PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor A Tahun 2016 tentang KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR A TAHUN 2OL6
TENTANG
KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN I(ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
,
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, (Jraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan BuPati.
1. Undang-undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-,caerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
3. Undang-Undang Nomor t Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2|l;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2o\4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
5. undang-und.ang Nomor 12 Tahun 2Olt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor gz, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor g Tahun 2OL5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan str.uktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor lg7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49fl;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2oog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164\;
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik In,conesia Tahun 2005 Nomor l4o, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind,onesia Nomor a5781;
Menetapkan:
- L2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 3 Tahun 2005 tentang Kelnrahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nornor 4588) ;
13. peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59al;
14. peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4826),;
15. peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2oL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1L4l;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2OtO tentang Pembentukan, penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
- 17 . Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2OL6 Nomor 6).
MEMUTUSI{AN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI{AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo'
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo'
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabuPaten Situbondo'
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- T. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Situbondo.
- g. Camat adalah Camat Kabupaten Situbondo.
10. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Situbondo.
6. 1 1. Lurah adalah Lurah Kabupaten Situbondo.
KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari i
- a. Camat;
- t. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
- b. Sekretariat, membawahi :
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- e. Seksi Kesejateraan RakYat;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
12. (21 Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merlr.pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BuPati ini.

## Pasal 4

- ( 1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris Kecamatan, seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yallg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan'

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Camat

## Pasal 5

- (1) Camat sebagairnana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan BuPati;
- e. mengoordinasikan pemelihataarL prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain danlatau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan .
11. (21 Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dibantu oleh perangkat kecamatan.

## Bagian Kesatu

## Sekretariat Kecamatan

## Pasal 6

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pembinaarL administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Kecamatan'

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. pengelolaan uru.san keuangan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkaPan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 1

## Sub Bagian Umum dan KePegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pencatatan dan pengarsipan surat - menyurat ;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;
- b. penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;
6. ,C. penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasianny a ;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urlrsan kepegawaian;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan ; dan
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penyusunan program dan kegiatan serta penatausahaan keuangan.

- (2) Dalam mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun usulan program kerja;
- b. penyiapan rencana kegiatan;
- c. penyiapan rencana kebutuhan kantor;
- d. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan rencana anggaran ; untuk
6. pengelolaan urusan keuangan; e.
7. pembuatan laporan keuangan; f.
8. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ; o b'
9. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan h.
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. i.

## Bagian Ketiga

## Seksi Pemerintahan

## Pasal 1O

Seksi Pemerintahan sebagainrana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan Llmum dan pemerintahan desa/kelurahan serta menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
- b. pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa ;
- c. pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas TanahlBangunan (BPHTB) ;
- d. pelaksanaan tugas bidang pertanahan ;
- e. pelaksanaan tugas pembuatan data Kecamatan; monografi
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya'

## Bagian Keempat

## Seksi Perekonomian dan Pembangunan

## Pasal 12

Seksi Perekonomian dan dimaksud dalam Pasal 3 ayat melakukan perencanaan, pengevaluasian kegiatan di pembangunan. Pembangunan sebagaimana (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan, pembinaan, bidang perekonomian dan

## Pasal 13

Da1am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2, Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi;
- b. penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan sumberdaya alam;
- c. pembinaan tertradap perkembangan perekonomian desa, program pertania"n dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;
4. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi ; d.
- e. penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perel&lt;onomian ralryat;
- f. penyiapan bahan untuk penyLrsu.nan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- g. pembinaan peiayanan umum;
- h. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- i. penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- j. penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kelima Seksi Kesejahteraan RakYat

## Pasal 14

Seksi Kesejateraan Ralryat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan penyiap&amp;o, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejateraan rakYat.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4, Seksi Kesejateraan Ralryat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berenc arua, gtzi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
- c. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyalu.ran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tuga.s kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keenam

## Seksi Ketentraman dan Ketertiban

## Pasal 16

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Camat untuk melaksanakan tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum;
- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum;
- c. penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindu.ngan Masyarakat (LINMAS) ;
- d. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pembin aan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB IV

## KELURAHAN

## Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

## Pasal 18

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
2. (21 Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan;
- b. Sekretariat;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Seksi Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BuPati ini.

