PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 25 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 (berlaku 18 Mei 2015)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman pemberlakuan satuan harga
- dalam Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, diperlukan penyesuaian lampiran Standar Biaya Umum yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 25 Tahun 2014 guna pencatatan sasaran yang terukur dalam program/kegiatan tahun anggaran 2015
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Lampiran Standar Biaya Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahu 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan K1, K2;
18. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah alah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

- didalamnya sebaga benuk kekayaan apapun yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SPKD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi maluku utara yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang tertentu yang dibentuk dengan peraturan daerah;
8. Satuan kerja pengelola keuangan daerah disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
10. Pejabat pengelola keuangan daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksankan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
11. Bendahara umum daerah selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
12. Penggunaan anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;
13. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai kewenangan penggun anggaran dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi perangkat daerah;
14. Pejabat penatausahaan keuangan perangkat daerah selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan perangkat daerah;
15. Pejabat pelaksana teknis kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
16. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menausahaan, dan mempertanggung jawabkan yang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah;

17. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu bendahara penerima dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah;
18. Bendahara penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu bendahara penerima dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menausahaan, dan mempertanggung jawabkan yang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah;
19. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah;
20. Unit kerja adalah bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
21. Tim anggaran pemerintah daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
22. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tindakan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
23. Program adalh penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi perangkat daerah;
24. Kegiatan adalh sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapainan sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penyerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jeis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa;
25. Sasaran (Target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan oleh suatu kegiatan;

26. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
27. Hasil (outcome) adalah segala suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program;
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
29. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari kas daerah;
30. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
31. Barang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya;
32. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah;
33. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
34. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarakan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
35. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
36. Unit pelayanan pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamanakan mencari keuntungan, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

## Pasal 2

- (1) Penyusunan Standar Biaya Umum dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD PPKD dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang dituangkan dalam RKA APBD Tahun Anggaran 2015;
- (2) Penyusunan Standar Biaya Umum bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan disiplin anggaran dalam perencanaan APBD Tahun Anggaran 2015;

## BAB II

## STANDAR BIAYA UMUM

## Pasal 3

Standar Satuan Harga Belanja Tidak Langsung meliputi :

1. Standar Satuan Harga Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung;
2. Standar Satuan Harga Belanja Bagi Hasil;

3. Standar Satuan Biaya Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Standar Satuan Harga Belanja Tidak Langsung meliputi :

1. Standar Satuan Harga Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Langsung;
2. Standar Satuan Harga Belanja Barang dan Jasa tertentu;
3. Standar Satuan Biaya Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 18 Mei 2015

## GUBERNUR MALUKU UTARA,


ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 18 Mei 2015

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Ttd.

## A. MADJID HUSEN

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 7.1)

## 136. Honorarium Moderator.

| No | Uraian | Jml Orang | Satuan | Tarif (Rp) |
|------|------------------|-------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kota Ternate | 1 | OB | 1.200.000 |
| 2 | Kota Tikep | 1 | OB | 1.200.000 |
| 3 | Kabupaten Halbar | 1 | OB | 1.200.000 |
| 4 | Kabupaten Halsel | 1 | OB | 1.200.000 |
| 5 | Kabupaten Halut | 1 | OB | 1.200.000 |

## 137. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.

| No | Uraian | Jml Orang | Satuan | Tarif (Rp) |
|------|------------------------|-------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pengawas Adm. Keuangan | 1 | OB | 800 |
| 2 | Perencana Swakelola | 1 | OB | 600 |

## GUBERNUR MALUKU UTARA,


## ABDUL GANI KASUBA