PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA Nomor 18 Tahun 2016 tentang RETRIBUSI DAERAH (berlaku 14 Juli 2016)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 14 Juli 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 15 Juli 2016 CAP/TTD

Penandatangan: Sekretaris Daerah Provinsi Papua T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 18 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 13 TAHUN 2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ABNER KEHEK, SH., M.Hum NIP. 19750421 200112 1 006
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

:

17 (tujuh belas).

## GUBERNUR PAPUA,

Menimbang

- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk lebih efisien dan efektif perlu diatur dan ditata sesuai peruntukannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan retribusi terhadap tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota di Provinsi Papua;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan masa kini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara
1. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);


4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

## GUBERNUR PAPUA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 5), diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 1 angka 44 diubah dan ditambahkan 33 angka baru yaitu angka 101, angka 102, angka 103, angka 104, angka 105, angka 106, angka 107, angka 108, angka 109, angka 110, angka 111, angka 112, angka 113, angka 114, angka 115, angka 116, angka 117, angka 118, angka 119, angka 120, angka 121, angka 122, angka 123, angka 124, angka 125, angka 126, angka 127, angka 128, angka 129, angka 130, angka 131, angka 132 dan angka 133 sehingga berbunyi :

## Pasal 1

44. Ukur Ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat UUBDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
101. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-HA adalah Rencana kerja dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang disusun berdasarkan RKUPHHKHA.
102. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Negara yang berlaku secara nasional di Indonesia.
103. SNI Wajib adalah suatu standar syarat mutu yang wajib ditetapkan pada suatu produk sesuai penetapan produk tersebut oleh Badan Standar Negara sebagai produk SNI Wajib.
104. SNI Sukarela adalah suatu standar syarat mutu pada suatu produk yang mana produk tersebut belum ditetapkan oleh Badan Standar Negara sebagai produk SNI wajib.
105. Normalisasi Produk adalah suatu produk lokal yang syarat mutunya harus disesuaikan dengan syarat mutu SNI.
106. Pengujian Mutu Produk adalah suatu proses pemeriksaan oleh laboratorium penguji untuk membuktikan kesesuaian antara mutu contoh/produk dengan syarat mutu SNI.
107. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya.
108. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan atau alat ukur metrologi teknis.
109. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara.
110. Diklat Prajabatan adalah Diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika aparatur sipil negara serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelanggaraan pemerintahan negara dan bidang tugas serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

| 111. | Diklat Teknis/Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 | Diklat Kepemimpinan, yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah Diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepempinan aparatur, sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepempinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. |
| 113 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek adalah izin untuk melakukan pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan tertentu yang dilaksanakan dalam trayek tertentu. |
| 114 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek adalah izin untuk melakukan pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan tertentu yang dilaksanakan tidak dalam trayek tertentu. |
| 115 | Izin Insidentil adalah izin untuk melakukan pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan tertentu yang dilaksanakan tidak dalam trayek tertentu dan hanya diberikan izin untuk 1 kali pelayanan dan/atau perjalanan. |
| 116 | Kartu Pengawasan merupakan dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan Kartu Pengawasan. |
| 117 | Izin Penyelenggaran Angkutan Penyeberangan adalah izin untuk melakukan pelayanan angkutan penyeberangan dengan menggunakan kapal tertentu yang dilaksanakan dalam trayek tertentu. |
| 118 | Izin Usaha Pengurusan Transportasi (freight forwading) adalah kegiatan usaha yang ditujukkan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksanannya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara. |
| 119 | Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, adalah usaha pengurusan dokumen- dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk diserahkan kepada dan atau diterima dari perusahaan penerbangan untuk keperluan pemilik barang baik dalam negeri maupun luar negeri. |
| 120 | Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, adalah perusahaan yang kegiatannya khusus memberikan pelayanan di bidang jasa ekspedisi muatan pesawat udara. |
| 121 | Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. |
| 122 | Pusat Kegiatan Operasional Penerbangan (operation base) adalah bandar udara yang dijadikan tempat bagi suatu perusahaan angkutan udara niaga untuk menyebarkan angkutannya ke tempat- tempat tujuan lainnya yang menjadi daerah perlayanannya. |
| 123 | Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan. |
| 124 | Jaringan Penerbangan adalah kumpulan dari rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan udara. |


125. Persetujuan Terbang (Flight Approval) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut (traffic right) dan/atau penggunaan pesawat udara.
126. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
127. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
128. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK - HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK - HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
129. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
130. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
131. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
132. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
133. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badanbadan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan huruf d dan huruf e sehingga Pasal 2 berbunyi :

## Pasal 2

- (1) Objek Retribusi terdiri atas :
- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai retribusi jasa umum, meliputi :
- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- c. Retribusi pelayanan pendidikan;
- d. Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
- e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, meliputi :
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi tempat pelelangan;
- c. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- d. Retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga; dan
- e. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, meliputi :
- a. Retribusi izin trayek;
- b. Retribusi izin usaha perikanan; dan
- c. Retribusi Perpanjangan IMTA.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, alat yang digunakan, kelas/type dan jangka waktu pelayanan kesehatan di RSDP dan BALABKES.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 6 (enam) ayat baru sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSDP dikelompokkan menjadi pelayanan :

- a.

