PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR: iJ..&amp; TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA :pINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUT.ON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR: iJ..&amp; TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA :pINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- .a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No:mor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- ,2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
\..~.
Menetapkan
5. Peraturan Daerah Noinor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daeta:h'·· \_Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6 ).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerahadalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian diwadahi dalam bentuk dinas. , .,,
Bagian Kedua
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pertanian.
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
Pasal 8
- ( 1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- b. Sekretariat;
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- e. Bidang Perkebunan;
- f. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan IIll.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pertanian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat Pasal 10

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud · pada ayat ( 1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

b'alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a; pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dinas;
- b. pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan pelaporan dinas;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkungan dinas;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf. a, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi anggaran, pelaporan, serta melaksanakan pemberian dukungan· administrasi di bidang keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi.

## Bagian Ketiga

Bidang Prasarana,

## Sarana dan Penyuluhan Pasal 14

- ( 1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- b. penyediaan dU:kungan infrastruktur;
- c. penyediaan dan pengawasan pakan serta alat dan mesin pertanian;
- d. pemberian penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang pertanian;
- e. pemantauan dan · evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olek Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya:.

## 'Pasal 16

- ( 1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri atas :
- a. Seksi Prasarana dan Sarana;
- b. Seksi Pakan dan Investasi;
- c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

## Pasal 17

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- (2) Seksi Pakan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pakan dan investasi;
- (3) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, clan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.

## Bagian Keempat

<!-- formula-not-decoded -->

- ( 1) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Bidang Tana.man Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

,

1',i

'\_.

-

'

- b. penyusunan rencana kebutuhan · dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan '. peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. · pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- ( 1) Bidang Tanaman Pengan dan Holtikultura terdiri atas :
- b. Seksi Produksi;
- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan tanaman;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.

## Pasal 21

- ( 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta . evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

## Bagian Kelima Bidang Perkebunan

## Pasal 22

- (1) Bidang Perkebunan terdiri atas:
- b. Seksi Produksi;
- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

'

.

- (1) Seksi Perbenihan clan Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan clan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, rnempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.

## Bagian Keenam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 24

- ( 1) Bidang Peterriakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Petemakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 25

- ( 1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :
- b. Seksi Kesehatan Hewan;
- a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
- c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## Pasal 26

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 pada ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan , dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan.
- (3) Seksi Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 pada ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

## Bagian Ketujuh

## Kelompok .Jabatan Fungsional Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 28

- (1) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} ditentukan berdasarkan kebU:tuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Jenis Jabatap Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA Pasal 29

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan :prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masingmasing. .
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan , dalam rangka pemberiah bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil .guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan peinberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dina's berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illb. atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon !Va atau jabatan pengawas
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan IVa atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. :
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

\..

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


Ditetapkan di Buranga pada tanggal ?7-1 Q. " 2 0 16

BUPATI BUTON UTARA,

-v


H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal &lt;J-7 ~ Ii ... 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

.

.

,,

LAMPI RAN

- PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR

t..f,f)

TAHUN 2016

TANGGAL

{)7-I').

-

9-ot'

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA




H. ABU HASAN

BUPATI BUTON UTARA,

Pem

"