UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1950 tentang MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT (berlaku 15 April 1954)
Pembukaan
Mengingat
Mengingat
Pula
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR6TAHUN1954 TENTANG
MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : 1. bahwa kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I. yang cacat jasmani dan/atau rohani, yang pada waktu penyerahan ke-daulatan tidak masuk A.P.R.I.S. hanya diberikan tunjangan untuk selama waktu 1 tahun dan sebanyaknya 5 tahun menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 18);
2. bahwa dipandang perlu kepada mereka diberikan jaminan sosial (pensiun/onderstand) seperti termaksud dalam ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950.(Lembaran Negara tahun 1950 No. 28);
3. bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perubahan-perubahan didalam Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950 tersebut diatas.
3. : Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950 terse-but diatas tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat, (Lembaran Negara tahun 1950 No. 28).
4. : 1. Ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 12, tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 42);
2. Pasal-pasal 36 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Re-publik Indonesia;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 38 pada tanggal 1 Maret 1954.
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENGUBAH UNDANGUNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT.
Pasal 1
Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 28) seperti telah diubah dengan Undang-undang darurat No. 28 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 50) dan dinyatakan berlaku bagi anggota tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan Undang-undang darurat No. 11 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 76) jo Undang-undang darurat No. 10 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 75) diubah lagi sebagai berikut.
Dalam pasal 23 sesudah nomor 9 (terakhir) ditambahkan nomor 10 yang berbunyi sebagai berikut:
- " 10.Kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I., yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S. karena cacat jasmani dan/atau rohani, yang didapatnya didalam dan oleh karena dinas sebelum waktu penyerahan kedaulatan itu, dan diberhentikan dari dinas ketentataan dengan hormat pada dan sesudah tanggal 1 Januari 1950, diberikan pensiun dan kenaikan pensiun seperti termaktub dalam pasal 9 ayat 1, sedang apabila cacat itu tidak disebabkan didalam dan oleh karena dinas, maka kepadanya diberikan pensiun dan kenaikan pensiun menurut pasal 9 ayat 2 atau onderstand seperti termaktub dalam pasal 20".
Diundangkan pada tanggal 15 April 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
Pasal 9
- " 10.Kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I., yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S. karena cacat jasmani dan/atau rohani, yang didapatnya didalam dan oleh karena dinas sebelum waktu penyerahan kedaulatan itu, dan diberhentikan dari dinas ketentataan dengan hormat pada dan sesudah tanggal 1 Januari 1950, diberikan pensiun dan kenaikan pensiun seperti termaktub dalam pasal 9 ayat 1, sedang apabila cacat itu tidak disebabkan didalam dan oleh karena dinas, maka kepadanya diberikan pensiun dan kenaikan pensiun menurut pasal 9 ayat 2 atau onderstand seperti termaktub dalam pasal 20".
Pasal 23
- " 10.Kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I., yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S. karena cacat jasmani dan/atau rohani, yang didapatnya didalam dan oleh karena dinas sebelum waktu penyerahan kedaulatan itu, dan diberhentikan dari dinas ketentataan dengan hormat pada dan sesudah tanggal 1 Januari 1950, diberikan pensiun dan kenaikan pensiun seperti termaktub dalam pasal 9 ayat 1, sedang apabila cacat itu tidak disebabkan didalam dan oleh karena dinas, maka kepadanya diberikan pensiun dan kenaikan pensiun menurut pasal 9 ayat 2 atau onderstand seperti termaktub dalam pasal 20".
Diundangkan pada tanggal 15 April 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundang-kan serta mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Januari 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.

Penandatangan: MENTERI PERTAHANAN, ttd IWA KUSUMAMANTRI.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
- (1) Peraturan Pemerintah No 6 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No 18) menetapkan pemberian tunjangan kepada para anggota TNI yang diberhentikan, baik karena kelebihan dalam susunan ketentaraan atau atas permintaan sendiri, maupun disebabkan karena cacad jasmani atau rokhani, dan yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk APRIS.
2. Tunjangan tersebut diberikan hanya untuk selama waktu sekurang-kurangnya 1 tahun dan sebanyak-banyaknya 5 tahun.
- (2) Pemberian tunjangan yang bersifat sementara itu bagi para penderita cacad Militer yang kehilangan anggota badannya atau yang berada dalam keadaan mengkhawatirkan, adalah tidak tepat dan kurang benar, oleh karena cacad jasmani atau rokhani diderita olehnya selama mereka hidup.
- (3) Berkenaan dengan itu dan didasarkan kepada keadilan sosial dan ditinjau dari perikemanusiaan, maka sudah selayaknya kepada mereka yang menderita cacad itu diberikan pensiun atau onderstand sesuai dengan apa yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat No 19 tahun 1950 No 28).
- (4) Berhubung dengan uraian tersebut di atas, maka Undang-undang Darurat No 19 tahun 1950 itu perlu diubah seperti termaksud dalam Undang-undang Darurat ini.
TAMBHAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 566