Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tent.ang Sumber-Sumber Penclapatan De~ perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Oaerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9}; 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 104); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neotisme (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ■enetaplam 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kebupaten Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentan.g Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09). IIEIIUTUSKA1I : PBRATURAII BUPATI SITUBOIIDO TEIITAIIG TATA CARA PERGELOL&amp;AII KEKAYAAB DESA.. BABI KETEIITUAllf UIIUII Pua) 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan DPRD menwut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bupati adalah Bupati Situbondo; 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten clan daerah kota. 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus; 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal› usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 9. Badan Pennusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perudang-Undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa; 12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah› tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 13. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah; 14. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara; 15. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa; 16. Swadaya masyarakat adalah kemarnpuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangk.a pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu; 17. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual; 18. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan U saha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Sadan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah; 19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa; 20. Perencanaan kebutuhan adalah kegiata.n merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang; 21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa; 22. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai; 23. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa. dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan; 24. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya; 25. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berilrut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalrun jangk:a waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu; 26. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak la.in dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk ctidayagunakan oleh pihak lain tersebut dalamjangka waktu tertentu yang disepa.kati; 27. Hi bah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 28. Force Majeure adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu pihak at.au kedua belah pihak yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajibannya seperti kebakaran, bencana alam dan huruhara; 29. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode I (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMDes; 30. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; 31. Pengawasan adalah proses kegiatanyang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan desa berjalan secara efektif sesuai yang direncanakan. BABD JE1'1S KEKAYAAN DESA Pual2 - ( 1} Jenis kekayaan Desa terdiri atas : - a. Tanah Kas Desa; - b. Pasar Desa; - c. Pasar Hewan Desa; - d. Tambatan Perahu; - e. Bangunan Desa; - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; - g. Obyek rekreasi/wisata yang diurus/ dikelola oleh Desa; - h . Pemandian Umum yang diurus/ dikelola oleh Desa; 1. Hutan Desa; - j. Tempat-tempat pemancingan yang diurus/dikelola oleh Desa; - k. Jalan Desa; - l. Lapangan desa; - m. Saluran air milik desa; - n. Lain-lain kekayaan milik Desa. - (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I} antara lain : - a . barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/ Daerah; - b. ha.rang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga; - c. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis; - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan peru.ndangan yang berlaku; - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota; - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan - h. hasil kerjasama desa. Pual3 - ( 1) Kek:ayaan desa sebagaimana dimaksud dalarn (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan asal› usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Pennusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perudang-Undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa;
12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah› tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
13. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara;
15. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa;
16. Swadaya masyarakat adalah kemarnpuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangk.a pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
4
17. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual;
18. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan U saha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Sadan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah;
19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa;
20. Perencanaan kebutuhan adalah kegiata.n merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang;
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa;
22. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
23. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa. dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan;
24. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;
25. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berilrut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalrun jangk:a waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu;
26. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak la.in dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk ctidayagunakan oleh pihak lain tersebut dalamjangka waktu tertentu yang disepa.kati;
5
27. Hi bah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
28. Force Majeure adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu pihak at.au kedua belah pihak yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajibannya seperti kebakaran, bencana alam dan huruhara;
29. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode I (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMDes;
30. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
31. Pengawasan adalah proses kegiatanyang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan desa berjalan secara efektif sesuai yang direncanakan.
BABD
JE1'1S KEKAYAAN DESA
Pual2
- ( 1} Jenis kekayaan Desa terdiri atas :
- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar Hewan Desa;
- d. Tambatan Perahu;
- e. Bangunan Desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. Obyek rekreasi/wisata yang diurus/ dikelola oleh Desa;
- h . Pemandian Umum yang diurus/ dikelola oleh Desa;
1. Hutan Desa;
- j. Tempat-tempat pemancingan yang diurus/dikelola oleh Desa;
- k. Jalan Desa;
- l. Lapangan desa;
- m. Saluran air milik desa;
- n. Lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I} antara lain :
- a . barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/ Daerah;
6
- b. ha.rang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- c. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan peru.ndangan yang berlaku;
- e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerjasama desa.
Pual3
- ( 1) Kek:ayaan desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan dokwnen kepemilikan yang sah atas namadesa.
- (3) Data administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Pemerintah Desa dicatat dalam daftar inventaris kekayaan desa.
- (4) Bukti Kepemilikan kekayaan desa yang berupa tanah harus disertiflkat at.as nama Pemerintah Desa.
BABW
PEROLEIIAII
Pasal4
- Kekayaan Desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- (1} diperoleh melalui :
- a . pembelian;
- b. sumba.ngan;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
- d . bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (2) Kekayaan desa. sebagaimana climaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.
Pasal 7
Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa dan pelayanan masyarakat Desa.
Paaa.18
Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa setelah
J enis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :
- a . sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
Pual 11
- (1) Pemanfaatan Kekay~sa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pa 11 huruf a dilakukan atas dasar menguntungkan Desa.
- (2) Kekayaan desa yang disewakan tidak merubah status hukum atau status kepemilikannya.
- (3) Kekayaan desa yang disewakan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
,,-..
- (4) Jangka waktu penyewaan kekayaan desa palinE tiga tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa c dipertimbangkan untuk diperpanjang.
- (5) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan ~ Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. ------------
- (6) sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang› ku.rangnya memuat :
- a. pihak-pihak. yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanijian sewa menyewa;
- c. jangka-waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (Force Majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Pua112
- ( 1) Pemanfaatan Kekayaan Desa ~pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalarn Pa 9 uruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa. den merintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalarn perjanjian;
- b. obyek perjanijian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Pasal 9
- ( 1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa Kerjasamv pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c dilakukan atas dasar:
Pasal 10
J enis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :
- a . sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
Pual 11
- (1) Pemanfaatan Kekay~sa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pa 11 huruf a dilakukan atas dasar menguntungkan Desa.
- (2) Kekayaan desa yang disewakan tidak merubah status hukum atau status kepemilikannya.
- (3) Kekayaan desa yang disewakan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
,,-..
- (4) Jangka waktu penyewaan kekayaan desa palinE tiga tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa c dipertimbangkan untuk diperpanjang.
- (5) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan ~ Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. ------------
- (6) sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang› ku.rangnya memuat :
- a. pihak-pihak. yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanijian sewa menyewa;
- c. jangka-waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (Force Majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Pua112
- ( 1) Pemanfaatan Kekayaan Desa ~pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalarn Pa 9 uruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa. den merintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalarn perjanjian;
- b. obyek perjanijian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Pasal 13
- ( 1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa Kerjasamv pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c dilakukan atas dasar:
- a. mengoptimalkan daya guna dan basil guna kekayaan Desa;
- b. meningkatkan pendapatan desa;
- (2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9
- (3) Kerjasama Pemanfaata.n Kekayaan Desa dilak: dengan ketentuan sebagai berikut:
2. a . tidak tersedia atau tidak cukup tersedia clan APBDes untuk memenuhi biaya oix-------› / pemeliharaan/ perbaikan Kekayaan Desa;
- b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan ## BAB VJ
KETBlfTUAR LAIR-LAIR
Paul 21
- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa barn;
- (2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalaln Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.
Pau.122
- (1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa;
2. (2} Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) difasilitasi oleh Camat;
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Cam.at tidak tercapai mufakat, pembagian Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) ditetapkan dengan memperhatikan asas :
- a. pemerataan dan Keadilan;
- b. manfaat;
- c. transparansi;
- d. sosial budaya masyarakat setempat.
BABVD
KETDTUAR PENUTUP
Pua123
Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan terdahulu yang mengatur mengenai kekayaan desa dan kekentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
Pual24
Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
Pual25
Peratu.ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. DERITA DABRAH KABUPATEII SITUBOIIDO TAHUN 2012 IIOMOR ol.9