Unknown Unknown Nomor E Tahun 1950 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kepala Sahran Kerja Peranglrat Daeratr selaku Pengguna Barang Mlik Daerah diberi wewenang unhrk menggunakan Barang Milik Daeratr yang berada dalam penguasaannya urrtuk kepentingan penyelenggaraan hrgas dan fungpi satuan ket'a perangkat datrah yang dipimpinnya; a - b. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa Satuan Keda Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang menyediakan lahan khusus parkir, yang lokasinya tersebar di Kabupaten Situbondo; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima.na dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OLL tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; (berlaku 1 Aug 2016)
Pembukaan
berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perattrran Pemerintatl Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kepala Sahran Kerja Peranglrat Daeratr selaku Pengguna Barang Mlik Daerah diberi wewenang unhrk menggunakan Barang Milik Daeratr yang berada dalam penguasaannya urrtuk kepentingan penyelenggaraan hrgas dan fungpi satuan ket'a perangkat datrah yang dipimpinnya; a
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa Satuan Keda Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang menyediakan lahan khusus parkir, yang lokasinya tersebar di Kabupaten Situbondo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima.na dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OLL tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1.
- Menglngat Indonesia Tahun L945; :
- Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1950 tentang Pembenhrlan Daerah-daeratr Kabupaten dalam Lingfungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tarrrbahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor I d4n Berita Negara Republik Indonesia Talnrn 1950 Nomor al) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 1965 (Iembaran Negara Republik hrdonesia Tahun 1965 Nomor 19, Ta:nbahan Lembaran Negara Republik hrdonesia Nomor 27301; 2.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851h
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 4.
3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201"4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 7.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Os Nomor 140, Tambahan Iembaran Negara Nomor a5781; 8.
7. Perahrran Pemerintah Nomor 79 Tatrun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tatrun 2AOT tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a73Sl; 10.
9. Peraturan Pemerintatr Nomor 69 tahun 2O1O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11.
10. Perattrran Pemerintah Nomor 27 Tatrun 2Ot4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 92, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); L2.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011; 13.
14. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 4 Tahun LggT tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o Tahun 201s tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 2O36);
16. Peraturan Daerah Ifubupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2Ot1 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (kmbar€ul Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 11). t7.
Dengan PersetuJuan Bersama
DEUTAN PERITAKILAIT RAIIYAT DAERATI I(ABT'PATEIY SITT'BOITDO dan
BT'PATI SITUBOIYDO
MEMIITUSKAIY:
Menetapkan : M DAERAII TEIITANG PERITBAHAN ATAS M DAERATI ITOMOR 11 TAHIIil 2OIT TEIYTANG REIRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARITIR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2OlL tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun zoll Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11) diubah seb^gai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 8, angka 9, angka LT diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan or€urg dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnys, Badan usaha Milik
4
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, organisasi sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir di luar tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifiat sementara.
10. Kendaraan adalah adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
6. t2. sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari g (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tisa ribu lima ratus) kilogram.
8. L4. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram
10. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo. 16.
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. L7.
12. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 18.
5
19. wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wqiib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
3. 2L. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalatr bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlatr kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat t&lt;etetapan Retribusi Daemat! Jnang slanjutrya disingt{at SKRD, adalah suat kaetapan retribusi yang merrentrlen Uesamyajumlah polok retribusi yang tertrhng.
24. surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat srRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterang&amp;o, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional
Pasal 8
- (1) Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditentukan sebagai berikut:
2. (21 Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemanfaatan tempat khusus parkir dengan waktu paling lama 8 (delapan) iam, kelebihan jam selanjutnya dikenakan tarif retribusi sebesar Loo/o (sepuluh persen) dari retribusi awalnya dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap jamnya.
Pasal 10
| llo. | Jenls Kendaraan | Besaran Retrlbusl lRp.l | Keterangan |
|--------|------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Sepeda | 500,00 | Sekali parkir |
| 2 | Sepeda Motor | 1.000,00 | Sekali parkir |
| 3 | Mobil Penumpang, Pick Up (JBB s 3500 Kg) | 2.000,00 | Sekali parkir |
| 4 | Bus, Truk dan 3501 s/d 14.000 Ks) | 2.000,00 | Sekali parkir |
| 5 | Mobil Barang (JBB>14.000 Kg) | 2.500,00 | Sekali parkir |
Masa Retribusi terutang adalah 1 (satu) kali penyediaan pelayanan tempat khusus parkir yang dinikmati oleh Wajib Retribusi.
Pasal 15
Instansi yang berwenang memungut Retribusi Tempat Khusus Parkir di daerah adalah SKPD yang mempunyai lahan tempat khusus parkir dimana aset tersebut dicatat.
Pasal 24
- Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (u
- Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2t
- Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (U diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (s)
PASAL II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam I-embaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 3 1 AUG 2016 BI'PATI SITI'BOIYDO,

Penetapan: Diundangkan di Situbondo Pada tanssal 3 1 AUG 2016 SEKR TARIS DATRAII KABT'PATEIT SITT'BOIYDO, , LEMBARAIT DATRAH IGBTIPATEIY SITI'BONDO TAHUIT 20.1.6 ITOMOR JAITA IYOREG PERATI'RAN DAERAII KABI'PATEIT SITT'BOITDO PROVIilSI TIMIIR: 98-5/20^\6 ## PEITJELASAN A?AS PERATURAN DATRATI I(ABT'PATEIT SITT'BONDO ## ITOMOR 6 TATII'N 2OL6 ## TTIITAITG ## PTRIIBAIIAN ATAS PERATI'RAIT DATRATI KABT'PATTIT SITUBOITDO TOMOR 11 TATIUN 2O11 TEITTANG REIRIBUSI TEMPAT KIIUSUS PARITIR ## I. I'MUM Retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk retribusi jasa usaha sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tduan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Penandatangan: Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tatrun 2Ot4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah dapat menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daeratr yang dipimpinnya. Instansi pemungut retribusi tempat khusus parkir sebagaimana telatr ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 201 1 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sehingga perlu disesuaikan. ## II. PASAL DTMI PASAL ```

Penandatangan: Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 10 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 15 Instansi yang berwenang memungUt Retribusi Tempat Khusus Parkir di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Angka 5 Pasal 24 Cukup je1as. Pasal II ``` Cukup jelas. ## TAMBAIIAIV LIMBARAIV DAERAH KABT'PATEN SITUBONDO ITOMOR I