PERATURAN BUPATI BANYUASIN Nomor 6 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN B.ANYUASIN. DENGAN RAHMAT•TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
~
-
-
-
-
-
• -
-- -
--
- -
--
\_\_ ...,.
-
-
-
-----
--
- -'
3
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 6 TAHON 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN B.ANYUASIN.
DENGAN RAHMAT•TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,
- Menimbang administrasi dilakukan Pemerintah
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata. naskah dinas di lingkungan Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 4b Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu disesuaikan dengan perkembangan Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diubah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19· , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indon~sia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang"."Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan .. .
,.-
-- -
-
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daeiah· ,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DIHAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH-KABUPATEN· BANYUASIN.
BABI
PENJELASAN
Pembukaan
dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting. dan mendesak.
25. Surul biasa adalah naskah t.linas yang berisi pemberitahuan, per1:1n.yaan, permintaanjawab,in atau saran dan sebagainya.
26. Sur,11 keterangan adalah rn-, · , kah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat · 1 1agai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
27. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
r-
C
4
28. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
29. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telal1 disepakati bersama.
30. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
31. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
32. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk rnelakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedina.san.
33. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
34. Surat keterangan melaksanakan Tu.gas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
35. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
36. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
37. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
38. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang benvenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
39. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
40. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
41. Laporan adalah naskah dinas dari hawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
42. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
43. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
44. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal. tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
45. Lembaran . ..
C
45. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
46. B.erita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
3. 4 7. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
48. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses
5. sidang atau rapat.
49. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
50. Daftar hadir adalah- naskah dinas dari pejabat beiwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
51. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
52. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STIPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
53. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
54. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
55. Pencabutan. adalah suatu pemyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
56. Pembatalan adalah pemyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pemah dikeluarkan.
## BABU
## TATA NASKAH DINAS
## Pasal2
Asas tata naskah dinas terdiri atas:
- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pemb.akuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.
f:
6
## Pasal3
- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 2
huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang bai.k, benar dan lugas. - (2) Asas pemba.kuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan ben tuk yang telah clibakukan. - (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi. 4. (4). Asas. keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. - (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran. - (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. ## Pasal4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Pasal66

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 4 b Tahun 201·1 tentang Pedornan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan !3alai Padatanggal I~ j~~v~tr 2017 WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS ~ BUPATI BANYUASIN, \_ f

tS. A. SUPRIONO

7


Diundangkan di PangkalGlll Balai Pada tanggal H, ~rtV£.H I 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


H.~YAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR b