KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 41 Tahun 2004 tentang PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN (berlaku 12 Mei 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dengan telah selesainya proses penelitian terhadap kelayakan keberlangsungan perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dipandang perlu untuk menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Nomor 4374);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
:
:
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN.
- Menetapkan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini, untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

Pelaksanaan usaha bagi 13 (tiga belas) perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan lindung didasarkan pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretris Kabinet Bidang Hukum dan


Lambock V. Nahattands


KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


## LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TANGGAL 12 Mei 2004

## DAFTAR PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN YANG TELAH DITANDATANGANI SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN YANG DAPAT MELANJUTKAN KEGIATANNYA SAMPAI BERAKHIRNYA PERIZINAN ATAU PERJANJIANNYA

| No. | Persetujuan Pemerintah | Tanggal Penanda- tanganan | Jenis Izin | Nama Perusahaan | Bahan Galian | Tahap Kegiatan | Lokasi | Lokasi | Luas Wilayah Perizinan (Ha) |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| No. | Persetujuan Pemerintah | Tanggal Penanda- tanganan | Jenis Izin | Nama Perusahaan | Bahan Galian | Tahap Kegiatan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah Perizinan (Ha) |
| 1. | 82/EK/KEP/4/1967 7 April 1967 | 7 April 1967 | KK G- I | Freeport Indonesia Comp. | Tembaga, Emas, dmp | Produksi | Papua | Mimika | 10.000 |
| 1. | B-392/Pres/12/1991 26 Desember 1991 | 30 Desember 1991 | KK G-V | Freeport Indonesia Comp. | Tembaga, Emas, dmp | Eksplorasi | Papua | Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya | 202.950 |
| 2. | B-121/Pres/9/71 22 September 1971 | 4 Oktober 1971 | KK G- II | Karimun Granit | Granit | Produksi | Kepulauan Riau | Karimun | 2.761 |
| 3. | B-745/Pres/12/1995 29 Desember 1995 | 15 Januari 1996 | KK G- II | INCO Tbk. | Nikel | Produksi | Sulsel, Sulteng, Sultra | Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowali | 218.528 |
| 4. | 097B/Ji.292/U/1990 5 Oktober 1990 | 5 Oktober 1990 | PKP2B G-I | Indominco Mandiri | Batubara | Produksi | Kaltim | KutaiTimur, Kota Bontang | 25.121 |
| 5. | 1053.K/20.13/MPE/1997 9 Juli 1997 | 9 Juli 1997 | KP | Aneka Tambang Tbk (A) | Nikel | Produksi | Maluku Utara | Halmahera Tengah | 39.040 |


-

2

-

| No. | Persetujan Pemerintah | Tanggal Penanda- tanganan | Jenis Izin | Nama Perusahaan | Bahan Galian | Tahap Kegiatan | Lokasi | Lokasi | Luas Wilayah Perizinan (Ha) |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| No. | Persetujan Pemerintah | Tanggal Penanda- tanganan | Jenis Izin | Nama Perusahaan | Bahan Galian | Tahap Kegiatan | Provinsi | Kabupaten /Kota | Luas Wilayah Perizinan (Ha) |
| 6 | B-43/Pres/11/1986 6 November 1986 | 2 Desember 1986 | KK G- IV | Natarang Mining | Emas dmp | Konstruksi | Lampung | Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat | 12.790 |
| 7. | B.143/Pres/3/1997 17 Maret 1997 | 28 April 1997 | KK G- VI | Nusa Halmahera Minerals | Emas dmp | Produksi Konstruksi Eksplorasi | Maluku Utara | Halmahera Utara, Halmahera Barat | 29.622 |
| 8. | B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998 | 19 Februari 1998 | KK G- VII | Pelsart Tambang Kencana | Emas dmp | Eksplorasi | Kalsel | Kotabaru, Banjar, Tanah Laut | 201.000 |
| 9. | 850/A.I/1997 20 November 1997 | 20 November 1997 | PKP2B G-III | Interex Sacra Raya | Batubara | Studi Kelayakan | Kaltim dan Kalsel | Pasir, Tabalong | 15.650 |
| 10. | B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998 | 19 Februari 1998 | KK G- VII | Weda Bay Nickel | Nikel | Eksplorasi (Detail) | Maluku Utara | Halmahera Tengah | 76.280 |
| 11. | B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998 | 19 Februari 1998 | KK G- VII | Gag Nikel | Nikel | Eksplorasi (Detail) | Papua | Sorong | 13.136 |
| 12. | B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998 | 19 Februari 1998 | KK G- VII | Sorikmas Mining | Emas dmp | Eksplorasi (Detail) | Sumut | Mandailing Natal | 66.200 |
| 13. | 1170/20.01/UPG/1999 7 September 1999 | 7 September 1999 | KP | Aneka Tambang Tbk (B) | Nikel | Eksplorasi (Detail) | Sulawesi Tenggara | Kendari | 14.570 |

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


## PRESIDEN

## REPUBLIK INDONESIA


| No. | Perrsetujuan Pemerintah | Tanggal Penada- Tanganan | Jenis Izin | Nama Perusahaan | Bahan Galian | Tahap Kegiatan | Lokasi | Lokasi | Luas Wilayah Perizinan (Ha) |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| No. | Perrsetujuan Pemerintah | Tanggal Penada- Tanganan | Jenis Izin | Nama Perusahaan | Bahan Galian | Tahap Kegiatan | Provinsi | Kabupaten /Kota | Luas Wilayah Perizinan (Ha) |
| 13. | 1170/20.01./UPG/1999 7 September 1999 | 7 September 1999 | KP | Aneka | Nikel | Eksplorasi | Sulawesi Tenggara | Kendiri | 14.570 |

## Keterangan:

dmp

:

dan mineral pengikutnya

KK :

Kontrak Karya

PKP2B :

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

KP :

Kuasa Pertambangan

G - I :

Generasi I0

G - II :

Generasi II

G - III :

Generasi III

G - IV :

Generasi IV

G - V :

Generasi V

G - VI :

Generasi VI

G - VII

: Generasi VII

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI