PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 3 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (berlaku 4 Maret 2014)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BENGKULU UTARA
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA,
- Menimbang
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bengkulu Utara maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
SALINAN
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.02 /MEN /III/ 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi/bertanggung jawab tentang pelayanan ketenagakerjaan dan pengesahan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah Pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja asing.
11. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara asing pemegang visa dengan bekerja di wilayah Indonesia.
13. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana
Pengguna Tenaga Kerja Asing pada jabatan tetentu yang dibuat oleh pemberi Kerja Tenaga Asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh kepala daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat
- ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
PELAKSANA IMTA
Pasal 2
Pelaksana pemberian perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN TENAGA KERJA ASING
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 3
- (1) Pemberi kerja yang akan memperkerjakan TKA harus memiliki RPTKA.
- (2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.
- (3) RPTKA diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 4
Pemberi kerja wajib mengikutsertakan TKA dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan /atau asuransi jiwa.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 5
- (1) Pemberi kerja TKA yang akan mengurus perpanjangan IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara ;
- (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
- a. Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
- b. Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi;
- c. Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 wilayah kabupaten.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan :
- a. Copy IMTA yang masih berlaku;
- b. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA sebesar US $100 perorang perbulan melalui BANK yang ditunjuk oleh Bupati Bengkulu Utara;
- c. Copy polis asuransi;
- d. Pelatihan kepada TKI pendamping;
- e. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
- f. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, maka Bupati melalui Dinas, menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan di terima.
- (6) Bentuk Formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) IMTA dapat di perpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Sebagaimana IMTA perpanjangan dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS

## BAB IV

## PERUBAHAN LOKASI KERJA

## Pasal 7

Dalam hal pemberi kerja TKA melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja TKA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melampirkan copy RPTKA dan IMTA yang masih berlaku.

## BAB V

## PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 8

Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing .

## Pasal 9

- (1) Pengelolaan Administrasi dan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

## Pasal 10

- (1) Pemungutan dan Penyetoran Retribusi sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemungut yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib menyetorkan Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur paling lambat 1 x 24 jam dari tanggal penerimaan ke rekening Nomor 1.14.1.01.00.00.4.1.2.02.25.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib membuat pembukuan pembayaran Retribusi yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 11

Pemungutan Retribusi Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut pada saat wajib retribusi mengajukan permohonan izin dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

## Pasal 12

Pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 dengan menggunakan SPdORD, SKRD, dan STRD.

## Pasal 13

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib membuat laporan bulanan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan melampirkan tanda bukti setor melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

## BAB VI JENIS UKURAN DAN WARNA SURAT -SURAT

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 14

- (1) Jenis, ukuran dan warna surat pemungutan retribusi pelayanan ketenagakerjaan dan pengesahan peralatan perusahaan terdiri atas :
- a. SPdRD / SPdORD kertas HVS ukuran folio
- b. SPdRD kertas HVS ukuran folio
- c. SKRDKBT kertas HVS ukuran folio
- d. SKRDKLB kertas HVS ukuran folio
- e. STRD kertas HVS ukuran setengah folio
- (2) Pengadaan / pencetakan surat-surat pemungutan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dalam rangkap 5 diatas kertas berwarna sebagai berikut :
- a. Warna putih untuk wajib retribusi.
- b. Warna merah untuk bank, sebagai pemegang Kas Daerah
- c. Warna kuning unntuk Dinas Pendapatan Daerah
- d. Warna hijau untuk pejabat pemungut retribusi
- e. Warna biru untuk arsip Kasubag keuangan dan atau pemegang Kas pada Sekretariat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi.
- (3) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

Pengadaan / percetakan media penarikan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap tahun anggaran.

## Pasal 16

- (1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Direktur dan Ditjen Pembinaan

dan Penempatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.

- (2) Bupati melaporkan IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pembinan dan Penempatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.

## BAB VIII

## PENGAWASAN

## Pasal 17

Pengawasan terhadap pemberi kerja yang memperkerjakan TKA dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

## PENCABUTAN IZIN

Pasal 18

Dalam hal pemberi kerja memperkerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA Bupati berwenang mencabut IMTA.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 19

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemungutan retribusi pelayanan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dilaksanakan secara optimal di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dibentuk tim dengan susunan sebagai berikut :

- a. Penangung jawab
- b. Penasehat /pengarah
- c. Koordinator umum
- d. Sekretaris
- e. Anggota sebanyak-banyaknya 5 ( lima ) orang
- f. Petugas pelaksanaan lapangan
- g. Staf administrasi

## Pasal 20

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Rekomendasi/Surat izin pelayanan Ketenagakerjaan dan Pengesahan Peralatan Perusahaan yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali bila ada ketentuan lain yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka peraturan/keputusan pelaksanaan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi dan Pemberian Izin Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pengesahan Peralatan Perusahaan serta Keputusan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur

Pada Tanggal 4 Maret 2014

BUPATI BENGKULU UTARA ttd H.M IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal 5 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA ttd Drs. SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3