PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 24 Tahun 2014 tentang PELAYANAN KESEHATAN TANPA BIAYA BAGI PENDUDUK KOTA PONTIANAK MELALUI KARTU SEHAT PUSKESMAS (berlaku 1 April 2014)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TANPA BIAYA BAGI PENDUDUK KOTA PONTIANAK MELALUI KARTU SEHAT PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas maka perlu dilakukan Revisi Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tanpa Biaya Bagi Penduduk Kota Pontianak Melalui Kartu Sehat Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tanpa Biaya Bagi Penduduk Kota Pontianak melalui Kartu Sehat Puskesmas;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukn Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan :
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 4 );
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TANPA BIAYA BAGI PENDUDUK KOTA PONTIANAK MELALUI KARTU SEHAT DI PUSKESMAS.
PASAL I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tanpa Biaya Bagi Penduduk Kota Pontianak Melalui Kartu Sehat Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang tinggal di wilayah Kota Pontianak serta memiliki bukti kependudukan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Unit Pelaksana Kegiatan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPTD dan UPK Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja beserta jaringannya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Pemeriksaan, Pengukuran, Penetapan dan Pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan masyarakat.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Mata dan Gigi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan mata dan gigi.
10. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan yang berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan, sebelum dirujuk ke institusi rujukan.
11. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergensi Dasar.
12. Pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan di Puskesmas kepada pelayanan kesehatan.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan.
14. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
16. Jenis Pelayanan (Produk) adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Penunjang Medik adalah pemeriksaan media dalam rangka untuk membantu menegakkan diagnosis.
18. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
19. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, merupakan
bagian dari Program Jamkesmas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 8
BAB VII JENIS PELAYANAN Pasal 8
Pelayanan yang diberikan kepada pemilik Kartu Sehat Puskesmas adalah pelayanan rawat jalan berupa anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan pengobatan semata-mata adalah atas indikasi medis dan sesuai dengan standar medis dan kemampuan petugas/tenaga medis berdasarkan jenis pelayanan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2014

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 24