PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Per aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah; - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Uaerah Kabupaten Sarolangun agar dapat be rja la n Ia n c a r , ter tib, taat azaa, efisien, efektif dan akuntabel perlu disusun peraturan teknis sebagai dasar pelaksanaannya; 2. c . bahwa d e n g a n di terbitkannya sejumlah per fl tu ran perundang-undangan baru yang terkait dengan Pengelolaa.n Keuangan Daerah, perlu dilakukan pcnyernpur nann di dalam sistern dan prosedur Pcngelolaan Kcu angan Daer ah Kabupatcn Sarolangun; - d. b a h w a dAIA.m ra ngka m c n g a t a s i s ej u rn la h permasalahan teknis yang masih sering terjadi di dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun, perlu perbaikan komprehensif terhadap Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2013 ten tang Si stern dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun; - e. bah wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d ima.ks.ud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, per'Iu -enctapka.n Pera .. ur an t3upati tentang Sistem dan Pro COU"" Peelolaan Keuangan Daerah. 5. ten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten uaro Jamb: dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lernbaran ·egar-a Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 182. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3go1}, -iebagairn.vna telah diubah dcngan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 81, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3°69); Penbentukan 2. Unclang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat un 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemer iksanaan Pcngclolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Unclang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'l'arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No:nor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 92 T'ah un 2015 tentang Peru bah an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norn or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keua ngan Dae rah (Lembaran Negara Rc p u b li k Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, T: mbahan Lembar~n Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraruran Pem rintah Nomor 8 Tnh un 2006 tentang Pelaporan "'eua:agan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran -cg ra Republik Indoriestn Tahun 2006 omor -e:0bahan Lernbaran Negara Republik Indonesia -----5 "- · 11. Pcraturan Pcrnerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana d ima.ks.ud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, per'Iu -enctapka.n Pera .. ur an t3upati tentang Sistem dan Pro COU"" Peelolaan Keuangan Daerah.
5. ten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten uaro Jamb: dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lernbaran ·egar-a Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 182. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3go1}, -iebagairn.vna telah diubah dcngan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 81, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3°69); Penbentukan
2. Unclang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat un 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemer iksanaan Pcngclolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Unclang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'l'arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No:nor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 92 T'ah un 2015 tentang Peru bah an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norn or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keua ngan Dae rah (Lembaran Negara Rc p u b li k Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, T: mbahan Lembar~n Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraruran Pem rintah Nomor 8 Tnh un 2006 tentang Pelaporan "'eua:agan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran -cg ra Republik Indoriestn Tahun 2006 omor -e:0bahan Lernbaran Negara Republik Indonesia -----5 "- ·
11. Pcraturan Pcrnerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernr aran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, T'ara ba ha n Lembaran Negara Re publi k Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemcrintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pcngendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T'ah un 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817};
17. Pe-aturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Kcernpat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
19. Pera tu ran Daerah Norn or 7 T'ahun 2012 ten tang PokokPokok Perigclolaan Keuangan Kabupaten Sarolangun (lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
18. Peraturan Mcntcri Dalarn Negcri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan La po ran Pertanggungjawaban Bendahara serta Penya m pa i annya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun :'ah~n 2012 Nomor 3 1:
DAN :-etapkan PER ...--BUPATI TENTANG SISTEM PROSEfir"'R Pr:NGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Pasal 1
- Perner intah Pusat se]anjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan "!egara Kesatuan Rcpublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun -945.
=Lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Pe m e r i n t a h a n Daerah adalah pcnyelenggaraan urusan pe rn e r i n t a h a r, olch Pemcrin tah Dacrah Ka bu paten Sarolangun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Pe.merintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah.
- Bupati adalah Bupati · Sarolangun sebagai Pernegang Kekuasaan Perrge lo l aa.n Keuangan Daerah.
- .::: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adala h Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah Kabupaten Sarolangun selaku Koordinator Pengclo]aan Kcuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Dacrah dan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Sa tu an Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.
- Perangkat Daerah adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yaitu Kepala Dinas Pe ad a pa ta n , Pengelolaan Keuangan d an · Aset Daerah Kabupaten Sa:-olangun yang mernj.unyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak se b agai Bendahara Umum Daerah .
- Sat.uan Kerja Penge]ola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
- .\_ \_\_ Bendahara Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah .
- Saru an Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah dalam kapasitasnya sebagai SKPD, r~spektorat, Sekreta.-iat :::&gt;PRD, Badan, Dinas, dan Kantor selaku penzguna anggaranj'peagguna barang yang menjadi tariggungja wa bnya,
- .. \_\_ Kuasa Bendahara Urnum Daerah adalah pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas yang dirniliki BUD.
- Pe n ggu na Barang adalah Kepala SKPD ~ha~ai pej abat pemegang kewenangan -~ii:.Uneaa barang milik daerah untuk ~-fu:1gsi SKPD yang c!ipimpinn~·a. .. 3. Pengguna Angga.:ad a l a m kapasitasnya pen ggu naan an a:rE.:= melaksanakan tu as
uasa Perigg ------ad a lah pejabat ya:1g diberi k ua s a nruk rneta -· -ian kewenangan pejabat pengguna nggar an dalarn me -.a can sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Pcjabat Penata .sahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat li?PK-SKPD adalah peja bat yang melaksanakan fungsi tata usaha euangan SKPD.
uasa Pe ngguna nggar an ditunjuk
Pasal 2
:::2n dari Sistcm dnn pro scd ur Pc ngc lo l aa n Keuangan Daerah di te te p ka n di dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk -- ... erikan pedoman mengenai tata car a Pcngelolaan Keuangan dalam kerangka APBD Pemerintah Kabupaten Sarolangun .::i dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
- £. pelimpahan kekua aan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Rr..?ang lingkup Si sd ur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pad a Pas al 2 te rdir i dari:
- b, s i s t e m dan pro ed u r penyusunnn APBD:
- d, sistem dan prosedtzr ~.c:.a.tausahaan pelaksanaan APBD; dan
- c. sistcm dan pro edur eta sanaan APBD;
- e, s is tem dan pro --::.;:::::ru-t.e.nsi dan petapor an keuangan d aer ah,
- ercantum pada larnpiran yang raer upaka n an yang t ak terpisahkan dari Peraturan ?:,:= -dimaksud pada · satu ke s at uan Bupati ini. Sister can Daeran
Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Keuangan Daerah
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4
- \_ 3upati se la ku pemegang kckuasaan Pengelolaan Keuangan Daera h melirnpahkan scbagian a tau seluruh kekuasaannya kepada:
- Bupati selaku Kepala sekua saan Pengelolaan cemer in tah daerah dalam =-.pisahkan. Pemerin tah Daerah adalah pemegang Kcuangan Daerah dan mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang
- d ae ra h ; Sekretaris )acrah selaku koordinator pengelola keuangan
- anggaran/pengguna Pengguna selaku pejabat -Kepala SKPD barang.
- Pendapatan PPKD; Pcngelolaan Keuangan dan Aset Kepala Dina~ Daerah selaku
- Supat1 mempunyai kewenangan:
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang d aer ah ;
- menetapkan kcbijakan tentang pelaksanaan APBD;
- ntuk pelaksariaan APBO, Bupati mempunyai kewenangan -e.i.,etapkan:
- Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna bar a ng:
- Pengguna anggaran/ pcngguna barang;
- -Bendahara penerimaan;
- ~ Bendahara penerimaan p e m ba n t-r:
- -Bendahara pengeluaran;
- Bendahara pengeluaran pembantu;
- Peja bat yang diberi tugas/wewcnang melakukan pengclolaan utang dan piutang daerah;
- melakukan Pejabat yang dibcri t u g a s y w c w e n a n g pcm u n gu tan pene rimaa n d acra h:
- Pejabat yang diberi t ugas/wewenang melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- Pejabat yang diberi tugas/wewenang menandatangani SPD;
- Pcjabat yang diberi tugas/wewenang menandatangani surat sete tapan pajak daerah (SKPD) dan/ a tau surat ketetapan retxibu si daerah (SKRD);
- Pcjabat yang diberi tugas/wewenang menandatangani SPM;
- -Peja b a t yang d i b cr i tugas/wewcnang menandatangani SP2D;
- Pejabat yang dibcri tugas/wewenang me nge aah kan SPJ;
- Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi ha si l , belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dianggarkan di dalam DPA-PPKD.
- Pejabat, staf lairrya yang bertugas melaksanakan pcnatausahaan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- netapan pejabnt/ t f inn ·n e e bn gn i mn n n dimttkaud pndo. y t (4J huruf o dap t I ere ikan sebagian ata u sepenuhnya - eh Bupati kepada kepa.:a C::KPiJ.
- nerapan ~-' yang diberi tugas/kewenangan dalam penatausahaan pelaksanaan APBD -agaimana pada aya t (4) dilaksanakan sebelum - -uJainyQ tat. tn 2-gga.ran berkenaan .
- ayat (2) ditetapkan prinsip pemisahan menguji, dan yang ..-. impahan se baga ima.na dimaksud pada - engan ke put.c san Bupati
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6
epala Dinas Peridapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b zzempurryal tugas·
2. menyusun dan melaksanekan kebijakan Pengelolaan Keuangan Dae rah;
- b. zaenyu sun rancangac A.PaD dan rancangan Peruba.han APBD;
3. c, me lakaanaka n fun -:s·\_-o-
4. e: ________________ menyusun Japc-:z=: daerah dalam rangka
5. rnelaksanakan rugas lainnya
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8
----=:z: Pengelola Keuangan Daerah dapat melimpahkan kepada pejabat --~a di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Dae rah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- -~.uyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- -elakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- -e!aksanakan pemungutan pajak daerah;
- =elaksanakan sistem akuatansl dan pelaporar. keuangan daerah;
- ~nyiapkcJ1 pelaksanaan pinjaman dan penberian jaminan atas nama ..-~me.;-intah d aer ah ;
- -euyajikan infor m as i ke uangan d aer ah: dan
- c:elaksanakan kebija ran dan pedoman pengelolaan serta ~ughapusan barang 11,Hi ... daerah.
-~--aran/Pengguna Barang Pejabat Pen
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9
- menyusun RKA-SKPD;
epa la SKPD selaku pcjabat pengguna anggaran/ pengguna -rang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e -~punyai tugas:
- me nyu s u n DPA-SKPD;
- melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- me lak uk a n tindakan yang mcngakibatkan pcngcluaran atas beban a n ggar a a n b e l a nj a .
- melakukan pengujian atas tagihan dan mcmerintahkan pernbayaran ;
- mengadakan i ka tan/ perjanjian ke rj a sa rna dengan pihak lain dalarn batas anggaran yang te la h ditetapkan;
- melaksanakan pcmungutan penerimaan bukan pajak;
- menandatangani SPM;
- mengelola utang dan piutang yang n,enjadi tanggung jawab SKPD \_ ang dipimpinnya;
- rnenge lo la barang milik daerah/ kekayaan daerah yang rnenjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m e n yu s u n d a n m e n y a m p a i k a n laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- rnelaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang ainnya
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10
2e;abat pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan tugas--as scbagaimana dimak ud da nm Pn aa l 9 d apn t rne ltrn pa h kari ebagia n keweriangannya repada kepala unit kerja pada SKPD stlaku kuasa pengguna anggaran/baran~.
