UNDANG UNDANG Unknown Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Oleh (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa hewan adalah mahluk kurnia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada ummat manusia untuk disyukuri dan untuk didayagunakan;
- b. bahwa Tanah Air Indonesia mempunyai potensi yang besar di bidang peternakan;
- c. bahwa potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan, peningkatan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan rakyat akan protein-hewani;
- d. bahwa peraturan dan perundangan di bidang kehewanan yang ada sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha-usaha yang dimaksud;
- e. bahwa semuanya itu memerlukan dasar-dasar baru untuk mendidik dan membangun dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. bahwa perlu disusun dan ditetapkan suatu Undang-undang yang meletakkan dasar-dasar baru untuk membangun bidang peternakan dan kesehatan hewan serta memperhatikan
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 1
Arti beberapa istilah.
Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya dengan:
- a. Hewan: ialah semua binatang, yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- b. Hewan-piara: ialah hewan, yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu;
- c. Rumpun: ialah segolongan hewan dari suatu jenis, yang mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama;
- d. Ternak: ialah hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- e. Peternak: ialah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata-pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan;
- f. Peternakan: ialah pengusahaan ternak;
- g. Peternakan murni: ialah cara peternakan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan yang termasuk satu rumpun;
- h. Persilangan: ialah cara peternakan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan dari satu jenis tetapi berlainan rumpun;
- i. Perusahaan peternakan: ialah usaha peternakan, yang dilakukan di tempat yang tertentu serta perkembangbiakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternak;
- j. Penyakit hewan menular: ialah penyakit hewan, yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menjalar dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit;
- k. Anthropozoonosis: ialah penyakit, yang dapat menular dari hewan pada manusia dan sebaliknya;
- l. Kesehatan masyarakat veteriner: ialah segala urusan, yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
- m. Ahli: ialah dokter-dokter hewan dan/atau sarjana-sarjana peternakan, disamping itu orang-orang lain, yang
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 2
Tujuan umum.
Di bidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan diadakan perombakan dan pembangunan-pembangunan dengan tujuan utama penambahan produksi untuk meningkatkan taraf hidup peternak Indonesia dan untuk dapat memenuhi keperluan bahan makanan yang berasal dari ternak bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil merata dan cukup.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 3
Bidang usaha dan alat-alat pelengkap.
- (1) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam pasal 2, maka Pemerintah mengadakan perombakan dan pembangunan di bidang usaha:
- a. peningkatan hasil perkembangbiakan ternak;
- b. perbaikan mutu ternak;
- c. perbaikan situasi makanan ternak;
- d. perbaikan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak baik untuk keperluan konsumsi maupun industri dan keperluan lain-lainnya;
- e. pewilayahan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan usaha penyaluran ternak dan bahan-bahan berasal dari ternak;
- f. pemeliharaan kesehatan hewan.
- (2) a. Usaha tersebut dilaksanakan baik oleh Pemerintah, maupun swasta ataupun Pemerintah dengan swasta;
- b. Usaha pembentukan alat-alat kelengkapan dan bahan- bahan pelaksanaan, yang sesuai dengan luasnya tugas. dan usaha yang harus diselenggarakan;
- c. Usaha mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tingkat tinggi dan pendidikan elementer di sekolah-sekolah serta mengadakan kursus-kursus kadar peternakan dan kesehatan hewan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan Negara.
- (3) Dalam menyelenggarakan usaha-usaha tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini Pemerintah mendorong dan mengutamakan terlaksananya swadaya rakyat yang bersangkutan.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 4
- Penyediaan tanah, air dan makanan ternak.
- (1) Untuk menjamin persediaan makanan ternak dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik, maka:
- a. bagi peternakan-peternakan dan perusahaan-perusahaan peternakan harus tersedia tanah dan air untuk menyelenggarakan padang rumput atau penanaman tanamantanaman yang menghasilkan hijau-hijauan makanan ternak;
- b. diadakan kebun-kebun pembenihan bibit untuk tanaman hijauhijauan dan makanan ternak;
- c. mengusahakan bahan makanan ternak, termasuk makanan penguat.
- (2) Pemakaian tanah dan air untuk keperluan usaha peternakan disesuaikan dengan rencana penggunaan tanah, yang ditetapkan oleh Pemerintah.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 5
Pencegahan unsur pemerasan.
Pemerintah berusaha mencegah perbuatan-perbuatan di bidang peternakan, yang mengandung unsur pemerasan seseorang terhadap orang lain.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 6
Tanah penggembalaan umum.
Tanah-tanah penggembalaan umum hanya diperuntukkan bagi usaha peternakan, yang mempunyai beberapa ekor ternak saja.
Ahli-ahli.
Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan tanggung jawab para ahli.
BAB II.
PETERNAKAN.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 8
Tujuan peternakan.
