Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (berlaku 29 Mei 2012)
Pembukaan
Mengingat
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2006 tentanq Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak sesuai lagi dengan · pelayanan dan penyelenqqaraan administrasi kependudukan, sehingga perlu dilakukan penataan yang efektif dan efisien dalam pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, salah satu kriteria dalam pelaksanaan e-KTP dalam rangka pelaksanaan kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan adalah melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan perlu diatur dan ditata penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik lnd.onesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II T oba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 );
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undan\_g Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sip ii;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor 1);
· Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan BUPATl TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
PENYELENGGARAAN Menetapkan : PERA TURAN TENT ANG
DAERAH ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang Kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas Pembantuan denqan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaqaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten T oba Samosir.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan instansi resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil.
12. ldentitas Resmi Kependudukan adalah berupa surat keterangan atau kutipan akta atau salinan akta memuat data, keterangan atau informasi tentang seseorang atau kelompok orang yang dikeluarkan pejabat berwenang.
13. Pendataan Kependudukan adalah kegiatan memperoleh data, informasi, kependudukan tentang seseorang atau sekelompok orang yang dilaksanakan petugas secara resmi bersifat serentak, mempunyai kurun waktu dalam satuan wilayah.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Surat Keterangan Kependudukan adalah berupa surat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan atau menyatakan status diri/identitas seseorang. ·
16. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asf dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UndangUndang sebagai WNI.
17. Penduduk Kabupaten T oba Samosir adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten T oba Samosir dengan memiliki Dokumen Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
.
20. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Toba Samosir dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
19. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di daerah Kabupaten Toba Samosir setelah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
21. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek,nenek dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah. -:
22. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam satu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
23. Kepala Keluarga adalah:
24. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab terhadap keluarga ;
25. Orang bertempat tinggaJ seorang diri ; atau
26. Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama
27. Nomor lnduk .Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor ldentitas Penduduk yang bersifat unik/khas,tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Biodata Penduduk adalah keteranqan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oJeh penduduk sejak saat kelahiran.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian oleh orang pribadi atau badan.
32. Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap
2. karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
35. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena,membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan izin status tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. ·
36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
38. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
39. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan dan penambahan isi Akta.
40. Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan kepada setiap penduduk apabila dalam pelaporan peristiwa kependudukan melampaui batas waktu dan pergantian yang diakibatkan kesalahan data oleh penduduk, hilang dan rusak.
BAB II - ASAS
Pasal 2
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan kepada terciptanya legalitas dan kesamaan hak bagi semua penduduk dalam pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil.
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Bagian Kesatu Kewenangan
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 3
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. pengelolaan data dan penyajian data kependudukan daerah;
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Bagian Kedua
lnstansi Pelaksana
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 4
- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: . '·.
- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting;
4. c .. menerbitkan dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas melaksanakan urusan Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa yang dialami penduduk atas dasar putusan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga pengadilan;
- d. mengelola data dan mendayaqunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan se-Daerah.
BABIV
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 5
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK;
- b. nomor induk kependudukan (NIK);
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
8. f .. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- I. pendidikan terakhir;
15. m.jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
29. aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. ·
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 6
- ( 1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. kartu. tanda penduduk;
- d. surat keterangan kependudukan;dan
- e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
- b. surat keterangan pindah datang;
- c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
- d. surat keterangan datang dari luar negeri;
- e. surat keterangan tempat tinggal;
- g. surat keterangan lahir rnati:
- f. surat keterangan kelahiran;
- h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
- i. surat keterangan pembatalan perceraian;
- j. surat keterangan kematian;
- k. surat keterangan pengangkatan anak;
- I. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
2. m.surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
- n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan pindah ke Luar Negeri. Surat keterangan datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan T em pat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat keterangan kelahiran untuk Orang Asing, Surat keterangan kematian untuk Orang Asing, Surat keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat keterangan pembatalan perkawinan, Surat keterangan pembatalan perceraian, Surat keterangan pengganti Tanda ldentitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala lnstansi Pelaksana.
- (4) Surat keterangan pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala lnstansi Pelaksana.
- (5) Surat keterangan pindah datang Penduduk Warga Negara Republik Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat keterangan pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat keterangan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala lnstansi Pelaksana.
- (6) Surat keterangan Pengakuan Anak dan Surat keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
BABV MAKSUD DAN TUJUAN
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 7
Pendaftaran pendudak dan pencatatan sipil dimaksudkan untuk memberikan status hukum yang sah bagi setiap penduduk.
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 8
Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk :
- a. menjamin legalitas identitas penduduk;
- b. terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
BABVI
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Bagian Kesatu Hak Penduduk
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 9
Setiap Penduduk mempunyai hak :
- b. mendapatkan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pen?atatan Sip ii;
- a. memperoleh Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlindungan atas data pribadinya;
- d. mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. memperoleh infonnasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
Bagian Kedua Kewajiban Penduduk
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 10
Setiap Penduduk wajib untuk :
- a. mengurus untuk memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan sipilnya kepada Dinas;
- b. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas tempat terjadinya peristiwa dan Kelurahan di domisilinya;
- c. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Panting . yang dialaminya kepada Dinas dan bagi tidak mampu melaporkan sendiri dapat dikuasakan kepada orang lain; ·
- d. hanya memiliki satu dokumen yang sah yang berkaitan dengan kependudukan dan Peristiwa Penting catatan sipilnya, misalnya setiap orang hanya memiliki satu KTP, satu KK, satu Akta Kelahiran dan satu Akta Perkawinan dari pasangannya yang sama atau dokumen lainnya yang berkenaan dengan kependudukan dan pencatatan sipilnya;
- e. melengkapi dan memenuhi tata cara dan persyaratan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil yang dimohonkannya.
KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Biodata Penduduk, Nomor lnduk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Paragraf 1
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Biodata Pendud uk
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan fonnulir:
- a. biodata Penduduk untuk WNI (per keluarga);
- b. biodata Penduduk untuk Orang Asing;dan
- c. biodata Penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga WNI.
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 12
- ( 1) Penyampaian infonnasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili orang tua atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) menggunakan fonnulir yang telah ditentukan.
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 13
- (1) Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} dilakukan oleh petugas registrasi (registrar) bab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
formulir permohonan KTP; dan
- b. blanko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti.
- c. penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dikenakan biaya (gratis):
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pendaftaran Perubahan Alamat
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 20
Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk pemerintah daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP ## BAB VIII
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu Umum
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 31
- (1) Setiap Penduduk berkewajiban untuk melaporkan, menginformasikan, mencatatkan dan mendaftarkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas dan/atau kepada Desa/Kelurahan.
- (2) Bukti terjadinya Peristiwa Panting Kependudukan yang dialami penduduk yang dicatatkan dalam registrar pemerintahan dinyatakan dengan dokumen Kependudukan.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan oleh Dinas kecuali Surat Nikah/Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan atau harus dengan Penetapan Pengadilan seperti Perubahan Kewarganegaraan, Akta Kelahiran yang lebih dari 1 (satu) tahun dan perubahan jenis kelamin.
- (4) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas.
- (5) Untuk penerbitan Kutipan Akta atau Surat Keterangan setiap penduduk berkewajiban memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditentukan.
- (6) Kutipan Akta yang telah pernah diterbitkan Dinas mengalami kerusakan atau hilang dapat diterbitkan Kutipan Akta ke II dan seterusnya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang sudah ditentukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Kutipan Akta ke II dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1 Peristiwa Kelahiran di Wilayah Kabupaten Toba Samosir
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 32
- (1) Setiap WNI dan WNA Penduduk Kabupaten Toba Samosir atau luar Kabupaten T oba Samosir yang mengalami peristiwa kelahiran di wilayah Pemerintah Kabupaten T oba Samosir dapat melaporkan untuk mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Alda Kelahirannya pada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dari tanggal peristiwa Kelahiran.
- (2) Pelaporan dan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan langsung oleh salah satu dari orang tua bayi atau meminta bantuan orang lain dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelaporan dan Pencatatan untuk penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan dari biaya/gratis.