- uasa pengguna a..:i~gar;:;r, bar ang sebagaimana te r s e b u t pada ayat ( i) yairu : -----=E.=Pejaba t arrukturer ese -H a pada Sekretartar Daer ah;
- yang diberi --nggaran /ba: i-.an sebagian kewe n a nga n pengguna
mpahan seba rar; ewenangan pengguna anggaran/pengguna ng kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang gaimana terscbut pada ayat (2) be:dasarkan pertimbangan ca tan daerah, besa r a n S KPD, be saran jumlah uang yang se.lota , beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang -dali dan pertimbangan obyektif lainnya.
-~ rapaha n sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ~· (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD.
- melakukan tindakan yang mcngakibatkan pengeluaran atas eban ariggar an be lanja ;
-,,...1mpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada t (1) rneliputi:
- me lak s an at.a n a n gga r a n unit k e rj a yang dipimpinnya;
- celakukan pengujinn atas tagihnn dan memerintahkan pembayaran;
- -menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- \_ mengadakan ikatan/perjanjian ke rj a s arna dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- yang kerja unit merrgawas i pclaksanaan anggaran aipimpinnya; dan
- melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran rainnya
Pasal 330
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Uaerah Kabupaten Sarolangun agar dapat be rja la n Ia n c a r , ter tib, taat azaa, efisien, efektif dan akuntabel perlu disusun peraturan teknis sebagai dasar pelaksanaannya;
2. c . bahwa d e n g a n di terbitkannya sejumlah per fl tu ran perundang-undangan baru yang terkait dengan Pengelolaa.n Keuangan Daerah, perlu dilakukan pcnyernpur nann di dalam sistern dan prosedur Pcngelolaan Kcu angan Daer ah Kabupatcn Sarolangun;
- d. b a h w a dAIA.m ra ngka m c n g a t a s i s ej u rn la h permasalahan teknis yang masih sering terjadi di dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun, perlu perbaikan komprehensif terhadap Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2013 ten tang Si stern dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- e. bah wa ## BAB I
KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
- Perner intah Pusat se]anjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan "!egara Kesatuan Rcpublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun -945.
=Lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Pe m e r i n t a h a n Daerah adalah pcnyelenggaraan urusan pe rn e r i n t a h a r, olch Pemcrin tah Dacrah Ka bu paten Sarolangun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Pe.merintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah.
- Bupati adalah Bupati · Sarolangun sebagai Pernegang Kekuasaan Perrge lo l aa.n Keuangan Daerah.
- .::: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adala h Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah Kabupaten Sarolangun selaku Koordinator Pengclo]aan Kcuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Dacrah dan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Sa tu an Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.
- Perangkat Daerah adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yaitu Kepala Dinas Pe ad a pa ta n , Pengelolaan Keuangan d an · Aset Daerah Kabupaten Sa:-olangun yang mernj.unyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak se b agai Bendahara Umum Daerah .
- Sat.uan Kerja Penge]ola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
- .\_ \_\_ Bendahara Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah .
- Saru an Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah dalam kapasitasnya sebagai SKPD, r~spektorat, Sekreta.-iat :::&gt;PRD, Badan, Dinas, dan Kantor selaku penzguna anggaranj'peagguna barang yang menjadi tariggungja wa bnya,
- .. \_\_ Kuasa Bendahara Urnum Daerah adalah pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas yang dirniliki BUD.
- Pe n ggu na Barang adalah Kepala SKPD ~ha~ai pej abat pemegang kewenangan -~ii:.Uneaa barang milik daerah untuk ~-fu:1gsi SKPD yang c!ipimpinn~·a. .. 3. Pengguna Angga.:ad a l a m kapasitasnya pen ggu naan an a:rE.:= melaksanakan tu as
uasa Perigg ------ad a lah pejabat ya:1g diberi k ua s a nruk rneta -· -ian kewenangan pejabat pengguna nggar an dalarn me -.a can sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Pcjabat Penata .sahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat li?PK-SKPD adalah peja bat yang melaksanakan fungsi tata usaha euangan SKPD.
uasa Pe ngguna nggar an ditunjuk
:::2n dari Sistcm dnn pro scd ur Pc ngc lo l aa n Keuangan Daerah di te te p ka n di dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk -- ... erikan pedoman mengenai tata car a Pcngelolaan Keuangan dalam kerangka APBD Pemerintah Kabupaten Sarolangun .::i dengan peraturan perundang-undangan.
- £. pelimpahan kekua aan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Rr..?ang lingkup Si sd ur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pad a Pas al 2 te rdir i dari:
- b, s i s t e m dan pro ed u r penyusunnn APBD:
- d, sistem dan prosedtzr ~.c:.a.tausahaan pelaksanaan APBD; dan
- c. sistcm dan pro edur eta sanaan APBD;
- e, s is tem dan pro --::.;:::::ru-t.e.nsi dan petapor an keuangan d aer ah,
- ercantum pada larnpiran yang raer upaka n an yang t ak terpisahkan dari Peraturan ?:,:= -dimaksud pada · satu ke s at uan Bupati ini. Sister can Daeran
Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Keuangan Daerah
- \_ 3upati se la ku pemegang kckuasaan Pengelolaan Keuangan Daera h melirnpahkan scbagian a tau seluruh kekuasaannya kepada:
- Bupati selaku Kepala sekua saan Pengelolaan cemer in tah daerah dalam =-.pisahkan. Pemerin tah Daerah adalah pemegang Kcuangan Daerah dan mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang
- d ae ra h ; Sekretaris )acrah selaku koordinator pengelola keuangan
- anggaran/pengguna Pengguna selaku pejabat -Kepala SKPD barang.
- Pendapatan PPKD; Pcngelolaan Keuangan dan Aset Kepala Dina~ Daerah selaku
- Supat1 mempunyai kewenangan:
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang d aer ah ;
- menetapkan kcbijakan tentang pelaksanaan APBD;
- ntuk pelaksariaan APBO, Bupati mempunyai kewenangan -e.i.,etapkan:
- Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna bar a ng:
- Pengguna anggaran/ pcngguna barang;
- -Bendahara penerimaan;
- ~ Bendahara penerimaan p e m ba n t-r:
- -Bendahara pengeluaran;
- Bendahara pengeluaran pembantu;
- Peja bat yang diberi tugas/wewcnang melakukan pengclolaan utang dan piutang daerah;
- melakukan Pejabat yang dibcri t u g a s y w c w e n a n g pcm u n gu tan pene rimaa n d acra h:
- Pejabat yang diberi t ugas/wewenang melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- Pejabat yang diberi tugas/wewenang menandatangani SPD;
- Pcjabat yang diberi tugas/wewenang menandatangani surat sete tapan pajak daerah (SKPD) dan/ a tau surat ketetapan retxibu si daerah (SKRD);
- Pcjabat yang diberi tugas/wewenang menandatangani SPM;
- -Peja b a t yang d i b cr i tugas/wewcnang menandatangani SP2D;
- Pejabat yang dibcri tugas/wewenang me nge aah kan SPJ;
- Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi ha si l , belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dianggarkan di dalam DPA-PPKD.
- Pejabat, staf lairrya yang bertugas melaksanakan pcnatausahaan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- netapan pejabnt/ t f inn ·n e e bn gn i mn n n dimttkaud pndo. y t (4J huruf o dap t I ere ikan sebagian ata u sepenuhnya - eh Bupati kepada kepa.:a C::KPiJ.
- nerapan ~-' yang diberi tugas/kewenangan dalam penatausahaan pelaksanaan APBD -agaimana pada aya t (4) dilaksanakan sebelum - -uJainyQ tat. tn 2-gga.ran berkenaan .
- ayat (2) ditetapkan prinsip pemisahan menguji, dan yang ..-. impahan se baga ima.na dimaksud pada - engan ke put.c san Bupati
epala Dinas Peridapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b zzempurryal tugas·
2. menyusun dan melaksanekan kebijakan Pengelolaan Keuangan Dae rah;
- b. zaenyu sun rancangac A.PaD dan rancangan Peruba.han APBD;
3. c, me lakaanaka n fun -:s·\_-o-
4. e: ________________ menyusun Japc-:z=: daerah dalam rangka
5. rnelaksanakan rugas lainnya
----=:z: Pengelola Keuangan Daerah dapat melimpahkan kepada pejabat --~a di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Dae rah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- -~.uyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- -elakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- -e!aksanakan pemungutan pajak daerah;
- =elaksanakan sistem akuatansl dan pelaporar. keuangan daerah;
- ~nyiapkcJ1 pelaksanaan pinjaman dan penberian jaminan atas nama ..-~me.;-intah d aer ah ;
- -euyajikan infor m as i ke uangan d aer ah: dan
- c:elaksanakan kebija ran dan pedoman pengelolaan serta ~ughapusan barang 11,Hi ... daerah.
-~--aran/Pengguna Barang Pejabat Pen
- menyusun RKA-SKPD;
epa la SKPD selaku pcjabat pengguna anggaran/ pengguna -rang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e -~punyai tugas:
- me nyu s u n DPA-SKPD;
- melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- me lak uk a n tindakan yang mcngakibatkan pcngcluaran atas beban a n ggar a a n b e l a nj a .
- melakukan pengujian atas tagihan dan mcmerintahkan pernbayaran ;
- mengadakan i ka tan/ perjanjian ke rj a sa rna dengan pihak lain dalarn batas anggaran yang te la h ditetapkan;
- melaksanakan pcmungutan penerimaan bukan pajak;
- menandatangani SPM;
- mengelola utang dan piutang yang n,enjadi tanggung jawab SKPD \_ ang dipimpinnya;
- rnenge lo la barang milik daerah/ kekayaan daerah yang rnenjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m e n yu s u n d a n m e n y a m p a i k a n laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- rnelaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang ainnya
2e;abat pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan tugas--as scbagaimana dimak ud da nm Pn aa l 9 d apn t rne ltrn pa h kari ebagia n keweriangannya repada kepala unit kerja pada SKPD stlaku kuasa pengguna anggaran/baran~.
- uasa pengguna a..:i~gar;:;r, bar ang sebagaimana te r s e b u t pada ayat ( i) yairu : -----=E.=Pejaba t arrukturer ese -H a pada Sekretartar Daer ah;
- yang diberi --nggaran /ba: i-.an sebagian kewe n a nga n pengguna
mpahan seba rar; ewenangan pengguna anggaran/pengguna ng kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang gaimana terscbut pada ayat (2) be:dasarkan pertimbangan ca tan daerah, besa r a n S KPD, be saran jumlah uang yang se.lota , beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang -dali dan pertimbangan obyektif lainnya.
-~ rapaha n sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ~· (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD.
- melakukan tindakan yang mcngakibatkan pengeluaran atas eban ariggar an be lanja ;
-,,...1mpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada t (1) rneliputi:
- me lak s an at.a n a n gga r a n unit k e rj a yang dipimpinnya;
- celakukan pengujinn atas tagihnn dan memerintahkan pembayaran;
- -menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- \_ mengadakan ikatan/perjanjian ke rj a s arna dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- yang kerja unit merrgawas i pclaksanaan anggaran aipimpinnya; dan
- melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran rainnya
-.. -unjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) --=dasarkan pcrtimbangan kompctensi jabatari, anggaran kegiatan, .:eban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan ..., cktif lainnya.
-c aba t pengguna anggaran/ barang a tau kuasa pengguna \_00aran/barang dalam m e la ks a n a ka n program dan kegiatan -·nunjuk dan menetapkan pejabat pada unit kerja SKPD selaku FPTK.
!??TiK ya n g ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/ barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas cdaksanaan tugasnya ke pada pengguna anggaran/barang.
P?TK yang ditunjuk olch kuasa pengguna anggaran/barang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ee aksanaan tugasnya kepada kuaaa pengguna anggR.r::1n/h:u:=rng. ?'?'TK mempunyai tugas mencakup:
- ..:.-mengendalikan peleksanaan kegiatan;
- menyiapkan dokumen anggar an atas beban pengeluaran pelaksanaan kc Iatan,
- ...,\_ me.capo rk an perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- -encakup do -:u-~ --1n1st:rasi kegiatan maupun dokumen dm1n1strasi l an -,-.- · ·t dengan persyaratan pem bayaran yang =. tetapkan ses'ua cenaan ketentuan perundang-undangan. C
- Pcdoman perrunju ~an PPTK tercan tum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan diberikan secara selektif dengan 911:0:::------r::.:Jangkan kemampuan keuangan d a e r ah , -:as d a n ditetapkan dengan Kepu tu san Bupati. -=..:::: h ibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu -~ diteiapkan dalam peraturan perundang-undangan. ## Pasal 34 iayanan kepada masyar akar. ep da p e me r i n ca h be r t uj u a n untuk m e n u nj a n g aa.n pcnyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. per uaahan daerah be rruj uan unruk menunjang -.-.. e pa d a pe me r in rah daeraz airrya b e r t uj u a n u n t u k - \_-jang peningkatan penye e-gga.raan pemerintahan d.an Iaya n a n dasar umurn,

Penandatangan: -·epada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) -------san Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri "euteri Ke uarigan setiap akhir tahun anggaran. kepada masyarakat da n organ isa si kemasyarakatan \_ uan untuk meningkatkan p a r t i s i p a s i penyelenggaraan ~ngunan daerah atau secara fungsional terkait dengan -~~ga.i penyelenggaraan Pc mer in taha-i Daerah. ## Pasal 35 bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak -a ter u s menerus dan harus digunakan sesuai dengan -~--· yang ditetapkan da+am naskah perjanjian hibah ~------ diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat --. n bahwa pemberian hi bah terse but ada batas akhirnya -----·ung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan segiat an tersebut dalam menunjang penyelenggaraan ---tahan Daerah . . ...\_\_~--Perj a nj i a n Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada .) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, --pembe r ia n hibah, jumlah uang yang dihibahkan. ## Pasal 36

Penandatangan: -\_an sosial sebagaimana d i m a k e u d pada ayat (1) diberikan -a s el e k t if , tidak secara terus menerus/ tidak mengikat rae rn i l ik i kejeiasan peruntukan penggunaanya dengan :.e:=~r-·imbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan - Bupati. \_ Ban tu an sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 \_ \_: e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan ----------- bentuk uang dan/ a tau barang kepada masyarakat yang \_ .. an untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan -?~litik. -\_...an sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/ tidak \_...,...- cat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak - de.n tidak harus diberikan sctiap ta hu n anggara n. ~ bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e -~-...:-;;.;:·-,...a.in untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial ~~;s~~;a&lt;L-akatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada eie!:::;iok/ anggo a masyarakat: ## Pasal 37 ~----= b agi hasil provin s! kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dala:n per hirungan akh ir tahun terjadi kelebihan maka -~man terse but a ~an dipe.rhitungkan dengan kewajiban 2---rir..tah Kabupa en u-:u · · "7.U~ arrgga ra n ber-iku tnya. bagi basil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f -=.akan un tuk menganggarkan dana bagi hasil yang \_u"-ber dari pe nd a pat an provinsi kepada kabupaten/kota \_ai dengan ke te n tu an per u n d an g-trndangan. ~\_\_,,...,,\_. n keuangan aimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g ~-J.tsn unruk rnengan irkan bantuan keuangan yang bersifat umum rusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan -.;:::\_..ii:.--..i::.;:, pcmerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota pcmerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka ~~a·taan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada ..., politik. -nan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat ( 1) perun tukan dan penggunaannya diserahkan -uhnya kepada pemerin tah daerah/ pemerin tah des a ~nma bantuan. er i bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rnensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau ---o-o·-: pendapatan dan bclanja desa pencrima bantuan. - ran. ke u a n g a n yang bersifat khusus sebagaimana -·sud pada ayat (1) p e r u n t u k a n dan pcngclolaannya -hkan/ ditetapkan oleh pcmerintah daerah pemberi ## Pasal 39 - \_ \_:.ti memberikan bantuan keuangan pada partai politik sesuai -ran kctentuan peraturan perundang-undangan. - .. uan keuan gan kepada partai poli tik se bagaimana --sud pad a ayat ( 1) diberikan setiap tahun anggaran. ## Pasal 40 ·cuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud -:..=.sal 39 ayr t (1) diberikan secara proporsional berdasarkan ... ----~rolehan s u ar a terhadap Partai Politik yang duduk di DPRD ## Pasal 41

Penandatangan: -·-gaj uan ban tuan keuan gan se b a g a i rn a n a d imak sud ( 1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan en gk a p i d o k u m e n pcngesahnn dari komisi pemilihan umum - ·:-ah p r ovi n s i.

Penandatangan: - \_-gajuan ban tu an keuangan sebagaimana dimaksud dalam -s.al 39 ayat ( 1 1 disampaikan s e c ar a tertulis oleh dew an ~pinan daerah partai potitik Kabupaten Sarolangun atau =tan lainnya kepada Bupati melalui Kantor Kesbangpol dan ---as Kabupaten Sarolangun atau sebutan lainnya. ::-gunaan ban tuan keuangan kepada parpol sesuai dengan ezentuan peraturan perundang-undangan.

Penandatangan: =::-wan Pimpinan Daerah Partai Potitik Kabupaten Sarolangun :au sebutan lainnya wajib menyampaikan laporan -=-=-·anggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan -g bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten ::--olangun kepada Bupati sesuai dengan keten tuan peraturan ~:-undan g-undangan. ~-yampaian lapora.n per ta nggu ngj awab an sebagaimana =-::iaksud pada ayat ( 1.) dilakukan secara berkala 1 (satu) ~-r-un sekali setelah diped "Sa oieh Sadan Pemeriksa Keuangan. tidak terduga aebagajmana dirnaksud dalam Pasal 28 -' h merupakan belanja trn tu k kegiatan yang sifatnya tidak arau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan -=-a. alam dan bencana so sial yang tidak diperkirakan -mnya. termasuk pengembalian atas kclebihan penerimaan -~ ·ahun-tahun sebelumnya yang tclah ditutup. - tan yang b e r s i Ia t tidak b ia s a sebagaimana dimaksud ( 1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka ~ahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan er ntahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ---:ban ma.syarakat di daerah. ~-balian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun cmnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. ## Belanja Langsung ## Pasal 43 1::e anja Langsung dari suatu kegiatan terdiri atas: -.a peg aw a i ; -\_a bar a n g dan jasa; dan - -:: modal. ## Pasal 44 dalam Pasal 43 huruf a dalam melaksanakan awai sebagaimana dimaksud .-:-geluaran honorarium/ upah ---- :: ________________:::.:: kegiatan pemerintahan daerah. ## Pasal 45 barang/jasa sebagaimana dimaksuJ dalarn Pasal 43 huruf b ~ r.:, untuk menganggarkan pcngadaan barang dan jasa yang nilai ~r-=:2::·::-ya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program ~tan pernerintahan daerah, termasuk barang yang akan n atau diiual kepndn rnasyarakat atau pihak kctiga. barang/jasa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja pakai habis, bahan/matcrial, jasa kantor, premi asuransi, kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa --~- ~u.ng/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, ~ngk;tpan dnn peralatan kantor, makanan dan minurnan, pakaian can atributnya, pal.aian kerja, pakaian khusus dan hari-hari "E~::\_,,:::.. perjalanan dinas, pcrjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain pengadaan barang/jasa, ~~ja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang ~~~ ... ..:kan untuk diserahkan atau dijual kepada rnasyarakat atau pihak ## Pasal 46 -~-~ .. a modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c \_=--a.kan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka -.- an/ pengadaan a tau pem bangunan aset tetap berwujud .z. -cmpunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan digunakan dalam kegiatan pemerin tahan Kabupaten - a modal s e b ag e i m a n a dimaksud dalam ay a t 1 termasuk -~a pcmeHharaan a et tctap seper n pe ra la tan d an m e e in , -...--...-...i:asi d anj atau perramba ha n ged urigj ba ngu n an yang bukan pemefihar aan ru tin dan d apat me nambah rnasa ..---=a· atau kapasttas asez tetap ter sebu :. se besar harga terkait dengan tersebut siap \_ a.ag cranggar ran dalam beianja modal ~gun aser ditarnbah seluruh belanja yang ::.:..rlaaa/ pe m barigurran a set sampai a set - ~an. t menets pkan batas minimal kapitalisasi (Capitalization !.lfd) sebagai dasar pembebanan belanja modal. ## Pasal 47 -... ... ...\_\_..- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat mengikat dana ICli;::;::=E::l.: - -..I.K 1 (satu) tahun anggaran; a tau - dari 1 [satu] tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak ::,i...;:-..:,..-.: peraruran perundang-undangan. -= tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus ~~~::.- ~5 kriteria sekurang-kurangnya: -.aa.--~ konstruksi atas pclaksanaan kegiatan yang secara teknis ~..:;~kan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang ---::rluka."1 waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau

Penandatangan: ~-.r~~-:.·;-an kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) \_\_ san atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota --'!: -:a.'l bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ~:a.a.,: atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus ~ berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman -----bioit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan -- c: rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa =e=:=-4:J sennce. ~pakatan bersarr a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -~~---~""6,i bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan ::.-== :??AS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun c:::::;z::s--:a..:::: mern uat: - ... ...,.:."= wakru pelaksanaan kegiatan; ~kcgiatan: - --anggaran; dan

Penandatangan: ...11ci:a:-,dctu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagairnana dimaksud ... ~ 3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah - -=~· ~"lggaran per tahun . ## Bagian Keempat Surplus/ (Defisit) APBD ## Pasal 47 --tara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran ~.rah me ngakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. ## Pasal 48

Distribusi: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terjadi \_.,a anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari .:.~cc:..-;belanja daerah. ha! APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk -.:.\_ ~:L-: pokok urang, penyertaan modal (investasi) daerah, p mj arnan kepada pemerintah pusat/pemerintah .ain d·Ln/ a tau pen da na.an belanja peningkatan jaminan belanja pening saran jaminan sosial sebagaimana -ssud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan atan pelayanan dasar ma syara kat yang dianggarkan pada ?=&gt; yang secara fungsional te , kait dengan tugasnya - - ssanakan program dan kegiatan terse but. ## Pasal 49 t anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terjadi -a anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari zzzran belanja daerah. maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran \_:edo::nan pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh --eri Keuangan. - ::i hal APBD diperl irakan d efi s i t , ditetapkan pembiayaan menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat -\_\_\_.,-.=ber dari sisa lebih per hi tungan anggaran tah un sebelumnya, pencairan d a n a cadangan, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau -im aa n piutang. ## Pasal 50

Penandatangan: Sarolangun me lapor kan posisi surplus· defisit ada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap -----dafarn tahun anggaran berkenaan. ## Bagian Kelima Pembiayaan Daerah ## PasalSl .=..en daerah sebagaimana d irn a ks ud dalam Pasal 15 ayat (1) d ar i penerimaan pembiayaan dan pengeluaran ## Pasal 52 - S.sa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran ~~belumny"l (SiLPA); ~-imaan pem biayaan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 51 -·up: - =~ncairan d a n a cadangan; - c-en e r im a an pinjaman d a e r a h ; - -asil pe nj u a l a n kekayaan daerah yang dipisahkan; - ;;:·nerirnaan kembali pemberian pinjaman; dan - -enerimaan piutang daerah. :--cduaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 '""!'...-ca cup : - -:emben tukan dana cadangan; - =~nyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; - i-emberian p i nj a m a n daerah. - ;:·mbayaran pokok utang; dan - penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk "::::E~;:-a::!-"'lggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah BUMD dan hasil · .. ,:&lt;-asi penyertaan modal pemerintah daerah. ## Pasal 53 -ah pe rnb iayaan neto harus dapat menutup defisit ~ :ayaan neto merupa · ...,n seiisih antara penerimaan pembiayaan -,,::n pengeluaran pernbiayaan. ## Bagian Keenam Kode Rekening Penganggaran ## Pasal 54 urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang -:umkan dalam APBD menggunakan kode urusan pcmerintahan -i.. dan kode organisasi. -pcndapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang dalam pe n ga n gga r a n menggunakan kode akun -~?atan, kode akun be lanja, dan kode akun pembiayaan. --::: program, kegiatan, kelompok, je nis , obyek serta rincian obyek dicanrumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode \_\_\_\_ zan, kode kelompok, kode jen is , kode obyek dan kode r incian ~ tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada : , ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode aran yang disebut kode rekening penganggaran.

Penandatangan: -an kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan akan ...::;:~an dengan peraturan Bupati. ## BAB IV PENYUSUNAN APBD Bagian Pertama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prior ita s dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ## Pasal 55 :;r-, penyusunan rancangan PPAS scbagaimana dimaksud pada :1. SKPD menyampaikan RKA SKPD pendahuluan kepada

Penandatangan: 3::=-ci menyu sun ranca.ngan KUA d an raricangan PPAS herdaearkan dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri ------- · ·egeri setiap tahun. S ·po p e n d a h u l u n n s e b a g a i rn a n n d i m a k s u d pndn a y a t (2) \_, .::.:n berdasarkan Ren can a Kerja SKPD yang telah disinkronkan -\_:=.RKPD. ## Pasal56

Penandatangan: -----.a:;'i;gan KUA dan -ancangan PPAS yang telah disusun zaimana dimaksud j ada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris i:=i selaku ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada menyusun rnncangan KUA dan rancangan PPAS z aiman a dimaksud Pasal 55 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD C.."-:)imoin oleh Sekretaris Daer ah. -.. e= ## Pasal 57 zangan KUA mernuat kond isi ekonomi makro daerah, as um si ---..:suna.n APBD, kebijakan pe n d apa ta n d aer ah , kebijakan -\_a daerah, kebija -ar pembiayaan daerah, dan strategi traaegi pencapaian sebagaimana di-s..::.:: pada ayat (1) memuat --gkah-lang rah kongkr it dalam mencapai target. ## Pasal 58 -·nentukan skala prioritas pembangunan daerah; --a.n PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat ( 1) -..-...;;.\_.:::=. derigan tahapan sebagai berikut: -~nentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang ~onisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum \_.\_\_ ... ~-... Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan - :-yusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing --g.:am/ kegiatan. ## Pasal 59 -=ec:.bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD ~~a Sadan Anggaran DPRD.

Penandatangan: ";:z.cangan KlT A dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud =--=...am Pasal J6 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD ~ ·ng lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran .:~-~alan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan -;:s\_PBD tahun anggaran berikutnya. ";'- ncariga n KU A dan rancangan PPAS yang telah dibahas ·?l:agaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya di sepakati --r:jadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun -ggaran berjalan. ## Pasal 60

Penandatangan: ..:.A d an PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud -=.am Pasal 59 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam --::a k e s e p a k a t a n yang ditandatangani bersama antara kepala :=2~::ah dengan pimpinan DPRD dalarn waktu bersamaan.

Penandatangan: ":::::..am hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota esepakata n KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang - \_u.:jnk oleh pejabat yang berwenang.

Penandatangan: ::::: ________________am hal Bupati ber h al an ge n , Bupati dapat menunjuk pejabat ~ ... diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan .:A d an PPAS. ## Bagian Kedua Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA ## Pasal 61

Penandatangan: ~~dasarkan nota kesepakatan s e b a ga i m a n a dimaksud dalam -:ca el 60 ayat ( 1), TAPD menyiapkan ra n carigan surat edaran pala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD ebaga i acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Penandatangan: ~--cangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman -::.yusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --ncakup: - -:alokasi plafon anggai"an semen tar a un tuk setiap program /kti~iatnn SKPD; - pr io rtt a s pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang te r ka i t ; - -o a ta s w a kt u ;en,:""ampaian RKA-SKPD kepada Pejabat ?engelola Keua.ngam E).!ae;-ah; - -dokume n se bagai !;:;,- .=an. surai, edaran rne lipuri KUA, PPAS, analisis stander 2-\_E. c::-1 standar saruan harga, o·-A-SKPD set azz --csud pad a ayat (i) diterbitkan paling -~s tahun anggaran berjalan. ## Bagian Ketiga Pe nyu swnan Rencana Kerj a Anggaran ## Pasal 62 R · ~-SKPD memuat rencana pendapatan asli daerah, rencana belanja tidak langsung berupa belanja pegawai dan belanja langsung untuk r:asing-masing program dan kegiatan.

Penandatangan: B~rdasarkan pedornan penyusunan RKA-SKPD sebagaimana ::L-::.aksud dalam Pasal 61 ayat (1), kepala SKPD menyusun RKAsxzn. Pe ny u s u ua n RKA belanja langsung pe.. kegiatan menggunakan pendekatan kinerja y a i tu berdasarkan pada indikator ki n e rj a , capa ia n atau target kinerja, analisis standar belanja, standar s.at u a n harga, clan standar pe layarian minimal.

Penetapan: RKA-SKPD disampaikan kepada TAPD melalui Pejabat Pengelola eu angan Daerah dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan di c.alam surat edaran Bupati tentang pcdoman penyusunan RKA. ## Pasal63 Pad a Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :::isusun RKA-SKPD d.m RKA-Pejabat Pengelola Keuangan :&gt;aerah.

Penandatangan: RKA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disusun oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah.

Penandatangan: - 'A-SKPD disusun oleh Kepala DPPKAD selaku pengguna e:.;-. ggaran. RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana ciraaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan: - . belanja tidak langsung s e l a in belanja pegawai yaitu berupa belanja bunga, bc l a nj a s u b s id i , b e la nj a hibah, b e l a nj a bantuan s o s i a l , belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan - . pendapatan yang berasal d ar i d a n a perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah; - c, pe n e r i m aa n pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. ## Pasal 64 .. :.::.ja hibah dari Pemerintah Da e r a h kepada instansi Vertikal, -· eani sm e penganggaran dan pemberiannya mengacu pad a ketentuan ~10:aan Keuangan Daerah, dan bagi instansi penerima dalam ...\_ ... -=sanaan dan pertanggungjawabannya memperha.tikan Peraturan -:ed Keuangan terkait hibah daerah, kecuali yang diatur dengan zruran perundangan tersendiri. ## Pasal 65 ~ 9r:ggaran belanja barang modal yang akan diserahkan e-:e.=:likannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran zenaan dialokas: can pada belanja barang dan jasa. ## ?asal 66 be r au m be r d a r i Oo.nn Alo ka e! pada SKPD yang berkeriaan ae suai Penganggaran e Khusus (OAK) sa teacer pela ·-.:~- --regiatan OAK, raengacu kepada peraturan snis yang ditetap .. ---=a tahun anggaran berkenaan. ## Pas al 67

Penandatangan: ·-ctapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran -;30 dan member itahukan kepada Pimpinan DPRD; kegiatar yang d i b i ay a i d a r i dana transfer dan jela s peruntukannya se per ti Dana Darurat, Dana Bencana ::::&gt;~K. Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan yang bersifat ain nya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat - ..1 mendesak lainnya, yang bel um cukup tersedia dan / a tau -aia:1ggarkan dalam P PBD, dapat d il a ks an ak a n mendahului --· ~n ?eraturan Daerah t&lt; ntang Perubahan APBD dengan cara: --'.Yllsun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar ~-= ~sanaan kegiatan; =~f)ung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau zmpaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah =~=ah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan ~-bahan APBD. ## Bagian Keempat Penyiapan Raperda APBD ## Pasal 69 se bagaimana d imaksud pad a ayat ( 1) dilakukan --~ menelaah:

Distribusi: --yang disampaikan oleh pengguna anggaran dibahas lebih -\_ ... · oleh TAPD.

Verifikasi: seses ua ian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pE.da RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, can dokumen perencanaan lainnya; - -~.engkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capa.ian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran e iatan, d a n s ta n d a r p e l ay a n a n minimal; - ce se s ua ian rencana anggaran dengan standar analisis ~lanja dan standar satuan harga; - ---..\_...::: ________________i.l -:::-1uyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;

Penetapan: Dalam hal hasil pembahasan RKA terdapat ketidaksesuaian ~bagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna anggaran =.cfakukan penyempurnaan. RKA yang telah disempurnakan =..sampaikan kembali kepada TAPD melalui Pejabat Pengelola ~c uangan Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut. Batas waktu ~--e.:1yampaian RKA yang telah disempurnakan sebagaimana - .maksud pada ay at (4) dapat ditetapkan di dalam surat eaacan Bupati ten tang pedoman penyusunan RKA dan/ a tau s..::.rat pemberitahun dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 6¥...ronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. ## Pasal 70

Distribusi: ~aagan pe ra turan daerah ten tang APBD yang telah disusun Pejabat Pe ngelola Keuangan Daerah disampaikan oleh -;b:at Pengeioia Ketrarrgan Daer ah melalui Sekr e ra ri s Daerah ~,.:a au?ati.

Verifikasi: yang telah disempurnakan dan diverifikasi oleh TAPD ~.-::aka:i sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah --:ang APB D. tang :3-0, disosialisasikan kepada masyarakat -- a · ~ Koordiriator Pengelolaan Keuangan sebelum rsasr rancangan perat.uran daerah ten tang APBD ~aimana dimaksud pada ayat {3) bersifat memberikan :::::nlasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta ar ak a t dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang ## Bagian Kelima Penyampaian dan Pem bahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ## Pasal 71 am -s su d pad a ayat ( 1) disertai dcngan nota keuangan.

Penandatangan: -~ti menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD r'ta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu --::ia bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun - direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. p ai an rancangan peraturan daerah sebagaimana hal Bupati dan/ a tau pimpinan DPRD berhalangan ... maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat - :.: berwe n an g selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani --··-11..!juan bc r sama. ## Pasal 72. ---bahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada ·"'4·suaian rancangan APBD d eriga n KUA dan PPAS. ~-apan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah --:-ng APBD untuk mendapatkan persetujuan be r sa ma -suaikan dengan tata tertib DPRD Kabupaten Sarolangun. - :L.2m pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, --::'.ID dapat meminta RKA SKPD berkenaan dengan program/ atan terten tu.

Penandatangan: --eruj ua n bersama Bupati dan DPRD terhadap rancangan -at~ran daerah tentang APBD d i ta nd at an ga.n i oleh Bupati dan ----p:nan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun ~aran berakhir.

Penandatangan: pembahnsan scbagaimana dimaksud p ad a ayat (3) angkan d a larn dokumen persetujuan bersama antara Bupati - OPRD.

Verifikasi: -.am hnl Bupnti d n n / n tn u p irnp i n c n DPRD be r h e l arrgn n t.e t a.p , -ca persetujuan bersama ditandatangani oleh pejabat yang -:I.njuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/ tugas Bupa ti dan/atau selaku p im p in an sementara Zeleksana

Penandatangan: --s d as ar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada 5l, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati --·ang penjabaran APBD. ## Pa en 1 73

Penandatangan: ~tda DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 =--~ (5) tidak meaetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah ~u.ariap rancangaa peraturan daerah tentang APBD, kepala , daerah --, aksanakan pengeluaran setinggi-ringginya sebesar angka APBD tahun 1...--\_;'~;,::=.::.~a.-an\_ sebelumnya, ~:n yang bersifat ---an belanja yang bersifat u-a\_;fb. --ja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h bclanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan z.anaan pelayanan d a s a r masyarakat antara lain -::.idikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban ~:ia piha k ketiga. -;a yang bersifat ----· sebagairuana dirnaksud pada ayat (2) -::z::-·· roakan belanja ;~ c:!:1mtuhkan secara terus rnenerus dan harus --.-'--"'""sikcL, oleh pemerintah daerah dcngan jumlah yang cukup untuk dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja -z~rai·, belanja barang dan jasa, ## Pasal 74 ..\_\_. --- ::2n prosedur pcnyusunan APBD tercantum dalam lampiran IIl.1 -::nga., III .6. ## BABV PELAKSANAAN APBD Bagia n Pc rtama Azas Umum Pelaksanaan APBD ## Pasal 75 pe n e r im a a n d a e r a b clan pcngeluaran d a e r a h dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam -p SKPD yang mcmpunyai tugas memungut dan/atau -er-ima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan atau pcner imaan bcrdasarkan ketcntuan yang ditetapkan ~-~-- pe ra tu ra n perundang-undangan. emma a n pe n d a pa ta 1 SKPD berupa uang atau eek harus -:or ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari \_\_ berikutnya. ·:unaan pendapatan SKPD dilarang digunakan langsung untuk ---iayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan ...--:--rlang-undangan. -h belnnjn yn n g cllnnggnrknn d a lam Af'RO mer u pa ka n ba tae --ggi untuk setiap pengeluaran bclanja. sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat keadaan darurat, yang selanjutnya \_ct![kan rancangan perubahan APBD dan/atau mpaikan dalam Ia po r an r e al i sa s i anggaran. jika se uaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup -d1a dalam APBD. -.---da keadaan darurat scbagaimana dimaksud pad a ayat (7) ·· p~nn ac s u n i d e n gn n po rn t u rn n p er u n dn n g-ra n da ngn n . ~-gcluaran belanja daerah menggunakan prinsip h ern a t, tidak ~ah, e Ii s i e n , e Ie k t if dan scsuai dengan keten tuan -a-uran perundang-undangan. ...::p SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban zzar an daerah un tuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan .,.1 -o APBD. Bagian Kedua Doku.:-en P laksanaan An ggnr en

Penandatangan: ,;;...-=-t Pengelola Keuarsaan Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja per aruran daerah ten tang APBD ditetapkan, - ~dtahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun -gan DPA-SKPD. DPA-SKPD kepacla lama 6 ( enam) hari d im ak s u d pacla ayat ... '-../ .. SKPD menycrahkan rancangan --2t Pengelola Keuangan Daerah paling - setelah pemberitahuan se b aj-a irn an a DPA-SKPD sebagaimana d ima ks ud pada ayat (1), sa sara n yang h e n d a k d ic apa i, p rogr arn , ke g ia tari , aran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut; rencan a penarikan d a n a t i a p-t i a p SKPD s e r ta pendapatan - dip~rkira1&lt;an. ## Pasal 77 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan clan Aset Daerah DPA-SKPD dan DPA- Pejabat Penge]ola Keuangan

Penandatangan: --.-gan DPA-SKPD d i su su n oleh Kepala Dinas PPKAD selaku --una anggaran. -.:a.ngan DPA- Pejabat Pengclola Keuangan Daerah d ig un ak an .- menampung: - :z::igan DPA- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disusun oleh - Dirias Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah -~ Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah. .-·nd.apatan yang b c r a s a l dari clan a perim bangan dan -n -La i n pendapatan d aer ah yang sah; -ne.rimaan pe mb i aya an dan pengeluaran pembiayaan. -- anja tidak langsung selain belanja pegawai yaitu berupa -anja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja .=..:::.:ruan sosial, be]anja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, - --belanja tidak ter d uga ; clan ## Pasal 78

Penandatangan: ::..2..5a.rkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ==..t Pe nge lo la Ke uarigan Daer ah m e n ge aa h.k ari ra.ncangan --...KPD dan rancangan DPAPejabat Pengelola Keuangan ::.n dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Penandatangan: - :; .ne lak ukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPA--t Perrge lo la Keuangan Dacrah bersama-sama dengan kepala :?-.:&gt; pari ng lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya .: ________________-:..ran kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Verifikasi: - ... ··po dan DPA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang telah - - n sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) disampaikan kepada \_\_\_;.\_ SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat ~ten Sarotangun. dan Ba d an Pemeriksa Keuangan paling -- -zuj u h] .i ar i kerja sejak tanggal disahkan. ~ - Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud yat f2l dlgunakan sebagat d a sar petakaanaan anggaran oleh --- 2 Dirras Pendapatan ?e:igelolaan Keuangan dan Aset Daerah -...= ... Pej a.ba.t Pe ngelola Keu arigan Daerah. 2

Penandatangan: -- -SK.PD sebagaimana climaksud pada ayat (2} digunakan sebagai ---==--?eiaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna ~an, pengguna barang. pe nyu s'uraae daa penge sahan DPASaruan Kerja --==-=gka: Dae rah re:-o:r.~ m dalarn .. larnpir an .. IV.\_. ,... pengess.han D?APejabat Pengelola -dalarn larnpir an J\1.2. penyusunen ## Bagian Keti ga Dokumen Pela ssanaan Anggaran Lanjutan ## Pasal 79 zaaan kegiatan laujuta n didasarkan pada DPA-SKPD yang - sahkan kembali oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPA La nj u ta n yang selanjutnya disingkat DPAL-SKPD ~un anggaran berikutnya. -~~-~ anggaran da larn DP/\L-SKPD dapat d isahkan sctclah terlcbih cilakukar. pe nguj ia n terhaciap:

Penandatangan: mcngesahkan kembali DPA-SKPD menjadi OPAL SKPD ~::a: ________________a:r.oana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD -paikan laporan hasil akhir re a li sa s i pelaksanaan kegiatan -non fisik maupun keuangan kepada Pejabat Pengelola .-~ ... -~ Daerah paling lambat pcrtcngahan bulan desember tahun --~-=-= berjalan. DPA-SKPD yang belum ditcrbitknn SPD dan/atau belum - : can SP20 atas kcgiatan yang bcrsangkutan; \_:) yang belum diuangkan. - yang belum d iterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau 52

Verifikasi: --~--·""'-'..::.~o yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ·cm::: - ;adikan dasar pelaksanaan penye le sai an pekerjaan dan ----esaian pem bayaran . .= yang dapat dilanjutkan dalam bentuk OPAL memenuhi erjaa n yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada - -n anggaran bersangkutan; dan penyusunan dan pcngesahan DPAL-SKPD larnpirnn XI. !'= ambatan penyelesaian pekcrjaan diakibatkan bukan -e-a kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, - \_n kar eria akibat dari force major. ## Bagian Kcempat Anggaran Kas ## Pasal 80

Distribusi: -ge:.n anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .-~.1.- B ·o be r sarnnan dengan ra.ncangan DPA SKPD. Jll~L:1:-. SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun --2.n anggaran kas SKPD. rancangan anggaran ka s SKPD dilaksanakan pembahasan DPA-SKPD. ## Pasal 81 a .. ,:. kas sebagaimana dimaksud pa da aya t ( 1) memuat ---..:.an arus kas ma.suk yang be r surnber dari penerimaan dan ar us kas setuar yang digunakan guna mendanai .. :111~ \_.aran baik belar ia tidak Iangs ung, bclanja larigsu ng ..!!!!!~~~---:: pengeluaran pe=b:ayaan.

Verifikasi: - Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD menyusun anggaran -.--erintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang -·--- urrtuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan m!::.=1.:-=:.-'.=: periar ikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD dan '!=e;abat Pengelola Keuangan Oaerah yang telah disahkan. · s masuk dan arus kas kelu ar yang dipr ed iksi untuk se tiap selnnjutnya ditetapkan oleh BUD menjadi anggaran kas per ~- - 111a-,-.::· ... penyusunan Anggaran Kas tercantum dalam lampiran IV.3. ## Bagian Kelima Penyusunan SPD ## PasaJ 82 - -nagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disiapkan oleh kuasa i:: .. ntuk di tandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan ~ penetapan anggaran kas , Pejabat Pengelola Keuangan ...,.\_--:, dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat \_..aan Dana (SPD). - ebaga i ma na dimaksud pada ayat 2 ditetapkan setiap untuk setiap SKPD dengan mempertimbangkan si anggaran kas setiap triwulan. - tercantum dalam \_\_ penyusunan d an penetapan SPD -
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan S,;Jpati ini.

## Bagian Ketujuh

## Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

## Pasal 12

;;&gt; ·-&lt;;KPn ~Phagaimanfl d irna ks ud pada ayat (1) mernpu nyai tugas:

... nruk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, epala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata --se~n keuangan padn SKPD sebagai PPK-SKPD.

- rn e n e l i t i k e l c n g k a p a n SPP-LS pcngadaan barang dan jasa yang d is arnpa ikari oieh bendahara pengeluaran dan cliketahui/ disetujui oleh PPTK;
- . meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji d a n tunjangan PNS serta pcnghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketcntuan perundang-undangan yang d iaj u k a n oleh bendahara pcngeluaran;
- melakukan verifikasi SPJ;
- :. menyiapkan SPM;
- melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- melakukan vcrifikasi harian atas penerimaan;
- menyiapkan laporan keuangan SKPD.

?edoman penunjukkan PPK-SKPD tercantum pada Lampiran I P1!raturan Bupati ini.

~K-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pcjabat yang bertugas --lakukan pemungu tan pcnerimaan negara/ daerah, bendahara, --n/atau PPTK.

## Bagian Kedelapan

## Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pcngeluaran

## Pasal 13

S:ndahara penerimaan dan bendahara pengelue.ran ba ik secara ~gsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kcgiatan ~rdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau :::er:.: ndak se bagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/ giro po s a tau menyimpan uang pada suatu -3r~.i\_.c atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

a:1pa ti a t a s usu I Pej fl bat Pen gelola Keuangan Daerah -enetapkan b e n d a h ar a penerimaan dan bendahara pengeluaran .--.tuk melaksanakan tu gas kebendah araan d a la m ra ngka -...raksanaan anggaran pad a SKPD.

- 3e;idahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara ~ \_ngsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada cjabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD.
- =.enyimpan, menyetorkan, c.~pertanggungjawabKB.n penerimaan ;:ciaksanaan APBD pada .:K?O. bertugas un tuk mcnerima, menatausahakan, dan pendapatan dalam rangka SKPD ~u.c.ahara pe ncr ima an
- -ngguna angg: ran. ~cahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara -:t.ministratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

aimann dimnksud pada ayat (5) ·-ntuk mejaksanaken

- aerah; bersumber pendapatan
- c:eny:impan selurub erimaan:

am hal o byek pendapatan daerah tersebar secara geografis - ngga wajib pajak/wajib retr ibu si mengalami kesulitan dalam --ba~·ar kewaj i ba n ny a, dapat ditunjuk s a t u a tau lebih -dahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan -'"'-s dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.

- -enye~orkan penerrm ... an yang d iter irna dari pihak ketiga ke reke ni ng kas urnum daerah paling Iarn bat 1 hari kerja berikutnya; cendapatkan bukti tr ans aks i atas pendapatan yang diterima -elalui Bank.

--dahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, -~::yimpan,membayarkan, mcnatausahakan, dan mempcrtanggung --abkan pcngeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada u.

rnengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP P/GU, TU dan SPP-LS;

~ melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (8) -.-- ·ahara pengeluaran SKPD berwenang:

- -enerima dan menyimpan uang persediaan;
- peraturan: dari Pengguna Anggaran/Kuasa tidak sc su ai dengan keten tuan meno lak perin tah bayar Pengguna Anggaran yang
- ::1kelolanya; ::::ielaksanakan pcmbayaran dari uang persediaan yang
- -cneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang ibcrikan oleh PPTK;

hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian -~cnangannya kepada kuasa pcngguna anggaran, dapat ditunjuk -nahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

- we:igernbalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan leh ?PTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat can/atau tidak iengkap.

t?njukan/pengangkatan bendahara pengeluaran pembantu ... ?~aimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada pertimbangan -:s.:ra Iain besaran organisasi, kompetensi, besaran anggaran yang anggaran dapat mengusulkan penunjukkan k .:pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, ·.2nju tnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan ---:!ahara kepacia Bupati untuk ditetapkan dengan SK Bupati.

- Ber.dahara pengeluaran yang bertugas menatausahakan mempertanggung jawabkan pengeluaran belanja yang sumber rlananya berasal dari APBD;

us'us pada SKPD atau unit kerja GKPD yang mendapat status -a pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-; \_\_ ,.u) bendahara yang ditunjuk dapat terdiri dari:

- Ben d a h a r a penerimaan yang bertugas menatausahakan mempertanggungjawnbkan penerimaan pendapatan yang harus disetor langsung secara bruto ke rekening kas umum daerah;

-do:nan penunjukk n bcndahara SKPD tercantum pada ...=.m.?ir-an I Pe raruran Burp:'.2ti i:-i.

- Bendahara BLUD yang bertugas menatausahakan/ rr.empertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dari rc asyarakat (bukan dad APBD) dan pengeluaran belanja yang u mber dananya bukan dan J-"'.PBC.

## Ilustras! Ht: --::---:- Pengelolaan Ke uangan d SK?~ dan SK?KD

## Pa.sal 14

diagram hubungan pengeJolaan keuangan di dalam SKPD dan ercantum pada Larnpiran ii Peraturan Bupati ini.

BAB III STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD

## Pasal 15

.-:i:u .. APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

..-.'e-dapatan daerah;

~-biayaan d ae r ah.

i=---:o·a daerah: dan . '

~r APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan ~2: dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan \_\_\_\_\_\_.\_--... pemerintahan tcrsebut scsuai dcngan peraturan perundang-

## Pasal 16

\_:::rua.n dar rah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 2 rneliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas ~--daer ah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah -saru tahun anggaran dan tidak pertu dibayar kembali oleh

- a daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum -=t: yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalarn satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh ~-~-yara...,nya kembali oleh daerah.

-=-.aya ari daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) c m e l i pu ti semua tr an s a k s i keuangan untuk menutup un tuk memanfaatkan surplus.

\_...\_~~..\_\_\_ \_\_ daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan ~-~5 u:nakan uang persediaan atau tarn bah uang persediaan, akan sebagai belanja jika pembayaran telah -..anggungjawabkan dan disahkan oleh unit yang memiliki perbendaharaan.

## Pasal 17

---.:a daer ah sebagaimana dimaksud d alarn Pasal 15 ayat (1) b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, -\_;--...=1sasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan --~ - obyek belanja.

-zfl-2.tan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ~ s d ir inci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, --=~k, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

-=---znayaan daerah sebagairaana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) -\_\_; c dirinci menurut uru an perne r in ta ha n d a e r a h , organisasi, ~--,-\_\_ pt,k, j erris, obyek d n n~cian obyek pern bi aya.ari.

## Bagian Kedua Pendaparan Daerah

## Pasal 18

- -:3.t.an daerah sebagairaana dimaksud dalam Pas al 15 ayat ( 1)
- .:.. dikelompokan atas:
- ·-capatan Asli Daerah;
- z.a perimbangan; dan
- pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 19

... znpok pe ad apa tan asli daerah dibagi menurut jenis --:iapatan yang terdiri atas:

- paja k daerah;
- basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- ret r i b u s i daerah;
- a irr-Ja i n pendapatan asli daerah yang sah.
- hasil pcngelolaan kekayaan d a e r ah yang dipisahkan \_\_ a i m a n a ciimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut \_ e · pendapatan yang mencakup:

:-.s pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana -aksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut -- e .. pendapatan sesuai dengan undang-undang ten tang pajak --ah dan re tribu si daerah.

- bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan cHik daerah/BUMD;
- bagj an laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik was ta atau kelompok usaha masyarakat.
- bagian laba atas p e n y e r t a a i. modal pada perusahaan m i l i k pemerintah/BUMN; dan

:--s lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana -aksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan -·-edmaan daerah yan ~ tidak termasuk dalam jenis pajak \_\_ er ah , retribusi d ae r ah, dan basil pengelolaan kekayaan aer ah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan mencakup:

- a s il penjualan kekayaan d a e r a h yang tidak dipisahkan;
- -\_asa giro;
- -penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- pendapatan bunga;
- pcnerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai e.kibat dari penjualan dan/ a tau pengadaan barang dan/ atau ja sa oleh daerah;
- -pe.n d a.p a ta n denda a t a s keterlambatan pelaksanaan pe.k e rj a.a n :
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pe n d a p a t a n denda p aj a k ;
- pe n d ap a t a n hasil eksekusi atas jaminan;
- pendapatan denda retribusi;
- pendapatan d ar i pengembalian;
- per:dapatan dari ~la,:-.e:n e.::&gt; badan layanan umum daerah(BLUD).
- fasilitas sosial dan fasilitas u m urn ; =-pe a d ap a t.an dad pe nye le nggar aa n pendidikan clan pe la t ih a n ; dan
- per'imbarrgan dibagi menurut jenis -· 1 k .e rornpo
- c.ana bagi has
- d an a alokasi ur=u-; da n
- c an a aiokasi ~ usus.

·-s dana bagi has! di.inci menurut objek pendapatan yang ---cakup:

- ... a.gi hasil p aj ak ; d an 2
- bagi hasil bukan p aj a k .
- --s d an a alokasi khusus dirinci m e n u ru t objek pendapatan -·-t...rut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

-s dana alokasi urnum hanya terdiri atas objek pendapatan -- alokasi um11m.

