PERATURAN BUPATI MA Nomor 56 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD KECAMATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE (berlaku 19 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kecamatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KECAMATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
4. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepala Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Bupati sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
10. UPTD adalah UPTD kecamatan.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD kecamatan.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
Pasal 2
- (1) Dengan peraturan bupati ini, dibentuk UPTD kecamatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Majene.
- (2) Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) Kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (4) Pelayanan pencatatan sipil adalah peristiwa penting, meliputi:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. lahir mati;
- d. perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pengakuan anak;
- g. pengesahan anak;
- h. pengangkatan anak;
- i. perubahan nama;
- j. perubahan status kewarganegaraan;
- k. pembatalan perkawinan;
- l. pembatalan perceraian;dan
- m. peristiwa penting lainnya.
- (5) Pejabat pencatatan sipil pada UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang menerbitkan kutipan akta catatan sipil, meliputi:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi UPTD Kecamatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fugsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) UPTD dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) memepunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan sesuai kebutuhan yang penetapannya di atur dengan keputusan bupati.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala UPTD

## Pasal 4

- (1) Kepala UPTD sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dibidang pencatatan sipil di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan pelayanan administrasi pencatatan sipil;
- b. penataan dan penertiban pencatatan sipil;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait atau instansi vertikal, lembaga organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil;
- d. pembinaan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan administrasi pelayanan pencatatan sipil;
- e. pengendalian dan pengawasan pengelolaan administrasi pencatatan sipil;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala;
- g. pengelolaan administrasi ketatausahaan UPTD;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 5

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok membantu kepala UPTD dalam mengelola dan melaksanakan urusan organisasi khususnya penataan urusan rumah tangga UPTD;
- (2) Dalam melaksanakan tugaspokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penatausahaan surat menyurat, perlengkapan, pengadaan, penggandaan dan kebutuhan lainnya;
- b. penatausahaan administrasi kepegawaian dan kearsipan;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## Bagian ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c adalah petugas register yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas register mempunyai fungsi :
- a. penyiapan blanko dokumen pencatatan sipil dan formulir pendaftaran permohonan kutipan akta catatan sipil;
- b. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat/ pemohon tentang cara pengisianformulir permohonan kutipan akta catatan sipil;
- c. pemeriksaan kelengkapan berkas atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk/ pemohon;
- d. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting yang dialami oleh penduduk/ pemohon;
- e. pencatatan atas peristiwa penting pada buku register pencatatan sipil;
- f. pelaporan data pencatatan sipil kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## BAB V ESELONERING

## Pasal 7

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Petugas register merupakan kelompok jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki melalui usulan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Peraturan bupati ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati majene nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kecamatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan Di Majene pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MEJENE TAHUN 2016 NOMOR 47.

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR

: 47 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

TENTANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD KECAMATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE