PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 26 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
4. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sadan Lingkungan Hidup Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 20);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Serita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAD AN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sadan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat BLH.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Sadan Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di Lingkungan BLH dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai.
Bagian Kedua Manfaat Pasal3
Manfaat SOP AP adalah :
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- J. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) SOP AP BLH sebanyak 71 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Bidang Amdal dan Penataan Hukum Lingkungan, SOP AP Bidang Pengawasan dan Pengendalian, dan SOP AP Bidang Pengembangan Kapasitas.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sekretariat sebanyak 61 SOP AP;
- b. Bidang Amdal dan Penataan Hukum Lingkungan sebanyak 4 SOP AP;
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebanyak 3 SOP AP; dan
- d. Bidang Pengembangan Kapasitas sebanyak 3 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

<!-- formula-not-decoded -->

- ( 1) Pelaksanaan SOP AP harus disosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh PNS di lingkungan BLH.
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6

- ( 1) Kepala Badan harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan BLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.

•

I

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan BLH.

BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 7

Kepala Badan bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasa18

Format dan bagan alur SOP AP BLH akan ditetapkan dalam Kepu tusan Walikota.

Pasal9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Pembina Tk. I NIP. 19681016 199803 1 004 SH

-·

## LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

: 26 Tahun 2016

TANGGAL

: 3 Oktobcr 2016

TENTANG

STAND AR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP .

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SADAN LINGKUNGAN HIDUP

## A. SEKRETARIAT :

## 1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

-

-

·-

·-

·-

··-

·-

·-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penanganan Surat Masuk | - |
| 2 | Penanganan Surat Keluar | - |
| 3 | Pengarsipan Surat | - ·- |
| 4 | Pengiriman Surat Keluar | |
| 5 | Penerbitan SK | ·- |
| 6 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS | |
| 7 | Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis J abatan | ·- |
| 8 | Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | ··- |
| 9 | Pengusulan Izin Belajar dan Tugas Belajar | ·- |
| 10 | Pengusulan Ujian Dinas | |
| 11 | Pengusulan DIKLAT | |
| 12 | Pengusulan Ujian Penyesuaian Ijazah - | |
| 13 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan | |
| 14 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler | |
| 15 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/ PNS Teladan | |
| 16 | Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 17 | Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 18 | Pengusulan TASPEN | |
| 19 | Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG/KPE | |
| 20 | Pengusulan Pensiun - | ·- |
| 21 | Pengusulan Surat Izin Cuti PNS | |
| 22 | Penerbitan Surat Izin Cuti PNS | |

-

-

--

-

\_

--

--

-

--

--

--

-

--

-

-

--

--

| 23 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting |
| 25 | Pengajuan Izin Perceraian |
| 26 | Pelayanan Usulan Mutasi Keluar Dari Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang |
| 27 | Pengusulan Surat Tugas Perjalanan Dinas |
| 28 | Pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPD) |
| 29 | Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS |
| 30 | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS |
| 31 | Pelayanan Tamu |
| 32 | Pengamanan Kantor |
| 33 | Pengurusan Barang |
| 34 | Penyimpanan Barang |
| 35 | Penanganan Rumah Tangga Kantor |
| 36 | Persiapan Rapat |
| 37 | Pembuatan Surat Edaran |
| 38 | Pengusulan Plt dan Plh |
| 39 | Penunjukan Plt dan Plh |
| 40 | Pembayaran Vang Makan dan Minum |
| 41 | Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan |
| 42 | Pembuatan KIB |
| 43 | Pembuatan KIR |
| 44 | Pembuatan Kartu Barang Pakai Habis |
| 45 | Pembuatan Buku Penerimaan Barang ---- |
| 46 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang |
| 47 | Pembuatan Stok Opname - |
| 48 | Prosedur Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) |

## 2. SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ----·--- | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) | |
| 3 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) | |
| 4 | Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) | |
| 5 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) | |
| 6 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) | |

## 3. SUB BAGIAN KEUANGAN

-

-

-

·--

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | ·--·- rifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ve | - |
| 2 | ngesahan SPJ Pe | |
| 3 | J Fungsional SP | |
| 4 | - nyusunan Buku Kas Umum Pe | |
| 5 | mbayaran Gaji Pe | - |
| 6 | layanan Penerbitan Surat Permintaan mbayaran (SPP) LS Pe Pe | |
| 7 | nerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pe | - |

## B. BIDANG AMDAL DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN

·-

··-

··-

··-

·-

| NO . | NAMA SOP I- | KETERANGAN |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pelayanan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | ··- |
| 2 | Pelayanan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan | ··- |
| 3 | Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup | ··- |
| 4 | Pelayanan Pemeriksaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | |

## C. BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

·-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Pengambilan Sample | ·- |
| 2 | Pemeriksaan Sample | |
| 3 | Pelayanan Laboratorium Lingkungan | |

----·

## D. BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS

·-


-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN - |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | ningkatan Pe Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber-Sumber Air | - |
| 2 | u dan ura ta Ip Prosedur Monitoring dan Titik Pan Pembuatan Dokumen Program Ad - - | |
| � ---- 3 | an ta sa ya Prosedur Monitoring dan Pemerik Dokumen Kegiatan Program Adiwi | |

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM AN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembina Tk. I NIP. 19681016 199803 1 004

YASMALIBAR SH

-