UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 42 Tahun 1950 tentang BEA-BEA IMIGRASI 1950 (berlaku 1 Januari 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dipandang perlu memungut pembayaran untuk pekerjaan Imigrasi, yang hingga sekarang tidak dipungut bea, menurut aturan-aturan yang tertera di bawah ini dan selanjutnya untuk menaikkan beberapa tarip lainnya yang kini berlaku;
Menimbang
: bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan pemungutan pembayaran Imigrasi perlu segera diadakan;
Mengingat :
Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mengingat pula :
Pasal 1
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT BEA-BEA IMIGRASI 1950.
- (1) a. Dikenakan bea meterai tetap sebesar R 40.- (empat puluh rupiah) untuk visum-visum yang diberikan oleh wakil Republik Indonesia, yang ditempatkan di luar Indonesia untuk setiap orang yang ingin pergi ke Indonesia agar supaya ia dapat diizinkan masuk di Negeri ini menurut Pasal 6 "Penetapan Izin Masuk" (Stbl. 1916 - 47).
- b. Dikenakan bea meterai sebesar Rp. 25.- (dua puluh lima rupiah) untuk visum-visum yang diberikan oleh yang berwajib yang disebut dalam ayat tadi, untuk setiap orang yang ingin pergi ke dan tinggal di Indonesia selama-lamanya tidak lebih dari 6 bulan.
- c. Dikenakan bea meterai tetap sebesar R 150.- (seratus lima puluh rupiah) untuk visumvisum yang diberikan oleh atau atas nama Kepala Jawatan Imigrasi untuk setiap orang yang dalam waktu paling lama 6 bulan ingin berkali-kali pergi ke Indonesia.
- (2) Pemegang-pemegang visum diplomatik dan dinas dibebaskan dari pembayaranpembayaran yang dimaksudkan dalam ayat-ayat tadi dari pasal ini.
Pasal 2
- (1) Untuk tiap-tiap pemanjangan waktu yang diizinkan untuk tinggal di Indonesia seperti termasuk dalam ayat (1) b Pasal 1 diharuskan membayar bea meterai tetap sebesar R 50.(lima puluh rupiah).
- (2) Jika, oleh karena pemanjangan ini, waktu 6 bulan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)b dilampaui, maka jumlah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinaikkan menjadi Rp. 100,(seratus rupiah).
Pasal 3
Jika pemegang sesuatu "Surat Izin Penduduk" ataupun "Surat Keterangan Kependudukan" yang hilang haknya sebagai penduduk, oleh karena ia berdiam di luar Indonesia lebih dari delapan belas bulan, tetapi ia masih dapat membuktikan alasan-alasan yang cukup, sebagaimana termaksud dalam peraturan yang berlaku, maka untuk mendapatkan kembali "Surat Izin Penduduk" yang dicabut pada waktu ia datang kembali ke Indonesia, ia harus membayar bea meterai tetap sebesar R 25.- (dua puluh lima rupiah).
Pasal 4
- (1) Paspor-paspor biasa perseorangan dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 10.- (sepuluh rupiah).
- (2) Paspor-paspor biasa untuk dua orang atau lebih dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R. 15.- (lima belas rupiah).
- (3) Paspor-paspor orang asing perseorangan dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 50.- (lima puluh rupiah).
- (4) Paspor-paspor orang asing untuk dua orang atau lebih dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 75.- (tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Pemanjangan waktu-berlakunya paspor-paspor biasa, yang dinyatakan dalam ayat 1 dan 2, dikenakan pembayaran bea meterai tetap yang sama dengan bea yang dinyatakan dalam ayat 1 dan 2 tadi.
Pasal 6
- b. Dikenakan bea meterai sebesar Rp. 25.- (dua puluh lima rupiah) untuk visum-visum yang diberikan oleh yang berwajib yang disebut dalam ayat tadi, untuk setiap orang yang ingin pergi ke dan tinggal di Indonesia selama-lamanya tidak lebih dari 6 bulan.
- c. Dikenakan bea meterai tetap sebesar R 150.- (seratus lima puluh rupiah) untuk visumvisum yang diberikan oleh atau atas nama Kepala Jawatan Imigrasi untuk setiap orang yang dalam waktu paling lama 6 bulan ingin berkali-kali pergi ke Indonesia.
- (2) Pemegang-pemegang visum diplomatik dan dinas dibebaskan dari pembayaranpembayaran yang dimaksudkan dalam ayat-ayat tadi dari pasal ini.
- (1) Untuk tiap-tiap pemanjangan waktu yang diizinkan untuk tinggal di Indonesia seperti termasuk dalam ayat (1) b Pasal 1 diharuskan membayar bea meterai tetap sebesar R 50.(lima puluh rupiah).
- (2) Jika, oleh karena pemanjangan ini, waktu 6 bulan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)b dilampaui, maka jumlah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinaikkan menjadi Rp. 100,(seratus rupiah).
Jika pemegang sesuatu "Surat Izin Penduduk" ataupun "Surat Keterangan Kependudukan" yang hilang haknya sebagai penduduk, oleh karena ia berdiam di luar Indonesia lebih dari delapan belas bulan, tetapi ia masih dapat membuktikan alasan-alasan yang cukup, sebagaimana termaksud dalam peraturan yang berlaku, maka untuk mendapatkan kembali "Surat Izin Penduduk" yang dicabut pada waktu ia datang kembali ke Indonesia, ia harus membayar bea meterai tetap sebesar R 25.- (dua puluh lima rupiah).
