Unknown Unknown Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama sesuai dengan bidang masingmasing melakukan pembinaan dan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; - d. bahwa berdasarkan · :pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu (berlaku 28 Desember 2012)
Pembukaan
berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
- 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama sesuai dengan bidang masingmasing melakukan pembinaan dan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. bahwa berdasarkan · :pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem di Kabupaten Labuhanbatu.
1. Undang-Undang Republik SS, Meagingat
Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ten tang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502};
..
,.
3
·-~--
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup -(L.G-!!2h:&gt;~a11 Nezara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); .
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ten tang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
---
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara !:1::~rint:~h Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ten tang U saha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
13. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid up
5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 ten tang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 43);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Iklan dan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Republik Indonesia Nomor 3837);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
20. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah · antara Pemerintah, Pemerintahan · Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
20. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentuk:an Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Repuolik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan W ara Laba;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 12 Tahun 2006 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 28 Tahun 2008 seri D Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 seri D Nomor 6);
28. Peratu.ran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor ~8 Tahun 20J. l Seri B Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 19);
30. Keputusan Bupati Nomor 510/288/DAGKOP/III/2012 tanggal 2 Nopember 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peratu.ran Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Ka bu paten Labuhanbatu.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: . PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LABUHANBATU
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
slam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh Pernerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu rnenurut asas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluas-luasnya dalarn sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
- 5-. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas R;rindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat Disperindagkop dan UKM Kabupaten Labuhanbatu.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan ;.-Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu. ·
7. Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukurn atau bukan badan hukurn yang rneliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau yang bukan bcrbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firrna, atau persekutuan komanditer (CV).
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang nenjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus rnenerus yang didirikan, bekerja scrta berkedudukan dalarn wilayah Republik Indonesia untuk tujuan rnernperoleh keuntungan dan/ atau laba.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonorni produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan rnerupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau rnenjacli bagian baik langsung rnaupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau U saha Besar yang rnernenuhi usaha kecil sebagaiinana dirnaksud · dalam Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. -10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonorni yang 1ierskala. mikro, kecil dan rnenengah sebagairnana -e :dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun ' ' ;lOQ8 ten tang U saha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan rnelandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonorni rakyat yang berdasarkan atas a.zas kekeluargaan.
5. 12 Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang dan/ atau jasa yang dilakukan secara terus rnenerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/ atau jasa dengan disertai imbalan atau kornpensasi.
13. Pasar adalah ternpat orang rnelakukan jual beli barang dengan penawaran dan pennintaan.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah terms, ... ~;: k~rj 0~EJTJ~ dengan swasta denzan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui ta war menawar.
15. Pusat Perdagangan ( Trade Center) adalah suatu area tertentu yang -terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perniagaan/ perdagangan dengan tujuan memperoleh laba.
4. !1'. Sy~at Perdagangan (Trading Terms) adalah syaratsyarat dalam perjanjian kerja sama antara pemasok dan toko modern/ pengelola jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern yang bersangkutan.
5. lfl. Pemasok adalah pelaku usaha yang teratur memasok ~: barang kepada Perkulakan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
19. Pelaku U saha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik ----...::sc!\_n~d!!in~·...--!:m~aupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 'kegiatan trsaha dalam berbagai bidang ekonomi.
20. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
21. Pusat Perbelanjaan adalah kawasan pusat jual bell barang sandang, pangan, kebutuhari sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lainlain secara eceran serta jasa yang didukung oleh sarana lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum yang berbentuk Mall, Plaza, Pertokoan dan Pusat Perdagangan ( Trade Center).
3. ~· Pertokoan adalah kumpulan toko atau deretan toko J&amp;Pg masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum dan atau yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal Y.ang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli .
4. . Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
24. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen
,
store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
25. Luas Lahan Usaha adalah luas ruang usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha termasuk ruang tmtuk gudang, kantor, koridor, atau iasiiitas lain.
26. Luas Lantai adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli, tidak tennasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan, dan tempat parkir.
27. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupuri tidak langsung, atas dasar prinsip · saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
28. Izin U saha Pengelolaan Pasar Tradisional yang ... selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat .: . .' .Perdagangan yang selanjutnya disebut IUPP, dan. Izin iUsaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, .-..:, dan Toko Modem yang diterbitkan oleh Bupati Labuhanbatu dan Rekomendasi Kelayakan melalui .Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
5. -.99. izin Lokasi adalah izin yang diberikan apabila pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem mempergunakan lahan lebih dari 1.000 meter persegi.
30. Izin Peruntukan adalah izin yang cliberikan apabila pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern mempergunakan lahan masih dalam keadaan basah atau alih fungsi.
- --..:D.--P~£-atur~cn Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap Zona peruntukannya sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
32. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah .jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
33. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berlungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
34. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- 35.Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan chi perjalanan jarak dekat dengan kecepatan ratarata rendah.
- 3li Sistem jaringan jalan pruner adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua Wilayah di Tingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat -pusat kegiatan.
37. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan cietern jaringan jalan dan peranan pelayanan distribusi barang darr jasa -untuk masyara kat · di dalam kawasan perkotaan.
38. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelarnin dan/ atau tingkatan usia konsumen.
39. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri ( swalayan}.
40. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan · J ' · pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
41. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran, yang didalamnya terdiri atas pasar swalanyan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu barigunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
42. Perkulakan/ Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/ atau pedagang eceran.
43. Mall/Plaza adalah tempat atau Bangunan (toko] dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi.restoan, dan sebagainya yang diperuntukkan \_ \_\_\_bp.ai kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasf untuk melakukan pcnjualan barang-barang dan/ atau jasa.
44. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadan dan pendirian Pasar Tradisioanal, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern disuatu wilayah,agar tidak merugikan mematikan Pasar Tradisional ,Usaha Mikro,kecil,Menengah dan Koperasi yang ada.
45. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, termasuk ruang bebas dan lebar buka pin tu.
46. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responbility) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik,bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan uaahanya. . ~· -c,
Pasal 2
- (1) Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pusat Perbelajaan dan Toko Modern dilaksanakan ## BAB IV
PENDIRIAN PASl\R-TAADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Kesa tu
Pasal 4
ll*asi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata 't'111Bl ~ Wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
Pasal 5
Lokasi pusat perbelanjaan:
- a. Hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
- b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota/ perkotaan;
- c. Pendiriannya diutamakan pada daerah pinggiran ::i+o,1 rl,,.,'.~-~ han1 denpan
\.~
.
- tlf Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanaan dan Toko Modern selain minimarket harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dan harus ,nelakukan analisa kondisi sosial ekonomi · masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional yang berada di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten -------..\_,-'A-a...~"l-e.g'-----J:rc'.Q\_ crr-pakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam mengajukan JJ.SI"ili-c,h0n!'!11 izin pendirian dan izin usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket.
- (3) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian analisa sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (1) Pendirian toko modern yang berbentuk minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang berintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib
Batasan Luas lantai Toko Modern sebagai berikut :
- a. minimarket, kurang dari 400 m2 {empat ratus meter persegi);
-
- ~. supermarket, t100 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi]:
- d. department store lebih dari 400 m? (empat ratus meter persegi); dan
- c. hypermarket di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
- e. perkulakan lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
Ketiga
Kriteria Perdagangan Pasal 10
Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut:
- a.. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. departement store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang h;rdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen; dan
- e, pcrkulakan menjual secara grosir.
BABV
~ .. , . , ~46PAK PENDIRIA.N ANTARA PASAR TRADISIONAL ~' ' . PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Pasal 11
- l\_l) Pendirian Toko Modern hams memenuhi ketentuan :
- a. Jarak lokasi pendirian Toko Modern dengan Pasar Tradisional paling dekat 250 m (dua ratus lima puluh meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Jarak lokasi pendman 1'okv Modern satu dengan Toko Modern lainnya paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) kecuali dikawa.san strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. Memenuhi dukungan / ketersediaan infrastruktur.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memenuhi ketentuan:
- a. Jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Tradisional paling dekat 250 m (dua ratus lima puluh meter) kecuali dikawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. .Jarak lokasi pendirian Pu.sat Perbelanjaan satu dengan Pusat Perbelanjaan lainnya paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) kecuali dikawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
6. e, Memenuhi dukungan I ketersediaan infrastruktur. v--'
,,
BABVI PERMODALAN Pasal 12
.•
- PJ 118"1.odalan penyelengaraan usaha Toko Modern +:dlq besar dapat dilakukan dengan cara penanaman mt i\.tl asing.
- Penggunaan modal asing sebagaimana dimaksud ayat .(?} harus memenuhi ketentuan peraturan perundang. ~dangan yang berlaku.
PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
BAU VII TOI{C !!O~~R\_ff Bagian Kesatu Tenaga Kerja Pasal 13
- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern harus menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams mengutamakan dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan Kabupaten Labuhanbatu sekurang-kurangnya 70% (lima puluh ~n) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
Bagian Kedua . Kemitraan Usaha Pasal 14
- fl ) ~ pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ~elaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- ~traan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama t,emasaran, penyediaan ruang tempat usaha, penerimaan produk, dan dilaksanakan
Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat -syarat perdagangan antara Pemasok, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
Bagian Ketiga Kegiatan Penjualan Barang Pasal 16
- fl) Komocliti/barang-barang yang dijual diutamakan ~g-barang produksi dalam negen dan kualitas bamng dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan konsumen.
- flJ.lfaita jual bahan pokok untuk · minimarket, Supermarket, Hypermarket yang dijual tidak boleh lebib rendah dengan yang ada di warung dan toko leltitamya serta pasar tradisional terdekat .
- . &amp;ran g dagangan yang dijual harus mencantumkan label pada kemasan barang.
- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk hari Senin sampai dengan Jumat dimulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
- (2) Untuk hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib.
- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional, Pu.sat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha perdagangan
2. EU ,ang diterbitkan oleh Bupati.
-
,:
...
- t2) Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayJlt (1) yang terdiri dari :
- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional, diterbitkan oleh Bupati Labuhanbatu dan Rekomendasi kelayakan.
- i~i r · dari · Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten · -Labuhanbatu;
•
- b~ ·IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan, diterbitkan oleh Bupati · · ·. Labuhanbatu dan Rekomendasi kelayakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ka bu paten Labuhanbatu;
· ! t
- c. IUTM untuk Minirnarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan Perkulakan,
,
diterbitkan oleh Bupati Labuhanbatu dan Rekomendasi kelayakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, U saha Ksuil -la~ ·1- ... "".n,gah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Izin usaha sebagaimaria dimaksud pada ayat ( 1) berlaku hanya untuk 1 (satu) usaha dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. ·
- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan 15 (lima belas) hari sebelum tanggal izin berakhir.
~mohonan untuk mernperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) meliputi:
(tJ ftel,syaratan untuk memperoleh IUP2T yang berdiri sendiri melampirkan dokumen :
- a. Copy Izin prinsip dari Bupati;
- c. Copy surat Izin Lokasi dari kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu; ·
- b. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- d. Copy Izin Gangguan (HO)dari Bupati;
5. f.. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
6. e, Copy Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dari Bupati;
- g. Rekomendasi Kelayakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
- h. Surat Pemyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM yang ------bwdiri sendiri melampirkan doxumen .
- a. Copy Izin prinsip dari Bupati;
- b. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. Copy surat Izin Lokasi dari kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;
- d. Copy Izin Gangguan (HO)dari Bupati;
- e. Copy Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dari Bupati;
- f. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
- g. Rencana kemitraan dengan U saha Mikro dan Usaha Kecil;
- h. Rekomendasi Kelayakan dari Dinas Perindustian, Perdagangan dan Koperasi, U saha, Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan -;~.~: ·. : dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
12. Pi lersyaratan untuk memperoleh IUP2T atau IUTM yang berintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
na~
BAB IX - PERIZINAN Pasal 18
Pasal 6
- a. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
Pasal 7
\.~
.
- tlf Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanaan dan Toko Modern selain minimarket harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dan harus ,nelakukan analisa kondisi sosial ekonomi · masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional yang berada di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten -------..\_,-'A-a...~"l-e.g'-----J:rc'.Q\_ crr-pakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam mengajukan JJ.SI"ili-c,h0n!'!11 izin pendirian dan izin usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket.
- (3) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian analisa sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
Pasal 8
- (1) Pendirian toko modern yang berbentuk minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang berintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib
Pasal 9
Batasan Luas lantai Toko Modern sebagai berikut :
- a. minimarket, kurang dari 400 m2 {empat ratus meter persegi);
-
- ~. supermarket, t100 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi]:
- d. department store lebih dari 400 m? (empat ratus meter persegi); dan
- c. hypermarket di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
- e. perkulakan lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
Ketiga
Pasal 10
Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut:
- a.. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. departement store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang h;rdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen; dan
- e, pcrkulakan menjual secara grosir.
BABV
Pasal 11
- l\_l) Pendirian Toko Modern hams memenuhi ketentuan :
- a. Jarak lokasi pendirian Toko Modern dengan Pasar Tradisional paling dekat 250 m (dua ratus lima puluh meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Jarak lokasi pendman 1'okv Modern satu dengan Toko Modern lainnya paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) kecuali dikawa.san strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. Memenuhi dukungan / ketersediaan infrastruktur.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memenuhi ketentuan:
- a. Jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Tradisional paling dekat 250 m (dua ratus lima puluh meter) kecuali dikawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. .Jarak lokasi pendirian Pu.sat Perbelanjaan satu dengan Pusat Perbelanjaan lainnya paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) kecuali dikawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
6. e, Memenuhi dukungan I ketersediaan infrastruktur. v--'
,,
Pasal 12
.•
- PJ 118"1.odalan penyelengaraan usaha Toko Modern +:dlq besar dapat dilakukan dengan cara penanaman mt i\.tl asing.
- Penggunaan modal asing sebagaimana dimaksud ayat .(?} harus memenuhi ketentuan peraturan perundang. ~dangan yang berlaku.
PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
Pasal 13
- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern harus menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams mengutamakan dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan Kabupaten Labuhanbatu sekurang-kurangnya 70% (lima puluh ~n) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
Pasal 14
- fl ) ~ pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ~elaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- ~traan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama t,emasaran, penyediaan ruang tempat usaha, penerimaan produk, dan dilaksanakan
Pasal 15
Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat -syarat perdagangan antara Pemasok, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
Pasal 16
- fl) Komocliti/barang-barang yang dijual diutamakan ~g-barang produksi dalam negen dan kualitas bamng dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan konsumen.
- flJ.lfaita jual bahan pokok untuk · minimarket, Supermarket, Hypermarket yang dijual tidak boleh lebib rendah dengan yang ada di warung dan toko leltitamya serta pasar tradisional terdekat .
- . &amp;ran g dagangan yang dijual harus mencantumkan label pada kemasan barang.
BAB VIII - WAKTU PELAYANAN Pasal 17
Pasal 17
- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk hari Senin sampai dengan Jumat dimulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
- (2) Untuk hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib.
BAB IX - PERIZINAN Pasal 18
Pasal 18
- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional, Pu.sat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha perdagangan
2. EU ,ang diterbitkan oleh Bupati.
-
,:
...
- t2) Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayJlt (1) yang terdiri dari :
- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional, diterbitkan oleh Bupati Labuhanbatu dan Rekomendasi kelayakan.
- i~i r · dari · Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten · -Labuhanbatu;
•
- b~ ·IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan, diterbitkan oleh Bupati · · ·. Labuhanbatu dan Rekomendasi kelayakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ka bu paten Labuhanbatu;
· ! t
- c. IUTM untuk Minirnarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan Perkulakan,
,
diterbitkan oleh Bupati Labuhanbatu dan Rekomendasi kelayakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, U saha Ksuil -la~ ·1- ... "".n,gah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Izin usaha sebagaimaria dimaksud pada ayat ( 1) berlaku hanya untuk 1 (satu) usaha dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. ·
- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan 15 (lima belas) hari sebelum tanggal izin berakhir.
BAB IX - PERIZINAN Pasal 18
Pasal 19
~mohonan untuk mernperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) meliputi:
(tJ ftel,syaratan untuk memperoleh IUP2T yang berdiri sendiri melampirkan dokumen :
- a. Copy Izin prinsip dari Bupati;
- c. Copy surat Izin Lokasi dari kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu; ·
- b. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- d. Copy Izin Gangguan (HO)dari Bupati;
5. f.. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
6. e, Copy Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dari Bupati;
- g. Rekomendasi Kelayakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
- h. Surat Pemyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM yang ------bwdiri sendiri melampirkan doxumen .
- a. Copy Izin prinsip dari Bupati;
- b. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. Copy surat Izin Lokasi dari kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;
- d. Copy Izin Gangguan (HO)dari Bupati;
- e. Copy Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dari Bupati;
- f. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
- g. Rencana kemitraan dengan U saha Mikro dan Usaha Kecil;
- h. Rekomendasi Kelayakan dari Dinas Perindustian, Perdagangan dan Koperasi, U saha, Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan -;~.~: ·. : dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
12. Pi lersyaratan untuk memperoleh IUP2T atau IUTM yang berintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
na~
- a. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
·-~·
- b. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko ... Modem;
- d. Surat Pemyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
3. ,;c.. .Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
- e. Rekomendasi Kelayakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, U saha, Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
- f. Rencana kemitraan dengan U saha Mikri a tau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
BAB IX - PERIZINAN Pasal 18
Pasal 20
Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) tidak wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
BAB IX - PERIZINAN Pasal 18
Pasal 21
Ai&gt;?,bila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tndisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko lfodernpengelola wajib mengajukan permohonan izin bei11:- ·
BABX PELAPORAN Pasa122
fleJaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat fl) wajib menyampaikan laporan penerbitan izin usaha aebagairnana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) kepada PIJpati . melaui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ~i, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lab\41.anbatu meliputi:
- b, Omset penjualan setiap gerai;
- a. Jwnlah dan jenis usaha yang diterbitkan;
- c. Jumlah UMKM yang bermitra;
- d. JumJsh tenaga kerja.
BAB IX - PERIZINAN Pasal 18
Pasal 23
Setiap penyelenggara perdagangan berhak :
- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah;
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
.
BAB IX - PERIZINAN Pasal 18
Pasal 24
.
\
Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbdanjaan, dan Toko Modem wajib :
- SL mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ~ operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- &gt;. meningkatka.n mutu pelayanan dan menjamm kenyamanan pembeli;
- . menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- i. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- .'· ·menyediakan areal parkir paling sedikit seluas ·" "kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasas tradisional dan 60 m2 (enam puluh meter persegi] luas lantai penjualan WJSS.t perbelanjaan dan/ a tau toko modem;
.
.
- f. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
1. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- J. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis Organik dan Anorganik;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat dan makan pada waktunya;
- l. menaati perjanjian kerja serta menjamin keseiamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap
9. pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- a. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala ~ Daerah paling lambat 14 (empat belas] hari apabila \_...-.penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah s:» dialihkan -kepada pihak lain;
11. ,. Iti"enyed.iakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. ,. tidak melakukan penguasaan atas produksi \_dan atau barang/ tidak melakukan monopoli usaha;
13. tidak menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
~dak \_in~njual barang yang sudah kadaluwarsa;
- tidak melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam rnekanisrne perdagangan door to door,
- t. tidak memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- u. tidak bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha swasta skala besar dan menengah;
- v. tidak mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- w. tidak memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - SANKS I Pasal 25
Pasal 25
- (1) Setiap penyelengara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.
- (2) Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan · Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB XII - SANKS I Pasal 25
Pasal 26
- Daerah melakukan pembinaan dan terhadap Pasar Tradisional, Pusat .(1) Pemerintah gswasan
Perbelanjaan dan Toko Modern berupa penciptaan sistem manajemen, pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pembiayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan potensi perdagangan dan pengelola Pasar Tradisional;
- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
- d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalarn rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem, Pemerintah Daerah:
- a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional;
- b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- (4) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
BAB XII - SANKS I Pasal 25
Pasal 27
Bupati melakukan Koordinasi untuk:
- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pus&amp;t Perbelanjaan dan Toko Modem;
- b. mengambil langkah - langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
BAB XII - SANKS I Pasal 25
Pasal 28
- ( 1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Perdagangan {SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modem (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati · rm dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelurn diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) yang berten tangan dengan pas al 11 yang sudah operasional sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
- (6) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang telah memiliki izin lokasi, belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (8) Perjanjian kerja sama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan pengelolaan jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (9) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem selain minimarket sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lrunbat 1 (satu } tahun sejak diterbitkannya Peraturan Bupati ini.
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati sepanjang mengcnai pelaksanaannya.
Pasai 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Penetapan: Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 28 Desember 2012

Penandatangan: BUPATILABUHANBATU, ## dto TIGOR PANUSUNAN SIREGAR Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten ~J3.buhan batu 'iomor 36 Tahun 2012 fanggal 28 Desember 2012