PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 10 Tahun 2015 tentang Biaya Uang Saku Perneriksa Dalarn Daerah Dalarn Rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Kota Tornohon; c. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tornohon di Propinsi Sulawesi Utara ( Lernbaran Negara Republik Indonesia 2003 Nornor 30, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4273); 5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 2. 6. Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti UndarigUndang Nornor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah rnenjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 24, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 3. 7. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457(), 4. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON . PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 10 TAHUN 2015
TENT ANG
DAERAH KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA TOMOHON BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DA:LAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa besarnya tanggung jawab Inspektorat Kota Tomohon khususnya pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemerintah Kota Tomohon yang baik dan bersih;
2. bahwa perlu diambil suatu kebijakan dalam hal pemberian biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Daerah untuk tugas pengawasan pada Inspektorat Kota Tomohon; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Uang Saku Perneriksa Dalarn Daerah Dalarn Rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Kota Tornohon; c.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tornohon di Propinsi Sulawesi Utara ( Lernbaran Negara Republik Indonesia 2003 Nornor 30, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4273);
5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 2.
6. Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti UndarigUndang Nornor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah rnenjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 24, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 3.
7. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457(), 4.
MENETAPKAN
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4850);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daers.h Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM DAERAH KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA TOMOHON.
<!-- formula-not-decoded -->
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
3. Pengawasan adalah merupakan sebuah proses atau segala usaha untuk mengetahui dan menilai yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya yang dirancang untuk menjamin agar semua program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk tercapainya tujuan organisasi;
4. Pejabat Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara pen uh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggara teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundangan;
5. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Inspektur Kota sebagai Pengguna Anggaran Inspektorat Kota;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Inspektorat Kota Tomohon;
7. Vang Saku Perneriksa dalam Daerah adalah uang yang diberikan dalam melaksanakan pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;t:7-
8. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah kepada Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Tomohon dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan;
Pasal 2
Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Togas Pengawasan Dalam Daerah harus mendapat persetujuan/perintah dalam bentuk Surat Perintah Togas dari Pejabat yang berwenang.
Pasal 3
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 yaitu :
- 1) Bagi Inspektur Kota, Surat Perintah Tu gas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- 2) Bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan Pejabat Fungsional Pemeriksa, serta pelaksana di lingkungan Inspektorat Kota Tomohon, Surat Perintah Togas (SPT) ditandatangani oleh Inspektur Kota Tomohon.
BAB III - PEMBIAYAAN Pasal 4
Pasal 4
- 1) Besarnya Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 100.000,(Seratus Ribu Rupiah) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan W alikota ini;
- 2) Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam Daerah dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT}, serta Daftar Hadir.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM DAERAH Pasal 5
Pasal 5
- 1) Dalam Rangka Pelaksanaan Togas Pengawasan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Tomohon yang termasuk dalam Tim yang melakukan pemeriksaan; ... a
- 2) Jumlah hari pelaksanaan tugas pengawasan oleh Tim diatur selanjutnya dalam SPT dan Daftar Hadir serta dapat diperpanjang dengan alasan yang tepat serta atas pertimbangan dan persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM DAERAH Pasal 5
Pasal 6
- 1) Surat Perintah Tugas dan Daftar hadir merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Pengawasan Dalam Daerah;
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan Pengawasan Dalam Daerah wajib memberikan laporan tertulis dalam bentuk Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi dan biaya kepada Pejabat yang memberikan perintah tugas Pengawasan Dalam Daerah sesudah yang bersangkutan kembali;
- 3) Dokumen pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengawasan Dalam Daerah terdiri dari :
- a. SPT;
- b. Daftar Hadir;
- c. Daftar Pembayaran Uang Saku Pemeriksa dalam tugas Pengawasan Dalam Daerah; dan
- d. Laporan Pengawasan dalam Daerah yang dibuat oleh yang melaksanakan tugas.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM DAERAH Pasal 5
Pasal 7
Bagi Pejabat yang telah diberikan wewenang untuk menandatangani SPT bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya tugas Pengawasan Dalam daerah yang tidak perlu.
Ketentuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam tugas pengawasan dalam Daerah dalam peraturan ini berlaku untuk Pengawasan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Tomohon.
BAB V - LAIN-LAIN Pasal8
Pasal 9
Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Uang Saku Pemeriksa dalam tugas pengawasan dalam Daerah yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat yang sama.
BAB V - LAIN-LAIN Pasal8
Pasal 10
Besaran biaya Uang Saku Pemeriksa dalam tugas Pengawasan Dalam Daerah pada Inspektorat Kota Tomohon telah disesuikan dengan aturan yang berlak:9
•
BAB VI - KETENTU AN PENUTUP Pasal 11
Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Tomohon. 4,

Penandatangan: | PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah | |--------------------------------------| | Asisten Adm. Umum | | Ke ala Dinas PPKBMD | | Kabag Adm. Hukum | | Inspektur Kota |

Penetapan: Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 5 Maret 201 5 Diundangkan diTomohon pada tanggal 5 Maret 201 5

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH, ARNOLD POLI BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2015 NOMOR 1'1,8 WALi A TOMOHON, JIMMY HEIDIE EMAN