Unknown Unknown Nomor TAHUN2016 Tahun 1965 tentang KEBUTUHANDANHARGAECERANTERTINGGIPUPUKBERSUBSIDI UNTUKSEKTOR PERTANIANDI KABUPATENTABALONG TAHUNANGGARAN2016 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa peranan pupuk sangat penting daIam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian daIam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan NasionaI; - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk, sehingga perlu (berlaku 10 April 2003)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR82 TAHUN2016
TENTANG
KEBUTUHANDANHARGAECERANTERTINGGIPUPUKBERSUBSIDI UNTUKSEKTOR PERTANIANDI KABUPATENTABALONG TAHUNANGGARAN2016
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting daIam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian daIam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan NasionaI;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk, sehingga perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- s. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagimana telah diu
Pasal 2
- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi danjatau diadakan oIeh pelaksana subsidi pupuk
- (2) Pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas
:
- a. Pupuk Urea;
- b. Pupuk ZA;
- c. Pupuk SP-36;
- d. Pupuk NPK;
BABIII
PERUNTUKAN PUPUKBERSUBSIDI
Pasal 3
- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, petemak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar dan petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam perkeluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang/fidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, petemakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BABIV
KEBUTUHAN PUPUKBERSUBSIDI
Pasal 4
- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2016 di daerah.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, dan petambak berdasarkan RDKKyang telah disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan diketahui oleh KepalaDesa/Lurah setempat.

## Pasa15

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Badan Ketahanan Pangan dan Pe1aksana Penyuluhan Kabupaten Tabalong wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKKsesuai luas areal usaha tani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

## Pasal6

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh KepalaDinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BABV PENY ALURAN PUPUKBERSUBSIDI

## Pasal 7

- (1) Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai ke Lini IVsesuai tanggung jawabnya.
- (2) D.istri\_butor hanya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuk.
- (3) Distributor dilarang melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer.
- (4) Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer kepada instansi yang terkait, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (5) Untuk kelancaran pendistribusian pupuk di daerah, distributor dapat menambah jumlah pengecer dengan mempertimbangkan keperluan dilapangan dengan mengutamakan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang memenuhi syarat sebagai pengecer.

## Pasal8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. PenyaJuran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-rnasing wilayah;
- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud daJam pasal4 dan pasaJ 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petanir kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh Pertanian.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh Tim Pengawas dan Tim Verifikasi yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk (KPPP) Kabupaten Tabalong.

## Pasa19

- (1) P~l~sana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyalur di Lim III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi ~aat dibutuhkru: petani., pekebun, petemak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal6.

## BABVI

## HARGAECERANTERTINGGIDANKEMASAN PUPUKBERSUBSIDI

## Pasal10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk dilarang menjual pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET)pupuk bersubsidi dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, petemak, petambak di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- a. Pupuk urea

Rp.1.800,- per kg;

- b. Pupuk ZA

Rp.1.400,- per kg;

- c. Pupuk SP-36

Rp.2.000,- per kg;

- d. Pupuk NPK

Rp.2.300,- per kg;

- e.

- Pupuk organik

Rp. 500,- per kg;

- a. Pupuk urea

50 kg;

- b. Pupuk ZA

50 kg;

- c. Pupuk SP-36

50 kg;

- d. Pupuk NPK

50 kg;

- e. Pupuk organik

40 kg.

## Pasalll

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwama merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilangj terhapus, yang bertuliskan :

## Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZAbersubsidi berwama orange.

## BAB VII PENGAWASAN DANPELAPORAN

## Pasal 12

Pe1aksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

## Pasa113

- (1) KPPP Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian.

## Pasal14

- (1) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Kepala Dinas Tanarnan Pangan dan Hortikultura.
- (2) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) KPPPdi Kabupaten menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## BAB VIII

SANKSI

## Pasal 15

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Bupati atas rekomendasi KPPP dengan tembusan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Bupati atas rekomendasi KPPP dengan tembusan kepada pihak yang berkepen tingan.
- (3) Distributor dan pengecer yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terhitung satu bulan sejak tanggal peringatan tertulis dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan surat ijin usahanya atau pemutusan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib atas rekomendasi dari KPPP.
- (4) Distributor dan pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasa116

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4t

## Pasal17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


tf) H. ANANGSYAKHFIANI

v BUPATITABALONG,

J

CJ~\{)

Ditetapkan di Tanjung padatanggal 15 ·Januuri 2016

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 15 ,T 8.'1U~.i 2.)16

SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TABALONG, V


H. ABDULMUTHALIBSANGAJI

BERITADAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN2016 NOMOR ;)2