Peternakan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
- a. mencukupi kebutuhan rakyat akan protein-hewani dan lain- lain bahan, yang berasal dari ternak yang bermutu tinggi;
- b. mewujudkan terbentuknya dan perkembangannya industri dan perdagangan bahan-bahan, yang berasal dari ternak;
- c. mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat terutama rakyat petani-peternak;
- d. mencukupi kebutuhan akan tenaga pembantu bagi usaha pertanian dan pengangkutan;
- e. mempertinggi daya-guna tanah.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 9
Bentuk usaha peternakan.
- (1) Peternakan diselenggarakan dalam bentuk:
- a. peternakan rakyat;
- b. perusahaan peternakan.
- (2) Peternakan rakyat ialah peternakan, yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya.
- (3) Perusahaan peternakan ialah peternakan, yang diselenggarakan dalam bentuk suatu perusahaan secara komersiil.
- (4) Usaha-usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat umum, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 10
Peternakan rakyat.
- (1) Pemerintah mengusahakan agar sebanyak mungkin menyelenggarakan peternakan.
- (2) Pemerintah berusaha mempertumbuhkan dan memperkembangkan badan-badan hukum yang diperlukan seperti koperasi-koperasi dan lain-lain sebagainya.
- (3) Bagi kegiatan-kegiatan badan hukum tersebut boleh Pemerintah dapat disediakan fasilitas-fasilitas antara lain di bidang perkreditan.
- (4) Kepada badan hukum seperti koperasi-koperasi dapat diberikan wewenang untuk mengeluarkan surat-surat silsilah ternak dan hewanhewan lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 11
Perusahaan peternakan.
Perusahaan peternakan hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia dengan tidak mengurangi kemungkinan kerja-sama dengan modal asing di bidang perusahaan peternakan, yang akan diatur dalam peraturan/perundangan tersendiri.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 12
Penertiban dan keseimbangan tanah untuk ternak.
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ditertibkan jumlah dan jenis ternak, yang boleh diternakkan di suatu bidang tanah tertentu untuk disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang bersangkutan.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 14
- f. pemeliharaan kesehatan hewan.
- (2) a. Usaha tersebut dilaksanakan baik oleh Pemerintah, maupun swasta ataupun Pemerintah dengan swasta;
- b. Usaha pembentukan alat-alat kelengkapan dan bahan- bahan pelaksanaan, yang sesuai dengan luasnya tugas. dan usaha yang harus diselenggarakan;
- c. Usaha mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tingkat tinggi dan pendidikan elementer di sekolah-sekolah serta mengadakan kursus-kursus kadar peternakan dan kesehatan hewan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan Negara.
- (3) Dalam menyelenggarakan usaha-usaha tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini Pemerintah mendorong dan mengutamakan terlaksananya swadaya rakyat yang bersangkutan.
- Penyediaan tanah, air dan makanan ternak.
- (1) Untuk menjamin persediaan makanan ternak dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik, maka:
- a. bagi peternakan-peternakan dan perusahaan-perusahaan peternakan harus tersedia tanah dan air untuk menyelenggarakan padang rumput atau penanaman tanamantanaman yang menghasilkan hijau-hijauan makanan ternak;
- b. diadakan kebun-kebun pembenihan bibit untuk tanaman hijauhijauan dan makanan ternak;
- c. mengusahakan bahan makanan ternak, termasuk makanan penguat.
- (2) Pemakaian tanah dan air untuk keperluan usaha peternakan disesuaikan dengan rencana penggunaan tanah, yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pencegahan unsur pemerasan.
Pemerintah berusaha mencegah perbuatan-perbuatan di bidang peternakan, yang mengandung unsur pemerasan seseorang terhadap orang lain.
Tanah penggembalaan umum.
Tanah-tanah penggembalaan umum hanya diperuntukkan bagi usaha peternakan, yang mempunyai beberapa ekor ternak saja.
Ahli-ahli.
Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan tanggung jawab para ahli.
BAB II.
PETERNAKAN.
Tujuan peternakan.
Peternakan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
- a. mencukupi kebutuhan rakyat akan protein-hewani dan lain- lain bahan, yang berasal dari ternak yang bermutu tinggi;
- b. mewujudkan terbentuknya dan perkembangannya industri dan perdagangan bahan-bahan, yang berasal dari ternak;
- c. mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat terutama rakyat petani-peternak;
- d. mencukupi kebutuhan akan tenaga pembantu bagi usaha pertanian dan pengangkutan;
- e. mempertinggi daya-guna tanah.
Bentuk usaha peternakan.
- (1) Peternakan diselenggarakan dalam bentuk:
- a. peternakan rakyat;
- b. perusahaan peternakan.
- (2) Peternakan rakyat ialah peternakan, yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya.
- (3) Perusahaan peternakan ialah peternakan, yang diselenggarakan dalam bentuk suatu perusahaan secara komersiil.
- (4) Usaha-usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat umum, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peternakan rakyat.
- (1) Pemerintah mengusahakan agar sebanyak mungkin menyelenggarakan peternakan.
- (2) Pemerintah berusaha mempertumbuhkan dan memperkembangkan badan-badan hukum yang diperlukan seperti koperasi-koperasi dan lain-lain sebagainya.
- (3) Bagi kegiatan-kegiatan badan hukum tersebut boleh Pemerintah dapat disediakan fasilitas-fasilitas antara lain di bidang perkreditan.
