berkenaan dengan utang bunga yang tidak diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) :
- a. Untuk utang bunga yang diubah menjadi utang baru dan atau penyertaan modal tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk utang bunga lainnya, diberikan penundaan hingga saat pembayaran dan paling lama 5 (lima) tahun.
Pasal 8
Keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini hanya diberikan terhadap restrukturisasi utang usaha yang diselesaikan dalam Tahun Pajak 2000, 2001 dan 2002.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 23
-4 - peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atas utang bunga yang tidak diberikan pembebasan termasuk utang bunga yang diubah menjadi utang baru dan atau penyertaan modal, tetap terutang Pajak Penghasilan oleh kreditur.
- (4) Pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pasal 26 oleh debitur berkenaan dengan utang bunga yang tidak diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) :
- a. Untuk utang bunga yang diubah menjadi utang baru dan atau penyertaan modal tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk utang bunga lainnya, diberikan penundaan hingga saat pembayaran dan paling lama 5 (lima) tahun.
Keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini hanya diberikan terhadap restrukturisasi utang usaha yang diselesaikan dalam Tahun Pajak 2000, 2001 dan 2002.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd ## DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 13. UMUM Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG
## PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
Dalam rangka upaya pemulihan perekonomian nasional dari krisis yang terjadi sejak tahun 1997, Pemerintah telah menempuh kebijakan ekonomi khusus dalam rangka restrukturisasi utang-utang swasta melalui lembaga-lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah. Untuk lebih mempercepat terlaksananya restrukturisasi utang-utang swata tersebut, perlu diberikan fasilitas pajak tertentu kepada para debitur dan kreditur yang bersangkutan.
Fasilitas pajak dimaksud sifatnya terbatas baik jenis maupun jangka waktunya, dan hanya diberikan kepada debitur dan kreditur yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui mediasi Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (Jakarta Initiative Task Force). Dengan demikian pemberian fasilitas pajak dimaksud hanya berlaku apabila debitur dan kreditur mengikuti ketentuan yang berlaku pada Satuan Tugas Prakarsa Jakarta.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Contoh : PT A (debitur) dalam tahun 1995 mempunyai utang usaha kepada B Corporation (kreditur di luar negeri) sebesar US$ 1,000,000.- yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tertentu. Kurs konversi pada saat perolehan adalah Rp 2.500,-/US$ 1 sehingga nilai buku utang tersebut pada saat perolehan adalah sebesar Rp 2.500.000.000,-. Karena terjadinya krisis sejak tahun 1997 yang mengakibatkan nilai tukar Rupiah merosot tajam menjadi Rp 8.500,-/US$ 1 pada tahun 2000, nilai buku utang PT A pada tahun 2000 meningkat menjadi sebesar Rp 9.000.000.000,-, terdiri dari utang pokok sebesar Rp 2.500.000.000,-, bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp 500.000.000,- dan rugi selisih kurs sebesar Rp 6.000.000.000,-. Dalam Tahun Pajak 2000 PT A mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 3.000.000.000,dan penghasilan neto usaha sebesar Rp 1.000.000.000,-. Dalam tahun 2000 utang usaha PT A direstrukturisasi melalui mediasi Satuan Tugas Prakarsa Jakarta. Dalam restrukturisasi tersebut B Coorporation memberikan pembebasan utang (hair cut) kepada PT A sebesar 50% atau US$ 500,000.dan sisanya dijadwalkan kembali (reschedulling). Nilai buku utang yang dibebaskan tersebut dalam pembukuan debitur termasuk utang bunga adalah sebesar 50% dari Rp 9.000.000.000,- sama dengan Rp 4.500.000.000,-. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2000 yang terutang dan yang dibebaskan adalah sebagai berikut : - b. Pajak Penghasilan yang terutang