PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 21 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR ). o TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 (berlaku Unknown)
Pasal 26
bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang­ Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana kerja tahunan pemerintah daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Pasal 101
- c. bahwa dengan adanya peru bahan atas sebagian 1s1 dari
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 21 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu diadakan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

I

'



Q

## Mengingat

Perubahan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016.

- 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 78);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lainnya di



Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 79);

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 92);
22. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN' BUPATI

MINAHASA TENGGARA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016.

## Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 menjadi sebagaimana tercantum dalam

'

. .

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

## KETENTUAN PERALIHAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 ten tang rencana Kerja Pernbangunan daerah kabupaten minahasa Tenggara Tahun 2016 dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

## KETENTUAN PENUTUP

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten minahasa Tenggara



| Pejabat Pengelola | Paraf Koodinasi | Ket | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kasubid Pertanian | V't | | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |
| Kabid Ekonomi | - | | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |
| Sekretaris Bappeda | tH';, | | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |
| KabagHukum | | | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |
| Kepala Bappeda | JA | | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |
| Kepala BPK-BMD | ' | | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |
| Inspektur | .,. | | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |
| Asisten 11 | - | | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |
| Sekrctaris Daerah | | | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |
| Wakil Bupati | | | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |
| Bupati | | Dh.Mohon untuk ditanda tanoani | Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ,, .,., I; |

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 1s -a,,\;

2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENC:-A TENGGARA,


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 200