Unknown PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: n: TAHUN 2017 TENT ANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINS! SULA ~NESI TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNURSULAWBSITENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR:
n: TAHUN 2017
TENT ANG
JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINS! SULA ~NESI TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu ditetapkan jadwal retensi arsip;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Arsip Nasional Nomor BPK.02.09 / 64 /2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian ASN dan Pejabat Negara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara maka Gubemur Sulawesi Tenggara diberi kewenangan untuk menetapkan Peraturan Gubemur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
&gt;
,'
•
•
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 omor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4097);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
•
Menetapkan
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4263);
7. Peratu.ran Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5135);
8. Peraturan Pernerintah ornor 46 Tahun 2011 ten tang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negei Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 121, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5258);
9. Peraturan Pernerintah Nornor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5286);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nornor 13 tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nornor 13);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nornor 35 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Arsip Nasional Republik Indonesia .
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAW AIAN APARA TUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA.
Pasal 1
Dalarn Peraturan ini yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara
4. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyirnpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip kepegawaian.
•·
•
•
5. Retensi Arsip Kepegawaian adalah jangka . waktu penynnpanan arsip mengenai arsip PNS dan pejabat negara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan program kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Retensi Arsip Pejabat Negara, adalah jangka waktu penyimpanan arsip mengenai arsip perseorangan yang merupakan rekaman perjalanan karier pegawai negeri/ non pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara dan pejabat lainnya
Pasal 2
- (I) JadwaI Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di lingkungan pemerintah daerah.
- (21 Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak. terpisahkan dari peraturan ini.


•


•

## Pasal 3

- Negara memuat jenis arsip/dokumen, retensi atau jangka waktu s1mpan rnrnirnal, dan keterangan. {1) Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat
- (2) Retensi arsip atau jangka waktu simpan minimal untuk arsip kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.

## Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan untuk kepentingan pertanggungjawaban kepegawaian.

## Pasal 5

- (1) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai,
- (2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak selesainya hak dan kewajiban kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan pejabat negara dan/ a tau setiap tahun anggaran berakhir.

## Pasal 6

Rekomendas.i sebagairnana dirnaksud dalam pasal 3 ayat (3) dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap merniliki nilai guna kesejarahan; dan
- c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan kepegawaian.

## Pasal 7

- (1) ,Jadwa1 Reterrsi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara digunakan lembaga negara dan pemerintahan daerah sebagai dasar untuk menyusun JRA Kepegawaian bagi setiap lembaga negara dan pemerintahan daerah.


•

•

- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip kepegawaian.
- (3) Dalam menetapkan JRA kepegawaian, lembaga negara dan pemerintahan daerah harus:
- a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

## Pasal 8

Pemerintah daerah dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
- b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.

## Pasal 9

Jenis arsip kepegawaian PNS dan pejabat negara pada pemerintahan daerah provinsi meliputi:

- a. formasi pegawai;
- b. pengadaan pegawai;
- c. pembinaan karir pegawai;
- d. penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai;
- e. mutasi pegawai;
- f. administrasi pegawai;
- g. kesejahteraan pegawai;
- h. pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun;
1. perselisihan I sengketa kepegawaian;
- J. usul pemberhentian dan penetapan pensrun pegawai/ janda/ dudanya dan PNS yang tewas;
- k. berkas perseorangan PNS;
1. berkas perseorangan pejabat negara;
- m. berkas perseorangan pejabat lainnya; dan
- n. berkas perseorangan kepala desa.

## Pasal 10

JRA kepegawaian ASN dan Pejabat Negara yang sedang dalam proses persetujuan harus sudah disesuaikan dengan Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara paling lama 3 (tigaJ bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.


.

.,

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

'

j



LUKMAN ABUNAWAS

•

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGAF..A TAHUN 2017 NOMOR ./1

•


LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR

TANGGAL:

TENT ANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA

## JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA

| NO. | | JANGKAWAKTUSIMPAN | JANGKAWAKTUSIMPAN | Keterangan |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|
| | JENISDOKUMEN/ARSIP | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PEMERINTAHDAERAHPROVINSI | | | |
| A | RENCANAANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH (RAPBD) DANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN(APBD-P) | | | |
| | 1. Penyusunan Prioritas Plafon Anzzaran | | | |
| | (PPA) | | | |
| | a. Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | b Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara . DPRDdan Pemda | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | c. KUAbeserta Nota Kesepakatannya | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | e. Nota Kesepakatan PPA | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Perman en |
| | f Prioritas Plafon Anggaran | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |


•


| NO. | JENISDOKUMEN/ARSIP | JANGKAWAKTUSIMPAN | JANGKAWAKTUSIMPAN | Keterangan |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2. Penvusunan Rencana Keria Anzzaran Satuan Keria Peranzkat Daerah (RKA-SKPD} | | | |
| | a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPDyang telah disetujui Sekretaris Daerah | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Musnah |
| | b. Dokumen RKA-SKPD | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Musnah |
| | 3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | | | |
| | a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD: - NotaKeuangan Pemerintah - Materi RAPBD | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)dan Pemerintah Daerah | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRDdan Kepala Daerah tentang Raperda APBD | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBDbeserta Lampirannya | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeritentang RAPBDbeserta e. penjabarannya | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | f. Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeritentang RAPBD | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |



•


| NO. | JENIS DOKUMEN /ARSIP | JANGKA WAKTU SIMPAN | JANGKA WAKTU SIMPAN | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APED | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| 4. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) | | | |
| | a. Penvusunan Prioritas PlafonAnggaran Perubahan | | | |
| | 1) Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) - | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | 2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRDdan Pemerintah Daerah | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | 3) KUAPerubahan beserta Nota Kesepakatan | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | 4) Dokumen Rancangan Prioritas PlafonAnggaran Sementara (PPAS) Perubahan | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | 5) Nota Kesepakatan PPAPerubahan | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | 6) Prioritas PlafonAnggaran Perubahan | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris l) Daerah | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Musnah |
| | 2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Musnah |



H !JBp j, UBWB(BH

| 1 | U31.rnw.I3d | unq-el £ | ~.1aq i.rn.re23u-e unq-el q-e1a+as unq-e+ 0 q-e.1a-ea Sµ-Bl3.Df3S mfruastp tfe!3l 2i.rn,( OcDiS (VdO~) i.rn.re23uv i.rn-etreS)fe!3d uawn)fOQ u-e2u-eoi.rn~ | "£ | |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| U31.IBU.l.13d | unqm £ | IftpfB.I3q i.rn.re23i.rn unq-el q-e1a+as untpn 0 | "Bl0)1/U3+"Bdnq"B)! (2i.rnqua.1snw) i.rnu~u-eqwad "Btre0U3~ q-e.reM"BAsnw f!S"BH | "('.; | |
| U31.IBU.l.13d | unq-e+ c | .lltpfB.13q u-e.re23tre unq-el q-e1a+as unq-el 0 | i.rn+-eumoa)I (2u-equa.1snw) i.rnu~u-eqwad -ei.rnoua~ q-e.reM-eAsnw f!S"BH | · 1 | |
| | | | .NVH\l'ODNV | NVNfiSnAN:ild | a: |
| U3treU.l.13d | unq-el £ | IftpfB.I3q tre.re23i.rn urrqm tfB{3+3S UTilf8l z | i.rnq-eqniad Q8dV 2U"B+U3l (va~3d) lf8.l3"BQ tre.lTil"B.13d (8 | | |
| U31.IBU.l.13d | un qm £ | IftpfB.13q u-e.re23i.rn UTilf8l tfB{3+3Surrqm z | -e,(uu-e.req-efuad -e+.1asaq .1nU.Iaqno qa10 ueq-eqn.1ad 08dV -ep.1ad i.rnd-elaUad (l | | |
| U3treU.l.13d | unqm £ | IftpfB.I3q tre.re23tre unq-e+ tfB!3l3S urrqaa 0 | ueq-eqniad 08dW 'Bi.rn+U3l µa'BaN =i-ea !-13lU3JN !S"BTI("BA3 f!S"BH (9 | | |
| U31.IBU.l.13d | unq-e+ £ | Ifll.>[e.13 q tre.re23tre unq-el q-e1a+as unq-el 0 | -e,(uu-e.req-eruad -eµasaq u-eq-eqn.1ad (s 08dW 2ue.ua+ µa'BaN =i-ea ua.uaw -ep-eda)f 1s-eni-eA3 i.rnuoqoUllad u-eredum,(uad | | |
| U3U"BU.l.13d | unq-e+ £ | IftpfB.I3q i.rn.re23tre ururei t{"B{3+3S urrqai 0 | "BAUtreifd=1 -eµasaq i.rnq-eqn.1ad 08dV u-e.req-efuad tre'Bi.rnou-e~ uawn)fOQ (t, | | |
| uatreUllad | urrqaa £ | IftpfB.l3q i.rn.re23u-e unq-e+ q-e1a.as unq-el 0 | treq-eq TI.13d (£ 08dV -ep.1ad-e~ 'Btre+ua+ q-e.1a-ea -ei-eda)! u-ep a~dO -e.re+tre -ew-es.1aq u-enfn+as.1ad uawn)foQ | | |
| U31.IBU.l.13d | unq-e+ c | IftpfB.l3q i.rn.re23tre unq-el tfB!a+as unq-ei 0 | lf8.l3"BQ lf8ltrµ3W3d trep (a~dO) q-e.1a-ea l"Bh)f"B~ U"ef!)f"BM.I3d treM.30 qa10 (0 ueq-eqn.1ad (08dW) q-e.1a-ea -efi.rn1as trep lm+"BdBpUad tre.re23uv -ei.rnoua~ i.rns-eq-eqwad f!S"BH | | |
| U3U"BU.l.13d | unq-el £ | IftpfB.Iaq ue.re23u-e urrqai lf8!a+as unq-e+ 0 | Q8dW U3l"BW - {feltrµ3W3d i.rn2treTI3)1 "BlON - 08d~ q-e.1a-ea Lrn.lTil"B.Iad i.rn'Bu-eoi.rn~ trep ire+uµawad tre'Btrena)I "B+ON m+tre2uad (l (O~dO) q-e.1a-ea l"Bh)f"B~ U"ef!)f"BM.I.ld treM3Q -epBda)f u-eq-eqn.1ad q-e.1a-ea l3fue1aa Ullp tre+-ed-epuad tre.ie'B'Buv tre2treotre~ Ul3fBdU.l"BAU3d ·o | | |
| s | t;, | E | t | | t |
| ~U11,1aia>1 | .!11.L>IVNI NVdWIS | ..!II.L>l\f fi.L>l\f .M V>IO.NV.C' | dISRV I N3Wn>1oa SI.Nae' | | "ON |



•


•


| NO. | JENIS DOKUMEN /ARSIP | JANGKA WAKTU SIMPAN | JANGKA WAKTU SIMPAN | Keterangan |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDyang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| c | PELAKSANAAN ANGGARAN | | | |
| | 1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPMdan SP2D):UP,GU, TU,LS | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Dinilaikembali |
| | 2. Pendapatan | | | |
| | a. Pendapatan AsliDaerah 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan , dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Permanen |
| | 2) Surat Setoran Pajak (SSP)Daerah, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor - - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - Paiak Air Permukaan | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawabanAPBD disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | 3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Permanen |



•


| NO. | JENISDOKUMEN/ARSIP | JANGKAWAKTUSIMPAN | JANGKAWAKTUSIMPAN | Keterangan |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 41 Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain: | | | |
| | a) Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - Retribusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum - Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - Retribusi Pengujian KapalPerikanan | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawabanAPED disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | b) Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - Retribusi Tempat Pelelangan - Retribusi Terminal - Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - RetribusiPenyedotan Kakus - Retribusi Rumah Potongan Hewan - Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - Retribusi Penyebrangan di Atas Air - Retribusi Pengolahan Lim bah Cair | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APED disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | c) Retribusi Perizinan Tertentu - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Retribusi IzinTempat Penjualan Minuman Beralkohol - Retribusi IzinGangguan - Retribusi IzinTravek | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawabanAPED disahkan, dan Tindak Lanjut HaailPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | d) Retribusi Pengendalian LaluLintas | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APED disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |

y


I

if

| q-eusnw | unq-el S | ~saras l{'e{al mres>{µaWad r.s-eH l0ftre1 )fep~J, trap 'tre)ll[8S}p 08dV u-eq"BM"Bf :Bun~irepad :BtrelUal -ep.1ad lf8Jalas urupn 0 | }fef"Bd tre>jng irep )l"Bf"Bd uep .rnqwns.1a9 :BtreA r.s-eH ~8 -eirea (T | |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| q-eusnw | unq-el s | ~saras tfelal tre"BS>{µalllad r.s'BH lnfu-e1 )lllp~J, trap 'u-e>yq-es}p 08dV ireq-eM-e~u~trel.lad StrelUal -ep.1ad q-eralaS U01f8l 0 | >yu-eg -ep-ed o~o "BS"Bf' n-el"B irep -eSung ire-emµauad µ>yng (6 | |
| q-eusnw | untpn s | ~sa1as tfe!al U"B"BS){µaWad TIS'BH lnfu-e1 )fepUU irap 'u-e>yq-es}p G8dV u-eq-eM-e~u~U"Bl.lad :Bu-elUal -ep.1ad l[8{alas urrqm 0 | .irrnS.1a9 -eu-ea =101a:Buad l}S'BH ire-ewpauad ll>Ins (8 | |
| q-eusnw | unq-el s | ~sa1as q-e1al u-e-es>r.-1amad l}S'BH lnfu-e1 )fep~J, u-ep 'tre>yq-es}p GSdV u-eq-eM-e~u~u-epad 2trelUal -ep.1ad tfelalas unq-el 0 | Umllin U'BtreJ\"81 u-ep-eg µ-ep Gd)IS u-e-eruµauad f.1){08 (l | |
| q-eusnw | unq-el s | lllsaras q-e1al tre'Bs>ypawad l}S'BH lnfu-e1 >I"BP~J, u-ep 'tre>ylf8S!P G8dV u-eq-eM-e~unWu-epad :BtrelUal -ep.1ad tfelalas un qai 0 | q-e.1a-ea utIBA-e>ya)I u-e"B101a'.8uad TIS'BH S'ell{"BUO}s-ecl uamn>yoa (g | |
| q-eusnw | unq-el S | l"!lsa1as q-eral Ull'BS)fµawad r.s-eH lnfu-e1 )fep~J, u-ep 'tre>ylf8S!P G8dV u-eq-eM-ef ~u~u-epad :3trelUal llp.lad l{'e{aWS unqm z | lll)lll.lllASllJN u-ew1.psa>y u-eu-eA'l:!1 -es-er =mµauad µ>yng (S | |
| q-eusnw | unq-el s | ll1Sa1as q-e1al U"B"BS)fµawad ns-eH lnfire1 }fePU}J, u-ep 'tre)llfeSIP G8dV u-eq-et.\-ef ~un~u-epad 2trelUal -ep.1ad lfe{alas urrqm 0 | (VJ,WJ) 2~sv -e!'.Ja}! -e~uaJ, tre)lllf.la>yadwaw UfZJ ireStrefired.1ad }Snqµlatf (a | |
| s | 11 | e | z | 1 |
| u-e2u-e.Ia~>1 | .!11.L>IV.NI .NVdWIS | .!II.L>IV fi .L>IVh\ V>19.NV.r | arsav/ .N:awn>1oa SI.N:ill' | ·o.N |



•


•


| NO. | JENISDOKUMEN/ARSIP | JANGKAWAKTUSIMPAN | JANGKAWAKTUSIMPAN | Keterangan |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | 2 | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | 2) Dana BagiHasil untuk Kabupaten | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | 3) Dana AlokasiUmum (DAU) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawabanAPBD disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | 4) Daerah yang tidak Menerima DAU | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawabanAPBD disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | 5) Dana AlokasiKhusus (OAK) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah | | | |
| | 1) AlokasiDana Penyesuaian | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | 2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah, kecuali daerah yang memperoleh dana otonomi khusus, Permanen |
| | 3) BagiHasil Pajak dari Pemerintah Pusat | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | DinilaiKembali I J |