- (1) Paspor-paspor biasa perseorangan dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 10.- (sepuluh rupiah).
- (2) Paspor-paspor biasa untuk dua orang atau lebih dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R. 15.- (lima belas rupiah).
- (3) Paspor-paspor orang asing perseorangan dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 50.- (lima puluh rupiah).
- (4) Paspor-paspor orang asing untuk dua orang atau lebih dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 75.- (tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Pemanjangan waktu-berlakunya paspor-paspor biasa, yang dinyatakan dalam ayat 1 dan 2, dikenakan pembayaran bea meterai tetap yang sama dengan bea yang dinyatakan dalam ayat 1 dan 2 tadi.
Surat izin kembali termasuk dalam pasal 6 ayat 4 "Penetapan Izin Masuk" dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebesar R 10.- (sepuluh rupiah).
Pembayaran bea-bea meterai tetap, tersebut dalam Pasal I dan 4, serta pembayaran bea-bea meterai tetap untuk kartu izin masuk, pemberian serta pemanjangan waktu berlakunya paspor-paspor yang diberikan di luar Indonesia diselenggarakan dengan mata uang dari negeri, di mana surat-surat itu diberikan.
Pasal 7
Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang Darurat bea-bea Imigrasi 1950" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.
Pasal 96
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT BEA-BEA IMIGRASI 1950.
- (1) a. Dikenakan bea meterai tetap sebesar R 40.- (empat puluh rupiah) untuk visum-visum yang diberikan oleh wakil Republik Indonesia, yang ditempatkan di luar Indonesia untuk setiap orang yang ingin pergi ke Indonesia agar supaya ia dapat diizinkan masuk di Negeri ini menurut Pasal 6 "Penetapan Izin Masuk" (Stbl. 1916 - 47).
- b. Dikenakan bea meterai sebesar Rp. 25.- (dua puluh lima rupiah) untuk visum-visum yang diberikan oleh yang berwajib yang disebut dalam ayat tadi, untuk setiap orang yang ingin pergi ke dan tinggal di Indonesia selama-lamanya tidak lebih dari 6 bulan.
- c. Dikenakan bea meterai tetap sebesar R 150.- (seratus lima puluh rupiah) untuk visumvisum yang diberikan oleh atau atas nama Kepala Jawatan Imigrasi untuk setiap orang yang dalam waktu paling lama 6 bulan ingin berkali-kali pergi ke Indonesia.
- (2) Pemegang-pemegang visum diplomatik dan dinas dibebaskan dari pembayaranpembayaran yang dimaksudkan dalam ayat-ayat tadi dari pasal ini.
- (1) Untuk tiap-tiap pemanjangan waktu yang diizinkan untuk tinggal di Indonesia seperti termasuk dalam ayat (1) b Pasal 1 diharuskan membayar bea meterai tetap sebesar R 50.(lima puluh rupiah).
- (2) Jika, oleh karena pemanjangan ini, waktu 6 bulan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)b dilampaui, maka jumlah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinaikkan menjadi Rp. 100,(seratus rupiah).
Jika pemegang sesuatu "Surat Izin Penduduk" ataupun "Surat Keterangan Kependudukan" yang hilang haknya sebagai penduduk, oleh karena ia berdiam di luar Indonesia lebih dari delapan belas bulan, tetapi ia masih dapat membuktikan alasan-alasan yang cukup, sebagaimana termaksud dalam peraturan yang berlaku, maka untuk mendapatkan kembali "Surat Izin Penduduk" yang dicabut pada waktu ia datang kembali ke Indonesia, ia harus membayar bea meterai tetap sebesar R 25.- (dua puluh lima rupiah).
- (1) Paspor-paspor biasa perseorangan dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 10.- (sepuluh rupiah).
- (2) Paspor-paspor biasa untuk dua orang atau lebih dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R. 15.- (lima belas rupiah).
- (3) Paspor-paspor orang asing perseorangan dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 50.- (lima puluh rupiah).
- (4) Paspor-paspor orang asing untuk dua orang atau lebih dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 75.- (tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Pemanjangan waktu-berlakunya paspor-paspor biasa, yang dinyatakan dalam ayat 1 dan 2, dikenakan pembayaran bea meterai tetap yang sama dengan bea yang dinyatakan dalam ayat 1 dan 2 tadi.
Surat izin kembali termasuk dalam pasal 6 ayat 4 "Penetapan Izin Masuk" dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebesar R 10.- (sepuluh rupiah).
Pembayaran bea-bea meterai tetap, tersebut dalam Pasal I dan 4, serta pembayaran bea-bea meterai tetap untuk kartu izin masuk, pemberian serta pemanjangan waktu berlakunya paspor-paspor yang diberikan di luar Indonesia diselenggarakan dengan mata uang dari negeri, di mana surat-surat itu diberikan.
Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang Darurat bea-bea Imigrasi 1950" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.
Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan diwajibkan untuk melaksanakan Undang-undang Darurat ini.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN, WONGSONEGORO

Penandatangan: PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI LUAR NEGERI,

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 30 Desember 1950, MENTERI KEHAKIMAN, MOHAMMAD NATSIR.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, WONGSONEGORO SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.
PENJELASAN
Pembukaan
PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. - l. (a). Dalam Memori Penjelasan (Bahagian Umum) telah dibentangkan dengan ringkas perihal azas-azas dengan maksud supaya pemungutan-pemungutan bea imigrasi di luar-negeri didasarkan