- (3) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris Kelurahan, seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## Bagian Kedua

## Uraian Tugas dan Fungsi

## Paragraf 1

## Lurah

## Pasal 2O

Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal L9 ayat (1) huruf a mempunyai r-ugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Sekretariat Kelurahan

## Pasal 21

Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepa&lt;la seluruh satuan organisasi Kelurahan serta melaksanakan ketatausahaari; keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Kelurahan.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sekretariat Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan administrasi yang dilakukan di lingkungan Kelurahan;
- b. pengumpulan, pengevaluasi data dan perumusan program kegiatan serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;

- c. pemberian pelayanan umtlm kepada masyarakat di bidang administrasi, pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi, sosial dan pembangunan serta penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapair;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaau;
- f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

## Seksi Pemerintahan

## Pasal 23

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang pemerintahan dan pemberdaya-an masyarakat.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, pengevaluasi data dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan dan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan masyarakat;
- c. pemberian bantuan pembinaan dan penyiapan bahanbahan dalam rangka musyarawah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. pelaksanaan tugas pembuatan monografi Kelurahan ;
- g. pembinaan peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat ;
- h. pelaksanaan kegiatan penerangan tentang Program Pemerintah kePada masyarakat ;
- i. pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan Rw/ RT di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- k. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- m. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- n. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketenterafiIan d.an ketertiban dalam masyarakat;
- o. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan RW/RT di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- p. peningkatan urusan keamanan dan ketertiban Kelurahan serta RW/ RT;
7. aa. pengawasanf penanggulangan tindak perjudian, gelandangan dan tuna sosial;
- q. peningkatan ketahanan dan kesadaran bela negara;
9. bb. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- cc. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- dd. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 4

## Seksi Ekonomi dan Pembangunan

## Pasal 25

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan Pembangunan.

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fu.ngsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang ekonomi dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan kegitan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan swadaya, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta usaha gotong royong masyarakat;

- d. pengumpulan bahan dan penyusunan perencanaan dan pelaporan pembangunan;
- e. pelaksanaan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan Kelurahan ;
- f. pemberian bantuan pembinaan koordinasi pelaksanaan perrrbangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kebersihan di lingkungan Kelurahan;
- g. pembinaan kelompok HIPPA;
- h. pembantuan usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan dan perikanan;
- i. pengkoordinasian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangLrnan;
- j. pemeliharaan dan peningkatan gotong-royong masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
- k. pelaksanaan kegiatan penerangan tentang program pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
1. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan RW,/RT di bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah ; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 5

## Seksi Sosial

## Pasal 27

Seksi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Lurah untuk melaksanakan tugas Kelurahan di bidang Sosial

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasi data di bidang kegamaan, kesehatan, Keluarga Berencana, pendidikan masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta kesej ahteraan rakYat;
2. b, membina Perpustakaan Kelurahan;
- c. pembantuan mengumpulkan dan menyalurkan dana I bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan;
- e. pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh;

- f. pembinaan dan pelaksanaan hari besar nasional; kegiatan keagamaan dan
2. o b' pembinaarl PemberdaYaan (PKK), Karang Taruna kemasyarakatan lainnYa; Kesejahteraan Keluarga dan organisasi sosial
- h. pembantuan pemungutan Indonesia; dana Palang Merah
1. pelaksanaan administasi yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk di Kelurahan;
5. j pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kebuday aar-:, peningkatan kegiatan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan kebersihan fasilitas umum serta tempat peribadatan;
6. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ; k.
7. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan 1.
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya m.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 29

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (1)
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh BuPati. (2)
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (4)

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pad.a Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2\ Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing d.an memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (s) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- Dalam menyarnpaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (6)

## BAB VII

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Bagian Kesatu Kecamatan

## Pasal 31

- Camat d.iangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas usul Sekretaris Daerah. (1)
- Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2)
- Menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dibuktikan dengan ijasah diploma/ sarjana Pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongpraj aan. (3)

## Bagian Kedua

## Kelurahan

## Pasal 32

- (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2) sekretaris d.an Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Lurah melalui sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 33

- (1) Jabatan struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkaP.
- (2) Apabila Pejabat struktural di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinYa.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 34

Peraturan Brrpati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun,Cangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanrrya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Diundangkan di Situbondo ^ pada tangsal 1 5 NOV 2016 SEKRETARIS DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO,



LAMPTRAN'

I:*F"'i'H[[1H3,.

## STRUKTUR ORGANISASI KECAIVIATAN

## KABUPATEN SITUBONDO


LAMPIRAN

Il##',

"

## STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

## I(ABUPATEN SITUBONDO



":'HtllJt]s,

.