PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 5 Tahun 1988 tentang RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KOTAMADYA UJUNG PANDANG KAWASAN G.K.L. DAN KAWASAN H.I. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 1988 WALIKOTA MAKASSAR PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KOTAMADYA UJUNG PANDANG KAWASAN G.K.L. DAN KAWASAN H.I. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 1988 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 SERI D NOMOR 2 TAHUN 1988 WALIKOTA MAKASSA PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 5 TAHUN 1988 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KOTAMADYA UJUNG PANDANG KAWASAN G.K.L. DAN KAWASAN H.I. (berlaku 3 Desember 2002)
Pembukaan
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka menciptakan kesimbangan dan keserasian lingkungan pemukiman dalam kaitanya dengan pembangunan Kota, dipandang perlu upaya pengendalian pengawasan pelaksanaan fisik kota masing-masing bagian Wilayah Kota baik kuantitas maupun kualitasnya;
- b. bahwa berdasarkan hal rencana tersebut di atas perlu disusun/Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Mengingat
Pandang sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tinggak II Ujung Pandandang Nomor 8 Tahun 1987 Seri D nomor 6);
- c. bahwa dengan berbagai permasalahan yang perlu untuk diatasi dan potensi yang dapat dimanfaatkan di kawasan G.K.L. dan H.I. maka Rencana Umum Tata Ruang Kota diprioritaskan pada kawasan dimaksud;
- d. bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota tersebut perlu di tetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
3. : 1. Hinder Ordonantie (HO) Staatsblad 1926 No. 226 yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 No.14 dan No. 450'
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II d Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822 ) Jo. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas Daerah Kota Madya Makassar dan kabupaten-Kabupaten Gowa,Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Selawesi
Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 65 Tambahan Lembaran negara No. 2970);
3. Undang - undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No.2043);
4. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 33 Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor Tambahan Lembaran Negara No. 3186);
6. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolahan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri DalaM Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman penyusunan Rencana kota;
9. Keoputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tentang keterbukaan Rencana Kota untuk umum;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1988 tentang Ruang terbuka Hijau di wilayah Perkotaan;
12. Instruksi menteri Dalam negeri Nomor 650-1233 tentang tata kerja penyusunan Rencana Kota;
13. Bouw En Woonverordening Voor de Gemeente Makassar (Peraturan Daerah tentang membangun dan mendiami Perumahan untuk Kotamadya Daerah tingkat II Negeri No. 650-1233 tentang Penataan Ruang terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 650-1233
15. Tentang Tata Kerja Penyusunan Rencana kota Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahu 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Madya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Keputusan Presiden Nomor 44tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangamn Undang-Undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kota Maklassar Nomor 9 Tahun 2000 tentang KetentuanKetentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian
Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR RFAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNGPANDANG
Pasal 1
Semua kata-kata Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 18 Tahun 1999 Seri D Nomor5) diubah, sehingga harus dibaca dan berbunyi : 'Kota Makassar').
Pasal II
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Npomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya
Pasal 7
- 7 berbunyi sebagai berikut :
Dalam rangka pengembangan lapangan usaha dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perusahaan Daerah ini setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pasal 8
- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ini yang dinilai sebesar Rp 147.347.517.250,(Seratus Empat Puluh Tujuh Milyard tiga ratus Empat puluh Tujuh Juta Lima ratus Tujuh BelasRibu Dua ratus lima Puluh rupiah);
- (2) Modal tersebut pada ayat 1 pada pasal ini bersumber dari nilai asset yang berbentuk tanah dan bangunan yang sedang dipergunakan maupun dalam pengelolaan yang seliuruhnya pada pendirian P{erusahaan Daerah ini masih berada di bawah pengawasan, tanggung jawab dan pengawasan Pemerintah kota Makassar untuk selanjutnya akan menjadi milik Perusahaan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penambahan Modal perusahaan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 9
- (1) Perusahaan daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas pertimbangan Badan Pengawas;
- (3) Direksi bertanggungjawab kepada Badan Pengawas;
- (4) Pengangkatan dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan setelah waktu berakhir anggota direksi yang bersangkutan dapat di angkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
Pasal 10
- (1) Anggota direksi berhenti atau dapat diberhentikan meskipun masa jabatannya belu berakhir karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Atas petrmintaan sendiri;
- c. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota direksi sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (4) peraturan Daerah ini;
- d. Sakit yang terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
- e. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Perbuatan atau sikap yang beretentangan dengan kepentingan Daerah Maupun kepentingan daerah;
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf e dan f p[asal ini, dilakukan tidak dengan hormat jika merupakan suatu pelanggaran tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap;
- (3) Jika pemberhentian karena alas an tersebut pada ayat (1) huruf e dan f pasal ini, maka anggota direksi yang bersangkutan diberi keempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan Pemberhentian oleh Badan Pengawas;
- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi tersebut pada ayat (3) pasal ini belum ada keputusan, maka keputusan itu menjadi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi jika bilamana untuk keputusan Pengadilan Negeri dan dala hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan;
Pasal 11
- (1) Antara sesama anggota direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu, ipar (hubungan semenda lainnya);
- (2) Jika seorang anggota direksi sesudah penggangkatannya ternyata masuk hubungan keluarga dengan seorang anggota direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka anggota direksi yang bersangkutan tidakn boleh terus memangku jabatan;
- (3) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (4) Anggota direksi tidak boleh merangkap jabatan lain'.
Pasal 12
- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan ;
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaannya mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada salah seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik endiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan Hukum lain dengan persetujuan Badan Pengawas'.
Pasal 13
- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Badan Pengawas'.
Pasal 14
- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis untuk melakukan hal-hal yang disebut di bawah ini:
- a. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain ;
- b. Meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian hutang;
- c. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai peminjam;
- d. Memperoleh dan memindah tangankan barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Badan pengawas;
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.'
Pasal 17
- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyakbanyaknya 5 (lima0 orang dan sekurang-kurangnya;
- (2) Susunan keanggotaan Badan Pengawas dimaksud ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggotanya;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan maksimum 4 (empat) ahun atas usul DirekturvUtama dengan melampirkan:
4. 3.a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
5. 3.b. Surat Pernyataan Badan Pengawas yang menyatakan bahwa antara calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupungaris horizontal, termasuk menantu dan ipar (hubungan semenda lainnya);
6. 3.c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
7. 3.d. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
8. 3.e. Pas foto ukuran 4 X 6 Cm"
- (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota badan Pengawas, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD;
- (5) Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini disampaikan oleh Direksi selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas yang lama berakhir;
- (6) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah
Pasal 21
- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumtahun bukyu berjalan maka oleh Direksi dikirim anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Badan Pengawas;
- (2) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru harus mendapat persetujuan Badan Pengawas;
Pasal III
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
3.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Penetapan: Ditetapkan di Makassar pada tanggal, 3 Desember 2002

Penandatangan: WALIKOTA MAKASSAR, ttd H.B AMIRUDDIN MAULA