KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 2009 tentang Ekstradisi; - b. bahwa Pemerintah Republik Korea sesuai ketentuan Undangundang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea ( Treaty on Extradiction between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea ), mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Paik Bo hyun, Warga Negara Republik Korea; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan memerhatikan (berlaku 16 September 2009)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dalam memberantas kejahatan, diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, ke dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
- b. bahwa Pemerintah Republik Korea sesuai ketentuan Undangundang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea ( Treaty on Extradiction between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea ), mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Paik Bo hyun, Warga Negara Republik Korea;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan memerhatikan Pasal 11 Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea dan surat pernyataan Paik bo Hyun untuk kembali secara sukarela, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi tersebut;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea ( Treaty on Extradiction between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4771);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 11
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea ( Treaty on Extradiction between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4771);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Republik Korea atas nama Paik Bo Hyun, Warga Negara Republik Korea yang dituduh melakukan kejahatan ekonomi khusus dan penipuan dalam wilayah yurisdiksi Negara Republik Korea.
KEDUA :
Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 September 2009

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ## DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan, Bigman T. Simanjuntak