Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN SUNGAI PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA BUPATI KAYONG UTARA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang angkutan sungai dan penyeberangan serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dibidang jasa pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara;
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN SUNGAI PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai yang selanjutnya disingkat UPT Pelabuhan Sungai adalah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pelabuhan Sungai yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelabuhan Sungai.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPT Pelabuhan Sungai.
11. Petugas Tehnis Operasi adalah Petugas Teknis Operasional pada UPT Pelabuhan Sungai.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelabuhan Sungai Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
- (2) UPT Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. UPT Pelabuhan Sungai Teluk Batang; dan b. UPT Pelabuhan Sungai Matan.
- (3) UPT Pelabuhan Sungai Teluk Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi wilayah kerja, meliputi:
- a. Dermaga Teluk Batang;
- b. Dermaga Kamboja Baru;
- c. Dermaga Dusun Besar;
- d. Dermaga Seponti;
- e. Dermaga Wonorejo; dan
- f. Dermaga Durian Sebatang.
- (4) UPT Pelabuhan Sungai Matan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi wilayah kerja, meliputi:
- a. Dermaga Matan; dan
- b. Dermaga Perawas.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
UPT Pelabuhan Sungai dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
UPT Pelabuhan Sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas khususnya dalam mengelola, mengatur, memelihara, memberikan pelayanan, mengawasi dan melakukan pungutan retribusi terhadap pelayanan dan pemanfaatan Pelabuhan Sungai.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pelabuhan Sungai menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program kegiatan pelayanan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Sungai;
- b. Menjamin kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- c. Pengecekan dan pemanfaatan Pelabuhan Sungai;
- d. Pengaturan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
- e. Peningkatan ketertiban dan keamanan di area Pelabuhan Sungai;
- f. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional Pelabuhan Sungai;
- g. Pemberian Surat Izin Berlayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Penilikan pelaksanaan trayek dan ketentuan tarif angkutan;
- i. Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- j. Pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhan;
- k. Penyusunan statistik dan pelaporan;
- l. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, tehnis operasional dan hubungan dengan masyarakat;
- m. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
- n. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan atau Kepala Bidang.
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Sungai terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Petugas Teknis Operasional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas dibidang Perhubungan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang operasional Pelabuhan Sungai;
- b. Pelayanan, pemeliharaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan Pelabuhan Sungai;
- c. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Sungai; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai ahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;

- c. Pengelolaan urusan rumah tangga da perlengkapan;
- d. Perencanaan dan mengajukan kebutuhan karcis retribusi dan dokumen lainnya;
- e. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan dan penyetorannya kepada Dinas melalui Bendaharawan Penerima;
- f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas dermaga, rambu-rambu navigasi serta fasiltas lainnya;
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT Pelabuhan Sungai.

## Bagian Keempat Petugas Teknis Operasional

## Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengaturan untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran operasional pelabuhan dan keselamatan operasional kapal.

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Petugas Teknis Operasional mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan sungai;
- b. Pelaksanaan peraturan dan penertiban lalu lintas angkutan;
- c. Pengawasan naik turun penumpaang dan bongar muat barang/hewan;
- d. Pemeriksaaan terhadap surat-surat kapal, alat-alat keselamatan, alat-alat kelengkapan dan susunan awak kapal dan atau muatan kapal;
- e. Pelaksanaan pencatatan dan pendataan kepadatan lalu lintas kapal dan muatannya;
- f. Pencatatan skala tinggi air;
- g. Pemeriksaan kecelakaan sebagai proses awal di tempat kejadian perkara (TKP);
- h. Penyelenggaraan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kapal;
- i. Penyelenggaraan pembinaan terhadap awak kapal di wilayah kerja;
- j. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap lambung timbul kapal;
- k. Penyiapan dan penyampaian laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- l. Pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan kepelabuhan; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelabuhan Sungai.

## Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Pelabuhan Sungai sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompom Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V

## ESELONERING

## Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pelabuhan Sungai adalah jabatan eselon IVa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb.

## Pasal 15

Jabatan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setara dengan jabatan pengawas sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 16

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 17

- (1) Kepala UPT wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 18

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Teknis Operasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pelabuhan Sungai diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Uraian tugas jabatan fungsional dan pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal Februari 2014

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH,


HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR ...


## LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : 8 TAHUN 2014 TANGGAL : FEBRUARI 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN SUNGAI PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN SUNGAI PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA


BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID