PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG SI. SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATI~TIK KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMBAJ A PROVINSISULAWESITE GG
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR3,9TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG SI. SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATI~TIK KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah a.bupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupat i ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F'ungsi Serra T ta Kerja Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statisb.k abupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:J Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 on. or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone sia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara I epublik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub · I adonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 ~ Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara . epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
'
•
.
Menetapkan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Norno · .:, Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perang kat Dae ah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATITENTANG KEDUDUKAN, SUSU AN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA !\ERJA, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATIS IK KAE:UPATEN BOMBANA.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Peme intah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Bombana. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informauka ds n Statietik KabupatenBombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnyr disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis nas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional clan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pe: nerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaan ya dilakukan oleh kementerian negara dan pen ye lenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melin ingi, r aelayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pei nerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Peinerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusari pei nerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statist-k, bidang Persandian diwadahi dalam ben tuk din as.
~·
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah Kabupatense bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Korriunikasi, J nforrnat.ika dan Statistik.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaks ucl dalam Pasal 3 diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas Komunikasi, Informatika cl: LI1 :3tatistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasa kan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan inf irmatika, bidang statistik, bidang persandian.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) dilaksanakan ## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 1 nerupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yan r menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diprmpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah clan bertanggungjawab kepada Bupati rnelalui Sekrets ris Dae rah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempi, nyai tuzas membantu Bupati melaksanakan urusan pernerintahun y· ng menjadi kewenangan daerah dan tugas pernbantuar di bid· ng komunikasi dan informatika, bidang statistil,; bid· ng persandian.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 6 Dinas Komunikasi, Inforrnatika an Statistikmenyelenggarakan fungsi :
- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kornur ik asi an informatika, bidang statistik, bidang persan lian.
.
\
'.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan daeruh an pelayanan umum bidang komunikasi clan ii .forrnatika, bidang statistik, bidang persandian.
- c. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksan.ian tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang statis ik. bid· ng persandian.
- d. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ol .h Bu.iati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana drnaks ud dalam Pasal 7 Dinas Komunikasi, Informs tika dan Statistikmemiliki kewenangan se bagai beriku t :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaai opiru an aspirasi di lingkup pemerintah daerah, pengelolaai. inform asi untuk mendukung kebijakan nasional clan j.emerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan p ngelolaan media komunikasi publik, pelayanan infonna si p blik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas : umber dr ya komunikasi publik dan penyediaan akses informas ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini an aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, p engelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasrorial dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sextoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanar inform si publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan pcnyedi ta~t akses informasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pernerinu h daerah, pengelolaan informal untuk mendukung kebija, a :.1 nasio al dan pemerintah daerah, penyediaan konten linta s sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pe.ayanan informasi publik, layanan hubungan media, oenguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan perryediaan akses informasi;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh BL1pa d;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, lnfcrrr atika dan StatistikKabupatenBombana, terdiri atas:
- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang Informasi dan komunikasi pu blik;
- d. Bidang teknologi informasi Komunikasi;
- e. bidang statistik;
- f. bidang persandian;
- g. unit pelaksana teknis dinas;dan
- h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, lnlormatika dan Statistik Kabupaten Bombana sebagaimana tercanturn dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang nerupakan yang tidak terpi san dengan Peraturan ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu tugas Bupati dalam merumuskan, menyelenggarakar , mernbina dan mengevaluasi urusan pernerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, rnengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan iperasional administrasi umum, administrasi keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, ev aluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang herada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 12

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. melakukan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. merencanakan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pe lengkapan lainnya;
- c. melakukan pengendalian dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian serta perencanaan, evah asi dan pelaporan;
- d. mengkoordinir penyusunan program dan laporan seluruh bidang-bidang teknis;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dalam menyelenggarakan f .mgsi ya sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai ur aian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana program dan kegia tan Di as Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai J edoman pelaksanaan tugas;

.

.

.

.

.

- b. merumuskan sasaran yang hendak dicapa.. dalam sebuah program maupun kegiatan dengar meng, cu pada indikator yang telah ada be dasar an skala prioritas dan penyediaan dana sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan laporan akuntabilitas kine, ja Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik;
- d. menghimpun data-data teknis pen. -elenggars an pemerintahan Dinas Komunikasi, Inform. itika an Statistik sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 'Cf ua.t bid· ng tugas masing-masing bidang teknis;
- e. menghimpun data-data realisasi teknis ela.ksan an program dan kegiatan masing-masing bidang teknis sebagai bahan penyusunan Laporan Peri. 'eier.ggar an Pemerintahan Daerah tahunan dai La oran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dia h ir periode renstra Dinas Komunikasi, lnformatika lan St atistik;
- f. menghimpun data-data realisasi teknis peIaxsan an program dan kegiatan masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan laporan kerja pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan Bupa:i Ian W kil Bupati;
- g. menyusun program dan pctunjuk tek is penyelenggaraan administrasi um um, keuangan, kepegawaian serta perencanaan, evah.aui dan pelaporan;
- h. berkoordinasi dengan seluruh bidang-bida ng tek is dalam rangka penyusunan program dan .cegiatan dengan mengana:lisasi seluruh data an r ea.isasi y ng telah dicapai tahun sebelumnya;
1. memberikan saran dan pertimbangan te.cnis atas pengelolaan administrasi urn um, keuangan, kepegawaian dan tatacara penyusunan pet enca aan, eva:luasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas kepada atasan;
- k. membagi tugas dan mendelega ikan sebagian kewenangan kepada bawahan agar pelaksar aan tugas berjalan lancar, tepat waktu sesuai denzan Lugas masing-rnasing;
- J. menyusun laporan administrasi umum, actmini trasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan serta perencanaan sebagai pertanggungjawab kinerja kepada atasan;
1. melakukan bimbingan dan petunjuk tekms kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas yang, liberikan;
- m. melakukan penilaian hasil kinerja yang diberikan kepada bawahan secara berjenjang der.gan cara melakukan monitoring, evaluasi pelaksariaan ugas y ng diberikan sebagai bahan pengembangan karir oawahan;
- n. melaporkan seluruh aktifitas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh , its.san;

• I

•

0

.

'

'

a. sub bagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapun:
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekrctar s.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan merr.pi, nyai tugas pokok membantu tugas Sekretaris Dinas dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, rnern iagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, c:· drninistasi keuangan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi menghimpun rencana program dan kegiatan, ev.aluasi an laporan capaian target kinerja dan realisasi keu ingan dari masing-masing bidang pada Dina:' 'c .munikr si, lnformatika dan Statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana d:maksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan Ke uangan mempunyai fungsi:
- a. merencanakan kegiatan dan adrninistrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi rencana program dan kegiatan, rencana realisasi keuangan dan la oran teknis lain dari bidang-bidang teknis;
- b. melaksanakan perencanaan dan admirustrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi me nghimpun seluruh data rencana program dan kegiatan, · tel: utuhan anggaran yang disediakan pada masing-rr.asmg bid ng teknis;
- c. melaksanakan pembagian tugas perencanaan dan tugas keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kcuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan b pe er.canaan dan menyusun rencana kerja adrninistra si keuangan dinas;
- b. menyusun bahan rencana kerja strategis (Re nstra] dan rencana kerja (Renja) dan melaksanakan cegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Pena .ai.sahaan Keuangan lingkup dinas sesuai era tu ran i: er .indangundangan;
- c. mengumpulkan bahan Rencana Pembangun.m .Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rem .ana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada sektor komuniks si, informatika dan statistik;
- d. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (D '1 ) mas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- e. menghimpun, mengolah usulan dan data-da a rencana pelaksanaan program dan kegiatan s agar hr sil pelaksanaan musyawarah rencana pcm bangunan daerah ditingkat Kecamatan, maupun hasil-. iasil eses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menyelenggarakan akuntansi keuangan yuru; rneliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi perigel iaran kas,

dan akuntansi selain kas;

- g. menerima dan memverifikasi pertanggu ngjawaban penerimaan dari bendahara penerimaan;
2. per.ernru an h. melakukan verifikasi harian a tas pendapatan daerah;
1. menguji kelengkapan dan kebenaran SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendah ra pengeluaran dan diketahui atau disetujui oleh Peja at Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- J. menguji kelengkapan dan kebenaran SPP.-UJ ·, SP -GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetap ar. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unds ngan Y' ng diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- k. membuat rancangan SPM atas SPP dimaksud yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya an mengajukannya kepada pengguna anggaran;
1. menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yr ng diajukan bendahara pengeluaran tidak lengkap an tidak memenuhi syarat permintaan SPP;

## m. membuat register SPM;

- n. menguji SPJ pengeluaran beserta bukti-bu.cti dari penggunaan dana UP, GU, TU, LS pengadaan bar ng dan jasa serta gaji dan tunjangan PNS;
- o. meregister SPJ pengeluaran yang disarnpaikan oleh bendahara pengeluaran dalam bu u register penerimaan SPJ pengeluaran;
- p. meregister SPJ pengeluaran yang telah disa hkan oleh penggunan anggaran kedalam buku register p ngesahan SPJ pengeluaran;
- q. meregister SPJ pengeluaran yang telah di .olak oleh pengguna anggaran kedalam buku register penolakan SPJ pengeluaran;
5. pengeius ran yang enge l uaran ; r. meneliti keabsahan bukti-bukti menjadi lampiran SPJ bendahara
6. atas penge.us.ran er dalarn ringkasan er s. menguji kebenaran perhitungan rincian obyek yang tercantum rincian obyek;
- t. menguji kesesuaian SPM dan SP2D yang , literbitkan periode sebelumnya;
- u. menyusun laporan realisasi keuangan yang ercliri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan neraca an laporan catatan atas laporan keuangan (Cat );
- v. melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku bes.ir menj di neraca saldo;
- w. melakukan penyesuaian atas saldo pada : ikun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-tran .aksi Y' ng bersifat akrual;
- x. mencatat transaksi-transaksi baik pendapatan, bela ja asset dan selain kas berdasarkan bu kti -btrkt i Y' ng terkait;
- y. memposting jumal-jumal pendapatan, belanja asse dan selain kas kedalam buku besarnya masing-rnasing:
13. tahunan; z. menghimpun bahan-bahan disektor pe nclustrian, bahan penyusunan Laporan Penye er:.ggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahunan dan LPPD lima

,,

.

'

'

- aa. mengumpulkan bahan-bahan Lapora 1 Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahu: dan ik.hir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pa la sektor komunikasi, informatika dan statistik;
- cc. menyusun rekapitulasi dan laporan data-c at a teknis seluruh bidang teknis;
- bb. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dii a. (LAKIP);
- dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan rnengi nventarisir permasalahan yang terjadi untuk kemudia n mencari alternatif pemecahannya dalam lingkup dinas
- ee. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman p. -laksaru an tugas;
- ff. memberi tugas kepada bawahan agar rnelaksanakan tugas sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- gg. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan mern mtor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;

hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan olch rtasan;

## Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pe 'Iengkapan mempunyai tugas pokok membantu tugas Sekre: aris Dinas dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas-tugas dan mengontrol ur usan tats warkat, kepegawaian, kehumasan, dokurnentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatar u rusan tata warkat, kepegawaian, kehumasa , dokurnentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan aiat ti.ris serta ruang perkantoran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Um m, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai fungs :
- b. melakukan pembagian pelaksanaan tugas u u:,an t ta warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokurne ntasi, perlengkapan, perbekalan dan keperlua:n aiat n, · is serta ruang perkantoran;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh aiasan.
- (3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pe1 le ngkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, r iempunyai uraian tugas se bagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan urusan tat a warkat, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, per lerigkap n, keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
2. Melaksanakan ketatawarkatan dinas, .neliputi pengaturan pengelolaan surat-surat dinas baik s rat masuk dan surat keluar serta pengaturan »eacatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka ke larica.r. m tugas:
3. Menyiapkan bahan-bahan kehumasan dinas;
4. Menganalisa kebutuhan perlengkapan dan kcpe luan alat tulis kantor, kebutuhan perlengkapan kantor, kebutuhan sarana alat dan peralatan kantor vang lain;
5. Menyusun rencana kebutuhan barang dinas;
6. Menyusun rencana kebutuhan perneliharaan bara: gbarang dinas;

