PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1996 tentang SENJATA API DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (berlaku 23 Agustus 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pejabat Bea dan Cukai dan Kapal Patroli dapat dilengkapi dengan senjata api;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonansi Senjata Api 1937 (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 278);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169);
4. Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan menurut Undang-undang Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SENJATA API DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Senjata Api dan Amunisi adalah sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi Senjata Api 1937 (Staatsblad 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad 1939 Nomor 278) serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
2. Senjata Api Standar ABRI adalah senjata api yang sejenis, macam, dan ukuran/kalibernya ditetapkan untuk digunakan di lingkungan ABRI termasuk yang telah diubah/diganti bagian-bagiannya.
3. Senjata Api Non Standar ABRI adalah senjata api yang jenis, macam, dan ukuran/kalibernya tidak termasuk dalam standar ABRI dengan pembatasan bahwa senjata api tersebut:
- a. non otomatik;
- b. mempunyai maksimum kaliber 22, apabila berupa senjata bahu; dan
- c. mempunyai maksimum kaliber 32, apabila berupa senjata genggam.
4. Peralatan Keamanan adalah peralatan yang digunakan untuk keperluan keamanan, yang digolongkan sama dengan senjata api.
5. Senjata Api Dinas adalah Senjata Api perlengkapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk suku cadang dan amunisinya, baik Senjata Api Non Standar ABRI maupun Senjata Api Standar ABRI serta Peralatan Keamanan.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
9. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu ## BAB II PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMILIKAN, DAN PENGUASAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Rencana kebutuhan Senjata Api Dinas disusun oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal dan diajukan oleh Menteri kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengadaan Senjata Api Dinas dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pemilikan Senjata Api Non Standar ABRI dan Peralatan Keamanan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Senjata Api Standar ABRI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Penguasaan Senjata Api Standar ABRI diberikan ## BAB III PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, DAN PENGADMINISTRASIAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Senjata Api Dinas disimpan di tempat yang memenuhi persyaratan keamanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pengangkutan Senjata Api Dinas dalam rangka distribusi wajib dilengkapi dengan izin pengangkutan.
- (2) Izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal.
- (3) Untuk memperoleh izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Tata cara pengadministrasian, penyimpanan dan pengangkutan Senjata Api Dinas diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal ## BAB IV
PENGGUNAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pejabat Bea dan Cukai dan Kapal Patroli dapat melengkapi dengan Senjata Api Dinas dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya ## BAB V
PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pemeliharaan Senjata Api Dinas dilakukan secara rutin guna menjaga kondisi senjata api siap pakai.
- (2) Perbaikan Senjata Api Dinas dilakukan oleh bengkel pemeliharaan milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau bengkel swasta yang telah mendapat izin dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Penghapusan Senjata Api Non Standar ABRI dan Peralatan Keamanan yang rusak dilakukan dengan cara pemusnahan ## BAB VI PENGAWASAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Pengawasan Senjata Api Dinas dilakukan dengan sistem pelaporan tentang:
- a. jumlah polisi Senjata Api Dinas; dan
- b. perubahan jumlah dan penghapusan Senjata Api Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal setiap satu tahun sekali kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Izin Pemilikan Senjata Api Non Standar ABRI yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1996

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ## REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1996

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IDONESIA
## NOMOR56 TAHUN 1996 TENTANG
## SENJATA API DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
## UMUM
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya untuk mengamankan hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan dibidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan upaya terhadap orang atau barang agar dipenuhinya ketentuan Undang-undang.
Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum, Pejabat Bea dan Cukai perlu dilengkapi dengan sarana operasi termasuk Kapal Patroli.
Mengingat tugas penegakan hukum dan penggunaan Kapal Patroli kemungkinan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa atau keselamatan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, Pejabat Bea dan Cukai dan Kapal Patroli dapat dilengkapi dengan Senjata Api Dinas.
Sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Pejabat Bea dan Cukai, maka jumlah, jenis, macam, dan ukuran/kaliber Senjata Api Dinas yang digunakan dalam penegakan hukum perlu dilakukan pembatasan.
Mengingat besarnya bahaya bagi keselamatan dan keamanan, penggunaan Senjata Api Dinas perlu dibatasi hanya dalam hal yang sangat mendesak.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu diatur tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam suatu Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Yang dimaksud dengan Peralatan Keamanan, antara lain stick/spray gas, stick/tongkat listrik, senjata isyarat dan patrolite senter serbaguna. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Rencana kebutuhan dimaksud secara rinci menguraikan jumlah, jenis, macam, dan ukuran/kaliber senjata api yang dibutuhkan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Pengangkutan Senjata Api Dinas meliputi: - a. pengalokasian, yaitu pengiriman Senjata Api Dinas dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal ke Kantor-kantor Direktorat Jenderal di daerah; - b. mutasi, yaitu pengiriman Senjata Api Dinas Kantor Pusat Direktorat Jenderal ke Kantor-kantor Direktorat Jenderal di daerah atau sebaliknya karena penambahan atau pengurangan; atau - c. relokasi, yaitu pemindahan Senjata Apu Dinas dari Kantor Direktorat Jenderal yang tidak memerlukan ke Kantor Direktorat Jenderal lain yang memerlukan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas