Unknown Unknown Nomor 57 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN GUBERNURSULAWES ITENGGARA NOMOR: Lf S TAHUN 2016 TEN TANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN BARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 10 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
GUBEMURSULAWBSITENGGARA
PERATURAN GUBERNURSULAWES ITENGGARA NOMOR: Lf S TAHUN 2016
TEN TANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN BARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/ 12/2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 maka Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 37 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian; 59/Permentan/SR.310/12/2016 Nomor Pertanian a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
- b. bahwa perubahan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud huruf a diakibatkan karena adanya peningkatan luas tanam khususnya padi dan jagung serta untuk mencukupi kebutuhan pupuk khususnya Urea, SP-36 dan NPK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
...
:,
Mengingat
- l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
4. 1 D. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK. 060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 /Permentan/ OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan Nitrogen, Phospor dan Kalium pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669 /Kpts/ OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/ 2/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
•
•
Menetapkan
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 59/Permentan/ SR.310/ 12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/ 12/2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
I
Pasal 3
- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2016.
2. Kabupaten/Kota, jenis dan jumlah menjadi sebagai berikut; menurut dirinci (1) ayat pada dimaksud (2) Alokasi pupuk bersubsidi dirubah sebagaimana
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi dirubah sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dan ayat (2) dirinci menurut jenis pupuk dan sebaran Kabupaten/Kota menjadi sebagai berikut;
{Ton)
| No. | Subsektor | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
|--------|--------------|--------|---------|-------|--------|-----------|
| 1. | Tan. Pangan | 15.650 | 4.848 | 2.938 | 15.693 | 3.013 |
| 2. | Holtikultura | 1.011 | 388 | 197 | 840 | 543 |
| 3. | Perkebunan | 2.159 | 1.080 | 618 | 2.807 | 513 |
| 4. | Peternakan | 174 | 39 | 44 | 112 | 0 |
| 5. | Perikanan | | | | | |
| | Budidaya | 290 | 121 | 0 | 40 | 0 |
| Jumlah | Jumlah | 19.285 | 6.475 | 3.797 | 19.492 | 4.069 |
(Ton)
| No. | Kab/Kota | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
|-------|--------------|----------|---------|------|-------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kendari | 80,75 | 45 | 15 | 30 | 3 |
| 2. | Konawe | 5.049.30 | 1.472 | 289 | 5.728 | 635 |
| 3. | Konawe | 2.291.50 | 1.300 | 740 | 2.832 | 900 |
| | Selatan | | | | | |
| 4. | Kolaka | 2.517.15 | 1.071 | 764 | 2.115 | 635 |
| 5. | Bombana | 3.270.25 | 615 | 335 | 2.110 | 143 |
| 6. | Kolaka Timur | 2.022.50 | 811 | 740 | 2.925 | 900 |
| 7. | Kolaka Utara | 2.860 | 850 | 793 | 2.172 | 703 |
| 8. | Baubau | 515 | 101 | 30 | 595 | 5 |
| 9. | Buton | 217 | 35 | 15 | 375 | 0 |
.
.
•
e
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|---------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 10. | Muna | 213,15 | 90 | 44 | 300 | 75 |
| 11. | Muna Barat | 83,40 | 35 | 12 | 125 | 0 |
| 12. | Konawe Utara | 115 | 50 | 0 | 100 | 70 |
| 13. | Buton Utara | 50 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 14. | Buton Selatan | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 15. | Buton Tengah | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 16. | Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kepulauan | | | | | |
| 17. | Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | Jumlah | 19.285 | 6.475 | 3.797 | 19.492 | 4.069 |
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dirinci persektor, jenis, jumlah dan sebarannya ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah yakni Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (6) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan selambat - lambatnya pada akhir bulan Desember 2016.
- (7) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
- {8) Dinas Pertanian bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
Pasal D
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi dengan I Ill Gubernur Peraturan Pengundangan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan •

Penetapan: Diundangkan di Kendari Pada tanggal 1-l. Desember 2016 ## LUKMAN ABUNAWAS SERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR '-/~