PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor PADA Tahun 2015 tentang PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 4~ TAHUN 2015
TENTANG
PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung sebagai Perusahaan Daerah di yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum wilayah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pelayanan air minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung sehingga memenuhi aspek kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabililitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban serta lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan air minum;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Norn.or 12 Tahun 2011 ten.tang Pembentukat'l Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV /2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
Menetapkan : TULUNGAGUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tulungagung.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Tulungagung.
8. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/ a tau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
9. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/ orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
11. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/ aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
12. Air permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah.
13. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
15. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
16. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air, sumur-sumur atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir (bak penampungan air).
17. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir (bak penampungan) yang disalurkan kepada pelanggan.
18. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
19. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
r---.
20. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
21. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki / dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
22. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu.
23. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
24. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
25. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakanjasa pelayanan air minum dari PDAM.
26. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air O m 3 {nol meter kubik).
27. Beban tetap bulanan adalah beban tetap yang terdiri dari biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
28. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
31. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan.
32. Rekening air min um adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air di tam bah biaya tetap.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Bagian Pertama Tugas
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 3
- (1) PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pelayanan air minum di Daerah mempunyai tugas:
- a. menyediakan pelayanan air minum;
- b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM;
- c. memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada pu blik;
- d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
- e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
- g. melaksanakan tugas lain
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM berwenang:
- a. menagih hasil penjualan air dan/ a tau non air dari pihak lain a tau pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda administratif terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/ atau menerima permintaan calon pelanggan dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 5
Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM wajib :
- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- b. menyediakan kebutuhan air melalui cara lain apabila dalam waktu lx24 jam keluhan pelanggan mengenai kontinuitas air tidak dapat dipenuhi PDAM;
- c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 6
PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuru dengan kemampuan yang meliputi:
- a. menyediakan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
- b. menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU) serta pelayanan melalui mobil truk tangki bagi masyarakat di Daerah yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
- c. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.
Bagian Kelima
Pemasangan Baru
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 7
- ( 1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada Direksi PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas, lengkap, bertanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi PDAM.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Direksi PDAM.
- (4) Terhadap pemohon pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau ditolak oleh Direksi PDAM.
- (5) Dalam hal permohonan pemasangan baru diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 8
Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 9
Untuk pemasangan baru khusus kawasan real estate yang belum ada jaringan air minum, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 10
- (1) Untuk pelanggan baru golongan niaga/industri yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besamya 30 % (tiga puluh perseratus) dari harga pipa persil yang terpasang.
- (2) Pipa persil untuk pelanggan niaga/ industri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.
- (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 11
Pipa dinas, meter air, dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan merupakan milik PDAM.
Bagian Keenam
Pemutusan Sambungan Langganan
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 12
- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan yang dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- a. tidak membayar rekening air minum selama 3 (tiga} bulan berturut-turut;
- b. melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM; dan/atau
- c. adanya permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
- a. pemutusan sementara; dan
- b. pemutusan tetap.
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 13
- (1) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan
4. atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
- b. selama pemutusan sementara dikenakan beban tetap bulanan yang dibayarkan pada saat pembukaan kembali;
- c. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya pembukaan kembali.
- (3) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya bukaan kembali.
- (4) Denda administrasi, beban tetap bulanan dan biaya pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 14
- (1) Pemutusan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah pemutusan dari pipa retikulasi/ distribusi.
- (2) Pemutusan Tetap dilakukan apabila :
- a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a;
- b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b; dan/atau
- c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).
TARIF AIR MINUM
BAB IV - TARIF AIR MINUM
Pasal 15
- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan rur m1num dikenakan tarif air minum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) PDAM menetapkan struktur tarif
BAB IV - TARIF AIR MINUM
Pasal 16
- ( 1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
- a. nilai indeks inflasi tahunan yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
- b. be ban bunga pinjaman; dan/ a tau
- c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi PDAM kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.
BAB IV - TARIF AIR MINUM
Pasal 17
- ( 1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukan perubahan rencana kerja perusahaan ( corporate plan).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi PDAM kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.
Bagian Pertama Rekening Air Minum
BAB VI - REKENING AIR MINUM DAN BIAYA NON AIR
Pasal 18
- (1) Rekening air minum terdiri atas:
- a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (M 3 ) dikalikan dengan tarif air;
- b. biaya beban tetap yang terdiri atas:
- 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA);
- 2) biaya administrasi (BA).
- (2) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung
BAB VI - REKENING AIR MINUM DAN BIAYA NON AIR
Pasal 19
- (1) Pembayaran rekening air ditentukan oleh PDAM. minum dilakukan pada tempat-tempat yang
- (2) Pembayaran rekening rur minum dimulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (3) Keterlambatan atas pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan.
- (4) Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan, rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dikenakan biaya penutupan sementara dan pembukaan kembali.
- (5) Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Biaya Non Air
BAB VI - REKENING AIR MINUM DAN BIAYA NON AIR
Pasal 20
- ( 1) Selain biaya pemasangan baru biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:
- a. biaya bukaan kembali;
- b. biaya balik nama;
- c. biaya pergantian meter air atas permintaan pelanggan;
- d. biaya pindah letak meter;
- e. biaya tera meter atas permintaan pelanggan;
- f. biaya pengujian kualitas air minum atas permintaan pelanggan;
- g. biaya beban tetap bulanan.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
TARIF PROGRESIF
BAB VII - TARIF PROGRESIF
Pasal 21
- (1) Pengenaan tarif air minum didasarkan pada tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan air sebagai berikut :
- a. penggunaan air sampai dengan 10 m 3 (sepuluh meter kubik);
- b. penggunaan air lebih dari 10 m 3 (sepuluh meter kubik) sampai dengan 20 m 3 (dua puluh meter kubik); dan
- c. penggunaan air lebih dari 20 m 3 (dua puluh meter kubik).
BAB VIII - HAK DAN KEW AJIBAN PELANGGAN Bagian Pertama Hak Pelanggan
Pasal 22
Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan hasil pengujian atas :
1. perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
2. kualitas air;
3. akurasi meter air.
- b. mendapat
PENJELASAN
Pembukaan
atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- c. mendapatkan hasil pencatatan pemakaian air pada saat pencatatan dilakukan oleh PDAM;
- d. mendapat informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- e. mendapat pergantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukan kondisi rusak atau tidak akurat;
- f. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri;
- g. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi:
1. keberatan atas tagihan rekening air minum;
2. pendistribusian air minum;
3. kualitas air minum;
4. hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.
Bagian Kedua
Kewajiban Pelanggan
##
PENJELASAN
Pasal 23
Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut: - a. membayar tagihan