PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 11 Tahun 2015 tentang BESARAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
3. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintah Desa di Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
4. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa dalam melaksanakan tugas setiap bulan sesuai dengan jabatan.
5. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan lain yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Pungutan Desa adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Bagian Kesatu
Sumber Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah
BAB II - TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 2
- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa dapat diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan
BAB II - TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 3
Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. tunjangan jabatan; dan
- b. tunjangan lainnya.
BAB II - TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 4
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan paling tinggi 15% (lima belas per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
BAB II - TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 5
Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan
BAB II - TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 6
- (1) Perangkat Desa yang dapat diberikan tunjangan terdiri dari :
- a. sekretaris Desa;
- b. staf urusan pada sekretariat Desa;
- c. kepala seksi; dan
- d. kepala Dusun.
- (2) Tunjangan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tunjangan jabatan;dan
- b. tunjangan lainnya.
BAB II - TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 7
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diberikan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari penghasilan tetap masing-masing per bulan.
BAB II - TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 8
Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diberikan
BAB II - TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 9
- (1) Penerimaan lain yang sah kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
- a. honorarium pelaksanaan kegiatan; dan
- b. insentif pungutan Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan per bulan atau per kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling besar sebagai berikut:
- a. pembina Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. penanggungjawab Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- c. ketua Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. wakil ketua Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. sekretaris dan bendahara Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. anggota Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah).
- (4) Insentif pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan apabila pungutan Desa melampaui target kinerja yang ditetapkan.
- (5) Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal Februari 2015

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal Februari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 11