PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENT ANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Per (berlaku 27 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lam bat 6 ( enam) bu Ian setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2010;
.
:."'·.
ii?
lrtt : ,
.: .:,i
'
•
.:
I"
'.
•
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahurr 1959\ten Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Ne·gara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Iernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dart Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara' Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 7, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
CGMI
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ··Pemerll&lt;saan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Nornor 4139);
.,;
::1,1,t;
",
��
·:/
.
{
�
\:·(
·,}
�
··.
16. Peraturan Pernerlntah-sreomor-o Kedudukan Protokoler dan Keuangan&gt;P · ... , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran ,Neg 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor·,4416)! sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629); Tahun 2004 tentang
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); .
19. Peraturan Pemerintah Nomor ·54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
diubah dengan Peraturan Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah Pemerintah Republlk Indonesia
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
v
30. Peraturan tentang Anggaran Pendapatan, Tahun Anggaran 2010; Daerah : Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2009 dan Belanja Daerah
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO Dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Pasal 1
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 berupa Laporan Keuangan memuat: ·
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
3. JI.&lt; b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah I perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut :
vi
- a. Pendapatan
- b. Belanja
Surplus/ defisit
Rp.
Rp.
648.163.056.534,74
651.277.729.168,89
&lt;''.
Rp. 3.114.672·.63i,15
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Rp.
58.127.464.895,06
Rp.
1.536.891.232,50
Rp. 56.590.573.662,56
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- ( 1) Selisih anggaran denga1 realisasi pendapatan Rp. (18.500.712.521,11) dengan rincian sebagai berikut: sejumlah
- a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 669.778.441.690,00
- b. Realisasi
Rp. 651.277.729.168,89
Selisih lebih/(kurang)
Rp. (18.500.712.521,11)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp.(75.737.809.121,87) dengan rincian sebagai berikut:
sejumlah
- a. Anggaran belanja Setelah Perubahan
Rp. 723.900.865.656,61
- b. Realisasi
Rp. 648.163.056.534,74
Selisih lebih/(kurang)
Rp. (75.737.809.121,87)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit Rp.57.237.096.600,76 dengan rincian sebagai berikut:
sejumlah
- a. Surplus/defisit Setelah Perubahan
Rp. (54.122.423. 966,61)
- b. Realisasi
Rp. 3.114.672.634,15
Selisih lebih/(kurang)
Rp.
57 .237 .096.600, 76
- ( 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp, 0.45 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
- Setelah Perubahan
Rp.
58.127.464.894,61
- b. Realisasi
Rp.
58.127.464.895,06
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 0.45
,:
�
lz
�
:
- (5) Selisih anggaran dengan realisasl perig'eluara, " ' Rp,(2.468.149.695,50) denqan rincian sebagai berikut: , pemblayaan sejumlah
Rp.
1.536.891.232,50
Selisih lebih/(kurang) Rp. (2.468.149.695,50)
- Setelah Perubahan a. Anggaran pengeluaran Pemblayaan Rp. •
- b. Realisasi
4.005.040.928,00
- ( 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.2.468.149.695,95 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pembiayaan neto Setelah Perubahan
Rp.
54.122.423.966,61
- b. Realisasi
Rp. 56.590.573.662,56
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 2.468.149.695,95
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut:
- a. Jumlah Aset
Rp. 1.955.202.763.289,37
- b. Jumlah Kewajiban
Rp.
6.816.424.289,02
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 1.948.386.339.000,35
PasalS
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2010
Rp. 58.011.449.355,06
Rp. 59.710.618.220,71
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2010
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp. 154.360.373.363,15
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan ,
Rp.(151.245.700.729,00)
Rp.
(1.480.606.743,50)
Rp. (11.224.093,00)
Pasal 6
Catatan atas Laporan laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf
d Tahun anggaran 2010 memuat informasi kualitatif atas pos-pos laporan keuanqan. secara kuantitatif maupun
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

- Lampiran I.4 Urusan Rangka

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I. 7

Lampiran 1.8

- b. Lampiran II

- c. Lampiran III

- d. Lampiran IV

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah rnenurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Neraca

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan

## PasalS

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. La po ran kinerja tercantum dalam Lampi ran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Bupati Wajo menetapkan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Peraturan Bupati tentang Penjabaran

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penqundanqan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang Pada tanggal, 27 Agustus 2011



