PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO Nomor 6 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,
Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari perwujudan negara hukum serta landasan pelaksanaan otonomi daerah yang perlu diatur dengan metode yang pasti, baku dan standar dan mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu pengaturan mengenai Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO dan
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kota Palopo
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah..
3. Walikota adalah Walikota Palopo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palopo
6. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo
7. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD Kota Palopo yang khusus menangani bidang legislasi.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo
9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota.
12. Peraturan Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota dalam Berita Daerah.
14. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu Umum
BAB II - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 2
- (1) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai
PENJELASAN
Pembukaan
atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.
## Bagian Kedua
Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah
##
PENJELASAN
Pasal 3
Tujuan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam rangka: - a. Pelaksanaan otonomi Daerah; - b. Pelaksanaan Tugas Pembantuan; - c. Menampung kondisi khusus daerah; dan - d. Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. ## BAB III ## ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PENJELASAN
Pasal 4
Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi : - a. Kejelasan tujuan; - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; - d. Dapat dilaksanakan; - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; - f. Kejelasan rumusan; dan - g. Keterbukaan. ## BAB IV ## MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
PENJELASAN
Pasal 5
- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka : - a. penyelenggaraan otonomi daerah; - b. penyelenggaraan tugas pembantuan; - c. menampung kondisi khusus daerah; - d. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. - (2) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas : - a. pengayoman;. - b. kemanusiaan; - c. kebangsaan; - d. kekeluargaan; - e. kenusantaraan; - f. bhineka tunggal ika; - g. keadilan; - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; - i. ketertiban, kepastian hukum; dan atau - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. - (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 6
- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam Peraturan Daerah. - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) - (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya. BAB V PROGRAM LEGISLASI DAERAH Bagian Kesatu Umum
PENJELASAN
Pasal 7
Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.
PENJELASAN
Pasal 8
- (1) Program Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD. - (2) Program Legislasi Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah . - (3) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.
PENJELASAN
Pasal 9
- (1) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. - (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi : - a. latar belakang dan tujuan penyusunan; - b. sasaran yang akan diwujudkan; - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan - d. jangkauan dan arah pengaturan. - (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. - (4) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ## Bagian Kedua Penyusunan Program Legislasi Daerah
PENJELASAN
Pasal 10
- (1) Penyusunan Program Legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD. - (2) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD. - (3) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD. - (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota
PENJELASAN
Pasal 11
- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. - (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri