PERATURAN BUPATI RI Nomor - Tahun 2017 tentang STANDAR OPERASIONAL, PROSEDUR PELAYANAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwadalam rangka peningkatan pelayanan hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, dipandang perlu menetapkan Standar Opresional Prosedur Pelayanan Hibah Dan Bantuan Sosial:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Opresional Prosedur Pelayanan Hibah Dan Bantuan Sosial
- Mengingat : 1,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 ),
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 ientang Pembentukan KabupatenDharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4342): N
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Perigawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541 ),
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembetukan Susunan Perangkat Daerah,
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.
BABI KETENTUAN UMUM
t
- Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. 1
- DN Bupati adalah Bupati Pasaman Barat Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan PPKD adalah Kepala Satuan Oraganisasi Perangkat Daerah ( SOPD ) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Bara, 5.
- Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan pembantu Bupati daiam penyeienggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Nagari sesuai dengan kebutuhan Daerah, 4
- Satuan Organiasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna/ Kuasa Anggaran/ Barang, yang terkait dengan pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial. 6.
- Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pemegang kekuasaan Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. 8
- Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SOPD 7 | adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Baratyangterkait dengan pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial.
- 9, Bendahara PPKD adalah Pejabat Funsional yang ditunjuk menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan Uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SOPD danPengeluaran Pejabat Pengelola Keuangari Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- 11, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode I (Satu ) Tahun
- 10, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan di Pimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam Rangka penyusunan APBD
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA -PPKD adalah Rencana Kerja dar Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- . Rencana Kerja Anggaran SOPD yang selanjutnya disebut RKA -SOPD adalah 13 Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program Kegiatan dan Arggaran Satuan Oraganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang terkait dengan pelayanan hibah dan bantuan sosial
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA -PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- 15, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD yang selanjutnya disebut DPA-SOPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SOPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna/ Kuasa anggaran.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian Bantuan berupa Uang/ Barang dari Pemerintah Daerah kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Hibah adalah Pemberian Bantuan Berupa Uang/Barang/Jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerahlainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Kabuapten Pasaman Barat dengan Penerima Hibah.
19. Penganggaran adalah rencana keuangan untuk Belanja Hibah atau Bantuan Sosial
20. Rekomendasi adalah pernyataan persetujuan/mengetahui oleh pejabat unsur Pemerintah setempat atau pejabat unsur Pemerintah yang terkaitdengan bidang tugasnya.
- 21, Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dari kapan harusdilakukan dirrana dan oleh siapa dilakukan.
Pasal 2
Standar Opersional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial terdiri dari :
- SOP Perencanaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, a
- SOP Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang, b.
- SOP Pencairan Belanja Hiban berupa Barang/ Jasa : C
- SOP Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang dan, d.
- SOP Pencairan Belanja Bantuan Berupa Barang. e.
Bagian Kedua
SOP Perencanaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Susial
Pasala 3
- (1) Usulan Hibah dan Permohonan Bantuan Sosial disampaikan oleh SOPD yang tugas Pokok dan Fungsinya terkait dengan substansi Hibah dan Bantuan Sosial yang diusulkan / dimohon
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan BPKD menerima dan mencatat usulan hibah dan permohonan Bantuan Sosial dari SOPD Teknis.
- (3) Usulan Hibah dan Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan.
Pasal 3
- (1) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan kepada Bupati, sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan format yang disyaratkan dalam peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial,
Pasal 4
- (1) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan kepada Bupati, sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan format yang disyaratkan dalam peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial,
- (2) Usulan Hibah dapat Berupa Uang dan/atau berupa Barang/Jasa
Pasal 5
- (1) Permohonan Bantuan Sosial disampaikan secara tertulis oleh Individu, Keluarga dan/ atau kelompok Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah, kepada Bupati.
- (2) Permohonan Bantuan Sosial harus memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki Identitasyang Jelas yang dibuktikan dengan Data dukung yang sah,
- b. Berdomisili di Daerah/dan
- c. Diprioritaskan untuk maksud rehabilitasi Sosial, perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan, dan Penanggulangan Bencana,
- (4) Sarat Permohonan Bantuan Sosial dari lembaga non Pemerintah diajukan kepada Runak
- (3) Syarat Permohonan Bantuan Sosial Individu/keluarga ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai dengan Fotocopi tanda pengenal dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang tentang resiko sosial yang dialami.
-
- Proposal yang memuat susunan kepengurusan clan Rincian Anggaran Biaya,
- Akte pendirian dan Surat keterangan terdaftar dari KesbangPol setempat.
- Rekomendasi dari unsur Pemerintah sesuai substansi pembidangan, Fp
- . Surat keterangan domisili dari Wali Nagari Fotocopi tanda pengenal ketua dan sekretaris atau sebutan lain, mp AN
- Fotocopy Rekening Bank atas Nama Lembaga yang Masih Berlaku/ Aktif
Pasal 6
- (1) Kepala SOPD menerima berkas usulan hibahdan/atau permohonan Bantuan Sosial dan mempelajari substansi masing-masing permohonan:
- (2)
Pasal 7
- (1) TAPD mempelajari rekomendasi dan usulan kepala SOPD.
- (3) TAPD mencantumkan Alokasi Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS
- (2) TAPD membuat dan memberikan pertimbangan
Pasal 8
- (3) TAPD mencantumkan Alokasi Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS
Pasal 10
Bupati Menetapkan dan menandatangani Keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Hibah dan keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial.
Pasal 11
Format Standar Operaional Prosedur Perencanaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkar: dari peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga SOP Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang

## Pasal 12

- (1) Sekeretaris/ Kepala Bidang/Kasi / Kasubag pada SOPD menerima can mencatat permohonan pencairan belanja Hibah berupa Uang.
- (3) Berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa uang diteruskan kepada Kepala SOPD.
- (2) Berkas permohonan pencairan belanja Hibah diperiksa Oleh SOPD kelengkapan persyaratannya sesuai peraturan yang berlaku.



## Pasal 13

- 1) Kepala SOPD mempelajari dan memeriksa berkas permohonan pencairan belanja p psiaj F J ps hibah berupa Uang dan kelengkapannya
- (3) Naskah Perjanjian Hibak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencanturnkan :
- (2) Kepala SOPD menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
- a. Pemberi dan Penerima Hibah
- b. Tujuan Pemberian Hibah
- c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima
- d. Hak dan kewajiban
- e. Tata cara penyaluran / penyerahan hibah,dan
- a. Tata cara pelaporan hibah.
10. (4 Kepala SOPD menyampaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerahuntuk rmendapatkan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 4

- Bagian Hukum Sekretariat Daerah meneliti dan mengoreksi materi dan format hukum Naskah PerjanjianHibah Daerah, (1
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyerahkan kembali Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah terkoreksi kepada SOPD. 2

## Pasal 15

- Kepala SOPD menerima dan memeriksa kembali Naskah Perjanjian Hitah Daerah. (1
- Kepala SOPD meneruskan berkas Permohonan Pencairan Belanja Hibah berupa Uang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada PPKD dengan ncta pengantar untuk proses selanjurnya. 8)
- Kepala SOPD menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah bersama-sama dengan pengusul Hibah Daerah (2)

## Pasal 16

- PEKD menerirna dan memeriksa berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa uang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (1
- PPKD memberi arahan kepada Bendahara PPKD untuk memproses pencairan belanja hibah berupa uang sesuai dengan permohonan dan DPA-PPKD 2)

## Pasal 17

- Bendahara PPKD memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa uang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. (1
- Jika persyaratan telah sesuai ketentuan yang berlaku, bendahara PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan DPA-PPKD. (2)

## Pasal 18

- Berdasarkan Surat Permintaan Pembavaran (SPP),PPKD menerbitkan Surat Perintah Mernbayar (SPM). (1
- Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah. (2)

## Pasal 19

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kuasa Bendahara Umum Daerah Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Cek SesuaiPeraturan Perundang-undangan. (1)
- 2 Kuasa bendahara Umum Daerah menyerahkan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Cekkepada Bendahara FPKD.



- (1) Bendahara PPKD menerima dan memeriksa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
2. Berudahara PPKD Menatausahakan SP2D belanja hibah dan Bukti Transfer Belanja Hibah Berupa Uang sesuai ketentuan yang berlaku. (3)
3. 2 Bendahara PPKD melaksanakan pencairan belanja hibah berupa uang dan mengirim (Transfer ) kepada rekening masing-masing penerima belanja hibah dengan Bukti Trasfer Belanja Hibah Berupa Uang.

## Pasal 21

Format Standar Operasinal Prosedur Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

## SOP Pencairan Belanja Hibah Berupa Barang/Jasa

## Pasal 22

- (1) Sekretariat SOPD menerima dan mencatat permohonan pencairan Belanja Hibah berupa Barang/Jasa
2. Berkas Permohonan pencairan belania hibah diperiksa kelengkapan persyaratannya sesuai ketentuan yang berlaku. 2j
3. Berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa barang /jasa diteruskan kepada Kepala SOPD. (3

## Pasal 23

- Kepala SOPD mempelajari dan memeriksa berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa barang /jasa dan kelengkapannya. (1
- Kepala SOPD memberikan arahan kepada Pengadministrasi Barang SOPD untuk menindak lanjuti permohonan pencairan belanja hibah berupa barang/jasa. (2)

## Pasal 24

- Pengadministrasi Barang SOPD mernpelajari berkas permohonan pencairan belanja hiban berupa barang/jasa 4d
- Pengadministrasi Barang menyerahkan barang/jasa hasil pengadaan kepada Bendaharawan Barang. 8)
- Pengadministrasi Barang SOPD melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai permohonan berdasarkan DPA-SOPD 2)
- Pengadministrasi Barang SOPD menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. (4)
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencantumkan : (5
- a, Pemberi dan Penerima Hibah,
- b. Tujuan Pemberian Hibah,
- c. Besaran/Rincian Penggunaan Hibah yang akan diterima,
- d. Hak dan Kewajiban,
- £ Tata cara Pelaporan Hibah.
- e. Tata cara penyaluran /Penyerahan Hibah : dan
- (6) Pengadministrasi Barang SOPD menyampaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerahuntuk mendapatkan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
- ?) Pengadministrasian Barang PPKD menyampaikan laporan pengadaan barang kepada Kepala SOPD,

## Pasal 25

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah meneliti dan mengoreksi materi dan format



## Yasal 26

- (1) Bendaharawan Barang mengadministrasikan dan menyimpan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Barang memilah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pemohon hibah.

## Pasal 27

- (1) Kepala SOPD menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah bersama -sama dengan penerima Hibah.
- (2) Kepala SOPD memberikan arahan kepada Berndaharawan Barang untuk memproses penyerahan barang /jasa kepada penerirna hibah. an

## Pasal 28

- (1) Bendaharawan Barang melaksanakan arahan Kepala SOPD dan Memeriksa persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Barang menyerahkan Barang/Jasa kepada penerima hibah dan mengadministrasikan bukti serah terima barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 29

Format Standar Operasional Prosedur Pencairan Belanja Hibah Berupa Barang/ Jasa sebagaimana tercantum dalarn lampiran III yang merupakan bagiatn tiuak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

## SOP Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang

## Bagian Kelima

## Pasal 30

- (1) Sekretariat SOPD/Bagian Umum Sekretariat Daerah menerima dan mencatat Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa Uang.
- (2) Berkas Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Sosial diperiksa kelengkapan persyaratannya sesuai ketentuan yang berlaku,
- (3) Berkas Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang diteruskan kepada Kepala SOPD,

## Pasal 31

- (1) Kepala SOPD mempelajari dan memeriksa berkas Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang dan Kelengkapannya.
- (2) Kepala SOPD meneruskan Berkas permohonan Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang dan Kelengkapannya kepada PPKD dengan nota pengantar untuk Proses selanjutnya

## Pasal 32

- (1) PPKD Menerima dan memeriksa berkas Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa Uang dan kelengkapannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PPKD memberi arahan kepada Bendahara PPKD untuk memproses pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa uang sesuai permohonan dan DPA-PPKD

## Pasal 33

- (1) Bendahara PPKD memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa uang.
- (2) Jika persyaratan telah sesuai ketentuan yang berlaku, Bendahara PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan DPA-PPKD.

## Pasal 34

nn



## Pasal 35

- (1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM), Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Cek Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Cek kepada Bendahara PPKD.

## Pasal 36

- (1) Bendahara PPKD menerima dan memeriksa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (8) Bendahara PPKD menatausahakan SP2D Belanja Bantuan Sosial dan Bukti Tarnsfer Belanja Bantuan Sosial berupa Uang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendahara PPKD melaksanakan Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa Uang dan mengirim (Transfer) kepada Rekening Masing-masing Pemohon Belanja Bantuan Sosial dengan Bukti Trasfer Belanja Bantuan Sosial berupa Uang.

## Pasal 37

Format Standar Operasional Prosedur Pencaiaran Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

## Bagian Keenam SOP Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang

## Pasal 38

- (1) Sekretariat SOPD/ Bagian Umum Sekretariat Daerah menerima dan mencatat permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial berupa Barang.
- (3) Berkas Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa Barang diteruskan kepada Kepala SOPD
- (2) Berkas Permohona Pencairan Belanja Barituan Sosial berupa Barang diperiksa kelengkapan persyaratanya sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 39

- (1) Kepala SOPD mempelajari dan memeriksa berkas Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang dan kelengkapanya.
- (2) Kepala SOPD memberikan arahan kepada pengadministrasi Barang SOPD menindak lanjuti permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang.

## Pasal 40

- (1) Pengadministrasi Barang SOPD mempelajari berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pengadministrasi barang SOPD melaksanakan pengadaan barang sesuai permohonan berdasarkan DPA-SOPD .
- (8) Pengadministrasi barang SOPD menyerahkan barang hasil pengadaan kepada Bendaharawan Barang.

## Pasal 41

- (4) Pengadministrasi barang PPKD menyampaikan laporan pengadaan barang kepada Kepala SOPD,
- (1) Bendaharawan Barang mengadministrasikan dan menyimpan barang sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Bendaharawan Barang memilah barang yang akan diserahkan kepada pemohon Hibah

## Pasal 42

P3

1

.

nm. .

mam em

ara


- (1) Bendaharawan Barang melaksanakan arahan Kepala SOPD dan memeriksa persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendaharawarn barang menyerahkan barang kepada penerima Bantuan Sosial! dan mengadininistrasikan bukti serah terima barang sesuai ketentuanyang berlaku.

## Pasal 44

Format Standar Operasional Prosedur Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

## BAB I!I TATA KERJA

## Pasa! 45

- (1) Setiap Pejabat dan Pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dar ketentuan yang berlaku dalam pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Setiap Pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah Wajib membangun Komitmen Tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efesien dan efektivitas pelayanan publik. |
- (4) Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas.

## BAB IV SARANA DAN PRASARANA

## Pasal 46

- (1) Untuk menunjang efesien dan evektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Daeah, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan Prasarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara Khusus dalam pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah secara Evesien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan hibah dan Barituan Sosial

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yeng belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati ,



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

| Diketahsi | Tanggai | Paraf |
|-----------------|-----------|---------|
| SEKDA | | |
| Kepala BPKD | | |
| Sekretaris BPKD | | & |


K

Diundangkan di PN Empat pada tanggal ! Apa 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT ang


amar t-

## MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR #2


BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN

ARAT

| SOP Perencanaaai Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial | Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas: Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan | Memahami dengan baik keterituan tentang hihah dan bantuan sosial, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran | 3. Computer khusus untuk prosessing perencanaan anggaran, b. Filing cabinet untuk penyimpanan arsip/dokumen permohonan hibah dan bantuan | Pencatatan dan pendataan a. Dokumentasi Permohonan Hibah dan bantuan sosial b. Dokumentasi / laporan monitoring dan svatuasi realisasi pelayanan belanja hibah dan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2LOLAAN KEUANDAN DAERAH KABUPATEN Nomor SOP LAT Tanggai Pembuatan Tanggal Revisi Tanggai Evektif Disahkan Oleh Nania SOP | ia Nama 88 Tahun 2016 Tentang Pembentukan,Organisasi dan Fata Kerja ngkat Kabupaten Pasaman Barat uab Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan 3i | Pencairan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Scsial | akan Prosedur buku vang wajid dilaksanakan datam serencanaan Anggaran dan Bantuan Sosial dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak ak transparanan, ketidak sinkronan dan ketidak tepatan waktu serta kelambanan |

