PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 20 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KOTA SINGKAWANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa kebijakan Program Subsidi Beras Sejahtera yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Sasaran Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarknya;
- b. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017 dan Petunjuk Pelaksana Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, Walikota climinta untuk menyusun Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan W alikota ten tang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Kota Singkawang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomnor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Nomor 51);
10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tenta.ng Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 201 7 Nomor 7)
11. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan mngsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 40);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KOTA SINGKAWANG.
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 3
Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra perlu dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari:
- a. Tim Koordinasi Daerah;
- b. Tim Koordinasi Kecamatan; dan
- c. Pelaksana Distribusi di Kelurahan.
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 4
- (1) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelaksana Program Rastra di tingkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari unsur:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Dinas/Badan yang membidangi urusan pangan dan urusan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Unsur-unsur lain yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Rastra yakni Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Daerah mempunyai fungsi:
- a. koordinasi pcrcncanaan den penyodiaan PD ntl mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kota Singkawang;
- b. penetapan Pagu Rastra Kecamatan;
- c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM;
- d. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rastra di Kota Singkawang;
- e. sosialisasi Program Rastra di wilayah Kota Singkawang;
- f. perencanaan penyaluran Rastra;
- g. penyelesaian HTR dan administrasi;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di kecamatan, desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat;
1. penanganan pengaduan di Kota Singkawang;
- j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat; dan
- k. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 5
- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelaksana Program Rastra di tingkat Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Kecamatan; dan
- b. Unsur-unsur lain yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kota Singkawang.
- (4) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelak.sanaan program Rastra di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan penyaluran Rastra di kecamatan;
- b. sosialisasi Rastra di wilayah kecamatan;
- c. pendistribusian Rastra;
- d. penyelesaian HTR dan administrasi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di kelurahan;
- f. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di kelurahan; dan
- g. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.
- (6) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 6
- (1) Pelaksana distribusi di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelaksana distribusi Rastra di tingkat Kelurahan yang berkedudukan di wilayah Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Pelaksana disuibusi di Kclurahan sebagaimana dimakxeud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana distribusi di Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. pemeriksaan dan penerimaan/ penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD;
- b. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di TB;
- c. penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG, apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG;
- d. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan BAST beras di TD; dan d
- e. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
Pasal
7
- (1) Kegiatan perencanaan meliputi penetapan KPM, TD dan TB.
- (2) Penetapan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 Rastra;
- b. pagu Rastra nasional telah mencakup keluarga miskin dan keluarga rentan miskin; dan
- c. dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Menteri Sosial, Gubemur, dan Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Muskel dan atau Muscam.
- (3) Penetapan TD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kota dengan Perum BULOG setempat.
- (4) Penetapan TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
Pasa18
- (1) Kebijakan Penganggaran disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berupa subsidi pangan yaitu selisih antara harga pembelian beras dengan harga jual beras di TD.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Alokasi anggaran untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pembiayaan operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/ atau pembebasan Harga Tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada K.PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.
BABV
MEKANISME PELAKSANAAN
Bagian Kesatu Penetapan Pagu Rastra Daerah
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 9
- (1) Pagu Rastra Daerah ditetapkan olch Gubernur mengacu pada pagu Rastra yang disampaikan oleh Menteri Sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Bagian Kedua Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Kelurahan
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 10
- (1) Pagu Rastra Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pagu Rastra di Kelurahan dilakukan melalui Muscam atas permintaan 2 (dua) kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut musyawarah kelurahan yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra masing-masing kelurahan.
Bagian Ketiga
Perubahan DPM Rastra
Pasal
11
- (1) Perubahan DPM Rastra dilakukan melalui Muskel pada tahun berjalan/tahun pelaksanaan Program Rastra dengan cara menetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM.
- (2) Keluarga peserta Program Keluarga Harapan harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
- (3) KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah ala.mat ke luar kelurahan/pemerintah setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh Mudes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra.
- (4) KPM Rastra yang Kepala Keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya.
- (5) Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM. (6) Keluarga sebagai Pengganti untuk menggantikan
6. yang dinilai layak KPM KPM sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
- a. Jumlah anggota keluarga besar;
- b. Terdapat balita dan anak usia sekolah; c. Lansia;
- d. Penyandang disabilitas;
- e. Kepala keluarganya perempuan;
- f. Kondisi fisik rumahnya tidak layak huni; dan
- g. Berpendapatan paling rendah dan/ atau tidak tetap.
- (7) Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Kelurahan.
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 11
- (1) Penyelenggaraan Muskel sebagaimana dimnaksud dalara pasal 11 ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara, Formulir Rekapitulasi Pengganti, dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang diisi setiap KPM Pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Musket karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra.
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 12
- (1) Penyelenggaraan Muskel sebagaimana dimnaksud dalara pasal 11 ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara, Formulir Rekapitulasi Pengganti, dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang diisi setiap KPM Pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Musket karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra.
- (2) Apabila diperlukan, Muscaro dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi Berita Acara Muscam serta Formulir Rekapitulasi Pengganti dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai hasil Muscam.
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 13
- (1) Dokumen Berita Acara Muskel/Muscam, Formulir Rekapitulasi Pengganti dan Fonnulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan
2. Fakir Miskin dilaporkan secara berjenjang dari Kelurahan, ke Kecamatan, dan ke Kota.
- (2)
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 14
- ( 1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan/ atau menteri terkait melakukan peluncuran Program Rastra Nasional untuk tahun berjalan yang dihacliri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
- (2) Peluncuran Program Rastra Nasional dapat diikuti peluncuran Program Rastra di provinsi oleh Gubemur.
- (3) Sosialisasi Pedum dan Pagu Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra.
- (4) Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra di Kota. Singkawang dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Rastra Nasional.
- (5) Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Pedum Rastra.
- (6) Pelaksanaan penyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Rastra.

## Bagian Kelima

## Pemantauan dan Evaluasi

## Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra di berbagai daerah rnaka Tim Koordinasi Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program Rastra.
- (2) Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Rastra pada seluru.h tahapan agar dapat diupayakan altematif solusi pemecahannya.
- (3) Tim Koordinasi Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
- (4) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi olch Tim Koordinasi Rastra Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kata Singkawang.
- (5) Waktu pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- (6) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
- (7) Pemantauan pelaksanaan Program Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/ formulir pcmantauan yang terdapat pada Lampiran Pedum sebagai panduan.

## Bagian Keenam Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai TD

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- (2) Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilalrukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/ karung
- (3) Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.
4. () Mekanisme Penyaluran dilakukan:
- a. berdasarkan Pagu Rastra, Walikota/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG;
- b. berdasarkan SPA, Perum BUWG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecmatan atau desa/ kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi pcnyaluran Rastra pada awal tahun;
- c. sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras;
- d. sebelum penyaluran dapat dilakukan pcngecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Pclaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktik.an dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi;
- e. serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
- f. penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan, namun apabila terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/ cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga pcnyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Rastra dapat dilakukan sesuai situasi dan kondisi.

## Bagian Ketujuh

## Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB

## Pasal 18

- (1) Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi t.anggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- (3) Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- (4) Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Pokja atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

## Bagian Kedelapan

## Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

Pasal 19

- (I) Untuk mengurangi biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, sclama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

## Bagian Kesembilan

## Pembayaran HTR

## Pasal 20

- (1) HTR sebesar Rp.1.600,00/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD.
- (2) Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai, yaitu Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut kc rckening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat.
- (3) Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat clibantu oleh masyarakat secara sukarela.

## Bagian Kesepuluh

## Pembiayaan

## Pasal 21

- (1) Mekanisme pembayaran Subsidi Pangan/Rastra diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pangan/Rastra.
- (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Pangan/Rastra, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, peman tauan dan evaluasi, dan pengaduan clialokasikan pada Biaya Operasional/Safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

## BAB VI

## PENGENDALIAN

## Pasal 22

- ( 1) Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan pelaksanaan distribusi Rastra dilakukan dengan cara:
- a. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan;
- b. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kota secara periodik setiap bulan;
- c. Tim Koordinasi Rastra Kota melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sckretaris TKPK di kota setempat;
- d. Tim Koordinasi Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia clan Kebudayaan, Menteri Koord.inator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat, secara periodik setiap Semester;
- e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat, Provinsi, dan Kota pada akhir tahun;
- f. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pu.sat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan;
- g. Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kota kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusa.n kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi; dan
- h. Dokumen BA Muskel/Muscam, FRP dan FPPDTPFM dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Sosial dan Gubernur kemudian dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Walikota dilaporkan kepada Menteri Sosial, dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

## BAB VII PENGADUAN Pasal 23

- ( 1) Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Rastra menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Rastra.
- (2) Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing yaitu:
- a. unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri;
- b. unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra;
- c. kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan secara keseluruhan, oleh karena itu Kemendagri menetapkan Pedornan Khusus unt
- d. uk pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Rastra;
- e. pengaduan Program Subsidi Rastra dikelola oleh unit pengaduan dari Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Daerah;
- f. pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang untuk d.iselesaikan mulai dari tingkat kota, provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya;
- g. setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Rastra dan terdistribusi ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengatasinya;
- h. unit Pengaduan di tingkat kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaika.n Program Rastra; dan
- i. laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VII.

BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 29 Agustus 201 7 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 30 Agustus 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

5.

NIP.19681016 199803 1 004