## barang dinas;

7. Melaksanakan pengadaan perlengkapan dan ke perluan alat tulis kantor, penataan gedung maupu 1 halarnan kantor, pemeliharaan sarana peralatan kantor;
8. Melaksanakan penyusunan daftar barf, ng: din as menurut penggolongan dan kodefikasi barang:
9. Melaksanakan pencatatan barang-barang rmlil: daerah dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A, 8, C. D, E an F;
10. Melaksanakan dokumentasi kepemilikan ba; ang selain kendaraan, tanah dan bangunan;
11. Melaksanakan penyiapan bahan sens s barang milik daerah pada dinas sebagai bahan penyusr na.n B ku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
12. Mendistribusikan perlengkapan dan keperlua n .s.lat tulis kantor pada masing-masing bidang;
13. Menyusun bahan pengajuan pe etapan sts tus untuk penguasaan dan penggunaan barang milik d ierah y· ng diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
14. Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan asset dinas;
15. Melaksanakan pencatatan dan inve tarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan. Iinas
16. Menyusun usulan pemindahtanganan oai ang milik daerah berupa tanah dan atau bangunai rang ti ak memerlukan persetujuan DPRD dan oai ang milik daerah selain tanah dan bangunan;
17. Melaksanakan urusan administrasi kr pegawaian lingkup dinas yang meliputi pelayanan adrr.mistrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji erkala, uaft ar u ut kepangkatan, data pegawai, .arti pega ai, karis/karsu, tunjangan anak atau kelu ga, PJS, Taspen, taperum, pensiun, membuat usuk t.11 formasi kebutuhan pegawai, membuat usulan iz, n bela ar, membuat usulan izin diklat, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layana 1 penilaian angka kredit jabatan fungsional, pern bit .aan a tau teguran disiplin pegawai, membuat usulan ct rti pega ai sesuai aturan yang berlaku, membuat pemberia izm menikah atau cerai, membuat usulai pern oerhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan raernb at usulan serta mengusulkan perpindahan at at; mui asi pegawai sesuai peraturan yang berlaku, rnelaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai;
18. Mengelola administrasi perjalanan dinas;
19. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, dan menginventarisir permasalahan lingkup tugs srva serta mencari alternatif pemecahannya;
20. Mempelajari, memahami dan melaksanakan p-raturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
21. Membagi tugas kepada bawahan;
22. Menilai hasil kerja bawahan;
23. Menyusun laporan pelaksanaan tu as . an tanggungjawabnya kepada atasan;

.

\

## 24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ore atasan;

## Bagian Ketiga Bidang Informasi dan Komunikasi Pub.ik

## Pasal 16

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika mempu iy.s.i uzas pokok membantu tugas Kepala Dinas dalam rnel.iksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijak n, penyusunan norma standar, prosedur dan criter ia. dan bimbingan teknis dan supervisi,evaluasi clan pe laporan di bidangtelekomunikasi dan informatika di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informa: i unt uk mendukung kebijakan nasional dan pernerints h daer h, serta pelayanan informasi publik di ka upat m serta di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan p ngelol an media komunikasi publik, layanan h ibungan me ia, penguatan kapasitas sumber daya kornunikasi puolik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
- (2) Bidang Komunikasi dan informatika dipimpir, oleh Kep la Bidang yang berada di bawah dan bertanggi mg jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks uc. dal m Pasal 16, Bidang Informasi dan Korn nika ·i Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik di lingkup pernerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebija ca a nasio al dan pemerintah daerah, serta pelayanan informas. publik di Kabupaten.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidaru Inform si dan Komunikasi Publik di lingkup Pernerint t Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung ke bija an nasio al dan pemerintah daerah, serta pelayanan inlormas. publik di Kabupaten.
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar pro ·edur, dan kriteria penyelenggaraan di bidangkomui ikasi an informatika di lingkup pemerintah daerah, p engelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi p .iblik di Kabupaten.
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan tekni dai t srupe 1s1 di bidang komunikasi dan informatika d lingkup pemerintahan daerah pengelolaan inforrna: i unt uk mendukung kebijakan nasional dan pemerinta n daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupat n.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik di lingkup peme rintah daerah pengelolaan informasi untuk mendukung ke bije an nasio al dan pemerintah daerah, serta pelayanan informas i publik di Kabupaten.
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan c i bid' ng

.

\

pengelolaan opini dan aspirasi publik , layanan hub n an media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabuoat en.

- g. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan. , Li bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengel laan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan : ienyedi, an akses informasi di Kabupaten.
- h. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria konten lintas sektoral dan pengel laan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan pe nguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan J ienyedis an akses informasi di Kabupaten.
1. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis da; t aupervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan p ngelol an media komunikasi publik, layanan hubungan 1 eciia. an penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik an penyediaan akses informasi di Kabupaten.
- J. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang I enyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media k ornunikasi publik, layanan hubungan media dan penguata kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediuan akses informasi di Kabupaten.
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ol ·h kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Pasal 18

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik · an teruiri atas : a. Seksi media komunikasi publik;
- b. Seksi pengelolaan informasi dan suml.er daya komunikasi publik;
- c. Seksi layanan informasi &amp; kemitraan komunika ·i oublik
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), ipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

## Pasal 19

- (1) Seksi media komunikasi publik mempunyai tuuas pokok penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaai ke bijaks n, penyusunan norma, standar, prosedur dan kri .er,a, dan pemberian bimbingan teknis dan supervi si, serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik. Seksi Tata Kelola opini dan aspirasi publik dalam melaksanakan tugasnya, menyele 1g,~arak n fungsi:
- a. Menyelenggarakan layanan monitoring rsu pi..blik di media (media massa dan sosial)
- b. Pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pe ndapat]
- c. Pengelolaan aduan masyarakat di Kabupaten
- d. Penyelenggaraan layanan perencanaan k imunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
- e. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal.
- f. Pembuatan konten lokal.
- g. Pengelolaan saluran komunikasi milik penida/ me ia internal.

- h. Diseminasi informasi kebijakan mela.ui m dia pemerintah dan non pemerintah daerah Karupa .en.
- (2) Seksi Tata Kelola Informatika Pu lik mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, proscdu dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis da 1 HU ervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten serta penguatan kapa itas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten. Seksi Tata Kelola ir .. orm· tika Publik dalam melaksanakan tugasnya, menye lenggarakan fungsi:
- b. Pengelolaan dan analisis data informas., u tuk mendukung komunikasi publik lintas se.kt ind lingkup nasional dan pemerintah daerah.
- a. Menyelenggarakan layanan pernantauar. tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup r.asional dan pemerintah daerah.
- c. Menyelenggarakan layanan pernberda; .aun dan penyediaan akses informasi bagi media dan lem baga komunikasi publik.
- d. Pengembangan sumber daya komunikasi oublik di Kabupaten.
- (3) Seksi Pelayanan Informasi Publik mernpunyai ugas pokok penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijs kan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervrsi, erta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi publik serta layanan hubungan media di Ka r paten. Seksi Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyelenggarakan layanan pengelolaan info niasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nome r : 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Pelayanan informasi publik implernentasi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ket.erbukaan Informasi Publik.
- c. Layanan pengaduan masyarakat di Kabupaten.
- d. Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relation)
- e. Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (brefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten.

Bagian Keempa t Bidang Teknologi Informasi Koruurrikas \_

## Pasal20

- (1) Bidang Teknologi lnformasi Komunikasi mempunyai tugas Pokok Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteris ,dan pemberian bimbingan teknis dan super virsr, serta

pemantauan ,evaluasi,dan pelaporan di bids.ng: lay' nan infrastruktur dasar data center,Disaster Recoveru Center &amp; TIK Pemerintah Daerah Provinsi.Layanan Pei igern angan internet dan penggunaan akses interne , layanan manajemen data informasi e-Govennent,intc-gt asi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanar inform si e Government dan Layanan Sistem kom ir ikasi intra pemerintah kabupaten / Kota

- (2) Bidang Teknolongi lnformasi Komunikasi di rirnpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan berrantanggung jawab kepada Kepala Dinsa.

## Pasal 21

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center,disastery recoueru c nter &amp; TIK pemreintah daerah,layanan pengtmba gan intranet dan penggunaan akse internat.layanan manajemen data informasi e government,integrasi layanan publik dan kepemerintahan.layai an ceamanan informasi e-govemment dan layanan sistern kcrnunikasi intra pemerintah daerah kabupaten;
- b. Penyiapan Bahan pelakasanaan ke ijakai L cli bidang infrstruktur dasar data center,disastery rec oieru center &amp; TIK Pemerintah daerah kabupaten, ayana Pengembangan intranet dan penggur aan akses intemet,Layanan Manajemen data in forrnasi egovemment dan layanan sistem kornu: iikasi intra pemerintah kabupaten.
- d. Penyiapan Bahan Bimbingan Tekms dan supervi i di bidang infrstruktur dasar data center, disasteru recovery center &amp; TIK Pemerintah daerah kabupat .n. Lay nan Pengembangan intranet dan penggunaan ak ses internet, Layanan Manajemen data infonnasi E -qouemmeni, integritas layanan publik dan kepemerintahan, integrasi layanan publik dan kepemerintahar , layanan keamanan informasi e-govemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten.
- c. Penyiapan bahan penyusunan Norm. t, standar, prosedur,dan kriteria penyelenggaraan di bi ang infrastruktur dasar data center, disasteru recovery center &amp; TIK Pemerintah daerah kabupa ter., Layana Pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Manajemen data informasi egovemment,integrasi layanan publil: dan kepemerintahan, layanan kearnanan i nforrnasi egovemment dan layanan sistem kornu iikasi intra pemerintah kabupaten.
- e. Pemantauan, evakuasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, discistx-rt; recovery center &amp; TIK Pemerintah daerah kabupaten , Lay nan Pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Manajemen data informasi E -qcn/emment, integritas layanan publik dan kepemerintahan, integrasi layanan publik dan kepernerintahar , lay nan keamanan informasi e-govemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bidang Teknologi lnformasi dan Komurukasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan CJ bi ang Informasi dan Komunikasi Publik di lingkup Perneri tah Daerah, pengelolaan informasi untuk rnendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaka: di i ang Informasi dan Komunikasi Publik di lingkup perneri tah daerah, pengelolaan informasi untuk rnendukung kebijakan nasional dan pemerintah dacra,n, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, stand.ir prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidangkomunikasi dan informatika di lingkup pemerintah aerah, pe.ngelolaan informasi untuk mendukung kebijakan n-isional dan pemerintah daerah, serta pelayanan inforrnasi pubhk di Kabupaten.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bida ig [nformasi dan Komunikasi Publik di lingkup pcmerintar, daerah pengelolaan informasi untuk mendukung ke ijakan nasional dan pemerintah daerah, serta oelayanan informasi publik di Kabupaten.
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan te .nis dan supervisi di bidang komunikasi dan .nf .rrnatikr di lingkup pemerintahan daerah pengelolaai 1 informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pernerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opmi dan aspirasi pubL , layanan hubungan media dan penguatan kapasitas ~ umber aya komunikasi publik dan penyediaan akse s nforma i di Kabupaten.
- h. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria konten lintas sektoral dan penge olaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupater.
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan ubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupater.
1. Penyiapan bahan pemberian bimbi gan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas se ctoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan .aubungan media dan penguatan kapasitas sumber da 'a komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.
- J. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dau pengei olaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komumkasi publik dan penyediaan akses informasi di Kah ipater..
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh er ala inas sesuai dengan tugas dan fungsinya

## Pasal22

- (1) Bidang Teknologi Informasi Kornunikasi (T[K) dun te diri atas:
- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Inforrnasi Kornu iikasi
- b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Ap · a. i ~~I K
- c. Seksi Pengembangan Sumber daya TIK
- (2) Seksi infrastruktur teknologi imforrnas: komumkasi mempunyai tugas pokok penyiapan bah an pen .musan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norm i, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbinga: 1 teknis dan supervrsi, serta pemantauan evaluasi dan pelap ran pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabu ia.en serta penguatan kapasitas sumber daya korn nikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten. t· s: Tata K lola informatika Publik dalam melaksanakan i.ugasnya, menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyelenggarakan layanan pernantar ar. tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup r asional dan pemerintah daerah.
- b. Pengelolaan dan analisis data inforrnas. u tuk mendukung komunikasi publik lintas st: 't&lt; .ral lingkup nasional dan pemerintah daerah.
- c. Menyelenggarakan layanan pemberda aan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.
- d. Pengembangan sumber daya komunikasi ·:iublik di Ka bu paten
10. 2 Seksi pengembangan &amp; pengelolaan aplikasi TIK membantu Melaksanakan Fungsi membantu kepala d nas d lam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, e -aluas \_ pelaaporan dan bimbaingan teknis di bidang kon u nikasi dan informatika.
11. a.Perumusan kebijakan dibidang pengelolaa; 1 opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk me dukuru, kebijakan nasional dan pemerintah daerah.penyediaan contes hntas sektoral dan pengelolaan media komui ikasi pu blik, pelayanan informaasi publik,layanan .au u gan media,penguatan kapasitas sumber daya kornunikasi publik,
12. b.Fungsi pelayanan infrastruktur dasar data :et ter, disaster recovery center dan TIK, layanan pe igernba gan intranet dan penggunaan akses internet, layanan si tern komunikasi intra pemerintah kabupateu, layanan keamanan informasi e-Govemment di kabups te:a.
13. c.Fungsi Layanan manajemen data dan i rforrna 1 eGovemment, layanan pengembangan da.n pengel laan aplikasigenerik,
- d. Fungsi layanan penyelenggaraan Government Cheif Informatika Officer (GCIO) Pernerintan Kab paten, Pengembengan Sumber daya TIK Pernerintal \_ Kabupaten dan Masyarakat

,

.

.

-,

.

- 3 Seksi pengembangan sumber daya TIK
- b. pengembangan dan pengelolaan aplikasi ~enerik dan spesifik dan supleman yang terir tegrasr, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakari di i ang layanan infrastruktur dasar data center.discz.-ter rec very center &amp; TIK, layanan pengembengan intranet dan penggunaan akses internet, layanan ~ i tern kornumkasi intra pemerintah kabupaten.
- c. penyelenggaraan ekosistem TIK smart city.
- d. penyelenggaraan e-Government chief internution Officier (GCIO) Pemerintah Kabupaten.

## Bagian Kelima

## Bidang Statistik

## Pasal 23

- ( 1) Bidang Statistik mempunyai tugas melai sanaka dan merumuskan kebijakan dibidang statistik.
- (2) Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang rang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kcpals Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud d lam Pasal 23, Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dalam rangka penyusui kebij kan pembangunan, petunjuk teknis dan naskah du ia.s dibi ang statistik serta aparatur pemerintahan;
- b. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilit isi egiatan dibidang statistik dan aparatur pemerintahari:
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh l .epala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan dibid..ng statistik serta aparatur pemerintahan;

## Pasal 25

- ( 1) Bidang Statistik terdiri atas :
- a. Seksi tata kelola statistik;
- b. Seksi kompilasi admin sosekpolhukam;
- c. Seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggarr.an stsbstik
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin olth Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung j..w: b kepada Kepala Bidang Statistik.

## Pasal 26

- (1) Seksi Tata kelola Statistik rnernp ir yai tugas mengumpulkan, mengolah, menyirnpan , mc melriara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dioutu kan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi penyelenggan.an Statistik
- 2) Seksi Kompilasi administrasi social Ekonomi Politik Hukum dan Keamanan mempunyai tugas melaksana a 1 .coordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pengumpulan data dan informasi .

I

i

mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian serta terhadap penyelenggaraan statistik di Pemerintahan.

## Bagian Keenam

Bidang Persandian

## Pasal 27

- (1) Bidang Persandian mempunyai tuga pokol mernbantu tugas kepala dinas dalam penyiapan perurnuss n kebijs kan, penyusun peraturan, pengelolaan, per gernbangan, pengamanan, pengembangan kompetensi si.mber daya, pengawasan dan evaluasi di bidang persandian ;
- (2) Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala l hclang yang berada di bawah dan bertanggungjawab .eparla Kepala Dinas.

## Pasal28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaxsud dalam Pasal 23, Bidang Persandian menyelenggarakan ·· rngsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakandi bidang per. andian yang meliputi tata kelola persandian, opera ional oengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi pen elenggs raan persandian;
- b. Penyusunan peraturan di bidang persandiai ) ar..g meliputi tata kelola persand