PERATURAN BUPATI BAOIAN BARAT PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013  SERAR/I BAGIAN BARAT Nomor 1. Tahun 2013 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAF\/1 BAGIAN BARAT TAHUN ArJGGARAN 2013 DENGAN RAHWIAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAiVl BAGIAN BARAT - Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 6 Peraturan Daerah Nomor O7Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran 1 . ditetaokan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Tahun Anggaran 2013, perlu 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun ^ ^ Maluku Tenggars Barat jo 46 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provins, f' Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun Kabupaten 2. ratring No.or 12 Tahun ST^\fe.;rnrgrTSn^ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Undang-Undang Nomor 12 - o 11 1inrionn Nnmor 1R Tflhun 1997 tentaoq Paiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambalian Lembaran Negara Norn 4048); - 4 Uridang-Uridang Nomor 21 Tahun 1997: tentahg'Bea Perolehaff Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran'Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688). - Uhdang-Undang Nomor 17.Tahun 2003 Tenteng Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik.lndonesia Tahun 20G3 Nomof47, Tambahan Lembarah Negara^^Re'publikIndonesia Nornor42&amp;6}, . . .. 6. - Uhdang-Undang Nomor.28 Tahuh-1999 teritang Periyel^ggaraarl .Negara. yang bersih .dan bebas dari Koraps^ ^ dan Nepbtisme (Lembaran Negara Repiiblik.Indonesia Tahun 1999 Nomor. 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 1), 5. - Un&amp;^lg-UndaHg Nomor i Tahun 2064 tSnfaHg f'erbOT&amp;fi^an N^ara (Lembaran Negara Republik'IndonesiaTahun 2004 Nomor 05, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 7. 8. Undang-.Undang.Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pfi'^"dang-undan^^^^^^^^ Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor;53. Tambahan-Lembaran Negara Repubjik Indonesia Nomor 43 ), - Q ii^Honr, iLHflnn Nnmor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 10. ^^MTtomora-Tahuii 2004lBhtairi;Si^fn Pf N^^ra Republik indon^ia lahun 20M Nomor 104, tambahan Lembaran N^ara Republik Indonesia Nomor 4421), - 11 "Undana-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang F^emerinitahan Daerah (Lembaran Negara Republik SSn™ SZtoh DaTrah (Lembaran Negara Republiic indonesia Tahon 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ^embaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 ), - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah da^ Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028), 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan . Rcikycii Daerah (LjSinb&amp;fcii· NsgariU RfepubSiK niCiOiiOoict Tcihuii 2D04 laiuo^uan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2d04 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
Pasal 1
Ringkasan Penjabaran Pembahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1tercantum dalam
Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Pembahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasa! 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1dirinci lebih lanjut dalam Lampiran ii Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diundangkan

di Piru 17 Desember 2013

Pada tanggal

SEKRETARIS OAERah


## -BERrrATDA^RAHT&lt;RBOFOTEN'S^J^MBAG8AN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 066

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkah pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di P i r u

Pada tangga( 17 Desember 2013