PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 28 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKANDESABELABANELLA DESAPELAIKKERUAP DESANANGAKERUAP DESABATASNANGKA DESANUSAPORING,DESA BATUONAP DESABATUBADAK DESAOYAH DESALIHAIDANDESASAMPAK DIKECAMATANMENUKUNG BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEMIENTUKAN DJESA BELABAN ELLA, [JESA PELAIK KERUAP , IESA NANGA KERUAP DESA BATAS NANGKA, DESA NUSA PORING, DESA BATU ONAP, DESA BATU BADAK; [ESA OYAH IESA LIHAI DJAN DESA SUNGAI SAMPAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang 1, (4) Peraturan Pcmcrintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi; ayat perlu
- b bahwa dengan mcmpcrhatikan hal terscbut di atas bcrdasarkan kritcria perlimbangan lainnya; dibentuk desa-desa di Kabupaten Mclawi;
- C bahwa dengan pembentukan Desa sebagaimana tersebut jalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan; pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mcngcmbangkan potcnsi desa;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 4, b dan c di alas, menelapkan Pcraluran Dacrah Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Desa Belaban Ella, Desa Pelaik Keruap; Dcsa Nusa Dcsa Balu Desa Batu Badak, Desa Oyah Desa Lihai Dan Desa Sungai Sampak Di Kccamalan Menukung: perlu Poring; Onap.
- Mengingal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tcnlang Pembcntukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pcraluran Perundangan-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Ncgara
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Negara
4 Undang
- Undang-U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinahan Daerah sebagaimana Iclah diubah dengan Pcraluran Pcmcrinlah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan Alas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Negara
- 5 Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6 Peralur:n Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedonan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- 8 Peraturan Urusan Pcmerinlahan Antara Pemerintah, Pcmcrintah Daerah Provinsi dan Penerintah daerah Kabupaten 'Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang\_Daerah Kabupaten Melawi (Lcmbaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2004 Nomor I Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor [);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Dcsa (Lembaran Dacrah Kabupaten Mclawi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Mclawi Tahun 2006 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor ]7);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Mclawi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mclawi Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kcuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupatcn Melawi Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 19);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupalen Melawi Tahun 2006 Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupalen Melawi Nomor 20);
15. Peraluran
Menetapkan
15. Peraluran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pclantikan dan Pemberhenlian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Dacrah Kabupalcn Mclawi Nomor 21);
2. 16 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan; Pemekaran; Penggabungan dan Penghapusan Dcsa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 22)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TENTANG PEMBENTUKAN DESA BELABAN ELLA, DESA PELAIK KERUAP, DESA NANGA KERUAP DESA BATAS NANGKA, DESA NUSA PORING, DESA BATU ONAP, DESA BATU BADAK, DESA OYAH,DESA LIHAI DAN DESA SUNGAI SAMPAK DI KECAMATAN MENUKUNG.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- 2 Pcmncrinlah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyclcnggara Pemerintahan Daerah;
- 3 Bupali adalah Bupali Mclawi;
- 4 Dewan Perwkilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melawi;
- 5 Kecamalan dalam Kabupaten Melawi;
- Desa adalah kesaluan masyarakat hukum yang mcmiliki balas-balas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS DESA DAN PUSAT DESA
Pasal 2
Dcngan Pcraluran Dacrah ini dibenluk Desa Bclaban Ella, Desa Pclaik Desa Keruap; Desa Batas Nangka, Desa Nusa Desa Batu Desa Batu Badak, Nanga Poring, Onap,
Pasal 3
- 1 Desa Belaban Ella berasal dari sebagian Desa Nanga Siyai yang lerdiri dari :
- a. Dusun Belaban Ella
- b Dusun Sungkup
- 2 Desa Pelaik Keruap berasal dari sebagian Desa Tanjung Beringin yang terdiri dari
- a. Dusun Pelaik Kcruap
- b. Dusun Teluk Rabin
- 3 Desa Keruap berasal dari sebagian Desa Ella Hulu yang terdiri dari Nanga
- Dusun Nanga Kcruap
- b. Dusun Tain
- C. Dusun Tanje Harapan Kemalak Jung
- Dusun Batasa Nangka
- 6 Dusun Lanjau
- 5 Desa Nusa Poring berasal dari sebagian Desa Mawang Mentatai yang terdiri dari
- 1 Dusun Nusa Poring
- Dusun Mengkilau
- 6 Desa Batu berasal dari sebagian Desa Menukung Kota yang terdiri dari : Onap
- Dusun Batu Onap
- b. Dusun Tengkawang Rambai
- 7 Desa Batu Badak berasal dari sebagian Desa Menukung Kota yang terdiri dari :
- Dusun Sungai Goreh
- b. Dusun Laman Oras
- Dusun Mcnukung Kola
- 8 Desa Oyah berasal dari sebagian Desa Landau Leban yang terdiri dari
- [usun Oyah Kiri
- b Dusun (yah Kanan
- 9 Desa Lihai berasal dari sebagian Desa Menukung Kota yang terdiri dari :
- Dusun Akam
- b. Dusun Mekarsari
10. Desa Sungai Sampak berasal dari sebagian Desa Laman Mumbung yang terdiri dari :
- Dusun Sungai Sampak
- b. Dusun Batu Ampar
- Dusun Sungai Dungan 1
Pasal 4
- 1 Desa Belaban Ella mcmpunyai balas wilayah
- a Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Mehola
- b, Sebclah Sclatan berbatsan dengan Provinsi Kalimantan Tengah
- €. Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Nyuruh
- d. Scbelah Ulara berbalasan dcngan Desa Nanga Siyai
2. Desa .-
- 2 Desa Pelaik Keruap mempunyai batas wilayah
- Sebelah Timur berbatasaan dengan Dusun Guhung Keruap
- Sebelah Selatan berbatasaan dengan Desa Ella Hulu
- C. Sebelah Barat berbalasaan dengan Desa Tanjung Bcringin
- d. Sebelah Utara berbatasaan Dusun Labang Manyam
- 3 Desa Nanga Keruap Memiliki Batas Wilayah
- sebelah Timur bcrbatasan dcngan Desa Ella Hulu
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Siyai
- Sebelah Barat bcrbalasan dengan Dcsa Nanga Nuak
- d. Sebelal Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin
- 4 Desa Batas Nangka mempunyai batas wilayah
- a Sebelah Timur berbalasaan dengan Kcc Nanga Scrawai
- b Sebelah Selatan berbatasaan dengan Kec Kayan Hulu
- Sebclah Barat berbatasan dengan Dusun Bunyau
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Sampuk
- 5 Desa Nusa Poring memiliki batas wilayah
- 4 Sebclal Timur bcrbatasaan dcngan desa Gclcndung Kcc.Scrawai
- b. Sebelah Selatan berbatasaan dengan Desa Mawang Mentatai
- Sebelah Barat bcrbatasaan dengan Desa Laman Mumbung
- d. Sebelah Utara berbatasaan dengan provinsi Kalimantan Tengah
- 6 Desa Batu memiliki batas wilayah Onap
- Sebelah Timur bcrbatasaan dengan Kecamalan Scrawai
- b. Sebelah Selatan berbatasaan dengan Desa Mawang Mentatai
- Sebelah Barat berbatasaan dengan Dusun Sungai Sawak Desa Melona
- d. Sebelah Utara berbatasaan dengan Desa Laman Mumbung
- 7 Desa Batu Badak memiliki batas wilayah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siyai
- C. Sebelah Barat berbalasan dengan dcsa Menukung Kota
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Menukung kota
- 8 Desa Oyah memiliki batas Wilayah
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Laman Mumbung
- C. Sebelah Barat berbatasan dengan Menukung Kota
2. Sebelah Utara berbalasan dengan Tanjung Beringin
3. 9 Desa Lihai memiliki batas Wilayah
4. Scbclah Tinur berbalasan dcngan Landau Leban
5. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laman Mumbung
6. 2 Sebelah Barat bcrbalasan dengan Menukung Kola
- h. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanjung Beringin
10. Desa Sungai Sampak memiliki batas Wilayah
9. 1 . Sebclah Timur berbalasan dengan Dcsa Mawang Mentatai
- i. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Menukung
11. k, Sebclah Barat berbalasan dengan Dcsa Belaban Ella
12. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Belaban Ella dan Kalimantan Tengah
Pasal 5
Penenluan batas wilayah desa hasil pemnekaran dengan desa induk secara di lapangan; sehagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan oleh Camat. pasli pada
Pasal 6
- (1) Dengan terbentuknya desa-desa pcmckaran sebagaimana tcrscbut dalam pasal 2, wilayah desa-desa induk dikurangi dengan wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 3 pasal
2. Desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 2, Camat menunjuk salah seorang perangkat desa menjadi Penjabat Kepala Desa alas usulan Kepala Desa Induk. pasal
- (3) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa depenitif; paling lama 6 (enam) bulan scjak diangkat.
Pasal 7
- 1) Dengan terbentuknya desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pasal 2, masing-mnasing Dcsa scsuai dengan peraturan perundang-undangan;
Pasal 8
- ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan; Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tala Ruang Wilayah Nasional serta BAB IIL.
KFWENANGAN DESA
BAB III - KFWENANGAN DESA
Pasal 9
Kewenangan desa-desa hasil pemekaran mencakup kewenangan; tugas dan kewajiban untuk mcngalur dan mcngurus pcmcrintahan yang discrahkan scjalan dengan desa induk scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. bidang
PEMBINAAN
BAB IV - PEMBINAAN
Pasal 10
- (1) Pembinaan administrasi terhadap desa hasil pemekaran oleh desa induk dilakuken selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembinaan atas desa-dcsa hasil pcmckaran dilakukan olch Tim Pcmbina Tingkat Kabupatcn dan Tim Pembina Tingkat Kecamalan.
3. Sctelah 3 (tiga) tahun sejak dimekarkan Pemerintah Kabupalen Melawi bersama Pemerintah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
- (1) Kepala Desz induk masing-masing mengiventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada desa hasil pemekaran berupa:
2. barang milik kekayaan desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimilikildikuasai atau dimanfaatkan desa induk yang berada dalam wilayah desa hasil pemekaran;
3. b dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa hasil pemekaran:.
4. diselesaikan oleh desa induk dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi. pada
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
- (1) Dcsa-desa hasil pemckaran bcrhak mendapatkan alokasi dana alau anggaran mclalui Belanja Dacrah Propinsi Kalimantan Baral unluk mcnunjang kcgialan pcmerinlahan; pembangunan; dan kemasyarakatan; sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penjabat Kepala Desa hasil pemekaran menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa.
BAB VI.
KFTENTUAN LAIN-L.AIN
BAB VI - KFTENTUAN LAIN-L.AIN
Pasal 13
anis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Beuran [Jacrah ini mulai bcrlaku tanggal diundangkan. pada setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini arran pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Melawi
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 2007 pada Dundangkan di Nanga Pinoh langgal 10 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELA WI, MARTIN LUTHER D LEMBARAN DJAERAH KABUPATEN MELAWI TAIUN 2007 NOMOR 28
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 28 TAHUN 2007
## TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BELABAN ELLA, DESA PELAIK KERUAP, DESA NANGA KERUAP DESA BATAS NANGKA, DESA NUSA PORING, DESA BATU ONAP , DESA BATU BADAK, DESA OYAH, DESA LIHAI DAN DESA SUNGAI SAMPAK DI KECAMATAN MENUKUNG
## UMUM
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Perubahan atas Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Bahwa istilah Desa dapat discsuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Dcsa harus menghormati sistem nilai bcrsama dalam kchidupan berbangsa dan bernegara.
Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diarlikulasi dan diagregasi mclalui BPI) dan Lembagu kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa; Pemberdayaan Masyarakat mcmiliki Desa ditujukan untuk meningkatkun taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pcnclapan kebijakan; program dan kcgialan yang scsuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Bahwa Pemerintah desa merupakan unsur pemerintahan yang memberikun pelayanan lugas dan lungsi dimekarkan dilakukan pemekaran desa. terdepan
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
sampai dengan Pasal 14 jelas Cukup TAMBAHAN LEMBARAN DAERAII KABUPATEN MELAWI NOMOR 54