PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 22.1 Tahun 2015 tentang HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR WALIKOTA PONTIANAK, (berlaku 24 April 2015)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK PROPINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 22.1 TAHUN 2015 TENTANG
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR
WALIKOTA PONTIANAK,
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 45 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara,
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak.
6. Bangunan gedung adalah bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah
7. dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Gedung Negara/Daerah adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara/Daerah seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN , dan/atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan bangunan gedung Negara/Daerah.
- (2) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar ini bertujuan terwujudnya bangunan gedung Negara/Daerah sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan , efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efesien.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi substansi pedoman teknis; dan
- (2) Pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung negara
PENGATURAN PENYELENGGARAAN
BAB IV - PENGATURAN PENYELENGGARAAN
Pasal 4
Pengaturan Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara/Daerah meliputi:
- (a). Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka pembinaan teknis.
- (b). Pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah yang biayanya bersumber dari APBD.
BAB IV - PENGATURAN PENYELENGGARAAN
Pasal 5
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara/Daerah meliputi:
- (a). Persyaratan Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari:
1. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara;
2. Tipe Bangunan Rumah Negara;
3. Standar Luas;
4. Persyaratan Teknis; dan
5. Persyaratan Administrasi.
- (b). Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:
1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Perencanaan Teknis; dan
3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi.
- (c). Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:
1. Umum;
2. Standar Harga Satuan Tertinggi;
3. Komponen Biaya Pembangunan;
4. Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan Tertentu;
5. Pembiayaan Pekerjaan Non Standar; dan
6. Prosentase Komponen Pekerjaan.
- (d). Tata cara pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi:
1. Penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
2. Organisasi dan Tata Laksana;
3. Penyelenggaraan Pembangunan Tertentu; dan
4. Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Gedung Negara.
- (e). Pendaftaran Bangunan Gedung Negara meliputi:
1. Tujuan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara;
2. Sasaran dan Metode Pendaftaran;
3. Pelaksanaan Pendaftaran Bangunan gedung Negara; dan
4. Produk Pendaftaran Bangunan Gedung Negara.
- (f). Pembinaan dan Pengawasan Teknis.
BAB IV - PENGATURAN PENYELENGGARAAN
Pasal 6
- (1) Pelaksanaan pembinaan pembangunan bangunan gedung Negara/Daerah, Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung negara.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pembangunan bangunan gedung daerah. Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan Pembangunan Gedung Negara/Daerah.
- (3) Aparat Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam pembangunan bangunan gedung daerah,apabila melakukan pelanggaran ketentuan dikenakan sanksi sesuai ketentuan tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (4) Apabila penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan bangunan gedung negara/daerah melakukan pelanggaran dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai dengan Peraturan Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
BAB IV - PENGATURAN PENYELENGGARAAN
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah menyusun Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar;
- (2) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar perm2 tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembangunan bangunan gedung negara/daerah klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA/ DAERAH

## Pasal 8

Klasifikasi Bangunan Gedung Negara / Daerah berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi :

1. Bangunan Sederhana
2. Klasifikasi bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung negara/daerah dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 ( sepuluh ) tahun, dengan klasifikasi, antara lain :
- a. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s/d 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m 2 ;
- b. Bangunan rumah dinas/jabatan tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;
- c. Gedung pelayanan kesehatan : puskesmas ;
- d. Gedung pendidikan tingkat dasar dan lanjutan dengan jumlah lantai s.d 2 lantai.

## 2. Bangunan Tidak Sederhana

- Klasifikasi bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung negara/daerah dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun, dengan klasifikasi, antara lain :
- a. Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor bertingkat dengan jumlah lantai di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas 500 m 2 ;
- b. Bangunan rumah dinas/jabatan tipe A dan B; atau rumah dinas C, D dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
- c. Gedung rumah sakit klas A,B,C, dan D ;
- d. Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat di atas 2 (dua) lantai.

## 3. Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung negara/daerah yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

## BAB VI

## STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

## Pasal 9

Standar Luas Bangunan Gedung Negara terdiri atas :

## 1. Gedung Kantor

Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana dan tidak sederhana sebagai berikut :

| Klasifikasi Sederhana | Klasifikasi Tidak Sederhana |
|-------------------------|-------------------------------|
| 9,6 M 2 / Personil | 10,0 M 2 / Personil |

## 2. Rumah Negara/Daerah

Standar harga satuan per-m 2 tertinggi untuk pembangunan bangunan rumah negara/ daerah dibedakan untuk setiap tipe rumah negara/ daerah berdasarkan standar luas rumah daerah, sebagai berikut :

| Tipe | Luas Bangunan | Luas lahan *) |
|--------|-----------------|-----------------|
| Khusus | 400 m2 | 1.000 m2 |
| A | 250 m2 | 600 m2 |
| B | 120 m2 | 350 m2 |
| C | 70 m2 | 200 m2 |
| D | 50 m2 | 120 m2 |
| E | 36 m2 | 100 m2 |

*) luas lahan disesuaikan dengan kondisi yang daerah/ketentuan yang diatur dalam RTRW dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## BAB VII

## STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 10

Standar harga satuan ditetapkan untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per-m 2 pembangunan bangunan gedung negara/daerah dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas :

1. Harga satuan per-m 2 untuk pembangunan bangunan gedung negara/daerah klasifikasi sederhana dan tidak sederhana. Harga satuan tertinggi untuk gedung negara/ daerah dibedakan untuk setiap klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana, lokasinya, serta

untuk bangunan bertingkat dan yang tidak bertingkat. Di samping itu juga diberlakukan koefisien/ faktor pengali untuk bangunan gedung bertingkat, dan koefisien/ faktor pengali untuk bangunan/ ruang dengan fungsi khusus.

2. Harga satuan per-m 2 untuk pembangunan bangunan negara/daerah.
2. rumah
3. Harga satuan per-m 2 untuk bangunan rumah negara/ daerah dibedakan untuk setiap tipe rumah negara/ daerah dan lokasi kabupaten/kotanya. Untuk harga satuan per-m 2 untuk pembangunan rumah susun (pekerjaan standar), menggunakan pedoman harga satuan per-m 2 untuk pembangunan gedung negara/ daerah bertingkat tidak sederhana, sesuai dengan lokasi kabupaten/ kota-nya.
3. Harga satuan per-m 1 untuk pembangunan pagar bangunan gedung negara/ daerah.
- a. Harga satuan per-m 1 pembangunan pagar bangunan gedung negara/ daerah ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung, letak pagar serta lokasi kabupaten/ kota.
- b. Harga satuan per-m 1 pembangunan pagar bangunan rumah negara/ daerah, sesuai dengan tipe rumah, letak pagar dan lokasi kabupaten/ kota.
- c. Harga satuan per-m 1 tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar sebagai berikut :
- 1) Pagar depan kurang lebih 1,5 m.
- 2) Pagar samping kurang lebih 2 m.
- 3) Pagar belakang kurang lebih 2 m, atau berdasarkan peraturan daerah setempat.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN BANGUNAN/ KOMPONEN BANGUNAN TERTENTU

## Pasal 11

Pembiayaan Bangunan/ Komponen Bangunan Tertentu

1. Harga Satuan rata-rata per-m 2 bangunan bertingkat untuk bangunan gedung negara/daerah.

Harga satuan rata-rata per-m 2 bangunan gedung bertingkat adalah didasarkan pada harga satuan lantai dasar tertinggi per-m 2 untuk bangunan gedung bertingkat, kemudian dikalikan dengan koefisien/ faktor pengali untuk jumlah lantai yang bersangkutan, sebagai berikut :

| Jumlah Lantai Bangunan | Harga satuan per-m 2 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Bangunan 2 lantai | 1,090 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 3 lantai | 1,120 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 4 lantai | 1,135 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 5 lantai | 1,162 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 6 lantai | 1,197 standar harga gedung bertingkat |

Bangunan 7 lantai

1,236 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 8 lantai

1,265 standar harga gedung bertingkat

2. Harga Satuan rata-rata per-m 2 bangunan/ ruang dengan fungsi khusus untuk bangunan gedung negara/ daerah.
2. Untuk ruang dengan fungsi khusus tertentu, yang memerlukan standar harga yang khusus, agar pada tahap penyusunan anggaran berkonsultasi dengan instansi teknis setempat.

Untuk bangunan/ ruang yang mempunyai fungsi khusus, yang karena persyaratannya memerlukan penyelesaian khusus, harga satuan untuk per-m 2 nya didasarkan pada harga satuan untuk klasifikasi bangunan yang bersangkutan setelah dikalikan koefisien seperti berikut :

| Fungsi Bangunan/Ruang | Harga satuan per-m 2 tertinggi |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ICU/ICCU/UGD/CMU | 1,50 standar harga bangunan |
| Ruang Operasi | 2,00 standar harga bangunan |
| Ruang Radiology | 1,25 standar harga bangunan |
| Ruang Rawat Inap | 1,10 standar harga bangunan |
| Ruang Laboratorium | 1,10 standar harga bangunan |
| Ruang Kebidanan dan Kandungan | 1,20 standar harga bangunan |
| Ruang Gawat Darurat | 1,10 standar harga bangunan |
| Power House | 1,25 standar harga bangunan |
| Ruang Rawat Jalan | 1,10 standar harga bangunan |
| Dapur dan Laundri | 1,10 standar harga bangunan |
| Benkel | 1,00 standar harga bangunan |
| Lab. SMP/SMA/SMK | 1,15 standar harga bangunan |
| Selasar Luar Beratap/Teras | 0,50 standar harga bangunan |

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perkiraan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara/Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 April 2015

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 24 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 22.1