Unknown Unknown Nomor - Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Telnris Jaringan Informasi Geospasial Kota Kotafilobagu; - 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 468O); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2O11 tentang Informasi Geospasial (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 49, Tambahan Irmbaran Negara Republik qt' Indonesia Nomor 5214); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahur 20ll, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah ll*{flbarafi Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerhtahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusafl Pemerinfaha:n Aritnra Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoflesia Nomor 4737); 5. - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daeiah (I.€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negaia Republik Indonesia Nomor 4741); 6. - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Ufldaflg Nomor 4 Talrnn 2011 tentang Informasi Geospasial (kmbaran Negara Republik Indortesia Tahun 2014 Nomor 31, Ta,mbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 7. - Peratiiia,n Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tenang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia TriLhun 2014 Nomor 78; 8. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemtrenfirkari Prodtrk Hukum Daerah; 9. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATI'RAIT WALIK1OTA KOTA,UOBAGU IfouoR 36 TAErrr 2015 TEI|TAIfG
PEUBEI|TT'XATT T'IIIT PEIII(EAITA TErI|IS JARITGAI{ IITI)RUASI GEOSPASHL
DEI|GAIT RAIIUA? TI'HA,r YAITG UAIIA EsA
WALIKOTA KOTATOBAGU,
- a. bahwa dalam rangka mernrjudkan htegrasi clata dan pertukaran informasi spasial antar sektor, antar tidgkatarl p€merin&amp;iliztr, diperlirkan pengembangan jaringan data dan informasi geospasial;
- b. bahu'a dalam rangika penyelenggaJaan pengendalian perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pengendtiLliaLn tata ruang serta layanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk simpul jaringztm infoftlasi geospasial daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hiriuf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Telnris Jaringan Informasi Geospasial Kota Kotafilobagu;
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 468O);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2O11 tentang Informasi Geospasial (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 49, Tambahan Irmbaran Negara Republik qt' Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahur 20ll, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah ll*{flbarafi Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerhtahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusafl Pemerinfaha:n Aritnra Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoflesia Nomor 4737); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daeiah (I.€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negaia Republik Indonesia Nomor 4741); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Ufldaflg Nomor 4 Talrnn 2011 tentang Informasi Geospasial (kmbaran Negara Republik Indortesia Tahun 2014 Nomor 31, Ta,mbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 7.
- Peratiiia,n Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tenang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia TriLhun 2014 Nomor 78; 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemtrenfirkari Prodtrk Hukum Daerah; 9.
a
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja L€mbaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2OO7l, sebagaimafla telah diubah dengan Peranran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan atas Peraturafl Daerah Kota Kotaffobagu Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja L€mbaga Teknis Daerah Kota Kotafirobagu (Irmbaran Daerah Nomor 3 Tahun 2O12);
UEUUTUSXAIT
: PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA KOTAMOBAGU.
BA.B I XEIE,rTUA,r I'UT'U Prlal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotsmobagu.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
6. Unit Pelaksana Teknis Jaringal Informasi Geospasial selanjutnya disebut UPT JIGD adalah unsur pelaksana teknis di bidang Basis Data Geospasial dan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kota Kotamobagu.
7. Kepala UPTD adalsh Kepala Unit Pelaksana Teknis JIGD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
- E. Jabata:n Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
- suatu orgaflisasi yang dalam pelaksaflaafl tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Spasial adalah aspek keruangafl suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
10. Geospasial atau ruaflg kebumian adalah aspek keruaflgafl yaflg menunjukkan lokasi. ktak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
11. Data Geospasial yang selanjutnya disebut DG adalah data tentaflg lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/ atau karalrteristik objek alam dafilatilt buatafl maflusia yaflg berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi ceospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Dc yaflg sudah diolah sehingga dapat digunakan sebogai alat bantu dalam peflrmusafl kebljakan, pengambilan keputusan, ddrr I atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
13. Irrformasi Geospasial Dasar yang selanjutnya dishgkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam walrtu yang relatif lama.
14. Penyelenggaraan IG adalah p€mbuatan IG yang dilalmkarr melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, peflgarflaflafl DG dafl IG, penyebarluasafl DG dafl IG dan penggunaan IG.
15. Jaringan Infonnasi Geospasial Daerah yaflg selfirjumj/a disebut IGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terifltegrasi dan berkesinambungafl serta berclayaguna.
16. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewena-ng dan hak secara penuh oleh pejabat irang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalrrLm rangka menduktlng kelarieara,n tugas pokok drim fruigsi.
&amp;A
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## EAA IV TUGAS PIOI(OK DA.r N,IfGAI Br8l.D Kcatu IIPT Jarlagaa ldotnert Gcocpashf Puel 5

UPt JIG mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospa.sial dan Informasi Geospasial.

## Pasal 6

Untuk melaksana-kan trrgas sebagairnana rlirnaksrrd rlalarn Pasal 5 UPT JIG' menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan penyebarluasan Informasi Geospasial yang diselenggarakan melalui jaringan informasi geospasial nasional sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis perqrebarfuasan irformasi geospasial.
- b. membangun, memelihara dan meojamin keberlangsungan sistem akses informasi geospasial yang diselenggarakan.
- c. melalrukarr koordinasi dengan unit kerja atau satuan kda perangkat daerah lain untuk penggunaan basis data bersama dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan informasi geospasial beserta metadatanya.
- d. melakszmakan surrei dan pemetaan untuk lren]rusrrrr:trr rencana pembangunan kota.

## f,rgtan Kedua Xepaf. UPt Prsal 7

- Kepala UPT JIGD mempunyai tugas memimpin UPT dalam pelaksanaan teknis administrasi dan operasional berdasarkan peraturan perundaagundangan(1)
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT JIGD, melaksanakan fungsi : (21
- a. men5rusun rencana kegiatan dan program kerja UPT;
- b. melaksanakan pembinaan aparatur di lirgftmgan UPT;
- c. mengawasi dan mengendalikan urusan ketatausahaan, administrasi keuangan dan tata naskah dinas di lingkungan UPT;
- d. meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efrsien dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
- e. menyajikan informasi dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan data, pengoLahan data dal perraetaarr wilayah kota;
- g. memberikan saran/ masukan kepada Tim Penyusun dan Pengendali Tata Ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan

h. melaksanakan tugas lain ]'allg diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Baglan Kettga Sub Bagtan Tata Ueaha Pasal I

- (1) Kepala Sub Brgan Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, tata naskah dinas, administrasi keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan koordinasi penJ rsunan program serta pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebaqaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, melaksaflakafl fungsi :
- a. mengkoordinasikan dan menyusun program kerja serta penganggaran di lingkungan UPT;
- b. mengelola urusart tata naskah dinas, kearsipan, dokumentasi dan pelaporan;
- c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan aclministrasi keuarrgan darr pertrentlahaiaam;
- e. menyiapkan data dan informasi serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan zugas;
- f. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- g. melaksanakari tugas lain yang diberikan oleh atasran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Bagtan Kettge Tim A'hIi Jartngan Informasi Geocpasid Daerah Passl 9

- (1) Tim Ahli Jaringa! Informasi Geospasial Daerah mempunyai tugas mengelola bank data geospasial, melakukan survei dan pemetaan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli JIGD, melaksanakan fungsi :
- a. melaksanakan pengumpulan data survei lapangan;
- b. melakukan pemutakhiran data dan digitasi peta serta analisis data geospasial; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## BAB V ISEI,OITERII{G Pesal 1()

Eselonering pada UPT Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah sebogai berikut:

- (1) Kepala UPI adalah Pejabat Eselon IV A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pejabat Eselon IV B.

## BAB VI TATA XER.'A PaEal lf

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada tata kerja dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (3) Kepala UPT wqiib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggungiawab atas bimbingan dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenj ang jabatan masing-masing.
- (5) Pertanggungiawaban Pejabat Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala UPT.

## BA.B VII XE?EGAVAIAIT

## Passl 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pemberdayaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT.
- (3) Koordinator/Tim Ahli disetiap bidang di lingkungan UPT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Badan berdasarkan usula.n Kepala UPT, dan bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Ketentuan lain mengenai kepegau'aian diatur sesuai dengan peraturafl perundang-undangan yang berlaku.

q

## BABVIII

## PHBIAYAAI| Prsal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Jaringan Informasi Geospasial Daerah dibebankan pada Anggaran Perrdapatan Belanja Daerah Kota Kotarnobagu dan sumber lain yang sah.

## BAB IX XEIEI|TUAI| PEITUTT'P

## Pasal 1.}

Peraturan Walikota ini mulai berLaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orurng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.


Ditetapkan di Kotamobagu o

Pada tanggal 2s tuovombcr

;ptS

0{ YALIKOAA K(YfAtOBACrIr, I'



PARAF HIEMRKI

.

SEKRETARIS DAERAH

(\

ASISTEN BIDANG ADMIMSTR'TST UMUM

t[-

KEPATA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ct4

KEPAI.A SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANFOzuAB

(

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 36





Lampiran :

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

Nomor :

-i6 TAHut 2o\S

Tanggal :

2S NouemgER rols

## STRUI(rUR ORGANISASI UPT JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL


| Eselon | Jumlah |
|-------------|----------|
| Eselon IV A | l Orang |
| Eselon IV B | 1 Orang |





| PAEAFHIERARKI , | PAEAFHIERARKI , |
|------------------------------------------------|-------------------|
| SEIRETARIS DAERAH | r. |
| ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM | lu |
| KEPAIA BAGIAN HUKI,'M DAN ORGANISASI | Ctt |
| KEPAI.A SUB BAGIAN KEIEMBAGAAN DAI{ A'YFOR.'AB | ( I |