Unknown BUPATI ROTE NDAO Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; - l. (berlaku 17 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI ROTE KDAO PROVDISI NUSA TERGGARA TDIUR ~ -
PERATURAif DAERAH K.ABUPATER ROTE KDAO ROMOR 3 TAHUR 2016
TERTARG
PEMBENTUKAR DAR SUSUXAR PBRARGKAT DAERAH KABUPATER ROTE KDAO
DENG.Alf RAHMAT TUHAif YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- l. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaunana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4148);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)':J
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAR PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO
MEMUTUSKAN :
PERATURA.11 DAERAH TENTA.RG PEMBENTUKA.11 DAN SUSUNAH PERANGKA T DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI' adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPI'D adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BABII PEMBERTUKAN DAN SUSUNA.11 PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A; dan
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
3. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
11. Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik, dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan infonnatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintaban bidang pangan;
16. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
17. Dinas Kelau tan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; dan
19. Dinas Petemakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan,bidang peternakan. v\
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Sadan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
2. Sadan Keuangan dan Aset Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah;
3. Badan Pendapatan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah; dan
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
Pasal 3
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Rote Barat dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Rote Barat Daya dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Rote Barat Laut dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Lobalain dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Rote Tengah dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Pantai Baru dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Rote Timur dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Landu Leko dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Ndao Nuse dengan Tipe A; dan,
- j. Kecamatan Rote Selatan dengan Tipe A.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 5
Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ## BAB Ill PEMBENTUKAK UPT
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah clan Badan Daerah dapat dibentuk UPf, yalrni:
- a. UPfD;dan
- b. UPI'B.
- (2) UPf dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. J'
PasaJ7
- (1) Selain UPI'D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPI'D di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
Pasal 7
- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
Pasal 8
- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
Pasa19
Pada saat Peraturan Daerah im mulai berlaku, UPT yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB VI - STAFAHLI
Pasal 10
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
BABVII KEPEGAWAIAN
BAB VI - STAFAHLI
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PERANGKAT DAERAH LAIN
Pasal 12
- ( 1) Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang telah terbentuk sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk perangkat daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PERANGKAT DAERAH LAIN
Pasal 13
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perd.a ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. J
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari tahun 201 7.
BABX
KETENTUAN PEIWTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 003 Seri D Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 076); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 040, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 125);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 004 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 041, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 126);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 006 Seri D Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2013 ten tang Peru bahan Atas Pera tu ran Daerah J
Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 026, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 114);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tabun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 007 Seri D Nornor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor080);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Baa Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 008 Seri D Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 081);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 109);
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penetapan: Diundangkan di Baa . p:-d~~ggal, 17 September 2016 Jf~TARJS AERAH KABUPATEN ROTE NDAO, N /' ## JONAS MATHEOS SELLY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR 055 NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : 0.2. /2016.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
## NOMOR 3 TAHUN 2016
## TENT ANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
## I. UMUM.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Untuk itu Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah guna memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus rnelaksanakan fungsi pernbinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Sehubungan dengan hal diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
## n. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Hurufa Yang dimaksud dengan asas "urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan J berdasarkan asas otonomi dan Togas Pembantuan. ## Hurufb Yang dimaksud dengan asas "intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Hurufe Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruff Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Hurufg Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Hurufh Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas:§