## Pasal 21

-h berasal dari pemerintah, pemerintah daerah l a i n n y a , ::an/!embaga/ organisasi s w c s t a dalam negeri, kelompok ya:-aka t/ perorangan, dan lembaga luar n eger i yang tidak rat:

~-~k lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi \_- jenis pendapatan yang mencakup:

-a da r ur a t dari pemerintah dalam rangka penanggulangan - .an/kerusakan akibat bencana alam;

- uan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

penyesuaian dan dana otonomi khusus yang e aa pk an oleh pemerintah;

## Bagian Ketiga

## Pasal 22

Belanja Oaerah

- -r..ja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai - ~sanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan erah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu -g dilaksanakan bersama antara pemerintah dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ,.. pkan dengan ketentuan perundang-undangan. dapat

-Ja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk -'!~cungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat aza upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan - 2:.m ben tuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, ·hatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta -·-'!c:nbangkan sistem jaminan sosial.

## Pasal 23

sebagaimana urusan wajib mencakup: -sHikaJi belanja menurut ::.\_ -aksud p a d a pasal 22 ayat (1)

- p e nd i d i k a a ;
- ingkungan hidup:
- --esehatan;
- pekerjaan u rn u rn ,
- p.e r e n c a n a a.n p e m bang u n a n ;
- pen at a a n ruang;
- , pe r h u b u n g a n ;
- pcnanaman modat;
- -ke pe m ud a an d an o at-ega;
- sope r a si can .?sa.b-
- \_\_ \_\_\_...\_\_\_ - oendudukan cc:------
- etahanan pan
- e uarga ber e ncan a dan keluarga sejahtera;
- ,\_~rnber-dayaan pererapuan dan perlindungan anak;
- "='-r h u bu n g an ;
- -:.rta.nahan;
- --munikasi dan infoi"matika;
- esa t u a n bangsa d ar politik dalam negeri;
- =:cberdayaan masyarakat dan desa;
- -:.-;&gt;nomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan --ei"ah, per augkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- ~ ia I;
- ebudayaan;
- t at i s t i k ;
- ...,e:-pustakaan
- r s i p ; dan

:Ii ca s i belanja menurut urusan pilihan sebagaimana --~~sud pada pasal 22 ayat (1) mcncakup:

- ... rt a n i a n ;
- e utan an;
- ~-ez-gi dan sumbcr daya mineral;
- -dwisata;
- .-~:rdagan gan;
- e au t a n dan perikanan;
- --rindustrian; dan
- .. -nsmigrasi.

- ... a menurut urusan pemerintahan yang penanganannya --bagian atau bidang tertentu yang dapat &lt;lilaksanakan sazna antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ·-apkan dengan ketentuan perundang-undangan ba;-kan dalam bentuk program dan kegiatan yang asifikasfkan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

## Pasal 24

c::i belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan \_\_\_\_\_ :::\_san dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

unum;

- ... om1;

dan ketentraman;

- -rc.n:..1ngan hidup;

-~rnahan dan fasititas umum;

isata dan budaya;

\_ e h a t a n ,

--didikan;

dan

- ~d.ungan sosial.

## Pasal25

-...----'---~---Si be la nja menurut organisasi disusun se auai dengan susunan ----~5.asi di Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

## Pasal 26

-~ sasl belanja menurut program dan kegiatan disusun berdasarkan -----~n perencanaan Pemeri nrah Kabupaten Sarolangun.

## Pasal 27

S:.a::ija menurut kelompok bela.aja te rd ir i dari:

- beianja tidak iaLgsu- -; &lt;iar~
- -oe l a nj a la ng su ng;

-huruf a rnerupa ~ - be anja yang diariggarkan tida k terkait -angsung dengan pe a rsanaan program dan kegiatan.

~:::o"' be la nja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

-mer upakan be lanja yang dianggarkan terkait secara pclaksanaan program dan kegiatan.

## Belanja Tidak Langsung

## Pasal 28

·lll!t'.:::c:.~ anja tidak tangsung sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 27 - \_; a terdiri dari:

pe gawa i:

sosial;

--"'cuangan;

dan

--t id ak ter d uga.

## Pasal29

pegaws i sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a --== can belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, ,::cr:ghasilaP. lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil ------ - -.-.tapkan sesuai dengan ke ten tuan perundang-undangan.

- :-ep-:esentasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta ---unjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta \_\_\_\_\_\_\_ -\_-\_c~~ dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ----'2::1 peruridang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

## Pasal30

~--=:rah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan -=2 pegawa i negeri sipil berdasarkan pertim bangan yang ~f dcngan memperhatikan kernamp uan keuangan daerah dan - ... \_\_.\_,..,.\_,-oleh perse tujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan ~-aug-undangan .

..,..-or:-,--::\_~uan Dl'RD se bagaimana dim ~ksud pada ayat ( 1) dilakukan -mbahasan KUA.

- c::--=,.,an penghasilan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) c:ialam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai zsarkan beban kerja atau tempat bertugas, kondisi kerja, ---:ca kerja, kelangkaan profesi :ian/ atau pertimbangan objektif

-----::: an penghasilan berdasarkan beban ke rja sebagaimana -·· ud p ad a ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil --ciibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang -=-melarnpau i be ban kerja normal.

~ aan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana -r. .ud p a d a ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri s i p i l -5 da Ia m melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki rar kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

-z:=---:::han penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana --..:s.!d pada ay at (3) dibedkan kepada pegawai negeri sipil --d a l.am rnelaksanakan zugasnya berada pada lingkungan kerja : -cmiiiki resrko tinggi,

-i:.-:i:.ahan pe ngh as ija.n be rdas ar kan ke larigka an profesi --=gaimana dirnaksud pada ayar (3, drberikan kepada pegawai ~n sipi! yang dalam C:.""iig('111.:a~ rugas merrrilik, ketrampilan \_s:.is cau langka,

~IC::li...::I-= penghaailan berdasar can preste : er ·a sebagairnana .-11:a~=-=- ,... ta ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ·l?!::: ________________\_c -:-:es:asi kerja yang tinggi dan/a·au inovasi.

pe ngh.a s i i an berdasarkan per tr rn bangan obj ektif --Eaimana dimaksud pada ay at (31 dalam rangka ·esejahteraan umum pegawai, seperti pernber ian

---'lcdan tam bah an penghasilan se bagaimana ayat (3) akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## Pasal 31

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mcnganggarkan pembayaran bunga utang yang ,.cwajiban pokok utang (principal outstanding) pinjaman jangka pendek, jangka menengah,

## Pasal 32

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c --u menganggarkan bantuan biaya produksi kepada embaga t e r te n tu agar harga juaJ produksi/ jasa ·--n da pat terjangkau oleh masyarakat banyak.

~~baga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ...\_ - -rusahaan/ lem baga yar,g menghasilkan produk a tau -z::c umum masyarakat.

ezabaga pencrima belanja subsidi sebagaimana -~a ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit ·-:::--setenruan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung -122.n negara.

~.-~·-a perta "lggungjawaban pelaksanaan APBD, \_nsidi se b a g a i m an a dimaksud pad a aya t ( 1) waj i b --~--=-~an Iaporan pertanggungjawaban penggunaan dana !fa Bupati.

-h idi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan keperluan perusahaan/ lem baga ...i sidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang pe aksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam - Sapati.

## Pasal 33

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d u.ntuk menganggarkan pemberian hibah dalam ng, ba r a n g dan/atau jasa kepada pemerintah atau daerah lainnya, dan kelompok at per or anga n yang secara spesifik telah ditetapkan diberikan secara selektif dengan 911:0:::------r::.:Jangkan kemampuan keuangan d a e r ah , -:as d a n ditetapkan dengan Kepu tu san Bupati.

-=..:::: h ibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu -~ diteiapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

iayanan kepada masyar akar.

ep da p e me r i n ca h be r t uj u a n untuk m e n u nj a n g aa.n pcnyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. per uaahan daerah be rruj uan unruk menunjang

-.-.. e pa d a pe me r in rah daeraz airrya b e r t uj u a n u n t u k - \_-jang peningkatan penye e-gga.raan pemerintahan d.an Iaya n a n dasar umurn,

-·epada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) -------san Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri "euteri Ke uarigan setiap akhir tahun anggaran.

kepada masyarakat da n organ isa si kemasyarakatan \_ uan untuk meningkatkan p a r t i s i p a s i penyelenggaraan ~ngunan daerah atau secara fungsional terkait dengan -~~ga.i penyelenggaraan Pc mer in taha-i Daerah.

## Pasal 35

bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak -a ter u s menerus dan harus digunakan sesuai dengan -~--· yang ditetapkan da+am naskah perjanjian hibah

~------ diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat --. n bahwa pemberian hi bah terse but ada batas akhirnya -----·ung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan segiat an tersebut dalam menunjang penyelenggaraan ---tahan Daerah .

. ...\_\_~--Perj a nj i a n Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada .) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, --pembe r ia n hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

## Pasal 36

-\_an sosial sebagaimana d i m a k e u d pada ayat (1) diberikan -a s el e k t if , tidak secara terus menerus/ tidak mengikat rae rn i l ik i kejeiasan peruntukan penggunaanya dengan :.e:=~r-·imbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan - Bupati.

\_ Ban tu an sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 \_ \_: e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan ----------- bentuk uang dan/ a tau barang kepada masyarakat yang \_ .. an untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan -?~litik.

-\_...an sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/ tidak \_...,...- cat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak - de.n tidak harus diberikan sctiap ta hu n anggara n.

~ bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e -~-...:-;;.;:·-,...a.in untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial ~~;s~~;a&lt;L-akatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada eie!:::;iok/ anggo a masyarakat:

## Pasal 37

~----= b agi hasil provin s! kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dala:n per hirungan akh ir tahun terjadi kelebihan maka -~man terse but a ~an dipe.rhitungkan dengan kewajiban 2---rir..tah Kabupa en u-:u · · "7.U~ arrgga ra n ber-iku tnya.

bagi basil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f -=.akan un tuk menganggarkan dana bagi hasil yang \_u"-ber dari pe nd a pat an provinsi kepada kabupaten/kota \_ai dengan ke te n tu an per u n d an g-trndangan.

~\_\_,,...,,\_. n keuangan aimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g ~-J.tsn unruk rnengan irkan bantuan keuangan yang bersifat umum rusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan -.;:::\_..ii:.--..i::.;:, pcmerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota pcmerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka ~~a·taan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada ..., politik.

-nan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat ( 1) perun tukan dan penggunaannya diserahkan -uhnya kepada pemerin tah daerah/ pemerin tah des a ~nma bantuan.

er i bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rnensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau ---o-o·-: pendapatan dan bclanja desa pencrima bantuan.

- ran. ke u a n g a n yang bersifat khusus sebagaimana -·sud pada ayat (1) p e r u n t u k a n dan pcngclolaannya -hkan/ ditetapkan oleh pcmerintah daerah pemberi

## Pasal 39

- \_ \_:.ti memberikan bantuan keuangan pada partai politik sesuai -ran kctentuan peraturan perundang-undangan. - .. uan keuan gan kepada partai poli tik se bagaimana

--sud pad a ayat ( 1) diberikan setiap tahun anggaran.

## Pasal 40

·cuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud -:..=.sal 39 ayr t (1) diberikan secara proporsional berdasarkan ... ----~rolehan s u ar a terhadap Partai Politik yang duduk di DPRD

## Pasal 41

-·-gaj uan ban tuan keuan gan se b a g a i rn a n a d imak sud ( 1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan en gk a p i d o k u m e n pcngesahnn dari komisi pemilihan umum - ·:-ah p r ovi n s i.

- \_-gajuan ban tu an keuangan sebagaimana dimaksud dalam -s.al 39 ayat ( 1 1 disampaikan s e c ar a tertulis oleh dew an ~pinan daerah partai potitik Kabupaten Sarolangun atau =tan lainnya kepada Bupati melalui Kantor Kesbangpol dan ---as Kabupaten Sarolangun atau sebutan lainnya.

::-gunaan ban tuan keuangan kepada parpol sesuai dengan ezentuan peraturan perundang-undangan.

=::-wan Pimpinan Daerah Partai Potitik Kabupaten Sarolangun :au sebutan lainnya wajib menyampaikan laporan -=-=-·anggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan -g bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten ::--olangun kepada Bupati sesuai dengan keten tuan peraturan ~:-undan g-undangan.

~-yampaian lapora.n per ta nggu ngj awab an sebagaimana =-::iaksud pada ayat ( 1.) dilakukan secara berkala 1 (satu) ~-r-un sekali setelah diped "Sa oieh Sadan Pemeriksa Keuangan.

tidak terduga aebagajmana dirnaksud dalam Pasal 28 -' h merupakan belanja trn tu k kegiatan yang sifatnya tidak arau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan -=-a. alam dan bencana so sial yang tidak diperkirakan -mnya. termasuk pengembalian atas kclebihan penerimaan -~ ·ahun-tahun sebelumnya yang tclah ditutup.

- tan yang b e r s i Ia t tidak b ia s a sebagaimana dimaksud ( 1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka ~ahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan er ntahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ---:ban ma.syarakat di daerah.

~-balian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun cmnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

## Belanja Langsung

## Pasal 43

1::e anja Langsung dari suatu kegiatan terdiri atas:

-.a peg aw a i ;

-\_a bar a n g dan jasa; dan

- -:: modal.

## Pasal 44

dalam Pasal 43 huruf a dalam melaksanakan awai sebagaimana dimaksud .-:-geluaran honorarium/ upah ---- :: ________________:::.:: kegiatan pemerintahan daerah.

## Pasal 45

barang/jasa sebagaimana dimaksuJ dalarn Pasal 43 huruf b ~ r.:, untuk menganggarkan pcngadaan barang dan jasa yang nilai ~r-=:2::·::-ya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program ~tan pernerintahan daerah, termasuk barang yang akan n atau diiual kepndn rnasyarakat atau pihak kctiga. barang/jasa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja pakai habis, bahan/matcrial, jasa kantor, premi asuransi, kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa --~- ~u.ng/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, ~ngk;tpan dnn peralatan kantor, makanan dan minurnan, pakaian can atributnya, pal.aian kerja, pakaian khusus dan hari-hari "E~::\_,,:::.. perjalanan dinas, pcrjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain pengadaan barang/jasa, ~~ja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang ~~~ ... ..:kan untuk diserahkan atau dijual kepada rnasyarakat atau pihak

## Pasal 46

-~-~ .. a modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c \_=--a.kan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka -.- an/ pengadaan a tau pem bangunan aset tetap berwujud .z. -cmpunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan digunakan dalam kegiatan pemerin tahan Kabupaten

- a modal s e b ag e i m a n a dimaksud dalam ay a t 1 termasuk -~a pcmeHharaan a et tctap seper n pe ra la tan d an m e e in , -...--...-...i:asi d anj atau perramba ha n ged urigj ba ngu n an yang bukan pemefihar aan ru tin dan d apat me nambah rnasa ..---=a· atau kapasttas asez tetap ter sebu :.

se besar harga terkait dengan tersebut siap \_ a.ag cranggar ran dalam beianja modal ~gun aser ditarnbah seluruh belanja yang ::.:..rlaaa/ pe m barigurran a set sampai a set - ~an. t menets pkan batas minimal kapitalisasi (Capitalization !.lfd) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

## Pasal 47

-... ... ...\_\_..- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat mengikat dana ICli;::;::=E::l.:

- -..I.K 1 (satu) tahun anggaran; a tau

- dari 1 [satu] tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak ::,i...;:-..:,..-.: peraruran perundang-undangan.

-= tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus ~~~::.- ~5 kriteria sekurang-kurangnya:

-.aa.--~ konstruksi atas pclaksanaan kegiatan yang secara teknis ~..:;~kan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang ---::rluka."1 waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau

~-.r~~-:.·;-an kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) \_\_ san atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota --'!: -:a.'l bersama antara Kepala Daerah dan DPRD

~:a.a.,: atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus ~ berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman -----bioit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan -- c: rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa =e=:=-4:J sennce.

~pakatan bersarr a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -~~---~""6,i bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan ::.-== :??AS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun c:::::;z::s--:a..:::: mern uat:

- ... ...,.:."= wakru pelaksanaan kegiatan;

~kcgiatan:

- --anggaran; dan

...11ci:a:-,dctu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagairnana dimaksud ... ~ 3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah

- -=~· ~"lggaran per tahun .

## Bagian Keempat Surplus/ (Defisit) APBD

## Pasal 47

--tara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran ~.rah me ngakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

## Pasal 48

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terjadi \_.,a anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari .:.~cc:..-;belanja daerah.

ha! APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk -.:.\_ ~:L-: pokok urang, penyertaan modal (investasi) daerah, p mj arnan kepada pemerintah pusat/pemerintah .ain d·Ln/ a tau pen da na.an belanja peningkatan jaminan belanja pening saran jaminan sosial sebagaimana -ssud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan atan pelayanan dasar ma syara kat yang dianggarkan pada ?=&gt; yang secara fungsional te , kait dengan tugasnya - - ssanakan program dan kegiatan terse but.

## Pasal 49

t anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terjadi -a anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari zzzran belanja daerah.

maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran \_:edo::nan pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh --eri Keuangan.

- ::i hal APBD diperl irakan d efi s i t , ditetapkan pembiayaan menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat -\_\_\_.,-.=ber dari sisa lebih per hi tungan anggaran tah un sebelumnya, pencairan d a n a cadangan, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau -im aa n piutang.

## Pasal 50

Sarolangun me lapor kan posisi surplus· defisit ada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap -----dafarn tahun anggaran berkenaan.

## Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

## PasalSl

.=..en daerah sebagaimana d irn a ks ud dalam Pasal 15 ayat (1) d ar i penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

## Pasal 52

- S.sa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran ~~belumny"l (SiLPA);

~-imaan pem biayaan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 51 -·up:

- =~ncairan d a n a cadangan;
- c-en e r im a an pinjaman d a e r a h ;
- -asil pe nj u a l a n kekayaan daerah yang dipisahkan;
- ;;:·nerirnaan kembali pemberian pinjaman; dan
- -enerimaan piutang daerah.

:--cduaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 '""!'...-ca cup :

- -:emben tukan dana cadangan;
- =~nyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- i-emberian p i nj a m a n daerah.
- ;:·mbayaran pokok utang; dan
- penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud

Pasal 52 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk "::::E~;:-a::!-"'lggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah BUMD dan hasil · .. ,:&lt;-asi penyertaan modal pemerintah daerah.

## Pasal 53

-ah pe rnb iayaan neto harus dapat menutup defisit

~ :ayaan neto merupa · ...,n seiisih antara penerimaan pembiayaan -,,::n pengeluaran pernbiayaan.

## Bagian Keenam Kode Rekening Penganggaran

## Pasal 54

urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang -:umkan dalam APBD menggunakan kode urusan pcmerintahan -i.. dan kode organisasi.

-pcndapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang dalam pe n ga n gga r a n menggunakan kode akun -~?atan, kode akun be lanja, dan kode akun pembiayaan.

--::: program, kegiatan, kelompok, je nis , obyek serta rincian obyek dicanrumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode \_\_\_\_ zan, kode kelompok, kode jen is , kode obyek dan kode r incian

~ tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada : , ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode aran yang disebut kode rekening penganggaran.

-an kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan akan ...::;:~an dengan peraturan Bupati.

## BAB IV PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prior ita s dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

## Pasal 55

:;r-, penyusunan rancangan PPAS scbagaimana dimaksud pada :1. SKPD menyampaikan RKA SKPD pendahuluan kepada

3::=-ci menyu sun ranca.ngan KUA d an raricangan PPAS herdaearkan dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri ------- · ·egeri setiap tahun.

S ·po p e n d a h u l u n n s e b a g a i rn a n n d i m a k s u d pndn a y a t (2) \_, .::.:n berdasarkan Ren can a Kerja SKPD yang telah disinkronkan -\_:=.RKPD.

## Pasal56

-----.a:;'i;gan KUA dan -ancangan PPAS yang telah disusun zaimana dimaksud j ada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris i:=i selaku ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada menyusun rnncangan KUA dan rancangan PPAS z aiman a dimaksud Pasal 55 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD C.."-:)imoin oleh Sekretaris Daer ah. -.. e=

## Pasal 57

zangan KUA mernuat kond isi ekonomi makro daerah, as um si ---..:suna.n APBD, kebijakan pe n d apa ta n d aer ah , kebijakan -\_a daerah, kebija -ar pembiayaan daerah, dan strategi traaegi pencapaian sebagaimana di-s..::.:: pada ayat (1) memuat --gkah-lang rah kongkr it dalam mencapai target.

## Pasal 58

-·nentukan skala prioritas pembangunan daerah;

--a.n PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat ( 1) -..-...;;.\_.:::=. derigan tahapan sebagai berikut:

-~nentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang ~onisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum \_.\_\_ ... ~-... Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan

- :-yusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing --g.:am/ kegiatan.

## Pasal 59

-=ec:.bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD ~~a Sadan Anggaran DPRD.

";:z.cangan KlT A dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud =--=...am Pasal J6 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD ~ ·ng lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran .:~-~alan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan -;:s\_PBD tahun anggaran berikutnya.

";'- ncariga n KU A dan ran