PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 2/E Tahun 2011 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS YANG DINILAI MELAMPAUI BEBAN KERJA NORMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku 3 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta dalam rangka pengembangan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab mulai dari keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengakibatkan tugas dan beban kerja yang bertambah berat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan Hasil Analisa Beban Kerja yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 188.46/22/35.73.112/2010 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Malang, terdapat jenis-jenis Pemangku Jabatan dan Staf yang beban kerjanya melampaui beban kerja normal, sehingga perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa untuk alokasi pembebanan anggaran dimaksud telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 050/603/35.73.112/2010 dan Nomor : 188/57/35.73.200/2010 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
Mengingat
Nomor : 050/604/35.73.112/2010 dan Nomor : 188/58/35.73.200/2010 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Berita Acara Persetujuan Penetapan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2011 Nomor : 690/02/35.73.112/2010 dan Nomor : 188/29/35.73.200/2010;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dalam rangka menyelesaikan Tugas-tugas yang dinilai melampaui Beban Kerja Normal di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2011;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
65
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
17. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 9 Seri A);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS YANG DINILAI MELAMPAUI BEBAN KERJA NORMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Malang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pejabat dan Staf yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini.

- (2) Besarnya tambahan penghasilan yang diterima oleh Pejabat dan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap bulan.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang pada tanggal 3 Januari 2011

## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

## BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR

:

2 TAHUN 2011

TANGGAL

:

3 Januari 2011

## PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS YANG DINILAI MELAMPAUI BEBAN KERJA NORMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

1. Sekretaris Daerah Kota Malang;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Malang;
3. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Kota Malang;
4. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kota Malang;
5. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Malang;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Malang;
7. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang;
8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang;
11. Kepala Subbagian pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang;
12. Kepala Subbagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
13. Kepala Subbagian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang;
14. Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang;
15. Staf terkait yang ikut menangani proses Pengelolaan Keuangan Daerah.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003