Diundangkan di Sengkang

Pada tanggal, 27 Agustus 2011

� ETARIS DAERAH KAB. WAJO'

�

,

H. ANDI WITMAN. H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR:

28




## NERACA PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

| URAIAN REKENING | Ref. | 2010 | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ASET | | | |
| ASETLANCAR | | | |
| Kas | 4.5.1.1.1.1 | 59.634.291.152,71 | 58.0.U.449.355,06 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 4.5.1.1.l.2 | 76.327.068,00 | 158.201.274,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 4.5.1.1.1.3 | 0,00 | 249.016.000,00 |
| Piutang Pajak | 4.5.1.4 | 3.369.000,00 | 3.901.500,00 |
| Piutang Retribusl | | 0,00 l.319.087.000,00 | 0,00 |
| Piutang Lainnya | 4.5.1.4 | | 1.827.238.500,00 |
| Persediaan | 4.5.1.5 | 2.935.201.192,58 | 5.555.249.669,15 |
| Belanja Dibayar Dimuka | | 0 00 | 000 |
| Jumlah Aset Lancar | | 63.968.275.413 29 | 65.805.056.298 21 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | | |
| Investasi Non permanen | | | |
| Jnvestasi Non Permanen Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Permanen | | | |
| Penyertaan Modal pada Bank BPD | 4.5.1.6 | 18.265.007.699,00 | 18.265.007.699,00 |
| Penvertaan Modal pada PDAM | 4.5.1.6 | 2.413.353.679,42 | 2.413.353.679,42 000 |
| Investas, Permanen Lainnya Jumlah Investasi Jangka Panjang | | 0 00 20.678.361.378 42 | 20.678.361.378 42 |
| ASETTETAP | | | |
| Tanah | 4.5.1.7 | 320.379.566.483,05 | 300.398.601.483,00 |
| Jalan, Irigasi dan jaringan | 4.5.1.7 | 919.169.647.162,19 | 860.145.999.117,00 |
| Bangunan dan Gedung | 4.5.1.7 | 423.591.652.261,00 | 411.383.159.923,00 |
| Peraiatan dan Mesin | 4.5.1.7 | 155.678.600.531,42 | 118.018.332.642,00 |
| Aset Tetap Lalnnva | 4.5.1.7 | 6.638.235.584,00 | 7.059.471.360,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 4.5.1.7 | 43.430.969.211 00 | 11.366.835.908 00 |
| Jumlah Aset Tetap | | 1.868.888.671.232 66 | 1.708.372.400.433 00 |
| DANA CADANGAN | | | |
| Dana Cadangan | 4.5.1.8 | 0,00 | 0,00 |
| ASETLAINYA | | | |
| Aset Lainnya | 4.5.1.9 | 1.667.455.265 00 | 13.807.459.350 50 |
| Jumlah Aset Lainnya | | 1.667.455.265 00 | 13.807.459.350 so |
| TOTAL AKTIVA | | 1.955.202.763.289 37 | 1.808.663.277.460 13 |
| KEWAJIBAN | | | |
| JANGKA PENDEK Utang Perhltungan Fihak Ill | 4.5.1.2.1 | 5.371.924,00 | 11.224.093,00 |
| Utang pada plhak ketiga/rekanan | 4.5.1.2.1 | 4.537.277.154,00 | 2.911.104.144,95 |
| Utang paiak | 4.5.1.2.1 | 0,00 | 30.961.641,00 |
| Utang Sunga, Komitmen dan Denda | 4.5.1.2.1 | 20.628.175,42 | 192.278.938,76 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 4.5.1.2.1 | 184.500.451,00 | 184.500.451,00 |
| Utang Belanja | 4.5.1.2.1 | 54.097.040,00 | 0,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 4.5.1.2.1 | 907.098.400,00 | 0,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya-Jasa Bank | 4.5.1.2.1 | 448.438 60 | 000 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 5.709.421.583 02 | 3.330.069.268 71 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | |
| Utang Kepada Pemerintah Pusat | 4.5.1.2.2 | 1.107.002.706,00 | 1.291.503.157,00 |
| Utang Luar Negeri | 4.5.1.2.2 | 0 00 | 000 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | 1.107.002.706,00 | 1.291.503.157,00 |
| Total Kewaiiban | | 6.816.424.289 02 | 4.621.572.425 71 |
| EKUITAS DANA | | | |
| LANCAR Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SJLPA) | 4.5.1.3.1 | 59.705.246.296,71 | 58.127.464.895,06 |
| Pendapatan yang ditangguhkan | 4.5.1.3.1 | 0,00 | 249.016.000,00 |
| Cadangan Plutang | 4.5.1.3.1 | 1.322.456.000,00 | 1.831.140.000,00 |
| Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk | 4.5.1.3.1 Pembayaran 4.5.1.3.1 | 2.935.201.192,58 (5.704.049.659,02) | 5.555.249.669,15 (3.287.883.534,71) |
| Utanq Jk.Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar | | 58.258.853.830 27 | 62.474.987.029 so |

N!RACA DAl!RAH TAHUN 2010

xii

',

'"lf1

�

il'

�

·"

f'-!f'\

�

Yi.¥,,'f

�

!·

���

·,1•·\_

## EKUITA:3 DANA INVESTASI ·. '·

··.,. -'l-

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

Dilnvestasikan dalam asset tetap

Dilnvestasikan dalam asset Jainnya

Dana yang harus disedlakan untuk Pembayaran

utenc Jk.Panianq

Jumlah Ekultas Dana Investasi

4.5.1.3.2 4.5.1.3.2

4.5.1.3.2

1.868.888.67i. , 1.667.455.265,00

(1.107 .002.706,00)

1.890.127.485.170 08

## EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan dalam dana cadangan

Jumlah Ekuitas Dana Investasl

Total Ekuitas Dana

TOTAL EKUITAS DANA DAN KEWAJIBAN

4.5.1.3.3 1---------"o"'o"'o-+-------o=oo'-l

0 00

0 00

1.948.386.339.000 35 1.955.202.763.289 37

1.804.041.705.034 42

1.808.663.277.460 13

4.5.1.3.2

20.678.361.378,42

13.807,459.350,50

(1.291.503.157,00)

174156671800492




## DPÖRAN ARUS KAS untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

| URAIAN | Ref | 2010 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | | |
| Arus Kas Masuk | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 4.5.3.1.1 | 5.327.691.942,00 | 5.001.807.763,00 |
| Hasil Retribusi Daerah | 4.5.3.1.1 | 8.059.852.943,00 | 10.262.735.102,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang | 4.5.3.1.1 | 5.254.010.048,71 | 5.672.615.484,94 |
| Dipisahkan | | | |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 4.5.3.1.1 | 7.795.236.109,64 | 8.093.732.553,46 |
| Bagi Hasil Pajak | 4.5.3.1.1 | 68.804.797.601,00 | 61.744.891.366,00 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak | 4.5.3.1.1 | 947.948.246,00 | 903.439.918,00 |
| Dana Alokasi Umum | 4.5.3.1.1 | 364.822.715.000,00 | 352.944.661.000,00 |
| Dana, Aiokasi Khusus | 4.5.3.1.1 | 49.285.100.000,00 | 66.521.000.000,00 |
| Pendapatan Hibah | 4.5.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Darurat | 4.5.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan | 4.5.3.1.1 | | |
| Pemerintah Daerah Lainnya | | 17.122.597.442,54 | 13.154.174.036,00 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah | 4.5.3.1.1 | 108.640.658.532,00 | 0,00 |
| Daerah Lainnya | 4.5.3.1.1 | 15.217.121.304,00 | 21.879.058.688,00 |
| Sumbangan dari organisasi/lembaga | | | |
| Jum/ah | | | |
| Arus | | 0,00 | 0,00 |
| Kas Masuk Arus Kas Ke/uar | 4.5.3.1.1 | 651.277.729.168 89 | 546.178.115.911 40 284.004.494.257,00 |
| Belanja Pegawai | 4.5.3.1.2 | 361.498.933.833,00 | |
| Belanja Bunga | 4.5.3.1.2 | 182.205.424,74 | 192.550.556,10 |
| Belanja Subsidi | 4.5.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 4.5.3.1.2 | 3.452.912.000,00 | 2.168.298.600,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 4.5.3.1.2 | | |
| Belanja Bantuan Keuangan | | 22.848.296.743,00 | 12.981.911.833,00 |
| kepada | 4.5.3.1.2 | 0,00 | |
| Provlnsi/Kabupaten/Kota Desa Belanja Tidak Terduga dan Pemerintahan | 4.5.3.1.2 | 700.000.000,00 95.179.961.890,00 | 18.187.107.801,00 512.450.500,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.5.3.1.2 | | 100.705.227.595,00 |
| Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa | 4.5.3.1.2 | 13.055.045.915,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Ke/uar Arus Kas Bersih dari Aktivitas | | 496.917.355.805 74 | 418.752.041.142 10 |
| Operasi | | | |
| | | | 127.426.074.769 30 |