- (4) Kepada badan hukum seperti koperasi-koperasi dapat diberikan wewenang untuk mengeluarkan surat-surat silsilah ternak dan hewanhewan lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Perusahaan peternakan.
Perusahaan peternakan hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia dengan tidak mengurangi kemungkinan kerja-sama dengan modal asing di bidang perusahaan peternakan, yang akan diatur dalam peraturan/perundangan tersendiri.
Penertiban dan keseimbangan tanah untuk ternak.
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ditertibkan jumlah dan jenis ternak, yang boleh diternakkan di suatu bidang tanah tertentu untuk disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang bersangkutan.
Tata-cara perkembangbiakan.
- (1) Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu suatu rumpun ternak, maka:
- a. di daerah-daerah, dimana suatu rumpun ternak telah mencapai mutu yang tinggi di dalam suatu produksi harus dijalankan peternakan murni;
- b. di daerah-daerah lain, jika dipandang perlu, diadakan perkembangbiakan/persilangan untuk mencapai jurusan produksi tertentu;
- c. bibit ternak jantan, yang kurang baik atau tidak sesuai dengan jurusan produksi di suatu daerah, harus dicegah
5. penggunaannya sebagai ternak pemacek dengan jalan kastrasi atau dipotong;
- d. disediakan bibit unggul dan didirikan balai-balai pembuahantiruan di daerah peternakan;
- e. diusahakan, supaya ada imbangan yang wajar antara jumlah ternak jantan dan ternak betina.
- (2) Hal-hal yang termaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan atau
- Pewilayahan ternak.
- (1) Untuk penyebaran ternak secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlu dilakukan pemindahan ternak secara besar-besaran dan berencana.
- (2) Pemindahan ternak termaksud pada ayat (1) diatur dengan atau
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 15
- Industri peternakan.
- (1) Pemerintah mengatur, membina, membantu dan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan industri pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak.
- (2) Hal-hal yang tersebut pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan atau
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 16
Perdagangan ternak dan bahan-bahan yang berasal dari ternak.
- (1) Di bidang perdagangan ternak dan bahan-bahan yang berasal dari ternak Pemerintah berusaha mengurangi jumlah perantaraan antara produsen dan konsumen, demi kepentingan produsen dan konsumen. Hal ini diatur lebih lanjut dengan atau
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 17
- Bagi hasil ternak dan persewaan ternak.
- (1) Peternakan atas dasar bagi-hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, diternakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.
- (2) Waktu tertentu termaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, dalam hal yang dipeternakkan atas dasar bagi-hasil itu ialah ternak besar. Bagi ternak kecil jangka waktu itu dapat diperpendek.
- (3) Jika pengembalian ternak dilakukan dalam bentuk ternak, maka jumlah ternak, yang harus diberikan kepada pemilik adalah jumlah pokok semula ditambah sepertiga jumlah keturunan ternak semula itu.
- (4) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai soal yang diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan atau
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 18
Selain dari apa yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut diatas, maka untuk memajukan peternakan dilakukan usaha-usaha yang berikut:
- a. Mengusahakan diadakannya penelitian-penelitian dan percobaanpercobaan ilmiah baik oleh Pemerintah maupun oleh swasta, yang
hasil-hasilnya kemudian, disalurkan dan disebarluaskan kepada peternak-peternak dan perusahaan peternakan yang bersangkutan.
- b. Mengadakan penyuluhan dan pameran-pameran ternak dan hasil-hasil industri peternakan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dan para peternak pada khususnya mengenai soal-soal, yang bersangkutan dengan usahausaha peternakan dan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak, hingga dapat digerakkan swadaya rakyat di dalam penyelenggaraan usaha-usaha itu, baik oleh Pemerintah maupun swasta.
- c. Pemerintah mengadakan sensus ternak dan menyelenggarakan statistik tentang usaha-usaha peternakan dan pengolahan bahanbahan yang berasal dari ternak dan perdagangannya.
- d. Dengan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk mendorong, membantu, mempercepat dan menjamin kelangsungan pembangunan di bidang peternakan diadakan usaha-usaha, yang dimungkinkan oleh Undang-undang dalam kebutuhan materiil dan fasilitas-fasilitas lainnya.
BAB III.
KESEHATAN HEWAN.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 19
Umum.
- (1) Urusan-urusan kesehatan hewan meliputi antara lain urusan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan, baik secara massal maupun secara individuil.
- (2) Urusan-urusan kesehatan masyarakat veteriner meliputi antara lain urusan-urusan kesehatan bahan makanan yang berasal dari hewan, dan urusan penyakit-penyakit hewan yang termasuk anthropozoonosa.
- (3) Urusan kesejahteraan hewan meliputi antara lain urusan pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, pemakaian, pemotongan dan pembunuhan hewan.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 20
Penyakit hewan.
- (1) Penolakan penyakit hewan meliputi kegiatan-kegiatan penolakan masuknya suatu penyakit hewan ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pencegahan penyakit hewan meliputi:
- a. karantina;
- b. pengawasan lalu-lintas hewan;
- c. pengawasan atas impor dan ekspor hewan;
- d. pengebalan hewan;
- e. pemeriksaan dan pengujian penyakit;
- f. tindakan hygiene.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan meliputi usaha-usaha:
- a. penutupan suatu daerah tertentu untuk keluar dan masuknya hewan;
- b. pembatasan bergerak dari hewan di daerah itu;
- c. pengasingan hewan sakit atau yang tersangka sakit;
- d. pembinasaan hewan hidup atau mati, yang ternyata dihinggapi penyakit menular.
- (4) Pengobatan penyakit hewan meliputi usaha-usaha:
- a. pengawasan dan pemeriksaan hewan;
- b. penyediaan obat-obatan dan immum-sera oleh Pemerintah atau swasta, baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. urusan-urusan pemakaian obat-obatan dan immum-sera.
- (5) Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan urusanurusan yang tersebut dalam pasal 20. Pelaksanaan usaha- usaha tersebut serta pelimpahan wewenangnya diatur
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 21
Kesehatan masyarakat veteriner.
Untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia dan ke tenteraman bathin masyarakat, sebagaimana termaksud pada pasal 19 ayat (2), maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:
- (1) a. pengawasan pemotongan hewan;
- b. pengawasan perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi;
- c. pengawasan dan pengujian daging, susu dan telur;
- d. pengawasan pengolahan bahan makanan yang berasal dari hewan;
- e. pengawasan dan pengujian bahan makanan yang berasal dari hewan yang diolah;
- f. pengawasan terhadap "Bahan-bahan Hayati" yang ada sangkutpautnya dengan hewan, bahan-bahan pengawetan makanan dan lain-lain.
- (2) a. pemberantasan rabies pada anjing, kucing dan kera dan lain-lain anthropozoonosa yang penting;
- b. pengawasan terhadap bahan-bahan berasal dari hewan yaitu: kulit, bulu, tulang, kuku, tanduk dan lainlain;
- c. dalam pengendalian anthropozoonosis diadakan kerja-sama yang baik antara instansi-instansi yang langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan kesehatan umum.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 22
Kesejahteraan hewan.
Untuk kepentingan kesejahteraan hewan, maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:
- a. Tempat dan perkandangan;
- b. Pemeliharaan dan perawatan;
- c. Pengangkutan;
- d. Penggunaan dan pemanfaatan;
- e. Cara pemotongan dan pembunuhan;
- f. Perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 23
Obat-obatan.
Untuk melengkapi pasal 20 ayat (4b), maka:
- (1) Pemerintah menyediakan obat-obatan dalam jumlah yang cukup serta mengatur dan mengawasi perbuatan, persediaan, peredaran serta pemakaiannya.
- (2) Mengadakan penyelidikan-penyelidikan ilmiah bahan-bahan obatobatan hewani.
BAB IV.
LAIN-LAIN.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 24
Ketentuan pidana.
- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda.
- (2) Ternak, benda-benda dan bahan-bahan lainnya tersangkut dengan, diperoleh karena atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat disita untuk Negara dan kalau perlu dimusnahkan oleh Negara.
- (3) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini menurut sifat perbuatan dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 25
Penyelidik khusus.
Atas usul Menteri oleh Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dapat ditunjuk pejabat-pejabat khusus Kehewanan, yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal diatas, disamping pejabat-pejabat Kepolisian dan pejabat-pejabat Kejaksaan yang bersangkutan.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 26
Ketentuan peralihan.
Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
PENUTUP.
bab XIII - pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 31
## BAB I.
KETENTUAN UMUM.
Arti beberapa istilah.
Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya dengan:
- a. Hewan: ialah semua binatang, yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- b. Hewan-piara: ialah hewan, yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu;
- c. Rumpun: ialah segolongan hewan dari suatu jenis, yang mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama;
- d. Ternak: ialah hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- e. Peternak: ialah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata-pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan;
- f. Peternakan: ialah pengusahaan ternak;
- g. Peternakan murni: ialah cara peternakan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan yang termasuk satu rumpun;
- h. Persilangan: ialah cara peternakan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan dari satu jenis tetapi berlainan rumpun;
- i. Perusahaan peternakan: ialah usaha peternakan, yang dilakukan di tempat yang tertentu serta perkembangbiakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternak;
- j. Penyakit hewan menular: ialah penyakit hewan, yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menjalar dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit;
- k. Anthropozoonosis: ialah penyakit, yang dapat menular dari hewan pada manusia dan sebaliknya;
- l. Kesehatan masyarakat veteriner: ialah segala urusan, yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
- m. Ahli: ialah dokter-dokter hewan dan/atau sarjana-sarjana peternakan, disamping itu orang-orang lain, yang
Tujuan umum.
Di bidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan diadakan perombakan dan pembangunan-pembangunan dengan tujuan utama penambahan produksi untuk meningkatkan taraf hidup peternak Indonesia dan untuk dapat memenuhi keperluan bahan makanan yang berasal dari ternak bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil merata dan cukup.
Bidang usaha dan alat-alat pelengkap.
- (1) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam pasal 2, maka Pemerintah mengadakan perombakan dan pembangunan di bidang usaha:
- a. peningkatan hasil perkembangbiakan ternak;
- b. perbaikan mutu ternak;
- c. perbaikan situasi makanan ternak;
- d. perbaikan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak baik untuk keperluan konsumsi maupun industri dan keperluan lain-lainnya;
- e. pewilayahan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan usaha penyaluran ternak dan bahan-bahan berasal dari ternak;
- f. pemeliharaan kesehatan hewan.
- (2) a. Usaha tersebut dilaksanakan baik oleh Pemerintah, maupun swasta ataupun Pemerintah dengan swasta;
- b. Usaha pembentukan alat-alat kelengkapan dan bahan- bahan pelaksanaan, yang sesuai dengan luasnya tugas. dan usaha yang harus diselenggarakan;
- c. Usaha mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tingkat tinggi dan pendidikan elementer di sekolah-sekolah serta mengadakan kursus-kursus kadar peternakan dan kesehatan hewan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan Negara.
- (3) Dalam menyelenggarakan usaha-usaha tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini Pemerintah mendorong dan mengutamakan terlaksananya swadaya rakyat yang bersangkutan.
- Penyediaan tanah, air dan makanan ternak.
- (1) Untuk menjamin persediaan makanan ternak dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik, maka:
- a. bagi peternakan-peternakan dan perusahaan-perusahaan peternakan harus tersedia tanah dan air untuk menyelenggarakan padang rumput atau penanaman tanamantanaman yang menghasilkan hijau-hijauan makanan ternak;
- b. diadakan kebun-kebun pembenihan bibit untuk tanaman hijauhijauan dan makanan ternak;
- c. mengusahakan bahan makanan ternak, termasuk makanan penguat.
- (2) Pemakaian tanah dan air untuk keperluan usaha peternakan disesuaikan dengan rencana penggunaan tanah, yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pencegahan unsur pemerasan.
Pemerintah berusaha mencegah perbuatan-perbuatan di bidang peternakan, yang mengandung unsur pemerasan seseorang terhadap orang lain.
Tanah penggembalaan umum.
Tanah-tanah penggembalaan umum hanya diperuntukkan bagi usaha peternakan, yang mempunyai beberapa ekor ternak saja.
Ahli-ahli.
Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan tanggung jawab para ahli.
BAB II.
PETERNAKAN.
Tujuan peternakan.
Peternakan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
- a. mencukupi kebutuhan rakyat akan protein-hewani dan lain- lain bahan, yang berasal dari ternak yang bermutu tinggi;
- b. mewujudkan terbentuknya dan perkembangannya industri dan perdagangan bahan-bahan, yang berasal dari ternak;
- c. mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat terutama rakyat petani-peternak;
- d. mencukupi kebutuhan akan tenaga pembantu bagi usaha pertanian dan pengangkutan;
- e. mempertinggi daya-guna tanah.
Bentuk usaha peternakan.
- (1) Peternakan diselenggarakan dalam bentuk:
- a. peternakan rakyat;
- b. perusahaan peternakan.
- (2) Peternakan rakyat ialah peternakan, yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya.
- (3) Perusahaan peternakan ialah peternakan, yang diselenggarakan dalam bentuk suatu perusahaan secara komersiil.
- (4) Usaha-usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat umum, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peternakan rakyat.
- (1) Pemerintah mengusahakan agar sebanyak mungkin menyelenggarakan peternakan.
- (2) Pemerintah berusaha mempertumbuhkan dan memperkembangkan badan-badan hukum yang diperlukan seperti koperasi-koperasi dan lain-lain sebagainya.
- (3) Bagi kegiatan-kegiatan badan hukum tersebut boleh Pemerintah dapat disediakan fasilitas-fasilitas antara lain di bidang perkreditan.
- (4) Kepada badan hukum seperti koperasi-koperasi dapat diberikan wewenang untuk mengeluarkan surat-surat silsilah ternak dan hewanhewan lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Perusahaan peternakan.
Perusahaan peternakan hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia dengan tidak mengurangi kemungkinan kerja-sama dengan modal asing di bidang perusahaan peternakan, yang akan diatur dalam peraturan/perundangan tersendiri.
Penertiban dan keseimbangan tanah untuk ternak.
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ditertibkan jumlah dan jenis ternak, yang boleh diternakkan di suatu bidang tanah tertentu untuk disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang bersangkutan.
Tata-cara perkembangbiakan.
- (1) Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu suatu rumpun ternak, maka:
- a. di daerah-daerah, dimana suatu rumpun ternak telah mencapai mutu yang tinggi di dalam suatu produksi harus dijalankan peternakan murni;
- b. di daerah-daerah lain, jika dipandang perlu, diadakan perkembangbiakan/persilangan untuk mencapai jurusan produksi tertentu;
- c. bibit ternak jantan, yang kurang baik atau tidak sesuai dengan jurusan produksi di suatu daerah, harus dicegah
5. penggunaannya sebagai ternak pemacek dengan jalan kastrasi atau dipotong;
- d. disediakan bibit unggul dan didirikan balai-balai pembuahantiruan di daerah peternakan;
- e. diusahakan, supaya ada imbangan yang wajar antara jumlah ternak jantan dan ternak betina.
