PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor .2. Tahun 2017 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR .2. 7 TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI ROTE NDAO, - a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap perubahan Peraturan Perundang -undangan Pernerintah Pusat sehingga terdapat Penam bahan dan pergeseran antara program/ kegiatan, jenis belanja, obyek belanja serta rincian obyek belanja, penyesuaian terhadap rincian maupun uraian belanja pada Dokumcn Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017; - b. bahwa adanya kcadaan yang bersifat strategis, mendesak dan prioritas yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan dasar rnasyarakat, maka perlu dilakukannya pergcseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Keempat alas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017; - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pernbcntukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tcnggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesian/ Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184~J 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Unclang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lernbaran Negara Rf publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438}; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Pcraturan Piesidr-n Nomor 123 Tahu n 201(, Tentrmg Petunjuk Teknis l)pna Alokasi Khusus Fisik [Lernbaran Negara Repubik Indonesia Tah un 2016 Nomor 364); 8. Pcraturan Mernr-ri Dalam Negc---ri Nomor 13 Tahun 200() tentang Pedomun Pcngelolaan Keuangan Daerah sehagaimana telah diubah kali, tcrakhir dengan Peraturan Men 1&lt;'11 Dal am Ncgcn Nornor 21 Tah un 2011 tcntang Peruhahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 11 'l'ahun .2006 tcntang Pedornan Pcngelolaau Keuangan I )aerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom01 :~10); 9. Peraru ran Menreri Dalurn Ncgeri Nornor 80 tah u n 2015 tcntang Pembcntukan Produk Hukum Daerah ([krit;:i Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. Peraturan vlentcri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20 lC) tentang Pedoman i&gt;f'nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 11. Peraturan Daerah Kahupaten Rote Ndao Nornor 9 Tahun 2011 Lentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lernharan Daerah Kabupatcn Rote Nclao Nomor 10 \~ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATI ROTE NDAO PROVINS ! NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR .2. 7 TAHUN 2017
TENT ANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap perubahan Peraturan Perundang -undangan Pernerintah Pusat sehingga terdapat Penam bahan dan pergeseran antara program/ kegiatan, jenis belanja, obyek belanja serta rincian obyek belanja, penyesuaian terhadap rincian maupun uraian belanja pada Dokumcn Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa adanya kcadaan yang bersifat strategis, mendesak dan prioritas yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan dasar rnasyarakat, maka perlu dilakukannya pergcseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Keempat alas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017;
1.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pernbcntukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tcnggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesian/ Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184~J
'1
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Unclang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lernbaran Negara Rf publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Pcraturan Piesidr-n Nomor 123 Tahu n 201(, Tentrmg Petunjuk Teknis l)pna Alokasi Khusus Fisik [Lernbaran Negara Repubik Indonesia Tah un 2016 Nomor 364);
8. Pcraturan Mernr-ri Dalam Negc---ri Nomor 13 Tahun 200() tentang Pedomun Pcngelolaan Keuangan Daerah sehagaimana telah diubah kali, tcrakhir dengan Peraturan Men 1&lt;'11 Dal am Ncgcn Nornor 21 Tah un 2011 tcntang Peruhahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 11 'l'ahun .2006 tcntang Pedornan Pcngelolaau Keuangan I )aerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom01 :~10);
9. Peraru ran Menreri Dalurn Ncgeri Nornor 80 tah u n 2015 tcntang Pembcntukan Produk Hukum Daerah ([krit;:i Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan vlentcri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20 lC) tentang Pedoman i&gt;f'nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
11. Peraturan Daerah Kahupaten Rote Ndao Nornor 9 Tahun 2011 Lentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lernharan Daerah Kabupatcn Rote Nclao Nomor 10 \~
,J
Menetapkan :
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahu n 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 [Lembaran Daerah Kabupaten Role Ndao Tahun 2016 Nornor 058);
13. Peraturan Bupau Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengeluaran Dacrah Mcndahului Pcnetapan Anggaran clan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Yang Bersurnbcr Dari Sisa Lebih f&gt;crhitungan Anggaran (SiLPA) Tahu n Anggaran Sebelumnya (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nornor 0332);
14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 201() tcntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatr n Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Ka bu paten Rote Ndao Tahun 2016 Nornor 0419);
15. Peraturan Bupati Rote Nclao Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Pcraturan Bupati Rote Ndao Nornor 61 ientang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah Kabupatcn Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0428);
16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 tcntang Penjaharan Anggaran PC'ndapatan dan l lelanja Daerah Kabupaten Rotr. Ndao Tah un Anggaran 2017 (Betita Daerah Kabupaten RotC' Ndao Tahu n 2017 Nornor (MJ7);
17. Peraturan Bupari Rote Ndao Nomor 1 q Tahun 2017 tcntang Perubahan Kctiga atas Peraturan Bupati Rott&gt; Ndao Nornot 61 tcntang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Rote Ndao Tah11r1 Ariggaran 2017 {Deril a Dae rah Kabupat en Rote Ncla« Tahun 2017 Nomor 04~8);
MEMUTUSKAN :
ANGGARAN 20 l ~, PEf~ATURAN BUPATI ROTE ND/\0 TENTANG PEl~UBAHAN K1-&lt;:1,:MPAT ATAS PEl~ATURAN r1UPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANC, PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAI IUN
cl
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nornor 0419) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0438) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 sebagai berikut semula berjumlah Rp. 727 .560.265. 750,00 bertambah sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 727.560.265.750,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah :
Rp. 720.275.502.554,00
Rp. 0100
Rp.
720.275.502.554,00
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Pendapatan
setelah
Perubahan
2. Belanja
- a. Semula
- b. Berlambah/ (Berk~
Jumlah Belanja setelah Perubahan
~/(Defisit) setelah pcrubahan
Rp. 727.560.265.750,00
Rp.
0 1 00
Rp. 727.560.265.750,00
7 .284. 763.196,00) : (Rp.
3. Pem biayaan Daerah:
7.284.763.196,oo : Rp.
r
v
Jumlah Pernbiayaan Netto setelah perubahan
12.784.763.196,00
: Rp.
12.784.763.196,00 Rp.
0,00
Rp.
Semula
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Penerimaan sctelah Perubahan
Pengeluaran
Semula
Rp.
5.500.000.000,00
Bertambah/Berkura-ng
\_R...,.p
O\_,~O\_O
.Jurnlah Pengcluaran setclah Perubahan : Rp.
5.500.000.000,00
- a. Penerimaan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah peru bahan
: Rp.
Pasal 2
Peru bahan Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci le bih lanjut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Pcraturan Bu pat i mi.

- 3 Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga bcrbu nyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Larnpiran sebagaimana terseb-it dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- Ringkasan Perubahan Penjabaran Angg:c1rnn Pendapatun dan Relanja Daerah Tahu n !\ nggaran 201 7; 1. Lampiran l
2. Lnmpiran Ii

Peruhahan Penjabarnn Anggaran Peridapatau dan Be-lanja Daerah menu rut Urusan Pcmcrintahan Daerah dan Organisasi Saluan Kcija Pcrangkat Dacrah;

3. Larnpiran III
2. Daftar Nnrna I 'cnerima, Alamat, Dan Hcs:::iran Alokasi Hibah Y,111g Diterima;
3. ·I. Lampiran IV
4. I I Alamat, Dan Aloknsi Bantuun Sosial Yang Diterima;
5. iattar N;.1111c1 'cneruna, Hrsanu1
4. Kctentuan Pasal 4 diubah schingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

Pelaksanaan Pcrubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 1-klanja Daerah yang ditetapkan dalarn Peraturan Bupali ini dituangkan lebih lanjut dalarn Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kcrja Perangkat Daerah scsuai dengan kctentuan Perundang-undangan. r

...

cl

,

.•

~

.,

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Rote Ndao.


Diundangkan di Ba'

pada ranggal s JULi

2017

i

SEKRl&lt;:TA}{IS DAE

11

K/\BUPATEN ROTE NDAO


UONAS MATHEOS SELLY

HERlTA DAERAll KAI3UPATEN l~OTE NDAO TJ\HUN '2017 NOMOR 04t.f G