PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1998 tentang POLISI PAMONG PRAJA (berlaku 7 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan penataan terhadap keberadaan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayt (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, kedudukan, tugas, hak dan wewenang Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Polisi Pamong Praja;
Mengingat : 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG POLISI PAMONG PRAJA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur;
2. Kepala wilayah adalah Gubernur, Bupati, Walikotamadya, Walikota dan Camat.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai pembantu Kepala Wilayah dalam melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
TUGAS DAN WEWENANG
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3
- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:
- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah;
- b. melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja bertanggung jawab kepada Kepala wilayah.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang:
- a. melakukan upaya bimbingan agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Anggota Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban:
- a. menjunjung tinggi norma hukum, agama, dan norma-norma sosial lainnya.
- 4 - b. melaksanakan ...
- b. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan dalam hal-hal tertentu dengan aparat pemerintah lainnya.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Apabila dalam pelaksanaan tugasnya, Polisi Pamong Praja menemukan peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, wajib melaporkan kepada Penyidik sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 8
Penganggkatan dan pemberhentian anggota Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9
- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk laki-laki, dan 155 untuk wanita;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10
- (1) Diberhentikan sebagai anggota Polisi Pamong Praja karena:
- a. alih fungsi;
- b. atas pemohonan yang bersangkutan;
- c. melanggar disiplin dan tata tertib anggota Polisi Pamong Praja;
- d. dipidana ## BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11
Susunan organisasi dan formasi Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertahanan Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata dan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 12
- (1) Pembinaan Umum terhadap Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan Teknis Operasional terhadap Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Gubernur ## BAB VIII PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 13
Biaya yang diperlukan bagi pembinaan dan pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja yang telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, kedudukan, tugas, hak dan wewenang, serta penamaannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kedudukan, tugas, hak dan wewenang Polisi Pamong Praja masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BAB VIII ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG POLISI PAMONG PRAJA
## UMUM
Sesuai ketentuan
PENJELASAN
Pasal 86
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, keberadaan Polisi Pamong Praja perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam ranggka mensukseskan Pembangunan Nasional pada Pembangunan Jangka Panjang II, makin dirasakan perlunya peningkatan pembinaan di bidang Pemerintahan Umum terutama upaya menciptakan kondisi tentram dan tertib yang mantap, sehingga Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Dalam kaitan ini keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Wilayah mempunyai arti yang strategis dalam membantu Kepala Wilayah di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam rangka ketentraman dan ketertiban di Wilayah serta penegakan