Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATA.N DAN BELJ\NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum API3D, keadaan yang menycbabkan pergcscran a n t a r unit orgarusasi, antar kegiatan dan antar jeriis 1 )elanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun a nggaran har us digunakan untuk oembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarnn 2 0 1 2 ;
- b. bahwa sehubungan dcngan ha! terscbut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dcngan Peraturan Daerah.
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1 9 5 9 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun ! 9:)9 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) scbagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kabupatcn Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lernbaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nom01· 1 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (r.crnbaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 1 7 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
2. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 8 5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lornbarun Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tarnbahan Lcrnbaran Negara RI No111or 3312) scbagairnana telah diubah dengan Undang-Undaru; Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lcrnbaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nornor 2 1 Tahun 1 9 9 7 tentang Bea Perolehan Hak atas Tarrah dan Bangunan (Lernbaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambah.in Lembaran Negara RI Nomor 3688) sebagaimana tclah cl i ubah dengan Undang­ Undang Nornor 20 Tn h u n 2000 t c 1 1 1 : rn g Bc;1 Pcrolchan Hak atas Tanah dan Bangunan ( Lcmbarnn Negara RI Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nornor 1 4 0 , Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana tclah cliubah dengan UndangUndang Nomor 20 Trdr.Jn 2001 Undang-Undang Nornor 31 : t -ntarig Tahun 1999 ten tang Pcr ubnhan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 1 3 4 , Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmoaran Negara RJ Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Norn or Tn h u n 2004 ten tang Pcrbcudu hn runu Ncgar;i ( L c 1 1 1 ! J ; 1 r ; 1 1 1 Ncg;ir;1 1 � 1 Tn h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lcrnbaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undana.
7. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung .Jaw.i b Kcuangan Negara (Lembaran Negara R! Tah un 2004 Nomor G6, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 1 C 4 , Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tnhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana tciah diubah beberap.. kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2()08 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ncg;1:·c1. RI Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tnhun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pcmer intah Pusat dan Pemerintahan Dacrah ( Lcrnbarn n Nrga rn RT Ta h uri 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernba ra n Negara RI Nomor 4438);
5. 1 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nornor 1 3 0 , Tambahari Lcmb.iran Negara RI Nomor 5049);
6. 1 2 . Undang-Undang Nomor 1 2 Ta h un 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraruran Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tuh un 2 0 1 1 Nomor 8'.2 , Tnmbahun Lcrnbaran Negara Ix! Nornor 5:2�1·1);
•
13. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Ducrah ( Lcmbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lcrnbaran Negara RI Nomor 4416) scbagaimaria telah d iu bah dcngan Pcraturan Pernerintah Nomor 37 Tah un 2005 tcntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah [Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540):
14. Peraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
3. 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan {Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, 'I'ambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Turnba hart Lcmbarnn Negara RI Nomor 4574);
5. 1 7 . Peraturan Pemerintah Nornor 55 Ta h u n 2005 lcntang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RT Tah un 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
18. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahu n Lcrnbara n Negara RI Nomor 4576);
- 1 9 . Peraturan Pemcrintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 1 3 9 , Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 4577);
20. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara R! Nomor 4578);
- 2 1 . Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penyusunan dan Pericrupan Standar Pelayanan Minimal [Lemburan Negara RI Tn h u n 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara RI Nornor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
23. Pera tu ran Pcmcrintah Nornor 8 Tahun 2006 ten tang Pela po ran Keuangan dan Kincrj.i l n sta n si Pcmerintah (Lcmbaran Negara RI Tahun 200li Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nomor 1 3 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Dae rah sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kcdua atas Pcrr turun Mcriter i Dalam Negeri Nomor l 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dulam Negcri Nornor 22 Ta h u n 2 0 1 1 tentang Pedoman Pcnyu surian Anggarnn Pendapatan dan Bclanja Ducru h Ta h u n Ariggurun LlJ l '.2 ;
.
.
26. Pcrn n.uan Mc n tv ri l ) , 1 b 1 1 1 Nq�t-ri r J ( ) 1 J H &gt; 1 :,'.', T:d1t 1 1 1 2 0 1 1 t c n t a n g Pcrnbcnt u k u u Procl u k I l t 1 k t 1 1 1 1 l ) ; 1 n : 1 l i ;
27. Peraturan Daerah Kabupatcn Kcpuluuan Sangihc Nornor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 2 Seri A) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepul.tuan Sangihc Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepula uan Sangihe Nomor 1 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lcmbaran Dae rah Ka bu paten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nornor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupatcn Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5).
Dengan Persctujuan Bcr sam. t
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE&gt;J KEPULAUAN SANGIHE dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIH li,
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURPN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATA'.'J DAN BELANJA DAEl�AH TAHUN ANGGARAN 2012.
..
Pasal 1
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An; ,garan 2012 terdiri atas | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An; ,garan 2012 terdiri atas | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An; ,garan 2012 terdiri atas |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 . Pendapatan | | |
| | a. semula | Rp.528. 720.615.082,00 |
| | b. bcrtambah | fuJ. 7.864.055.041 00 |
| | Jumlah Pendapatan setelah Pcrubahan | Rp.536.584.670.123,00 |
| 2. | Belanja | |
| | a. semula | Rp.560.731.574.547,00 |
| | b. bertambah | fu?. 13.187.170.386,00 |
| | Jumlah Belanja setelah Perubahan | fu).573.918.744.933,00 |
| | Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | F!p.( 37.334.074.810,00) |
| 3. | Pembiayaan Daerah | |
| a. | Penerimaan Pembiayaan Daerah | |
| | 1 ) semula | Rp. 33.010.959.465,00 |
| | 2) bertambah | Rp. 5.670.495.132,00 |
| | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. 38.681.454.597,00 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | |
| | 1) semula | Rp. 1.000.000.000,00 |
| | 2) bertambah | Rp. 347.379.787,00 |
| | Jumlah Pengeluaran sctelah Pcrubahan | Rp. 1.347.379.787 00 |
| | Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp. 37.334.074.810,00 |
| | Sisa lebih pembiayaan anggaran | 0,00 |
| | setelah Perubahan | Rp. |
Pasal 2
| ( 1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari | ( 1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari | ( 1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari |
| | 1) semula | f�p. 23.681.640.107,00 |
| | 2) bertambah | FP- 6.787.190.881,00 |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. 30.468.830.988,00 |
- b. Dana perimbangan
- 1) semula
- 2) bertambah
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sa h
2. 1 ) semula
- 2) (berkurang)
Rp.462 .808.4 76.975,00
R.P· 1 . 9 1 9 . 9 0 7 . 4 4 9 , 0 0
Rp.464. 728.384.424,00
l�p. 42.230.498.000,00
R1\_). ( 843.043.289,0QJ\_
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah sctclab Pcrubahan
Rp. 41. 3 � 7 . 4 5 4 . 7 1 1 , 0 0
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud puda ayat ( 1) h uruf a tcrdiri dari jenis pendapatan
- a. Pajak Daerah
Rp. 3.624.385.000,00
RP \_ · � � ( � 3 \_ 5 \_ 1 \_. 7 \_ 9 \_6 \_ . 3 \_9 \_ 0 � , \_0 0 \_,\_ )
- 1) semula
- 2) (berkurang) Jumlah pajak daerah setelah perubahan
R 1 ) .
3.272.588.610,00
- b. Hasil Retribusi Daerah
- 1 ) semula
- 2)
- bertambah Jumlah retribusi daerah
setelah peru bahan
Rf) . 1 4 . 8 7 7 . 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0
Rp. 2.976.595.584,00
Rp. 17.853.837.584,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisa hkan
- 1) semula
Rp. 1 . 3 2 9 . 6 0 4 . 5 0 0 , 0 0
- 2)
- bertambah
Rp. 407 .294.436 00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan d acrah yang dipisahkan setelah perubahan
R p. 1 . 736.898. 936,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daera h yang sah
- 1 ) scmula
r� p. J.850.408.607,00
- 2) bertambah Jumlah lain-lain pcndapatan a sl dnc rah
\_8p. 3. 7 5 5 . 0 9 7 . 2 5 1 , 0 0
i yang sah setelah perubahan
r� p.
7.605.505.858,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sab scbagaiman.i dirnaks ud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pe ndapatan:
- a. Hibah
- 1) semula
- 2) bertam bah/ (berkurang) Jumlah hibah setelah perubahan
- b. Dana Darurat
- 1) semula
- 2) bertambah/ (berkurang)
- 1) semula
- 2) bertambah
Rp. 1 4 . 2 2 7 . 3 6 7 . 9 7 5 , 0 0
fJL l . Sl 1 9 . 9 0 7 . 4 4 9 00
Jumlah dana bagi hasil/bagi hasil bukan paj.ik
setelah perubahan
- b. Dana alokasi umum
- 1 ) semula
- 2) bertambah/ (berkurang) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
- c. Dana alokasi khusus
- 1) sernula
- 2) bertambah/ (bcrkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
Rp. 1 6 . 1 4 7 . 2 7 5 . 4 2 4 , 0 0
F�p 388.071.349.000,00
Rp.388.071.349.000,00
Rp. 60.509.760.000,00
fJ.J. \_\_; 0 '----'--"- 0 -=- 0
Rp. 60.509.760.000,00
Rp 0.00
Rp.
fu1.
Rp.
Rp.
\_8p.
0,00
0 00
0,00
0,00
0 00
Jumlah dana darurat setelah perubahan
Rp.
0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Perner in tah Daerah lainnya
- 1) semula
Rp. 8.360.000.000,00
- 2) (berkurang)
Rp.
( 8 43.043.289,oo:
- .Jurnlah dana bagi hasil pajak dari provirisi
dan pemerintah daerah lainnya setelah peru bah an
Rp. 7. 5 1 6 . 9 5 6 . 7 1 1 , 0 0
rl Drm a . . . . .
, •
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
2. 1 ) semula
- 2) bertambah/(bcrkurang)
4. . J u rnlah darra alokasi khusus
5. setelah perubahan
Rp. 33.870.498.000,00
- e. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
2. 1 ) semula
3. Rp. 0,00
- 2) bertambah/ (berkurang)
Bi,\_.
O --=-.z...:: 0 --=0
- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
Rp.
0,00
- f. Bantuan keuangan dari Provinsi atau clari Pernc rir.tah Daerah lainnya
- 1) semula
Rp.
0,00
- . 2) bertambah/ (berkurang)
- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
RI).
Rp.
Pasal 3
( 1 ) Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalarn Pas.il 1 terdiri dari
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) semula
- 2) (berkurang)
Rp 359.420.545. 741,00
Rl-2- ( 5 . 6 4 3 . 3 0 1 . 0 3 5 , 0 0 )
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
- b. Belanja Langsung
- 1) semula
- 2) bertambah
- Jumlah belanja langsung setelah perubahan
Rp.353. 777.244. 706,00
Rp.201.311.028.806,00
fu.?. 1 8 . 8 3 0 . 4 7 1 . 4 2 1 , 0 0
Rp.220.141.500.227,00
0 00
0,00
l �p. 33.870.498.000,00
-81&gt;\_, o o o
. .
- (2) Belanja Tidak Langsung scbagaimana dirnak sud 1--1ada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) semula
- 2) (berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
- b. Belanja bunga
2. 1 ) semula
I � p . 3 2 2 . 7 9 4 . 7 3 5 . 1 4 6 , 0 0
E1). ( 5. 7 46.490.530,00)
r -: p . 3 1 7 . 0 4 8 . 2 4 4 . 6 1 6 , o o l \ p .
0,00
- 2) bertambah/ (berkurang)
I\
J.
- Jumlah belanja bunga setelah perubahan J-:p.
- c. Belanja 'subsidi
- 1) semula
f�p.
- 2) bertambah/ (berkurang)
F�p.
Jumlah belanja subsidi setelah perubahanlcp.
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
- d. .Belanja hibah
2. 1 ) semula
- 2) bertambah
Jumlah belanja hiba h sctclah pcr ubahun
- e. Belanja bantuan Sosial
- 1) semula
- 2) (ber kurang)
1 -: µ . 5. 2 5 7 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0
l \ p . 2.082.000.000,00
l \ p . 7 . .1 3 9 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0
l \ µ. 3.700.000.000,00
'--� � � P - · \_ \_\_\_,.\_ ( 4 \_ 4 \_ 0 � . --'---0 --'--0 --'--0 \_ . O � O '--" O '--'-, 0 -"-0 "-'-)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahar1
Rp. . 3 . 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
- f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 1) semula
- 2) (berkurang)
654.000.000,00
( 2 0 4. 000.000,00)
Flp.
Jumlah belanja bagi hasil kcpada provinsi/ kabupatcn/ kota dan pcmcrintah desa setelah per ubahan l · '. , ) 450.000.000,00
.
.
- g. Belanja bantuan kcuangan kcpada Provinsj /Kabupa tcny Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
- 1) semula
Rp. 20.893.835.000,00
- 2)
- (berkurang) .Is.12: \_ . . \_fl34.250.000,00)
Jumlah belanja bantuan kcuangar. kepada provinsi/kabupaten/kota/ pemerintahan dcs.i dan partai politik setelah perubahan Rp. 20.559.585.000,00
- h. Belanja tidak terduga
- (3) Belanja Langsung sebagaimana d irnak sud pada : - 1 y : ; t ( 1 ) h uruf b tcrdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
4. 1)
5. semula Rp. 1 8 . 9 1 1 . 1 2 1 . 5 4 5 , 0 0
- 2) bertambah
- 1) semula
Rp. 6.120.505.595,00
- 2) (berkurang)
KR\_. ( 1 . 0 0 0 . 5 6 0 . 5 0 5 , 0 0 )
Jumlah bclanja tidak tcrduga setelah perubahan
Rp. 5 . 1 1 9 . 9 4 5 . 0 9 0 , 0 0
EQ, 3.426.925.283,00
Jumlah bclanja pcguwni sctcluh pc ruba ha n l \ p . 2 2 . J J 8 . ( ) !J 6 . 8 2 8 , 0 0
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal
- 1) semula
- 1) semula
- 2) bertambah
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp 77.401.797.136,00
Rp, 1 1 . 9 8 3 . 2 2 7 . 2 9 3 , 0 0
Rp. 89.385.024.429,00
Rp.104.998.110.125,00
- 2) bertambah
Rp. 3.420.318.845,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. l 08.418.428. 970,00
, •
- d. Penerimaan pinjaman dacrah
- 1) semula
- 2) bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan pinjaman daerah setclah pcrubahan
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjarna n
- 1) semula
- 2) bertambah/ (berkurang) J umlah penerimaan kem bali pern berian pinjaman setelah perubahan
- f. Penerimaan piutang daerah
- 1) semula
- 2) bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan piu tang dacrah setelah peru bah an
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembcntukan dana cadangan
- 1) semula
Rp.
Rp.
l � p .
0,00
0 00
0,00
Rp.
0,00
fuL.
0 '---'-'- 0 \_ 0
Rp
0,00
Rp.
0,00
E12· ---�----o.=-i..::o'--"-o
Rp
0,00
Rp.
- 2) bertambah/ (berkurang) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan
R!J\_.
Rp.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
2. 1)
3. semula
Rp.
- 2) bertambah Jurr:lah penyertaan modal (invcstasi)
pemerintah daerah setelah perubahan
- c. Pembayaran pokok utang
2. 1 ) scrnula
- 2) bertambah/(bcrkura11g) . Jumlah pembayaran pokok utang ner hahan
E\_p.
Rp.
Rp.
JJp.
Rp
0,00
0,00
0,00
1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
347.379.787 00
1 . 3 4 7 . 3 7 9 . 7 8 7 , 0 0
0,00
.
.
()\_J)O
0,00
. .
Pasal 6
Bupati menetapkan peraturan ten tang Penjabara n Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagai landasan opcrasional pclaksanaan.
Pasc.:il 7
Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku padu ta nggul d i u n dn ngkn n .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, merneriutahkan perigundangan Peraturan Daerah i ni dcngan pcncmpa tannya d. i l a r n Lcrn bara n Dacra h Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penetapan: Ditetapkan di Tahuna Pad a tanggal, 1 fl Ok to ':l�r · 2012

Penandatangan: BUPATI KEJ 'ULAUAN SANGIHE,

Penetapan: Diundangkan di Tahuna Pada tanggal, 1 1'3 Ok to be r 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, ' ## WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULALTAN �-;/\NGIHE TAHUN 2012 NOMOR 2