Unknown Unknown Nomor 2O Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten T\.rlungagung perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten T\:lungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; - l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s6791; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 4. - Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten T\rlungagung ( Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor I Seri D); 5. MEMUTUSI(AN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BT'PATI TT'LUI| GAGT'ITG PROVIilSI JAWA TIUI'R
PERATT'RAI{ BT'PATI ?ULT'NGAGUNG
rfoMoR 47 rlrun zore TEIfTA.!TG
KEDUDttKA.tt, SUSI NAlt ORGAIISASI, TUGAS DA.!t FI'![GSI SERTA TATA KTR^'A DINAS XTSEHATAN I(ABUPATEIY TI'LUI|GAGUIIG
DENGAN RAHMAT TTJIIAI{ YAI{G MAHA ESA
BI'PATI TI'LUIYGAGUITG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten I\rlungagung Nomor 2O Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten T\.rlungagung perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten T\:lungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s6791;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 4.
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten T\rlungagung ( Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor I Seri D); 5.
MEMUTUSI(AN:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.IA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - K TENTUAIT T'UT'M
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ttrlungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten T\rlungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten TUlungagung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembanhr Bupati dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
10. Jabatan F\rngsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan hrgas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pelayanan kesehatan primer adalah penyelenggaraan upaya kesehatan tingkat pertama baik sendiri atau secara bersama - sarna dalam suatu organisasi dengan tr4iuan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan sasaran perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat;
12. Pelayanan kesehatan rujukan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara timbal bdik, baik rujukan antar pelayanan kesehatan dalam 1 tingkatan maupun antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan;
13. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungiawabkan dan diterapkan sesuai dengan nonna yang berlaku di masyarakat;
14. Surveilans adalah pengumpulan, pengolahan, analisis data kesehatan secara sistematis dan terus menerus, serta desiminasi informasi tepat waktu kepada pihak - pihak yang perlu mengetahui sehingga dapat diambil tindakan.
BAA II
I(TDT'DI'KAJT DAI| SUSI'TTAI| ORGANISASI
Bagtaa Keratu Kedudutan Palal 2
- Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan. (1)
- Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2)
- Dinas sebagaimana dimaksud ayat (l) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. (3)
- (41 Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang Kesehatan;
- b. pelaksanaan lcebijakan bidang Kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bqgtan Kedua
Susunan Organlsast
Pasat 3
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagran Perencanaan;
2. Sub Bagran Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
2. Seksi Promosi dan pemberda3raan Masyarakat;
3. seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga.
- d. Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahi :
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit Menular;
3. seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan primer;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Alat Kesehatan;
,/
,/
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Parat 4
BAB I - K TENTUAIT T'UT'M
Pasal 3
Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB III TUGAS DAIT FIIIfGSI Bagia! Kc:atu Keprla Dlner

## Pg3aI 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebljakan di bidang Kesehatan.

## Pes.l 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Kepala Dinas Kesehatan memiliki fungsi:

- a. perumusan progran jangka pendek, menengah dan jangka panj ang bidang kesehatan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas;
- f. pembinaan terhadap UPTD;
- g. pembinaan profesional tenaga kesehatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Baglan Kedua S€trctartst Pssal 7

- {1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaal, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Palat 8

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan dan pembinaaR urusai tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. pengoordinasian penJrusunan prcgr'am dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c. pengoordinasian pen5rusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- d. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD; dan
- C. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Palel 9

- (l) Sub Ba.g:,an Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas :
- a. men1rusun progam dan perencanaan Dinas;
- b. menyusun dan mengolah data statistik Dinas;


- c. men;rusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. menyusun bahan koordinasi dan pen5rusunan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- e. men1rusun bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama dan penelitian kesehatan;
- f. menyusun kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan;
- g. melaksanakan monitoring, evduasi dan Pelaporan Dinas;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagran Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka I mempunyai tugas :
- a. melaksanalan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
- b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- c. menyusun bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dan Non Badan Layanan Umum Daerah (Non BLUD) dan hibah uang / barang / jasa;
- d. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, pe{alanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;


- b. melaksanakan kepegawaian; penatausahaan administrasi
- c. memfasilitasi penyu.sunan rancangan produk hukum daerah di bidang Kesehatan ;
- d. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat;
- f. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Masing-maslng Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Bagfar Ketige

## Bldeng Kcsch.ten taryanket

## P$el 10

- (l) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mempromoslKan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (f) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
- pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga, gzi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan ke{a dan kesehatan ola}r raga; a.
- pengoordinasian pelaksanaan kebijalan teknis di bidang kesehatan keluarga, gd masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; b.

,/

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga, g-i masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan ke{a dan kesehatan olah raga;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gdi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan ke{a dan kesehatan olah raga;
- e. pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norma standart prosedur dan kriteria di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan ke{a dan kesehatan olah raga.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Purl 11

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Cizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka I mempunyai tugas :
- a. menJrusun data perencanaan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta grzi masyarakat;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;


- c. men5rusun bahan rumusan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norma standart prosedur dan kriteria di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- d. merencanakan dan mcn5ruaun bahan pembinaan teknis dan supervisi program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remqja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- e. merencanakan koordinasi dengan lintas sektor tentang program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- f. menganalisis data di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyara}at;
- g. merencanakan dan menyusun bahan evaluasi program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- h. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas :
- a. menJrusun data perencanaan program komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;

nr


- menrusun bahan perumusan kebijakan teknis program komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; b.
- c. menyusun bahan rumusan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta nonna standar prosedur dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. merencanakan dan menyusun bahan pembinaan teknis dan supenrisi program komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- e. merencanakan koordinasi dengan lintas sektor tentang program komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- f. menganalisis data di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- g. mer€ncanakan dan menyusun bahan evaluasi program komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- h. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
- a. menJrusun data perencanaan program penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilians, kapasitas keq'a, lingkungan kerja, dan kesehatan

,/

## olahraga;

- b. menyusun bahan pemmusan kebijakan teknis program penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan Pangan' dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja' dan kesehatan olahraga;
- c. menJrusun bahan rumusan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norma standar prosedur dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja' lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- d. merencanakan dan menyusun bahan pembinaan teknis dan supervisi program penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas keg'a, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- e. merencanakan koordinasi dengan lintas sektor tentang progr€rm penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- f. menganalisis data di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- g. merencanakan dan menyusun bahan evduasi program penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengaman€rn limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas keda, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- h. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan

./

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagi,an Keempat

## Btdang Pencegahan daa Pengendnllan Penyaldt

## Pasal 12

- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 humf d mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; (1)
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (l) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi : (21
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAIIZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAIIZA) serta pen€rnggulangan bencana bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika,


.

Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;

- e. pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norrna standar prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan 7.at adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surrseilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## hsal 13

- (1) seksi surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka I mempunyai tugas :
- a. men]rusun data perencanaan prograrn sur:veilans dan imunisasi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana di bidang kesehatan;
3. b, menyusun bahan penrmusan kebijakan teknis Bragraql surveilans dan imunisasi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana di bidang kesehatan;
- c. men]rusun bahan rumusan dan pelaks€rnaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norrna standar prosedur dan kriteria di bidang surveilans dan imunisasi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana di bidang kesehatan;


- d. merencanakan dan menyusun bahan pembinaan teknis dan supervisi program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana di bidang kesehatan;
- e. merencanakan koordinasi dengan lintas sektor tentang program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana di bidang kesehatan;
- f. menganalisis data di bidang suweilans dan imunisasi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana di bidang kesehatan;
- g. merencanakan dan men5rusun bahan evaluasi program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana di bidang kesehatan;
- h. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- i. menganalisis dan merenc€rnakan bimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- j. menerncanakan dan menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- k. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
10. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas : (21
- a. men5rusun data perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. menyusun bahan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular;


- c. men5rusun bahan rumusan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norma standar prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. merencanakan dan menyusun bahan pembinaan teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- e. merencanakan koordinasi dengan lintas sektor tentang program pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. menganalisis data di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- g. merencanakan dan men5rusun bahan evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- h. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyalit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas :
- a. men5rusun data perencan€ran program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit glgr dan mulut, kecelakaan lalu-lintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAIZA);
- b. menyusun bahan kebijakan program penc.egahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit glgl dan mulut, kecelakaan lalu-lintas dan lindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAIIZA);
- c. menrusun bahan rumusan dan pelaksanaan sosialieasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norma standar prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, kecelakaan lalu - lintas dan tindak

,/

kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);

- d. merencanakan dan menyusun bahan pembinaan teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit ggl dan mulut, kecelakaan lalulintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAIZA);
- e. merencanakan koordinasi dengan lintas sektor tentang program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, kecelakaan lalulintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dart Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- f. menganalisis data di bidalg pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit grgl dan mulut, kecelakaan lalu-lintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAIZA);
- g. merencanakan dan menyusun bahan evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit glgr dan mulut, kecelakaan lalulintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotjka, Psikotropika, danTat adiktif lainnya (NAPZA);
- h. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebageisplla dimaksud pada ayat (l), ayat (21 dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

r'

,/

## Bagtan Kellna Brdang *?fflnoscbaten Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Bidang Pelayanan Kesehatan memiliki fungsi :
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- e. pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norma standar prosedur dan kriteria di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3)

./

,/

## Pasd 15

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka I mempunyai tugas :
- a. menJrusun data perencanaa.n Program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya Ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;
- b. menyusun bahan perumusan kebijalan teknis pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya Ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;
4. c, menyus.un bahan rumusan dan palaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norrna sta4dart prosedur dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi:
- d. merencanakan dan men5rusun bahan pembinaan teknis dan supervisi program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, serta kesEhatan pnmer pada klinik dan prakfik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;

/r


- e. merencanakan koordinasi dengan lintas sektor tentang program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;
- f. menganalisis data di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya Ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;
- g. merencanakan dan men5rusun bahan evaluasi program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya Ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi:
- h. menyusun bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembiayaan pelayanan kesehatan primer;
- i. menyusun bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan jaminan kesehatan;
- j. merencanakan dan mengkaji ulang fasilitasi perijinan untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- k. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angk^ 2 mempunyai tugas:


- men5rusun data perencanaan prograrn pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, termasuk fasilitas mutu dan alrreditasinya; a
- b. men5rusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menJrusun bahan rumusan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman runum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norma standar prosedur dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; C.
- merencanakan dan menyusun bahan pembinaan teknis dan supervisi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; d.
- merencanakan koordinasi dengan lintas sektor tentang program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; e.
- menganalisis data di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; f.
- merencanakan dan menyusun bahan evaluasi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyusun bahan kebiiakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan; h.


- i. merencanakan dan mengkaji ulang fasilitasi rekomendasi perijinan fasilitas pelayanan kesehatan Kelas A dan B yang ada di wilayah;
- j. merencanakan dan mengkaji ulang fasilitasi perijinan fasilitas pelayanan kesehatan Kelas C dan D yang ada di wilayah;
- k. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 mempunyai tugas :
- a. men5rusun data perencanaan program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- b. menyusun bahan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- e. menyusun bahan rumusan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman urnurn, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norma standar prosedur kriteria di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- d. merencanakan dan men5rusun bahan pembinaan teknis dan supervisi program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- e. merencanakan koordinasi dengan lintas sektor tentang program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- f. menganalisis data di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- g. mer.encanakan dan menyusun bahan evaluasi program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;

n,n


- h. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' ayat (21 dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## Bagtan Keoram

## Btdmg Sunbor DaYa Keachatalr

## Pasal 16

- {1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan memiliki fungsi :
- a. pengoordinasian penrmusan kebijakan teknis di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang Kefarrnasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norma standar prosedur dan kriteria di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan;


r'r

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasd 17

- (1) Seksi Kcfarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka I mempunyai tugas :
- a. men5rusun data perencanaan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian ;
- b. menyusun bahan kebijakan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian ;
- c. men5rusun bahan rumusan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta norma standar prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- d. merencanakan dan menJrusun bahan pembinaan teknis dan supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- e. merencanakan koordinasi dengan lintas sektor tentang program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- f. menganalisis data di bidang pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian ;

/,