Unknown PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MI Nomor KABUPATEN Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dijelaskan lnvestasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya,dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 31..f TAHUN 2013 TENT ANG
PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a.
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dijelaskan lnvestasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya,dan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dinyatakan maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan mendorong peningkatan pelayanan air min um, pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta kepastian hukum dalam penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu diatur penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk rnelaksanakan maksuc.l tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang;
Mengingat 1.
Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...
� n:iR5
- 2 · Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan � aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 omor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye � enggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi. Kolus1 Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RepubEk Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnngan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ·,·ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teritang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah · Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peratu\_ran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemenntah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden � omor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba � ang/Ja � a Pemermtah sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012);
- 21.Peraturan Menteri Dal � m Nege � Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan mvestasi Pemerintah Daerah· '
22.Peraturan ...
Menetapkan
22.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 1 � Tahun 1981 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Air Mmum (Lembaran Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1981 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sir.tang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 [Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
- 24.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
- 25.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor lOj;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penarnbahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 2,Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- Dalam Peraturan Bupati ini . 1. Daerah adalah K b yang d1maksud dengan a upaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adal . penyelenggaraan p . ah Bupau dan Perangkat Daerah sebagai unsur emenntah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Peraturan Bupati Sintang d I buat oleh Bupati Sintang. a a ah Peraturan Perundang-Undangan yang di
5. Anggaran Pendapatan d 8 I . . . sebut APBD ct, 1 h an e anja Daerah Kabupaten Smtang selanjutnya di diteta k d a a a Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang P an engan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang .milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang d ipiaahka n untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah kepada badan usaha milik daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, merupakan Sadan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaa.n Daerah Air Minum Sintang.
10. Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraruran terrulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwe nang dan mengikat secara um urn.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- ( u Maksud diaturnya penggunuan dana penyertaan modal Pernerintah Duerah adalah dalam rangka mcmberikan acuan guna pengendalian, pembinaan dan pengawasan, untuk memenuhi Kebutuhan biaya operasional, dan memperkuat struktur permodalan guna meningkaikan kinerja dan pengembangan perusahaan.
- (2) Tujuan diaturnya penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah mendorong terwujudnya pen.ngkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah, rneniugkatkan Pendapatan Asli daerah, meningkatkan kualitas jasa pelayanan bagi pemenuhan Kebutuhan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta terselenggaran a Kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang.
BAB Ill - PELAKSANMN PENGGUNMN DANA PENYERTMN MODAL
Pasal 3
- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang dilaksanakan
BAB Ill - PELAKSANMN PENGGUNMN DANA PENYERTMN MODAL
Pasal 4
Penyertaan modal Pernerintah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang merupakan penyisihan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ALOKASI PENGGUNMN DANA PE"."{YEF&lt;.TMN MODAL
Pasal 5
- (1) Alokasi penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Pembayaran pinjaman kepada BPKAD Kabupaten Sintang;
- b. Pembelian Bahan Bakar (Solar);
- c. Pembayaran Rekening Listrik;
- d. Pembelian Bahan Kimia;
- e. Pembayaran tagihan Spare Part;
- f. Pembayaran tagihan Peralatan dan Bahan lnstalasi air;
- g. Pembelian Pompa;
- h. Pengadaan Kendaraan Operasional;
- i. Biaya sarana penunjang pada Bagian Teknik.
- (2) Alokasi penggunaan Dana Penyertaan Modal Pernerintah Kabupaten Sintang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengaturan penggunaan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati. ini.

## BABV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 6

- (1) Pada s\_aat Peraturan Bupati ini belum berlaku, maka segala penggunaan dana dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal rnengenai pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan mekanisme pertanggungiawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

·

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 'd'-f 'JvJ&gt;..J

J 2013

UPATI SINTANG,

f-\_---

r 'yMILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang

2013

pada tanggal � y j VJ\i ,

AERAH KABUPATEN SINTANG,

1


BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR f � /

r

LAMPI RAN

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

2013.

TANGGAL

TAHUN

TENTANG

2013.

: � '-f Civ...,,

: ; '"f

PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PER'USAHAA1' DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013.

## ALOKASI PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SINTANG TAHUN 2013

## IIVLAlf

Uralan...

| 110. | URAIAII | JAIIUARJ | FEBRUAIU | lilARET | APRIL | IIEI | JUIII | JUU | AGUS'JVB | BEPTEIIOIBR | OKTOIIER IIOVBMJIER | TOTAL |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Hutang Dengan Suplayer CV. Universal Prima Mandiri | | | | | | | | ll2.57J.415 | | | ll2.571.415 |
| 2 | Hutang Water Meter Dengan lnkop Perpamsi | | | | | | | | 161.700.000 | | | 161.700.000 |
| 3 | Hutang BBM Solar Dengan PT.Wahanapatra (Maret dan Aoril) | | | | | | | | 141.526.000 | | | 141.526.000 |
| 4 | Hutang Bahan l(jmia Ocngan Suplayer CV.Anugrah Makmur ?Prkasa | | | | | | | | 65.929.380 | | | 65.929.380 |
| 5 | Pembayaran BBM Solar (November 2012) | | | 70.373.226 | | | | | | | | 70.373.226 |
| 6 | Hutang Operasicnal Kepada Pemerintah IBPKADI | | | | | | | | 241.295.000 | | | :41.295.000 |
| 7 | Pcmbayeran Llstrik Tenaga Pembangkit (Sep- Okt 121 | | | 109.556.000 | | | | | | | | 109.556.000 |
| 8 | Pcmbchan BBM Solar | 143.079.321 | 75.044.200 | | 30.600.000 | 54.580.000 | 63.235.000 | 58.679.200 | 89.869.676 | 89.869.676 | 89.869.676 | 784.696.425 |
| 9 | Rekening Listrik Tenaga Pcmbangkit | | 73. I 14.800 | 63.908.400 | 74.491.140 | 73.709.100 | 75.490.740 | 75.317.740 | 62.800.800 79.200.000 | 79.200.000 | 79.200.000 | 815.632.720 |
| 10 | Pembayaran Bahan Kimia lagus s/d Okt 121 | | | 43.560.000 | | | | | | | | 43.560.000 |
| II | Pcmbayaran Bahan lnstalaai (Agus s/d Okt 12) | | | 23.437165 | | | | | | | | 23.437165 |
| 12 | Pembettan 2 Unit Horsing Bcanne. Pump | | 40.315.486 | | | | | | | | | 40.315.486 . ' |
| 13 | Pembelian 1 Set Kopling Birnana | | 21.424.368 | | | | | | | | | 2 I. 'It, . 368 -s--, |

..J

,\_,

'

t: /

| | URAIAlf | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | JAJfUAltl l"IUIRUA.IU | lilARCT | | APRJl. | IIICI | .1\1111 | JULI | AGO a TU a | aSPTDDl&a | OK.TOBU. | | ' DU__ , | 1 'lorAL |
| 14 | � mbe'l.ian Pompa Eba.ra Disuibusi PDAM Sintang | | | | | | 18.172.000 | | | | | ·--- | | 18.172.000 |
| 15 | Pl-mbclian Pompa Ebara + Panel PDAM &pauk | | | | | 55.437.760 | | | | | | | | 55.437.760 |
| 16 | Pembclian Pompa Ebara + Panel PDAM KKl | | | | | | 59.582.880 | | | | | | | 59.582.880 |
| 17 | Pembelian Oibol Join Flanged Spigot | | | | | 2.197.440 | | | | | | | | 2.197.440 |
| 18 | A!mbayaran Bahan Kimia | 25.107.500 12.886.500 | | | | | | 15.642.000 | 15.642.000 | 15.642.000 | 15.642.000 | | 15.642.000 | 116.204.000 |
| 19 | Pembayaran Bahan Instalasi | 374.000 | | | | | | | | | | | | 374.000 |
| 20 | Pembelian Pompa Intake Sin tang | | | | | | | 32.252.640 | | | | | | 32.252.640 |
| 21 | Pcngadaan MobiJ Operasional | | | | | | | | 360.000.000 | | | | | 360.000.000 |
| 22 | Biaya Perbaikan I Pember-sihan Filter SPL BAninl! | 15.000.000 | 5.000.000 | | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | 15.000.000 | | | | 75.000.000 |
| 23 | Pcmasangan Billing Si&tem | | | | | | | | | | 86.000.000 | | | 86.000.000 |
| 24• | Pcmbayaran Bahan Kimia [November dan Descmber 20121 | | | | 21.780.000 | | | | | | | | | 21.780.000 |
| :t � | Sarans Penunjang Teknik | | | | | | | | | 40.982.095 | | | | 40.982.095 |
| | TOTAL | 183.560.821 222. 785.354 | 325.834.791 | 74.491.140 | 14 | I.t'89.100 | 280.460.820 | 138.552.740 | 169.374.640 | 1.282.733.471 | 311.693.771 | 184.711.676 | 184.711.676 | 3.500.000.000 |

\'


/

/

VMILTON CROSBY