PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 35 Tahun 2017 tentang MEKANISME PELAKSANAAN FASILITASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR (berlaku 21 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN FASILITASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR, bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur melalui sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pelaksanaan Fasilitasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan:
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN FASILITASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah di wilayah Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
10. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
11. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerjasama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Nomor register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
14. Hari adalah hari kerja.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan fasilitasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan:
- a. agar dalam pelaksanaan fasilitasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota dapat tepat prosedur dan tepat waktu; dan
- b. agar Raperda Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan serta tidak menghambat investasi di Daerah.
BAB III FASILITASI Bagian Kesatu Umum
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 4
- (1) Pembinaan terhadap Raperda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap Raperda Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi yakni:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. pajak daerah;
- e. retribusi daerah;
- f. tata ruang daerah;
- g. rencana pembangunan industri; dan
- h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.
Bagian Kedua
Persyaratan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 5
- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Raperda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk mendapatkan fasilitasi
- (2) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lengkapi dengan:
- a. naskah Raperda Kabupaten/Kota rangkap 5 (lima);
- b. berita acara hasil pembahasan Raperda Kabupaten/Kota antara Badan Pembentukan Perda DPRD atau Panitia Khusus DPRD, atau sebutan lain dengan Kepala Bagian Hukum sebanyak 1 (satu) berkas asli berstempel basah;
- c. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah; dan
- d. naskah akademik.
- (4) Naskah Raperda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style , dengan huruf 12, di atas kertas F4, dan dengan bentuk format Portrait .
Bagian Ketiga
Pelaksanaan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 6
- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, dibentuk Tim Fasilitasi yang keanggotaannya dari unsur Biro Hukum serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi terkait.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 7
- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melakukan:
- a. penjadwalan pelaksanaan rapat fasilitasi Raperda Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan rapat fasilitasi Raperda Kabupaten/Kota;
- c. penyusunan konsep hasil fasilitasi Raperda Kabupaten/Kota.
- (2) Keterlibatan Perangkat Daerah dalam Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkompeten dan menguasai dibidangnya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 8
- (1) Dalam pelaksanaan rapat fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Tim Fasilitasi mengundang Bupati/Walikota.
Selain
- (2) Selain mengundang Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan rapat fasilitasi juga dapat mengundang:
- a. tenaga ahli sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Bagian Keempat
Hasil
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 9
- (1) Konsep hasil fasilitasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibuat dalam bentuk surat Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Ketua DPRD paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterimanya surat permohonan fasilitasi Raperda Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil fasilitasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota sampai melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terhadap Raperda Kabupaten/Kota yang telah diajukan permohonan fasilitasi dapat dilanjutkan pada tahapan persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 10
Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memuat rekomendasi Gubernur bahwa substansi dan materi Raperda Kabupaten/Kota:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan serta tidak menghambat investasi di Daerah; atau
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan serta menghambat investasi di Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 11
- (1) Dalam hal surat Gubernur menyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan serta tidak menghambat investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, langsung diberikan Nomor Register.
- (2) Raperda Kabupaten/Kota yang mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dan diundangkan setelah mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat Gubernur menyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan serta menghambat investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, surat rekomendasi kepada Bupati/Walikota berisi perintah agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Raperda Kabupaten/Kota.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 12
- (1) Penyempurnaan dan perbaikan terhadap Raperda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota bersama DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat rekomendasi hasil fasilitasi.
- (2) Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus DPRD atau sebutan lain harus memberikan paraf per lembar diatas naskah Raperda Kabupaten/Kota hasil penyempurnaan dan perbaikan.
BAB IV - NOMOR REGISTER
Pasal 13
- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan Nomor Register kepada Gubernur melalui Biro Hukum terhadap Raperda Kabupaten/Kota hasil penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengajuan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Raperda Kabupaten/Kota dari Pimpinan DPRD.
- (3) Pengajuan permohonan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:
- a. Naskah Raperda Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dan diperbaiki sesuai hasil fasilitasi serta diparaf bersama pada setiap lembar di sisi kanan bawah antara Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus DPRD atau sebutan lain dengan Kepala Bagian Hukum sebanyak 1 (satu) berkas; dan
- b. Keputusan Bersama DPRD dengan Bupati/Walikota tentang Persetujuan Bersama Penetapan Raperda Kabupaten/Kota.
BAB IV - NOMOR REGISTER
Pasal 14
- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Raperda Kabupaten/Kota sesuai surat rekomendasi hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Gubernur melalui Biro Hukum tidak memberikan Nomor Register.
- (2) Tidak diberikannya Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur melalui Biro Hukum kepada Bupati/Walikota disertai dengan alasannya.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan penyempurnaan/perbaikan sesuai hasil fasilitasi dan mengajukan permohonan ulang Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
BAB IV - NOMOR REGISTER
Pasal 15
Raperda Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan Nomor Register tidak dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan tidak dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.
BAB IV - NOMOR REGISTER
Pasal 16
- (1) Raperda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Nomor Register ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda Kabupaten/Kota disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota.
- (2) Raperda Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Raperda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak ditandatangani oleh Bupati/Walikota, maka Raperda Kabupaten/Kota tersebut sah menjadi Perda Kabupaten/Kota dan harus diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.
BAB IV - NOMOR REGISTER
Pasal 17
Gubernur secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Nomor Register kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
MONITORING DAN EVALUASI
BAB V - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18
- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian Perda Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dengan Naskah Raperda Kabupaten/Kota yang telah difasilitasi dan diberikan Nomor Register.
Monitoring
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum.
BAB V - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19
Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdapat Perda Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan Naskah Raperda Kabupaten/Kota yang telah diberikan Nomor Register, maka Biro Hukum memberitahukan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan penyesuaian terhadap Perda Kabupaten/Kota dimaksud.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 20
Pembiayaan pelaksanaan kegiatan fasilitasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Juli 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 21 Juli 2017 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd ## Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 35 SERI E.