PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 31 Tahun 2015 tentang STRUKTUR DAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG (berlaku 22 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
STRUKTUR DAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a.
bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) . gk dalam Pera uran Kabupaten Sintang yang dituans can ber 2009 Bupati Sintang Nomor 61 T~hun 2009 tanggal 30 Nopem! perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai tengan perkembangan dan tingkat harga yang berlaku pada saat 1n, untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati penggant;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 57/9/DPRD/2015 tentang Persetujuan Terhadap Penyesuaian Tarif Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang;
- c. bahwa dengan semakin meningkatnya biaya operasional perusahaan dan tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif air Perusahaan Daerah Air Minum sehingga terdapat keseimbangan antara peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan kesehatan perusahaan;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Sintang.
1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. udang-Undang Nomo8 Ta;" ,R? tentang Periidungan Konsumen (Lembaran legara Repul lik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- ta Penyelenggaraan 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tent1n% \_; Kolusi Dan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korup' rahun 1999 Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indon,,·' 1donesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repu Nomor 3851);
- Pemberantasan 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentan6 ,~ Indonesia Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara P,"""" Republik Tahun 1999 Nomor i4o, Tambahan Lembaran "f", dengan Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah '', , Negara Undang-Undang Nomor 20 T~nun 2001 (";a,bahan Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Hak Azasi 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 1999 :. blik Indonesia Tahun Manusia (Lembaran Negara Reputhi In blik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repu Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- n 2005 tentang 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tah',\_mbaran Negara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum',\_an Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tam Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 2005 tentang Standar 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun blik Indonesia Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara ,\_~ea Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4503);
- n 2005 tentang 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu Neara Republik Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ,~[aran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan :m Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Minimal Penyusunan Dan Penerapan standar Pel@Y,,~~or 150, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 4585); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman . 1 raan Pemenn ta an Pembmaan Dan Pengawasan Penye engga 2005 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1981 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 14 Tahun 1988 tentang Instalatur Pipa Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1982 Nomor 9 Seri D Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Da h Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Le,,""" · » m aran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tah 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 N%,~-, 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran D: rah · N 1); aer Kabupaten Sintang iomor ;
- 9 Tahun 2008 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor Si·tang t . .. Kabupaten 1n entang Perusahaan Daerah Air Minum Ne r 9 {Le . Tah 2008 omo mbaran Daerah Kabupaten Sintang un 5r 9); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomo1 h
MEMUTUSKAN :
Menetapkan AN TARIF AIR PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR P' «ABUPATEN MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SINTANG .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertugas Melaksanakan Pengurusan Perusahaan serta Mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan.
4. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Smtang.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sintang.
8. Tarif Air minum adalah harga air setiap meter kubik yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan klasifikasi konsumsi air.
7. Pegawai adalah Pengawai PDAM Kabupaten Sintang.
9. Pelanggan adalah Perorangan atau Sadan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Pelanggan Sosial adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan bagi kepentingan umum.
11. Pelanggan Rumah Tangga adalah rumah tangga yang digunakan dan berfungsi sebagai rumah tinggal.
12. Pelanggan Instansi Pemerintah adalah pelanggan yang dalam kegiatan setiap harinya melayani kepentingan masyarakat yang sumber dananya dari Pemerintah.
13. Pelanggan Niaga adalah pelanggan yang dalam kegiatan setiap harinya dengan sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan (berniaga/berdagang).
14. l5. Standar Kebutuhan Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m3/KK/bulan atau 60 liter/orang/han.
14. Pelanggan Industri adalah pelanggan yang dalam kegiatan setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untue mendapatkan suatu keuntungan.
16. l6. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencaku tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap. P
- l8. Tarif progresif adalah tingkat tarif yang disesuaikan dengan jumlah pemakaian Vang berarti makin besar pemakaian air, makin besar juga harganya.
7. Taf air minum PDAM yang]Ya disebut tarif adalah kebijakan harga Jual air minum per meter kubik F ~.
19. +. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi langganan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
BAB II - DASAR PENETAPAN TARIF
Pasal 2
Penetapan tarif air PDAM didasarkan pada prinsip :
- a. keterjangkauan dan keadilan ·
- c. efisiensi biaya;
- b. pemulihan biaya;
'
- d. perlindungan air baku.
BAB II - DASAR PENETAPAN TARIF
Pasal 3
- (1) Penetapan tarif PDAM atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
2. : · gke an sebagaimana (2) Untuk mencukupi pemenuhan biaya dan keterjang cau€ ·l¢ )ok dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui subsidi silang antar kelomp pelanggan.
BAB III - KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI Pasal 4
Pasal 4
- (1) Pelanggan diklasifikasikan dalam 5 (lima) Kelompok yaitu:
- b. Kelompok II mencakup Rumah Tangga A, B, C dan D;
- a. Kelompok I mencakup Sosial Umum dan Sosial Khusus;
- c. Kelompok III mencakup Kantor Instansi Pemerintah dan Perwakilan Negara Asing;
- e. Kelompok V mencakup Pelabuhan, Bandar Udara dan Dermaga.
- d. Kelompok IV mencakup Niaga Kecil, Niaga Besar, Industri Kecil dan Industri Besar;
- (2) Pelanggan rumah tangga A, B, dan C adalah pelanggan rumah tangga hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sesuai dengan luas rumah, sedangkan rumah tangga D, selain sebagai tempat tinggal dan ada suatu usaha untuk mendapat keuntungan.
- (3) Blok konsumsi pelanggan air minum meliputi :
- a. Blok I; dan
- b. Blok II.
11. (+) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan blol konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok d · d 10 3 o Iengan volume pemakaian O sampan tengan m&gt;.
- 65) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan blol onsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokol dengan volume pemakaian diatas 10 m°.
- (9) Penggolongan kelompok pelanggan air dan blok konsumsi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan 1n1.

## BAB IV PENETAPAN TARIF AIR

## Pasal 5

tarif &gt;. .:. ·· kelompok pelanggan Besaran air minum ditetapkan berdasarkan klasifikasi ceIo1 dalam bl k k . :. tercantum ta a dan lol :onsumsi dan tingkatan tarif progresif sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal 6

:. bi administrasi, Ketentuan biaya sambungan baru, tarif penjualan air tengki, 1aya pindah jalur dan biaya balik nama ditetapkan dengan keputusan Direktur.

## BABV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 7

Pelanggan dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa Pemutusan Sementara apabila:

- a. belum melunasi kewajiban membayar rekening air setelah tanggal 20 (dua puluh), selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk memasang kembali aliran air setelah pemutusan sementara, dikenakan biaya pemasangan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELANGGAN Pasal 8

Setiap pelanggan PDAM mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan.

## Pasal 9

Setiap pelanggan PDAM mempunyai kewajiban dan tanggungiawab sebagai berikut:

- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
- b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
- c. menjaga, memelihara, sarana air minum dari kerusakan/kebocoran:
- d. mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## Pasal 10

## elanggan dan masyarakat dilarang :

- a. menimbun. merusak, membalikkan arah meter dan merubah segel m t lak berft :. ieter yang mengakibatkan water air tide tungs;
2. menyambung air dari pipa persil milik pelanggan ke tempat/rumah lain yan belum menjadi pelanggan &amp;
- o. mengambil air sebelum water air atau tanpa water air;
4. menyambung kembali aliran air yang telah dinyatakan ditutup karena Pelanggaran tanpa izin PDAM. d

...

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11

- . tarif progresif dapat (1) Penetapan klasifikasi kelompok dan blok komsumsi denga , 3 (tiga) tahun dievaluasi yang dilaksanakan setiap tahun dan disusun untu berdasarkan prinsip keterjangkauan dan efisiensi biaya.
- des kesatuan dan bagian tidak (2) Lampiran lari Peraturan Bupati ini merupakan terpisah dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

Daerah Air Minum Ketentuan mengenai tarif Air Minum pada Perusahaan :ktif id l ber laku efev tit pa a Kabupaten Sintang yang diatur dalam Perturan ini, mula1 tanggal 1 Juni 2015.

## Pasal 13

. b h cukup diatur Sebagai pedoman pelaksanaan yang belum diatur dan atau e um d. -dalam Peraturan ini, akan diatur Iebih Janjut sesuai ketentuan Perun ang undangan yang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 6l Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 631) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 22 Mei 2015

� TANG, �

/ MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang Pada tanggal 22 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

'%n..

HASNAH

YOSEPHA BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:31 TAHUN 2015

TANGGAL

: 22 MEI 2015 PERUSAHAAN : STRUKTUR DAN TARIF AIR MINUM PP?~e DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIN '

TENTANG

## PENGELOMPOKAN PELANGGAN AIR MINUM PDAM

| Golongan pelanggan | Kode | Kriteria jenis pelanggan |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | 2 | 3 |
| 1. Sosial umum | I.a | ik :. harinya memberikan Merupakan pelanggan yang kegiatan ,"" agi masyarakat . umum ususny : pelayanan untuk kepentingan iliki sambungan air yang berpenghasilan rendah dan belum mem bersih antara lain terdiri atas : I) Hidran umum 2) Kamar mandi umum |
| 2. Sosial khusus | l.b | Merupakan pelanggan yang kegiatan setiap hariny . dan masyarakat yang pelayanan untuk kepentingan umum • mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya antara am terdiri atas : I) Yayasan/Badan sosial 2) Puskesmas 3) Klinik pemerintah 4) Rumah yatim piatu 5) Rumah panti jompo 6) Rumah rehabilitasi 7) Rumah ibadah 8) Asrama pelajar. 3) WCumum. ·inva memberikan |
| 3. Rumah tangga A | 2.a | Merupakan golongan rumah tangga sederhana antara lain : l) Rumah adat tradisioanol semi permanen 2) Rumah dengan luas bangunan < 36 m2 |
| 4. Rumah tangga B | 2.b | Merupakan golongan rumah tangga menengah yang terdiri atas rumah dengan luas > 36-100 m2 (menengah). |
| 5. Rumah tangga C | 2.c | Merupakan golongan rumah tangga mewah antara lain: l) Rumah adat tradisional permanen 2) Rumah dengan luas bangunan >100 -- 200 m2 |
| 6. Rumah tangga D | 2.d | Merupakan golongan rumah tangga khusus antara lain : 1) Rumah dengan luas bangunan diatas 200 m2 2) Rwnah kost. |
| • Instansi pemerintah | 3.a | Merupakan pelanggan yang sumber dana dalam b al d . membiayai kegiatan eras an pemerintah pusat/daerah yang antara lain terdiri atas : 1) Kantor pemerintah/TN/Polri 2) Perguruan tinggi I Sekolah milik pemerintah 3) Sarana olah raga rnilik pemerintah 4) Rumah sakitUmum Daerah (RSUD) hs5)RumahdinasKepalaInstansi. |
| | | 'Pa»radial%sea%s his lid,sad me.aesda sys.it span wain.as %ea a.l yang antara lain terdiri atas: asmng 1) Konsulat 2) Rumah dinas konsulat. |

| 9 Niaga kecil | k · te setiap harinya Merupakan pelanggan yang egiatan 1sah dengan skala u a berusaha/niaga untuk mendapat keuntungan kecil yang antara lain terdiri atas : 1) Kios / warung 2) Losmen/Mess milik pemerintah 3) Bengkel sepeda / sepeda motor 4) Kantor Perusahaan BUMN/BUMD/Swasta 5) Biro jasa / iklan / travel 6) Penjahit /Salon / Potong rambut 7) Praktek Dokter umum 8) Rumah sakit/Klinik/Laboratarium swasta 9) Sekolah milik swasta 10) Gedung pertemuan yang dikomersilkan 11) Kegiatan usaha dagang/jasa lain yang menyatu dengan rumah tangga. he a 4.b 4.a |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Niaga besar | Merupakan pelanggan yang kegiatan setiap arny berusaha/niaga untuk mendapat keuntungan skala menengah dan besar yang antara lain terdiri atas : 1) Toko 2) Rumah makan 3) Hotel/motel/losmen milik swasta 4) Rumah peristirahatan/villa/bunglow yang dikomersilkan 5) Perguruan tinggi milik swasta 6) Sarana olah raga dan kebugaran milik swasta 7) Importir/eksportir 8) Show room motor/mobil 9) Bengkel mobil 10) Pencucian motor/mobil 11) Apotik/toko obat 12) Percetakan/Penerbitan 13) Pergudangan/Distributor / Agen 14) Stasion radio/televisi berikut pemancar 15) Bioskop/karaoke/tempat hiburan lainnya 16) Mall/supermarket/minimarket 17) Kamar pendingin/pabrik es 18) Perbankan/asuransi 19) Praktek dokter spesialis/kantor pengacara/ ;/k 20) Penggiling padi /notaris/ consultan 21) Perusahaan petemakan/perikanan 22) Rumah potong hewan (RPH) 23) Perusahaan angkutan 24) Kolam renang untuk umum 25) Pompa bensin |
| | 26) Perusahaan dagang/jasa menengah lainnva. isms t lid% ~lhiR,, ..h barang/jasa atau mengubah bahan/bara, 'nya memproduksi nilaiya lebih tinggi d-ngan skate een,~,ti,,"3" brae yang 1) Industri rumahan Iain terdiri atas : 2) Industri makanan/minuman non kemasan 3) Industri sepatu/sendal/tas 4) Industri garmen/konveksi 5) Industri kerajinan rumah tangga 6) Industri keramik/genteng/baja/mebel 7) Industri kecil lainnya. |

4.d

000301

12.

Industri besar

Merupakan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memproduksi Parang/jasa atau mengubah bahan/barang menjadi barang yang nilainya lebih tinggi dengan skala menengah/besar, antara lain terdiri atas : 1) Pabrik pengolahan CPO/komel

- 2) Pabrik pengolahan karet 1)

- 3) Pabrik makanan/minuman kemasan 2)

- 4) Pertambangan 3)

- 5) Pabrik kimia/minyak/gas

- 6) Pabrik pengolahan kayu/hasil hutan 5)

- 7)\_Industri/pabrik besar lainnya.

Industri besar 12

4.d

- 3

VTANG,1.1--


AMPIRAN II

:

PERATURAN BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 31 TAHUN 2015

TANGGAL

:

22 MEI 2015 MINUM PADA PERUSAHAAN STRUKTUR DAN TARIF AI ,,pN SINTANG. DAERAH AIR MINUM KABUPA

TENTANG

:

PENGELOMPOKAN PELANGGAN AIR MINUM PDAM TAHUN 2015

## Tarif Air Minum

| � NO | KELOMPOK PELANGGAN DAN KONSUMEN | MIN 10 M' | 10-20 M' | 20.-30 M' | 30M' | |
|--------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|---------|
| A | Kelompokl | | | | 4.138 | |
| | 1. Sosial Umum | 1.738 | 2.238 | 3.038 | | |
| | 2. Sosial Khusus | 1.943 | 2.443 | 3.243 | 4.343 | |
| B | Kelompok II | | | | | |
| | 1. Rumah Tangga A | 2.554 | 3.304 | 4.304 | 5.554 | |
| | 2. Rumah Tangga B | 2.759 | 3.509 | 4.509 | 5.759 | |
| | 3. Rumah Tangga C | 2.964 | 3.764 | 4.764 | 6.064 | |
| | 4. Rumah Tangga D | 3.183 | 4.183 | 5.683 | 7.683 | |
| C | Kelompok III | | | | | |
| | 1. Instansi Pemerintah/TN/Polri | 3.751 | 4.951 | 6.451 | 8.451 | |
| | 2. Konsulat Negara Asing | 4.219 | 5.719 | 7.719 | I 0.219 | |
| | | | MIN 20 M' | 20-30 M' | 30-40 M' | > 40 M' |
| D | Kelompok IV | | | | | |
| | 1. Niaga Kecil | | 4.988 | 6.988 | 9.488 | 12.488 |
| | 2. Niaga Besar 3. Industri | | 5.256 | 7.756 | 10.756 | 14.256 |
| | Kecil 4. Industri Besar | | 5.524 | 7.524 | 10.024 | 13.024 |
| | | | 6.293 | 8.793 | 11.793 | 15.293 |
| E | KelompokV | | | | | |
| | 1. Pelabuhan/Bandar Udara/Dermaga | | 6.963 | 9.463 | 12.463 | 16.463 |

## PENGELOMPOKAN PELANGGAN AIR MINUM PDAM TAHUN 2016

~

## 1. Tarif Air Minum

| No r-- | KELOMPOK PELANGGAN DAN KONSUMEN | MIN 10 M? | 20-30 M | > 30 m' | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Kelompok I | A. Kelompok I | A. Kelompok I | A. Kelompok I | A. Kelompok I | A. Kelompok I |
| 1. | Sosial Umum | 2.238 3.038 | 4.138 | 5.588 | |
| | 2. Sosial Khusus | 2.443 3.243 | 4.343 | 5.793 | |
| Kelompok II 3.304 | Kelompok II 3.304 | Kelompok II 3.304 | Kelompok II 3.304 | Kelompok II 3.304 | Kelompok II 3.304 |
| | I. Rumah Tangga A | 4.304 | 5.554 | 7.104 | |
| | 2. Rumah Tangga B | 3.509 4.509 | 5.759 | 7.309 | |
| | 3. Rumah Tangga C | 3.764 4.764 | 6.064 | 7.714 | |
| | 8 Rumah Tangga D | 4.183 5.683 | 7.683 | 10.233 | |

## C. Kelompok .•

| --- C | Kelompok III 1. Instansi Pemerintah/TN/Polri 2. Konsulat Negara Asing | 4.951 5.719 | 6.451 7.719 | 8.451 10.219 | 11.001 13.269 | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------|
| D | Kelompok IV | | MIN 20 M | 20-30M' | 30-40 M' | > 40 m' |
| | 1. Niaga Kecil | | | | | |
| | | | 6.988 | 9.488 | 12.488 | 16.038 |
| | 2. Niaga Besar | | 7.756 | 10.756 | 14.256 | 18.306 |
| | 3. Industri Kecil | | 7.524 | 10.024 | 13.024 | 16.574 |
| | 4. Industri Besar | | 8.793 | 11.793 | 15.293 | I 9.343 |
| E | Kelompok V | | | | | |
| | I. Pelabuhan/Bandar Udara/Dermaga | | 9.463 | 12.463 | 16.463 | 21.663 |

## PENGELOMPOKAN PELANGGAN AIR MINUM PDAM TAHUN 2017

## 1. Tarif Air Minum

| NO | KELOMPOK PELANGGAN DAN KONSUMEN | MIN 10 M' | 10-20 M' | 20-30 M' | >30M' | |
|------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|
| A | Kelompok I | | | | | |
| | 1. Sosial Umum | 3.038 | 4.138 | 5.588 | 7.488 | |
| | 2. Sosial Khusus | 3.243 | 4.343 | 5.793 | 7.693 | |
| B | Kelompok II | | | | | |
| | I. Rumah Tangga A | 4.304 | 5.554 | 7.104 | 9.054 | |
| | 2. Rumah Tangga B | 4.509 | 5.759 | 7.309 | 9.259 | |
| | 3. Rumah Tangga C | 4.764 | 6.064 | 7.714 | 9.814 | |
| | 4. Rumah Tangga D | 5.683 | 7.683 | 10.233 | 13.433 | |
| C | Kelompok III | | | | | |
| | I. Instansi Pemerintah/TN/Polri | 6.45 I | 8.451 | 11.001 | 14.201 | |
| | 2. Konsulat Negara Asing | 7.719 | I 0.219 | 13.269 | 16.969 | |
| | | | MIN 20 M' | 20-30 M' | 30-40 M' | > 40 m' |
| D | Kelompok IV | | | | | |
| | 1. Niaga Kecil | | 9.488 | 12.488 | 16.038 | |
| | 2. NiagaBesar | | 10.756 | 14.256 | 18.306 | 20.238 |
| | 3. Industri Kecil | | 10.024 | 13.024 | | 23.006 |
| | 4. Industri Besar | | 11.793 | 15.293 | 16.574 19.343 | 20.774 |
| E | Kelompok V | | | | | 24.043 |
| l.. | l. Pelabuhan/Bandar Udara/Dermaga | | 12.463 | 16.463 | 21.663 | 28.363 |