KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1993 (berlaku 20 Juni 1997)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993, telah menetapkan besarnya Dana Reboisasi;
- b. bahwa bahan baku serpih, dengan teknologi yang sederhana masih dapat ditingkatkan pemanfaatannya untuk keperluan yang lebih produktif, karena itu dipandang perlu memberikan dorongan kepada dunia usaha untuk berkecimpung dalam bidang usaha pemanfaatan bahan baku serpih dengan memberikan pembebasan Dana Reboisasi khususnya bagi Propinsi Daerah Tingkat I yang belum memiliki pabrik pulp dan pabrik kayu serat;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan kayu untuk keperluan bantuan bencana alam dan bantuan sosial lainnya, dipandang perlu memberikan pembebasan dari kewajiban membayar Dana Reboisasi bagi kayu bulat dalam jumlah terbatas;
Mengingat
:
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3404);
Menetapkan :
7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 32) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1993.
Pasal I
Ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 28 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993, diubah dengan menambah 3 (tiga) ayat baru yang dijadikan ayat (2), ayat (3), dan ayat 4 serta mengubah ayat (2) lama menjadi ayat (5), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Besarnya Dana Reboisasi ditetapkan dengan tarif sebagai berikut:
- a. untuk Kalimantan dan Maluku:
- 1) US $.16,(enambelas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Meranti.
- 2) US $.13,(tigabelas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Rimba Campuran.
- b. untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi:
- 1) US $.14,(empatbelas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Meranti.
- 2) US $.12,(duabelas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Rimba Campuran.
- c. untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara:
- 1) US $.13,(tigabelas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Meranti.
- 2) US $.10.50,- (sepuluh dollar limapuluh sen dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Rimba Campuran.
- d. untuk seluruh wilayah Indonesia:
- 1) US $.20,(duabelas dollar Amerika) setiap ton kelompok jenis Ebony.
- 2) US $.16,(enambelas dollar Amerika) setiap meter kubik jenis Jati Alam.
- 3) US $.18,- (delapanbelas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Kayu Indah dan setiap ton Kayu Cendana.
- 4) US $.2,(dua dollar Amerika) setiap ton bahan baku serpih/partikel, dan setiap meter kubik limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya.
- (2) Bahan baku serpih ditetapkan dengan tarif US $.0,- (nol dollar Amerika) dengan ketentuan:
- a. berlaku terbatas di Propinsi Daerah Tingkat I yang belum memiliki pabrik pulp dan pabrik kayu serat; atau
-5 - b. berlaku...
- b. berlaku bagi kayu yang diperlukan untuk percobaan pemanfaatan bahan baku serpih/partikel yang dilakukan PT INHUTANI I, II, III, IV dan V bekerjasama dengan perusahaan menengah pembuat kayu serpih/partikel dengan menggunakan mesin jinjing.
- (3) Kayu bulat yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam dan keperluan bantuan sosial lainnya, ditetapkan dengan tarif US $.0,- (nol dollar Amerika).
- (4) Menteri Kehutanan menetapkan:
- a. jangka waktu percobaan pemanfaatan kayu serpih/partikel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- b. besar volume kayu untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai kelompok jenis kayu, bahan baku serpih, limbah pembalakan, dan sortimen khusus lainnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan".
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ## MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO