Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2013 tentang BAN PENGAJUAN UMI DAN GUNAN PERD DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK B G ESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SINTAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Ka\_bupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata car3: · ial Bumi penga\_iuan dan pcnyelesaian keberatan PaJ c . dan Bangunan P � rdesaan dan Perkotaan sebaga.1 pedoman bagi pengelola dan wajib pajak dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaari dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan · Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat JI Di Kalimantan (Lembaran Negara Repu blik lndonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan � egara Yang Bers1h Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nega Repu blik Indonesia Nomor 3851); ra
3.
- Undan g I&lt; g-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan euangan Republlk lndo . Negara (Lembaga Negara a Re nesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negar PUbhk Indonesia Nomor 4286); 4.
llnct P ang-u d 999 tentang ember n ang Nomor 31 Tahun 1 . baran Negara � tasan Tindak Pidana Korups1 (Lem 140 l'atnbah epubiik Indonesia Tahun 1999 Nom � r esi � Nornor � Lembaran Negara Repubhk In d � gan Unctan 874) sebagaimana telah d1ubah b an Negar g-Unctang Nomor 20 Tahun 2001 (Lem ar34 l'atnb � Repu blik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 . ' Norn an Lembaran Negara Republik Indonesia or 4150);
- Upndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentru:g erbendah Repu bilk I araan Negara (Lembaran Negara ndonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Neg . ' ara Repubhk Indonesia Nomor 4355); S.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran . N ' egara Republik Indonesia Nomor 4355); 6.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Ant.ara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retri\_busi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 � omor 130, Tamtahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.
lJnct 110?7 Perri ang-lJnct O 11 teMro,g (L bentuk ang Nomor 12 Tahun 2 U dangan N ernbaran an Peraturan Perundangn 20 l l 1 °tnor 82 Negara Republik Indonesia Tahun blik lldonesia N Tambahan Lernbaran Negara Repu
- Peratur PengeJ � Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Repubf:an Keuangan Daerah (Lembaran Ne1 � ; Tamb 1 Indonesia Tahun 2005 Nomor . ' No111 ahan Lembaran Negara Republik Indonesia or 4578);
13. 0 mor 5234)· Peratur ' Dana � � emerintah Nomor 55 Tahun 2005 tent: � Inctones· enmbangan (Lernbaran Negara Rep � Lernbar ·a Tahun 2005 Nomor 137, Tamb . an an Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ), 12
14. :e � aturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang p: 1 Otnan Penyusunan Dan Penerapan Standar I ayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk tdonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 458 5 );
15. :eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang embinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
t
1
,
Menetapkan
20
21.
� 0928 � tur � g ;enis Paj:merintah Nomor 91 Tahun 2010 tent � an enetap � Daerah Yang Dipungut Berdas\_ar leh � ajib Paj:ePala Daerah Atau Dibayar \_send �� isia ahun 201 (Lembaran Negara Repubhk In a Republik I O Nomor 153, Tambahan Lembaran Negar ndonesia Nomor 5179);
22. ���� Uran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 '.ahun (L tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Smtang N embaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 200 8 ?mor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 1);
p eratur � r 25 TaJiun 20 Daerah Kabupaten Sintang Nomo an Daera1i ( 06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang 2005 N Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tah � Kabu omor 26, Tambahan Lembaran Daer diub!aten Sintang Nomor 25), sebagaimana\_ telah Nom dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Sint or 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten D ang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran aerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2 008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 [Lernbaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANG UN AN PERDF.SAAN DAN PERKOT AAN KABUPATEN SINTANG.
\
\'
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. rat Uran , . . . , . Daerah acta18UPctt1101 yang dimaksud dengan.
\_Pe
2. Bu ah Kabupaten Sintang.
2. D' Bupati Sintang. inas acta1 Sintan ah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten g.
3. Pati adalah 3.
4. 4.
5. S . Pajak D . kont lb a � rah Yang selanjutnya disebut PaJak adalah oran n U � 1 Wajib kepada Daerah yang terutang oleh b d g Pnbacti atau badan yang bersifat memaksa er asarkan Undang-Undang dengan tidak 1 d1'.enctapatkan imbalan seca;a langsung dan igunaka · b ar b n untuk keperluan Daerah bagi se es -esarnya kemakmuran rakyat.
6. Kepala D. Daerah K ;as adalah Kepala Dinas Pendapatan a upaten Sintang.
7. 6 · Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang\_ selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas burnt dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi arau Sadan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, yang meliputi pernbayar PBB-P2, pemotong PBB-P2, dan pemungut PBB-P2, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dacran.
8. PBB-P2 yang terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pernberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk mernberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. IO. Surat ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SKPD adala.h surat ketetapan PBB-P2 yang menentukan besarnya jumlah pokok PBB-P2 yang terutang.
f
'
\
.
,
'\
I
11
12. S seharusnya. Urat I( atas keifrutusan Keberatan adalah surat keputusan Terutan atan terhadap Surat Pemberitahuan PaJak PBB-f&gt;2 g S PBB-P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBs-p 2' uraj Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pemun ' atau terhadap pemotongan atau WaJ.ib pgutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh a.Jak.
- Surat , SeJ . Keteta ang k &lt;lnJutny Pan Pajak Daerah Lebih Bayar Y k etetapan a disingkat SKPDLB adalah surat p elebihan PBB-P2 yang menentukan jumlah 8B-P2 let·embayaran PBB-P2 karena jumlah kredit atau tidak 1 h besar daripada PBB-P2 yang terutang
PENGJW BAB II UAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Wajib Pajak UJ.elalui K dapat mengajukan keberatan kepada Bupati a. SP � ·Pala Dinas atas:
- •
- b. SKPD; atau
- c. SKPDLB· ·
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1) W iib · a.JI Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan / a tau
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang PBB P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan secara:
- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB P2; atau
- b. perorangan untuk SKPD, SKPDLB.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pengajuan keberatan SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diiakukan untuk setiap SPPT sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus \_ribu rupiah) diajukan ecara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas � engan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
2. asli SPPT yang diajukan keberatan; a.
\
- b. p enghit lllenuru � ngan\_ jurnlah PBB-P2 yang terut: � lllenduk Wa.i1b Pajak disertai dengan alasan Y c Ung Pengajuan keberatannya;
- d. fotoko . . . . PI bukti kepemilikan tanah dan seJemsnya,
3. t . o �� -. . identi p1 ldentitas Wajib Pajak dan fotokop1 tas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan,
- e. fotok 0 · t keter Pl Izin Mendirikan Bangunan atau sura angan dart Lurah/Kepala Desa setempat; dan
- (2) Keberat ) d ayat an. sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 an Sejak ( 2) dlajukan dalam jangka waktu 3 (tig.a) bu Ian Pa·ak tangga1 diterimanya SPPT kecuali apab1la WaJtb ja � k atau kuas.anya dapat menunjukkan bahwa ctilJ a Waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan ar kekuasaannya.
- f. surat p . ah/K pala D ermohonan/keterangan dart Lur e . esa setempat yang berisi Daftar narna wajib paJak Yang mengajukan keberatan;
- (3) Su I rat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani o eh w "b . a.1 1 Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dal am ha! surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa Yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (l) Pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SKPDLB secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- diajukan yang a. asli SPPT /SKPD/SKPDLB keberatan;
- b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- ct. fotokopi bukti kepemilikan tanah ctan sejenisnya; dan
- e. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dar: .. Lurah/KepaJa Desa setempat.
- ('.2)
- ( 3) Surat K b gani Oleh W � eratan yang diajukan harus ditandatan a.Jib Pajak atau Kuasa yang ditunjuk.
- l&lt;eb ) d. erata.n d ayat ( 1 t 1a.il.1ka.n d sebagaimana dimaksud . pa a Ian sejak &lt;ingga.1 . a.lam jangka waktu 3 (uga) bu kecuali apabiia � t � rimanya SPPT/SKPD/SKPDLB � a oesa s\_etellJ.Pat aJ1b Pajak melalui Lu rah/ xep aktU ttu tidal( diapat m\_enunjukkan bahwa jangka w diluar kekua Pat d1penuhi karena keadaan saannya ..
- (4) Da.1ain hal · 1 Yang dit � urat keberatan ditandatangant O deng 1 UnJuk Wajib Pajak, rnaka harus 1
- h Kuasa ed'lampiri an surat kuasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- a t untuk memproses surat keberatan a · hal · dangga1 terima surat keberatan, dalam . k IS "b Paja ampaikan secara Jangsung oleh WaJI atau kuasanya kepada Dinas; atau
- Tdangga1 Penerimaan surat keberatan yang dijadikan asar dalah · ( 1)
- b. tangga1 tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (2)
- Dalarn hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Wajib Pajak masih ciapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2). (3)
- Bentuk format dan isian formulir pengajuan keberatan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5)

## Pasal 7

- ( 1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.
- (2) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 dikembaJikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Jmbalan bunga sebagairnana dimaksun pada ayat ( l) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

\

\

t

(4)

Dai abuJk

eberatan

Wajib

Pajak d1to .

.

dik atn.

hai

k

.

·

lak atau

actrninist:n. sebagian,

Wajib

Pajak dikenru

sank

Persen1

�

keberatan an JUmlah PBB-P2 berdasarkan keputus:

d at

�

f \_berupa denda sebesar

50%

(lima pulu

- (S) dibayar Seb dikurangi dengan PBB-P2 yang tel Daiaxn. elum mengajukan keberatan. banctin hat Wajib Pajak mengajukan permohonan SO% (lig, sanksi administratif berupa denda sebesar ayat (4)rn � PUluh persen) sebagaimana dimaksud pada
- (6) Da1arn lidak dikenakan. . dikabuJ hat permohonan banding d1tolak atau adrniniskan. sebagian, Wajib Pajak dikenru sanksi Perse ) tranr berupa denda sebesar 100°/ 0 (seratus banct·n dari jumlah PBB-P2 berdasarkan putusan te1a1/ � fb dikurangi dengan pembayaran PBB-P2 yang ayar sebelum mengajukan keberatan.

## Pasal 8

Keputusan D SKPDLB ct· a\_tas pengajuan keberatan SPPT, SKP · a ibenkan oleh :

- K · s epa1a\_ Dinas, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang r � pai. dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta k blah) Yang diajukan secara perorangan/badan dan e eratan yang diajukan secara kolektif;
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang lebih � ar. 1 Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang 1 a.iukan secara perorangan/badan.

## Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administrasi di Dinas dan apabila diperlukan dapat dilanju tkan dengan penelitian di lapangan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas atau Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan isian laporan hasil penelitian permohonan keberatan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang mer � p\_akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

- {l) I( Pasal 10 eputu Seb san I( . keberatan I agairnan epaia Dinas atas pengaJuan f disertai aporan h a\_ d1maksud dalam PasaJ 8 huru a aling 1 arna 6 ( asn penelitian keberatan d1benkan P t Perrnoho � nam) bulan sejak tanggaJ diterimanya sura
- ( 3) ApabiJa · . d pada ayat ( Jangka waktu sebagaimana d1maksu . l] t lah . t san belum d1terb· e terlampaui dan kepu u . lk dan dl � kan, pengajuan keberatan dianggap dikabuw � b 1te bi · n aJ1 Pa·ak r itkan keputusan sesuai pengaJua te/hit dalam jangka waktu paling Jama l (satu) butan ung sejakjangka waktu dimaksud berakhir.
- (2) ke an keberatan. PUtusan d pada ayat ( 1 keberatan sebagaimana dimaksu Sebagiali dapat berupa menerima seluruhnya ! �� PBB-p2 ' menolak, atau menambah besarnya JU Yang terutang.

## Pasal 11

- ( 1) Kepal · K a Dinas meneruskan berkas pengaJuan s:bera � an kepada Bupati atas pengajuan keberatan . baga.imana dirnaksud dalarn Pasa.l 8 huruf b dalarn Jai:1gka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja SeJak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan.
- ( 2 ) Bu � ati sesuai kewenangannya da.lam jangka w � tu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tangga.J diterimanya surat permohonan keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud da.lam Pasa.l 8 huruf b disertai laporan hasil penelitian keberatan.
- (3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB- P2 yang teru tang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

## Pasal 12

- (l) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data · dalam SPPT, SKPD, dan/atau SKPDLB, Dinas menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDLB baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SPPT, SKPD, SKPD � B �� u sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 13 ...

0935

- (1) 13 Paaal 13 entuk y form K b ratan Lang diajuk at Keputusan atas permohonan e � alarn ampiran I an secara perorangan tercantum\_ dari Perat I Yang rnerupakan bagian tidak terp1sahkan
- (2) &lt;&gt; Uran ini oent . Uk form K b atan Yang ct· at Keputusan atas permohonan e er Lampir � ajukan secara kolektif tercantum . dalarn dari Per III Yang merupakan bagian tidal&lt; terp1sahkan aturan Bupati ini.

## BAB Ill KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

�� U � 13 ... . 2014. upat1 tru mulai berlaku pada tanggal l Januan

Agar setiap · ahk Pengunct orang mengetahuinya, memennt an penem angan Peraturan Bupati ini dengan patannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sin tang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal :,\ b e(i:.l"''°'' 2013 � ::7ANG(

t

� ILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang pada tanggal 3 &lt; t&gt;e-Ce4'\l&gt;.r 2013


S DAERAH KABUPATEN SINTANG,q

HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 92a