PERATURAN DAERAH BUPATI Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890),
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350),
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur,
1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur, 3.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seram Bagian Timur, 5.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 4.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur: 6.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 8.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Seram Bagian Timur, 7.
- Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seram BagianTimur, 9.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur:
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu,
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretarlat DPRD Tipe C,
- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A,
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A,
- d. Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri atas :
1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga,
6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, sebagaimana Pasal 40 ayat (4) huruf c PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah), 3
7. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, 2
8. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, 4.
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, 6.
10. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, 5.
11. Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, 7
12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 9.
13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup: 8.
10. Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian,
12. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata,
11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
13. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan,
14. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, bidang perumahan dan kawasan pemukiman,
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
17. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
19. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.
18. Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan,
7. Badan Daerah, terdiri dari: e.
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan,
9. . Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A 3. melaksanakan fungsi penunjang keuangan,
10. . Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B 2. melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan,
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan Sub Urusan Bencana,
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan Bula dengan Tipe A, a.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
4. Kecamatan Bula Barat dengan Tipe A, b.
5. Kecamatan Seram Timur dengan Tipe A, d.
6. Kecamatan Tutuk Tolu dengan Tipe A, C.
7. Kecamatan Kilmury dengan Tipe A, e.
8. Kecamatan Pulau Panjang dengan Tipe B,
9. Kecamatan Pulau Gorom dengan Tipe A, £
10. Kecamatan Gorom Timur dengan Tipe A, h.
11. Kecamatan Teor dengan Tipe B, J.
12. Kecamatan Wakate dengan Tipe A, 1.
13. Kecamatan Werinama dengan Tipe A, k.
14. Kecamatan Siwalalat dengan Tipe A, 1
15. m.. Kecamatan Teluk Waru dengan Tipe A,
16. Kecamatan Kian Darat dengan Tipe A, o.
17. Kecamatan Siritaun Wida Timur dengan Tipe A, n.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Ketentuan Iebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah ## BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
- (l) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 9
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. 3
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 10
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perudang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
- (1) Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan Organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan umum diundangkan,
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan Pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15
Rumah Sakit Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, ketentuan :
- b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
- a. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
- c. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur:
- e. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur,
- d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Kabupaten Seram Bagian Timur,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan peraturannya dengan peraturan daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 40
7. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, 2
8. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, 4.
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, 6.
10. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, 5.
11. Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, 7
12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 9.
13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup: 8.
10. Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian,
12. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata,
11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
13. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan,
14. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, bidang perumahan dan kawasan pemukiman,
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
17. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
19. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.
18. Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan,
7. Badan Daerah, terdiri dari: e.
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan,
9. . Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A 3. melaksanakan fungsi penunjang keuangan,
10. . Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B 2. melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan,
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan Sub Urusan Bencana,
- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan Bula dengan Tipe A, a.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
4. Kecamatan Bula Barat dengan Tipe A, b.
5. Kecamatan Seram Timur dengan Tipe A, d.
6. Kecamatan Tutuk Tolu dengan Tipe A, C.
7. Kecamatan Kilmury dengan Tipe A, e.
8. Kecamatan Pulau Panjang dengan Tipe B,
9. Kecamatan Pulau Gorom dengan Tipe A, £
10. Kecamatan Gorom Timur dengan Tipe A, h.
11. Kecamatan Teor dengan Tipe B, J.
12. Kecamatan Wakate dengan Tipe A, 1.
13. Kecamatan Werinama dengan Tipe A, k.
14. Kecamatan Siwalalat dengan Tipe A, 1
15. m.. Kecamatan Teluk Waru dengan Tipe A,
16. Kecamatan Kian Darat dengan Tipe A, o.
17. Kecamatan Siritaun Wida Timur dengan Tipe A, n.
Ketentuan Iebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah ## BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
- (l) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. 3
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perudang-undangan.
- (1) Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah
- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan Organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan umum diundangkan,
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan Pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
Rumah Sakit Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan.
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, ketentuan :
- b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
- a. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
- c. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur:
- e. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur,
- d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Kabupaten Seram Bagian Timur,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan peraturannya dengan peraturan daerah ini.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Penetapan: Diundangkan di Bula pada tanggal 24 Desember 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 170 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU : 47/2/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2016
## TENTANG
## PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
## A. PENJELASAN UMUM
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
Dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang sifatnya teknis operasional baik urusan wajib maupun urusan pilihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Berdasarkan amanat
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 ``` Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. ```
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas. Pasal 10 | Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukupjelas. Pasal 19 Cukup jelas.