PERATURAN BUPATI MA Nomor 20 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016 ft ft ft ft ft ft (berlaku 4 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR: 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; : a.
- bahwa Rencana Keija Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2016; c.
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Perbendaharaan 2. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonedia Tahun 2011 nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 - 2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Batu Bara;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Rencana Keija Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Batu Bara;
8. Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Plafon Prioritas Anggaran Sementara Kabupaten Batu Bara;
9. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
BAB II - SISTEMATIKA
Pasal 2
- (1) Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD;
- (2) Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2018 dapat merealisasikan dan mengimplementasikan visi, misi, strategi dan prioritas pembangunan, Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2013, maka RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 diadakan perubahan dan penyempumaan.
- (3) RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2018 adalah tahapan ke tiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Batu Bara 2005-2025.
4. ( 4 ) Perubahan RKPD, sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan dan program tahun pertama, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana keija dan pendanaannya dipilah menurut sumber dari APBD Kabupaten Batu Bara, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN serta dukungan partisipasi masyarakat.
5. Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5)

## BAB III TUJUAN Pasal 3

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun KUAP dan PPAS Perubahan serta dasar penyusunan Rencana PAPBD Tahun Anggaran 2016;
- b. sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Renja - SKPD Tahun 2016.

## BAB IV

## MASA BERLAKU

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang di mulai pada tanggal 1 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini ditetapkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Keija Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 03 Mei 2016

BUPATI BATU BARA


Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 04 Mei 2016

Pit. SE] ' ARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

DARWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAT SIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001