PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPALA Nomor 16 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA (berlaku 16 November 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomr 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PERSIAPAN PEMILIHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa meliputi:
- a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antar waktu
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan serentak satu kali atau dapat bergelombang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa; dan/atau
- c. kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 7
- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pad ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 8
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kedua Persiapan
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 9
Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 10
Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 11
- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat paling banyak 11 (sebelas) orang dalam 1 (satu) TPS.
- (2) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan berkewajiban:
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
- b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan menyelenggarakan pemilihan;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati;
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditunda.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 12
- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk:
- a. pengadaan surat suara;
- b. kotak suara;
- c. kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium panitia;
- e. biaya pelantikan;
- f. honorarium dan operasional Panitia Pengawas.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 13
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 14
- (1) Daftar Pemilih dimuktahirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutaktahirkan sebagaimana dimaksud ada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. belum terdaftar.
- (3)
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 15
- (1) DPS dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 16
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih yang sudah berdomisili di Desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 17
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 18
- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 19
Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 20
- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 21
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 22
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 23
DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membutuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan 'meninggal dunia'.
Bagian Ketiga Pencalonan
Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 24
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 25
- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan.
- (3) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.
Paragraf 3
Penyaringan, Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 26
- (1) Panita Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan admnistrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 27
Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 28
- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 29
- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2).
- (2) Apabila
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 30
- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang yang paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 31
- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 32
- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Untuk persyaratan lain sebagaimana tersebut pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan seleksi psikotes yang wajib diikuti oleh seluruh Bakal Calon Kepala Desa.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 33
- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.

Penandatangan: - (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Penandatangan: - (6) Apabila setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh Panitia Pemilihan dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa maka berlaku Pasal 31.

Penandatangan: - (7) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon

Penandatangan: Kepala Desa maka tanda gambar atau foto Calon Kepala Desa dimaksud ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia. ## Paragraf 4 Kampanye ## Pasal 34

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. - (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Penandatangan: - (4) Dalam Kampanye Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (5) Jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. - (6) Hari pertama Kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama. ## Pasal 35

Penandatangan: - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa. - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Penandatangan: - (4) Apabila Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa. ## Pasal 36 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka; - c. penyebaran bukan kampanye kepada umum; - d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan. ## Pasal 37 - (1) Pelaksana Kampanye dilarang: - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain; - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melalukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa dan menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. - (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

Penandatangan: - a. Kepala Desa; - b. Perangkat Desa; dan - c. Anggota BPD. ## Pasal 38 Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi: - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadi pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;

Penandatangan: - c. apabila Calon Kepala Desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon Kepala Desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan;

Penandatangan: - d. apabila Calon Kepala Desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, terbukti melalukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan. ## Paragraf 5 Masa Tenang ## Pasal 39 - (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. - (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan Kampanye.

Penandatangan: - (3) Panitia pengawas menginstruksikan kepada Calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut Kampanye Calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang. - (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut Kampanye. ## Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara ## Pasal 40

Penandatangan: - (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati. - (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. ## Pasal 41

Penandatangan: - (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa. - (2) Pelaksanaan Pemungutan suara mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB waktu setempat. - (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. ## Pasal 42

Penandatangan: - (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.

Penandatangan: - (2) Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir di tempat pemungutan suara apabila TPS lebih dari 1 (satu) lokasi. ## Pasal 43

Penandatangan: Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kota suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. ## Pasal 44 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan: - a. pembukaan kotak suara; - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. - (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Penandatangan: - (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa. ## Pasal 45 - (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada Panitia Pemilihan,
kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilih, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, Panitia Pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain:
- a. petugas penerima undangan;
- b. petugas pemegang DPT;
- c. petugas pemberi surat suara;
- d. petugas pemegang stok surat suara;
- e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
- f. petugas penjaga tinta; dan/atau
- g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
- (7) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), saksi wajib mengangkat sumpah secara berjenjang.
##
PENJELASAN
Pasal 46
- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila: - a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau 6. e tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon. Paragraf 1 Keamanan Pemungutan Suara
PENJELASAN
Pasal 47
- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan. - (2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan. - (3) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam TPS. ## Paragraf 2 Penghitungan Suara
PENJELASAN
Pasal 48
- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir. - (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung: - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan - b. salinan DPT untuk TPS; - c. jumlah pemilih dari TPS lain; - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. - (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga setempat. - (4) Saksi dan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan. - (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani saksi calon. - (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. - (8) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi - pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. - (9) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan keberatan