PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 10 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 13 Februari 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan perubahan,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan
- b. -Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,
- Mengingat : 1.
- Undang-Uridang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan DaerahDaerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646):
'
- . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- . Undang-Undang Normor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 4 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 5.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 7. Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 8.
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 9. Republik Indoensia Nomor 5340),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 '
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun Anggaran 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a merupakan belanja untuk keperluan:
Pasal 2
- bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun Anggaran 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 122
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a merupakan belanja untuk keperluan:
- a. pembayaran gaji dan tunjangan PNS/Gubernur/Wakil Gubernur,
- b. pembayaran tunjangan kinerja daerah,
- d. pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap.
5. Cc. pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan
- (2) Belanja pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b merupakan belanja untuk pembayaran kebutuhan pelayanan kesehatan dan sosial, serta melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang meliputi:
- a. pelayanan jasa untuk kebutuhan rumah sakit,
- b. pelayanan iasa untuk kebutuhan kelayan panti: dan
- c. belanja jasa petugas.
- (3) Belanja keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf c merupakan keperluan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan rincian sebagai berikut:
4. belanja bahan pakai habis, a.
5. belanja jasa kantor, b
6. belanja makan dan minum rapat, d.
7. belanja bahan/material untuk kebutuhan pelayanan kesehatan,
8. belanja makan dan minum tamu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan e
9. belanja perawatan kendaraan bermotor. f.
2. Beberapa uraian belanja dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun Anggaran 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dzerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 13 Februari 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


Diundangkan di Padang pada tanggal13 Februari 2014


SEKRETANIS DAERAH

PROVINSI

SUMATE

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2D.

ASMAR

LAMPIRAN

|:

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR

:1O TAHUN 2014

TANGGAL :1 3 FEBRUARI 2014

TENTANG

:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Hg

| | BADAN/DINAS/KANTOR | ANGGARAN | SPD | SP2D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| No. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (DINAS PENDIDIKAN | 45.993.095.512,00 | 11.498.273.878,00 | 3.832.757.959,33 |
| 2 | IDINAS KESEHATAN | 34.037.222.261,00 | 8.509.305.565,25 | 2.836.435.188,42 |
| 3 | IRUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR | 36.626.609.335,00 | 9.156.652.333,75 | 3.052.217.444,58 |
| 4 | (RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB SAANIN | 15.738.341.848,00 | 3.934.585.462,00 | 1.311.528.487,33 |
| 5 | IRUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK | 19.092.723.972,00 | 4.773.180.993,00 | 1.591.060.331,00 |
| 6 | IRUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN | 20.133.259.249,00 | 5.033.314.812,25 | 1.677.771.604,08 |
| 7 | IDINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PEMUKIMAN | 33.776.408.138,00 | 8.444.102.034,50 | 2.814.700.678,17 |
| 8 | IDINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR | 13.719.394.507,00 | 3.429.848.626,75 | 1.143.282.875,58 |
| 9 | IBAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 9.790.411.566,00 | 2.447.602.891,50 | 815.367.630,50 |
| 10 | IDINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 15.760.074.714,00 | 3.940.018.678,50 | 1.313.339.559,50 |
| pm | BADAN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN | 4.971.423.419,00 | 1.242.855.854,75 | 414.285.284,92 |
| 2 12 | BAPAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4.333.821.807,00 | 1.083.455.451,75 | 361.151.817,25 |
| 13 | DINAS KEHUTANAN | 10.069.674.936,00 | 2.517.418.734,00 | 839.139.578,00 |
| 14 | DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL | 6.548.845.918,00 | 1.637.211.479,50 | 545.737.159,83 |
| 15 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 12.442.565.124,00 | 3.110.641.281,00 | 1.036.880.427,00 |
| 16 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB | 4.363.385.131,00 | 1.090.846.282,75 | 363.615.427,58 |
| 17 | IDIYAS SOSIAL | 17.613.328.738,00 | 4.403.332.184,50 | 1.467.777.394,83 |
| 18 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSIMIGRASI | 17.622.183.885,00 | 4.405.545.971,25 | 1.468.515.323,75 |
| 19 | DINAS KOPERASI DAN UKM | 7.441.589.847,00 | 1.860.397.461,75 | 620.132.487,25 |
| 20 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROVINSI | 3.558.553,468,00 | 889.638.367,00 | 296.546.122,33 |
| 21 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 15.637.120.700,00 | 3.909.280.175,00 | 1.303.093.391,67 |
| 22 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 8.534.272.867,00 | 2.133.568.216,75 | 711.189.405,58 |
| 23 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4.684.954.226,00 | 1.171.238.556,50 | 390.412.852,17 |
| 24 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 8.190.236.037,00 | 2.047.559.021,75 | 682.519.673,92 |
| 25 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | 2.245.423.810,00 | 561.355.952,50 | 187.118.650,83 |
| 26 | DPRD | 16.674.100.000,00 | 4.168.525.000,00 | 1.389.508.333,33 |
| 27 | EKBETARIAT DAERAH Sab a aii | 1425 52,910,814.563,00 |. | 13.227-703.620,75 | '114409.234,546,9 |
| 28 | SEKRETARIAT DPRD | 14.579.849.228,00 | 3.644.962.307,00 | | 1.214.987.435,67 |
| | PINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 592.754.707.181,00| | 148.188.676.795,25| | 49.396.225.598,42 |
| | INSPEKTORAT DAERAH | 6.455.909.722,00 | 1.613.977.430,50 | 537.992.476,83 |
| 31 | BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN | 6.565.332.684,00 | 1.641.333.171,00 | 547.111.057,00 |
| 32 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 6.294.237.975,00 | | 1.573.559,493,75 | 524.519.831,25 |
| 33 | BADAN KETAHANAN PANGAN | 7.484.255.365,00 | 1.871.063.841,25 | 623.687.947,08 |
| 34 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 4.670.680.454,00 | 1.167.670.113,50 | 389.223.371,17 |
| 35 | BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 3 | 9.691.070.931,00 70 | 2.422.767.732,75 | 807.589.244,25 |
| 36 | NTOR PENGHUBUNG yag. 0g 'NI | '3.567.531.467,00 | 891.882.866,75 |. | I297.294.288,92 |
| 37 | DINAS PERTANIAN | 36.032.738.962,00 | 9.008.184.740,50 | | 3.002.728.246,83 |
| 38 | DINAS PERKEBUNAN | 9.921.702.713,00 | 2.480.425.678,25 | 826.808.559,42 |
| 39 | DINAS PETERNAKAN | 10.608.479.4883,00 | 2.652.119.372,00 | 884.039.957,33 |
| 40 | JDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 13.133.368.374,00 | 3.283.342.094 | 1.094.447.364,5 |
| | MLAH | 1.164.269.700.172,00 | 291.067.425.043 | ..97.022.475.014,33 |

GUBERNUR SUMATERA BARAT, .


5

LAMPIRAN I! : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

10 TAHUN 2014

1

NOMOR

2014

13 FEBRUARI

TANGGAL :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

TENTANG :

NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG PENGELUARAN DAERAH

MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

## URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

## ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

| KET | sewa had BOS, SPD diterbitkan | | | | | | | 0,00 | |
|----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| SP2D | 3.247.304.534,33 | 3.247.304.534,33 | 2.380.080.201,00 | 867.224.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPD | 9.741.913.603,00 | 9.741.913.603,00 | 7.140.240.603,00 | 2.601.673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| ANGGARAN | 38.967.654.412,00 | 38.967.654.412,00 | 28.560.962.412,00 | 10.406.692.000,00) | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| URAIAN BELANJA | IBELANJA TIDAK LANGSUNG | BELANJA PEGAWAI | 1| Gaji dan tunjangan PNS/Gubemur /Wakil Gubenur | 2| Tambahan Penghasilan PNSD | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WkI. KDH | a. Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD | b. Biaya Penunjang Operasional KDH/WkI. KDH C. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | BELANJA HIBAH | Hibah BOS (Bantuan Operasional Sekolah) |
| NO | A | | | | 3| | | | | |

0,00

| | | kegiatan, SPD diterbitkan | Utk pe kei | | | | | | | 0,00 | 51.470.244,17 | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| o,oo| | | | 1.161.930.012,58 | 36.177.500,00 | 36.177.500,00 | 25.677.500,00 10.500.000,06 | 1.125.752.512,58 123.292.758,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | | 39.322.513,83 | 34.166.666,67 34.166.666,67 |
| O, | | | 3.485.790.037,75 | 108.532.500,00 | 108.532.500,00 | 77.032.500,00 31.500.000,00 | 3.377.257.537,75 | 369.878.274,00 0,00 | 97.500.000,00 | 0,00 | 154.410.732,50 117.967.541,50 | 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 |
| 0, | | | 13.943.160.151,00 | 434.130.000,60 | 434.130.000,00 | 309.130.000,00 126.002.000,00 | 13.509.030.151,00 1.179.513.096,00 | 0,00 | 390.000.000,00 | 0,00 617.642.930,00 | 471.870.166,00 | 410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 |
| IT (PENGELUARANTIDAKTERDUGA | Pembayaran kejadian bencana alam dan sosial a. Penanggulangan bencana banjir b. Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak dapat diprediksi C. Penanggulangan DBD, Flu Burung, Diare | massal d. Pengamanan kejadian luar biasa | B (BELANJA LANGSUNG | I BELANJA PEGAWAI | 1| Pembayaran Honorarium Non PNS/ Pegawai BLUD/Petugas Kebersihan | a. Honorarium Pegawa' Honorer/Tidak Tetap b. Honorarium Petugas Asrama | II BELANJA BARANG DAN JASA | 1iPembayaran Bahan Habis Pakai a. Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan Rumah Sakit) | b. Belanja logistik ( belanja bahan pokok harian rumah tangga KHD/WkI.KDH,/kebutuhan Kelayan Panti/kebutuhan makan pasien Rumah Sakit) | c. Pembayaran Listrik Belanja Bahan/Material d. Belanja Alat Tulis Kantor (Belj. Lsg Pcxok) | e. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas mobilitas (Keg. Rapat-Rapat Koordinasi) | 2|Pembayaran Bahan /Material a. Belanja obat-obatan b. Belanja makanan ternak |


| 0,00 0,00 | 0,00 | 233.051.610,50 22.603.494,75 37.550.000,00 107.000.032,42 24.769.750,00 38.570.000,00 2.558.333,33 0,00 | 0,00 94.450.000,00 73.616.666,67 | 20.833.333,33 | 450.625.250,00 0,00 | 69.566.833,33 381.058.416,67 | 96.140.833, 33 11.609.583,33 84.531.250,00 0,00 | 18.750.000,00 0,00 | 0,00 | 94.025.394,08 9.365.000,00 38.679.900,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00 0,00 | 0,00 | 699.154.831,50 67.810.484,25 112.650.000,00 321.000.097,25 74.309.250,00 115.710.000,00 7.675.000,00 0.00 00 | 283.350.000,00 | 220.850.000,00 62.500.000,00 | 1.351.875.750,00 0,00 | 208.700.500,00 1.143.175.250,00 | 288.422.500,00 34.828.750,00| 253.593.756,00 0,00 56.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 282.076.182,25 29.595.000,00 116.039.700,00 |
| 0,00 0,00 | 0,00 | 2.796.619.326,00 271.241.937,00 450.600.000,00 1.284.000.389,00 297.237.000,00 462.840.000.00 30.700.000,00 0,00 | 0,00 1.133.400.000,00 | 883.400.000,00 250.000.000,00 | 5.407.503.000,00 0,00 | 834.802.000,00 4.572.761.000,00 | 1.153.690.000,00 139.315.000,00 1.614.375.000,06 0,00 | 225.000.000,00 0,00 | 0,00 | 1.128.304.729,00 118.380.000,00 464.158.800,00 |
| £. Belanja bahan kimia | d. Belanjabahan makanan buruh kehutanan e. Belanja bahan makanan kelasi kapal | 3|Pembayaran Jasa Kantor a. Belanja Telepon b. Belanja Air c. Belanja Listrik d. Belanja Surat Kabar/Majalah e. Belanja Kawat/Faxmili/Internet/VPN f. Belanja paket pengiriman g. Belanja jasa transaksi keuangan | h. Belanja jasa laboratorium 4| Pembayaran Premi Asuransi | a. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah b. Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 5) Pembayaran Makanan dan Minuman a. Belanja makanan dan minuman harian | pegawai ( Satpol PP) b. Belanja makanan dan minuman rapat Cc. Belanja makanan dan minuman tamu | 6 Belanja Jasa Petugas a. Belanja Jasa Pengamanan Kantor b. Belanja Jasa Petugas Kebersihan Cc. Belanja Jasa Sopir d. Jasa | Belanja Kesenian 7| Iuran Jaminan Kesehatan BPJS | 8| Kejadian Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya yang Bersifat Mendesak | 9|Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor a. Belanja Jasa Service b. Belanja Penggantian Suku Cadang |

5

9


,

Bj

## SKPD: KANTOR PENGHUBUNG

| KET. | 238.691.096,58 |Untuk Gaji dan BOS, SPD diterbitkan pertriwulan | (Untuk kegiatan, SPD diterbitkan perbulan |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP2D | 238.691.C96,58 167.274.429,92 71.416.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 58.603.192,33 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 55.303.192,33 |
| SPD | T16.073.289,75 716.073.289,75 501.823.289,75 214.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.809.577,00 9.900.000,00 | 9.900.000,00 0,00 165.909.577,00 |
| ANGGARAN | 2.864.293.159,00 2.864.293.159,00 2.007.293.159,00 857.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 703.238.308,00 | 39.600.000,00 39.609.000,00 663.638.308,00 |
| URAIAN BELANJA | BELANJA TIDAK LANGSUNG JIBELANJA PEGAWAI (Gay dan Tunjangan Daerah PNS/Gubernur/Wakil |Tambahan Penghasilan PNSD |Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota a. Belanja Penunjang Komuuikasi Insentif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Biaya Penunjang Operasional KDHAWkI. KDH c. Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD IBELANYA HIBAH Hibah BOS (bantuan Operasional Sekolah) 4 IPENGELUARAN TIDAK TERDUGA Pembayaran kejadian bencana alam dan sosial a. Penanggulangan Bencana Banjir b. Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur tidak dapat diprediksi c. Penanggulangan DBD, Flu Burung ' Diare d. Pengamanan Kejadian Luar Biasa | Massal (BELANJA LANGSUNG IBELANJA PEGAWAI JPembayaran Honorarium Non PNS/Pegawai BLUD/Petugas IL IBELANJA BARANG DAN JASA |
| No. | A | 1. 2. 3. I! B | | 1. |


| 12.220.916,67 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | 0,00 | 0,00 0,00 12.220.916,67 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 16.328.109,00 2.000.000,00 200.000,00 7.300.000,00 | 1,550.000,00 4.278.129,00 1.000.000,00 | 0,00 0,69 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8.475.000,00 | 0,00 1.766.666,67 | | 6.708.333,33 |
| 36.662.750,00 | 0,00 | 0,00 0,00 36.662.750,00 | 0,00 0,60 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 48.984.327,00 6.000.000,00 600.000,00 21.900.000,00 | 4.650.000,00 12.834.327,00 3.000.000,00 0,20 | 0,90 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.425.000,00 | 0,00 5.300.000,00 | 20.125.000,00 | 20.125.000,00 |
| 146.651.000,00 | | 0,00 146.651.000,00 | 0,00 | | | 195.937.308,06 24.000.000,00 2.400.000,00 87.600.000,00 | 18.600.000,00 51.337.308,00 12.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 101.700.000,00 | 0,00 21.200.000,00 | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 |
| Pembayaran Bahan Habis Pakai a. Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan Rumah Sakit) | b. Belanja logistik (belanja bahan pokok harian rumahtangga KDHWkI KDH/kebutuhan Kelayan Panti/kebutuhan Panti Kebutuhan Makan Pasien Rumah Sakit | Cc. ATK d. BBM | Pembayaran Bahan Material a. Belanja Obat-obatan b. Belanja Makanan Temak | C. Belanja Bahan Kimia d. Belanja Bahan Makanan Buruh Kehutanan e. Belanja Bahan Makanan Kelasi Kapal | Pembayaran Jasa Kantor | a. Belanja Telepon b. Belanja Air Cc. Belanja Listrik | Belanja Kabar/Majalah e. Belanja Kawat/Faximile/Intemet'VPN f. Belanja Paket Pengiriman 9. Belanja Jasa Transaksi Keuangan h. Belanja Jasa Laboratorium | Pembayaran Premi Asuransi a. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah b. Belanja Premi Asuransi Kesehatan | | | Pembayaran Makanan dan Minuman a. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Satpol | Pp) b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat C. Belanja Makanan dan Minuman Tamu | | |


| | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 18.279.166,67 3.850.000,00 11.425.060,00 1.000.000,00 2.004.166,67 297.294.288,92 |
| 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 54.837.500,00 11.550.000,00 34.275.000,00 3.000.000,00 6.012.500,00 891.822.866,75 |
| 0,00 0,00 | 219.350.060,0U 46.200.000,00 137.100.000,09 12.000.000,00 24.050.000,00 3.567.531.467,00 |
| 6. iGelanja Jasa Petugas a. Belanja Jasa Pengamanan Kantor b. Belanja Jasa Petugas Kebersihan C. Belanja Jasa Sopir 7. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS | 8. Kejadian Operasional Peneyelenggaraan Pemerintahan 9 |Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor a. Belanja Jasa Service b. Belanja Penggantian Suku Cadang c. Beianja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas U. Belanja Pajak Kendaraan JUMLAH |