Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2009 tentang SUMBANGAN PIHAK KETIGA (berlaku 18 Mei 2009)
Pembukaan
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 25
TAHUN 2009
TLD NO : 24
PERATUAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a. bahwa pembangunan di Kabupeten Muaro Jambi bukan tanggung jawab pihak Pemerintahan Daerah saja, tetapi tanggungjawab semua pihak termasuk masyarakat;
- b. bahwa untuk menampung keinginan pihak ketiga sebagai wujud nyata keikutsertaan masyarakat dalam menunjang suksesnya Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi, maka dipandang perlu mengatur penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- c. bahwa pengaturan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga;
4. : 1. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3 Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
5. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian dari pihak ketiga kepada pemerintah Kabupaten dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang berusaha di daerah dan atau di luar daerah Kabupaten Muaro Jambi yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk pemberian, hadiah, sumbangan, wakaf, hibah dan lain-lain yang serupa dengan itu.
7. Barang bergerak adalah barang berujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain.
8. Barang tidak bergerak adalah Barang yang berujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
10. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Subjek Sumbangan adalah Orang pribadi/badan usaha yang memberikan sumbangan secara sukarela.
KETENTUAN SUMBANGAN
BAB II - KETENTUAN SUMBANGAN
Pasal 3
- (1) Kabupaten dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hadiah, hibah, wakaf dan lain-lain sumbangan yang sah yang diberikan oleh pihak ketiga.
BAB II - KETENTUAN SUMBANGAN
Pasal 4
Pemberian Sumbangan oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara dan Pemerintah Kabupaten baik kewajiban membayar pajak, Retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
BAB II - KETENTUAN SUMBANGAN
Pasal 5
- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbentuk uang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diterima oleh Bagian Perlengkapan atas Nama Bupati dengan Suatu Berita Acara Serah Terima.
- (3) Hasil Penerimaan Sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang menjadi milik/kekayaan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Perlengkapan dan dalam pelaksanaan pengelolaannya bertanggung jawab kepada Bupati.
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN
PENERIMAAN SERTA BESARNYA SUMBANGAN
Bagian Pertama
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan
Penerimaan Sumbangan
BAB III - TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN
Pasal 6
- (1) Pihak ketiga yang akan memberikan sumbangan berkewajiban sebagai berikut:
- a. untuk barang-barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak diatas kertas bermaterai cukup;
5
- b. untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaiannya dilakukan secara tertulis dengan akta notaris.
- (2) Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas bahwa Pihak Ketiga adalah pemilik sah dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.
- (3) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan atau barang dalam surat penyerahan dirinci dan jelas :
- a. uang terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, nama/daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
- b. barang bergerak terdiri dari jenis macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dilengkapi dengan bukti hak perolehan, dan identitas penyumbang;
- c. sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memuat ketegasan apakah akan diberikan sekaligus atau secara bertahap, dan dijelaskan dengan cara bagaimana sumbangan diserah terimakan.
- d. Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Besarnya Sumbangan
BAB III - TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN
Pasal 7
- (1) Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan pos tersendiri.
- (3) Semua Sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan Penerimaan sumbangan yang diberikan Pihak Ketiga dalam bentuk Barang dan Uang berjumlah di atas Rp 50.000 .000 (lima puluh juta) harus di ketahui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
WILAYAH PENERIMAAN SUMBANGAN
BAB III - WILAYAH PENERIMAAN SUMBANGAN
Pasal 8
Penerimaan sumbangan dapat dipungut dalam Kabupaten dan diluar Kabupaten.
6
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Segala bentuk sumbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap milik Pemerintah Kabupaten.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto ## H.BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto ## H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 25. ## 7
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
## SUMBANGAN PIHAK KETIGA
## I. PENJELASAN UMUM.
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga. Walaupun pada hakekatnya Retribusi Sumbangan Pihak Ketiga merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24.