KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 97 Tahun 2003 tentang PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (berlaku 18 November 2003)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa sejak diberlakukan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer melalui Operasi Terpadu, kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman mayarakat, penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mulai menunjukan perbaikan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Operasi Terpadu yang meliputi Operasi Pemulihan Keamanan, Operasi Penegakan Hukum, Operasi Pemulihan Pemerintahan, dan Operasi Kemanusiaan yang dilaksanakan selama enam bulan keadaan darurat militer belum mencapai hasil yang maksimal karena masih terganggu oleh sisa-sisa Gerakan Separatis Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka yang merupakan ancaman potensial terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memelihara momentum keberhasilan yang telah dicapai serta sejalan dengan aspirasi masyarakat Aceh untuk memperpanjang darurat militer dan setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 6 November 2003, maka perlu menyatakan perpanjangan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Keputusan Presiden;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 28A-J UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat UUD 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 54);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
Pasal 1
Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Pasal 2
Dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan Operasi Terpadu meliputi :
- a. Operasi Kemanusiaan;
- b. Operasi Pemulihan Ekonomi;
- c. Operasi Penegakan Hukum;
- d. Operasi Pemantapan Pemerintahan;
- e. Operasi Pemulihan Keamanan.
Pasal 3
Untuk melaksanakan Operasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat bertugas dan berkewajiban :
- a. menyusun organisasi dan tugas operasi terpadu;
- b. merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan operasi terpadu untuk meningkatkan hasil operasi;
- c. membentuk Tim Monitoring Terpadu untuk mengoptimalkan hasil operasi terpadu dan mencegah terjadinya kebocoran serta penyalahgunaan dana operasi;
- d. melaksanakan evaluasi bulanan.
Pasal 4
Keanggotaan Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat ditambah dengan :
- a. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. Menteri Pertanian;
- e. Menteri Kehutanan;
- f. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Pasal 5
Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dievaluasi setiap bulan.
Pasal 6
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 November 2003 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali diperpanjang atau dicabut dengan Keputusan Presiden tersendiri.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands