PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 43 Tahun 2005 tentang PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA (berlaku 25 Oktober 2005)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2005
TENTANG
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 92 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dan tujuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN adalah untuk:
- a. meningkatkan efisiensi, transparansi dan profesionalisme guna menyehatkan BUMN;
- b. meningkatkan kinerja dan nilai BUMN;
- c. memberikan manfaat yang optimal kepada negara berupa dividen dan pajak; dan
- d. menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas dan harga yang kompetitif kepada konsumen.
DAN PENGAMBILALIHAN BUMN
BAB II - SYARAT-SYARAT PENGGABUNGAN, PELEBURAN
Pasal 3
Penggabungan dan Peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB II - SYARAT-SYARAT PENGGABUNGAN, PELEBURAN
Pasal 4
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
BAB II - SYARAT-SYARAT PENGGABUNGAN, PELEBURAN
Pasal 5
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penggabungan yang dilakukan antara Perum dengan Perum lainnya, atau Persero dengan Persero lainnya;
- b. Peleburan yang dilakukan antara Perum dengan Perum lainnya, atau Persero dengan Persero lainnya; atau
- c. Pengambilalihan yang dilakukan Perum terhadap Persero, Perum terhadap perseroan terbatas, Persero terhadap Persero lainnya, atau Persero terhadap perseroan terbatas.
BAB II - SYARAT-SYARAT PENGGABUNGAN, PELEBURAN
Pasal 6
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
BAB II - SYARAT-SYARAT PENGGABUNGAN, PELEBURAN
Pasal 7
- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan
BAB II - SYARAT-SYARAT PENGGABUNGAN, PELEBURAN
Pasal 8
Dalam rangka Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bagi Persero berlaku ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN BUMN
Bagian Pertama
Umum
BAB III - TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN BUMN
Pasal 9
- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.
- (2) Pengkajian terhadap rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Menteri Teknis dan/atau menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu, dan/atau menggunakan konsultan independen.
- (3) Dalam hal inisiatif rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka usulan disampaikan kepada Menteri, untuk selanjutnya dilakukan pengkajian di bawah koordinasi Menteri.
BAB III - TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN BUMN
Pasal 10
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN dilaksanakan oleh Menteri setelah diterbitkannya peraturan pemerintah mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN yang bersangkutan.
Tata Cara Penggabungan dan Peleburan Persero dengan Persero serta Pengambilalihan Persero
Bagian Kedua atau Perseroan Terbatas oleh Persero
BAB III - TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN BUMN
Pasal 11
- (1) Tata cara Penggabungan dan Peleburan Persero dengan Persero dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perseroan terbatas.
- (2) Tata cara Pengambilalihan Persero atau Perseroan Terbatas oleh Persero dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
Bagian Ketiga Tata Cara Penggabungan Perum dengan Perum
BAB III - TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN BUMN
Pasal 12
- (1) Direksi Perum yang akan melakukan Penggabungan menyusun Rancangan Penggabungan.
- (2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan Perum yang akan melakukan Penggabungan;
alasan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- b. alasan serta
PENJELASAN
Pembukaan
Direksi Perum yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
- c. rancangan perubahan anggaran dasar Perum hasil Penggabungan;
- d. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir Perum yang akan melakukan Penggabungan; dan
- e. hal-hal yang perlu diketahui oleh Menteri, antara lain :
- 1) neraca proforma Perum hasil Penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Perum yang dapat diperoleh dari Penggabungan berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
- 2) cara penyelesaian status karyawan yang akan menggabungkan diri;
- 3) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perum terhadap pihak ketiga;
- 4) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas hasil Penggabungan;
- 5) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
- 6) laporan mengenai keadaan dan jalannya Perum serta hasil yang telah dicapai;
- 7) kegiatan utama Perum serta perubahannya selama tahun buku yang sedang berjalan;
- 8) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perum;
- 9) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perum; dan
- 10) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perum.
##
PENJELASAN
Pasal 13
Dalam hal Perum yang akan melakukan Penggabungan memiliki anak perusahaan, Rancangan Penggabungan memuat pula neraca konsolidasi Perum tersebut serta neraca proforma dari Perum hasil Penggabungan.
PENJELASAN
Pasal 14
Selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Rancangan Penggabungan harus memuat penegasan dari Perum yang akan menerima Penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari Perum yang akan menggabungkan diri.
PENJELASAN
Pasal 15
Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas Perum yang akan melakukan penggabungan.
PENJELASAN
Pasal 16
- (1) Ringkasan