PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 12 Tahun 2017 tentang gizi di masyarakat; - b. bahwa kekurangan Energi Protein, Anemia Gizi, Kekurangan Vitamin A serta kekurangan zat gizi mikro lainnya masih banyak terjadi di Kabupaten Situbondo; - c. bahwa kejadian gizi lebih pada anak usia balita yang menjadi resiko penyakit degeneratif juga mulai meningkat sehingga dapat membahayakan bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu (berlaku 2 May 2017)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perbaikan Gizi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor I 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Ka bu paten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor38);
- 1 I. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 ten tang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Pengawasan (Lembaran Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu !bu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERBAIKAN GIZI.
BABI KETENTUAlf UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- I. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Upaya perbaikan giz1 adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ a tau masyarakat.
7. Upaya advokasi adalah kombinasi kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu.
8. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyak:it gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
9. Bahan tambahan pangan (food additive) adalah bahan/campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
10. Fortifikasi adalah salah satu strategi utama yang dapat digunakan untuk meningkatkan status mikronutrien pangan dan merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas pangan selain dari perbaikan praktek-praktek pertanian yang baik (good agricultural practices), perbaikan pengolahan dan penyimpanan pangan (good manufacturing practices, dan memperbaiki pendidikan konsumen untuk mengadopsi praktek-praktek penyediaan pangan yang baik.
11. Gizi makro adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang banyak, seperti karbohidrat, protein, dan lemak.
12. Gizi mikro adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang sedikit, seperti bermacam-macam vitamin, mineral dan air.
13. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama.
14. Obesitas adalah suatu keadaan seseorang dimana kelebihan lemak tubuh melebihi standar normal.
15. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk antara lain : diabetes mellitus, stroke, jantung koroneri kardiovaskuler, dislipidemia, gaga! jantung, dan sebagainya.
16. Gizi klinik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan gizi di rumah sakit dan institusi perawatan pasien lainnya.
17. Penyelenggaraan makanan rumah sakit adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada konsumen dalam rangka pencapaian status kesehatan yang optimal melalui pemberian diet yang tepat.
18. Dietetic adalah kegiatan memberitahukan danmendukung individu guna membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya.
19. Asuhan gizi adalah salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit dan institusi perawatan kesehatan lain yang bertujuan memenuhi kebutuhan zat gizi pasien secara optimal.
20. Gizi institusi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan gizi pada institusi penyelenggaraan mak:anan ban yak, termasuk penyelenggaraan makanan di rumah sakit.
21. Masalah gizi darurat adalah keadaan gizi dimana jumlah kurang gizi pada sekelompok masyarakat pengungsi meningkat dan berakibat memburuknya kesehatan.
6
22. Tenaga giz1 terlatih pendidikan formal gizi adalah tenaga gIZ1 lulusan minimal lulusan Diploma lil Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
23. Petugas gizi adalah tenaga gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
24. Organisasi profesi bidang gizi adalah organisasi/asosiasi yang bergerak pada upaya-upaya perbaikan gizi di Jawa Timur.
25. Kejadian luar biasa gizi yang selanjutnya disebut KLB gizi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit gizi dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
26. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.
27. Pojok gizi adalah tempat atau ruangan puskesmas dan rumah sakit dimana dilakukan penyuluhan dan konseling gizi kepada masyarakat oleh tenaga gizi terlatih.
28. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
29. Air susu ibu yang selanjutnya disebut AS! adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon serta protein spesifik dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
30. Makanan tradisional adalah segala jenis makanan olahan asli, khas daerah setempat, mulai dari makanan lengkap, selingan dan minuman, yang cukup kandungan gizi, serta biasa dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut.
Pasal 3
Perbaikan gizi dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.
Pasal 4
Perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui:
- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan giz1 sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
Ruang lingkup perbaikan gizi berkaitan dengan gizi dalam hubungannya dengan kesehatan manusia.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6
Pasal 6
Setiap orang berhak atas:
- a. status gizi yang baik;
- b. memperoleh makanan yang bergizi, berimbang dan beraneka ragam, serta aman dikonsumsi; dan
- c. memperoleh infonnasi gizi yang benar untuk meningkatkan status gizinya dengan sumber daya yang dikuasainya.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6
Pasal 7
Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya-upaya:
- a. pemenuhan status gizi yang baik;
- b. menJamin ketersediaan bahan makanan mempunyai nilai gizi tinggi secara merata terjangkau; dan yang dan
- c. menyediakan dan memberikan informasi gizi yang benar untuk meningkatkan status gizi masyarakat.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6
Pasal 8
- (!) Sasaran perbaikan Gizi kepada masyarakat, meliputi:
- a. kelompok masyarakat rawan gizi;
- b. kelompok masyarakat tertentu; dan
- c. kelompok masyarakat yang memerlukan nasehat gizi.
- (2) Kelompok masyarakat rawan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf a, meliputi:
- a. bayi dan balita;
- b. remaja perempuan; dan
- c. ibu hamil dan menyusui.
- (3) Kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, meliputi:
- a. anak sekolah;
- b. dewasa; dan
- c. usia lanjut.
- (4) Kelompok masyarakat yang memerlukan nasehat gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, meliputi:
- a. atlet atau olahragawan;
- b. pasien di rumah sakit;
- c. jamaah calon haji;
- d. tenaga kerja di perusahaan;
- e. pan ti asuhan;
- f. panti wreda;
- g. pondok pesantren;
- h. asrama;
1. lembaga pemasyarakatan; dan
- J. produsen makanan.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 9
Perbaikan gizi meliputi:
- a. surveilans gizi, KLB gizi dan tata laksana gizi buruk;
- b. penanggulangan masalah gizi darurat;
- c. pengawasan mutu makanan dan keamanan pangan;
- d. perbaikan gizi makro;
- e. perbaikan gizi mikro;
- f. perbaikan gizi klinik;
- g. perbaikan gizi institusi; dan
- h. revitalisasi posyandu.
Bagian Kesatu
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 10
- (1) Kegiatan surveilans gizi merupakan kewenangan dan tanggung jawab Dinas dan dilakukan oleh tenaga gizi terlatih di Dinas.
- (2) Kegiatan surveilans gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelidikan epidemiologi;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan dan analisis data-data sekunder tentang gizi; dan
- d. desiminasi informasi serta melakukan tindak lanjut.
- (3) Kegiatan surveilans gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik dan dilaporkan kepada Kepala Dinas sesuai peraturan perundang› undangan yang berlaku.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 11
- (1) Pelacak KLB Gizi merupakan kegiatan penelusuran secara langsung (investigasi) terhadap setiap balita dengan indikator KLB Gizi untuk menentukan tindakan yang cepat dan tepat.
- (2) Indikator KLB Gizi sebagaimana dimakud pada ayat (!) apabila ditemukan balita dengan tanda-tanda berat badan menurut umur atau berat badan menurut tinggi badan dibawab standar yang ditentukan.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 12
- g&gt;Zl buruk dilaksanakan dengan (1) Perawatan tatalaksana anak gizi buruk rawat inap dan rawat jalan.
- (2) Gizi buruk dengan komplikasi dilakukan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumab Sakit atau Rumab Pemulihan Gizi (Terapheutic Feeding Cente,j.
- (3) Gizi buruk tan pa komplikasi dilakukan rawat jalan di Puskesmas, Pondok Kesehatan Desa pemulihan gizi berbasis masyarakat Feeding Cente,j. atau Pos (Community
- (4) Dalam rangka pelayanan gizi komprehensif dilakukan rawat jalan di Rumah Pemulihan Gizi, sebagai fungsi fasilitasi.
