PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 28 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINI MALUKU UTARA (berlaku 27 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor : 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidanan Perdagangan Orang di Provinsi Maluku Utara ;
Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nom Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); or 75,
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
3. Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan
Menetapkan
Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 182/4078/SJ Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi dan Kabupaten / kota;
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PMEBENTUKAN GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANAN PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI MALUKU UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi
- seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Badan / Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi mengkoordinasi dan merumuskan kebijakan pelaksanaan serta pelayanan masyarakat pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
6. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi (GT -PP -TPPO) adalah Lembaga Koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Maluku Utara;
7. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari GT -PPTPPO yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak;
8. Sub Gugus Tugas rehabilitasi Kesehatan adalah bagian dari GT - PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang;
9. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi adalah bagian dari GT - PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi prikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban;
10. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum adalah bagian dari GT - PPTPPO yang membidangi advokasi, harmonisasi
dan membuat kebijakan terkait dengan tindak pidana perdagangang orang;
11. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum adalah bagian dari GT PPTPPO yang membidangi penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan dikejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan Hak Azasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya;
12. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi adalah bagian GT -PPTPPO Provinsi yang membidangi kerjasama dan koordinasi GT - PPTPPO Provinsi dengan GT - PPTPPO pusat, GT-PPTPPO Provinsi lain dan/atau dengan GT -PPTPPO Kabupaten/Kota;
13. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas Provinsi adalah Kelembagaan yang menjalankan tugas Gugus Tugas Provinsi sesuai bidang tugasnya;
14. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan pencegahan dari segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada tindak pidana perdagangan orang;
15. Penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak azasi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
16. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
17. Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban perdagangan orang dari gangguan yang dideritanya baik fisik maupun psikis;
18. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban perdagangan orang dari gangguan kondisi psikososial dan pengembangan keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
19. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban perdagangan ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan saksi dan/atau korban sesuai kebutuhannya;
20. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban perdagangan orang dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan saksi dan/atau korban.
PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Maluku Utara.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 3
Gugsu Tugas Provinsi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Maluku Utara.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 4
Gugus Tugas Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Ketua Gugus Tugas Provinsi.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 5
Sub Gugus Tugas Provinsi dikoordinatori oleh seorang Ketua Sub Gugus Tugas Provinsi sesuai tugas dan fungsi yang bersangkutan.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 6
Sub Gugus Tugas Provinsi Maluku Utara terdiri atas:
- 1) Sub GT Pencegahan dan Partisipasi Anak
- 2) Sub GT Rehabilitasi Kesehatan
- 3) Sub GT Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
- 4) Sub GT Pengembangan Norma Hukum
- 5) Sub GT Penegakan Hukum
- 6) Sub GT Kerjasama dan Koordinasi.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 7
Dalam Sub Tugas Provinsi menyelenggarakan fungsi :
- a) Merumuskan dan melaksanakan rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) Secara bersama-sama menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan TPPO pada tingkat Gugus Tugas Provinsi;
- c) Memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi yang menyangkut bidang tugasnya, dan;
- d) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang menjadi bidang tugasnya kepada Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi dan Ketua Gugus Tugas PPTPPO Provinsi.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 8
Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 9
Sub Gugus Tugas Rahabilitasi Kesehatan adalah Bagian dari GTPPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban
tindak pidana perdagangan orang dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 10
Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan reintegrasi adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 11
Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi advokasi, harmonisasi dan membuat kebijakan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 12
Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum adalah bagian dari GTPPTPPO yang membidangi penanganan dan perlindungan saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak azasi korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROVINSI
Pasal 13
Sub Gugus Tugas Koodinasi dan Kerjasama bertugas dalam pengembangan kerjasama dan koordinasi daerah dan nasional.
MEKANISME KERJA
BAB III - MEKANISME KERJA
Pasal 14
Dalam melaksanakan mekanisme kerja maka setiap anggota Gugus Tugas bertugas :
- a. Setiap anggota Gugus Tugas Provinsi bertindak untuk dan atas nama Dinas, Unit Kerja SKPD/OPD, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Provinsi;
- b. Setiap anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi menyusun rencana program/kegiatan tahunan unit kerja SKPD/OPD, Organisasi msyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Provinsi.
BAB III - MEKANISME KERJA
Pasal 15
Setiap anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan program/kegiatan tahunan sesuai bidang tugas masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi melalui Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi.
BAB III - MEKANISME KERJA
Pasal 16
- a. Gugus Tugas Provinsi melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 1 kali dalam 6 (enam) bulan;
- b. Rapat koordinasi Gugus Tugas Provinsi diikuti oleh Gugus Tugas Provinsi.
BAB III - MEKANISME KERJA
Pasal 17
Rapat koordinasi Gugus Tugas Provinsi bertujuan untuk memantau, membahas masalah, dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah yang menjadi tugas fungsi masing-masing.
BAB III - MEKANISME KERJA
Pasal 18
Dalam hal diperlukan penanganan khusus yang memerlukan pemecahan masalah secara cepat dan tepat, dapat dilakukan rapat koordinasi khusus.
BAB IV - ANGGARAN Pasal 19
Pasal 19
Anggaran pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provisni bersumber dari APBD melalui Dinas/SKPD yang menjadi anggota Gugus Tugas Provinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang di Provinsi Maluku Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 27 Agustus 2013

Penandatangan: GUBERNUR MALUKU UTARA H. THAIB ARMAIYN

Penetapan: Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 27 Agustus 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA H. A. MADJID HUSEN (BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 12)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR :

14 TAHUN 2013

TANGGAL :

27 AGUSTUS 2013

DAFTAR :

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI MALUKUUTARA

Penanggung Jawab

:

Gubernur Maluku Utara

Ketua :

Wakil Gubernur Maluku Utara

Ketua Harian :

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Maluku Utara

Ketua Sekretariat

:

Sekretaris Badan PPKB Provinsi Maluku Utara

Keanggotaan :

## A. Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Partisipasi Anak

| Tugas | Tugas | Keanggotaan | Keanggotaan |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pemetaan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk eksploitasi seksual pada anak. | Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Pendidikan Anggota antara lain : 1. Kepala BidangSMU Dinas Pendidikan. | Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Pendidikan Anggota antara lain : 1. Kepala BidangSMU Dinas Pendidikan. |
| 2 | Pengembangan model pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada anak. | 2. 3. 4. 5. | Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah raga Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepala UPTP pada Koperasi danUKM Kepala Bidang Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama |
| 3 | Pendidikan masyarakat tentang ketahanan keluarga. | 6. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Permberdayaan Perempaun, |
| 4 | Fasilitasi terwujudnya | 7. | Perlindungan Anak dan KB Ketua Aisyiah |

partisipasi anak dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada anak

## B. Sub Gugus Tugas Pusat Rehabilitasi Kesehatan

| Tugas | Tugas | Keanggotaan |
|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengembagan Pusat pelayanan Terpadu | Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Kesehatan |
| 2 | Standarisasi Pelayanan Rehabilitasi | Anggota antara lain: 1. Kepala Bidang PLPL pada Dinas kesehatan |
| 3 | Kesehatan Pengembangan Kapasitas | 2. Kepala Bagian Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat Biro Kesra Setda Prov.MU |
| 4 | Pengalokasian Anggaran | 3. Kepala Bidang KB pada BP3AKB Prov...MU |
| 5 | Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan | 4. Kepala Bidang KR,KS pada BKKBN 5. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 6. Ketua LSM ASSPER |

## C. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

| Tugas | Tugas | Keanggotaan |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengembangan Rumah Perlindungan Sosial Anak/Perempuan, Pusat Krisis/Trauma | Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Sosial Anggota antara lain : |
| 2 | Standarisasi Sistem Repatriasi, Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi | 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara |

## D. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum

| Tugas | Tugas | Keanggotaan |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. | Pengembangan norma hukum baru Meratifikasi dan menyusun peraturan perundangan baru yang terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual komersial pada anak Diseminasi informasi keseluruh komponen penegak hukum Harmonisasi peraturan perundangan terkait | Penanggungjawab adalah Biro Hukum Setda provinsi Maluku Utara Anggota antara lain: 1. Kabag perundang-undangan Biro Hukum dan HAMSetda Prov.MU 2. BA UNIT 1 SUBDIT IV Polda 3. Assisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi 4. Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praja 5. Kasi Wasdakim Imigrasi Ternate 6. Dekan Hukum Universitas Khairun Ternate 7. Dekan Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 8. Dirtektur DAURMALA |

## E. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum

| Tugas | Tugas | Keanggotaan |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Penegakan hukum dan pengawasan peradilan | Penanggungjawab adalah Direktur Reserse Kriminal POLDA |
| 2 | Diseminasi informasi keseluruh komponen bangsa | Anggota antara lain : 1. Direktur Binmas Polda 2. BA UNIT 1 SUBDIT IV Polda |
| 3 | Pengawasan terhadap jalannya peradilan oleh masyarakat | 3. Aspidum pada Kejaksaan Tinggi 4. Aspiduk Pada Kejaksaan Tinggi 5. Kepala Bagian pada Satuan Polisi |
| 4 | Penguatan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi komersial pd anak | Pamong Praja 6. Staf Kasi Wasdakim Imigrasi Ternate 7. Ketua LSM CUCUFUNE 8. Kepala Bidang Hukum Polda Maluku Utara |
| 5 | Pengembangan unit pelayanan perempuan dan anak | 9. Assisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara |
| 6 | Standarisai pelayanan penegakan hukum | |
| 7 | Pengembangan kapasitas | |
| 8 | Monitoring, evaluasi dan pembinaan | |

## F. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama

| Tugas | Tugas | Keanggotaan |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengembangan kerjasama daerah baik yang bersifat antar Provinsi, maupun Provinsi dengan Kabupaten/Kota untuk Pengembangan kerjasama Pencegahan dan | Penanggungjawab : Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Anggota antara lain: 1. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara 2. Kepala Bagian Verifikasi pada Biro |

| penanganan TPPO | Keuangan/Dinas Keuangan |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda 4. Kepala Bidang Adbang pada Biro Administrasi Pembangunan 5. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 6. PSWUMMU 7. |
| | Sekretaris LSM DAURMALA |

## GUBERNUR MALUKU UTARA

## H. THAIB ARMAIYN