UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 6 Tahun 1950 tentang PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBUKOTA (berlaku 27 Desember 1949)
Pembukaan
Menimbang
- perlu dilangsungkan adanya Gubernur Militer untuk menjamin dan memelihara keamanan di dalam Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya selama masih di dalam staat van beleg;
Menimbang
- Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota perlu segera ditetapkan;
Mengingat
- 1. Staatsblad 1940 No. 134 jo 1940 No. 78;
2. Staatsblad 1949 No. 63;
3. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat pasal 68 jo pasal 139;
4. Pengumuman Koordinator Keamanan tanggal 27 Desember 1949 No. 1/1949;
Memutuskan :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBU KOTA.
Pasal 1
- (1) Adanya Gubernur Militer untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah sekitarnya dilangsungkan dengan sebutan "Gubernur Militer Ibu Kota".
- (2) Gubernur Militer termaksud dalam ayat (1) pasal ini merangkap jabatan Komandan Territorial di daerahnya.
Pasal 2
Staatsblad 1940 No. 78 pasal 1 sub c ditambah kata-kata : "Gubernur Militer Ibu Kota untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya".
Pasal 3
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sejak saat pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 20 Januari 1950

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, (SOEKARNO)

Penandatangan: MENTERI PERTAHANAN, (HAMENGKU BUWONO IX)

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, (IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG)

Penandatangan: Diumumkan pada tanggal 26 Januari 1950. MENTERI KEHAKIMAN, (SUPOMO)
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM.
Untuk memelihara keamanan di seluruh Indonesia maka dalam bulan Desember 1949 Panitya Persiapan Nasional menunjuk seorang Koordinator Keamanan yang dikuasakan mengadakan perundingan dengan fihak Militer Belanda dan Pembesar-pembesar Sipil serta mengadakan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu guna melaksanakan kewajibannya.
Setelah diadakan perundingan oleh Koordinator Keamanan dengan Basiskomandan (Belanda) Jakarta dan kemudian dengan Gubernur Jakarta, Residen Daerah-daerah Sekitar Jakarta dan Wali Kota Jakarta, maka oleh Koordinator Keamanan diumumkan, bahwa untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah di Sekitarnya ditunjuk seorang Perwira TNI sebagai Gubernur Militer yang atas nama dan untuk Koordinator Keamanan melakukan kewajiban pemeliharaan keamanan di Daerah tersebut.
Dengan demikian maka sebelum dan pada waktu pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, keamanan dan ketertiban di Daerah Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya dapat terpelihara dengan baik.
Sesudah selesai pemulihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, dianggap perlu dilangsungkan jabatan Gubernur Militer tersebut guna menjamin dan memelihara keamanan di Daerah Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya. Agar Gubernur Militer itu formeel dapat melakukan kewajibannya dengan sah, perlu diadakan Undang-undang yang dapat dijadikan dasar kekuasaan dan kewajibannya, yaitu Undang-undang yang mengatur pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota.
Untuk keperluan ini perlu diterangkan keadaan hukum dan pemerintahan yang berlaku di Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya sebelum tanggal 27 Desember 1949 (hari pemulihan kedaulatan).
Dengan Staatsblad 1940 No. 134 daerah yang sekarang menjadi Gewes Jakarta dan Daerahdaerah Sekitarnya turut dinyatakan dalam keadaan Staat van Beleg (peraturan Staat van Oorlog dan Staat van Beleg termuat dalam Staatsblad 1939 No. 582). Untuk mengatur pelaksanaan peraturan Staat van Oorlog dan Staat van Beleg ini diterbitkan "peraturan pelaksanaan Staat van Oorlog dan Staat van Beleg" dalam Staatsblad 1940 No. 78. Di dalam peraturan pelaksanaan itu antara lain disebutkan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
instansi-instansi mana yang memegang "militair gezag" selama berlaku Staat van Oorglog atau Staat van Beleg; sebagai pemegang" militair gezag" disebutkan dalam pasal 1 sub c secara nominatief Komandan-komandan Territorial ditiap-tiap Daerah. Dengan Staatsblad 1949 No. 63 dibentuklah "Gewest Batavia en Ommelanden" (Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya), yang dikepalai oleh seorang Gubernur yang memegang kekuasaan bestuur, polisi dan militer, Gewes tersebut dibagi menjadi Kota Jakarta dan Keresidenan Daerah-daerah Sekitar Jakarta, masing-masing dikepalai oleh Wali Kota dan Residen; mereka itu tidak memegang kekuasaan polisi dan militer. Meskipun Gubernur Jakarta memegang kekuasaan militer, tetapi Ia tidak menjabat Komandan Militer, oleh karena di sampingnya adalah Basis komandan yang memegang komando