PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 46 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA (berlaku 8 September 2015)
Pembukaan
Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketertiban pengelolaan dan penggunaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan
Dana Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SKPD dan Pemerintah Desa dalam:
- a. penyaluran Dana Desa; dan
- b. penggunaan Dana Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa; dan
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. pengelolaan Dana Desa meliputi:
1. organisasi pengelola;
2. mekanisme penyaluran;
3. pelaporan dan pertanggungjawaban;
4. pemantauan dan evaluasi SiLPA Dana Desa;
- b. penggunaan Dana Desa meliputi:
1. belanja pembangunan;
2. belanja pemberdayaan masyarakat; dan
3. biaya umum belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan masyarakat.
- (2) Uraian lebih lanjut pengelolaan dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 8 September 2015

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 8 September 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

Penandatangan: BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 46 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001

Penandatangan: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA PENGELOLAAN DANA DESA ## I. ORGANISASI PENGELOLA Untuk mendukung kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa maka dibentuk tim di tingkat Desa yang terdiri dari:

Penandatangan: 1. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa adalah Kepala Desa.

Penandatangan: 2. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari: 3. a. 4. koordinator

Penandatangan: : sekretaris Desa - b.

Penandatangan: - pelaksana kegiatan : kepala urusan/kepala seksi yang membidangi - c. bendahara : bendahara Desa

Penandatangan: 3. Tim pelaksana kegiatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara swakelola oleh Desa yang terdiri dari : 4. Tim pelaksana kegiatan mempunyai tugas : - a. membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan; - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan - c. menyusun dokumen laporan realisasi fisik dan penyerapan anggaran; - a.

Penandatangan: - penanggungjawab : Kepala desa;

Penandatangan: - b. ketua : kepala urusan/kepala seksi yang membidangi - c. bendahara : bendahara Desa/bendahara pembantu yang

Penandatangan: ditetapkan oleh Kepala Desa; dan - d. - anggota : sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) orang sesuai dengan kondisi Desa dan diambil dari unsur perangkat Desa, pengurus LPM, ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan yang lain: - d. menghimpun dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa; dan

Penandatangan: - e. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. ## II. MEKANISME PENYALURAN 1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. 2. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus); - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Penandatangan: 3. Penyaluran Dana Desa tahap I setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan Dana Desa tahap I disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:

Penetapan: - a. surat pernyataan bahwa Peraturan Desa tentang APBDesa telah diundangkan dilengkapi dengan nomor dan tanggal Peraturan Desa; - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dibiayai dengan Dana Desa;

Distribusi: - c. foto copy rekening kas Desa ; dan - d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II tahun sebelumnya.

Penandatangan: 4. Penyaluran Dana Desa tahap II setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan Dana Desa tahap II disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I paling sedikit 80% dengan format sebagai berikut: ## LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN ... PEMERINTAH DESA... KECAMATAN... ## KABUPATEN TRENGGALEK Pagu Desa : Rp.

Distribusi: | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL PENYALURAN KE REKENING KAS DESA | JUMLAH PENERIMAAN ( DEBET ) | JUMLAH PENGELUARAN ( KREDIT) | SALDO | SALDO | KET (PROSENTASE PENGELUARAN) | |---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------------------------------| | | | | | | REKENING | TUNAI | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1. 1.1 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 | PENDAPATAN Pendapatan Transfer  Tahap Pertama  Tahap Kedua  Tahap Ketiga BELANJA BANTUAN KE DESA... Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan ... Kegiatan ... Dst... Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluaran Irigasi Pengaspalan Jalan Desa Dst... Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan... | | | | | | | | | Kegiatan... | | | | | | | | 2.4.1 | | | | | | | | | 2.4.2 | | | | | | | | | | Kegiatan... | | | | | | | | | JUMLAH | | | | | | |

Verifikasi: Disetujui oleh,

Penandatangan: KEPALA DESA... (...) BENDAHARA DESA (...)

Penandatangan: 5. Penyaluran Dana Desa tahap III setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan Dana Desa tahap III disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II paling sedikit 80% dengan format sebagaimana pada angka 4. ## III. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 1. PELAPORAN - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dengan format sebagai berikut: ## LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN ... PEMERINTAH DESA... KECAMATAN... KABUPATEN TRENGGALEK Pagu Desa : Rp.

Distribusi: | KODE | URAIAN | TANGGAL PENYALURAN KE REKENING | JUMLAH PENERIMAAN ( DEBET ) | JUMLAH PENGELUARAN ( KREDIT) | SALDO | SALDO | KET (PROSENTASE PENGELUARAN) | |-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------------------------------| | REKENING | | KAS DESA | | | REKENING | TUNAI | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1. 1.1 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 | PENDAPATAN Pendapatan Transfer  Tahap Pertama  Tahap Kedua  Tahap Ketiga BELANJA BANTUAN KE DESA... Bidang Penyelenggaraan | | | | | | | | | Pemerintahan Kegiatan ... Kegiatan ... Dst... Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan... | | | | | | | | 2.4 | Kegiatan... Dst... | | | | | | | | | Bidang Pembinaan Masyarakat Kegiatan... | | | | | | | | 2.4.2 | | | | | | | | | | Perbaikan Saluaran Irigasi | | | | | | | | | Pengaspalan Jalan Desa Dst... | | | | | | | | 2.4.1 | | | | | | | | | | Kegiatan... | | | | | | | | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH |

Penandatangan: Disetujui oleh, KEPALA DESA... (...) BENDAHARA DESA (...) - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Penandatangan: - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Camat setempat. ## 2. PERTANGGUNGJAWABAN

Penandatangan: - a. Setiap penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti-bukti fisik, administrasi dan keuangan, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. - b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan dan dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya serta diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran; - c. Bendahara Desa wajib menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA DANA DESA

Penandatangan: Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa

Penandatangan: 1. Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati: - a. meminta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 8 September 2015

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 8 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 46 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI


Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

PENGELOLAAN DANA DESA

## I. ORGANISASI PENGELOLA

Untuk mendukung kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa maka dibentuk tim di tingkat Desa yang terdiri dari:

1. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa adalah Kepala Desa.
2. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari:
3. a.
4. koordinator

: sekretaris Desa

- b.
- pelaksana kegiatan : kepala urusan/kepala seksi yang membidangi
- c. bendahara : bendahara Desa
3. Tim pelaksana kegiatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara swakelola oleh Desa yang terdiri dari :
4. Tim pelaksana kegiatan mempunyai tugas :
- a. membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- c. menyusun dokumen laporan realisasi fisik dan penyerapan anggaran;

- a.

- penanggungjawab : Kepala desa;

- b. ketua : kepala urusan/kepala seksi yang membidangi

- c. bendahara : bendahara Desa/bendahara pembantu yang

ditetapkan oleh Kepala Desa; dan

- d.

- anggota : sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh)

orang sesuai dengan kondisi Desa dan diambil dari unsur perangkat Desa, pengurus LPM, ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan yang lain:

- d. menghimpun dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

## II. MEKANISME PENYALURAN

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
2. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
3. Penyaluran Dana Desa tahap I setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan Dana Desa tahap I disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan bahwa Peraturan Desa tentang APBDesa telah diundangkan dilengkapi dengan nomor dan tanggal Peraturan Desa;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dibiayai dengan Dana Desa;
- c. foto copy rekening kas Desa ; dan
- d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II tahun sebelumnya.
4. Penyaluran Dana Desa tahap II setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan Dana Desa tahap II disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I paling sedikit 80% dengan format sebagai berikut:

## LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP I TAHUN ANGGARAN ...

PEMERINTAH DESA...

KECAMATAN...

## KABUPATEN TRENGGALEK

Pagu Desa : Rp.

| KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL PENYALURAN KE REKENING KAS DESA | JUMLAH PENERIMAAN ( DEBET ) | JUMLAH PENGELUARAN ( KREDIT) | SALDO | SALDO | KET (PROSENTASE PENGELUARAN) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------------------------------|
| | | | | | REKENING | TUNAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 1.1 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 | PENDAPATAN Pendapatan Transfer  Tahap Pertama  Tahap Kedua  Tahap Ketiga BELANJA BANTUAN KE DESA... Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan ... Kegiatan ... Dst... Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluaran Irigasi Pengaspalan Jalan Desa Dst... Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan... | | | | | | |
| | Kegiatan... | | | | | | |
| 2.4.1 | | | | | | | |
| 2.4.2 | | | | | | | |
| | Kegiatan... | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | |

Disetujui oleh,

KEPALA DESA...

(...)

BENDAHARA DESA

(...)

5. Penyaluran Dana Desa tahap III setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan Dana Desa tahap III disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II paling sedikit 80% dengan format sebagaimana pada angka 4.

## III. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. PELAPORAN
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dengan format sebagai berikut:

## LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN ...

PEMERINTAH DESA...

KECAMATAN...

KABUPATEN TRENGGALEK

Pagu Desa : Rp.

| KODE | URAIAN | TANGGAL PENYALURAN KE REKENING | JUMLAH PENERIMAAN ( DEBET ) | JUMLAH PENGELUARAN ( KREDIT) | SALDO | SALDO | KET (PROSENTASE PENGELUARAN) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------------------------------|
| REKENING | | KAS DESA | | | REKENING | TUNAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 1.1 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 | PENDAPATAN Pendapatan Transfer  Tahap Pertama  Tahap Kedua  Tahap Ketiga BELANJA BANTUAN KE DESA... Bidang Penyelenggaraan | | | | | | |
| | Pemerintahan Kegiatan ... Kegiatan ... Dst... Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | | |
| | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan... | | | | | | |
| 2.4 | Kegiatan... Dst... | | | | | | |
| | Bidang Pembinaan Masyarakat Kegiatan... | | | | | | |
| 2.4.2 | | | | | | | |
| | Perbaikan Saluaran Irigasi | | | | | | |
| | Pengaspalan Jalan Desa Dst... | | | | | | |
| 2.4.1 | | | | | | | |
| | Kegiatan... | | | | | | |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH |

Disetujui oleh, KEPALA DESA...

(...)

BENDAHARA DESA

(...)

- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Camat setempat.

## 2. PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Setiap penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti-bukti fisik, administrasi dan keuangan, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan dan dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya serta diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;

- c. Bendahara Desa wajib menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA DANA DESA

Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa

1. Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
2. SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
3. SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

## PENGGUNAAN DANA DESA

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana kebutuhan biaya dan anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada Standart Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

## I. BELANJA PEMBANGUNAN

Belanja pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
- a. jalan pemukiman;
- b. jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- c. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
- d. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
- a. air bersih berskala Desa;
- b. sanitasi lingkungan;

- c. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
- d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. taman bacaan masyarakat;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
- e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- a. pasar Desa;
- b. pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
- c. penguatan permodalan BUMDesa;
- d. pembibitan tanaman pangan;
- e. penggilingan padi;
- f. lumbung Desa;
- g. pembukaan lahan pertanian;
- h. pengelolaan usaha hutan Desa;
- i. kolam ikan dan pembenihan ikan;
- j. kandang ternak;
- k. mesin pakan ternak; dan
- l. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. penghijauan'
- b. pembuatan terasiring;
- c. pemeliharaan hutan bakau;
- d. perlindungan mata air;
- e. pembersihan daerah aliran sungai;
- f. perlindungan terumbu karang; dan
- g. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

## II. BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Belanja pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Pelatihan usaha ekonomi pertanian, perikanan dan perdagangan.
2. Pelatihan tehnologi tepat guna.
3. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
- a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. kelompok perempuan;
- d. kelompok tani;
- e. kelompok masyarakat miskin;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok pengrajin;
- h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- i. kelompok pemuda; dan
- j. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

III. BIAYA UMUM BELANJA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Belanja umum belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan masyarakat setinggi- tingginya sebesar 6% (enam perseratus) dari total anggaran yang dialokasikan dimasing-masing Desa. Belanja Umum tersebut meliputi:

1. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK);
2. Belanja pengisian tinta dan penggantian pita computer;
3. Belanja cetak, penggandaan dan penjilidan;
4. Biaya perencanaan kegiatan;
5. Belanja makan dan minum;
6. Biaya perjalanan dinas;
7. Belanja pembuatan papan nama kegiatan; dan
8. Biaya honorarium panitia.

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001