KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 2007 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (berlaku 19 Juni 2007)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Kongres IX Legiun Veteran Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2007 sampai dengan 28 Maret 2007 telah menghasilkan Keputusan Nomor KEP07/KONG/2007 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia hasil Kongres IX Legiun Veteran Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2007 sampai dengan 28 Maret 2007 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2002 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal ...
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

14 TAHUN 2007

TANGGAL :

19 Juni 2007

## ANGGARAN DASAR

## LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

## MUKADIMAH

## "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah golongan masyarakat yang berjuang dan membela kemerdekaan bangsa dan berjiwa Pancasila serta berjasa mempertahankan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, baik mereka yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi maupun kelaskaran, yang diakui oleh Pemerintah.

Bahwa perjuangan tersebut harus dilanjutkan untuk mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta menangkal segala paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

Bahwa pembangunan nasional sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah dan seluruh rakyat, khususnya Veteran Republik Indonesia, dengan menggalang persatuan dan kesatuan nasional.

Bahwa Veteran Republik Indonesia dengan semangat pengabdiannya yang berlandaskan Panca Marga akan mampu melaksanakan peranan sebagai pewaris nilainilai kejuangan 1945, cinta tanah air, sadar bernegara dan sadar bela negara sebagai unsur pelaksana pembangunan nasional, maupun sebagai cadangan nasional dalam rangka sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat kerakyatan dan kesemestaan.


Bahwa berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan, maka Veteran Republik Indonesia dengan tulus ikhlas berikrar untuk melanjutkan perjuangan bangsa dan negara.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun Veteran Republik Indonesia dalam melaksanakan Anggaran Dasar Legiun Veteran Republik Indonesia yang tersusun sebagai berikut :

## BAB I

## NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU, PEMBENTUKAN DAN KEDAULATAN

## Pasal 1

## Nama dan Kedudukan

Organisasi ini bernama "LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA" (disingkat LVRI) dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

## Waktu dan Pembentukan

- (1) Legiun Veteran Republik Indonesia didirikan dan dibentuk oleh Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan 2 Januari 1957 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.



- (2) Legiun Veteran Republik Indonesia disahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tanggal 2 April 1957

tentang "Legiun Veteran", yang dalam kelanjutannya secara operasional merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## Pasal 3

## Kedaulatan

Kedaulatan ada di tangan seluruh anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kongres.

## BAB II

## VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi

Legiun Veteran Republik Indonesia yang solid dan bersatu, yang berpegang teguh pada Kode Kehormatan Panca Marga, konsisten terhadap perjuangan yang tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan pembangunan nasional, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

## Pasal 5 Misi

- (1) Legiun Veteran Republik Indonesia secara terus-menerus meningkatkan harkat dan martabat seluruh Veteran Republik Indonesia sebagai pejuang, pembela dan penegak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



- (2) Legiun Veteran Republik Indonesia aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, pembinaan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan

persahabatan antar bangsa demi terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## BAB III

ASAS, SIFAT, TUJUAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

Asas

Legiun Veteran Republik Indonesia berasaskan Pancasila.

Pasal 7

## Sifat

Legiun Veteran Republik Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Veteran RI, yang dibentuk berdasarkan persamaan kehendak, bidang kegiatan, profesi, dan fungsinya untuk berperan serta dalam :

- a. Pewarisan nilai-nilai juang 1945.
- b. Pembangunan nasional.
- c. Pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 8

Tujuan

- (1) Tujuan Legiun Veteran Republik Indonesia adalah :



- a. Terbinanya potensi nasional Veteran Republik Indonesia dalam rangka ketahanan nasional serta perjuangan bangsa, demi kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Terwujudnya perbaikan sosial ekonomi, sosial budaya dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai bagian dari terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Terpeliharanya persahabatan antar bangsa demi terwujudnya ketertiban dunia yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (2) Legiun Veteran Republik Indonesia tidak ada ikatan organik dengan organisasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan yang tidak seazas di luar keluarga Veteran RI, tanpa mengurangi arti pentingnya pembinaan persatuan dan kesatuan nasional.

## Pasal 9

## Tugas Pokok

Tugas Pokok Legiun Veteran Republik Indonesia adalah :

- a. Menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dengan tujuan untuk menjaga kelestarian serta pewarisannya kepada generasi muda sebagai penerus cita -cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menangkal semua paham/ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
- c. Memperjuangkan terlaksananya undang-undang dan peraturan perundangundangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap massa Veteran Republik Indonesia dalam rangka berpartisipasi sosial serta kerja sama dengan Pemerintah.



- d. Memberikan bimbingan dan perlindungan terhadap kegiatan Legiun Veteran Republik Indonesia di segala bidang.
- e. Mengikutsertakan para anggota beserta keluarganya sesuai dengan kemampuan dan bakatnya dalam kegiatan pembangunan, koperasi maupun usaha swasta atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Merehabilitasi dan meningkatkan kemampuan kerja cacat Veteran Republik Indonesia untuk mendapatkan atau menciptakan kondisi seperti yang didapat oleh mereka yang non cacat.
- g. Mengusahakan pendidikan dan latihan bagi anggota dan keluarganya dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta pemupukan kepribadian dan kesadaran bernegara dan bela negara.
- h. Meningkatkan usaha kesejahteraan bagi anggota dan keluarganya.
- i. Memelihara hubungan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi Veteran negara lain sejalan dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif bagi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Memupuk persatuan dan kesatuan, serta jiwa patriot bangsa sesuai jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan 1945.

## BAB IV

## KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, DAN HAK ANGGOTA

## Pasal 10

## Keanggotaan

Setiap Veteran Republik Indonesia berhak dan wajib menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi massa Veteran Republik Indonesia.



## Pasal 11

Kewajiban Anggota

Setiap anggota Legiun Veteran Republik Indonesia berkewajiban :

- a. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Menjunjung tinggi nama baik dan kode kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- c. Memegang teguh rahasia negara dan menjunjung tinggi kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- d. Menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan segala ketentuan serta keputusan Legiun Veteran Republik Indonesia.
- e. Aktif melaksanakan program kerja Legiun Veteran Republik Indonesia.
- f. Menghadiri rapat-rapat organisasi.
- g. Membayar uang pangkal dan iuran organisasi.

## Pasal 12

## Hak Anggota

Setiap anggota Legiun Veteran Republik Indonesia berhak :

- a. Mengajukan koreksi atau usul melalui tingkatan organisasi.
- b. Mendapatkan penghargaan organisasi sesuai dengan pengabdian dan jasanya.
- c. Melaporkan berbagai masalah nasional dan/atau masalah lain yang ada kaitannya dengan Veteran Republik Indonesia.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Membela diri sampai ke tingkat Kongres.


## BAB V

## ORGANISASI, SESEPUH ORGANISASI DAN ANAK ORGANISASI

Pasal 13

## Organisasi

Susunan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia berbentuk piramidal dan vertikal yang disusun berdasarkan tingkatan organisasi sebagai berikut :

- a. Pada tingkat Nasional dibentuk Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia oleh Kongres Legiun Veteran Republik Indonesia. Dewan Pimpinan

BAB ...

Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia bermarkas di Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia.

- b. Pada satu atau lebih Propinsi/Daerah lstimewa/Daerah Khusus dibentuk Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia oleh Musyawarah Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia serta membawahkan sedikitnya tiga Cabang. Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia bermarkas di Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia.
- c. Pada satu atau lebih Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia oleh Musyawarah Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia serta membawahkan sedikitnya tiga ranting. Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia bermarkas di Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia.
- d. Pada satu atau lebih Kecamatan dibentuk Dewan Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia oleh Musyawarah Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia serta mempunyai anggota sedikitnya 45 orang Veteran RI dan setiap 15 orang Veteran RI membentuk satu kelompok Veteran RI. Dewan Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia bermarkas di Markas Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia.



## Pasal 14

Dewan Pertimbangan Organisasi

- (1) Pada tingkat Nasional/Daerah/Cabang dibentuk kelompok sesepuh organisasi yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan Legiun Veteran Republik Indonesia, oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Cabang.
- (2) Keberadaan dan pembentukan Dewan Pertimbangan Legiun Veteran Republik Indonesia tersebut diatur sebagai berikut :
- a. Dewan Pertimbangan Legiun Veteran Republik Indonesia memberi nasehat dan bahan pertimbangan bagi organisasi.
- b. Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Legiun Veteran Republik Indonesia di tingkat Nasional sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang, di tingkat Daerah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, di tingkat Cabang sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang.
- c. Anggota Dewan Pertimbangan Legiun Veteran Republik Indonesia tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia, dan harus memiliki Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia serta dituakan di kalangan Veteran RI.
- d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Legiun Veteran Republik Indonesia dipilih oleh dan atas kesepakatan seluruh anggotanya.
- e. Dewan Pertimbangan Legiun Veteran Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Kongres/Musyawarah Daerah/Cabang.

## Pasal 15

## Anak Organisasi

- (1) Pada tingkat Nasional, Daerah dan Cabang sesuai dengan perkembangan dapat dibentuk Anak Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia.



- (2) Keberadaan dan pembentukan Anak Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia diatur sebagai berikut :
- a. Anak Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia dapat berbentuk piramidal dan vertikal dan tingkat Nasional sampai ke tingkat Cabang.
- b. Wewenang untuk menetapkan dan mengesahkan Pengurus Anak Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia disesuaikan dengan tingkatan sebagai berikut :
- 1) Pengurus Anak Organisasi tingkat Nasional oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia atas usul Musyawarah Anak Organisasi Tingkat Nasional yang bersangkutan.
- 2) Pengurus Anak Organisasi tingkat Daerah oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia atas usul Musyawarah Anak Organisasi Tingkat Daerah yang bersangkutan.
- 3) Pengurus Anak Organisasi tingkat Cabang oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia atas usul Musyawarah Anak Organisasi tingkat Cabang yang bersangkutan.
- c. Susunan Pengurus disesuaikan dengan kebutuhan Anak Organisasi yang bersangkutan serta hanya beranggotakan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang memiliki Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, serta disahkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia.



## Pasal 16

## Badan Pendukung

Badan Pendukung adalah badan yang dibentuk LVRI untuk mengelola aset atau menjalankan kegiatan usaha untuk mendukung LVRI dalam bentuk badan hukum yayasan, koperasi, perseroan terbatas.

BAB VI DEWAN PIMPINAN LEGIUN VETERAN RI Pasal 17 Bentuk Dewan Pimpinan Pusat

- (1) Dewan Pimpinan Pusat merupakan Pimpinan Harian yang terdiri atas sebanyakbanyaknya 37 (tiga puluh tujuh) orang yang dipilih oleh Kongres yang disusun oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LVRI.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat merupakan pimpinan kolektif yang menjunjung kebersamaan dalam mengambil keputusan.
- (3) Susunan Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia diatur sebagai berikut :
- a. Ketua Umum.
- b. Beberapa Wakil Ketua Umum.
- c. Sekretaris Jenderal.
- d. Beberapa Kepala Departemen.
- e. Wakil Sekretaris Jenderal.
- f. Bendahara.
- g. Wakil Bendahara.
- h. Kepala Hubungan Masyarakat.
- i. Kepala Bantuan Hukum.
- j. Beberapa Kepala Biro.


## Pasal 18

## Bentuk Dewan Pimpinan Daerah

- (1) Dewan Pimpinan Daerah merupakan Pimpinan Harian yang terdiri atas sebanyakbanyaknya 15 (lima belas) orang dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang dipilih sepenuhnya oleh Musyawarah Daerah.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah merupakan pimpinan kolektif yang menjunjung kebersamaan dalam mengambil keputusan.
- (3) Susunan Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia diatur sebagai berikut :
- a. Ketua.
- b. Beberapa Wakil Ketua.

Pasal ...

- c. Sekretaris.
- d. Beberapa Kepala Biro.
- e. Wakil Sekretaris.
- f. Bendahara.
- g. Wakil Bendahara.
- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Sekretaris.
- d. Beberapa Kepala Bagian.
- e. Bendahara.

## Pasal 20

## Bentuk Dewan Pimpinan Ranting

- (1) Dewan Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan Pimpinan Harian yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dipilih sepenuhnya oleh Musyawarah Ranting.

## Pasal 19

## Bentuk Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan Pimpinan Harian yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dipilih sepenuhnya oleh Musyawarah Cabang.
- (2) Dewan Pimpinan Cabang merupakan pimpinan kolektif yang menjunjung kebersamaan dalam mengambil keputusan.
- (3) Susunan Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia diatur sebagai berikut :

a. Ketua ...


- (2) Dewan Pimpinan Ranting merupakan pimpinan kolektif yang menjunjung kebersamaan dalam mengambil keputusan.
- (3) Susunan Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia diatur sebagai berikut :
- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Sekretaris.
- d. Beberapa Kepala Seksi.
- e. Bendahara.

## Pasal 21

## Kelompok Veteran

Setiap 15 anggota Veteran RI berdasarkan kedekatan tempat tinggal atau kesatuan perjuangan membentuk Kelompok Veteran dan menunjuk secara bergiliran seorang koordinator.

BAB ...


## KEKUASAAN TERTINGGI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

## BAB VII DEWAN PIMPINAN

Pasal 22

Kekuasaan Tertinggi pada Organisasi

- (1) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik Indonesia tingkat Nasional berada di tangan Kongres.
- (2) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik Indonesia tingkat Daerah berada di tangan Musyawarah Daerah.
- (3) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik Indonesia tingkat Cabang berada di tangan Musyawarah Cabang.
- (4) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik Indonesia tingkat Ranting berada di tangan Musyawarah Ranting.

## Pasal 23

## Tugas dan Tanggungjawab Organisasi

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan Kongres serta bertanggung jawab kepada Kongres.
- (2) Diantara 2 (dua) Kongres dapat diadakan Musyawarah Nasional yang dihadiri Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pertimbangan Pusat (WANTIMPUS) dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia.
- (3) Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Daerah serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah.
- (4) Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Cabang serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang.



- (5) Dewan Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Ranting serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Ranting.

## Pasal 24

Tugas dan Tanggungjawab Badan Pendukung

- (1) Badan pendukung bertugas untuk mengelola asset atau menjalankan kegiatan usaha untuk mendukung Legiun Veteran Republik Indonesia.
- (2) Badan Pendukung merupakan badan hukum yang dapat berupa yayasan, koperasi atau perseroan terbatas dan disusun sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku untuk badan hukum tersebut.

## Pasal 25

Tugas dan Tanggungjawab Anak Organisasi

- (1) Dewan Pimpinan Anak Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia tingkat Pusat bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Anak Organisasi serta bertanggung jawab secara teknis kepada Musyawarah Anak Organisasi dan secara organisatoris kepada Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia.
- (2) Dewan Pimpinan Anak Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia tingkat Daerah bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Anak Organisasi serta bertanggung jawab secara teknis kepada Musyawarah Anak Organisasi dan secara organisatoris kepada Dewan Pimpinan Pusat Anak Organisasi yang bersangkutan.



- (3) Dewan Pimpinan Anak Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia tingkat Cabang bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Anak Organisasi serta bertanggung jawab secara teknis kepada Musyawarah Anak Organisasi dan secara organisatoris kepada Dewan Pimpinan Daerah anak Organisasi yang bersangkutan.
- (4) Untuk permasalahan pembinaan teknis fungsional, setiap tingkat Pimpinan Anak Organisasi bertanggung jawab kepada Tingkat Anak Organisasi setingkat diatasnya.

## BAB VIII JABATAN PENGURUS DAN WILAYAH PEMBINAAN LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 26

## Jabatan Pengurus

- (1) Jabatan Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia pada semua Tingkatan Organisasi maupun Anak Organisasi harus dijabat oleh seorang warga negara Indonesia yang memiliki Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia dan Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia.
- (2) Jabatan Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia untuk satu jabatan, dijabat selama-lamanya untuk dua masa jabatan, dalam keadaan tertentu di daerah dapat dipilih kembali oleh Musyawarah Daerah.
- (3) Anggota Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia dari semua tingkatan tidak diijinkan untuk merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus suatu partai politik.



## Pasal 27

Wilayah Pembinaan Legiun Veteran Republik Indonesia

Wilayah pembinaan Legiun Veteran Republik Indonesia disesuaikan dengan jenjang organisasi tersebut pada Pasal 13 serta ketentuan batas-batas yang diatur oleh Negara.

## BAB IX

## KONGRES/MUSYAWARAH/RAPAT

Pasal 28

## Penyelenggaraan

- (1) Pimpinan-pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia sesuai jenjang menyelenggarakan Kongres, Musyawarah dan Rapat untuk kepentingan Organisasi. Ketentuan tentang Kongres, Musyawarah dan Rapat tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Kongres, Musyawarah dan Rapat berlaku juga bagi Anak Organisasi.
- (3) Ketentuan untuk badan Pendukung sesuai Undang-Undang badan hukum masing-masing.

## Pasal 29

## Kongres/Musyawarah Luar Biasa

Dalam keadaan luar biasa dapat diselenggarakan Kongres/Musyawarah Luar Biasa yang tata caranya dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.



## BAB X

## HARI ULANG TAHUN LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA DAN TANDA JATIDIRI

Pasal 30

Hari Ulang Tahun

- (1) Pengesahan resmi tertulis pembentukan Legiun Veteran Republik Indonesia adalah tanggal 1 Januari 1957, sesuai Keputusan Presiden No. 103 Tahun 1957 tentang "Legiun Veteran" tertanggal 2 April 1957.
- (2) Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik Indonesia tersebut diperingati pada tanggal 2 Januari/tahun, sesuai keputusan pada penutupan Kongres pertama tanggal 2 Januari 1957.

Pasal 31

Tanda Jatidiri

- (1) Legiun Veteran Republik Indonesia memiliki :
- a. Kode Kehormatan.
- b. Lambang.
- c. Panji-Panji.
- d. Bendera.
- e. Lagu Veteran.
- (2) Kejelasan mengenai jatidiri tersebut, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB XI KEKAYAAN

Pasal 32

Perbendaharaan dan Keuangan

- (1) Kekayaan Legiun Veteran Republik Indonesia diperoleh dari :


- a. Bantuan subsidi dari Pemerintah.
- b. Uang pangkal dan iuran anggota.
- c. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
- d. Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
- e. Pemberdayaan asset dan properti yang dimiliki.
- (2) Pengelolaan dan administrasi perbendaharaan dan keuangan pada tingkat Nasional maupun Daerah/Cabang/Ranting/Kelompok Veteran disesuaikan dengan kondisi kekayaan yang ada. Segala asset milik Legiun Veteran Republik Indonesia tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ke tiga kecuali dengan keputusan Kongres dan pembinaan administrasinya dilakukan oleh Bendahara.

## BAB XII

## PENUTUP

Pasal 33

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Kongres kepada Presiden untuk mendapatkan Surat Keputusan Penetapannya dari Presiden Republik Indonesia.

a. Bantuan ...

## Pasal 34

## Pembubaran

Pembubaran Legiun Veteran Republik Indonesia diputuskan dan diatur oleh Kongres dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.



## Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Pedoman Organisasi dan Peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan pertimbangan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia.

Pasal 36

Mulai Berlakunya Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

14 TAHUN 2007

TANGGAL :

19 Juni 2007

## ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

## BAB I KEANGGOTAAN

## Pasal 1

Kategori Keanggotaan

Keanggotaan Legiun Veteran Republik Indonesia terdiri dari :

- a. Anggota Biasa.
- b. Anggota Luar Biasa.
- c. Anggota Kehormatan.

## Pasal 2

Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa

- (1) Anggota Biasa Legiun Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang secara sah telah memperoleh Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967.
- (2) Anggota Luar Biasa Legiun Veteran Republik Indonesia adalah mereka yang berjasa kepada LVRI, memiliki hubungan emosional, serta yang telah menerima Bintang LVRI dan bersedia untuk menjadi anggota luar biasa Legiun Veteran Republik Indonesia.



## Pasal 3

## Anggota Kehormatan

## (1) Tingkat Pusat:

- a. Presiden Republik Indonesia.
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia.
- c. Menteri Pertahanan RI.
- d. Menteri Dalam Negeri RI.
- e. Menteri Luar Negeri RI.
- f. Menteri Sosial RI.
- g. Menteri Pendidikan Nasional RI.
- h. Menteri Keuangan RI.
- i. Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.
- j. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- k. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- I. Kepala Staf TNI-Angkatan Darat.
- m. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
- n. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

## (2) Tingkat Daerah:

Anggota Kehormatan tingkat daerah menganut azas levelering pejabat di daerah masing-masing, analog dengan Anggota Kehormatan Tingkat Pusat.

## Pasal 4

Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Setiap anggota Legiun Veteran Republik Indonesia harus memiliki tanda keanggotaan Legiun Veteran Republik Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



- a. Penetapan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia dilakukan dengan pemberian Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang disingkat KTA LVRI.
- b. KTA diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan penyalurannya diatur melalui Dewan Pimpinan Daerah, Cabang dan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia.
- c. Bagi Cabang atau Ranting yang letaknya berjauhan dengan Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah melimpahkan wewenang pemberian dan penyalurannya kepada Cabang dengan Surat Keputusan Pemberian Wewenang Pembuatan KTA.
- d. KTA bagi anggota Luar Biasa dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia atas laporan/usul Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia.
- e. Ketentuan bagi anggota Kehormatan sepenuhnya diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia.
- f. Bentuk, isi dan pengadaan KTA Legiun Veteran Republik Indonesia ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia.
- g. Setiap Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia wajib memelihara Daftar Anggota, termasuk Anggota Luar Biasa yang berada dalam wilayahnya masing-masing serta menjaga penyalahgunaan wewenang pembuatan KTA oleh Cabang.

## Pasal 5

## Hak dan Kewajiban Anggota

## (1) Anggota Biasa

Disamping hak dari kewajiban yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967, Anggota Biasa mempunyai hak sebagai berikut :



- a. Hak bicara dan suara dalam Kongres/Musyawarah/Rapat Legiun Veteran Republik Indonesia.
- b. Hak memilih dan dipilih menjadi anggota Pimpinan/Pengurus organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.
- c. Hak mendapat bantuan dan perlakuan yang layak dan adil dari organisasi, jika diperlukan.
- d. Hak membela diri didalam Kongres/Musyawarah/Rapat Legiun Veteran Republik Indonesia atas hukuman yang dijatuhkan oleh organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia terhadap yang bersangkutan.
- (2) Anggota Biasa berkewajiban :
- a. Menjunjung tinggi, mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia dan peraturan/keputusan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.
- b. Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.
- c. Ikut dan aktif berusaha memajukan dan mengembangkan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.
- d. Membayar uang pangkal dan iuran organisasi.
- e. Menghadiri Kongres/Musyawarah/Rapat atas undangan dari Dewan Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia.
- (3) Anggota Luar Biasa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Memberikan saran, pendapat maupun pandangan baik diminta maupun tidak kepada Dewan Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi Legiun Veteran Republik Indonesia.
- c. Menghadiri Kongres/Musyawarah/Rapat yang diselenggarakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia atas undangan dari Dewan Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia.



- (4) Anggota Kehormatan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Memberi saran, pendapat dan pandangan secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia.
- b. Membantu, memajukan serta mengembangkan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.
- c. Menghadiri Kongres/Musyawarah/Rapat yang diselenggarakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia atas undangan khusus dari Dewan Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia.

## Pasal 6

## Pemberhentian Anggota

Anggota diberhentikan keanggotaannya karena :

- a. Kehilangan haknya sebagai Veteran Republik Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia.
- b. Meninggal dunia.
- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia melalui jenjang organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.
- d. Sebagai anggota Pimpinan/Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia merangkap jabatan sebagai anggota Pimpinan/Pengurus Organisasi Partai Politik.
- e. Mengingkari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia serta peraturan/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia.
- f. Terlibat dalam tindakan pidana dan/atau perdata, baik secara langsung atau tidak langsung, yang membawa akibat merugikan Negara, Bangsa dan LVRI.



Pasal 7

Tindakan Peringatan Sebelum Pemberhentian

- (1) Sebelum dilaksanakan pemberhentian keanggotaan seperti yang dimaksud dalam pasal 6, kepada anggota yang bersangkutan diberikan Peringatan Disiplin secara lisan dan bijaksana serta bersifat mendidik sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan dengan maksud memberi kesempatan memperbaiki diri.
- (2) Apabila Peringatan Disiplin seperti yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak ditaati, kepada anggota yang bersangkutan langsung diberikan Tegoran Disiplin Tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila Tegoran Disiplin pertama dan kedua seperti yang dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak ditaati, maka pada Tegoran Disiplin Tertulis ketiga, kepada anggota yang bersangkutan disarankan untuk mengundurkan diri secara sukarela dari keanggotaan Legiun Veteran Republik Indonesia dan menyerahkan Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia kepada Dewan Pimpinan Daerah melalui Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
- (4) Apabila Tegoran Disiplin ketiga dikeluarkan masih diabaikan, kepada anggota yang bersangkutan dilakukan tindakan Pemberhentian Sementara dari keanggotaan Legiun Veteran Republik Indonesia dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pemberhentian Sementara atau pemberhentian keanggotaan secara tetap dilakukan
6. :
- a. Bagi anggota Biasa, anggota Pimpinan Ranting, anggota Dewan Pimpinan Cabang dan anggota Dewan Pertimbangan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.



- b. Bagi anggota Dewan Pimpinan Daerah dan anggota Dewan Pertimbangan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- c. Bagi anggota Dewan Pimpinan Pusat dilakukan dengan keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat.
- d. Bagi anggota Dewan Pertimbangan Pusat dilakukan dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
- e. Bagi anggota Biasa, anggota Pimpinan/Pengurus Anak Organisasi/Pengurus Badan Pendukung dilakukan dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang sesuai kedudukannya masing-masing pada tingkat organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia terkait atas usul dari masing-masing Anak Organisasi/Badan Pendukung yang bersangkutan.

## Pasal 8

## Prosedur pemberhentian

- (1) Pemberhentian keanggotaan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia atas usul Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan dan cara pelaksanaannya diatur oleh Dewan Pimpinan Daerah setelah diproses keabsahannya oleh Dewan Kehormatan Legiun Veteran Republik Indonesia.
- (2) Sambil menunggu keputusan pemberhentian keanggotaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia dapat melakukan pemberhentian sementara.
- (3) Bila Surat Keputusan Pemberhentian sudah keluar, KTA dan kelengkapan lainnya ditarik dari yang bersangkutan.



## Pasal 9

## Pembelaan Diri Atas Tindakan Pemberhentian

Seorang anggota yang menerima keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian keanggotaan secara tetap dapat mengajukan pembelaan kepada

Pimpinan yang menetapkan keputusan pemberhentian tersebut. Apabila anggota tersebut tidak puas mengenai keputusan atas pembelaan yang diajukan, maka anggota yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaannya yang kedua kepada Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia dan jika masih belum puas, maka pembelaan terakhir adalah kepada Kongre