PERATURAN BUPATI BENGKAYANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG BUPATI BENGKAYANG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 49 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan tata cara pelaksana pemungutan retribusi dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati, tentang tata cara pelaksanaan retribusi menara telekomunikasi Kabupaten Bengkayang.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/ PER/ M. KOMINFO/ 03/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan pemerintah sub bidang pos dan telekomunikasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retr ibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dar i Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah.
6. Instansi berwenang adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi retribusi menara telekomunikasi selular di Kabupaten Bengkayang.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyedia dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. 10.Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
11. 11.Menara bersama baru adalah menara yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di atas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi. 12. 12.Menara Kamuf lase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja. 13. 13.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara. 14. 14.Cell plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas grafik layanan selular. 15. 15.Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius 400 M (empat ratus meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan. 16. 16.Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius 400 M (empat ratus meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zonazona area yang ber isikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru. 17. 17.Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bengkayang hingga per iode penyusunan cell plan. 18. 18.Izin Mendirikan Bangunan menara yang selanjutnya disebut 1MB Menara adalah Izin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh peraturan daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara. 19. 19.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut 1MB adalah Izin yang diber ikan kepada seseorang atau Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan. 20. 20.Bangunan adalah wujud f isik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan. 21. 21.Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antaran handphone dengan perangkat seluler. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traff ic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi. 22. 22.BTS mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh Telkom Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage seluler baru atau menghandling kapasitas traffic seluler. 23. 23.Surat Ketetapan Retr ibusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Penandatangan: 24. 24.Surat Setoran Retr ibusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retr ibusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retr ibusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 25. 25.Surat Tagihan Retr ibusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retr ibusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. ## BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2 - (1) Objek Retr ibusi adalah semua penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. - (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 3. a.retr ibusi Izin Mendir ikan Bangunan Menara Telekomunikasi; b.retr ibusi Menara Telekomunikasi. ## Pasal 3 - (1) Subjek Retr ibusi adalah orang pr ibadi atau badan yang menggunakan Menara Telekomunikasi. - (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi. ## BAB III ## TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENBTAPAN RETRIBUSI Pasal 4

Penandatangan: - (1) Wajib Retribusi membayar Retr ibusi yang terutang berdasarkan penetapan Bupati dengan menggunakan SKRD dan dilengkapi dengan Nota Perhitungan. - (2) Bentuk format SKRD dan Nota Perhitungan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau melalui Petugas Pemungut Retr ibusi Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil penerimaan retr ibusi yang diter ima di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan Ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 Jam dan atau dalam jangka waktu paling lama 6 har i kerja bagi tempat yang pembayaran relatif jauh jaraknya ke Kas Daerah.
- (3) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah saat terutang Retribusi.

## Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut Retr ibusi Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal Petugas Pemungut Retribusi daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan peringatan sesuai jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali belum juga dipenuhi, bupati mencabut penunjukannya dan memberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi Izin mendirikan Bangunan menara adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi menara adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

## Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan seperti :
3. a.permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Pejabat berwenang;
4. b.mengisi surat Perjanjian angsuran dan/atau penundaan yang tersedia;
5. c.batas waktu angsuran dan / atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Pejabat;
6. d.pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
7. e.dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar;
- f. apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran, dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh Pejabat yang di tunjuk.

- (1) Setiap pembayaran retribusi harus menggunakan SSRD.
- (2) Bentuk format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :
2. a.dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
3. b.wajib Retribusi dikenakan sanksi administrate berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (3) Bentuk format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBBBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, keringanan dan pembebasan Retribusi hanya kepada Bupati.
- (2) Pejabat setelah menerima permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retr ibusi dar i Wajib Retr ibusi, member ikan tanda terima.
- (3) Tanda ter ima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang diber ikan atau tanda pengiriman surat permohonan dimaksud melalui Pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti pener imaan surat permohonan pengurangan, ker inganan dan pembebasan retr ibusi tersebut bagi kepentingan Wajib Retr ibusi.
- (4) Atas permohonan pengurangan, ker inganan dan pembebasan retr ibusi Wajib Retr ibusi Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (5) Pengurangan, ker inganan dan pembebasan retr ibusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan pengurangan, ker inganan, dan pembebasan retr ibusi sehingga tidak dipertimangkan oleh Bupati atau Pejabat memberikan kompensasi kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang.
- (2) Dengan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang Bupati untuk memberikan keputusan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang terutang.
- (3) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat meneruskan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

## Pasal 12

- (1) Surat keputusan Pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (1), disampaikan kepada wajib retr ibusi dan tembusanya kepada Bupati.
- (2) Surat keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retr ibusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), disampaikan kepada wajib retr ibusi dan tembusan kepada Pejabat yang bersangkutan.

## Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal diter imanya permohonan pengurangan, ker inganan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib retr ibusi dianggap dikabulkan.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Setiap menara yang telah beroperasi wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki Izin Mendir ikan Bangunan wajib menyelesaikan perizinan Izin Mendir ikan Bangunan paling lama 1 (satu) bulan sejak peraturan ini berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAM PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang padatanggal II Manz 2014

^- BUPATI BEWGKAYAWG^

SURYAD] r IDOT


Diudangkan di Bengkayang

padatanggal 14 Mqnsf c 2014

SEKRETARIS DAERAHjCABUPATEN BENGKAYANG,

KRISTIANUS


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014

NOMOR : 12-

-@m~~

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPAT1 BENGKAYANG

NOMOR : li TAHUN2014

TANGGAL : IJ M/tP-ET 2014

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BBNGKAYANG.


## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS PERHUBUNGAN KOiUMIlKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Telp. (0562) 441055 Fax. (0562) 441055 BENGKAYANG

KodePos : 79182

| PEMERINTAH | SURATKEr eRANGANRETRIBUSIDAERAH | No.URUT: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KABUPATENBENGKAYANG (SKR-DAERAH) NAMA : @ . NAMABADANHUKUM : ALAMAT : | KABUPATENBENGKAYANG (SKR-DAERAH) NAMA : @ . NAMABADANHUKUM : ALAMAT : | KABUPATENBENGKAYANG (SKR-DAERAH) NAMA : @ . NAMABADANHUKUM : ALAMAT : |
| NO | KODEREKEN1N6 VJRAIANRETRIBUSIDAERAH | JUMLAH(Rp> |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 5 | | |
| DEI> Old JGANRINCIANSBB: ZET | JUMLAHKETETAPANPOKOKRETRIBUSI JUMLAHSANKSI: a.Bunga ; b.Kenaikan JUMLAHKESELURUHAN | |
| dikenakanSanksiAdministrasiberupadenda(bunga)sebesar2%perbulan. | | 20 |
| 1.PembavarandilakukankepadaPetugasPemungutRetribusiDaerah 2.ApabilaSKROinikurangbayarsetelahSKRDiniditerimaataulewattempo | 1.PembavarandilakukankepadaPetugasPemungutRetribusiDaerah 2.ApabilaSKROinikurangbayarsetelahSKRDiniditerimaataulewattempo | 1.PembavarandilakukankepadaPetugasPemungutRetribusiDaerah 2.ApabilaSKROinikurangbayarsetelahSKRDiniditerimaataulewattempo |
| Bengkayang, An.BUPATIBENGKAYANG KEPALADINASPERHUBUNGANKOMUNIKASIDANINFORMATIKA KABUPATENBENGKAYANG | Bengkayang, An.BUPATIBENGKAYANG KEPALADINASPERHUBUNGANKOMUNIKASIDANINFORMATIKA KABUPATENBENGKAYANG | Bengkayang, An.BUPATIBENGKAYANG KEPALADINASPERHUBUNGANKOMUNIKASIDANINFORMATIKA KABUPATENBENGKAYANG |

;f~ BUPATIBENGKAYANG.f'



I

E

I

Bj 55 &gt;

KM -s -a ?@

s 4d a f o 6 d d

2 2 2 2;

1

i.

1

2

VO

IO

&lt;0

"I

1

1

1

|

Pi

1

A

i 2. Alamat

@ @ 5 U p5*s-

: \_\_\_\_\_

tgl,

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BENOKAYANG

NOMOR : 12. TAHUN 2014

TANGGAL : f3 Mf

l f-er 2014

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG.


## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

## DINAS PERHUBUNGAN KOMUNiKASI DAN INFORMATIKA

JL Guna Baru Tr ans Rangkang, Telp. (0562) 441055 Fax. (0562) 441055

BENGKAYANG

Kode Pos : 79182

SURATSETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

LEMBAR

LEMBARAN -.1/2/3/4

untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah diterima dari:

1. Nama

:

- 3.NPWRD

- 4.Jenis Pembayaran

- 5.Jenis Retribusi

- 6.Uangsejumlah dengan huruf

- 7.Sebagai Penyetor

? i i i i i in m r~n

AYAT | POKOK | KENAIKAN DENDA | AYAT

Jumlah Seluruh

Uang tersebut di atas diterima :

Penerima,

Nama Jabatan

TandaTangan i

Uang tersebut di atas diterima

Penyetor,

Nama Jabatan

:

:

Tanda Tangan :

- 2 Alamat

JUMLAH

tgl ,

20

tgl

20

BUPATI BENGKAYAHG,

4

GIDOT



2%

Bulan X Rp

Dengan huruf : (

3. Tampa pern bay a ran di

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 12- TAHUN2014

TANGGAL : 13 M^IMf 2014

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG.

## BUKTI ISI STRD


## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL Guna Baru Trans Rangkang, Teip. (0S62) 441055 Fax. (0562) 441055

BENGKAYANG

Kode Pos : 79182

No. Seri :

SURATTAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

No.Kohir:

Identitas Waiib Retribusi

1. Nama

- 2.Alamat

: ? i i i i i i i tza m en

Identitas Retribusi Daerah

- 1.JenisRetribusi

:

- 2.Objek Retribusi :

PERINCIAN PAJAKTERHITUNG

1. Pajakterhitungdalam

- a.Tidak atau kurang bayar

- b.Kurang bayar akibat salah tulis/ salah hitung

2. Sanksi Administrasi

= Rp.

= Rp.

(a/= Rp.

3. Jumlah PajakTerhitung

= Rp.

## PERHATIAN

1. SuratTagihan Retribusi Daerah (STRD) ini harus dilunasin 1 (satu) bulan sejaktanggal diterima

2. Apabila sampai jatuh tempo Jumlah Pajak

- terhutang belum dilunasin da pat di tagih dengan surat paksa, sita dan leiang

Kepala Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatrka Kabupaten Bengkayang

Tahun

3. NPWRD

296

- Dengan huruf

20

- 3 Tampa pembayaran di

NIP

BUPATI BENGKAYANG.J-