KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013 (berlaku 29 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013, perlu mengambil langkah-langkah khusus dalam dalam hal tempat dan waktu pelaksanaan ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013 tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013.
Pasal 2
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 2
- (1) Panitia Nasional INAISGOC mempunyai tugas :
- a. menyiapkan, merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III Tahun 2013 yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September sampai dengan Oktober 2013;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INAISGOC bertanggung jawab kepada Presiden."
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
Susunan keanggotaan Panitia Nasional INAISGOC adalah sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Menteri
Negara Pemuda dan Olahraga;
- b. Penanggung Jawab Teknis Pelaksanaan
: Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Ketua
: Ketua Komite Olimpiade Indonesia;
- d. Wakil Ketua
: Wakil Ketua Komite Olimpiade Indonesia;
- e. Sekretaris
- Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia;
- f. Anggota
- 1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
16. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika
17. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
18. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; Kementerian Pemuda dan Olahraga;
19. Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
20. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
21. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
22. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia."
Pasal 7
"Pasal 7
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, serta sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 20134 Mei 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi B

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Siswanto RoesyidiKesejahteraan Rakyat,