- (5) Ketentuan tentang Rumab Pemulihan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 13
- (I) Penanggulangan masalah gizi darurat dilakukan dengan pemberian makanan darurat dan sistem surveilans gizi pada pengungsi.
- (2) Penanggulangan masalah gizi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerab.
- (3) Sasaran intervensi gizi darurat diutamakan pada kelompok masyarakat rawan gizi.
- (4) Penanggulangan masalab gizi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh tenaga gizi yang terlatih beserta tim penanggulangan bencana lainnya.
- (5) Penanganan gizi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengawasan Mutu Makanan dan Keamanan Makanan
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 14
Dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan, Pemerintah Daerah menentukan arah kebijakan yang meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran produsen, importer, distributor dan ritel terhadap keamanan pangan;
- b. meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan; dan
- c. mendorong pengembangan teknologi pengawet dan pewama makanan yang aman dan memenuhi syarat kesehatan serta terjangkau oleh usaha kecil dan menengah produsen makanan dan jajanan.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 15
- ( 1) Setiap produsen yang memproduksi makanan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem pengawasan mutu makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem pengawasan mutu makanan meliputi komposisi zat gizi, angka kecukupan gizi dan bahan tambahan makanan.
- (3) Komposisi zat gizi dan sebagaimana dimaksud angka kecuku pan gizi pada ayat (2) harus direkomendasikan oleh tenaga gizi terlatih.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 16
- ( 1) Pengusaha dan/ a tau setiap orang yang memproduksi dan/atau memperdagangkan makanan dan jajanan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.
- (2) Bahan yang dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 17
- (I) Perbaikan gizi makro meliputi:
- a. peningkatan ketahanan pangan rumah tangga ditingkatkan melalui upaya pemenuhan kesehatan dan gizi;
- b. peningkatan pemberian AS! terutama AS! Eksklusif, serta Makanan Pendamping AS! (MP› ASI) untuk bayi di atas 6 (enam) bulan dalam jumlah dan mutu yang tepat;
- c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan pola pengasuhan anak;
- d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi buruk dan ibu hamil yang kurang energi kronis;
- e. pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; dan
- f. penurunan kasus kejadian gizi lebih dan obesitas.
- (2) Perbaikan gizi makro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan di berbagai sarana pelayanan kesehatan dan posyandu, disertai dengan adanya peningkatan upaya penyadaran gizi masyarakat.
- (3) Perbaikan gizi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diikuti dengan upaya komunikasi, informasi dan edukasi gizi menuju keluarga sadar gizi kepada masyarakat.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 18
- ( 1) Sistem kewaspadaan pang an dan gizi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I) huruf e diselenggarakan secara teratur dan terus menerus untuk perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan tindakan, dan evaluasi program bidang pangan dan gizi.
- (2) Sistem kewaspadaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui kegiatan analisis situasi pangan dan gizi
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 19
- (1) Penurunan kejadian kasus gizi lebih dan obesitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (II huruf f dilakukan melalui pemantauan secara berkala berat badan dan tinggi, manajemen terpadu penanganan kasus gizi lebih dan obesitas, dan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Penurunan kejadian kasus gizi lebih dan obesitas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diikuti dengan promosi pola makan rendah lemak, garam dan gula terutama pada orang yang beresiko tinggi mengalarni kejadian penyakit degeneratif.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 20
- ( 1) Perbaikan gizi mikro meliputi:
- a. penanggulangan masalah gizi GAKY dilaksanakan melalui penguatan berbagai upaya fortifikasi, suplementasi yang didukung dengan strategi kampanye dan monitoring garam yang efektif;
- b. pencegahan kekurangan Vitamin A dan munculnya kasus rabun senja (xeropthalmia) dilakukan dengan upaya penyadaran gizi kepada masyarakat;
- c. penanggulangan anemia gizi besi pada ibu hamil dan wanita usia subur dalam rangka menekan angka kematian ibu dan meningkatkan produktivitas kerja; dan
- d. Penanggulangan kekurangan seng (Zn), selenium (Se) dan magnesium (Mg).
- (2) Perbaikan gizi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, diversifikasi konsumsi pangan, suplementasi dan fortifikasi yang didukung dengan upaya advokasi yang efektif.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 21
Dalam ha! penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan upaya yang meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan tentang penanggulangan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium;
- b. fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan GAKY;
- c. koordinasi pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar termasuk pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia; dan
- d. koordinasi penanggulangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY.
Bagian Keenam Perbalkan Gizi Kllnlk Pasal22
- (1) Perbaikan gizi klinik meliputi:
- a. peningkatan kualitas pelayanan gizi bagi pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan di rumah sakit dan puskesmas perawatan melalui pelayanan gizi yang professional serta berorien tasi pad a kebutuhan dan kepuasan pasien;
- b. peningkatan asuhan gizi di rumah sakit dan puskesmas perawatan yang merupakan bagian dari sistem terapi kesembuhan pasien melalui kerja sama dengan asuhan medis, asuhan kefarmasian dan asuhan keperawatan rum.ah sakit; dan
- c. penyelenggaraan penelitian aplikasi di bidang gizi dan dietetic.
- (2) Kebutuhan dan tersedianya tenaga gizi terlatih di rumah sakit dan puskesmas perawatan ditentukan ## BAB VII
TENAGA GIZI DAN PENDIDIKAN GIZI
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 25
- ( 1) Perencanaan, pengadaan dan distribusi tenaga gizi di daerah disesuaikan dengan kebutuhan tenaga gizi dengan jumlah penduduk.
- (2) Tenaga gizi mempunyai kompetensi memberikan informasi dan pendidikan gizi kepada masyarakat.
- (3) Dinas secara rutin meningkatkan pengetahuan, pemaharnan dan keterampilan tenaga gizi dalam memberikan pelayanan dan penanganan gizi yang berkualitas.
- (4) Institusi Pendidikan Gizi milik Pemerintah Daerah diperlukan untuk mencetak tenaga gizi yang kompeten, professional dan beretika.
- (5) Pendidikan gizi wajib diintegrasikan pada kurikulum pendidikan anak sekolah dasar dan menengah agar mengenal gizi seimbang sejak dini.
- (6) Perencanaan, pengadaan dan distribusi tenaga gizi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB VIII - PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI Pasal 26
Pasal 26
- (I) Pelatihan giz1 diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dalam memberikan pelayanan dan penanganann gizi yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diselenggarakan oleh Dinas secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.
BAB VIII - PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI Pasal 26
Pasal 27
- I 1 I Penyuluhan gizi kepada masyarakat diselenggarakan di dalam gedung dan diluar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagalmana dimaksud pada ayat (I) dilakukan di Pojok Gizi Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai bagian dari upaya kesehatan peorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi juga dilakukan di ruang rawat inap serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.
BABIX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GIZI Pasal28
- (!) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menetukan upaya perbaikan gizi.
BAB VIII - PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI Pasal 26
Pasal 30
- (I) Tim pangan dan gizi daerah dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dibidang gizi yang membantu Bupati dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha perbaikan gizi masyarakat.
- (2) Tim Pangan dan Gizi Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Tim Pangan dan Gizi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dapat memberikan advokasi kepada kecamatan sehubungan dengan perbaikan gizi masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pangan dan Gizi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - PEMBIAYAAN Pasal 31
Pasal 31
Pembiayaan untuk upaya-upaya perbaikan gizi di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan didukung dari sumber-sumber Iain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XIII - PERAN BERTA MASYARAKAT Pasal 32
Pasal 32
- (I) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan status gizi masyarakat, masyarakat dapat menyampaikan pennasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang pangan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dibidang gizi agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam mewujudkan peningkatan status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BABXIV
BAB XIII - PERAN BERTA MASYARAKAT Pasal 32
Pasal 33
- ( 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis.
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka dilakukan koordinasi dengan lembaga yang berwenang.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menghalang› halangi petugas kesehatan dalam melaksanakan kegiatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang› undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - PERAN BERTA MASYARAKAT Pasal 32
Pasal 34
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - PERAN BERTA MASYARAKAT Pasal 32
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Dae rah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten penempatannya Situbondo.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 1 2 MAY 2017J

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO,

Penetapan: Diundangkan di Situbondo Pada tanggal

Penandatangan: 2 0 JUN 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR ,3 NOREG PERATURAlf DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR: 137 - 3/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERBAIKAN GIZI
## I. UMUM
Kesepakatan global yang dituangkan Development Goals (MDGs) yang terdiri dari dalam millennium 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator, menegaskan bahwa tahun 2015 setiap Negara merupakan kerniskinan dan kelaparan seluruh dari kondisi pada tahun 1990. Dua dari lima indicator sebagai penjabaran tujuan pertama MDGs adalah menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita (indicator keempat)dan menurunnya jumlah produk dengan deficit energy (indikator kelima).
Sejalan dengan upaya mencapai kesepakatan global tersebut dan didasari oleh perkembangan masalah dan penyebab masalah serta lingkungan strategis, pemerintah telah menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 Bidang Kesehatan, yang mencakup program-program prioritas yaitu: yaitu program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; program lingkungan sehat; program pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan program Perbaikan Gizi Masyarakat. Salah satu sarannya adalah menurunnya prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 20% (tennasuk penurunan prevelensi gizi buruk menjadi 5%) pada tahun 2014.
Di Kabupaten Situbondo gizi buruk (Berat Badan sangat kurang) tahun 2010 s.d 2014 menunjukkan trend yang menurun, yakni 4,1% pada tahun 2010 menjadi 2,6% pada tahun 2014, sedangkan gizi kurang (Berat Badan Kurang) terlihat masih statis di angka 15%, yakni 15,4% pada tahun 2010 menjadi 15,8% pada tahun 2014. Prevalensi Kurang Energi Protein (KEP) adalah penjumlahan kasus Berat Badan sangat kurang dan Berat Badan Kurang. Dengan demikian, Prevalensi KEP Kabupaten Situbondo tahun 2014 adalah sebesar 18,4% dan masih di atas target renstra (17%) dan MDGs (15%). Walaupun angka ini belum mencapai target, namun terlihat adanya penurunan trend prevalensi kurang gizi, yakni 19,5% pada tahun 2010 menjadi 18,4% pada tahun 2014.
Berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang amat berpengaruh terhadap kematian bayi. Dari laporan LB3 KIA Pu.skesmas se-Kabupaten Situbondo tahun 2014 diketahui bahwa jumlah BBLR di
Kabupaten Situbondo pada tabun 2014 sebanyak 533 bayi, yakni 5,85% dari bayi baru lahir ditimbang. Kasus BBLR tertinggi terjadi di Kecamatan Bungatan (10,81%) dan kecamatan dengan kasus BBLR terendah di Kecamatan Besuki, yakni 4,05%. Kasus BBLR masih menjadi penyebab kematian bayi terbesar, yakni sebesar 35%, kemudian disusul Asfiksia (23%) dan lain-lain (15%). Besamya kematian karena BBLR banyak disebabkan karena ANC yang kurang berkualitas serta kompetensi petugas dalam manajemen BBLR yang masih kurang
Di samping dampak langsung tehadap kesakitan dan kematian, giz1 kurang perkembangan juga berdampak terhadap pertumbuhan, intelektual dan produktivitas. Anak yang kekurangan gizi pada usia balita akan tumbuh pendek, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kecerdasan, karena tumbuh kembang otak 80% terjadi pada masa dalam kandungan sampai usia 2 tahun.
Di Kabupaten Situbondo telah terjadi perubahan pola makan seperti rendahnya konsumsi buah dan sayur, tingginya konsumsi garam dan meningkatnya konsumsi makanan yang tinggi lemak serta berkurangnya aktifitas olah raga pada sebagian masyarakat. Gaya hidup demikian akan meningkatkan gizi lebih yang merupakan faktor risiko terhadap penyakit tidak menular dan kematian.
Disadari atau tidak, telah banyak makanan dan minuman di Kabupaten Situbondo yang jauh dari standar keamanan pangan, contoh tingginya zat pewarna; zat pemanis; zat pengawet, telah dikonsumsi masyarakat terutama anak-anak sekolah dan ibu hamil yang pada gilirannya akan menurunkan kecerdasan anak.
Upaya perbaikan gizi di Kabupaten Situbondoakan lebih efektif jika merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan SDM. Membiarkan penduduk menderita masalah kurang gizi akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan dalarn hal pengurangan kemiskinan. Berbagai pihak terkait perlu memahami problem masalah gizi dan dampak yang ditimbulkan begitu juga sebaliknya, bagaimana pembangunan berbagai sector memberi dampak kepada perbaikan status gizi, oleh karena itu tujuan pembangunan beserta target yang ditetapkan dibidang perbaikan gizi memerlukan keterlibatan seluruh sektor terkait.
Perbaikan gizi di Kabupaten Situbondo merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Pertama adalah karena perbaikan gizi memiliki 'economic returns' yang tinggi; Kedua intervensi visi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi; Ketiga membantu
menurunkan tingkat kemiskinan melalui perbaikan produktivitas kerja dan pengurangan hari sakit dan biaya pengobatan.
Atas dasar itu, untuk lebih mengoptimalkan perbaikan gizi di Kabupaten Situbondo perlu diatur dalam Peraturan Dearah.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Hurufa Yang dimaksud asas berpihak kepada masyarakat adalah dalam upaya perbaikan gizi di Kabupaten Situbondo harus memperhatikan hak setiap warga untuk meningkatkan kualitas hidup. ## Huruf b Yang dimaksud asas bertindak cepat dan akurat adalah dalam upaya perbaikan gizi, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi. ## Huruf c Yang dimaksud asas penguatan kelembagaan dan kerja sama adalah supaya perbaikan gizi tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sector dan program lain. ## Hurufd Yang dimaksud asas transparansi adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala ha! yang berhubungan dengan perbaikan gizi harus dilakukan secara terbuka. ## Huruf e Yang dimaksud asas peka budaya adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala ha! yang berhubungan dengan perbaikan gizi harus memperhatiakan sosio budaya gizi daerah setempat. ## Huruff Yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala ha! yang berhubungan dengan perbaikan gizi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas. Pasal6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud balita adalah anak us1a dibawah 5 (lima) tahun untuk kepentingan intervensi dan perbaikan gizi dapat dibagi golongan: Usia bayi (0-12 bulan) Baduta dibawah usia dua tahun; Batita dibawah usia tiga tahun; dan Balita dibawah usia lima tahun. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal9 Huruf a Yang dimaksud surveilans gizi, penanggulangan kejadian Luar Biasa Gizi dan Tata Laksana Gizi Buruk adalah serangkaian kegiatan dalam mencegah, menemukan dan menanggulangi kasus gizi buruk. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukupjelas Huruf h Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pasal 12 Yang dimaksud standar yang ditentukan adalah penilaian status gizi pada anak dibawah lima tahun berdasarkan indeks berat badan disbanding tinggi badan yang dikonversikan dengan standar table resmi NCHS-WHO. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penanganan kasus giz1 buruk dengan komplikasi dilakukan melalui mekanisme secara berjenjang mulai dari sarana kesehatan tingkat bawah dan seterusnya. Rumah Pemulihan Gizi adalah pusat rehabilitasi gizi dengan pelayanan gizi secara komprehensif