KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1995 TENTANG PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1998 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dipandang perlu mengubah susunan Tim Pengarah; b. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998.
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
:
Negara Nomor 3046); 4. Undang- ... 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998. MEMUTUSKAN: Menetapkan PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1998.
Pasal 2
Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
:
Negara Nomor 3046); 4. Undang- ... 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998. MEMUTUSKAN: Menetapkan PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1998.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Wakil Ketua
:
:
Anggota
:
Menteri
Negara
Perencanaan
Nasional/Kepala
Pembangunan Nasional;
Menteri
Transmigrasi dan
Perambahan Hutan;
5. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 2 ... "Pasal 2 (1) Perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengembangan lahan gambut dikoordinasi oleh Tim Pengembangan Lahan Gambut, yang terdiri dari: a. TIM PENGARAH Ketua Pembangunan Badan Perencanaan Pemukiman 1. Menteri Pekerjaan Umum; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Pertanian; 4. Menteri Kehutanan dan Perkebunan; PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
8. Menteri Perhubungan.
TIM TEKNIS
Ketua
:
Menteri Pekerjaan Umum;
Wakil Ketua I
:
Sekretaris
Pengendalian
Operasional
Anggota
Jenderal
Pertanian
Hortikultura,
1.
Direktur
Pangan
Jenderal
Guna
Inventarisasi
Lahan, dan
Departemen
Perkebunan;
Direktur
Jenderal
Keuangan;
4.
Pembangunan; Wakil Ketua II: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah; Anggota Tanaman dan Departemen Pertanian; 2. Direktur Direktur Jenderal Pemukiman Transmigrasi, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; 5. Deputi Bidang Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
7. Asisten Menteri Negara Agraria Bidang Tata Agraria;
8. Wakil Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
Sekretaris
:
Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.
- (2) Tim Pengembangan Lahan Gambut memperhatikan petunjuk dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis dapat
Kehutanan
Anggaran,
:
...
Tata dan
Departemen
:
3.