- (2) Hal-hal yang termaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan atau
- Pewilayahan ternak.
- (1) Untuk penyebaran ternak secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlu dilakukan pemindahan ternak secara besar-besaran dan berencana.
- (2) Pemindahan ternak termaksud pada ayat (1) diatur dengan atau
- Industri peternakan.
- (1) Pemerintah mengatur, membina, membantu dan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan industri pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak.
- (2) Hal-hal yang tersebut pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan atau
Perdagangan ternak dan bahan-bahan yang berasal dari ternak.
- (1) Di bidang perdagangan ternak dan bahan-bahan yang berasal dari ternak Pemerintah berusaha mengurangi jumlah perantaraan antara produsen dan konsumen, demi kepentingan produsen dan konsumen. Hal ini diatur lebih lanjut dengan atau
- Bagi hasil ternak dan persewaan ternak.
- (1) Peternakan atas dasar bagi-hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, diternakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.
- (2) Waktu tertentu termaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, dalam hal yang dipeternakkan atas dasar bagi-hasil itu ialah ternak besar. Bagi ternak kecil jangka waktu itu dapat diperpendek.
- (3) Jika pengembalian ternak dilakukan dalam bentuk ternak, maka jumlah ternak, yang harus diberikan kepada pemilik adalah jumlah pokok semula ditambah sepertiga jumlah keturunan ternak semula itu.
- (4) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai soal yang diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan atau
Selain dari apa yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut diatas, maka untuk memajukan peternakan dilakukan usaha-usaha yang berikut:
- a. Mengusahakan diadakannya penelitian-penelitian dan percobaanpercobaan ilmiah baik oleh Pemerintah maupun oleh swasta, yang
hasil-hasilnya kemudian, disalurkan dan disebarluaskan kepada peternak-peternak dan perusahaan peternakan yang bersangkutan.
- b. Mengadakan penyuluhan dan pameran-pameran ternak dan hasil-hasil industri peternakan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dan para peternak pada khususnya mengenai soal-soal, yang bersangkutan dengan usahausaha peternakan dan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak, hingga dapat digerakkan swadaya rakyat di dalam penyelenggaraan usaha-usaha itu, baik oleh Pemerintah maupun swasta.
- c. Pemerintah mengadakan sensus ternak dan menyelenggarakan statistik tentang usaha-usaha peternakan dan pengolahan bahanbahan yang berasal dari ternak dan perdagangannya.
- d. Dengan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk mendorong, membantu, mempercepat dan menjamin kelangsungan pembangunan di bidang peternakan diadakan usaha-usaha, yang dimungkinkan oleh Undang-undang dalam kebutuhan materiil dan fasilitas-fasilitas lainnya.
BAB III.
KESEHATAN HEWAN.
Umum.
- (1) Urusan-urusan kesehatan hewan meliputi antara lain urusan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan, baik secara massal maupun secara individuil.
- (2) Urusan-urusan kesehatan masyarakat veteriner meliputi antara lain urusan-urusan kesehatan bahan makanan yang berasal dari hewan, dan urusan penyakit-penyakit hewan yang termasuk anthropozoonosa.
- (3) Urusan kesejahteraan hewan meliputi antara lain urusan pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, pemakaian, pemotongan dan pembunuhan hewan.
Penyakit hewan.
- (1) Penolakan penyakit hewan meliputi kegiatan-kegiatan penolakan masuknya suatu penyakit hewan ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pencegahan penyakit hewan meliputi:
- a. karantina;
- b. pengawasan lalu-lintas hewan;
- c. pengawasan atas impor dan ekspor hewan;
- d. pengebalan hewan;
- e. pemeriksaan dan pengujian penyakit;
- f. tindakan hygiene.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan meliputi usaha-usaha:
- a. penutupan suatu daerah tertentu untuk keluar dan masuknya hewan;
- b. pembatasan bergerak dari hewan di daerah itu;
- c. pengasingan hewan sakit atau yang tersangka sakit;
- d. pembinasaan hewan hidup atau mati, yang ternyata dihinggapi penyakit menular.
- (4) Pengobatan penyakit hewan meliputi usaha-usaha:
- a. pengawasan dan pemeriksaan hewan;
- b. penyediaan obat-obatan dan immum-sera oleh Pemerintah atau swasta, baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. urusan-urusan pemakaian obat-obatan dan immum-sera.
- (5) Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan urusanurusan yang tersebut dalam pasal 20. Pelaksanaan usaha- usaha tersebut serta pelimpahan wewenangnya diatur
Kesehatan masyarakat veteriner.
Untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia dan ke tenteraman bathin masyarakat, sebagaimana termaksud pada pasal 19 ayat (2), maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:
- (1) a. pengawasan pemotongan hewan;
- b. pengawasan perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi;
- c. pengawasan dan pengujian daging, susu dan telur;
- d. pengawasan pengolahan bahan makanan yang berasal dari hewan;
- e. pengawasan dan pengujian bahan makanan yang berasal dari hewan yang diolah;
- f. pengawasan terhadap "Bahan-bahan Hayati" yang ada sangkutpautnya dengan hewan, bahan-bahan pengawetan makanan dan lain-lain.
- (2) a. pemberantasan rabies pada anjing, kucing dan kera dan lain-lain anthropozoonosa yang penting;
- b. pengawasan terhadap bahan-bahan berasal dari hewan yaitu: kulit, bulu, tulang, kuku, tanduk dan lainlain;
- c. dalam pengendalian anthropozoonosis diadakan kerja-sama yang baik antara instansi-instansi yang langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan kesehatan umum.
Kesejahteraan hewan.
Untuk kepentingan kesejahteraan hewan, maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:
- a. Tempat dan perkandangan;
- b. Pemeliharaan dan perawatan;
- c. Pengangkutan;
- d. Penggunaan dan pemanfaatan;
- e. Cara pemotongan dan pembunuhan;
- f. Perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan.
Obat-obatan.
Untuk melengkapi pasal 20 ayat (4b), maka:
- (1) Pemerintah menyediakan obat-obatan dalam jumlah yang cukup serta mengatur dan mengawasi perbuatan, persediaan, peredaran serta pemakaiannya.
- (2) Mengadakan penyelidikan-penyelidikan ilmiah bahan-bahan obatobatan hewani.
BAB IV.
LAIN-LAIN.
Ketentuan pidana.
- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda.
- (2) Ternak, benda-benda dan bahan-bahan lainnya tersangkut dengan, diperoleh karena atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat disita untuk Negara dan kalau perlu dimusnahkan oleh Negara.
- (3) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini menurut sifat perbuatan dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.
Penyelidik khusus.
Atas usul Menteri oleh Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dapat ditunjuk pejabat-pejabat khusus Kehewanan, yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal diatas, disamping pejabat-pejabat Kepolisian dan pejabat-pejabat Kejaksaan yang bersangkutan.
Ketentuan peralihan.
Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
PENUTUP.
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kehewanan dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan di dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1967. Pd. Presiden Republik, Indonesia, SOEHARTO. Jenderal T.N.I.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1967. Presidium Kabinet Ampera; Sekretaris, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
## A. PENJELASAN UMUM.
Tanah Air Indonesia mempunyai potensi yang sungguh-sungguh besar di dalam bidang peternakan dan hewani, sebagai karunia Tuhan yang wajib kita syukuri dan daya-gunakan,hingga dicapai manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Rakyat kita yang sangat memerlukan protein-hewani, perlu dibimbing ke arah kebiasaan-kebiasaan baru, hingga mereka terjamin benar-benar dalam kebutuhan-kebutuhan protein tersebut.
Kebiasaan-kebiasaan baru itu tidaklah sekedar terbatas pada kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud, tetapi perlu diperluas dengan pengetahuan dan kesadaran, bagaimana cara memperolehnya, memeliharanya dan memperkembangkannya untuk kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara, bahkan untuk kepentingan sesama manusia.
Pengertian itu mengandung makna, bahwa penggalian potensi hewani selain untuk keperluan hidup, juga untuk membuka lapangan-lapangan kerja baru terutama dalam bidang produksi. Justru dalam rangka mensyukuri nikmat Tuhan itulah, maka manusia wajib mengolah apa yang dikaruniakan oleh Tuhan padanya.
Produksi adalah kerja-sama antara tenaga manusia dan alam, sedangkan kebahagiaan hidup adalah terletak pada perbandingan antara konsumsi materiil itu dan mampu untuk sementara menahan keinginanjeinginan, oleh karenanya investasi-investasi yang diperlukan dan yang biasanya memerlukan waktu, membawa harapan-harapan yang besar, karena pengertian adanya perbandingan yang dimaksud di atas. Dengan rumus itu dapat dihitung kebutuhan manusia akan protein-hewani dan dengan demikian dapat pula dihitung produksi ternak yang diperlukan.
Sebagai konsekwensi dari pada yang diuraikan di atas diperlukan pengetahuan dalam bidang teknologi, tenaga-tenaga ahli dan tenaga-tenaga terdidik. Untuk dapat mempercepat perkembangan produksi ternak, maka selain penyebar-luasan pengertian, pengetahuan, kesadaran akan pentingnya hewani pada rakyat perlu diperjuangkan pula adanya pelajaranpelajaran elementer di sekolah-sekolah dasar dan menengah.
Maksud utama dalam membawa pengertian pada semua lapisan masyarakat adalah agar terbuka perspektif-perspektif baru untuk mencapai keserasian dan persatu-paduan dalam bidang sosial-ekonomis antar segisegi idiil dan komersiil. Dengan demikian diharapkan adanya inisiatip baru dari fihak swasta, baik secara kerja-sama dengan Pemerintah maupun dengan pihak luar Negeri dalam bentuk-bentuk yang diizinkan oleh Undangundang. Negara Republik Indonesia yang agraris tidak lepas dari soal peternakan dan oleh karena itu Pemerintah wajib memajukannya, setidaktidaknya mencegah penyakit-penyakit hewani, baik yang menular maupun yang tidak menular, sebab tanpa usaha itu rakyat akan kehilangan sumber protein-hewani yang diperlukan, padahal sumber yang dimaksud berada di tangan rakyat sendiri.
Memperkembangkan ternak secara sehat dan wajar merupakan salah satu syarat untuk menjaga dan mempertahankan dasar agraris negara kita, sebab ternak dan alam selain ada hubungan timbal-balik, terdapat pula adanya keseimbangan yang perlu diperhatikan dan dipelihara.
Dalam kesehatan hewani itulah perlu adanya keseimbangan antara alam dan ternak, yang membuka perspektif lain, yaitu produksi obat-obatan untuk ternak, perkembangan teknologi baru disamping hygiene, yang kesemuanya itu akan membawa masyarakat Indonesia pada taraf hidup yang lebih tinggi. Bila sementara ini banyak obat-obatan yang masih diimpor, maka dikandung maksud untuk mengadakan penyelidikan sedemikian rupa, sehingga obat-obatan itu akhirnya dapat kita buat sendiri.
Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau ternyata memiliki sumbersumber ternak yang tidak merata. Prasarana yang masih perlu disempurnakan, mengakibatkan adanya kesukaran-kesukaran dalam mengangkut ternak ke pulau-pulau yang memerlukan ternak itu, sedangkan ternak sebagai sumber devisa memerlukan perencanaan yang baik.
Dalam hubungan ini perlu adanya penelitian-penelitian jenis- jenis ternak yang mana, yang dapat dikembang-biakkan di daerah- daerah/pulaupulau yang memerlukan itu dan bagaimana hubungannya nanti dengan pengolahan hutan, dimana terbuka tanah-tanah lapang yang baru.
Ternak di Indonesia erat hubungannya dengan pertanian, yang sementara ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dari segi kenyataan itu, maka hutan, pertanian, ternak dan kesehatan hewani serta manusia merupakan unit ekonomi, yang perlu mendapatkan synkhronisasi yang wajar. Dengan latar belakang itulah Undang-undang ini perlu diperkembangkan baik dalam bentuk Peraturan-peraturan Pemerintah, maupun kebijaksanaan lain yang dipandang perlu.
Diantara kebijaksanaan yang dimaksud Pemerintah perlu memperhatikan bentuk hukum yang tumbuh dan berkembang di Negara kita ini dan yang cocok untuk rakyat dan cocok pula untuk bidang-bidang produksi dalam rangka Undang-undang ini. Bentuk hukum yang sedang berkembang dan dapat memenuhi selera keadaan adalah koperasi dan perseroan terbatas atau bentuk-bentuk lain, yang dimungkinkan oleh Undang-undang. Pilihan bentuk hukum itu akan sangat menentukan bagi bidang ketatalaksanaan dari suatu produksi. Adalah kewajiban Pemerintah untuk meneliti yang dimaksud di atas, sebab bentuk hukum ada erat hubungannya dengan persoalan permodalan dan dalam bidang ini Pemerintah wajib menyediakan fasilitas-fasilitas, yang memungkinkan tumbuhnya peternakan dan produksi-produksi yang ada hubungannya dengan itu.
Pertumbuhan ternak dalam rangka pertanian dan keadaan masyarakat desa, maka bagi hasil dan sewa ternak merupakan unsur-unsur yang sudah menjadi kebiasaan. Tetapi dalam hal ini Pemerintah wajib dapat mencegah adanya penyalahgunaan seperti pemerasan dan lain sebagainya serta memperhatikan benar-benar hukum-hukum agama, terutama agama Islam, yang dalam hal itu menitik-beratkan pada segi amanat yang dititipkan oleh pemilik ternak.
Bertumbuhnya ternak yang perlu disyukuri dan dinikmati oleh ummat manusia sebagai Kurnia Tuhan tidak bisa lepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu Pemerintah wajib pula menjaga ketenteraman batin masyarakat, baik mengenai usaha peternakan, pemotongan ternak, maupun pengolahan ternak sebagai bahan makanan.
Ternak sebagai bahan produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia akan protein-hewani, ternak sebagai sumber produksi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan ternak sebagai sumber devisa untuk pendapatan Negara, wajib diberi landasan dan sumber hukum yang kuat untuk diperkembangkan dan justru karena itulah diperlukan adanya Undangundang Pokok Kehewanan.
## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Undang-undang ini didahului oleh suatu pasal khusus untuk istilahistilah biologis dan teknis dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan, demi keseragaman pengertian dari isi Undang- undang ini beserta peraturanperaturan pelaksanaannya: - a. Dengan perumusan ini maka hewan-hewan yang hidup di air tidak termasuk "hewan" menurut Undang-undang ini. - b. Seringkali terjadi bahwa pemilik hewan-piara melalaikan tanggungjawabnya