PERATURAN BUPATI RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 4 April 2016)
Pembukaan
Menimbang : Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan amanat tentang Pedoman
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Pemerintahan Pekon, maka perlu dibentuk Penyusunannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di Pekon;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Pekon;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat setempat,
Pasal 2
Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggar an2016, meliputi:
- a. Pedoman Umum;
- b. Petunjuk Pelaksanaan;
- c. Besaran Dana yang diterima Pekon;
Pasal 3
- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon terdiri atas:
- a. Pendapatan Pekon;
- b. Belanja Pekon; dan
- c. Pembiayaan Pekon.
- (2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
Pasal 4
- (1) Uraian Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Penatausahaan Keuangan APBPekon dilaksanakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 4 April 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,


Diundangkan di Liwa pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 11

BARAT

NOMOR

: 11 TAHUN 2016

TANGGAL

: 4 April 2016

## I. PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2016

## A. PENGERTIAN

1. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pekon yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pekon tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan pekon.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan Lembaga himpun pemekonan, dan ditetapkan dengan peraturan pekon.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah terdiri dari Juru Tulis, Pelaksana Teknis dan Bendahara.
6. Bendahara adalah perangkat pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.
7. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPPekon) adalah hasil musyawarah masyarakat pekon tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJMP adalah dokumen perencanaan pekon untuk periode 6 (enam) tahun.
9. Pendapatan pekon adalah uang yang masuk ke kas pekon tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali.
10. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disebut ADP adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diterima oleh Pekon setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Dana Pekon yang selanjutnya disebut DP adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Belanja pekon adalah uang yang keluar dari kas pekon yang tidak bisa ditarik kembali.

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG

13. Surplus Anggaran pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dan belanja pekon.
14. Defisit Anggaran pekon adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja pekon.
15. Pembiayaan pekon adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Piutang Pekon adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pekon dan/atau hak pemerintah pekon yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBPekon Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Pekon dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan pekon, belanja pekon dan pembiayaan pekon adalah sebagai berikut :

## 1. Pendapatan Pekon :

- a. Kelompok Pendapatan Asli Pekon (PAP)

Pendapatan asli Pekon, meliputi :

- 1) Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah kas pekon dan hasil BUMPekon;
- 2) Hasil Aset, tambatan perahu, pasar pekon, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan lain-lain;
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- 4) Lain-lain pendapatan asli pekon, meliputi pungutan pekon;
- 5) Dalam upaya pengelolaan PAP, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Dalam merencanakan target PAP agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAP tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas pekon;
- b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAP pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- c) Penerimaan pekon dari tanah kas pekon agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
- d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Pekon, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas pekon, Peratin terlebih dahulu meminta persetujuan kepada LHP terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah Kas Pekon yang akan disewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Peratin tentang lelang tanah Kas Pekon yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan Peraturan yang berlaku lainnya;
- e) Hasil penyewaan/lelang tanah kas pekon dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah pekon dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
- f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas pekon dilakukan oleh Peratin dengan pihak penyewa;
- g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon dari Pasar Pekon /Kios Pekon, obyek rekreasi/wisata Pekon, pemandian umum Pekon, hutan Pekon, tempat pemancingan milik Pekon dan kekayaan Pekon lainnya serta Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
- h) Pemerintah Pekon agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang yang tidak diatur dalam Peraturan Pekon dan/atau di luar kewenangan pekon;
- i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APBPekon sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

## b. Kelompok Transfer

- 1) Kelompok Transfer terdiri atas:
- a. Dana Pekon;
- b. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Pekon (ADP);
- d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi Lampung;
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten;
- f. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten yang bersifat umum dan khusus;
- 2) Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBPekon tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk Penghasilan tetap, operasional Pemerintah Pekon, tunjangan dan operasional Lembaga himpun Pemekonan ( LHP ).
- 3) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 626.590.850,(Enam ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk Retribusi Daerah sebesar Rp. 150.500.500,(Seratus lima puluh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan masih berupa realisasi sementara dan belum Defenitif (menunggu data realisasi 2016 tersedia) Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk 131 (seratus tiga puluh satu) Pekon adalah sebesar Rp. 27.705.409.600,(Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) dan untuk Dana Desa sebesar Rp. 81.428.807.000,(Delapan puluh satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- 4) Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan Dana Pekon kepada Pemerintahan Pekon sebagaimana tersebut di atas, yaitu :

Dana Pekon setiap Pekon = (Dana Pekon - Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon yang bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah Pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon yang bersangkutan) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon yang bersangkutan)].

- 5) Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan Alokasi Dana Pekon sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

Alokasi Dana Pekon setiap Pekon = (Dana Pekon kabupaten Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah Pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten)].

- 6) Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan Alokasi Dana Pekon sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

Alokasi BHP dan Retribusi Daerah setiap Pekon dilakukan berdasarkan ketentuan : 60% dibagi secara merata kepada seluruh Pekon, sedangkan 40% dibagi secara Proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pekon masingmasing.

- 7) Besaran Dana Pekon (DD), Alokasi Dana Pekon (ADP), Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Pekon Se­ Kabupaten Lampung Barat sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- c. Kelompok Pendapatan Lain-Lain
3. Kelompok pendapatan lain-lain, meliputi :
- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- 2) Lain-lain pendapatan pekon yang sah.

## Belanja Pekon

Belanja pekon meliputi semua pengeluaran dari rekening pekon yang merupakan kewajiban pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pekon, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Pekon, meliputi 5 bidang yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Pekon;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Pekon;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Pekon; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Belanja pekon dilakukan secara proporsional sebagai berikut :

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan Pekon yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :
- a) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- b) Pembangunan sarana dan prasarana pekon
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk :
- a) Penghasilan tetap;
- b) Operasional Pemerintah Pekon;
- c) Tunjangan dan Operasional Lembaga Himpun Pemekonan;

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Pekon, meliputi :

1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Peratin dan Perangkat Pekon serta Tunjangan

LHP yang dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, sebagai berikut :

- a) Penghasilan Tetap, merupakan belanja upah yang diberikan kepada Peratin dan Perangkat Pekon setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dari ADP yang diterima, dengan pembagian sebagai berikut :
- (1) Besaran penghasilan tetap Peratin adalah Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- (2) Besaran penghasilan tetap Juru Tulis non PNS adalah Rp. 840.000,(Delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Pekon lainnya non PNS adalah Rp. 600.000,( Enam ratus ribu rupiah)
- b) Tunjangan penghasilan Peratin dan Perangkat Pekon dan Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Pekon bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Pekon, tidak masuk dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBPekon;

## 2. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Pekon, antara lain :
- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. bahan material;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/penggandaan;
- f. sewa kantor pekon;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
- l. honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
- m. operasional pemerintah pekon;
- n. operasional LHP;
- o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
- p. honorarium petugas pengamanan kantor (kemit);
- q. Dan lain-lain.
- 2) Operasional Pemerintah Pekon, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah pekon, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset pekon, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas.

- 3) Operasional LHP, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Pekon APBPekon setelah diakumulasikan dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Peratin dan Perangkat Pekon serta Operasional Pemerintah dan dipergunakan untuk :
- a. Tunjangan anggota LHP dengan besaran yaitu untuk Ketua sebesar Rp. 400.000.(Empat ratus ribu rupiah), Sekretaris Rp. 300.000,(Tiga ratus ribu rupiah), anggota Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Operasional LHP meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.
- 4) Adapun besaran biaya untuk perjalanan dinas bagi Aparatur Pemerintahan Pekon adalah sebagai berikut :

| | | Besaran Uang (Rp.) | Besaran Uang (Rp.) | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| No | Tempat Tujuan Perjalanan Dinas | Peratin dan Ketua LHP | Perangkat Pekon dan Anggota LHP | |
| 1 | Dalam wilayah kecamatan | 25.000 | 15.000 | Per Hari Per Orang |
| 2 | Dalam wilayah Kab. Lampung Barat radius s.d 20 Km | 50.000 | 30.000 | Per Hari Per Orang |
| 3 | Dalam wilayah Kab. Lampung Barat radius di atas 20 km | 60.000 | 40.000 | Per Hari Per Orang |
| 4 | Dalam Provinsi Lampung | 300.000 | 200.000 | Per Hari Per Orang |
| 5 | Luar Pulau Sumatera. | 450.000 | 350.000 | Per Hari Per Orang |

## 3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pekon yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan pekon.

## 4. Belanja Tak Terduga

- a. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- b. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang antara lain

dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

- c. Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## 3. Pembiayaan

Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- 1) Pembiayaan terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- 2) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan.
- 3) SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 4) SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 5) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Pekon dalam tahun anggaran berkenaan.
- 6) Hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan.
- 7) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
- a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b) Penyertaan Modal Pekon.
- c) Pembayaran utang pekon.
- 8) Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 9) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan pekon paling sedikit memuat :
- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 10) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 11) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- 12) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Peratin.

## C. TEKNIS PENYUSUNAN APBPekon

Dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Pekon dan LHP perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan APBPekon tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Pekon menyusun dan menetapkan APBPekon tahun Anggaran 2016 secara tepat waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Pekon agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBPekon, mulai dari penyusunan, Penyampaian kepada LHP, dan Persetujuan LHP.
4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon) dengan dengan RAPBPekon, sehingga APBPekon merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, Daerah dan Pekon dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di pekon.
5. Perubahan APBPekon Tahun Anggaran 2016 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Pekon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran 2015. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Pekon tetap melakukan Perubahan APBPekon sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBPekon agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran 2016.

## D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBPekon

Pemerintah Pekon dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBPekon, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut :

1. Dampak krisis keuangan global, Pemerintah Pekon pada tahun anggaran 2016 agar melakukan langkah-langkah, antara lain :
- a. Mempertajam alokasi anggaran secara efesien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
- b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
- c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di pekon.
2. Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Pekon, Pemerintah Pekon agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi pekon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon.
3. Tata kelola keuangan pekon yang baik
- a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan pekon yang baik, agar Pemerintah Pekon melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan pekon, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
- b. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pekon dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon secara cepat dan akurat, Pemerintah Pekon agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pekon;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan pekon melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekruitmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan pekon;
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pekon;
- e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
4. Kerjasama pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa pekon untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efesien, pemerintah pekon dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar pekon.
5. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multiyears), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Pekon dan LHP, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Peratin yang bersangkutan.
6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pekon, diharapkan kepada para Peratin untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Peratin untuk segera :
- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
- c. Bersama-sama dengan LHP melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan pekon baik yang bersumber dari APBN, APBD, PAP maupun sumber keuangan lainnya.
- II. PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)
- A. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON;
1. Keuangan Pekon dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
2. Pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

## B. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (APBPekon)

1. Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon dan mewakili Pemerintah Pekon dalam kepemilikan kekayaan milik Pekon yang dipisahkan;
2. Peratin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBPekon;
- b. menetapkan PTPKP;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Pekon;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBPekon; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBPekon.
3. Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon, dibantu oleh PTPKP.
4. PTPKP sebagaimana dimaksud berasal dari unsur Perangkat Pekon,terdiri dari : a. Juru Tulis;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
5. PTPKP sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Peratin;
6. Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon;
14. 7 Juru Tulis selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBPekon;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBPekon;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBPekon.
8. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
9. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
10. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 4 huruf c di jabat oleh Kepala Urusan Keuangan;
11. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran pendapatan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon;
12. Bendahara wajib melakukan penatausahaan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
13. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Peratin dan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya.
- C. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)
1. Pekon harus memiliki rekening pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI);
2. Mekanisme penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dilakukan dengan cara 2 (dua) tahap dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) tahap I (kesatu) pada bulan Maret, 40% (empat puluh persen) tahap II (kedua) pada bulan Agustus.
3. Penyaluran tahap I (satu) dapat dilakukan setelah Bupati Menerima Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya.
4. Penyalurahan tahap II (dua) dapat dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Peratin mengenai realisasi penggunaan Dana Pekon tahap I (satu) paling kurang Dana Pekon Tahap I telah digunakan sebesar 50%.
5. Mekanisme Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon):
- a. Peratin mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahap I (kesatu) dan Tahap II (kedua) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon akan meneruskan dan merekomendasikan permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) disalurkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dicairkan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.
- d. Dalam hal pembulatan jumlah dana APBPekon, dilakukan oleh Pemerintah Pekon/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP) dan diajukan pada tiap tahap pencairan.

## D. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

## 1. PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Peratin bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Pekon, secara administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon);
- c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, menggunakan :
- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

## 2. PELAPORAN

- a. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) adalah sebagai berikut :
1. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi belanja Anggran Pendapatan dan Belanja pekon (APBPekon);
2. Laporan akhir dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBPekon.
- b. Penyampaian laporan Tim Pelaksana Tingkat Pekon dan diketahui oleh Peratin kepada Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- c. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, menyampaikan laporan yang dimaksud kepada Bupati Lampung Barat melalui Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan verifikasi;
- d. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf (c) di atas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- E. TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)

Tim Koordinasi dan Fasilitas terdiri dari :

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten :
- a. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten terdiri dari :
- 1) Bupati Kabupaten Lampung Barat;
- 2) Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat;
- 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- 4) Susunan Tubuh dan Anggota :
- a) Badan PM dan PP Kabupaten Lampung Barat;
- b) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
- c) Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
- d) Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat;
- e) Dinas PU Kabupaten Lampung Barat;
- f) Kantor KLP Kabupaten Lampung Barat;
- g) Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Lampung Barat;
- h) Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- i) Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat;
- b. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut :
- 1) menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
- 2) mempersiapkan berbagai hal yang terk