PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 41 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT (berlaku 6 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
-
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, diubah sebagai berikut :
1. Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan Hidup;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Penanaman Modal;
- h. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- i. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- j. Ketenagakerjaan;
- k. Ketahanan Pangan;
- l. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- n. Perhubungan;
- o. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- p. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- q. Kebudayaan;dan
- r. Perpustakaan.
2.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran diubah sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 JULI 2011

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2011 Tanggal 6 JULI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, Ttd

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023

## I. URUSAN WAJIB

## a. Urusan Bidang Pendidikan

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kebijakan | Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan TK/PAUD , SMA/SMK, dan Pendidikan Non Formal |
| 2. Sarana dan prasarana | Memberi dukungan terhadap pemenuhan standar nasional, sarana dan prasarana pendidikan di TK/PAUD, SMA/SMK dan Pendidikan Non Formal |
| 3. Pengendalian Mutu Pendidikan | 1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 2. Melaksanakan koordinasi, dan monitoring terhadap kegiatan sekolah |

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TANGGAL : 6 JULI 2011

## b. Urusan Bidang Kesehatan

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Upaya Kesehatan | 1. Penyelenggaraan komunikasi resiko kesehatan tingkat kecamatan / informasi kajian surveilans epidemiologi dan Kejadian Luar Biasa (KLB) 2. Penyelenggaraan komunikasi resiko kesehatan tingkat kecamatan a Koordinasi GERDUNAS TB tingkat kecamatan b Koordinasi penanggulangan DBD tingkat kecamatan termasuk pembinaan dan pengawasan fogging swadaya, planmonev (planning, monitoring,dan evaluasi) Jumantik c Penyelenggaraan komisi penanggulangan AIDS kecamatan 3. Penyelenggaraan Satuan Pelaksana (SATLAK) penanggulangan bencana/wabah tingkat kecamatan, termasuk tim reaksi cepat bidang kesehatan 4. Koordinasi forum kecamatan sehat 5. Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi (kadarzi) 6. Koordinasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan bumil 7. Koordinasi permasalahan sosial ekonomi bagi keluarga gizi buruk 8. Pendampingan keluarga gizi buruk 9. Koordinasi dan evaluasi Pemantauan Wilayah Setempat Tingkat Kecamatan tentang KIA 10. Pendampingan Bumil Risti 11. Koordinasi pendataan Bumil |

| | SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 12. Sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulans dasar, donor darah, pertolongan persalinan, pembiayaan) 13. Fasilitasi Penyediaan tempat tinggal bidan desa 14. Fasilitasi Penyediaan sarana dan prasarana puskesmas (penyediaan tanah untuk puskesmas dan pustu, dll) 15. Sosialisasi fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas pada wilayah setempat. 16. Penyelenggaraan dan penggerakan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 17. Dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan puskesmas 18. Koordinasi status kesehatan masyarakat di wilayah setempat 19. Sosialisasi kepada masyarakat tentang sarana kesehatan di wilayahnya yang telah teregistrasi, terakreditasi, ataupun tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan 20. Sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai sarana kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, D, rumah sakit swasta, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tadisional serta sarana penunjang yang setara yang telah memiliki ijin sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat |
| 2. | Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | 1. Sosialisasi program jaminan pemeliharaan kesehatan (jamkesmas, jamkesos, jamkesda) 2. Penggerakan masyarakat |
| 3. | Sumber Daya Manusia Kesehatan | Sosialisasi kepada masyarakat tentang tenaga kesehatan di wilayahnya yang telah memiliki izin praktek |

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Obat dan Perbekalan Kesehatan | 1. Sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai makanan dan minuman produksi rumah tangga yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. 2. Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan apotek dan toko obat di wilayahnya yang telah mempunyai ijin |
| 5. Pemberdayaan Masyarakat | 1. Koordinasi dan ikut menyelenggarakan promosi program kesehatan 2. Mendorong pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Upaya Kesehata Bersumberdaya Masyarakat misal : posyandu, Poskestren, UKK, dll) |
| 6. Manajemen Kesehatan | 1. Membantu penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi ( monev) bidang kesehatan skala kecamatan 2. Koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan ( SIK ) skala kecamatan Koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan skala kecamatan 3. Koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan skala kecamatan 4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan skala kecamatan |

## c. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

| SUB BIDANG | SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengendalian Dampak | 1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan dengan tingkat gangguan sangat kecil dan perkiraan dampak kurang berarti 2. Fasilitasi Penyelesaian kasus -kasus lingkungan di wilayah kecamatan yang bersangkutan 3. Pengendalian pencemaran air dengan membentuk komunitas peduli sungai di wilayah kecamatan yang bersangkutan dan penanganan sampah berbasis masyarakat di tingkat dusun/ desa 4. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan / atau tanah akibat kegiatan yang berdampak di wilayah kecamatan yang bersangkutan. |
| 2 | Sumber Daya Alam | 1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kecamatan yang bersangkutan 2. Pemeliharaan tanaman konservasi pada mata air di wilayah kecamatan yang bersangkutan |

## d. Urusan Pekerjaan Umum

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sumber Daya Air | 1. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air tingkat kecamatan 2. Pembentukan team pengelola irigasi kecamatan/ kelompok Pembina lapangan 3. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air 4. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat irigasi tersier dan irigasi desa 5. Pengendalian daya rusak air pada jaringan irigasi tersier dan kuarter 6. Pengawasan pengelolaan jaringan di tingkat tersier dan kuarter |
| 2. Bina Marga | 1. Koordinasi pemanfaatan dan pengawasan RUMAJA (ruang manfaat jalan), RUMIJA (Ruang milik jalan), RUWASJA (ruang pengawasan jalan) 2. Koordinasi pemanfaatan dan pengawasan utilitas jalan |
| 3. Air Minum | 1. Koordinasi dan pengawasan jaringan air bersih pedesaan maupun perkotaan 2. Penyelesaian dan koordinasi masalah non teknis jaringan air bersih |
| 4. Air Limbah | Pengawasan dan koordinasi tangki septik individu dan komunal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dan jaringan servis /SR terpusat |
| 5. Persampahan | Pengawasan dan koordinasi program 3R (reduce, reuse, recycle) dan sosialisasi pengelolaan persampahan |

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Drainase | Pengawasan dan koordinasi jaringan drainase permukiman dan genangan air |
| 7. Permukiman | 1. Pengawasan perumahan permukiman 2. Penyelesaian dan koordinasi masalah non teknis permukiman |
| 8. Bangunan Gedung dan Lingkungan | Koordinasi, pelaporan, dan pengawasan kerusakan bagunan umum |

## e. Urusan Bidang Penataan Ruang

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pembinaan | 1. Penyebarluasan informasi (sosialisasi) penataan ruang kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang 2. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemanfaatan ruang |
| 2. Pembangunan | 1. Monitoring pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang. 3. Koordinasi usulan dalam peyusunan RDTRK 4. Koordinasi sosialisasi pengawasan pemanfaatan ruang publik 5. Koordinasi pengawasan garis sempadan jalan, BCR |
| 3. Pengawasan | 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan 2. Koordinasi pengawasan ruang 3. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah masing-masing |

## f. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | 1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan; 2. Fasilitasi perencanaan pembangunan di desa/kelurahan; 3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan; 4. Fasilitasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan/perdesaan; 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/kelurahan. |

## g. Urusan Bidang Penanaman Modal

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kebijaksanaan Penanaman Modal | Menyiapkan dan mengidentifikasi data potensi sumber daya daerah setempat, terdiridari : Sumber Daya Alam, Sumber Daya manusia, Peta Investasi di kecamatan. |
| 2. Pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal | 1. Pemberian Informasi Ijin usaha kegiatan Penanaman Modal dan non perijinan Penanaman modal. 2. Mengadakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. 3. Pengumpulan data kegiatan usaha penananan modal dan realisasi penanaman modal. |

## h. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberdayaan Koperasi dan UKM | 1. Koordinasi pelaksanaan KUKM 2. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan KUKM 3. Penyuluhan pada kelompok usaha / pra koperasi |

## i. Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran Penduduk | 1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kecamatan, meliputi : a. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten b. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten c. Legalisasi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan 4. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan |
| 2. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kecamatan 2. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kecamatan. |

## j. Urusan Bidang Ketenagakerjaan

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketenagakerjaan | 1. Koordinasi Pengumpulan data angkatan kerja 2. Pengumpulan data usaha dan tenaga kerja sector informal 3. Monitoring terhadap keberadaan Kantor Cabang PPTKIS di wilayah Kecamatan 4. Melaksanakan koordinasi dalam penanggulangan permasalahan tenaga kerja 5. Melaksanakan koordinasi dalam evaluasi monitoring ketenagakerjaan 6. Penanganan awal permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan pada wilayah kecamatan 7. Pengumpulan data Perusahaan/Industri/Home Industri dengan tenaga kerjanya 8. Memfasilitasi, menyiapkan dan menentukan kebutuhan jenis pelatihan |

## k. Urusan Bidang Ketahanan Pangan

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketahanan Pangan | 1. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan 2. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kecamatan 3. Informasi harga di kecamatan 4. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga |
| 2. Penunjang | 1. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan / desa 2. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian 3. Koordinasi standardisasi sektor pertanian di kecamatan 4. Kerja sama standardisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian |

## l. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pengarusutamaan Gender (PUG) | 1. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kecamatan 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender skala kecamatan 3. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kecamatan; 4. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kecamatan; |
| 2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kecamatan 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan |
| 3. Perlindungan Anak | 1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan 2. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan |

## m. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin | 1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin. 2. Koordinasi operasional pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin. 3. Koordinasi pengelolaan data dan informasi program KB Nasional dan data keluarga miskin serta penyiapan sarana prasarana. 4. Koordinasi pemanfaatan data dan informasi program KB Nasional serta data keluarga miskin untuk mendukung pembangunan daerah dan program-program pengentasan kemiskinan. 5. Koordinasi pelaksanaan operasional system informasi manajemen program KB serta program- program pengentasan kemiskinan. 6. Koordinasi penyediaan, pengolahan dan pengelolaan data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin |
| 2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi | 1. Pemantauan tingkat drop out peserta KB 2. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB Pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 3. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB |
| 3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | 1. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. 2. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sector LSOM 3. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA |

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sector LSOM. |
| 4. PKK (Pemberdayaan ketahanan keluarga) | 1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja pembinaan ketahanan. 2. Melaksanakan dan melayani konseling pemberdayaan keluarga, balita, keluarga remaja, keluarga lansia dan keluarga rentan. 3. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan program peningkatan kualitas keluarga dan kualitas lingkungan keluarga. 4. Melaksanakan penyuluhan untuk menumbuh kembangkan kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL) 5. Memfasilitasi sarana pembelajaran bagi kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL). 6. Melaksanakan pendataan pencatatan dan pelaporan bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL) 7. Melaksanakan pembinaan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang fungsi keluarga dalam rangka peningkatan harmonis keluarga. 8. Melaksanakan pembinaan terhadap posyandu 9. Melaksanakan pembinaan terhadap posdaya 10.Melaksanakan pelatihan ketrampilan bagi keluarga termasuk keluarga miskin, keluarga pra sejahtera dan keluarga rentan. |
| 5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | 1. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR 2. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. |

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3. Pemanfaatan prototip program KB / kesehatan reproduksi (KR).KRR ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. 4. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. |
| 6. PEK (pemberdayaan ekonomi keluarga) | 1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dalam pemberdayaan ekonomi keluarga 2. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan ketrampilan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga miskin, keluarga pra sejahtera dan KS 1 dalam kelompok usaha 3. Melaksasakan pembinaan dan pendampingan untuk menumbuhkembangkan kelompok usaha ekonomi keluarga 4. Melaksanakan penyuluhan dan konseling peningkatan ekonomi keluarga 5. Melaksanakan pendataan klasifikasi dan stratifikasi kelompok usaha ekonomi keluarga 6. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan lembaga keuangan mikro di pedesaan 7. Menyalurkan bantuan modal sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif keluarga miskin keluarga pra sejahtera dan keluarga rentan 8. Melaksanakan pelatihan ketrampilan usaha bagi pendamping, kader dan anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera 9. Melaksanakan bimbingan dan fasilitas temu mitra usaha mikro di pedesaan 10.Melaksanakan bimbingan dan fasilitas pengembangan alat teknologi tepat guna |

## n. Urusan Bidang Perhubungan

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perhubungan Darat | 1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan 2. Pengawasan prasarana lalu lintas ; rambu, marka, APILL di wilayah kecamatan 3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayekangkutan umum, terminal dll 4. Rekomendasi terkait dengan menejemen dan rekaasa lalu lintas di wilayah kecamatan |

## o. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Bencana Alam | 1. Pemantauan bencana dan rawan bencana ( memantau bencana / daerah rawan bencana dan membuat laporan secara periodik kepada Bupati Bantul / Kesbangpollinmas ) 2. Tanggap darurat |
| 2.Perlindungan Masyarakat (LINMAS) | 1. fasilitasi rekruitmen anggota LINMAS.; |

## p. Urusan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Otonomi Daerah | 1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa : a. Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan LKD 2. Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa : a. Fasilitasi pembentukan BPD. b. Peresmian anggota BPD. c. Pelantikan pimpinan BPD. d. Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD. 3. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa : a. Bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dan pengelolaan PerusDes. b. Pengawasan terhadap pertanggungjawaban PerusDes. 4. Pembinaan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa : a. Fasilitasi penyaluran penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa. b. Mengevaluasi penyaluran penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa. 5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lurah Desa : a. Pengendalian dan koordinasi kegiatan pemilihan Lurah Desa. b. Mengusulkan Pj. Lurah Desa. c. Mengambil sumpah jabatan/pelantikan Pj. Lurah Desa. d. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam proses pencalonan, pemilihan, pengangkutan, pelantikan dan pemberhentian Lurah Desa. |

| SUB BIDANG | URUSAN KECAMATAN |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | e. Mengesahkan.memberikan persetujuan penyidikan terhadap Lurah Desa. f. Penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. 6. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pamong Desa : a. Pengendalian dan koordinasi kegiatan pengisian pamong desa. b. Mengusulkan mutasi dan pengangkatan Carik Desa. c. Pembinaan Kepegawaian Carik Desa. d. Mengesahkan/memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa. e