PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 13 Tahun 2015 tentang PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 24 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
1
Menetapkan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
3. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
SUMBER ALOKASI DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemerintah Kabupaten menganggarkan ADD setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dari dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian dana ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.
PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
BAB III - PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 4
- (1) Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan ADD yang ditetapkan
BAB III - PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5
- (1) Penghitungan besarnya nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b setiap desa ditentukan ## BAB IV
TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA
BAB III - PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 6
- (1) Bantuan ADD yang telah ditetapkan dalam APBD kabupaten disalurkan oleh Pengelola ADD kabupaten sesuai besaran ADD setiap desa berdasarkan nilai bobot desa sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 5 Peraturan ini;
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan;
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling banyak sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana penggunaan ADD;
- b. Tahap II direalisasikan apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
- (5) Laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, setelah dilakukan penelitian oleh Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian tentang realisasi anggaran ADD.
- (6) Kelengkapan administrasi lainnya pencairan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 7

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

## BAB V

## PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

## Pasal 8

Penetapan lokasi dan besarnya ADD bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB VI

## PENGELOLAAN

## Pasal 9

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dananya bersumber dari ADD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa.

## BAB VII

## PENGGUNAAN

## Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes yang secara partisipatif disusun melalui Musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat;
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.

## Pasal 12

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman pada RKPDes yang telah ditetapkan sebelumnya;
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Pembangunan;
- d. Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 14

- (1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 15

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk menunjang:
- a. Operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa;
- b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) ADD yang digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk:
- a. Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa atau fasilitas umum desa lainnya;
- b. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting;
- c. Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis kegiatan yang dapat dialokasikan melalui ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 16

Penanggungjawab keuangan ADD secara materiil dan formil adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

## Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi Penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 18

- (1) Bentuk pelaporan ADD adalah sebagai berikut:
- a. Laporan semester, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa;
- b. Laporan akhir, yakni laporan dari penggunaan ADD yang mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD;

- (2) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan realisasi APBDesa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Camat dengan tembusan kepada BPD dan dari Camat kepada Bupati;
- (4) Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk rekapitulasi dari laporan Kepala Desa diwilayah kerjanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.

## Pasal 19

- (1) Pengawasan pengelolaan ADD meliputi:
- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pengawasan teknis/fisik dan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.
- (2) Teknis Pengawasan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## BAB IX

## SANKSI

## Pasal 20

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena:
- a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan;
- (3) pengurangan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa;

- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian desa/daerah/negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 24 Maret 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 13