PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Peraturan Daerah tentang lzin Usaha Perikanan, berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 16 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa retribusi daerah di bidang usaha perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna · membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Peraturan Daerah tentang lzin Usaha Perikanan, berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut retribusi izin usaha perikanan perlu diatur mengenai pemungutan retribusi izin usaha perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan;
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor , T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); '
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun \_2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)';
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pem~rintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemenntah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peratur~n Pemerintah Nomor 69 Tahun 201 O tentang Tata Cara Pembena~ d~n Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Daerah KabupatenToba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan .
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
PERA TU RAN DAE RAH TENT ANG RETRIBUSI IZIN USAHA Menetapkan
PERI KANAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Oaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Oaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Dae rah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
10. 1 O. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
13. Biota adalah segala jenis mahluk hidup/organisme yang hidup atau mendiami suatu perairan.
14. Perikanan adalah semua keqiatan yang. berhubungan dengan pengelolaan dan pemanf~atan sumber daya . ikan dan hngkungannya mulai dari pra produksi, P.roduks,.' p~ngol~han sarnpai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistern bisnis penkanan.
15. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap at~u. membudi~ayakan ikan tennasuk menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan rkan untuk tujuan komersial.
16. P\_erusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan drlakukan oleh Warga Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 17.
18. Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
19. lzin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah ljin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau Sadan Hukum Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
20. Rekomendasi Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut RUP adalah Pernyataan tertulis/dukungan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan kepada perorangan atau badan hukum mengenai kondisi riil/keabsahan dari kegiatan usaha perikanan yangt sementara dan atau akan dikelola.
21. Surat Keterangan Asal lkan, yang selanjutnya disebut SKAI adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang menerangkan bahwa hasil perikanan yang diangkut/dikirim keluar dari Kabupaten Toba Samosir.
22. Sadan adalah sekumpulan oarng dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
23. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Sayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLS, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan,. dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berd~~arkan ~uat~ standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retnbus, daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kete~t~an pe\_raturan perundang-undangan retribusi daerah.
- P.eny1d1kan tindak pi?~na di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidlk untuk mencari serta mengumpulkan buktl d b kf 't · · yang engan u 1 1 u membuat terang tmdak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BASii
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 2
Oengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipun~ut retr\_ibusi \_at~s pelayanan pemberian izin kegiatan usaha penangkapan dan pernbudiayaan ikan di air tawar.
Pasal 3
- ( 1) Objek Retribusi lzin Usaha Perikarfan adalah pemberian izin kepada orang\_ pribadi atau Sadan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pernbudidayaan ikan terdiri dari;
- a. pelayanan izin usaha pernbudidayaan ikan di air tawar;
- b. pelayanan izin usaha penangkapan ikan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
- a. lzin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar yang terdiri atas.
- 1) usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas mulai dari 0, 75 (nol koma tujuh lima) ha.
- 2) usaha pembesaran ikan di air kolam tenang dengan luas lahan lebih dari 2 (dua) ha.
- 3) usaha pembesaran ikan di air deras dengan ketentuan lebih dari 5 (lirna) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit= 100m2 (seratus meter persegi)
- 4) usaha keramba jaring apung dengan ketentuan lebih dari 4 (empat) unit dan 1 (satu) unit= 4 x (7x7x2,5 m 3).
- 5) keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4x2x1 ,5 ml.
- b. lzin Usaha penangkapan ikan di perairan umum yakni penangkapan ikan dengan alat tangkap sulangat/ancho, jaring angkat (lift net) dengan ketentuan 1 (satu) unit= 3x3x2,5 Ml.
Pasal 4
- ( 1) Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Bad an yang memperoleh jasa pelayanan dan pemberian lzin Usaha Perikanan.
- (2) Wajib Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi lzin Usaha Perikanan
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 5
T.ingkat penggunaan jasa ## BAB Ill KETENTUAN PERIJINAN
Pasal 8
- (1) lzin Usaha Perikanan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan dilakukan daftar ulang selffili setahun.
- (3) Ketentuan tentang tata cara dan syarat pengurusan lzin Usaha Perikanan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
BABIV GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9
Jenis Retribus\_i lzi~ Us~~a Perikanan yang diatur dalam peraturan daerah ini termasuk golongan Retnbust Perrzman Tertentu.
BABV WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut di wilayah Oaerah.
BABVI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TE RUT ANG
Pasal 11
- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu 5\_(1im~) tahun.
.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retrbusi yang terhutang harus dibayar sekaligus
.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas ~aer\_ah\_.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VIII - Pasal13
Pasal 13
Oalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BABIX
TATA CARA PENAGIHAN
BAB VIII - Pasal13
Pasal 14
- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembay\_ar~n dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejerus.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusl diatur dengan Peraturan Bupati
BABX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB VIII - Pasal13
Pasal 15
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Oalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ·dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB VIII - Pasal13
Pasal 16
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXI PEMANFAATAN
BAB VIII - Pasal13
Pasal 17
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi lzin Usaha Perikanan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 18
- (1) ~aji~ retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dal~m \_hal wajib retribusi m~ngajuk~n keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribust harus dapat membuktrkan ketrdakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalar:1 jangka .waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tan.~gal S~R~ atau dokumen lam yang dipersarnakan, diterbitkan, kecuali apabila V.:aJ1b r~trrbus, tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tid.ak me~enuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d~n . ayat (3) trdak dianqqap sebagai surat keberatan, sehlngga tidak dipertrmbanqkan.
0
-
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 19
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pad a ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHA N PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHA N PEMBAYARAN
Pasal 21
- ( 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Buk~i penerima oleh pej~ba~ Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterirna oleh Bupati.
Pasal
22
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) A~abila kelebih~n pem\_bayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, s~baga1mana dirnaksud :asal \_20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pem,ndahbukuan dan bukt' pemrndahanbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran.
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ## BAB XV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
3. ## BAB XVI PEMERIKSAAN
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 27
- ( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dae rah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sip ii tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. rneneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti terse but;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik\_ pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
Wajib Re~ribusi ya~g tidak melaksana~an kewajibannya sehingga merugikan keuangan \_Daerah dra~cam p\_1~ana kurun~an paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiqa) kah jurnlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, merupakan penerimaan Negara.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur Peraturan Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Bupati mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK Cap/dto

Penandatangan: BUPATI TOBA SAMOSIR,

Penetapan: Ditetapkan di Balige pada tanggal 28 Pebruari 2012

Penetapan: Diundangkan di Balige pada tanggal 23 fd,~ 2012 ~~~DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATE N TOBA SAMOSIR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENT ANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
## I. UMUM
Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Sadan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan penqawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber data alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah Retribusi lzin Usaha Perikanan.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal2 · Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Yang termasuk usaha pembudidayaan ikan di air tawar antara lain usaha pembenihan dan/atau pendederan ikan, pembesaran ikan dan keramba jaring apung.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas. Pasal6 Cukup jelas Pasal7 Cukup jelas. Pasal25 Cukup jelas. Pasal26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi lzin Usaha Perikanan. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas .. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal20 Cukup jelas. Pasal21 Cukup jelas. Pasal22 Cukup jel\_as. Pasal23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Oalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Oaerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal9 Cukup jelas. . -- Pasal27 Cukup jelas. Pasal28 Cukup jelas. Pasal29 Cukup jelas. Pasai30 Cukup jelas. Pasal31 Cukup jelas. Pasal 32. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 16