PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 6 Tahun 2012 tentang PENANAMAN MODAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang dengan mendasarkan pada prinsip keadilan kepastian hukum
- a. bahwa penanaman modal diselengarakan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan; .
- b. bahwa berdasarkan ketentuari· dala:m Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada · huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Mengingat Indonesia Tahun 1945;
- \ 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang i Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaim~a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ! 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indon~sia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahuri 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan jLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); '
5. Undang-Undang Nomor 25 Tah4n 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambah~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repu blik Indonesia'Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indontsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawascin Penyelenggaraan I Pemerintahan Daerah (Lembarani Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan! Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang Dekonsentrasi dan Togas Pemb~tuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentarig Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di. Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 ten tang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E ). ·
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN. : .
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal tyang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan pen!anam modal asing.
5. Penanam Modal Dalam Negeri a~alah perseorangan warga negara Indonesia, badan usah~ Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah I yang melakukan ! penanaman modal di Wilayah Negara !Republik Indonesia.
6. Penanam Modal Asing adalah p~rseorangan warga negara asing, badan usaha asing, d~n/ atau pemerintah asing yang melakukan penanaman I modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal adalah segala! bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri! adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan j usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilak;ukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggui;iakan modal dalam ~~ri. !
5
9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
12. Modal. Asing adalah - modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Penyederhanaan Pelayanan ai::lalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memi1iki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan · sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II ASAS DAN
Pasal 2
- (1) Penanaman modal diselenggarakan ## BAB III
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
- b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakari · dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah:
Pasal 4
- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalarp- bentuk Perseroan Terbatas
Pelayanan dan fasilitasi untuk . mendapatkan Izin U saha dan Perizinan dan/atau . Non Perizirian penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
BABX
INSENTIF PENANAMAN MODAL · Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Insen.tif dan Pemberian Kemudahan Pasal 18
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah.
Tata cara pemberian insentif dan pe~berian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal i 18 adalah sebagai berikut: ·
- a. adanya pengajuan permohonan dari ~enanam modal yang memenuhi kriteria;
- b. atas permohonan tersebut Kepala Daerah menugaskan kepada Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu untuk melakukan penelitian dan evaluasi, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Kepala Daerah;
- c. Kepala Daerah memberikan atau Il?-enolak pemberian insentif dan pemberian kemudah~ kepada penanam modal.
Bagian Kedua , Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Pasal 20
Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat kepada penanam modal sekurang› kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria:
- a. memberikan konstribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- J. melakukan industri pionir;
- k. berada di -daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
1. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan . . movas1;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan .usaha penanaman modal, jenis usaha, atau kegiatan penanaman. modal, . bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesua.i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerali me:rijamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.
Bagian Ketiga Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan · Pasal 23
Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
Bagian Keempat . Jenis U saha atau Kegiatan PenaJ¥lffian Modal yang Diprioritaskan Memptrroleh Insentif dan Kemudahan Pasal 24
- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha dengan mo~al paling sedikit RpS.000.000.000 (lima milyar rupiah;).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Bagian Kelima Bentuk Insentif dan Kemudahan yang Diberikan Pasal 25
!
Pemberian insentif dan kemudahan penaµaman modal dapat berupa: :
- a. insentif dalam bentuk:
1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian dana stimulan; dan/ atau
4. pemberian bantuan modal.
- b. pemberian kemudahan dalam bentuk:
1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. penyediaan lahan atau lokasi;
3. pemberian bantuan teknis; dan/atau
4. percepatan pemberian perizinan;
5. penyediaan sarana dan prasarana.
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL Pasal 26
- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
- a. pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
- b. pemberian pelayanan izin dart non izin penanaman modal secara mudah, cepat, dan tepat;
- c. fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan penanaman modal;
- d. fasilitas untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
- e. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penan.aman modal di Daerah;
- f. merumuskan dan menyusun sistem insentif penanaman modal di Daerah;
- g. mengkoordinasikan dan merumuskan potensi penanaman modal di Daerah; .
- h. mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal di Daerah; !
1. mengkoordinasikan dan menyi~pkan materi dan pelaksanaan promosi penanamfil1 modal;
- j. memfasilitasi kerjasama dalam ~an luar negeri di bidang penanaman modal di Daera.h; I
- k. membangun sistem informasi penanaman modal di i Daerah yang terintegrasi dengcµi sistem informasi penanaman modal Provinsi dan Ptlisat;
1. meningkatkan peningkatan kapflsitas kelembagaan penanaman modal dan kualitas sumber daya manusia di Daerah;
- (3) Pengembangan penanaman mod~l Juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan; dan penyediaan lapangan kerja.
15
- (4) Upaya pengembangan penanaman [ modal sebagaimana dimaksud. pada ayat (2), didasar~an pada Program Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Daerah.
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, maka pengusaha Mikro dan Kecil tidak diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha, tetapi cukup melaporkan usahanya kepada Kepala Daerah melalui instansi yang membidangi.
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota atau Swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud .. pada · ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengembangan penanaman modal;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. kegiatan pen"anaman modal lainnya.
Bagian Kedua
Kerjasama Internasional
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan, l mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal.
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
- (1) Laporan dan Pengendalian kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah yang menangani penanaman modal.
- (2) Kegiatan pengendalian penanaman modal dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). ·
BABXV
PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 31
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan i seluas-luasnya untuk berperain serta dalam ' penyelenggaraan penanaman modal e;Iengan cara: a. penyampaian saran;
- b. penyampaian informasi potensi da'.erah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaks~d pada ayat (1), bertujuan untuk:
4. a . mewujudkan penanaman modal y.jing keberlanjutan;
- c. menunjang pencegahan pelanggaran atas Peraturan ! Perundang-Undangan;
- d. menunjang pencegahan dampak :qegatif sebagai akibat penanaman modal;
- e. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggarap.ya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudi pada ayat (1) dan ayat (2), Instansi yang menangani! penanaman modal menyelenggarakan kegiatan dan tnemfasilitasi peran I serta masyarakat.
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 32
Pasal 8
- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
Pasal 15
Pelayanan dan fasilitasi untuk . mendapatkan Izin U saha dan Perizinan dan/atau . Non Perizirian penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
Pasal 17
Pelayanan dan fasilitasi untuk . mendapatkan Izin U saha dan Perizinan dan/atau . Non Perizirian penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
BABX
Pasal 18
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah.
Pasal 19
Tata cara pemberian insentif dan pe~berian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal i 18 adalah sebagai berikut: ·
- a. adanya pengajuan permohonan dari ~enanam modal yang memenuhi kriteria;
- b. atas permohonan tersebut Kepala Daerah menugaskan kepada Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu untuk melakukan penelitian dan evaluasi, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Kepala Daerah;
- c. Kepala Daerah memberikan atau Il?-enolak pemberian insentif dan pemberian kemudah~ kepada penanam modal.
Pasal 20
Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat kepada penanam modal sekurang› kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria:
- a. memberikan konstribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- J. melakukan industri pionir;
- k. berada di -daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
1. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan . . movas1;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
Pasal 21
- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan .usaha penanaman modal, jenis usaha, atau kegiatan penanaman. modal, . bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesua.i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerali me:rijamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.
Pasal 23
Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
Pasal 24
- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha dengan mo~al paling sedikit RpS.000.000.000 (lima milyar rupiah;).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Pasal 25
!
Pemberian insentif dan kemudahan penaµaman modal dapat berupa: :
- a. insentif dalam bentuk:
1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian dana stimulan; dan/ atau
4. pemberian bantuan modal.
- b. pemberian kemudahan dalam bentuk:
1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. penyediaan lahan atau lokasi;
3. pemberian bantuan teknis; dan/atau
4. percepatan pemberian perizinan;
5. penyediaan sarana dan prasarana.
BAB XI - PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL Pasal 26
Pasal 26
- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
- a. pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
- b. pemberian pelayanan izin dart non izin penanaman modal secara mudah, cepat, dan tepat;
- c. fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan penanaman modal;
- d. fasilitas untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
- e. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penan.aman modal di Daerah;
- f. merumuskan dan menyusun sistem insentif penanaman modal di Daerah;
- g. mengkoordinasikan dan merumuskan potensi penanaman modal di Daerah; .
- h. mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal di Daerah; !
1. mengkoordinasikan dan menyi~pkan materi dan pelaksanaan promosi penanamfil1 modal;
- j. memfasilitasi kerjasama dalam ~an luar negeri di bidang penanaman modal di Daera.h; I
- k. membangun sistem informasi penanaman modal di i Daerah yang terintegrasi dengcµi sistem informasi penanaman modal Provinsi dan Ptlisat;
1. meningkatkan peningkatan kapflsitas kelembagaan penanaman modal dan kualitas sumber daya manusia di Daerah;
- (3) Pengembangan penanaman mod~l Juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan; dan penyediaan lapangan kerja.
15
- (4) Upaya pengembangan penanaman [ modal sebagaimana dimaksud. pada ayat (2), didasar~an pada Program Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Daerah.
BAB XII - PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL Pasal 27
Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, maka pengusaha Mikro dan Kecil tidak diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha, tetapi cukup melaporkan usahanya kepada Kepala Daerah melalui instansi yang membidangi.
BAB XIII - KERJASAMA PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Kerjasama Regional Pasal 28
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota atau Swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud .. pada · ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengembangan penanaman modal;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. kegiatan pen"anaman modal lainnya.
Bagian Kedua
Kerjasama Internasional
BAB XIII - KERJASAMA PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Kerjasama Regional Pasal 28
Pasal 29
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan, l mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal.
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
BAB XIV - PENANAMAN MODAL Pasal 30
Pasal 30
- (1) Laporan dan Pengendalian kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah yang menangani penanaman modal.
- (2) Kegiatan pengendalian penanaman modal dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). ·
BABXV
BAB XIV - PENANAMAN MODAL Pasal 30
Pasal 31
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan i seluas-luasnya untuk berperain serta dalam ' penyelenggaraan penanaman modal e;Iengan cara: a. penyampaian saran;
- b. penyampaian informasi potensi da'.erah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaks~d pada ayat (1), bertujuan untuk:
4. a . mewujudkan penanaman modal y.jing keberlanjutan;
- c. menunjang pencegahan pelanggaran atas Peraturan ! Perundang-Undangan;
- d. menunjang pencegahan dampak :qegatif sebagai akibat penanaman modal;
- e. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggarap.ya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudi pada ayat (1) dan ayat (2), Instansi yang menangani! penanaman modal menyelenggarakan kegiatan dan tnemfasilitasi peran I serta masyarakat.
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 32
Pasal 32
- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha penanaman modal. dan/atau fasilitas
- (2) Sanksi administrasi se bagaimana (1), diberikan oleh Instansi dimaksud pada ayat atau Lembaga yang ketentuan peraturan berwenang sesuai perundang-undangan. dengan
BAB XVII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33
Pembinaan, pengendalian, . dan . pengawasan Penanaman Modal dilakukan oleh Kepala Daerah. ·· ·
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII - Pasal 34
Pasal 34
Pada saat Peratutan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal · yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengc;U1 berakhirnya masa berlakunya izin dan wajib menyesuaikan perizinannya dengan ketentuan Peraturan Daerah irii paling lama 1 (satu) tahun.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Pasal 35
- (1) Ketentuan mengenai teknis, tjatacara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan s~rta pelayanan yang berkaitan dengan Penanaman Modiil akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ha-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Pasal 36
Peraturan Daerah mt mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada t ,62::!,:::R::j~ mber 2012

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 2012 --- SEKRET ~-15&gt;' PATEN BANGKALAN ~-· 8 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012 NOMOR 3/E.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
## NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PENANAMAN MODAL
## I. UMUM
Bahwa penanaman niodal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja guna meningk~tkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan penanaman mbdal di daerah.
Berdasarkan ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 30
Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di