UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1967 tentang PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944, PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi, penerimaan pajakpajak pada umumnya, pajak langsung pada khususnya harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara;
- b. bahwa tata cara pemungutan menurut ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 yang berlaku pada dewasa ini kurang menjamin kelancaran serta ketertiban pemungutan pajak-pajak langsung tersebut di atas;
- c. bahwa dengan tidak mengurangi urgensi dan sambil menunggu adanya Undang-undang Pokok Perpajakan, demi untuk mengamankan penerimaan pajak-pajak langsung, maka perlu diadakan tata cara pemungutan yang lebih effektif dan effisien, yang mencerminkan kegotong-royongan Nasional.
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dianggap perlu segera diadakan perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.
Mengingat:
- a. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 pasal 49;
- c. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 1965 yo. Peraturan Menteri Iuran Negara R.I. No. P.Pd. 1-1-12 tahun 1966 tanggal 24 Maret 1966;
- d. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 24 tahun 1964 Lembaran Negara 1964 No. 115.
- e. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Iuran Negara RI No. P. Ps. 1-1-5 tahun 1966 tanggal 24 Maret 1966;
- f. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967.
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944, PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925
Pasal 1
Dengan Undang-undang ini dirubah dan disempurnakan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) dan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O.).
Pasal 2
Yang dimaksud dengan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) dan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O.) tersebut pada pasal 1 diatas ialah:
- a. Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) ialah tata cara, dimana wajib pajak menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak-pajak; Pendapatan/Kekayaan/Perseroan yang menurut ordonansi-ordonansi pajak yang bersangkutan terhitung dalam suatu masa pajak.
- b. Dalam rangka pelaksanaan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) tersebut diatas, dapat ditunjuk orang/badan lain, yang melakukan perhitungan dan pembayaran pajak-
pajak yang menurut ordonansi-ordonansi pajak yang bersangkutan terhutang dalam suatu masa pajak. Tata cara ini dinamakan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O.).
Pasal 3
Hal-hal yang menyangkut sanksi-sanksi diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
Pelaksanaan dari perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak-pajak seperti dimaksudkan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 5
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 26 Agustus 1967

Verifikasi: Ttd.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: Ttd. SOEHARTO Jenderal T.N.I.

Penetapan: Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 26 Agustus 1967 PRESIDIUM KABINET AMPERA;

Penandatangan: Sekretaris,

Verifikasi: Ttd. SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I.
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 8 TAHUN 1967
## TENTANG
## PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944, PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925
## A. UMUM
Keluhan masyarakat terhadap berbagai aspek perpajakan dewasa ini pada dasarnya adalah manifestasi dari perubahan sikap yang fundamental terhadap arti pajak/perpajakan itu sendiri. Dalam hubungan ini, maka suatu kesimpulan yang logis ialah keharusan diadakannya perubahan yang menyeluruh, baik sistim, materi maupun tata cara pelaksanaan pajak, agar terjawablah kehendak wajib pajak yang mendambakan pajak sesuai dengan kemampuan Rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara sehingga akan terpupuklah kesadaran bahwa membayar pajak adalah merupakan kewajiban kepada Negara. Menyadari sepenuhnya, bahwa perubahan yang menyeluruh yang akan dituang dalam bentuk Undang-undang Pokok Perpajakan, memerlukan waktu yang agak lama, maka perubahan partieel yang bertujuan menghilangkan salah satu sebab pokok dari keluhan masyarakat ialah tata cara pemungutan pajak. Tata cara yang berlaku menurut ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi-ordonansi yang bersangkutan ialah:
1. Pada permulaan tahun, wajib pajak dikenakan ketetapan sementara berdasarkan perkiraan/taksiran pejabat pajak untuk tahun yang berjalan.
2. Pada akhir tahun, wajib pajak harus memasukkan surat pemberitahuan, dimana harus diberitahukan besarnya obyek pajak yang bersangkutan.
Jelaslah kiranya, bahwa wajib pajak dalam tata cara tersebut di atas berada dalam suatu posisi yang sekalipun baginya tersedia instansi dimana dia dapat mengajukan sanggahan terhadap penetapan yang nyata tidak benar atau dianggapnya tidak adil. Agar diperoleh effek yang maksimal dalam usaha perbaikan, maka sesuai dengan kondisi aparatur perpajakan dewasa ini, perubahan dan penyempurnaan tata cara hanya terbatas pada pajak langsung, yaitu Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, masing-masing sebagaimana telah diubah dan ditambah. Sistim yang akan digunakan sebagai pengganti tata cara yang lama itu ialah suatu sistim yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak Pendapatan/Kekayaan/Perseroan yang menurut Ordonansi-ordonansi Pajak yang bersangkutan terhutang dalam suatu masa pajak. Sebagai kelanjutannya, maka untuk halhal tertentu atau untuk bidang-bidang tertentu, orang atau badan lain dapat ditunjuk untuk menghitungkan, memotongkan dan menyetorkan ke Kas Negara pajak-pajak terhutang oleh wajib pajak tertentu dalam suatu masa pajak menurut Ordonansi-ordonansi Pajak yang bersangkutan. Tata cara yang baru ini akan mempunyai effek yang lebih baik karena landasannya adalah kepercayaan dan kegotong-royongan Nasional. Disamping itu, aparatur Pajak akan mempunyai waktu untuk memperkembangkan tata usaha perpajakan yang modern dan effisien; membangun suatu korps penyuluhan yang bekerja effektif dan edukatif; menegakkan suatu sistim kontrole/verifikasi yang menggunakan norma-norma obyektif dan dinamis sebagai pangkal tolak ke arah pencapaian salah satu sasaran utamanya; pembinaan wajib pajak. Dalam kerangka ini pulalah hendaknya dilihat sanksisanksi yang akan digunakan. Ditambah dengan kehendak Pemerintah untuk terus-menerus berusaha menyesuaikan kebijaksanaannya di bidang pemungutan pajak dengan kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, maka lebih meluaslah dan lebih terbinalah masyarakat wajib pajak di Indonesia.
## B. PASAL DEMI PASAL
- I. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK-PAJAK: PENDAPATAN, KEKAYAAN DAN PERSEROAN YANG BERLAKU MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM ORDONANSIORDONANSI YANG BERSANGKUTAN.
1. PENETAPAN SEMENTARA.
3. 1.1. Pada permulaan tahun, wajib pajak dikenakan Ketetapan Sementara Pajak: Pendapatan/Kekayaan/Perseroan, berdasarkan: pendapatan/kekayaan/laba menurut perkiraan/taksiran pejabat pajak untuk tahun yang berjalan. Ketentuan ini diatur untuk:
- a. Pajak Pendapatan :
PENJELASAN
Pasal 12
- b. Pajak Kekayaan : pasal 29 ayat (1). - c. Pajak Perseroan : pasal 24 ayat (1). 7. 1.2. Keberatan