Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2016 tentang PENGENDALIAN PEMOTONGAN HEWAN DI KOTA BIMA Perihal I Judul Naskah Dinas PEMARAF SERTA TEMBUSAN : | No | Jabatan | Paraf | Tanggal | |------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------| | 1 | Pit. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, kehalalan serta higienitas produk bahan asal hewan dan menjaga produktivitas maupun populasi ternak di kota Bima, dipandang perlu dilakukan pengendalian terhadap kegiatan pemotongan hewan yang ada pada lingkungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Pemotongan Hewan di Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Bima, pemotongan hewan dan unggas yang dagingnya diedarkan harus : (a) dilakukan di rumah potong hewan; dan (b) mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
1. Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 4188);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
l
5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5619);
8. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253};
9. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejateraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pernberdayaan Peternak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Birna Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 164);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMOTONGAN HEWAN DI KOTA BIMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas adalah yang membidangi urusan petemakan dan kesehatan hewan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah organisasi perangkat daerah yang dibentuk oleh Walikota dengan tugas pokok dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah Kota Bima lainnya.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya temak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
7. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
9. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan di daerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Pengendalian Pemotongan Hewan di Kota Bima adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan pemotongan hewan betina produktif serta tempat pemotongan hewan yang dilakukan dan/atau diusahakan oleh orang pribadi yang tersebar di dalam kota bima yang tidak memenuhi syarat ## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PENGENDALIAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Nama Pengendalian Pemotongan Hewan adalah pengendalian atau penertiban atas pemotongan hewan (sapi/kerbau) betina produktif serta Tempat Pemotongan Hewan yang dilakukan dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/ atau badan usaha dalam wilayah Kota Bima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Objek Pengendalian Pemotongan Hewan di Kota Bima adalah Tempat Pemotongan Hewan serta pemotongan hewan (sapi/kerbau) betina produktif yang dilakukan dan/ atau diusahakan oleh orang pribadi dan/ atau badan usaha dalam wilayah Kota Bima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek Pengendalian Pemotongan Hewan di Kota Bima adalah orang pribadi dan/ atau badan hukum yang melakukan dan/ atau mengusahakan pemotongan hewan dalam wilayah Kota Bima.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
Maksud Peraturan Walikota ini adalah mengendalikan pemotongan hewan di Kota Bima baik itu mengendalikan pemotongan hewan (sapi/kerbau) betina produktif maupun mengendalikan pemotongan hewan yang dilakukan perorangan maupun badan usaha di luar rumah potong hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk:
1. Pengendalian pemotongan hewan (sapi/kerbau) betina produktif di Kota Bima bertujuan :
- a. Mencegah penurunan perkembangan ternak sapi/kerbau yang ada di Kota Bima;
- b. Menjamin kelestarian dan meningkatkan produktivitas ternak di Kota Bima;dan ~ V
- c. Mencegah menurunnya jurrilah populasi ternak sapi clan kerbau di Kota Bima.
2. Mengendalikan pemotongan hewan yang dilakukan perorangan maupun badan usaha di luar rumah potong hewan bertujuan :
- a. Menjamin keamanan produk bahan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh clan Halal) di masyarakat;
- b. Mengoptimalkan rumah potong hewan serta mengontrol higienitas produk bahan asal hewan yang di keluarkan oleh RPH;
- c. Meminimalisir pemotongan hewan betina produktif;
- d. Meningkatkan PAD dari penerimaan retribusi RPH; dan
- e. Menghilangkan keresahan masyarakat tentang maraknya pemotongan hewan liar di lingkungan masyarakat.
BABN
PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Bagian Kesatu Pengendalian Produktivitas dan Populasi Ternak
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
- ( 1) Setiap pemilik ternak ruminansia besar betina yang akan memo tong ternaknya berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib melaporkan kepada petugas berwenang;
- b. sebelum dilakukan pemotongan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas berwenang yang dilakukan di kandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (hari) sebelum dipotong;
- c. memiliki Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Ruminansia Besar Betina dari petugas berwenang; dan
- d. dikecualikan dari ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c adalah pemotongan hari-hari besar keagamaan.
- (2) Pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dapat dilakukan apabila:
- a. ternak ruminansia besar betina yang cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
- b. mengalami kecelakaan berat;
- c. menderita penyakit hewan menular;
- d. membahayakan keselamatan manusia; dan
- e. ternak ruminansia besar betina yang tidak memenuhi standar bibit dan/ atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang am.an.
- (3) Tingkat populasi yang am.an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah tingkat populasi yang ketersediaanya memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (5) Petugas yang berwenang yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Pengendalian Penjaminan Produk Bahan Asal Hewan
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 8
- (1) U saha pemotongan terdiri dari :
- a. usaha di rumah potong hewan; dan
- b. usaha pemotongan unggas.
4. Pemotongan hewan dan unggas yang dagingnya diedarkan harus (2)
- a. dilakukan di rumah potong hewan ; dan
:
~·-------b. mengik:uti cara penyembelihan yang memenuhi -kaid~kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (4) Pemotongan hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan atau adat di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas yang di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha RPH dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pelak:u pemotongan hewan yang selanjutnya disebut juru sembelih halal wajib memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- (5) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan W alikota.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 10
Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/ atau bagian lainnya yang berasal dari :
- b. daging gelonggongan;
- a. daging ilegal;
- c. daging oplosan;
- e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
- d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
BABV
PELAKSANAAN PENGENDALIAN
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 11
- (1) Tempat pemotongan hewan yang masih melak:ukan aktifitas di lokasi/tempat pemukiman umum atau diluar Rumah Potong Hewan milik pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditertibkan dan digiring atau diarahkan ke tempat atau rumah potong hewan yang memenuhi standar RPH yang menjamin produk sehat dan halal yang ditunjuk/ ditetapkan oleh W alikota.
- (2) Tempat Pemotongan Hewan yang dilak:ukan dan/ atau diusahakan oleh orang pribadi dan/ atau badan usaha yang ditertibakan oleh tim pengendalian sehingga melakukan pemotongan hewan di rumah potong hewan (RPH) yang memenuhi standar yang ditunjuk oleh pemerin;.9". !\/
- (3) Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang dilakukan dan/ atau diusahakan oleh orang pribadi dan/ a tau badan usaha yang ditertibakan tidak di perbolehkan untuk melakukan aktifitas kembali.
- (4) Setiap Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang ditertibakan harus di buatkan berita acara.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.



## BABV PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berpatisipasi dalam hal Pengendalian Pemotongan Hewan di Kota Bima.
- (2) Setiap orang berhak melaporkan kepada petugas yang berwenang, apabila mengetahui, diduga atau patut diduga adanya pelaksanaan atau kegiatan yang menghambat Pelaksanaan Pengendalian Pemotongan Hewan di Kota Bima.
- (3) Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban Pengendalian Pemotongan Hewan di Kota Bima menjadi tanggung jawab Walikota dan dilaksanakan oleh Satuan Pamong Praja serta Dinas terkait.

## Pasal 14

- ( 1) Pembinaan terhadap Pengendalian Pemotongan Hewan di Kota Bima dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, penyuluhan atau pelatihan.
- (2) Pengawasan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan dengan melakukan pemantauan, penertiban, dan penindakan terhadap subjek dan objek dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB VIII SANKS I

## Pasal 15

Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melanggar Peraturan walikota ini dikenakan sanksi administrasi.

## Pasal 16

Sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penertiban;
- d. Penghentian sementara dari kegiatan;
- e. Penyegelan atau penutupan; dan
- f. Pembekuan izin atau pencabutan izin.


## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

l

M. QURAIS H.ABIDIN

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal fl() Ot&gt;embcv- 2016

1

WALIKOTA BIMA,

~


Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 00 Q a;w1(o cv- 2016

Plt SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 3Blf


.

.

LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR TAHUN 2016 TENT ANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN HEWAN DI KOTA BIMA

## FORMAT BERITA ACARA PENGENDALIAN PEMOTONGAN HEWAN DI KOTABIMA


## BERITA ACARA PENGENDALIAN PEMOTONGAN HEWAN KOTA BIMA

Jln. Soekarno Hatta Nomor 2 Raba Bima

Pada hari ini

tanggal

bulan

tahun

bertempat

di telah dilaksanakan kesepakatan bersama tentang Pengendalian Pemotongan Hewan Kota Bima berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pemotongan Hewan di Kota Bima antara:

1. Tim Pengendalian Pemotongan Hewan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Nomor Tahun tanggal yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

,

Umur

Jenis kelamin

..

Alamat

selaku pemilik hewan/ tempat pemotongan hewan

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

•

PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA setelah sepakat untuk melaksanakan pengendalian pemotongan hewan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

.

················································································································

················································································································

1.

.

2.

3.

.

4.

.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarbenamya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Kota Bima pada Hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAKKEDUA

PIHAK PERTAMA

1

.

2.

3.

Tim Pengendalian

( N ama Pemilik)

WALIKOTA BIMA, ~

{t

\M. QURAIS H.ABIDIN