PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN (berlaku 4 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
S ALINA N
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bulungan.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bulungan.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 2
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan ## BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Pembentukan Perangkat Daerah
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
- b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe C;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Tipe A;
- f. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe C;
- g. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A;
- i. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
- j. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
- m. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe B;
- o. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Tipe B;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe B;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A;
- r. Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan Dinas Tipe A;
- s. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B; dan
- t. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B.
- (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan Badan Tipe A;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A;
- c. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Badan Tipe A; dan
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe B.
- (5) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :
- a. Kecamatan Peso merupakan Kecamatan Tipe A;
- b. Kecamatan Peso Hilir merupakan Kecamatan Tipe A;
- c. Kecamatan Tanjung Palas merupakan Kecamatan Tipe A;
- d. Kecamatan Tanjung Palas Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
- e. Kecamatan Tanjung Palas Utara merupakan Kecamatan Tipe A;
- f. Kecamatan Tanjung Palas Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
- g. Kecamatan Tanjung Selor merupakan Kecamatan Tipe A;
- h. Kecamatan Tanjung Palas Tengah merupakan Kecamatan Tipe A;
- i. Kecamatan Sekatak merupakan Kecamatan Tipe A; dan
- j. Kecamatan Bunyu merupakan Kecamatan Tipe A.
Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah
Paragraf 1 Sekretariat Daerah
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 5
- (1) Sekretariat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Paragraf 2
Sekretariat DPRD
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 6
- (1) Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) subbagian.
Paragraf 3 Inspektorat
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 7
- (1) Inspektorat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
Paragraf 4
Dinas Daerah
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 8
- (1) Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 9
- (1) Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 10
- (1) Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 11
Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.
Paragraf 5
Badan Daerah
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 12
- (1) Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 13
- (1) Badan Daerah Kabupaten tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
Paragraf 6 Kecamatan
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 14
- (1) Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 15
- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat DPRD
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 16
- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD ; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Bagian Ketiga
Inspektorat
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 17
- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Dinas Daerah
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 18
- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Badan Daerah
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 19
- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Kecamatan
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 20
- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Ketujuh
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB V - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 22
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB V - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 23
- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdapat UPT Dinas dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
STAF AHLI
BAB VI - STAF AHLI
Pasal 24
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Bupati oleh Bupati.
BAB VI - STAF AHLI
Pasal 25
- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 26
Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan memberhentikan kepala perangkat daerah ## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 27
- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2012 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain setelah peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan bangsa dan Politik.
- (3) Anggaran penyelenggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 28
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Badan Penangulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2012 Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Perangkat Daerah baru sesuai ketentuan peraturan Perundangundangan.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 29
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah dr. Soemarno Sostroadmodjo tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur kelembagaan yang ada saat ini, namun dipimpin oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 30
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh pejabat yang memangku jabatan ## BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan;
- b. Pasal 2 ayat (1) Huruf a, huruf c dan huruf d, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Desember 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ## SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 7

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum, HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : 7/2016;
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran angka romawi I, angka romawi III dan angka romawi IV Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Bulungan; dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Bulungan; dan

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan;

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Desember 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


## SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : 7/2016;

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

## I. UMUM

Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sejak tahun 1999 dengan diberlakukan sistem Desentralisasi. Hakekatnya, perubahan tata pemerintahan di Indonesia merupakan upaya untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana semua kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah. Dalam konteks ini, akhirnya pemerintah dapat menyediakan layanan masyarakat secara efisien, dan berkinerja secara lebih efektif

Fenomena desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang dimanifestasikan dengan munculnya beberapa undang-undang yang mengaturnya, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaiki dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata pada tahap implementasinya tidak sederhana.

Salah satu wujud implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tersebut adalah dengan ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan pasal 232 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah tersebut Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dituntut untuk segera melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui sistem informasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah yang dikembang oleh Kementrian Dalam Negeri dan hasil validasi Tim pusat serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta memperhatikan kondisi eksisting SKPD, Kewenangan, Kebutuhan, Kemampuan serta Potensi Daerah.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah selain untuk mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (righ sizing) sebagaimana dituangkan dalam Perpres nomor 80 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, juga dimaksudkan sebagai wadah yang menangani/mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan yang telah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Wujudnya berupa pembentukan kelembaaan baru, penggabungan atau penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan hendaknya juga diikuti kebijakan

pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang telah validasi oleh Tim Pusat dan Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 20 Dinas, 4 Badan, dan 10 Kecamatan dengan indikator variabel umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan bobot 20% (dua puluh persen), serta variabel teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen) berdasarkan pada beban kerja tugas utama setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Bulungan memandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai landasan yuridis pelaksanaan tugas dan fungsinya bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bulungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Sekretariat Daerah' adalah unsur staf pendukung Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Sekretariat DPRD' adalah unsur staf pendukung DPRD.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'Inspektorat' adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'Dinas Daerah' adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan 'Badan Daerah' adalah unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan 'Kecamatan' adalah unsur yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## Ayat (3) Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Dinas Pendidikan dan Kebudayaan' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;

## Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Dinas Kesehatan' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

## Huruf e

Yang dimaksud dengan 'Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran' adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan pemerintahan bidang Kebakaran;

## Huruf f

Yang dimaksud dengan 'Dinas Sosial' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;

## Huruf g

Yang dimaksud dengan 'Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;

## Huruf h

Yang dimaksud dengan 'Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

## Huruf i

Yang dimaksud dengan 'Dinas Ketahanan Pangan' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;

## Huruf j

Yang dimaksud dengan 'Dinas Lingkungan Hidup' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

## Huruf k

Yang dimaksud dengan 'Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

## Huruf l

Yang dimaksud dengan 'Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

## Huruf m

Yang dimaksud dengan 'Dinas Perhubungan' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

## Huruf n

Yang dimaksud dengan 'Dinas Komunikasi dan Informatika' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian;

## Huruf o

Yang dimaksud dengan 'Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

## Huruf p

Yang dimaksud dengan 'Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;

## Huruf q

Yang dimaksud dengan 'Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;

## Huruf r

Yang dimaksud dengan 'Dinas Arsip dan Perpustakaan' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;

## Huruf s

Yang dimaksud dengan 'Dinas Perikanan' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan

## Huruf t

Yang dimaksud dengan 'Dinas Pertanian' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.

## Ayat (4)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang' adalah Badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;

## Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah' adalah Badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah' adalah Badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia' adalah Badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, serta bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

```
Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas.
```

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 23