PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA (berlaku 7 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa merupakan perusahaan daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Pontianak dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagai Perusahaan Daerah yang mandiri berdasarkan prinsip - prinsip ekonomi yang sehat, perlu dilakukan perubahan pada beberapa ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
II
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
Menetapkan
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHATULISTIWA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 3) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewengangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah dewan Pengawas PDAM Tirta Khatulistiwa.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Khatulistiwa.
8. Air Baku untuk Air Minum yang selanjutnya disebut ai baku, adalah air yang dimanfaatkan oleh PDAM yangdapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
9. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahn atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Air permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah.
11. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
12. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa airbaku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instansi Pengolahan Air (IPA).
13. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir/bak penampungan.
14. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir yang disalurkan ke pelanggan.
15. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa pensil sampai dengan meter air.
16. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
17. Pipa persil adalah pipa beserta perlengkapan dan peralatannya yang terletak dalam pensil pelanggan sesudah meter air.
18. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
19. Asesoris Meter Air adalah peralatan mekais air yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat dalam meter air.
20. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
21. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke Pipa dinas dan pipa Persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelangan dari jaringan perpipaan.
22. Pelanggan adalah orang perseorangan atau instansi/badan yang mendapat layanan air minum dariPDAM.
23. Pelanggan pasif adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).
24. Eks. Pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
25. Pihak lain adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer , perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
27. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disingkat TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
28. Tariff air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M³) yang harus dibayar oleh pelanggan.
29. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19
- (3) Apabila PDAM tidak menindaklanjuti laporan pelanggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d, pelanggan berhak mendapatkan kompensasi.
Pasal 22
- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan:
Pasal 27
- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan:
- a. sanksi denda; dan
- b. sanksi administrasi.
4. (1a) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penyegelan meter air;
- b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri dari :
1. pemutusan sementara sambungan langsung; dan
2. pemutusan tetap sambungan langsung.
- (3) Apabila PDAM tidak menindaklanjuti laporan pelanggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d, pelanggan berhak mendapatkan kompensasi.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 30
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 Juni 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 7 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP
PENJELASAN
Pembukaan
PENJELASAN
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 3
ATAS
PENJELASAN NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3/2016)
MOCHAMAD AKIP
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR
## PENJELASAN
## ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
## NOMOR 3 TAHUN 2016
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHATULISTIWA
## I. PENJELASAN UMUM
Berdasarkan surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 188.34/1022/SJ tanggal 27 Februari 2013 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah, dimana dari hasil kajian tim, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu :
1. Sanksi berupa besaran pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 27
2. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Dimaksud bertentangan dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 'dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko'.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kecuali untuk pasal 22 huruf g, huruf l, huruf m dan huruf n, PDAM harus memberikan teguran tertulis dan dalam hal teguran tertulis diabaikan maka pelanggan dikenakan sanksi denda dan/atau sanksi adminsitrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 147