PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Nomor 13 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENT ANG TAHON 2016 NOMOR l.ffJ SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
keterpaduan sektor transportasi dengan sektor lainnya dan meningkatkan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan pelayanan sektor transportasi kepada masyarakat serta meningkatkan peranan semua pihak dalam kegiatan pembangunan sektor transportasi perlu dikembangkan sistem transportasi wilayah ;
•
Mengingat
- b. bahwa sistem transportasi wilayah merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang disusun dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahan 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang -Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I
i
I,
-·
Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
'
•
•
•
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Rebubfik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3610);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol {Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
\
'
.
,.
•
•
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009· tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
2. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 ten tang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
•
•
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 ten tang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 tentang Kebandarudaraan Nasional;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 ten tang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/ Multimoda Tahun 2010-2013;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana lnduk . Perkeretaapian Nasional;
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2011 ten tang Alur Pelayaran di Laut;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7).
•
•
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA.
Pasal 1
Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
'
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsin Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
5. Sistem Transportasi Nasional selanjutnya disebut Sistranas adalah tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antarmoda, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, serta transportasi udara yang masingmasing terdiri dari sarana dan prasarana kecuali pipa yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/ atau barang yang terus berkembang secara dinamis;
6. Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Tatrawil Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien terpadu , dan harmonis, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau antar kota wilayah, dan dari simpul
•
•
atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Sistranas pada Tatrawil Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja penyelenggaraan transportasi di daerah dan Kabupaten/Kota.
Pasal 3
Sistranas pada Tatrawil Provinsi Sulawesi Tenggara bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem jaringan transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan menggerakan dinamika pembangunan.
Pasal 4
- ( 1) Sistranas pada Tatrawil Provinsi Sulawesi Tenggara disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- (2) Sistranas pada Tatrawil Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, dan lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Penutup.

- c. BAB III

- d. BAB IV

- a. BAB I

Pendahuluan

- b. BAB II

Pendekatan

## Pasal 5

Sistranas pada Tatrawil Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## HOWON 9100 NDHVJ. VNVDDN3.L IS3M V111S ISNIAOHd HVN3VG V.LIH38

## SV.M.V.Nnav .NVW}lfi'I

## 'VHVOON:3.L ISatA vrns

## ISNIAOHd HVH3Va SIHV.L3lDl3S

o/

µ-epug)I !P mnfauepun!a

9100

s 'Hnwaano

re88ue:i uped

µ-epU:;&gt;)I !P

UB}ldBl:;&gt;l!G

WV'IV Hfi.N

•

\Ml'QN{ Ou~ ·l\'ld

W:i ''3, \~ \~'S

· i~1 ·,,'i~i:.iilvtirs-vtt JJOVt' \'+:1·'QiJ·~a

..

,···

.,,.,,.,

... ~-·--------··»~'

...


•

•·'•·•-•,

.. v.•·«•,

•. ,.,r·(«••

;13.IB~U~J.

d-en:;&gt;s .rnifv 'UB}l~UBpUil!P y-eifzlue:i -ep-ed Il}IBIJ:;&gt;q ramur !U! .muroqrm UB.IIllB.I:;&gt;d !Sd.M.BlilS !SU!AOJd l{BJ:;&gt;BQ Blµgg urapsp BAUUBlBdUI:;&gt;U:;&gt;d u-e~u:;&gt;p tut .muroqnrj trarruaraj u-e8u-epu~U:;&gt;d

## l JBS"Bd

'ffB}fdS unt[eJ, [nres) 1 :JPHPdS .8uned

!JBqUid}"f n-efUH!P rsdsp B.IB~U:;)J, !S:;)M.l3IIlS !SU!AO.Id l!M.l3.I+l3J, l3pl3d t, y-es-ed urspsp pnsspsunp BUBUI!Bif-eq:;&gt;s Sl3UBJ+S!S

9 JBSl3d

..

..,,...,.,·;.r

""""-

,-•·••




\_., ...

.---

-

•

•

## DAFTAR ISi

- BAB III · ·

PENUTUP

BAB IV.

VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

A. VISI

B. MISI

C. KEBIJAKAN

D. STRATEGI

E.PROGRAM

PENDEKATAN

A. SISTRANAS

B. SISTRANAS PADA TATRANAS

C. SISTRANAS PADA TATRAWIL

BAB II.

## PENDAHULUAN BAB I.

A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN

C.PENGERTIAN

D. SISTEMATIKA

Lampiran II

Tabet Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara (Jangka Pendek 2013-2014, Jangka Menengah 20152019, dan Jangka Panjang 2020-2030)

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Transportasi Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara (Jangka Pendek 2013-2014, Jangka Menengah 20152019, dan Jangka Panjang 2020-2030) Tabet Program Pengembangan Jaringan Prasarana

Tabel Program Jarlngan Pelayanan Transportasi Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Jangka Pendek 20132014, Jangka Menengah 2015-2019, dan Jangka PanJang 2020-2030)

Tabel Program Jaringan Prasarana Transportasi Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Jangka Pendek 20132014, Jangka Menengah 2015-2019, dan Jangka Panjang 2020-2030)

•

•

Lampiran VI

Peta Pulau/Kepulauan Wilayah Provinsi Tenggara

Sulawesi

Lampiran VII

Peta Jaringan Pelayanan Transportasi Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Jaringan Antar Provinsi dan Dalam Provinsi Tahun 2014, 2019, 2025 Dan 2030)

Lampiran VIII Peta

Jaringan Prasarana Transportasi Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Jaringan Skala Nasional dan Skala Provinsi Tahun 2014, 2019, 2025 Dan 2030)

•

•

PERATURANGUBERNURSULAWESITENGGARA

NOMOR

4&amp;

TAHUN 2016

TANGGAL

ol-9

DESEMBER 2016

LAMPIRAN I

## TENTANG

## SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASIWILAYAHPROVINSISULAWESITENGGARA

## BABI PENDAUHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-kearnanan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang clan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah clan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa clan bernegara dalam rangka perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perwujudan sistem transportasi yang efektif dan efisien menghadapi berbagai tantangan, peluang clan kendala sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan clan teknologi, kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup serta adanya keterbatasan sumber daya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi nasional perlu terus ditata dan disempurnakan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga terwujud keterpaduan antar clan intra moda transportasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta perdagangan nasional dan internasional dengan memperhatikan kelaikan sarana clan prasarana transportasi.

Berdasarkan kondisi seperti yang disebutkan di atas clan dengan memperhatikan perkiraan perubahan pola aktivitas, pola pergerakan, serta peruntukan lahan, maka perlu disusun dokumen Sistem

•

•

Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah berupa jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi wilayah jangka menengah dan panjang sebagai salah satu perwujudan Sistranas dan menjadi pedoman atau acuan pembangunan transportasi di wilayah.

## B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem jaringan transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan menggerakan dinamika pembangunan.

## PENGERTIAN c.

1. Jaringan lalu lintas clan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Simpul ad.alah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.
3. Prasarana lalu lintas clan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung .
4. Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.
5. Transportasi multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan Dokumen Transportasi Multimoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut.
6. Transportasi jalan yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah lalu lintas angkutan jalan dan jaringan jalan.

~

•

•

7. Transportas i sungai dan danau yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di sungai dan danau.
8. Transportasi kereta api yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah perkeretaapian.
9. Transportasi sungai dan danau yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di sungai dan danau.
10. Transportasi penyeberangan yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran yang menghubungkan jaringan jalan dan/ atau kereta api yang terputus.
11. Transportasi laut yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di laut .
12. Transportasi udara yang dimaksudkan dalam dokumen mi adalah penerbangan.
13. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta apr dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
14. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
15. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
16. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
11. 1 7. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
18. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/ atau antarmoda serta mendorong

•

•

perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

19. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan intemasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
20. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan an tar Provinsi .
21. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tern pat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam propinsi.
22. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
23. Rute penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
24. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

•

-··

25. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
26. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
27. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya .
28. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
29. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
30. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai propinsi.
7. mempengaruhi dan mempunyai cakupan pelayanan perkembangan ekonomi terbatas. 31. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang
32. -Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
33. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

•

34. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut:
- berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan intemasional;
- berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa propinsi;
- berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional a tau melayani be berapa propinsi.
35. Pusat Kegiatan Wilayah (PK.W) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut:
- berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani beberapa kabupaten;
- berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
- berpotensi atau berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor mendukung PKN.

## D. SISTEMATIKA

Dokumen Sistranas Pada Tatrawil ini terdiri dari Pendahuluan, pendekatan tataran transportasi, visi, misi, kebijakan dan strategi serta program pengembangan transportasi wilayah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program pengembangan transportasi wilayah meliputi program optimalisasi dan pembangunan,sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan Dokumen Sistranas Pada Tatrawil, tujuan, pengertian serta sistematika penulisan.

Bab II. Pendekatan berisi gambaran sistranas, sistranas pada Tatranas Dan Sistranas Pada Tatrawil.

- Bab III. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Pengembangan Transportasi wilayah.
- Bab IV. Penutup.

•

•

## A. SISTRANAS

## 1. DEFINISI

Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

## 2. TATARAN TRANSPORTASI

Sistranas diwujudkan dalam tiga tataran, yaitu Sistranas pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas}, Sistranas pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada Tatrawil) dan Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Sistranas pada Tatralok).

## 3. ARAH PERWUJUDAN

Pengembangan transportasi nasional diorientasikan pada upaya penyeimbangan antara permintaan jasa transportasi dengan penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi. Pengembangan jaringan prasarana dan janngan pelayanan dilakukan pada masing-rnasing tataran dengan memperhatikan aspek komersial dan aspek keperintisan, aspek keselamatan, keunggulan masing-masing moda transportasi sesuai dengan kondisi geografi, kependudukan, dan sumber daya alam, yang diarahkan untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan moda yang ada, baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, dan udara, maupun pipa, sesuai dengan potensi wilayah.

Perwujudan Sistranas berupa Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS), Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) dan

## BAB II PENDEKATAN

•

•

Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK). Tataran transportasi tersebut memuat tatanan mengenai pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi. Keterkaitan ke tiga tataran tersebut secara terintegrasi menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan dan pembangunan transportasi untuk perwujudan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien baik pada tataran wilayah maupun lokal.

- Di dalam undang-undang bidang transportasi diamanahkan penetapan rencana induk dan tatanan mengenai simpul transportasi. Dokumen-dokumen tersebut antara lain meliputi:
- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan
- c. Cetak Biru Angkutan Sungai dan Danau (sedang dalam proses penyelesaian)
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
- f. Tatanan Kepelabuhanan (sedang dalam proses penyelesaian)
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tatanan Kebandar Udaraan Nasional

Penyelarasan dokumen Sistranas sejalan dengan perkembangan dan dinamika nasional dan lingkungan strategis serta harmonisasi dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta empat peraturan perundang-undangan transportasi, Sistem Logistik Nasional, Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda mempunyai korelasi yang kuat dengan ekonomi.

Kedudukan Sistranas, Sistranas pada Tatranas, Sistranas pada Tatrawil serta dokumen terkait di masing-masing moda transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada gambar 1.


-

·=··

·-


•


•

## SISTRANAS PADA TATRANAS

## 1. DEFINISI

Sistranas pada Tatranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya .

## 2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRANAS

Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.

## 3. ARAHPENGEMBANGAN

Arah pengembangan transportasi didekati dari tiga sisi, yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam. Dari sisi geografi, Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, pengembangan transportasi diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dalam bentuk transportasi antar moda dalam pulau dan antar pulau. Dari sisi demografi, pengembangan transportasi antar moda diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan kepadatan populasi yang terbagi dalam dua kategori yaitu untuk kawasan perkotaan (urban transport) dan perdesaan (rural transport).

•

Karakter geografis wilayah Sulawesi Tenggara yang memiliki 74% wilayah perairan, penduduk yang tersebar pada 4 pulau besar, dan ±55 pulau-pulau kecil menjadikan transportasi laut dan penyeberangan sebagai Sistem transportasi utama. Potensi sumber daya alam yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dalam koridor 4 berdasarkan MP3EI yaitu pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel dan yang utama adalah minyak dan gas bumi. Selain itu Wilayah Sulawesi Tenggara unggul dalam sektor kelautan/ perikanan, kehutanan, pertanian dan pertambangan (Nikel).

Dari sisi sumber daya alam, pengembangan transportasi harus mempertimbangkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien seperti transportasi pipa untuk mengangkut LNG, transportasi kereta api mengangkut hasil perkebunan dan hasil pertambangan.

## SISTRANAS PADA TATRAWIL c.

## 1. DEFINISI

Sistranas pada Tatrawil adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasiudara, dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya

## 2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRAWIL

Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada Tatrawil) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang

•

•

memfasilitasi perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.

## 3. ARAHPENGEMBANGAN

Pengembangan simpul-simpul transportasi adalah berdasarkan kebutuhan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi wilayah Sulawesi Tenggara. Beberapa wilayah dan desa-desa terisolasi yang mempunyai potensi produksi SDA diusulkan untuk pengembangan sistem transportasi antara: Pulau Batu Atas (Batu Atas Barat dan Timur, Wacuala), Kapontori/ Todanga (Kabupaten Buton), Lora di Jazirah Tenggara Bagian Selatan Kabupaten Bombana, Laonti di Teluk Staring Kabupaten Konawe Selatan, Runduma di Kabupaten Wakatobi, Mowewe di Dataran Tinggi Kabupaten Kolaka dan Abuki di Kaki Gunung Meluhu Kabupaten Konawe, Iwoimenda/ Wolo di Kabupaten Kolaka dan Buranga/ Bonegunu di Buton Utara.

Pengembangan simpul pertumbuhan ekonomi yang baru diusulkan konektifitas segitiga antar Jazirah Selatan Wilayah Sultra (Bambaea mencakup Lora Kabupaten Bombana}, Pulau Muna Barat (Tanjung Batu Kabupaten Muna), dan Pulau Kabaena (Tanjung Pising).

Pengembangan 3 simpul ekonomi tersebut didukung dengan konektifitas dari masing-masing simpul yang mempunyai integrasi internal antar desa/kota dalam pulau yang sama, dan integrasi antar pulau:

1. Wilayah Jazirah terdiri konektifitas internal pulau dari transportasi laut Bambaea-Boepinang-Kolaka, Kasipute-Lora
2. Pulau Muna bagian Barat Tanjung Batu-Bambaea
3. Pulau Kabaena terdiri konektifitas antar pulau yang dapat dikembangkan dari transportasi laut Dongkala-Mawasangka, Dongkala-BauBau, Sikeli - Bambaea - Boepinang - Kolaka, Tanjung Pising - Bambaea

•

•

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi membutuhkan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pertumbuhan produksi sumber daya alam yang terdapat di wilayah Sulawesi Tenggara. Beberapa kota/kabupaten yang mempunyai potensi geografis laut dan secara spatial mempunyai kekuatan untuk menarik pertumbuhan dari wilayah kecamatan/ desa sekitarnya dapat diusulkan menjadi pusat kegiatan wilayah, yang membutuhkan pengembangan infrastruktur seperti transportasi, air, listrik dan sarana perdagangan serta sarana sosial lainnya.

Sistem transportasi yang direncanakan untuk tahun 2014-2030 mempertimbangkan beberapa kebijakan pembangunan ekonomi wilayah Sulawesi Tenggara, yaitu rencana pembangunan Smelter di Konawe Utara, Kolaka Utara, dan Bombana (informasi dari Sekda, Mei 2012).

Selain itu peningkatan kualitas dan status jalan, dan pengadaan pelabuhan khusus dibutuhkan untuk angkutan tambang di Konawe Utara, Kolaka Utara dan Bombana. Peningkatan kualitas dan status jalan Kabupaten Konawe, sebagai agrokolektor / prosesing.

Jaringan konektifitas antar pulau yang dibutuhkan adalah pengembangan prasarana dan sarana transportasi laut (angkutan penyeberangan) serta pengembangan prasarana dan sarana transportasi darat berupa jalan provinsi, jalan Kabupaten dan jalan pedesaan. Beberapa usulan pengembangan simpul-simpul transportasi berdasarkan usulan pengembangan simpul-simpul produksi untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah Sulawesi Tenggara.

•

•

## BAB III

## VISI, MISI , KEBIJAKAN , STRATEGI DAN PROGRAM

## A. VISI

Jaringan transportasi wilayah bertumbuh, merata dan terpadu.

## B. MISI

- a. Meningkatkan jaringan pelayanan transportasi wilayah.
- b. Meningkatkan jaringan prasarana transportasi wilayah.

## KEBIJAKAN c.

Penetapan kebijakan transportasi, berupa konsep kebijakan perencanaan dan pengembangan sistem dan manajemen transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi, dan jaringan pelayanan transportasi, serta regulasi.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor yang terkait, yang meliputi peraturan perundangan, kebijakan yang diterapkan pada tingkat regional maupun nasional, tuntutan permintaan penyediaan janngan prasarana transportasi dan pelayanan transportasi, kepentingan dasar lokal, wilayah regional dan nasional, maupun kepentingan pelayanan publik tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.

## 1. Transportas i antar/inter moda

Kebijakan transportasi antar/inter moda disusun berdasarkan perencanaan konsep keterpaduan moda transportasi (darat, sungai/danau, penyeberangan, laut dan udara), yaitu dengan mengembangkan prasarana an tar/ inter moda pada setiap simpul transpotasi.

## 2. Transportasi jalan

Kebijakan pelayanan transportasi jalan disusun berdasarkan permintaan pengguna transportasi untuk jaringan AKDP dan AKAP, serta pengadaan moda untuk angkutan penumpang skala

•

•

regional, lokal, dan angk:utan sekolah. Kebijakan prasarana transportasi jalan meliputi peningkatan k:ualitas jaringan jalan, peningkatan fasilitas/kelengkapan jalan,pengembangan dan pembangunan terminal, serta regulasi peningkatan status jalan.

## 3. Transportasi sungai/ danau

Kebijakan pelayanan transportasi sungai/ danau disusun berdasarkan kebutuhan trayek pelayanan dan kapasitas angk:utan sungai, untuk menduk:ung sektor pariwisata.

## 4. Transportasi penyeberangan

Kebijakan pelayanan transportasi penyeberangan meliputi penambahan rute / trayek, penambahan moda angkutan penyeberangan. Kebijakan prasarana transportasi, meliputi pengembangan terminal angk:utan penyeberangan,pengadaan pembangunan terminal penyeberangan baru,dan peningkatan fasilitas keselamatan penyeberangan.

## 5. Transportasi laut

tambang yang direncanakan menjadi lokasi smelter, serta pembangunan terminal peti kemas. desa-desa terpencil, pembangunan pembangunan pelabuhan khusus pembangunan ekonomi pelabuhan pengumpul, Kebijakan pelayanan transportasi laut meliputi pengadaan layanan angk:utan laut untuk desa terpencil/ terisolasi, penambahan alur pelayaran PELNI, dan penambahan jumlah trip kapal laut. Kebijakan prasarana transportasi laut meliputi peningkatan klasifikasi dermaga, pembangunan pelabuhan pengumpan untuk percepatan dan perluasan

## 6. Transportasi ud.ara

Kebijakan pelayanan transportasi udara meliputi peningkatan kapasitas (frek:uensi) penerbangan, dan penambahan rute penerbangan domestik untuk mendukung aksesibilitas skala nasional dan intemasional.

•

•

Kebijakan prasarana transportasi udara meliputi pengembangan fasilitas bandar udara, dan kajian pembangunan bandar udara, serta perencanaan dan pembangunan bandar udara baru.

## D. STRATEGI

Strategi merupakan bagian dari rencana yang disusun untuk mewujudkan kebijakan yang ada. Strategi yang ditempuh untuk menunjang kebijakan itu antara lain:

## 1. Strategi transportasi secara umum

Strategi tranportasi secara umum yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan pelayanan transportasi masa datang serta menyelesaikan permasalahan transportasi yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Strategi umum yang diusulkan antara lain sebagai berikut.

- Peningkatan kualitas dan pelayanan sarana dan prasarana angkutan baik penumpang maupun barang.
- Peningkatan fasilitas keamanan, ketertiban dan keselarriatan lalu lintas jalan dan pelayaran.
- Peningkatan dan optimalisasi peraturan/kebijakan penunjang potensi termasuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
- sektor Mengembangkan investasi swasta didalam perhubungan.
- Peningkatan transportasi yang murah
- Mengembangkan sistem dan manajemen perhubungan
- transportasi sistem dan mekanisme pembiayaan Menyusun konsep
- Meningkatkan aspek kenyamanan, keselamatan dan keamanan transportasi

## 2. Strategi transportasi an tar/ inter moda

- Merencanakan konsep keterpaduan moda transportasi


•


•

- Pengembangan prasarana an tar/ inter moda pada setiap simpul transportasi (darat, penyeberangan, laut dan udara)

## 3. Strategi transportasi jalan/ darat

- Peningkatan dan pengembangan prasarana jalan.
- Pengontrolan beban berlebih angkutan barang yang melewati jaringan jalan dengan adanya jembatan timbang
- Pengembangan fasilitas pelayanan jalan
- Peningkatan daya jangkau pelayanan transportasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
- Pemerataan dan peningkatan pengembangan prasarana transportasi jalan untuk optimalisasi akses .
- Pengembangan dan peningkatan pelayanan simpul transportasi di Provinsi Sulawesi Tenggara
- Memberikan kebebasan para operator untuk menentukan tarifnya sendiri sesuai dengan batas yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Gubemur.
- Uji kelayakan kendaraan dengan melalui uji KIR kendaraan.
- Pemberlakuan Peraturan penggunaan sabuk keselamatan.

## 4. Strategi transportasi penyeberangan

- Pengembangan terminal-terminal angkutan penyeberangan
- Peningkatan fasilitas keselamatan penyeberangan

## 5. Strategi transportasi laut

- Pengembangan pelabuhan pengumpan untuk desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah yang mempunyai potensi SDA.
- Pembenahan armada nasional untuk melaksanakan azas cabotage angkutan domestik dan meraih pangsa pasar yang wajar dalam angkutan ekspor-impor.
- Pembenahan armada nasional harus diikuti dengan adanya rekayasa keuangan (financial engineering) yang terjangkau oleh pemilik kapal.

•


•

- Sistem bisnis kepelabuhan harus diubah menjadi pusat pelayanan bongkar muat barang dan fasilitator untuk mengirim barang sampai tujuan akhir.
- Perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang aksesibilitas barang dari dan ke pelabuhan harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak berkepentingan.
- Konsentrasi penuh dalam pelayaran angkutan domestik dan untuk sementara memberikan kebebasan kepada armada asing untuk melayani kegiatan ekspor-impor.
- Pengembangan fasilitas dan pelabuhan skala regional, nasional dan internasional yang berstandar internasional

## 6. Strategi transportasi udara

- Menetapkan pola operasi pelayanan yang berdasarkan asas menambah jumlah frekuensi penerbangan sampai mencapai tingkat lebih optimal.
- Penegakan liability of services terhadap masing-masing operator baik dari aspek keandalan sarana, kelaikan, dan maintenance facilities.
- Penyusunan rute penerbangan domestik dalam rangka memberikan pelayanan ke seluruh penjuru tanah air, perlu diupayakan keseimbangan hak dan kewajiban operator dalam memberikan pelayanan jasa .
- Pelayanan jasa penerbangan internasional perlu diintensifkan melalui Bilateral Air Service Agreement (BAA).
- Mempersiapkan penerapan CNS/ ATM sesuai dengan ketatapan ICAO artinya selain harus mengikuti perkembangan internasional juga menyesuaikan program desentralisasi pengelolaan transportasi udara.

•

•

## 7. Strategi penduk.ung lain

- komputerisasi. dan transportasi bi dang di pelatihan Mengadakan
- Ikut serta dalam seminar yang berhubungan dengan sektor perhubungan.
- Meningkatkan SDM dengan berbagai penelitian dan pengetahuan di bidang teknologi transportasi.

## E. PROGRAM

Program-program yang disusun untuk pembangunan transportasi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan program skala nasional dan wilayah. Uraian program secara lengkap terlampir dalam bentuk peta dan tabel, untuk waktu pelaksanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Garis besar dari program-program yang disusun sebagai berikut:

## l. Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional

- Perencanaan trayek pelayanan angkutan sungai Lasolo dari Pulau Tapunggaya dan Pulau Bahubulu (Pariwisata)
- Penambahan jumlah armada Angkutan terminal penyeberangan ferry ASDP Kolaka-Bajoe
- Perencanaan jalur lintas kereta api Kendari-Kolaka
- Pengoperasian kembali terminal penyeberangan ferry TondasiBira (Sulsel)
- Pengoperasian pelabuhan Utama di Kecamatan Banabungi Kabupaten Buton (Nasional)
- Peningkatan status pelayanan Bandar Udara Matohara Wakatobi menjadi Bandar Udara pengumpul
- Peningkatan status pelayanan Bandar Udara Sugimanuru Kabupaten Muna menjadi Bandar Udara Pengumpan
- Penambahan jumlah rute penerbangan angkutan udara (Bandar Udara Tangketada Kolaka) Kolaka-Surabaya-Jakarta


•


•

- Penambahan jurnlah rute penerbangan angkutan udara (Bandar Udara Haluoleo Kendari)
- Pernbangunan Rute Penyeberangan Ferry Labuan (Buton Utara}Arnolengo (Konawe Sela tan).

## 2. Jaringan Prasarana Transportas