PERATURAN BUPATI SERAM BAGIANBARAT Nomor 07 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 DENGANRAHMAT TUHANYANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN BARAT bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
HUPAll McilAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIANBARAT NOMOR; 07 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
DENGANRAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Am di provinsi Maluku ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350 );
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambah^ I^mba4-^|i Neg^aJVopor 4438 );
4. Undang -Undang Nomor 12 T^un 2011 tent^g Pembentukan Peraturan Perundang^vrnd^g^ (Lprrilaaran Negara Tahun 20U Nompr 82, Tffiib^an ;,embar^ Negata RI Nomor 5234);
Menetapkan
Momor xamoanan i^moaran iNegara ki iNomor ooo/;;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah\m 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahiin 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahim 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran. Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupad ini yang dimaksud dehgan:
1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
3. Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsiar penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jximlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

## Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
- a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang diba^ secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap kabupaten/kota.
- b. Bagian formula adalah 10% ( sepuluh per seratus )dari dana desa yang diterima setiap Kabupaten/Kota yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot sebagai berikut:
- 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jimilah penduduk;
- 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
- 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat.

- (1). Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2). Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari keija setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3). Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertediap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4). Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5). Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6). Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Deina Desa Tahun 2015.

## Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 8

- (1). Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa hams didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- · iJ. " J u u tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4). Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1). Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat- setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2). Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran beijalan;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 10

- (1). Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2). Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3), Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4). SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5). Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6), Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

'n^'engafnTTSriSmpSKanny^^alari^ent^Daemhn^ Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di: Piru

Pada tanggal

: 15 Mei 2015

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


## JACOBUS F.PUTTILEIHALAT

Diundangkan di: Piru Pada tanggal : 15 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT


## MANSUR TUHAREA,SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 0087.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN UKUM DAN ORGANISASI


H, SY. SILAW.

E,SH,MSi

NIP. 19650606

99303 1 017

| NO | NAMA KECAMATAN | NAMA DESA | ALOKASI (RP) |
|------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | Kec. Amalatu | Tala | 277,534,117 |
| | | Tihuiale | 287,400,076 |
| | | Seriiioio | 280,209,923 |
| | | Hualoy | 295,013,645 |
| | | Tomaiehu | 277,726,284 |
| | | Latu | 304,638,254 |
| | | Rumahl<ay | 298,860,368 |
| 2 | Kec. Kairatu | Waipirit | 270,112,162 |
| | | Kairatu | 327,847,595 |
| | ' | Kamarian | 312,336,270 |
| | | Waimital | 303,814,337 |
| | | Hatusua | 278,767,118 |
| | | Seruawan | 273,879,546 |
| | | Uraur | 275,892,915 |
| 3 | Kec. Kairatu Barat | Waihatu | 280,077,171 |
| | | Waesamu | 277,593,906 |
| | | Nuruwe | 279,253,391 |
| | | Kama] | 306,759,780 |
| | | Waisarisa | 272,610,806 |
| | | Lohiatala | 274,476,138 |
| 4 | Kec. Elpaputih | Sanahu | 285,243,406 |
| | | IHuku Keel! | 280,616,330 |
| | | Watui | 277,562,203 |
| | | Elpaputih | 296,772,965 |
| | | Ahiolo Abio | 284,437,683 |
| | | Sumeith Pasinaro | 276,995,743 |
| | | Wasiya | 282,367,547 |
| 5 | Kec. Seram Barat | Eti | 317,075,058 |
| | | Kaibobu | 281,079,938 |
| | | Kawa | 315,604,768 |
| | | PIru | 344,764,454 |
| | | Lumo)] | 272,998,533 |
| | | Morelcauw | 269,442,073 |
| | | Neniari | 268,276,778 |
| 6 | Kec. Inamosol | Rumberu | 291,147,687 |
| | | Hunitetu | 291,185,638 |
| | | Huku Anakota | 283,467,748 |
| | | Rambatu | 279,442,446 |
| | | Manusa | 282,281,672 |
| 7 | Kec. P. Manipa | Luhutuban | 300,021,468 |
| | | Tuniwara | 279,374,593 |
| | | Masawoi | 280,035,790 |
| | | Kelang Asaude | 282,113,622 |
| | | Tomaiehu Barat | 282,398,646 |
| | | Tomaiehu Timur | 275,440,742 |
| | | Buano Hatuputih | 276,057,780 |

| | | Buano Utara | 346,380,538 |
|------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | Sole | 291,548,399 |
| 9 | Kec. Huamual | Arlate | 271,850,219 |
| | | Luhu | 521,066,749 |
| | | lha | 317,888,430 |
| | | Kulur | 270,878,797 |
| | | Lokki | 358,512,269 |
| 10 | Kec. Tanlwel Tlmur | Sohuwe | 277,453,645 |
| | | Maloang | 273,966,475 |
| | | Lumalatal | 274,737,692 |
| | | Matapa | 276,361,969 |
| | | Seakasale | 275,495,572 |
| | | Makububui | 278,196,732 |
| | | Sukaraja | 278,124,069 |
| | | Uwen Pantai | 275,041,248 |
| | | Tounusa | 277,166,851 |
| | | Muslhuwey | 277,435,943 |
| | | Solea | 277,150,900 |
| | | Waraloln | 277,467,345 |
| | | Walakone | 277,818,700 |
| | | Hatunuru | 277,174,123 |
| | | Lumapelu | 280,191,438 |
| 11 | Kec. Tanlwel | Rumahsoal | 278,240,415 |
| | | Lohia Sapalewa | 276,101,258 |
| | | Buna | 288,433,529 |
| | | Rlrlng | ^83,249,571 |
| | | Neniari | 274,344,517 |
| | | Mornaten | 284,839,424 |
| | | NIkulukan | 274,209,535 |
| | | Nuniali | 273,628,243 |
| | | Lisabata | 277,158,841 |
| | | Tanlwel | 285,982,040 |
| | | Uweth | 274,386,639 |
| | | Hulung | 278,936,200 |
| | | Kasleh | 280,194,546 |
| | | Nukuhay | 274,414,492 |
| | | Pasinalo | 273,320,389 |
| | | Nlwelehu | 277,975,451 |
| | | Laturake | 274,847,143 |
| | | Wakolo | 270,737,787 |
| | | Patahuwe | 270,602,001 |
| J U M LA H | J U M LA H | J U M LA H | 26,556,640,000 |

BUPATl SERAM BAGIAN BARAT


JACOBUS F.PUTTILEIHALAT