- rawat jalan;

- b. rawat darurat;

- c. rawat sehari ( one day care );

- d. rawat inap; dan

- e. home care.

(2) Tarif .../8

| Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari pelayanan : | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| g. penunjang non medik. Tarif retribusi pelayanan kesehatan di BALABKES berdasarkan jenis pemeriksaan terdiri dari : | |
| Pelayanan medik di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi : a. pelayanan psikiatrik; b. pelayanan rawat jalan tindakan medis non operatif; c. pelayanan rawat jalan tindakan medis operatif; | |
| g. pelayanan rawat darurat tindakan medik operatif; dan h. pelayanan rawat darurat tindakan medik penunjang diagnostik. Pelayanan penunjang medik di RSDP sebagaimana dimaksud ayat (2) diklasifikasikan menjadi : a. pelayanan radiodiagnostik; b. pelayanan laboratorium; c. pelayanan elektromedik; pelayanan psikometri; pelayanan tindakan keperawatan; | |
| pada | |
| pelayanan farmasi; | |
| pelayanan transfusi darah; | |
| h. pelayanan forensik & pemulasaran jenazah i. | |
| Pelayanan Rawat Inap; | |
| Pelayanan Perhari Rawat Inap Ruang Semi Intensive; Pelayanan Perhari Rawat Inap Ruang Intensive; Pelayanan Perhari Rawat Inap Ruang Pemulihan; | j. |
| Pelayanan Perhari Rawat Inap Ruang Resusitasi | |
| IGD; Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif; | |
| Pelayanan Tindakan Medik Operatif; dan | |
| Pelayanan Tindakan Medik Operatif Tidak Terencana. | |
| (6) Pelayanan | |
| .../9 | |
| p. | |
| o. | |
| m. n. | |
| k. l. | |
| d. | |
| e. | |
| f. | |
| | g. |

| (6) | Pelayanan Persalinan di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diklasifikasikan menjadi : | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (7) | a. Persalinan Fisiologis; b. Persalinan Patologis; dan c. Persalinan Patologis dengan alat. | |
| | Pelayanan Medikolegal di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diklasifikasikan menjadi : | |
| (8) | Pemulasaran Jenazah di RSDP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e diklasifikasikan menjadi: | |
| | Pelayanan Forensik dan Medikolegal; dan Pelayanan Medik Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check up). | |
| | s. t. | |
| c. | Pelayanan Medik Radiodagnostik; | |
| | Pelayanan Medik Radiodiagnostik Pasien Rujukan; | d. |
| | Pelayanan Medik Radiodiagnostik Medical Check up; | e. |
| | Pelayanan Medik Radiodiagnostik Pasien Cito dari Ruang Perawatan; | f. |
| | Pelayanan Medik Pemeriksaan Laboratorium; | g. |
| | h. Pelayanan Medik Laboratorium Pasien Rujukan; | |
| | Pelayanan Medik Radiodiagnostik Medical Check up; | i. |
| | Pelayanan Medik Radiodiagnostik Pasien Cito dari Ruang Perawatan; Pelayanan Medik Gizi; | j. |
| | k. Pelayanan Medik Laboratorium Patologi Anatomi; | l. |
| | m. Pelayanan Medik Pemeriksaan Elektromedik Pasien Rujukan; | |
| | n. Pelayanan Medik Pemeriksaan Elektromedik untuk Medical Check Up; | |
| | o. Pelayanan Medik Kesehatan Khusus Rehabilitasi Medik; | |
| | p. Pelayanan Medik Pemeriksaan Elektromedik Pasien Rujukan; | |
| | q. Pelayanan Medik Farmasi; | |
| | r. Pelayanan Akupuntur Medik; | |
| | Pelayanan pada | |
| | Pemakaian Kamar Jenazah; | |
| (9) | Persalinan di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) f diklasifikasikan menjadi : Pelayanan Medik Medikolegal dan Konsultasi Khusus; | |
| | Pelayanan Rawat Inap untuk Medikolegal; | |
| | Pelayanan Medik Medikolegal Non Operatif; | c. |
| | Pelayanan Medik Penunjang Diagnostik Medikolegal; dan | e. |
| | Pelayanan Rehabilitasi Medik Medikolegal. | f. |
| | (10) Pelayanan | |
| | .../10 | |
| | Pelayanan Medik Medikolegal Operatif; | d. |
| | Konservasi Jenazah. | |
| | Perawatan Jenazah tanpa Formalin; | |
| a. b. | | |
| | Perawatan Jenazah dengan Formalin; dan | |
| | c. | |
| | d. | |
| | Pelayanan | |
| | huruf | |
| | a. | |
| | | b. |

- (10) Pelayanan Rawat Jalan di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tarif tindakan penunjang medik menggunakan tarif kelas II.
- (11) Pelayanan Gawat Darurat di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tarif tindakan penunjang medik, medikolegal, cito, medical check-up menggunakan tarif kelas I.
- (12) Struktur, besarnya tarif retribusi, klasifikasi pelayanan tindakan medik serta pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian UUBDKT.

6. Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) ayat baru sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 14

- (1) Obyek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pemberian pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan pengujian BDKT yang diwajibkan.
- (2) Obyek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, meliputi :
- a. Dancing Logam;
- b. Comveyar Best Cale;
- c. Meter;
- d. Neraca;
- e. Pencap Kartu Otomat;
- f. Batcing Plant;
- g. Asphalt Mitching Plant;
- h. Ukuran Panjang;
- i. Tangki Ukur;
- j. Pompa Ukur;
- k. Bejana Ukur; dan
- l. Meter Taxi.
7. Pasal 19 penulisan Bagian Keempat diubah menjadi Paragraf 3, sehingga berbunyi :

## Paragraf 3 Subyek dan Wajib Retribusi Pasal 19

- (1) Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayan jasa yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.


8. Pasal 20 penulisan Paragraf 2 diubah menjadi Paragraf 4, sehingga berbunyi :

## Paragraf 4

## Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dan hanya untuk menutup sebagian biaya.
9. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambahkan 5 (lima) Pasal baru yaitu Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D dan Pasal 20E, yang berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Keempat Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 20A

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak peta.

## Pasal 20B

Objek retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi.

## Pasal 20C

- (1) Subjek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pembuatan peta oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Wajib retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 20D

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jumlah, ukuran/skala dan bahan jenis kertas peta.


## Paragraf 3

## Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pasal 20E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan hanya dengan memperhitungkan biaya pembuatan peta.
- (2) Struktur, besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 20F

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 20G

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor diatas air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

## Pasal 20H

- (1) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 20I

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan.

## Paragraf 3

## Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 20J

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan hanya dengan memperhitungkan biaya pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Struktur, besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


10. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan Pasal 50A, Pasal 50 B, Pasal 50C, Pasal 50 D dan Pasal 50E, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Ketiga Retribusi Perpanjangan IMTA Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 50A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.

## Pasal 50B

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA untuk pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemberian perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan .

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 50C

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan IMTA.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 50D

- (1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD100 (seratus dolar Amerika)/orang/bulan atau USD1.200 (seribu dua ratus dolar Amerika)/orang/tahun dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi.

## Pasal 50E

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal Tenaga Kerja Asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.

11. Ketentuan .../14

12. Ketentuan Pasal 53 ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 53 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 53

- (1) Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah Daerah lintas kabupaten/kota.
13. Ketentuan Pasal 72 ditambah 1 (satu) angka baru sehingga Pasal 72 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2002 Nomor 54);
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Jembatan Timbang (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2002 Nomor 55);
4. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Dan Rumah Sakit Jiwa Abepura (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2002 Nomor 58);
5. Peratuan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 1); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 14 Juli 2016

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 15 Juli 2016 CAP/TTD

Sekretaris Daerah Provinsi Papua T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 18 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 13 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ABNER KEHEK, SH., M.Hum NIP. 19750421 200112 1 006

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 18 TAHUN 2016

## TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

## I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan Pajak dan Retribusi dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat dimaksud menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan penerimaan Retribusi Daerah, namun demikian pemberian kewenangan yang lebih besar tersebut, tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalulintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor.

Selama ini penyelenggaraan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Terkait dengan Retribusi Daerah, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis yang dapat dipungut Daerah. Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Ada 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang dimaksud.

Hasil penerimaan pungutan Daerah, baik pajak maupun retribusi, diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil. Kondisi tersebut sering terjadi pada penerimaan-penerimaan di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sebagian besar pengeluaran APBD Kabupaten/Kota dibiayai dana alokasi dari Pemerintah.

Dana alokasi yang digulirkan Pemerintah tidak sepenuhnya dapat diharapkan untuk dapat menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Untuk meminimalisasi tingginya ketergantungan Daerah akan dana alokasi dari Pemerintah, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengadakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru y