PERATURAN BUPATI BANYUWANGI SALINAN Nomor 11 Tahun 2014 tentang PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (berlaku 10 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
SALINAN NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Banyuwangi yang keberadaannya tidak dilengkapi akan fasilitas untuk kebutuhan pemakaman, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah mengantisipasi dan memfasilitasi kebutuhan Tempat Pemakaman Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Penyediaan Tempat Pemakaman Umum untuk Perumahan dan Permukiman.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
1
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 - 2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi.
5. Lurah/ Kepala Desa adalah Kepala kelurahan/ Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Banyuwangi.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan.
10. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
11. Makam atau kubur adalah sebidang tanah yang digunakan untuk mengubur/ memakamkan jenazah.
12. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu lokasi tanah tertentu yang khusus disediakan untuk menguburkan jenazah orang umum dan merupakan sarana bagi perumahan dan permukiman.
13. Surat Permohonan adalah surat yang berisi pengajuan dari pemohon untuk memperoleh sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
14. Surat Undangan adalah surat yang berisi ajakan atau mengundang dari orang lain kepada sekelompok orang atau masyarakat umum.
15. Berita Acara adalah catatan laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan atau petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa.
16. Pengembang adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan dan permukiman baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Yang Mengatur Struktur Dan Pola Ruang Wilayah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Maksud Penyediaan Tempat Pemakaman Umum adalah menyediakan sarana pemakaman umum bagi masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Tujuan Penyediaan Tempat Pemakaman Umum adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 4
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun perumahan dan permukiman wajib menyediakan Tempat Pemakaman Umum;
- (2) Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. Pengadaan Sendiri Pemakaman, dan atau;
2. Bentuk Kerjasama dalam Pengadaan Tempat Pemakaman Umum, antara pihak pembangun perumahan dan permukiman dengan pengurus/ yayasan/ majelis makam setempat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 5
- (1) Terhadap Penyediaan Tempat Pemakaman Umum dimaksud dalam pasal 4, pemohon wajib mengajukan Rekomendasi kepada Dinas;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan rekomendasi pemakaman umum;
- (3) Rekomendasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum sebagai salah satu syarat pengesahan rencana tapak/ Siteplan dan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 6
- (1) Penyediaan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada pasal (4), harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. Ukuran makam 1 m x 2 m;
- b. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- c. Tiap makam dilarang melakukan penembokan/ perkerasan/pengkizingan;
- d. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- f. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- g. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.
- h. Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk pemakaman sebesar 2% dari luasan lahan yang telah mendapatkan izin lokasi/advice planning;
- i. Penyediaan lokasi pemakaman untuk pengembang yang izin lokasi/advice planningnya lebih dari 250 ha dapat berada di dalam kawasan atau diluar kawasan sesuai RTRW Kabupaten. Sementara pengembang perumahan yang Izin lokasi/advice planningnya kurang dari 250 ha secara bersama-sama dapat menyediakan lahan pemakaman di luar kawasan perumahan.
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pemeriksaan administrasi dan tinjau lokasi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 7
Tata cara pengurusan Rekomendasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum melalui pengadaan sendiri adalah sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Rekomendasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum dari pihak pemohon menyertakan:
2. -Foto copy KTP;
3. -Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum bagi pengembang perumahan dan permukiman;
4. -Gambar usulan rencana tapak/ usulan Site Plan;
5. -Foto copy Sertifikat/ Akta jual Beli;
6. -Foto copy Advise Planning;
7. -Foto copy IPPT.
- b. Surat undangan tinjau lokasi bersama, yang ditujukan kepada:
9. -Pihak pemohon dan diharuskan ikut menghadirkan Pihak Lurah/ Kepala Desa.
- c. Berita acara tinjau lokasi dengan mengisi daftar hadir disaat melaksanakan tinjau lokasi bersama oleh :
- a. Pihak Dinas;
- b. Pihak Lurah/ Kepala Desa;
- c. Pihak Pemohon;
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 8
Tata cara pengurusan Rekomendasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum melalui bentuk kerjasama adalah sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Rekomendasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum dari pihak pemohon menyertakan:
2. -Foto copy KTP;
3. -Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum bagi pengembang perumahan dan permukiman;
4. -Gambar usulan rencana tapak/ usulan Site Plan;
5. -Foto copy Sertifikat/ Akta jual Beli;
6. -Foto copy Advise Planning;
7. -Foto copy IPPT;
8. -Surat Pernyataan tentang kesepakatan bersama antara pihak pemohon dengan pihak pengelola makam.
- b. Surat undangan tinjau lokasi bersama, yang ditujukan kepada:
10. -Pihak pemohon dan diharuskan ikut menghadirkan Pihak Lurah/ Desa serta Pihak Pengelola makam.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 10 Juni 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 11 6 - c. Berita acara tinjau lokasi dengan mengisi daftar hadir disaat melaksanakan tinjau lokasi bersama oleh : - a. Pihak Dinas;

Penandatangan: - b. Pihak Lurah/ Kepala Desa; - c. Pihak Pemohon; - d. Pihak Pengelola makam. ## Pasal 9

Penandatangan: Dalam memperlancar pelaksanaan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), Bupati membentuk tim penerbitan rekomendasi pemakaman umum. ## BAB IV PENUTUP Pasal 10

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 10 Juni 2014

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS