PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 38 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 14 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan di Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
13. Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 09 tahun 2008 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 06);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2015.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 20) telah diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam
Pasal 2
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika RKPD terdiri atas:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN DULU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI : PENUTUP
2.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 14 Agustus 2015

Penandatangan: PENJABAT BUPATI BANJAR, H. RACHMADI KURDI

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 14 Agustus 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 38
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2015 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 14 Agustus 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR,

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 38

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 14 TAHUN 2015

## TENTANG

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2015

## I. UMUM

Dengan mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya Pasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Agar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan dengan baik dan sistematis diperlukan suatu rangkaian kegiatan penyusunan RKPD yang matang. Rangkaian penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

- a). penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b). penyiapan rancangan rencana kerja;
- c). musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d). penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Kemudian setelah melalui rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan RANCANGAN Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015, perlu untuk menerbitkan Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015. Penerbitan RKPD Kabupaten Banjar ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 38....010