PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 7 Tahun 2006 tentang PENGGEMUKKAN TERNAK SAPI POTONG (berlaku 10 Mei 2006)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG
PENGGEMUKKAN TERNAK SAPI POTONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa penyediaan ternak sapi potong di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar didatangkan dari luar, ketergantungan dari luar ini harus dikurangi dengan cara antara lain melalui penggemukkan sapi potong;
- b. bahwa kegiatan penggemukkan ternak sapi potong disamping akan mengurangi ketergantungan dari luar, maka akan menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiaman dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggemukkan Ternak Sapi Potong;
4. : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Tenak dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Peternakan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 13 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENGGEMUKKAN TERNAK SAPI POTONG
BAB II - KETENTUAN PENGADAAN DAN LOKASI PENYEBARAN
Pasal 2
- (1). Pengadaan bibit bakalan ternak sapi potong dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang berasal dari :
- a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2). Pengadaan bibit bakalan ternak sapi potong dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang berasal dari :
- a. Aneka sapi hasil penggaduhan ternak bantuan Pemerintah baik dari luar maupun dari dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Ternak masyarakat dari luar atau dari dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- (3). Bakalan ternak sapi potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus sehat dan memenuhi syarat untuk menggemukkan.
- (4). Bakalan ternak potong yang digaduhkan harus sapi jantan berumur ± 18 (delapan belas) bulan dan memenuhi syarat untuk digemukkan.
- (5). Pemeliharaan dilaksanakan selama 6 - 12 bulan, terhitung pada saat penyebaran ternak.
- (6). Pemerintah kelurahan/desa menyediakan lokasi sementara.
BAB II - KETENTUAN PENGADAAN DAN LOKASI PENYEBARAN
Pasal 3
- (1). Lokasi penyebaran ternak penggemukkan sapi potong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Bebas penyakit hewan menular;
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. Sesuai dengan tata ruang Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Mendukung kelancaran pemasaran;
- e. Mendukung efisiensi dan efektifitas pembinaan;
- f. Daya dukung lokasi/wilayah memadai;
- (2). Calon loksai penggemukkan sapi potong yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan lokasi penggemukkan dengan Keputusan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
SYARAT PETANI PENGGADUH
BAB III - SYARAT PETANI PENGGADUH
Pasal 4
- (1). Setiap petani ternak yang memenuhi persyaratan dapat menjadi penggaduh.
- (2). Persyaratan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai tempat tinggal yang tetap;
- c. Sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain;
- d. Berbadan sehat;
- e. Berkelakuan Baik;
- f. Mampu memelihara ternak dengan baik dan bersedia memenuhi ketentuan penggaduhan ternak yang berlaku.
TATA CARA PEMBAGIAN TERNAK
BAB IV - TATA CARA PEMBAGIAN TERNAK
Pasal 5
- (1). Nak dilaksanakan dengan cara diundi yang dilaksanakan oleh :
- a. Tim dari Dinas terkait yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- b. Unsur Pemerinthan Kelurahan/Desa setempat;
- c. Petani Penggaduh.
- (2). Sebelum ternak diserahkan kepada petani penggaduh terlebih dahulu ditetapkan nilai awal dan harga awal dari ternak bakalan yang akan digaduhkan dan disetujui oleh Dinas
- Pertanian, Perikanan dan Peternakan dan petani penggaduh.
- (3). Petani penggaduh yeng telah memperoleh ternak melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak yang disaksikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.
PENJUALAN DAN PEMBELIAN
BAB V - PENJUALAN DAN PEMBELIAN
Pasal 6
- (1). Pelaksanaan penjualan ternak hasil gaduhan dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2). Penjualan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian atau pada waktu yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- (3). Penentuan harga seekor ternak yaitu
BAB V - PENJUALAN DAN PEMBELIAN
Pasal 7
Pembelian ternak adalah masyarakat umum dan dibayar secara tunai.
KETENTUAN BAGI HASIL
BAB VI - KETENTUAN BAGI HASIL
Pasal 8
- (1). Sebelum ternak diserahkan kepada petani penggaduh terlebih dahulu ditetapkan nilai awal dan harga awal dari ternak bakalan yang akan digaduhkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (antara petani dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan).
- (2). Pembagian hasil ternak potong gaduhan dilaksanakan setelah ternak dijual.
- (3). Pembagian hasil penjualan adalah sebagai berikut :
- a. Petani penggaduh akan menerima sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari pertambahan nilai (keuntungan);
- b. Pemerintah Kabupaten akan menerima seluruh nilai awal ditambah 30 % (tiga puluh persen) dari pertambahan nilai (keuntungan);
- c. Dari 30 % (tiga puluh persen) penerimaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah, untuk selanjutnya diambil 25
% (dua puluh lima persen) sebagai pendapatan asli daerah dan 5 % (lima persen) untuk kegiatan penunjang operasional.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETANI PENGGADUH
BAB VII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETANI PENGGADUH
Pasal 9
- (1). Setiap petani penggaduh yang menerima ternak gaduhan diwajibkan :
- a. Membuat kandang ternak;
- b. Menanam hijauan makanan ternak;
- c. Mengikuti kursus/penyuluhan ternak sapi potong;
- d. Mau menerima, mengikuti bimbingan dan petunjuk tekhnis peternakan;
- e. memelihara ternak gaduhan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Petani penggaduh wajib mengganti dengan ternak potong yang sama apabila selama masa kontrak karena kelalaian ternak gaduhannya mati atau hilang.
- (3). Penggaduh wajib menyerahkan ternak yang digaduhnya kepada Pemerintah untuk dijual dalam jangka waktu 6 - 12 bulan sejak ternak diterima.
- (4). Dalam hal ternyata karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong, penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada Pemerintah untuk dijual, penggaduh mendapatkan 25 % (dua puluh lima persen) sedangkan Pemerintah mendapatkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari harga ternak.
BAB VII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETANI PENGGADUH
Pasal 10
Selama masa kontrak petani penggaduh dilarang menjual, menukar dan mengganti ternak gaduhannya tanpa sepengetahuan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11
Petani penggaduh yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pemcabutan hak untuk menjadi Petani Penggaduh dan wajib mengganti ternak dan atau 2% (dua persen) bakal ternak sapi potong pada saat diserahkan setelah melalui peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dangan peringatan 7 (tujuh) hari.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12
- (1). Petani penggaduh yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB X PENYIDIKAN
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
- (1). Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- i. menghentikan penyidikan.
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 14
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 15
Peraturan Derah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 10 Mei 2006

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Mei 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, ## Pelaksana Tugas, dto ## SUDIRMAN ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI C NOMOR 4 ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PEJELASAN ATAS NOMOR 7 TAHUN 2006 ## TENTANG ## PENGGEMUKKAN TERNAK SAPI POTONG ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Dalam rangka usaha untuk mengurangi ketergantungan ternak sapi potong dari luar, maka Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memandang perlu mengadakan kegiatan penggemukkan ternak sapi potong melalui ternak penggaduhan.
Kegiatan penggemukkan ternak sapi potong dimaksud sekaligus akan membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Agar pelaksanaan penggemukkan ternak sapi potong dimaksud tertib dan memenuhi dari tujuannya, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
``` Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas ```