PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (berlaku 8 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang : untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa lahan pertanian pangan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
17. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
19. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
20. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
21. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Trenggalek.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Trenggalek .
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Trenggalek untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 2
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4
Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
- a. perencanaan;
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi;
- j. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.
- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang, RPJPD, dan RPJMD.
- (2) Dasar perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
- b. pertumbuhan produktivitas;
- c. kebutuhan pangan nasional;
- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. musyawarah petani.
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 5
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kawasan pertanian Lahan basah dan kawasan pertanian Lahan kering.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:
- a. Tanah Telantar; dan
- b. kawasan Lahan Marginal.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan;
- b. strategi;
- c. program;
- d. rencana pembiayaan; dan
- e. evaluasi.
- (7) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
Bagian Kedua Penyusunan Perencanaan
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
- a. inventarisasi data;
- b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
- c. menampung aspirasi masyarakat.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 8
Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Tata Ruang Daerah, RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 9
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 10
- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 12.785 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan, meliputi:
- a. sawah Irigasi dengan luas 8.639 Hektar; dan
- b. sawah non Irigasi dengan luas 4.146 Hektar
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebaran luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi Lahan pangan.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- (2) Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
- b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
- c. Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 12
Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara:
- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
- 1) penyediaan bibit unggul;
- 2) penyediaan kebun induk;
- 3) pengembangan perbenihan;
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan Irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
- 1) pengembangan wisata pertanian;
- 2) pemanfaatan teknologi pertanian;
11. f.
12. penyuluhan pertanian; dan/atau
- g. jaminan akses permodalan.
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 13
Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara:
- a. pemanfaatan Lahan Marginal; dan
- b. pemanfaatan Lahan Telantar.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 14
Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara:
- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.
Pengembangan Cadangan Lahan Pertanian Pangan
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal, Lahan Telantar, dan Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. Lahan pasir yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata; atau
- b. Lahan pasir yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; atau
- b. Lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.
BAB VI - PENELITIAN Pasal 16
Pasal 16
- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
- b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
- c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. inovasi pertanian;
- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
- f. fungsi ekosistem; dan
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB VI - PENELITIAN Pasal 16
Pasal 17
Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
BAB VI - PENELITIAN Pasal 16
Pasal 18
Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMANFAATAN
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 19
- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memanfaatkan Lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan mencegah kerusakan Irigasi yang telah ada.
- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada Lahan beririgasi dan Lahan tadah hujan.
PEMBINAAN
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 21
Pasal 21
- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
BAB IX - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 21
Pasal 22
Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melalui:
- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.
Bagian Kedua
Insentif
BAB IX - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 21
Pasal 23
Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap dan/atau kelompok Petani berupa:
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi.
BAB IX - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 21
Pasal 24
- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas Lahan;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Paragraf 1
BAB IX - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 21
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. untuk kepentingan umum; atau
- b. bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib mengganti luas Lahan yang dialihfungsikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan serta ganti rugi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB IX - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 21
Pasal 26
- (1) Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, antara lain meliputi:
- a. pertahanan dan keamanan sosial;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitasi operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemohon alih fungsi.
BAB IX - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 21
Pasal 27
Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 21
Pasal 28
- (1) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit tiga kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan beririgasi;
- b. paling sedikit dua kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
- c. paling sedikit satu kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, RPJM maupun RPJP Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. pengalihfungsian Lahan nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau
- c. penetapan Lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa Lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi Lahan yang sesuai dan memelihara daftar Lahan tersebut dalam suatu pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
PENGAWASAN
BAB X - PENGAWASAN
Pasal 29
- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PELAPORAN Pasal 30
Pasal 30
- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh:
- a. pemerintahan desa/kelurahan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi; dan
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam laporan tahunan.
BAB XII - SISTEM INFORMASI
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data Lahan tentang:
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. fisik alamiah;
- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
- e. luas dan lokasi Lahan; dan
- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun oleh Bupati kepada DPRD.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB XII - SISTEM INFORMASI
Pasal 32
Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
BAB XII - SISTEM INFORMASI
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Pasal 34
Pasal 34
- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani serta asosiasi Petani.
- (2) Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jaminan:
- a. harga komoditi bahan pokok yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- c. pemasaran hasil pertanian pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (3) Perlindungan sosial bagi Petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB XIII - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Pasal 34
Pasal 35
Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan Pertanian;
- e. pembentukan dan/atau penguatan Lembaga Permodalan bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.
PEMBIAYAAN
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 36
- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 37
Pasal 37
- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pengawasan;
- e. pemberdayaan Petani; dan/atau
- f. pembiayaan.
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 37
Pasal 38
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik Lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Pertanian dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- f. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan
- g. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 37
Pasal 39
Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:
- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 40
Pasal 40
Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan Pasal 25 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah Daerah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 40
Pasal 41
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 40
Pasal 42
- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan;
- b. pemindahan sarana kegiatan;
- c. pembongkaran;
- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
- e. penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 43
Pasal 43
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 29 April 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 4

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 15-2/2016 PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI KETUA PANSUS TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. III DPRD KABAG HUKUM ## Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2016 Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
## PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
## I. UMUM
Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian sehingga Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi dan fragmentasi Lahan Pertanian Pangan sehingga akan mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan.
Dalam rangka pembangunan pertanian pangan berkelanjutan, tanah merupakan sumber daya pokok usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis tanah, sehingga diperlukan adanya perlindungan.
Hal tersebut sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan, melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.
Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan,
PARAF KOORDINASI
Dr.
MOH.
HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
pengendalian, pengawasan, memberikan informasi, memberikan perlindungan pemberdayaan petani dan pembiayaan.
Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan di Daerah dipandang penting dengan mengingat bahwa kondisi masyarakat Daerah yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis Lahan.
Pentingnya pelaksanaan Perlindungan lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu disusun yang lebih teknis dalam suatu Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan di Daerah serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem Irigasi yang baik.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Yang dimaksud dengan 'manfaat' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'keberlanjutan dan konsisten' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang. PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI KETUA PANSUS TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. III DPRD KABAG HUKUM ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'produktif' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hasil-hasil pertanian pangan untuk kecukupan ketersediaan pangan Daerah dan pangan nasional. ## Huruf d Yang dimaksud dengan 'keterpaduan' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. ## Huruf e Yang dimaksud dengan 'keterbukaan dan akuntabilitas' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'kebersamaan dan gotong-royong' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik Lahan, Petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. ## Huruf g Yang dimaksud dengan 'partisipatif' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan. ## Huruf h Yang dimaksud dengan 'keadilan' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI KETUA PANSUS TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. III DPRD KABAG HUKUM ## Huruf i Yang dimaksud dengan 'keserasian, keselarasan, dan keseimbangan' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum Daerah. ## Huruf j Yang dimaksud dengan 'kelestarian lingkungan dan kearifan lokal' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan Daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. ## Huruf k Yang dimaksud dengan 'desentralisasi' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum Daerah. ## Huruf 1 Yang dimaksud dengan 'tanggung jawab negara' adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya