PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 27 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN BANTUL (berlaku 2 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang :
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dinas Pendidikan Dasar; Dinas Pendidikan Menengah dan Formal Kabupaten Bantul, Pedoman, Pelaksanaan, Peserta Didik Baru
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN BANTUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL, bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Indonesia
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Seri D Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
4
Menetapkan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri D Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4);
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN BANTUL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
5. Pejabat yang berwenang adalah yang pejabat ditunjuk Bupati.
7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Ujian adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).
10. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),SMA/MA dan SMK.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Mts.
19. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Mts.
20. Sekolah adalah SD, SMP, SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul maupun Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.
21. Madrasah adalah MI, MTs, dan MA Negeri maupun Swasta dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
22. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi tanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
24. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
25. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
26. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Kelulusan (STK), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.
27. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SKHUASBN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
28. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut SKHUS/M adalah surat resmi menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah.
29. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
30. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
31. Surat Tanda Kelulusan adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
32. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
33. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
34. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan/kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan STTB Ijazah tingkat dengan jenjang pendidikan formal tertentu.
35. Seleksi adalah cara perangkingan nilai Ujian Nasional beserta prestasi non akademik calon peserta didik baru.
36. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
37. Tes khusus adalah tes untuk menentukan calon peserta didik baru yang masuk SMK.
38. Sekolah Kelas Cerdas Istimewa yang selanjutnya disebut SKCI adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi istimewa di bidang akademik.
39. Sekolah Kelas Bakat Istimewa yang selanjutnya disebut SKBI adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi istimewa di bidang olahraga.
40. Retrievel adalah mengangkat anak yang rawan putus sekolah atau sudah putus sekolah untuk diajak kembali masuk sekolah dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penerimaan peserta didik baru berasaskan :
- a. obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat;
- c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, keturunan dan golongan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluasluasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 4
- (1) Kegiatan PPDB dapat dilaksanakan secara:
- (2) PPDB secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah calon peserta didik mendaftar langsung di sekolah yang dipilih, pendataan serta seleksinya secara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) PPDB secara RTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah calon peserta didik mengikuti sistem pemrosesan data secara langsung saat itu juga.
manual; atau
- b. sistem Real Time Online (RTO).
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 5
- (1) Kegiatan PPDB menggunakan sistem manual dilaksanakan pada:
- a. semua jenjang Madrasah (MI, MTs, MA);
- b. TK/RA;
- c. SD;
- d. SMK; dan
- e. sebagian SMP dan SMA.
- (2) Kegiatan PPDB dengan sistem RTO dapat dilaksanakan pada sebagian SMP dan SMA.
- (3) Kegiatan PPDB dengan sistem RTO untuk SMA dilaksanakan dengan pemilihan sekolah
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 6
Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah:
- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
Paragraf 2 SD/MI
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 7
- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I SD/MI adalah telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.
- (2) SD/MI dapat menerima calon peserta didik baru yang berusia sekurangkurangnya 6 (enam) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru apabila daya tampung belum terpenuhi.
Paragraf 3 SMP/MTs
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 8
Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP/MTs adalah:
- a. telah lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
- b. memiliki Ijazah/STTB dan SKHUS/M atau SKYBS; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.
Paragraf 4 SMA/MA
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 9
Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA/MA adalah:
- a. telah lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
- b. memiliki Ijazah/STTB, dan SKHUN atau SKYBS; dan
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.
Paragraf 5 SMK
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 10
Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK adalah:
- a. telah lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
- b. memiliki Ijazah/STTB, dan SKHUN atau SKYBS;
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
- d. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas kejuruan/program keahlian;
- e. penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan bakat, minat dan kemampuan sesuai dengan program keahlian; dan
- f. diwajibkan mengikuti tes khusus untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agribisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, pariwisata, seni rupa dan kriya, dan seni pertunjukan.
Paragraf 6 SKCI/SKBI
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 11
- (1) Dinas Pendidikan menetapkan SKCI/SKBI untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat istimewa.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru SKCI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- c. persyaratan umum mengikuti persyaratan di sekolah reguler;
- d. lolos tes potensi akademik yang meliputi Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan psikotest; dan
- e. psikotest dilaksanakan oleh lembaga psikotest yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru SKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. persyaratan umum mengikuti persyaratan di sekolah reguler; dan
- b. memiliki sertifikasi/piagam penghargaan di bidang olah raga di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional dan/atau Internasional.
Paragraf 7 Sekolah Inklusif
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 12
- (1) Sekolah wajib menyelenggarakan program pendidikan inklusif apabila ada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang diterima dengan mempertimbangan ketersediaan sarana dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah tersebut.
- (2) Pengaturan dan persyaratan calon peserta didik baru di Sekolah Inklusif berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pelaksanaan
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 13
- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah/madrasah.
- (2) Kepala sekolah/madrasah membentuk Panitia PPDB.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 14
Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru di semua jenjang pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 15
- (1) Sekolah/madrasah dapat melakukan penelusuran minat kepada calon peserta didik baru sebelum jadwal pendaftaran calon peserta didik baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut jadwal penelusuran minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
Bagian Kelima Ketentuan Khusus Paragraf 1 SKCI/SKBI
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 16
Pendaftaran minat dan bakat calon peserta didik baru pada SKCI/SKBI diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.
Paragraf 2 Sekolah Inklusif
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 17
Pendaftaran calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus pada Sekolah Inklusif diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.
Paragraf 3 Retrievel
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 18
- (1) Dalam rangka mendukung program wajib belajar sekolah dapat menerima siswa retrivel di SMP/MTs dan SMA/MA/SMK sampai bulan September.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik program retrivel diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.
Paragraf 4 TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 19
TKLB, SDLB,SMPLB, SMALB dapat menerima peserta didik sepanjang tahun pelajaran yang diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bagian Keenam Tata Cara Pendaftaran
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 20
- (1) Sekolah/Madrasah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
- (2) Calon peserta didik SD/MI yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari SD/MI yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik SMP/MTs yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu, wajib menyerahkan SKHUN/SKHUASBN/SKHUS/M asli/SKHUN Paket A asli/surat keterangan lain yang berpenghargaan sama serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.
- (4) Calon peserta didik SMA/MA/SMK yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu wajib menyerahkan dokumen asli dari semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman maka dianggap mengundurkan diri.
- (5) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau dapat melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.
- (6) Pendaftaran calon peserta didik baru secara manual maupun RTO diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
Bagian Ketujuh Seleksi
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 21
- (1) Sekolah/Madrasah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas I SD/MI dilakukan
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 22
- (1) Jumlah peserta didik baru di setiap rombongan belajar adalah sebagai berikut:
- a. TK/RA paling banyak 24 (dua puluh empat);
- b. SD/MI paling banyak 32 (tiga puluh dua);
- c. SMP/MTs paling banyak 32 (tiga puluh dua);
- d. SMA/MA paling banyak 32 (tiga puluh dua); dan
- e. SMK :
1. kelompok pertanian dan kehutanan, teknologi dan industri, kesehatan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni rupa, seni musik, kerajinan kayu, kerajinan tekstil, kerajinan logam, kerajinan kulit dan kerajinan keramik paling banyak 32 (tiga puluh dua);
2. kelompok teater dan seni tari paling banyak 24 (dua puluh empat); dan
3. kelompok seni pedalangan paling banyak 15 (lima belas).
- (2) Calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah/madrasah seKabupaten Bantul.
- (3) Sekolah/madrasah yang berbasis pondok pesantren dan/atau boarding school dapat menerima sesuai daya tampung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya tampung calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Bantul ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 23
- (1) SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK, harus menerima 10% (sepuluh persen) dari daya tampung SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang bersangkutan calon peserta didik baru dari Keluarga Miskin penduduk Kabupaten Bantul.
- (2) Apabila sampai dengan akhir pendaftaran kuota calon peserta didik baru dari keluarga miskin tidak terpenuhi, maka daya tampung sekolah/madrasah dapat dipenuhi dari calon peserta didik bukan dari keluarga miskin.
- (3) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK), dilegalisir oleh Camat;
- b. fotocopy Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK), dilegalisir oleh Camat; atau
- c. Surat Keterangan Miskin dari Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa (TPK Desa) yang diketahui oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPK Kecamatan) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Camat.
Bagian Kesembilan Hari Awal Masuk Sekolah/Madrasah
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 24
Hari awal masuk sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
Bagian Kesepuluh Penerimaan Peserta Didik Pindahan
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 25
- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orangtuanya yang karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten lainnya, diatur sebagai berikut:
- a. peserta didik anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan;
- b. peserta didik anak dari mereka yang bukan Pegawai Negeri/TNI/POLRI/BUMN dengan melengkapi fotocopy Kartu Keluarga, kartu penduduk orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul;
- c. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan atau sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan ( multi entry/multi exit ) mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;
- g. perpindahan kelas I, VII, X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan; dan
- h. bagi siswa kelas akhir satuan pendidikan tidak diperkenankan pindah lima bulan sebelum pelaksanaan Ujian.
- (2) Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan.
- (3) Siswa yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, selama daya tampung belum terpenuhi.
- (4) Peserta didik yang pindah akibat kasus khusus, misalnya peserta didik pindah dari daerah bencana/konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
- (5) Peserta didik pindahan SMP/MTs, SMA/MA/SMK wajib menyerahkan :
- a. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan b. akte perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.
BAB III
PRESTASI NON AKADEMIS DAN PENAMBAHAN NILAI
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 26
- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs, SLB, SDLB dan SMPLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberi penghargaan penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUASBN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penambahan nilai terhadap prestasi olahraga/seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. bersifat kompetitif
1. Tingkat Internasional
- a) juara I diberi tambahan nilai 1,5;
- b) juara II diberi tambahan nilai 1,4; dan
- c) juara III diberi tambahan nilai 1,3.
2. Tingkat Nasional
- a) juara I diberi tambahan nilai 1,2;
- b) juara II diberi tambahan nilai 1,1; dan
- c) juara III diberi tambahan nilai 1,0.
3. Tingkat Regional (Wilayah)
- a) juara I diberi tambahan nilai 0,9;
- b) juara II diberi tambahan nilai 0,8; dan
- c) juara III diberi tambahan nilai 0,7.
4. Tingkat Provinsi
- a) juara I diberi tambahan nilai 0,6;
- b) juara II diberi tambahan nilai 0,5; dan
- c) juara III diberi tambahan nilai 0,4.
5. Tingkat Kabupaten/Kota
- a) juara I diberi tambahan nilai 0,3;
- b) juara II diberi tambahan nilai 0,2; dan
- c) juara III diberi tambahan nilai 0,1.
- b. bersifat Nonkompetitif
1. Olahraga:
- a) calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti acara resmi tingkat internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional dan diberi tambahan nilai 1,0 yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengurus Daerah pusat organisasi cabang olahraga yang bersangkutan;
- b) calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olahraga Pelajar Nasional diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi dan diberi tambahan nilai 0,4; dan
- c) calon peserta didik yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 0,1.
2. Calon peserta didik yang mewakili eksibisi bidang seni, kreatifitas dan mata pelajaran tingkat internasional diberi tambahan nilai 0,4.
- (3) Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat non kompetitif yang diselenggarakan instansi/lembaga pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tingkat Internasional
1. juara I diberi tambahan nilai 1,0;
2. juara II diberi tambahan nilai 0,9; dan
3. juara III diberi tambahan nilai 0,8.
- b. Tingkat Nasional
1. juara I diberi tambahan nilai 0,7;
2. juara II diberi tambahan nilai 0,6; dan
3. juara III diberi tambahan nilai 0,5.
- (4) Pengesahan sertifikat penghargaan prestasi olahraga/seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran diatur sebagai berikut:
- a. prestasi tingkat Internasional, Nasional, Regional, Provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi; dan
- b. prestasi tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sekolah asal.
- (5) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (6) Sertifikat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sertifikat penghargaan yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
- (7) Calon peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian penambahan nilai penghargaan ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (8) Calon peserta didik lulusan SD/MI, SMP/MTs dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian penambahan nilai penghargaan hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional.
BAB IV BIAYA DAN PEMANTAUAN Bagian Kesatu Biaya
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 27
- (1) Calon peserta didik baru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA reguler tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK/RA, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Segala biaya yang harus di tanggung oleh peserta didik di luar biaya pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan Dewan Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru.
Bagian Kedua Pemantauan
BAB II - TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Metode PPDB
Pasal 28
Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 29
- (1) Setiap calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan berhak untuk mengikuti seleksi penerimaan calon peserta didik baru di suatu sekolah/madrasah.
- (2) Setiap calon peserta didik baru berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam proses pendaftaran calon peserta didik baru di suatu sekolah/madrasah.
- (3) Setiap calon peserta didik baru wajib berstatus belum menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah.
- (4) Setiap calon peserta didik baru wajib mengikuti prosedur pendaftaran dan ketentuan penerimaan calon peserta didik baru di sekolah/madrasah.
- (5) Setiap calon peserta didik baru yang diterima wajib mentaati semua peraturan dan tata tertib sekolah/madrasah.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
- (1) Pembinaan dan pengawasan TK, SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan RA, MI, MTs dan MA dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama.
BAB VII - KETENTUAN SANKSI
Pasal 31
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32
- (1) Sekolah/madrasah wajib menyiapkan jadual pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Sekolah/madrasah membuat program kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pakaian seragam dan sarana sekolah ditentukan sebagai berikut:
- a. pakaian seragam sekolah/madrasah meliputi seragam OSIS, olahraga, pramuka/kepanduan, pakaian praktik (SMK) dan pakaian identitas sekolah;
- b. pakaian seragam sekolah/madrasah diusahakan sendiri oleh masingmasing orang tua/wali peserta didik;
- c. peserta didik yang orang tuanya tidak mampu/miskin, sekolah/madrasah wajib untuk mengusahakannya; dan
- d. pengadaan sarana dan prasarana sekolah dan perlengkapan lainnya untuk peserta didik tidak dikaitkan dengan kegiatan PPDB.
- (4) Komite/Dewan Sekolah/Madrasah maupun pihak lain dilarang melakukan intervensi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.
- (5) Laporan pelaksanaan PPDB dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDB dari Sekolah/Madrasah ke Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PPDB ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 36); dan
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 37);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Penetapan: Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Juni 2014

Penandatangan: BUPATI BANTUL, SRI SURYA WIDATI

Penetapan: Diundangkan di Bantul pada tanggal 2 Juni 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ## RIYANTONO BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 27

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b.Asisten Pemerintahan NIP 19691231 199603 1 017