PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN Nomor 22 Tahun 2015 tentang PEMBINAAN DAN PENERTIBAN USAHA WARUNG INTERNET DAN USAHA PENYEWAAN KONSOL PERMAINAN (berlaku 20 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dewasa ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam era globalisasi;
- b. bahwa perkembangan teknologi informasi disamping memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif;
- c. bahwa semakin banyaknya usaha warung internet dan usaha penyewaan konsol permainan di Kota Pasuruan dapat menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha warung internet dan usaha penyewaan konsol permainan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Penertiban Usaha Warung Internet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
Menetapkan :
17. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan
WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN USAHA WARUNG INTERNET DAN USAHA PENYEWAAN KONSOL PERMAINAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
5. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
6. Usaha Warung Internet yang selanjutnya disebut Usaha Warnet adalah wirausaha atau tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik termasuk perangkat lunak lewat jaringan internet.
7. Usaha Penyewaan Konsol Permainan adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan permainan Konsol Permainan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan; dan
- b. meningkatkan pelayanan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. kriteria Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan; dan
- b. perizinan pendirian Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan.
KRITERIA USAHA WARNET DAN USAHA PENYEWAAN KONSOL PERMAINAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - KRITERIA USAHA WARNET DAN USAHA PENYEWAAN KONSOL PERMAINAN
Pasal 5
Kriteria Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan terdiri dari 2 (dua) aspek, sebagai berikut:
- a. aspek keamanan dan kenyamanan; dan
- b. aspek tanggung jawab sosial.
Bagian Kedua
Kriteria Usaha Warnet
BAB IV - KRITERIA USAHA WARNET DAN USAHA PENYEWAAN KONSOL PERMAINAN
Pasal 6
- (1) Kriteria yang harus dipenuhi Usaha Warnet guna memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai berikut:
- a. menggunakan perangkat lunak/program komputer yang meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source ;
- b. memblokir situs pornografi, perjudian, atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, keasusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- d. apabila menggunakan sekat pembatas/bilik, maka:
1. ketinggian sekat pembatas/bilik tidak melebihi 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) untuk pengguna yang duduk di lantai; dan
2. ketinggian sekat pembatas/bilik tidak melebihi 110 cm (seratus sepuluh centimeter) untuk pengguna yang duduk di kursi;
- e. bersedia memasang kamera Closed Circuit Television (CCTV) bagi Usaha Warnet yang mengoperasikan lebih dari 10 (sepuluh) unit komputer; dan
- f. memiliki penerangan yang memadai.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi Usaha Warnet guna memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai berikut:
- a. membatasi jam buka mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
- b. saat jam sekolah, melarang pelajar menggunakan fasilitas Usaha Warnet kecuali ada penugasan tertulis dari pihak guru/ sekolah.
Bagian Ketiga
Kriteria Usaha Penyewaan Konsol Permainan
BAB IV - KRITERIA USAHA WARNET DAN USAHA PENYEWAAN KONSOL PERMAINAN
Pasal 7
- (1) Kriteria yang harus dipenuhi Usaha Penyewaan Konsol Permainan guna memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai berikut:
- a. pengguna Konsol Permainan dilarang melakukan perjudian;
- b. penyediaan fasilitas Konsol Permainan dilarang menggunakan sekat pembatas/bilik; dan
- c. memiliki penerangan yang memadai.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi Usaha Penyewaan Konsol Permainan guna memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai berikut:
- a. jam buka dibatasi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
- b. saat jam sekolah, pelajar dilarang menggunakan fasilitas Usaha Penyewaan Konsol Permainan.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 8
- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 9
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama Usaha masih berjalan dan wajib mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak diterbitkannya izin.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran ulang izin Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 10
Penerbitan izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dipungut biaya.
PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
Pasal 11
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penertiban kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota beserta instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12
- (1) Pemilik Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diberi sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Pemilik Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberi sanksi administratif berupa penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13
- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk berpartisipasi dalam pembinaan dan penertiban Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara turut memantau dan melaporkan melalui layanan pengaduan masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelengaraan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Surat izin/rekomendasi yang telah diterbitkan masih tetap berlaku dan harus dilakukan penyesuaian/ pendaftaran ulang paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Penetapan: Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2016

Penandatangan: WALIKOTA PASURUAN, ttd. SETIYONO

Penetapan: Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd. BAHRUL ULUM LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 458-22/2015

Distribusi: SALINAN sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 22 TAHUN 2015
## TENTANG
## PEMBINAAN DAN PENERTIBAN USAHA WARUNG INTERNET DAN USAHA PENYEWAAN KONSOL PERMAINAN
## I. UMUM
Bahwa perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat dapat menimbulkan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
Dengan terbukanya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dibutuhkan langkah-langkah preventif agar tidak terjadi penyimpangan, karena sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tujuan pemanfaatan teknologi informasi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
Beberapa tempat usaha yang merupakan sarana untuk memanfaatkan teknologi informasi adalah Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan. Kemudahan informasi dan hiburan yang didapat melalui internet dan konsol permainan selain membawa perubahan, kemudahan, dan kemajuan, juga dapat memicu terjadinya pelanggaran norma kesusilaan, agama, adat, dan hukum.
Pemerintah Kota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menertibkan dan membina Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan. Karena itulah, Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan masyarakat dalam pemanfaatan internet dan konsol permainan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan 'perangkat lunak' adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Yang dimaksud dengan 'program komputer' adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media dapat dibaca dengan komputer yang dapat bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Yang dimaksud dengan 'sistem operasi' adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware , dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Yang dimaksud dengan 'lisensi' adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Yang dimaksud dengan 'aplikasi open source ' adalah perangkat lunak yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer, dengan tujuan agar perangkat keras komputer dapat dipergunakan dengan efisien dimana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'pornografi' adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan 'perjudian' dalam hal ini judi internet ( internet gambling ) adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu kesempatan/ kemungkinan/probabilitas melalui media internet. ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'dokumen elektronik' adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terb