PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 24 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
2. Mengingat : 1.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
- dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
- 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 194);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
9
- 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
Dan
BUPATI TANAH LAUT
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp2.026.473.562.738,00 bertambah sejumlah Rp8.360.631.831,36 sehingga menjadi Rp2.034.834.194.569,36 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- 1) Semula
Rp 1.272.762.006.530,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp 66.698.385.925,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 1.339.460.392.455,00
2. Belanja
- a. Semula
Rp 2.026.473.562.738,00
- b. Bertambah/(berkurang)
(Rp 111.924.638.205,64)
Jumlah belanja setelah perubahan
Rp 1.914.548.924.532,36
Surplus/(Defisit) setelah perubahan
Rp (575.088.532.077,36)
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp 753.711.556.208,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 58.337.754.093,64) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp 695.373.802.114,36
Pengeluaran
- 1) Semula
Rp 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.555.674.343,00
Jumlah
pengeluaran
pembiayaan
setelah
perubahan
Rp 2.555.674.343,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp 692.818.127.771,36
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 117.533.704.664,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula Rp 138.364.596.648,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 32.453.348.774,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 170.817.945.422,00
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula Rp 228.211.217.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.049.824.205,00
- 1) Semula Rp 906.186.192.882,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 28.195.212.946,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 934.381.405.828,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 234.261.041.205,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
4. Rp 17.580.000.000,00
5. 2)
6. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.530.088.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp 23.110.088.000,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp 6.405.846.579,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp 540.592.321,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp 6.946.438.900,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula
Rp 11.192.883.223,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp 54.514.254,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
Rp 11.247.397.477,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1) Semula Rp 103.185.866.846,00
3. 2)
4. Bertambah/(berkurang) Rp 26.328.154.199,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah perubahan Rp 129.514.021.045,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula Rp 130.951.938.100,00
4. 2)
5. Bertambah/(berkurang) Rp 87.275.069.728,00
Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 218.227.007.828,00
setelah perubahan
Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp 586.862.894.782,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) (Rp 58.172.732.782,00)
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 528.690.162.000,00
Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp 188.371.360.000,00
- 2)
Bertambah/(berkurang) (Rp 907.124.000,00)
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 187.464.236.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula
Rp 0,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 6.049.824.205,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan
Rp 6.049.824.205,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp 75.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp 0,00
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 75.000.000.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp 153.211.217.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 153.211.217.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
2. dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula Rp 901.039.783.939,00
5. 2)
6. Bertambah/(berkurang) Rp 3.179.670.958,30
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 904.219.454.897,30
- b. Belanja Langsung
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 1) Semula Rp 1.125.433.778.799,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 115.104.309.163,94)
Jumlah belanja langsung setelah perubahan
Rp 1.010.329.469.635,06
huruf a terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Hibah
- 1) Semula Rp 693.550.621.493,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 2.634.243.056,70)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp 690.916.378.436,30
- 1)
- Semula
Rp 21.771.212.500,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 397.800.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp 22.169.012.500,00
Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp 5.026.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp 1.540.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah
perubahan
Rp 6.566.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa
- 1) Semula
Rp 2.398.584.658,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 965.880.320,00
Jumlah belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten / Kota / Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp 3.364.464.978,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/
Pemerintahan Desa
- 1) Semula Rp 174.293.365.288,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 2.910.233.695,00
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten / Kota / Pemerintahan Rp 177.203.598.983,00
Desa setelah perubahan
Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula Rp 4.000.000.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 4.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
4. 1)
5. Semula Rp 446.261.264.265,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 189.926.925,00)
- 1) Semula Rp 36.415.610.450,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 438.534.300,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 36.854.144.750,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 446.071.337.340,00
- c. Belanja Modal
- 1)
- Semula Rp 642.756.904.084,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 115.352.916.538,94)
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 527.403.987.545,06
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan
- 1) Semula Rp 753.711.556.208,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 58.337.754.093,64)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 695.373.802.114,36
Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Semula Rp 0,00
2. 2)
3. Bertambah/(berkurang) Rp 2.555.674.343,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 2.555.674.343,00
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :
Penerimaan Pembiayaan Sebelumnya
- 1) SiLPA T.A. Sebelumnya Rp 753.711.556.208,00
Rp 695.373.802.114,36
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 58.337.754.093,64) Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.000.000.000,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00
- b. Pembayaran Pokok Utang
2. 1)
3. Semula Rp 0,00
4. 2)
5. Bertambah/(berkurang) Rp 555.674.343,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan
Rp 555.674.343,00
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

| 1. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Lampiran II | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi Satuan Kerja Perangkat |
| 3 | Lampiran III | Daerah. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan. |
| 5 | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. |
| 6 | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan. |
| 7 | Lampiran VII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. |
| 8 | Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah. |

## Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran jika dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merubah peraturan bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (4) Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran-pengeluaran berupa terjadinya kekurangan anggaran belanja tidak langsung untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan potongan pihak ketiga seperti iuran wajib pegawai dan iuran askes pemerintah daerah, biaya yang menunjang pendapatan daerah antara lain untuk pencetakan karcis serta biaya administrasi kegiatan/umum untuk menunjang program dan kegiatan yang berasal pemerintah pusat.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 24 Oktober 2017 BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

## H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (156/2017)