PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 30 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, PEMAKAIAN RUMAH, PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA ARIEF RACHMAN HAKIM DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA (berlaku 4 Juli 2017)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2017
T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, PEMAKAIAN RUMAH, PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA ARIEF RACHMAN HAKIM DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA ,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian tanah, pemakaian rumah, pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana kepada masyarakat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan terkait tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian tanah, pemakaian rumah, pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 19);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, PEMAKAIAN RUMAH, PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA ARIEF RACHMAN HAKIM DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA.
Pasal I
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 19), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan pengurangan/keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
- b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
3. surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan :
- a) fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
- b) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
5. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan;
6. fotokopi kartu tanda anggota veteran bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran;
7. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan;
8. surat keterangan waris, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi, dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu dari ahli waris.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi:
1. kemampuan wajib retribusi;
2. sifat kegiatan;
3. nilai retribusi.
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka :
1. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan :
- a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
- b) Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
2. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Walikota, Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota disertai dengan konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
3. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- e. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (2) Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 kepada Walikota.
- (3) Walikota atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap ditolak.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Juli 2017

Penandatangan: WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI

Penetapan: Diundangkan di Surabaya pada tanggal 4 Juli 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

Verifikasi: ttd. ## HENDRO GUNAWAN BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 30