PERATURAN BUPATI BENGKAYANG Nomor IG Tahun 2013 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan perumbangan sebagairnana dimaksud dalam hurui a, perlu ditelapkan dengan Peraluran Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ben(?J&lt;ayang;
2. Menging.it : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3. sebagaimana teJab diu
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemer intahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemer intahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota.
6. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan member ikan perintah perjalanan dinas.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negfr i Sipil dan Calon Pegawai Neger i Sipil Kabupaten Bengkayang, yang gajinya di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemer intah Kabupaten Bengkayang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. f 10. Perjalanan Dinas Dalam Neger i yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
11. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu ter tentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terdir i dan PTT Bidang Kesehatan, PTT Bidang Pendidikan, Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemer intah Kabupaten Bengkayang.
13. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan perjalanan dinas yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
16. kl6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dar i suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas dar i Pejabat atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang ditujukan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Surat Per intah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Penntah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Neger i SipU, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Neger i sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas;
20. Uang harian adalah uang yang digunakan untuk menunjang kegiatan harian dalam melaksanakan perjalanan dinas yang terdir i dar i uang saku, uang makan dan transportasi lokal.
21. Lumpsum adalah jumlah yang dibayarkan sesuai jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang ruang lingkupnya dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.
24. @24. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang ruang lingkupnya di luar wilayah Kabupaten Bengkayang.
25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil ## BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan perjalanan dinas dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Neger i Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. a.perjalanan dinas dalam daerah; dan
4. b.perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Pegawai Neger i Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pegawai Neger i Sipil; dan
7. f b. Calon Pegawai Neger
8. i Sipil;
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatas terdir i dar i :
10. a.perjalanan dinas ke Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang;
11. b.perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dar i 6 (enam) jam; dan
- c. perjalanan dinas sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam dengan kapal laut/sungai yang dalam tar ifnya meliputi biaya penginapan dan makan.
- (5) Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdir i atas:
- a. perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Bengkayang meliputi Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; dan
- b. perjalanan dinas ke luar daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten /kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka :
17. ^ a. menghadiri rapat-rapat baik di dalam maupun ke luar daerah;
18. @ b. melakukan konsultasi dan koordinasi baik di dalam maupun ke luar daerah;
- c. menyampaikan dokumen penting yang bersifat mendesak dan atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku kepada instansi/lembaga tertentu;
- d. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- e. mengikuti seminar (workshop) pendidikan dan pelatihan dan/atau sejenisnya;
- f. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- g. kunjungan kerja/kaji terap dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.
- h. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Neger i atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- i. memperoleh pengobatan ## BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Per jalanan Dinas dilaksanakan dengan ## BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Neger i Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Perjalanan Dinus yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan | Pegawai Tidak Tetap harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah " Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berlaku untuk 1 (satu) orang yang diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan masalah yang dikonsultasikan, dan apabila konsultasi dan koordinasi yang bersifat teknis dengan pertimbangan tertentu maka dapat melibatkan atau mengikutser takan Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan.
- (4) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Neger i Sipil dalam rangka konsultasi dan koordinasi dan/atau dalam rangka menyampaikan dokumen yang tujuannya ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari, dan ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat maksimal 2 (dua) hari.
5. |(5) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, sosialisasi, kursus, bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontr ibusi atau uang makan dan biaya penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara/panitia, maka uang makan dan biaya penginapan tersebut tidak dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, sedangkan untuk uang saku dan uang transportasi lokal dapat dibayarkan maksimal selama 15 (lima belas) har i.
- (6) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetian dan Pemulangan Jenazah dengan tarif sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran VI huruf a dan Lampiran VI huruf b Peraturan ini, khusus untuk Pegawai Tidak Tetap mengacu pada pegawai golongan II
- (7) Bagi Bupati Surat Per intah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani sendiri oleh Bupati sedangkan untuk Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka dapat ditandatangani sendiri oleh Wakil Bupati.
- (8) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas jabatan Bupati atau Wakil Bupati selama melaksanakan perjalanan dinas dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang Ajudan.
- (9) Perjalanan dinas Bupati atau Wakil Bupati dapat didampingi oleh Istri sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh Istr i.
- (10) Bagi Pejabat Eselon Ha dan Eselon lib sebagai Kepala SKPD, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Per intah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Bupati berhalangan maka SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- (11) Bagi Pejabat Eselon lib, Eselon Ilia dan Eselon IVa di Lingkungan Secretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Per intah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretar is Daerah selaku Kepala SKPD, dan jika Sekretar is Daerah berhalangan, maka SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh pejabat setingkat di bawahnya yang diber i wewenang untuk hal dimaksud atas nama Sekretar is Daerah.
- (12) Bagi Pejabat Eselon Ilia yang mengepalai SKPD Surat Per intah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Wakil Bupati berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Sekretar is Daerah atas nama Bupati Bengkayang sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh Sekretar is Daerah atas nama Bupati Bengkayang.
- (13) Bagi Camat untuk kegiatan dalam Daerah di wilayah Kecamatan dan Kabupaten Bengkayang Surat Penntah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani sendiri, sedangkan untuk kegiatan keluar Daerah Kabupaten mengacu pada k ayat (12) diatas.
- (14) Bagi Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), untuk kegiatan dalam Daerah di wilayah kerja masing-masing dan Kabupaten Bengkayang Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Per intah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani sendiri, sedangkan untuk kegiatan luar Daerah Kabupaten Bengkayang SPT ditandatangani oleh Kepala Dinas masing-masing, dan apabila Kepala Dinas berhalangan maka SPT dapat ditandatangani Oleh Pejabat setingkat di bawahnya yang diber ikan wewenang pada dinas berkenaan, sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran di Lingkungan SKPD masing-masing.
- (15) Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan SKPD Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing, dan apabila Kepala SKPD berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat dibawahnya atau yang diberikan wewenang pada SKPD berkenaan, sedangkan Surat Per intah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang telah mendapat pelimpahan wewenang dar i Pengguna f Anggaran di Lingkungan SKPD masing-masing.
- (16) Format Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Per intah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Pejabat Negara mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan ini.
- (17) Format Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan ini.
- (18) Format lampiran pengesahan perjalanan dinas untuk Pejabat Negara, Pegawai Neger i Sipil dan Pegawai Tidak Tetap mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.


Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang


- ' (I) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Per intah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berlaku untuk 1 (satu) orang yang diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapal dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan masalah yang dikonsultasikan.
- (4) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD dalam rangka konsultasi dan koordinasi yang tujuannya ke Jakarta dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari, dan ke Pontianak maksimal 2 (dua) har i.
- (5) Perjalanan dinas Pimpinan dan atau anggota DPRD dalam rangka Kunjungan Kerja (KUNKER) dan/atau Kaji Terap sehubungan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan diluar Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari, dan untuk dalam Provinsi Kalimantan Barat maksimal 3 (tiga) hari.
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, sosialisasi, kursus, bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontr ibusi atau uang makan dan biaya penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara/panitia, maka uang makan dan biaya penginapan tersebut tidak dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, sedangkan untuk uang saku dan uang transportasi lokal dapat dibayarkan maksimal selama 15 (lima belas) hari.
- (7) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diber ikan biaya Pemetian dan Pemulangan Jenazah dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf a peraturan ini.
- (8) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Ketua DPRD, dan jika Ketua DPRD berhalangan, maka penandatanganan SPT dan SPPD dapat dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
- (9) Format Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII Peraturan ini.
- (10) Format lampiran pengesahan perjalanan dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

## Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Non Pegawai Neger i Sipil

## Pasal6

- (1) Non Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Per intah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berlaku untuk 1 (satu) orang yang diperintahkan berdasarkan SPT.
- (3) Perjalanan dinas Non Pegawai Negeri Sipil hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan perjalanan dinas antara lain yang bersangkutan diperlukan sebagai narasumber, moderator, tenaga ahli, peserta dan/atau merupakan pemenang/juara dalam rangkaian acara yang dilaksanakan oleh SKPD untuk selanjutnya dikirim pada acara perlombaan di tingkat provinsi maupun tingkat pusat dimana biaya perjalanan dinasnya harus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (4) Lamanya Perjalanan dinas Non Pegawai Neger i Sipil disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang diikuti sesuai dengan Surat Per intah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani Kepala SKPD yang menugaskan atau pejabat yang berwenang.
- (5) Bagi Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetian dan Pemulangan Jenazah dengan besaran sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf b, mengacu pada pegawai golongan II.
- (6) Format Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Non Pegawai Negeri Sipil mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan ini.
- (7) Format Lampiran Pengesahan Perjalanan Dinas untuk Non Pegawai Neger i Sipil mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

## BAB III

## BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Komponen Biaya Perjalanan Dinas

## Pasal 7

- ' (1) Biaya Perjalanan Dinas terdir i atas komponen-komponen sebagai ber ikut:
- a. uang harian;
- b. biaya transportasi pesawat udara ;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. biaya transportasi dar i Bengkayang ke Bandara Supadio/Tempat Tujuan Pulang-Pergi
- f. sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdir i atas:
- a. uang makan;
- b. uang transportasi lokal;
- c. uang saku.
- (3) Biaya Transportasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir i atas biaya tiket pesawat, boarding pass dan airport tax pulang-pergi dengan ketentuan :
- a. Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon Ha dapat menggunakan kelas bisnis atau kelas ekonomi;

\

- b. Pejabat Eselon lib, Anggota DPRD, Pejabat Eselon HI, Pejabat Eselon IV, Pegawai Neger i Non Jabatan, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Neger i Sipil menggunakan kelas ekonomi.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
- b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diber ikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi dan dibayarkan selama melakukan perjalanan dinas.
- (6) Uang transportasi dari Bengkayang ke Bandara Supadio/ Tempat Tujuan Pulang-Pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diber ikan kepada pelaksana SPPD untuk satu kali selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diber ikan kepada Pejabat Negara untuk kelancaran pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan dibayarkan hanva untuk oer ialanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. '(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

## Bagian Kedua

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

## Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diber ikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang har ian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur daJam Peraturan Bupati ini;
3. b.biaya transportasi pesawat udara dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost);
- c. biaya penginapan untuk perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, dan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
5. d.biaya penginapan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dan merupakan batas ter tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini,
6. d.uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas terlinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- e. uang transportasi dari Bengkayang ke Bandara Supadio Pulang-Pergi dibayarkan secara f lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- f. sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (7) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (at cost) dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam hal pelaksana SPPD menggunakan sewa kendaraan sebagaimana disebutkan pada huruf f diatas, maka uang transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b tidak dibayarkan, pelaksana SPPD harus memilih salah satu dar i kedua biaya tersebut.
- (3) biaya pemetian dan pemulangan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d berlaku ketentuan sebagai ber ikut:
- a. pelaksana SPPD diber ikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dar i tarif hotel Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
13. | b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d dan ayat (4) huruf a dan huruf b diatas dibayarkan hanya 1 (satu) kali untuk perjalanan dinas selama 2 (dua) hari, 2 (dua) kali untuk perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari, 3 (tiga) kali untuk perjalanan dinas selama 4 (empat) har i dan seterusnya.
- (6) Dalam hal harga tiket pesawat yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan ini, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket pesawat yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan.
- (7) Besaran biaya tiket pesawat pulang pergi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini merupakan standar untuk menentukan penghitungan biaya tiket pesawat dalam r incian biaya perjalanan dinas, dan apabila harga tiket pesawat yang diperoleh melebihi standar yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, maka kekurangan biaya tiket pesawat tersebut dapat dibayarkan kepada pelaksana SPPD dengan cara mengajukan penggantian kekurangan biaya tiket tersebut kepada bendahara pengeluaran SKPD yang diperhitungkan dalam perhitungan SPD rampung.
17. '(8) Biaya perjalanan dinas untuk Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati sebagaimana ditnaksud dalam pasal 4 ayat (9) hanya terdir i dar i uang makan, biaya transportasi pesawat udara dan uang yang saku yang besarannya disesuaikan dengan Pejabat Eselon Ila.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal Peijalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama,
- (2) Perjalanan dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang mengikutsertakan Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas lebih tinggi dar i satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini, maka Pelaksana SPT menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

## Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
2. @ ' (2) Dalam hal perjalanan dinas har as segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (5) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat diber ikan tambahan uang har ian, biaya penginapan, uang representasi, dan/ atau sewa kendaraan dalam kota,
- (7) Tambahan uang har ian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimintakan kepada PPTK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya dan/atau Surat keterangan perpanjangan tugas dar i pember i tugas.
- (8) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPTK membebankan biaya tambahan uang har ian, biaya penginapan, uang representasi, dan / atau sewa kendaraan dalam kota pada DPA-SKPD berkenaan.


## Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP HilaknWan dengan member ikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pember ian uang muka dar i PPTK dengan melampirkan dokumen sebagai ber ikxit:
4. a.fotokopi SPPD;
5. b.fotokopi SPT;
6. c.kuitansi tanda terima uang muka; dan
7. d.rincian biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Format rincian biaya perjalanan dinas mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan langsung pelaksana SPPD;
- b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas dari PPTK;
- c. pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPTK.
- d. biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD adalah biaya pembatalan tiket, transportasi, biaya penginapan, atau sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.

## Pasal 13

- " (1) Besaran biaya perjalanan dinas bagi pelaksana SPPD diatur sebagai berikut :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- b.Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- c. Pejabat Eselon sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
- d.Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Bagi Pegawai Tidak Tetap, biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
- a.berpendidikan Sar jana dan Diploma maksimal sama dengan Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan Golongan II.
- b.berpendidikan SLTA, SLTP dan SD maksimal sama dengan Pegawai Neger i Sipil Non Jabatan Golongan I.
- (3) Bagi Non Pegawai Neger i Sipil, pembiayaan perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD yang menugaskan, dengan ketentuan sebagai ber ikut:
- a. berpendidikan Sarjana maksimal sama dengan Pegawai Neger i Sipil Non Jabatan Golongan h III;
- f b. berpendidikan Diploma maksimal sama dengan Pegawai Neger i Sipil Non Jabatan Golongan II;
- c. berpendidikan sederajat SLTA, SLTP, SD dan yang tidak berpendidikan maksimal sama dengan Pegawai Neger i Sipil Non Jabatan Golongan I.
- (4) Dalam rangka memastikan tingkat pendidikan Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Neger i Sipil, sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pelaksana SPPD diharuskan untuk melampirkan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau Ijazah terakhir yang bersangkutan.


## BAB IV

## PERTANQGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 14

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan biaya pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pember i Per intah paling lambat 15 (lima belas) har i kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan;
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melamDirkan dokumen berupa :
3. a.Surat Penntah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Lampiran SPPD yang mendapat pengesahan/ditandatangani oleh Pejabat dar i tempat tujuan Perjalanan Dinas.
4. b.tiket pesawat, boarding pass beserta airport tax dan bukti pembayaran hotel/penginapan untuk perjalanan dinas keluar daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (5) huruf b.
- c. rincian biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV peraturan ini.
6. d.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau tanda bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- e. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau Ijazah terakhir yang bersangkutan bagi Pelaksana SPPD Pegawai Tidak tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, sosialisasi, kursus, Bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya, perlu melampirkan surat undangan kegiatan dari penyelenggara/panitia, kuitansi/bukti setoran biaya kontribusi dari penyelenggara/panitia dan/atau sertifikat/piagam/surat keterangan lainnya.
- (4) Menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil perjalanan dinas tersebut kepada Pejabat yang memberi perintah kecuali perjalanan dinas dalam rangka menyampaikan dokumen cukup melampirkan foto copy Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh penerima dokumen.



## Pasal 15

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan / atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang beraMbat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

## BABV KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 16

- (1) Khusus menyangkut Perjalanan Dinas Luar Negeri, semua pengeluaran biayanya berpedoman pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PERAMHAN

## Pasal 17

Ketentuan Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih berlaku Keputusan Bupati Nomor : 4/DPPKAD/Tahun 2012 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Bupati Nomor : 5/DPPKAD/Tahun 2012 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

1. Keputusan Bupati Nomor : 4/DPPKAD/Tahun 2012 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012; dan
2. Keputusan Bupati Nomor : 5/DPPKAD/Tahun 2012 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012.


Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 19

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal I juU 2013

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal I Jul'i 2013


KRISTIANUS ANYIM

BERJTA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR ..16


## PBRATURAN BUPATI BEHOKAYANO

NOMOR : llo TAHUN 2013

TANGGAL : I JUUI

2013

## BESARAN B1AYA PERJ ALAN AN DINAS BUPATI DAN WAK1L BUPATI

| | BESARANBIAYASPPD | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| NO1 | I | |
| A | PERJALANANDINASLUARDAERAH | |
| | JAKARI'A | |
| I | B.K.I. | |
| | 1.757.700 | 1.684.463 |
| b.UanKmakan | 483.000 621.0001 | 462.875 595.125] |
| | 193.200 600.000 | 185.150 575.000 |
| e.TransportasiBengkayang-SupadioPulangPergi .ScwaKe/iduiaanKcnuajitanDalamKola | I.IOO.OlX) | 1.OlKl.tiOO |
| g.TiketPesawatPulangPergi | 2.873.000 | 2.873.000 |
| 2 BANTEN i.BmytiVengvnapctr. | | 1,yj1.625 |
| | | 264.300 |
| | 414.000 | 396.750 |
| d.Tc&nsportnsiIjoksl | .30,3.600 | 290.9.50 |
| e.TriinaportnaiBenknyan8SupadioPulnngPe'i? | 600.000 | 575.000 |
| .SewaKcndaraanKendaraanDalamKota | 1.100.000 | 1.000.000 |
| ,TiketPeaawatPulangPergj | 2.873.000 | 2.873.000 |
| 3 JAWA8ARAT | | |
| a.BiayaPenginapan | 2.079.000 | 1.992.375 |
| | 276.000 | 264.500 |
| | 414.000 | 396.750 |
| d.TransportasiLokal | 414.000 | 396.750 |
| ;.TransportasiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 | 575.000 |
| f-SirwaKcndarminKcndaraanDaliimKota | 1.300.000 | 1.200,000 |
| g.TiketPesawatPulanRPergi | 2.873.000 | 2.873.000 |
| @t | | |
| JAWATENGAH | | |
| }.Uangnmkiln c.UangSaku | 276.000 414.000 | 264.500 396.750 |
| r.TrnnsportasiBcngkayangSupadioI\ langPergi | 600.000 | 575.000 |
| '.SewaKendaraanKendaraanDalamKota | 1.100.000 | 1.000.000 |
| g.TiketPesawBtPulangPergi | 5.070.000 | 5.070.000 |
| 5 D,1.Y(WWAKAHTA a.BiayaPenginapan | 1.285.200 | 1.231.650 |
| b.Uangmakan | 345.000 | 330.625 |
| | 483.000 | 462.875 |
| d.TransportasiLokai | 69.000 | 66.125 |
| e.TransportasiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 | 575.000 |
| f.SewaKendaraanKendaraanUalamKota | l.iou.oou | 1.000.000 |
| g.TiketPesawatPulangPergi | 5.070.000 | 5.070.000 |
| 6 JAWATIMUR | | |
| a.t tiayaPengin&pan | 1.WSS.600 | 1.8H3.7O0 |
| b.Uangif iakttn | 345.000 | 330.625 |
| | 483.000 | 462.875 |
| d.TraaaportaaiLokal e.TransportasiBengkayang-SupadioPulangPcrgi | 117.300 600.000 | 112.413 575.000 |
| \ ewaKendaraanKendaraanDalamKota | 1.200.000 | 1.100.000 |
| .IVKet"PesasvatViilarAf1 ,Persy | | 5.C/70.W |
| 7 | | |
| BALI | 2.079.000 | 1.992.375 |
| a.BiayaPenginapan b.UaagBtiakan | AiA.aaa | .395.750 |
| c.UangSaku | 552.000 | 529.000 |
| d.TransportasiLokal | 117.300 | 112.413 |
| f.SewaKendaraanKendaraanDalamKota | 1.200.00C | 1.100.000 |
| g.TiketPesawatPulangPergi | 5.070.000 | 5.070.000 |

| | NUSA'HMWUAKABAKAI | NUSA'HMWUAKABAKAI |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | a,BiayaPenginapan | 1.512.000 |
| | 3.UangMakon | 345.000 |
| | L-.UangSaku | 483.000 |
| | | 41.400 |
| | e.TransportasiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 |
| | f.SewnKmr tnmnnKrndnmnnDninmKotn | 1,100.000 |
| | g.TiketPesawatPulangPergi | 5.915.000 |
| 9 ... @ ::, .;,.@;.:@ .@@.@:' @:,@ ,::. @ @. . | 9 ... @ ::, .;,.@;.:@ .@@.@:' @:,@ ,::. @ @. . | 9 ... @ ::, .;,.@;.:@ .@@.@:' @:,@ ,::. @ @. . |
| | NUSATENGGARATIMUR a.BiayaFVnginapan | S31.600 |
| | b.UangMakan | 345.000 |
| | c.UangSaku | 483.000 |
| | *1.Tmnnportf iH!l*okal | 1S1,00 |
| | e.TransportaaiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 |
| | f.SewaKendaraanKendaraanDalamKota | 1.200.000 |
| | g.Tike-4PesftwatPulangPergi | 5.915.000 |
| 10 KAUMAJWANTUtHjAtt | 10 KAUMAJWANTUtHjAtt | 10 KAUMAJWANTUtHjAtt |
| | a.BiayaPenginapan | 819.000 |
| | o.'OansNiakf in | |
| | ;.Uf ctriKSttku | 414.000 |
| | d.TransportasiLokal | 89.700 |
| | e.TransportasiBentzkavangSupadioPir i&ngPersp | 600.D0D |
| | S'^aK#ndaraanKendaraanDalamKota | 1.200.000 |
| 11 KALIMANTANSELATAN ..@ | 11 KALIMANTANSELATAN ..@ | 11 KALIMANTANSELATAN ..@ |
| | a.BiayaLPenginapan | 1.026.900 |
| | b.UangMakan | 276.000 |
| | c\ angSaku | 414.000 |
| | d.TranaportuaiLokal | 124.200 |
| | e.'lYansportasiUengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 |
| | '.SewaKendaraanKendaraanDalamKota | 1.200.000 |
| | g.'I'iketPeaawacPuUmgPergi | S.OVu-.OOO |
| 12 KALIMANTANTIMUK | 12 KALIMANTANTIMUK | 12 KALIMANTANTIMUK |
| | a.BiayaPenginapun | 1.026.900 |
| | b,UangMuJcan | 276.1XW |
| | c.UtulgSaku | 414.000 |
| | d.TransportasiLokal | 124.200 |
| | c.Transportas!Bcngkayang-Suffar fioPuiangPergi | 6OO.OOO1 |
| | f.SewaKendaraanKendaraanDalamKota | 1.200.000 |
| 13 WANOOROEACEHDARUSSALAM | 13 WANOOROEACEHDARUSSALAM | 13 WANOOROEACEHDARUSSALAM |
| | a.BiayaPenginapan | 2.211.300 |
| | J.UangMakan | 276.000 |
| | C.\ iuigSlikil | 414.U00 |
| | d.TranaportaaiLukal | 690.000 |
| | t1.TransportasiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 |
| | i.BewtiKciuiaruiinKrntiiiraiinOaliunKotu | 1.200.000 |
| 14 SUMATERAUTARA | 14 SUMATERAUTARA | 14 SUMATERAUTARA |
| | b.UangMitkun | 276.000 |
| | c.UangSaku | 414.000 |
| | <1.Trnpor(aa(Ijtknl | 89.700 |
| | c.TiajisfjoilasiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 |
| | f.SewaKendaraanKendaraanDalamKota | 1.200.000 |
| | RIAU a.BiayaPenginapan | 1.524.600 |
| | b.Unn^Makan | 276.000 |
| | c.UangSaku | 414.000 |
| | d.TransportasiLokal | 75.900 |
| | e,TransportasiBen?kayang,-SupadioPulangPer0 | 600.000 |
| | f,ScwrK*rtidarf tf tnK?ndarRRnDalf tmKotf t g.TiketPesawatPulangPergi | 4.563.000 |

LAMPUNO... ...

:..

73,73

| 10 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| B&t/M i.BiayaPenginapan | 970.200 | 929.775 |
| j.UangMakan | 276.000 | 264.500 |
| c.UangSaku | 4U.000 | 396.750 |
| d.TransportasiLokaJ | 89.700 | 85.963 |
| e.TransportasiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 | 575.000 |
| (.SewaKnminninnKendanumDaliunhlnta | i.200.000 | 1.100.000 |
| g.TiketPeftHwatPulangPergi | 5.239.000 | 5.239.000 |
| 17 JAMBI | | |
| a.DUtyaPtn&napmi | 1.373.600 | 1.219.575 |
| ).UangMakan | 276.000 | 264.500 |
| c.UangSaku | 414.000 | 396.750 |
| d.TrnnnporTHMiJ<oknl | 7S.900 | 72.73S |
| e.TranaportaaiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 | 575.000 |
| *.SewaKendaraanKendaraanDajamKota | 1.200.000 | 1.100.000 |
| r.Tikr tIVwrwatPulanpPrrfp | 4.563.000 | 4.563.000 |
| S.UMATEKABAKAT | | |
| a,BiayaPenginapan | 2.205.000 | 2.113.125 |
| "n.Vit tngYAaVan | | lf>4.S00 |
| e.UangSaku | 414.000 | 396.750 |
| d.TransportasiLokal | 138.000 | 132.250 |
| e.7Vansport lBengf ryang-Si(pf ldk>PljiwngR-rgi | 6O0.QO0 | 5?5.000 |
| f.SewaKendaraanKendaxaanDaJajnKota | 1.200.000 | 1.100.000 |
| g.TikctPesawatPulangPergi | 4.563.000 | 4.563.000 |
| \ i | | |
| a.BinyaPenginapan | 1.S7S.000 | 1.509.37S |
| b.UangMakan | 276.000 | 264.500 |
| c. lionsSaku | 4J4.000 | .396.750 |
| d.TranaportaaiLokal | 117.300 | 112.413 |
| e.TransportasiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 | |
| C.Si:waKf itviarmmKnruiaxiisii.Dalain.Kor^. | | 575.000 1.100.000 |
| g.TiketPesawatPulangPergi | 1.200.000 | |
| | 4.S63.000 | 4.563.000 |
| a.BiayaPenginapan | 2.142.000 | 2.052.750 |
| u.UMngMak&Ti | 'JVu.UUO | '2t)4.5UU |
| c.UangSaku | 414.000 | 396.750 |
| d.TransportasiLokal | 131.100 | 125.638 |
| e.TransportasiBengkayang-Supadioi*ulangPergi f.SewaKendaraanKendaraanDaJamKota | 600.000 | 375.000 |
| g.TiketPesawatPulangPergi | 1.200.000 4.563.000 | 1.100.000 4.563.000 |
| Bf iNGKULU | | |
| a.BiayaPenginapun | 831.600 | 796.950 |
| b.UangMakan | 276.000 | 264.500 |
| c.UangSukQ | 414.000 | 396.750 |
| d.TransportasiLokal | 89.700 | 85.963 |
| c.TransportasiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 | 575.000 |
| f,OewaKcndsrannKendtirAanDatumKota | 1.200.000 | I.KM.000 |
| g.TiketPesaWHtPulangPergi | 4.563.000 | 4.563.000 |
| BANOKABELITUNO | | |
| a.BklyuPengiiuipun | 414.000 | 396.750 |
| c.UangSaku <).Tr nsj.HMir t} U4ca) | 7,VVW | |
| e.TransportasiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 | 575.000 |
| f.SewaKendaraanKendaraanDalamKota .TjitelPrsxtwntPwlanpPrrgi | 1.200,000 4.SW.0O0 | 1.100.000 4.563.000 |
| '23 SULAWESIUTARA. | | |
| | 1.386.000 | 1.328.250 |
| a.BiayaPenginapan h.UangMHkun | 276.000 | 264.500 |
| c.UangSaku | 414.000 | 396.750 |
| d.TransportasiLoka] | 110.400 | 105.800 |
| u.'^TunwpurXBW&vnj6twv%n5iciiupwr tit>?xAnng"f >nri | | |
| f.SewaKendaraanKendaraanDalamKota g.TiketPesawatPulangPergi | 1.400.000 5.915.000 | 1.300.000 5.915.000 |

. , ; . ,


..

| | -iOKONTALO | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | a.BiayaPenginapan | 1.297.800 |
| | ).UangMakan | 276.000 |
| | .UangSaku | 414.000 |
| | d.Transpor tasiLokal | 303.600 |
| | e.TransportasiBengkayang-SupadioPulangPergi | 600.000 |
| | {.Sc^nKrndaman