•


| NO. | JENISDOKUMEN/ARSIP | JANGKAWAKTU SIMPAN | JANGKAWAKTU SIMPAN | Keterangan |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4) Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | Penerimaan Hibah YangBersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau 5) Sumbangan Pihak Ketiga | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | d. Surat setoran bukan pajak (SSBP) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selama barang dimiliki,dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | - | Permanen |
| | g. Dokumen Piutang Daerah | Selama piutang belum tertagih, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | - | Permanen |
| | h. Dokumen Pengelolaan Investasi | Selama investasi masih ada, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | - | Permanen |
| 3. | Belanja | | | |

'


lei


•


| NO. | | JANGKAWAKTU SIMPAN | JANGKAWAKTU SIMPAN | Keterangan |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | JENISDOKUMEN/ARSIP | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. Dokumen Belanja langsung | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APED disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal | | | |
| | b. Dokumen Belanja tidak langsung - Pegawai - Hibah - Belanja BagiHasil - Subsidi - Bunga - Bantuan Sosial - Bantuan Keuangan - Belanja tidak terduga | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APED disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| 4. Pembiayaan | Daerah | | | |
| | a. Bukti Penerimaan Pembiayaan - SiLPA - Dana Cadangan - Dana Bergulir - Pinjaman Daerah - Pengalihan Piutang PBBP2menjadi PAD | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APED disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan - Jnvestasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir - Penyertaan Modalpada BUMD - Penambahan Penyertaan Modalpada BUMD - Pengeluaran dari Dana Cadangan - Pembiayaan BagiUsaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) - Penyertaan Modalkepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)MilikPemda | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |



•


| NO. | JENISDOKUMEN/ARSIP | JANGKAWAKTUSIMPAN | JANGKAWAKTUSIMPAN | Keterangan |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5. Dokumen Penatausahaan Keuangan - Surat Penyediaan Dana (SPD) - Surat Permohonan Pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | 6. PertanggungjawabanPenggunaan Dana - Buku KasUmum (BKU) Buku KasPembantu (BKP) - - Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek - Rekening Koran Bank - Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi - Bukti Penyetoran Pajak - Register Penutupan Kas - Serita Acara Pemeriksaan - Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), - Laporan Pendapatan Negara - | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | 7. Daftar Gaji | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawabanAPBD disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 3 tahun | Musnah |
| | 8. Kartu Gaji | Selama yang bersangkutan masih jadi pegawai, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 3 tahun | Dinialikembali |
| | 9. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Musnah |
| | 10 I Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Arus Kas - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan, dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan telah selesai | 5 tahun | Perman en |

~



•


| | JENISDOKUMEN/ARSIP | JANGKAWAKTUSIMPAN | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| NO. | AKTIF | INAKTI F | |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 |
| D l. Perrnohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book) | BANTUAN/PINJAMANLUARNEGERI 1 tahun setelah Diterbitkan | 3 tahun | Perman en |
| 2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book) | 1 tahun setelah Loan Agreement Ditandatangani | 3 tahun | Perman en |
| 3. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU),dan Dokumen Sejenisnya | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | Perman en |
| 4. Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | Perman en |
| 5. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, | a.l. : Usulan Luncuran Dana 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | Di.nilaikembali |
| 6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya : - Reimbursement - Direct Payment/Transfer Procedure - Special Commitment/ LI C Opening - Special Account/ Imprest Fund | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 9. Replenishment (perrnintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE) | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | |
| 10. Staff Appraisal Report | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | | Dinilai kembali I |
| | | 3 tahun | Dinilai Kembali |


f

1

f f

| T.fE!USnW | urrqai S | mnp:fElS!P 08dV u-eqBNiBfaururau-epad 2trelUcll Bplcld T.fE!lcllclS Unt{Bl ('.; | !SBffiSUO}{cl~ B.IBOV Bl!Jc18 trep lcllndwo)l BlBQ d!SJV '£ | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| uau-eWJad | urrqai z | treT.{BqnJad BpB umjaq Bure1as | !StrelUn}{y tre}{Bftqa)l ·z; | |
| UcltreWlcld | urupn ('.; | tret{Bqmad BpB urrqaq Bure1as | (Q)lVS) T.fE!lclBQ u-e2u-ena)l !StrelUn}{V UlcllS!S !SBluawa1dru1 IBnu-ew ·1 | |
| | | | (a:xvs) HVRava NVON\l'fi:iCI ISN\l'.L.Nfi:XVW3.LSIS | .!I |
| UcltreWlcld | unqm £ | lBqBfuaw qtSBW BWBJclS | uo1-vqv[vwµa1- utuee vmov tnueq :itnSVW.J.a+ 2u-emg BJ01a2uad - u-emn1a~uad /=ruµauad BlBT.fE!puag - WdS tretre~trelBPUBUcld lBqBfcld - !fBD lBlJBQ lBnqwad lBqBfad - Uclllll!UlO)l lBnqwad lBqBfad - BSBf'/2UBlB8 Bururauad BSBn)l - treJB~UV BUn~Ucld BSBn)l - :u-edBlclUcld :i!UBlUcll T.fE!lclBQ BTBdcl)j tresrunday · 1 | |
| | | | I.N'IHdl raaonr avm HV&IH/.NVWV.r.Nid vwa/aa:n NVV'10'13'.0.N3d | 3'. |
| UclUBWlcld | - | tnJBT.{BqJad!P T.fE!Jcllas urrqm 1 | µa~aN .ranq UBurefUld/UBnlUB8 ln}{2UB/\UclJN 2UBA trelnlBlcld/UBnlUcllcl)l ·1,1 | |
| UclUBWlcld | - | ~tp{BJclq trauref utd UB!fUBf.rnd T.fE!JcllclS unqm z; | µodac17vnuuv /µodacJuo:i1-a1dwo::J . 81 | |
| !IBqWa}{ !Bf(U1Q | Unt{Bl S | UB}{T.fE!S!P Q8dV UBqBMBf2ururaUBpad 2UBlUcll Bplcld T.fE![cllclS Unt{Bl 0 | T.fE!.lclBQ 2UBlnH !S!SOcl UBJOdB1 - T.fE!lclBQ ~=lnH UBJBABqwad UBJodB1 - : T.fE!lclBQ ~UBlnH UB.1odB1 'zt | |
| | | | µodacJ fiJ.J.a+.J.Vno - µodacJ fip11-uow - µodacJ ssa.J.!jo.;_a - | |
| !1BqW8}{ !BITU!Q | unqai S | ~tp{BJaq trauref ind UB!fUB!'.Jad T.fE!JcllclS Unt{Bl 0 | :µBp ~p.1al ~UBI\ UBJodB1 / µodac1 · 11 | |
| s | t, | £ | z | t |
| U1!21nr.xala}I | .!11.L:XVNI N\l'dWIS n.L:XVA1 | ,!11.L:HV VJIOW.r | dIS~ /.Nawnxoa s1.N:ar | ·o.N |


•


•


| NO. | JENIS DOKUMEN /ARSIP | JANGKA WAKTU SIMPAN | JANGKA WAKTU SIMPAN | Keterangan |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan | 5 tahun | Musnah, setelah menjadi laporan keuangan |
| G | PENYALURANANGGARANTUGAS PEMBANTUAN | | | |
| | 1. Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara,atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan,tennasuk Specimen Tanda Tangan | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan | 5 tahun | Musnah |
| | 2. Berkas Pennintaan Pembayaran (SPP)dan Jampirannya : - SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS,SPM-DU, bilyet giro, SPMNihil - Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank - Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report clanSerita Acara Penyelesaian Pekerjaan | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD clisahkan | 5 tahun | Musnah |
| | 3. Buku Rekening Bank | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD clisahkan | 5 tahun | Musnah |
| | 4. Keputusan Pembukuan Rekening | Selama rekening masih aktif | - | Permanen |
| | 5. Pembukuan anggaran terdiri : Buku KasUmum (BKU), Buku Pembantu, Register clanBuku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), clanRekening Koran | Selama rekening masih aktif | 5 tahun | Musnah |
| H | PENERIMAANANGGARANTUGAS PEMBANTUAN | | | |
| | 1. Berkas Penerimaan Keuanga.n Pelaksanaan dan Togas Pembantuan Tennasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawabanAPBD clisahkan | 5 tahun | Permanen |
| | 2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh21, PPh 22, PPh 23, clanPPn, clanDerida Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD clisahkan | 5 tahun | Musnah |


1

i


•


| JENISDOKUMEN/ARSIP | JANGKAWAKTU SIMPAN | JANGKAWAKTU SIMPAN | Keterangan |
|-------------------