PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA Nomor 8 Tahun 2015 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015-2035 (berlaku 18 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa rencana tata ruang mengatur proyeksi pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebutuhan pembangunan sebagai pengarah bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Kayong Utara, dibutuhkan penataan ruang yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20152035;
5. Mengingat : 1.
6. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Menetapkan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20082025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Karimata (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Nama Kecamatan Pulau Maya Karimata Menjadi Kecamatan Pulau Maya (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 101);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015-
2035.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan dan kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Kepulauan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah pulau/ kepulauan yang terbentuk dari kesatuan wilayah geografis dan ekosistem beserta segenap unsur terkait padanya yang batas-batasnya ditentukan ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RTRW Kabupaten mencakup ruang darat, ruang perairan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah administratif:
- a. Kecamatan Sukadana;
- b. Kecamatan Simpang Hilir;
- c. Kecamatan Teluk Batang;
- d. Kecamatan Seponti;
- e. Kecamatan Pulau Maya; dan
- f. Kecamatan Kepulauan Karimata;
- (3) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:
- a. tujuan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 4
Penataan ruang Kabupaten Kayong Utara bertujuan untuk mewujudkan kawasan bahari yang tertib, optimal dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada sektor kelautan serta didukung oleh sektor industri dan pertanian yang berorientasi ekspor.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 5
Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kayong Utara terdiri atas:
- a. pengembangan wilayah yang berbasis perikanan, industri dan pertanian;
- b. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep wisata bahari, industri dan agrobisnis;
- c. penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan pariwisata bahari;
- d. pengembangan system prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan pariwisata bahari;
- e. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 6
- (1) Strategi Pengembangan wilayah yang berbasis pertanian, industri dan perikanan terdiri atas:
- a. mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan perikanan, Industri dan pertanian sebagai daerah produksi;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi.
- (2) Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep wisata bahari, industri dan agrobisnis terdiri atas:
- a. menetapkan wilayah wisata bahari di pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut Kepulauan Karimata Kompleks (K3), wisata alam di Taman Nasional Gunung Palung;
- b. menetapkan Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Simpang Hilir sebagai kawasan industri sekaligus outlet hasil produksi Perkebunan, Pertanian dan pertambangan yang berbasis ekspor;
- c. menetapkan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana sebagai kawasan agroindustri;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata bahari, industri dan agrobisnis; dan
- e. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan wisata bahari, industri dan agrobisnis.
- (3) Strategi penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi perikanan, pertanian dan pariwisata bahari terdiri atas:
- a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
- b. meningkatkan fungsi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
- c. meningkatkan keterkaitan antar pusatpertumbuhan wilayah dan interaksi antara pertumbuhan wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;
- d. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
- e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (4) Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah yang mendukung sektor perikanan, Industri, pertanian dan pariwisata bahari terdiri atas:
- a. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, transportasi air/sunga/danau dan transportasi udara;
- b. menambahan fasilitas pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- c. menyediakan jaringan listrik;
- d. menyediakan infrastruktur jaringan air bersih;
- e. meningkatkan infrastruktur fasilitas telekomunikasi untuk melayani penduduk yang belum terjangkau;
- f. meningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan dan meningkatkan fasilitas perdagangan dan jasa.
- (5) Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan ## BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 7
- (1) Rencana struktur ruang meliputi :
- a. sistem pusat kegiatan; dan
- b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

## Pasal 8

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. PKWp;
- b. PKL;
- c. PPK; dan
- d. PPL.
- (2) PKWp sebagaimana dimakdsud pada ayat (1) huruf a yaitu di kawasan perkotaan Sukadan, Kawasan perkotaan Teluk Batang, dan kawasan perkotaan Teluk Melano.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu di Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan perkotaan Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya; dan
- b. Kawasan perkotaan Seponti Jaya Kecamatan Seponti.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Desa Padang di Kecamatan Kepulauan Karimata;
- b. Desa Dusun Besar di Kecamatan Pulau Maya;
- c. Desa Betok Kecamatan Kepulauan Karimata;
- d. Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang;
- e. Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang;
- f. Desa Kamboja Kecamatan Pulau Maya;
- g. Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti;dan
- h. Desa Simpang Tiga di Kecamatan Sukadana.
- (6) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

## Pasal 9

Sistem jaringan prasarana wilayah yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan transportasi;
- b. Sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Sistem jaringan prasarana dan pengelolaan lingkungan.

## Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

## Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bandar udara dan ruang udara untuk penerbangan.

## Pasal 11

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.

jaringan jalan;

- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan angkutan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. jaringan jalan arteri primer, terdiri atas:
1. ruas jalan Teluk Batang - Seponti - Muara Tiga Kabupaten Kubu Raya;
2. ruas jalan Teluk Melano - Simpang Dua; dan
3. ruas jalan Teluk Batang - Teluk Melano - Sukadana - Siduk.
- b. jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Kayong Utara, terdiri atas :
1. ruas jalan Tanah Merah Kecamatan Sukadana;
2. ruas jalan Lingkar Payak Hitam Kecamatan Sukadana;
3. ruas jalan Sedahan Kecamatan Sukadana;
4. ruas jalan Tambak Rawang Kecamatan Sukadana;
5. ruas jalan Ampera Kecamatan Simpang Hilir;
6. ruas jalan Sukamaju Kecamatan Teluk Batang; dan
7. ruas jalan Kamboja Kecamatan Pulau Maya.

- c. peningkatan dan pembangunan jalan lokal primer yaitu ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman antar desa dan antar kawasan; dan
- d. pengembangan sistem jaringan jalan berupa peningkatan status jalan menjadi jalan arteri di ruas jalan utama (regional) dan kolektor dalam kabupaten atau kota.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. terminal Penumpang tipe B di Kecamatan Teluk Batang, Teluk Melano Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Sukadana;
- b. terminal Penumpang tipe C di Desa Simpang Tiga di Kecamatan Sukadana, Desa Teluk Melano di Kecamatan Simpang Hilir, Desa Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya dan Desa Seponti Jaya di Kecamatan Seponti;
- c. terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya di dekat pergudangan pelabuhan laut, pusat perdagangan Teluk Batang dan Teluk Melano;
- d. jembatan timbang di Teluk Batang;
- e. unit pengujian kendaraan bermotor di Sukadana; dan
- f. fasilitas kelengkapan jalan untuk pengembangan sistem trasnportasi darat seperti rambu-rambu lalu lintas pengatur lalu lintas, pagar pengaman jalann deliniator, marka jalan, fasilitas bagi pejalan kaki, shelter atau halte bagi angkutan umum dan fasilitas pendukung lainnya harus direncanakan secara terintegrasi dalam setiap perencanaan yang lebih detail akan di tetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.
- (4) Jaringan pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan sarana transportasi umum berupa peningkatan trayek angkutan perdesaan, angkutan perkotaan, angkutan kota dalam provinsi angkutan kota antar provinsi; dan
- b. pengembangan transportasi umum yang didukung dengan adanya pemberhentian bus yang dibangun disetiap kecamatan.
- (5) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

- (1) Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. pelabuhan; dan
- b. alur pelayaran sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pelabuhan sungai Teluk Batang;
- b. pelabuhan sungai Seponti Jaya;
- c. pelabuhan sungai Durian Sebatang;
- d. pelabuhan sungai Sukadana; dan
- e. pelabuhan sungai Matan;
- (3) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur pelayaran sungai Simpang Lidah Kecamatan Seponti dan Kecamatan Teluk Batang;
- b. alur pelayaran sungai Perawas Kecamatan Simpang Hilir; dan
- c. alur pelayaran sungai Matan Kecamatan Simpang Hilir.

- (4) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. jaringan transportasi angkutan sungai;
- b. jaringan transportasi penyeberangan pada jalan nasional;
- c. jaringan transportasi penyeberangan pada jalan provinsi; dan
- d. jaringan transportasi penyeberangan pada jalan kabupaten
- (5) Jaringan transportasi angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas :
- a. Sukadana - Pontianak;
- b. Sukadana - Rasau Jaya;
- c. Teluk Melano - Pontianak;
- d. Teluk Melano - Rasau Jaya;
- e. Teluk Batang - Pontianak;
- f. Teluk Batang - Rasau Jaya;
- g. Seponti - Pontianak;
- h. Seponti - Rasau Jaya;
- i. Durian Sebatang - Rasau Jaya;
- j. Tanjung Satai - Pontianak;
- k. Tanjung Satai - Rasau Jaya;
- l. Dusun Besar - Pontianak;
- m. Dusun Besar - Rasau Jaya;
- n. Teluk Batang - Dusun Besar; dan
- o. Teluk Batang - Durian Sebatang.
- (6) Jaringan transportasi penyeberangan pada jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah penyeberangan Teluk Batang Rasau Jaya.
- (7) Jaringan transportasi penyeberangan pada jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
24. a.
25. b.
26. Teluk Batang - Kamboja Baru Kecamatan Pulau Maya; Teluk Batang - Betok Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (8) Jaringan transportasi penyeberangan pada jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, terdiri atas:
- a. Tanjung Satai - Sukadana;
- b. Tanjung Satai - Betok;
- c. Tanjung Satai - Pelapis;
- d. Pelapis - Sukadana; dan
- e. Betok - Sukadana.
- f. Teluk Melano - Matan.
- (9) Sistem jaringan taransportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan jaringan transportasi penyeberangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pelabuhan; dan
- b. rute pelayaran.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pelabuhan Pengumpul Nasional Teluk Batang di Kecamatan Teluk Batang.

- b. pelabuhan Pengumpan Regional Betok di Kecamatan Kepulauan Karimata; dan
- c. pelabuhan Pengumpan Lokal, terdiri atas :
1. pelabuhan Sukadana di Kecamatan Sukadana;
2. pelabuhan Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya;
3. pelabuhan Teluk Melano di Kecamatan Simpang Hilir;
4. pelabuhan Pelapis di Kecamatan Kepulauan Karimata; dan
5. pelabuhan Dusun Besar di Kecamatan Pulau Maya.
- (3) Rute pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelabuhan Teluk Batang - Jakarta;
- b. pelabuhan Teluk Batang - Semarang;
- c. pelabuhan Teluk Batang - Surabaya;
- d. pelabuhan Teluk Batang - Cirebon;
- e. pelabuhan Teluk Batang - Pontianak;
- f. pelabuhan Sukadana - Teluk Batang;
- g. pelabuhan Tanjung Satai - Teluk Batang;
- h. pelabuhan Betok - Sukadana;
- i. pelabuhan Pelapis - Sukadana; dan
- j. pelabuhan Sukadana - Tanjung Satai.
- (4) Pengembangan sarana prasarana transportasi laut di Daerah mendukung kegiatan pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang melintasi Selat Karimata.
- (5) Penambahan alur pelayaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.
- (7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan khusus sekitar pelabuhan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

## Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas bandar udara pengumpan dan bandar udara perintis.
- (2) Bandar udara pengumpan ditetapkan di Kecamatan Simpang Hilir;
- (3) Bandar udara untuk penerbangan perintis ditetapkan di Pulau Karimata ( Air Strip untuk daerah terisolir).
- (4) Tatanan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat TNI-AU beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.
- (5) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang udara untuk penerbangan diatur dalam rencana induk bandar udara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang kawasan khusus sekitar bandar udara diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

## Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pembangkit listrik tenaga gas batu bara di Teluk Batang;
- b. pembangkit listrik tenaga diesel di Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Simpang Hilir;
- c. pembangkit listrik tenaga air di Riam Berasap Kecamatan Sukadana, desa Betok dan desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata;
- d. pembangkit listrik tenaga hybrid di desa Pelapis dan desa Betok Kecamatan Kepulauan Karimata;
- e. pembangkit listrik tenaga surya di Kecamatan Kepulauan Karimata, Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Simpang Hilir; dan
- f. pembangkit listrik tenaga uap Sukadana di Kecamatan Sukadana.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas:
- a. gardu induk, tersedia seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kayong Utara;
- b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi, menghubungkan Ketapang Teluk Batang;
- c. jaringan distribusi minyak dan gas bumi berupa pembangunan depot bahan bakar minyak berskala besar di Kepulauan Karimata.
- (4) Rencana sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan secara sinergis di dalam mendukung pengembangan wilayah dengan meningkatkan pelayanan jaringan transmisi wilayah Kabupaten Kayong Utara.
- (5) Sistem jaringan transportasi energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditujukan untuk menyediakan arus informasi yang dapat menunjang kegiatan pertahanan, politik, sosial dan ekonomi berupa pembangunan BTS dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budidaya dan penyebaran pusat-pusat pemukiman.
- (2) Pola pengelolaan jaringan transmisi telekomunikasi meliputi penyerataan/pemerataan lokasi dan pengembangan STO, pengintegrasian sistem jaringan telekomunikasi dengan sistem komunikasi dalam perwujudan kerangka struktur ruang wilayah dan peningkatan pola interkon terdiri dari :
- a. stasiun telepon otomat (STO) di Kecamatan Sukadana;

- b. rumah Kabel dan kotak pembagi tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang;
- c. jaringan kabel sekunder tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang;
- d. satuan sambungan telepon tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang;
- e. jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke telepon genggam dengan menggunakan sistem GSM, CDMA, dan/atau UMTS (3G);
- f. jaringan satelit yang dipancarkan dari telepon genggam satelit langsung ke satelit dan ke telepon genggam satelit lainnya tanpa menggunakan BTS;
- g. jaringan multimedia terpusat di Kota sukadana;
- h. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana yang tersebar di seluruh kecamatan di Daerah;
- i. Pembangunan stasiun Radio Lokal sebagai sarana/media informasi masyarakat di Sukadana; dan
- j. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya.

## Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 17

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:

- a. wilayah sungai dan daerah rawa nasional;
- b. daerah rawa provinsi;
- c. daerah rawa kabupaten;
- d. daerah rawa provinsi;
- e. daerah irigasi kabupaten;
- f. prasarana air baku untuk air bersih;
- g. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
- h. sistem pengendalian banjir.

## Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan penatagunaan air pada DAS melalui penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan sumberdaya air dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penatagunaan air pada DAS Matan terutama pada sungai besar yang wilayah cakupannya termasuk Taman Nasional Gunung Palung;
- c. pemanfaatan sistem jaringan sungai sebagai sumber irigasi untuk pertanian, transportasi dan pembangkit listrik.
- (2) Rencana pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan DAS dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah.
- (3) Daerah rawa nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
- a. daerah rawa Teluk Batang 1/2 - 1/6;
- b. daerah rawa Padu Banjar; dan
- c. daerah rawa Tanjung Satai;

- (4) Daerah rawa provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
- a. daerah rawa Mata-Mata;
- b. daerah rawa Rantau Panjang;
- c. daerah rawa Siduk;
- d. daerah rawa Kamboja;
- e. daerah rawa Penjalaan;
- f. daerah rawa Sei Paduan; dan
- g. daerah rawa Gunung Tujuh.
- (5) Daerah rawa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
- a. daerah rawa Pelerang;
- b. daerah rawa Mentubang;
- c. daerah rawa Sei Belit;
- d. daerah rawa Riam Berasap;
- e. daerah rawa Teluk Batang I (Paket 1);
- f. daerah rawa Alur Bandung;
- g. daerah rawa Pemangkat;
- h. daerah rawa Nipah Kuning;
- i. daerah rawa Dusun Besar; dan
- j. daerah rawa Dusun Kecil;
- (6) Daerah rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan daerah irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa pengembangan sistem jaringan irigasi untuk kawasan budidaya pertanian lahan basah, terdiri atas:
- a. daerah irigasi Begasing;
- b. daerah irigasi Sedahan; dan
- c. daerah irigasi Munting;
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi untuk kawasan budidaya pertanian lahan kering terletak di Kecamatan Seponti.
- (3) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi dilaksanakan melalui pengembangan prasarana irigasi dan peningkatan kualitas jaringan irigasi teknis yang sudah ada.
- (4) Rencana pengembangan daerah irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:
- a. daerah irigasi Tanjung Belimbing;
- b. daerah irigasi Tanjung Gunung;
- c. daerah irigasi Mentubang;
- d. daerah irigasi Air Paoh;
- e. daerah irigasi Sejahtera;
- f. daerah irigasi Tambak Rawang;
- g. daerah irigasi Tanah Merah;
- h. daerah irigasi Sembutak;
- i. daerah irigasi Batu Bedil;
- j. daerah irigasi Setegar;
- k. daerah irigasi Payak Itam;
- l. daerah irigasi Rantau Panjang; dan
- m. daerah irigasi Matan.