- (4) Dalam pelaporan kelahiran tidak disertai dengan Keterangan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua, Pencatatan Kelahiran tetap dilaksanakan dengan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak seorang lbu. -
- (5) Pencatatan Kelahiran dalam register dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan atas laporan orang yang menemukan kepada Dinas dilengkapi dengan Serita Acara dari Kepolisian.
- (6) Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disimpan sementara di Dinas dan dapat diberikan apabila:
- a. anak tersebut sudah dewasa;
- b. orang tua angkat yang mengadopsinya dengan ketetapan Pengadilan;
- c. orang tua kandungnya yang didukung dengan keterangan yang kuat benar
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 33
- (1) Peristiwa kelahiran yang tidak dilaporkan dan dicatatkan selambat-lambatnya 60 (enam Puluh) hari sejak kelahiran melampaui batas waktu.
- (2) Pelaporan pencatatan kelahiran yang belum melampaui batas waktu hanya dilaksanakan oleh lntansi Pelaksana tempat Peristiwa Kelahiran.
- (3) Penduduk Kabupaten Toba Samosir yang mengalami kelahiran di luar wilayah Pemerintah Kabupaten T oba Samosir sebagai Kelahiran Melampaui Batas Waktu dapat dilaporkan untuk dicatatkan dan diterbitkan Akta Kelahirannya di Dinas dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pelaporan dan Pencatatan Peristiwa Kelahiran kepada Dinas yang malampaui batas waktu 60 {enam puluh) sampai 1 (satu) Tahun dari tanggal kelahiran dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (5) Pelaporan dan pencatatan peristiwa kelahiran kepada Dinas yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dari tanggal kelahiran dapat dilaksanakan setelah mendapat Penetapan Pengadilan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf
3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 34
- (1) Kelahiran warga/penduduk daerah Kabupaten Toba Samosir di atas kapal taut atau pesawat terbang di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang di tempat tujuan atau tempat singgah dengan Surat Keterangan yang diperbuat oleh Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat T erbang.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Negara tempat tujuan ata~ tempat singg~h. .
- (2) Dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan lnstansi berwenang setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat smggah sebaqaimana dirnaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran ba~i Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke daerah Kabupaten Toba Samosir wajib melaporkannya kepada Dinas dan/atau Desa/Kelurahan domisilinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 35
- ( 1) Lahir mati adalah peristiwa melahirkan bayi dalam keadaan mati dengan umur bayi dalam masa kandungan si ibu sedikitnya 28 (dua puluh delapan) minggu.
- (2) Penduduk yang mengalami peristiwa lahir mati melaporkannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) dari peristiwa lahir mati yang dialami.
- (3) Penduduk yang melaporkan peristiwa . lahir mati kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan kepada Oinas untuk penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (4) Penduduk yang mengalami peristiwa lahir mati di luar wilayah Pemerintah Daerah dan memperoleh dokumennya agar melaporkannya kepada Dinas atau Desa/Kelurahan domisilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke Daerah (domisilinya).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan
...
Paragraf 1 Umum
·
...
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 36
- ( 1) Perkawinan adalah salah satu lingkup Peristiwa Penting Kependudukan terjadinya ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami istri membentuk suatu keluarga yang dilaksanakan secara sah menurut peraturan.
- (2) Bentuk dokumen perkawinan ada 2 (dua) macam:
- a. Akta Nikah/Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) khusus bagi beragama Islam;
- b. Kutipan Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas I bagi beragama non Islam.
- (3) Penduduk beragama Islam yang berstatus kawin dan telah memiliki Akta Nikah/Buku Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA), tidak perlu lagi mengurus penerbitan akta perkawinannya pada Dinas.
- (4) Peristiwa perkawinan yang dicatat dan diterbitkan Akta Nikah/Buku Nikahnya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dilaporkan kepada Dinas untuk perekaman dalam database.
- (5) Peristiwa perkawinan non Islam yang dialami seseorang wajib dilaporkan kepada lnstansi Pelaksana daerah setempatltempat kejadian peristiwa perkawinan untuk pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan selambat-lambatnya 60 {enam puluh) hari dari tanggal perkawinannya.
- (6) Peristiwa perkawinan yang dilaporkan setelah lebih dari 60 (enam puluh) hari dari tanggal peristiwa disebut sebagai Laporan Perkawinan Melampaui Batas Waktu
2. ['!) Penduduk daerah Kabupaten Toba Samosir dengan Peristiwa Perkawinan Melampaui Batas Waktu yang peristiwanya di wilayah Pemerintahan Kabupaten T oba Samosir dapat melaporkan penerbitan Akta Perkawinannya pad a Dinas dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Sahnya perkawinan sebagai syarat untuk melaporkan dan mencatatkan peristiwa perkawinan dibuktikan dengan bukti pengukuhan dari wadah Badan/Pengurus Agama yang mempunyai kewenangan seperti dari Gereja, Vihara, Pengadilan atau Pemuka Penganut Aliran Kepercayaan.
- (9) Dalam hal pengukuhan perkawinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.
- (10) Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan akta wajib dilengkapi pemohon dan tata cara dan prosesnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (11) Kutipan Akta perkawinan yang diterbitkan lnstansi Pelaksana diberikan masingmasing kepada istri dan suami.
Paragraf 2 Persyaratan dan Tata Cara Pencacatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 37
- ( 1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 38
Peristiwa perkawinan- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib dilaporkan kepada lnstansi Pelaksana atau UPTD lnstansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan :
- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan ;
- b. fotocopy KTP;
- c. pas foto
- d. akta kelahiran ; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 39
- (1) Pejabat tnstansi Pelaksana atau UPTD lnstansi Pelaksa~a mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 den~an tata cara . . . . .
- a. menyerahkan formulir pencacatan perkawinan kepada pasangan suarm istrt ,
.
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencacatan perkawinan ; dan -. .
- (2) Kutipan akta perkawinan seb~gain:an.a dimaksud pada ayat (1) huruf c d1ben an kepada masing-masing suarru dan istri.
- c. mencacat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutlpan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan. . .k
Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan yang Dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 40
- (1) Peristiwa perkawinan (antara sesama WNI atau WNI dan WNA atau sesama WNA) atas permintaannya/melaporkan untuk dicatatkan ke dalam register kepada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dari tanggal perkawinan untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Alda Perkawinan.
- (2) Pencatatan untuk penerbitan Alda Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan diberikan masing-masing kepada istri dan suami. · ,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan untuk penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Pembatalan Perkawinan
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 41
- (1) Pembatalan perkawinan adalah batalnya peristiwa perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1), disebabkan berbagai alasan misalnya penipuan keaslian jenis kelamin yang merubah laki-laki menjadi perempuan dan sebagainya yang pembatalannya ditetapkan dari Pengadilan.
- (2) Penerbitan pembatalan perkawinan oleh Dinas hanya untuk orang yang beragama non Islam.
3. {3) Penerbitan pembatalan perkawinan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan setelah adanya salinan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada lnstansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Atas permohonan penduduk dan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan Dinas mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dengan mencabut Kutipan Alda Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada buku register dan Kutipan Alda Perkawinan.
- (6) Ketentuan persyaratan dan tata cara pelaporan untuk penerbitan pembatalan perkawinan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian Yang Peristiwanya di Wilayah Kabupaten Toba Samosir
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 42
- ( 1) Kutipan Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas terbatas hanya kepada yang beragama non Islam.
- (2) Salah satu atau keduanya dari pasangan bercerai adalah penduduk daerah Kabupaten T oba Samosir dengan peristiwa perceraian dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir atau luar wilayah Pemerintahan Kabupaten T oba Samosir yang telah mempunyai salinan kekuatan hukum tetap dari Pengadilan yang menunjuk Dinas untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dapat dilakukan setelah Penduduk yang bersangkutan memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan. -
- (3) Pelaporan untuk pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Oinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas dan Domisili Penduduk yang bersangkutan. --
- (4) Penduduk yang bercerai dengan kekuatan hukum tetap yang belum melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap harus melaporkan untuk pencatatannya kepada Dinas yang ditunjuk.
- (5) Salah satu atau keduanya dari pasangan bercerai adalah Penduduk daerah Kabupaten Toba Samosir yang Akta Perceraiannya diterbitkan lnstansi Pelaksana daerah lain wajib melaporkannya kepada Dinas dan direkam dalam databasenya domisilinya untuk Validasi Data Kependudukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke domisilinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan, pencatatan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 43
- (1) Pembatalan perceraian yang dialami setiap penduduk wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Pembatalan Perceraiannnya telah memperoleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 47
- (1) Setiap pengangkatan anak harus dengan Penetapan Pengadilan dan selanjutnya wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada Dinas yang ditunjuk Pengadilan untuk penerbitan Akta Pengangkatan Anak.
- (2) Pelaporan dan pencatatan untuk penerbitan Akta Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) ## BAB XIII PENYIDIKAN
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 74
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;dan
- d. membuat dan menandatangani Serita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan ## BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KEPENDUDUKAN
Pasal 75
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sampai dengan batas waktu bertakunya atau diterbitkannya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyetenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77
Ketentuan Jebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah lni, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78
Peraturan Bupati mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79
Peraturan Daerah ini rnulal berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten T oba Samosir. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK Cap/dto

Penandatangan: BUPATI TOBA SAMOSIR,

Penetapan: Ditetapkan di Balige pada tanggal 29 Mei 2012

Penetapan: Diundangkan di Balige , . pada tanggal tf {J&lt;.A,W 2012 H KABUPATEN TOBA SAMOSIR, KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 19
PENJELASAN
Pembukaan
PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN TOBA SAMOSIR
## NOMOR 19 TAHUN 2012 TENT ANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KPENDUDUKAN
## I. UMUM
Kabupaten T oba Samosir sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungai, dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada dan/atau di luar wilayah Kabupaten Toba Samosir.
Berbagai peraturan perundang-undangan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Kabupaten Toba Samosir dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencacatan sesuai dengan ketentuan undangundang.
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerrninkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor lnduk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik bidang Adminsitrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan kearahn identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk lndonesia/Kabupaten Toba Samosir dan berkaitan secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.
Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencacat biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencacatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarqanya. Pencacatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencacatan Sipil didasrkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrastif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.
Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan lnstansi Petaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencacatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil pada saat daerah dan negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal2 Cukup jelas Pasal3 Cukup jelas Pasal4 Cukup Jelas Pasal5 Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menetapkan hal tersebut. Huruf I · Cukup Jelas Huruf m Cukup jelas Huruf o Cukup jelas Huruf p Cukup jelas Huruf q Cukup jelas Huruf r Cukup jelas Huruf s Cukup jelas Huruf t Cukup jelas Huruf u Cukup jelas Huruf v Cukup jelas Huruf w Cukup jelas Huruf x Cukup jelas Huruf y Cukup jelas Huruf z Cukup jelas Huruf aa Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan " data agregat " adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka. Yang dimaksud dengan " data kualitatif' adalah data yang berupa penjelasan. Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran. Huruf b Huruf c Huruf d Huruf e Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Huruf n Yang dimaksud dengan" Surat Keterangan Pencacatan Sipil "adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Perda ini ketika daerah atau sebagian daerah dalam keadaan luar biasa. Huruf I Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf f Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas ## Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) . Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Pasal7 Cukup jelas Pasal8 Cukup jelas Pasal9 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas Pasal12 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas Pasal15 Cukup jelas Pasaf 25 Cukup jelas Pasal26 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas Pasat 19 Cukup jelas Pasal20 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas .Pasal22 Cukup jelas Pasal23 Cukup jelas Pasat 24 ## Ayat (1) Yang dimaksud dengan " Penduduk rentan Administrasi Kependudukan " adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jefas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jefas Pasal48 Cukup jelas Pasal49 Cukup jelas Pasal38 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas Pasal28 Cukup jelas Pasal29 Cukup jefas Pasal30 Cukup jelas Pasal31 Cukup jelas Pasaf 32 Cukup jelas Pasaf 16 Cukup jelas Pasaf 17 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas Pasal40 Cukup jelas Pasal41 Cukup jelas Pasa142 Cukup jelas Pasal43 Cukup jelas Pasal44 Cukup jelas Pasaf45 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas Pasal47 ## Ayat (1) Yang dimaksud dengan" Pengangkatan Anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab