Unknown REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2006 tentang TATAKERJA BADANPEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan memerlukan tata kerja; - b. bahwa Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 05/SK/K/1995 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; - c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 15 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN2016
TENTANG
TATAKERJA BADANPEMERIKSA KEUANGAN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan memerlukan tata kerja;
- b. bahwa Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 05/SK/K/1995 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan;
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
MEMUTUSKAN:
PERATURANBADAN PEMERIKSA KEUANGANTENTANG TATAKERJABADANPEMERIKSA KEUANGAN. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua adalah Ketua BPK.
3. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua BPK.
4. Anggota adalah Anggota BPK.
5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
Pasal 10
- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK.
- (2) Pelaksana BPKterdiri dari:
- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Unit pelaksana tugas Pemeriksaan;
- c. Unit pelaksana tugas penunjang;
- d. BPKPerwakilan;
- e. Pemeriksa; dan
- f. Pejabat lain yang ditetapkan oleh BPKsesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang Pelaksana BPK diatur dengan Keputusan BPK.
BABIV HUBUNGAN KERJA
ANTARA KETUA, WAKIL KETUA, DANANGGOTA
Bagian Kesatu Tata Cara Pengambilan Keputusan
Pasal 11
- (1) Keputusan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK dilakukan melalui Sidang BPK.
- (2) Sidang BPK dihadiri oleh paling sedikit 6 (enam) orang Anggota.
- (3) Sidang BPKdapat dihadiri oleh Pelaksana BPKdan/ atau pihak lain untuk memberikan keterangan yang diperlukan.
Pasa112
- (1) Sidang BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat menghadiri, Sidang BPK dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat menghadiri, Sidang BPK dipimpin oleh Anggota tertua yang menghadiri Sidang BPK.
Pasa113
- (1) Pengambilan keputusan dalam Sidang BPK dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Keputusan Sidang BPK dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Anggotayang hadir.
- (4) Seluruh Anggota wajib melaksanakan keputusan Sidang BPK.
Pasal 14
- (1) Dalam hal Sidang BPK tidak dapat dilaksanakan dan diperlukan langkah-langkah yang cepat, Ketua darr/atau Wakil Ketua dapat mengambil langkah-langkah tanpa melalui Sidang BPK.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Ketua darr/ atau Wakil Ketua mengomunikasikan melalui surat atau informasi elektronik kepada seluruh Anggota dan disetujui paling sedikit 6 (enam) Anggota termasuk Ketua dan Wakil Ketua.
- (3) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Sidang BPKberikutnya.
Bagian Kedua Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Pasal 15
Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua atau Wakil Ketua.
Pasal 16
- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diselenggarakan dalam Sidang BPK.
- (2) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
Pasal 17
- (1) Sidang BPKmenetapkan Ketua dan Wakil Ketua terpilih.
- (2) Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dicatat dalam Berita Acara Sidang BPK yang ditandatangani oleh seluruh Anggota yang hadir dan dituangkan dalam Keputusan BPK.
,SlQ
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPKdiatur dengan Peraturan BPK.
Bagian Ketiga
Hubungan Kerja antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Pasal 19
- (1) KetuafWakil Ketuaf Anggota melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal9.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KetuafWakil Ketuaf Anggota lain yang membidangi, KetuafWakil Ketuaf Anggota yang bersangkutan berkoordinasi dengan KetuafWakil Ketuaf Anggota yang membidangi.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan tugas dan wewenang dimaksud dibahas dalam Sidang BPK.
Pasal 20
- (1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan sementara, pengaturannya dilakukan sebagai berikut:
- a. dalam hal Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dilakukan oleh Wakil Ketua;
- b. dalam hal Wakil Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua;
- c. dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua dilakukan oleh Anggota yang ditunjuk oleh Ketua danfatau Wakil Ketua;
- d. dalam hal Anggota berhalangan, Ketua atau Wakil Ketua berdasarkan usulan Anggota yang bersangkutan menunjuk Anggota lain untuk melaksanakan tugas dan wewenang Anggota yang berhalangan.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) an tara lain:
- a. menjalani masa cuti atau menderita sakit dan harus istirahat;
- b. melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negen;
- c. diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya karena suatu hal; atau
- e. alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa121
- (1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan tetap, pengaturannya dilakukan sebagai berikut:
- a. dalam hal Ketua berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dilakukan oleh Wakil Ketua sampai dengan terpilihnya Ketua yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. dalam hal Wakil Ketua berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua sampai dengan terpilihnya Wakil Ketua yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua dilakukan oleh Anggota yang ditunjuk berdasarkan Sidang BPK sampai dengan terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dalam hal Anggota berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan oleh Anggota yang ditunjuk berdasarkan Sidang BPK sampai dengan terpilihnya Anggota yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. meninggaldunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. telah berakhir masa jabatannya;
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih;
9. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama tanpa alasan yang sah;
- g. 1 (satu) bulan berturut-turut atau
- h. alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa122
Setiap informasi penting yang diterima Ketua/Wakil Ketua/ Anggotadan berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPK diinformasikan kepada Ketua,WakilKetua, dan Anggota.
Pasa123
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, WakilKetua, dan Anggotadapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur profesidan/ atau akademisi.
...
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan sesuai dengan keahliannya dalam pelaksanaan tugas Ketua /Wakil Ketua/ Anggota.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugasnya secara tertulis kepada .Ketua/Wakil Ketua/ Anggota terkait.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
Bagian Keempat
Sidang dan Rapat
Pasa124
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK melakukan sidang dan rapat yang terdiri dari:
- a. Sidang BPK;
- b. rapat pembinaan umum BPK;
3. lanjut tindak c. rapat pembahasan pemantauan rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- d. rap at pembinaan teknis BPK; dan
- e. rapat lainnya sesuai pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
Pasa125
Sidang BPK merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPK.
Pasa126
- (1) Penyelenggaraan Sidang BPK dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
\
.~
...
'i
- (2) Sekretaris Jenderal menyusun dokumen Sidang BPK yang meliputi:
- a. kesepakatan Sidang BPK;
- b. resume Sidang BPK; dan
- c. risalah Sidang BPK.
- (3) Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Sidang BPK.
Pasal27
- (1) Rapat pembinaan umum BPK diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan strategis BPK di bidang Pemeriksaan, kesetjenan, penunjang, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Rapat pembinaan umum BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Pelaksana BPK.
Pasal28
- (1) Rapat pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK diselenggarakan untuk membahas tindak lanjut atas rekomendasasi Hasil Pemeriksaan BPKyang telah dilaksanakan oleh Entitas.
- (2) Rapat pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dihadiri oleh Anggota yang membidangi, Pelaksana BPK terkait dan pimpinan Entitas.
Pasal29
- (1) Rapat pembinaan teknis BPK diselenggarakan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus di bidang Pemeriksaan, kesetjenan, atau penunjang.
- (2) Rapat pembinaan teknis dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota, dan dihadiri oleh Pelaksana BPK terkait.
Pasa130
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sidang dan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
Pasal 27
- (1) Rapat pembinaan umum BPK diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan strategis BPK di bidang Pemeriksaan, kesetjenan, penunjang, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Rapat pembinaan umum BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Pelaksana BPK.
Pasal 28
- (1) Rapat pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK diselenggarakan untuk membahas tindak lanjut atas rekomendasasi Hasil Pemeriksaan BPKyang telah dilaksanakan oleh Entitas.
- (2) Rapat pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dihadiri oleh Anggota yang membidangi, Pelaksana BPK terkait dan pimpinan Entitas.
Pasal 29
- (1) Rapat pembinaan teknis BPK diselenggarakan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus di bidang Pemeriksaan, kesetjenan, atau penunjang.
- (2) Rapat pembinaan teknis dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota, dan dihadiri oleh Pelaksana BPK terkait.
Pasa130
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sidang dan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
BABV HUBUNGANKERJA ANTARABPK DANPELAKSANABPK
Bagian Kesatu
Perencanaan Strategis BPK
Pasa131
- (1) BPK menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPK untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan strategis BPK bidang Pemeriksaan, kesetjenan, dan penunjang.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Sidang BPK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Renstra dan perencanaan tahunan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPK.
Bagian Kedua
Pemeriksaan
Pasa132
- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Pemeriksaan, BPK menugaskan Pelaksana BPK.
- (2) Pelimpahan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK kepada Pelaksana BPK ditetapkan dalam Keputusan BPK.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan panduan pemeriksaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan atau Keputusan BPK.
Pasa133
- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/ atau tenaga ahli dari luar BPKyang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- (2) Penggunaan pemeriksa danZatau tenaga ahli dari luar BPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPK.
Pasa134
- ( 1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
- (2) Tata cara penyusunan laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh BPK dan Pelaksana BPK diatur dalam pedoman pemeriksaan terkait yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.
Pasa135
Pasal 34
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. Hasil Pemeriksaan atas permintaan Lembaga Perwakilan;
- c. Hasil Pemeriksaan tematik;
- d. Hasil Pemeriksaan lain yang diputuskan dalam Sidang BPK.
- (3) Pelaksana BPK terkait menyiapkan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 36
- (1) BPK menyampaikan Hasil Pemeriksaan kepada Lembaga Perwakilan.
- (2) BPK menyampaikan pula Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiderr/ gubernur /bupati/walikota dan/ atau pimpman entitas.
- (3) Penyampaian Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua danj'atau Wakil Ketua dan Zatau Anggota, dan Zatau Pelaksana BPK yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Lembaga Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 37
- (1) BPK menyerahkan secara tertulis Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/ Anggota yang ditunjuk.
..
:;:
..
-
4C£4C1l!&lt;
- (3) Penyerahan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pelaksana BPK yang ditunjuk oleh KetuafWakil Ketua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tat a cara penyerahan Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana diatur dengan Keputusan BPK.
Pasa138
- ( 1) Dalam rangka diseminasi informasi, Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat disampaikan dalam sidang atau rapat BPK atas permintaan Ketua, WakilKetua, danfatau Anggota.
- (2) Penyampaian Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Anggota yang membidangi danf atau Pelaksana BPKyang ditunjuk.
Bagian Ketiga
Dukungan Pemeriksaan
Pasa139
- (1) BPKmemantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan dilakukan oleh Pelaksana BPK.
- (3) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dalam Hasil Pemeriksaan semester.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKdiatur dengan Keputusan BPK.
Pasa140
- (1) BPK melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi atas Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana BPK.
- (3) Hasil evaluasi atas Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lembaga Perwakilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi atas Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik diatur dengan Keputusan BPK.
Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya
Pasa141
- (1) BPK menetapkan kebijakan terkait sumber daya manusia, keuangan, serta saran a dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Jenderal mengelola sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPK.
Bagian Kelima
Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pasa142
- (1) BPK melakukan pembinaan jabatan fungsional Pemeriksa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris J enderal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jabatan fungsional Pemeriksa diatur dengan Peraturan BPK.
Bagian Keenam Peraturan BPKdan Naskah Dinas
Pasa143
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK dapat menetapkan Peraturan BPKdan naskah dinas.
- (2) Pelaksanaan penyusunan Peraturan BPK dan naskah dinas dilakukan oleh Pelaksana BPK.
- (3) Tata cara penyusunan dan penetapan Peraturan BPKdan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPK.
BABVI
HUBUNGAN KERJAANTARA BPKDANMAJELISTUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasa144
- (1) BPK berwenang menilai dan Zatau menetapkan jumlah kerugian negara/ daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- (2) Dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKmembentuk MajelisTuntutan Perbendaharaan.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BPKsetelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Tuntutan Perbendaharaan diatur dengan Keputusan BPK.
BABVII HUBUNGANKERJA ANTARABPK DAN
MAJELIS KEHORMATANKODE ETIK
Pasal 45
- (1) BPK berwenang menetapkan Kode Etik Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik dan MKKE diatur dengan Peraturan BPK.
BABVIII
HUBUNGANANTARABPK DANPEMANGKUKEPENTINGAN
Bagian Pertama
Hubungan Antarlembaga
Pasal 46
- (1) BPK menjalin hubungan dengan lembaga atau badan lain di dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
- (2) Pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan integritas, independensi, dan profesionalisme BPK.
- (3) Dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dapat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama.
- (4) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau Pelaksana BPK yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan Sidang BPK.
- (5) Mekanisme pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris J enderal.
Bagian Kedua
Hubungan Internasional
Pasa147
- (1) BPK dapat rnelakukan hubungan internasional yang rneliputi:
- a. hubungan dengan orgamsasr lernbaga perneriksa internasional;
- b. hubungan dengan lernbaga perneriksa negara lain;
- c. hubungan dengan lernbaga internasional;
- d. hubungan internasionallainnya.
- (2) Hubungan internasional sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rnanfaat yang diperoleh BPKdan dilaporkan secara tertulis kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- (3) Dalarn rnelakukan hubungan internasional sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), BPK dapat rnelakukan kerja sarna yang dituangkan dalarn bentuk kesepakatan bersarna atau perjanjian kerja sarna.
- (4) Kesepakatan bersarna atau perjanjian kerja sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (3)ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua setelah rnendapat persetujuan Sidang BPK.
Pasa148
- (1) BPKdanZatau Pelaksana BPKdapat rnengikuti kegiatan internasional lainnya berdasarkan rnanfaat yang diperoleh BPK.
- (2) Kegiatan internasional lainnya sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Ketua, WakilKetua, dan Anggota.
-
Pasa149
Pasal 48
- (2) Mekanisme pelaksanaan hubungan internasional dan kegiatan internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
Bagian Ketiga Hubungan dengan Masyarakat dan MediaMassa
Pasa150
- (1) BPKmengelolainformasi dari masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangBPK.
- (2) Informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, dan pengaduan langsung dari masyarakat.
Pasa151
- (1) BPK dapat menjalin hubungan dengan organisasi nonpemerintah dan organisasi profesi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangBPK.
- (2) Pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan integritas, independensi, dan profesionalismeBPK.
- (3) Dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dapat melakukan kerja sarna yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sarna.
- (4) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau Pelaksana BPK yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan Sidang BPK.
- (5) Mekanisme pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris J enderal.
Pasa152
- (1) BPK dapat menjalin hubungan dengan media massa dalam rangka pemberian keterangan dan/ atau
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
- (2) Keterangan dan/ atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, darr/ atau Pelaksana BPKyang ditunjuk.
- (3) Pemberian keterangan terkait Hasil Pemeriksaan dapat dilakukan setelah Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada LembagaPerwakilan.
- (4) Hubungan BPK dengan media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal.
## BABIX PEMANTAUAN DANPENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
## Bagian Kesatu
## Pemantauan Kerugian Negara
## Pasa153
- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPKberwenang memantau:
- a. penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- BUMN/BUMD,dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK;dan kerugian pengelola b. pelaksanaan pengenaan ganti negara/ daerah kepada bendahara,
- c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/ daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- pelaksanaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah diatur dengan Keputusan BPK. pemantauan mengenai lanjut lebih (3) Ketentuan
## Bagian Kedua
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negaradan RekomendasiPenghapusan Piutang Negara
## Pasa154
- (1) BPK dapat memberikan Pertimbangan tentang penyelesaian kerugian negara/ daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua/ Anggota/ Pelaksana BPKyang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan BPK.
## Pasa155
- (1) BPK dapat memberikan rekomendasi penghapusan secara bersyarat atas piutang negara/ daerah yang berupa tuntutan ganti rugi dari pembukuan setelah piutang dimaksud ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua/ Anggota/ Pelaksana BPKyang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tat a cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan BPK.
## BABX PENYUSUNAN STANDAR PEMERIKSMN
## Pasa156
- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksaan, BPK menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara.
- (2) Standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BPK.
## PEMBERIAN PENDAPAT, PERTIMBANGAN, DAN
## BABXI KETERANGAN AHLI
## Bagian Kesatu
Pemberian Pendapat
## Pasa157
- (1) BPK dapat memberikan Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan inisiatif BPKatau permintaan pihak di luar BPK.
- (3) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak terkait setelah mendapat persetujuan BPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian Pendapat diatur dengan Keputusan BPK.
## Bagian Kedua
Pertimbangan SAP
## Pasa158
- (1) BPKberwenang memberi Pertimbangan atas SAP.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah setelah mendapat persetujuan BPK.
## Bagian Ketiga Pertimbangan SPIP
## Pasa159
- (1) BPKberwenang memberi Pertimbangan atas rancangan SPIP Pusat/Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat /Pemerintah Daerah.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah setelah mendapat persetujuan BPK.
## Bagian Keempat Pertimbangan Lain
## Pasa160
BPK dapat memberikan Pertimbangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
## Bagian Kelima
## Pemberian Keterangan Ahli
##
PENJELASAN
Pasal 61
- (1) BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian keuangan negaraf daerah. - (2) Pelaksanaan pemberian keterangan ahli dilakukan oleh KetuafWakil KetuafAnggotafPelaksana BPK yang ditunjukftenaga ahli dari luar BPKyang bekerja untuk dan