## Pasal 20

Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri dari :

- a. pengembangan system perpipaan ( intake) air baku dari sumber air baku Cabang Panti Gunung Palung, Gunung Topeng, Gunung Peramas, Gunung Mandi Bintang, Begasing, Air Lalau dan Riam Berasap di Kecamatan Sukadana, Gunung Dusun di Kecamatan Pulau Maya;
- b. pengembangan air baku Sungai Meledang di Kecamatan Pulau Maya;
- c. pengembangan prasarana air baku Sungai Paduan di Kecamatan Teluk Batang;
- d. pengembangan prasarana air baku Sungai Sepeti di Kecamatan Seponti; dan
- e. pengembangan air tanah sebagai sumber air bersih.

## Pasal 21

Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, terdiri atas:

- a. jaringan air bersih perkotaan, terdapat di seluruh wilayah perkotaan tersebar di Kabupaten Kayong Utara; dan
- b. jaringan air bersih perdesaan, terdapat di seluruh kawasan perdesaan tersebar di Kabupaten Kayong Utara.

## Pasal 22

- (1) Rencana sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h berfungsi untuk pengamanan kawasan rawan banjir dengan penyediaan daerah tangkapan air ( catchment area );
- (2) sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sistem pengendalian banjir sungai dan sistem pengendalian banjir pasang naik di kawasan pesisir.

## Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

## Pasal 23

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas :

- a. sistem jaringan prasarana persampahan;
- b. sistem jaringan prasarana air bersih;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah.

## Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari :
- a. tempat penampungan sementara (TPS) yang tersebar pada setiap desa; dan
- b. tempat pemrosesan akhir (TPA) sebanyak 6 (enam) unit tersebar pada setiap kecamatan yaitu Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti, Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata.

- (2) Sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas air, dan efisiensi pemanfaatan air bersih dengan memperhatikan konservasi sumbersumber air dan keanekaragaman sumber air baku.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. rencana pembangunan bendungan/bendung/embung dan sistem jaringan air bersih yang merupakan kewenangan pemerintah yang tersebar di Kabupaten Kayong Utara;
- b. pemenuhan air bersih/air minum masyarakat diutamakan dilayani melalui jaringan perpipaan;
- c. membangun instalasi air bersih untuk pusat-pusat permukiman yang merupakan pusat kegiatan lokal serta pusat-pusat permukiman yang jumlah penduduknya terbanyak, serta mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau.

## Pasal 26

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari :

- a. pembangunan dan normalisasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan permukiman yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kayong Utara;
- b. pembangunan sistem drainase sekunder dilakukan pada daerah permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang rawan bencana banjir dan genangan air limbah menuju drainase primer; dan
- c. pembangunan sistem drainase tersier pada lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan menuju drainase sekunder.

## Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi limbah dari kegiatan permukiman, perkantoran dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat di Kabupaten Kayong Utara.

- (4) Sistem pengelolaan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan bandara, kawasan pusat pemerintahan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan kawasan permukiman padat di Kabupaten Kayong Utara.
- (5) Lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.

## BAB V

## RENCANA POLA RUANG WILAYAH

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kawasan Lindung

## Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung lainnya.

## Pasal 30

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas :
- a. Hutan Lindung Gunung Badung di Kecamatan Simpang Hilir;
- b. Hutan Lindung Durian Sebatang di Kecamatan Seponti;
- c. Hutan Lindung Dusun Besar di Kecamatan Pulau Maya;
- d. Hutan Lindung Gunung Tote di Kecamatan Pulau;
- e. Hutan Lindung Gandawalan di Kecamatan Pulau Maya;
- f. Hutan Lindung Gambut di Kecamatan Kecamatan Pulau Maya;
- g. Hutan Lindung Sungai Kapar Kecil di Kecamatan Simpang Hilir;
- h. Hutan Lindung Gunung Berantak di Kecamatan Pulau Maya;
- i. Hutan Lindung Sungai Purang di Kecamatan Simpang Hilir;
- j. Hutan Lindung Sungai Paduan di Kecamatan Teluk Batang; dan
- k. Hutan Lindung Pulau Karimata dan Pulau Serutu di Kecamatan Kepulauan Karimata.

- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan bergambut; dan
- b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di di Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di kawasan HL.Gunung Badung, HL.Sungai Purang, HL.Gunung Tote, Taman Nasional Gunung Palung.

## Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar mata air;
- d. kawasan lindung spiritual; dan
- e. kawasan kearifan lokal lainnya.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di pesisir timur kabupaten, dengan ketentuan :
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. DAS sungai Simpang;
- b. DAS sungai Siduk;
- c. DAS sungai Kuala;
- d. DAS sungai Kelakup;
- e. DAS sungai Lubuk Haji;
- f. DAS sungai Unjun;
- g. DAS sungai Panti;
- h. DAS sungai Riam Berasap; dan
- i. DAS sungai Matan.
- (4) Pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pengelolaan sungai yaitu:
- a. kegiatan pinggir sungai mampu melindungi dan memperkuat serta pengaturan aliran air, dengan tanaman keras dan rib pengendali saluran air;
- b. daerah sempadan untuk sungai kecil masing-masing selebar 50 (lima puluh) meter dijadikan kawasan lindung pada kawasan non pemukiman dan selebar 10 (sepuluh) meter untuk sungai yang melewati pemukiman; dan
- c. sungai yang terdapat ditengah permukiman dapat dilakukan dengan membuat jalan inspeksi dengan lebar jalan 10 (sepuluh) meter.

- (5) Kawasan sempadan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sekitar mata air yang tersebar di Daerah dengan ketentuan garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.
- (6) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 33

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan suaka alam laut;
- b. kawasan pantai berhutan bakau;
- c. kawasan taman nasional; dan
- d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kepulauan Karimata dengan kurang lebih 169,966,89 Ha;
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di wilayah yang memiliki potensi hutan bakau.
- (4) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di kawasan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP).
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan makam raja dan bangunan-bangunan peninggalan kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam, mencakup:
- a. kawasan rawan gelombang pasang;
- b. kawasan rawan abrasi;
- c. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
- d. kawasan rawan gerakan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan yang memiliki garis pantai.
- (3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang.
- (4) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang.
- (5) Kawasan rawan gerakan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Sukadana.

## Pasal 35

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan terumbu karang; dan
- b. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Kepulauan Karimata.

- (3) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di kecamatan Kepulauan Karimata.

## Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

## Pasal 36

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan permukiman;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- h. kawasan peruntukan lain.

## Pasal 37

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, berupa Hutan Produksi Konversi seluas 3.515,24 Ha.

## Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi :
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan pertanian hortikultura;
- c. kawasan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya;
- b. kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kawasan perlindungan lahan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya;
- b. kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya.

- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di Kecamatan Seponti, Teluk Batang dan Simpang Hilir.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sebaran kawasan peruntukan peternakan tersebar di Kabupaten Kayong Utara dan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya;
- b. pengembangan dan pengelolaan peternakan dilakukan dengan cara peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak; dan
- c. pengembangan kawasan agrobisnis dan agroindustri yang berbasis perikanan tersebar dibeberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Seponti, dan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan pertanian yang berkelanjutan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri d