PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 02 Tahun 2017 tentang PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hams dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun. 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin selain berfungsi sebagai perangkat daerah juga berfungsi sebagai SKPKD dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin selain bertindak selaku pengguna anggaran/barang juga bertindak selaku PPKD dan BUD.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat eselon III yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/ pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
10. Bendahara Pengeluaran perangkat daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan ...) mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu perangkat daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan. APBD pada unit kerja perangkat daerah.
12. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan atau membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur clang (revolving) dan masih harus dipertanggungjawabkan, diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan diberikan sekali di awal tahun anggaran.
14. Sisa Uang Persediaan adalah sisa penggunaan uang muka kerja setelah dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.
BAB II - BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2
Kepada setiap perangkat daerah dapat diberikan UP kepada pengguna anggaran sebagai uang muka kerja.
BAB II - BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 3
- (1) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja langsung sebagai berikut :
- a. Belanja pegawai yang meliputi honorarium dengan nilai di bawah Rp. 50.000.000,00 dengan ketentuan untuk satu bulan permintaan;
- b. Belanja Layanan Jasa (Listrik, air , telpon dan interne*
- c. Belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;
- d. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja kepesertaan, dan belanja pendidikan dan pelatihan;
- e. Pengadaan dengan tanda bukti yaitu bukti/nota pembelian dari toko;
- f. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah;
- g. Belanja jasa pelayanan yang ada pada Dinas Lingkungan. Hidup Kota Banjarmasin, Divas Kesehatan Kota Banjarmasin;
- h. Belanja sewa stand pameran.
- i. Belanja Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah apabila dana UP mencukupi.
L..) (2) UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
- a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Perhitungan UP dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai UP
BAB II - BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 4
- (1) Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan, tidak ada batasan persentasi (%) minimal uang yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Bendahara pengeluaran melakukan pengisian. kembali UP dengan mengajukan SPP-GU, setelah UP dimaksud digunakan dan dipertanggungjawabkan sepanjang masih tersedia anggarannya dalam DPA dan bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan dan register sesuai ketentuan yang berlaku.
3. L .. ) (3) UP diberikan untuk pengguna anggaran, bagi perangkat daerah yang mempunyai kuasa pengguna anggaran maka bendahara pengeluaran pembantu meminta uang muka kerja kepada bendahara pengeluaran.
- (4) Sisa UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran termasuk sisa dana Bantuan Operarional Sekolah (BOS) Daerah pada akhir tahun anggaran hams disetor kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal yang ditetapkan kemudian dengan surat edaran. Setoran sisa UP dimaksud ikut dilampirkan. pada SPJ akhir.
- (6) Besaran. UP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan batas maksimal pengambilan dana UP. perangkat daerah dapat mengambil di bawah batas maksimal disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga perguliran dana dapat lebih mudah terlaksana.
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan yang mengatur penetapan besaran UP yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Sejak diundangkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ( Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: WALIKOTA BANJARMASIN, Diundangkan pada tanggal di Banjarmasin 4 Januari 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, ## H. HAMLI KURSANI BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN Tb.1-1UN 2017 NOMOR 02