cw

A0

| KETERANGAN | | 13 | Forniat Baku Permohonan | Format Baku hasil evaluasi | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | output | 12 Permohonan tercatat | Hasil evaluasi permohonan hibah/bansos | Rekomendasi permohonan hibah/bansos | Pertimbangan atas rekomendasi kepala SOPD | Pencamtuman dalam Rancangan KUA dan PPAS | Anggaran Hibah/Bansos dalam RKA -PPKD dan RKA -SKPD | Rancangan Keputusan, BUPATI tentang daftar calon penerima hibak: #bansos | SK Buapti Tentang daftar calon penerima hibah dan SK daftar calon penerima bansos |
| BAKU MUTU | waktu | Al S Hari | 5 Hari | 2 Hari | 2 Hari | 3 Hari | S Hari | 5 Hari | S5 Hari |
| | Kelengkapan/ persyaratan | EN) Formulir permohonan dan persyaratan administrasi | Berkas permohonan dan kelengkapan peryaratan | Berkas permohonan dan hasil evaluasi | Rekomendasi atas permohonan hibah dan bantuan sosial | Rekomendasi kepaia SOPD dan pertimpangan TAPD | Rancangan KUA dan PPAS | RKA-PPKD dan RKA-SKPD | Rancangan Pergub calon penerima hibah /bansos |
| | BUPATI 9 | | | | | | | 1 | LI 1 3 |
| PPKD | 8 | | | | | | | .. | |
| PELAK SANA Tim | Anggaran | PEMDA 6 | | | | LL | w | | | |
| Kepala SOPD | | | 2 f | h''4 n | | | € | | |
| Sekretaris SOPD /Bag. SETDA | 3 | O | - | | | | | | | |
| AKTIVITAS | 2 | arima Gan mencatat permohonan tertulis hibah/ Jan sosial sesusi ketentuan yang berlaku | stiti kelengkapan persyaratan dan mengevaluasi Ohonan hibahfbantuan sosia! sesuai ketentijan bertaku | buat rekomendasi atas permohonan hibah uan sosial dan menyampaikan kepada BUPATI lui TAPD | buat dan memberikan pertimbangan atas nendasi Kepala SOPD sesuai nrioritas dan impuan keuangan dseran | jantumkan alokasi anggaran hibah dan bantuan | dalam rancangan KUA dan PPAS | lamtumkan anggaran hibah dan bantuan sosiai 32 uang da'am RKA-PPKO dan anggaran hibah jantuan sosial berupa barang /jasa dalam RKA | Hapkan naskah keputusan BUPATI tentang r calon pengsrima hibah dan keputusan BUPATI ng daftar caLon penerima bantuan sosial | stapkan dan menandatangani keputusan PATI tentang daftar calon penerima hibah dan lusan gubernur tentang daftar calon penerima jan sosial |

BUPATI NOMOR

ARAT

ru ar

| | KETERANGAN | 12 | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAKU MUTU | output | 11 | Permohonan tercatat Berkas terperiksa | Berkas Terverifikasi | Konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah | Konsep NPHD terkoreksi | NPHD bertandatangan Kepala SKPD dari Pemohon Hibah | Berkas Terperiksa dan arahan PPKD |
| BAKU MUTU | waktu | 10 | S Haii | 5 Hari | 5 Hari S Hari | 5 Hari | S Hari | 5 Hari |
| BAKU MUTU | Kelengkapan/ persyaratan | 9 | Berkas Keiengkapan Adriinisirasi | Berkas Permohonan den kelengkapan persyaratan | Berkas Permohcnan dan kelengkapan persyaratan Berkas permohonan teterverifikasi | Konsep NPHD | Konsep NPHD terkoreksi | Berkas Kelengkapan pencairan belania hibah |
| PELAK SANA | Kuasa BUD | 8 | | | | | | |
| PELAK SANA | Bendahara PPKD | 7 | | | | | | |
| PELAK SANA | PPKD | 6 | | | | | | |
| PELAK SANA | Kepala Bagian Hukum | 5 | | | | - - | | |
| PELAK SANA | Kepala SOPD | 4 | | - | ad k14 | | € | |
| PELAK SANA | Set.SOPD/Bag. SETDA | 3 | Co | ' | | | | |
| | AKTIVITAS | 2 | 'ima dan mencatat permohonan Pencairan asi belanja hibah berupa uang | viksa kelengkapan persyaratan berkas shonan pencziran/reslisasi belanja hibah 3 uang dan meneruskan kepada kepala SOPD li dan memverifikasi berkas permohonan | iaran belania hibah berupa uang sesuai wan japkan naskah perjanjian hibah daerah untuk pemohon berdasarkan permohonan iran belanja hibah berupa vang | litif mengoreksi materi dan format naskah yian hibah daerah | ndatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ma-sama dengan pemohon hibah dan ruskan permohonan pencakan /realisasi ja hibah berupa uang kepada PPKD | liti kelengkapan berkas permohonan dan yerikan arahan kepada Bendahara PPKD uniux mases Pencairan belanja hibah sesuai shonan dan DPA -PPKD |


| 12 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 SPP | sPv | SP2D dan Cek | Bukti Transfer Belanja Hiyah Uang |
| 10 5 Hari | 2 Har: | 2 Hari | 2 Hari |
| Berkas dan arahan PPKD | SPP | SPM | SP2D |
| | | 2 | |
| | | dana (SP21) dan PPKD untuk | hibah heruna rekening dengan |
| eriksa berkas permohonan pencairan belanja tdan membuat smp dan diajukan kepada PPKD | srbitkan Surat Perintah Msmbayar (SPM) Hi ketentuan yang berlaku dan diajukan kepada ahara Umum Daerah (ntuk diterbitkan SP2D | srbitkan surat Perintah Pencairan si Peraturan perundang-undangan ahkan kepada Bendahara airan | ksanakan Pencairan dana belanja dari mengirimkan (transfer) kepada 12-masing pemahon belanja hibah transfer Belanja Hibah Uang |

A

i


| | SOP Pencairan Belanja Hibah Berupa Barang/jasa Kualifikasi Pelaksanaan : | Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugzs: Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Memahami dengan baik ketenivan tertang hihah dan bantuan sosial, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan b | Peralatan / Perlengkapar : 3. Cempurer Khusus untuk prosessing perencanaan hibah: b. Filing cabinet untuk penyimpanan arsip/Jokumen pelayanan hibah | Pencatatan dan pendataan 3. Dokumentasi Permohonan Hibah berupa barang/jasa b. Dokumentasi / laporan monitoring dan evaluasi realisasi pelayanan belanja |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN Nornor SOP &RAT f Tangga! Pembuatan | Tanggai Revisi Tanggal Evektif | Disahkan Oleh Nama SOP n: | rda Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Fembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat supaten Pasaman Barat rbub Nomor 10 Tanun 2017 Tentang Pedoman Pengelciaan Hibah Dan Bantuan Sosial | P Pencaran Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sasial Pp | Ipakan Prosedur buku yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan Anggaran Belanja 3ntuan Sosiat dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidak 1, ketidak sinkronan dan ketidak tepatan waktu serta kelambanan dan kelambatan 3nan Belanja Hibah berupa barang/jasa |

| KETERANGAN | 12 | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| output | 1i Permchonan tercatat | Hasil evaluasi permohonan hibah/barsos | Rekomendasi nermohonan hibah/banses | Pertimbangan atas rekomendasi kepala SOFD | Pencantuman dalam Rancangan KUA dan PPAS | Anggaran Hibah/Bansos dalam RKA -#PKD dan RKA -SKPD | Rancangan peraturan Bupati tentang daftar calon penerima hibah fbanscs | SK Bupati daftar calon penerima hibah dan SK Bupati daftar calan penerima bansos |
| BAKU MUTU waktu | 10 5 Hari | 5 Hari | S Hari | 5 Hari | S5 Hari | S5 Hari | 5 Hari | 5 Hari |
| Ketengkapan/ persyaratan | 9 Formulir perrachonan dan persyaratan administrasi | Berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan | Berkas Jermancaan dan hasit evaluasi | Rekomendasi atas permohonan hibah dan bantuan sosial | Rekomendasi kepala SOPD Gan pertimbangan TAPD | Rancangan KUA dan PPAS | RKA-PPKD dan RKA-SKPD | Rancangan SK Bupati calon penerima hibah /bansos |
| Bendaharawa n Barang | SOPD 5 | | | | | NII | | ny. Z7 |
| Kepala Bagian | Hukum | | | | Y | | | |
| PELAK SANA Pengadm.b rg SOFD | 4 | | | | | | | | |
| Kepala SOPD | | | Na | - | | | | Y | | | |
| AKTIVITAS Set. SOPD /Bag. SETDA | 2 3 rima Jan mencatat permohonan tenulis hibah/ an sesial sesuai ketentuan yang berlaku | : liti kelengkapan persyaratan dan mengevaluasi ha shoran hibah/bantuan sosial sesuai ketentuan | verlaku suat rekomendasi atas perrnohonan hibah uan sesial dan menyampaikan kepada ime!alui TAPD | hyat dan memberikan pertimbangan atas rendasi Kepala SKPD sesuai priaritas dar mpus3n keuangan daerah | antumkan alokasi anggaran hibah dan bantuan dalam rancangan KUA dan PFAS | amtumkan anggaran hiban dan bantuan sosial ya uang dalam RKA-PPKD dan anggaran hibah antizan sosial berupa barang /jasa da-am RKA | Tapkan naskah keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah-dan keputusan Bupati tentang r caLon penerima bantuan sosial | mapkan dan menandatangani keputusan Bupati ng daftar caton penerima hibah dan keputusan ti tentang daftar caion penerima bantuan sosial |

v

| KETERANGAN | 11 | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| output | 10 Permohcnan tercatat | Berkas terperiksz | Berkas Terverifikasi | Nota pengantar berkas permohonan | Berkas terperiksa dan arahan PPKD | SPP | SPM |
| waktu | 9 5 Hari | S Hari | 5 Hari | 5 Hari | S Hari | 5 Hari | 5 Hari |
| Kelengkapan/ persyaratan 8 | Berkas Kelengkapan Administrasi | Berkas Perrnononan dan kelengkapan persyaratan | Berkas Permohonan dan kelengkapan persyaratan | Berkas permohonan dan kelengkapannya | Berkas Kelengkapan Pencairan Belanja Bantuan Sosial | Berkas dan arahan PPKD | SPP |
| Bendahara PPKO | | 7 | | | | | | |
| PPKD | 6 | | | | | | |
| ' i Kepala Biro Hukum | 5 | | | | | | |
| Kepala SKPD | 4 | | Ta | Y. | | | |
| Set.SKPD /Bag. TU SETDA | 3 cang | | -. berkas N bantuan kepada kepala | memverifikasi berkas permohonan bantuan sosial berupa vang sesuai | sruskan permohonan pencairan /rearisasi belanja yan sosial berupa tang kepada PPKD | sisi kelengkagan berkas permohcnan dan berikan arahan kesada bendahara FPKD untuk proses pencairan belanja bantuan sosial sesuai | berkas permohonan pencairan belanja sosial dan membuat SPP dan diajukan kepada | erbitkan surat perintah menibayar (SPMJ sesuai atuan yang berlaku dan diajukan kepada lahara umum daerah untuk diterbitkan SP2D |
| TAS AKTIVITAS | 2 rimz oan Mencatat Permohonan riran/freatisasi belanja bantuan sosial berupa | eriksa kelengkapan persyaratan ohonan pencaiaran/realisasi belanja berupa uang dan meneruskan | "iti dan 3faran belanja tuan | | ohonan dan DPA-PPKD | seriksa jan tuntuk diterbitkan SPM | |


| 11 | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | SP2D dan Cek Bukti Transfer Beianja Hibah Uang |
| 9 | 2 Hari 2 Hari |
| 8 | SPM 5P2D |
| 6 | |
| | Perintah Pencairan dana (SP2D) dan diserahkan PPKD untuk pencataran |
| 2 | -bitkan Surat peraturan Perundang-undangan 3 Bendahara sanakan pencaiaran Gana belanja bantuan sosiai 3 uang dan mengirimkan firansfer) kepada ng masing-masing pemohon belanja bantuan dengan Bukti Transfer Beianja bantuan Sosia: |

r

| Nomor SOP Tangga! Pembuatan Tanggai Revisi | a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas, b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Cc. Memaliami dengan baik ketentuan tentarg pelayanan belanja hibah dan bantuan d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat Peralatan / Perlengkapan : | 3. Computer khusus untuk prasessing pelayanan bantuan sosial berupa barang, b. Filing cabinet untuk penyimpanan arsip/dokumen pelayanan bantuan sosial Lerupa | a. Dokumentasi pelayanan belanja bantuan sosial berupa barang: b. Dokumentasi / laporan monitoring dan evaluasi realisasi pelayanan belanja bantuan |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT | rda Nomor 88 Tahun 2015 Tentang Pembentukan,Organisasi dan ta Kerja Perangkat Kabupaten Pasaman Barat rbub Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengeiolaan Hibah mn Bantuan Sosial | )P Pencairan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Scnal Pp | upakan Prosedur buku yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan slanjs Hibah dan Bantuan Sosiai dan jika tidak dilaksanakan akan kan ketidak pastian, ketidak transparanan, ketidak sinkronan dan 3tan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam pelayanan |

| KETERANGAN | | 12 | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| BAKU MUTU | output | 1 | Berkas Tercatat | Berkas Permohonan Terperiksa | Dispesisi f/arahan untuk pengadaan barang/jasa Mengadakan Barang, dan Laporan kep