| | | 154.360.373.363 15 | |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Arus Kas Masuk Pelepasan Hak Atas Tanah Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor | 4.5.3.2.1 4.5.3.2.1 4.5.3.2.1 4.5.3.2.1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan Kendaraan Dinas | | | 2 0 � 0 � . o"'o""""' oo'-Io |
| | 4.5.3.2.1 | | |
| Jumlah Arus Kas | | | |
| Masuk | | 1-------.=.oc.::.00"'4----,-,",25"',= | |
| Arus Kas Keluar | | 0 00 | 25.200.000 00 |
| Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin | 4.5.3.2.2 4.5.3.2.2 4.5.3.2.2 | 5.315.910.000,00 20.300.714.713,00 27.228.526.731,00 | 10.134.018.000,00 H.518.702.830,48 58.273.060.004,97 |
| Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jaian, Irigasi dan | | 98.302.449.285,00 | 106.703.054.640,55 |
| Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya | 4.5.3.2.2 | 98.100.000,00 | 200.400.000,00 |
| | 4.5.3.2.2 | | +----:-,:-::-c=-==-=-:::::"o=':oo |
| Belanja Aset Lainnya | | | |
| | | 1---c-=-=--:c-:: � o'='o o | |
| Jumlah Arus Kas Ke/uar Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi | 4.S.3.2.2 | � | |
| | | 151.245.700.729 00 | 189.829.235.476 00 |
| | | (151.245.700.729,00) | |
| Non Keuan an | | | (189.804.035.476,00) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk Penerimaan Uang Muka Belanja Pencairan Dana Cadangan | 4.5.3.3.1 4.5.3.3.1 4.5.3.3.1 4.5.3.3.1 4.5.3.3.1 | 127.239.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 489.205.751,00 0,00 0,00 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Penerimaan Pinjaman Daerah/dalam negeri | | | 0,00 495.000,00 |
| Penerimaan kembali Belanja SKPD Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| Penerimaan Hutang Jumlah Arus Kas | 4.5.3.3.1 4.5.3.3.1 | 0,00 | 188.494.000,00 1----==--:-=-="o'c::,oo::+---==:::-:::-=--=-=:". o ::-; 0 |
| Masuk | | 127.239.633 00 | 678.194.751 XIV |
| | | | 00 |

o oo'-I

�

XIV

em erlan � erah/modal kerja Pembayaran Utang Plhak Ketiga Uang Muka Belanja Pengembalian penerimaan kelebihan bagi hasil Penyertaan Modal (Investasí) Pemerintah

Kelebihan pembayaran kepada SKPD

Kelebihan pembayaran kepada negara

Jumlah Arus Kas Ke!uar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

0,00

0,00

4.5.3.3.2

0,00

11.582.500,00

4.5.3.3.2 1-------,-0

�

0"-oc.;-------,--o'"'"o"-o'-I

1.607.846.376 50 1.480.606.743 50

7.614.745.258 00 6.936.550.507 00

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Masuk

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

4.5.3.4

Jumlah Arus Kas Masuk

Arus Kas Keluar

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jum!ah Arus Kas Ke!uar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non

Kenaikan I (Penurunan) Bersih Kas Saide Awai Kas di BUD/ Kas Daerah 5aldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah

5aldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

5aldo Akhir Kas di Benda hara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas

55.430.233.429 00

55.430.233.429 00

55.441.457.522 00

55.441.457.522 00

' 11.224.093 00

1.622.841.797,65 58.011.449.355,06 59.634.291.152,71

0,00

76.327.068,00

59.710.618.220 71

16.142.603.872 00

16.142.603.872 00

16.147.579.974 00

16.147.579.974 00

4.976.102 00

(69.319.487.315,70) 127.330.936.670,76 58.011.449.355,06

249.016.000,00

158.201.274,00

58.418.666.629 06

4.5.3.3.2

0,00

4.5.3.3.2

0,00

0,00

1.352.390.782,00

7.291,422.674,00 127.239.633,00

70.955.144,00

4.5.3.3.2

,.


xiv