PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 28 September 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengigat
LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2017
NOMOR : 4
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2016;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggora Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5 );
28. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON dan WALI KOTA CILEGON
MEMUTUSKAN :
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- b.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 1.618.573.368.773,00
Belanja
Rp. 1.613.348.915.237,00
Surplus
Rp. 5.224.453.536,00
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp 311.572.637.566,00
- 2.
- Pengeluaran Rp 103.510.879.600,00
Pembiayaan Netto
Rp. 208.061.757.966,00
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 42.396.085.472,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan setelah
Perubahan Rp. 1.660.969.454.245,00
2. Realisasi Rp. 1.618.573.368.773,00
Selisih Kurang Rp. (42.396.085.472,00)
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 255.682.296.974,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja setelah
Perubahan
Rp. 1.869.031.212.211,00
- 2.
Realisasi Rp. 1.613.348.915.237,00
Selisih kurang Rp. (255.682.296.974,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 213.286.211.502,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/defisit setelah
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 00,00 dengan rincian sebagai berikut :
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 00,00 dengan rincian sebagai berikut:
Perubahan Rp. (208.061.757.966,00)
2. Realisasi
Rp. 5.224.453.536,00
Selisih lebih
Rp. 213.286.211.502,00
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 311.572.637.566,00
2. Realisasi
Rp. 311.572.637.566,00
Selisih lebih/(kurang) Rp.
00,00
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan
Rp. 103.510.879.600,00
2. Realisasi
Rp. 103.510.879.600,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 00,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 00,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pembiayaan neto
- setelah perubahan
Rp. 208.061.757.966,00
2. Realisasi
Rp. 208.061.757.966,00
Selisih lebih/(Kurang) Rp. 00,00
Pasal 4
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2016 sebesar Rp. 213.286.211.502,00 terdiri dari :
- a. Kas di Kas Umum Daerah sebesar
Rp 203.894.896.274,00
- b. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar
Rp. 3.307.500,00
- c. Kas di BLUD - RSUD sebesar
Rp. 4.172.724.169,00
- d. Kas di BLUD - PEM sebesar
Rp. 1.343.295.050,00
Rp. 3.871.988.509,00
- e. Kas Dana Kapitasi JKN FTKP sebesar
Pasal 5
Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp. 311.572.637.566,00
- b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
Rp. 311.572.637.566,00
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Rp. 213.286.211.502,00
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp. 213.286.211.502,00
Pasal 6
Neraca per 31 Desember Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut :
- a.
Jumlah aset Rp 3.128.266.200.943,00
- b. Jumlah kewajiban Rp 56.391.709.583,00
- c.
Jumlah ekuitas Rp 3.071.874.491.360,00
Pasal 7
Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :
Pendapatan-LO Rp. 1.722.678.531.231,00
Beban Rp. (1.353.330.551.506,00)
- c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Rp. 369.347.979.725,00
- d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. (14.528.201.661,00)
Surplus/Defisit-LO Rp. 354.819.778.064,00
Pasal 8
Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :
- a.
- Saldo Kas Awal per 1 Januari Rp. 298.159.862.633,00 Tahun 2016
- b. Arus kas bersih dari aktivitas Operasi Rp. 467.304.281.944,00
- c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (557.687.961.669,00)
- d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00
- e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris Rp. 0,00
- f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2016 Rp. 207.776.182.908,00
Pasal 9
Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :
- a. Ekuitas Awal
Rp. 2.679.183.489.122,00
- b. Surplus/Defisit-LO Rp. 354.819.778.064,00 Dampak Komulatif Perubahan
- c. Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Rp. 37.871.224.174,00
- d. Ekuitas Akhir
Rp. 3.071.874.491.360,00
Pasal 10
Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 11
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I
2. : Laporan Realiasasi Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- b.

- Lampiran II

: Laporan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Lampiran III

: Laporan Operasional;

- d. Lampiran IV

: Laporan Perubahan Ekuitas;

- e.

- Lampiran V : Neraca;

- f. Lampiran VI

- Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII

: Catatan atas Laporan Keuangan;

- h. Lampiran VIII

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

- i. Lampiran IX

- Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

- j.

- Lampiran X

- Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- k. Lampiran XI

- Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- l. Lampiran XII

- Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;


- m. Lampiran XIII

: Daftar rekapitulasi aset tetap;

- n. Lampiran XIV

: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

- o. Lampiran XV

- Daftar rekapitulasi aset lainnya;

- p. Lampiran XVI

- Daftar dana cadangan daerah;

- q. Lampiran XVII

- Daftar kewajiban jangka pendek;

- r. Lampiran XVIII

- Daftar kewajiban jangka panjang;

- s.

- Lampiran XIX

- Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX

- Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

## Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 28 September 2017 Plt. WALI KOTA CILEGON, ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

SARI SURYATI LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR