PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPALA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA (berlaku 9 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik In.donesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun L014 tentang Pemerintahan Dae:rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
,,
'
'
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
Dengan Persetujuan Bersama DAN
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Pembina kepegawaian adalah Bupati.
5. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Bangkalan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II Pasal2
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dengan 3 (tiga) gelombang pelaksanaan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan 3 (tiga) gelombang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang samfl.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/ atau
- c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Untuk Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan unsur panitia disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
BAB III
Pasal 4
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a . persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dan tata cara Laporan akhir sebagaimana pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 5
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Paragraf 2 Pasal6
- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan berakhir pada saat Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan :
- a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh Pancasila dan peraturan perundangundangan;
- d. bisa membaca dan menulis;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum penetapan;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
Susunan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ternyata BPD belum membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
BAB III
Pasal 6
Susunan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:
BAB III
Pasal 7
Susunan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
BAB III
Pasal 8
Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ternyata BPD belum membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
BAB III
Pasal 9
Susunan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- e. Bendahara merangkap anggota;
- f. Wakil Bendahara merangkap anggota; dan
- g. Beberapaanggota kebutuhan. yang jumlahnya disesuaikan dengan
BAB III
Pasal 10
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Caion;
- e. \_ menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara; dan
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III
Pasal 11
Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Panitia Pemilihan wajib menyusun Laporan dan Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
BAB III
Pasal 12
Apabila Panitia Pemilihan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, maka BPD meminta pertimbangan dan fasilitasi kepada Bupati melalui Camat untuk pemprosesan lebih
lanjut dan/atau melakukan peninjauan kembali atas proses pemilihan Kepala Desa.
BAB III
Pasal 13
Dalam hal diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan, maka diganti dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3).
BAB III
Pasal 14
- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, karena: a. meninggal dunia; atau
- b. atas permintaan sendiri.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara;
- c. melanggar tugas dan kewajiban;
- d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaan kotak suara;
- c. honorarium panitia;
- d. biaya pelantikan; dan
- e. kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (1) Perencanaan biaya pemilihanKepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa.
Penentuan besaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat didasarkan pada jumlah hak pilih yang didasarkan pada pendataan pemilih pada saat Pemilihan Umum terakhir di Desa yang bersangku tan.
BAB III
Pasal 15
Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mampu menyediakan dana secara keseluruhan atau sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka dibantu APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
Pasal 16
- (1) Perencanaan biaya pemilihanKepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa.
BAB III
Pasal 17
Penentuan besaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat didasarkan pada jumlah hak pilih yang didasarkan pada pendataan pemilih pada saat Pemilihan Umum terakhir di Desa yang bersangku tan.
BAB III
Pasal 18
Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mampu menyediakan dana secara keseluruhan atau sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka dibantu APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
Pasal 19
Setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pemilihan Kepala Desa yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran.
BAB III
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Pemilihan Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pengumuman dan pendaftaran
BAB III
Pasal 21
Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
BAB III
Pasal 22
Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan dan membuka pendaftaran se bagaimana dimaksud dalam Pas al 21, memberitahukan terlebih dahulu kepada BPD secara tertulis dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.
BAB III
Pasal 23
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berisi informasi:
- a. waktu pembukaan dan batas waktu penutupan pendaftaran;
- b. tempat pendaftaran Bakal Calon;
- c. persyaratan menjadi Calon Kepala Desa; dan
- d. alat bukti persyaratan administratif.
BAB III
Pasal 24
Penerimaan pendaftaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara:
- a. mencatat identitas pendaftar Baka! Calon;
- b. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif yang diajukan Bakal Calon;
- c. memberikan surat tanda bukti penerimaan berkas persyaratan administratif kepada Bakal Calon.
BAB III
Pasal 25
Pemberian surat tanda terima berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, diberikan setelah seluruh berkas administratif Bakal Calon telah lengkap.
BAB III
Pasal 26
- ( 1) Persyaratan Calon Kepala Desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c sebagai berikut:
- a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h . tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III
Pasal 31
Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian
BAB III
Pasal 32
- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
Paragraf 2
BAB III
Pasal 33
Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan, dan pengumuman nama Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
BAB III
Pasal 34
Panitia Pemilihan melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terhadap persyaratan Bakal Calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
BAB III
Pasal 35
- ( 1) Peneli tian kelengkapan dan keabsahan administrasi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 34 disertai Klarifikasi yang terdiri dari:
- a. melakukan klarifikasi kepada pejabat/lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen alat bukti berkas administrasi dalam rangka memastikan keaslian dokumen;
- b. melakukan klarif:kasi kepada Bakal Calon yang mengajukan alat bukti persyaratan administratif dalam rangka memastikan keaslian dokumen;
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana ·ctimaksud pada ayat (.l) kepada masyarakat µntuk memperoleh masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
BAB III
Pasal 36
- (1) Panitia Pemilihan melakukan rapat pembahasan terhadap Hasil klarifikasi dan masukan clari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Persyaratan administratif dari Bakal Calon yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan tidak dijumpai alat bukti/ dokumen yang menyimpang, maka dinyatakan sah dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
BAB III
Pasal 37
- (1) --Nomor urut clan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) disusun dalam daftar Calon Kepala Desa clan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
- (2)
BAB III
Pasal 46
- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
BAB III
Pasal 47
Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, sebelum dimulai masa tenang.
BAB III
Pasal 48
- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melaksanakan kampanye kepada masyarakat tentang visi, misi, danprogram kerjayang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala .. . Desa sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
BAB III
Pasal 49
- (1) Jadwal pelaksanaan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (2) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus dilakukan dengan tertib, aman, dan terkendali.
- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
BAB III
Pasal 50
- (1) Pelaksanaan kampanyedapat dilaksanakan melalui:
2. a . pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Penitia Pemilihan; dari/ a tau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang› undangan.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dilarang:
- a. dilakukan dalam bentuk pawai dan arak-arakan;
- b. mempengaruhi dengan pemberian uang;
- c. pemasangan foto, tanda daftar gambar, slogan-slogan, dan lain-lain diluar desa pemilihan.
- d. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa dan/ a tau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- h. mengganggu ketertiban umum;
1. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ a tau Calon Kepala Desa yang lain;
- J. merusak dan/ a tau menhilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
- k. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
1. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/ a tau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
- m. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- n. memberikan janji yang bertentangan dengan kewajiban warga desa terhadap Pemerintah, Bangsa, dan Negara.
- (3) pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengiku tsertakan:
- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa; dan
- c. anggota BPD.
- (4) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
BAB III
Pasal 51
- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Pemungutan suara dan penghitungan suara
BAB III
Pasal 52
- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
'
.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa atau
BAB III
Pasal 53
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan peralatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,
- (2) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara,dankotak suara, kelengkapan lainnya serta pendistribusiannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 54
- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. membantu (2), wajib
BAB III
Pasal 55
- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan Kegiatan:
2. a, pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
BAB III
Pasal 56
- (1) Panitia Pemilihan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat ···· -· ·yang memuat satu Calon Kepala Desa;
- c. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
- ci. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (6) Tata cara dan prosedur pemungutan suara akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
##
PENJELASAN
Pasal 57
- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir. - (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung: - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS; - b. jumlah pemilih dari TPS lain; - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. - (3) Sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa berhak menunjuk dan menugaskan saksi. - (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menunjuk Saksi yang berasal dari penduduk desa setempat untuk ditugaskan dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yakni: 4. a . saksi pencacahan pada pelaksanaan pendaftaran pemilih; - b. saksi di pintu masuk masing-masing dusun pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara; - c. saksi pemungutan dan penghitungan suara yang bertugas dalam TPS. - (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berhak memberikan paraf pada lembar suara tidak sah pada saat pelaksanaan penghitungan suara. - (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat. - (7) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan. - (8) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleb saksi pemungutan dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) buruf c. - (9) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara basil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. 12. ( 10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul kbusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. - (11) Panitia Pemilihan menyerabkan berita acara basil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera \_ s etelah selesai penghitungan suara. Paragraf 2 Penetapan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Pasal 58 - (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. - (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar. ## Pasal59 Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya. Bagian Kelima Penetapan Paragraf 1 Umum Pasal 60' - (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling lambat 7 hari (tujuh) hari setelah pemungutan suara. - (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan desa Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan. - (4) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD oleh Panitia Pemilihan dilengkapi dengan berita acara pemilihan yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
PENJELASAN
Pasal 61
Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa. ## Pasal62 - (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari). - (2) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa. - (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam hal terdapat perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Kepala Desa atau pelanggaran serius lainnya yang mempengaruhi perubahan terpilihnya Calon Kepala Desa. - (4) Bupati memerintahkan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima, untuk melakukan pemeriksaan