PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 (sebelas) jenis Pajak yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatur tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. bahwa Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum diatur dalam Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
4. Mengingat : 1. Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. 18 ayat (6) Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.
Menetapkan :
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 107), diubah sebagai berikut :
1. Diantara angka 28 dan angka 29 pada Pasal 1 disisipkan 11 (sebelas) angka yaitu angka 28A sampai dengan angka 28K, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota.
9. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 2
Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak air tanah;
- h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- i. pajak parkir;
- j. pajak sarang burung walet; dan
- k. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
Pasal 9
- (1) Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut pajak sebagai pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat dan sulap;
- g. permainan bilyar dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; dan
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( fitness center ) dan pertandingan olahraga.
Pasal 25
- (1) Dengan Nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (2) meliputi :
- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik.
- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.
- (1) Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25D ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan antara lain :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; atau
- i. menara.
Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain :
- a. yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
5. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 26
- (2) Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Pasal 27
- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak Hotel telah termasuk Pajak Hotel.
6. Ketentuan Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 28
- (2) Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
Pasal 29
- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mengenakan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak Restoran telah termasuk Pajak Restoran.
Pasal 33
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Pasal 49
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A ayat (1).
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49E dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49D ayat (1).
- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,105% (nol koma satu nol lima persen); dan
- b. untuk NJOP Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,205% (nol koma dua nol lima persen).
Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49H dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49G ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49G ayat (4).
- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat pajak terutang adalah menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.
- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPOP diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (1)
Pasal 50
Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Bitung.
Pasal 51
- (1) masa Pajak saat Pajak terhutang meliputi :
- a. masa Pajak yang jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan, meliputi :
1. pajak hotel;
2. pajak restoran;
3. pajak hiburan;
4. pajak penerangan jalan;
5. pajak mineral bukan logam dan batuan;
6. pajak air tanah;
7. pajak parkir; dan
8. pajak sarang burung walet.
- b. masa Pajak yang jangka waktunya 3 (tiga) bulan adalah Pajak Reklame yang bersifat tetap;
- c. masa Pajak Reklame yang bersifat insidentil adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan per penyelenggaraan; dan
- d. masa Pajak untuk BPHTB ditentukan pada saat terjadinya perolehan hak.
- (2) Khusus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan saat terutangnya Pajak ditetapkan untuk :
- a. jual Beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pemberian hak baru di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- c. putusan Hakim sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; atau
- e. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 53
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut
Pasal 54
- (1) Wajib Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah wajib menyampaikan data dan keterangan mengenai Objek dan Subjek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 58
- (1) Kepala daerah dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
- c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
Pasal 63
- (1) Pajak yang terutang
Pasal 64
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
- e. mengurangkan ketetapan Pajak terutang
Pasal 65
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN; atau
- g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga Bab XVI dan Bab XVII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XVIA yang berbunyi sebagai berikut :
BAB XVIA
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 77
- (1) Kegiatan penyelenggaraan Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan Perpajakan Daerah dan jika tidak akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin baik bersifat sementara ataupun permanen yang akan berakibat pada penutupan kegiatan dan/atau pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (1) Kepala Daerah dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur berkaitan dengan Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 78
Khusus ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 14 Maret 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016 LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 22 ## Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 14 Maret 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2013
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang 11 jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatur 8 jenis Pajak Daerah. Oleh karena itu, melalui perubahan Peraturan Daerah ini maka diatur semua jenis Pajak Daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas. Angka 2
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas. Angka 3
PENJELASAN
Pasal 25
A Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
B Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
C Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
D Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
E Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
F Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
G Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
H Huruf a Huruf b Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa Objek Pajak tersebut diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
I Cukup Jelas. Angka 4 Pasal 27 Cukup Jelas. Angka 5 Pasal 29 Cukup Jelas. Cukup Jelas. Angka 6
PENJELASAN
Pasal 49
A Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
B Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
C Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
D Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
E Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
F Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
G Ayat (1) Cukup jelas. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan : - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. - b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. - c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut. Ayat (2) Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk wilayah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
H Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
I Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah). Contoh : Wajib Pajak A mempunyai objek Pajak berupa : Tanah seluas 800 m 2 dengan NJOP per m 2 Rp.300.000 Bangunan seluas 400 m 2 dengan NJOP per m 2 Rp.350.000 Besarnya PBB-P2 terutang adalah sebagai berikut : 1. NJOP Bumi: 800 x Rp.300.000,- Rp.240.000.000 2. NJOP Bangunan: 400 x Rp.350.000,- Total NJOP Bumi dan Bangunan Rp.140.000.000 + Rp.380.000.000 NJOPTKP Rp. 10.000.000 3. Dasar pengenaan pajak (NJOP - NJOPTKP) Rp.370.000.000 Tarif pajak 0,105 % 4. PBB-P2 terutang: 0,105 % x Rp 370.000.000,- Rp. 388.500
PENJELASAN
Pasal 49
J Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
K Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
L Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas. Angka 7
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup Jelas. Angka 8 Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 51
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang. Ayat (3) Cukup Jelas. Angka 9 Pasal 53 Cukup Jelas. Angka 10 Pasal 54A Cukup Jelas. Angka 11 Pasal 63 Cukup Jelas. Angka 12 Pasal 64 Cukup Jelas. Angka 13 Pasal 65 Cukup Jelas. Angka 14 Cukup Jelas. Angka 15 Pasal 77A Cukup Jelas. Pasal 77B Cukup Jelas. Angka 16 Pasal 78A Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 115