UNDANG-UNDANG RI Nomor 5 Tahun 1963 tentang SURAT HUTANG LANDREFORM (berlaku 2 Juni 1963)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1963 TENTANG
SURAT HUTANG LANDREFORM
Presiden Republik Indonesia,
- a. bahwa pengeluaran Surat hutang landreform sebagai cara pembayaran ganti kerugian dari tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan landreform diambil oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang &gt;No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174) yo Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 280), perlu diatur dengan undang-undang;
- b. bahwa peraturan tersebut perlu segera dikeluarkan karena tanahtanah yang dimaksudkan itu telah mulai dikuasai oleh Pemerintah dibagi-bagikan kepada para petani-penggarap yang bersangkutan;
- c. bahwa oleh karena keadaan memaksa, maka soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
1. Pasal 22 ayat 1 serta pasal 23 ayat 4 dan ayat 5 Undang- undang Dasar;
2. Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174) yo Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 280);
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
Memutuskan : ________________
Menetapkan
Memutuskan :
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Surat Hutang Landreform.
Pasal 1
- (1) Menteri Pertanian dan Agraria (selanjutnya didalam Peraturan ini disebut Menteri) diberi kuasa untuk mengeluarkan surat hutang landreform atas beban Negara setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh perseratus) dari seluruh jumlah ganti-kerugian dari tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform diambil oleh Pemerintah
Pasal 2
- (1) Surat hutang landreform berbunga 6 (enam) perseratus dalam satu tahun dan dibayar atas kupon-tahunan pada waktu- waktu yang akan ditetapkan oleh Menteri, untuk pertama kalinya pada tanggal 24 September 1964.
- (2) Kupon-kupon tahunan yang tidak diminta pembayarannya menjadi kadaluarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sesudah tanggal jatuhnya kupon-kupon tersebut.
Pasal 3
- (1) Surat hutang landreform dilunaskan pada setiap tahun, untuk pertama kali dalam tahun 1965 jika perlu dengan cara undian, paling lama dalam 12 (dua belas) tahun pada waktu-waktu dan menurut cara-cara yang akan ditetapkan oleh Menteri, dengan ketentuan bahwa pelunasan itu dapat dipercepat.
- (2) Untuk setiap kali pelunasan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini pada azasnya disediakan seperduabelas dari jumlah seluruh surat hutang landreform, yang akan terdiri dari barang-barang modal dari Pemerintah guna pembangunan usaha industri/sesuai dengan rencana pembangunan industri dan/atau uang tunai.
- (3) Hak untuk menagih surat hutang landreform yang telah disediakan untuk dilunaskan menjadi hilang setelah lewat 5 (lima) tahun sesudah tanggal pelunasannya surat hutang landrefonn tersebut.
- (4) Surat hutang landreform tidak akan berbunga lagi setelah terundi untuk dilunaskan.
Pasal 4
- (1) Kesempatan untuk menukar surat hutang landreforrn yang telah terundi dengan barang-barang modal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) diberikan pertama-tama kepada bekas-pemiliktanah, dan jika ia telah meninggal dunia kepada ahli-waris dari yang memegang surat hutang landreform yang bersangkutan, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam jumlah nominal yang sesuai, menurut cara yang akan ditetapkan oleh Menteri.
- (2 ) Jika bekas-pemilik-tanah atau ahli-warisnya itu tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menukar surat hutang landreform dengan barang-barang modal sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, maka kepada pemegang surat hutang landreform lainnya diberikan kesempatan pula untuk melakukan penukaran itu jika ternyata bahwa barangbarang modal tersebut masih ada sisanya,
- (3) Oleh Menteri ditetapkan jenis dan harga barang-barang modal yang dalam tahun yang bersangkutan disediakan untuk ditukar dengan surat hutang landreform.
Pasal 5
Kupon-kupon tahunan dan pelunasan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 dapat ditukar dengan uang pada semua kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan badan-badan lain di Indonesia yang akan ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang akan ditetapkan olehnya.
Pasal 6
Kupon-kupon tahunan dan pelunasan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 dapat ditukar dengan uang pada semua kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan badan-badan lain di Indonesia yang akan ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang akan ditetapkan olehnya.
Pasal 7
- (2) Surat hutang landreform tidak diperkenankan dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank-bank atau lembaga-lembaga perkreditan lainnya, kecuali dengan izin Menteri atau penjabat yang ditunjuknya.
Dalam melaksanakan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Stbl. 1925 No. 319) dan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Stbl. 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah -terakhir dengan Undangundang No. 13 Prp tahun 1959 dan Undang-undang No. 16 Prp tahun 1959 - maka :
- a. Surat hutang landreform bagi pemegang pertama dianggap tetap mempunyai nilai pari,
- b. berhubung dengan ketentuan pada huruf a, kerugian yang oleh pemegang pertama diderita karena penjualan atau pengoperan surat hutang landreform yang dipunyainya tidak di perhatikan.
Pasal 8
- (1) Surat hutang landreform ditanda-tangani oleh Menteri dan didaftarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau menurut cara lain yang disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum dikeluarkan.
- (2) Tentang surat hutang landreform yang dikeluarkan dibuat perhitungannya yang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah diperiksa dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Surat hutang landreform yang sudah diterima kembali karena pelunasan dan kupon-kupon yang sudah dibayar setelah dibuat tidak berlaku, dikirimkan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi dalam peredaran
Pasal 9
Semua pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan surat hutang landreform dibebankan kepada Anggaran Negara Republik Indonesia, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya.
Pasal 10
Segala surat-surat pendaftaran, kwitansi-kwitansi, pemastian- pemastian perjanjian dan lain-lain yang dibuat untuk menjalankan Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-undang ini bebas dari bea materai.
Pasal 11
Untuk surat-surat hutang landreform dan kupon-kupon bunga yang hilang atau musnah dapat diberi gantinya menurut peraturanperaturan yang akan ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur guna pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 13
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tangggal 22 Juni 1963. Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd DJUANDA. pada tanggal 22 Juni 1963.

Penandatangan: Sekretaris Negara, A.W. SURJOADININGRAT S.H. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 63
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1963
tentang
## SURAT HUTANG LANDREFORM
## UMUM
Didalam Undang-undang Pokok Agraria (
PENJELASAN
Pasal 17
) ditentukan, bahwa kepada para bekas pemilik tanah yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan landreform akan diberikan ganti-kerugian. Ganti-kerugian itu akan diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan, sedang sisaanya berupa surat hutang landreform (pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961). Berhubung dengan itu, maka perlu diadakan suatu peraturan yang memberi ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengeluaran surat-surat hutang landreform tersebut. Karena pengeluaran surat-surat hutang landreform itu merupakan suatu cara pembayaran ganti-kerugian oleh Pemerintah, maka biaya-biaya yang bersangkutan, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya, merupakan beban Anggaran Negara. Maka peraturan yang dimaksudkan itu haruslah berbentuk atau setingkat Undang-undang. Oleh karena tanah-tanah yang terkena peraturan landreform itu sudah mulai dikuasai oleh Pemerintah sejak tanggal 24 September 1961 dan sebagian bahkan sudah dibagibagikan kepada para petani yang berhak menerimanya, maka sudah selayaknyalah kiranya jika ganti-kerugian tersebut di